text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
snn bupati lamongan provinsi jawa timur peraturan bupati lamosuailingkungan pemerintah kabupaten lamongan perlu menyampaikan laporan harta kekayaannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf guna memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten lamongan, perlu:daerah kabupaten lamongan. bupati adalah bupati lamongan. wakil bupati adalah wakil bupati lamongan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten lamongan. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten lamongdaerah. perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerahbadan, dinas, dan satuan polisi pamong praja. badan kepegawaian daerahinspektur adalah inspektur kabupaten lamongan. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada penyelenggara negara terhadap kepatuhan menyampaikan dan mengumumkan lakon. peraturan bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negaraelenggara negara penyelenggara negara antara lain bupati, wakil bupati, sekretaris daerah: asisten sekretaris daerah: kepala bagian sekretariat daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah: direktur rumah sakit umum daerah bumi perusahaan milik pemerintah daerah blue, pejabat fungsional auditor ahli jenjang madya atas: dan pejabat tertentu atas permintaan kpk. bab tata cara penyampaian lakon penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan lakon kepada kpk. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud pada dengdalam pada dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: secara on line melalui aplikasi e lakon: atau mengisi formulir lakon format exec kedalam media penyimpanan data (soft file) untuk dikirimkan melalui surat elektronik email:jasa ekspedisi dalam bentuk soft file. penyampaian formulir lakon sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara negara menyampaikan salinan tanda terima lakon kepada unit pengelolaan lakon. penyampaian lakon sebagaimana dimaksud dalam disampaiuntuk mengelola dan mengkoordinir bukan dibentuk unit pengelola lakon. unit pengelola lakon sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan keputusan bupati. unit pengelola lakon sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: koordinator sekretaris daerah: inspektur. administrator instansi pejabat staf pada badan kepegawaian daerah: cc. administrator unit kerja pejabat staf pengelola kepegawaian pada masing masing perangkat daerah. koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas berkoordinasi dengan kpk dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan lakon:penyelenggara negara: memberikan sosialisasi terkait kewajiban lakon kepada penyelenggara negara maupun unit pengelola: melakukan koordinasi dengan kpk terkait penyampaian lakon daerah, dan menugaskan pejabat staf yang membidangi pada badan kepegawaian daerah sebagai administrator instansi dan pejabat staf pengelola kepegawaian pada masing masing perangkat daerah sebagai administrator unit kerja. administrator instansi sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugasperangkat daerah:administrator unit kerja: sebagai petugas data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data penyelenggara negara: mengaktifkan akun penyelenggara negara, sehingga penyelenggara negara dapat menggunakan modul filing pada aplikasi lakon:guna kelancaran pelaksanaan tugas unit pengelola lakon sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat yang berkedudukan inspektoratterhadap pengelolaan dan kepatuhan lakon lingkungan pemerintah daerahdilakukan dengan memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman lakon serta bersedia diperiksa harta kekayaannyadalam menyampaikan dan mengumumkan lakon, kepala perangkat daerah melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan lakon lingkungan kerjanya. bab vii sanksi terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan lakon sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan peralihan pasai pada tahun berjalan sebelum peraturan bupati ini diundangkan, tidak perlu menyampaikan lakon kembali pada tahun berjalan. penyelenggara negara untuk penyampaian lakon pada tahun selanjutnya, pada tanggal oktober ttd sekretaris daerah kabupaten fadlit0. pwi irianto nip. |
., sen te: rena bupati landak provinsi kalimantan baratrtanian, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten landak dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah hortikultura, bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten landak bidang perikanunit pelaksana teknis daerah utd) adalah unsur pelaksana operasional dinas lapangan pada tingkat kecamatan. unit pelaksana teknis daerah utd) adalah unit pelaksana teknis daerah utd) hortikulturartanian kabupaten landak. kepala utd adalah kepala utd hortikulturaaerah hortikultura yang selanjutnya disingkat utd hortikultura. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini, dibentuksebagaimana dimaksud pada ini adalah unit pelaksana teknis daerah yang berkedudukan tulang rang dengan wilayah kerja meliputi kabupaten landak. bab iii kedudukan utd hortikultura dipimpin oleh seorang kepala utd yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat tertentuutd hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas bidang pengembangan pembibitan khususnya bidang hortikultura, pengujian mutu unit serta sertifikasi mutu benih hortikultura yang diserahkan oleh kepala dinahortikultura mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan hortikultura, pengawasan pengembangan produksi dan informasi mengenai teknologi, penyediaan benih hortikultura yang bermutu untuk dikembangkan lebih lanjut, fasilitasi pengujian dan sertifikasi benih hortikultura, pengkajian dan penelitian terhadap budidaya bidang hortikultura, pengelolaan ketatausahaan hortikultura, dan pelaksanaan tugas lain dibidang hortikultura yang diserahkan oleh kepala dinas. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi utd hortikultura kabupaten landak dengan tipologihortikultura kabupaten landak sebagaimana dimaksud pada adalah kepala utd hortikultura adalah jabatan struktural eselon iv.autd hortikultura sebagaimana tercantum padanyusunan program penyelenggaraan bidang benih hortikultura, pelaksanaan penyelenggaraan bidang benih hortikultura, cc. pelayanan administrasi penyelenggaraan bidang benih hortikultura, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang benih hortikulturaub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan program kerja utd, pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga utd, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis staf ketatausahaan, dan pelaksanaan tugas lain bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh kepala utdmutu benihhortikulturaserta bupati melalui sekretaris daerah. bab vii tata kerja dan pelaporan bagian kesatu tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, pemegangutd dan pejabatutdutdutd guna perumusan kebijakan lebih lanjut. bab vii monitoring dan evaluasi kepala ututd dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi kepala utdutdutd hortikulturahortikulturdenganhortikultursea an, pas kain salah sesuai dengan aslinya yasan hukum dan ham s.sh pembina men lampiranstruktur organisasi unit pelaksana teknis daerah hortikultura kabupaten landak tahun kepala utdkas yan a20 sed salah sesuai dengan aslinya yasan hukum dan ham ssh pembinserta untuk optimalisasi penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring bantuan biaya pemilihiubah sebagai berikut: lampiran huruf angka huruf diubah. perubah perencanaan biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat dengan melampirkan keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa, ii. rencana anggaran biaya sesuai peruntukannya. panitia pemilihan kabupaten melakukan verifikasi terhadap proposal usulan penganggaran biaya pemilihan kepala desa,umumdan biaya keamanan seperti: pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, honorarium panitia pemilihan desa, dan honorarium biaya pengamanan tps. pengelolaan keuangan bantuan biaya pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa melalui pemerintah desa, evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. xm2018,ajadwal rinci tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun selanjutnya akan diatur oleh panitia pemilihan kabupaten. jadwal rinci sebagaimana dimaksud pada minimal terdiri dari: pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan; pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa; penetapan dan pengumuman calon kepala desa pengundian nomor urut calon kepala desa kampanye dan hari tenang; pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon kepala desa terpilih; dan pelantikan kepala desa terpiliartato berita daerah kabupaten pacitan tahun nomormaka. memperhatik, walikota adalah walikota yogyakarta, instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang terdiri atas kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan pengadilan agama, daerah adalwalikotaery important person vip): dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal. tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada merupakan tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah dalam huruf ab, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode seri akhir wilayah kota yogyakarta yang terdiri dari sampai deiii pembiayaan biaya dalam rangka pelaksanaan peraturanyang melekat pada anggarandan untuk kendaraan dinas milik instansi vertikal dibiayai pada anggaran instansi vertikal yang bersangkutan. instansi vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada walikota melaluiketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan ini, maka kendaraan dinas yang belum sesuai ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling lama (dua) tahun sejak diundangkannyanomor wvo| wamajabatan pengguna kendaraan kepala pengadilan agama ab6a wakil ketua dprd walikota ab9a permukiman perlindungan anak dan transmigrasi nomor wxo| namajabatan pengguna kendaraan daerah dan kerjasama camat danurjan ab60oa camat kraton ab66a camat merangsang ab68a camat tampilan ab69a cadangan pemerintah kota yogyakarta ab8oa cadangan pemerintah kota yogyakarta ab86a cadangan pemerintah kota yogyakarta ' ' ab89a cadangan pemerintah kota yogyakarta ab9oa cadangan instansi vertikal ' ' ab9g6a cadangan instansi vertikal ' ' ab9ba cadangan instansi vertikal ' ' ab99ga walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut |
kkewenangan walikota kepada camat dan lurah, ada beberapa ketentuan dalamtidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan digantiurusan kewenangan yang dilimpahkan keterang( melakukan kerjasama dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga kepada walikota dengan tembusan instansi terkaitpembinaan meliputi menengah keluarga dan kelompok masyarakat tingkat kelembagaannya, membantu kecamatan pemasarannya, memotivasi pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan pelaksanaan kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah umkm)urusan kewenangan yang dilimpahkan keterangan izin usaha mikro dan kecil yang dilimpahkan adalah,u:urusan kewenangan yang dilimpahkan keteranganeliharaan pos ronda pemberian, penolakan, pembatalan, batasan rekomendasi adalah pengawasan dan pencabutan izin mengetahui atas permohonan mendirikan bangunan imb), surat bukti izin gangguan selain yang kepemilikan bangunan dengan kriteria menjadi kewenangan camaturusan kewenangan yang dilimpahkan keterangpemberdayaan dan perempuan pembinaan dan pendampingan perlu berkelanjutan dkegiatan perlindungan anak perlindungan anak tingkat kecamatan adalah mewujudkan pemenuh pembinaan dan supervisi pelaksanaan pembinaan administrasi peningkatan kesejahteraan sosial tingkat pkk,kkg pkk kecamatan publik rth) yang dikelola kecamatandenda keterlambatan |
lt, rea hak tentugas, fungsi, dan tata kerja dinas kebakarbakaran2016. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan dinas adalah dinas kebakaran kota yogyakartakebakaran kota yogyakart bidang pencegahan kebakaran, terdiri dari: seksi pencegahan dan pengawasan pengendalian, seksi penyuluhan dan edukasi, bidang penanggulangan kebakaran, terdiri dari: seksi operasional dan penyelamatan, seksi pengelolaan sarana prasarana, unit pelaksana teknis,bakarkebakarkeuangan, bagian keuangan, perencanaan, evaluasi, dan perencanaan, pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun evaluasi, sebelumnya dan peraturan perundang undangan, danevaluasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyiapkan bahan penyusunan dokumen keuangan, perencanaan, evaluasi,kegiatan melalui sistem informasi keuangancegahan kebakaran kepala bidang merumuskan program kerja bidang pencegahan pencegahcegahcegahan kebakaran, menyelenggarakan pencegahcegahan dan seksi pencegahan dan pengawasan pengendalian pengawasan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun pengendalidan pengawasan pengendalicegahan dan pengawasan pengendalcegahan dan pengawasan pengendalian kebakaran, melaksanakan pencegahan dan pengawasan pengendalian kebakaranyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran, melaksanakan pendataan, pembuatan laporan peredaran peralatan proteksi kebakaran,laksanakan identifikasi daerah rawan kebakaran dan permukiman padat penduduk,mantauan kesiapan peralatan dan ketmadaman kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan pemberilaksanakan pemberian informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan koordinasi bantuan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan diluar wilayah kota yogyakarta, melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen pemadaman kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan pembuatan peta wilayah rawan bencana kebakaran dan pemeriksaan hidrat kota untuk operasional pemadaman kebakaran dan penyelamyuluhan dan seksi penyuluhan dan edukasi berdasarkan hasil eduluhan dan edukasyuluhan dan eduyuluhan dan edukasi, melaksanakan penyuluhan dan edukasi kebakaran, melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan edukasi kebakaran, melaksanasanakan sosialisasi penyuluhan dan peragaan pencegahan bahaya kebakaran, melaksanakan pembentukan, pembinaan dan pelatihan potensi satuan sukarelawan pemadam kebakaran salazar, melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan sistem keselamatan kebakaran lingkungan kkl), melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran melalui media informasi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran, melaksanakan penerimaan kunjungan tamu dinas dalam rangka pendidikan dini dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebaknggulangan kebakaran kepala bidang merumuskan program kerja bidang penanggulangan penanggulangggulanganggulangan kebakaran, menyelenggarakan penanggulangoperasional dan seksi operasional dan penyelamatan berdasarkan penyelamsub urusan kebakarub urusan kebakarsub urusan kebakaran, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran, pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakarsub urusan kebakaran. bab kedudukan, tugas,sub urusan kebakaran. kepala dinas mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran, cc. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran, mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas sub urusan kebakaran, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang undangan bidang operasional dan penyelamatdan penyelamdan penyelamatan, melaksanakan operasi pemadaman kebakaran, melaksanakan kegiatan insidentil, fasilitasi pengamanan pengendalian kebakaran terhadap tamu kenegaraan dan kegiatan seremonial antisipasi kebakaran, melaksanakan pemberilaksanakan pelatihan dasar rutin dan peningkatan kemampuan teknis pemadam kebakaran, melaksanakan pengaturan, pemberian bimbingan serta pengarahan pelaksanaan tugas tugas kesiagaan pos maupun tempat tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lainnya, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran, dan bencana lainnyalaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan kejadian kebakaran dan bencana lainnya, melaksanakan tugas penyelamatan dan atau pengerahan bantuan sumber daya dalam penyelamatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi penyelamatan, melaksanakan koordinasi bantuan layanan medis darurat ambulans pada kejadian kebakaran dan darurat lainnya, melaksanakan pemeriksaan investigasi terhadap kejadian kebakaran dan bencana lainnya, melaksanakan pemberian bantuan kebakaran dan fasilitasi bantuan bencana lainnya, melaksanakan pengujian laboratorium, analisis dan evaluasi data hasil pengujian laboratorium maupun pengamatan lapangan, melaksanaklolaan seksi pengelolaan sarana prasarana berdasarkan sarana prasaranarana prasaransarana prasarsarana prasarana, menyusun standardisasi sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik pemerintah daerah, memfasilitasi dan mengelola kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, .merencanakan kebutuhan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, mengoordinasikan pengelolaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkait, melaksanakan kegiatan pemeliharaan perawatan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan pemeriksaan rutin, mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasi penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan serta bencana lainnya, menjaga dan menjamin kesiagaan dan kesiapan peralatan dan perlengkapan sub urusan kebakarcegahan kebakaran bidang pencegahcegahan kebakaran untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pencegahan kebakarancegahan kebakaran, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pencegahan kebakaran, cc. mengkoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi program kerja bidang pencegahan kebakaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja bidang pencegahan kebakaran,dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja bidang pencegahan kebakaran. untukcegahan dan pengawasan pengendalian seksi pencegahan dan pengawascegahan dan pengawasan pengendalian kebakaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pencegahan dan pengawasan pengendaliedukasi seksi penyuluhan dan edukauluhan dan edukasi kebakaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyuluhan dan edukasiggulangan kebakaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang penanggulangan kebakaran penanggulangan kebakarnggulangan kebakaran, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang penanggulangan kebakaran, cc. mengkoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi program bidang penanggulangan kebakaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program bidang penanggulangan kebakaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program bidang penanggulangan kebakaran, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang penanggulangan kebakdan penyelamatan seksi operasional dan penyelampenyelamatan kebakaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi operasional dan penyelamatsarana prasarana seksi pengelolaan sarana prasarsarana dan prasarana kebakaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan sarana prasaranasegala ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi sub urusan kebakaran dalamdinas kebakaran kepala dinas fungsional aha aaa sub bagian umum sub bagian keuangan kepegawaian pere canaan, evaluasi dan bidang pencegahan bidang penanggulangan kebakaran kebakaran seksi pencegahan seksi operasional pengawasan pengendalian penyelamatan seksi penyuluhan seksi pengelolaan sarana edukasi prasarana walikota yogyakarta jeansbakarbakaran, merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan sub urusan kebakaran, melaksanakan pembinaan teknis dan administratif urusan kebakaran, melaksanakan pembinaan operasional sub urusan kebakaran dalam rangka peningkatan kinerja dinas, mengevaluasi permasalahan bidang kebakar |
wali kota depok provinsi jawa barat, bahwa dengan ditetapmemutuskan: menetapkan peraturan wali kota depok tentang pedoman pengendalian gratifikasijabat pegawai adalah wali kota depok, wakil wali kota depokota depokyang dapat berbentuk perusahaan daerah atau perseroan terbatas. inspektorat daerah kota depokkota depok yang selanjutnya disingkat upt adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan kota depok gratifikasi kota depokdepoka kana pada hari tertentu.b prinsip dasar setiap pejabat pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal, yang berhubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. gratifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi gratifikasi yang terkait denganota, proses penerimaan promosiyang diterimamelaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada kepada upg. dalam hal upg sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepadahurufmungkindepok pengarah sekretaris daerah kota depok ketua inspektur kota depok sekretaris sekretaris inspektorat daerah kota depodepok, kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada inspektorat daerah kota deposetiap pd, ditunjuk satu orang pegawai yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelaporan gratifikasi yang ada nydepokkota,andanpetunjuk teknis inspektur inspektorat daerah kota depoota depokinspektorat daerah kota depoksebagaimana dimaksud pada kota depokota depok. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ini berlaku,ampung ramah anak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa setiap anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak haknya agar dapat, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik sekolah maupun lingkungan tempat tinggal anak, bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak, maka setiap kampung kota yogyakarta perlu memperluas pengembangan kampung ramahkampungtentang kampung ramah anak.adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak bawah kelurahan kampung ramah anak yang selanjutnya disingkat kra adalah kesatuan wilayah yang berbasis rukun warga yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usahampung ramah anak yang selanjutnya disebut gugus tugas kra adalah kelompok anggota masyarakat yang dibentuk untuk mengkoordinasikan program kegiatan kampung ramah anak yang beranggotakan masyarakat dan dunia usaha yang peduli anak serta melibatkan forum anak kampung. forum anak kampung ramah anak yang selanjutnya disebut forum anak kra adalah forum wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia tahun daerah adalah kota yogypengembangan kampung ramah anak bagian kesatu maksud pengembangan kra dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya kra yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak hak anak sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang: beriman, bertakwa, berakhlak mulia: berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis: bertanggung jawab, dan sehat. bagian kedua tujuan pengembangan kra bertujuan untuk: meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit masyarakat lingkungan rukun warga dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan kampung yang menjamin pemenuhan hak hak anak, memastikan terlaksananya pembangunan sampai lingkungan terkecil dengan memperhatikan kebutuhan aspirasi dan kepentingan terbaik bagi anak dan tanpa diskriminasi terhadap anak,dan menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada lingkungan rukun warga, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada rukun warga, dalam upaya pemenuhan hak hak anak. bab iii prinsip dan strategi pelaksanaan kampung ramah anak kra dilaksanakan berdasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut: non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan partisipasi anak. implementasi kra didasarkan pada strategi sebagai berikutdan rukun warga, dan mendorong berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. bab pembentukan kampung ramah anak tahapan pembentukan kra meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi,dan pelaporan. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: membangun kesepakatan para pemangku kepentingan sampai ditingkat rukun warga, membentuk tim gugus tugas kra, dan membentuk forum anak kra. membangun kesepakatan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan kra. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan antara lain pada: balai pertemuan warga, tempat ibadah, sekolah, dan atau tempat lain yang layak. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dapat mengundang narasumber dari gugus tugas kota layak anak daerah dan atau perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak. susunan personil tim gugus tugas kra sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari unsur sebagai berikut: pengurus rukun tetangga, pengurus rukun warga, kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga, tenaga kesehatan, guru, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, dan atau dunia usaha. forum anak kra sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas anak anak usia dibawah tahun yang mewakili kelompok anak dan berada dalam satu wilayah rukun warga. pembentukan tim gugus tugas kra dan forum anak kra sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan lurah. tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengumpulan data dasar dan informasi tentang anak, analisis situasi anak:,dan penyusunan rencana aksi. data dasar dan informasi tentang anak sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputi data mengenai: jumlah anak dibawah usia tahun menurut jenis kelamin dan kelompok umur, mutasi anak, antara lain meliputi: l.anak yang masuk atau keluar dari administrasi kependudukan wilayah yang bersangkutan, anak yang lahir, dan atau anak yang meninggal. jumlah anak menurut pendidikan, antara lain meliputi anak dengan pendidikan pendidikan anak usia dini, anak dengan pendidikan taman kanak kanak, anak dengan pendidikan sekolah dasar atau sederajat, anak dengan pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat: anak dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat, anak dengan pendidikan sekolah menengah kejuruan atau sederajat, anak yang tidak sekolah, dan atau anak putus sekolah. jumlah anak menurut kesehatan,antara lain meliputi: angka kematian anak, angka kesakitan anak, anak lahir dengan berat badan rendah, anak yang mendapat imunisasi, anak dengan riw kurang gizi, dan anak dengan obesitas. jumlah anak korban kekerasan: korban kekerasan fisik, korban kekerasan psikis, korban kekerasan seksual, korban eksploitasi, korban perdagangan orang, korban penelantaran, dan korban kekerasan dalam rumah tangga. jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus: anak pengidap hiv aids, anak korban narkotika, psikotropika dan zar adiktif lainnya,dan anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial. data tentang anak asuh dan anak adopsi, data anak yang memiliki akte kelahiran, data anak yatim atau yatim piatu, data anak dengan kemampuan berbeda, data organisasi anak, il. data anak tanpa pendamping, data anak dengan orangtua tunggal, data anak yang tidak tinggal bersama orangtua kandung, data anak tinggal panti asuhan,dan data anak tinggal asrama atau pesantren. analisis situasi anak sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk menemukan dan mengenali permasalahan permasalahan anak yang ada lingkungan kra. penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis situasi anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah langkah dalam bentuk rencana aksi berbasis rukun warga untuk mengatasi permasalahan permasalahan anak. rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas dalam musyawarah pembangunan kelurahan yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan kelurahan. pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf semua pemangku kepentingan melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pengembangan kra yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi. rincian dan bentuk kongkrit kegiatan dalam pengembangan ktahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf kegiatan kra dapat dilakukan antara lain dalam bentuk: koordinasi: fasilitasi: konsultasi, pemantauan, evaluasi,dan atau pelaporan. kegiatan pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lurah sebagai pembina tim gugus juga kra. kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk memastikan kegiatan kra terlaksana sesuai dengan rencana aksi. pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh lurah bersama aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan. pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain dilakukan terhadap hal hal sebagai berikut: cakupan pemenuhan hak hak anak dan perlindungan anak, kegiatan yang termuat dalam rencana aksi, dan permasalahan dan hambatan yang timbul. pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berkala paling sedikit setiap (tiga) bulan sekali. gugus tugas kra menyampaikan laporan kegiatan kra kepada lurah. lurah melakukan evaluasi terhadap kra yang ada wilayahnya. lurah menyampaikan laporan kra yang ada wilayahnya kepada camat dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak. evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bab pembiayaan kampung ramah anak pembiayaan kegiatan kraatas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada dianggarkan oleh: perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak, kecamatan,dan kelurahan. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada melalui mekanisme: musyawarah pembangunan daerah, musyawarah pembangunan kecamatan,dan musyawarah pembangunan kelurahan pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari: dunia usaha: masyarakat,dan atau lembaga donampung ramah anak rincian dan bentuk kegiatan pengembangan kampung ramah anak pemenuhan hak sipil dan kebebasan: mengupayakan setiap anak lingkungan rukun warga mendapatkan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk bagi yang telah berusia (tujuh belas) tahun, mengkondisikan anak agar dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pengadaan tempat dan perlengkapan untuk ibadah, dan mengkondisikan anak untuk rajin beribadah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative: bina keluarga balita dan bina keluarga remaja, mengupayakan anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif:dan meningkatkan ketrampilan pengasuhan anak. kesehatan dasar dan kesejahteraan: melaksanakan penyuluhan air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu: meningkatkan cakupan imunisasi lengkap, pemberian vitamin setiap (enam) bulan sekali bagi anak usia (satu) tahun sampai dengan (lima) tahun, pemantauan pemeriksaan ibu hamil, pemantauan persalinan sarana pelayanan kesehatan, pemantauan penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui kartu menuju sehat,dan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya: pengembangan pendidikan anak usia dini jalur non formal bagi anak usia (empat) tahun sampai dengan (enam) tahun yang belum terlayani pada pendidikan anak usia dini jalur formal, membentuk, meningkatkan cakupan, dan menjaga kesinambungan bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini, dan taman pengasuhan anak,, dan mencegah drop out, memastikan anak putus sekolah dalam program paket paket dan paket untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja, mengadvokasi agar sekolah yang ada lingkungan rukun warga menjadi sekolah ramah anak, memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman dan selamat bagi anak bersekolah, pengadaan taman bacaan masyarakat, mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini, menanamkan budi pekerti, memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan peralatan tradisional yang ramah anak, dan penyediaan tempat tempat kawasan bebas asap rokok. perlindungan khusus memastikan rukun warga menjadi kampung tanggap bencana, melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial:berhadapanrkotika, psikotropika, zat adiktif, penyuluhan dan pencegahan pekerja anak, dan mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi. walikota yogyakarta, ttd haryadi sudutdaan barang jasa perusahaan daerah pengelola air limb publik indonesia tahun nomor bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan walikota adalah walikota kota banjarmasidaerah pengelola air limbah yang selanjutnya disingkat pd. pal adalah perusahaan daerah pengelola air limbah kota banjarmasin. direktur adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dngadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kas pd. pal yang dibiayai oleh pd. pal dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. barang jasa dalam pengertian atas meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut ppk adalah pejabat yang diberi tugas atas nama direkturpd. pal. unit kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat ukpga adalah satuan tugas unit kerja yang menjalankan fungsi pelaksanaan, pengelolaan sistem informasi, pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa pd. pal. kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut pokja pemilihan adalah tim yang ditugaskan oleh direktur. agen pengadaan adalah ukpga kota banjarmasind. pal sebagai pihak pemberi pekerjaan. penyelenggara swakelola adalah tim yang ditunjuk oleh direktur untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola oleh pd. pal. satuan pengawas internal pada pada perusahaan yang selanjutnya disebut spi adalah satuaperusahpald. palpd. pal. pal, instansi pemerintah badan usaha milik daerah bumi), organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. instansi pemerintah adalah kementrian, lembaga negara dan perangkatpd. palyang ditetapkan baik oleh instansi pemerintah, bumi lan bumn maupun swasta berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasd. palanganan darurat adalah pengadaan barang jasa yang tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, terkait dengan status keadaan darurat atau keadaan tertentu yang mengganggu operasional pelayanan pelanggan berdasarkan penetapan dari direktur. ketentuan pengadaan barang jasa ini berlaku untuk: kegiatan pengadaan barang jasa yang seluruh dananya berasal dari anggaran perusahaan dan telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan rka) dan revisinya,pemerintah, instansi maupun luar negeri pln) berpedoman pada ketentuan peraturan walikota ini. apabila terdapat perbedaan antara ketentuan pengadaan barang jasa yang diaturpara pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakanjaga kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik,lokasi dan biaya, cc. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, bui meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengahyang optimal,d. pald. paldirektur, bh. pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia. bagian kedua direktur direktur perusahaanokja pemilihan, j . menetapkan penyelenggara swakelola,irekturperusahaandirektur, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada direkturbaddirektur, meliputi: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja perusahaan atas nama direktursebagai pejabat penandatangan kontrak atas nama direktur. bagian keempatdanbagian kelimayang ditetapkan oleh direktur. bagian keenam pada pd. pal berdasarkan pertimbangan obyektif terkait: beban kerja sumber daya manusia pd. palpegawai pd. palpd. pal sendiri, dan atau meminimalisir risiko hambatan kegagalan penyelesaian pekerjaansebagaimana tertuang dalam perikatan kerja kerjasama antara agen pengadaan dan pd. pal.: cc.usahaan ditetapk dan diawasi oleh pd. pal,:perangkat daerah bumi lain badan usaha milik negara:alangi persaingan usaha yang sehatdirektur ppk dan atau ukpga. bagian kelima pengumuman rencana umum pengadaan pengumuman rup pd. pal setelah penetapan rencana kerja dan anggaran perusahaan. pengumuman rup sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui website perusahaan dan atau melalui sirup. pengumuman rup melalui sirup sebagaimana dimaksud pada melalui situs sse pemerintah daerahrencana kerja dan anggaran perusahadirekturdirektur, tipe tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh direktur, serta tim pelaksana ditetapkan oleh penanggungjawab anggaran pelaksana swakelola, tipe iii tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh direktur serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormasirektur menetapkan standar biaya masukan keluaruntuk non konsultansi kak untuk konsultansijadi ( dan untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya2ndpaket pekerjaan usaha kecil, paling tinggi (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk paket pekerjaan usaha non kecil dan penyedia jasa konsultanhuruf dan dapat berupa bank garansi atau surely bond. jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf atau berupa bank garansi. bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada bersifat: tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan ccbarangmerintahdalam rangka memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan dalam rangka pelayanan publik maupun kepentingan pemerintah daerah berdasarkan mitigasi risiko yang ditetapkan oleh direksi pd. paliniemerintahbar dan siis5) p)direktur dapat menggunakan pegawai kementerian lembaga perangkat daerah bumi lain bumwalikota ini. pelaksanaan swakelola tipe dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: direktur melakukan kesepakatan kerja sama dengan kementerian lembaga perangkat daerah bumi lain bumtata cara pembayaran pd. palemerintah, peserta hanya memasukurchasing dapat dilakukan untuk barang jasa yang tersedia dalam katalog elektronik. pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang (satu) pelaku usahausahaan dan atau website resmi pd. pal maksimal jam setelah batas akhir pemasuk maksimal jam setelah batas akhir pemasukan penawwalikotadirekturcc. tender seleksi ulang, atau penghentian pemilihandirekturnghentian pemilihan oleh pokja setelah mendapatkan penetapan pemilihan tidak lagi dilanjutkan dibatalkan oleh direktur(pd. pal tanpa menilai keuntungan usaha dari main kontraktordirektur dalam bentuk berita acara penyerahan pekerjaan app). bab viiitata laksana pengadaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat pada dasarnya menggunakan metode penunjukan langsung dengan pengecualian ppk atas persetujuan direktur dapat menerbitkan surat perintah pengiriman surat perintah mulai kerja sebelum ditandatangani kontrak paling lambat (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat perintah pengiriman surat perintah mulai kerja. bagian kedua pengecualian dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan walikota ini adalahdan atau pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan keputusan direktur. bab usaha kecil dan pengadaan berkelanjutan bagian kesatu peran serta pelaku usaha kecil pelaku usaha kecil terdiri atas pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. dalam pengadaan barang jasa, direktur memperluas peran serta pelaku usaha kecil. pemakaman dilakukan dengan menetapkan sebanyak banyaknya paket untuk pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem atau disebut paket pekerjaan usaha kecil, dicadangkan dan peruntukannya bagi pelakukecil. pelaku usaha menengah dan besar yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pelaku usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada pelaku usaha kecil yang memiliki kemampuan bidang yang bersangkutanirektur ri. pengadaan barang jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e marketplace yang dikembangkan oleh lopp ri dan katalog elektronik lokal yang dikembangkan oleh lopp. bagian kedua layanan pengadaan secara elektronik pd. pal memanfaatkan layanan pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan pengadaan barang jasa. bab pengelola pengadaan barang jasa lingkungan pd. pal sumber daya manusia pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada memiliki kompetensi bidang pengadaan barang jasa berdasarkan penetapan direktur. bagian kedua kelembagaan pengadaan barang jasa pd. pal membentuk ukpga memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa pada perusahaandan pemanfaatdirektur. ukpga sebagaimana dimaksud pada berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan. dalam hal pd. pal belum mampu membentuk ukpga secara struktural sebagaimana dimaksud pada ukpga dapat berbetuk satuan tugas dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan. bab xii pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum bagian kesatu pengawasan internal direktur wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui satuan pengawas internal perusahaan. satuan pengawas internal perusahaan atas persetujuan direktur berkoordinasi dengankerjatuan pengawas internal dan atau aparat pengawasan internal pada pemerintah daerah disertaiarat pengawasan internal pada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. satuan pengawas internal dan atau aparat pengawasan internal pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dan menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. satuan pengawas internal dan atau aparat pengawasan internal pada pemerintah daerah melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada direktur walikota. direkturperusahaan. direktur:direktur(satu permit) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, sesuai penetapan dalam kontrak,huruf direktur dapat melaporkan secara pidana. sanksi administratif dikenakan kepaddirektur pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pd. pal. sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepaddirekturlopp. bagian kelima pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang jasa pd. pal yang diselenggarakan lopp, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan. bab xiii ketentuan peralihan ssi dengan berlakunya peraturan walikota ini pengadaan barang jasa pd. pal yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum ditetapkannya peraturan walikota ini tetap berpedoman pada. perjanjian kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya peraturan walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kontrak. bab xiv ketentuan penutupmenteri kesehatan nomor tahun rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kota yogyakarta, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan maka dibentuk unit pelaksana teknis rumah sakit pratama pada dinas kesehatan kota yogyakartahun tentang pedoman peraturan internal rumah sakit, keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang pedoman peraturan internal staf medisupt pratama adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukhospital law adalah peraturan internal rumah sakit yang merupakan peraturan organisasi rumah sakit yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik,struktur organisasi unit pelaksana teknis pratama kelompok jabatan fungsional sub bagian tata usaha tet irt unit unit keuangan unit umum dan perencanaan dan akuntansi kepegawaian dan evaluasi divisi divisi pelayanan penunjang medis dan pelayanan paramedis walikota yogyakarta, ttd haryadi sudutbab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk upt pratama pada dinas kesehatan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi upt pratama terdiri dari kepala upt pratama, sub bagian tata usaha, yang membawahi unit keuangan dan akuntansi, unit umum dan kepegawaian, dan unit perencanaan dan evaluasi. divisi pelayanan medis dan paramedis, divisi penunjang pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional. kepala upt pratama sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat dan diberhentikan oleh walikotadiangkat dan diberhentikan oleh walikota, unit sebagaimana dimaksud pada huruf dan divisi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan unsur organisasi non struktural lingkungan upt pratama. kepala unit sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepala divisi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas kesehatan atas usulan kepala upt pratama. bagan struktur organisasi uptupt pratamfungsi upt pratamuntuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam upt pratamadan pelayanan kesehatan rumah sakit, menyusun rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pelayanan medik, menyelenggarakan pelayanan keperawatan, menyelenggarakan perencanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, menyelenggarakan pelayanan kebidanan, menyelenggarakan pelayanan penunjang klinik, menyelenggarakan pelayanan penunjang monoklinik, menyelenggarakan pelayanan rawat inap, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan, il. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang dan peralatan medikgendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemantauan kegiatan, melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga, dan oo. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja, bagian ketiga rincian tugas paragraf kepala upt kepala upt pratama mempunyai rincian tugas menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan upt pratama, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan ketegasan upt pratama, mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada sub bagian tata usaha dan divisi: memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan, membentuk komite dan instalasi sesuai kebutuhan, menetapkan hospital law upt pratama, melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan,ratamapratama. paragraf unit keuangan dan akuntansi unit keuangan dan akuntansi berfungsi sebagai penanggung jawab teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keuangan dan akuntansi, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala unit keuangan dan akuntansi mempunyai rincian tugas menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan yang berkaitan dengan mobilisasi dana, verifikasi, perbendahara, melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala kegiatan, melaksanakan pengujian, penelitian, dan permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan, menyusun laporan ketatausahaan dan laporan keuangan, menyiapkan rumusan anggaran pendapatan dan belanja, membuat analisis dan laporan akuntansi keuangan secara periodik serta melaksanakan verifikasi keuangan, melaksanak:umah sakit kepada penjamin baik asuransi dari pemerintah maupun komersial, kementerian kesehatan, pemerintah kota, perusahaan, maupun penjamin lainnya, melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, il. melaksanakan pemotongan dan menyetorkan pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menyelenggarakan ketatausahaan keuangan, mengkoordinasikan ketegasan satuan keuangan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja unit keuangan dan akuntansi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian tata usaha. paragraf unit umum dan kepegawaian unit umum dan kepegawaian berfungsi sebagai penanggungjawab teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala unit umum dan kepegawaianelolaan administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris (non medik), urusan rumah tangga, pengelolaan keamanan dan pengamanan lingkungan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang undangan, memberikan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, rumah tangga, perlengkapan perbekalan, kesehatan lingkungan dan pengamanan lingkungan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan, melaksanakan penyelenggaraan kehumasan, melaksanakmelaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja unit umum dan kepegawaian, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala upt pratama. paragraf unit perencanaan dan evaluasi unit perencanaan dan evaluasi berfungsi sebagai penanggungjawab teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada unit perencanaan dan evaluasiumah sakit, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, menyiapkan bahmeriksa dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing masing unit dan divisi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatandan divisi sebagai bahan penyusunan laporan, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja pada unit perencanaan dan evaluasi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala upt pratama. paragraf divisi pelayanan medis dan keperawatan divisi pelayanan medis dan keperawatan berfungsi sebagai penanggungjawab teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pelayanan medis dan keperawatan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala divisi pelayanan medis dan keperaw keperawatanlaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis dan keperawatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt pratama. paragraf divisi penunjang pelayanan divisi penunjang pelayanan berfungsi sebagai penanggungjawab teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pelayanan penunjang. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala divisi penunjang pelayanan mempunyai rincian tugasnunjang pelayanan medis dan non medis:penunjang medis dan non medis:kebijakan dan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang medis dan non medis, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penunjang pelayanan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt pratama. bab kelompok jabatan fungsional upt pratamaberada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan melalui kepala upt pratama. kelompok jabatan fungsional medis dan paramedis ditugaskan oleh kepala upt pratama sesuai kompetensi dan kebutuhan. bab pendistribusian tugas dalam melaksanakan tugas kepala upt pratama, kepala sub bagian tata usaha, kepala unit, kepalaratama diatur lebih lanjut oleh kepala upt. hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota inig maslingkungan hiduplingkungan hidup kota yogyakarta. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas terdiri dari kepala dinas lingkungan hidupataan dan pengendalian dampak lingkungan, terdiri dari: seksi kajian dampak lingkungan, seksi pengendalian pencemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun. bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup, terdiri dari: seksi pengembangan sumberdaya lingkungan hidup, dan seksi penataan dan pemantauan lingkungan. bidang ruang terbuka hijau publik, terdiri dari: seksi pengelolaan ruang terbuka hijau publik: dan seksi pertamanan dan perundang jalan bidang pengelolaan persamaan, terdiri dari: seksi pengurangan sampah, dan seksi penanganan sampah. unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional tertentubagan struktur organisasi dinas lingkungan hidup kelompok jabatan fungsional bee bia kepegawaian evaluasi pelaporan bidang penataan dan bidang pengembangan pengendalian dampak kapasitas lingkungan bidang ruang terbuka bidang pengelolaan lingkungan hidup hijau publik persamaan seksi kajian dampak seksi pengembangan hidup seksi pengendalian pencemaran dan limbah seksi penataan dan seksi pertamanan dan seksi penanganrincian tugas kepala dinas kepala dinas menyusun konsep kebijakan walikota bidang lingkungan hiduplingkungan hidup, merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan teknis dan administratif bidang lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan operasional bidang lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kinerja dinas, mengevaluasi permasalahan bidang lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidupmenyusun rencana operasional kegiatan sub bagian umum sub dan kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan bagian peraturan perundang undangan:, oma membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya kepegawa serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan menyusun rencana operasional kegiatan sub bagian sub keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan bagian perundang undangan: keumerencanakan operasional kegiatan sub bagian sub perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan hasil bagian evaluasi kegiatan dan peraturan perundang undangan: perencana aan, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya evaluasi serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dan baik secara langsung maupun tidak langsung guna pelaporan.taan dan pengendalian dampak lingkungan kepala bidang merumuskan program kerja bidang penataan dan penataan dan pengendalian dampak lingkungan berdasarkan hasil pengendalian evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya dampak serta peraturan perundang undangan, lingkungantaan dan pengendalian dampak lingkungan berdasarkan rencana strategis dan rencana kinerja dinas, menyiapkan bahan dan konsep kebijakan kepala dinas bidang penataan dan pengendalian dampak lingkungan, menyelenggarakan koordinasi inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, menyelenggarakan koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apple dan lhs, menyelenggarakan koordinasi penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menyelenggarakan koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, nada dan lh, menyelenggarakan koordinasi penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup, menyelenggarakan koordinasi kebijakan perizinan terkait izin lingkungan, limbah dan limbah cair, menyelenggarakan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup, menyelenggarakan koordinasi pengendalian kualitas air permukaan dan konservasi air tankajian dampak seksi kajian dampak lingkungan berdasarkan hasil lingkungajian dampakajian dampakajian dampak lingkungan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, melaksanakan penyusunyusunan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis lhs), melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup nada dan lh, melaksanakanatau pemeriksaan dokumen kajian lingkungan amdal atau ukl upl, melaksanakan verifikasi surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) bagi kegiatan dancc. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hiduplingkungan hidup bab tugas,lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup, mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidupatau usaha yang tidak wajib amdal atau ukl upl, melaksanakan kebijakan penerbitan rekomendasi dan izingendalian seksi pengendalian pencemaran dan limbah bahan pencemaran dan berbahaya dan beracun b3) berdasarkan hasil limbah bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan berbahaya dan perundang undangan, beracun b3)cemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun b3ngendalian pencemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun b3cemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun b3): melaksanakan pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar, melaksanakn perizinan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) skala kota, melaksanakan kebijakan perizinan pembuangan limbah cair dan atau pemanfaatan limbah cair, .skala kota, melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembuangan limbah cair dan atau pemanfaatan limbah cair, melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan penghasil bahan perusak ozon, .melaksanakan pembinaan dan pengendalian perubahan iklim dan perlindungan ozon, melaksanakan pembinaan dan pemantauan penggunaan atau pengusahaan air tanah, melaksanakan pengendalian kualitas air permukaan dan konservasi air tanah, melaksanakan pengelolaan jaringan sumur pantau air tankapasitas lingkungan hidup kepala bidang merumuskan program kerja bidang pengembangan pengembangan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan hasil kapasitas evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya lingkungan hidup, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta regulasikapasitas lingkungan hidupngembangan kapasitas lingkungan hidup, mengkoordinasikan pelaksanangkoordinasikan pelaksanangkoordinasikanlaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat peduli lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan adipura, seleksi kalpataru dan keanekaragaman hi, .melaksanakan program sekolah adiwiyata dan sekolah berwawasan lingkungan, melaksanakan publikasi media, mengkoordinasilaksanakan pemantauan kualitas air dan udara, melaksanakan pengembangan sistem informasi lingkungan dan penerimaan pengadanalisis dan pengembangan kinerja bidumberdaya seksi sumberdaya lingkungan hidup berdasarkan lingkungan hidupprogram dan kegiatan seksi sumber daya lingkungan hidup, yaitu sekolah sekolah, melaksanakan penyusunan kebijakan dan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat mha) kearifan lokal daerah, melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat, melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat peduli lingkungan hidup sehingga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, melaksanakan program kegiatan adipura, kalpataru dan kehati ang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan, melaksanakan program sekolah adiwiyata dan sekolah berwawasan lingkungan melaksanakan publikasi media cetak dan elektronik sebagai bagian dari edukasi masyarakat akan pentingnya pengeloladan seksi penataan dan pemantauan lingkungan pemantau serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan seksi penataan dan pemantauataan dan pemantauan lingkungan, melaksana melaksanakan pemantauan kualitas air dan udara area perkotaan bagi pencemar dari masyarakat, melaksanakan pengembangan sistem informasi lingkungan dan sistem penerimaan pengaduan atas pencemaran lingkungan dari masyarakat, sil sld sebagai sarana informasi kepada masyarakruang terbuka hijau publik kepala bidang merumuskan program kerja bidang ruang terbuka ruang terbuka hijau publik berdasarkan hasil evaluasi program hijau publikang terbuka hijauuang terbuka hijau publiruang terbuka hijau publik, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan seksi pertamanan dan perundang jalan dan seksi pengelolaan ruang terbuka hijaurth seksi pengelolaan rtruang terbuka hijau publik rthruang terbuka hijau publik rth)ruang terbuka hijau publik rth) dan kerangka rakaman dan taman hutan raya tahuna)konservasi keanekaragaman dan taman hutan raya tahunartamanan dan seksi pertamanan dan perundang jalan berdasarkan perundang jalmanan dan perundang jaltamanan dan perundang jatamanan dapersamaan kepala bidang merumuskan program kerja bidang pengelolaan persamaan persamalingkungan hiduppersamaan berdasarkan rencana strategik dan rencana kerja dinas, menyiapkan bahan dan konsep kebijakan kepala dinas bidang pengelolaan persamaan, menyelenggarakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota, menyelenggarakan penetapan target kinerja penanganan sampah, pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, menyelenggarakan perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah kota, menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen industri dan mendaur ulangan sampah kepada masyarakat, menyelenggarakan penyediaan fasilitas mendaur ulangan sampah, menyelenggarakansampah pas) menyelenggarakan koordinasi pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah, menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah menyelenggarakan koordinasi terkait dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, menyelenggarembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, menyelenggarakan koordinelenggarakan koordinasielenggarakan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengurangan sampah dan penanganan sampah. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang, menyelenggarurangan pengurangmengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang lingkungan hiduppelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan seksi pengurangan sampupaya pengurangan sampah, melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kotambinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh alamngadaan dan penerapan tekhnologi baru untuk pengurangan sampanganan penangankepala bidangpelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan seksi penanganan sampah, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis yang berkaitan dengan upaya penanganan sampah, melaksanakan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha penanganan sampahroses pengadaan dalam usaha penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak ketig dan pengendalian dampak lingkungan bidang penataan dan pengendalian dampak lingkutaan dan pengendalian dampak lingkungan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penataan dan pengendalian dampak lingkutaan dan pengendalian dampak lingkungan perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang penataan dan pengendalian dampak lingkungan, cc. mengkoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi program kerja bidang penataan dan pengendalian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja bidang penataan dan pengendalian dampak lingkungan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja bidang penataan dan pengendalian dampak lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang penataan dan pengendalajian dampak lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kajcemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun seksi pengendalian pencemaran dcemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian pencemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracukapasitas lingkungan hidup bidang pengembangkapasitas lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidupapasitas lingkungan hidup, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi program bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidupumberdaya lingkungan hidup seksi pengembangan sumberdaya lingkungan hidupsumberdaya lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan sumberdayadan pemantauan lingkungan seksi penataan dan pemantauan lingkungdan pemantauan lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan dan pemantauanruang terbuka hijau publik bidang ruang terbuka hijauuang terbuka hijau publik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang ruang terbuka hijau publruang terbuka hijau publik, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang ruang terbuka hijau publik, cc. mengkoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi program bidang ruang terbuka hijau publik, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program bidang ruang terbuka hijau publik, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program bidang ruang terbuka hijau publik. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidangruang terbuka hijau publik seksi pengelolaan ruang terbuka hijau publruang terbuka hijau publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaantamanan dan perundang jalan seksi pertamanan dan perundang jaltamanan dan perundang jalan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pertamanan dan perundang jalsamaan bidang pengelolaan persamsamsamaan, cc. mengkoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi program bidang pengelolaan persamaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program bidang pengelolaan persamaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program bidang pengelolaan persamaan. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang pengelolaan persamurangan sampah seksi penguranganganan sampah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penangandengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota depok, menimbang bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, telah ditetapkan: bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dipandang perlu untuk menyempurnakan sistem pembayaran pajak secara elektronik online, diubahbeberapa ketentuan dalam peraturan wali kota depok nomor tahun tentang tata cara pemungutan pajak daerah diluar bea perolehan hak atas dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotakota adalah kota depokkeuangan daerah, yang selanjutnya disingkat bkd adalah perangkat daerah yang membidangi pemungutan pajak daerah. kepala bkd adalah kepala perangkat daerah yang membidangi pemungut atau organisasi lainnya, lembaga, yang selanjutnya disingkat nod, adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakkd, yang selanjutnya disingkat speed, adalah surat elektronik yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak terutang dan untuk mendapatkan nomor bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. sistem pembayaran pajak secara elektronik online adalah pembayaran pajak berdasarkan nomor bayar yang dilakukan pada bank selaku kas umum daerah atau bank persepsi atau pos persepsi baik melalui teller, anjungan tunai mandiri atau atm, e banking, mobile banking, internet banking, atau fasilitas lain yang dimilikinya user dan password adalah identitas wajib pajak sebagai sarana untuk dapat masuk kedalam aplikasi speeddengan std, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, sanksi administrasi berupa bunga,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis pajak yang diatur dalam peraturan wali kota ini adalah: jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (official assessment), jenis pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment). jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pajak reklame, dan pajak air tanah. wali kota mendelegasikan kewenangan penetapan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepada kepala bkd. jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang pribadi atau badankepada bkd untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. tata cara pendaftaran jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebagai berikut: orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada mengambil sendiri formulir pendaftaran bkd atau menerima dari petugas atau mengisi formulir secara elektronik melalui modul aplikasi elektronik yang telah ditentukan oleh bkd untuk diisi dengan lengkap dan benar, formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada huruf harus diserahkan kembali kepada petugas dengan melampirkan dokumen pendaftaran yang disyaratkan paling lambat (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran diterima, cc. pendaftaran yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilengkapi dengan dokumen pendaftaran yang disyaratkan dalam bentuk hasil olah dokumen elektronik, petugas pada bkd melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf petugas pada bkd: mengembalikan atau meminta kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pendaftaran untuk melengkapi kekurangan dokumen yang disyaratkan apabila tidak lengkap, memberikan tanda terima pendaftaran kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pendaftaran dan mencatat pendaftaran dalam daftar induk wajib pajak apabila permohonan telah lengkap. dokumen pendaftaran yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: untuk wajib pajak orang pribadi, berupa: ktp dalam bentuk fotokopi dan atau hasil olah data elektronik, dan npp pribadi dalam bentuk fotokopi dan atau hasil olah data elektronik. untuk wajib pajak badan, berupa: ktp salah seorang pimpinan yang tertera dalam akta pendirian dalam bentuk fotokopi dan atau hasil olah data elektronik, akta pendirian badan dalam bentuk fotokopi dan atau hasil olah data elektronik salah seorang pimpinan yang tertera dalam akta pendirian, npp badan dalam bentuk fotokopi dan atau hasil olah data elektronik. dalam hal permohonan yang dikatakan, selain tersebut pada huruf atau huruf dilampirkan juga: ktp yang diberi kuasa dalam bentuk fotokopi dan atau hasil olah data elektronik, surat kuasa yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal pendaftaran bagi wajib pajak atau orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hutang pajak reklame sebelumnya wajib melunasi hutang pajak dimaksud. ketentuan ditambahkan huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: pendataan untuk jenis pajak berdasarkan penetapan, terdiri atas: pendataan terhadap pajak reklame berkenaan dengan: data wajib pajak, data objek pajak, lokasi objek pajak, ukuran objek pajak, isi pesan reklame, masa pajak. penetapan ulang pajak reklame dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak memiliki utang pajak daerah. pendataan terhadap pajak air tanah didasarkan pada nilai perolehan air tanah yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang. pendataan terhadap pajak air tanah berkenaan dengan: pemakaian air tanah, data wajib pajak dan objek pajak. pendataan untuk jenis pajak dibayarkan sendiri berkenaan dengan: penjaringan potensi objek pajak dan wajib pajak, verifikasi ulang data wajib pajak dan objek pajak, cc. pelaporan wajib pajak. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara penetapan untuk jenis pajak berdasarkan penetapan dilakukan sebagai berikut: penetapan besaran pajak yang dipungut dihitung berdasarkan data yang diperoleh oleh petugas, hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam skpd, kepala bkd menetapkan besaran pajak terutang dengan menerbitkan skpd berdasarkan perhitungan petugas sebagaimana dimaksud pada huruf skpd ditandatangani oleh kepala bkd atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala bkd, skpd yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada wajib pajak disertai dengan bukti penerimaan, kepala bkd secara jabatan dapat menerbitkan skpd berdasaratata cara penetapan untuk jenis pajak yang dibayarkan sendiri dilakukan sebagai berikut: berdasarkan kartu data atau hasil pemeriksaan atau keterangan lain, surat ketetapan yang diterbitkan yaitu: skpd, apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, skpd, apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah pajakskpd, skpd, dan skpdkbt diterbitkan untuk suatu masa pajak, atau tahun pajak. skpd, skpd, skpd, dan skpdkbt yang telah diterbitkan selanjutnya dicatat dalam daftar surat ketetapan, skpd, skpd, skpd, dan skpdkbt ditandatangani oleh kepala bkd atau pejabat yang ditunjuk, jumlah kekurangan pajak terutang dalam skpd dan skpdkbt dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. dinas sebagaimana diatur dalam yang tidak mengalami perubahan paddimaknai sebagai bkaman walikota yogyakarta peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang pakaian dinas pegawai walikota yogyakarta, menimbang .a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur pakaian dinas pegawai pemerintah kota yogyakartayogyakarta nomor tahun tentang pakaian dinas pegawaigawanggunaan lambang negara:jenis pakaian perlengkapan dan perlengkapakaian dinas pegawapegawai adalah pegawai lingkungan pemerintah daerah yang meliputi pegawai negeri sipil, tenaga bantuan dan pegawai tidak tetap. pakaian sipil harianadalah pakaianadalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.bebas rapi adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan lingkungan pemerintahcc. tandajabatan, tanda jasa walikota dan wakil walikota: papan nama, nama pemerintah daerah: lambang daerah, pin tematik daerah: ii.cc.viiviim, lebar bawah (lima koma lima) dan panjang (delapan koma lima) cmvii:vii : papan nama berbahan dasar eboni plastik dikenakan pada pub walikota, wakil walikota, camat dan lurah. bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran viivii bahan dasar logam warna kuning emasvii peraturan ini. bagian kesembilan pin tematikvii:) latar belakang foto diri sebagai berikut pejabat struktural eselon warna dasar merah: pejabat struktural eselon iii warna dasar biru, pejabat struktural eselon warna dasar hijau, pejabat struktural : tenaga bantuan warna dasar putih. bagian belakang nama menggunakan gelar akademik, nip, eselon jabatan struktural atau nama jabatan struktural: golongan darah: nama kantor: alamat kantor: telepon kantor: tanggal dikeluarkan: jabatan yang mengeluarkan sekretaris daerah): tanda tangan dan cap stempel sekretaris daerah: nama jelas pejabat yang mengeluarkan. bab ketentuan lain lain skpd unit kerja yang telah mempunyai pakaian dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi dinas ketertiban: dinas perhubungan diatur sesuaiantor penanggulangan kebakaran, bencana dan perlindungan masyarakat dan surat edaran nomor tanggal desember tentang ketentuan pakaian dan atribut hansip lintas, bidang pajak pada dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan diatur sesuai dengan. diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. waktu penggunaan pdh warna khaki, pdh khusus, pdh bebas rapi dan pdh batik, ditetapkanvii peraturan wali kota yogyakarta nomor tahun tanggal februari model, bentuk dan ukuran arti but pakai nas model, bentuk dan ukuran penutup kepala topi upacara wali kota dan wiki wali kota ana tas ap sm. keterangan bahan dasar kain warna hitam: lambang negara (garuda): padi dan kapas disorder: pita emas. kuning emas mama topi upacara camat dan lurah maa sang keterangan bahan dasar kain warna hitam: lambang daerah kota yogyakarta, padi dan kapas disorder: pita emas. camat lurah perak perunggu tema peci keterangan bahan dasar kain warna hitam polos. topi lapangan wali kota dan wiki wali kota fj keterangan: bahan dasar kain warna khaki dan atau hitam lambang negara garuda) cc. padi dan kapas disorder topi lapangan pegawai golongan i11 sampai dengan iv keterangan: bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam lambang daerah cc. padi dan kapas disorder topi lapangan pegawai keterangan: bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam lambang daerah il. atribut lambang pada topi wali kota dan wakil wali kota bahan dasar logam warna kuning emas ima kain hitam nail jari jari vertikal jari jari horizontal camat bahan dasar logam warna perak (en) lg, lambang daerah kota yogyakarta lahkain hitam jari jari vertikal jari jari horizontal ill. model, bentuk dan ukuran tanda pangkat wali kota dan wakil wali kota tanda pangkat walikota te)bnnpakaian dinas harian batik adalah pakaian dari bahan batik yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan lingkungan pemerintah daerah. pakaian dinas lapangan operasionaadalah pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk mengikuti upacarparipurna, dan lain laibab pakaian dinas bagian kesatu jenis pakaian dinas jenis pakaian dinas terdiri dari pakaian dinas harian pdh): pakaian sipil harian psh): pakaian sipil resmi psr): pakaian sipil lengkap psl): pakaian dinas lapangan pdl): pakaian dinas upacara pdu). bagian kedua pakaian dinas harian pdh) paragraf umum pdh terdiri dari pdh warna khaki: pdh warna khaki walikota dan wakil walikota: pdh warna khaki camat dan lurah: pdh bebas rapi: pdh batik, pdh khusus non guru, pdh khusus guru, pdh khusus intensionalkemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki, berlaku dua dengan tutup kanan dan kiri atas, arah berdiri dan terbuka: celana panjang warna khaki menutup mata kaki. iv. model, bentuk dan ukuran tanda jabatan walikota, wakil wali kota, camat dan lurahtag kuning emas kai bahan dasar lingkaran dalam logam tangan warna perak lingkaran luar dari titik tengah tanda jabatan wakil walikota.perak ukuran garis tengah lingkaran dalam cm, sinar horizontal cm: sinar vertikal cm. tanda jabatan camat bentuk bulat lingkaran dalam (jari jari) min bahan dasar sinar logam, jumlah sinar (aa jari jari warna perak lambang daerah yen) rupa bahan dasar lingkaran dalam logam tea warna perak(aa jari jari warna emas lambang daerah lam ana bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu lingkaran luar dari titik tengah use model, bentuk dan ukuran papan nama. syahrial lea wwe vi. model, bentuk dan ukuran nama pemberi ntah daerah pemkot yogyakarta vii. model dan bentuk lambang lambang daerah arti lambang: perbandingan ukuran untuk memperingati tahun permulaan perjuangan pangeran diponegoro sad yogyakarta (tahun warna hitam simbol keabadian anasmaoy p nama md) nip jabatan gol. darah : pay nama kantor alamat pemerintah kota kantor yogyakarta upon dikeluarkan tanggal pas foto a.n. walikota yogyakarta berwarna sekretaris daerah ukuran 3x4 nama igg gi te wali kota yogyakarta, ttd herry budi anto lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal februari model pakaian dinas harian (pdh) pdh warna khaki pdh warna khaki pria pdh warna khaki wanita aa. (( bai saya lip lan p . a a.a rasa lai tag sp, keterangan: keterangan: lidah bahu lencana bendera kebangsaan arah rebah lambang pemerintah daerah nama pemerintah daerah ii. tanda pengenal lencana bendera kebangsaan 9g. pin tematik cc. lambang daerah ikat pinggang tanda pengenal kancing baju kancing baju saku celana depan lidah bahu ii. saku tanpa tutup pin tematik sambungan baju nama pemerintah daerah celana panjang saku dengan tutup lengan pendek 9g. arah baju saku celana belakang pdh warna khaki wanita berjilbab pdh warna khaki wanita hamil mt ata j y b a fi. wah tiara ta) pena tan co) keterangan: keterangan: jilbab 9g. arah rebah lidah bahu 9g. tanda pengenal lidah bahu lencana bendera kebangsaan nama pemerintah daerah kancing baju nama pemerintah daerah ii. tanda pengenal logo daerah plot depan lambang daerah saku tanpa tutup pin tematik plot belakang pin tematik celana panjang arah rebah celana panjang kancing baju lencana bendera kebangsaan pdh warna khaki wanita berjilbab dan hamil tea, ayan nak, pra keterangan: lidah bahu 9g. arah rebah nama pemerintah daerah lencana bendera kebangsaan cc. lambang daerah ii. tanda pengenal pin tematik plot belakang kancing baju celana panjang plot depan pdh khusus non guru pdh khusus non guru pria pdh khusus non guru wanita aal wpp (nx sie fit ker hah pal nana keterangan: keterangan: arah baju 9g. ikat pinggang arah rebah pin tematik lencana bendera kebangsaan saku celana depan lencana bendera kebangsaan kancing baju cc. lambang daerah ii. sambungan baju cc. lambang daerah 9g. saku baju dengan tutup pin tematik j . lengan baju tanda pengenal celana panjang saku baju dengan tutup saku celana belakang tanda pengenal pdh khusus non guru wanita berjilbab pdh khusus non guru wanita hamil aa) in) h una tt. enon guru wanita hamil dan berjilbab nya:pdh warna khaki wanita: blus lengan pendek berlidah bahu warna khaki, berlaku dua tanpa.warna khaki wanita hamil blus lengan pendek berlidah bahu warna khaki, dengan dua plot depan dan satu plot belakang, tanpa saku,nama pemerintah daerah,untuk walikota dan wakil walikota pria sesuai dengan ketentuan dalam huruf pdh warna khaki untukuntukatribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam dan model pdh warna khaki untuk walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada dan tersebut dalam lampiran peraturan ini. paragraf pdh warna khaki camat dan lurah pdh warna khaki untuk camat dan lurah pria sesuai dengan ketentuan dalam huruf pdh warna khaki untuk camat dan lurah wanita dan yang berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam huruf pdh warna khaki untuk camat dan lurah wanita hamil dan yang hamil berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam huruf pdh khusus guru pdh khusus guru pria pdh khusus guru wanita pss, ctl uan kol ( oma ma sem (ab keterangan: keterangan: arah baju 9g. pin tematik lencana bendera kebangsaan pin tematik lencana bendera kebangsaan ikat pinggang lambang daerah kancing baju cc. lambang daerah ii. saku celana depan cc. arah rebah 9g. saku baju dengan tutup saku baju tanpa tutup sambungan baju tanda pengenal celana panjang tanda pengenal saku celana belakang kancing baju pdh khusus guru wanita berjilbab pdh khusus guru wanita hamil kar push b eee tah a je, mba esaguru wanita hamil berjilbab dan hamil daa lan fa, jt,harian (psh) psh pria psh wanita suk sena keterangan: keterangan: arah baju arah rebah lencana bendera kebangsaan lencana bendera kebangsaan cc. saku bajsaku baju bawah dengan tutup 9g. pin tematik 9g. pin tematik psh wanita berjilbab psh wanita hamil yan ah, mer aral iba "ansakpin tematik 9g. pin tematikfebruari model pakaian sipil resmi pakaian sipil resmi psr) pria pakaian sipil resmi psr) wanita unse ega pe, iri keterangan: keterangan: krajan kancingjas arah rebah kancing baju lencana bendera kebangsaan saku bawah jas dengan tutup lencana bendera kebangsaan saku bawah jas dengan tutup cc. saku atas jas tanpa tutup 9g. pin tematik cc. saku atas jas tanpa tutup pin tematik tanda pengenal tanda pengenal pakaian sipil resmi psr) wanita berjilbab pakaian sipil resmi psr) wanita hamil yam bang eri aka betah nen ie: 2g: ana kmr nagacc. saku atas jas tanpa tutup cc. saku atas jas tanpa tutup tanda pengenal tanda pengenal kancingjas kancingjas pin tematik pin tematik 9g. saku bawah jas denganlapangan (psl) psl pria psl wanita ren juni iso nan www ppp, pen keterangan: keterangan: kemeja tanda pengenal kemeja tanda pengenal dasi kancingjas dasi saku bawah jas dengan tutup lencana bendera kebangsaan saku bawah jas dengan tutup lencana bendera kebangsaan pin tematik saku atas jas tanpa tutup pin tematik saku atas jas tanpa tutup kancing jas pakaian sipil lapangan psl) wanita berjilbab pakaian sipil lapangan psl) wanita hamil pan (an tap ana e a . ll) h | ja tt: keterangan keterangan: kemeja tanda pengenal kemeja tanda pengenal dasi saku bawah jas dengan tutup dasi kancing baju lencana bendera kebangsaan 9g. pin tematik lencana bendera kebangsaan 9g. pin tematik saku atas jas tanpa tutup kancing jas saku atas jas tanpadinas lapangan (pdl) pdl pria pdl wanita san ban maa naa ep" heat talas jin eng mena (an tan) ken keb, ana aan pal una keterangan: keterangan: lidah bahu arah baju lidah bahu arah baju nama pemerintah provinsi ii. lencana bendera kebangsaan nama pemerintah provinsi 9g. lencana bendera kebangsaan cc. kancing baju nama pemerintah daerah kancing baju nama pemerintah daerah pin tematik lambang daerah pin tematik i. lambang daerah saku baju dengan tutup tanda pengenal saku baju dengan tutup tanda pengenal ikat pinggang sambungan baju 9g. saku celana depan saku celana belakang walikota yogyakarta, ttd herry widianto atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam dan model pdh warna khaki untuk camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada dan tersebut dalam lampiran peraturan ini. paragraf pdh bebas rapi model pdh bebas rapi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut pdh bebas rapi pria: kemeja lengan pendek atau panjang bukan kaos shirt, arah berdiri dan terbuka, celana panjang menutup mata kaki, berwarna polos bukan jeans atau koridor. pdh bebas rapi wanita: kemeja blus lengan pendek atau panjang bukan kaos shirt, arah berdiri dan terbuka atau blazer dengan bagian dalam kemeja blus bukan kaos shirt: rok paling pendek (lima belas) bawah lutut atau celana panjang berwarna polos bukan jeans atau koridor. atribut meliputi: pin tematik daerah, tanda pengenal, lencana bendera kebangsaan. kelengkapan meliputi: sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki. model dan ukuran pakaian bebas rapi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bukan jeans atau koridor. paragraf pdh batik model pdh batikcelana panjang menutup mata kaki bukan jeans atau koridor, dengan warna menyesuaikan warna batik. pdh batik wanita: kemeja blusrok paling pendek (lima belas) bawah lutut atau celana panjang bukan jeans atau koridor, dengan warna menyesuaikan warna batik. atribut meliputi: pin tematik daerah tanda pengenal, lencana bendera kebangsaan, kelengkapan meliputi: sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) dan khusus bagi pria menggunakan kaos kaki. model dan ukuran pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif batik diseyogyakan batik motif yogyakarta dengan rok atau celana panjang dengan bahan bukan jeans atau koridor. lampiran vi: peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal februariyaa awas abe yan mah cam me. ane ane jan rbu yan wales .n ali tribe yl i tah, bra di: bee annsan: b8) arab asi mal tan pak na, keterangan: keterangan: lambang daerahpes paa i (an mahb8) asi mal tan pak na,a33 paa i (anss. papan nama rok warna putih papan nama rok panjang warna putih 'tandajabatan sepatu warna hitam saku atas dengan tutup plot satu tempel uu., ttd herry widianto paragraf pdh khusus non guru model, kelengkapan dan atribut pdh khusus non guru sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: pdh khusus non guru pria: kemeja lengan pendek, berlaku dua dengan tutup kanan dan kiri atas, arah berdiri dan terbuka: celana panjang menutup mata kaki. pdh khusus non guru wanita: blus lengan pendekkhusus non guru wanita hamil: blus lengan pendek dengan dua plot depan dan satu plot belakangwarna pdh khusus non guru ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota. model pdh khusus non guruberjilbab jika menggunakan rok adalah sebatas mata kaki.hamil berjilbab jika menggunakan rok adalahpsh): arah berdiri dan terbuka::sh sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran peraturan ini. bagian keempat pakaian sipil resmi psr)berjilbab jika menggunakan rok adalah sebatas mata kakihamil berjilbab jika menggunakan rokcelana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama, kemeja lengan panjang berhasi. psl wanitaberjilbab adalah sebatas mata kaki. psl wanita hamil jas (biasa disebut suitehamil berjilbabpeci warna hitampdl) ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut kelengkapan modeldu) paragraf umum pdu terdiri dari: pdu besar pub) pdu pelantikan pdip) paragraf pakaian dinas upacara besar pub), tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan tanda jasa. kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi, sepatu kulit tertutup warna putih dan bagi pria menggunakan kaos kaki warna putih: dan tanda jabatan: kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi, sepatu kulit tertutup warna hitam dan bagi pria menggunakan kaos kaki warna hitam:sk bagian atas kemeja blus lengan panjang warna putih dan bagi pria berhasi, bagian bawahbawah lutut. cc. kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga) dan bagi pria menggunakan kaos kaki, atribut meliputi: tanda pengenal, pin tematik daerah, lencana bendera kebangsaan dan tutup kepala berupa peci warna hitam bagi pegawai pria,ut) pdip bagi pejabat eselon ii, iii dan lurah menggunakan psl diseyogyakan warna gelap, berpori sebagaimana tersebut dalam peraturan ini. pdip bagi pejabat eselon da |
data daya alam dan ekosistemkpd yang berwenang dalam pengelolaan air limbah domestik. dinas perizinan adalah dinas perizinan , real estate, rumah makan, restaurantperizinan bagian pertama umum setiap orang atau badan yang akan melakukan penyambungan saluran air limbah terpusat wajib mengajukan izin kepadadinas perizinan. bagian kedua tata cara perizinan dan penyambungan pemohon mengajukan izin dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:surat ukur dari bpn: cc. melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah: gambar denah letak kamar mandi wcapabila tanah tersebut merupakan tanah mater sari, pemohon melampirkan surat kepemilikan dari kraton yogyakarta panitikismo)izin sudah diterbitkan, maka penyambungan wajib dilaksanakan dengan pengawasan skpd. pemilik izin wajib mengajukan permohonan pengawasan teknis penyambungan kepada skpd dengan mengisi formulir. pengawasan teknis penyambungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengawasan. bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. bab iii bentuk formulir permohonan izin surat izin penyambungan saluran air limbah terpusat bentuk formulir permohonan izin surat izin penyambungan saluran air limbah terpusat sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. surat permohonan ijin penyambungan saluran air limbah sebagaimana tersebut dalam lampiran iii peraturaneo smeliputi (a) taman kanak kanak, (b) sekolah dasar, dan (c) sekolah menengah pertamaenam ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian, untuk belanja pegawai (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan belanja barang dan jasa (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan belanja modal (enam puluh ribu rupiah): besaran bossa untuk sebesar (satu juta rupiah rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian, untuk belanja pegawai (tiga ratus ribu rupiah), dan belanja barang dan jasa (enam ratus ribu rupiah), dan belanja modal (seratus ribu rupiah), besaran bossa untuk smp sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian, untuk belanja pegawai (empat ratus lima puluh ribu rupiah), belanja barang jasa sembilan ratus ribu rupiah), dan belanja modalab tata cara pemberian bossa tata cara pemberian bossa meliputi bossa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota yogyakarta, dinas pendidikan menyalurkan dana bossa satuan pendidikan dasar dua kali dalam satu tahun, dansa dalam hal pengelolaan bossvoptimalisasi pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada kantor kesatuan bangsa kota yogyakarta dapatkantor kesatuan bangsa,kesatuan bangsa kota yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:::fasilitasi pembentukan posko pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah: melaksanakan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah: melaksanakan fasilitasi pelaksanaan bantuan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundangan pemilu:,, melaksanakan bimbingan, pengembangan prestasi, motivasi terhadap kegiatan keolahragaan: memberikan dukungan teknis penyelenggaraan dan dukungan teknis kegiatan olahraga bagi pegawa diundangkan yogyakarta herry widiantorangkat daerah dan berdasarkan hasil evaluasi makmutasi pindah wilayah kerja luar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi pegawai yang dialihkan menjadi pegawai pemerintah daerah provinsi pusat. bagi pegawai yang mutasi pindah wilayah kerja pemerintah daerah, tpp diberikan setelah pegawai bekerja paling singkat (satu) bulan penuhdan telah menerapkan pengaturan remunerasi yang ditetapkan oleh walikota tidak diberikpada saat peraturan walikota nomor tahun ditetapkan belum menerapkan pengaturan remunerasi yang ditetapkan oleh walikotalue setelah peraturan nomor tahunlue. dikecualikan dari danberdasarkan perhitungan remunerasi tunjangan kinerja jasa pelayanan insentif dan atau dalam bentuk lain luar gaji upah dan tunjangan jabatan yang diatur dengan peraturan kepala direktur blue kurang dari perhitungan tpp maka tetap diberikan tpp sebesar selisih tersebut. bagi pegawai yang ditugaskan atau dipekerjakan pada instansi diluar pemerintah daerah sepanjang belum menerima remunerasi diberikan tpp. pemberian tpp bagi pegawai yang bertugas sebagai pejabat fungsional tertentu guru dan pengawas sekolah diatur dengan peraturan tersendiri. bagi cons, tpp diberikan sebesar (delapan puluh keseratus) dari plafon penerimaan tpp. skpd unit kerja mengajukan usulan pemberian tpp dan pelaporan administrasi pemberian tpp bulan sebelumnya paling lambat tanggal (lima belas) setiap bulan. bagi skpd unit kerja yang terlambat dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada tpp diberikan pada bulan berikutnyadua) kali dalam (satu) tahun maka kepala skpd unit kerja dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis dari sekretaris daerahtiga) kali atau lebih dalam (satu) tahun maka kepala skpd unit kerja dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis dari waliko, terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administr, terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. pejabat fungsional tertentu adalah pns yang memangku jabatan fungsional lingkungan pemerintah kota yogyakartjabat fungsional umum staf adalah pns, calon pns dan saban yang memangku jabatan pelaksana lingkungan pemerintah kota yogyakarta staf. perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpdsud, dan kecamatan. unit kerja adalah bagian pada sekretariat daerah atau bidang unit pelaksana teknis pada skpd yang terdiri dariketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:p jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut: dol bsetoatip ato jeseoniva doetonivs pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional umum diberikan tpp jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut: penerimaan saban baba saat penerimaan saban pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu diberikan tpp jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut: pelaksana lanjutan pelaksana pemula pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu auditor diberikan tpp jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut: jenjang jabatan bobot auditor ahli utama auditor ahli madya auditor ahli muda auditor ahli pertama auditor penyelia auditor pelaksana lanjutan auditor pelaksana bobot jabatan pegawai titipan dari luar pemerintah daerah adalah sebesar (lima puluh keseratus) dari ketentuan bobot jabatan pns pemerintah daerah. bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi ppt, petugas pendukung administrasi umum dan petugas pendukung administrasi keuangan pada kegiatan dalam dpaskpd diberikan tpp kegiatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan: bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai pptdiatas s d juta diatas juta s d milyar diatas milyartpp sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud padamaka tpp berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada diberikan mendasarkan perhitungan setiap tanggal (lima belas). pergantian sebagaimana dimaksud dalam apabila ditetapkan pada atau sebelum tanggal (lima belas) maka pejabat petugas pengganti tersebut berhak atas pemberian tpp tersebut, sebaliknya apabila pejabat petugas pengganti ditetapkan sesudah tanggal (lima belas) maka tpp diberikan kepada pejabat petugas lama. bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai direktur rsud, kepala upt pratama, kepala upt puskesmas, dan kepala tata usaha smp negeri sebelum peraturan pemerintah nomor tahun diundangkan dan diberik, diberikan tpp tugas tambahan dengan bobot jabatan sebagai berikut:administrasi smp negeri umum staf golongan iii ine, administrasi smp negeri umum staf golongan bagi pegawai yang diberikan jabat diberikan tpp tugas tambahan dengan bobot jabatan sebagai berikutmea administrasi smp negeri umum staf golongan iii administrasi smp negeri umum staf golongan bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai sekretaris kecamatsekretaris kecamatan tipe diberikan tambahan bobot jabatan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku selama pegawai menduduki jabatan tersebut. bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai kepala subbagian tata usaha upt dan kepala seksi kelurahpejabat fungsional umum staf, diberikan bobot jabatan pejabat struktural eselon ivb selama (enam) bulan. bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon iii dan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon iii berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun setelah peraturan pemerintah nomor tahun diundangkan tetap menduduki jabatan struktural eselon iii, diberikan tambahan bobot jabatan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: hak atas tpp dihentikan apabila: meninggal dunia, menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin: menjalankan tugas belajar, berstatus tenaga titipan luar pemerintah daerah, mutasi pindah wilayah kerja keluar dari pemerintah daerah, dibebaskan sementara dari jabatan organik, menjalani pemberhentian sementara karena penahanan yang berwajib, menjalankan diklat lebih dari (enam) bulan, pemberhentian dimulai pada bulan (tujuh), menjalani bebas tugas bt), berhenti pensiuil. tidak hadir tanpa keterangan yang sah mangkir kerja lebih dari (enam) hari kerja dalam (satu) bulan. ketentuan pada huruf berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan masuk kerja sebelum meninggal dunia. ketentuan pada huruf huruf huruf huruf hurufhuruf hurufketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut mutasi antar skpd unit kerja, mutasi promosi emosi alih jabatan, dan pemberhentian dari jabatan lingkungan pemerintah daerah, tpp pada bulan berjalan diberikan skpd unit kerja baru dengan bobot sesuai klasifikasi yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pada skpd unit kerja lama dan baru. bagi pegawai yang, tpp tetap diberikan pada bulan mulai berlaku sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir. |
ah samhubungan, komunikasi, informasi dan pariwisata kabupaten purworejo. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi, informasi dan pariwisata kabupaten purworejo. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinas perhubungan, komunikasi, informasi dan pariwisatarhubungan, komunikasi, informasi,dan informasi sesuai dengan kewenangan daerah,. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang pariwisatbyek, usaha rekreasi dan hiburan umum, kerjasama dan pemasaran, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang analisis, sarana dan prasarana: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. bidang pariwisata, membawakan: seksi obyek, usaha rekreasi dan hiburan umum, seksi pengembangan, kerjasama dan pemasaran, seksi penyuluhan, analisis,seksi obyek, usaha rekreasi dan hiburan umbyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum: penyediaan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum: penyediaan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum, termasuk pelaporan jumlah pengunjung obyek wisata dan hunian hotel: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin bidang obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum: penyelenggaraan retribusi obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum: pembinaan terhadap tenaga yang bertugas pada obyek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum: 9g. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait tingkat propinsi dan pusat: pembinaan dan standarisasi usaha hotel dan rumah makangembangan, kerjasama, kerjasama dan pemasaran pariwisata, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pengembangan, kerjasama dan pemasaran pariwisata, penyediaan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang pengembangan, kerjasama dan pemasaran pariwisata: penyediaan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, kerjasama dan pemasaran pariwisata: pendataan dan analisis pengembangan, kerjasama dan pemasaran pariwisata: pelaksanaan usaha pengembangan potensi, kerjasama dan pemasaran pariwisata,yuluhan, analisis, dan prasarana pariwisata, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang penyuluhan, analisis, sarana dan prasarana pariwisata: penyediaan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang penyuluhan, analisis, sarana dan prasarana pariwisata: penyediaan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan, analisis, sarana dan prasarana pariwisata: pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana obyek wisata: pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada obyek wisata, pelaksanaan inventarisasi dan monitoring penyelenggaraan usaha jasa pariwisata, pelaksanaan inventarisasi dan monitoring kelompok sadar wisata: penyuluhan dan pembinaan penyelenggara usahajasa pariwisatahubungan, komunikasi, informasi, dan pariwisatahubungan, komunikasi, informasi dan pariwisata2upa purworejo nomor tahun tanggal opener dinas perhubungan, komunikasi, informasi, dan pariwisata kabupaten purworejo kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretariat bralalu lintas teknik pengujian end komunikasi pariwisata dan angkutan dan perbengkelan dan informasi manajemen teknik pengujian pos, telekomunikasi rekayasa dan kendaraan dan komunikasi dan hiburan umum pengelolaan parkir pemain, pengawasan teknik teknologi informasi pengembangan, dan pengendalian perbengkelan kerjasama, operasional dan pemasaran angkutan orang pen an, dan barang analisis, sarana dan rasa bupati purworejo upt ttd. kelak sumrahadi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas perhubungan, komunikasi, informasi, dan pariwisataelenggaraan perizinan dan pelayanan umummbinaan upt dalam lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi, serta pariwisata, penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tuga serta pariwisata: pengelolaan sekretariat dinas perhubungan, komunikasi, dan informasidan angkutan: bidang teknik pengujian kendaraan dan perbengkelan: bidang komunikasi dan informasi: bidang pariwisata,'cc. subbagian umumdan angkutan bidang lalu lintas dan angkutlalu lintas dan angkutan, yang meliputi manajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasional, serta angkutan orang dan barang. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang lalu lintas dan angkumanajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir, dan pengendalian operasional: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang angkutan orang dan baranglalu lintas dan angkutan, membawakan: seksi manajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir, seksi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasional: seksi angkutan orang dangkutan. seksi manajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkimanajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang manajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir: penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten: penyusunan dan penetapan kelas jalan kabupaten: pelaksanaan survei kebutuhan alat perlengkapan jalan apj): pengamanan pelintas menyeberang perlintasan kereta api sebidang jalan kabupaten: pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas jalan kabupaten: pelaksanaan survai lalu lintas: penyuluhan lalu lintas: pemberian izin pemanfaatanjalan untuk kepentingan selain kegiatan lalu lintas: penentuan lokasi dan pembangunan shelter (halte), jembatan penyeberangan dan sejenisnya, pemberian rekomendasi penggunaan, pemasangan reklame dan sejenisnya yang menggunakan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan: pelaksanaan analisis dampak lalu lintas jalan kabupaten: pengembangan lokasi parkir: pengawasan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas tempat parkir: pengusulan penetapan lokasi parkir melalui keputusan bupati: pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan bidang manajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan parkir,pembinaan, pengawasan, dan pengendalian opera, yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasional: pengaturan, pengawasan dan pengamanan lalu lintas: pelaksanaan operasi laik jalan: pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional:angkutan orang dan barang angkutan orang dan barang, meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasional angkutan orang dan barang: penyusunan dan penetapan rencana umumjaringan transportasi jalan kabupaten:yusunan rencana pengaturan dan penetapan ruasjalan sebagai lintas trayek: penyusunan rencana pilihan model angkutan, 9g. penyusunan rencana penetapan dan pembangunan terminal angkutan penumpang, penyusunan rencana penetapan dan pembangunan terminal angkutan barang: pengoperasian terminal angkutan barang: penyediaan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten, pelaksanaan inventarisasi data angkutan orang dan barang: i. pemberian izin angkutan orang dan barang terhadap pengusaha angkutan: pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang dan barang: pemberian izin trayek angkutan pedesaan angkutan kota: pemberian izin trayek angkutan penumpang dalam wilayah kabupaten dan lintas batas dua daerah kabupaten: pemberian izin usaha angkutan barang: pemberian izin prinsip usaha angkutan orang dan barang: r.' pemberian izin insidentil: ss. pemberian izin angkutan orang khusus wilayah kabupaten purworejo: pemberian izin usaha angkutan orang khusus lintas batas dua daerah kabupaten: pemberian izin usaha angkutan taxi yang melayani wilayah kabupaten: penyediaan bahan pelayanan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa, penyediaan bahan pelayanan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan pariwisata: penyediaan bahan pelayanan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan antar kota antar propinsi akan) dan antar kota dalam propinsi akbp): koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait bidang angkutan orang dan barang, zz. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan orang dan barang: aa.bagian kelima bidang teknik pengujian kendaraan dan perbengkelan bidang teknik pengujian kendaraan dan perbengkel dan perbengkelan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang teknik pengujian kendaraan dan perbengkel: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang teknik perbengkelteknik pengujian kendaraan dan perbengkelan, membawakan: seksi teknik pengujian kendaraan: seksi teknikk pengujian kendaraan dan perbengkelan. seksi teknik pengujian kendngujian kendaraan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang teknik pengujian kendaraan: pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor: cc. pelaksanaan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknik pengujian kendaraan: penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengujian kendaraan bermotor:seksi teknik perbengkerbengkelan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang teknik perbengkelan: pemberian izin usaha bengkel kendaraan bermotor karoseri kendaraan bermotor, penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang teknik perbengkelan,bagian keenam bidang komunikasi dan informasi bidang komunikasi dan informmunikasi dan informasi, yang meliputi pos, telekomunikasi dan komunikasi, serta teknologi informasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang komunikasi dan informs, telekomunikasi dan komunikasi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan bidang teknologi informmunikasi dan informasi, membawakan: seksi pos, telekomunikasi dan komunikasi: seksi teknologisi. seksi pos, telekomunikasi dan komunikos, telekomunikasi dan komunikasi, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pos, telekomunikasi dan komunikasi: penyelenggaraan pelayanan pos perdesaan: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin untuk pendirian kantor pusat jasa titipan: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin jasa titipan untuk kantor agen: penertiban jasa titipan untuk kantor agen: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalpenyelenggaraan, pembinaan dan pengendaliyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin terhadap instalatur kabel rumah gedung ikr g): pengawasan dnyelenggaraan, pembinaan dan pengendal: pembinaan lembaga komunikasi masyarakat lkm): pelaksanaan diseminasi (penyebarluasan) informasi kepada masyarakatseksi teknologi informologi informasi, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang teknologi informasi: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin mendirikan bangunan mb) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin finder ordonansi ordonansi gangguan) bidang teknologi informasi: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin instalasi penangkal petir, penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin instalasi genset: pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pes dan telekomunikasi: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasinyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar dan atau televisibagian ketujuhariwisata, yang meliputi obyek, usaha rekreasi dan hiburan umum, pengembangan, kerjasama dan pemasaran, serta penyuluhan, analisis, sarana dan prasarana. |
bupati purworejo peraturan bupati pura upati purworejo,sekretaris, kepala bidang, kepala upt dan ketua kelompokpendudukan dan pencatatan sipima dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten purworejo kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretariat gdadministrasi pencatatan sipil kependudukan pengelolaan kelahiran, kematian, informasi dan adopsi, pengakuan pelaporan dan pengesahan anak pelayanan perkawinan dan kependudukan perceraian bupati purworejo seksi pendataan dan ttd. over kelak sumrahadikependudukan dan pencatatan sipil kabupaten purworejo. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten purworejo. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinas kependudukan dan pencatatan sipisesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi yang meliputi pendataan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: penyusunan perencanaan teknis dan program kerjadan pengendaliupt dalam lingkup kependudukan dan pencatatan sipil: penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tugasgelolaan sekretariat dinas kependudukan dan pencatatan sipiadministrasi kependudukan: bidang pencatatan sipil:evaluasi, pelaporan, izin penelitian serta pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupatemanfaatan tenaga kesehatan strategis, pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten, pelatihan teknis skala kabupaten,bagian keempat bidang administrasi kependudukan bidang administrasi kependudukdministrasi kependudukan, yang meliputi pengelolaan informasi dan pelaporan, pelayanan kependudukan, serta pendataan dan perkembanginformasi dan pelaporan: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang pelayanan kependudukanrkembangan: pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik berbasis sistem informasi administrasi kependudukan siak) yang mencakup proses pengumpulan, penilaian, pemasukan, analisa, verifikasi, pelaporan, pemutakhiran dan pengintegrasian data kependuduadministrasi kependudukan, membawakan: seksi pengelolaan informasi dan pelaporan: seksi pelayanan kependudukan: seksi pendataan dan perkembainforminformasi dan pelaporan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi dan pelaporan: pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan siak): cc. pengelolaan dan pemeliharaan perangkat lunak (soft ware) dan perangkat keras (hard ware) sistem informasi administrasi kependudukan siak): pendayagunaan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pelaksanaan diseminasi (penyebarluasan) penyajian data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada instansi terkait, baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat: pelaksanaan analisa hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: pelaksanaan ketatausahaan administrasi kependudukan kecamatan, desa, dan kelurahanlayanan kependuduyanan kependudukan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan kependudukan: pelaksanaan pendaftaran penduduk datang dan pindah antar kabupaten, propinsi, dan negara: cc. pelaksanaan verifikasi dan validasi syarat syarat permohonan penduduk pindah datang, kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk): pelayanan penerbitan dokumen kependudukan surat keterangan pindah datang, kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk)): pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk ktp) bagi petugas rahasia khusus (reserse dan intelijen): pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,ndataan dan perkrkembangan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pendataan dan perkembangan: pelaksanaan pemutakhiran (up dating) data kependudukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan: pendataanorang terlantar, dan komunitas terpencil: pemeliharaan dan perlindungan data penduduk hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilbagian kelima bidang pencatatan sipil bidang pencatatan sipicatatan sipil yang meliputi kelahiran, kematian, adopsi, pengakuan dan pengesahan anak, serta perkawinan dan perceraian. dalam melaksanakan tugas pokok:lahiran, kematian, adopsi, pengakuan dan pengesahan anak, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang kelahiran, kematian, adopsi, pengakuan dan pengesahan anak: pencatatan kelahiran: pencatatan kematian: pencatatan pengangkatan: pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil:seksi perkawinan dan percerakawinan dan perceraian, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang perkawinan dan perceraian: pencatatan perkawinan: pencatatan perceraian,bagian keenam upt pembentukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja upt lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipilkerjaan umum kabupaten purworejo. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten purworejo. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinas pekerjaan umumsesuai dengan kewenangan daerah. dalam melaksanakan t30s tahun tanggal november bagan organisasi dinas pekerjaan umum kabupaten purworejo kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretariat pe. sub bagian sub bagian sub bagian monitoring, eval keuangan umum dan dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang perang,pengen. bina marga cipta karya kebersihan dan dan pengembangan dan perumahan pertamanan perencanaan tata bangunan dan kebersihan tata kotaidaerah pengendalian dan jembatan dan perumahan, pertamanan, pengembangan pemeliharaan pemukiman, dan air. kelistrikan, bersih dan pemakaman bupati purworejo upt ttd. kelak sumrahadi penyusunan perencanaan teknis dan program kerjambinaan dan pengendalian tekn yang berhubungan dengmbinaan upt dalam lingkup pekerjaan umum,pekerjaan umum, pengendalian dan pengembangan: bidang bina marga: bidang cipta karya dan perumahan: bidang kebersihan dan pertamanan: upt, 9gmonitoring, evaluasi,monitoringmonitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi koordinasi, monitoringencanaan, pengendalian dan pengembangan bidang perencanaan, pengendalian dan pengembdalam bidang perencanaan, pengendalian dan pengembencanaanngembangencanaan, pengendalian dan pengembangan, membawakan: seksi perencanaan: seksi pengendalndalian dan pengembangan. seksi perencan, yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan: pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perencanaan program dan perencanaan teknis bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan:seksi pengendalingembangan, yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pengendalian dan pengembangan: pelaksanaan koordinasi teknis pengendalian dan pengembangan bidang bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan: penyusunan data statistik kepekerjaanumuman,bagian kelima bidang bina marga bidang bina margabina marga yang meliputi jalan, jembatan dan pemeliharaan. dalam melaksanakan tugas pokok dan pelaksanaan bidang pengelolaan jalan: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharabina marga, membawakan: seksi jalan: seksi jembatan dan pemelihalan yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pengelolaan jalan: penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengelolaan jaljalan, pelaksanaan pelaporan bidang pengelolaanjalan:seksi jembatan dan pemeliharaanembatan dan pemeliharaan yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan: penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengelolaan jembatan dan pemelihara jembatan dan pemeliharaan: pelaksanaan pelaporan bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan,bagian keenam bidang cipta karya dan perumahan bidang cipta karya dan perumahcipta karya dan perumahan yang meliputi tata bangunan dan tata kota daerah, serta pemukiman, perumahan dan air bersih. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang cipta karya dan perumahan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang tata bangunan dan tata kota daerah: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pemukiman, perumahan dan air bersihcipta karya dan perumahan, membawakan: seksi tata bangunan dan tata kota daerah: seksi pemukiman, perumahan dan air bersiperumahan. seksi tata bangunan dan tata kota daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan bidang tata bangunan dan tata kota daerah yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang tata bangunan dan tata kota daerah: penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang tata bangunan dan tata kota daerah: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi bidang tata bangunan dan tata kota daerah: penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian perizinan mendirikan bangunan: pelaksanaan pelaporan bidang tata bangunan dan tata kota daerah:,seksi pemukiman, perumahan dan air bersih melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan bidang pemukiman, perumahan dan air bersih, meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pemukiman, perumahan dan air bersih: penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemukiman, perumahan dan air bersih: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi bidang pemukiman, perumahan dan air bersih: pelaksanaan pelaporan bidang pemukiman, perumahan dan air bersih:bagian ketujuh bidang kebersihan dan pertamanan bidang kebersihan dan pertamankebersihan, pertamanan, kelistrikan dan pemakaman. dalam melaksanakan tugas pokok dan pelaksanaan bidang kebersihan: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pertamanan, kelistrikan dan pemakamanersihan dan pertamanan, membawakan: seksi kebersihan: seksi pertamanan, beristrikan dan pemakmelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan bidang kebersihan yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kebersihan: penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang kebersihan: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi bidang kebersihan: pelaksanaan pelaporan bidang kebersihseksi pertamanan, beristrikan dan pemakamananan, beristrikan dan pemakaman yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pertamanan, beristrikan dan pemakaman: penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pertamanan, beristrikan dan pemakaman: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi bidang pertamanan, beristrikan dan pemakaman: pelaksanaan pelaporan bidang pertamanan, beristrikan dan pemakamkerjaan umum |
industrian, perdagangan dan koperasi kabupaten purworejo. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten purworejo. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, perindustrian, perdagangan, dan koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan daer. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendapatanseksi sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan k3ketertiban, keamanan dan kebersihan (k3) pasar, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerjaadministrasi dan teknis bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (k3) pasar, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (k3) pasar, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporanumum bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (k3) pasarindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten purworejo diatur tersendiri dengan peraturan bupatiindustrian, perdagangan, dan koperasidinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi kabupaten purworejo kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretariat nira egan sus bagan sus bagan perang,evaluasi keuangan umum dan dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang perindustrian, perdagangan koperasi, umkm pengelolaan peramban pasar industri kimia, agro, bina usaha koperasi pendapatan dam hasil hutan dan kerjasama seksi seksi seksi seksi kena dan aneka bupati purworejo pertambangan dan energi ttd. upt kelak sumrahadi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasiperijinan dan pelayanan umummonitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tugagelolaan sekretariat dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasiindustrian, pertambangan dan energi, bidang perdagangan: bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: bidang pengelolaan pasar, pertambangan dan energi bidang perindustrian, pertambangan dan energindustrian, pertambangan dan energi, yang meliputi industri kimia, agro, dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektro, dan aneka, serta pertambangan dan energi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang perindustrian, pertambangan dan energ dan aneka: penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang pertambangan dan energindustrian, pertambangan dan energi, membawakan: seksi industri kimia, agro dan hasil hutan, seksi industri logam, mesin, elektro dan aneka, seksi pertambangan dan energ, pertambangan dan energi. seksi industri kimia, agro, dan hasil hukimia, agro dan hasil hutan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang industri kimia, agro dan hasil hutan: penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan: penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang industri kimia, agro dan hasil hutanindustri logam, mesin, elektro, dan aneklogam, mesin, elektro, dan aneka, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang industri industri logam, mesin, elektro, dan aneka, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka: penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang industri logam, mesin, elektro, dan anekapertambangan dan energbangan dan energi, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pertambangan dan energi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pertambangan dan energi: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan dan energi, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertambangan dan energi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertambangan dan energibagian kelima bidang perdagangan pasal8 bidang perdagdagangan, yang meliputi bina usaha dan kerjasama, serta sarana dan prasarana. dalam melaksanakan tugas pokokna usaha dan kerjasama, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang sarana dan prasarandagangan, membawakan: seksi bina usaha dan kerjasama,bina usaha danusaha dan kerjasama perdagangan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan: penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis administrasi dan teknis bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi dan pengawasan bidang bina usaha dan kerjasamlaksanaan kegiatan promosi produk daerah, pelaksanaan tugas tugas kemetrologian: pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar pasar, penyelenggaraan operasi pasar, penyelenggaraan usaha perlindungan konsumen: pelaksanaan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern:bina usaha dan kerjasama perdagangan: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bina usaha dan kerjasamseksidan prasarana perdagangan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana dan prasarana perdagangan: penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang sarana dan prasarana perdagangan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi dan pengawasan bidang sarana dan prasarannyelenggaraan pasar murah, penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan operasi pasar, pelaksanaan pemantauan harga: pelaksanaan tugas tugas pergudangan: pelaksanaan pengawasan peredaran barang sesuai dengan tata naganya, pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana distribusi,sarana dan prasarana perdagangan: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasaranbagian keenamperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil doperasi, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang usaha mikro, kecil dan menengahperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, membawakan: seksi koperasi: seksi usaha mikro, kecil dan menengahmikro, kecil dan menengah. seksi kopeperasi, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang koperasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang koperasi: cc. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan bidang koperasi: penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi: penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasiseksi usaha mikro, kecil dan menengah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan bidang usaha mikro, kecil dan menengah, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang usaha mikro, kecil dan menengah, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang usaha mikro, kecil dan menengah, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan bidang usaha mikro, kecil dan menengah: penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha mikro, kecil dan menengah, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang usaha mikro, kecil dan menengahbagian ketujuh bidang pengelolaan pasar bidang pengelolaan pgelolaan pasar, yang meliputi pendapatan, serta sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan k3) pasar. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang pengelolaan p, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan k3) pasargelolaan pasar, membawakan: seksi pendapatan: seksi sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan k3)asar. seksipatan, yang meliputi: penyusunan rencana dan program kerja bidang pendapatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pendapatan: cc. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan bidang pendapatan: |
bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian insentif guru ngaji kabupaten tangerang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbangkabupaten tangerang memberikan insentifjelis. majelis ulama indonesia yang selanjutnya disingkat mui, adalah majelis ulama indonesia kabupaten tangerang. insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. guru ngaji adalah masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji dan berdomisili kabupaten tangerang. insentif guru ngaji adalah insentif dari pemerintah kabupaten tangerang yang diberikan kepada guru ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan kegiatan pemberian insentif guru ngaji ini adalah sebagai penghargaan atas peran serta guru ngaji dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat daerah yang religiuspaling sedikit (sepuluh) orang, memberikan materi dasar quran dan hadist, akidah dan akhlak, gigih ibadahprovinsi banten, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan jika suami istri guru ngaji, penerima insentif yang diajukan cukup suami atau istri. bab penetapan calon penerima insentif kepala desa lurah mengusulkan nama nama guru ngaji calon penerima insentif kepada bupati melalui camat sebanyak (duabelas) orang. berdasarkan. berdasarkan usulan kepala desa lurah sebagaimana dimaksud pada camat bersama majelis ulama indonesia kecamatan mereka, memverifikasi dan menyampaikan usulan dimaksud kepada bupati melalui bagian kesejahteraan rakyat yang ditandatangani camat dan majelis ulama indonesia kecamatan setempat. bagian kesra bersama majelis ulama indonesia daerah memverifikasi guru ngaji calon penerima insentif yang diusulkan camat. usulan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan dokumen sebagai berikut: data jumlah dan nama nama guru ngaji, foto copy identitas guru ngaji, cc. pas foto berwarna ukuran 3x4, surat keterangan sebagai guru ngaji dari desa kelurahan, nomor rekening tabungan calon penerima. usulan calon penerima insentif guru ngaji yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada akan divalidasi oleh bagian kesra. hasil validasi sebagaimana dimaksud pada untuk selanjutnya disampaikan dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. babinsentif guru ngaji, penerima harus memiliki: nomor pokok wajib pajak npp): rekening tabungan atas nama masing masing guru ngaji. bab pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesra melakukan pelaporan dan pertanggungjawabbab vil. bab vii monitoring dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian insentif guru ngaji dilaksanakan oleh bagian kesra. bab viii pembiayaan biaya pemberian insentif guru ngaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tangerangarea ags pir rem bupati rembang maa www ww#w@a peraturan bupati rembang nomor tahun tentang rencana strategis semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang menimbang bahwa sampai saat ini masih banyak anak kabupaten rembang, kota cc.dalam melaksanakan pencatatan kelahiran kabupaten rembang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf ,rembang tercatat kelahiranomor tahunomor tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang rencana strategis semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannyaendibidang administrasi kependudukan. rencana strategis tahun semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan jangka pendek dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen pemerintah kabupaten rembangmbukan warga negara indonesia. anak adalah semua anak usia (nol) sampai dengan (delapan belas) tahun dan belum menikah. kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah karakteristik, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk,setempatkondisi sebaran penduduk secara keruangan. migrain adalah orang atau kelompok orang yang melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non permanen melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu. bab maksud dan tujuan maksud penyusunan renstra untuk:dan acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi pemerintah kabupaten. tujuan penyusunan renstra adalah sebagai dasar untuk menebab iii rencana strategis renstra merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kabupatenbentuk tim penyusun renstra yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun renstra bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan renstra sebagaimana dimaksud dalam dindukcapil membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan kepala dindukcapil. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mengukur kinerja kegiatan renstra perlu adanya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala. bab pembiayaan pembiayaan pelaksanaan renstra dibebankan pada: apbd pada skpd terkait: dan sumber dana lain yang sah sertadukcadasar panas sekretaris daerah bra kabupaten rembang asisten aaa maa kura asam tomas: hamzah foton semenrencana strategis semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya pendahuluank, agama, dan genderrembang melalui satuan kerja perangkat daerah skpd) dinas kependudukan dan pencatatan sip kabupaten rembang mengemban amanah mewujudkan layanan pencatatan kelahiran anak bagi masyarakat kabupaten rembang. dalam kerangka itu, pencatatan kelahiran anak kabupaten rembangpendek agar rencana strategis semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya, maka program pemutakhiran database kepemilikan akta kelahiran kabupaten rembang untuk segera dilaksanakanabupaten rembang untuk kelahiran anak usia tahun belum keseluruhanfaktor penyebab anak tidak memiliki akta kelahiran kabupaten rembang, proses pencatatan kelahiran berada diwilayah kota kabupaten. berdasarkan peraturan daerah kabupaten rembang nomor tahun dan peraturan daerah nomor tahun serta peraturan bupati rembang nomor tahun pemerintah kabupaten rembang telah berupaya melakukan pembebasan biaya pencatatan kelahiran, tetapi untuk anak yang diatas hari sejak kelahirannya dikenakan sans!: berupa denda administrasi dengan besaran denda bervariasi sesuai waktu keterlambatan pendapatannya. masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, hal itu disebabkan belum maksimalnya kegiatan sosialisasi secara terpadu bersama unsur terkait kepada masyarakat prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran masih dianggap rumput, perlu disederhanakan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pendaftaran pencatatan kelahiran. apalagi persyaratan ini sangat sudtidakkutipan akta nikah merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan akta kelahiran anak,a.. cc. fungsi kerjasama, kelembagaan adalah penyedia sumber daya aparatur, pengelolaan data pambangunan sistem pencatatan kelahiran terdapat (enam) program mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran, yang dapat diidentifikasikan,, peraturan daerah dan peraturan bupati. dari berbagai bentuk peraturan perundang undangan tersebut, adalahdangkan peraturan menteri dalam negeri masih dalam proses penyelesaian. selain hal tersebut diatas masih terdapat peraturan sektoral yang perlu dissinkronisasi dan diskota adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. untuk provinsi jawa tengah adalah dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan sebagai leading sektor bidang kependudukan dan pencatatan sipil jawa tengah yang memfasilitasi penataan administrasi kependudukan, baik dari segi teknis maupun operasional. ccdaerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi umum. sumber daya aparatur merupakan kunci keberhasilan program. hambatan yang mendasar bagi aparatur pelaksana, yaitu: masih belum optimalnya profesionalitas pegawai. minimnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan peranan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. minimnya tenaga penyuluh lapangan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. minimnya pegawai yang menangani administrasi kependudukan. bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan normatif pengelolaan data kependudukan pemerintah kabupaten kotarampilan harditingkat daerah dan baru sebagaian kecil tingkat kabupaten yang memiliki data center kependudukanpemerintah daerah provinsi jawa tengah telah mengalokasikan pada apbd tahun melalui bantuan kepada kabupaten kota yang digunakan untuk pembelian peralatan pendukung sistem informasi kependudukan dimana besaran anggarannya untuk masing masing daerah berbeda sesuai dengan kebutuhannya. partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran anak baik dilihat dari catatan yang ada, jumlah kepemilikan akta kelahiran kabupaten rembang usia balita pada tahun dari jumlah balita anak tercatat kelahirannya anak, namun untuk anak yang baru lahir tahun sampai bulan september yang tercatat kelahirannya mencapai dari jumlah anak yang lahir sejumlah anak yang tercatat anak.anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya, antara lain dukungan legislatif. perlu adanya. meningkatk. perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran,peluang utama.bb pada tahun dan lewat program ngo unicef kabupaten rembang.hukum, statistikinstansi penyelenggara, temewujudkan kabupaten rembang tertib administrasi kependudukan. visi semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya makna visi adalah pelaksanaan program. semua adalah keseluruhan anak kabupaten rembang tanpa kecuali. anak adalah usia (nol) sampai (delapan belas) tahun dan belum menikah. misi untuk mencapai visi diatas, dilakukan melalui misi menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak kabupaten rembang. tujuan dan sasaran. tujuan memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran anak kabupaten rembang pada rencana strategis sasaran semua anak kabupaten rembanganak dengan data base kependudukan pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya danrembang tercatat kelahirannya pada tahun melaksanaka.nak berhasilnya renstra bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara administrasi kependudukan, tetapi juga atas dukungan dan komitmen dari berbagai tingkatan pemerintahan maupun lembaga lembaga lain mitra kerja pemerintrembang tertib administrasi kependudukan dan lebih jauh lagi tertib administrasi kependudukan secara nasional. matrik program strate pembentukan pembentukan tim renstra terbentuknya dan penguatan tim rencana s d tim rencana kelembagaan strategis kabupaten strategis ag. kabupaten kabupaten penyebarluasan sosialisasi tim renstra terlaksananya rencana rencana s d sosialisasi strategis strategis kabupaten rencana kepada pencatatan strategis berbagai pihak kelahiran untuk semua tingkat instansi kabupaten pemerintah kabupaten penerbitan peraturan pelaksanaan yang menjamin semua anak kabupaten rembang tercatat kelahirannya. sasaran kegiatan jadwal pelaksanaan indikator hana boss nasi zef output penyusunan penyempurnaan dinas penerbitan peraturan peraturan bupati kependudukan peraturan pelaksanaan nomor tahun dan bupati tentang pencatatan tentang pencatatan administrasi kelahiran. jumlah perda sipil kependudukan nomor tahun tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran sasaran kegiatan jawa pelaksanaan indikator keberhasilan output pencatatan pelatihan bukan dan sdm aparatur kelahiran pencatatan pencatatan profesional kelahiran sipil pemutakhiran database kelahiran sasaran kegiatan jadwal pelaksanaan indikator keberhasilan output pemutakhiran analisis tim renstra terjadinya database pemutakhiran database kelahiran database kabupaten kelahiran melalui kelahiran program siak melalui program siak pencatatan kelahiran secara masal tiap kecamatan sasaran kegiatan jadwal pelaksanaan indikator keberhasilan output peningkatan inventarisasi dinas terjadinya data cakupan kepemilikan depends akta kelahiran kepemilikan akta bukan dan dibawah usia akta kelahiran pencatatan tahun kelahiran bagi anak sipil bawah usia tahun program pendukung pembangunan statistik kelahiran kabupaten rembang sasaran kegiatan jadwal pelaksanaan indikator keberhasilan output pengumpulan penerapan dinas terlaksananya dan statistik kependudukan penerapan aplikasi pengolahan kelahiran dan statistik kelahiran data pencatatan kab. rembang kelahiran kabupaten sipil rembang kab. rembang peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akta kelahiran sasaran kegiatan jadwal pelaksanaan indikator keberhasilan output peningkatan pelaksanaan tim renstra termotifasinya pemahaman sosialisasi masyarakat masyarakat melalui kabupaten terhadap arti terhadap media masa pentingnya akta dan kepemilikan akta al, kelahiran elektronika kelahiran bupati rembang much. salim. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, menilai prestasi kerja bawahannya, menyiapkan bimbingan dan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalannyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten,, il.menetapkan. menetapkan lokasi terminal penumpang tipe c:, menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan kabupaten, oo.laksanakan penilaian pemilihan awak kendaraan umum teladan tingkat kabupatenrsiapan lomba wahana tata nugraha, melaksanakan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor baik statis dan dinamis, melaksanakan sistem pengawasan dangadaan barang jasa desa contoh dokumen pengadaan barang jasa desa contoh surat pemberitahuan pengadaan barang jasa kop tim pengelola kegiatan desa. alamat .ieseeeenenlnaaaaan. kode desa. desa., tgl bln thn kepada nomor yth. sn. lamp. di perihal pemberitahuan sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan ., dengan ini kami sampaikan pemberitahuan akan diadakan pengadaan barang jasa paket pekerjaan sebagai berikut paket pekerjaan pognaananaaan nilai total rab pennananaaai sumber pendanaan pnananaaaan yang dialamatkan kepada . selaku tim pengelola kegiatan desa.dan dokumen pendukung paling lambat kami terima tanggal. surat penawaran dihampiri daftar rincian penawaran harga foto copy surat ijin usaha perdagangan sup): foto copy nomor pokok wajib pajak npp), dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir apabila saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut diatas. lampiran surat pemberitahuan pengadaan barang jasa: kop tim pengelola kegiatan desa. alamat . jseeaaan. kode desa. rencana anggaran biaya kegiatan pekerjaan tahun anggaran jenis volume satuan harga jumlahharga barang jasa satuan ppn 10y6 jumlah dibulatkan ketua tim pengelola kegiatan sa.io contoh surat penawaran harga kop penyedia barang jasa desa., tgl bln thn kepada nomor yth. ketua tim pengelola lamp. (satu) gabung kegiatan desa. perihal penawaran harga di menanggapi surat permintaan penawaran dari ketua tim pengelolauntuk kelengkapan persyaratan, bersama ini kami sampaikan formulir isian pengadaan barang jasa daftar rincian penawaran harga foto copy surat izin usaha perdagangan sup)penawaran harga barang jasa kop penyedia barang jasa jenis volume satuan harga jumlahharga barang jasa satuan penyedia barang jasa contoh formulir isian pengadaan barang jasa saya yang bertanda tangan dibawah ini nama pekerjaan alamat telpon nik menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangi kontrak saya bukan sebagai pegawai k l d i1 saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana data data saya adalah sebagai berikut data administrasi nama pekerjaan alamat rumah telp fax. alamat kantor telp. nomor identitas ktp sim paspor) surat izin usaha melaksanakan kegiatan(apabila dipersyaratkan) surat izin usaha masalah izin usaha instansi pemberilziamn usaha penyedia barang jasa pakta integritas saya yang bertanda tangan dibawah ini nama pekerjaan alamat telpon nik jabatan bertindak untuk dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. untuk paket.inspektorat dan atau instansi yang berwewenang apabila mengetahui ada indikasi kkn didalam proses pengadaan iniapabila melanggar hal hal yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasicontoh undangan negosiasi harga kop tim pengelola kegiatan nomor desa., tgl bln thn lamp. kepada hal undangan yth. sen. menanggapi surat penawaran harga saudara nomor. tanggal. namun berdasarkan penawaran hargaketua tim pengelola kegiatan desa. contoh format negosiasi format negosiasi kegiatan pekerjaan lokasi rencana anggaran biaya harga negosiasi jenis volume satuan harga harga( rp) harga harga( rp) barang bahan satuan satuan jumlah ppn jumlah keseluruhan dibulatkan terbilang penyedia barang jasa tim pengelola kegiatan ketua, contoh berita acara klarifikasi dan negosiasi kop tim pengelola kegiatan berita acara klarifikasi dan negosiasi hargarekanan alamat harga penawaran harga negosiasi nama rekanan alamat harga penawaran harga negosiasi berdasarkan hasil negosiasisebagai berikut nama rekanan alamat harga negosiasi dengan harga negosiasi diatas, rekanini merupakan satu kesatuan dansl(lima)untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. rekanan tim pengelola kegiatan rekanan daftar hadir hari tangal jam tempat acara ww tim pengelola kegiatan ketua, contoh surat perjanjian kop tim pengelola kegiatan surat perjanjian kerjdongananananananan jabatan ketua tim pengelola kegiatan desa. alamat penatananaaaaaaai selanjutnya disebut pihak pertama ii. nama ponganananan jabatan direktur pimpinan pemilik pt cv ud) . alamat . selanjutnya disebut pihak kedua kami pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebuti lokasi pekerjaan . j.o. nilai pekerjaan nilai pekerjaan yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak keduahak dan kewajiban pihak pertama adalah sebagai berikut mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua, membayar nilai pekerjaan sesuai spk kepada pihak kedua, menangguhkan pembayaran, mengenakan denda keterlambatan, hak dan kewajiban. hak dan kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang jasa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, menerima pembayaran sesuai dengan nilai spk, membayar pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, menerima pembayaran ganti rugi kompensasi (bila ada), melaporkan pekerjaan secara periodik kepada pihak pertama, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati dalam spkpekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal . jeu. serah terima pekerjaan setelah pekerjaan selesai pihak kedua mengajukan penyerahan barang pekerjaan secara tertulis kepada pihak pertama pihak pertama menerima penyerahan barang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kedua untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang hasil pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. apabila pada watu serah terima barang pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan barangyang tertuang dalam dokumen. cara pembayaran pembayaran pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama setelah pihak kedua menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang pekerjaanapb desa . untuk belanja modal ee. kode rekening belanja . secara cash kontan sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja yang dibayar sesuai tahapan pembayaran, dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. . sanksi apabila pihak kedua cidera janji atau lalai sehingga penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati atau mengalami keterlambatan, maka pihak kedua dikenakan denda yang harus dibayar atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan nilai pihak kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat lambatnya dalam waktu (empat belas)hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar disertai keterangan dari pihak berwenang serta mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada pihak pertama. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada diatas pihak kedua tidak memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada pihak pertama maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat kejadian kaharharusdiyelesaian perselisihan jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat. jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka paradikeluarkannya surat perjanjian ini menjadi tanggungjawab pihak kedua. surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap (empat), dimana (dua) rangkap adalah asli bermaterai dan ditanda tangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan perjanjian ini. . penutup demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pihak kedua mengetahui: pihak pertama berbekal pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa contoh surat perintah mulai kerja kop tim pengelola kegiatan nomor desa., tgl bln thn lamp. kepada hal surat perintah mulai kerja yth. berdasarkan surat perjanjian kerja nomor. tanggal. tentang pelaksanaan pekerjaan . dengan nilai pekerjaan sebesar . j. lee.) maka dengan ini disampaikan bahwa pekerjaan dimaksud harus sudah mulai dikerjakan sejak hari. tanggal.atau sejak spk ini diterbitkan dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja. demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ketua tim pengelola kegiatan desa. tembusan disampaikan kepada yth. berbekal., sebagai laporan arsip. contoh format berita acara pemeriksaan barang pekerjaan kop panitia penerima hasil pekerjaan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan pada hari ini., tangal.bulan. tahun., kami yang bertanda tangan dibawah ini nama neonatal jabatan ketua nama efek jabatan sekretaris nama 5st jabatan anggota selaku panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan keputusan berbekal. nomor . 'tanggal . telah memeriksa barang pekerjaan sebagaimana daftar terlampir dengan teliti terhadap pengadaan barang pekerjaan oleh .dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang pekerjaan tersebut baik kurang tidak baik barang yang kondisinyadiberi tanda demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap tiga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. panitia penerima hasil pekerjaan rekanan nama jabatan .i jie mna kenananannananananalallna nama tk. jabatan . jjj. kennanaaanannananaaaaaan rekanan nama jabatan . jeioo. lengkap panitia penerima hasil pekerjaan rekanan nama nnnnanaaannanannaanan jabatan .ooooooco menandakan kaaananaa anna nana nama dnnnanananaaaaaaaaaa jabatan .cbooo mena rekanan nama nnaannananaaaaaanaan jabatan .oooooooo mena contoh berita acara klarifikasi dan negosiasi kop panitia penerima hasil pekerjaan berita acara serah terima barang pekerjaanjabatan alamat dalam hal ini bertindak atas nama . ccc yang selanjutnya disebut pihak pertama nama jabatan ketua tim pengelola kegiatan alamat yang selanjutnya disebut pihak kedua. dengan ini menyatakan bahwa kamitim pengelola kegiatan kananananananaaanaana aan ketua, contoh format berita serah terima barang pekerjaan kop tim pengelola kegiatan berita acara serah terima barang pekerjaan pada hari ini., tangal.bulan. tahun., berdasarkan keputusan berbekal. nomor . tanggal . tentang pembentukan tim pengelola kegiatan desa. kecamatan. tahun anggaran., dengan ini kami menyerahkan barang pekerjaan kepada berbekalsebagai berikut nama pekerjaan volume tanda keterangan barang nanaananananananananannnnnn baik dan . io. lengkap demikian berita acara serah terima barang pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. panitia penerima hasil pekerjaan yang menyerahkan, nama tim pengelola kegiatan jabatan .i.iie anna ketua, nama #eeeeee jabatan .iii nanah nama kanaananananananaa aan jabatan .iii nanah mengetahui berbekal . jsu. bupati jembrana, ttd putu arth:pie kepala bagian,hukum, lee (mein isi (al abdul jalal,sh,mm pangkat pembina utama muda mp1at daerah adalah sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara: sekretaris daerah adalah pejabat yang memimpin kesekretariatan pada sekretariat daerah, mempersiapkan bahan bahan dengan instansi dalam rangka penyelesaian proses hukum dan ham yang menyangkut pemerintahi. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sub bagian bantuan hukumsebagai pedomandokumentasi dan informasicc. menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan dalam hal dokumentasi dan informasi hukum:nyiapkan dan menyebarluaskan peraturan perundang undangan kepada seluruh skpd, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sub bagian dokumentasi dan informasi hukum serta mencari alternatif pemecahannya, melaksanakan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang undangan dan produk hukum daerah, mendokumentasikan peraturan daerah dan produk produk hukum laiinformasi hukumpertanahan bagian administrasi pertanahan terdiri dari sub bagian perencanaan dan pengadaan tanah, sub bagian penataan dan penetapan tanah, dan sub bagian penyelesaian sengketa tanah. kepala bagian administrasi pertantanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: cc. merumuskan kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pertanahan: mengkonsultasikan seluruh kegiatan bagian administrasi pertanahan dengan asisten, mengkoordinasikan skpd dilingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan bidang pertanahan, merumuskan kebijakan, merekomendasikan dan evaluasi pemberian kin lokasi dan kin membuka tanah: merumuskan kebijakan, memfasilitasi dan evaluasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum: merumusrumusrumuskan kebijakan, memfasilitasi dan evaluasi penetapan tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten, merumusencanaan dan pengadaan tan: mempelajari bahan dan petunjuk tentang perencanaan dan pengadaan tanah:: menghimpun bahan bahan yang berkaitan dengan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyusun dan memfasilitasi panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan dan memfasilitasi penyuluhan, inventarisasi, musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian serta penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian, mensosialisasikan perencanaan penggunaan tanah, ganti kerugian tanah dan penetapan penggunaan tanah, menyusun perencanaan pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah maupun investasi swasta,iro dan perkembangan realisasian dan penetapan: cc. mempelajari bahan dan petunjuk tentang penataan dan penetapan tanah, mengumpulkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan serta mengevaluasi penataan dan penetapan tanah, menghimpun bahan bahan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin membuka tanah, menyiapkan bahan bahan untukmenyusunnetapan tanah ul:manfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong,: mengawasi dan mengendalikan penggunaan izin lokasi dan izin membuka tanyelesaian sengketa: ccyelesaian sengketa tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menghimpun bahan bahan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah: mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah garapan, meneliti terhadap obyek dan subyek sengketa: memfasilitasi dan mencegah meluasnya dampak sengketa tanah garapan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah langkah penanganannya, melaksanakan dan memfasilitasbawahi bagian administrasi pembangunan: bagian administrasi sumber daya alam, dan bagian administrasi perekonomian. asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan tugas:pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi, perencanaan daerah, lingkungan hidup, perumahan, penataan ruang, penanaman modal, kelautan dan perikananrekonomian dan pembangunadministrasi pembangunan: dan sub bagian pelaporan. kepala bagian administrasi pembangunanbangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: cc. merumuskan: mengkonsultasikan seluruh kegiatan bagian administrasi pembangunan dengan asisten: mengkoordinasikan, mengevaluasi skpd sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut urusan bidang pekerjaan umum, perencanaan daerah, lingkungan hidup,gkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan administrasi pembangunanmemfasilitasi penyelenggaraan administrasi pembangupembangunan, memfasilitasikepala sub bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung:rogram pembangugram pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: cc. menyiapkan bahan untuk, mengumpulkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan harmonisasi program dan kegiatan lintas skp menyiapkan bahan bahan koordinasi dan evaluasi skpd menurut urusan bidang pekerjaan umum, perencanaan daerah, sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku: memverifikasi dan tersinkronisuntuk:dilingkungan pemerintah daerah: mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sub bagian program pembangu: menyiapkan bahan untukgendalendalingendalian pembangunan, menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian pembangunan daerah, menyiapkan bahan bahan koordinasi dan evaluasi skpd menurut urusan bidanggevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sub bagian pengendalindalianlaporan mempunyai tugas memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian pelaporlaporan pembangunan daerah, menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pelaporan pembangunan daerah, menyiapkan bahan bahan koordinasi dan evaluasi skpd menurut urusan bidang, lingkungan hidupmonitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan pembangunan yang bersumber dari apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten dan hibah atau bantuan luar negeri: menerima dan menghimpun laporan kegiatan kegiatan pembangunan secara periodik tiap bulan, triwulan, semester maupun tahunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam hal kunjungan kerja pejabat negara, i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sub bagian pelaporlaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasgiatan kepada atasan. paragraf bagian administrasi sumber daya alam bagian administrasi sumber daya alam terdiri dari sub bagian pertanian dan ketahanan pangan: sub bagian perikanan dan peternakan, dan sub bagian pertambangan dan lingkungan hidup. kepala bagian administrasi sumber daya alasumber daya alamsumber daya alam dengan asisten: merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan sumber daya alam daerah,gkoordinasikandaya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku:: mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan bagian administrasi sumber daya alanian dan ketahanan psub bagian pertanian dan ketahanan pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnian dan ketahanan pangmenghimpun bahan dan data dalam rangka perumusanpemasaran, sarana usaha dan pengembangan statistik dan sistem informasi: menginventarisasi datanian dan ketahanan pkanan dan peternakhimpun permasalahan yang berhubungan dengan perikanan dan peternakkanan dan peternak:nfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet, obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis rekomendasi, pembinaan saranakanan dan peternakmbangan dan lingkungan hidupcc. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pertambangan dan lingkungan hidupmbangan dan lingkungan hidupair tanah, geologi:dibidang pertambangan: udara, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pesisir laut tanah hut, staf ahli adalah staf ahli bupati:, kepala bagian adalah pejabat yang memimpin bagian pada sekretariat daerah: kepala sub bagian adalah pejabat yang memimpin sub bagian pada sekretariat daeraholeh pemerintah daerah, penyusunan kebijakan pemerintahrjanjian internasional dinyiapkan bahan untukparagraf bagian administrasi perekonomian bagian administrasi perekonomian terdiri dari sub bagian perindagkop dan ukm: sub bagian penanaman modal: dan sub bagian badan usaha milik daerah. kepala bagian administrasi perekonomekonomilaksanakan dan memfasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten: mengkonsultasikan seluruh kegiatan bagian administrasi perekonomian dengan asisten, mengkoordinasikan skpd yang melaksanakan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, penanaman modal dan badan usaha milik daerah sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku: mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan bagian administrasi perekonomiekonomianndagkop dan ukndagkop dan ukm sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, cc. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan perindagkop dan ukndagkop dan ukmlembagaan dan pemberdayaan koperasi dan ukm, menghimpun bahan dan data dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan urusan fasilitasi akses permodalan, kemitraan dan perlindungan usaha industri: menghimpun bahan dan data dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan urusan perencanaan dan program bidang industri: menghimpun bahan dan data dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan urusan pemasaran, teknologi, standarisasi, sdm industri, lingkungan hidup: menghimpun bahan dan data dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan urusan kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi dan pengawasan industri: menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupatendagkop dan ukmanaman modanaman modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: cc. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan penanaman modalanaman modalkebijakan, kerjasama, penyebarluasan dan promosi penanaman modallayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal,ngelolaan data dan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modalnanaman modalbadan usaha milik daerdan usaha milik daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: cc. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan badan usaha milik daerahdan usaha milik daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah dan pendayagunaan aset daerah, menyusun laporan hasil rumusan kebijakan badan usaha milik daerah dan pendayagunaan aset badan usaha milik daerah, menyusun dan mengolah data untuk perumusan kebijakan pengelolaan aset daerah, melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendayagunaan aset badan usaha milik daerahbadan usaha milikasisten administrasi umum asisten administrasi umum membawahi bagian umum: bagian perlengkapan, dan bagian keuangan. asisten administrasi umum mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang administrasi umumgawasan, kepegawaian, diklat, kearsipan, perpustakaan dan pendapatan daerah serta aset daerahadministrasi umum meliputi bagian umum, bagian perlengkapan dan bagian keuumum bagian umum terdiri dari sub bagian administrasi umum dan pimpinan, sub bagian rumah tangga, dan sub bagian kepegawaian. kepala bagian umumum kepada asisten: mengkoordinasikan skpd yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian, kearsipan, perpustakaan dan diklat:pengawasan dan kepegawaianadministrasi umum dan pimpi: cc. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan pimpidministrasi umum dan pimpinkearsipan dan perpustakaan, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan pimpinan: mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan, melaksanakan agenda surat masuk dan surat keluar, melaksanakanngarahkan dan menentukan kode klasifikasi surat surat yang akan didistribusi: melakukan penataan arsip dilingkungan sekretariat daerah, melaksanakan administrasi perjalanan dinas dilingkungan sekretariat daerah dan kepala skpd dilingkungan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi umum dan pimpinumum dan pimpinrumah tanggrumah tanggtur pelayanan penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah dilingkungan sekretariat daerahaerah, perawatan rumah tangga pimpinan (perwakilan) pemerintah daerah: melaksanakan pemeliharaan perawatan asrama pelajar mahasiswa pemerintah daerah: melaksanakan pemeliharaan perawatan lampu penerangan jalan umum laju), melaksanakan pemeliharaan perawatan gedung milik pemerintah daerah dan rumah jabatan, melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan kerumahtanggaan: menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan yang terkait dengan kerumahtanggakepegawa, memproses jabatan penempatan pns dilingkungan sekretariat daerah, menghimpun dan rekapitulasi daftar hadir harian sekretariatyusun daftar dan mengusulkan rencana cuti pegawai sekretariat daerah, menyusun daftar urut kepangkatan dan fasilitasi pembuatan dp3 pns: menyusun daftar penjagaan, mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. paragraf bagian perlengkapan bagian perlengkapan terdiri dari sub bagian analisis kebutuhan: sub bagian pengadaan, dan sub bagian penyimpanan dan distribusi. kepala bagian perlengkapperlengkapperlengkapan kepada asisten, merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan aset daerah, mengkoordinasikan skpd yang melaksanakan urusan pengelolaan aset daerah, menyusun dan menganalisa data penyusunan program dan analisa kebutuhan bidang tata usaha umum, rumah tangga sekretariat daerah dan tata usaha keuangan sekretariat daerah, merumuskan petunjuk teknis dan bah: melaksanakan program kebutuhan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan,: mengusulkan pembentukan tim pengadaan dan pemeriksa barang dilingkungan sekretariat daerah: mengusulkan daftar kebutuhan barang untuk satu tahun anggaran: oo. melaksanakan koordinasi dengan skpd dilingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan urusan perlengkapan: mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di'melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. kepala sub bagian analisis kebutuisis kebutuhan perlengkapan, mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian analisis kebutuhan kepada kepala bagian, melaksanakan kebijakan dalam hal analisis kebutuhan perlengkappemerintah daerahis kebutuhanalisis kebutuhan perlengkapan, menyusun program kerja tahunan sub bagian analisis kebutuhan untuk satu tahun anggarandinasan kepada atasan. kepala sub bagian pengadaerah: menyusun komposisi tim panitia lelang dan tim pemeriksa untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dilingkungan sekretariat daerah dan atau skpd, melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku,himpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara sistematis kepada kantor pengelolaan asetnyimpanan dan distribuyimpanan dan distribusi: mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian penyimpanan dan distribusi kepada kepala bagian, menyusun program penyimpanan dan distribusi barang sesuai usulan masing masing bagian dilingkungan sekretariat daerah: melaksanakan proses penyimpanan dan distribusi barang pemerintah daerah sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku: meneliti dan memeriksa dokumen dan kelengkapan yang diperlukan untuk penyimpanan dan distribusi barang pemerintah daerah dilingkungan sekretariat daerah:an aset daerah,kantor pengelolaan asetkeuangan bagian keuangan terdiri dari sub bagian penganggaran, sub bagian perbendaharaan, dan sub bagian pembukuan dan verifikasi. kepala bagian keukeuangan kepada asisten,aerah, mengkoordinasikan skpd yang melaksanakan urusan keuangan daerah yang meliputi urusan anggaran belanja daerah dan urusan pengawasan ketatausahaan keuangaerah, melaksanak, mensosialisasikanonitorbentuk dan memfasilitasi tim panitia anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dibagian keuangan serta mencari alternatif pemecahannya, bab iii: kepala bagian, kepala sub bagian: kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas bagian pertama sekretaris daerah uraian tugas sekretaris daerah adalah sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan bupati dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku: menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah: cc.:perangkat daerah yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing masing, menilai pelaksanaan tugas aparatur perangkat daerah yang berada dibawahnya, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh para asisten, yaitu asisten pemerintahan umum dan hukum: asisten perekonomian dan pembangunan: cc. asisten administrasi umum, dan asisten kesejahteraan rakyat dan humas.kepala sub bagian penganggarnggarg: mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian penganggaran kepada kepala bagian, menyiapkan bahan untuk penyusun: menghimpun dan rekapitulasi usulan anggaran kegiatan masing masing skpd,skpd: imenatausahakan dokumen proses penganggaran, meliputi rekapitulasi rika rka p, pengesahan dpa dpa p dan penerbitan spd: menyiapkan bahan dan memfasilitasi tim anggaran pemerintahrbendaharbendahararbendaharaan: mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian perbendaharaan kepada kepala bagian, menghimpun dan rekapitulasi usulan proses pencairan anggaran kegiatan masing masing skpdskpd, menatausahakan dokumen proses pencairan anggaran kegiatan berupa penerbitan sp2d, meliputi pencairan gaji pns, ptt, uang pensiun, tunjangan, aspen, masing masing skpd, menyusun dan membuat laporan aliran kas berdasarkan laporan harian yang disampaikan perbendaharaan kas daerah: membuatnghimpun data realisasi pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan yang dilaporkan oleh perbendaharaan kas daerah, melaksanakan pemantauan realisasi anggaran masing masing skpdukuan dan verifikdan verifikmbukuan dan verifikasi: mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian pembukuan dan verifikasi kepada kepala bagian, meneliti, menguji bukti bukti pengeluaran serta memeriksa spj keuangan beserta lampiran dokumen pendukungnya masing masing skpd, mengadakan penilaian dan menetapkan saldo kas dan bank pada pembukumasing masing skpd, melakukan pendataan, melaporkan hasil pengesahan spj keuangan dan saldo kas bank bendahara serta realisasi pendapatan dan pembiayaan, menerbitkan pengesahan spj keuangan baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja masing masing skpd: menyusun data terhadap jumlah realisasi apbd yang telah dipertanggungjawabkan, sisa lebih penghitungan anggaran siapa) dan bukti setor,pbd: menyusun perhitungan apbd dan nota perhitungan apbd sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd setiap tahun serta membuat draft raperdanya:, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian kelima asisten kesejahteraan rakyat dan humas asisten kesejahteraan rakyat dan humas terdiri dari bagian administrasi kesejahteraan rakyat, bagian humas dan protokol, dan bagian organisasi. asisten kesejahteraan rakyat dan humas mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang kesejahteraan rakyat dan humasdidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, olah terdiri dardan sub bagian pemberdayaan perempuan, dan agama. kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat kepada asisten: merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang administrasi kesejahteraan rakyat yang terkait dengan kegiat, mengkoordinasikan skpd yang melaksanakan urusan administrasi kesejahteraan rakyat,yusun, mengusulkasosialisasikan petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan administrasi kesejahteraan rakyat, i. memonitor dan mengevaluasi hasil pembinaan yang berkaitan dengan urusan administrasi kesejahteraan rakyat: membentuk dan memfasilitasi tim kerja yang berkaitan dengan urusan administrasi kesejahteraan rakyat,gevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan urusan administrasi kesejahteraan rakyatdidikan, pemuda, olah raga dan kesehdidikan, pemuda, olah raga dan kesehatdidikan, pemuda, olah raga dan kesehatan, mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian pendidikan, pemuda, olah raga dan kesehatan kepada kepala bagianndidikan, pemuda, olah raga dan kesehatanndidikan, pemuda, olah raga dan kesehatan raga dan kesehatansosial, tenaga kerja dan transmigrsosial, tenaga kerja dan transmigrasisosial, tenaga kerja dan transmigrasi, mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kepada kepala bagian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dayaan perempuan, dan agdayaan perempuan, dan agamdayaan perempuan, dan agama, mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian pemberdayaan perempuan, dan agama kepada kepala bagian,mberdayaan perempuan, dan agama, menyiapkan bahan perumusan kebijak:mberdayaan perempuan, dan mberdayaan perempuan, dan agamhumas dan protokol bagian humas dan protokol terdiri dari sub bagian data dan informasi, sub bagian protokol: dan sub bagian pemberitaan. kepala bagian humas dmas dan protokolhumas dan protokol kepada asisten, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang humas dan protokol yang terkait dengan bidang data dan informasi, protokol dan pemberitaan: mengkoordinasikan skpd yang melaksanakan urusan humas dan protokol yang meliputi bidang data dan informasi, protokol dan pemberitaan: menyusun dan menganalisa data serta mendokumentasikan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan humas dan protokol, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang persandian, mensosialisasikan petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan humas dan protokol, memonitor dan mengevaluasi hasil pembinaan yang berkaitan dengan urusan humas dan protokol, memfasilitasigevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan urusan humas dan protokoldata dan informata dan informdata dan informasi: mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian data dan informasi kepada kepala bagian, menghimpun dan rekapitulasi kegiatan bidang data dan informasi meliputi data dan informasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang data dan informasi: mendokumentasikan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan data dan informasi, menyiapkan data dan informnyiapkan bahan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang persandian: menyiapkan bahan untuk fasilitasi dan koordinasidata dan informrotokol, mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian protokol kepada kepala bagian, menghimpun dan rekapitulasi kegiatan bidang protokoler, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang protokoler, menyiapkan kegiatan seremonial, kedinasan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan protokolereritititaan: mengkonsultasikan seluruh kegiatan sub bagian pemberitaan kepada kepala bagian humas dan protokol, menghimpun dan rekapitulasi kegiatan bidang pemberitaan: menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemberitaan, mendokumentasikan kegiatan seremonial, kedinasan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemberitaan, menyiapkan bahan untuk publikmpublikasikan kegiatan pemerintah daerahyiapkan rencana, memfasilitasi dan melaksanakan jumpa pers dan publikasi media massa baik media cetak maupun media elektronik serta mencari alternatif pemecahannyaorganisasi bagian organisasi terdiri dari sub bagian analisis jabatan: sub bagian kelembagaan, dan sub bagian penatalaksanaan. kepala bagian organisorganisasiorganisasi kepada asisten, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang organisasi yang terkait dengan bidang analisis jabatan, kelembagaan, penatalaksanaan, melaksanakan pedoman umum dan pedoman teknis tentang perangkat daerah: merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan bidang pelayanan umum skala kabupaten: merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan perangkat daerah, merumuskan dan melaksanakan pedoman tatalaksana dan analisis jabatan perangkat daerah, merumuskan dan melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan (akreditasi) dan kapasitas perangkat daerah (besaran opd), menerapkan dan mengendalikan organisasi perangkat daerah, il. monitoring, evaluasi dan pengelolaan database perangkatanalisis jabanalisis jabanalisis jabatan kepada kepala bagian, menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis analisis jabatan: menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian analisis jabatan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penelitian, penganalisaan dan penyusunan serta pengembangan uraian jabatan skpd: melaksanakan inventarisasi jabatan dan menyusun kamus jabatan struktural dan non struktural skpd, melaksanakan inventarisasi jabatan dan menyusun kamus jabatan fungsional skpd, menyusun, klasifikasi, spesifikasi jabatan dan formasi jabatan serta peta jabatan setiap skpd): menganalisa beban kerja disetiap skpd, melaksanakan evaluasi jabatan dan evaluasi penerapan hasil analisis jabatan: mempelajari, meneliti dan menyusun bobot dan beban kerja serta persyaratan jabatankepala sub bagian kelembagkelembagkelembagaan kepada kepala bagian, menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian kelembagaan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan analisa dan penilaian rumusan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi skpd, membuat standar pola organisasi, nomenklatur dan bagan organisasi: i. menyusun konsep pembentukan, pengembangan atau penyempurnaan susunan organisasi dan pembagian tugas skpd: monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dibidang kelembagaan skpdasisten sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. bagian kedua asisten pemerintahan umum dan hukum asisten pemerintahan umum dan hukum, membawahi bagian administrasi pemerintahan, bagian hukum: dan bagian administrasi pertanahan. asisten pemerintahan umum dan hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan umum, hukum dan administrasi pertanahan serta kerjasama daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran yang hendak capai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, cc., ketenagakerjaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, penelitian dan pengembangan, agraria,, hukum dan administrasi pertanahan serta kerjasamapenatalaksansub bagian penatalaksanaan kepada kepala bagian, menyiapkan bahan untuk penyusunan bidang pelayanan umum skala kabupaten yang meliputi standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang penatalaksanaan, meneliti, menganalisa perumusan pengembangan penyempurnaan prosedur kerja pada setiap skpd: menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang penatalaksanaan, mengembangkan dan menyempurnakan prosedur pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi fungsional antar skpd: menetapkan hari hari libur nasional dan cuti bersama, mensosialisasikan kebijakan tentang pembuatan dan penggunaan pakaian dinas pegawai: mensosialisasikan tata naskah dinas setiap skpd, menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (lhp) oleh lembaga pengawasan fungsional dari setiap skpd, menghimpun dan memfasilitasi laporan harta kekayaan pejabat negara lakon), oo. melaksanakan sosialisasi pengembangan pelayanan publik, meneliti, menganalisa perumusan pengembangan penatalaksanaan dilingkungan kerja skpd termasuk penyusunan tata kerja: monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dibidang penatalaksanaan skpd: melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bab staf ahli bagian pertamahukum dan politik dengan berkoordinasi bersama skpd:yiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan hukum dan politikhukum dan politik: mengidentifikasi masalah masalah yang berkaitan dengan hukum dan politik:: mengevaluasi kebijakan mengenai hukum dan politik pemerintahdua bidang pemerintahan staf ahli bidang pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintaherintahan dengan berkoordinasi bersama skpd:erintahanpemerintahan: mengidentifikasi masalah masalah yang berkaitan dengan pemerintahan: melakukan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan pemerintahan: mengevaluasi kebijakan mengenai pemerintahanbangunan dengan berkoordinasi bersama skpd: menyampaikan telaahan mengenai pembangunbangunan dalam perumusan kebijakan untuk bupati: merumuskan konsep strategis dan penjabaran program pembangunan, mengidentifikasi masalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan, melakukan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan pembangunan, mengevaluasi kebijakan mengenai pembangunkemasyarakatan dan sumber daya manusia dengan berkoordinasi bersama skpd:cc. menyiapkan bah: merumuskan konsep strategis dan penjabaran program kemasyarakatan dan sumber daya manusia, mengidentifikasi masalah masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia, melakukan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia, mengevaluasi kebijakan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusialimaekonomi dan keuangan dengan berkoordinasi bersama skpd, ekonomi dan keuangan dalam perumusan kebijakan untuk bupati: merumuskan konsep strategis dan penjabaran program ekonomi dan keuangan daerah: mengidentifikasi masalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan daerah: melakukan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan daerah, mengevaluasi kebijakan mengenai ekonomi dan keuangaragraf bagian administrasi pemerintahan bagian administrasi pemerintahan terdiri dari sub bagian tata pemerintahan, sub bagian otonomi daerah dan kerjasama, dan sub bagian perangkat daerah dan desa. kepala bagian administrasierintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: cc. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, kecamatan, kelurahan dan desa, mengkonsultasikan seluruh kegiatan bagian administrasi pemerintahan dengan asisten, merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembentukan daerah baru, perbatasan kecamatan, kelurahan dan desa, serta antar kabupaten kota: merumuskan kebijakan mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten, merumuskrumuskan kebijakan, koordinasi: mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemerintahan umum:koordinasi danerintahan, mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama: mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan fasilitasi perangkat daerah dan desa, oo. memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, kecamatan, kelurahan dan destatatata pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, cc. mempelajari bahan dan petunjuk pembinaan tata pemerintahan, mengumpulkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan perbatasan kecamatan, kelurahan dan desa, mengumpulkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten, mengumpulkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka perumusmpersiapkan bahan dalam rangka pembentukan dan penegasan batas daerah, batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, melaksanakan penetapan titik koordinat dan pemasangan tanda batas wilayah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa: melaksanakan dan menyiapkan bahan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten dan kecamatanpembantuankan kepada desa, menganalisis dan mengevaluasi laporan perangkat daerah dibidang pemerintahan: menyiapkan bahan untuk fasilitasi. menyiapkan bahan untukmpersiapkan bahan rapat koordinasi, monitoring, evaluasi pimpinan daerah dan perangkat daerahotonomi daerah dan kerjascc. mempersiapkan bahan dan petunjuk pembinlaksanakan pendataan, menganalisa dan mengevaluasi urusan urusan daerah yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada camat, melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan daerah, mengolah database serta mengolah informasi penataan daerah, mengolah bahan bahan pembinaan, evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama, mengolah bahan perumusan kebijakmpelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas sub bagian otonomi daerah dan kerjasamaangkat daerah dan descc. mempersiapkan bahan dan petunjuk pembinaan aparatur kecamatan, kelurahan dan desa, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi urusan urusan yang menjadi tugas sub bagian perangkat daerah dan desa: menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja aparatur kecamatan, kelurahan dan desa, mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai kinerja aparatur kecamatan, kelurahan dan desa, mengumpulkafasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dengan dprd: memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas sub bagian perangkat daerah dan desahukumkepala bagikhukum dengan asisten, mengkoordinasikan kegiatan dengan skpd dilingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan produk hukum, mengharmonisasikan peraturan daerah dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: yang berlaku: mewakili pemerintah daerah dalam perkara hukum, i. memfasilitasi bantuan hukum kepada aparaturm,oo.cc. menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan dalam hal perundang undangan, mempersiapkan bahan bahan dan petunjuk petunjuk pembinaan tentang perundang undangan: mempersiapkan: merumuskan, menyusun kebijakan dan pedoman administrasi termasuk registrasiharmonisasikan peraturan daerah dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: iiperaturan daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan desa,untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan: oo. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. kepala sub bagian bantuntuan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: cc. menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan dalam hal bantuan hukum, menyiapkan bahan bahan terkait dengan bantuan hukum pemerintah daerah terhadap persoalan hukum, perlindungan dan penegakan ham: melaksanakan advokasi hukum kepada pemerintah daerah dan aparatur daerah, memfasilitasi permasalahan hukum masyarakat, kota bukittinggiukittinggi:yang diperuntukkan bagi anggota dprd dapat disediakan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang kedudukan, protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd. penghunian rumah instansi rumah dinas sebagaimana dimaksud pada terbatas selama pegawai tersebut melaksanakan tugas pada instalasinya dan bagi anggota dprd selama menduduki jabatannya. rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf disediakan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota bukittinggiisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia yang berlaku. standarisasi sarana dan prasarana pusat pelayanan kesehatan mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan republik indonesian kota bukittinggi standar sarana dan prasarana kerja pemerintahan kota bukittinggi) ruang rapat utamawakil walikotawakilsekretaris daerahnatau laptop sesuai dengan kebutuhan kerja. kursi size (satu) set berikut meja. perlengkapan ruangan kantor bendahara dalam ruang kerja bendahar. brankas dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan idle kas dan surat berharga yang disimpan, mesin hitung atau kalkulator, mesin tik manual atau eletronik perlengkapan ruangan kantor penyimpan barang dan pengurus barang dalam ruang kerja pengurus barang dan penyimpan barang dan lemari penyimpan barangkomputer set beserta meja komputer atau laptop sesuai dengan kebutuhan kerja. peralatan kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, misalkan mesin tik, kalkulator, alat bantu kerja, dll. hjabatan jumlah isi silinder kendaraan (maksimal) |. |alatus jeep |3200cc wakil walikota lo. satu jeepminibus minibus sedan atau minibus pejabat eselon (satu) unit (bensin). minibus (solar). minibus pejabat eselon (satu) unit minibus solar). kendaraan dinas operasional khusus lapangan spesifikasi dan jumlah kendaraan dinas operasional khusus lapangan dalam rangka pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang akan mengoperasikannya. contoh kendaraan dinas operasional lapangan adalah: ambulance, puskesmas keliling, mobil pemadam kebakaran, mobil operasional penanggulangan bencana, truck sampah, kendaraan penyuluh pertanian, kendaraan penyuluh kesehatan, kendaraan border, dan lain lain sebagainya. walikota bukittinggi, isme amis |
stub^ walikota pagar alam provinsi sumatera selatan peraturan walikota pagar alam nomor o<( tahunterdapat penambahan jenis pelayanan dan perubahan tarif pada beberapa jenis pelayanan rsud melemah. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada hum atas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan walikota kota pagar alam. bahwa menimbang hum dan maka peraturan walikota nomor tahun ten tang tarif layanan rumah sakit layanan umum daerah pada rsud melemah kota pagar alam tahun dicabut dan ganti dengan tarif layanan rumah sakit layanan umum daerah pada rsud melemah kota pagar alam tahun mengingat ,.riliundaerah nomor tahun tentang pembentukan susunan perangkat daerah kota pagar alam; peraturan walikota nomor tahun tentang penerapan pola pengelolaan badan layanan umum daerah pada rumah sakit daerah melemah kota pagar alam; memutuskan menetapkan peraturan walikota pagar alam. bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan; daerahrumah sakit umum daerah melemah adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota pagar alam; badan layanan umum daerah yang selanjutnya disebut blue rsud melemah kota pagar alam; direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah melemah kota pagar alam;; pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal ruang rawat inap; dan atau pelayanan kesehatan lainnya; pelayanan rawat sehari [; pelayanan rawat siang hari [ jam; tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasie; pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi; kegiatan non pelayanan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya; pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan tmg diberi j<mt oleh unit rehabilitasi medik dalam bentik pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara^ robotik prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi; pela3mejina; pemasaran perawatan jenazah adalah kegiatan \mng meliputi kegiatan perawatan jenazah, konsumsi bedah yang dial^ukr oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan; tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah salat, yang dibebankan kepada masyarat^at sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanyatah;; akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan dan atau tanpa makan rumah sakit; bahan dan alat adalahdan pelayanan kesehatan koinnya;ola tarif blue rumah sakit dikenal^sudan sebagai acuan bag! rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah lingkungan rsud melemah dalam menyusun besaran tarif pada masing masing unit atau pelayanan. pengaturan pola tarif blue rumah sakit meliputi kegiatan yang dikenal can tari; komponen tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan blue rumah sakit. bab kebijakan tarif semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pela3mean rumah sakit dikenakan tarif layanan; tarif la^^^sud melemah; tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan udalam penyusunan tarif la^^anan blue rsud melemah, perhitungan jasa sarana untuk; kelas (tiga) lebih kecil dari titik impas {break even point]; kelas (dua) sesuai titik impas {break even point]; dan kelas selain huruf dan huruf lebih besar dari titik impas {tarif untuk golongan masyarakat yang pembuat^arahkelas perawatan blue rsud melemah terdiri atas kelas (tiga) dan non kelas (tiga); kelas perawatan non kelas (tiga) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kelas wip, kelas vip, kelas utama, kelas (satu) dan kelas (dua); pimpinan blue rsud melemah menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan; proporsi tempat tidur perawatan kelase rsud melemah mengusulkan tarif layanan perawatan kelas (tiga) rsud melemah kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah; pimpinan blue rumah sakit mengusulkan tarif layanan perawatan. non kelas (tiga) rumah saint kepada walikota untuk ditetapkan sebagai peraturan walikota. pimpinan blue rsud melemah berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif iii selisih bayarf ina cbg pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta;; untuk naik kelas dari kelas kelas vip, pembayaran tambahanlima puluh keseratus) daj~(lima puluh3mepat dilakukan oleh peserta; pemberi kerja; dan atau asuransi kesehatan tambahan. bab kegiatan yang dikenakan tarif bagian kesanajenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dial^sud pada ditetapkan oleh pimpinan blue rsud melemah. jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemeriksaan dan konsultasi; visite dan konsultasi; tindakan medik operatif; tanda j<an metrik non operatif; dan persalinan. pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelat^'k yang dilakukan rawat inap dan rawat intensif. tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tindakan pembedahan yang mengguna^an pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi; tindakan medik operatif kecil; tindakan medik operatif sedang; tindakan medik operatif besar;dan tindakan medik operatif khusus tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tindakan medik tanpa pembedahan yang meliputi:dan tindakan medikk sebagaimana dimaksud dalam merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medik, jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada a\mt meliputi: pelayanan laboratorium; pelayanan radiodiagnostik; cl. pela3'anan diagnostik khusus; pela3'anan rehabilitasi medik; pelayanan darah; pelayanan farmasi; pelayanan gizi; pela3^anan laundry dan sterilisasi; pemulasaraan jenazah; dan pelayanan penunjang medikehabilitasi medik sebagaimana dimalcsiid dalam huruf terdiri atas: pelayanan rehabilitasi medik; pelayanan rehabilitasi psikososial; dan pelayanan robotik prostetik. pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas; peta3nan famili klinis; dan pelayanan farmasi non klinik. jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dial<sud dalam huruf terdiri atas perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; konsumsi jenazah; bed may at; dan pelayanan lainnya. pela3''anan sebagaimana dimaksud dalam a\'atkegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada a3.'attel dan kerja e rsud melemahk, obat obatan, bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik' ang diterima oleh pelaksana j:>layanan atas jasa yang diberikan ke terdiri atas jasa medik, jasa keperawatan,. jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya. jasa medik sebagaimana dimaksud pada meliputi jasa seluruh tenaga medik yang melakukan pelayanan medikab pola perhitungan tarif bagian kesan umum pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan blue rsud melemah. besaran tarif layanan sebagaimana dial^'enabsen'; jasa sarana tindakan medik; jasa sarana penunjang medik; dan jasa pelayanan medislmx medis rawat jalans rawat jalan dalam (satu) tab jasa pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh pimpinan blue rsud melemah[day care); rawat sehari {one dayiang hari {day care]{one day care] sebagaimana dial<; jasa sarana akomodasi rawat siang hari {day care]; jasa sarana akomodasi rawat sehari {one day care); jasa sarana. akomodasi kamar operasi; jasa sarana akomodasi kami' bersalin; jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnyaanda jinapinaphari rawat dihitung dari sejalurdaruratdarurate rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab vii ketentuan peralihan tarif layanan blue. rsud melemah kota pagar alam sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut: lampiran tarif igd, tarif rawat jalan lampiran tarif rawat inap lampiran iii tarif pelayanan penunjang lampiran tarif pelayanan medis operatif lampiran tarif non pelayanan lampiran tarif ambulance lampiran nomor tanggal satu) tarif psikologi pelayanan tarif konsul eksis flavus eksis melantik kurang daribab iix ketentuan penutup pas eil ucricilvu.iya galur a 'adik.ota iii mak.a t'cialuicui vvaiikoia l'agar alam nomor tah.un tentang tarif layanan riiinah sakit umum 12axial aaa isiaiiia i civic oiiiaiii k^aria i dgs giiiaii ivia r^^ai nilai lain lai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pel aturan vvaiiaoia iii ocriaku pada lingga] munaciiigx<c j.ii. r\gai cap orang mengetahui dan memerinlaiikan pemandangan peraturan taiko ini ncrigajii pcncnipalannya dalam dunia daerah nia i'arca again. ditetapkan p._ clu.cl ldl xg^ cu. pagar alun walikota pagar alam ida fitria basuki diundangkan pagar alain pada tanggal sekretaris daerah kota pagar alam samsudin berita daerah kota pagar alam tahun nomor a.tarif poli umum tarif poli penyakit dalam tarif poli anak lampiran nomor tanggal satu) jenis pelayanan tarif konsultasi pemeriksaan kesehatan injeksi irigasi telinga spoofing ekstraksi corpus aluminum telinga ekstraksi corpus aluminum hidung jenis pelayanan tarif anamnesis+ konsultasi usg tanpa foto usg dengan foto pemeriksaan ecg jenis pelayanan tarif konsultasi anamnesis mantu test ecg usg tanpa foto usg dengan foto sinema vagina perawatan tali pusat injeksi usg dimensi tanpa foto usg dimensi foto perawatan sisa tali pusat nebulizer lampiran nomor tanggal satu) tarif bedah jenis layanan tarif konsultasi dan anemnesa sirkumcici flavus berupa inici abses ganti terbang gv) ringan ganti terbang gv) sedang ganti terbang gv) berat angkat jahitan aj) ringan angkat jahitan aj) sedang angkat jahitan aj) berat excisa jaringan tumor kecil stt atraksi kuku cross inici tusuk paku) injeksi ats injeksi var off kateter pasang kateter rectal cancer necrotomi mengganti clostomi bag tarif kia jenis pelayanan tarif konsultasi usg trans vaginal l00, d0o usg dimensi tanpa foto usg dimensi dengan foto usg dimensi tanpa foto usg dimensi dengan foto inspeculo angkat jahitan periksa dalam pemasangan adr pelepasan adr pemasangan akk pelepasan akk suntikan tindik pada bayi lampiran nomor tanggal satu) f.tarif poli gigi jenis pelayanan tarif remediasi konsul pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi odontectomy terlihat pencabutan gigi susu calling sedang scaling berat tambal gigi sementara pencabutan gigi dengan komplikasi tambalan besar tambalan sedang tambalan kecil tambalan sinar besar ftp tambalan sinar sedang tambalan sinar kecil incisa abses meeting gigi victory alves lectomy frenektomy currentpage angkat mucocele kecil splitting mobilisasi fraktur rahang gigi bikin protes lepasan per gigi (tidak termasuk basis plat) endodontik angkat mucocler besar odontectomy terbenam seluruh (impacted) visite dokter gigi angkat jahitan tarif poli mata jenis pelayanan tarif fotometri virus refraksi keratometri usg biometrik funduskopi pemeriksaan buta warna anal test ofthalmoskop indirect gonioskopi biomikroskopi slitlamp pemeriksaan strabismus korpus adenium lithiasis soul irigasi aplikasi swab konsultasi anamnesis lampiran nomor tanggal (satu) h.tripoli jantung jenis pelayanan tarif konsultasi treadmill test echocardiography pemasangan central venus line resusitasi jantung paru shock cardi versi inkubasi ventilator pericardio sintetis doppler duplex vascular drainage efusi pleura ecg ekg injeksi pasang jam pasang sering pump tarif pol! gizi jenis pelayanan tarif konsultasi gizi walikota pagar alam ida fitria basuki lampiran nomor tanggal satu) tarif psikologpelayanan tarif konsul eksis flavus eksis melantik kurang dari t'cmlampiran (dua) nomor tanggal tarif ruangan rawat inap jenis pelayanan tarif kelas tarif taal perawatan kebidanan jenis pelayanan tarif visite pasang kateter pemberian transfusi melepas kateter injeksi skin test( perhari) aff infus pasang jam perbedaan pasang infus mengambil darah nebulizer memandikan pasien pemberian obat oral ganti verbal berat ganti verbal sedang ganti verbal ringan punah resusitasi de\ a asa pasang space ekg suction angkat jahitan aj) ringan angkat jahitan aj) sedang angkat jahitan aj) berat rectal cancer visite dokter umum konsul dokter spesialis lampiran nomor tanggal dua) tarif taal anak jenis pelayanan tarif visite pasang kateter ngtresusitasi bayi anak inkubator perbedaan kompres pasang infus mengambil darah nebulizer scorstine foto therapy vital sign memandikan bayi pemberian susu via ngt ganti verbal berat ganti verbal sedang ganti verbal ringan melepas kateter melepas ngt merawat tali pusat menimbang bayi ekg suction infus tali pusat umbilikal) angkat jahitan berat angkat jahitan sedang angkat jahitan ringan konsul spesialis visite dokter umum cap lampiran (dua) nomor tanggal tarif taal penyakit dalam(perhari) pemasangan sering pump pasang jam memperbaiki infus necrektomi perbedaan kompres pasang infus mengambil darah nebulizer vital sign memandikan pasien pemberian obat oralringan efusi pleura rectal cancer konsul spesialis visite dokter umum lampiran nomor tanggal (dua) tarif taal penyakit bedahnecrektomi perbedaan kompres pasang infus mengambil darah nebulizer memandikan pasienefusi pleura rectal cancer mencukur mengganti colostomi bag pemberian support insist abses :_ kompres s04 rectal cancer konsul dokter spesialis konsul dokter umum lampiran (dua) nomor tanggal tarif icu jenis pelayanan tarif pengambilan darah vena mengambil darah untuk pemeriksaan analisa gas darah mengangkat jahitan luka perawatan luka ganti balut memberikan transfusi darah memasang infus irigasi lambung kubah lambung resusitasi bayi anak resusitasi dewasa pasang kateter lepas kateter menyiapkan dan memberi punah tinggi rendah memandikan pasien injeksi skintest penggunaan electrocardiography ekg) penggunaan incubator suction tindakan inkubasi tindakan ekstasi tindakan dehidrasi dan radio(dc syok) pasang ventilator pasang monitor pasang sering pump pasang debu liter pasang pulse oxymetri pasang konsentrat pasang infus pump pemakaian oksigen ngt perawatan tali pusat konsul spesialis site dokter umum lampiran (dua) nomor tanggal tarif instalasi gizi jenis pelayanan tarifiii makan bubur biasa kelas iii makan khusus (digit dm) kelas iii makan khusus (digit ktp) kelas iii makanan saring kelas iii makanan cair kelas iii walikota pagar alam ida fitria! basuki tarif laboratorium lampiran iii (tiga) nomor tanggal jenis pelayanan tarif hemoglobin card digital hematrokrit mcv,mch,mhc leukosit led retikulosit trombosit hitung jenis darah rutin gambaran darah tepi masa pendarahan masa pembekuan golongan darah slot sept protein total albumin globulin bilirubin total bilirubin derek bilirubin indie reum kreatinin asam urat cholesterol total trigliserida hdl ldl bss bsn spp sekret vagina sekret mata sekret uretra putus bta kidal hbs urine rutin protein lampiran iii (tiga) nomor tanggal jenispelayanan tarif malaria piano test analisa sperma places rutin morphine met amfetamin amfetamin thc keton urin tsh asc crp anti hbs toko toko rubela rubela cmv cmv darah lengkap nac comb hiv narkoba multi drug narkoba parameter pemeriksaan bta pemeriksaan golongan darah lampiran nomor tanggal iii (tiga) b.tarif radiologi jenis pelayanan tar abdomen posisi abdomen posisi abdomen polos abdomen anak antebrachii ap lat d s antebrachii ap lat dewasa antebrachii ap lat anak ankle joint ap lat d s ankle joint ap lat dewasa ankle joint ap lat anak artis. cubit d s artis. cubit! d s dewasa artis. cubit anak d s clavieula d s clavieula dewasa clavieula anak code dewasa code anak crucis ap lat d s crucis ap lat dewasa crucis ap lat anak dental regio digitata manus pedis genus ap lat d s genus ap lat dewasa genus ap lat anak humerus ap lat d s humerus ap lat dewasa humerus ap lat anak kepala posisi kepala ap lat manus d s manus dewasa manus anak mandibula pedis d s pedis dewasa pedas anak scopula d s lanjutan tarif radiologi lampiran nomor tanggal iii (tiga) jenis pelayanan tarif scopula anak shoulder joint d s shoulder joint dewasa shoulder joint anak toraks pa ap dewasa toraks lat toraks pa lat dewasa toraks ablik toraks ablik thorax anak vert.cervical ap lat vert.cervical ap lat ablik vert. thoracic ap lat vert. thoracic ap lat ablik vert. thoracic anak vert.thoracolumbal anak vert.thoracolumbal ap lat ablik vert. lumbal ap lat vert. lumbal anak opg mastid spn cervical cervical ap+ lat cervical ap+ iblis d s lemur ap+ lat dewasa lemur ap+ lat anak calcenius ap+ lat a rist joint ap+ lat film thermal ix) film thermal ix) ivp colon info histogram echocardiografi endoskopi hsg omd retrograd lampiran nomor tanggal tiga) lanjutan tarif radiologi jenis pelayanan tarif ylang duodenum omd) bno ivp colon loop uretrocystrogrraf cystrografi hsg sialografi appendicogram barium follow through dacryografl fistulografi fluroscopy topografi proxima topografi distal oesophagografi apg rpg rectografi bipolar uretrocysto urethografi usg hepatobilier usg ginekolog usg abdomen usg thyroid usg mammal usg testis usg prostat transabdominal usg scroll usg karotis usg prostat transrectal usg colour doppler arteri tangan sisi usg colour doppler vena tangan sisi usg colour doppler arteri kaki sisi usg colour dokter vena kaki sisi usg colour doppler per regio usg colour colour doppler vena porta vena flepatika usg colour doppler vena jugularis interna usg colour doppler arteri renalis usg colour doppler arteri karotis vertebralis usg muskuloskeletal bahu sisi lampiran iii (tiga) nomor tanggal jenis pelayanan tarif usg muskuloskeletal sendi pergelangan tangan sisi usg muskuloskeletal sendi lutut sisi usg muskuloskeletal ankle sisi usg transcranial guiding biopsi pelvis dewasa pelvis anak biaya baca rontgen dari lain elbow joint lemur dewasa lemur anak waters cervical obg kaki cervical sof tissue lumba sakral utara jenis pelayanan tarif atau prc atau seleksi darah atau plt tarif fisioterapi jenis pelayanan tarif manual muscle tes both exercise massage lokal terapi manipulasi latihan isi lain tens interferensi therapy electro stimulation therapy bladder training irr lampu table ukg swd fisioterapi tindakan hidroterapi traksi lumbal cervical mld nebulizer tarif general check lampiran iii tiga) nomor tanggal jenis pelayanan tarif urine rutin darah rutin bss bsn spp colestroi total hdl ldl reum kreatif scot sept hbs toraks ecg ekg virus refraksi pem, buta warna total paket nam kegiatan tarif konsul pemeriksaan fisik rontgen (toraks) laboratorium urine lengkap kejernihan b.berat a.hemoglo leukosit eritrosit d.trombosit hitung jenis leukosit f.led *kimia darah a.bss hbs lampiran iii (tiga) nomor tanggal paket nama kegiatan tarif konsul pemeriksaan fisik rontgen (toraks) laboratorium urine lengkap kejernihan berjenis tingkat keasaman protein reduksi keton bilirubin nitrit urobilinogen sedimen urine darah lengkap a.hemoglobin leukosit eritrosit d.tarombo hitung jenis leukosit f.led kimia darah a.bss hbs ssp kolesterol total e.orig serilampiran nomor tanggal tiga) paket nama kegiatan tarif konsul+ pemeriksaan fisik ekg rontgen (toraks) treadmill echo laboratorium urine lengkap kejernihan berhemoglo leukosit eritrosit d.trombosit hitung jenis leukosit f.led *k1mia darah a.bss hbs ssp kolesterol total e.trigliseridtarif css nama kegiatan tarif besar perpage sedang perpage kecil perpage walikota pagar alam tarif tindakan ruang operasi rsud melemah lampiran (empat) nomor tanggal jenis pelayanan tarif amputasi lengan ,kaki amputasi jari apendictomy apendiks infiltrasi artery piast( penyambungan arteri) agresif ani apendectomy perforasi biopsi tumor kulit biopsi calazion left lift colostomy; corpus aluminum corpus aluminum anestesi umum corpus alienus pada organ vital cytostomi chordectomi chordirilis urethroplasti crease mola hedatidosa dekonstruksi fraktur mandibula debridement edisi tumor secara luas eksplorasi heating porsi excisa tumor kulit excisa tumor mama excisa tumor sedang excisa melanoma maligna excisa koloid ektirpasi kista ductus triglusus elektrokauter tumor kulit eksplorasi corpus cleanup excisa granulosa umbilicus ektirpasi polip rect episerasi excisa pteregium tanpa graft excisa masa albert excisa masa konjungtiva excisa kista fam fistula para anal fungsi cites fistulectomy lampiran (empat) nomor tanggal lanjutan tarif tindakan ruang operasi rsud melemah pelayanan tarif ganglion tumor lipat paha granulosa umbilicus graft konjungtiva pada pteregium haemoroidectomy hernia incarcerata herniotomy herniactomy hordeolum hydrocelle hipospadia lysterectomy hyterectomy hidrocelectomy cinema paraensis insist tumor kulit invaginasi insist acces incisa lityasis injeksi antibiotik intracameral injeksi antibiotik intravitreal koloid kista kista term mermaid lima kista ductus strigosus kista ovarium koreksi impresi fraktur labil palato skies labil last labil palato last laparatomi ec; pemotongan usus, tumor colon iaparatomi kehamilan ektopikterganggu literasi kornea literasi ulkus kornea litigasi luka tembak tembus perut laparatomi eksplorasi manual plasenta masa granulosa lampiran (empat) nomor tanggal lanjutan tarif ruang operasi rsud melemah jenis pelayanan tarif mastectomy meatotomy melanoma maligna mola hedatidosa moma uteri myopiasti melepas gips myomectomy necrotomy dng anestesi umum open prostatectomy open reduction debridement operasi miles (tumor rektum) orchidofeksi operasi katarak pasang pen perforasi usus peritonitis polidaktili sindaktili pola iris pola kornea pseudofakia katarak pterigium ptosis bully pasang wsd pemasangan gips pasang wire rekonstruksi flap rekonstruksi graft rekonstruksi polidaktili sindactili repair colostomy anatomi repair ruptur perineum grad repair ruptur kornea repair ruptur algebra repair ruptur bola mata reposisi dislokasi dng anestesi umum reposisi patah tulang reposisi pola iris ruptur kornea ruptur algebra repair torsi testis lampiran (empat) nomor tanggal lanjutan tarif ruang opera rsud melemah jenis pelayanan tarif repair heating removal a ire release kontraktor sectio besaran sirkumsisi dengan penyulut strumektomi total(pengangkatan kelenjar gondok) salpingoooverectomy tendoplasty trio testis tubectomi tumor dinding torak dinding perut tyroidectomy ulkus kornea vesicolitiasis veslcolithotomy verecocelectomy wsd xanthelaosma tarif haemodialisa jenis pelayanan tarif visite haemodialisa injeksi lampiran (empat) nomor tanggal tarif tindakan kebidanan jenis pelayanan tarif parts normal heating perineum heating portion currentpage manual placenta vakum force parts lets drip vulva hygiene periksa dalam inspeculo resusitasi pasang post parfum ekspirasi polip currentpage d&c currentpage mola avm biopsi insist kelenjar bartholini pap's smear iva ctg eksplorasi nematoda labia embriologi persiapan operas! persiapan currentpage anestesi observasi djj antar taal perawatan bay! baru lahir walikota pagar alam ida fitria basuki lampiran lima nomor tanggal pembakaran limbah jenis pelayanan tarif pembakaran sampah medis limbah cair tarif pemasaran jenazah jenis pelayanan tarif pemeriksaan luar penyegelan pengawetan jenazah pemeriksaan visum perum jenazah perawatan jenazah lengkap perawatan jenazah terlantar mr. perawatan jenazah biasa non infeksius perawatan jenazah infeksius rekonstruksi jenazah ringan rekonstruksi jenazah sedang rekonstruksi jenazah berat tarif parkir jenis pelayanan tarif parkir motor parkir mobil langganan harian motor pengunjung 1x24 jam langganan harian mobil pengunjung 1x24 jam langganan harian motor karyawan langganan harian mobil karyawan voucher awal berlangganan bagi pegawai tarif rekam medik jenis pelayanan tarif administrasi surat keterangan sehat administrasi' visum administrasi jasa sahaja administrasi asuransi diklat jenis pelayanan tarif pembuatan mod tahun praktik magang minggu orang karyawan mahasiswa mahasiswa iv, mahasiswa pasca sarjana study banding hari orang karyawan mahasiswa ii, mahasiswa iv, mahasiswa pasca sarjana s2, penelitian minggu orang karyawan mahasiswa ii, iii mahasiswa iv, mahasiswa pasca sarjana s2, sewa ruang aula hari praktek, magang, studi banding dan penelitian tanpa ikatan kerjasama praktek, magang, studi banding dan penelitian oleh mahasiswa yang merupakan tarif ambulance lampiran (enam) nomor tanggal jenis pelayanan jarak tarif tempuh dalam propinsi rsud hat rsud muara enim rsud prabumulih rsud palembang rsud tebing tinggi rsud lubuk linggau rsud baturaja rsud muaranya rsud kayuagung rsud sedayu rsud martapura luar propinsi rsud curup bengkulu rsud bengkulu rsud anak bengkulu rsud bantuan bengkulu rsud kaur bengkulu rsud laguna bengkulu rsud kepahiang bengkulu rsud moko moko bengkulu rsud ke jambi rsud padang rsud bukittinggi padang rsud pekanbaru rsud pematang siantar rsud medan rsud banda aceh rsud lampung rsud banten rsud ke jakarta rsud ke bekasi rsud ke bogor rsud ke bandung rsud ke suka bum! rsud ke cirebon rsud ke tasikmalaya rsud ke brebes rsud ke yogyakarta rsud ke surakarta rsud ke cilacap rsud ke pekalongan rsud ke surakarta rsud ke surabaya rsud ke kediri rsud ke malang rsud ke jember lampiran (enam) nomor tanggal jenis pelayanan jarak tarif tempuh dalam kota dan daerah tetangga rsud pendopo rsud lintang rsud jarai rsud pasar bulan rsud tanjung sakti rsud mungkin rsud benua keling rsud suka cinta rsud bandar karang anyar rsud talang kubangan rsud lubuk buntal tebat gunung muara sidang rsud ds. tebing tinggi rsud merancang rsud muara tenang tanjung.menang rsud tebat berawa rsud rampasan rsud perang kendali. rsud suka jadi rsud sp.bacang karang kalo rsud rantau uji rsud kerta dewa rsud pengasingan rsud tokoh rsud semidang alas rsud rimba candi rsud sumber jaya rsud tangga rsud cawang baru rsud sandar angin rsud tanjung pasai rsud berduri selangit rsud lambat balo rsud simpang anak kebun agung rsud belum rsud pagar agung rsud tanjung payang rsud lambat akar rsud ujan mas rsud tanjung cermin rsud tegur wangi rsud gagarin rsud bum! agung rsud suka rami rsud muarasiban rsud cawang lama rsud talang darat rsud tanjung taring rsud tanjung keling rsud ke talang bahan lampiran (enam) nomor tanggal jenis pelayanan jarak tarif tempuh pembulatan dalam kota dan daerah tetangga rsud keranjang rsud tangsi iii rsud tangsi rsud tangsi rsud tayang beduk rsud bedeng kepsek rsud pagar jaya tl. sawa rsud perumnas pendayung pendayung rsud air berikan rsud sidorejo rsud pematang bango rsud perumnas guci mekar alam rsud jalan gunung rsud tebat baru indra giri rsud tayang kelapa gang astra rsud simpang padang karet rsud alun dua rsud dupa demporeokan rsud belakang pu banyu urip rsud koramil lama alun alun lambat rsud tanjung aro rsud selebar rsud pagar gading rsud perandonan ket; jasa sarana; biaya sarana per mobil per rujukan rp. jarak tempuh jasa pelayanan; perawat rp. jarak tempuh driver rp. jarak tempuh operasional; harga bbm terkini jumlah pemakaian bbm cud mobil khusus luar jawa,( operasional; harga bbm terkini jumlah pemakaian bbm cud mobil+ ongkos kapal dan tol dan penginapan tarif; jasa sarana jasa pelayanan operasional walikota pagar alam ida fitria basuki |
reliiegala biaya untuk perolehan aset tetap sampai dengan dapat dimanfaatkan (biaya atribusi) pada saat penganggaran akan dibebankan pada harga perolehan yang nilainya paling besar dari beberapa aset tetap sedangkan pada saat realisasinyaa.dalam lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik skpd lain b.renovasi aset tetap bukan milik dianggarkan sebagai belanja modalkegiatan pemasaran atas tanah diakui sebagai bangunan dan gedung, dianggarkan sebagai belanja modal. aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya dianggarkan sebagai belanja modal pengeluaran setelah perolehan software, apabila mempunyai sifat peningkatan dikapitalisasi asset tetap dan dianggarkan sebagai belanja modal. dan apabila sifatnya pemeliharaan dan tidak mempunyai sifat peningkatan dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebagai belanja modalwalikota pontianak, ttd sutarmidjis menyongsong kehidupan global yang maju dan moder : prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. :k: :provinsi dan pemerintah kabupaten kotpbd dan prioritas dan plafon anggaran sementarapembangunan nasional alokasi anggaran belanja dalam uraian rancangan apbd belanja belanja pegawai, pegawai, bunga, bunga, subsidi, subsidi, bidang hibah, hibah, pembangunan bantuan bantuan program nasional program sosial, bagi jumlah sosial, bagi rp) hasil, hasil, bantuan bantuan keuangan, keuangan, belanja tidak belanja tidak terduga terduga rp) pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah: aru dst. sosial budaya dan kehidupan beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: bi. dst. pembangunan ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: big dst. dst. s.d sumber daya alam dan lingkungan hidup), meliputi urusan pemerintahanbidangbidangbidangprioritas provinsi belanja tidak jumlah belanja langsung langsung aan aan keterangan: kolom diisi dengan prioritas provinsidd17, trilliun atau dan untuk pemerintah kabupaten kota rata rata meningkat sebesar rp8, tril:27d9memutuskan menetapkan:idalamsatuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerahskpd adalah langkah langkah yang harus dipedomani dalam penyusunan rka sklaksanaan anggaran skpdpemerintah provinsi kabupaten kota$sbabcc.rencana kerja pemerintah tahun merupakan penjabaran tahun keduencana kerja pemerintahencana kerja pemerintahencana kerja pemerintah tahun disusun sebagai berikut: sasaran makro, sasaran pembangunan manusia dan masyarakat:: dan:hadiah berupa uang diberikan kepada pemenang lomba atau penghargaan lainnya dan besarannya diatur sesuai standar biaya umum pemerintah kota pontianaktabel uraian lpa tahun anggaran sebelumnya kode rekan urai jumlah ode rekening rain rp) siapa tahun anggaran sebelumnya xix penampakan penerimaan pad nan iix pajak daerah iix retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan xix lain lain pad yang sah xix penampakan penerimaan dana perimbangan iix bagi hasil pajak bagi hasil sda iix dst. xix penampakan penerimaan lain lain nan yang sah dana penyesuaian dan otonomi khusus iix sisa penghematan belanja atau akibat lainnya iix belanja pegawai dari belanja tidak langsung xix belanja pegawai dari belanja langsung belanja barang dan jasa ilx belanja hibah iix belanja bantuan keuangan xix belanja tidak terduga iix dst. ppp iix iix dsasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan. sesuai dengan tema dan sasaran pokok rencana kerja pemerintah tahun tersebut, maka: pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar persen: inflasi ditargetkan pada kisaran persen sampai dengan persen:encana pembangunan jangka menengah nasionalcita mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.cita meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. cita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional. cita mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.minggu bulan kua dan rancangan pas juni oleh ketua tapi kepada minggu penyampaian rancangan pertengahan bulan kua dan rancangan pas juni oleh kepala daerah kepada dprd kesepakatan antara kepala akhir bulan juli minggu daerah dan dprd atas rancangan kua dan rancangan pas penerbitan surat edaran awal bulan kepala daerah perihal agustus pedoman penyusunan rka skpd dan rka ppid penyusunan dan awal bulan minggu pembahasan rka skpd dan agustus sampai rka ppid serta dengan akhir penyusunan rancangan bulan september perda tentang apbd penyampaian rancangan minggu bulan dprd pengambilan persetujuan paling lambat bersama dprd dan kepala (satu) bulan bulan daerah sebelum tahun anggaran yang bersangkutan menyampaikan rancangan hari kerja setelah perda tentang apbd dan persetujuan rancangan perkara tentang bersama penjabaran apbd kepada mdn gub untuk dievaluasi hasil evaluasi rancangan paling lama perda tentang apbd dan| hari kerja setelah rancangan perkara tentang rancangan perda penjabaran apbdaling lambat perda tentang apbd sesuai| hari kerja (sejak hasil evaluasi yang diterimaapbd kepada ditetapkan penetapan perda tentang paling lambat apbd dan perkara tentang akhir desember penjabaran apbd sesuai desember) penyampaian perda tentang paling lambat apbd dan perkara tentang hari kerja setelah penjabaran apbd kepada| perda dan perkara seo:: bidang ilmu pengetahuan dan teknologi: bidang pembangunan politik: bidang pembangunan pertahanan dan keamanan politik: bidang hukum dan aparatur, bidang wilayah dan tata ruang:aling lambat kuda dan rancangan pas minggu bulan perubahan oleh ketua tapi agustus kepada kepala daerah kesepakatan antara kepala paling lambat minggu daerah dan dprd atas| minggu bulan rancangan kuda dan agustus rancangan pas perubahan penerbitan surat edaran paling lambat minggu kepala daerah perihal minggu bulan pedoman penyusunan rka septemberaling lambat minggu perda tentang perubahan minggu bulan apbd kepada dprd september pengambilan persetujuan paling lambat bersama dprd dan kepala| bulan sebelum daerah tahun anggaran berakhir menyampaikan rancangan hari kerja setelah perda tentang perubahan persetujuan apbd dan rancangan bersamaaling lama perda tentang perubahan hari kerja setelah apbd dan rancangan rancangan perda perkara tentang penjabaran tentang perubahan perubahan apbdaling lambat hari kerjaperubahan ditetapkaling lambatcita melakukan revolusi karakter bangsa.embangunan jangka menengah nasional terdiri dari empat bagian utama yakni: norma pembangunan, tiga dimensi pembangunan:embangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja pemerintahdibidang kehutanan: pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi:pemerintah daerah menyelesaikan secara seksamapemerintah daerahkota (belanja bulan) beralih kepada pemerintah provinsi (belanja bulan), begitu pula halnya dari pemerintah provinsi kepada pemerintahsambil menunggu pembentukan dprd, penyusunan apbd tahun anggaran bagi provinsi kabupaten kota yang baru dibentuk mempedomani::pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sdm) bagi pemerintah provinsi kabupaten koterguruan tinggi yang memiliki peminatan spesifikasi bidang ekonomi keuangan daerah dan atau pusat pengembangan akuntansi ppa) yang dapat mempertimbangkan rasionalisasilaksanaan peningkatan kapasitas sdm sebagaimana tersebut atas bidang seperti aset daerah barang milik daerah, penilai dan penilaian aset, pajak daerah dan retribusi daerah (dprd), investasi daerah, badan layanan umum daerah blue), badan usaha milik daerah bumi) baik yang bersifat profit (misalnya perbankan) maupun non profit (misalnya perusahan daerah air minum dam) serta aneka usaha lainnyihak lembaga perguruan tinggi yang memiliki peminatan spesifikasi bidang ekonomi keuangan daerahpercepatan realisasi anggaran terra) pada kantor staf presiden, pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja terra:: standar penyelenggaraan: dan standar pengelolaan::: :vi. pedoman penganggaran aset sebagai barang dan jasa dan aset sebagai belanja modalembatan dan jaringan, peralatan dan mesin, dan aset tidak berwujudcontoh. pembangunan kembali pasar)onstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset yang sedang dalam proses pembangunan. yang termasuk belanja barang dan jasa belanja modal dalam perolehan asetnggaran atas persediaan barang adalah belanja barang dan jasa ii. aset tetap kapitalisasi dan pengakuan belanja modalsuai kriteria belanja modal setelah perolehan aset tetapbelanja modal meliputi pengeluaran pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap belanja modalbelanja modal belanja yang masuk dalam syaratbelanja modal: pertambahan kualitas dan atau: volume pengeluaran setelah perolehan aset sama dengan atau diatas nilai minimum.biaya atribusi dan penunjang pengadaset, diakui sebagai belanja barang dan jasa terhadap biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang tidak termasuk atribusi asset tetap dianggarkan sebagai belanja selain belanja modal sebagai penunjang kegiatan pengadaan aset tetap contoh terlampir)cc. rehabilitasi penggantian suku cadang:dan dianggarkan kedalam belanja barang dan jasa:)dan dianggarkan dalam belanja modal pengecatan termasuk rehabilitasi atau pemeliharaan sebuah gedung dan bangunan yang tidak mempunyai batasan nilai. pengecatan tidak dapat dikapitalisasikan dalam aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa berapapun besaran nilainya.dan dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, dan dianggarkan sebagai belanja modalset tetap (oat seniman aon yang memenuhi syarat aset tetap pemeliharaan gedung dan kai pengeluaran yang akan tidak menambah mengakibatkan rehabilitasi pemelihara: volume pengeluaran sama dengan atau tidak te,sarenovasi gedung dan pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan menambah pertambahan masa manfaat mutu kualitasrp. kegiatan renovet tetap.kapasitas dan pertambahan masa manfaat volume gedung sekolah dan atau, pertambahan, kapasitas dan atau, |
walikota singkawang . provinsikalimantanbarat tag peraturan walikota singkawang. nomor46 tahun ." tentang sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi. wajib pajak secara on link dengan rahmat tuhan yang maha esa . walikota singkawang.untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak nan parkir sebagaimana diatur dalam huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tan.cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud.ketentuan: tag umum dan tata cara. perpaja.jdih kota singkawang tana undang nomor tahun tentang perubahan keempat atas undang undang. nomor: tahun tentang bnn ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang undang lembaran negara republik indonesia. 3 undang undang nomor tahun tentang pengadilan. pajrimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan |. pemerintah daerahjdih kita singkawangbana naa nomor tahun tentang perubahan kedua atas2000. tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan . peraturan menteri dalam negeri nomor:. jdih kota singkawang peraturan daerah nomor tahun tentang pokok . ban pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kota singkawang tahun nomor.nang nan peraturan daerah nomor tahun tentang.online. babi bnn naa dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota singkawang. ann ta'kan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah kena organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah. jdih kota singkawang. kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang . tan undangan perpajakan daerah. kanan badan:(. disediakan oleh restoran. pajak hiburan adalah pajakatas penyelenggaraan hiburan. pajak parkir. adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir luar badan jalan, baik yang..tan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang::skpd adalah perangkat dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat.jdih kota singkawang:i bnn maksud dan tujuan maksud dibentuknya.walikota ini untuk: 'a: meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak . mempermudah wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang . harus dibayar: tag: pen meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak. sistem informasi manajemen transaksi usaha . wajib pajak secara on line bagian kesatu dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajibpajak secaraonilinekan jdih kota singkawang bagian kedua bela karan sistem transaksi usaha wajib pajak skpd. dapat melakukan pemasangan sistem: .. wajibpajak. tag m8)u pelayanan hotel, 'pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta v3. penyelenggaraan parkir dari subjekpajak. kan bagian ketiga data transaksi on line d0) sistem transaksi usaha secara on line meliputi data pembayaran atas: pajakhotelmeliputi: kamar dan ruang pertemuan banget, jasa pencucian (laundry), tan naa telepon, facsimile, internet, tan kan business centres bnn naa service charge, transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel. bnn dengan pihak lain, nan nantamu hotel persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel, dan makanan dan minuman. db. pajak restoran meliputi: nan (ah penjualan makanan dan atau minuman .service charge, pan de, minimum charge first drink charge. ana pajak hiburan meliputi: dani riomeharga harga tanda masuk karcis tiket masuk koin minimum charge cov charge first drink charge, dan sejenisnya: jdih kota singkawang membership kartu anggota dan sejenisnya, nan tag makanan dan minuman (food and beverages): dan pajakparkirmeliput: . tiket masuk pada pintu masuk keluar: tan karcis berlangganan (member: dan ann aan v0. persewaan pengelolaantempatparkir. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak. ann. rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wajib pajak yang bersangkutan, dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bnn nana data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan skpd 'dalam hal perpajakan daerah. tan, atau. perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar . perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai perubahan data sistem transaksi secara on line hanya dapat dilakukan atas persetujuan skpd. con tang pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi naadilaporkansecara @)ken bnn terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan.tempat outlet daerah. bnn nan adik kota singkawang." apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki tanterdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka skpd. dapat menempatkan menghubungkan perangkat atau sistem 'informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara on bagian kelima penambahan pengurangan, penghentian dan pencabutan sistem informasi tagkan data, mengurangi perangkat,: b.: or line melalui perangkat dan sistem yang telah terpasangsebelumnyatanpa. membebani anggaran apbd, dan. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan .. sistem sebagaimana dimaksud pada diberikan apabila" berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang: berhenti dihentikan usahanya, atau jdih kota. singkawang pengalihan pengelolaan usaha. kanforce majeure. perangkat dan sistem yang diberhentikan dapat dialihkan oleh skpd. kepada wajib pajak lain. tan dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada.wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, dan wajib pajak parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada skpd. tea data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada berupa informasi, data, bon penjualan (bill bond), inavoice, struck, karcis tiket tanda masudi hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan. hiburan, .dan penyelenggaraan tempat parkir. kewajiban melaporkan dan menyampaikan 'data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada. dengan berlakunya peraturan walikota ini dilaksanakan secara on line: untuk melaksanakan:tag nana penetapan wajibtan babi nan pengecualian pemasangan sistem on line ban lll dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak secara on line, adalah: tan jdih kota singkawang wajib pajak yang nilai penjualannya tidak melebihi rp. (dua juta rupiah) perbulan: aan wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun, dan atau |. wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (orcemajeuredata transaksi usaha wajib pajak secaraonline. bnn hakdankewajiban bagian kesatu: kana hak wajib pajak wajib pajak atau penanggung pajak berhakuntuk: .: hb.memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bil, tiket tanda masuk karcis, dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah: teapaipadawajibpajak,dan. fvikesalahanwajibpajak. jdih kota singkawang bagan kedua kewajiban wajib pajak wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban: nn. mad. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara on line yang dilakukan oleh skp dp) ". perangkat dan sistem pelaporan secara ori line tempat usaha wajib pajak, cod. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi bnn pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat subjekpajaks e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem" yang: ditempatkan dihubungkan oleh skpd: dan f .. atautidak berfungsi beroperasi. . wajib pajak dilarang: pan '&.. terpasang, menggunakan perangkat, atau sistem selain yang telah ditetapkan, atau disetujui oleh skpd, bnn mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk. apapun tanpa persetujuan dari skpd: dan atau mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihaklain tanpa seizin skpd. jdih kota singkawangvii pengawasan tan .penutup nnan pada tanggal november2016 walikotasingkawang, pada tanggal november2016 maa sekretaris daerah kota singkawang, nan syech bandar berita daerah kota singkawang tahun nomor73 . .' untuk salinan sesuai dengan aslinya ban kepala pagianainkum dan'perundang undangan, pak kano1o tis nan ubi kota singkawang |
salinan walikota sungai penuh provinsi jambipelaksanaan tugas kedinasan dan tertib pelaksanaan serta pengelolaan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan pemerintah kota sungai penuh, dipandang perlu menetapkan satuan:jalanan dinas untuk dalam kota sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal melaksanakan tugas teknis, kecuali untuk kepentingan menghadiri rapat undangan dan konsultasi koordinasi, dan sewa kendaraan dalam kotan atau tambahan tugas barubiaya transportasi dan sewa kendaraan dalam kota pada dpa skpd berkenaan. tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada pa. ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapanmerupakan perjalanan dinas pindah dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam perjalanan jarak tempuh lebih dari (enam) jam tugas. perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada diberikan terhadap pejabat negara atau asn yang dipindah tugaskan tidak atas permintaan sendiri.: pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama tempat tujuan pindah, pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir tempat hendak menetap bagi pejabat negara atau asnasn, dan pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara atau asn yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir tempat tujuan menetap. pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf danjabat negara atau asn, transport keluarga dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam uang harian,huruf dan huruf dan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur dan dibayarkan berdasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan untuk pejabat negara atau asn atau asnpejabat yang berwenang, atau sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pejabat negara atau asnnegara. perhitungan biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayar secara riil. biaya angkutan barang termasuk biaya untuk bongkar muat. bab vii pembatalan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dibatalkan karena alasan yang penting dan mendesak, maka dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: menerbitkan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas, menerbitkan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas: dan melampirkan tanda bukti biaya yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh ppk. pembebanan biaya atas pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dibayar dengan komponen biaya yang dikeluarkan sebagai berikut: transportasi, penginapan, uang harian (sebanyak hari terpakai), uang representasi (sebanyak hari terpakai), uang harian sopir (sebanyak hari terpakai), bbm: dan sewa kendaraan. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh pejabat yang memberikan perintah atau atasan pejabat yang memberi perintah. surat pembatalan perjalanan dinas dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinrosedur pembayaran dan pertanggungjawabngajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalamiaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dalam bentuk panjar dengan besaran maksimal (tujuh puluh lima persen) dari total perkiraan, dengan bentukpejabat negara, dprd, asn dan pegawai tidak tetap yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada atasan pimpinan yang memberi perintah perjalanan dinas paling lambat (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas, sebagaimana formatlain laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada dalam hal tertentu bagi pejabat eselon yang melaksanakan perjalanan dinas harus mempresentasikan hasil perjalanan dinasnya kepada walikota dan atau kepada pejabat yang memerintahkperjalanan dinas, spp yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberi perintaelian bbm berupa nota faktur dari spbukarena hilang atau rusak atau sebab lainnyaapabila bbm tidak tersedia spbu, maka bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dan spp yang telah ditandatangani oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya. pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan walikota ini dalam lingkup skpd masing masing. pejabat yang berwenang dan pejabat negara atau asn yang melakukan perjalanan dinas bertanggung undangan yang berlaku, dan b.bab ketentuan penutup perjalanan dinas yang dilaksanakan terhitung tanggal januari dibayarkan berdasarkan peraturan walikota ini. pada saat peraturan walikota ini mulai berlakuketentuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mempedomanpj. sekretaris daerah kota sungai penuhnorske surat perintah tugas nomor tahun sar look memerintahkan: kepada nama benkankanaanan kanan aan ana pangkat gol .ooosenln jabatan bananaanaanannanan aan nama banaananaaannananaa nana pangkat gol . jabatan bananaanaannannanaaa anna dan seterusnya. ditetapkan di. pada tanggal. pejabat yang berwenang) nama.) pangkat gol. korsel surat perintah perjalanan dinas nomor spp |a. pangkat golongan jabatan tingkat menurut peraturan perjalanan dinas maksud perjalanan dinas alat angkut yang dipakai diper lain lain ban coret yang tidak perlu dikeluarkan di. pada tanggal . pejabat yang berwenang) pangkat spp nomor berangkat dari pada tanggalip. catatan lain lainuang harian perjalanan dinas dalam kota tingkat perjalanan dinas uang harian golongan rp. golongan rp. golongan rp. golongan rp. golongan rp. walikota sungai penuh, ttd asasi jaya bakriejabat negara danlingkungan pemerintah kota sungai penuota sungai penuungai penuh selaku pengguna anggaran pengguna barkota adalah perjalanan dinaskota sungai penuh. lampiran iii: peraturan walikota sungai penuh nomor tahun tanggal februari uang representatif perjalanan dinas dalam kota uraian satuan luar kota lebih dari (delapan) jam walikota wakil walikota dan pimpinan anggota rp. rp. dprd pejabat eselon rp.taksi perjalanan dinas luar kota |sumatera barat orang kali rp. lampung orang kali rp. bengkulu orang kaliantuan uang saku dan uang makan sopir jarak tempuh sopir walikota wakil walikota rp. , rp. , hari pimpinan dprd sekretaris hari daerah anggota dprd pejabat eselon rp. , rp. , hari il.b hari pejabat eselon iii mobil rp. , rp. , hari operasional lainnya hariuang harian perjalanan dinas luar kota (sumatera barat rp. rp. amp ung rp. rp. co. bangku rp. rp.februari biaya transport perjalanan dinas luar kota golongan perjalanan pesawat kereta api dinas udara kapal lau erenlap lainnyafebruari biaya penginapan perjalanan dinas luar kota provinsi satuan use barat , | teiampuna oom |aksi.ooo, , | bmneruco oa , |esaran tertinggi bbm per daerah tujuan (p p) perjalanan dinas luar kota jarak jumlah bbm (liter) daerah tujuan tempuh (km) doa kuala tunggal muaro sabak sarolangun muaro bungo padang via pesisir selatan padang via muara labuhkonsep surat pernyataan pembatalan tugas oom nip nun upn ann pen pen ann net nne penerapaatas nama: nama denaananannnnan anna pangkat gol benkanankanaanan kanan aan aan jabatan beaaaanananan aan spt banaananannananananan naa tanggal spt benkananaanan kanan aan anna tujuan perjalanan dinas . dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan karenaalasan yang penting dan mendesak,dan tidak dapat ditunda yaituj. (yang membuat pernyataan) nama.) pangkat gol. kepsek surat pernyataan pembebanan biaya pembatalanooosenl. tanggal. dan spp nomor:. tanggal. atas nama: nama denaananannnnan anna pangkat gol . jabatan bananaanaannannanaasemua komponen biaya perjalanan dinas yang telah dikeluarkan dibebankan pada kegiatan. kode rekening. (yang membuat pernyataan) nama.) pangkat golrincian panjarwalikota sungai penuh, ttd asasi jaya bakri perjalanan dinas luar kota adalah perjalanan dinas melewati batas wilayah kota sungai penutugas kepada walikota dan wakil walikota, dprd, aparatur sipil negaradprd, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangasn dan pegawai tidak tetap, efisiensi penggunaan belanja negar peraturan walikota sungai penuh nomor tahun tanggal februari rincian ,sppddiketahui disetujui oleh: pengguna anggaran pejabat pelaksana teknis kegiatanskpd nip. nip. walikota sungai penuh, ttd asasi jaya bakri lampiran xiii peraturan walikota sungai penuh nomor tahun tanggal februari format laporan hasil perjalanan dinas sungai penuh, bnanannananannanan anna kepada, yth. pejabat yang menerbitkan spp) sungai penuh laporan pelaksanaan perjalanan dinas pejabat pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas: nama denanaanaaananaanannaanaanaa pangkat golongan penananannananannanaananaana jabatan penkanananananallaananaanaan perintah tugas peannaaanantanan aan nomor dnnanananananaanasanananaaaan tanggal penananannananannanaananaana tujuan peannaaanantanan aan maksud perjalanan dinas:.ooo woo mna ii. pengikut nnananaanananena. (kalau ada) iii. hasil perjalanan dinas nlatananaanl ana anna . dan seterusnya. tv. saran tindak enanananaananneena (jalanan dinas (tanda tangan) (tanda tangan) nama. nama. walikota sungai penuh, ttd asasi jaya bakri lampiran xiv peraturan walikota sungai penuh nomor tahun tanggal februariungai penuh, tanggal, bulan, tahun kepala skpd pelaksana spp walikota sungai penuh, ttd asasi jaya bakrikota, dan perjalanan dinas dalam kota. perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan kurang atau sama km, dan perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan lebih dari km. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi konsultasisndprd, asnspt dan spp sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencantumkan hal hal sebagai berikut: dasar, pemberi tugas, pelaksana tugas, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas. spt dan sppwalikota ini penandatanganan spt dan spp dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: perjalanan dinas yang dilakukan oleh walikota wakil walikota ditandatangani oleh walikota wakil walikota, perjalanan dinas yang dilakukan oleh dprd ditandatangani oleh: ketua dprd: wakil ketua dprd, apabila pejabat sebagaimana pada angka berhalangan,sekretaris daerah ditandatangani oleh: walikota atau wakil walikota, atau sekretaris daerah atas nama walikotai b dan atau kepala skpd ditandatangani oleh: walikota atau wakil walikota, sekretaris daerah atas nama walikota, atau asisten sekretaris daerah atas nama walikotapejabat, atau asisten sekretaris daerah atas nama sekretaris daerah dan dinas ditandatangani oleh: kepala badan dan dinas yang bersangkutan, pejabat setingkat dibawah kepala badan dan dinas, apabila pejabat sebagaimana pada angka berhalangan, dan apabila pejabat sebagaimana yang tersebut pada angka dan angka berhalangan, penerbitan spt dan spp dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk. apabila walikota wakil walikota, sekretaris daerah dan asisten sekretaris daerah berhalangan, penerbitan spt dan spp dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk. bab biaya perjalanan dinas jabatan biaya perjalanan dinas luar kota. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi uang saku, uang makan, dan transportasi lokal. perjalanan dinas dalam kota hanya diberikan uang harianpada huruf terdiri atas: biaya: biaya yang diperlukan untuk menginap hotel atau tempat menginap lainnya, biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan besartif sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada walikota wakil walikota, pimpinan dprd, pejabat eselon ii a, anggota dprd dan pejabat eselon ii b selama melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada walikota wakil walikota yang dibayar secara cost selama hari pelaksanaan acara kegiatan ditempat tujuan dengan batas tertinggi rp. , hari. pimpinan dprd karena tingkat perjalanan dinasnya setara dengan walikota wakil walikota maka dapat juga diberikan sewa kendaraan yang besarannya sebagaimana pada dan pajak. selain komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada kepada pelaksana perjalanan dinas dapat juga diberikan uang taksi dari dan bandara terminal pelabuhan stasiun tempat tujuan yang dibayar secara lumpur dengan besardan huruf meliputi hal hal sebagai berikut: biaya bagi penjemput pengantar yang terdiri dari uang harian, biaya transport, dan biaya penginapan, biaya pemetaan jenazah, dan biaya angkutan jenazah. selain komponen biaya sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan perjalanan dinas juga diberikan biaya pemeriksaan kesehatan rapid test, pcr, swab test covid dan sejenisnya, dibayarkan secara riil. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam digolongkan dalam lima) tingkat yaitu: golongan untuk pejabat negara dan pimpinan dprd, golongan untuk pejabat eselon dan anggota dprd, dan pejabat lainnya yang setara, golongan untuk pejabat eselon iii, staf golongan iv, komisioner kpu dan bawaslu, pengacara pemerintah daerah, pejabat lainnya yang setara dan ketua umum organisasi, d.golongan untuk pejabat eselon iv, tenaga ahli fraksi dprd dan pejabat lainnya yang setara serta staf golongan iii c dan iii d. golongan untuk pejabat eselon dan pejabat lainnya yang setara serta staf golongan il a dan iii b dan staf golongan ii, staf golongan pegawai tidak tetap dan anggota awal. ketua umum organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah ketua umum organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala desa, ketua dan wakil ketua bpd, wakil ketua, sekretaris dan bendahara organisasi yang melaksanakan tugas dinas keluar daerah diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan pengurus organisasi lainnya, aparat desa lainnya, tokoh masyarakat dan anggota organisasi masyarakat yang melaksanakan tugas dinas keluar daerah diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan walikota dan wakil walikota dapat didampingi oleh satu orang ajudan dan satu orang pengawal pribadi sampai tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan pimpinan dprd dan sekretaris daerah dapat didampingi oleh satu orang ajudan sampai tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan bagi asn dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas berstatus sebagai sopir dibayar uang saku dan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini sedangkan uang penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil setara golongan biaya perjalanan dinas, dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam spt. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan berdasarkan dengan pengaturan sebagai berikut:umlah hari dalam spt sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: untuk jarak tempuh kurang atau sama dengan km, maksimal ditambah (satu) hari sebelum dan (satu) hari sesudah, untuk jarak tempuh lebih dari km, maksimal ditambah (satu) hari sebelum dan (dua) hari sesudah, dan perjalanan dinas zona waktu wilayah indonesia tengah dan indonesia timur, maksimal ditambah (duaiaya penginapan dibayar secara riil, dengan perkiraan bian perhitungan jumlah hari menginap sebagai berikut: untuk jarak tempuh kurang atau sama dengan km, jumlah hari menginap sama dengan jumlah hari dalam spt dikurangi (satu) hari, untuk jarak tempuh lebih dari km, jumlah hari menginap sama dengan jumlah hari dalam spt dikurangi (dua) hari, dan untuk perjalanan dinas zona waktu wilayah indonesia tengah dan indonesia timur, jumlah hari menginap sama dengan jumlah hari dalam spt dikurangi (tiga) haridapat diikuti maksimal (tiga) orang pada setiap skpd unit kerja. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada: kendaraan roda empat s d diberikan biaya bbm dengan perbandingan liter km, kendaraan roda empat s d diberikan biaya bbm dengan perbandingan liter km,perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat berdasarkan tingkatdalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud padabayarkan oleh skpd sesuai dengan mata anggaran yang tercantum dalam spp. pejabat yang berwenang sebeludprd, asnmengikuti pelatihan, kursus, seminar, bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran kontribusi dan perjalanan dinas yang akomodasinya disediakan oleh panitia pelaksana, selama hari pelaksanaan acara diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang hari |
ar, persyaratan dan kriteria pendaftaran pedagang kaki limataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, perlu menetapkan peraturan walikota tentang tata cara dan persyaratan pendaftar, persyaratan dan kriteria pendaftar yaitu dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan. pedagang kaki lima yang selanjutnya dis truang lingkup dan tujuan ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran pkl dalam mendapatkan tdu. tujuan peraturan walikota ini adalah: memberikan kepastian kesempatan berusaha bagi pkl melalui pemberian tdu. sebagai pedoman bagi skpd terkait dalam pengelolaan pelayanan pendaftaran pkl. bab iii pendaftaran pendaftaran pkl dilakukan terhadap (dua) kategori, yaituterkait. pkl kategori lama sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkanskpd terkait. pendaftaran usaha bagi pkl sebagaimana dimaksud dalam meliputicara tertulis kepada skpd terkaidan kartu keluarga, b.jumlah modal usaha, dan luas ukuran tempat)ota bukittinggi. jenis dan bentuk formulir disiapkan oleh skpd terkait. skpd terkaidinas pengelolaan pasar cg. kepala bidang masing masingtempat yang bersangkutan berusaha atau kepala dinas pengelolaan pasar cg. kepala bidang masing masing pasar. pkl yang mengajukan permohonan pendaftaran kepada skpd terkait harus mendapatkan rekomendasi dari lurah atau kepala dinas pengelolaan pasar cg. kepala bidang tempat yang bersangkutan berusaha. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. skpd terkaiterkainerbitan, penolakan dan pencabutan tdu dilakukan oleh skpd terkait. bab penolakan dan perpanjanganterkait. bab luas tempat usaha luas tempat usaha pkl, lokasi tempat berjualan dan jadwal berjualan pklberita daerah kota bukittinggi tahun nomor |
a?:u s3&flf walikota pagar alam provinsi sumatera selatan peraturan walikota pagar alam nomor tahun2018 tentang penyelam garapan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat walikota pagar alam, bahwa dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses dan layanan telekomunikasi kota pagar alam, dipandang perlu untuk didalam rangka pemenuhan dan pemerataan layanan telekomunikasi terutama daerah daerah dengan kualitas sinyal lemah dan tidak bersinyal {blank spot); bahu a penjelasan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dibatalkan mahkamah konstitusi republik indonesia dengan putusan nomor puu xii sehinggarubperlu direvisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bumi dan bumi perlu atur dan ditetapkan dengan peraturan walikota tentang penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasim per m.kominfo p tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi; surat edaran direktur jenderal penataan ruang kementrian pekerjaan umum nomor: se dr tentang petunjuk teknis kriteria lokasi menara telekomunikasi.(menetapkan peraturan walikota pagar alam tentang penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasigar alam; walikota adalah walikota pagar alam; satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah unsur pembantu walikota dalam penyelen bagian dari perangkat daerah; pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang beri tugas tertentu bidang penatmenang undanganistem elektromagnetik lainnya;suaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi; penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, korpo;; menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang ;;mental trunk, mobile switching center rn; micro cell adalah sub system menara kapasitas dan kualitas pada area yang padat grafiknya;;; wilayah cell plan adalah wilayah area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri dari wilayah wilayah area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan wilayah wilayah baru untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara menara baru; cellular planning cell plan) adalah proses perencanaan dan pembuatan wilayah wilayah area penempatan menara menara telekomunikasicell planota pagar alam terkait rtrw (rencana tata ruang dan wilayah);[longitude dan latitude] yang membentuk wilayah pola persebaran menara dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan ini; radius wilayah adalah besaran jarak yang bergantung pada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi sebuah kota;;; surat keterangan rencana kota berdasarkan rtrw rencana tata ruang dan wilayah);;uang dan atau benda; koefisien wilayah yang selanjutnya disingkat kw, adalah angka koefisien yang didasarkan pada klasifikasi wilayah penempatan menara telekomunikasi dengan kriteria tertentu sebagai parameter; koefisien konstruksi yang selanjutnya disingkat kk, adalah angka koefisien yang didasarkan pada jenis dan atau type konstruksi menara telekomunikasi sebagai parameter; koefisien biaya ketinggian yang selanjutnya disingkat kbk, adalah koefisien yang didasarkan pada persentase biaya kontruksi berdasarkan ketinggian menara dari permukaan tanah sebagai parameter; tim penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut tp3mb adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan walikota pagar alam, yang bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan memberikan laporan dan masukan kepada walikota danota pagar alam. peraturan walikota ini dimaksud sebagai acuan bagi skpd unit kerj; peraturan walikota ini bertujuan untuk menjadikan tertib administrasi pengelolaan pelayanan terhadap penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi kota pagar alam. bab tujuan dan prinsip penyelenggaraan menara pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan utuk: mewujudkan menara yang fungsional dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya; mewujudkan menara yang menjamin kekuatan bangunan; mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.; pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelengaraan telekomunikasi hampemanfaatan mang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penambang pendapatan asli daerah pad) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonominya; penyelengaraanmenang undangan; bab iii bentuk, penempatan lokasi, peletakan dan persebaran menara menara diklasifikasikan dalam (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopoli) yaitu menara yang hanya terdimandiri {self supporting tower) memakan menara dengan stuktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, hingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal, menara ini dapat didirikan diatas bangunan dan atas tanah, dan menara merenggang (guet tower) yaitu memangkutan pada tanah dan atas bangunan; desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagai mana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara hams sesuai dengan tipe tanah) dengan meletakkannya; selain ketiga jenis menara sebagai penempatan lokasi menara hams di; ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada cell plan (pemetaan), stuktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta hams memperhatikan potensi mm;i; pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton {[roof top tower pole) dengan melampirkan basil perhitungan kajian teknis mengenai perkuatan struktur; penempatan lokasi menara dipermukaan tanah [green field tower pole) dengan melampirkan basil perhitungan kajian teknis mengenai perkuatan struktur. penempatan lokasi menara dipermukaan tanah [green field tower pole) pada laban yang sudah dibangun se.telah memiliki menara telekomunikasi diperkenankan dengan ketentuan jarak dengan menara yang sudah ada [existing) sebagai berikut: untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian meter, wilayah datar minimal jarak antar menaradpi dengan elevasi untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian atas meter sampai dengan meter sesuai dengan wilayah arahan cell plan menara . telekomunikasi, wilayah datar dengan jarak antar menara minimalwilayah arahan cell plan menara telekomunikasi, diwilayah datar dengan jarak antar menaramenara minimal kilomete[pole) dengan tingkat maksimal (dua puluh) meter;menara yang dibangun hams sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan mang daerah;m; peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dibagi menjadi wilayah dan kawasan. pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam meliputi;;atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi (tiga puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.:diatas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi (empat puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah. peletakan menara pasarkan pada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang; pembagian kawasan sebagaimana maksud dalam meliputi: kawasan terlarang adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk udara patung bungsu dan kawasan kemungkinan kecelakaan operasi penerbangan sesuai yang tercantum dalam kpop; kawasan sempadan suit stet; kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk tempatkan menara dengan bentuk hams disesuaikan dengan lingkungan sekitar {kamu case), terdiri dari: kawasan cakar budaya; kawasan mang terbuka hijau; kawasan peribadatan; kawasan lain sesuai dengan kepentingan. dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi bam pada kawasan tertentu memakan kehams menggunakan perangkat micro cell dan atau perangkat lunak radio link yang disubstitusikan atau diganti menggunakan serat optik; pemasangan perangkat micro cell tyms memperoleh izin dari walikota atau pejabat yang tunjuk; penempatan perangkat micro cell dan serat optic.a, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, baik seba^an maupun seluruhnya hams memperoleh izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk; lahan milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain mang milik jalan (meja) baik gempa bahu jalan maupun median jalan. konstruksi dan material menara hams memenuhi standar baik bahan maupun konstruksi sesuai standar yang berlaku; menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi: pertanahan [rounding)] penangkal petir; catu daya; lampu halangan penerbangan aviation obstruction light)] merka halangan penerbangan aviation obstruction marking); pagar pengamanan; menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas itu nama dan alamat pemilik menara; alamat lokasi menara; tinggi menara; tahun pembuatan pemasangan menara; pembuat pelaksana kontraktor menara; beban maksimum menara; nomor telepon yang hams dihubungi dalam keadaan darat; daftar nama pengguna; jenis antena; setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri hams didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum; menara yang berdiri pada permukaan tanah hams memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan st[capacity design); konteks bangunan menara yang t menara yang terdiri atas tanah atau air beserta bangunan penumpangnya hams dilindungi dengan pagar pengaman; pada konstruksi menara hams dilindungi dengan penghalang panjat. bab penggunaan menara bersama penyelenggara atau penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara atau pengelola menara ham; penyelenggara atau penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menar; penyelenggara atau penyedia menara telekomunikasi yang memiliki; penggunaan menara antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi hams dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada walikota atau pejabat yang berwenang; penyelen; dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama,kerja sama saling menguntungkan. bab izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi untuk memperoleh izin mendirikan bangunan imb) menara telekomunikasi, penyedia telekomunikasi: izin prinsip dari walikota dengan melampirkan photo copy identitasin penyelenggaraan telekomunikasi; rekomendasi dari instansi yang melayani bidang komunikasi tentang kesesuaian dengan titik cell plan dan spesifikasinya (koordinat menara, bentuk, ketinggian dan keluasan menara); dokumen perizinan lingkungan dari instansi yang yang menangani bidang lingkungan hidup; rekomendasi dari camat setelah memperoleh persetujuan warga sekitar radius rekahan tinggi menara yang diketahui oleh lurah setempat; bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa; gambar teknis menara dan perhitungan konstruksi yang telah dibuat oleh pemohon konsultan kontruksi menara dan mendapat rekomendasi dari skpd tim instansi terkait; davis planning dari badan koordinasi penataan ruang daerah board) kota pagar alam; penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan mb) menara telekomunikasi; izin mendirikan bangunan mb) menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama bangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi; bab rekomendasi operasional menara telekomunikasi setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi operasional menara telekomunikasi rekomendasi operasional menara telekomunikasi dikeluarkan oleh ketua tim tp3mb atas nama walikota dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui tim tp3mb; rekomendasi operasional menara telekomunikasib;surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain; bukti kepemilikan sewa tanah surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan sewa tanah atau lahan dari pemilik tanah dan masyarakat setempat; menara telekomunikasi; surat penyataan sanggup menjadi menara telekomunikasi bersama; surat penyataan sanggup mengganti kemudian kepada warga masyarakat apabila terjadi kemudmenang undangan yang berlaku; dalam waktu paling lama (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi secara lengkap dan benar, ketua tim tp3mb atas nama walikota menerbitkan rekomendasi operasional menara telekomunikasi; rekomendasi operasional menara telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lainma warga sekitar dalam radius ketinggian menara;an menara tersebut disertai alasan yang jelas kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk; pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan,v. segala bentuk kompensasi dari gangguan atau kemud bab viii retribusi nama, objek, dan subjek retribusi dengan nama retribusi menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian menara telekomunikasi yang dilakukan pemerintah daerah; obyek retribusi; subyek retribusi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh menara telekomunikasi dari pemerintah daerah; wajib retribusi;;;menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu; retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai retribusi jasa umum. digolongkan prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusimenara telekomunikasi biaya penyelenggaraan pemberiansurvei lokasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan ketatausahaan. struktur dan besaran tarif retribusi menara telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: tarif retribusi menara: kbk keterangan: komponen wilayah komponen konstruksi kbk komponen biaya ketinggian nilai koefisien tarif retribusi menara telekomunikasi adalah sebagai berikut: komponen wilayah kw) wilayah kecamatan koefisien wilayah pagar alam selatan, pagar alam utara) wilayah tempo selatan, tempo tengah, tempo utara) komponen konstruksi kb) jenis konstruksi menurut bentuk koefisien pipa rangka baja tunggal micro cell pole mop) dan kamuflase rangka baja kaki tiga segitiga triangle rangka baja kaki empat segiempat square komponen biaya ketinggian kbk) komponen biaya ketinggian ditetapkan sebesar dari biaya pembangunan menara; rincian perhitungan menara terlampir dalam lampiran peraturan walikota ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.sedang dalam proses pen5susunan regulasi. retribusiimpor, kwitansi dan kartu langganan; retribusi menara telekomunikasi pungut (satu) kali selama tidak ada perubahan pemindahan lokasi dan kontruksi menara; retribusi pengendalian menara telekomunikasi pungut setiap tahun kepada wajib retribusi. bab pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah wajib melakukan penataan, pengawasan, dan pengendalian pada: tahapan perencanaan pembangunan menara telekomunikasi; tahapan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi; tahapan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi; tahapan pengawasan dan pengujian prasarana dan sarana menara telekomunikasi; tahapan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi; dalam rangka penataan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi kota pagar alam walikota membentuk tp3mb; tugas tp3mbizin operasional menara telekomunikasi dan asistensi terhadap walikot, selanjutnya terkai; sekretariat tp3mb berada skpd yang membidangi komunikasigaraan menara sebagaimana dimaksud dalam dikenakan retribusanksi setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan mb) dan izin operasional, dikenakan sanksicabutan perizinan; pembatalan perizinan; pemutusan aliran listrik dan penyegelan lokasi; dalam hal setelah (dua) bulan setelah peraturan ini ditetapkan, pemilik menara tidak mengurus izin mendirikan bangunan mb) menara telekomunikasi maka dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik dengan ketentuan: instansi yang berwenang menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik menara dan diberi tenggang waktu (tujuh) hari kalender kepada pemilik menara menutup dan menon aktifkan kegiatan; apabila dalam waktu (tujuh) hari kalender pemilik menara tidak menutup dan menon aktifkan kegiatan maka pemutusan aliran listrik dan penyegelan lokasi akan dilakukan oleh pemerintah daerah; sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada diberikan peringatan (tiga) kali dengan jarak tar peringatan adalah (tujuh) hari kalender; apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah habis dan pemilik menara tidak mengindahkan, maka pemutusan aliran listrik dan penyegelan lokasi akan dilakukan oleh pemerintah daerah. bab ketentuan peralihan menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan walikota ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan peraturan walikota ini, hams menyesuaikan dengan peraturan walikota ini paling lama (dua) tahun sejak peraturan walikota ini ditetapkan; menara telekomunikasiiliki izin lengkap, hams menguji perizinan paling lama (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan walikota ini; bab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka peraturan walikota pagar alam nomor tahun danmbu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'anviarv walikota pagar alam,^ bida fitria basuki diundangkan pagar alam pada tanggal 3ek\u?\y\ sekretaris daerah, samsudin berita daerah kota pagar alamwalikota pagar alam, ida fitria basuki diundangkan pagar alam pada tanggal sekretaris daerah, samsudin berita daerah kota pagar alam tahun nomortanggal: ;3ar\u8>r\ tarif retribusi 1mb menara telekomunikasi untuk menara cellular wilayah kecamatan timf''''" wilayah pipa rangka baja tunggal micro cell pole mcp) dan kamuflase meter agar alam selatan, itetapkan pagar alam pada tanggal: walikota pagar alam, ida fitria basukioj tanggal; 1o\ tarif retribusi 1mb menara telekomunikasi untuk menara cellular willy kecamatan tipwilayah pipa rangka baja tunggal micro cell pole mcp) dan kamuflase meter pagar jam selatan, pr sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengen. sampai dengan sampai dengan ditetapkan pagar alam pada tanggal: 5anv.i?iri walikota pagar alam, ida fttriati basuki |
rol redengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bukittinggi, menimbang la. bahwa tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bukittinggi telah diatur berdasarkan, bahwa agar tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bukittinggi dapat dilaksanakan secara efektif dan sistematis, perlu menguratdasar, maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu dasar dalam pelaksanaan apbd, pada keadaan tertentu pemerintah kota dapat melakukan pergeseran anggarkeadaan darurat, keadaan luar biasa: adanya dana dana khusus yang diterima pemerintah kota yang belum ditampung dalam apbd bagian kedua maksud maksud dari peraturan walikota ini adalah sebagai pedomgian ketiga tujuan tujuan dari peraturan walikota ini adalah dalam rangka pengelolaan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah terselenggara secara efektif dan tertib. bagian keempat ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur mengenai ketatausahaan db iii struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah struktur apbd merupakan kesatuansatumenurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari belanja tidak lansung, dan belanja langsung:huruf mencakup: pembentukan dana cadangan, penerimbab pergeseran anggaran bagian kesatu kelompok pergeseran anggaran pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan pada struktur apbd yang terdiri dari pergeseran pendapatan daerah. pergeseran belanja daerah. pergeseran pembiayaan daerah. pergeseran anggaran kas. bagian kedua pergeseran anggaran pendapatan pergeseran anggaran pendapatndapatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pergeseran antar obyek pendapatan dalam jenis pendapatan berkenaan, pergeseran rincian obyek pendapatan dalam obyek pendapatan dan jenis pendapatan berkenaan, dan pergeseran uraian rincian obyek pendapatan dalam rincian obyek pendapatan, obyek pendapatan dan jenis pendapatan berkenaan. pergeseran anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dilakukan pada dpa skpd berkenaan, tidak mengubah nilai nominal pada jenis pendapatan berkenaan, diformulasikan dalam dpp skpd, bersifat tidak wajib, dan mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah. pergeseran anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dilakukan dpa skpd berkenaan, tidak mengubah nilai nominal pada obyek pendapatan berkenaan dalam hal pergeseran rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mengubah nilai nominal pada rincian obyek pendapatan berkenaan dalam hal pergeseran uraian rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf diformulasikan dalam dpp skpd, bersifat tidak wajib, dan mendapatkan persetujuan dari ppid. bagian ketiga pergeseran anggaran belanja pergeseran anggaran belanjabelanja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pergeseran anggaran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, pergeseran anggaran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, cc. pergeseran anggaran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan,, dalam obyek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan. pergeseran anggaran belanja antar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dalam hal pendanaan untuk keadaan darurat dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku: dalam hal penggunaan dana belanja tidak terduga pada pos ppid untuk keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak yang diformulasikan dalam rka skpd dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku, cc. pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan berkenaan pada skpd yang pendanaannya bersumber dari dana transfer dari pemerintah atau dana bantuan khusus dari pemerintah atau pemerintah provinsi dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mendapatkan persetujuan dari walikota. pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut pada kegiatan berkenaan dan skpd berkenaan, tidak mengubah nilai nominal pada jenis belanja berkenaan,sekretaris daerah. pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pada kegiatan berkenaan dan skpd berkenaan, tidak mengubah nilai nominal pada obyek belanja berkenaan dalam hal pergeseran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mengubah nilai nominal pada rincian obyek belanja berkenaan dalam hal pergeseran antar uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada hurufppid. bagian keempat pergeseran anggaran pembiayaan pergeseran anggaran pembiayambiayaan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pergeseran antar obyek pembiayaan dalam jenis pembiayaan berkenaan, pergeseran antar rincian obyek pembiayaan dalam obyek pembiayaan berkenaan dan jenis pembiayaan berkenaan: dan pergeseran antar uraian rincian obyek pembiayaan dalam rincian obyek pembiayaan, obyek pembiayaan berkenaan dan jenis pembiayaan berkenaan. pergeseran anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut pada ppid berkenaan, tidak mengubah nilai nominal pada jenis pembiayaan berkenaan dalam hal pergeseran antar obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mengubah nilai nominal pada obyek pembiayaan berkenaan dalam hal pergeseran antar rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mengubah nilai nominal pada rincian obyek pembiayaan berkenaan dalam hal pergeseran antar uraian rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf diformulasikan dalam dpp ppid, bersifat tidak wajib, dan mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah. bagian kelima pergeseran anggaran kas pergeseran anggaran kaskas sebagaimana dimaksud terdiri dari pergeseran anggaran kas pada anggaran pendapatan, pergeseran anggaran kas pada anggaran belanja, dan pergeseran anggaran kas pada anggaran pembiayaan. pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut pada dpa skpd berkenaan dalam hal pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pada dpa ppid berkenaan dalam pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf belum diterbitkannya spd untuk triwulan tertentu pada dpa skpd dpa ppid dimaksud. jika spd untuk triwulan tertentu sudah diterbitkan maka pergeseran anggaran kas dapat dilakukan dengan tidak mengubah nilai nominal pada anggaran kas triwulan dpa berkenaan dengan cara pergeseran anggaran kas untuk obyek pendapatan obyek belanjaobyek lainnya pada triwulan yang spd nya belum diterbitkan, ibi pergeseran anggaran kas untuk rincian obyek pendapatan rincian obyek belanjarincian obyek lainnya pada triwulan yang spd nya belum diterbitkan, pergeseran nominal anggaran kas untuk uraian rincian obyek pendapatan uraian rincian obyek belanja uraianuraian rincian obyek lainnya pada triwulan yang spd nya belum diterbitkan. diformulasikan dalam dpp ppid dpp skpd, bersifat tidak wajib, mendapatkan persetujuan dari ppid dalam hal pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah dalam hal pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf bab mekanisme pergeseran anggaran bagian kesatu pelaksanaan pergeseran anggaran pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan apbd dengan cara mengubah peraturan walikota tentang penjabaran apbd, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd, dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku. pergeseran anggaran dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis dari walikota melalui surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran apbd. dalam hal peraturan daerah tentang perubahan apbd telah ditetapkan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan dalam laporan realisasi apbd tahun anggaran berkeaturan walikota tentang penjabaran perubahan apbd. dalam hal peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd telah ditetapkan, maka selanjutnya ppid menerbitkan dpp untuk ditandatangani dan disahkan. bagian kedua ketatausahaan pergeseran anggaran ketatausahaan pergeseran anggaran dilakukan oleh ppid. ketatausahaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penyampaian surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran anggaran, penyampaian usulan pergeseran anggaran, cc. pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pembahasan penelitian dan pengkajian atas usulan pergeseran anggaran, rekomendasi persetujuan atas usulan pergeseran anggaran, persetujuan usulan pergeseran anggaran, penyusunan rancangan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd, penetapan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd, penerbitan dpp atas pergeseran anggaran, dan penandatanganan dan pengesahan dpp. surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf memuat hal hal sebagai berikut: pemberitahuan tentang adanya pelaksanaan pergeseran anggaran, jadwal pelaksanaan pergeseran anggaran, dan mekanisme penyampaian usulan pergeseran anggaran, penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan berdasarkan surat edaran walikota tentang pelaksanaan pergeseran anggaran. dalam hal pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pembahasan, penelitian dan pengkajian terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf ppid dapat membentuk tim pergeseran anggaran yang bertugas membantu ppid dalam melakukan ketatausahaan pergeseran anggaran. dalam hal rekomendasi persetujuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh tim pergeseran anggaran kepada ppid atas dasar pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pembahasan, penelitian dan pengkajian usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada rekomendasi persetujuan usulan pergeseran anggaran dari tim pergeseran anggaran ditindaklanjuti oleh ppid kepada pihak yang berwenang dalam memberikan persetujuan usulan pergeseran anggaran. pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada adalah pihak yang berwenang memberikan persetujuan usulan pergeseran diantaranya: walikota: sekretaris daerah, dan ppid. rancangan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd disusun dan ditetapkan berdasarkan atas usulan pergeseran anggaran yang telah disetujui. penerbitan, penandatanganan dan pengesahan dpp atas pergeseran anggaran dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd sebagaimana dimaksud pada huruf bagian ketiga usulan pergeseran anggaran usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disampaikan oleh: kepala skpd selaku ppid, dan kepala skpd selaku pengguna anggaran. penyampaian usulan pergeseran dapat diajukan apabila dpa berkenaan telah disahkan terlebih dahulu. penyampaian usulan pergeseran anggaran yang disampaikan oleh kepala skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk:pergesercc. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh kepala skpd secara tertulis kepada walikota melalui sekretaris daerah. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diajukan oleh kepala skpd secara tertulis kepada sekretaris daerah. penyampaian usulan pergeseran anggaran yang diselenggarakan oleh kepala skpd selaku pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk:cc,anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf diajukan secara tertulis oleh kepala skpd kepada ppid. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan secara tertulis oleh kepala skpd kepada sekretaris daerah melalui ppid. usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan melalui bidang anggaran dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam hal penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan informasi yang meliputi kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran, dan latar belakang alasan dilakukannya pergeseran anggaran pada kegiatan berkenaan. penyampaian usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: dpa berkenaan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran yang telah ditandatangani dan disahkan, rancangan dpp berkenaan yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran dalam hal pergeseran anggaran pendapatan pergeseran anggaran belanja pergeseran anggaran pembiayaan, rancangan anggaran kas pada dpp berkenaan yang diusulkan dalam hal pergeseran anggaran kas, d. bagian keempat tim pergeseran anggaran dalam hal membantu ketatausahaan pergeseran anggaran ppid membentuk tim pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam keanggotaan tim pergeseran anggaran ditetapkan dengan keputusan kepala skpd selaku ppid. tim ketatausahaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud membantu ppid dalam hal: melakukan proses administrasi ketatausahaan pergeseran anggaran. mengumpulkan, mem verifikasi dan mencatat usulan pergeseran anggaran. membahas usulan pergeseran anggaran dengan skpd terkait. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran berdasarkan pada: aspek logis, aspek efektifitas, aspek efisiensi, dan .aspek kesesuaian dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku. memberikan rekomendasi kepada ppid sebagai pertimbangan dalam persetujuan atas usulan pergeseran berdasarkan hasil verifikasi, pembahasan, penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan. melakukan penyusunan rancangmenyusun dan menerbitkan dpp berdasarkan usulan pergeseran yang telah disetujui yang selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh skpd kemudian disahkan oleh ppid, aspek logis sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut secara ratio dapat diterima aspek efektifitas sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut memiliki dampak kepada efektifitas pelaksanaan kegiatan berkenaan aspek efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut tetap memperhatikan azas hemat dan berdaya guna. aspek kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah, usulan pergeseran anggaran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. bagian kelima tugas dan wewenang pihak terkait dalam hal pergeseran anggaran walikota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut menyampaikan surat edaran tentang pelaksanaan pergeseran anggaran pada tahun anggaran berkenaan, memberikan persetujuandengan mempertimbangkan rekomendasi dari sekretaris daerah dan ppid, otorisasi atas rancangan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd terkait pergeseran anggaran pada tahun anggaran berkenaan, dan menetapkdalam hal pergeseran anggaran sekretaris daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut memberikan pertimbangan kepada walikota terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran yang mendahului penetapan perubahan apbd: memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran dalam haldan pergeseran anggaran pembiayaan antar obyek pembiayaan, rincian obyek pembiayaanmemberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mempertimbangkan rekomendasi dari ppid dan tim pergeseran anggaran, memberikan rekomendasi, menyetujui dan menyerahkan rancangan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd kepada walikota untuk ditandatangani. dalam hal pergeseran anggaran ppid memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut menyelenggarakan ketatausahaan pergeseran anggaran, membentuk dan menetapkan tim pergeseran anggaran, memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran berikut inidan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim pergeseran anggaran, memberikan rekomendasi kepada sekretaris daerah atas usulan pergeseran anggaran berikutdanmengajukan usulan secara tertulis untuk melalui sekretaris daerah, pergeseran anggaran pembiayakepada sekretaris daerah, pergeseran anggaran kas pada anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf menyusun rancangan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd terkait pergeseran anggaran, mengajukan rancangan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd terkait pergeseran anggaran kepada walikota melalui sekretaris daerah, dan menerbitkan, mengesahkan dan menandatangani dpp pergeseran anggaran berdasarkan persetujuan walikota dan atau sekretaris daerah dan atau ppid setelah penetapan peraturan walikota tentang perubahan atas penjabaran apbd terkait pergeseran anggaran. dalam hal pergeseran anggaran kepala skpd selaku pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut mengajukan usulan tertulis untukuraian, dkepada ppid. pergeseran anggaran kas pada anggaran pendapatan dan atau anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menyampaikan informasi dalam hal mengajukan usulan pergeseran anggaran pada kegiatan berkenaan, diantaranya sebagai berikut latar belakang alasan dilakukannya pergeseran anggaran, lampiran dpa berkenaan yang telah disahkan, lampiran rancangan dpp berkenaan dalam hal pergeseran anggaran pendapatan pergeseran anggaran belanja, lampiran rancangan anggaran kas berkenaan dalam hal pergeseran anggaran kas, lampir, melakukan pembahasan dengan tim pergeseran anggaran terkait usulan pergeseran yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menandatangani dpp skpd berdasarkan usulan pergeseran anggaran yang telah disetujui dan diterbitkan untuk disahkan oleh ppid. dalam hal pergeseran anggaran tim pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas dan wewenang membantu ppid dalam hal sebagaimana dimaksuddalam isme amis diundangkan bukittinggi pada tanggal maretgaralam provinsi sumatera sepatah peraturan walikota pagar alam nomor t(, tahun tentangs negeri sipiltelah diterbitsehingga peraturan walikota pagar alam nomor tahun perlu diubah untuk disesuaikan;i' ;;mengubah beberapa ketentuan dalamota pagar alam berita daerah kota pagar alam tahun nomor sebagai berikut: ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jenis cuti yang didelegasikan kewenangannya oleh ppk terdiri atas cuti tahunan; cuti karena alasan penting; cuti sakit; cuti melahirkan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jenis cuti yang tidak didelegasikan oleh ppk terdiri atas cuti besar; cuti diluar tanggungan negara; cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dijalankan oleh calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil luar negeri; cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:; pejabat pimpinan tinggi pratama asisten dan staf ahli; pejabat pimpinan tinggi pratama inspektur, kepala dinas, kepala badan; pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah; pejabat administrator direktur rumah sakit; pejabat administrator camat; pejabat fungsional ahli madya dan ahli utama lingkungan pemerintah kota pagar alam. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; pejabat administrator kepala bagian dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; pejabat administrator sekretaris inspektur, inspektur pembantu dilingkungan inspektorat daerah kota; pejabat administrator sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian tata usaha rumah sakit dan sekretaris camat; pejabat pengawas kepala sub bagian lingkungan sekretariat daerah; pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda dilingkungan sekretariat daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pejabat pimpinan tinggi jpt) pratama inspektur, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah; pejabat pengawas kepala sub bagian atau kepala seksi pada inspektorat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, dan badan; pejabat pengawas kepala unit pelaksana teknis daerah puskesmas;; pejabat pengawas kepala unit pelaksana teknis daerah lingkungan dinas atau badan; pejabat fungsional ahli muda dan ahli pertama lingkungan kerja inspektorat, dinas atau badan; pejabat fungsional keterampilan penyelia, mahir, terampil dan pemula lingkungan kerja inspektorat, dinas atau badan; pejabat pelaksana pada inspektorat, sekretariat dewan perwakilan rakyat, dinas atau badan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: i. pejabat administrator direktur rumah sakit memberikan cuti dilingkungan kerja rumah sakit bagi; pejabat pengawas kepala sub bagian atau kepala seksi; pejabat fungsional keterampilan penyelia, mahir dan terampil; pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda; pejabat pelaksana. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; pejabat pengawas lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi kelurahan; pejabat pelaksana kecamatan. ketentuan diubah sehingga berbunyi pejabat pengawas lurah memberikan cuti bagi pejabat pelaksana kelurahan. ketentuan diubah sehingga berbunyi tata cara pengajuan dan pemberian cuti mengguna; o'] d:x walikota pagar alam ida fitria basuki diundangkan pagar alam pada tanggal sekretaris daerah kota pagar alam drs. samsudin, berita daerah kota pagar alam tahun nomor |
so)lurahlurahlurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota lubuklinggau. lurah adalah kepala kelurahkelurahan merupakan wilayah kerja lurahurusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. bagian ketiga fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikutusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan. bab iii struktur organisasi struktur organisasi kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi. seksi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, dan kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas bagian kesatu lurahurusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. bagian kedua sekretariat kelurahan sekretariat kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketatausahaan kelurahan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sekretariat kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut: mengkoordinasikan dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kelurahan,kelurahan, pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahkelurahan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian. bagian ketigan pemerintahukan pembinaan wilayah dan masyarakat, serta administrasi kependudukan, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang pemerintahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum pemilu), membantu tugas tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan pbb): membantu pelaksanaan tugas tugas bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keempat seksi pembangunan seksi pembangunan adalah unsur pelaksana pemerintah kelurahan bidang pembangunpembinaan bidang pembangunan, perekonomian serta memantau pelaksanaannyapeningkatan kehidupan perekonomian masyarakat, membantu . membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan kelurahan, melakukan pelayanan pada masyarakat bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan olehmbinaan ketentraman dan ketertiban wilayahlakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban, melakukan pelayanan kepada masyarakat bidang ketentraman dan ketertiban, membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil: dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keenamluraha.melakukan ., melakukan pelayanan umum dibidang kesejahteraan masyarakat, kebersihan, sarana dan prasarana umum,nyiapkan bahan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan, serta pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh lukepala bagian hukum tapa rka aaron terjadi,sh.,m. hum pembina iv.a nip. (nk peraturan walikota lubuklinggau nomor tahun tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahatuan polisi pamong prasatuan polisi pamong prapolisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kota lubuklinggau yaitu perangkatkepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kota lubuklinggau. polisi . melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut menyusun langkah langkah seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan langkah langkah operasional bidang agar terwujudnya kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas, membagi tugas dan petunjuk kerja kepada bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk guna terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban dan penegakan peraturan perundang undangan daerah kepada masyarakat, pelaku usaha, badan hukum dan aparatur, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada bidang seksi denegakan peraturan perundang undangan daerah, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada kepala bidang sebagai bahan masukan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya. seksi penyelidikan dan penyidikan, mempunyai tugas sebagai berikut menyusun kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan langkah langkah yang ada agar terwujudnya ketepatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh kepala bidang penegakan peraturan perundang undangan daerah, cc. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, d.menerima . menerima laporan dan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota dari kepala bidang lainnya ataupun dari masyarakat serta instansi lain, menyiapkan dan membuat surat teguran, pernyataan, panggilan dan menyelesaikan laporan kejadian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota: melaksanakan persiapan, pelaksanaan kegiatan operasi dan penindakan (pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian) terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, melaksanakan operasi musisi dan non musisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota bekerjasama dengan instansi terkait dan penegak hukum lainnya, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum, pengadilan negeri, kejaksaan negeri dan kepolisian, lapas serta instansi terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas peradilan musisi (tindak pidana cepat)ngembangan karir, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi penyelidikan dan penyidikan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai denganusun rencana kerja dan kegiatan operasional bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. masyarakat dalam wilayah pemerintah kota lubuklinggau dengan berpedoman dalam pelaksanaan tugasketertiban umum dan ketentraman masyarakat, b.pelaksanaan . pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima pkl) dan usaha informal lainnya, pelaksanaan tugas pengawalan terhadap para pejabat atau orang orang penting dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa: pengawasan, penjagaan, dan pengamanan tempat tempat penting meliputi rumah dinas walikota, wakil walikota, ketua dprd dan wakil ketua dprd, sekitar ruang kerja walikota dan wakil walikota, lokasi kunjungan kerja, tempat kedatangan dan tujuan tamu atau delegasi vip, gedung kantor dan aset aset penting lainnya, pengamanan terhadap pelaksanaan upacara dan acara acara penting lain yang dilaksanakan baik bersifat lokal, nasional maupun internasional, penyusunan jadwal pelaksanaan patroli dan pengawalan, pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap piket, kantor, pos pos satuan polisi pamong praja, pelaksanaan koordinasi dengan bidang lainnya dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pemantapan fungsi dibidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut menyusun dan merumuskan langkah langkah kegiatan dan anggaran tahunan bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat agar terwujud efektivitas pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan teknis dan penerapan pola tindakan sesuai dengan prosedur pada penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, tugas pengawalan, penjagaan dan patroli wilayah wilayah kota lubuklinggau, mendistribusikan tugas bidang ketentraman umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para kepala seksi yang dibawahnya, membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap kepala seksi yang dibawahnya dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja aparatur pada bidangnya, e.melaksanakan . melaksanakan tugas pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah kota lubuklinggau, menyelenggarakan kegiatan penjagaan dan pengamanan fasilitas fasilitas tertentu penanganan unjuk rasa, dan kerusuhan masa wilayah pemerintah kota lubuklinggau, melaksanakan tugas pengawalan pejabat orang orang penting, penjagaan dan pengamanan tempat tempat tertentu tamu vip vip, mengatur tugas dibidang operasional ketertiban, patroli dan pengawalan, melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan institusi unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan atas kegiatan operasional ketertiban umum, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala satuan, dan il. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan. seksi operasi dan pengendalian, mempunyai tugas sebagai berikut menyusun langkah langkah dan prosedur kerja kegiatan seksi operasi dan pengendalian, mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh kepala bidang ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta mengatur, membina, dan mengarahkan petugas operasional penertiban, melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional ketertiban umum, melaksanakan kegiatan pengamanan pengamanan kepala daerah, wakil kepala daerah, pejabat lainnya serta pengamanan terhadap fasilitas aset milik pemerintah daerah dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa, mengadakan koordinasi dengan bidang lainnya, instansi terkait serta aparat keamanan hukum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evolusinya serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional ketertiban, h.memberikan . memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala bidang pengendalian operasional ketertiban, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya. seksi kerjasamakerjasamaketentraman umum dan ketertiban masyakat, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketentraman umum dan ketertiblaksanakan kerjasama dengan institusi hukum dan aparat keamanan dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah lainnya, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kerjasama untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnyamempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan langkah langkah kegiatan bidang perlindungan masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakatedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan bimbingan, pengendalian serta penanggulangan dan perlindungan masyarakat, b.penyusunan. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban lingkungan, cc. pemberian surat peringatan pemberhentian kegiatan yang melanggar ketertiban sosial dan lingkungan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan bersifat persuasif, preventif, represif, dan rehabilitasi terhadap gangguan ketertiban umum dilingkungan masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tertib sosial dan lingkungan masyarakat, pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, pelaksanaan penanggulangan, pengamanan, rehabilitasi dan relokasi korban bencana: penyusunan program peningkatan dan pelatihan kemampuan satlinmas, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pemantapan fungsi dibidang perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap masyarakat terhadap keamanan dan gangguan ketertiban lingkungan, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat, mendistribusikan beban tugas bidang perlindungan masyarakat, dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada kepala seksi yang dibawahnya, melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan fungsi satlinmas dan tertib lingkungan masyarakat serta penanggulangan bencana, menyusun rencana kerja fasilitasi dan program peningkatan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pencegahan gangguan ketertiban lingkungan serta even even tertentu seperti pemilihan umum, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum kepala daerahg.melaksanakan . melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan lingkungan masyarakat dan bencana alam, melaksanakan penanggulangan dan relokasi korban bencana alam dengan berkoordinasi kepada instansi terkait dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, j . memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala satuan, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat, dan il. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan. seksi perlindungan masyarakatsatuan perlindungrumuskan langkah langkah kegiatan seksi satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota lubuklinggau, melaksanakan fasilitasi dan kesiapan kegiatan pengamanan dilingkungan masyarakat kota lubuklinggau, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pada pos siskamling dilingkungan kecamatan dan kelurahan kota lubuklinggau, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala bidang perlindungan masyarakat, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi satuan perlindungan masyarakat, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi bina potensi masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut: a.menus sun. menyusun konsep kebijakan, penerapan norma, standar dan pedoman serta langkah langkah kegiatan seksi bina potensiperlindungan masyarakat, melaksanakan tugas fasilitasi dalam rangka pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan tugas satlinmas serta penanggulangan bencana, melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap keamanan, ketertiban lingkungan serta potensi gangguan bencana, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian keamanan lingkunganotensi masyarakatrtimbangan karir, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi bina potensi masyarakat, dan j . melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keenam bidang pemadam bahaya kebakaran bidang pemadam bahaya kebakaran mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan langkah langkah kegiatan bidang pemadam bahaya kebakaran dalam rangka pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaranmadam bahaya kebakaranpemadam bahaya kebakaran, b.pelaksanaan. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan alat pemadam bahaya kebakaran, pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional pemadam bahaya kebakaran yang ada sehingga selalu dalam kondisi siap pakai, pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang operasional pemadam bahaya kebakaran, pelaksanaan sosialisasi terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pelaksanapelaporan pelaksanaan tugas bidang pemadam bahaya kebakaran, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan. bidang pemadam bahaya kebakaran mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan kebijakan teknis dibidang pemadam bahaya kebakaran, mendistribusikan tugas bidang pemadam bahaya kebakaran, dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada seksi yang dibawahnya, melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan alat pemadam bahaya kebakaran, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas penunjang operasional pemadam bahaya, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaranmelaksanakmelaporkan pelaksanaan tugas bidang pemadam bahaya kebakaran, dan j.melaksanakan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan. seksi pencegahan dan penanggulangncegahan dan penanggulangan pemadam bahaya kebakaran untuk meningkatkan mutu serta pelayanan terhadap masyarakat melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaranmberikan bimbingan, penyuluhan teknis dan pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha, pemukiman masyarakat, dan lainnya dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran, melaksanakan tugas penanggulangan dengan segera terhadap bahaya kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersediancegahan dan penanggulangansi pemeliharaan dan perawatmeliharaan dan perawatan pemadam bahaya kebakaran agar sarana dan prasarana yang ada dapat berfungsi dengan baik guna meningkatkan mutu serta pelayanan terhadap masyarakatlakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan operasional dan alat penunjang kerja lainnya agar dapat berfungsi dengan baik, melakukan perawatan secara berkala kendaraan operasional, alat penunjang dan perlengkapan lainnya sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, e.melakukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.meliharaan dan perawatan pemadami kepala bagian hukum aaron terjadi,sh.,m. hum pembina iv.a nip, fanskeputusan walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah:polisi negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, dan menyerahkan.sebagai pelaksanaan peraturan daerah. bab sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan. bidang penegakan perundang undanganbahaya kebakaran, membawakan: seksi pencegahan dan penanggulangan pemadam bahaya kebakaran, dan seksi pemeliharaan dan perawatan pemadam bahaya kebakaran. kelompok jabatan fungsionalsatu, mempunyai tugas sebagai berikut merencanakan langkah langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja satuan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membagi tugas, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas, cc. pendistribusian beban tugas sekretariat kepada sub bagian yang dibawahnya sesuai tugas pokok dan fungsi, penyelenggaraan fungsi urusan rumah tangga satuan dan pelayanan administrasi terhadap unit unit kerja lingkungan satuan, e.pelaksanaan . pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan bidang kepegawaian, keuangan dan program serta pelaporan agar terwujud pencapaian kinerja sesuai target, melakukan koordinasi tugas dengan instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik, menyampaikan laporan bulanan dan tahunan sekretariat serta laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan, menyusun rekapitulasi program dan pelaporan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. sub bagian program dan pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan koordinasi dalam rangka menyusun program kerja dan pelaporan kepada instansi terkait, menyusun rencana program kerja dan kegiatan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan satuan, masukan dari bidang bidang lainnya dan sekretariat serta hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan sumber data lainnya yang dapat dijadikan acuan, mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan satuan dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk keperluan penyusunan program dan pelaporan, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bulanan dan tahunan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan langsung. sub bagian keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: penyusunan rencana sub bagian keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan ketentuan dan peraturan yang berlakuc.memverifikasi . memverifikasi anggaran pengeluaran satuan sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel: meneliti dan memeriksa surat pertanggung jawaban spj), sesuai dengan buku pengendalian surat pertanggung jawaban,oleh atasan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, melaksanakan pengadministrasian naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah, terpadu dan terkendali, cc. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf, agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas, menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian antara lain membuat buku administrasi kepegawaian, menyiapkan daftar urutmenyusun absensi pegawai agar tersedia data kepegawaian yang valid, menyusun dan atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai negeri sipil sesuai periode yang ditetapkan agar tepat waktu: g.melakukan .lakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit instansinya yang diberikanusun rencana kerja dan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundang undangan daerah dalam wilayah pemerintah kota lubuklinggau dengan berpedoman kepelaksanaan tugaspedoman dan petunjuk teknis dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah, penyusunan kebijakan, norma, standar dan pedoman pembinaan penyuluhan hukum, penyelidikan dan penyidikan serta koordinasi tugas penanganan perkara tindak pidana ringan pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang undangan daerah lainnya, cc. penyelenggaraan pembinaan dan penyampaian produk hukum daerah kepada masyarakat, pelaku usaha, badan hukum dan aparatur dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan daerah, penyelenggaraan kegiatan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta produk hukum daerah lainnya, e.pelaksanaan . pelaksanaan operasional, penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan tindakan represif non yudisial terhadap pelaku pelanggaran perundang undangan daerah, pelaksanaan operasi yudisial dengan melibatkan institusi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penyelenggaraan tugas penegakan peraturan perundang undangan daerah, pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan. bidang penegakan perundang undangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut merencanakan langkah langkah kegiatan program kerja dan kegiatan serta anggaran tahunan bidang penegakan peraturan daerah, merumuskan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar dan pedoman bidang penegakan peraturan daerah, mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada para kepala seksi yang dibawahnya, melaksanakan pembinaan, pemberian motivasi dan pengawasan melekat terhadap kepala seksi dan staf yang dibawahnya dalam rangka peningkatan produktivitas kerja serta pengembangan karir, menyelenggarakan kegiatan operasional dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, menyelenggarakan pelayanan, penyelesaian laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota serta sengketa masyarakat, melaksanakan persiapan personil teknis, administrasi penyidikan, perlengkapan akomodasi pendukung kegiatan operasi penegakan peraturan daerah, melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil dan institusi hukum lainya melalui penindakan (pemanggilan pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak pidana ringan) terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota: melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan bidang dan instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik, j . menyampaikan laporan hasil pemeriksaan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah, dan k.melaksanakan . |
salinan orps. korps pegawai republik indonesia yang selanjutnya disingkat kopi adalah wadah yangkota lubuklinggau. sekretariat dewan pengurus kopi adalah sekretariat dewan pengurus kopi kota lubuklinggau. dewan pengurus kopi adalah dewan pengurus kopi kota lubuklinggau. sekretaris adalah sekretaris dewan pengurus kopi. bagian ketiga fungsi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud dalam sekretariatb iii struktur organisasi susunan organisasi sekretariat dewan pengurus kopi terdiri dari sekretarisb uraian tugas bagian kesatu sekretaris sekerbagian. bagian keduauntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian umum dan kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kerjasama, pelaksanaan rencana, program dan petunjuk teknis urusan umum, ketatausahaan dan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang diperlukatasan sesuai dengan tugas fungsinysub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani, mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan olahraga, seni budaya, mental dan rohani anggota kopi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan urusan olahraga, seni budaya, mental dan rohani anggota kopi c.pelaksanaan. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dengan instansi lembaga laiatasan sesuai dengan tugas fungsinya,untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunkerjasama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dansekretaridilingkungan sekretariat dewan pengurus kopi. nama. nama danmbentukan organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus kota korps pegawai negeri sipil republik indonesi7z2z: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum cls aaron terjadi,sh.,m. hum pembina iv.a nip. t ntuayanan pengadakantor layanan pengadaayanan pengadaayanan pengadaan kota lubuklinggau. kepala kantor adalah kepala kantor layanan pengadaan kota lubuklinggau. pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi sumatera selatan. unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat sebagai ulp adalah unit layanan pengadaan kota lubuklinggau. kelompok kerja yang selanjutnya disebut pokja, adalah kelompok kerja yang melakukan pemilihan penyedia barang jasa dalam organisasi perangkat unit layanan pengadaan. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan kantor dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. kantor . kantor sebagaimana dimaksud pada secara teknis dan administrasi berada dibawah sekretaris daerah dan bertanggungjawab kepada walikota lubuklinggauuntuk menyelenggarakan tugaspelayanan pengadaan barang jasa, pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan pengadaan barang jasa, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain dalam kegiatan pengadaan barang jasa, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengadaan barang jasb iii susunan organisasi susunan organisasi kantor terdiri dari: kepala kantor, sub bagian tata usaha, seksi pelayanan, seksi pengelolaan dokumen, seksi informasi dan pengaduan, kelompok kerja, kelompok kerja kelompok kerja ii: dan kelompok . kelompok kerja iii.pokok melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang pengadaan barang jasa, kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta dokumentasiprogram dan petunjuk teknis urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta dokumentasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, rumah tangga serta dokumentasi dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan pelaporan, fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa melalui kantor layanatiga seksi pelayanan seksi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor layanan pengadaan pada urusan pelayanan dalam pengadaan barang jasa. . untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pelayanan pengadaan barang jasa, pengawasan dan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa, dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pokja lembaga instansi lain dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas tugas lainya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya. bagian keempat seksi pengelolaan dokumen seksi pengelolaan dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kantor bidang pengelolaan dokumen pengadaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengelolaan dokumen mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengelolaan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengelolaan rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dokumen pengadaan, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi satuan kerja perangkat daerah unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumelima seksi informasi dan pengaduan seksi informasi dan pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kantor pada urusan penyediaan informasi dan mengkoordinasikan pengaduan dan singgah. . untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi informasi dan pengaduan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunpelaksanacc. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi, pengaduan dan singgah kegiatan pengadaan barang jasa, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan pengadaan secara elektronik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya. bagian keenam kelompok kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: ketua: sekretaris: dan cc. anggota.kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan proses pemilihan penyedia barang jasa dan memberikan laporan mengenai proses pengadaan barang jasa kepada kepala kantor. kelompok kerjdan ulp pejabat pengadaan yang bersangkutan, memahami .kantor sesuai dengan kebutuhan kantor layanan pengadaan dan berdasarkan keahlian yang dimilikinyawalikota ini, makadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. zz aliran sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pan nai ada bana sell larson terjadi,sh.,m. hum pembina iv.a nip. |
jdih.humbanghasundutankab.go.idjdih.humbanghasundutandengan jumlah desa. jdih.humbanghasundutanpasalhumbang hasundutan,, rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten humbang hasundutan, rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten humbang hasundutan, kab. alokasi formula kabupaten humbang hasundutjdih.humbanghasundutankab.go.idjdih.humbanghasundutankab.go.iddiatur tersendirijdih.humbanghasundutankab.go.idjdih.humbanghasundutankab.go.idadministratifperalihakecamatan nama desa pagu dana parlilitan sino hudson utara parlilitan otonom hudson timur pee tonga pee dolok tenan habinsaran bee sibulbulon dolok pee dolok jdih.humbanghasundutankab.go.id lintang nihuta nagasaribul ' lintang nihuta bosan dolok lintang nihuta paruhan lintang nihuta sitoli dolok sanggul sosok genting dolok sanggul mati1rakyat hauagong amfibi paranginan siambaton pahae tarabintang sintang hasutan tiruan kabupaten humbang hasundutan tenaga output output pengadaan r gp p output orang hai yos los pose lo31 poo pon |oas jeempapaan palu pendapatan transfer wow u tou yu u yu u u eu u iu eu y li21 (dana desa poo poo mamapprrama uty lo. tayaprepua yoo poo mamaprenaa atom lampenpapa o uut ouo mppopopopo om, 'mup''memo mmm. mm. mmm bidang penyelengaraan pemerintahan kegiatan. astra jae lol ,v, ) ) m )'mpp,,mp bp$pm mum.m. . mmm bidang pembangunan desa uut kegiatan. stereo denda bidang pembinaan kemasyarakatan | kegiatan. stereo lo l l uoy jdih.humbanghasundutankab.go.id bidang pemberdayaan masyarakat | lho kst et . .www kart . "" ss. .,.iah a6 : nnn.utf pen ws kegiatan. ear. ass, nawa pembiayaan tt. ,,,,,aaa,,,,a,akan:tm)mm ari jjjjjja afn pengeluaran pembiayaan luo lho loo 1j.,atawa www aia |aumampemiayaan lho jumlah (pendapatan belanja anik iigsiida naungan ban penanganan ben dennnnnn pena dengan penuaan desa),.h. nip. |
bud on) salinan sni bupati blitar provinsi jawa timurlitar, pejabat pegawai pemerintah kabupaten blitar, bahwagratifikasi gratifikasigratifikasigratifikasigratifikasi. apabila uang dan atau barang sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diambil oleh pelapor gratifikasigratifikasi, dhterhadap gratifikasi yang ditetapkan kpk, upg mempunyai wewenang menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi kpk yang meliputi: dimanfaatkan oleupg mempunyai kewajiban, pos atau surat elektronikgratifikasigratifikasilitar. bab sanksi pejabat pegawai rini syariah diundangkan blitar pada tanggal aprilekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten blitar. inspektur adalah inspektur kabupaten blitar. pejabat pegawai kabupaten blitarrumah sakit umumlingkungan pemerintahlitar yang selanjutnya disebut upg kabupaten blitar kabupaten blitar. pegawai negeri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang kepegawaian dan atau kadang kas jul kura bal) pada hari tertentupemonitoranj . merupakan fasilitas hiburanbonus poingpadamengisi formulir pelaporan gratifikasi dengan ketentuan sebagai berikutpaling sedikit memuat: identitas pelapor |
berupaketentuan huruf point angka dan yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut: ketentuan diubah dengan menambah beberapanagankhusus bantuan sosial ppid adalah bendahara pengeluaran belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanja penyertaan modal pemerintketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:bpk. ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dana santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yang dianggarkan pada bpkketentuan dihapus. ketentuan dan dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:bpk dapat melakukan perubahan pada apbd p. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kpk yang membidangi kesejahteraan rakyat sosial mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada ppid selaku bud. ppid selaku bud melakukan verifikasi dan apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, bendahara khusus bantuan sosial ppid menerbitkan spm ls untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran ppid.elanja bansos santunan kematian dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada bpk dalam tahun anggaran berjalan. bpketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bpk membuat laporan tahunan penyaluran bansos santunan kematitanggal mei ramadhan bupati nagan raya, ditetapkan suka makmur pada tanggal mei mmamindham ramadhan sekretaris daerah (asvraran nagan raya, artha berita daerah kabupaten nagan raya tahun nomor 3pemerintah kabupaten nagan raya kecamatan .c.ce gampong .ana jln. . telp. (.) fax (.) la, berhubung tidak ada lagi ahli waris yang terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan almarhum almarhumahn. ketua tuha peut keuchik gampong. co. gampong.o mecca mengetahui: camat bsa seen surat keterangan keluarga almarhum almarhumah sendiri dalam kk). pemerintah kabupaten nagan raya kecamatan .c.oclc. gampong .&e list sni. teknis lemari) ss0sco pbr (pesan) maimewakili ahli waris almarhum almarhumah, berhubung ahli waris langsung yang terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan almarhum almarhumah sudah berusia uzur sakit anak dibawah umur dalam keadaan cacat mental, se. ketua tuha peut keuchik gampong.o. gampong. mengetahui: camat cos ses surat keterangan keluarga pemohon dalam dim keadaan sakit dan sebagainya) .4pemerintah kabupaten nagan raya kecamatan c.c. gampong orang tua istri suami2021 ketua tuha peut keuchik gampong. gampong.oos mengetahui: camat. katakan surat keterangan keluarga (dalam kk). persyaratan administrasi pengajuan permohonan santunan kematian pada pemerintah kabupaten nagan raya tahun surat permohonan (sesuai dengan format yang ada kantor camat): surat keterangan ahli waris (sesuai dengan format yang ada kantor camat): surat keterangan penyebab kematian (sesuai dengan format yang ada kantor camat)sesuai dengan format yang ada kantor camat, surat keterangan kelahiran dari bidan instansi pemerintah yang berwenang (khusus bagi anak yang baru lahir dan belum terdaftar dalam kk): cetak print surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtk), bisa diakses melalui link akta kematian dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil foto copy ktp dan yang meninggal, foto copy ktp seluruh ahli waris, foto copy ktp dan pemohon kwitansi (bagian kesra):, .surat pernyataan bertanggung jawab mutlak penerima ahli waris (bagian kesra), foto copy buku bank aceh yang aktif (pemohon), materai (tiga) lembar. |
bupati pamekasan provinsi jawa timur peraturan bupati pamekasanpenyebaran corona virus disease covid dengan cepat, meluas, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat wilayah kabupaten pamekasan, bahwaperlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis dan perubahan peraturan perundangan akibat bencana non alam yaitutelah ditambahkan (satu) yaknidengengan dilengkapidalam hal terdapat bakal calon kepala desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada dan sisa bakal caloantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terdapat bakal calon kepala desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dan sisa bakal calon yang memenuhi persyaratadalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari (satu) orang setelah pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada maka panitia pemilihan melakukan penyaringan terhadap bakal calon kepala desa yang mendaftarmbukaan kembali pendaftarnyaringrjadi penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dan maka panitia pemilihan dinyatakan bubar. ketentuan setelah ditambahkan (dua) yakni dancalon kepala desa yang mengundurkan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis, perolehan suaranya tidak sah. calon kepala desa yang meninggal dunia sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, maka perolehan suaranya dinyatakan sah, tidak dapat dilantik dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: panitia pemilihan melakukan penghitungan suara tempat yang telah ditentukan pada hari yang sama. penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada disaksikan oleh saksi dari masing masing calon kepala desa. hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara dan dapat ditandatangani oleh para saksi, badan permusyawaratanmaka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah dan dibuatkuantan singingi. kepala dinas adalah kepala dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingipemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi. potensi sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat asks adalah setiap orang atau badan yang mempunyai potensi yang dapat digunakan untuk membantu pelayanan kesejahteraan sosialsosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi. bab kedudukan dinas sosial,bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut bidang kabupatenpemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam (satu) daerah kabupaten,sosial, pemberdayaan masyarakat dan desmberdayaan sosial, membawakan: kelompok jabatan fungsional. bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, membawakan: kelompok jabatan fungsional. bidang pemerintahan desa, membawakan: seksi administrasi pemerintahan desa, kelompok jabatan fungsional bidang pemberdayaan masyarakatsosial,sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan dessosial, pemberdayaan masyarakat dan dessosial,sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desasosial kepala bidang pemberdayaanoperasional pada bidang pemberdayaan sosial, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial, cc. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaanlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial kepala bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasiuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, cc. penyiapan perumusan danpenyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasimeritahan desa kepala bidang pemerintahan deserintahan desa, untukprogram kerja dan rencana operasional pada bidang pemerintahan desa, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desa, cc. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desaadministrasi pemerintahan desa kepala seksi administrasi pemerintahan desa mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi administrasi pemerintahan desa, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi administrasi pemerintahan desa, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang administrasi pemerintahan desa, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan desa, memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan statusfasilitasi penyusunan produk hukum desa, memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa bpd): menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur desa dan bpd, j . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi administrasi pemerintahan desberdayaan masyarakat kepala bidang pemberdayaberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayapemberdayapemberdayaan masyarakatdengan memperhatikan senioritas kepangkatan. setiap pimpinan unit kerja dalamekda sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa nomor tahun tanggal maret fungsional lite kelompok jabatan umum fungsional bidang bidang bidang perlindungan sosial, pemerintahan desa kanan inti ttl trrrrrb telersosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi pengelompokan tugas kelompok jabatan fungsional pada dinas ngoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desaasks, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pemberdayaan asks, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi pemberdayaan asks, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi pemberdayaan asks, melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja sosial masyarakat, penyuluh sosial, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), lembaga kesejahteraan sosial lks), lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3), dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat wbm), fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam daerah, menyelenggarakan penerbitan izin pengumpulan sumbangan bantuan sosial dalam daerah, pengelolaan dana hibah dan bantuasks, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi penanganan fakir miskin, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi penanganan fakir miskin, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi penanganan fakir miskin, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi penanganan fakir miskin, menyelenggarakan pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin, menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial, melaksanakan fasilitasi pengelolaan program bantuan sosial pangan bspnganan fakir miskipahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial daya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial, menyelenggarakan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial, menyelenggarakan pengusulan penghargaan kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial, menyelenggarakan pengelolaan taman makam pahlapahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosialsosial, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi perlindungan sosial, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi perlindungan sosial, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi perlindungan sosial, menyelenggarakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial daerah, melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana ksb) dan taruna siaga bencana tagawa), melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bpbd, bnpb dan basarjaminan sosial, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi jaminan sosial, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi jaminan sosial, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi jaminan sosial, melaksanakan fasilitasi pemeliharaan anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas mental dan fisik berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, melaksanakan penelusuran dan reunifikasi warga terlantar, melaksanakan pengelolaan data penerima bantuan iuran pbi) program jaminan kesehatan nasional dan daerah, melaksanakan fasilitasi pengelolaan program keluarga harapan pkh): melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sdm) program keluarga harapan pkh)rehabilitasi sosial, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi rehabilitasi sosial, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi rehabilitasi sosial, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi rehabilitasi sosial, melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti sosial, melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelayanan kesejahterarehabilitasi dan aset desa, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi keuangan dan aset desa, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi keuangan dan aset desa, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi keuangan dan aset desa, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset dan aset desbadan usaha milik desa, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pengembangan badan usaha milik desa, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi pengembangan badan usaha milik desa, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi pengembangan badan usaha milik desa, melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa bum des), memfasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, memfasilitasi kerjasama antarbadan usaha milik deslembaga kemasyarakatan, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, memfasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lembaga memasyarakat desa, melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan desa, memfasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat, memfasilitasi tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarglembaga kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. il. subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat, melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi pemberdayaan ekonomi masyarakat, memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat gunekonomi masyarakatmasyarakat hukum adat, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pemberdayaan masyarakat hukum adat, melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi pemberdayaan masyarakat hukum adat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi pemberdayaan masyarakat hukum adat, memfasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan masyarakat hukum adat, melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum admasyarakat hukum adatyaaa naas lain bupati nganjuk provinsi jawa timur peraturan bupati nganjunganjuk, menimbang bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang berkualitas perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, bahwa untuk menyelaraskan arah dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka peraturan bupati nganjuk nomor tahun tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi kabupaten nganjuktik)cc.,dinas berwenang memeriksa infrastruktur lan seluruh perangkat daerah pemerintah daerahistem pemerintahan berbasis elektronikcc.:cistem pemerintahan berbasis elektronika):bbpelaksanakoordinator spe adalah sekretaris daerah. bagian kedua perangkat daerah mandiri teknologi informasi dan komunikasisdm)b viiikualitas spe pemerintah daerah. tim koordinasi spe mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan spe lingkungan pemerintah daerah secara berkala. kepala perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan spe lingkungan unit kerja masing masing secara berkala. setiap perangkat daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan spe secara berkesinambungan.danaan pendanaan pelaksanaan speta kelola teknologi informasi dan komunikasi pemerintdiundangkan nganjuk pada tanggal maret sekretaris daerah farhan dumai kabupaten nganjuk, ttd.sutrisno, sh, pembina nipdibidang komunikasi dan informatika. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten nganjuebut proses adalah kumpulan aktivitas aktivitas terkait pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi tik) yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan ke: keterpaduan, kesinambungan efisiensi:untuk mencapai tujuan spe yang ditetapkanmantauan dan evaluasi spe,daerah wajib mengacu pada arsitektur spe. arsitektur spe disusun dengan berpedoman pada arsitektur spe nasional dan rpmperangkat daerah yang membidangi organisasi untuk domain arsitektur proses bisnis dan layanan spe, perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunanrjalanan dinas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati humbang hasundutan, menimbang bahwa untuk mendukung tugas kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengatur pedoman perjalanan dinas lingkungan pemerintahan kabupaten humbang hasundutan dengan peraturan bupati, bahwaan kabupaten humbang hasundutan belum menampung kebutuhan pengaturan perjalanan dinas lingkungan pemerintahan kabupaten humbang hasundujdih.humbanghasundutrjalanan dinasmbang hasundutan. jdih.humbanghasundutpegawai atau sebutan lainnyperangkat daerahtingkat daerahuntuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang. lumpur adalah uang yang dibayarkan sekaligus, pejabat tertentu atau pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas. uang representatif adalah uang yang diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas atas namab ruang lingkup perjalanan dinas perjalanan dinas digolongkan menjaditerdiri atasyang dilaksanakan lebih dari (tujuh) jam. perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi sumatera utara atau luar wilayah provinsi sumatera utara. perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman kepada peraturan perundang undanggaran belanjilitas pemberian perintah, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pembebanan biaya perjalanan dinas. jdih.humbanghasundutankab.go.id bab tujuan dan penugasan perjalanan dinas bagian kesatu tujuns, mengikuti pendidikan setara diploma, s1,s2, atauagian kedua penugasan perjalanan dinas perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan surat tugas. surat tugas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: pejabat yang mformat surat tugas berpedoman kepada peraturan bupati tentang tata naskah dinas. tabel kewenangan penerbitan surat tugas untuk melaksanakurat tugas menjadi dasar penerbitan spp. spp untuk (satu) surat tugas dibuat dalam (satu) spp. apabila yang ditugaskan dalam (satu) surat tugas lebih dari (satu) orang, maka yang diperintahkan dalam spp adalah yang menduduki jabatan paling tinggi, yang memiliki pangkat dan golongan paling tinggi, atau yang memiliki pangkat dan golongan paling senior, sementara yang lain adalah pengikut. format spp berpedoman kepada peraturan bupati tentang tata naskah dinas. pejabat penerbit spp berwenang menetapkan tingkat perjalanan dinas, alat transportasi, dan biaya yang dialokasidimaksud. bab biaya perjalanan dinas bagian kesatu umum tingkat perjalanan dinas terdiri dari: tingkat untuk bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, serta pejabat lainnya yang setingkat, tingkat untuk pns yang menduduki jabatan eselon ii, anggota dprd, ketua pkk, auditor ahli utama, wakil ketua pkk serta pejabat lainnya yang setingkat, tingkat untuk pns yang menduduki jabatan eselon iii, auditor ahli madya, pengurus pkk selain ketua dan wakil ketua, dharma wanita tingkat daerah, serta pejabat lainnya yang setingkat, tingkat untuk pns yang menduduki jabatan eselon iv, pns golongan iv, auditor ahli muda, anggota pkk serta pejabat lainnya yang setingkat, tingkat untuk pns golongan iii, auditor ahli pertama serta pejabat lainnya yang setingkat tingkat untuk pns golongan ii, golongan auditor terampil, serta non pnsjdih.humbanghasundutankab.go.idbagian kedua biaya perjalanan dinas komponen biaya perjalanan dinas terdiri atasatau biaya kontribusi bimbingan teknis, pelatihan atau kegiatan sejenis. bagian ketiga biaya perjalanan dinas dalam daerah besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dikelompokkan dalam dua wilayah yaitu wilayah terdiri dari kecamatan onan ganjang, kecamatan sijamapolang, kecamatan doloksanggul, kecamatan polling, kecamatan baturaja, kecamatan lintongnihuta dan kecamatan paranginan, wilayah terdiri dari kecamatan rakyat, kecamatan parlilitan dan kecamatan tarabintang. biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur.aya perjalanan dinas luar daerah uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk perjalanan dinas luar daerah terdiri atas: uang makan, transport lokal, dan cc. uang saku. jdih.humbanghasundutankab.go.id uang harian sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur dengan batas tertinggi sesuai standar uang harian yang diatur dalam peraturan bupati ini. standar uang harhuruf untuk perjalanan dinas luar daerah terdiri atas: biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat keberangkatan atau kepulangan perjalanan dinas dan atau biaya transportasi dari tempat keberangkatan menuju dan kembali dari tujuan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, tidak termasuk pungutan terminal bus, stasiun, bandara atau pelabuhan keberangkatan, biaya bahan bakar kendaraan dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, biaya yang dipungut terminal bus, stasiun, bandara atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dan pembayaran jalan tol dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi, dalam surat tugas atau spp yang diterbitkan dinyatakan tanggung jawab dan resiko atas kendaraan pribadi selama digunakan dalam perjalanan dinas menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas. biaya transport perjalanan dinas luar daerah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk perjalanan dinas luar daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan klasifikasi fasilitas transport dan standar biaya transport dengan sebagai batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi dibayarkan sesuai biaya riil dengan batas tertinggi sesuai standar biaya bahan bakar yang diatur dalam peraturan bupati ini. klasifikasitandar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk angkutan umum antar kabupaten kota dalam provinsi sumatera utara,sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pesawat terbantar kabupaten kota dalam provinsi sumatera utarwaktu perjalanan menuju tempat keberangkatan atau kepulangan tujuan perjalanan dinas luar daerah, selain biaya transportasi kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk perjalanan dinas luar daerah adalah biaya untuk menginap hotel atau tempat penginapan lainnya. biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai standar biaya penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati inisesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang besarnya diatur dalam peraturan bupati ini dan dibayarkan secara lumpur. standar biaya penginapan perjalanan dinas luarjudan bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, dan sekretaris daerah dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama dengan bupati, wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah berdasarkan surat tugas dan spp untuk mendampingi. fasilitas hotel atau penginapan untuk ajudan bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada menggunakan standar biaya penginapan yang diperuntukkan bagi ajudan sebagai pelaksana perjalanan dinas. jdih.humbanghasundutankab.go.id dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada lebih tinggi dari standar biaya yang ditetapkan bagi ajudan, ajudan dapat menggunakan fasilitas dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel atau penginapan dimaksudserta pejabat eselon selama waktu berada tempat tujuan perjalanan dinas luar daerah. uang representasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara lumpur dengan batas tertinggi sesuai standar uang representasi yang diatur dalam peraturan bupati ini. uang represuntuk perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan kepada bupati, wakil bupatiatas tertinggi sesuai standar biaya sewa kendaraan dalam kota yang diatur dalam peraturan bupati ini. standar sewa kendaraan dalamluar negeri komponen biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari uang harian dan tiket pesawat. uang harian sebagaimana dimaksud pada telah termasuk uang saku, transport lokal, uang makan dan biaya penginapan. standar biaya uang harianstandar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negernamsuai dengan biaya riil. bagian ketujuh biaya kontribusi bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sejenis biaya kontribusi bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi biaya kontribusi yang harus dibayar peserta untuk dapat mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sejenis. biaya kontribusi bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud padaengan ketentuan: untuk biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri dapat melampaui standar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini yang berfungsi sebagai estimasi dan disesuaikan dengan harga pasar, ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas: biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya bahan bakar kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan uang sewa kendaraan dalam kota tidak diperkenankan melampaui standar biaya yang diatur dalam peraturan bupati ini. jdih.humbanghasundutankab.go.id biaya perjalanan dinas dibebankan pada dpa skpd pejabat penerbit spp. biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dpa skpd pejabat penerbit spp. biaya perjalanan dinas dibayarkan dilaksanakan. pada akhir tahun anggaran, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan lebih dari (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan danmekanisme langsung dilakukan melalui: bendahara pengeluaran, atau pelaksana perjalanan dina, untuk dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinaskpa. jdih.humbanghasundutankab.go.id penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diperlakukan sebagai: setoran pengembalian belanja untuk tahun anggaran berjalan, atau setoran lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dan penerbitan surat perintah pencairan dana oleh bendahara umum daerah kuasa bendahara umum daerah berpedoman pada peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahatau kelalaian pelaksana perjalanan dinas, kepada tempat tujudiajuatau kelalaian dari syahbandar, kepala bandara,yang bersangkutdapat dipertimbangkan untuk tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf jdih.humbanghasundutankab.go.idberlaku untuk tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf bab vii pertanggungjawaban perjalanan dinasterdiri atas: pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dilakukan dengan menyampaikan laporan perjalanan dinas yang memuat paling sedikit: dasar pelaksanaan perjalanan dinas, tempat tujuan perjalanan dinas, waktu pelaksanaan perjalanan dinas, hasil pelaksanaan perjalanan dinas. laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pejabat penandatangan surat tugas. dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh bupati, wakil bupati dan atau ketua dprd, laporan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk risalah perjalanan dinas. risalah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit hal hal sebagaimana dimaksud pada dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh lebih dari (satu) orang pelaksana perjalanan dinas, laporan perjalanan dinas dapat disampaikan secara kolektif dan ditandatangani bersama sama oleh seluruh pelaksana perjalanan dinas. format laporan perjalanan dinas berpedoman kepada peraturan bupati tentang tata naskah dinas. jdih.humbanghasundutankab.go.id:biaya transportasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, meliputi tiket pesawat, tiket bus dan atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, boarding pass, airport tax, atau bukti pungutan lainnya terminal bus, stasiun, bandara atau pelabuhan. bukti pengeluaran biaya transportasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, meliputi bukti pembelian bahan bakar minyak, dan atau tiket masuk jalan toll. bukti pengeluaran biaya penginapan, meliputi bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya, dan atau surat pernyataan dari ajudan bupati, wakil bupati, pimpinan dprd dan atau sekretaris daerah apabila fasilitas kamar sesuai standar biaya penginapan yang diperuntukkan bagi ajudan sudah tidak tersedia bagi ajudan sebagaimana dimaksud dalam sg. bukti pembayaranngeluaran biaya menjemput mengantar jenazah, dan atau bukti pengeluaran atau tanda terima kontribusi bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan sejenis dari panitia penyelenggara. untuk perjalanan dinas dalam daerah,. jdih.humbanghasundutankab.go.id pa kpa melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran seluruh komponen biaya perjalanan dinas. perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rincian perhitungan biaya perjalanan dinasppt. bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada oleh ppt diserahkan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban uang persediaan atau bukti pengesahan spm surat perintah pencairan dana pembayaran langsungdapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas luar bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, anggota dprd, pns, non pns, dan pengurus pkkperjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. biaya perjalanan yang terkait langsung dengan perolehan aset tetap dianggarkan dalam jenis belanja modal. tambahan uang saku peserta yang diberikan selama pelaksanaan kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dianggarkan dalam obyek belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis. jdih.humbanghasundutankab.go.id bab ketentuan peralihan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan tahun anggaran sebelum peraturan bupati ini diundangkan, tetap berlaku dan distabel kewenangan penerbitan surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas wakil bupati dalam hal bupati berhalangan wakil ketua dprd dalam hal ketua wakil ketua dprd dalam hal ketua dprd dprd berhalangan berhalangan anggota dprd ketua dprd ketua dprd dprd berhalangan berhalangan pada sekretariat daerah wakil bupati dalam hal bupati berhalangan, sekretaris daerah dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan. daerah bersangkutan wakil bupati dalam hal bupati berhalangan sekretaris daerah dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan camat camat sekretaris daerah pejabat struktural selain staf ahli asisten asisten pada sekretariat daerah yang sekretaris daerah dan fungsional pelaksana pada sekretariat membidangi jdih.humbanghasundutankab.go.id pejabat struktural dan fungsional pelaksana kepala perangkat daerah yang kepala perangkat daerah yang bersangkutan pada perangkat daerah selain sekretariat bersangkutan daerah pejabat struktural dan fungsional pelaksana camat. camat pada kecamatan lurah kepala desa sekretaris daerah kepala upt, kepala sekolah kepala upt, kepala sekolah. pejabat struktural dan fungsional pelaksana kepala upt, kepala sekolah. kepala upt, kepala sekolah. pada upt sekolah ketua wakil ketua anggota tp. pkk dan pa kpa pada skpd yang bersangkutan non pns bupati humbang hasundutan, ttd dasar banjarnahbiaya perjalanan dinas dalam daerah kelompok biaya perjalanan dinas dalam daerah (dalam rupiah) wilayah tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat bupati humbang hasundutan, ttd dasar banjarnahor salinan sesuai dengan aslinya kep hukum,pedoman perjalanan dinas standar uang harian perjalanan dinas luar daerah provinsi satuan .massa ss. mana. $uaa |sumatera barat ' |salina dengan aslinya dasar banjarnahor karfasilitasi transport perjalanan dinas luar daerah tingkat jenis transportasi perjalanan pesawat kapal laut kereta lainnya dinas udara api bus tingkat kelas eksekutif sesuai kenyataan tingkat kelasbupati humbang hasundutan, ttd dasar banjarnahor salinan dengan aslinya kap suhu silabanangkutan umum antar kabupaten kota dalam provinsi sumatera utara (dalam kilometer) dalam rupiah) doloksanggul tarutung s d |doloksanggul padangsidimpuan s d |doloksanggul rantauprapat s dkota bandara satuan biaya tiket panai tian kualanamu (batam |kualanamu (denpasar '' '| |kualanamu '|jakarta ''pedoman perjalanan dinas standar biaya bahan bakar minyak perjalanan dinas luar daerah bupati, wakil eselon ii eselon iii keterangan hana (dalam kilometer) atas s d s d aan liter km) liter km) doloksanggul medan s d doloksanggul lubukpakam s d (doloksanggul tebingtinggi s d |o 18o |doloksanggul pematang siantar s d |doloksanggul harapan s d doloksanggul tarutung s d |(doloksanggul sibolga s d |doloksanggul padangsidimpuan s d |doloksanggul rantauprapat s d |o16 |o00000000 doloksanggul kisaran s d |doloksanggul tanjungbalai s d |doloksanggul sidikalang s d doloksanggul kabanjahe s d |doloksanggul staat s d |doloksanggul balige s d yo00000000000 doloksanggul penyambungan '| s d |o0000000000 |doloksanggul didorong borong s d |doloksanggul selangit s d jdih.humbanghasundutankab.go.id doloksanggul kota binjai s d doloksanggul salak s d yoo doloksanggul sipirok s d doloksanggul pematang raya s d doloksanggul pandan s d doloksanggul pangururan sid doloksanggul sichuan sja doloksanggul aek kanoman s d |o doloksanggul limapuluh s d |o018o doloksanggul kota pinang s d doloksanggul gunung tua s d pooh bupati humbang hasundutan, ttd dasar banjarnahor salinan aslinya kap suhu silaban, s.h. nip.pedoman perjalanan dinas standar biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah .jjn grass sumatera barat ' ' ) | 'oh |(dasar banjarnahor saling sesuaiuang representasi perjalanan dinas luar daerah pelaksana perjalanan dinas uang representatif (dalam rupiah) bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd anggota dprd dan pejabat eselonsewa kendaraan dalam kota provinsi satuan roda roda roda empat enam enam bus bus besar sedang nn. |sumatera barat ' ' perhari lampung perhari bengkulu perhariuang harian perjalanan dinas luar negeri negara dan tingkat inn as. chile peru 3a7 suriname jdih.humbanghasundutankab.go.id kuat yaman kesultanan oman rep. rakyat tiongkok uzbekistan myanmar brunei darussalam jdih.humbanghasundutankab.go.id kamboja fijiperjalanan dinas luar negeri amerikautara look san francisco vancouver washington amerikaselatan look jamerikatengah look jeropabarat logo jeropautara logo jdih.humbanghasundutankab.go.id jeropaselatan look jeropatimur jafrikabarat look jafrikatimur ohh parade jafrikaselatan look jafrikautara logo algiers khartoum rabbit jawabarat loo |so| abu dhabi dubai jdih.humbanghasundutankab.go.id jawatimur how osaka tokyo jasiaselatan lho tehran dhaka |islamabad '' ) | ' j) jasiatengah jasiatenggara logo asia ppa sik logoformat rincian perhitungan biaya perjalanan dinas rincian biaya perjalanan dinas lampiran spp nomor nanaannannannannan nana ana tanggal knanannanan nana aan nn. u u uuuuuvua last, jumlah terbilang telah dibayar sejumlah telah menerima uang sebesar bendahara pengeluaran bendahara yang menerima, pengeluaran pembantu, perhitungan spp rampung ditetapkan sejumlah prp nana yang telah dibayar semula prp nana sisa kurang lebih prp nana pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, bupati humbang hasundutan, ttd dasar banjarnahor salinan sesuai dengan aslinya nip. |
,camat penanggung jawab sekretaris camat ketua kasi tata pemerintahan sekretaris kasi pmd anggota kasi kesra anggota kasi transit anggota kasubbag keuangan dan perencanaan anggota personil lainnya yang dianggap perlu anggota materi evaluasi apb desa meliputi kesesuaian dengan rpm desa dan rkp desa, kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing masing sumber pendapatan desa, kesesuaian dengan ketentuan, kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dalam apb desa, dan kesesuaian dengan peraturan perundang undanganlaportempatkan pada bank umum pemerintah. bank umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusangeluarkan uang dari kas desa denganyang dapat dicairkan sebesar (sepuluh keseratus dari pagu anggarkebutuhan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam dan belanja pegawai yang bersifat mengikatdan semester akhir tahunpaling lambat akhir bulan februari tahu,kepala desa belum menetapkan peraturan kepala desa yang mengatur tentang standardisasi biaya, setiap pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari apb desa dilaksanakan berdasarkan standardisasi biaya pemerintah kabupaten. hal hal yang terkait dengan pengelolaan bengkok atau dengan sebutan lain akan dilakukan paling lama (dua) tahun sebelum ditetapkannya peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa. dalam hal peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa belum ditetapkan, pemerintah kabupaten harus melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi permasalahan pengelolaan bengkok. bab vii ketentuan penutup ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan aset desa akan ditetapkan paling lama (dua) tahun setelah berlakunya undang undang nomor tahun pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatendalam pelaksanaan kegiatan kepala desa dan ppid mendapatkan honor yang bersumber dari apb desa. penerimaan dalam bentuk honor sebagaimana pada berdasarkan standardisasi biaya pemerintah daerahokal skala desa sebagaimana dimaksud padaserta jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkatrukun tetangga rukun warga, operasional pkk, lpml, karang taruna dan lintas, pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat. operasional |
jdih.humbanghasundutankab.go.id salinan ti, dan pengalokasian, penyaluran, cc. ketatausahaan, pelaporan dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan. jdih.humbanghasundutankab.go.id bab iii penganggaran dan pengalokasian pemerintah daerah menganggarnggaran add sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. add dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dpa ppid). add tahun anggaran adalah sebesar rp. (lima puluh lima miliar tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). rincian add tahun anggaran untuk setiap desa sebanyak (seratus lima puluh tiga) desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan: kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, kebutuhan tunjangan dan operasional bpd, dan kebutuhan tunjangan penjabat kepala desa. rincian add setiap desa daeraha.(empat puluh persen), tahap iii paling cepat bulan september dan paling lambat bulan desember sebesar (dua puluh persen). jdih.humbanghasundutankab.go.idaddperaturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi apb des50yotahap iii berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran addjdih.humbanghasundutankab.go.idkeluaran penggunaan add setiap tahap kepada bupati c.g dinas melalui camat. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add tahap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran add tahap iibupati c.g dinas melalui camat. laporan bulanan sebagaimana dimaksudkelupala bagian hukumnama desa alokasi dana tahap tahap tahap iii desa kecamatan parlilitan desa otonom hudson utara desa otonom hudson timur hasutan gra000 16e.e31, s2215. tonga has ran ar.sos000 dolok arahan angan 3gr,s2000 .s052000 habinsaran ibatbutan 4g0, sibulbulon oia ane hasutan soo.sga. 1as. dolok kecamatan polong desa parsingguranll desa aek nauli desa aek nauli jdih.humbanghasundutankab.go.id nama desa alokasi dana tahap tahap tahap iii desa iii kecamatan baturaja desa signing tunong julu lag tenan manan langs.oo dolok kecamatan paranginan desa lobutlong desa siborg toro desa petarung nilai kecamatan lintongnihuta desa lobata desa hutasoit desa nagasaribul kecamatan doloksanggul desa siaga laga desa sosok tembok desa purba dolok jdih.humbanghasundutankab.go.id nama desa alokasi dana tahap tahap tahap iii desa vii kecamatan sijamapolang desa siborboron desa bosan dolok desa sibuntuon viii kecamatan onanganjang desa janji godang desa hutajulu desa sebulan kecamatan rakyat desa tukak dolok desa parmonangan desa sipagabu jdih.humbanghasundutankab.go.id besaran penyaluran rp.) nama desa alokasi dana tahap tahap tahap iii desa rp) kecamatan tarabintang desa sintang hasutan tiruan desa dibongkar desa sumbar desa mungkur desakecamatan. kabupaten humbang hasundutan soon seusai ses goa ova deva ker uraian volume cara anggaran realisasi sisa capaian durasi upah uraian kerja ket sam endian avogaras menugasi sisa output (orang hai los yos la. yoo tom for pemaparan pendapatan transfer dulu l1i21 |(bana desa poo leo yoo poo too t mbappe utama out lo. mamre dua lo. lo) mamaprenaa lo. lo) tom lampenpapatan out mappi pp # mj muupmp,,j,) ppi$ ,)meme,m mm. mmm beo tenaga uut oot (bidang penyelengaraan pemerintahan o t kegiatan. (dst out mappi pp # mj muupmp,,j,) ppi$ ,)meme,m mm. mmm bidang pembangunan desa out dst bidang pembinaan kemasyarakatan | kegiatan. dst bidang pemberdayaan masyarakat o kegiatan. dst uut jdih.humbanghasundutankab.go.id bidang tak terduga kegiatan. oo lho tt . . "". sll ah hn nr"ms nanny aaaaagaag aga awa aa a $$aemhhhems penerimaan pembiayaan leo logo (83a1 sit ' lu ooh lho lho pengeluaran pembiayaan leo lho lho ken sa. .iaa |sumampem biaya lho lho jumlah (pendapatan belanja ff: asli ossideinn ben nan panen penenunan pena pen pena ben desa).h. nip. |
dd) ningkatan kualitas, kuantitas dan meningkatkan akses dari suatu pendidikan mahasiswa dan atau peserta didik serta untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pandemi corona virus disease covid kabupaten nagan raya, dipandang perlu diberikan beasiswa bagi mahasiswa dan atau peserta didik yang berasal dari kabupaten nagan raya, bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa pemerintahan kabupaten nagan raya yang tepat sasaran berdasarkan sebaran mahasiswa dan atau peserta didik dalam dan luar daerah, perlu dibuat pedoman pengelolaan program beasiswa pemerintah kabupaten nagan raya, bahwa,enyelenggaraan pendidikan dayahli. beberapa ketentuan dalamdaerah yang selanjutnya disebut kpk adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkupi pemerintah kabupaten nagan ray dan kecamatan. instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi, dan instansi pemerintahasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan pemerintah kabupaten nagan raya untuk membiayai kegiatan belajar mahasiswa, siswa dan santri bagi penduduk kabupaten nagan raya melanjutkan pendidikan. beasiswamahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari kabupaten nagan raya yang sah terdaftar perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terdaftar dalam badan akreditasi nasional perguruan tinggi ban pt)dayah. pondok pesantren salafi yaitu pondok pesantren yang mengajarkan kitab kitab islam klasik (salafiyah) sebagai inti pendidikan pondok pesantren. pondok pesantren modern yaitu pondok pesantren yang telah memasukkan pelajaran pelajaran umum dalam madrasah madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe sekolah sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren. beasiswa mahasiswa prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa kabupaten nagan raya khusus yang bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya kebutuhan lain yang perlukan untuk menyelesaikan pendidikan. anggaran. beasiswa mahasiswa miskin adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu yang buktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari pihak aparat gampong atau nama lain. beasiswa santri adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri kabupaten nagan raya khusus bagi yang menempuh pendidikan pondok pesantren daerah atau luar daerah dengan syaratggaran pendapatan dan belanja kabupaten, yang selanjutnya disebut apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nagan raya. dihapus ketentuan diubah dan ditambah satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah dapat merencanakan dan memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa peserta didik miskin dan atau mahasiswa peserta didik berprestasi. perencanaan dan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kabupaten nagan raya serta dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi corona virus disease covid kabupaten nagan raya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dan daerah. pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan dan dicantumkan dalam senja dan rka kpk yang membidangi: kesejahteraan rakyat sosial, pengembangan sumber daya manusia, cc. pendidikan, dan pendidikan dayah. penganggaran. penganggaran dilakukan pada dpa masing masing kpk yang membidangi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada jenis belanja: belanja barang dan jasa, dan belanja hibah, bentuk dan objek belanja beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada adalah berupa uang atau bentuk lainnya kepada individu yang memenuhi persyaratan. ketentuan dihapus. ketentuan dan dihapus serta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus dalam hal terdapat kekurangan anggaran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang tersedia dalam apbd tahun berjalan, maka kpk yang membidangi dapat melakukan perubahan pada apbd p. dihapus ketentuan dan dihapus serta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus belanja beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang dan jasa, dan belanja hibah pada kpk yang membidangi dalam tahun anggaran berkenaan. dihapus ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kpk yang membidangi, membuat laporan tahunan penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikeasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang diterima oleh penerima. diantara bab xiii dan bab xiv disisipkan satu bab dan satu yakni bab xiii.a yang berbunyi sebagai berikut: bab riil.a ketentuan peralihan permohonan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang sudah diajukan sebelum peraturan ini berlaku, tetap diakui dan dapat disalurkan dengdalam berita daerah kabupaten nagan raya. ditetapkan suka makmur padatanggal juni dzyikaidah dave raya, jamin idham ditetapkan suka makmur padatanggal juni dzulkaidah sekretaris daerah (kabupaten nagan raya, artha berita daerah kabupaten nagan raya tahun nomor 2u5 |
menimbang mengingat bupati pamekasan provinsi! jawa timur peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang penunjuk teknis pemberian bantuan kepada guru ngajtertanomor tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial kepada guru ngaji sebagaimana telah diubahngajimekasan tahun nomor menetapkan memutuskan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial kepada guru ngaji. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati pamekasanabupaten pamekasan. guru ngaji adalah seseorang yang menyampaikan tata carngaji. pemberian bantuan sosial bertujuan untuk: meningkatkan motivasi guru ngaji; dan meningkatkan kualitas pendidikan islami. bab iii kriteria penerima bantuan sosial bantuan sosial dapat diberikan kepada guru ngaji berupa uang paling banyak rp. (satu juta rupiah)laksanakan aktifitas masjid, musholla,tidak memperoleh bantuan pkh blt; dan penduduk kabupaten pamekasan. bantuan sosial guru ngaji dalam bentuk umroh gratis dapat diberikan kepada guru ngajimiliki santri paling sedikit (sepuluh) orang; tidak memperoleh tunjangan sertifikasi; penduduk kabupaten pamekasan minimal tahun terakhir; tidak memperoleh bantuan pkh blt; fakir miskin; dan paling singkat tahun sebagai guru ngaji. kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam hurufaian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok denganhtanpa meteran; luas lantai rumah kecil kurang dari 8data calon penerima dan jenis bantuan sosial data calon penerima bantuan sosial divalidasi oleh tim survey yang dibentuk dengan keputusan bupati. calon penerima bantuan sosial yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dengan keputusan bupati. babi tata cara pemberian bantuan sosial bantuan sosial diberikan kepada guru ngaji melalui rekening mas1ng mas1ng penerima. babtunjuk teknis pemberian bantuan sosial bagi guru mengaji berita daerah kabupaten pamekasanbantuan sosial kepada guru mengajimaret sekretaris daerah kabupaten pamekasan, ft ~~ totok hartono ditetapkan pamekasan pada tanggal maret bupati pamekasan,kabupaten rokan hulu nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah,, perlu disusun sistem dan prosedur barang milik daerahmd hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna bmd, untuk sementara waktu bmd tersebut belum dimanfaatkan oleh opd, bmd dapat disewakan kepada pihak lain pihak ketiga, jenis jenis bmd: dan dalam surat perjanjianjawab penyewa, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. jenis bmd yang dapat disewakan, antara lain rumah dinas mess dan sejenisnya, bangunan gedung, toko kios, tanah, dan kendaraan dan alat alat besar. prosedur penyewaan pengusulan penyewaan. kepala opd mengusulkan kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku pengelola barang atas bmdmd harus memuat secara tegas antara lain data mengenai bmdmdmdmd disetorkan kas daerah, dan segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan bmdmd dihitung berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten rokan hulu yang mengaturmd. tim pemanfaatan bmd melakukan koordinasi terkait permohonan sewa menyewa bmd. tim pemanfaatan bmd melakukan pengkajian atas bmdmd dilaporkan kepada bupati. jika permohonan diizinkan, selanjutnya akan dilakukan penghitungan nilai sewa oleh penilai pemerintah atau kantor jasa penilaian publik. pembantu pengelola barang membuat perjanjian sewa menyewa (bisa dibantu oleh notaris)(ksp) kerjasama pemanfaatan terhadap bmd dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi dayaguna dan hasil guna bmd dan dalam rangka menambah meningkatkan penerimaan daerah. kerjasama pemanfaatan bmdmdmd(a) kdb koefisien dasar bangunan), dan (b)mpemanfaatan darimdngun guna serah (bgs), (b) klb koefisien luas bangunan), dan (c) rencana pembangunan dan sebagainyamdan serah guna (bsg)clbupati, danmutuskan:okan hulu. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten rokan hulu. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten rokan hulu selanjutnya disebut bukan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan fungsi bendahara umumgang kekuasaan pengelolaadalah sekretaris daerah,ukan yang dibantu oleh pengurus barang pengelola yang diberpejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada opd dibantu oleh pengurus barang pengguna yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang yang ada padabasil penelitian, memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada bupatibangun serah gunamdmkerjasama pemanfaatan infrastruktur (kopi):dimaksudjumlah gasal dan beranggotakan antara lain pengelola barang, perwakilan dari opd terkait: dan perwakilan dari opd yang membidangi pengelolaan bmd. tugas tim kopi meliputimd: dan penunjukan pjp kopi atas bmd. salinan keputusan kopi. penyerahan objek kopi,md,yang tertuang dalam perjanjian. pengakhiran kopirta surat pengakhirankepada mitra kopi. mitra kopi menindaklanjuti hasil audit, hasil audit: dan hasil audit yang belum diselesaikan. pjp menyerahkan kepada bupati objek kopi, dan hasil kopimerupakan dokumen sumber pelaksanaan ketatausahaan kopi. bab iii sistem dan prosedur penghapusan umum penghapusan bmdmd. penghapusan tersebut diatas, dengan menerbitkan keputusan bupati tentang penghapusan bmd. dasar penghapusan pada prinsipnya semua bmddan karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). wewenang penghapusanbupati. kewajiban laporan bmdupati membentuk tim penghapusan bmdmd. setelah mendapat persetujuan bupatibupatimdbupati. pelaksanaan penghapusan penghapusan bmdmdmddanupati rokan hulu, ttd salinan sesuai aslinya, kepala bagian hukum, sukiman (el sri sea zil rinaldi, penata tk. n3 miuntukatau antara pemerintah daerraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedombab sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sistem dan prosedur pengelolaan bmd disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran, sistem dan prosedur pemanfaatan, dan cc. sistem dan prosedur penghapusan. dokumen bmpj. sekretaris daerah salinan sesuai aslinya, kepala bagian hukum, kabupaten rokan hulu, aan, gam kain ya, ttd ius muhammad zaki (s2 eric lpi, iya penata tk. mibobagi setiaptahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif,opd sesuai rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah rka oon!o.ooobukan. rencana kebutuhan barang opd disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan bupati. setelah apbd ditetapkan, setiap o. berdasarkan rencana tahunan barang dari semua odalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan bmd. bab sistem dan prosedur pemanfaatan umum bmdobupati. pinjam pakai pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan bmdmdmd adalah bmd tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh opd, bmd yang dipinjampakaikan tersebut hanya bolehopd, bmddan pengembalian bmd yang dipinjam pakaian harus dalam keadaan baik dan lengkap. pinjam pakai bmd hanya dapat dilaksanakan antar pemerintah. pinjam pakai bmdimd, tim pemanfaatan bmd melakukan koordinasi terkait permohonan pinjam pakai barang milik daerah, tim pemanfaatan bmd melakukan pengkajian atasmu yang akan dipinjam pakai serta pemohon sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan: hasil rapat tim pemanfaatan bmd dilaporkan kepada bupatipolisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatanadalah satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kuantan singingi. kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kuantan singingi. unit pelaksana teknis daerah selanjutnya dapat disingkat utd adalah unit pelaksana teknis satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamat, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kuantan singingi. bab. kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah kabupaten, penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn)satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatatuansatuan terdiri dari kepala satuan, sekretariat, membawakan: subbagian umum, subbagian program, dan subbagian keuangan. bidang penegakan peraturan daerah perda), membawakan: seksi penegakan, seksi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn), dan kelompok jabatan fungsionalkerjasama antar lembaga, dan kelompok jabatan fungsional. bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, membawakan: seksi data dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, seksi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, membawakan: seksi pemadaman dan pengendalian, seksi pencegahan kebakaran, dansatuan merupakan jabatan struktural eselon ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama, sekretaris satusatuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyel, pemadam kebakaran dan penyelamatuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamat, pemadam kebakaran dan penyelamatkoordinasi urusan keuangan pada satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamj .il. mengoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamategakan perda kepala bidang penegakan perdgakan perda untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penegakan perda menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang penegakan perda, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang penegakan perda, cc. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang penegakan perda, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perdagakan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penegakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan, melaksanakan tindakan non musisi, melaksanakan penindakan musisi, melaksanakan analisis aspek sanksi dalam perda, melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi, melakukan koordinasi penegakan perda, menghadapkan saksi dalam penyidikan dan persidangan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penegakan, dan ilpenyidik pegawai negeri sipil kepala seksi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi pembinaan penyidik pegawai negeri sipilinaan penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan sinergitas ppn selaku penyidik pelanggaran perda dengan penyidik pegawai negeri sipil ppn) satuan polisi pamong praja selaku penegak perda, melaksanakan pengusulan calon peserta diklat penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan pengusulan perpanjangan kartu tanda pengenal penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan pengusulan pengangkatan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan pengusulan mutasi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, j . melaksanakan pengusulan pemberhentian pejabat penyidik pegawai negeri sipil, mengelola sekretariat penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembinaan penyidik pegawai negeri sipilnyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketentramcegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum kepala seksi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umumgangguan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umumgangguan ketentraman dan ketertiberjasama antar lembaga kepala seksi kerjasama antar lembaga adalah sebagai berikut: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi kerjasama antar lembaga, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi kerjasama antar lembaga, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang kerjasama antar lembaga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama antar lembaga, melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi kerjasama antar lembagbina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur kepala bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparaturbina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, cc. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya aparaturdata dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat kepala seksi data dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi data dan peningkatan kapasitasdata dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan inventarisasi data dan informasi seksi data dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi data dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyaraka pengerahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat serta potensi masyarakat, menyiapkan data informasi yang dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang perlukan oleh masyarakat dan pemerintah, dan pemilukada, menyiapkan dan memelihara data, arsip satuan perlindungan masyarakat dan potensi masyarakat, mengadakan pelatihan terhadapkegiatan pada seksi data dan peningkatan kapasitasatuan perlindungan masyarakat kepala seksi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi pemberdayaanerdayaan satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota satuan perlindungan masyarakatdalam pengamanan pemilu, pilpres wapres serta pilkada, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan serta pengerahan satlinmas untuk bantuan penugasan, penanggulangan dan pencegahan bencana sertamberdayaanadam kebakaran dan penyelamatan, penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, cc. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelmadaman dan pengendalian kepala seksi pemadaman dan pengendalian mempunyai tugasadaman dan pengendalian, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pemadaman dan pengendalian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman dan pengendalian, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pemadaman dan pengendalian, melaksanakan investigasi kebakaran, menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem pemadaman dan pengendalian, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pemadamcegahan kebakaran kepala seksi pencegahan kebakaran mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada seksi pencegahan kebakakebakaran, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pencegahan kebakaran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran, melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, menyiapkan petugas pencegahan kebakaran, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahankebakarsatuan polisi pamong praja,satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatsatuan. dalam melaksanakan tugasnya, satuan. apabila sekretaris satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh kepala bidang dalam satuan satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. setiapina ntp. bagan organisasi lampiran peraturan bupati kabupaten kuantan singingi satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran nomor tahun dan penyelamatan tanggal maret kepala satuan fungsional j1in india subbagian subbagian subbagian umum program keuangan bidang bidang bidang sumberdaya aparatur dan penyelamatan seksi seksi seksi seksi pembinaan ppn kerjasama antar pemberdayaan pencegahan lembaga satlinmas kebakaran ann san gen daan lesti het tebet annnnakassatuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kuantan singingi pengelompokan tugas kelompok jabatan fungsional pada satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatmbinaan dan pengawasan, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pembinaan dan pengawasan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi pembinaan dan pengawasan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi pembinaan dan pengawasan, menginventarisir dan menelaah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah lingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingi, mengikuti penyusunan peraturan daerah peraturan kepala daerah, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah peraturan kepala daerah, melaksanakan pengawasan dan pengendalian gerakan disiplin pegawai tingkat kabupaten, melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan pembinaan pengawasan dan sosialisasi peraturan daerah peraturan kepala daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan perda, melakukan evaluasi permasalahan penegakan perdawasertiban dan pengendalian, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi penertiban dan pengendalian, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi penertiban dan pengendalian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi penertiban dan pengendali, melaksanakan pengendalian martibngkatan kapasitas sumber daya aparatur, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan pemahaman peraturan daerah bagi anggota polisi pamong praja, mengirimkan pendidikan dasar polisi pamong praja, mengirimkan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran, melaksanakan atau mengirimkan bimbingan teknis polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, melaksanakan pengembangan kapasitas personil polisi pamong prajngkatan kapasitas sumber daya aparatulamatan, mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi penyelamatan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi penyelamatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi, melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia dalam tindakan penyelamatan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penyelamatan, membuat standarisasi penyelamatan pada pemerintah, swasta dan masyarakat,yelamlamatjdih.humbanghasundutankab.go.id salinan remas sarpemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kriteria ketenagaan minimal sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang puskesmas, jumlah dan jenis tenaga kesehatan pada puskesmas pemerintah kabupaten humbang hasundutan saat ini belum dapat dipenuhi darmbang hasundutaadan penyelenggara jaminan sosial bpjs)umbang hasundutan tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupatihumbang hasundutan. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten humbang hasundutan. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten kabupaten humbang hasundutan. pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis dinas. kepala puskesmas adalah kepala puskesmas kabupaten humbang hasundutan. tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut tenaga kesehatan non pns adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi oleh dinas dan ditugaskan sebagai kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mau didayagunakan sebagai non pns dalam kegiatan pelayanan kesehatan. penugasan adalah penempatan bagi non pns yang telah dinyatakan lulus seleksi pada puskesmas tertentudinas. jdih.humbanghasundutankab.go.id bab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan non pns. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah: memberikan pedoman pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan non pns, dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan non pns yang lulus seleksi. bab iii ruang lingkup ruang lingkup materi muatan peraturan bupati ini meliputi: jenis tenaga kesehatan non pns dan rasio pelayanan, tugas, kompetensi dan persyaratan, hak dan kewajiban, seleksi, surat perjanjian kontrak, orientasi dan penugasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, anggaran, dan pelaporan. bab jenis tenaga kesehatan non pns dan rasio pelayanpada puskesmas terdiri dari: dokter umum, dokter gigi, ahli teknologi laboratorium medik analis, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian (apoteker dan asisten apoteker). jdih.humbanghasundutankab.go.id kebutuhsebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada rasio pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang puskesmas dan peraturan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatanbab tugas tenaga kesehatan non pns yang didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan wilayah kerja puskesmas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tenaga kesehatan non pns yang didayagunakan sebagai tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai uraian tugas: memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan profesi masing masing, memberikan pelayanan kesehatan lain sesuai dengan kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala puskesmas, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala puskesmas. bab kompetensi dan persyaratan kompetensi tenaga kesehatan non pns yang didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan sekurang kurangnya memiliki: soft kompetensi terdiri dari: simpati, empati, mempunyai kepedulian, mempunyai keterpanggilan, sopan, santun, ramah, beretika: dan berpikir positif. hard kompetensi yaitu mampu melakukan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan etika profesi masing masing. jdih.humbanghasundutankab.go.id persyaratanbertakwa kepada tuhan yang maha esa, warga negara indonesia, memiliki ijazah, memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku, berusia paling tinggi (empat puluh lima) tahun, dan bersedia ditempatkan dan tinggal wilayah kerja puskesmas yang ditugaskan, sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit umum daerah doloksanggul atau puskesma, j . tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, tidak berkedudukan sebagai pengurus dan atau anggota partai politik, il. tidak menuntut diangkat atau diajukan menjadi calon pns atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p3k), memiliki kartu jaminan kesehatan nasional kis, lulus seleksi: dan oo. bersedia menandatangani kontrak kerja. bab vii hak dan kewajiban hakmemperoleh honorarium dan penghasilan lain yang sah, cuti: ijin meninggalkan pekerjaan, dan menyampaikan keluhan. kepala puskesmas berwenang menunda cuti atau memanggil tenaga kesehatan non pns. hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya. cuti melahirkan diberikan maksimal (tiga) bulan dan cuti tahunan maksimal (duabelas) hari. sesuai dengan kurun waktu kerja untuk tahun anggaran kepada yang bersangkutan tidak diberikan cuti melahirkan dan untuk cuti tahunan yang diberikan hanya (enam) hari kerja. jdih.humbanghasundutankab.go.id tenaga kesehatan non pns hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari kepala dinas. kewajiban tenaga kesehatan non pns dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari: menaati jam kerja, melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar dan etika profesi, mengindahkan perintah tugas pimpinan, menjunjung tinggi kehormatan profesi, pemerintah kabupaten humbang hasundutan dan adat istiadat masyarakat kabupaten humbang hasundutan, melakukan tindakan dini apabila diketahui atau patut diketahui adanya tindakan pelayanan tidak berdasarkan standar dan etika profesi, dan menggunakan, menjaga dan memelihara sarana dan prasina tempat kerja dengan sebaik baiknya. bab viii seleksi seleksi non pns dilaksanakan melalui tahapan: seleksi administrasi, psikotest dan wawancara, dan kesehatan. seleksi administrasi dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh kepala dinas atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tim seleksi sebagaimana dimaksud dapat mengikutsertakan skpd skpd terkait sesuai kebutuhan. hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh tim seleksi dan diumumkan dinas seleksi psikotest dan wawancara dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan kepala dinas atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan kepada calon tenaga kesehatan non pns yang lulus seleksi administrasi. tim seleksi sebagaimana dimaksud dapat mengikutsertakan skpd skpd terkait atau pihak ketiga yang berkompeten sesuai kebutuhan. hasil seleksi psikosis dan wawancara ditetapkan oleh tim seleksi dan diumumkan dinas. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang :a. bahwa dengan berlakutempat pelelangan ikanberita daerah kabupaten rembang tahun18a dan angka 18b dan ditambahkan (satu) angka yakni angka sehingga diubah berbunyi sebagai berikuturangan pembayaran lelang ikan yang selanjutnya disingkat kali adalah kekurangan pembayaran lelang ikan yang ada bakul dari hasil lelang tpikepalakepalabendahara penerimaan pembantu adalah administrator tpiretribusi tpi sebagai pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan apbd pada unit kerja diuru18a. surat permintaan uang yang selanjutnya disingkat spu adalah surat yang digunakan nelayan untuk meminta uang hasil serangan tpi. 18b. surat penerimaan dari bakul yang selanjutnya disingkat spb adalah surat untuk melakukan pembayaran hasil pelelangan tpikoperasi nelayan adalah koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap. diantara dan disisipkan (dua) yakni (la) dan (1b), dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: nelayan dan bakul yang akan mengikuti pelelangan tpi wajib melakukan pendaftaran kepada administrator tpi. (la) bakul peserta lelang wajib menyerahkan copy ktp, copy kk, dan pas foto 3x4 sebanyak lembar sebagai dasar penerbitan kartu peserta lelang. (1b) administrator tpi melakukan verifikasi terhadap bakul peserta lelang meliputi pelunasan pembayaran hasil lelang sebelumnya, penitipan uang tunai sebagai jaminan lelang. nelayan dan bakul dapat mengikuti proses pelelangan setelah mendapatkan persetujuan dari administrator tpi dengan diberikan kartu peserta. diantara dan disisipkan (lima) yakni (la), ib), (lc), (1d), (le), dan dihapus, diubah dan ditambahkan (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut: proses pelelangan dilaksanakan oleh administrator tpi. (la) proses pelelangan sebagaimana pada terdiri atas sistem terbuka: sistem tertutup. (lb) pelelangan sistem terbuka adalah pelelangan yang penawarannya difasilitasi oleh tpi dengan pemenang hilangnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi. (lc) pelelangan sistem tertutup adalah penetapan harganya melalui proses tawar menawar secara langsung antara nelayan dan bakul. (1d) pelelangan terbuka dilakukan tpi tasikagung tpi karanganyar, tpi sarang, tpi pandangan dan tpi tanjungsari. (le) pelelangan tertutup dilaksanakan tpi tasikagung ii, tpi tunggulsari, tpi pasar bangga, tpi pangkalan dan tpi karanglincak. dihapus. dihapus. bakul pemenang lelang dicatat oleh administrator tpi dan mendapatkan tanda bukti pemenang lelang. nelayan yang ikannya terjual dalam pelelangan mendapatkan spu sebagai tanda bukti untuk mendapat pembayaran dari administrator tpi. dihapus dan ditambah (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut: pemenang lelang berkewajiban membayar secara tunai kepada nelayan melalui administrator tpi. dihapus. bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenakan denda sebesar dari nilai lelang. denda sebagaimana dimaksud pada diatas dipungut berdasarkan surat ketetapan denda keterlambatan pembayaran lelang ikan yang diterbitkan oleh kepala diurutkan atau pejabat yang ditunjuk. hasil denda keterlambatan pembayaran sebagaimana disetorkan kas daerah oleh administrator tpnag bupati sigi provinsi sulawesi tengahrencana kerja pembangunan daerah kabupaten sigi tahunperaturan bupati tentang rkd kabupaten sigirencana kerja pembangunan daerah kabupaten sigrencana kerja pembangunan daerah(satu) tahun mulai tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember tahun rkd tahun sebagaimana dimaksud dalam merupakan penjabaran dari rpm kabupaten sigi tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten sibab iii sistematika penyusunan rkd sistematika penyusunan rkd tahun disuskabupaten s dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah senja opd)bupati rokan hulu provinsi riau peraturan bupati rokan huludengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rokan hulu, menimbang adilakukan pengaturan terkait kode etik para personil pengelola pengadaan barang dan jasa, bahwa berdasarkan ketentuan dan permendagdisselanjutnya kode etik ditetapkan oleh gubernur dan bupati wali kota, bahwmasih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah daerah terkait pengaturan atas pengadaan barang jasaperlu menetapkan peraturan bupati rokan hulu,dalam rangka penegakan kode etik bagi setiap personil pengelola pengadaan barang jasepala bagian hukum, sekretaris daerah kas kabupaten rokan hulu, me os pata (pu pet |lz ttd erica penata tk. abdul haris n3, mp berita daerah kabupaten rokan hulu tahun nomor: memutuskan menetapkan peraturan bupatipemerintah daerah kabupaten rokan hulu, bupati adalah bupati rokan hulu, sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten rokan hulu, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten rokan hulu, unit kerja pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten rokan hulu yang selanjutnya disebut ukpga pemerintah kabupaten adalah unit kerja pada pemerintah kabupaten rokan hulu yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa, bagian pengadaan barang jasa yang disingkat bpb adalah nomenklatur ukpga daerah kabupaten yang merupakan bagian pada sekretariat daerah kabupaten rokan hulu, inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kabupaten rokan hulu,abupaten rokan hulu: organisasi perangkat daerah yang disingkat opd adalah organisasi perangkat daerah kabupaten rokan hulu, layanan pengadaan secara elektronik yang disingkat lpse adalah layanan pengadaan secara elektronik pemerintah daerah kabupaten rokan hulu: kode etik personilaturan yang mengikat para personil pengelola pengadaan barang jasa daerah dalam melaksanakan rangkaian proses pengadaan barang jasa, personil pengelola pengadaan barang jasa adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan pengadaan barang jasa yangpejabat pemeriksa hasil pekerjaan panitia pemeriksa hasil pekerjayang selanjutnya disingkat, panitia penerim,menilai norma perilaku personil pengelola pengadaan barang jasa daerah, pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman berperilaku bagi para personil pengelola pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah agar para personil pengelola pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah bersikap sesuai dengan etika pengadaan sehingga tercipta pengadaan barang jasa yang bersih dan profesional. pengadprinsip pengadaaninsip dasar kode etik dalam pengadaan barang jasadalam pengadaan barang jasa antara laintidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. ruang lingkup peraturan ini meliputi kewajiban, larangan, cc. majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik. bab kewajiban setiap personil pengelola pengadaan barang jasa harus taat pada kode etik, yaitu melaksanakan dengan sungguh sungguh etika pengadaan sebagaimana yang diatur pada peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah, senantiasa berperilaku jujur, adil, disiplin dan transparan dalam melaksanakan tugas, berkomitmen kuat untuk melaksanakan pengadaan barang jasa yang bersih, bebas korupsi dan gratifikasi, menolak gratifikasi dan melaporkan kepada aparat pengawas internal pemerintah api) atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ikut serta menjadi rekanan penyedia barang jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak membocorkan rahasia pekerjaan yang harus dirahasiakan sebelum waktunya seperti hasil evaluasi yang belum diumumkan pemenangnya, nama nama pokja yang menangani paket pekerjaan yang dalam proses pemilihan penyedia yang sedang berlangsung, tidak melakukan kompromi dengan penyedia barang jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas user dan password akun aplikasi pengadaan barang jasa yang dimiliki,dan senantiasa memberikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kepada pimpinan atau opd yang memerlukan. bab iii larangan setiap personil pengelola pengadakunjungan tempat kedudukan workshop penyedia barang jasa, kunjungan tempat kedudukan dalam rangka penanganan kasus penyedia barang jasa, dan kunjungan kede etik merupakan komite pengawas perilaku personil pengelola pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah daerahrsonil pengelola barang jasa daerah dan melaksanakan penegakan kode etikrsonil pengelola barang jasa daerah, menerima pengaduan keluhan dari penyedia barang jasa, personil pengelola pengadaan barang jasa, opdlakukan analisis terhadap pengaduan keluhan yang diterima, melaksanakan pemanggilan terhadap personiengelola pengadaan, mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personi,gelola pengadaan barang jasa bersifat rahasia. bagian keempatersonil pengelola pengadaan barang jasa daerah berdasarkan prinsiprsonil pengelola pengadaan barang jasa daerah, dan terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas pengelola pengadaan barang jasa. bagian kelima susunanberkedudukan inspektorsa, dan atau pihak lainarat pengawas internal pemerintah api)sekretariatberhentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut atas hasil temuan tersebutpemeriksaan bukti. berdasarkdapatan daerah adalah badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi. kepala badan adalah kepala badan pendapatan daerahabupaten kuantan singingi. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya dapat disingkat bpt adalah biaya yang dikeluarkan untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat pbb p2 adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak yang memiliki atau menguasai tanah dan bangundapatan daerah kabupaten kuantan singingi. bab kedudukan badan pendapatan daerah melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbadan dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang dipimpin oleh kepala bidang yangbadan. subbidbadan pendapatan daerah terdiri dari kepala badan, sekretariat, membawakan: subbagian umum, kelompok jabatan fungsional. bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, membawakan: subbidang pendaftaran dan pendataan, subbidang penetapan dan pengolahan data, dan kelompok jabatan fungsional. bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan, membawakan: subbidang penagihan, subbidang pemeriksaan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang penerimaan, membawakan: subbidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya, subbidang evaluasi dan pelaporan, dan kelompok jabatan fungsional. bidang pbb p2 dan bpt, membawakan: subbidang pelayanan dan pendataan pbb p2 dan bpt, subbidang penilaian dan penetapan pbb p2 dan bpt, dan subbidang pengolahan data dan informasi pbb p2 dan bptubbidang merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pengawas. bagan susunan organisasi badan pendapatrencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala badan pendapatandapatan daerahdapatan daerahdapatan daerah, cc. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada badan pendapatanaftaran, penilaian dan penetapan kepala bidang pendaftaran, penilaian dan penetapdaftaran, penilaian dan penetapan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, cc. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran, penilaian dan penetapdaftaran dan pendataan kepala subbidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidangdaftaran dan pendataan, melaksanakan inventarisasi data dan informasiukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah selain pbb p2 dan bpt, memproses permohonan mutasi objek pajak selain pbb p2 dan bpt, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah selain pbb p2 dan bpt, m selain pbb p2 dan bpt, melaksanakan registrasi, akreditasi dan proses penetapan nomor pokok wajib pajak daerah ppd)daftaran dan pendataetapan dan pengolahan data kepala subbidang penetapan dan pengolahan data mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidang penetapan dantapan dan pengolahan data, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penetapan dan pengolahan data, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan dan pengolahan data, melaksanakan penetapan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah skpd) dan surat ketetapan retribusi daerah skr) selain pbb p2 dan bpt, melaksanakan penetapan dan menerbitkan surat ketetapan pajak retribusi daerah kurang bayar skp rdb) dan surat ketetapan pajak retribusi daerah lebih bayar skp rdb) selain pbb p2 dan bpt, melaksanakan pembuatan salinan skpdtapan dan pengolahan datagihan, keberatan dan pemeriksaan kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksagihan, keberatan dan pemeriksaan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan, cc. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penagihan, keberatan dan pemeriksagihan kepala subbidang penagihan mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidangagihan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penagihan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penagihan, menagihembuatan surat tagihan pajak daerah std), berdasarkan permohonan dari wajib pajak dan atau pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku, memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan, melaksanakan pemisahan piutang pajak retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menginventarisasi masalah yang berhubungan dengan piutang dan menyiapkan bahan pertimbangan pemecah masalnagimeriksaan kepala subbidang pemeriksaan adalah sebagai berikut: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidang pemeriksaanmeriksaan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding atas skpd dan skr, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan piutang pajak dan retribusi daerah serta piutang penerimaan pajak dan retribusi daerah, menyelenggarakan administrasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakanmeriksaerimaan kepala bidang penerimrimaan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penerimaan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang penerimaan, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang penerimaan, cc. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penerimaan, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidangerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya kepala subbidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnyrimaan pajak dan retribusi daerah lainnya, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya, melakukan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah terkait realisasi dan tunggakan (piutang), melakukan koordinasi dan menyusun laporan pendapatan asli daerah pad): membuat tabulasi realisasi atas target yang ditetapkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, melaksanakan pengumpulan data informasi sebagai acuan perhitungan prakiraan target penerimaan pajak dan retribusi daerah, melaksanakan rekonsiliasi padrimaan pajak dan retribusi daerah lainnyaevaluasi dan pelaporan kepala subbidang evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidangevaluasi dan pelaporan, melaksanakan inventarisasi data dan informasilakukan evaluasi laporan penerimaan pendapatan asli daerah pad): melakukan evaluasi capaian pendapatan asli daerah pad), melakukan pemantauan pemungutan pajak dan retribusi daerah, menyusun rencana target pendapatan asli daerah pad): melaksanakan evaluasi teknis pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah: j . memberikan penghargaan kepada subjekbb p2 dan bpt kepala bidang pbb p2 dan bpbb p2 dan bpt, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pbb p2 dan bpt menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pbb p2 dan bpt, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bidang pbb p2 dan bpt, cc. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pbb p2 dan bpt, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pbb p2 dan bplayanan dan pendataan pbb p2 dan bpt kepala subbidang pelayanan dan pendataan pbb p2 dan bpt mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidang pelayanan dan pendatalayanan dan pendataan pbb p2 dan bpt, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pelayanan dan pendataan pbb p2 dan bpt, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pendataan pbb p2 dan bpt, memberikan pelayanan pbb p2 dan bpt kepada wajib pajak, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, surat pemberitahuan objek pajak pop) pbb yang telah diisi oleh wajib pajak dan mencatat dalam buku induk dan memasukkan dalam program sistem manajemen informasi objek pajak sismo)), melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pbb p2 dan bpt, melaksanakan penggalian potensi perpajakan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pbb p2 dan bpt sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, memproses pendaftaran dari objek pajak baru, membuat dan memelihara daftar induk pajak untuk mempermudah pengontrolan wajib pajak pbb p2 dan bpt, melakukan pelayanan pendaftaran dan pemprosesan surat pemberitahuan pajak berhutang spot) dan daftar himpunan ketetapan pajak dkp), melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pelayanan dan pendataan pbb p2 dan bpilaian dan penetapan pbb p2 dan bpt kepala subbidang penilaian dan penetapan pbb p2 dan bpt, mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidang penilaian dan penetapilaian dan penetapan pbb p2 dan bpt melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang penilaian dan penetapan pbb p2 dan bpt tb, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang penilaian dan penetapan pbb p2 dan bpt, menerima, meneliti dan mendistribusikan kelengkapan dan validasi bpt, melakukan penilaian nilai jual objek pajak harga pasar dan atau harga transaksi bpt, melaksanakan penilaian dan perhitungan pbb p2 dan bpt, melakukan verifikasi bpt: menetapkan setiap akhir tahun tahun berjalan, menertibkan klasifikasi, surat pemberitahuan pajak berhutang spot) dan daftar himpunan ketetapan pajak dkp) massal sesuai dengan peraturan yang berlaku: menerbitkan spot pbb p2 meliputi pencetakan individu dan massal, menetapkan kurang bayar bpt setelah dilakukan pemeriksaan, melaksanakan penetapan dan menerbitkan spot pbb p2, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penilaian dan penetapangolahan data dan informasi pbb p2 dan bpt kepala subbidang pengolahan data dan informasi pbb p2 dan bpt mempunyai tugas merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengolahan data dan informasigolahan data dan informasi pbb p2 dan bpt, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengolahan data dan informasi pbb p2 dan bpt: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan informasi pbb p2 dan bpt: memelihara dan melakukan pemutakhiran data objek pajak, menjaga keamanan data base objek pajak meliputi menduplikasi data base, sinkronisasi sistem pembayaran antara bank, memelihara keamanan jaringan dan elektronik yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi objek pajak sismo) pada perangkat lunak dan perangkat keras, melaksanakan pembuatan salinan spot sebagai pengganti spot yang rusak, hilang atau tidak ditemukan desa, melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data pbb p2 , melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi pbb p2 dan basis data pbb p2 (sismo pbb), melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran pbb p2 dan bpt, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pbb p2 dan bpt dan menyempurnakan sistem pembentukan basis data pbb p2 dan bpt, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap plagolahan data dan informasibadan pendapatan daerahdapatandapatandapatan daerah dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. setiap pimpinan unit kerja dalamdapatandapatandapatandapatanya, riyanto, sh, wrap berzina tp. bagan organisasi lampiran peraturan bupati kabupaten kuantan singingi badan pendapatan daerah nomor tahun tanggal maret kepala badan fungsional subbagian kelompok jabatan umum fungsional pendaftaran, bidang bidang penilaian dan penagihan, keberatan penerimaan pbb p2 dan bpt penetapan subsid subsid subsid subsid penerimaan pajak dan pelayanan dan pendaftaran dan penagihan retribusi daerah pendataan pbb p2 dan pendataan lainnya bpt subsid subsid subsid subsid penilaian dan penetapan dan pemeriksaan evaluasi dan penetapan pbb p2 dan pengolahan data pelaporan bpt fungsional fungsional ada pibadan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi pengelompokan tugas kelompok jabatan fungsional pada badan pendapatan daerahdapatandapatan:badan pendapatan daerah, melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan badan pendapatanlaian dan perhitungan, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi penilaian dan perhitungan, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi penilaian dan perhitungan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi penilaian dan perhitungan, mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi surat ketetapan pajak daerah skpd), surat ketetapan retribusi daerah skr) dan surat pemberitahuan berhutang pajak daerah speed) selain pbb p2 dan bpt, mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi surat setoran pajak daerah ssd) selain pbb p2 dan bpt, melaksanakan penilaian dan penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah selain pbb p2 dan bpt, merumuskan dan melaksanakan pencatatan dlaian dan perhituberatan dan banding, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi keberatan dan banding, melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi keberatan dan banding, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi keberatan dan banding, menerima dan meneliti lapangan tentang kelengkapan dokumen surat keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak retribusi daerah, memproses dan melakukan penelitian lapangan terhadap pembetulan, pembatalan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak retribusi daerah, melakukan penelitian atas penyerahan speed dan ketetapan wajib pajak dan retribusi daerah untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, menyiapkmembuat rekomendasi atas keberatan kepada bidang terkait, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi keberatan dan bandingdan inovasi penerimaan daerah, mempunyai tugas: merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada substansi pengembangan dan inovasi penerimaan daerah, melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang substansi pengembangan dan inovasi penerimaan daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang substansi pengembangan dan inovasi penerimaan daerah, menganalisa regulasi terkait pajak dan retribusi daerah, merancang dan menggali inovasi pendapatan asli daerah paddan inovasi penerimaan daerahsehingga peraturan bupati rokan hulu nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hibuhiburan.hiburan berita daerah kabupaten rokan hulu tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut objek pajak adalah setiap penyelenggaradiruang terbuka: pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana dipermainan ketangkasan, pusat kebugaran, refleksi, mandi uap spa, dan pertandingan olahraga. khusus hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar (tujuh keseratus). ketentuan dalamkeseratus): pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana diruang terbuka sebesar (sepuluh keseratus): pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana diruang tertutup sebesar (lima belas keseratus): kontes kecantikan, binaraga sebesar (lima belas keseratus) pameran sebesar (sepuluh keseratus): sirkus, akrobat dan sulap sebesar (sepuluh keseratus), karaoke sebesar (dua puluh keseratus), permainan bowling sebesar (lima belas keseratus): pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar (sepuluh keseratus): permainan ketangkasan sebesar (lima keseratus), pusat kebugaran sebesar (sepuluh keseratus):, refleksi sebesar (dua puluh keseratus), mandi uap spa sebesar (dua puluh lima keseratus): pertandingan olahraga sebesar (sepuluhpj. sekretaris daerah kepala bagian hukum, kabupaten rokan hulu, gs lal sea izin rgy loi, muhammad zaki penata tk. mib berita daerah kabupaten rokan hulu tahun nomor: |
sataikikasi elektronik bagian hukum setda kab. kudus ant bupati kudus provinsi jawa tengahelapan: aparatur negara yang terdiri dari: bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns, cons, ppp: phd: dan pimpinan dan pegawai non aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah, penerima gaji terusan. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan dalam hal:dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada huruf angkapada huruf angka meliputipada huruf angka dan angkacons sebagaimana pada huruf angkaphd sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi: tunjangan hari raya bagi phd diberikan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan april dan gaji ketiga belas bagi phd diberikan sebesar rp2. dua juta limas ratus ribu rupiah). tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepadahuruf angka diberikan sesuai dengan kemampudan tunjangbulan juni dalam hal penghasilan bulan april dan atauikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lainpril aa, npa ati kudus, shifrtopo fp. tipu diundangkan kudus pada tanggal april sekitar s#daerah kabupaten kudus, m'ani intakoris akun berita daerah kabupaten kudus tahun nomor |
aan walikota banda acehutamaan gender daerah dan untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja kota yang sesuai strategi pengarusutamaan gender dan responsif gender perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada level skpd, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam:qanun aceh nomor tahun tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, memutuskan menetapkan: peraturan walikotainspektorat adalah inspektorat kota banda aceh. indikator dampak (impact)i tim teknis ppg bappeda bersama dengan dp3ap2kb membentuk tim teknis pug bagi seluruh skpdtiga bulan sejak peraturan walikota ini diundangkan. pembentukan tim teknis ppg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. tim teknis ppg beranggotakan paling sedikit (tujuh) orang yang terdiri dari unsur bappeda, dp3ap2kb, bpk, inspektorat, pokja ppg, perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas bidang ppg. tim teknis ppg berfungsi: memberikan bantuan teknis skpd dalam pelaksanaan ppg, dan menjadi wadah konsultasi bagi skpd terkait pelaksanaan ppg. bab monitoring dan evaluasi bagian kesatu monitoring skpddirumuskan secara bersama oleh bappeda, dp3ap2kb,bpk, dan inspektorat dan kemudian disosialisasikan kepada skpd. hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada berbentuk kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk evaluasi, penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender, dandirumuskan oleh bappeda bersama dp3ap2kb dan disosialisasikan kepada setiap skpd. evaluasi dapat dilakukan secara internal dan atau melibatkan unsur perguruan tinggskpd hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan diserahkan kepada bappeda yangpelaporan skpd menyampaikan laporan capaian pelaksanaan ppg satu kali dalam satu tahun kepada bappeda dengan tembusan kepada dp3ap2kb. bappeda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan ppg kepada walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan pug daerah. materi laporan sebagaimana dimaksud dalam memuat antara lain: gambaran umum capaian pelaksanaan ppg, penggunaan anggaran yang bersumber dari apbd atau sumber lainnya,mbiayaan dan penghargaan seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan ppg bersumber dari apbdwalikota memberikan penghargaan kepada skpdda dan dp3ap2kb. bab xpril safe wali banda aceh, afifullah usman diundangkan banda aceh pada tanggal, sya'ban (sekretaris daerah kota banda aceh, bahagia berita daerah kota banda aceh tahun nomorota banda acehl haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpapenganggaran responsif gender ppg) adalah instrumentatuan kerja perangkat kota yang selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat daerah pada pemerintah kotata terpilih adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki laki diseluruh bidang pembangunrencanaan dan penganggaran responsif gender pada skpd dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada skpd dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya perencanaan penganggaran responsif gender dalam mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran skpd yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki laki dan perempuan diberbagai sektor pembangunan, mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan skpd yang responsif gender, membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi skpd dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing, meningkatkan peran kelembagaan pug untuk percepatan pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, bab iii perencanaan dan penganggaran bagian kesatu umum perencanaan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif genderskpd. penerapan perencanaan dan penganggaran responsif genderskpd. bagian kedua dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan skpd yang responsif gender difokuskan pada dokumen renstra skpd dan senja skpd. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilih serta dan data terkait isu isu gender lainnya. bagian ketiga dokumen penganggaran (l) skpd menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif 'gender sesuai dengan dokumen renstra dan rencana kerja skpd. penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen pernyataan anggaran genderska dilakukan dengan dua tahapan berikut analisis gender, dan, pernyataan anggaran gender. pada tahun pertama peraturan walikota ini diberlakukan, maka skpd memfokuskan penyusunan arg dengan kriteria sebagai berikut spm), memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian gs, berhubungan dengan pelayanan public dan memperkuat pelembagaan pug termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilih.aceda, dp3ap2kb, bpk dan inspektorat bappeda dalam pelaksanaan ppg bertugas dan berkewajiban untuk mengoordinasikan penyusunan rpm, renstra skpd, rkd, senja skpd dan rka skpd yang responsif gender, melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program skpd tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender, melakukan supervisi terhadap skpd dalam kurun waktu enam bulan sejak peraturan walikota ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut membentuk kelompok kerja pokja) pug sesuai dengan bidang kerjanya,, dan meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan ppg dari skpd untuk disampaikan kepada walikota. dinas p3ap2kb dalam pelaksanaan ppg bertugas dan berkewajiban untuk memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan, menyediakan data terpilih, membantu pelaksanaan analisis gender pada skpd, melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan ppg, melakukan koordinasi lintas skpd dan pihak lainnya yang fokus pada isu ppg, dan f, melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan ppg terhadap skpd setiap tahunnya. badan pengelolaan keuangan kota dalam pelaksanaan ppg bertugas dan berkewajiban untuk memastikan setiap usulan program dan kegiatan spk sudah melampirkan analisis gender gap) dan pernyataan anggaran gender gbs), dan meneliti kepastian penyusunan rka oleh skpd yang berbasis analisis gender dan data terpilih. pasai inspektorat kota dalam pelaksanaan ppg bertugas dan berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan ppg terhadap skpd setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender, memberikan rekomendasi kepada skpd sesuai dengan hasil monitoring evaluasi, dan, menyampaikan rekomendasi kepada bappeda dan dinas p3ap2kb dalam penetapan skpd yang berhasil melaksanakan ppg dengan baik untuk mendapatkan penghargaan. bappeda, dp3ap2kb, bpk, dan inspektorat adalah skpd yang berfungsi sebagai penggerak (driver mover) dalam menjalankan peraturan walikota ini. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf membangun koordinasi internaldan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan pug dalam mendukung penyusunan ppg. skpd menyusun data terpilih dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerja dan bentuk bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi skpd. penyediaan data terpilih dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan badan pusat statistik bps), perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilih. bagian kedua analisis gender pasaiskpd. analisis gender sebagaimana dimaksud pada menggunakan metode alur kerja analisis gender gender analisis pathway) yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan. skpd dapat bekerjasama dengan unsur perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen renstra skpd, rencana kerja skpd dan dokumen lainnya yang relevan. skpd melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal skpd. analisis gender sebagaimana dimaksud pada difokuskan pada level program dan kegiatan. faktor penyebab kesenjangan gender lingkungan internal skpdskpd. faktor penyebab kesenjangan gender lingkungan eksternal skpdkerja skpd. bab penyusunan pernyataan anggaran gender skpd harus melengkapi setiap kegiatan dengan pernyataan anggaran gender. hasil analisis gender pada setiap kegiatan skpd kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pernyataan anggaran gender. bab vii penetapan indikator pasai penetapan indikator masukan (input)input sebagaimana dimaksud pada (l)(output)indikator hasil (outcome) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampa |
sma walikota banda aceh peraturan walikota banda aceh nomor tahunmerintah kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan, dan orang dengan kecacatan berat penduduk kota banda aceh: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf atas perlu diatur dalam peraturan walikota banda aceh. mengingat undang undang nomor drt) tahun tentang pembentukan daerah'memutuskan menetapkan peraturan walikotanduduk adalah warga kota banda aceh dan bertempat tinggal kota banda acehuna netra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. anak dengan kecacatan untuk selanjutnya disingkat dengan adk adalah anak yang berusia dibawah tahun yang mengalami hambatan fisik atau mental yang mengganggu tumbuh kembangnya secara wajar sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan, pengembangan dan penanganan khusus sesuai dengan kondisi dan derajat kecamatanorang dengan kecacatan berat untuk selanjutnya disingkat dengan odnb adalah orang dengan kecacatan yang kecamatdinas sosial adalah dinas sosiabantuan sosial penyandang cacat adalah bantuan pemerintah kota banda aceh yang diberikan kepada penduduk kota banda aceh yang mengalami cacat tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat. lembaga keuangan mikro syariah marah muamalah yang selanjutnya disingkat lkmsmm adalah lembaga keuangan milik pemerintah kota banda aceh. bab maksud dan tujuan maksud pemberian bantuan sosial adalah untuk meringankan beban hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, adk, dan odnb penduduk kota banda aceh. tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, adk, dan odnb penduduk kota banda aceh. bab iii penerima bantuan sosial pemerintah kota memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan adk) dan orang dengan kecacatan berat odnb) penduduk kota. bantuan sosial penyandang disabilitas tuna netra, adk, dan odnb sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan kepada penduduk miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan: kepada penyandang disabilitas tuna netra sebesar rp. (empat juta rupiah), dan kepada adk dan odnb sebesar rp. rp. (empat juta rupiah). bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada telah berdomisili kota banda aceh minimal tahun, dan memiliki nomor induk kependudukan nik), ktp el dan atau telah terdaftar dalam kartu keluarga kk) bab tata cara pemberian bantuan sosial permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada walikota melalui dinas sosial dengan melampirkan syarat sebagai berikut. permohonan sebagaimana dimaksud pada diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas sosial. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bpk untuk dilakukan proses penyaluran bantuan sosial sebagaimana ketentuan yang berlaku. bab penyaluran bantuan sosial penyaluran bantuan sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diserahkan kepada penerima keluarga yang berhak rekening penerima pada lkmsmm. bab ketentuan lain lain pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas tersebut direalisasikan setelah peraturan walikota ini diundanga syaman banda aceh, afifullah usman diundangkan banda aceh pada tanggal api l 2018m sya' gan : tahun tanggal rlk sya'ban contoh surat permohonan banda aceh, perihal permohonan bantuan kepada sosial bagi penyandang yth, walikota banda aceh disabilitas tuna netra c adengan ini memohon kepada bapak, agar dapat memberikan bantuan sosial untuk saya yang merupakan penyandang disabilitas tuna netralampira mengabulkannya. atas perkenaan bapak saya ucapkan terimakasih. hormat saya pemohon orang tua wali d.t.o. nama pemohon banda aceh amour usman "ea lan lampiran peraturan walikota banda aceh nomor tahun tanggal ik sya" bam contoh surat permohonan banda aceh,. perihal permohonan bantuan kepada sosial bagi adk odnb yth, walikota banda aceh c gmerupakan orang tua wali dari nama tempat tanggal lahir hama alamat dengan ini memohon kepada bapak, agar dapat memberikan bantuan sosial untuk say: yang merupakan penyandang adk odnbtampil: mengabulkannya. atas perkenaan bapak saya ucapkan terimakasih. hormat saya pemohon urang tua wati d.t.o. nama pemohon) banda aceh aan llah usman |
walikota banda aceh peraturan walikota banda aceh nomor20 tahun tentang bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk santunan kematian bagi penduduk kota banda aceh dengan rahmat allah yang maha kuasa walikota banda aceh, menimbang a.ota banda aceh dimungkinkan untuk memberikan bantuan sosial kepada penduduk kota banda aceh sebagai bantuan sosial yang tidak direncanakan: bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial guna meringankan beban keluarga penduduk yang meninggal dunia, pemerintah kota dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah rpm) kota banda aceh, dipandang perlu memberikan santunan kematian dalam bentuk bantuan sosial yang tidak direncanakan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu mengatur bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk santunan kematian bagi pendudukkota banda aceh memutuskan menetapkan bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk santunan kematian bagi penduduk: walikota adalah walikota banda aceh. dinas sosial adalah dinas sosial kota banda aceh s5. dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipicamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. gampong adalah gampong dalam wilayah kota banda aceh. camat adalah camat dalam wilayah kota banda aceh. keuchik keuchik adalah keuchik dalam wilayah kota banda acehyang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya resiko sosial untuk uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap keluarga yang terkena musibah. penduduk adalah warga kota banda aceh dan bertempat tinggal kota banda acekota memberikan bantuan santunan kematian dari alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan bagi keluarga penduduk kota yang meninggal dunia. penduduk kota sebagaimana dimaksud pada adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap kota yang telah memiliki nomor induk kependudukan nik), ktp el dan atau telah terdaftar dalam kartu keluarga kk). dikecualikan dari ketentuan adalah bayi yang baru lahir dari penduduk kota dan masih berumurkota, santunan kematian diberikan apabila pada saat meninggal telah (satu) tahun terdaftar sebagai penduduk kota. santunan kematian sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kepada penduduk kota yang meninggal dunia dengan status pns, tni, polri, pegawai bumi dan bumn: pensiunan pns, pensiunan tni, pensiunan polri, pensiunan pegawai bumi dan pensiunan bumn: dan pimpinan dan anggota dprkartu keluarga kk) dari penduduk kota yang meninggal dunia. dalam hal tidak ada anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga kk) maka diberikan melalui ahli waris. a.l santunan kematian tidak dapat diberikan apabila penduduk kota yang meninggal diakibatkan oleh terjadinya bencana: bunuh diri: cc. penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif napa): tindak kejahatan dan atau pelanggaran syariat islam: dan pelaksanaan putusan pengadilan. bencana yangantunan kematian sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap adanya penduduk kota yang meninggal dunia sebesar rp. (tiga juta rupiah). bab iii mekanisme penyaluran santunan kematian untuk memperoleh santunan kematian mengajukan permohonan kepada walikota banda aceh melalui dinas sosial kota banda acehuchik, fotokopi akte kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil kota yang telah dilegalisir, surat keterangan anggota keluarga ahli waris dari keuchik dan diketahui oleh camat setempat: fotokopi ktp anggota keluarga ahli waris: fotokopi anggota keluarga ahli waris: surat keterangan bidan dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia bulan: surat keterangan sudah menetap selama (satu) tahun bagi penduduk yang berasal dari luar kota banda aceh dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota, dan fotokopi buku rekening bank keluarga ahli waris. persyaratan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota melalui dinas sosial masing masing dibuat dalam rangkap (dua), persyaratan asli (satu) rangkap dan fotokopi sebanyak (satu) rangkap. ahli waris. ahli waris yang mengajukan santunan kematian paling lambat bulan dari waktu yang bersangkutan meninggal dunia. santunan kematian disalurkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap. berkas permohonan santunan kematian tidak dapat diterima apabila pemohon ahli waris tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan permohonan santunan kematian tidak dapat diajukan oleh pemohon ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. prosedur pemberian santunan kematian yaitu sebagai berikut permohonan sebagaimana dimaksud dalam verifikasi oleh tim verifikasi: dinas sosial memproses berkas permohonan santunan kematian yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diusulkan proses pembayaran pada bpk: dan berdasarkan usulan kepala dinas sosial, bpk memproses pembayaran santunan kematian yang sudah dapat disalurkan kepada ahli waris penduduk kota yang meninggal dunia. dalam rangka penelitian dan klarifikasi pemberian santunan kematian bagi penduduk kota, kepala dinas sosial membentuk tim verifikasi pemberian santunan kematian. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas sosial. bab pembiayaan santunan kematian bagi penduduk kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kota. bab pembinaan dan pengawasan walikota melaluiv.! bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini, peraturan walikota banda aceh nomor tahun tentang pedoman pemberian santunan kematian bagi ahli waris pendudukpril loss'ban banda aceh, laonnonu usman diundangkan banda aceh pada tanggal pril sya'ban sekretaris daerah kota banda kcda,h bahagia berita daerah kota banda acehingkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota kota peduli hak banjar kota layak anak ham) sehat terwujudnya banjar sebagai kota responsif gender kualitas kondisi meningkatnya kualitas lingkungan yang aman, rindang dan meningkatnya kualitas penanganan bencana mengembangkan menjadikan meningkatnya aktivitas pariwisata, daya tarik dan kota banjar budaya dan olahraga daerah tujuan berbasis agropolitan wisata arah kebijakan kota banjar tahun adalah fokus berseri melalui pemantapan reformasi birokrasi untuk peningkatan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. pada tahun ini, hasil dari setiap misi telah dilaporkan dan dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus program tahun berikutnya. proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas kegiatan pembangunan guna mendukung salah satu atau beberapa misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing masing. dalam proses perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan desa sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan wali agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. perencanaan pembangunan desa diwujudkan dalam dokumen rpm desa dan dituangkan dalam dokumen rkp desa setiap tahun, sedengan mempedomani peraturan wali kota nomor tahun tentang petunjuk teknis pembangunan desa. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dilaksanakan oleh camat dalam upaya penguatan kecamatan sebagaimana tertuang dalaminkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan wali kota nomor tahun tentang petunjuk teknis pembangunan desa terdiri dari sinkronisasi perencanaan pembangunan desa rpm desa) dengan perencanaan pembangunan daerah rpm daerah), dandokumen rpm desa yang telah dijabarkan dalam dokumen rkp desa selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang apb desa,. iii. kebijakan penyusunan apb desa penyusunan apb desa tahun anggaranng merupakan harga satuan setiap unit barang jasa yang berlaku kota banjar yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. secara rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaanpendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan sebagai berikut: no| kelompok ' ? !e jenis objek pendapatan asli desa hasil aset: tanah kas desa pasar desa tambatan perahu hasil aset lainnya dan gotong royong, masyarakat desa pendapatan asli pungutan desa dengan transfer la. dana desa bagian dari hasil pajak daerah board): ic. alokasi dana desa bantuan keuangan dari apbd kota. kerja sama desa penerimaan dari yang berlokasi desa cc., le. bungaan, yang sah. kelompok pendapatan asli desa des) penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari des harues agar dirinci dan dijelaskan mencantumkannya berdasarkan jenis dan objeknya dalam bentuk uang, bukan konversi dari barang atau tenaga, dan pendapatan desa yang bersumber dari desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ditetapkan dengan peraturan desa. kelompok transfer pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer harus memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. kelompok transfer terdiri atas jenis dana desa dd)yang bersumber dari dana desa dianggarkan sesuai dengapabilabelum ditetapkan, maka penganggaran dana desa didasarkan pada penganggaran dana desa tahun anggaran dalam halgian dari hasil pajak dan retribusi daerah board) adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. pendapatan desa yang bersumber dari board dianggarkan sesuai denganapabilabelum ditetapkan, maka penganggaran board didasarkan pada penganggaran board tahun anggaran dalam halditetapkan dan atau terdapat perubahan dan atau terdapat kurang lebih jalurboardd adalah dana perimbangan yang diterima kota banjaryang bersumber dari add dianggarkan sesuai dengan keputusan wali kota tentang besaran add untuk setiap desa tahun anggaran dalam hal keputusan wali kota tentang besaran add untuk setiap desa tahun anggaran belum ditetapkan, maka penganggaran add didasarkan pada penganggaran add tahun anggaran apabila keputusan wali kota tentang besaran add untukadprovinsi jawa barat kepada pemerintah desa. pemerintah desa dapat memperoleh bantuan keuangan provinsi sebagaimana diatur dalamprovinsi dianggarkan sesuai dengan peraturan gubernur dan atau keputusan gubernur dan atau informasi resmi mengenai besaran bantuan keuangan provinsikota banjar kepada pemerintah desa. pemerintah desa dapat memperoleh bantuan keuangan kota sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun junkota dianggarkan sesuai dengan peraturan wali kota dan atau keputusan wali kota mengenai besaran bantuan keuangan kotakelompok pendapatan lain lain pemerintah desa dapat memperoleh pendapatan lain lain yang bersumber. belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desbelanja desa dibedakan berdasarkan klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. klasifikasi bidang klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatanbidang terdiri dari: sub bidang bidang penyelenggaraan penyelenggaraan belanja pemerintahan desa, antara lain penghasilan tetap, tunjangan berisi sub bidang dan kegiatan dan operasional pemerintahan yang digunakan untuk desa, mendukung peladen seakan sarana dan prasarana fungsi pemerintahan desa,ndidikan, pembangunan desa, antara lain kesehatan, berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pekerjaan umum dan pendidikan, kesehatan, penataan ruang, pekerjaan umum, dan lain lain. pembangunan tidak berarti kawasan perlu man hanya pembangunan secara . kehutanan dan lingkungan fisik akan tetapi juga terkait hidup: dengan pembangunan non fisik perhubungan, komunikasi dan seperti pengembangan dan informatika: pembinaan, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata. bidang pembinaan ketentraman, ketertiban, dan kemasyarakatan desa berisi pelindungan masyarakat, sub bidang dan kegiatan untuk kebudayaan dan keagamaan, meningkatkan peran serta dan kesadaran kepemudaan dan olah raga, masyarakat lembaga dan kemasyarakatan desa yang kelembagaan masyarakat. mendukung proses pembangunan desa, bidang pemberdayaan kelautan dan perikanan, masy arakan desa berisi sub pertanian dan peternakan, bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas pemahaman, kapasitas aparatur desa, masyarakat dalam dg. pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesejahteraan perlindungan anak dan masyarakat,penanggulangan bencana, bencana, keadaan darurat dan keadaan darurat: dan mendesak desa digunakan untuk kegiatan keadaan mendesak. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. ii. klasifikasi ekonomi klasifikasi ekonomi diuraikan menurutekonomi terdiri dari: objek belanja belanja pegawai. belanja barang jasabelanja tak terduga belanja pegawaipenganggaran belanja pegawaikeuangan desa, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang bersumber dari add,meskipun demikian, penganggaran penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya harus memperhatikan kemampuan keuangan desa dan tidak melebihi batas nilai tertinggi yang ditetapkan oleh wali kota dalam keputusan wali kota tentang standar satuan biaya harga. penganggaran belanja pegawai dalam hal terdapat pengangkatan dan atau pemberhentian kepala desa atau perangkat desa atau anggota bpd. pemerintah desa dapat menganggarkan tunjangan hari raya bagi kepala desa, perangkat desa dan bpd yang dibayarkan menjelang hari raya idul fitri yang anggarannya bersumber dari des dan atau add, dengan ketentuan bagi kepala desa dan perangkat desa setinggi tingginya sebesar penghasilan tetap siap) per bulan, dan bagi anggota bpd setinggi tingginya sebesar tunjangan kedudukan per bulan. penganggaran tersebut memperhatikan kemampuan keuangan desa dan tidak melebihi ketentuan paling banyak (tiga puluh keseratus) dari jumlah anggaran belanja desa dalam apb desa. belanja barang jasa,pemerintah desa agar menetapkan peraturan kepala desa yang mengatur tentang mekanisme pemberian barang kepada masyarakat kelompok masyarakat yang paling sedikit meliputi kriteria penerima manfaat, proses pengajuan, seleksi verifikasi, penetapan, pelaksanaan, ketatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi, termasuk pemberian barang untuk diberikan kepada masyarakat kelompokriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak serta tata cara penggunaan anggaran belanja tak terduga mempedomani sampai dengni. ketentuan belanja desa dalam apb desdan penyediaan operasional bpd, perhitungan belanja desa tersebutselain itu,bahwabelanja desa sebagaimana dimaksud diatas. alokasi belanja dalam suatu kegiatan harus logis dan memperhitungkan tingkat kejahatan serta kondisi geografis desa. pemerintah desa dapat mengatur standar satuan harga dengan mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kota banjar sebagai patokan tertinggi. jika terdapat harga satuan barang jasa yang lebih tinggi dari standar satuan harga ssh) yang ditetapkan oleh pemerintah kota banjar, maka pemerintah desa dapat mengajukan permohonan perubahan standar satuan harga ssh) disertai alasan yang kuat dan bukti hasil survey harga barang jasa dimaksudstruktur pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaanpembentukan dana cadangan penyertaan modalii. pengeluaran pembiayayang paling sedikit memuat tentangelain itu, penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. penyertaan modalmekanisme penyertaan modal pada bum desa mempedomani dwaktu dan tahapan penyusunan apb desa sebagai berikut penyusunan rancangan peraturan desa tentang paling lambat (tiga) apb desa minggupaling lambat minggu rancangan apb desa yang telah disusun| kel bulan oktoberaling lambat minggu peraturan desa tentang apb desa kepada bulan oktober kepala desa. kepala desa menyampaikan rancangan paling lambat minggu peraturan desa tentang apb desa kepada bpd iii bulan oktober untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah bpd. ii. pembahasan dan penyelamatan rancangan paling lambat (satu) peraturan desa tentang apb desa minggukesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam keputusan bpd tentang pembahasan dan penyelamatan rancangan peraturan desa tentang apb desa. paling lambat minggu atas dasar kesepakatan bersama tersebut, bulan oktobertentang penjabaran apb desa iii. evaluasi rancangan peraturan desa tentang (paling lambat apb desa duapuluh) hari kerja rancangan peraturan desa tentang apb desa paling lambat minggu yang telah disepakati bersama, disampaikan bulan november olehpelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh tim paling lambat minggu evaluasi rancangan peraturan desa yang bulan ditetapkan dengan keputusan camat, dengan november didampingi oleh tim pendamping evaluasi dari tingkat kota. hasil evaluasi dari tim evaluasi dituangkan dalam bentuk draft keputusan wali kota, kemudian diajukan oleh camat kepada wali kota melalui bagian hukum dan organisasi setda kota banjar untuk ditetapkan dengan keputusan wali kota tentang hasil evaluasi dalam hal hasil evaluasi wali kota menyatakan rancangan peraturan desa| paling lama (dua tentang apb desa tidak sesuai dengan puluh) hari kerja ketentuan peraturan perundang undangan terhitung sejak yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan diterimanya hasil rkp desa, maka kepala desa bersama bpd evaluasi melakukan penyempurnaan dalam hal hasil evaluasi wali kota menyatakan rancangan peraturan desa tentang apb destentang apb desa desemberdesa (paling lambat tentang apb desa dan peraturan kepala desa (tujuh) hari kerja tentang penjabaran apb desa kepada wali sejak ditetapkan kota melalui camat untuk diklarifikasiesepakatanimaksud oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk wali kota dalam bentuk pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa tentang apb desa. dalam hal bpd tetap tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang apb desa setelah mendapatkan evaluasi dan pembinaengan menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. dalam hal peraturan desa tentang apb desa belum ditetapkan sampai batas waktu desembemenggunakan pagu tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatkepada. pemberitahuan tersebutkhusus lainnya, antara lainlam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa mempedomani peraturan wali kota nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa desa. bagi pemerintah desa yang periodisasi rpm desa nya habis pada tahun dan baru bisa menyusun rpm desa pada tahun setelah terpilihnya kepala desa yang baru, maka penyusunan rkp desa dan apb desa tahun anggaran masih mengacu kepada rpm desa yang lama. adapun penentuan kegiatan untuk penyusunan rkp desa dan apb desa tahun anggaran diprioritaskan pada kegiatan kegiatan dalam rpm desa lama yang target pencapaiannya belum optimal, disamping itu penentuan kegiatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang diusulkan dan dibahas serta disepakati bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran penentuan kegiatan dalam apb desa yang anggarannya bersumber dari dana desa agar mempedomani peraturan perundang undangan yang mengatur tentang prioritas penggunan dana desa tahun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengamanatkan desa untuk melaksanakan sesuai kewenangan desa undang undang nomor tahun tentang penanganan fakir miskin dan peraturan menteri sosial nomor tahun tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, bahwa verifikasi dan validasi data fakir miskin dilakukan secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada kecamatan atau desa. seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa tempat tinggalnya. selanjutnya kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data fakir miskin kepada wali kota melalui camat. atas dasar tersebut maka desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial khususnya tentang data fakir miskin dan orang tidak mampu paling sedikit satu tahun sekali, menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan verifikasi dan validasi tersebut, dan memanfaatkan teknologi informatika dalam kegiatan verifikasi dan validasi tersebut. dalam upaya mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana amanatspm sosial daerah, peraturan wali kota nomor tahun juncto peraturan wali kota nomor tahun tentang tata cara penganggaran ddan pendapatan belanja daerah. pemerintah desa berperan untuk melaksanakan pendataan tentang perlu pelayanan kesejahteraan sosial pks) khususnya bagi penerima pelayanan dasar yaitu data tentang anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) dan korban bencana: menyediakan anggaran yang memadai untuk proses pendataan dan pengelolaan data tersebut, serta fasilitasi dalam pengajuan proposal bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas serta pks lainnya, dan memanfaatkan teknologi informatika dalam updating data tersebut peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang standar pelayanan minimal desa, mengamankanmerintah desa agar menetapkan standar pelayanan minimal desa dengan tujuan dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. spm desa antara lain meliputimerintah desa mempunyai peranan dalam upaya terwujudnya kota layak anak melalui peraturan kepala desa tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak, anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan hak sipil dan kebebasan (fasilitasi pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dll): pembinaan keluarga balita dan remaja, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan anak usia dini, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreatifitas anak, dll): dan penyediaan data terpilih anak.rta visi dan misi pemerintah kota banjar tahun pemerintah desa mempunyai peran melalui: kebijakan penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang responsif gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pembangunan sarana dan prasarana responsif gender, pembentuk focal point pug tingkat desa, dan penyediaan data terpilih genderserta pencanangan kampung oleh presiden republik indonesia pada tanggal januari cirebon dan mempertahankan prestasi kota banjar dalam penyelenggaraan kampung kb, pemerintah desa berperan dalam pemeliharaan sarana prasarana kampung kb, pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana kampung kb, dan penyelenggaraan kampung serta visi dan misi pemerintah kota banjar tahun pemerintah desa memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan pokja desa sehat prioritas pembangunan nasional d serta visi dan misi pemerintah kota banjar tahun mengamanatkan peningkatan pelayanan publik ditingkat desakawasan perdesaan diusulkan oleh beberapayang diprioritaskan pada pengembangan potensi dan atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan aset desa, bahw,ahwa bum desa wajib melakukan penyesuaianalam pelaksanaannya agar melakukan koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kesatuan bangsa dan politik kota banjar dan inspektorat kota banjar. il. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang administrasi pemerintahan desa,, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku buku register desaidalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan masyarakatdan visi misi pemerintah provinsi jawa barat, pemerintah desa agar memenuhi komponen indeks desa membangun sesuai kewenangan desa, diantaranybudayaan masyarakat untuk kesehatan meliputi akses poskesdes, polindes dan posyandu, tingkat aktivitas posyandu jaminan kesehatan yaitu data tingkat kepesertaan bpjs akses pendidikan non formal, meliputi kegiatan pemberantasan buta aksara kegiatan paud, akses pengetahuan, yaitu taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa memiliki solidaritas sosial, meliputi kebiasaan gotong royong desa, ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, pembinaan kelompok kegiatan olahraga memiliki toleransi, yaitu pembinaan suku, agama, ras dan antar golongan sara) rasa aman penduduk, meliputi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara poskamling peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling upaya penyelesaian konflik yang terjadi desa akses air bersih dan air minum layak, meliputiakses sanitasi, meliputi ketersediaan jamban sehat terdapat tempat pembuangan sampah akses informasi dan komunikasi, yaitu terdapat akses internet tersedia pusat pelayanan perdagangan, yaitu akses penduduk pusat perdagangan keterbukaan wilayah, yaitu kualitas jalan desa kualitas lingkungan, yaitu mencegah pencemaran air, tanah dan udara potensi rawan bencana dan tanggap bencana, meliputi informasi kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)alam upaya meningkatkan peran serta, kesadaran, pemahaman, serta kapasitas masyarakat lembaga kemasyarakatan desa, maka pemerintah desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa sekurang kurangnya (lima belas keseratus) dari jumlah anggaran belanja desa setelah dikurangi kegiatan kegiatan yang masuk dalam ketentuan maksimal (tiga puluh keseratus). bagi pemerintah desa yang terdapat sisa lebih perhitungan anggaran siapa) tahun agar dianggarkan kembali dalam belanja apb desa tahun anggaran baik untuk mendanai kegiatan yang belum selesai lanjutan atau dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, pelapormenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran maka pemerintah desa dalam mengisi rab kegiatan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket. untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran dalam suatu kegiatan, maka pemerintah desa hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah kota melalui dinas instansi terkait dalam mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. diantaranya sebagai berikut pemerintah desa melalui apb desa hanya diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk honorarium tutor paud dan kegiatan penyelenggaraan paud lainnya, diluar yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui apbd kota banjar, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dari apbd kota banjaran pemerintah desa tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat yang telah dianggarkan dalam apbd kota banjar, diantaranya insentif lintas dan jaminan ketenagakerjaan yang telah dianggarkan dalam apbd kota banjar melalui satuan polisi pamong praja. wali kota banjar, ttd ade suksesbkota banjar(nan buku dan organisasi, ron seat buya tawan,s.h.m. work4# lampiranota banjarotaota banjar tahun adalah. selanjutnya dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah kota banjar merumuskan enam misi sebagai berikut:dan mengembangkan daya tarik dan potensi daerah tujuan dan sasaran pembangunan kota banjar yang tertuang dalam rpm tahun adalah sebagai berikut meningkatkan meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kualitas tata dan keuangan. pemerintahan kelola meningkatnya efektifitas penguatan yang profesional pemerintahan pengawasan dan akuntabel meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatkan meningkatnya meningkatnya kualitas pelayanan kualitas sumber kualitas sdm pendidikan dasar daya manusia kota banjar meningkatnya kualitas kesehatan sdm) meningkatkan membangun meningkatnya kinerja laju perekonomian pembangunan inklusif dan daya pertumbuhan masyarakat beli masyarakat. ekonomi yang maju dan meningkatnya penanaman modal inklusif., wali kota banjarpada huruferaturan daerah nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjar tahun berita daerah kota banjar tahun nomor memperhatikan surat sekretaris daerah provinsi jawa barat nomor hukum tertanggal mei hal fasilitasi rancangan peraturan wali kota banjar. pegawai negeri sipil yang ditempatkan atau ditugaskan perwakilan republik indonesia luar negeri,gawai negeri sipil penerima uang tungguitu pada bulan april dan tunjangan jabatan atau tunjangan umumegawaiyaituskpd tempat pns atau pejabat negara bekerja. ketentuan dalam peraturan wali kota ini berlaku juga bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan ketentuan sebagai berikut tunjangan hari raya bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yaitu sebesar penghasilan (satu) bulan pada (dua) bulan sebelum hari raya yaitu pada bulan aprilpada masing masing perangkat daerah. anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan wali kota ini dibebankan pada apbd kota banjar tahun anggaran pejabat penanda tangan spm mengajukan spm tunjangan hari raya kepada badan pendapatan pengelolaanspm thr gaji pns untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, spm thr gaji pejabat negara untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, spm thr tpp untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai kecuali cons, spm thr anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk pembayaran sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, spm thr bagi penerima gaji terusan, perhitungan tunjangan hari raya dilaksanakan oleh badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menggunakan sima gaji dan dicetak oleh masing masing skpd, khusus untuk tunjangan hari raya untuk tambahan penghasilan pegawai perhitungan dan pencetakan dilakukan oleh masing masing skpd, spm tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari spm gaji bulanan, danswansetiawan,s.h.m. dnomor tahun tentang pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer, tetapiperaturan wali kota banjar. beberapa ketentuan dalam peraturan wali kotasecara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:ua puluh lima per seratus),enam puluh per seratus), dan tahap iii sebesar (dua puluh per seratus) atau lebih dari sisa yang belum disalurkanelapan puluh per seratus), penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah diantara dan disisipkan yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut mekanisme penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak pengajuan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap tahun anggaran ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: add digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, danhuruf ditetapkan dengan ketentuanwali kota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangankota banjar tahun merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota banjarbanjarbanjar tahun sebagaimana dimaksud pada berfungsikota banjarbanjarkerangka ekonomi, bab kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan babi penutup penjabaran rkd kotatermal! spa yan nyswansetiawan,s.h.m. wob:sedur pembentukan produk hukum daerahnomor tahun tentang pedoman pembentukan produk hukum.g fas jaa jas jas organisasi, asda asda ii, wakil wali kota) kepada wali kota setiap perda yang konsep hari surat merupakan konsep akhir perda pengantar yang akan disampaikan akhir yang wali kota kepada dprd harus telah dipaparkan ketua tim dipakai kepada wali kota secara berjenjang pimpinan dprd setelah perda hari jadwal membahas menerima perda, yang memberitahukan kepada disertai perda badan musyawarah untuk surat keperluan penjadwalan dan pengantar menyampaikan perda dari wali kepada seluruh anggota kota dprd dalam pembahasan perda hari masukan perda, masyarakat yang akan disamai berhak memberikan dibahas kan masukan secara lisan oleh dprd dalam: maupun tertulis rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar, lokakarya dan atau diskusip fas jaa jas jas pembicaraan perda masukan hari nobulan tingkat dan tingkat dari rapat masyarakat pembicara terhadap aan perda tingkat dan nobulan rapat pembicara aan tingkat dalam hal perda tidak alasan map mendapat persetujuan penolakan menit perda bersama antara dprd dan terhadap wali kota, perda perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan dprd masa sidang itu wali kota dapat menarik alasan surat kembali perda, sebelum penarikan menit pengantar pembicaraan tingkat perda wali kota dimulai yang diajukan kepada pimpinan dprd disertai alasan penarikan keputusan hasil pembahasan perda pembahasan hari tentang apbd, kua dan gubernur pertanggungjawaban pas yang tentang pelaksanaan apbd, dilakukan evaluasi dikonsultasikan kepada berdasarkan perda gubernur untuk dievaluasi rkd, gubernur dprd wakil sekda kepala kasubbag pelaksana tim tim perangkat persyaratan waktu out put hukum kota hukum ala |ao jar |ap faso |aa jas jas perda yang telah dibahas dan telah disetujui oleh wali kota dan dprd surat permohonan evaluasi apabila wali kota tidak perda yang perlu menindaklanjuti hasil telah bulan evaluasi dan tetap ditetapkan menetapkan menjadi perda, wali kota gubernur membatalkan perda dengan perlu apabila dalam waktu perda hari perhal (satu) bulan sejak pertanggung tentang diterimanya perda jawaban perunggu tentang apbd yang ngjawaba pertanggungjawaban disampaikan pelaksanaan apbd dari wali kota pelaksana wali kota, dprd tidak kepada apbd mengambil keputusan dprd bersama dengan wali kota terhadap perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, wali kota menyusun dan menetapkan perhal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd perda rancangan perda yang perda paling disetujui jui telah disetujui bersama lama bersama dprd dan wali kota, hari dprd disampaikan oleh pimpinan terbit dan wali dprd kepada wali kota ota untuk ditetapkan menjadi sejak perda tangga0la |ao jar |ap fas jaa jas jas persen tujuan beras eva wali kota wajib perda paling nomor menyampaikan perda disetujui lama register yang telah disetujui bersama hari perda dari bersama dalam rapat dprd dan terbit biro paripurna kepada gubernur wali kota hukum melalui biro hukum sejak provinsi sebagai wakil pemerintah menteri pusat raped dari pimpin dprd perda rancangan perda yang penandaan paling ang telah telah mendapat nomor kanan lama ditetapkan register ditetapkan oleh perda wali kota dengan dibuat (tiga membubuhkan tanda dalam puluh) tangan rangkap hari (empat) sejak raped disebut beras oleh dprd dan wali kota perda dalam hal wali kota tidak perda diundang menandatangani perda yang telah hari kan yang telah mendapat mendapat dalam nomor register, perda nomor lembaran tersebut sah menjadi perda register daerah dan wajib diundangkan dari birog fas fasa jas jas dalam lembaran daerah hukum provinsi perd pengundangan perda buku hari arca yang telah ditandatangani oleh register diundang sekretaris daerah setelah penomoran kan ditetapkan wali kota dan perda dan diberi nomor oleh lema pelaksana subbab ppid arsip perda yang telah perda yang hari perda diundangkan, telah didokumentasikan oleh: diundangkan dprd: sekretaris daerah, bagian hukum dan organisasi, dan perangkat daerah terkait. ali sosial penyebarluasan perda saman hari losiansas naskah perda dilakukan bersama oleh yang telah dprd melalui bapemperda diautentifik dan pemerintah daerah kota melalui bagian diundangkan hukum dan organisasi dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. standar operasional prosedur penyusunan peraturan wali kotaala ola pro bag lap |as jas las perangkat daerah menyusun raperwal hari draw raperwal raperwal sesuai dengan berupa permohonan materi muatan, dan diajukan hardcore harmonisasi kepada kepala bagian hukum dan dan organisasi setda untuk softcopy harmonisasi kepala bagian hukum dan peraturan hari disposisi dan organisasi menerima dan perundang terhadap. mempelajari usulan raperwal undangan dari perangkat daerah untuk terkait selanjutnya dilakukan wmv harmonisasi oleh kasubbag ppid beserta pelaksana subbab dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait raperwal yang bertentangan koreksi hari surat penolakan dengan peraturan perundang raperwal den aksi undangan yang lebih tinggi, raperwal tumpang tindih dengan (apabila peraturan sejajar atau naa bertentangan): bawahnya, maupun dokumen diterima atau san), pendukungnya belum lengkap dikembalikan pada perangkat surat daerah pengusul permintaan melengkapi (apabila berkas belum lengkap) apabila dapat diproses lebih raperwal kat raperwal lanjut, kepala bagian hukum hasil revisi hukum dan organisasi memeriksa dan subbab mempelajari raperwal yang ppid telah disempurnakan oleh subbab ppid disposisi tee disetujui kepala bagian disetujui hukum dan organisasi kabar diserahkan kembali kepada pop hukumisl iron ban lap las las kepala subbab ppid untuk diproses lebih lanjut kepal tim wali kota membentuk tim rapat hari pembahasan pembahasan raperwal pembentuk raperwal tim raperwal pembahasan bersama bagian hari adaa hasil rancangan diprakarsai oleh hukum dan pembahasan bagian hukum dan organisasi organisasi sekretariat daerah dengan membuat menitikberatkan pada surat permasalahan yang bersifat undangan prinsip mengenai objek yang pembahasan diatur, jangkauan, dan arah raperwal pengaturan kabar hukum dan organisasi disposisi hari papa akan memerintahkan kasubbag dan penyempurnaan raperwal pelaksana kepada kasubbag ppid subbab ppid sesuai hasil pembahasan bersama dengan perangkat daerah pelaksana subbab ppid buku kartu disposisi menyiapkan disposisi kepada ekpedisi menit asda asda ii, sekda, dan halaman tanda wakil wali kota dibuat rangkap raperwal diberikan para raperwal hari pena secara berjenjang oleh berjenjang kasubbag ppid, kabar hukum dan organisasi, asda lolos asda ii, sekda dan wakil wati kota (ya (ya iya sekretaris daerah dapat raperwal hari koreksi terhadap melakukan perubahan yang telah raperwal dan atau penyempurnaan dipakai oleh terhadap rancangan hasil asda pembahasan biro dprd wakil sekda kepala kasubbag pelaksana tim perangkat persyaratan waktu out put uraian kegiatan hukum wali bagian ppid subbab legislasi daerah kelengkapan kota hukum iso ino fan lap las las perhal rancangan hasil raperwal hari telah pan #kan penyempurnaan menjadi telah bahan untuk ditetapkan dipakai menjadi perhal dengan sekda ditandatangani oleh wali kota tahun berita daerah dengan register menit daerah perhal dibubuhi tahun dan nomor penomoran perhal nomor apabila perhal ada buku tambahan penjelasannya, maka register menit berita daerah penjelasan tersebut penomoran pengundangannya berda ditempatkan dalam tambahan berita daerah dengan dibubuhi nomor perhal sekretaris daerah perhal telah yang menandatangani ditetapkan menit diundangkan pengundangan perhal dengan wali kota membubuhkan tanda tangan pada naskah perhal naskah perhal, perhal hari arsip perhal didokumentasikan oleh bagian telah hukum dan organisasi setda diundangkan dibuat rangkap sosialisasi penyebarluasan perhal perhal hari pama dilakukan oleh bagian hukum diautentifik dan organisasi setda asi kabar hukum dan organisasi standar operasional prosedur penyusunan keputusan wali kota wakil sekda kepala kasubbag pelaksana pejabat perangkat persyaratan kelengkapan waktu out put uraian kegiatan wali bagian ppid subbab fungsional daerah kota hukum isl lola loo ba. baso draf rak disertai pimpinan perangkat daerah rakepwal berupa hari surat seo ona menyusun rakepwal sesuai hardcore dan pan ian dengan tugas dan fungsinya softcopy masing masing, dan mengajukan permohonan harmonisasi kepada kepala bagian hukum dan organisasi setda hari surat penolak rakepwal yang bertentangan koreksi rakepwal permohonan dengan peraturan perundang harmonisasi rakepwal undangan yang lebih tinggi, (apabila bertentangan): tumpang tindih dengan ditolak atau peraturan sejajar atau bawahnya, maupun dokumen surat permintaan pendukungnya belum lengkap melengkapi (apabila dikembalikan pada perangkat berkas belum lengkap) daerah pengusul hari nobulan hasil rakepwal dapat diproses rakepwal dibahas nabemaa nan rakenwal lebih lanjut maka perangkat daerah pembahasan keputusan wali pengusul kota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa, dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum dan organisasi setda rak dih isasi pelaksana subbab ppid rakepwal hari pedalaman subbab ppid berkoordinasi dengan pejabat dan pejabat fungsional fungsional perancang tertentu peraturan perundang pen undangan yang ada bagian hukum dan organisasi setda penuh isasi rakepwal hasil rakepwal hasil hari rakepwaloleh penyempurnaan dilaporkan harmonisasi kasubbas ppid kepada kabar hukum dan pelaksana subbab rabu organisasi melalui kasubbag ppid dan pejabat asi ppid untuk dipelajari dan fungsional tertentu diperiksa rak khi (rancangan yang teh oo vrakepwat nasi renewal konsep akhir wakil sekda kepala kasubbag pelaksana pejabat perangkat persyaratan kelengkapan waktu out put kota hukum ola loo baso yao disetujui kabar hukum dan harmonisasi kabar oleh kasubbag ppid organisasi diserahkan hukum dan kembali kepada kasubbag organisasi ppid untuk diproses lebih ian lanjut kartu disposisi pelaksana subbab ppid rakepwal yang telah menyiapkan disposisi kepada disetujui kabar menit asda asda ii, sekda, dan hukum dan wakil wali kota organisasi rakepwal dipakai rancangan diajukan kepada font|se tata fate buku ekpedisi hari berjenjang wali kota setelah mendapat para koordinasi secara berjenjang dari kasubbag ppid, kabar hukum dan organisasi, asda asda ii, sekda dan wakil wali kota rancangan ditandatangani (bobo rakepwal yang hari kepal ditetapkan wali oleh wali kota merupakan konsep akhir dan telah penyebarluasan kepal yang kepal hari sosialisasi kepal telah ditetapkan, dilakukan diautentifikasi kabar oleh bagian hukum dan hukum dan organisasi setda organisasibanjar. asisten umum, hukum dan pemerintahan yang selanjutnya disebut asda adalah asisten umum, hukum dan pemerintahan sekretaris daerah kota banjar. asisten kesejahteraan, ekonomi dan pengadaan yang selanjutnya disebut asda ii, adalah asisten kesejahteraan, ekonomi dan pengadaan sekretaris daerah kota banjar. asisten terkait adalah asisten sekretaris daerah kota banjar yang secara substansial terkait dengan materi peraturan daerah yang dibentudan organisasi adalah bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kota banjarbanjar. subbagian pembentukan produk hukum daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalahkepala subbagian ppid adalah kepaladan keputusan wali dan diundangkan dalam lembaran daerah. peraturan wali kota yang selanjutnya disebut perhal adalah jenis peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh wali kota tanpa melibatkan dprd kota, dan diundangkan dalam berita daerah. keputusan wali kota yang selanjutnya disebut kepal adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan wali kota, rancangan keputusan wali kota yang selanjutnya disebut perda, raperwal, dan rakepwal adalah rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh perangkat daerah terkait. harmonisasi perda, raperwal, dan rakepwal adalah penyesuaian rancangan produk hukum daerah, agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang sejajar atau lebih rendah, dan tidak terjadi duplikasi peraturan. tim legislasi terdiri dari asisten umum, hukum dan pemerintahan, asisten kesejahteraan, ekonomi dan pengadaan, kepala bagian hukum dan organisasi, kepala subbagian ppid, unsur bagian hukum dan organisasi, dan unsur perangkat daerah unit kerja terkaibab tahapan pembentukan peraturan daerah bagian kesatu harmonisasi rancangan peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota bagian hukum dan organisasi melakukan harmonisasi terhadap perda, raperwal dan rakepwal yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai peraturan perundang undangan. perangkat daerah penyusun perda, raperwal dan rakepwal mengajukan permohonan harmonisasi perda, raperwal dan rakepwal kepada kepala bagian hukum dan organisasi disertai dengan perda, raperwal dan rakepwal serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, dalam bentuk cetak (hard copy) dan data (soft copy). permohonan harmonisasi perda, raperwal dan rakepwal diterima oleh bagian hukum dan organisasi, dan dicatat dalam buku agenda surat masuk. setiap permohonan harmonisasi perda, raperwal dan rakepwal disampaikan kepada kepala bagian hukum dan organisasi. kepala bagian hukum dan organisasi mengkaji dan mempelajari substansi perda, raperwal dan rakepwal. berdasarkan pengkajian kepala bagian hukum dan organisasi, perda, raperwal dan rakepwal dapat diproses lebih lanjut maka kepala bagian hukum dan organisasi memberikan arahan melalui disposisi kepada kepala subbagian ppid untuk menindaklanjuti permohonan harmonisasi perda, raperwal dan rakepwal. kepala subbagian ppid mempelajari substansi permohonan harmonisasi perda, raperwal dan rakepwal. kepala subbagian ppid memprakarsai rapat tim legislasi untuk membahas perda, raperwal dan rakepwal sesuai dengan peraturan perundang undangan. tim legislasi melaksanakan pengkajian, pembahasan dan penyempurnaan terhadap perda, raperwal dan rakepwal. bagian kedua pembahasan rancangan peraturan daerah terhadap perda yang telah dilakukan harmonisasi, dilakukan pembahasan tingkat eksekutif. rapat pembahasan tingkat eksekutif sebagaimana dimaksud pada diprakarsai oleh kepala bagian hukum dan organisasi. rapat pembahasan tingkat eksekutif diikuti oleh bagian hukum dan organisasi, perangkat daerah unit kerja yang terkait dengan substansi perda dan asisten yang membidangi. rapat koordinasi diselenggarakan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan perda. berdasarkan hasil rapat pembahasan tingkat eksekutif, kepala bagian hukum dan organisasi memerintahkan penyempurnaan perda kepada kepala subbagian ppid dan organisasi menyampaikan perda yang telah disempurnakan kepada wali kota melalui sekretaris daerah. penyampaian draf perda sebagaimana dimaksud pada disertai dengan surat pengantar dan surat wali kota kepada dprd tentang penyampaian perda. pelaksana subbagian ppid menyiapkan konsep surat pengantar dan surat wali kota kepada dprd sebagaimana dimaksud pada surat pengantar dan surat wali kota kepada dprd sebagaimana dimaksud pada diberikan para secara berjenjang oleh kepala subbagian ppid, kepala bagian hukum dan organisasi, asisten umum, hukum dan pemerintahan,wali kota untuk ditandatangani. subbagian ppid menyampaikan perda yang telah disempurnakan kepada pimpinan dprd disertai dengan surat pengantar yang telah ditandatangani wali kotaanya(nan hukum dan organisasi, dana ram nyrwansetiawan,s.h.m. york4# lampiranstandar operasional prosedur penyusunan peraturan daerahisl |ao jan lap las jas las perangkat daerah perda hari dra mengajukan permohonan berupa arti harmonisasi perda hardcore surat kepada kepala bagian dan hukum dan organisasi softcopy atomic disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik kepala bagian hukum dan peraturan hari disposisi organisasi menerima dan perundang mempelajari usulan undangan perda dari perangkat ditolak terkait daerah untuk selanjutnya situ ist dilakukan harmonisasi oleh kasubbag ppid beserta pelaksana subbab dan dapatole iso isl lan las laa las las mengikutsertakan instansi vertikal terkait surat perda yang bertentangan koreksi hari penolakan dengan peraturan terhadap perundang undangan yang perda pemohon lebih tinggi, tumpang tindih dengan peraturan sejajar harmonis atau bawahnya, maupun asi dokumen pendukungnya perda: belum lengkap atau dikembalikan pada surat perangkat daerah pengusul permintaan melengkapi terhadap pemohon harmonis asi apabila dapat diproses perda era yang telah lebih lanjut, perda yang hasil menit diperbaiki telah harmonisasi oleh harmonisasi kabau subbab ppid diserahkan subbab hukum kembali kepada kabar ppid dan hukum dan organisasi organisasi untuk diperiksa rancangan yang telah perda hari disposisi disetujui kepala bagian hasil hukum diserahkan kembali perbaikan kepada kasubbag ppid kabar untuk diproses lebih lanjut hukum dan organisasi nobulan kabar hukum dan surat hari hasil organisasi memprakarsai undangan rapat rapat pembahasan tingkat rekor bah eksekutif perda, pem bahas tingkat eksekutif bahanp fas jaa jas jas rapat berupa fotokopi perda yang diperbanyak untuk peserta rapat kabar hukum dan nobulan hari disposisi organisasi memerintahkan hasil rekor penyempurnaan perda eksekutif kepada kasubbag ppid perda sesuai dengan hasil rekor eksekutif oto sekretaris daerah perda hari perda yang telah diberi menyampaikan hasil sempurna para pengharmonisasian, bersetuju pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pimpinan balapan perangkat daerah terkait oleh untuk mendapatkan para perangkat persetujuan pada setiap dana halaman perda pengusul pelaksana subbab ppid perda disposisi yang telah menyiapkan disposisi diberi para menit kepada asda asda ii, persetujuan sekda, dan wakil wali kota setiap halaman oleh perangkat daerah pengusul sekretaris daerah pelaksana hari era yang telah menyampaikan perda subbab dipakai yang telah dibubuhi para ppid persetujuan secara menyiapkan pejantan berjenjang (oleh kasubbag buku jeng ppid, kabar hukum dan ekpedisensus barang milik daeraharang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, transparan, terbukti, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah menyatakanadalah kota banjaranjar selaku pengelola barang milikdaerah kota banjar selaku pengguna barang. kepala utd adalah kepala utd pada perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota banjardaerah kota banjar untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris barangebut biimendapatkan data barang yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. tujuan pelaksanaan sensus bmd adalahdaerah kota banjar. petunjuk teknis sensus meliputi pendahuluan, sasaran sensus bmd, penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan sensus bmd,,daerah kota banjar tahun nomor #alingnsesuai dengan aslinya kepaljefaknan paku dan organisasi, nduwanse ansetiyawdan terselamatkannya arsip vital,, bahwa pada setiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah daerah kota banjar, terdapat arsip vital yang perlu dikelola secara baik dan benar demi untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi, bahwa upaya melindungi, mengamankan dan menyelamatkan arsip vital pemerintah kota banjar merupakan sebagai tindak lanjut ketentuan undang undang nomor tahun tentang kearsipan, diperlukan pedoman pengelolaan arsip vitalcontoh daftar induk arsip vital instansi bidang sub bidang bagian inoinduk (unitkerja (judularsip (bentuk (formatarsip jumlah (retensi (tahun (lokasisimpan (alasan perlindungan (metode (pemindahan tanggal frekuensi (lokasi simpan naa iseanjdigital ffe penyimpanan emu diisi dengan instruksi tambahan khusus dari pimpinan unit pengolah dan atau pencipta arsipdalah yang memenuhianjar, ttd ade suksesidaerah kota banjar. ruang lingkup pengelolaan arsip vital meliputiduwanse ansetywan,s.h.,m. yo7d:#dasi semi oma peter oren kor penyimpanan kuy petugas yang kum klasifikasi series jumlah tingkat sistem retensi bertanggung ta, ee ore petunjuk pengisian nomor urut arsip sarana sarana penyimpanan kode sub bidang sub bagian pada struktur kode identifikasi organisasi kurun waktu kurun waktu arsipd unit kerja yangsian:yeo a2 (asli, salinan, tembusan)gelolaan arsip yang efektif, efisien dan keseragaman dalam pengelolaan arsip lingkungan pemerintah kota banjar perlu dilakukan penyusutan arsip secara berkala, bahwa untuk memberikan arahan bagi perangkat daerah unit kerja selaku pencipta dan pengelola arsip dalam melaksanakan penyusutan dan penyelamatan arsipterhadap arsip yang akan dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam daftar arsip usul musnah. panitia penilai arsip berjumlah ganjil. panitia penilai arsip yang memiliki retensi kurang dari (sepuluh) tahun sekurang kurangnya memenuhi unsurpanitia penilai arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun sekurang kurangnya memenuhi unsur pimpinan lembaga kearsipan daerah kota banjardalam hal pencipta arsip belum memiliki pejabat fungsional lingkungan pencipta arsip dan atau pejabat fungsional arsiparis dari lembaga kearsipan daerah yang diperbantukaninaktif dari suatu jenis arsip, berdasarkan jra, telah habis atau terlampaui maka arsip tersebut dapat dikelompohasil penyeleksian arsip yang berisi uraian arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan karena telah habis potensinya dan atau tidak bernilai gunaarsip tahun perkembangan muatan ken banjar, oo. arsiparis pengelola arsip ttd nama jelas) nip. nk. keterangantingkat perkembangan diisi tingkatan keaslian arsip (asli, kopi, atau salinan)buatdasarkan surat keputusan kepala nama perangkat daerah unit kerja). kota banjar nomor ke, tgl.tahun, tentang pembentukan panitia penilai arsip, berkenaan dengan surat nota dinas pejabat pengirim surat nota dinas) nomor. tanggal. perihal daftar arsip usul musnah, setelah kami lakukan penilaian terhadap arsip arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan, dengan ini kami sampaikan pertimbangan bahwabanjar, .oco ketupennaananntananaanaaan anggota nama) (jabatan) maanananananaanananaan nip. permohonan persetujuan surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip lingkungan pemerintah kota banjar diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: permohonan persetujuan pemusnahan arsip yang memiliki retensi kurang dari (sepuluh) tahun diajukan oleh pimpinan pencipta arsip kepala opd) kepada wali kota, permohonan persetujuan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun, yang disampaikan oleh pimpinan pencipta arsip kepala opd) kepada wali kota, selanjutnya akan dimohonkan oleh wali kota untuk mendapat persetujuan kepala anri, dalam hal pemusnahan arsip tanpa jra, harus mendapatkan persetujuan dari kepala anri tanpa membedakan potensinya, surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip harus dilengkapi daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik, surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip harus dilengkapi surat pertimbangan dari mengacu pada persetujuan tertulis dari wali kota apabila arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi dibawah (sepuluh) tahun dan persetujuan tertulis dari kepala anri apabila arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun serta surat pertimbangan panitia penilai arsip. contoh kop wali kota banjar, nomor kepada yth. lampiran (satu) bundel kepala perangkat daerah) perihal persetujuan pemusnahan arsip banjar memperhatikan surat saudara nomor . tanggal .tentang permohonan persetujuan pemusnahan arsiprtimbangbanjar, ttd ade suksesi tembusan disampaikan kepada yth. kepala bagian hukum setda kota banjar, inspektur inspektorat kota banjaryaitu dengan cara pencacahan, pulling dan penggunaan bahan kimiadikategorikan sebagai arsip vital ftar arsip yang dimusnahkan. contoh berita acara pemusnahan arsip nomor #.o. mnhasil penilaian kembali arsip, telah melaksanakan pemusnahan arsip.o om. !(sebanyak. sebagaimana tercantum dalam daftar arsip yang dimusnahkan terlampir.lembar. pemusnahan arsip dilakukan secara total dengan cara. j.i.iiu. kepala unit kearsipan nama) saksi saksi kepala unit pengolah nama) unit hukum nama) unit pengawas internal nama (al. alamat pnnnnanananan (bh. kode uraian kurun klasifikasi informasi waktu jumlah ket yss banjarip. nana. petunjuk pengisian (a) diisi nama perangkat daerah ormas ordo perseorangan pencipta arsip (b) perangkat daerah ormas ordo perseorangan pencipta arsip diisi nomor urut arsip berkas boks kode klasifikasi diisi diisi dengan kode klasifikasi arsip (jika termasuk dalam klasifikasi tertentu) uraian informasi diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip kurun waktu diisi kurun waktu penciptaan arsip jumlah diisi jumlah lembar berkas boks keterangan diisi informasi khusus yang penting untuk diketahui terkait kondisi fisik, kelengkapan keaslian dan sebagainyatato inaktif banjar, lo. pimpinan lembaga pencipta arsip jabatan") ttd nama jelas arsip, diisi dengan kurun waktu terciptanya rekomendasi musnah diisi dengan rekomendasi musnah berdasarkan nilai guna primer sekunder (gunakan tanda vw ):(gunakan tanda w7:(gunakan tanda vw). keterangan diisi informasi lain yang diperlukkota banjar kota banjaranjar yang jadwal retensi arsipnyaontoh: kop surat pencipta arsip yang menyerahkan arsip berita acara serah terima arsip dari nama pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah kota banjar nomor . pada harbanjar,. pihak kedua pihak pertama jabatan ) jabatan ) ttd ttd nama tanpa gelar"") nama tanpa gelar"pengiriman arsip nama pencipta arsip :. (a) . pengirim peranan ob). seri dan judul :. c). tanggal padanan jenis series tingkat arsip tahun perkembangan jumlah keterangan dibuat banjar, . (tanggal) pihak kedua pihak pertama jabatan kopian, jumlah kota banjar, ttd ade suksesiseluruh kegiatan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jra. dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada pencipta arsip dapat meminta bantuan dan atau pendampingan teknis dari lembaga kearsipan daerah kota banjar. bab iii pemindahan arsip pemindahan arsipilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai prosedur pemindahanilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai prosedur dan teknik pemusnahkota banjar dilakukan terhadap arsip yang: memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa potensinya sebagaimana ditunjukan dalam jra, dan atau berseberangan dipermainkan sebagaimana ditunjukan dalam jra. penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dilaksanakan mengacu pada ketentuan mengenai prosedur dan teknik penyerahan arsip statnya(nan hukum dan organisasi, ( s mean,.se ansetiyawan,s.h.m. #97d##indahan arsip inaktif pemindahan arsip inaktif adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dengan masa retensi kurang dari (sepuluh) tahun dari unit pengolah unit kearsipan dalam lingkungan pencipta arsip. pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurangnya (sepuluh) tahun dilaksanakan dari pencipta arsip lembaga kearsipan daerah kota banjar. prosedur pemindahan arsip oleh pencipta arsip meliputi kegiatan: penyeleksian arsip inaktif', penataan arsip inaktif, dan pembuatan daftar arsip inaktif dan berita acara pemindahan arsip penyeleksian arsip inaktif penyeleksian arsip inaktif dilakukan mengacu pada jra dengan cara melihat pada kolom retensi aktif. jika dalam jra suatu jenis arsipklasifikasi arsip serta menerapkan asas asal usul dan asas aturan asli, dilaksanakan menggunakan dan berita acara pemindahanjenis series perangkat daerah dinas badan. unit pengolah bidang bagian. kode jenis series tingkat tahun (jumlah ket klasifikasi arsip perkembangan boks pihak yang menyerahkan pihak yang menerima pimpinan unit pengolah pimpinan unit kearsipan ttd ttd nama jelas nama jelas nip. naatau series arsip tahun diisi tahun terciptanya arsip jumlah diisi jumlah arsip dalam setiap jenis series arsip (eksemplar folder sampul boks). tingkat diisi tingkat perkembangan arsip (asli copy tembusan). perkembangan#.enn ek. pada hari ini nip jabatan berdasarkan jadwal retensi arsip dan berdasarkan penilaian arsip, telah telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif bidang bagian. sebanyak. sebagaimana tercantum dalam daftar arsip yang dipindahkannyerahkan pimpinan unit kearsipan pimpinan unit pengolah ttd nama jelas nama jelas nip. sennnananaan nip. sn. dalam hal pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun dan atau arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan, pendokumentasian proses pemindahan depot arsip yang dikelola lembaga kearsipan daerah kota banjar, dilakukan dengan membuat berita acara pemindahan arsip antara pimpinan pencipta arsip selaku pihak yang menyerahkan dan pimpinan lembaga kearsipan daerah kota banjar selaku pihak yang menerima.dan sinergitas kota banjar2002tentang pembentukan kota banjar provutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentangppkad. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kota banjar yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penangan covidanganan covidterduga untuk pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid surat perintah pencairan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ppid untuk permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatanbelanja tidak terduga untuk pencegahan dan penanganan corona virus disease covid surat permintaan membayar tambahan uang yang selanjutnya disingkat spm tu adalah dokumen yang diterbitkan oleh ppid untuk penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa ppid, karena kebutuhan yang bersifat mendesak untuk antisipasi dan penanganan dampak penangan covberdasarkan sperintah daerah kota melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid pemerintah daerah kota memprioritaskan penggunaan apbd untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid bablaksanaan penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat tata cara penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap covid dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: mengoptimalkan penggunaan anggaran kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional dengan lebih memprioritaskan pada percepatan penanganan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak covid melakukan revisi anggaran kegiatan yang dibiayai baik dari dana insentif daerah atau kegiatan yang didanai dari sumber lainnya, cc. penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui efisiensi dan penundaan beberapa program kegiatan, dan seluruh penggunaan anggaran dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dimasukkan dalam anggaran belanja tidak terduga. bab tata cara ketatausahaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat terkait dengan penyampaian usulan pembiayaan kegiatan yang dilakukan dengan pemanfaatan belanja tidak terduga disampaikan oleh perangkat daerah fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid terkait selaku pengguna anggaran kepada wali kota dengan melampirkan rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid atau rencana kebutuhan belanja yang telah direvisi oleh inspektorat daerah, keputusan wali kota tentang penunjukkan bendahara belanja tidak terdugakening bank perangkat daerah untuk belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid surat pernyataan tanggungjawab mutlak belanja dari perangkat daerah yang mengusulkan belanja tidak terduga covid dilakukan secara bertahap maka pada usulan pencairan melampirkan rincian kebutuhan yang akan dicairkan dan untuk pencairan tambahan uang berikutnya tanpa harus melampirkan pertanggungjawaban tambahan uang sebelumnya. dalam hal dana tambahan uang belanja tidak terduga covid tidak habis digunakan maka sisa tambahan uang tersebut disetor rekening kas umum daerah. wali kota memberikan disposisi ppid selaku bud berdasarkan rencana kebutuhan belanja induk dari perangkat daerah yang telah review oleh inspektorat untuk diterbitkan sp2d. ppid melalui bidang perbendaharaan melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi usulan pencairan tambahan uang belanja tidak terduga covid dari perangkat daerah yang mengusulkan. kelengkapan administrasi yang dimaksud yaitu berupa disposisi wali kota, surat pengantar permohonan pengajuan tambahan uang belanja tidak terduga covid hasil review inspektorat daerah terkait rencana kebutuhan belanja induk yang diajukurat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala perangkat daerah yang mengajukan permohonan pencairan tambahan uang belanja tidak terduga covid keputusan wali kota terkait bendahara pengeluaran tambahan uang belanja tidak terduga covid dan keputusan wali kota terkait nomor rekening tambahan uang belanja tidak terduga covid ppid selaku bud menerbitkan spp dan spm setelah menerima kelengkapan berkas pengajuan pencairan tambahan uang belanja tidak terduga covid berdasarkan spp spm maka kuasa bud menerbitkan sp2d tambahan uang belanja tidak terduga covid berdasarkan rencana kebutuhan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid yang telah disetujui oleh wali kota paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja tersebut. sp2d tambahan uang belanja tidak terduga covid ditujukan rekening btt covidlam hal usulan pencairilakukan tidak sekaligus atau bertahap, maka perangkat daerah tersebut harus mengusulkan kembali rencana kebutuhan belanja sesuai dengan kebutuhan dan tanpa menunggu pertanggungjawaban tambahan uang sebelumnya selesai. pelaksanaan tambahan uang belanja tidak terduga covid bisa dilaksanakan lebih dari (satu) bulan sesuai dengan berlakunya status keadaan tanggap darurat. pelaksanaan tambahan uang belanja tidak terduga covid dikecualikan dari instruksi wali kota banjar nomor tahun tentang pelaksanaan transaksi non tunai transaksi non cash). bab tata cara pertanggung kepala perangkat daerah fungsional pengusul rencana kebutuhan belanja bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga untuk percepatan penanggulangan covid yang dikelolanya, penggunaan dana belanja tidak terduga covid dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran belanja tidak terduga pada perangkat daerah fungsional pengusul rencana kebutuhan belanja, pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan covid disampaikan oleh kepala perangkat daerah fungsional terkait kepada wali kota melalui ppid dengan melampirkan fotokopi bukti pengeluaran yang sah dan lengkap yang dihampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja atau tanggung jawab mutlak serta fotokopi rekening bank, dan setelah pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang belanja tidak terduga covid diterima oleh ppaka ppid menerbitkan sp2d tambahan uang nihil belanja tidak terdugaspa wars setiawan,s.h.m. woi7b4405 lampiran peraturan wali kotakop perangkat daerah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini nama nnnanannnnnanananaan aaaaaa nana ana pangkat gol nnaanannannanaanaa nan nana aan anna anna aan jabatan nnanannaannan nana annasehubungan dengan pengajuan biaya penanganan covid dengan ini kami nyatakan tanggung jawab mutlak bahwa saya bertanggungpada perangkat daerah yang saya pimpin dengan rincian sebagai berikut uraian belanja harga satuan jumlah rp) sll last|.sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparatur pengawasan fungsional (post audit). demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. banjar, . kepala perangkat daerah materai nama, nip, ditanda tangani dan stempelwali kota tentang standar biaya umuwan tan standar biaya,des dan kesbangpol, bidang lainnyagulangan coronavirus disease covid wilayah kota banjar, menteri kesehatan telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar psbb) wilayah provinsi jawa barat berdasarkankantor kantorcovid kota banja raga secara mandiri raga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada padabanjarkota banjarkota banjaota banjar mempunyai hak yang sama untuk: memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah kota banjar banjar. selama pemberlakuan psbb, setiap penduduk kota banja banjawali kota. pemerintah daerah kota banjar banjar banjar. pemerintah daerahsumber dana segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan psbb kota banjar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjar dan atau sumber dana lain yang sah sesuaipenanganan wabah(covid wilayah kota banjarkota banjaranjar sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. bab sosialisasi gugus tugas covid kota banjar melakukan sosialisasi pelaksanaan psbb baik secara langsung dan atau melalui media massa, elektronik dan media lainnyakota banjar.ota banjwali kota ini meliputi dan pelaporan, sumber dana: sosialisasipemberlakuan banjakotapendidik keagamaancovid dan atau dalamkota banjar, dan ataukaryawan yang memasuki tempat kerja kantor serta memastikan karyawan yang bekerja tempat kerja kantor tidak sedang mengalami suhu tubuh atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas,, .dalam hal ditemukan adanya karyawan tempat kerja kantor yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: kantor. |
salinan wali kota banjar provinsi jawa barat peraturan wali kota banjar nomor tahun dengan rahmat allah yang maha esa wali kota banjar, menimbang bahwa implementasi pendidikan antikorupsi untuk seluruh aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah kota banjar merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan bermoral antikorupsi, bahwa dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui insersi semua jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan, bahwa untuk memberikan acuan dalam), memutuskannegeri sipil pada lembaga diklat pemerintahsn, terdiri atas diklat pra jabatan dan diklat dalam jabatan yang memuat diklat kepemimpinan dan diklat fungsional dan diklat teknis. pendidikan antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter untuk asn yang merupakan proses untuk menguatkan integritas dan sikap antikorupsi dalam diri asn. implementasi adalah penerapan pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci. insersi adalah penyisipan intisari nilai nilai dalam materi materi pendidikan dan pelatihan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan pembiayaan. bab iiisemua jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan untuk asn, sehingga tidak menambah mata diklat maupun jenis diklat baru. komponen implementasi insersi pendidikan antikorupsi regulasi implementasi insersi pendidikan antikorupsi semua jenis dan jenjang diklat, anggaran memadai untuk implementasi insersi pendidikan antikorupsi untuk asn lingkungan pemerintah daerahuntuk asn lingkungan pemerintah daerah, widyaiswara yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan implementasi insersi pendidikan antikorupsi untuk asn lingkungan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi semua jenis dan jenjang diklat, melaksanakan publikasi terhadap implementasi insersi pendidikan antikorupsi semua jenis dan jenjang diklat, inisiatif merancang, antara lain menganalisa kompetensi dasar mata diklatklat tahu, paham, sadar, dapat mempraktikkan, konsisten, dan terbiasa mengamalkan kelas, lingkungan kerja, keluarga,klat secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi, danklatkepada perangkat daerah tempat kerjasemua mata diklat, membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan integritas dan karakter antikorupsi antar widyaiswara semua jenis dan jenjang diklat, membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar widyaiswara semua jenis dan jenjang diklat, membangun sinergi antara wali kota, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, dan perangkat daerah tempat asn ditugaskan, membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan stakeholder (masyarakat), dan membangun sinergi antara widyaiswara pendidikan antikorupsi dengan widyaiswarawidyaiswara profesional yang ditunjuk untuk semua jenis dan jenjang diklat. widyaiswara profesional yang ditunjuk untuk semua jenis dan jenjang diklat, bertugas inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, dan membuat format sesuai kebutuhan, membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan dan melibatkan semua indera peserta diklat, dan menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi perangkat daerah tempat kerja, keluarga, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak. untuk mendukung kelancaran implementasi insersi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam dikoordinir oleh kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah dan monitoring serta dievaluasi oleh wali kota. bab kerja sama untuk mendukung kota dan pihak eksternal. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam wali kota menugaskan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi republik indonesia dan atau kementerian lembaga terkait. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi kepada wali kotapls) ana yan nybwansetiawan,s.h.,m. wob |
seruyang berdasarkan pengukuran kinerja dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan pegawai demi memenuhi nilai keadilan kalangan pegawai,makaj. walikota padang panjang, dto irwantambahan penghasilan pegawai diberikan dengan kriteria: pembayaran berdasarkan posisi (eselonering) selanjutnya disebut tambahan penghasilan minimal dengan komposisi dari keseluruhan total penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pembayaran berdasarkan kinerja selanjutnya disebut tambahan penghasilan maksimal dengan komposisi dari keseluruhan total penerimaan tambahan penghasilan pegawai. diantara dan disisipkan satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pemberian tambahan penghasilan minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf akan dikurangi dengan pemotongan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah sebesar perhari. pemotongan karena keterlambatan kehadiran serta cepat pulang dengan akumulasi keterlambatan dalam bulan menit) y0. pemotongan ketidakhadiran karena izin dikenakan sebesar perhari dan ketidakhadiran karena sakit tidak akan dipotong apabila mencantumkan surat keterangan dari dokter. ketidakhadiran karena cuti (kecuali cuti luar tanggungan negara), dapat dibayarkan tambahan penghasilan minimnya. pemotongan pemberian tambahan penghasilan minimal sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan laporan presensi absen sidik jari yang mempedomani ketentuan jam kerja. presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada wajib diisi dilakukan (dua) kali setiap hari kerja oleh setiap pegawai yakni sebagai berikut: setiap pagi datang pukul wib setiap sore pulang senin kamis) pukul wib untuk pegawai yang melaksanakan hari kerja. pukul wib untuk pegawai yang melaksanakan hari kerja cc. setiap sore pulang jum'at) pukul wib untuk pegawai yang melaksanakan hari kerja pukul wib untuk pegawai yang melaksanakan hari kerja khusus sabtu untuk pegawai yang melaksanakan hari kerja melakukan presensi sidik jari pulang pada pukul wib. bagi unit kerja unitunit kerjapengisian presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk hari rabu dan hari jum'at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, dengan ketentuan mengisi melakukan presensi sidik jari paling lambat pukul wib, sedangkan kewajiban mengisi absensi pada pukul wib dilaksanakan ditempat pelaksanaan kegiatan oleh masing masing perangkat daerah secara manual. kewajiban mengisi absensi pada pelaksanaan kegiatan upacara acara resmi oleh pegawai dilaksanakan ditempat kegiatan sesuai jadwal acara secara manual oleh masing masing perangkat daerah, sedangkan pengisian presensi sidik jari masuk kerja dilaksanakan paling lambat jam wib. pemberian izin tidak masuk kerja kepada pegawai, hanya dapat diberikan maksimal (sepertiga) dari jumlah hari cuti yang ditetapkan dalam (satu) tahun berjalan, dengan persyaratan sebagai berikut: izin tidak masuk kerja dengan alasan penting. pemberian izin tidak masuk kerja pada hari ke (kedua) dan seterusnya oleh pejabat berwenang kepada pegawai, harus melampirkan rekomendasi tertulis dari pihak lain yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan kantor tempat tugas. pemberian izin terlambat masuk kantor dan atau pulang lebih cepat dari kantor tempat tugas, tetap memberikan kewajiban kepada pegawai bersangkutan untuk mengisi presensi sidik jari sesuai jam keterlambatan masuk kantor dan atau jam pulang lebih cepat dari kantor tempat tugas. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penghasilan dibayar melalui bendahara pengeluaran masing masing perangkat daerahpegawai yang sah dan berdasarkan hasil pencapaian kinerja pegawai. dihapus. pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada tanggal (sepuluh) setiap bulannya. kepada setiap pegawai yang aktif dan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam aspek penilaian untuk mendapatkan tambahan penghasilan maksimal selama duaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, khusus untuk tenaga pendidik, medis dan paramedis dapat dibayarkan nya sejak maret ketentuan pada lampiran dan lampiran iii diubah, sehingga keseluruhan lampiran dan lampiran iii berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiranketentuan pengukuran kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai pemberian tambahan penghasilan pegawai diberikan dengan kriteria pembayaran berdasarkan posisi tambahan penghasilan minimal dengan bobot untuk seluruh pegawai, pembayaran berdasarkan kinerja tambahan penghasilan maksimal dengan bobot untuk seluruh pegawai. il. untuk penilaian terhadap tambahan penghasilan maksimal dengan bobot merujuk pada beberapa aspek, diantaranya aspek prestasi kerja merupakan penilaian terhadap capaian kinerja pegawai dalam bentuk skp yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya dan penilaian perilaku kerja, yang merupakan perilaku pns dan cons yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatannya. sementara persentase untuk aspek prestasi kerja ini adalah dari keseluruhan penerimaan tambahan penghasilan maksimal untuk eselon dan dari keseluruhan tambahan penghasilan maksimal untuk eselon iii bawah. aspek prestasi kerja pns berdasarkan tahun yang akan menjadi indikator penilaian adalah tingkat pencapaian skp dengan bobot y0. penghitungan skp secara manual bila tidak mempunyai skp, bobotnya yo, bila hasil skp dibawah bobotnya bila hasil skp kurang bobotnya bila hasil skp cukup bobotnya 75y6, bila hasil skp bobotnya perilaku kerja dengan bobot terdiri dari orientasi pelayanan bagi pejabat eselon dan bagi non eselon pengaduan masyarakat melalui media sosial. jika perangkat daerah menerima komplain selama satu bulan dan tidak selesai menanggapi, maka bobotnya y0. jika perangkat daerah menerima komplain selama satu bulan selesainya melebihi hari kerja, maka bobotnya y6, jika perangkat daerah menerima komplain selama satu bulan dan selesai dalam hari kerja, maka bobotnya jika perangkat daerah tidak menerima komplain selama satu bulan, maka bobotnya integritas bagi pejabat eselon dan bagi non eselon hukuman disiplin ringan, sedang dan berat) yang mendapatkan hukuman disiplin berat, maka bobotnya yang mendapatkan hukuman disiplin sedang, maka bobotnya yang mendapatkan hukuman disiplin ringan, maka bobotnya y6, tidak ada hukuman disiplin, maka bobotnya disiplin jam kerja berdasarkan persentase kehadiran dalam setiap bulan. komitmen berdasarkan persentase kehadiran pada acara wirid, senam serta upacara phn kerjasama y0)kerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik bawah buruk) sehingga bobotnya kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahankurang) sehingga bobotnya y0. ada kalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahancukup) sehingga bobotnybaik) sehingga bobotnya y0sangat baik) sehingga bobotnya kepemimpinan bagi pejabat eselonrtindak tegas dan tidak, maka nilainya berkisar bawah buruk) sehingga bobotnya, maka nilainya berkisar kurang) sehingga bobotnya y6. adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, maka nilainya berkisar (cukup) sehingga bobotnya(baik) sehingga bobotnya y6sangat baik) sehingga bobotnya aspek sop (5y0) aspek ini dinilai dari kesesuaian pekerjaan dengan standar operational prosedur sop) yang telah ditetapkan. aspek laporan kerja harian untuk pejabat eselon ii, dan 25y6 untuk pejabat eselon iii bawah) aspek laporan kerja harian, yang memuat rangkaian tahapan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya beserta waktunya yang berbentuk laporan kerja harian dari masing masing pegawai. atasan penilai harus berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja bawahannya. aspek inovasi aspek khusus untuk pejabat eselon ii, selain poin dan diatas juga didasarkan pada ada atau tidaknya inovasi. pj. walikota padang panjang, dto irwan lampiran ada tidak adanya komplain atau pengaduan serta sudah atau belum ditindaklanjutinya komplain tersebut dalam waktu tertentuada tidaknya hukuman disiplin yang diberikan beserta tingkatan hukuman disiplinnya. apabila seorang pegawai tidak ada mendapatkan hukuman disiplin apapun, maka tentulah pegawai tersebut mendapatkan nilai integritas yang tinggi, sehingga bobot pada indikator penilaian ini bias didapatkan sepenuhnya, wirid, senam, wirid, senam dan upacara dalam (satu) bulan. disiplin jam kerja |
ems rdanperlumemutuskan pemerintah daerah adalah pemerintah kota pariaman. walikota adalah walikota pariaman. penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskindandan sasaran bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi tata cara permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum lembaga bantuan hukum: tata cara permohonan dana bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum pemerintah daerah, besaran biaya administrasi, dan verifikasi, pengawasan dan pertanggungjawaban. bagian kedua sasaran bantuan hukumuntuk hukum kepercayaan merupakan masalah hukum kepercayaan secara keseluruhan, bantuan hukum untuk tata usaha negarayaitu seluruh hukum pidana kecuali pelaku tindak pidana psikotropika dan sejenisnya, pelaku tindak pidana terorisme, pelaku ilegal logging, pelaku illegal winning, pelaku trafficking, pelaku asusila, dan pelaku judi. bab standar biaya penyelenggaraan bantuan hukum sumber anggaran penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin kota pariaman dibebankan melalui apbd kota pariaman. jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (tujuh juta rupiah) per kasus sampai keluarnya putusan pengadilan tingkat pertama. bab pelaporan penggunwalikota melalui satuan kerja perangkat daerah unit kerja bidang hukumbab verifikasi, pengawasan dan pertanggungjawaban bagian kesatu verifikasi dan pengawasan dalam rangka verifikasi dan pengawasan, walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua pertanggungjawaban lembaga bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum yang berasal dari apbd secara berkala. dalam hal lembaga bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain apbd, maka lembaga bantuan hukum melaporkannya secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada lembaga bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada dari administrasi keuangan organisasi lembaga bantuan hukum atau administrasi keuangan lainnya. pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada walikotawalikota: membuat laporan secara berkala kepada walikota: indra sakti berita daerah kota pariamanghasilan tetap sangat dan perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kotamobagu menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang desa, sangat dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuaisangatpertimbangan pada huruf dan diatas perlu menetapkan peraturan walikota tentang penghasilan tetap sangat dan perangkat desa kota kotamobagumemutuskan: menetapkan: peraturan walikota kotamobagu tentang penghasilan tetap sangat dan perangkat desaurunggaran pendapatan belanjsangat dan perangkat desa bagian kesatu jenis penghasilan penghasilan yang diberikan bagi sangat dan perangkat desa terdiri dari: penghasilan tetap, dan tunjangan bagian kedua penghasilan tetap sangat dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap. penghasilan tetap sangat dan perangkat desa dianggarkan dalam apb desa yang bersumber dari alokasi dana desa penghasilan tetap sangat dan perangkat desa dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah desa. penghasilan tetap sangat dan perangkat desa yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan sangat dan atau perangkat desa, dikembalikan rekening desa. bagian ketiga tunjangansebagaimana dalam lampiran peraturan walikota ini. bab iii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari apbd diubah menjadi penghasilan sangat dan perangkat desa yang bersumber dari apb dmoj urengotah para| ditetapkan kotamobagu pada tanggal kabar tataprja oo ) (is walikota kotamobagu raman hutan aan desa amp kess sekretaris daerah wakil walikota kotamobagu ovamotakoamovagi diundangkan kotamobagu pada tanggal, mei sekretaris sini kota kotamobagupenghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi sangat dan perangkat desa penghasilan tun gan sangat rp. rp. kepala dusun rp. rp. walikota kotamobagu |
soo pedengan diterbitkannya petunjuk teknis dana alokasi khusus dak) pada beberapa bidang dak, penyesuaian terhadap pengelolaan dana transfer daerah dan dana desa, penyesuaian alokasi dana bagi hasil menurut propinsi kabupaten kota, serta adanya usulan pergeseran anggaran dari satuan organisasurat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor:ii,ntan salinan dengan aslinya kepada bagian bukti dan ham no, bem sh,mh membina tkt, nip. |
pemerintah kota pariaman provinsi sumatera barat peraturan walikota pariaman nomor tahun tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasipedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota pariaman.sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota pariaman. sekretaris daerah adalah sekretaris daeraparatur daerah sekretariat daerah kota pariaman sekretaris: kepala sub bagian penatalaksanaan pada bagian organisasi dan aparatur daerah sekretariat daerah kota pariamanpariaman tim pada perangkat daerah terdiri paling sedikit: ketua pimpinan perangkat daerah sekretaris:tupoksi kegiatan judul hasil kegiatan sop, kota pariaman, mukhlisformat standar operasional prosedur halaman judul (cover) lambang daerah standar operasionalprosedur judul dokumen sop tahun tahun pembuatan perangkat daerah nama dan alamat instansi . pariaman kode pos) telp. ., faks. website, email . halaman judul pemerintah kota pariaman identitas instansi perangkat daerah standar operasionalprosedur (sop) judul sop dari ssc.o.c.c.c.comanununususnnssusnsssnssnnsnsnansansanasannnanganan indentitas kebutuhan alamat kantor perangkat daerah informasi prosedur yang akan distandarkan logo nomor standar pemerintah operasional prosedur daerah tgl pembuatan nnmmmmmm satuan kerja tgl pengesahan nan perangkat daerah disahkan oleh nan nama standar operasional prosedur aoa bose loo keterkaitan peralatan perlengkapan pencatatan dan pendataan cara pengisian: nomor standar operasi diisi dengan nomor standar operasional nal prosedurde ten y standar pelaksana perangkat daerah uraian dan prosedur uraian pelaksana mutu baku ket prosedur plus plus plus persyaratan waktu output kelengkapan |a| slot error teskapsul simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal mulai dan akhir suatu bagan alir. kotak proses simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan. ketupat dengan simbol ini digunakan untuk bilan keputusan menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan. segi lima konektor simbol ini digunakan untuk menggambarkan berpindah an aktivitas dalam halaman yang berbeda. anak panah garis simbol ini digunakan untuk alir menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan. walikota pariaman, mukhlisg:gembangan sop sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan, ketentuan lebih lanjut mengenai format, nama dan kode nomorkota. bab vii pelaporan hasil pelaksanaan sop pada perangkat daerah dilaporkan kepada walisumatera barat setiap (satu) tahun pada akhir bulan maremei walikota pariaman, d.t.o. mukhlis. diundangkan pariaman pada tanggal mei sekretaris daerah kota pariaman, d.t.o.dilingkungan pemerintah daerah kota gorontalo: bahwa peraturan walikota gorontalo nomor tahun tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota gorontalo, sebagaimana telah diubah .dengan peraturan walikota gorontalo nomor tahun sudahnetapkperubahan kedua atas peraturan walikota gorontalo. nomor tahun tentang pakaian dinas aparatur sipil negara diiubah sebagai berikutaparatur sipil negara cc. hari senin hari selasa hari rabu hari kamis hari jumat pakaian hansip pakaian khaki pakaian batik pakaian kerawang kemeja putih dan celana rok hitam (gelap) dan songkok keranjang bagi laki laki tidak diberikan memakai rok celana jeans atau celana panjang ketat . hehtenaga honor tenaga abdi hari senin kemeja warna putih dan celana rok warna hijau (hansip) hari selasa kemeja warna putih dan celana rok warna khaki hari rabu' pakaian batik hari kamis pakaian kerawang hari jumat kemeja putih dan celana rok hitam tidak dibenarkan memakai rok celana jeans atau celana panjang ketkota gorontalo, gorontalo diundangkandengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo, menimbang bahwa program jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan bagi setiap orang untuk berhak mendapat jaminan sosial dalamtermasuk tenaga kerja yang sejahtera, adil dan makmur, bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan diberbagai sektor, kemungkinan mengalami kecelakaan dan kematian akibat dari pekerjaannya sehingga perlu melakukan perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor formal dan informal kota gorontalogorontalomemperhatikann program jaminan sosial ketenagakerjaan, keputusan menteri tenaga kerja republik indonesimemutuskan menetapkankabar hukum ta aa. dinas adalah dinas tenaga kerja koperasi dan ukm kota gorontalo yang adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dalam bidang tenaga kerja koperasi dan ukm kota gorontalo tenaga penunjang kegiatan daerah yang selanjutnya disingkat tpk adalah orang yang diangkat oleh pimpinan perangkat daerah atas nama walikota gorontalo yang ditugaskan padiakartu peserta bpjs ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah adalah kartu tanda kepesertaan bpjs ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggalersentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan mana terdapat sumber atau sumber sumber bahayrangkat kabar benarwalikotatpk dan ppp dan pekerja informal. peraturan walikota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja tpk dan ppp dan pekerja informal kota gorontaloruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi sasaran penerima program, persyaratan penerima program, mekanisme pendataan pendaftaran dan pendistribusian kartu, besaran iuran dan jenis kepesertaan, tata cara pembayaran iuran, manfaat jkk dan jkm, penyuluhan sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi. perangkat kabar bab sasaran penerima program sasaran penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi tpk dan ppp: dan pekerja sektor informal, bab persyaratan penerima program bagian kesatu tpk dan ppp tpk dan ppp adalah tenaga penunjang kegiatan daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja lingkungan pemerintah daerah kota. gorontalo. bagian kedua pekerja informal (l) pekerja yang bukan penerima upah dan bekerja mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarganya pekerja yang bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada adalah penduduk yang berumur minimal tahun dan memiliki kartu tanda penduduk ktp) kota gorontalo yang termasuk dalam basis data terpadu dan bekerja sebagai: petani, nelayan, buruh: peternak, perangkat kabar hukum hm, penambang, tukang ojek, tukang mentor, tukang kayu, tukang batu, pemanjat kelapa, sopir, pembantu rumah tangga, dan pedagang keliling kaki lima, bab mekanisme pendataan, pendaftaran dan pendistribusian kartu mekanisme pendataan penerimaan program sebagai berikut, pendataan dan verifikasi tpk dan ppp sebagaimana dimaksud pada huruf masing masing perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kota gorontalo dan hasilnya dilaporkan kepada sekretaris daerah, pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas bersama kelurahan selaku perangkat kecamatan. mekanisme pendaftaran penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai berikut: hasil pendataan dan verifikasi tpk dan ppp sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf didaftarkan sebagai penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh masing masing perangkat daerah setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah, perangkat kabar hukum hasil pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada huruf direkomendasikan oleh pemerintah kelurahan kepada dinas, ccdan huruf ditetapkan dengan keputusan walikota. pendistribusian kartu penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai berikut: pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan formal non aparatur sipil negara) diserahkan oleh bpjs ketenagakerjaan kepada kepala organisasi perangkat daerah masing masing, pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan informal diserahkan kepada dinas untuk diteruskan kepada penerima program, bab vii besaran iuran dan jenis kepesertaan bagian kesatu besaran iuran dan jenis kepesertaan bagi tpk dan ppp besaran iuran dan jenis kepesertaan bagi tpk dan ppp sebagai berikut, besaran iuran untuk jenis program jkk bagi tpk dan ppp sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (nol koma dua puluh empatperangkat kabar hukum besaran iuran untuk jenis program jaminan jkm bagi tpk dan ppp sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (nol koma tiga puluhdan cc. jika besaran honorarium yang diterima tidak sesuai dengan upah minimum provinsi, maka besaran iuran jkk dan jkm ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. bagian kedua besaran iuran dan jenis kepesertaan bagi pekerja informal besaran iuran bagi pekerja informal sebesar rp. (enam belas ribu delapan ratus ribu rupiah) perbulan per orang dengan uraian sebagai berikut: besaran iuran program jkk sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), besaran iuran program jkm sebesar rp. (enam ribu delapan ratus rupiah), dan bab viii tata cara pembayaran iuran bagian kesatu pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) bagi pekerja informal. pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap dan bersifat stimulan. pembayaran lanjutan iuran secara stimulan dilakukan sendiri oleh peserta, pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. perangkat kabar hukum (f3 pembayaran iuran melalui rekening bpjs ketenagakerjaan dan dapat dibayarkan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut: perbulan, (tiga) bulan, (enam) bulan, dan (satu) tahun. bab manfaat jkk dan jkm manfaat jkk setiap peserta baik tpk dan ppp dan pekerja informal yang masih terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, jika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat jkkk disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. manfaat jkm setiap peserta baik tpk dan ppp, informal yang masih terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, jika meninggal dunia meskipun bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat jkmm disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. perangkat kabar see teaser sea ik, bab penyuluh: tpk dan ppp dilakukan penyuluhan sosialisasi oleh kepala perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kota gorontalo, pekerja informal (bukan penerima upah) dilakukan penyuluhan sosialisasi oleh dinas.perangkat daerah mengevaluasi kepesertaan tpk dan ppp dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada walikota melalui sekretaris daerah: kepesertaan sektor informal dalam hal monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab(tiga) bulan. biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan peraturan walikota ini program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. perangkat kabar hukum (perda sikota gorontalo, tahu diundangkan gorontalo pada tanggal karethukum pemuda tmenimbang mengingat kota gorontalo tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalobangunan daerah rkd) kota gorontalo tahuntersebut diatas,rserta uraian rencana kerja pembangunan daerah rkd)ketentuan bab iii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut sistematika rencana kerja pembangunan daerah rkd) kota gorontalo tahun disusun sebagai berikut babi pendahuluan bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun kota dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan gorontalo sampai dengan triwulan kedua#wazir gorontalo martha. tahu diundangkan gorontalo pada tanggal,ka.) kota gorontalo tahun (rkd) perubahan rencana kerja pembangunan daerah pemerintah kota gorontalo uan daftar isi bab pendahuluan latar belakang .oooooooooooooooooomanennnansemnanane anakan dasar hukum penyusunan .ocoooooorooo woo.ooommenenenek kenalkan maksud dan tujuan dan dasar pertimbangan perubahan .oooooooo gambaran perubahan kerangka ekonomi makro.coooooocoo.ooo sistematika dokumen rkd perubahan tahun kota gorontalo. bab evaluasi hasil rkd tahun kota gorontalo sampai dengan triwulan kedua ii pengantar soo. rorcocon mann enntnn nenek aan anna naa evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan skpd.ooo.oo bab iii rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan rkd tahun kota gorontalo coco 1ii perubahan pendapatan .oooooooooooooooo.moenennnnn nenek erna perubahan belanja .ocoocooo.ooooocooocooooentenn anne anatara nana rataan anna perubahan pembiayaan oooococooc coco mennnnnnnnnnnnnnaaa nana nana aaaaaa perubahan anggaran berdasarkan skpd .ooooooooooooooooooooooooooomo.o. bab penutup iv babi pendahuluan latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan diamanatkan dalam tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai darirencana pembangunan tahunan daerah. pemerintah kota gorontalo telah menyusun ipjp yang ditetapkan dengan perda nomor tahun rkd mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara laindalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah, rkd menjembatani perencanaan strategis jangka menengah (rpm) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (kua dan pas serta apbd)dan juga menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik,::, rkd perubahan kota gorontalo tahunberfungsi sebagai: penjabaran rpm , dan berfungsi dalamberdasarkanjelaskan tentang perubahan rkd tahun yangantara lain sebagai berikutdan adanya ketentuan tentang keuangan negararapid p tahun dokumen rkd perubahanapbd perubahan tahun prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun serta anggaran pendapatan belanja daerah perubahnyusunan landasan idealperubahan kota gorontalo tahun sebagaimana telah beberapa kali walikota gorontalo nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah rkd) tahun lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor .):kota gorontalo tahun anggaran lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan maksud perubahan rencana kerja pembangunan daerah perubahantahun kota gorontalo merupakan perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu rkd kota gorontalo tahun perubahan rkd ini memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi rkd perubahan kota gorontalo tahun pembangunan sampai triwulan dua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun perubahan rkd tahun kota gorontalo disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan tetap mengintegrasikan program program pembangunan daerah sebagai penjabaran pelaksanagorontalo. tujuan perubahan rkd tahun kota gorontaloperubahan tahun secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan rkd tahun kota gorontalo:gorontalo tahun menjadi pedoman bagi pemerintah kota gorontaloperubahan rapid p) tahun pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perubahan satuan kerja perangkat daerah senja p skpd) dan rencana kerja anggaran perubahan satuan kerja pemerintah daerah rka p skpd) tahun dasar pertimbangan perubahan perubahan rkd tahun kota gorontalopelaksanaan pembangunan daerah kota gorontalo semester pertama tahun perencanaanmana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikutkegiatan lanjutan tahun sebelumnya, yaitu kegiatan pada tahun yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun berjalan tapi belum dimasukkan dalam dokumen rkd atau apbd induk tahun berjalan yang harus ditampung dalam perubahan rkd tahun program kegiatan yang merupakan lanjutan luncuran program kegiatan yang belum dibayarkan sisa kontraknya, dan atau kegiatan baru yang harus ditampung dalam rkd perubahan tahun berjalan sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. rkd perubahan kota gorontalo tahun sehubungan dengan hal atas, maka perlu dilakukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah perubahan rkd p) tahun kota gorontalo. rkd perubahan tahun ini sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian visi dan misi kota gorontalo secara lebih efisien dan efektif. gambaran perubahan kerangka ekonomi makro visi kota gorontalo kota gorontalo sejahtera, maju, aktif, religius dan terdidik atau disingkat kota gorontalo smart", yang menyiratkan bahwa pembangunan kota gorontalo pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. untuk mendukung hal ini, maka aspek ekonomi merupakan hal yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam hal pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah. aspek ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam merumuskan kebijakan anggaran tahunan dalam rangka perencanaan tahunan pembangunan daerah. salah satu indikator ekonomi daerah yang digunakan adalah produk domestik regional bruto pdrb), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indeks gini koefisien gini, investasi tenaga kerja dan angka kemiskinan. perkembangan kondisi indikator makro pembangunan kota gorontalo tahun dan prediksi tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel perkembangan indikator makro pembangunan kota gorontalo tahun dan prediksi tahun tahun indikator pdrb adb juta rp.) pdrb adik juta rp.) laju pertumbuhan ekonomi pdrb kapita adb rp.) pdrb kapita adik rp) inflasi indeks gini investasi pma (us$) investasi mdn rp.) investasi swasta mumi rp) tingkat pengangguran terbuka kemiskinan jumlah penduduk jiwa) laju pertumbuhan penduduk lpp angka melek huruf angka rata rata lama sekolah angka kelangsungan hidup sumber: bps kota gorontalo keterangan: angka prediksi berdasarkan data tahun nilai investasi ini masih akan terus berkembang dengan dukungan iklim investasi yang kondusif, karena pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta iklim investasi yang kondusif akan membuka peluang bagi investor asing dan dalam negeri untuk menanamkan modalnya kota ini. nilai pdrb mengalami peningkatan dari tahun tahun. hal ini menunjukkan perkembangan kondisi perekonomian kota gorontalo dari tahun tahun. jika dilihat dari struktur ekonomi kota rkd perubahan kota gorontalo tahun gorontalo, sektor tersier (sektor jasa jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran) mendominasi sektor sektor lainnya. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: tabel. struktur ekonomi kota gorontalo tahun sektor lapangan usaha rata ratasumber: bps kota gorontalo rata rata kontribusi sektor jasa jasa tahun sebesar yo. kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar urutan tiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar dan berikutnya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memberikan sumbangan rata rata sebesar terhadap pdrb kota gorontalo. sektor konstruksi menempati urutan empat dalam sumbangan rata ratanya terhadap pdrb kota gorontalo, dengan pertumbuhan kontribusinya yang positif sejak tahun sampai dengan tahun sistematika dokumen rkd perubahan tahun kota gorontalo rencana kerja pembangunan daerah perubahan rkd p) disajikaii. bab iii rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rkd perubahan tahun kota gorontalo. bab penutup. rkd perubahan kota gorontalo tahun bab evaluasi hasil rkd tahun kot& gorontalo sampai dengan triwulan dua pengantar evaluasi hasil rkd tahun kota gorontalo sampai dengan triwulan dua dilakukan melalui analisa capaian program. evaluasi dilakukan dengan menghitung rata rata indikator program, yang dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan dua program kegiatan tahun pada tiap skpd dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan dua tahun dalam satuan persentase. untuk mempermudah penilaian terhadap capaian program dari sisi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan dua tahun digunakan notasi sebagai berikut: rata rata indikator capaian nilai yang dicapai triwulan kedua tahun target triwulan dua tahun dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rata rata capaian terbagi menjadi kategori, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. kelima kategori atas digunakan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing masing skpd. adapun kriteria kategori skala penilaian adalah sebagai berikut: sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat rendah s25y4 nilai rata rata dari hasil perhitungan seluruh program pada setiap skpd menjadi nilai dari nilai dari skpd. evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan skpd dinas pendidikan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas pendidikan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program! kegiatan induk rp) spj rp) kategori dinas pendidikan rendahdidikan anak usia dini sedang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan sangat rendah tahun program pendidikan menengah sangat rendah program pendidikan non formal sangat rendah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga sangat rendah kependidikan program pengembangan budaya baca dan sangat rendah pembinaan perpustakaan program manajemen pelayanan pendidikan sangat rendah sanggar kegiatan belajar sangat tinggi rkd perubahan kota gorontalo tahuprogram pendidikan non formal sangat tinggi jumlah rata rata rendah hasil evaluasi pelaksanaan program pada urusan pendidikan dilaksanakan oleh skpd dinas pendidikan dan skb terdapat program dinas pendidikan dan program skb. hasil evaluasi menyebutkan bahwa program masing masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan program dikategori sedang serta program dikategori rendah, sedangkan program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. adapun program yang masuk dalam, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan program manajemen pelayanan pendidikan. secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada skpd dinas pendidikan masuk dalam kategori rendah dengan nilai dinas kesehatan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas kesehatan anggaran realisasi anggaran induk urusan! program kegiatan induk rp.) spj rp) kategori dinas kesehatrendah aparatur program obat dan perbekalan kesehatan sangat rendah program upaya kesehatan masyarakat tinggi program pengawasan obat dan makanan sangat rendah program pengembangan obat asli indonesia sangat tinggi program promosi kesehatan dan pemberdayaan sangat rendah masyarakat program perbaikan gizi masyarakat sangat rendah program pengembangan lingkungan sehat sangat rendah program pencegahan dan penanggulangan penyakit sangat tinggi menular program standarisasi pelayanan kesehatan sangat rendah program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sangat rendahsangat rendah program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan sangat rendah ana jumlah rata rata sangat rendahdengan program dikategorikan sangat tinggi, kategori tinggi program, dan kategori rendah program sedangkan program dengan kategori sangat rendah. adapun program yang masuk kategori sangat rendah adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program obat dan perbekalan kesehatanrkd perubahan kota gorontalo tahun masyarakat, program pengembangan lingkungan sehatpelayanan kesehatan anak balita dan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anakblue rsu prof. dr. aloi sabre tabel evaluasi capaian pelaksanaan program rsud blue rsu prof. dr. aloi sabre anggaran realisasi anggaran induk urusan program kegiatan induk rp3 spj rp) kategori rsud prof aloi sabre program peningkatan kapasitas sumber daya sangat rendah aparatursud prof. tinggi dr. hi. aloi sabre jumlah rata rata tinggi hasil evaluasi pelaksanaan program pada blue rsas yang mengampukapasitas sumber daya aparatur, dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwalrumah sakit paru paru rumah sakit mata. adapun program ini tidak direalisasikan karena adanya peraturan menteri dalam negeri nomor tahun disebutka drumah sakit tanah tabel evaluasi capaian pelaksanaan program tanah anggaran realisasi anggaran induk urusan program! kegiatan tuk spj rp) kategori rsud tanrendah aparatur program upaya kesehatan masyarakat rendah program pengembangan lingkungan sehat sangat rendahsangat tinggi peningkatan pelayanan umum rumah sakit sangat rendahtahanan yang mengampu urusan kesehatan dan terdiri dari program dapat dikategorikan sangat tinggi dengan nilai hal ini dapat terlihat dari program yang dikategorikan sangat tinggi, program kategori rendahgembangan lingkungan sehatdan peningkatan pelayanan umum rumah sakit. dinas pekerjaan umum dan kimpraswil tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas pekerjaan umum dan kimpraswil anggaran realisasi anggaran induk urusan program kegiatan induk rp3 spj rp) kategori dinas pekerjaan umum dan kimpraswiljalan dan jembatan sangat rendah program pengembangan perumahan sangat tinggi program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan sangat tinggi pengembangan kawasan sangat rendah program peningkatan sarana dan prasarana sangat rendah kebinamargaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan sedang irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya program pengembangan kinerja pengelolaan air sangat tinggi minum dan air limbah program pengendalian banjir sangat rendah program pembangunan infrastruktur perdesaan sangat rendah pembangunan gedung sarana publik sedang program pengembangan infrastruktur pedesaan sangat rendah program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) sangat tinggi jumlah rata rata rendah hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd dinas pekerjaan umum dan kimpraswil, yang melaksanakan urusan pekerjaan umum secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai hal ini dapat dilihat dari keseluruhan program yang dilaksanakan dalam skpd yang dipilih bedasarkan kategori program sangat tinggi, program sedang dan program kategori sangat rendah. adapun program denganjalan dan jembatan, pengembangan kawasan, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, program pengendalian banjir, program pembangunan infrastruktur perdesaan dan program pengembangan infrastruktur pedesaan. dinas tata kota dan pertamanan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas tata kota dan pertamanan anggaran realisasi anggaran induk urusan program kegiatan induk spam) kategori dinas tata kota dan pertamananmanfaatan ruang rendah program pengendalian pemanfaatan ruang sangat tinggi program penataan lampu kota sangat rendah program pengelolaan ruang terbuka hijau dan sedang permakaman jumlah rata rata sangat rendah hasil evaluasi pelaksaan program pada dinas tata kota dan pertamanan, yang melaksanakan urusan penataan ruang dengan program yang dilaksanakan. berdasarkan evaluasi program dengan kategori sangat tinggi, program dikategorikan sedang, program dikategorikan rendah, sedangksarana dan prasarana aparatur dan program penataan lampu kota. secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bappeda anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp3 spj rp.) kategori bappeddata informasi sedang program perencanaan tata ruang tinggi program pengembangan komunikasi, informasi dan sangat rendah media massa program perencanaan pengembangan wilayah sangat rendah strategis dan cepat tumbuh program perencanaan pembangunan daerah tinggi program perencanaan pembangunan ekonomi sangat rendah program perencanaan sosial dan budaya tinggi jumlah rata rata berdasarkan hasil analisis kinerja badan perencanaan pembangunan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pada badan perencanaan pembangunan daerah terdapat program dalam urusan perencanaan pembangunan dan urusan penataan ruangembangan komunikasi, informasi dan media massa, program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan program perencanaan pembangunan ekonomi. hasil analisis terhadap kinerja badan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai rkd perubahan kota gorontalo tahun dinas perhubungan, komunikasiinduk urusan program kegiatan induk rp) spj rp) kategori dinas perhubungan informasi dan komunikasiedangprasarana dan fasilitas sangat rendah perhubungan program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sangat rendah dan fasilitas lla program peningkatan pelayanan angkutan rendah program pengendalian dan pengamanan lalu lintas sangat rendah program peningkatan kelaikan pengoperasian sangat rendah kendaraan bermotor program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sangat tinggi dan fasilitas lla jumlah rata rata sangat rendahengan total program. berdasarkan program yang dilaksanakan tersebut, terdapat program yang dikategorikan sangat tinggi, program kategori sedang, program kategori rendah, dan program kategorigendalian dan pengamanan lalu lintas dan program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. hasil evaluasi pelaksanaan program secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai badan lingkungan hidup tabel evaluasi capaian pelaksanaan program badan lingkungan hidup anggaran realisasi! anggaran induk kode urusan program kegiatan induk rp) spj rp) kategori badan lingkungan hidupgembangan kinerja pengelolaan sedang persamaan program pengendalian pencemaran dan perusakan sangat tinggi lingkungan hidup program perlindungan dan konservasi sumber daya sangat tinggi alam peningkatan kualitas pengelolaan limbah padat dan sangat rendah limbah cair jumlah rata rata tinggi hasil evaluasi pelaksanaan program pada badantinggi dengan nilai berdasarkan program tersebut, program dikategorikan sangat tinggi program, dikategorikan rkd perubahan kota gorontalo tahun sedangeningkatan kualitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair. dinas kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program kegiatan induk rp3 spj rp) kategori dinas kependudukan dan pencatatan sipilnataan administrasi kependudukan sangat tinggi jumlah rata rata sangat tinggi hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menaungi urusan kependudukan, catatan sipil dan kb. berdasarkan program yang dilaksanakan oleh skpd ini, sebanyak program dikategorikan sangat tinggi serta program dikategorikan tinggidinas sosial dan tenaga kerja tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas sosial dan tenaga kerja anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program kegiatan induk rp.) spj rp.) kategori urusan wajib sosial program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sangat rendah sosial program pemberdayaan kelembagaan sangat rendah kesejahteraan sosial urusan wajib ketenagakerjakesempatan kerja sangat tinggi program perlindungan dan pengembangan lembaga sangat tinggi ketenagakerjaan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tinggi jumlah rata rata rendah hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd dinas sosial dan transmigrasi kota gorontalo pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu urusan sosial dan urusan ketenagakerjaan yang terdiri dari program. berdasarkan program, program dikategorikan sangatyaitu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program peningkatan sarana dan prasarana, rkd perubahan kota gorontalo tahun program peningkatan disiplin aparatur,dinas sosial dan tenaga kerja kota gorontalo kategorikan rendah dengan nilai dinas pemuda dan olahraga tabel ram dinas pemuda dan olahraga evaluasi capaian pelaksanaan prog anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program kegiatan induk rp3 spj rp.) kategori dinas pemuda dan olah ragasangat rendah aparatur . program peningkatan kapasitas sumber daya sangat tinggi aparatur . program pengembangan dan keserasian kebijakan sangat rendah pemuda program peningkatan peran serta kepemudaan tinggi program peningkatan upaya penumbuhan sangat rendah kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda program pengembangan kebijakan dan manajemen sangat rendah olah raga program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga sangat tinggi program peningkatan sarana dan prasarana olah sedang raga optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat rendah jumlah rata rata sangat tinggi hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd dinas pemuda dan olahraga, yang melaksanakan urusan pemuda dan olahraga, dengan total program yang dilaksanakan, secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi, dengan nilai hasil ini dapat dilihat dari program yang dikategorikan sangat tinggi, program masing masing dikategorikan tinggi dan sedang, serta program yanggembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. badan kesbangpol dan lintas tabel evaluasi capaian pelaksanaan program badan kesbangpol dan lintas kode urusan! program kegiatan kat realisasi anggaran induk rp) spj rp) kategori badan kesbangpol dan lintas. program peningkatan keamanan dan kenyamanan sangat rendah lingkungan program pemeliharaan kantrantibmas dan rendah pencegahan tindak kriminal program peningkatan pelayanan kedinasan kepala sangat tinggi daerah wakil kepala daerah . program pengembangan wawasan kebangsaan sangat rendah . program pendidikan politik masyarakat sangat tinggiskpd badan kesatuan bangsa dan politik kota gorontalo pada tabel ditinggi sementara program lainnya dikategorikan sangat rendah yaitu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan program pengembangan wawasan kebangsaan. secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program badan kesatuan bangsa dan politik kota gorontalo kategorikan sangat tinggi dengan nilai kantor satuan polisi pamong praja satpol pp) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program badan satpol anggaran realisasi anggaran induk urusan program kegiatan induk kategori rp.) spj rp) satuan satuan polisi pamong praja dan lintastinggi . program peningkatan kapasitas sumber daya sangat rendah aparatur . program peningkatan keamanan dan kenyamanan sedang lingkungan jumlah rata rata sangat tinggi hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd kantor satuan polisi pamong praja kota gorontalo pada tabel masuk dalam kategori sangat rendah yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dansatuan polisi pamong praja kota gorontalo kategorikan sangat tinggi dengan nilaianggaran realisasi anggaran induk kode urusan program kegiatan induk spj rp) kategori badan penanggulangan bencana daerrendah aparatur . program peningkatan kapasitas sumber daya sangat tinggi aparatur . program pencegahan dini dan penanggulangan sangat tinggi korban bencana alam jumlah rata rata rendah hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd badan penanggulangan bencana daerah kota gorontalo pada tabel diatas menunjukkan bahwa skpd ini melaksanakan program dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. berdasarkan program tersebut terdapat program yang dikategorikan sangat tinggi, program dengan kategori rendah. adapun program yang dikategorikan rendah yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparaturrkd perubahan kota gorontalo tahun gorontalo kategorikan rendah dengan nilai sekretariat daerah tabel evaluasi capaian pelaksanaan program sekretariat daerah kode urusan program muka realisasi anggaran induk rp) spj rp) kategori sekretariat daerahrendah aparatur program peningkatan pelayanan kedinasan kepala tinggi daerah wakil kepala daerah optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tinggi berdasarkan hasil analisis kinerja skpd sekretariat daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pada sekretariat daetinggi dan program dalam kategori yang. hasil analisis terhadap kinerja sekretariat daerah secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai y4. bagian administrasi pemerintahan umum tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian administrasi pemerintahan umum anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj rp) kategori bagian administrasi pemerintahan umumerintahan umum atas dapat disimpulkan bahwa pada bagian administrasi pemerintahbagian administrasi pemerintahan secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai bagian hukum tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian hukum anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori bagian hukum sangat rendah rkd perubahan kota gorontalo tahun program pelayanan administrasi perkantoran rendaho1| oco sangat rendah aparatur program penataan peraturan perundang undangan sangat rendah berdasarkan hasil analisis kinerja bagian hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian huk. hasil analisis terhadap kinerja bagian hukum secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai bagian administrasi pembangunan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian administrasi pembangunan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj rp.) kategori bagian administrasi pembangunanedang aparatur program optimalisasi pemanfaatan teknologi sedang informasibangunan diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian administrasi pembangunpembangunan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai bagian ekonomi tabel evaluasi capaian pelaksanaan program administrasi ekonomi anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori bagian administrasi ekonomiekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa rkd perubahan kota gorontalo tahun pada bagian administrasi ekonomtinggiekonomi secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai bagian umum tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian umum anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori bagian umum rendah program pelayanan administrasi perkantoran rendahedang aparatur program perbaikan sistem administrasi kearsipan sangat rendahumum diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian umrbaikan system administrasi kearsipan. hasil analisis terhadap kinerja bagian umum secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai bagian keuangan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian keuangan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp) kategori bagian keuanganberdasarkan hasil analisis kinerja bagian keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian keuangengan kategori sangat tinggi, sehingga hasil analisis terhadap kinerja bagian keuanganadministrasi kesra tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian administrasi kesra anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp) kategori bagian administrasi kesrrendah aparatur program peningkatan pengembangan sistem sangat tinggi pelaporan capaian kinerja dan keuangan program pengembangan nilai budaya tinggi program pembinaan anak terlantar sangat rendah program keagamaan dan kemasyarakatan rendah berdasarkan hasil analisis kinerja bagian administrasi kesra diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian administrasi kesmbinaan anak terlantar. hasil analisis terhadap kinerja bagian administrasi kesra secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai bagian organisasi dan tata laksana tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian organisasi dan tata laksana anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp) kategori bagian organisasi dan tata laksanarendah pemerintahan daerah berdasarkan hasil analisis kinerja bagian organisasi dan tata laksana diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian organisasi dan tata laksanoptimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. hasil analisis terhadap kinerja bagian organisasi dan tata laksanahumas dan protokoler tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bagian humas dan protokoler anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj kategori bagian humas dan protokolehumas dan protokoler diatas dapat disimpulkan bahwa pada bagian humas dan protokolehumas dan protokoler secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah set. dprd) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program sekretariat dprd anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj rp.) kategori sekretariat dprd sangat tinggirendah program peningkatan kapasitas sumber daya sangat tinggi aparatur program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan sangat tinggi rakyat daerah program peningkatan kapasitas sumber daya sedang aparatur berdasarkan hasil analisis kinerja skpd sekretariat dprd diatas dapat disimpulkan bahwa pada sekretariat dprdikategorikan rendah, program dalam kategori sedang dan program dalam kategori yang tinggi dsekretariat dprd secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai rkd perubahan kota gorontalo tahun dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah dppkad) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp) kategori dppkaddan pengembangan rendah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil analisis kinerja dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah dppkad) atas, dapat disimpulkan bahwa pada dinas pekan terdapat program yang direncanakanbelum dilaksanakan, program dalam kategori sangat tinggi, program dalam kategori tinggi, program dikategorikan rendah dan program dalam kategori sangat rendah. hasil analisis terhadap kinerja dppkad secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai y4. inspektorat tabel evaluasi capaian pelaksanaan program inspektorat anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp) kategori inspektorsistem pengawasan intimate sedang dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh program peningkatan profesionalisme tenaga tinggi pemeriksa dan aparatur pengawasan berdasarkan hasil analisis kinerja inspektorat diatas dapat disimpulkan bahwa pada inspektoinspektorat secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai rkd perubahan kota gorontalo tahun kantor camat kota selatan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat kota selatan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori kecamatan kota selatanselatan diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan kota selselatan secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai kantor camat hulonthalangi tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat hulonthalangi anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj rp.) kategori kecamatan hulonthalangihulonthalangi pada kecamatan ulonthalaikategorikanhulonthalangi secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai kantor camat kota utara tabel diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat kota utara anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp) kategori kecamatan kota utara rendahutara diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan kota utautara secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai kantor camat lipatan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat lipatan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program rp) spj rp) kategori kecamatan lipatan sangat rendah program pelayanan administrasi perkantoran sedangrendahlipatan diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan liplipatan secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai kantor camat kota barat tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat kota barat anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program rp) spj rp) kategori kecamatan kota baratbarat diatas dapat disimpulkan bahwa pada rkd perubahan kota gorontalo tahun kecamatan kota bakota barat secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai kantor camat kota timur tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat kota timur anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program rp) spj rp.) kategori kecamatan kota timur sangat rendah program pelayanan administrasi perkantoranimur diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan kota timuimur secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai kantor camat dumbo raya tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat dumboraya anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj rp.) kategori .20a5. kecamatan dumbo rayrendah berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan dumbo raya diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan dumbo ray dan program dikategorikdumbo raya secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai y4. rkd perubahan kota gorontalo tahun kantor camat singingi tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat singingi anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori kecamatan singingisingingi diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan singi.singingi secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai kantor camat kota tengah tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor camat kota tengah anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori kantor camat kota tengah rendahengah diatas dapat disimpulkan bahwa pada kecamatan kota tengengah secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai kantor pelayanan perizinan terpadu kept) evaluasi capaian pelaksanaan program kept tabel anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp3 spj rp.) kategori kantor pelayanan perizinan terpadu ,c0rkd perubahan kota gorontalo tahunoptimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat rendah berdasarkan hasil analisis kinerja kantor pelayanan perizinan terpadu kept) atas dapat disimpulkan bahwa pada kept terdapat program yang direncanakkept secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan! program kegiatan induk rp) spj rp) kategori kantor pengelola data elektronik dan sangat rendah perpustakaano0c0|komunikasi, informasi dan sangat rendah media massa program penyelamatan dan pelestarian rendah dokumen arsip daerah program pengembangan budaya baca dan sedang pembinaan perpustakaan berdasarkan hasil analisis kinerja kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan diatas dapat disimpulkan bahwa pada kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan terdapat program dalam urusan komunikasi dan informatikakategori sedang aparatur dan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. hasil analisis terhadap kinerja kantor pengelola data elektronik dan perpustakaan secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai badan kepegawaian daerah tabel evaluasi capaian pelaksanaan program badan kepegawaian daerah anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program! kegiatan maa spj rp) kategori badan kepegawaian daerah dan diklat rend. program pembinaan dan pengembangan aparatur sangat rendah program mutasi dan analisis jabatan sangat tinggi rkd perubahan kota gorontalo tahun berdasarkan hasil analisis kinerja skpd badan kepegawaian dearah bkd) diatas dapat disimpulkan bahwa pada badan kepegawaian dea program dalam kategori yang sangat rendah dan program dikategorikan sangat tinggi. program program yang dikategorikan sangat rendah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur dan program pembinaan dan pengembangan aparatur hasil analisis terhadap kinerja badan kepegawaian daerah secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp4k) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program bp4k anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori bdn pelaksana penyuluhan pertanian sangat tinggi perikanan kehutaningkatan penerapan teknologi sangat tinggi pertanian perkebunan program pemberdayaan penyuluh rendah pertanian perkebunan lapangan pengembangan kelembagaan dan ttg rendah program pengendalian pembinaan dan pengawasan sangat tinggi hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp4k) yang melaksanakan urusan pertaniandan program dikategorikan rendahbadan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana pmp&kb) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program pmp8kb) anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program kegiatan induk rp) spj rp) kategori badan pemberdayaan masyarakat sangat tinggi perempuan dkebudayaan masyarakat sangat tinggi perdesaan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas sangat tinggi anak dan perempuan program keluarga berencana rendah program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat sangat tinggi terpencil kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan sangat tinggi program penguatan kelembagaan pengarusutamaan sangat rendah rkd perubahan kota gorontalo tahun gender dan anak program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sangat tinggi desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan sangat tinggi jender dalam pembangunan program peningkatan peran perempuan perdesaan sangat rendah program nasional pemberdayaan masyarakat sangat rendah ppm) mandiri program peningkatan penanggulangan narkoba, pms sangat rendah termasuk hiv aids program pengembangan model operasional bkb sangat rendah posyandu padu hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana yangdan urusan pemberdayaan masyarakat dan desaprogram dikategorikan tinggi,uatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan peran perempuan perdesaan, program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri, program peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv aids, program pengembangan model operasional bkb posyandu padudinas kelautan, perikanan, pertanian dan ketahanan pangan dkpp&kp) tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kppip penyuluhan perikanan anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp3) spj rp.) kategori dinas kelautan perikanan pertanian dan rendah ketahanan pangkapasitas sumber daya sangat tinggi aparatur program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sangat tinggi program peningkatan ketahuan pangan sangat tinggi (pertanian perkebunan) program rehabilitasi hutan dan lahan sangat tinggi program pengembangan budidaya perikanan sangat rendah program pencegahan dan penanggulangan penyakit sangat rendah ternak program pengembangan perikanan tangkap sangat rendah program penunjang operasional kegiatan pump sangat tinggi perikanan budidaya program penunjang operasional kegiatan pump sangat rendah perikanan tangkap program penyediaan sarana statistik kelautan dan sangat rendah perikanan program penyediaan sarana dan prasarana sangat rendah berdasarkan hasil analisis kinerja skpd dinas kelautan, perikanan, pertanian dan ketahanan pangan dkppskp) diatas dapat disimpulkan bahwa pada dkpp&kp terdapat program dalam rkd perubahan kota gorontalo tahun urusan pertanian. dari program tersebut program dalam kategori yang sangat rendah, program kategori rendah dan program dikategorikan sangat tinggi. secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai dinas kebudayaan dan pariwisata tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas kebudayaan dan pariwisata anggaran realisasi anggaran induk kode urusan! program kegiatan induk rp) pj( rp) kategori dinas kebudayaan dan pariwisata urusan pariwisatapemasaran pariwisata sangat rendah program pengembangan destinasi pariwisata sedang urusan budaya program pengembangan nilai budaya sangat rendah program pengelolaan kekayaan budaya rendah program pengelolaan keragaman budaya sangat rendah program pengembangan kerjasama pengelolaan sangat tinggi kekayaan budaya jumlah rata rata rendah hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd dinas kebudayaan dan pariwisata kota gorontalo pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisatadengan kategori rendah, sementara program lainnya dikategorikan sangat rendah. adapun ketiga program tersebut yaitu program peningkatan disiplin aparatur, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan nilai budaya dan program pengelolaan keragaman budayakategorikan rendah dengan nilai kantor pengelola pasar tabel evaluasi capaian pelaksanaan program kantor pengelola pasar anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp.) spj rp) kategori kantor pengelola pasapembinaan pedagang kalima dan asongan sangat tinggi program penyiapan potensi sumber daya sangat tinggi perdagangan hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd kantor pengelola pasar kota gorontalo pada tabel diatas menunjukkan terdapat program dalam urusan perdagangan. berdasarkan program tersebut, program dikategorikan sangat tinggi, dan program dikategorikan sangat sedang. secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kantor pengelola pasar kota rkd perubahan kota gorontalo tahun gorontalo kategorikan sangat tinggi dengan nilai dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, umkm penanaman modal tabel evaluasi capaian pelaksanaan program dinas perindagkop, umkm penanaman modal anggaran realisasi anggaran induk kode urusan program induk rp) spj rp.) kategori dinas perindagkop umkm penanaman rendah modaledangpromosi dan kerjasama sangat rendah investasi program perlindungan konsumen dan pengamanan sangat rendah perdagangan program pengembangan industri kecil dan menengah sangat tinggi program pengembangan kewirausahaan dan sangat tinggi keunggulan kompetitif usaha kecil menengah program peningkatan iklim investasi dan realisasi sangat rendah investasi program peningkatan kemampuan teknologi industri sangat rendah program pengembangan sistem pendukung usaha sangat rendah bagi usaha mikro kecil menengah program peningkatan kualitas kelembagaan sangat tinggi koperasi program peningkatan efisiensi perdagangan dalam sangat tinggi negeri program penyiapan potensi sumber daya sangat rendah perdagangan program peningkatan sarana metrologi legal sangat rendah hasil evaluasi pelaksanaan program pada skpd dinas perindagkop, umkm penanaman modal kota gorontalo pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan wajib dan dua urusan pilihan yang diampu yaitu urusan koperasi dan usaha kecil menengah dan urusan penanaman modal daerah untuk urusan wajib, dan urusan pilihan yaitu urusan perdagangan dan urusan perindustrian dengan total program sebanyakdan program lainnya dikategorikan sangat rendahdinas perindagkop, umkm penanaman modal kota gorontalo kategorikan rendah dengan nilai rkd perubahan kota gorontalo tahun bab ill rancangan program dan segi&tan prioritas dalam perubahan rkd tahun kot& gorontalo pembahasan rancangan program dan kegiatan prioritas perubahan rkd tahun kota gorontalo meliputi pembahasan tentang: perubahan pendapatan) perubahan belanja,erubahan pendapatan perubahan kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada: penyesuaian kembali target penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari komponen lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami peningkatan anggaran, penerimaan dari komponen dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah ditetapkan sama dengan apbd induk tahun komponen lain lain pendapatan daerah yang sah mengalami penyesuaian pada komponen bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya mengalami kenaikan anggaran, sedangkan tunjangan profesi guru pns dan dana tambahan penghasilan guru pns mengalami penurunan. perubahan pendapatan daerah tahun anggaran ditargetkan sebesar rp. naik sebesar rp. atau dari pendapatan daerah dalam apbd induk tahun anggaran yang ditargetkan sebesar rp. dengan rincian sebagai mana pada tabel berikut: proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun perubahan kua uraian apbd induk) pas pad dana perimbangan maintain pendapatan daerah yang sah jumlah sumber: dppkaderubahan rkd tahun komponen pendapatan asli daerah pad) terdiri dari: pajak daerah ditargetkan sama dengan apbd induk tahun sebesar rp. retribusi daerah ditargetkan sama dengan apbd induk tahun sebesar rp. hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sama dengan apbd induk tahun sebesar rp. lain lain pad yang sah ditargetkan sebesar rp. naik sebesar dengan total keseluruhan pad rp. atau dari target dalam apbd induk tahun yang sebesar rp. rkd perubahan kota gorontalo tahun untuk komponen dana perimbangan, tidak mengalami perubahan dari target pada apbd induk tahun anggaran sebesar rp. kemudian untuk lain lain pendapatan daerah yang sah, pada rkd perubahan tahun ini ditargetkan sebesar rp. atau turun sebesar rp. dari anggaran induk yang sebesar rp. komponen lain lain pendapatan daerah yang sah dalam perubahan rkd terdiri dari: dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar rp. , , sama dengan apbd induk tahun bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya sebesar rp. , , naik sebesar rp. atau dari anggaran induk tahun yang dianggarkan sebesar rp. tunjangan profesi guru pns sebesar rp. , , turun sebesar rp. atau sebesar dari anggaran induk tahun sebesar rp. dana tambahan penghasilan guru pns rp. turun sebesar rp. atau dari anggaran induk tahun sebesar , . perubahan belanja kebijakan belanja daerah untuk apbd perubahan tahun anggaran khususnya untuk belanja langsung, sebagian diantaranya akan mengakomodir kebijakan kebijakan yang terkait dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota tahun kebijakan kebijakan dimaksud berupa: program kartu sejahtera, penataan birokrasi: infrastruktur perkotaan, pengembangan sdm dan iptek: kawasan ekonomi kecamatan kek): kawasan cybercity dan technopark, dan penguatan peran organisasi agama. perubahan belanja daerah tahun ditargetkan sebesar rp. meningkat sebesar rp. atau dari belanja daerah pada apbd induk tahun anggaran yang ditargetkan sebesar rp. proyeksi perubahan belanja daerah tahun dapat dilihat pada tabel berikut: iron tabel proyeksi perubahan belanja daerah tahun uraian apbd induk) perubahan kua: belanja tidak langsung belanja langsung jumlah sumber: dppkad berdasarkan tabel atas terlihat bahwa belanja tidak langsung perubahan tahun mengalami penurunan sebesar dibandingkan targetnya pada apbd induk tahun sedangkan untuk belanja langsung perubahan tahun mengalami kenaikan sebesar dibandingkan dengan pada apbd induk tahun rkd perubahan kota gorontalo tahun komponen belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, ditargetkan sebagai rp. turununga, ditargetkan sama dengan apbd induk tahun sebesar rp. belanja hibah, ditargetkan sebesar rp. turun sebesar rp. atau dari total belanja hibah pada apbd induk tahun yang dianggarkan sebesar rp. belanja bantuan sosial, ditargetkan sama dengan apbd induk tahun sebesar rp. belanja tidak terduga, ditargetkan sama dengan apbd induk tahun sebesar rp. komponen belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, ditargetkan sebagai rp. meningkatarang dan jasa, ditargetkan sebesar rp. meningkat sebesar rp. atau dari total belanja barang dan jasa pada apbd induk tahun yang dianggarkan sebesar rp. belanja modal, ditargetkan sebesar rp. meningkat sebesar rp. atau dari total belanja modal pada apbd induk yang dianggarkan sebesar rp. perubahan pembiayaan kebijakan pembiayaan penerimaan daerah dalam rkd perubahan tahun yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tahun anggaran dan penerimaan pinjaman daerah yang diarahkan untuk menutupi defisit anggaran, penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. komponen pembiayaan daerahpada perubahan rkd tahun adalah sebagai berikut: penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar rp. berasal dari lpa tahun sebesar rp. dan penerimaan pinjaman daerah sebesar rp. pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar rp. terdiri atas penyertaan modal pemerintah daerah sebesar rp. dan pembayaran pokok utang sebesar rp. pembiayaan netto menjadi sebesar rp. tidak terdapat sisa lebih kurang pembiayaan tahun berkenaan tahun2014) perubahan anggaran berdasarkan skpd berikut ini adalah tabel plafon anggaran sementara berdasarkan skpd. tabel plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan skpd urusan anggaran induk plafon anggaran perubahan pemerintahan bertambah dae tampan belanja penanya belanja bertanya berkurang tidak jumlah tidak jumlah skpd langsung langsung langsung langsung urusan wajib pendidikan rkd perubahan kota gorontalo tahun dinas pendidikan nasional sanggar kegiatan belajar kesehatan a71 dinas kesehatan rsud tanah blue rsas pekerjaan umum dinas pekerjaan umum dan kimpraswilpanti sosial bina remaja panti sosial kresna berdua pemuda dan olah raga dinas pemuda olah raga dan kebudayaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri badan kesbangpol lintas kantor satuan polisi pamong praja badan penanggulangan bencana daerah pemerintahan umum dprd kdh dan wkd sekretariat daerah bagian adm. pemerintahan umum bagain hukum rkd perubahan kota gorontalo tahun bagian adm. pembangunan bagian ekonomi pa! bagian umum bagian keuangan bagian adm. kesra bagian organisasi tata laksana bagian humas dan protokol sekretariat dprd dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah inspektorat kecamatan kota selatan kecamatan hutonthalangi kecamatan kota utara kecamatan lipatan kecamatan kota barat kecamatan kota timur kecamatan dumbo raya kecamatan singingi kecamatan kota tengah kantor pelayanan perizinan terpaduketahanan pangan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan ketahuan pangan pemberdayaan masyarakat dan desa badan pemberdayaan masyarakat perempuan urusan pilihan pertanian dinas kelautan, perikanan pertanian pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata perdagangan rkd perubahan kota gorontalo tahun kantor pengelola pasar perindustrian dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm jumlah sumber: perubahan rkd kota gorontalo sesuai dengan regulasi permendagri nomor tahun memuat informasi tentang beberapa perubahan, yaitu perubahan pendapatan: perubahan belanja:rogram dan kegiatan lanjutan tahun salah satu perubahan dalam rkd adalah adanya program program yang merupakan program lanjutan yang merupakan lanjutan luncuran program kegiatan yang belum dibayarkan sisa kontraknya. adapun program tersebut adalah sebagai berikut: tabel kegiatan lanjutan tahun pada rkd perubahan kota gorontalo tahun kode rekening kegiatan sebelum sesudah perubahan skpd pembangunan berkala periodik jalan dinas belanja modal) kimpraswil peningkatan jaringan irigasi belanja dinas modal) kimpraswil penyediaan prasarana sarana air dinas minum bagi masyarakat kimpraswil berpenghasilan rendah belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih air minum pembangunan sarana publik belanja dinas modal) kimpraswil kegiatan lanjutan pada tabel atas merupakan kegiatan lanjutan dari tahun pada dinas pekerjaan umum dan kimpraswil, mana keempat kegiatan tersebut terdapat pada (tiga) program yang berbeda, yaitu: belanja modal kegiatan pembangunan berkala periodik jalan pendamping) termasuk pada program pembangunan jalan dan jembatan: belanja modal kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya: kegiatan penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih air minum) termasuk pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dan belanja pembangunan sarana publik termasuk pada program pembangunan infrastruktur perdesaan. program dan kegiatan baru selain kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, terdapat pula program kegiatan baru pada rkd perubahan kota gorontalo tahun program baru berdasarkan skpd pada rkd perubahan tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kegiatan baru berdasarkan skpd pada rkd perubahan kota gorontalo tahun kode rekening kegiatan! program sebelum sesudah perubahan skpd bintik lembaga perwakilan rakyat sekretariat dprd daerah, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah rkd perubahan kota gorontalo tahun pendidikan dan pelatihan peningkatan motivasi kerja bagi pns daerah, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sda fasilitas pelayanan kartu sejahtera, program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian adm. pemerintahan umum, setda pengadaan peralatan gedung kantor, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bagian adm. kesra setda. pelaksanaan pemakaman gratis, program keagamaan dan kemasyarakatan sda penyerahan rencana pengembangan rth, program perencanaan tata ruang bappeda penyediaan peralatan rumah tangga, program pelayanan administrasi perkantoran badan penanggulangan bencana daerah evaluasi appraisal barang daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dinas pendapatan, pengelola keuangan aset daerah peningkatan mutu dan keamanan pangan, program peningkatan ketahanan pangan dinas kelautan perikanan pertanian ketahanan pangan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, program peningkatan ketahanan pangan sda penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pendamping), program peningkatan ketahanan pangan sda pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, program peningkatan sarana prasarana aparatur dinas kesehatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, program peningkatan sarana prasarana aparatur sda penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan, prog. upaya kesehatan masyarakat sda pelayanan sunatan masal, prog. pelayanan kesehatan penduduk miskin sda pengadaan mesin pengolah limbah medis lab., program pengadaan, peningkatan perbaikan sarana prasarana puskesmas puskesmas pembantu jaringannya sda kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, prog. kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan sda kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, prog. kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan sda pembangunan perpustakaan sekolah dasar pendamping), prog. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dinas pendidikan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum smp pendamping), prog. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sda pembangunan ruang kelas baru pendamping), prog. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sda peningkatan mutu pendidikan smp pendamping), prog. pendidikan menengah sda rkd perubahan kota gorontalo tahun pembangunan ruang kelas baru pendamping), prog. pendidikan menengah sda pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang, prog. pengembangan nilai budaya dinas kebudayaan dan pariwisata pengadaan meilleur, prog. peningkatan sarana prasarana aparatur dinas sosial! tenaga kerja pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, program peningkatan disiplin aparatur dinas tata kota dan pertamanan pembangunan gedung kantor pematangan lahan kantor camat dumbo raya), prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur dinas kimpraswil pembangunan gedung kantor pematangan lahan kantor camat lipatan), prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur sda pembangunan gedung kantor ded kantor perwakilan pemerintah kota gorontalo manado), prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur sda pembangunan gedung kantor pembangunan kantor dinas perhubungan), prog. peningkatan sarana dan prasarana aparatur sda pembangunan berkala periodik jalan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan jembatan madu), prog. pembangunan jalan jembatan sda pembangunan berkala periodik jalan belanja modal), prog. pembangunan jalan jembatan: rehabilitasi jl. satsuki tubuh jl. satsuki tubuh jl. taman surya jl. saring abdullah peningkatan jl. taman surya jl. pangeran hid, jl. sultan may jl. pass pemeliharaan jl. tupai, jl. loji, jl. budi utomo (bahu jalan), jl. satsuki tubuh sabuk (bahu jalan), jl. pesisir nig. keramat, jl. jeruk (bahu jalan) pembuatan box jcalvert pilolodaa bongo, jl. satelit tubuh tenda sda pembukaan jl. lime jl. usman isa operasional ppm mandiri sda rehabilitasi sedang berat gedung kantor, prog. peningkatan sarana prasarana aparatur kantor camat kota timur sosialisasi pelayanan umum pemerintahan daerah, prog. camat dumbo raya kantor camat dumbo raya selain data tentang kegiatan kegiatan lanjutan, dan data tentang program dan kegiatan baru, terdapat pula program yang mengalami penambahan anggaran, pengurangan anggaran, dan yang tidak mengalami penambahan pengurangan anggaran yang terdapat dalam rkd perubahan. pengurangan anggaran tersebut atas disebabkan antara lain karena: perhitungan efisiensi realisasi anggaran pada semester tahun anggaran adanya sisa lelang atau kontrak kegiatan: penyesuaian target keluaran kegiatan. sedangkan penambahan plafon anggaran pada tabel tersebut atas disebabkan antara lain karena: penyesuaian dengan harga dan standar satuan harga, terutama untuk bbm: penyesuaian dan atau penambahan kinerja kegiatan sebagai upaya rkd perubahan kota gorontalo ahun percepatan pencapaian target target rpm. secara lengkap, uraian program dan kegiatan setiap skpd beserta plafon anggaran perubahannya pada rkd perubahan kota gorontalo tahun dapat dilihat pada tabel rkd perubahan kota gorontalo tahun bab penutup perubahan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kota gorontalo tahun ini merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum apbd perubahan, dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd, dalam rangka penyusunadengan menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, komitmen, dan disiplin seluruh aparat pemerintah kota gorontalo, serta peran aktif masyarakat, lembaga sosial dan dunia usaha. dalam kaitan ini, pemerintah daerahmemberikan manfaat dari pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya wilayah kota gorontalo. penyusunan rkd perubahan kota gorontalo tahun akan menjadi tolok ukur kinerja tahunan skpd yang tersusun dalam rencana kerja perubahan skpddan mengakselerasi pencapaian visi misi kota gorontalo pada tahun yang direncanakan. gorontalo, juri ron lol) marten tahu rkd perubahan kota gorontalo tahun tabel ii. plafon anggaran skpd berdasar program dan kegiatan perubahan tahun anggajasa surat menyurat tersedianya jasa surat tahun persentasetahun persentase jasa komunikasi, sumber sumber daya air dan listrik daya air dan listrik penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns tersedianya jasa jaminan tahun persentase jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns pemeliharaan kesehatan pns penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersedianya jasa pemeliharaan tahun persentase kelancaran tugas dinas operasional dan perizinan kendaraan dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi tahun persentase jasa administrasi keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan tahun persentase jasa kebersihan kantor kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianyajasaperbaikan tahutahupersentase peralatan rumah tangga tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedianya bahan bacaan dan tahun persentase bahan bacaan dan peraturan perundang undangan peraturan perundang undangan penyediaan bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik tahun persentase bahan logistikpenuhinya kebutuhan tahun persentase kebutuhan makanan dan makanan dan minuman dalam minuman dalam pelaksanaan rapat pelaksanaan rapat rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksananya rapat rapat tahun persentase rapat rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi keluar dan konsultasi keluar daerah daerah penyediaan jasa pelayanan tamu non pejabat negara tersedianyajasapelayanan tahun persentase jasa pelayanan tahunan tamu non pejabat negara pejabat negaratahun persentase kendaraan dinas 1007c operasional operasional pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralalangedung tahun persentase peralatan gedung kantor kantor pengadaan meilleur tersedianya meilleur tahun persentase pengadaan meilleur pemeliharaan rutin berkata rumah jabatan terpeliharanya rumah jabatan tahun persentase pemeliharaan rumah jabatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terpelinaranya gedung kantor tahun persentase pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan rutinfberkala mobil jabatan terpeliharanya mobiljabatan tahun persentase pemeliharaan mobil jabatan pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas operasional terpeliharanya kendaraan tahun persentase kelancaran tugas kantortahun persentase ketersediersentase pegawai tahun persentase pegawai berpendidikan berpendidikan s1, s1, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan bertambahnya pegawai yang tahun persentase pegawai yang mengikuti mengikuti bintik bintikpelayanan kedinasan kepala daerahhwakil kepala daerah dialogaudiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, terselenggaranya tahun persentase dialog audiensi dengan pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dialog audiensi dengan tokoh tokoh pimpinan anggota organisasi pimpinan organisasi dan kemasyarakerimaan kunjungan kerja pejabat terselenggaranya kunjungan tahun persentase kunjungan departemen negara departemenfembaga pemerintah non departemen uar departemen lembaga lembaga pemerintah non pemerintah non departemen departemen luar negeri luar negeri koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersedianya koordinasi dengan tahun persentase koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan pemerintah pemerintah daerah lainnya daerah lainnya penyelenggaraan kegiatan rumah tangga walikota wakil terselenggaranya penyediaan tahun persentase kegiatan rumah tangga jasa pelayanan umum walikota wakil walikota pemerintahan daerahterselenggaranya penyediaan tahun persentase penyediaan jasa jasa pelayanan umum pelayanan umum pemerintahan pemerintahan daerahprsurat yang seharusnya tahun tersedianya jasa surat menyurat terkirim penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi, bulan terlaksanperlengkapan kantor tersedianya jasa peralatan dan tahun terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersedianya jasa pemeliharaan bulan terlaksananya jasa pemeliharaan dinas operasional dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas operasionalbulan tersedianya jasa kebersihan kantor kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan bulabulatersedianya peralatan rumah tangga tangga penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan tahun terpenuhinya makanan dan minuman kantor minuman kantor rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksananya rapat koordinasi tahun terlaksananya rapat koordinasidan dan konsultasiterpenuhinya kendaraan unit terpenuhinya kendaraan dinas operasional dinas operasionalngadaan meilleur tersedianya pengadaan paket tersedianya pengadaan meilleur meilleur pemeliharaan rutin berkata rumah jabatan terpeliharanya rumah jabatan kegiatan terpeliharanya rumah jabatan pemeliharaan rutinfberkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor tahun terpeliharanya gedung kantor pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan terpeliharanta mobil jabatan unit terpeliharanta mobil jabatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional terpeliharanya kendaraan tahun terpeliharanya kendaraan dinas dinas operasional operasional pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor terpeliharanya peralatan tahun terpeliharanya peralatan gedung gedung kantor kantor program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terpenuhinya pakaiandinas paket terpenuhinya pakaian dinas beserta beserta perlengkapannya perlengkapannpembahasan tahun terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah rancangan peraturan daerah hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah terpenuhinya hearing dialog tahun terpenuhinya hearing dialog dengan daerah dan tokoh masyarakatitokoh agama dengan pejabat pemerintah pejabat pemerintah daerah dan tokoh daerah dan tokoh masyarakat masyarakat tokoh agama tokoh agama rapat rapat alat kelengkapan dewan terpenuhinya rapat rapatalat tahun terpenuhinya rapat rapat alat 1004o kelengkapan dewan kelengkapan dewan rapat rapat paripurna terpenuhinya rapat rapat tahun terpenuhinya rapat rapat paripurna paripurna kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam daerah terlaksananya kunjungan kerja tahun terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd pimpinan dan anggota dprd dalam dalam daerah daerah penyusunan laporan kegiatan dprd tersusunnya laporan kegiatan tahun laporan kegiatan dprd dprd penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan terpenuhinya jasa jaminan anggota terpenuhinya jasa jaminan dan anggota dprd pemeliharaan kesehatan pemeliharaan kesehatan pimpinan pimpinan.dan ananta npsn dprd rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksananya rapat rapat tahun terlaksananya rapat rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi keluar dan konsultasi keluar daerah daerah bimbingan teknis lembaga perwakilan rakyat daerah anggota dprd yang mengikuti anggota dprd yang mengikuti bintik bintikterpenuhinya keamanan dan tahun terlaksananya keamanan dan lingkungan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pendidikan dan pelatihan peningkatan motivasi kerja bagi pns aparatur yang mengikuti bintik tahun aparatur yang mengikuti bintikinternet dan kabel bulan tersedianya jasa internet dan kabel penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan penyediaan jasa pemeliharaan bulan tersedianya stok dan kir dinas operasional dan perizinan kendaraan dinas kendaraan dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan jasa administrasi keuangan bulan tersedianya jasa administrasi keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor bulan terpeliharanya kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jasa perbaikan peralatan kerja bulan terpeliharanya peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor bulan tersedianya alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan bulan tersedianya barang cetakan penggandaan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan komponen listrik paket tersedianya komponen instalasi kantor listrik penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan surat kabar bulan tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman bulan tersedianya makan dan minum kabar serta kegiatan pemda rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah rapat rapat koordinasidan tahun terlaksananya rapat koordinasidan konsultasikendaraan dinas operasional unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda pengadaan perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor tahun tersedianya perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan rumah jabatan dinas peralatan rumah jabatan tahun tersedianya peralatan pada rumah dinas jabatan dinas pengadaan meilleur meilleur paket tersedianya meillejabatan pemeliharaan rumah jabatan tahun terpeliharanya rumah jabatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor tahun terpeliharanya gedung kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan kendaraan dinas tahun terpeliharanya kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan perlengkapan tahun terpeliharanya perlengkapan gedung kantorkeikutsertaan aparatur dalam bintik program perbaikan sistem administrasi kearsipan pembangunan data base informasi kearsipan sistem katalog data bin tersedianya sistem katalog datasewa rumah jabatan dan unit tersedianya rumah jabatan dan perlengkapan lainnya perlengkapan lainnya penunjang kegiatan kekristenan kegiatan kekristenan tahun terlaksananya kegiatan kekristerekonomperkantoran perkantoranbulan terlaksananya kegiatan pencetakan pencetakan dan penggandaan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedianya kebutuhan literatur bulan tersedianya kebutuhan literatur perundang undangan perundang undkebutuhan bulan tersedianya kebutuhan makanan makanan minuman minuman perkantoran perkantoran rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksananya rapat bulan terlaksananya rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi konsultasi luar daerahbulan tersedianya kendaraan pengadaan peralatan kantor dinas operasional pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasionalperalatan peralatan gedung kantoraparatur orang tersedianya aparatur berkualitas bidang berkualitas bidang keuangan keuangan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah koordinasi kegiatan perekonomian terlaksananya kegiatan kali terlaksananya kegiatan koordinasi perekonomian koordinasi perekonomian monitoring evaluasi dan pelaporan meningkatnya kinerja dan dokumen meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur untuk disiplin aparatur untuk kelancaran pelaksanaan kelancaran pelaksanaan tugas tugas pendataan usaha dan ekonomi daerah terlaksananya pendataan kali terlaksananya pendataan usaha dan ekonomi usaha dan ekonomi daerah daerah pemberdayaan produk daerah swasta terlaksananya pemberdayaan dokumen terlaksananya pemberdayaan produk daerah swasta produk daerah swasta penyusunan profil perekonomian terlaksananya penyusunan dokumen terlaksananya penyusunan profil profil perekonomian perekonomian wayne wayne guejuaj severe aset uep guejuoj reyes aset uep desde i00l pereda venyejahuad meme buruk unej venyejabuad vespexburuaw wayne veyninfuag sijeisos rumpun fuepunsad rumpun buepurued eine jad upinjeyad vejengulad week vejengwrad week desde jeune uenyejabuad veyexduaw uun ue) venyejabuad ueyeybuluewy ueduepun buepuryod ue:needed isejuswajdui stupa) uebugutg o0' inesedy aeg seung seyisede ueyexbujuag wei b01g ieuoisesedo se (euoisesadoyseulp use jepun usesepuay kayu '9z '9c y001 arema untu useseljawad yeung unyil usereujawad yeung reverse jadoyseuip upe genus eje hog uni bee uja waj www lutut debuts debuts 6ue vejeibay jevoiseredo bek uejerbay jevorsesedp o0'o09'00s'y 00s' uedeybuapag penebel unse fedex luapan vejerelad joey guna vedeybuapad usepebuag inyejedy purseseig uep buried rje tujuan wel joe jen isennsuoy yeop jeng isejnsuoy uep '0s 00l'0el vep isu joo edu areas jnl unse ups ooy jeda eyes ini resep seni sejjnsuoy uep iseupiooy jedemtedey venue nul o0'pog'oot'& uep usueyew vejagwed ezwnf unse| ueueyew ueyagwad yeun velunujw uep ubleyew usia aug ue6jepun 6vepunsed ue6jepun guepunsed veunjesad uep ueinjelad uep ube229 'p00" vee9 uby peta abad juin unyil eye usia abad yeung uebuepun guepurusd vejnyesad vep ueedseg venue vbeipiauoj upepuebbuad urepuebbuad uep 000l uep yej29 buses upuekerad yeun unse) xe130 gudeg venue abjad kejur ugepuebbuad vep ueyejad buses unipa avg j01ub slim) j0july sin) ele o800l 1pie veejpafuad ueuekejad ujung unyil ueeipafuad usuekerad uejwnr just si) jie ueebipsausy vebuenay e6tenay isejisiuiwpy '002z4 'z1 isejisiuimpy verde7 varipes unyil vejodey aveipasial, uebuenay jse jsiulupe sel veep aug '00s"! o0' 00y'ziz uegojueyag isensililipy ueupkejad we1bo d0' '0s ' " 8z nvionvsw3d nyg nviymvo3g3n "hyyiyo lvxonvw mayo nyonvnay isyalsiniwov 'wwwn nyhviniy3w3d vivo iwonolo nysnun onyunnyig (du) (du) nin3n3m wv1439 hanya nyhyany wn1393s 1392v1 nyavsvs nylvidan west nisan 3gom wmn nyong loeoocl nviinysm3j nyo nvivmyo3dan 'hyy3vg lvmonvm mayo nyonya isyelsiningv "wwwn nyhylniy3w hvm3yo iwonolo nysnun (du) (du) nyu3 nin3ym34 hve wyv1438 hyang3d hv1313s nyhvany wn1393s 1a9av1 nvuvsvs nylvisan wyadoma nisan 490xbimbingan teknis pengelolaan keuangan aparatur yang mengikuti bintik tahun aparatur yang mengikuti bintik program penataan peraturan perundang undangan publikasi peraturan perundang undangan jumlah perda yang bujukan 3kali jumlah perda yang bujukan kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap jumlah pelaksanaan pengkajian kali jumlah pelaksanaan pengkajian peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan produk hukum daerah yang produk hukum daerah yang memiliki keserasian antar peraturan perundang undangan daerah memiliki landasan filosofis, landasan filosofis, sosiologi yuridis sosiologi yuridis koordinasi penyelesaian masalah hukum terlaksananya penyelesaian kali terlaksananya penyelesaian masalah hukum masalah hukum dukungan penegakan peraturan daerah melalui operasi justicia penegakan perda kali penegakan perhumas dan protokoleeningkatan kinerja pengelola bulan peningkatan kinerja pengelola keuangan keuangan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terwujudnya kelancaran tugas bulan terwujudnya kelancaran tugas rutin rutin kantortercapainya kelancaran rutin unit tercapainya kelancaran rutin kantor kantor pemeliharaan nutinfberkala kendaraan dinas operasional kenyamanan dalam tahun kenyamanan dalam pelaksanaan pelaksanaan tugaspengetahuan orang meningkatnya pengetahuan aparatur aparatur tentang pengelolaan tentang pengelolaan keuangan keuangan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah penyediaan jasa publikasi kerja pemerintah daerah terlaksananya publikasi kerja bulan terlaksananya publikasi kerja pemda pemkesperalatan dan perlengkapan kantor tersedianya jasa peralatan dan bulan terwujudnya kelancaran tugas rutin perlengkapan kantor kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersedianya perizinan bulan kenyamanan dalam berkendara dinas operasional kenderaan dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianyajasa administrasi bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan keuangan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan bulan terwujudnya kelancaran tugas rutin peralatan kerja kantor penyediaan alat tulis kantor tersedianyaalattulispenuhinya kebutuhan instalasi kantor instalasi listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangtersedianya bahan bacaan dan bulan terwujudnya pemenuhan bahan peraturan perundang undangrutin dan konsultasi keluar tupoksierpenuhinya peralatangedung kantor kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional! tersedianya jasa sopir dan unit terpenuhinya jasa sopir dan terpeliharanya sejumlah terpeliharanya sejumlah kenderaan kenderaan dinas dinaspegawai tersedianya pakaian khusubag. adm orang meningkatnya pemahaman aparat kesra yang mengikuti bintik tentang pengelolaan keuanganrealisasikinerjal tersedianya sejumlah laporan buku jumlah laporan captain kinerja dan skpd capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja skpd realisasi kinerja program pengembangan nilai budaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah terlaksananya kegiatan adat tahun lestarinya adat dan budaya daerah dengan baik dan lancar pelayanan pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah terlaksananya tahun terpeliharanya nilai nilai budaya pelayanan pelaksanaan yang ada masyarakat kegiatan kebudayambinaan anak terlantar monitoring, evaluasi dan pelaporan tersedianya datajumlah anak tahun terlaksananya data jumlah anak panti asuhan kota gorontalo panti asuhan kota gorontalo dan dan data penerima program data penerima program penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan kota kota gorontalo gorontalo pelayanan pelaksanaan kegiatan sosial terlaksananya kegiatan tahun terlaksananya kegiatan silaturahim silaturahim dengan anak panti dengan anak panti kota gorontalo kota gorontalo program keagamaan dan kemasyarakatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan terselenggaranya kegiatan tahun terciptanya kehidupan keagamaan dengan baik dan bermasyarakat yang religius lancar pelaksanaan mto sto terlaksananya kegiatan tahun pemahaman dan penerapan nilai sto mto dengan baik dan nilai @uran masyarakat menjadi lancar lebih baik pemberangkatan penerimaan haji terlaksananya kegiatan kali jamaah calon haji jamaah haji pemberangkatan dan terlayani dengan baik penerimaan haji pemberdayaan zakat dan infak pelaksanaan kegiatan tahun tersalurkannya pemberian pakatan pemberian zakat dan infak infak dengan baik dan lancar peringatan hari hari besar nasional islam hut daerah terlaksananya peringatan hari tahun terpelihara nilai nilai keagamaan hari besar islam masyarakat peningkatan pendidikan keagamaan terselenggaranya kegiatan tahun tercapainya pemberantasan buta pendidikan keagamaan dengan huruf gurun baik pelaksanaan pemakaman gratis terlaksananya pemakaman bulan terlaksananya pemakaman gratis gratis bagi masyarakat kurang mampu bagi masyarakat kurang mampuresentasi jasa administrasi tahun tersedianya jasa administrasi keuangan keuangan penyediaan alat tulis kantor tahun presentasi kelancaran tugas tersedianya alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan presentasi barang cetakan dan tahun tersedianyatahun kantor presentasi komponen instalasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan ate listrik penerangan bangunan kantor ctor penyediaan makanan dan minuman tahun presentasi makan dan minum tersedianya makan dan minum rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah tahun terlaksananya rapat rapat presentasi berbagai yang! tahun presentasi kelancaran tugas terpeliharanya kenderaan dinas operasional kantoraparatur yang mengikuti tahun persentase pengetahuan terhadap bintik peraturan perundang undangan bimbingan teknis pengelolaan keuangan aparatur yang mengikuti orang bintik persentase pengetahuan pengelolaorganisasi dan tata lakskegiatan surat bulan melaksanakannya kegiatan surat menyurat menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya kegiatan jasa bulan melaksanakannya kegiatperkantoran perkantoran penyediaan jasa kebersihan kantor terlaksananya kegiatan bulan terlaksananya kegiatan kebersihan kebersihan kantor kantorcetak bulan melaksanakannya kegiatan cetak gan penggandaan dan penggandaanterlaksananya rapat tahun terlaksananya rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi konsultasiterlaksananya kegiatan pengadaan pengadaan peralatan gedung peralatan gedung pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional terlaksananya kegiatan tahun terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung pemeliharaan gedukendaraan pemeliharaan rutin kendaraan operasional operasionalorang terlaksananya pengadaan pakaian hari tertentu khusus hari hari tertentu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur peningkatan sumber daya aparatur jumlah aparatur yang mengikuti paket peningkatan kualitas kapasitas bintik sumber daya aparatur bimbingan teknis pengelolaan keuangan jumlah aparatur bagian orang jumlah aparatur bagian organisasi organisasi yang mengikuti yang mengikuti bintik dan seminar bintik dan seminar peningkatan kualitas som peningkatan kualitas sdm optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah penyusunan daftar isian kelembagaan, daftar nominatif dan terhimpunnya data nominatif, kegiatan terhimpunnya data nominatif, daftar daftar urut kepangkatan daftar urut kepangkatan dan urut kepangkatan dan data pegawai data pegawai sebagai bahan sebagai bahan penyusunan penyusunan dokumen dokumen bazzeting pegawai dik bazzeting pegawai dik fasilitasi citra pelayanan prima kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan terlaksananya kegiatan kegiatan terlaksananya kegiatan monitoring monitoring dan evaluasi dan evaluasi pelaporan tingkat pelaporan tingkat disiplin disiplin aparatur, implementasi aparatur, implementasiusunan analisis beban kerja terlaksananya kegiatan kegiatan terlaksananya kegiatan penyempurnaan system dan penyempurnaan system dan prosedur kerja, perencanaan prosedur kerja, perencanaan kebutuhan rill pegawai sesuai kebutuhan rill pegawai sesuai dengan dengan beban kerja skpd beban kerja skpdbiayasurat menyurat tahun jumlah surat yang terkirim y5| penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jumlah biayasurat perizinan unit terpenuhinya perizinan kendaraan dinas operasional kendaraan dinas dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah biaya insentif bulan jumlah pns yang menerima pengelolaan keuangan insentif pengelolaan keuangan penyediaanjasa kebersihan kantor jumlah petugas kebersihan tahun terpenuhinyajasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor jumlah biayapenyediaanalat tahun tersedianya alat tulis kantor tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah biaya penyediaan tahun tersedianya barang cetakan dan barang cetakan dan penggandaan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah biaya surat kabar dan tahun terwujudnya pemenuhan bahan pengirimjumlah biaya makan dan tahun terpenuhinya kebutuhan makanan minuman rapat dan tamu dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlahpelaksanaanrapat tahun meningkatnya informasi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah tupokaparatur pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah motoring diadakan tahun tersedianya kendaraan operasional sebagai penunjang operasional pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan kantor tahun tersedianya peralatan kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jumlah biaya pemeliharaan tahun kelancaran dalam pemakaian kendaraan operasional kenderaan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor terpeliharanya peralatan tahun kelancaran dalam pelaksanaan tugassejumlah aparat yang tahun bertambahnya jumlah aparat yang mengikuti bimbingan mengikuti bimbingan program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar koordinasi penyusunan memorandum program sanitasi terselenggaranya program tahun tersusunnya dokumen sanitasi perkotaan sanitasi program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pengadaan sistem lelang online tahun terinformasinya sistem lpse terselenggaranya sistem lpse unit layanan pengadaan tahun terbentuknya lelang pengadaan tersedianya ulp pengadaan barang dan jasa oleh ulp barang dan jasa optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan jumlah dokumen jenis apbd tersedianya jenis apbd kota dokumen gorontalo untuk pelaksaan pembangunan, evaluasi dan penyusunan laporan monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah pelaksanaan tahun terlaksananya monitor apbd kota monitoring, evaluasi dan gorontalo pelaporan penunjang kegiatan kekristenan terselenggaranya kegiatan tahun terselenggaranya kegiatan keassistenan perekonomian dan pembangunan keassistenan perekonomian danerintahasa surat menyurat kelancaran kegiatan surat menyurat yecaani tahun penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi, air dan listrikjasa perizinan kenderaan tahun penyediaan jasa pemeliharaan dan dinas operasional dinas operasional perizinan kenderaan ginas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan jasa administrasi keuangan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor tahun penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jasa perbaikan peralatan tahun terwujudnya kelancaran tugas rutin y4| kantor kantor penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor tahun terwujudnya kelancaran administrasi rutin kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan tahun terwujudnya kelancaran tugas rutin penggandaan kantor penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman tahun terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah rapat rapat konsultasi luar tahun meningkatnya informasi pelaksanaan daerah tugas dan fungsi penyediaan jasa penyelenggaraan peringatan hari hari besar peringatan hari hari besar paket terlaksananya peringatan hari hari besar program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor jenis terwujudnya gedung kantor yang representatif pemeliharaan rutin berkala gedung kantor gedung kantor kegiatan kelancaran administrasi perkantoran pemeliharaan rutin berkata kendaraan dinas operasional kenderaan operasional triwulan kelancaran tugorang terwujudnya keseragamanmeningkatnya pengetahuan aparatur bimbingan teknis pengelolaan keuangan bintik orang meningkatnya pengetahuan aparatur optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dokumen ppd tahun buku terinformasinya penyelenggaraan ppd) pemerintahan daerah tahun penataan kelembagaan dan penatalaksanaan serta administrasi fasilitasi belanja sewakantor unit terselenggaranya roda pemerintahan kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan penataan sistem administrasi dala base kecamatan monitoring kegiatan kecamatan tahun kelancaran pelaksanaan tindak lanjut dan kelurahan penyelesaian masalah pelayanan kecamatan dan kelurahan kelembagaan pemerintahan daerah terselenggaranya kegiatan tahun meningkatnya koordinasi antar afeksi peserta afeksi pelantikan walikota dan wakil walikota terlaksananya pelantikan paket terlaksananya pelantikan walikota walikota dan wakil walikota dan wakil walikota koordinasi tata kelola pemerintah daerah fasilitasi kegiatan tata kelola tahun kelancaran pelaksanaan tugas dan pemerintahan daerah fungsi tata kelola pemerintah daerah penunjang kegiatan kekristenan operasional ke asisten tahun lancarnya kegiatan ke asisten pemerintahan dan kesra pemerintahan dan kesra fasilitasi pelayanan kartu sejahtera terfasilitasinya pelayanan kartu tahun terfasilitasinya pelayanan kartu sejahtera sejahteencanaan pembangunan skpd badan perencanaan pembangunlayanan jasa surat bulan pelayanan jasa surat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya pembayaran bulan terlaksananya pembayaran tahan tahan air, listrik, telepon, air, listrik, telepon, internet internet penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jumlah pembayaran perijinan surat jumlah pembayaran perijinan dinas operasional kenderaan dinas kenderaan kenderaan dinas penyediaan jasa administrasi keuangan terbakarnya lembur keuangan bulan terbakarnya lembur keuangan dan dan pemeriksa barang pemeriksa barang penyediaan jasa kebersihan kantor pelayanan jasa kebersihan bulan pelayanan jasa kebersihan kantor kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja perbaikan peralatan kantor tahun perbaikan peralatan kantor penyediaan alat tulis kantor pengadaan atk tahun pengadaan atk penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetakandan tahun jumlahpembelian komponen tahun pembelian komponen peralatan kantor peralatan listrik listrik penyediaan makanan dan minuman makan minum rapat tamu tahun makan minum rapat tamu rapat apat koordinasi dan konsultasi luar daerah fasilitasi perjalanan dinas tahun fasilitasi perjalanan dinasunit tersedianya gedung kantor gedung kantor pengadaan kendaraan dinasfoperasional jumlah kenderaan dinas unit tersedianya kendaraan operasional dinas operasional pengadaan peralatan gedung kantor pengadaanpemeliharaan peralatan gedung tahun terpeliharanyata kendaraan dinas operasional pemeliharaan kendaraan dinas unit terpeliharanya kendaraanhari hari orang tersedianya pakaian dinas berserta tertentu perlengkapannya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bimbingan teknis pengelolaan keuangan bintik orang peningkatan pengetahuan aparatur bimbingan teknis perencanaan bintik orang peningkatan pengetahuan aparatur program pengembangan data informasi pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian dokumen penetapan kinerja buku dokumen penetapan kinerja target kinerja program dan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan tersusunnya data kebutuhan buku tersusunnya data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen penyusunan dokumen perencanaan perencanaan penyusunan dan analisis data informasi perencanaan tersusunnya datainformasi buku tersusunnya data informasi pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan ekonomi ekonomi penyusunan profile daerah buku profil daerah buku buku profil! daerah program kerjasama pembangunan fasilitasi kerjasama dengan dunia usahafembaga terfasilitasinya kerjasama dokumen dokumen penelitian dengan dunia usahalembaga program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh penyusunan rencana detail tata ruang roti) kawasan tersusunnya rencana detail buku dokumen rencana detail tata strategis ekonomi tata ruang rdr) ruang program perencanaan pembangunan daerah penyusunan rancangan rpm tersusunnya rancangan buku dokumen rancangan rpm rpm penyusunan rancangan rkd tersusunnya rancangan rkd buku dokumen rancangan rkd koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah buku laporan kinerja tersusunnya laporan kinerja koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung penyusunan dokumen kpj buku dokumen kpj tahun jawaban kpjmonitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya kegiatan dokumen dokumen laporan evaluasi sesuai monitoring dan evaluasi permendagri tahun penyusunan indikator kinerja utama tersusunnya indikator kinerja buku dokumen indikator kinerja utama utama program perencanaan pembangunan ekonomi penyusunan indikator ekonomi daerah tersusunnya indikator ekonomi buku dokumen indikator ekonomi daerah daerah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi koordinasi perencanaan paket terlaksananya koordinasi pembangunan bidang ekonomi perencanaan pembangunan bidang ekonomi penyusunan produk domestik regional bruto penyusunan produk domestik buku dokumen produk domestik regional regional bruto bruto koordinasi penanggulangan kemiskinan kali terlaksananya koordinasi koordinasi penanggulangan penanggulangan kemiskinan kemiskinan program perencanaan sosial dan budaya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan koordinasi perencanaan tahun terlaksananya koordinasi budaya pembangunan bidang sosial perencanaan pembangunan bidang budaya sosial budaya urusanterlaksananya perencanaan paket terlaksananya perencanaan dan informasi dan pengembangan kebijakan pengembangan kebijakan komunikasi komunikasi dan informasi dan informasi urusan penataan ruang program perencanaan tata ruang rapat koordinasi tentang rencana tata ruang fasilitasi kegiatan board kota tahun terlaksananya rapat koordinasi gorontalo tentang rencana tata ruang peningkatan koordinasi perencanaan infrastruktur daerah koordinasi perencanaan paket terlaksananya koordinasi infrastruktur daerah perencanaan infrastruktur daerah penyusunan rencana pengembangan ruang terbuka hijau tersusunnya dokumen dokumen dokumen rencana pengembangan rth) rencana pengembangan ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau rth)inspektokebutuhanjasa bulan terpenuhinya penyediaan kebutuhan telepon, air dan listrik jasa,telepon, air dan listrik penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya kebersihan dan bulan terlaksananya kebersihan dan kenyamanan kantor kenyamanan kantor penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan atk tahun terlaksananya jasa kebutuhan atk penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan tahun terpenuhinya barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan tahun terpenuhinya hidangan makanan minuman dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksananya koordinasi dan tahun hasil koordinasi dan konsultasi konsultasi keluar daerah.sarana kenderaan unit terpenuhinya sarana kenderaan dinas operasional dinas operasional pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya prasarana kantor tahun terpenuhinya prasarana kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor tersedianya pemeliharaan tahun terpenuhinya pemeliharaan berkala gedung kantor gedungkantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional tersedianya pemeliharaan bulan terpenuhinya pemeliharaan berkala kenderaan dinas kenderaansedianya pemeliharaan tahun terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantorpenuhinya pakaian khusus hari hari hari tertentu hanpns yang orang tersedianya pns yang profesional profesional program peningkatan sistem pengawasan interna!dokumen laporan tahun adanya hasil laporan pemeriksaan pemeriksaan berkala tindak lanjut hasil temuan pengawasan tersedianyadokumen daftar tahun adanya dokumen daftar temuan temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pemutakhiran data tindak lanjut tersedianya dokumen daftar kegiatan adanya dokumen daftar tindak lanjut tindak lanjut terhadap objek terhadap pemeriksaan pemeriksaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terlaksananya pelayanan prima kegiatan terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah skip) terlaksananya akuntabilitas kegiatan terwujudnya akuntabilitas kinerja kinerja pemerintah yang optimal pemerintah yang optimal evaluasi zona integritas zl) terlaksananyawilayah bebas kegiatan terwujudnya wilayah yang bebas korupsi korupsi implementasi sistem pengendalian item pemerintah terlaksananya pemetaandan kegiatan terwujudnya pemetaan dan pengendalian resiko dalam pengendalian resiko dalam penyelenggaraan tugas dan penyelenggaraan tugas dan fungsi fungsi pemerintah kota pemerintah kota gorontalo gorontalotersedianya auditor yang tahun terwujudnya auditor yang pengawasan profesional profeengcapainya kelancarandan bulan tercapainya kelancaran dan keamanan kerja keamanan kerja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan terpenuhinya jasa unit terpenuhinya jasa pemeliharaan dinas operasional pemeliharaan perizinan perizinan kenderaan kenderaan dinas operasional! dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan terinformasinya administrasi bulan terinformasinya administrasi keuangan yang akuntabel keuangan yang akuntabel penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya kenyamanan dan tahun terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor kebersihanpenuhinya sarana bulan terpenuhinya sarana administrasi administrasi perkantoran perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan terpenuhinya kebutuhan bulan terpenuhinya kebutuhan instalasi kantor instalasi listrik penerangan listrik penerangan kantorkelancaran administrasi tahun kelancaran administrasi perkantoran perkantoran pemeliharaan rutin berkala gedung kantor tersedianya gedung ruang tahun tersedianya gedung ruang kerja kerja yang representatif yang representatif pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kenyamanan dalam pemakaian bulan kenyamanan dalam pemakaian kenderaan kenderkenyamanan dalam tahun kenyamanan dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas tugasorang meningkatnya pengetahuan dan dan keterampilan keterampilpertamanya kebersihan bulan pertamanya kebersihan lingkungan lingkungan hidup lingkungan fasilitasi pembinaan organisasi perempuan meningkatnya peran organisasi tahun meningkatnya peran organisasi perempuan perempuan fasilitasi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta terpenuhinya peningkatan kali terpenuhinya peningkatan peran dan kesetaraan jender peran serta dan kesetaraan serta dan kesetaraan jender jender fasilitasi pengendalian keamanan lingkungan terwujudnya lingkungan aman bulan terwujudnya lingkungan aman dan dan kondusif kondusif fasilitasi pelaksanaan musrenbang data hasil musrenbang tingkat kali data hasi! musrenbang tingkat kecamatan kecamatan lu) lomba kelurahan terpilihnya kelurahan terbaik kali terpilihnya kelurahan terbaik penataan sistem administrasi data base kecamatan terinformasinya profil buku terinformasinya profil kecamatan kecamatan monitoring evaluasi dan pelaporan tersedianya data kegiatan bulan tersedianya data kegiatan kelurahan kelurahan peringatan hari hari besar nasional islam hut daerah terlaksananya peringatan hari tahun terlaksananya peringatan hari hari 1004o hari besar daerah, besar daerah, nasional hut daerah nasional hut daerah seleksi pemilihan nou dan uti terpilihnya perwakilan kali terpilihnya perwakilan dan uti dan uti tingkat kota tingkat kota penyelenggaraan kegiatan keagamaan suksesnya penyelenggaraan tahun suksesnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan kegiatan keagamaan pelaksanaan mto sto terpilihnya oor' dan meriah kali terpilihnya gori' dan meriah mewakili mewakili kecamatan kecamatan rapat kerja badan kontak majelis tali bkmk) terwujudnya pemahaman tahun terwujudnya pemahaman terhadap terhadap agama islam untuk peningkatan into kepada allah swt agama islam untuk peningkatan into kepada allah swterpenuhinya kebutuhan umum tahun terpenuhinya kebutuhan umum dan dan peningkatan usaha peningkatan usahbapenyediaanjasa surat bulan persentase biaya penyediaan jasa menyurat surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah biaya penyediaan jasa bulan persentase biaya telepon, air dan komunikasi, sumber daya air, listrik dan listrik penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah jasa peralatan dan bulan prosentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah biaya honorarium pns bulan prosentase honorarium dan non pns pns dan non pnspembelian atk bulan persentase penggunaan biaya atk penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah biaya cetakan dan bulan persentase penggunaan biaya cetak penggandaan dan penggandaan penyediaan makanan dan minuman jumlah biaya makan dan bulan persentase penggunaan makan dan minum minum rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah biaya perjalanan dinas bulabiaya pengadaan tahun prosentase penggunaan biaya perlengkapan rumah dinas pemeliharaan perlengkapan rumahdinas jumlah biaya pemeliharaan tahun prosentase penggunaan biaya rutin berkata rumah jabatan pemeliharaan rumah jabatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah biaya pemeliharaan tahun prosentase penggunaan biaya rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor rehabilitasi sedang berat gedung kantor rehabilitasi sedang berat tahun terlaksananya rehabilitasi gedung kantordidikan dan pelatihan orang tersedianya aparatur yang profesional optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan bulan bertambahnya jumlah kader pembinaan kepada kader pkk pkk yang telaten dan terampil kelurahan dan kecamatan fasilitasi pengendalian keamanan lingkungan bulan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan monitoring dan pengendalian keamanan lingkungan pemantauan keamanan dan ketertiban lingkungan fasilitasi pelaksanaan musrenbang jumlah biaya pelaksanaan tahun prosentase penggunaan biaya musrenbang pelaksanaan musrenbang lomba kelurahan kali prosentase kelurahan terbaik jumlah biaya pelaksanaan wilayah kecamatan lomba kelurahan penataan sistem administrasi data base kecamatan tahun pelaksanaan pendataan profil kecamatan dengan sumber seluruh wilayah kecamatan data yang update monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah biaya monitoring dan bulan prosentase capaian pbb dan evaluasi laporan dpk peringatan hari hari besar nasional islam hut daerah tahun prosentase penggunaan dana jumlah biaya dalam perayaan pan rar dalam kegiatan hari hari besar hari hari besar nasional hut daerah hut kecamatan nasional hut daerah hut kecamatan seleksi pemilihan nou dan uti jumlah biaya pemilihan nou tahun prosentase penggunaan biaya pada dan uti pemilihan nou dan uti penyelenggaraan kegiatan keagamaan jumlah biaya pada kegiatan tahun keagamaan prosentase kegiatan keagamlaksanaan mto sta bulan jumlah biaya pada kegiatan prosentase gori dan ori'ah terbaik mto tingkat kecamatan tingkat kecamatan rapat kerja badan kontak majelis ta'lim bkmk) bulan jumlah biaya pada kegiatan prosentase kegiatan bkmk tingkat bkmk tingkat kecamatan kecamatan pengembangan kelurahan dana stimulan peningkatan partisipasi tahundumbo raralatan dan perlengkapan kantor tersedianyapenyediaanjasa bulan tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan kantor kantor peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersedianya dana penggantian unit tersedianya dana penggantian surat dinas operasional! surat kendaraan kendaraan dinas operasional dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya dana kebersihan bulan tersedianya dana kebersihankantor kantor penyediaan alat tulis kantor tersedianya danabulan! terlaksananya pemeliharaan bulan terlaksananya pemeliharaan rutinfberkala kendaraan rutinfberkala kendaraan gtdinas hari tahun tersedianya pakaian dinakualitas peningkatans serta terselenggaranya pembinaan peras lingkungan hidup masyarakat dalam serta masyarakatlestarian dan aktualisasi adat budaya daerah kualitas pelestarian dan tahun terselenggaranya kegiatan aktualisasi adat budaya pelestarian dan aktualisasi adategiatankualitas pelaksanaan database kali terselenggaranya pelaksanaan kecamatan database kecamatan sosialisasi pelayanan umum pemerintah daerah sosialisasi pelayananumum terlaksananya sosialisasi pelayanan pemerintah daerah umum pemerintah daerahkegiatanterselenggaranya pelaksanaan mta sta pengembangan kelurahan dana stimulan peningkatan partisipasisingiyediaanjasa bulan persentase biaya telepon, listrik dan komunikasi, sumber daya air air dan listrik penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jumlah kendaraan dinas yang unit persentase jumlah kendaraan dinas dinas operasional dibiayai yang memiliki stok penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah biaya insentif laporan bulan persentase terinformasinya laporan keuangatk bulan persentase penggunaan biaya atk penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah biaya barang cetakan bulan persentase penggunaan biaya cetak dan penggandaan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan jumlah biaya pembelian alat bulan persentase penggunaan biaya kantor alat elektronik lainnya pembelian alat alat listrik dan elektronik lainnya penyediaan makanan dan minuman jumlah biaya makanan dan bulan persentase penggunaan biaya minuman makanan dan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah biaya perjalanan dinas tahupengadaan peralatan tahun persentase pengadaan peralatan gedung kantor gedung kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah biaya pemeliharaan tahun persentase penggunaan biaya rutin berkalajumlah biaya pemeliharaan bulan persentase penggunaan biaya rutin kendaraan dinas pemeliharaan rutinfberkala operasional kendaraan dinas operasionalorangpembinaan kepada kader pkk tahun bertambahnya jumlah kader pkk kelurahan dan kecamatan yang telaten dan trampil! fasilitasi pengendalian keamanan lingkungan meningkatkan monitoring dan tahun keikutsertaan masyarakat dalam pemantauan keamanan dan pengendalian lingkungan ketertiban lingkungan fasilitasi pelaksanaan musrenbang jumlah biaya pelaksanaan kali persentase penggunaan biaya musrenbang pelaksanaan musrenpelaksanaan pendataan dokumen profil kecamatan dengan sumber seluruh wilayah kecamatan data yang date monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah biaya monitoring dan tahun persentase capaian pbb dan laporan evaluasi dpk seleksi pemilihan nou dan uti terlaksananya pemilihan nou pasang terpilihnya nou dan utiterbaik tingkat dan uti kecamatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan meningkatnya partisipasi tahun persentase meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan keagamaan pelaksanaan mto sta jumlah biayapadakegiatan kali persentase jumlah biaya pada mto tingkat kecamatan kegiatan mta tingkat kecamatan pengembangan kelurahan dana stimulan bulan persentase meningkatnya fasilitas umum dan fasilitas usahahulonthalaualitas penyediaan jasa bulan tersedianya penyediaan jasa komunikasi,kualitas penyediaan jasakualitas penyediaan jasa bulan tersedianya dana kebersihankantor kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor kualitas penyediaan alattulis bulan tersedianya dana bahan pakai habis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan kualitas penyediaan barang bulan tersedianya barang cetakan cetak penggandaan penggandaan penyediaan makanan dan minuman kualitas penyediaan makanan bulan tersedianya makanan minumkualitas pelaksanaan rapat bulan koordinasi konsultasi keluar terlaksananya pelaksanaan rapat daerah koordinasiahun tersedianya peralatan kantorpemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional unit terlaksananya pemeliharaan terlaksananya pemeliharaan rutin rutin berkala perlengkapan terlaksananya pemeliharaan gedung kantor rutinfberkala gedung gedung kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor tahun kualitas pemeliharaan edu terlaksananya pemeliharaan kantor gedung rutinfpaket terlaksananya penyelenggaraan pemilihan nou uti pemilihan nou utlenggaraan kegiatan keagamaan kualitas penyelenggaraan paket terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keagamaan kegiatan keagamaan pelaksanaan mtc sto kualitas pelaksanaan mto sto paket terselenggaranya pelaksanaan mto sto pengembangan kelurahan dana stimulan tahun meningkatnya kesejahteraan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui bantuan usaha masyarakat melalui bantuan mikro usahasellinferaan dinas rulinfprogram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur peningkatan sumber daya aparatur meningkatnya pengetahuan dan orang meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ketengendalian keamanan lingkungan terlaksananya kegiatan operasi tahub) lomba kelurahan terlaksananya lomba tahuntahunpasang terselenggaranya seleksi pemilihan pemilihan nou dan uti nou dan uti penyelenggaraan kegiatan keagamaan terlaksananya kegiatan tahun terlaksananya kegiatan keagamaan keagamaan pelaksanaan mto sto terlaksananya mto sto kali terlaksananya mto stolippengelolaan bulan terlaksananya pengelolaan surat surat masuk dan keluar tepat masuk dan keluar tepat waktu waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianyadanakebersihan tahun tersedianya dana kebersihan kantor kantor penyediaan alat tulis kantor tersedianya dana bahan pakai tahukenderaandinas unit tersedianya kenderaan dinas operasional operasional pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan kantor tahun tersedianya peralatan kantor kode kode sebelum perubahan setelah perubahan bertambah rekening urusan program!terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rutinfberkala gedung gedung kantor gedung kantorlkeseragaman dalam pasang keseragaman dalam berpakaiahun lingkungan hidup kualitas peran serta kualitas peran serta masyarakattahun terselenggaranya peringatan hari hari besar nasional hupemilihan nou dan uti tahun terlaksananya penyelenggaraan pemilihan nou uti penyelenggaraan kegiatan keagamaan tahun terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keagamaan pelaksanaan mto sto tahun terselenggaranya pelaksanaan mta staimperalatan dan perlengkapan kantor tersedianya jasa peralatan dan buljasa perbaikan peralatan kerja terpenuhinya pembayaran jasa tahun terpenuhinya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja perbaikan peralatan kerja berkala kenderaan dinas rutin rehabilitasi sedang berat gedung kantor terlaksananya rehabilitasi tahun terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung kantor sedang beratsumber tahun peningkatan kualitas sumber daya daya aparaturerlaksananya koordinasi bulan terlaksananya koordinasi pelestarian lingkungan hidup pelestarian lingkungan hidup lingkungan hiduplestarian dan aktualisasi adat budaya daerah terlaksananya fasilitasi tahun terlaksananya fasilitasi pelestarian pelestarian aktualisasi adat aktualisasi adat budaya daerah budaya daerah fasilitasi pengendalian keamanan lingkungan terlaksananya kegiatan operasi bulalomba kelurahan terlaksananya lomba kalipaketkali terselenggaranya seleksi pemilihan pemilihan nou dan uti nou dan uti pelaksanaan mto sta terlaksananya mto sto kegiatan terlaksananya mto sta pengembangan kelurahan dana stimulan tersedianya kebutuhan fasilitas tahun tersedianya kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana sarana dan prasaranutameliharaan dan perizinan kendaraan terpenuhinya jasa unit tersedianya penyediaan kenderaan dinas operasional pemeliharaan dan perijinan dinas operasional kenderaan dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya dana pengelolaan bula dana kebersihan bulan tersedianya dana kebersihan kantor kantor perempuan organisasi perempuperbaikan peralatan kerja tersedianya perbaikan bulan tersedianya peralatan kerja peralatan kerja penyediaan alat tulis kantor tersedianya dana tahun tersedianya peralatan kantor pemeliharaan rutin berkala rumah dinas terlaksananya pemeliharaan tahun terlaksananya pemeliharaan rutinfberkala rumah dinas rutin berkala rumah dinas berkalmeningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur sumber dayan serta tahun kualitas peran serta masyarakat lingkungan hidupelurahandokumeseleksi pemilihan nou dan uti kualitas penyelenggaraan pasangahukali terselenggaranya pelaksanaan mto stop pengembangan kelurahan dana stimulan kualitas peningkatan tahun terpenuhinya peningkatan pendapatan masyarakat pendapatan masyarakat urusan lingkungan hidup skpd badan lingkungan hidup kode kode sebelum perubahan setelah perubahan bertambah target rekening urusan program kegiatan sasaran arg rp) rp) berkurang urusdilaksanakannya penyediaan bulan peningkatan kelancaran kegiatan jasa komunikasi,sumber daya operasional kantor air dan listrik penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan tahun memperlancar pelaksanaan tugas perlengkapan gedung kantor tugas administrasi kedinasan penyediaan jasa administrasi keuangan gaji honorer pengelola bulan meningkatnya kualitas pelayanan keuangan administrasi perkantoran dan prasarana pengelolaan sampah yang bersialat tulis kantor jumlah pembelian atk tahun peningkatan kegiatan administrasi kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan tahun peningkatan kegiatan administrasi kantor penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan tersedianya komponen tahun tersedianya komponen instalasi kantor instalasi listrik penerangan listrik penerangan bangunan kantor bangunan kantor penyediaan makanan dan minuman jumlah peserta rapat dan tahun peningkatan kegiatan administrasi jumlah pegawai kantor rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kunjungan keluar daerah tahun sebagai bahan acuan pengembangan pelaksanaan tugas kedinaslengkapan paket peningkatan pelayanan kepada kantor yang memadai masyarakat pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jumlah kenderaan dinas roda tahun peningkatan kegiatan operasional dua kantor pemeliharaan rutin berkala meilleur servis meilleur tahun pemeliharaan meilleur program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kinerja aparatur tahun meningkatnya aparatur yang yang bertanggungjawab profesional bimbingan teknis pengelolaan keuangan peningkatan kinerja aparatur orang meningkatnya aparatur yang yang bertanggungjawab profeterlaksananya kegiatan jenis terwujudnya peningkatan kebersihan pengangkutan sampah wilayah kota gorontalo peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana terbakarnya upah tengaran tahun peningkatan kebersihan wilayah persamaan terpenuhinya bahan bakar dan jalan jalan protokol utama servis kenderaan operasional kebersihngadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dak) tersedianya pengadaan sarana paket terciptanya lingkungan perkotaansarana dan prasarana pengelolaan sampah tersedianya pengadaan sarana paket terciptanya lingkungan perkotaan pendampingpaket terciptanya lingkungan perkotaan dakterciptanya lingkungan perkotaan pendamping) dan prasarana pengelolaan yang bersih sampah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup koordinasi penilaian kota sha adipura terwujudnya kebersihan tahun meningkatnya pemeliharaan lingkungan lokasi pantau kebersihan diwilayah kota gorontalo adipura pemantauan kualitas lingkungan jumlah sampel usaha kegiatan tahun mengurangi tingkat keresahan yang dilakukan pemantauan masyarakat akibat pencemaran lingkungan peringatan hari lingkungan hidup sedunia tingkat kota jumlah pemerhati lingkungan kali meningkatnya kepedulian gorontalo yang diberikan penghargaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pengawasan usaha industri yang berpotensi mencemari terawalnya sejumlah tahun sebanyak usaha kegiatan yang lingkungan hidup usaha kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan penyusunan dokumen sld terinformasinya kondisi kali dokumen sld lingkungan hidup kota gorontalolaksanaan pengawasan tahun terlaksananya pengawasan kegiatan dampak kegiatan penambangan penambangan galian galimbuatan sumur resapan dak) terlaksananya pembuatan jumlah sumur resapan sumur resapan pembuatan sumur resapan pendamping) terlaksananya pembuatan jumlah sumur resapan 1009c sumur resapan peningkatan kualitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengolahan tersedianya sarana dan tahun tersedianya sarana dan prasarana limbah cair prasarana penunjang penunjangsarana dan prasarana penunjang peralatan tersedianya sarana dan tahun tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah padat prasarana penunjang penunjang pengelolaan limbah padat pengelolaan limbah padat kampanye reduce, reuse, recycle terlaksananya kampanye tahun meningkatnya kesadaran masyarakat reduce, reuse, recycle terhadap pengolahan sampah secara reduce, reuse, recycle pengerukan tempat pembuangan sampah akhir terlaksananya pengerukan tahun tersedianya tempat pembuangan tempat pembuangan sampah sampah akhir akhirkpd badan kepegawaian dan diklmbayaranjasa bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, komunikasi, sumber daya air sumber daya air dan listrik dan listrik penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersedianya surat surat surat tercapainya pelayanan administrasi dinas operasional kenderaan dinas kenderaan perkantoran penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya laporan paket terinformasinya administrasi administrasi keuangan keuangan yang akuntabelperalatan kantor tahun kelancaran administrasi perkantoran yang memadai penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor tahun terciptanya kelancaran administrasi kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan tahun terciptanya kelancaran administrasi dan penggandaan kantor penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan tersedianya komponen tahun terpenuhinya penerangan bangunan kantor instalasi listrik penerangan kantor bangunlaksananya rapat rapat tahun meningkatnya pelaksanaan tupoksilengkapan tahun terpenuhinya ruang kerja yang kantor representatif pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung unit terpenuhinya kelancaran aktivitas kantor kantor pengadaan meilleur tersedianya peralatan buah terpenuhinya ruang kerja yang meilleur kantor representatif pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor tahun terwujudnya gedung kantor yang representatifnuhinya peralatan gedung tahun terwujudnya peralatan gedung kantor kantor yang representatifwujudnya keseragaman hari hari tertentu berpakaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan formal jumlah pelaksanaan kegiatan paket terciptanya peningkatan pendidikan dan pelatihan pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur dalam menunjang tupoksi bimbingan teknis pengelolaan keuangan jumlah aparatur yang mengikuti orang meningkatnya pengetahuan bintik pengelola keuangan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pemutakhiran data data pns tersedianya system aplikasi paket terwujudnya data data pns yang up pengelolaan kepegawaian to date program pembinaan dan pengembangan aparatur penyusunan rencana pembinaan karir pns tersedianya dokumen rencana tahun terwujudnya aparat yang bekerja pembinaan karir pns sesuai keahlian seleksi penerimaan calon pns jumlah pelaksanaan kegiatan kali terpenuhinya formasi cons seleksi pembangunan pengembangan sistem informasi kepegawaian jumlah pelaksanaan kegiatan kali terwujudnya tertib administrasi 1004c daerah simpeg kepegawadan penetapan pns untuk tugas belajar terlaksananya seleksi dan orang meningkatnya jumlah aparatur yang penetapan pns untuk tugas profesional belajar pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi sejumlah pns yang kali terlaksananya pemberian berprestasi penghargaan satya lencana proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin pns jumlah pelaksanaan kegiatan tahun terbitnya penegakkan aturan hukum rapat rapat bappeda kepegawaian pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja ipdn jumlah pelaksanaan kegiatan kali terpenuhinya formasi calon praja seleksi ipdn penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan jumlah peserta diklat pim orang meningkatnya kapasitas kepemimpinan monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring, tahun dokumen kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan prajabatan pns yang mengikuti prajabatan orang meningkatnya kapasitas pns operasional kopi operasional kopi tahun lancarnya kegiatan kopi program mutasi dan analisis jabatan pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, karpet, aspen, baris terlaksananya pengurusan tahun terpenuhinya hak hak pns sebagai dan kartu kenaikan pangkat, pensiun, bentuk pengembangan karir secara karpet, aspen, baris dan kartu tepat waktu penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah terlaksananya pelaksanaan kali peningkatan karir setiap aparatur ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah urusan pemberdayaan masyarakat desa skpd badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencpemberdayaan masyarakat desa program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat tahun terpenuhinya prosesjasa sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listriklaporan tahun terpenuhinya administrasi keuangan administrasi keuangan yang akurat penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan tahun lingkungan kantor yang bersih dan kebersihan dan bahan nyaman pembersih penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan tahun kenyamanan dalam pemakaian peralatan kantor peralatan kantor penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor tahun lancarnya kegiatan rutin kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan tahun lancarnya kegiatan rutin kantor dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan tersedianya komponen tahun terpenuhinya kebutuhan komponen kantor instalasi listrik penerangan instalasi penerangan bangunan je. joox penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan tahun tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang perlengkapan kantor yang memadai memadaiselenggaranya rapat rapat tahun meningkatnya informasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar tupoksitahun terpenuhinya kendaraan dinas operas dinas operasional pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya sejumlah peralatan terpenuhinya peralatan gedung kanto gedung kantor yang memadai pengadaan meilleur tersedianya sejumlah peralatan tahun kenyamanan dalam bekerja kerja pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantar tahun kenyamanan dalam bekerja pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional terpetiharanya kendaraan tahun kenyamanan dalam pemakaian kedua dinas operasional yang memadaiagi tahun meningkatnya kinerja para pns pns anak (p2tp2a) kode kode sebelumningkatan kemampuan sd| terlaksananya musyawarah kali penataan dan penguatan daerah lembaga pemberdayaan kelembagaan organisasi masyarakat tingkat kota kemasyarakatan gorontalo penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa terlaksananya penyebaran kali meningkatnya daya dukung informasi tentang masyarakat dalam pembangunan perkembangan dan potensi pemerintah dan kemasyarakatan kelurahan program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya evaluasi kali terlaksananya kegiatan monitoring musrenbang dan pendataan dan evaluasi profil kelurahan dan profil tingkat kelurahan dan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan kota gorontalo kecamatan fasilitasi gelar teknologi tepat guna ttg) terlaksananya gelar teknologi tahun tersedianya alat inovasi teknologi tepat guna tingkat kota tepat guna ttg) gorontalokali pemerintahan desa program peningkatan peran perempuan perdesaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera terlaksananya kegiatan tahun meningkatnya peran perempuan p2wkxs) pemberdayaan organisasi menuju keluarga sejahtera perempuan (p2wkxs) program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri operasional ppm mandiri tahunelaksanaan sosialisasi forum anaktersedianya fasilitasi tahun memberi perlindungan terhadap pemberdayaan perempuan p2tp2) pengembangan pusat korban kdrt pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dkoordinasi pengarustaman gender, advokasi dan terlaksananya rapat tahun tersusunnya program pug dan fasilitasi pengarustaman gender koordinasi pug, sosialisasi terbentuknya vocal point pug dan pembentukan uncialterlaksananya kegiatan tahun optimalisasi peran organisasi pembinaan organisasi perempuan perempuan akad) kegiatan hari ibu terlaksananya kegiatan hari tahun meningkatnya peran ibu ibu pemberdayaan organisasi perempuan pkk) jumlah kegiatan pemberdayaan tahun meningkatnya peran organisasi organisasi perempuan pkk perempuan (pkk) kota gorontalo) dharma wanita persatuan kota gorontalo terlaksananya kegiatan tahun meningkatnya peranan wanita dalam pemberdayaan organisasi pemberdayaan organisasi perempuan perempuan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera program keluarga berencana kegiatan pendataan keluarga berencana dokumen kegiatan pelayanan keluarga berencana kali pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keluarga berencana kali dan kesehatan program (dak) tahun program pendamping) tahun pusat pelayanan keluarga sejahtera p2ks) terselenggaranya layanan tahun terwujudnya keluarga sejahtera informasi kependudukan dan keluarga sejahtera pengadaan side effect tersedianya obat obatan untuk tahun tercapainya pelayanan secara menunjang pelayanan maksimal program peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv aids monitoring, evaluasi dan pelaporan tersedianya informasi tahun terlaksananya kegiatan forum hiv mengenai hiv aids aids program pengembangan model operasional bkb posyandu padu pengkajian pengembangan model operasional! bkb posyandu tersedianya data posyandu tahun terpenuhinya data posyandu yang padu akuian beras pada masyarakat miskin tersedianya beras untuk tahun terpenuhinya salah satu kebutuhan masyarakat miskin pokok masyarakat miskin monitoring dan evaluasi dokumen hasil monitoring dan dokumen terinformasinya kondisi penyaluran evaluasi penyaluran raskin raskin urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri skpd badan penanggulangan bencanabiaya jasa bulan terbakarnya rekening telepon, komunikasi, sumber daya air, sumber daya air listrik listrik penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns tersedianya jaminan tahun terciptanya kenyamanan dalam kecelakaan kerja petugas pelaksanaan tugas pemadam teknis damkar kebakaran penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan stok kir kenderaan tahun kenyamanan dalam pemakaian dinas operasional dinas operasional kenderaan penyediaan jasa administrasi keuangan tersusunnya laporan tahun terinformasinya laporan keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianyaalat dan bahan bulan terpeliharanya kebersihan pembersih lingkungan kantor penyediaan alat tulis kantor tersedianya alattulis kantor tahutahuebutuhan tahun terpenuhinya kebutuhan instalasi kantor komponen instalasi listrik listrik penerangan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan tahun terwujudnya kelancaran tugas rutin perlengkapan kantor kantor penyediaan peralatan rumah tangga tahunjumlah rapat koordinasi, tahun meningkatnya informasi pelaksanaan konsultasi keluar daerahtahun terwujudnya pelayanan petugas operasional pemadam pemadam kebakaran kebakaran pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung tahun terwujudnya kelancaran tugas rutin kantor kantor pengadaan meilleur terlaksananya pengadaan tahun terwujudnya kenyamanan meilleur pelaksanaan tugas kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala tahun terpeliharanya gedung kantor gedung kantorliharanya peralatan tahun kenyamanan dalam pelaksanaan gedung kantor tugasset terciptanya aparatur yang disiplin harimeningkatnya kemampuan sumbeterlaksananya pendataan tahun terinformasinya data daerah rawan alam daerah rawan bencana bencana penanggulangan bencana pengadaan logistik dan peralatan lain bagi korban bencana tersedianya bahan logistik bagi tahun terpenuhinya kebutuhan logistik bagi alam korban bencana alam korban bencana alam mitigasi dan pencegahan ancaman bencana terlaksananya mitigasi dan tahun terminimalisasinya korban bencana pencegahan ancaman bencana operasi pencarian evakuasi korban bencana terlaksananya operasi tahun pencarian evakuasi korban bencana pencarian evakuasi korban yang efektif, efisien dan terpadu bencana peningkatan budaya sadar bencana terlaksananya kegiatan tahun terwujudnya masyarakat sadar sosialisasi budaya sadar bencana bencana penanganan musibah terlaksananya insentiftenaga tahun terbayamya insentif tenaga teknis teknis jaringan internet skpd jaringan internet skppemudaan dan olahraga skpd dinas pemuda dan olah ragmudaan dan olah bulan tersedianya kebutuhan komunikasi, komunikasi, air, listrik dan air, listrik dan kabel dari jumlah kabel dari jumlah yang yang seharusnya terpenuhi seharusnya terpenuhi penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya laporan keuangan bulan terinformasinya laporjasa perbaikan bulan tersedianya peralatan kerja yang peralatan kerja representatifbarang cetakan bulan tercapainya kelancaran administrasicapainya kelancaran administrasi kantor instalasi listrik dan penerangan rutin kantor bangunan kantorpelaksanaan sejumlah rapat tahun koordinasi dan konsultasi meningkatnya informasiunit terlaksananya kelancaran operasional roda dua pelaksanaan tugas kedinasan pengadaan peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor tahun kelancaran pekerjaan rutin kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor tahun tersedianya gedung kantor yang representatifkendaraan dinas operasional terpeliharanya kendaraan bulan kenyamanan dalam pemakaian dinas kendaraan dinaskali mengikuti pelatihan pengelola keuangan program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda pendataan potensi kepemudaan terlaksananya pemantauan paket tersedianya data pembangunan dan evaluasi pembangunan pemuda pemuda program peningkatan peran serta kepemudaan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan jumlah peserlakegiatan aksi paket terlaksananya seleksi paskibraka bhakti sosial kepemudaan dan pap penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan jumlah peserta yang mengikuti org meningkatnya pengetahuan tentang generasi muda penyuluhan pencegahan bahaya penggunaan narkoba narkoba dikalangan generasi kalangan generasi muda mudjumlah peserta yang mengikuti orang meningkatnya ketrampilan pemuda pelatihan ketrampilan bagi pemudterlaksananya muscat tahun terbentuknya pengurus cabang olahraga dan pelaksanaan olahraga pelatihan wasit program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat terlaksananya bulan tersedianya atlit berbakat dan pembinaan pembibitan atlit berprestasi berbakat dan berprestasi penyelenggaraan kompetisi olahraga terselenggaranya liga tahun terjangnya tim sepakbola yang pendidikan indonesia mewakili kota gorontalo tingkat provinsi pembinaan olahraga yang berkembang masyarakat terlaksananya pembinaan bagi tahun terbitnya olahraga yang komite olahraga, pengurus berkembang dimasyarakat cabang olahraga, atlit dan tenaga keolahragaan penyelenggaraan horas terselenggaranya peringatan kali terbitnya mutu olahraga hari olahraga nolah raga pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana terlaksananya pemantauan tahun data sarana dan prasarana olahraga olah raga dan evaluasi pembangunan sebagai bahan perencanaan sarana sarana dan prasarana olahraga dan prasarana tahun yang akan datang pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olah raga terpeliharanya sarana dan tahun tersedianya sarana dan prasarana prasarana olahraga olahraga yang representatif (pemeliharaan gedung dan lapangan olahraga) urusan pendidikan skpd dinas pendidikndidikan program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa surat menyurat jumlah biaya penyediganjasa tahun tersedianya jasa surat menyurat surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah biaya pen. jasa tahutahukegiat alattulis kantor tahutahun tersedianya jasa komunikasi, penggandaan sumber daya air dan listrik penyediaan makanan dan minuman jumlah biaya pen. makan dan tahutahungadaan perlengkapan gedung kantor jumlah biaya pengadaan tahun tersedianya perlengkapan gedung perlengkapbiaya pengadaan tahun tersedianya peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah biaya pemeliharaan tahun terpeliharanya gedung kantor berkala gedung kantor pemeliharaan rutinfberkala kendaraan dinas operasional jumlah biaya pemeliharaan unit terpeliharanya kendaraan dinas kendaraan dinas operasional operasional pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor jumlah biaya pemeliharaan tahun terpeliharanyyang mengikuti tahun persentase jumlah aparatur yang bintik mengikuti bintik program pendidikan anak usia dini pelatihan kompetensi tenaga pendidik orang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun penambahan ruang kelas sekolah ruang rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah hari pelatihan kompetensi tenaga pendidik orang pelatihan kompetensi siswa berprestasi kegiatan penyediaan dana operasional sekolah dos) jenjang tahun sd musemester penyelenggaraan paket setara smp semester penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan kegiatan dasar monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah dak) tahun rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah pendamping) tahun peningkatan mutu pendidikan (dak) paket peningkatan mutu pendidikan pendamping) paket rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah smp (daksedang berat ruang kelas sekolah smp tahun pendamping) peningkatan mutu pendidikan smp (dak) sekolah peningkatan mutu pendidikan smp pendamping) sekolah pembangunan perpustakaan sekolah dasar dak) pembangunan perpustakaan sekolah dasar (pendamping) pembangunan laboratorium dan ruang praktikum smp (dak) pembangunan laboratorium dan ruang praktikum smp pendamping) pembangunan ruang kelas baru dak) pembangunan ruang kelas baru pendamping) evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan orang evaluasi standar kompetensi kelulusan try out pendidikan tahun dasar) program pendidikan menengah penambahan ruang kelas sekolah ruang penambahan ruang guru sekolah sekolah pengadaan alat praktik dan peraga siswa tahun pengadaan mebeluer sekolah hari rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah ruang pelatihan kompetensi tenaga pendidik hari penyediaan bantuan operasional manajemen mutu bom) kelurahan penyelenggaraan paket setara smu semester pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan tahun penerapan manajemen berbasis sekolah mbs) monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun rehabilitasi sedang berat ruang kelas sma (dak) tahun rehabilitasi sedang berat ruang kelas sma pendamping) tahun rehabilitasi sedang berat ruang kelas smk (dak) tahun koe and urusan program kegiatan sasaran target sebelum perubahan setelah perubahan bertambah rp) rp) rehabilitasi sedang berat ruang kelas smk pendamping) tahun peningkatan mutu pendidikan menengah dak) peningkatan mutu pendidikan menengah pendamping) penyedia dana operasional sekolah tahun evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan tahun uji kompetensi siswa berprestasi dokumen) kegiatan evaluasi standar kompetensi kelulusan try out pendidikan kegiatan menengah) evaluasi standar kompetensi sekolah kejuruan kegiatan pembangunan ruang sekolah dak) pembangunan ruang sekolah pendamping) program pendidikan non formal pemberian bantuan operasional pendidikan non formal kelompok pengembangan pendidikan kecakapan hidup orang publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan unik) kegiatantahun pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi orang pembinaan kelompok kerja guru kkg) kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan kegiatan, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan orang pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tahun tenaga kependidikan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap orang profesi pendidik pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program kegiatan profesi pendidik dan tenaga kependidikan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegigembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan penyediaan buku guru dan siswa kurikulum paket program manajemen pelayanan pendidikan pembinaan dewan pendidikan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun urusan pendidikan skpd sanggar kegiatan belaja. jasa bulabulabulalattulis kantor bulabulan tersedianya jasa komunikasi, penggandaan sumber daya air dan listrik penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan jumlah biaya pembelian alat bulan tersedianya jasa komunikasi, kantor alat listrik dan elektronik lainnya sumber daya air dan listrik penyediaan makanan dan minuman jumlah biaya pen. makan dan bulabulagedung kantor yang nyaman program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bimbingan teknis pengelolaan keuangan ordidikan non formal pemberian bantuan operasional pendidikan non formal paket urusan perhubungan skpd dinas perhubungan informasi dan komunikatersalurkan thn presentasi jumlah surat yang tersalurkan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah biaya jasa komunikasi, bulan presentasi jumlah biaya jasaperizinan kendaraan jumlah biaya jasa komunikasi, unit presentasi jumlah biaya jasa dinas operasionaljumlah biaya jasa laporan thn presentasi jumlah biaya jasa keuangan kantor laporan keuangan kantor penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah biaya jasa bin presentasi jumlah biaya jasa pemeliharaan kebersihan pemeliharaan kebersihan kantor kantor ks) penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah biaya jasa perbaikan thn presentasi jumlah biaya jasa peralatan dan perlengkapan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor kantor penyediaan alat tulis kantor jumlah biaya untuk penyediaan thn presentasi jumlah biaya untuk alat tulis kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah biaya cetak dan thn presentasi jumlah biaya cetak dan penggandaan untuk kebutuhan penggandaan untuk kebutuhan kantor kantor penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan jumlah biaya untuk penyediaan thn presentasi jumlah biaya untuk kantor komponen listrik untuk penyediaan komponen listrik untuk penerangan kantor penerangan kantor penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah 1thn tangga persentase peralatan rumah tangga yjumlah biaya untuk penyediaan thn presentasi jumlah biaya untuk bahan bacaan dan perundang penyediaan bahan bacaan dan undangan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman jumlah biaya untuk penyediaan thn presentasi jumlah biaya untuk makanan dan minuman untuk penyediaan makanan dan minuman pegawai untuk pegawai rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah kegiatan koordinasi dan thn presentasi jumlah kegiatan konsultasi program dan koordinasi dan konsultasi program kegiatan dan kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan kendaraan dinas operasional unit jumlah kendaraan dinas jumlah kendaraan dinas operasional yang operasional operasional pengadaan peralatan gedung kantor thn gedung jumlah peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor kantor yang memadai pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan jumlah mobil jabatan yang thn jumlah mobil jabatan yang representatif representatif pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jumlah kenderaan dinas dan thn presentasi jumlah kenderaan dinas operasional yang beroperasi dan operasional yang beroperasi program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pegawai yang memiliki psg presentasi jumlah pegawai yjumlah pegawai yang mengikuti thn persentase jumlah pegawai yang diklat mengikuti diklat bimbingan teknis pengelolaan keuangan jumlah pegawai yang mengikuti thn persentase jumlah pegawai yang diklat keuangan mengikuti diklat keuangtersusunnya kebijakan, norma, dok perhubungan aan prosedur bidang persentase jumlah kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan yang tersusun penyediaan prasarana dan fasilitas terminal tersedianyaprasaranadan paket persentase prasarana dan fasilitas fasilitas terminal terminal yang tersedidok informasi pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan paket informasi program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llpemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan jumlah biaya pemeliharaan thn jumlah biaya pemeliharaan dan bermotor dan rehabilitasi prasarana dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas lla jumlah biaya pemeliharaan thn jumlah biaya pemeliharaan dan dan rehabilitasi prasarana dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum jumlah kegiatan operasi thn presentasi kegiatan operasi terpadu dijalan raya terpadu yang laksanakan yang laksanakan kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah jumlah bus saum trans thn presentasi jumlah bus saum trans hulonthalangi yang hulotnhalangi yang laksanakan pengembangan sarana danprasarana pelayanan jasa angkutan jumlah bus sekolah gratis thn presentasi jumlah bus sekolah yang laksanakan gratis yang laksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan thn program pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengadaan fasilitas penunjang keselamatan lla (dak) paket pengadaan fasilitas penunjang keselamatan lla paket pendamping) penyediaan fasilitas penunjang pengaturan lalu lintas paket program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor penyediaan peralatan gedung pengujian kenderaan bermotor thn urusan kesehatan skpd rsud prof. dr. aloi sabresehatan! rumah sakit mata pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit jenis pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit pendamping) jenis program peningkatan pelayanan blue rsud prof. dr. hi. aloi sabre kegiatan pelayaskpd dinas kebudayaan dan paritersedianya dana pengelolaan bulan terinformasinya administrasilingkungan kantorkoordinasi dan konsultasi tupoksiunit terpenuhinya kenderaan operasional berkode dua beroda dua pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung paket peralatan gedung kantor yang kantor memadai pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan tahun gedung kantor yang representatifsedianya kenderaan dinas yang rutin berkala kendaraan memadai dinlaksananya pemeliharaan bulan perlengkapan gedung kantor yang rutin berkala perlengkapan memadai gedung kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan bulan peralatan gedung kantor yang rutin berkala peralatan gedung memadai kantor program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu terbitnya pakaian dinas pasang terwujudnya keseragamorang bertambahnya pengetahuan dalam pelatihan pengelolaan keuangan program pengembangan nilai budaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah kali sa: meningkatnya kaderisasi kolom pok adat budaya pelaksana adat dan budaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan terlaksananya evaluasi tahun tersedianya data evaluasi nilai budaya pengembangan nilai budaya pengembangan budaya pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang tahun budayterselenggaranya pemanfaatan tahun tersedianya data data sebagai pariwisata teknologi informasi dalam bahan informasi dalam pemasaran pemasaran pariwisata pariwisata pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata tersedianya jaringan terselenggaranya promosi kepariwi kerjasama promosi pariwisata satuan dan kebudayaan pariwisata pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar terlaksananya promosi paket meningkatnya kunjungan wisatawan negeri pariwisata nusantara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan terselenggaranya pemantauan tahun tersedianya dokumen pemasaran pariwisata dan evaluasi pelaksanaan kewirausahaan dalam bidang program pengembangan pariwisata pemasaran pariwisata pelatihan pemandu wisata terpadu jumlah pelatihan pemandu orang meningkatnya pengetahuan wisata terpadu pemandu estival tanah terlaksananya kegiatan paket meningkatnya pengetahuan festival tanah pemandu wisata pemilihan nou dan uti terselenggaranya pemilihan kali terpilihnya pemilihan nou dan uti nou dan uti pasang lampu tumilotohe) terlaksananya pasang lampu kali pelestarian nilai nilai budaya tumbilotohe) gita bahasa terselenggaranya seleksi gita kali terpilihnya wakil peserta gita bahasa bahasa parade kalima terlaksananya parade kalima kali pelestarian nilai nilai budaya kemilau sulawesi keikutsertaan pada event kali meningkatnya promosi pariwisata kemilau sulawesi program pengelolaan kekayaan budaya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah orang pelestarian nilai nilai budaya jumlah peserta kegiatanidentifikasi cagar budaya tahun pelestarian peninggalan sejarah sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air purbakala perekaman dan digitalisasi bahan pustaka terlaksananya perekam dan paket tersedianya dokumentasi bahan digitalisasi bahan pustaka pustakaket pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan paket destinasi pemasaran pariwisatpaket meningkatnya pengembangan kesenian dan kebudayaan kesenian dan kebudayaan penyelenggaraan dialog kebudayaan terlaksananya kali terselenggaranya dialog seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya lokal terlaksananya seminar dalam orang jumlah peserta seminar dalam rangka revitalisasi dan rangka revitalisasi dan aktualisasi dnaktualirasi bud lokal udara lokal monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kembangan tahun keanekaragaman budaya peran peng tersedianya data terinformasinya data kerangka keanekaragaman budaya rakaman budaya sosialisasi budaya jumlah peserta sosialisasi orang pelestarian nilai nilai budaya festival teater nusantara kali koe kode urusan program kegiatan sasaran sebelum perubahan setelah perubahan bertambah rp) rp) program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antar daerah jumlahpelaksanaan rapat tahun meningkatnya informasi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi urusan kesehatan skpd dinas kesehatan kop urusan program kegiatan sasaran sebelum perubahan setelah perubahan bertambah rp) rp) urushununit dinas operasional penyediaan jasa administrasi keuangan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tahun penyediaan alat tulis kantor tahun penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kali kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan bahan logistik kantor penyediaan makanan dan minuman bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah tahutahun pengadaan meilleur pemeliharaan rutin berkala gedung kantor paket pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan unit kobe kode urusan program kegiatan sasaran target sebelum perubahan setelah perubahan bertambah rp) rp) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional unit pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutinfberkala peralatan gedung kantor tahun pemeliharaan rutin berkala meilleuorang bimbingan teknis pengelolaan keuangan orang program obat dan perbekalan kesehatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dak) paket pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pendamping) paket peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan tahun sarana penyimpanan instalasi farmasi dak) paket sarana penyimpanan instalasi farmasi pendamping) paket peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan tahun pengadaan obat dan perbekalan kesehatan program upaya kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan penduduk miskin puskesmas tahun pemeliharaan dan pemulihan kesehatan tahutahun perbaikan gizi masyarakat peningkatan kesehatan masyarakat peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana tahun peningkatan pelayanan dan penanggulangan masaliaya operasional dan pemeliharaan bulan monitoring dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat bidang kegiatan obat dan makanan peningkatan pengawasan kecaman pangan dan bahan tahun berbahaya peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan tahupakekegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan names program perbaikan gizi masyarakat penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi paket pemberian tambahan makanan dan vitamin penanggulangan kurang energi protein kep), anemia gizi tahuntahun gizi program pengembangan lingkungan sehat sosialisasi kebijakan lingkungan sehat kelurahan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular penyemprotan logging sarang nyamuk tahun pengadaan alat logging dan bahan bahan logging tahun pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular peningkatan imunisasi program standarisasi pelayanan kesehatan penyusunan standar pelayanan kesehatanevaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan sop pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan tahun kesehatan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan penduduk miskin pelayanan sunatan masa! orangunit pembangunan puskesmas pendamping) unit renovasi puskesmas dak) unit renovasi puskesmas pendamping) unit pengadaan alat kesehatan medis puskesmas dak) paket pengadaan alat kesehatan medis puskesmas pendamping) paket pengadaan instalasi pengolahan limbah insinerator dak) kegiatan pengadaan instalasi pengolahan limbah insinerator kegiatan pendamping) pengadaan puskesmas keliling dak) unit pengadaan puskesmas keliling pendamping) unit kegiatan lanjutan tahun tahun sebelumnya pengadaan alat kesehatan medis dan non medis pengadaan mesin pengolah limbah medis dan laboratorium paket dak) pengadaan mesin pengolah limbah medis dan laboratorium paket pendamping) pengadaankm kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan tahun kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita penyuluhan kesehatan anak balitapelayanan kesehatan lansiatahun mampu pendampingan dan penemuan ibu hamil beresiko tinggi (bumi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri skpd badan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyaraklistrik bulan dan telepon penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan kelancaran pelaksanaan tugas bulan dinas operasional! tugas kantor penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran pelaksanaanjasa dokumen penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya kebersihan dan dan bulan nannadaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan terpenuhinya penerangan bulan kantor kantor dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpeliharanya kualitas bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan terpenuhinya referensi aparat bulan penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terciptanya koordinasi yang bulan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan kendaraan dinas operasional kelancaran pelaksanaan tugas tugas operasional pengadaan peralatan gedung kantor kelancaran pelaksanaan tugas tugas operasional pengadaan meilleur paket pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terpeliharanya kualitas tahun pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan kelancaran pelaksanaan tugas unit pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kelancaran pelaksanaan tugas unipeliharanya kualitas bulan perlengkapan kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor terpeliharanya kualitas paket program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian kerja lapangan terciptanya keseragaman pakeahun bimbingan teknis pengelolaan keuangan orang program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan terciptanya suasana aman dan orang masyarakat nyaman pengendalian keamanan lingkungan terciptanya masyarakat yang kali monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun urusan kependudukan dan catatan sipil skpd dinas kependudukan dan catatan sipikomunikasi, sumber bulan daya air dan listrik penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan tahun perlengkapan kantor penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi bulan penyediaan jasa kebersihan kantor lingkungan kantor yang bersih bulan penyediaan alat tulis kantor lancarnya pelaksanaan tahun penyediaan barang cetakan dan penggandaan lancarnya pelaksanaan tahun penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan terpenuhinya kebutuhan listrik tahun kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor lancarnya pelaksanaan tahun administrasi penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya makan minum tahun rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah meningkatnya informasi tahuntahun roda duperalatan dan tahun pemeliharaan rutin berkala gedung kantor lancarnya pelaksanaan tahun administrasi pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan lancarnya pelaksanaan tugas tahun pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional lancarnya pelaksanaan tugas tahun tugas kantorhari pasangciptanya tertib administrasi orang keuangan bimbingan teknis pengelola siak ktp el dan petugas orang registrasi pencatatan sipittersedianya perangkat tahun updating dan pemeliharaan) pendukung siak pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan tersedianya data penduduk tahun yang valid dan akurat peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan tersedianya barang cetakan tahun untuk dokumen kependudukan |
walikota kotamobagu provinsi sulawesi utara peraturan walikota kotamobagu nomor tahun(rt) kota kotamobagu dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kotamobagubpd) mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuanua rukun tetangga rt) berhak diberikan insentif sesuai dengan ketentuan perundang undangan bahwadianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa apb des) yang bersumber dari alokasi dana desa add), bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan dipandang perlu menetapkan peraturan walikota tentangcadang undang nomor akaornivo, memutuskan: menetapkan: peraturan walikota kotamobagu usuk yang membawahi rt) badan permusyawaratan desatua rukun tetangga rt) adalah lembaga kemasyarakatan desa sebagai unsure pelaksana tehnis kewilayahan yang berada dibawah kepala dusun. liaragan bab tunjangan pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa (bp serta insentif ketua rukun tetangga (rt) bagian kesatu jenis penghasilan penghasilan yang diberikan kepada badan permusyawaratan desa bpd) terdiri dari tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya yang sah penghasilan yang diberikan kepada ketua rukun tetangga rt) terdiri dari insentif dan tunjangan lainnya yang sah bagian kedua tunjangan bpd diberikan penghasilan berupa tunjangan tunjangan bpd sebagaimana pada dianggarkan dalam apb desa. tunjangan bpd dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah desa. ketua rukun tetangga rt) diberikan penghasilan berupa insentif s5) insentif ketua sebagaimana pada dianggarkan dalam apb desa. insentif ketua dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah desa tunjangan bpd dan insentif ketua yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan pimpinan, anggota dan atau ketua dikembalikan rekening desa. bagian ketiga penghasilan tambahan bpd dan ketua dapat diberikan penghasilan tambahan. penghasilan tambahan bpd dan ketua dianggarkan dalam apb desa. besaran penghasilan tambahan bpd dan ketua ditetapkan dengan keputusan sangat dengan persetujuan badan permusyawaratan desa penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan desa, dan disesuaikan dengan keuangan desa besaran tunjangan bpd dan insentifaaa strat) ditetapkan kotamobagu pada tanggal mei kera bagian haku dan orasi sie tememahandantees #aurora kotamobagu panvateatamaa pp jesamamamn sana diundangkan kotamobagu pada tanggal mei sekretaris daerah$ drs.tunjangan ketua dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) serta insentif ketua rukun tetangga (rt) asa rp. per bulan ama peran jaan jawara jaan fat jemamasmuan pesan setan walikota kotamobagu smg |
walikota padang provinsi sumatera barat peraturan walikota padang nomor tahun tentang pegawai honor dan tenaga kontrak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota padang, menimbang bahwa tingginya kebutuhan skpd atau unit kerja terhadap jenis pekerjaan tertentu dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyebabkan masih terdapat pegawai honor dan tenaga kontrak pada skpd atau unit kerja lingkungan pemerintah kota padang, bahwasebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengtidak sesuai lagigawai honor dan tenaga kontraperaturan walikota padang nomor tahun tentang kode etik pegawai aparatur sipil negara berita daerah tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pegawai honor dan tenaga kontrakmbahan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan walikota. penambahan tenaga kontrak yang telah mendapat persetujuan walikotapanjangan perpanjangan masa kerja hanya diperuntukkan bagi tenaga kontrak melalui kajian teknis oleh skpd dengan persetujuan sekretaris daerah tenaga kontrak. perpanjanganskpd wajib menyampaikan laporan perpanjangan kepada bpsdm. bagian ketiga perpindahan perpindahan pegawai honor dilakukan setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah atas nama walikota. jenis perpindahan pegawai honor terdiri dari perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda dalam skpd atau unit kerja yang sama, perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda antar skpd atau unit kerja, cc. perpindahan jenis pekerjaan yang sama antar skpd atau unit kerja. dalam hal pegawai honor yang pindah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka jenis pekerjaan yang baru harus dicantumkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada bagian keempat pemberhentian pegawai honor atau tenaga kontrak diberhentikan apabila: meninggal dunia, telah mencapai batas usia kerja, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidak tercapainya sasaran kerja, tidak cakap jasmani rohani untuk melaksanakan pekerjaansebagaimana dimaksud pada untuk pegawai honor ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah atas nama walikota. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada untuk tenaga kontrak ditetapkan dengan pemutusan spkhonor atau tenaga kontrak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada kepala skpd atau unit kerja tempat bertugas. pemberhentian karena tidak tercapainya sasaran kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan dokumen sasaran kerja pegawai honor atau tenaga kontrak yang bersangkutan. pemberhentian karena tidak cakap jasmani rohani sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap pegawai honor atauskpd atau unit kerja:pergantian dalam hal pemberhentian pegawai honor atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kepala skpd atau unit kerja dapat mengusulkan pergantian untuk jenis pekerjaan yang sama kepada sekretaris daerah. pergantian sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah. pergantian sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. bab pelaporan kepala skpd atau unit kerja wajib melaporkan kondisi pegawai honor dan atau tenaga kontrak kepada bpsdm secara berkala setiap (tiga) bulan. bab pesangon pesangon diberikan kepada pegawai honor yang diberhentikan karena meninggaldunia, telah mencapai batas usia kerja, atau tidak cakap jasmani rohani. besaran pesangon yang diberikan kepada pegawai honor sebagaimana dimaksud dalam adalah (enam) bulan honorarium bagi pegawai honor yang telah mengabdi selama (lima belas) tahun berturut turut atau lebih, atau (tiga) bulan honorarium bagi pegawai honor yang telah mengabdi kurang dari (lima belas) tahun. bab xii sanksi administrasi setiap pegawai honor atau tenaga kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau cc. pernyataan tidak puas secara tertulis. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada al) dilakukan oleh atasan langsung yang diketahui oleh kepala skpd atau unit kerja. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk jangka waktu (tujuh) hari. apabila pegawai honor atau tenaga kontrak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada dikenakan teguran tertulis. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dikenakan sebanyak (tiga) kali masing masing untuk jangka waktu (tujuh) hari kerja. apabila pegawai honor atau tenaga kontrak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan. apabila pegawai honor ataungusulkan pemberhentian kepada sekretaris daerah. apabilalakukan pemberhentigawai honor dan tenaga kontrak. unit kerja adalah bagian pada sekretariat daerah kota padkepala skpd adalah kepala skpd pada pemerintah kota padang selaku pengguna anggaran dpadang. pegawai honor adalah pegawai pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan keputusan walikota dan atau keputusan sekretaris daerah atas nama walikota, sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun yang penghasilannya dibebankan kepada apbdskpd dengan spk yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada apbdsatuan kerja perangkat daerah berdasarkan volume kerjasatuan kerja perangkatkpd unit kerja yang mempunyai nilai hukum. honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai honor dansangon adalah tanda jasa atas pengabdian yang telah dibaktikan oleh pegawai honor kepada pemerintah kota padang dan diberikan dalam bentuk uang. penilaian kinerja individuhonor dan tenaga kontrak. sasaran kerja adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh pegawai honor atauadalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai honor dan atau tenaga kontrak. pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai honor dan atau tenaga kontrakjenis pekerjaan adalah kelompok pekerjaan yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenisbagian kesatu maksud maksud peraturan walikota ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi skpd atau unit kerja dalam melakukan penataan pegawai honor dan tenaga kontrak. bagian kedua tujuanhonor dan tenaga kontrak, dan mengatur hak dan kewajiban dari pegawai honor dan tenaga kontrak. bab iii jenis pekerjaan dan analisis beban kerja bagian kesatu jenis pekerjaan jenis pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak ditentukan berdasarkan karakteristik kedekatan pekerjaan yang sama dan atau sejenis. jenis pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada meliputi kelompok administrasi, kelompok operasional atau petugas lapangan, dan kelompok teknis. jenis pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak diklasifikasikan berdasarkan rumpun pekerjaan. jenis pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua analisis beban kerja (l) abk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing masing skpdbk dilakukan terhadap setiap jabatan yang ada dalam skpd yang dibebankan kepada pegawai honor dan tenaga kontrak. tata cara penghitungan analisis beban kerja untuk pegawai honor dan tenaga kontrak disamakan dengan penghitungan abk bagi pns lingkungan pemerintah daerah. bab jumlah dan penganggaran jumlah pegawai honor dan tenaga kontrak diklasifikasikan berdasarkan skpd atau unit kerja tempat pegawai honor atau tenaga kontrak bertugas. jumlah pegawai honor dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. perubahan jumlah pegawai honor dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan walikota. penganggaran terhadap penggajian pegawai honor dan tenaga kontrak berdasarkan kepada keputusan walikota tentang besaran honorarium. bab hak kepada pegawai honor dan tenaga kontrak diberikan hak sebagai berikut honorarium, penghasilan lain yang sah, cuti, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. (l)esaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. (l) hak atas penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pegawai honor dan tenaga kontrak terdiri atas uang lembur, biaya perjalanan dinas, dan honorarium kegiatanskpd atau unit kerja dan besaran nilainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas cuti besar, cuti sakit: cc. cuti melahirkan, dan cuti alasan penting. pemberian hak cuti diajukan oleh pegawai honor atau tenaga kontrak kepada kepala skpd atau unit kerja tempat bertugas. kepala skpd atau unit kerja tempat bertugpegawai honor atau. cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai honor atau tenaga kontrak apabila menderita sakit (satu) sampai denganokter pemerintah, menderita sakit lebih dariiagnosa dokter pemerintah yang menetapkan tujuan dan lamanya diberikan cuti sakit: atau mengalami keguguran kandungan diberikan cuti sakit paling lama (satu) bulan. cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf diberikan kepada pegawai honor atau tenaga kontrak yang melahirkan paling lama (tigaegawai honor ataupertama sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling lama (dua) minggu. pegawai honor atau tenaga kontrak yang cuti sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan tetap diberikan honorarium. hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam huruf dibebankan pada anggaran masing masing skpd atau unit kerja dan besaran iuran bulanan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sasaran kerja (l) setiap pegawai honor dan tenaga kontrak harus mencapai sasaran kerja. capaian sasaran kerja pegawai honor atau tenaga kontrak menjadi salah satu dasar pertimbangan perpanjangan masapenilaian capaian sasaran kerja dilaporkan kepada bpsdm paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. sasaran kerja ditetapkan oleh pejabat penilai untuk jangka waktu (satu) tahun. format sasaran kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban setiap pegawai honor dan, bekerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, menggunakan dan memelihara barang barang milik daerah dengan sebaik baiknya: memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat, bertindak dan bersikap tegas dan adil, memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja dan masyarakat, berpakaian rapi, lengkap, sopan, menjadi teladan dan memelihara keharmonisan keluarga. bagian kedua larangan setiap pegawai honor dan tenaga kontrak dilarang a.asyarakat:pegawai honor atau tenaga kontrakdan atau menjadi anggota dalam kegiatan partai politik. setiap pegawai honor dan tenaga kontrak dilarang melakukan perpindahan dalam tahun anggaran berjalan. bab viii penambahan, perpanjangan, perpindahan, dan pemberhentian bagian kesatu penambahan skpd atau unit kerja dapat mengusulkan penambahan tenaga kontrak. penambahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan tenaga kontrak.dukependudukan dan pencatatan sipil dak), dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata kebudayaan, dinas pertanian dak), sekretariat daerahdu(berkurang) setelah pergeseran ' ' rp) ' e ooo pendapatan pajak daerah hasil retribusi daerah |. |. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tsah pemerintah daerah lainnyabarang dan jasa belanja modal surplus (defisit) pembiayaan daerah lo. penerimaan pembiayaan daerah anggaran sebelumnya il. pembiayaan nettoan, indra sakti, sh, berita daerah kota pariaman tahun nomor |
hpa walikota gorontalo peraturan walikota gorontalo nomor 14a tahun tentang petunjuk teknis penggunaan dana operasional sekolah menimbang mengingat emas kota gorontalo walikota gorontalo, bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia sdm) yang mempunyai daya saing diarahkan pada perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan pada masyarakat, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada semua jenjang sekolah baik formal maupun non formal dengan program pengembangan kompetensi peserta didik, pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana penunjang proses pengembangan mutu pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tunggunaan dana operasional sekolahgorontalo tentang petunjuk teknis penggunaan dana operasional sekoldana operasional sekolah bentuk kegiatan penyelenggaraan dana operasional sekolah meliputi: memberikan bantuan biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. untuk sdb, smp small, sma dan smk membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak didanai oleh dana bos dan sumber dana lainnya. besaran pendanaan dan penggunaan dana operasional sekolah pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana terlampir pada peraturan walikota ini. petunjuk teknis penggunaan dana operasional sekolah tahun anggaran disusun bertujuan agar pembelanjaan dana operasional sekolah adalah tepat sasaran dalam penggunaannya pengelolaan danunaan dana operasional sekolah tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab ketentuan penutup peraturan walikota gorontalotetapkan gorontalo pada tanggal, juli walikota gorontalo marten a.jaha nip berita daerah kota gorontalo tahun nomor besaran biaya dana operasional sekolah tahun yang diterima oleh sekolah diatur dengan ketentuan: sma dan smk siswa enam bulan rombel enam bulan rombel enam bulan smp rombel enam bulan penggunaan dana operasional sekolah penggunaan dana operasional sekolah oleh sekolah harusterdiri dari peningkatan manajemen sekolah biaya operasional) peningkatan mutu pendidikan tingkat satuan pendidikan monitoring dan evaluasi program pendidikan dana operasional sekolah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak didanai oleh dana bos dan atau kegiatan yang tidak cukup didanai oleh dana bos dalam bentuk sharing dana. bab implementasi sekolah penerima dana operasional sekolah semua sekolah negeri maupun swasta yang berada dilingkungan pemerintah kota gorontalo. semua sekolah yang menerima dana operasional sekolah harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota gorontalo. sekolah penerima dana operasional sekolah dibolehkan menerima partisipasi dari orang tua siswa yang mampu secara sukarela dengan persetujuan rapat komite sekolah dewan pendidikan dan pemerintah kota gorontalo dengan prinsip transparansi dan akuntabel. program pendidikan bersubsidi melalui program dana operasional sekolah setiap pengelola harus memperhatikan hal halsebagai berikut: dana operasional sekolah menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan pada paud tk, pendidikan dasar sd, smp) dan pendidikan menengah universal sma, smk) kota gorontalo yang bermutu dan berkualitas. dana operasional sekolah harus memberikan kepastian bahwa tidak ada anak miskin putus sekolah karena alasan ekonomi. dana operasional sekolah harus menjamin kepastian lulusan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi.kerangka sekolah, kepala sekolah harus mengelola dana operasional sekolah secara transparan dan akuntabel. bab iii penggunaan dana. dana operasional sekolah yang diterima dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut peningkatan manajemen sekolah operasional seko. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah biaya pengelolaan dan penataan lingkungan.okja untuk smk dan sma). biaya konsumsi rapat. membiayai kegiatan penunjang yang diselenggarakan pemerintah kota gorontalo peningkatan mutu pengembangan profesi guru melalui kegiatan mgm biaya pembinaan siswa pada kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler biaya praktek industri parkeri) pembelian pe daan buku referensi pembelian praktikum ipa, ips, bahasa dan produktif yang club.tuhan proses belajar mengajar. bia per aan dan pengawasan kegiatan pembangunan satuan pendiri :an sekolah penerima dana alokasi khusus). monitoring: dan asi subsid pelak evaluasi belajar tengah semester dan evaluasi belajar tahap: :ur biaya pelapor. penyusunan rencana kegiatan ang'aran berdasarkan penetapan alokasi program dana operasional sekolah membuat rencana kegiatan ang:.iran tahun penyusunan rencana kegiatan rka) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, kegiatan dan kode rekening kegiatane pelaksanaan yang berpedoman pada si. dar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. rencana kegiatan anggaran rka) yang dibuat oleh dinas pendidikan, akan asistensi diteliti oleh tim asistensi yan: 'terdiri dari tim anggaran pemerintah daerah tapi) kota gorontalo, seri. akan oleh kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset dav:. ta gorontalo. teknis pelaksanaan teknis pelaksanaan dana oprasiou. kalah proses pelaksanaan kegiatan .: kaitan program dana operasional sekolah tahun teknis mengacu kepada permendagri tahun pedoman pengelolaan keuangan daerah dan permendasu tahun tentang perubahan atas permendagri t.: dinas dinas teknis terkait dapat bantuannya untuk memberikan bantuan davis dan sekoci teknis. mekanisme penyaluran dana operasional: kalah tahun penyaluran dana operasional sekolah ntuk sekolah negeri melalui kas daerah bendahara dinas pendidikan. dan selanjutnya diserahkan bendahara masing masing sekolah.masing masing sekolah penerima. pengelolaan dana operasional sekolah dan manajemen berbasis sekolah mbs). dana operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah kota gorontalo dalam bentuk dana operasional kepada tingkat satuan pendidikan dikelola secara mandiri dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah mbs) sebagai berikut sekolah mengelola dana operasional sekolah secara profesional, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada sistim penata usahakan keuangan daerah yang berlaku dan ketentuan lainnya. sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan rkt) dalam bentuk kegiatan anggaran sekolah ras), dimana dana operasional sekolah merupakan integrasi dari ras tersebut. rencana kerja tahunan rkt) dan ras harus disetujui dalam rapat dewan guru dan komite sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dewan pendidikan dan disahkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah diketahui oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dinas pendidikan kota gorontalo dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan. apabila ada perubahan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setelah ras ditetapkan, maka kepala sekolah boleh merubah program dan kegiatan tersebut pada ras dengan mengajukan permohonan kepada kuasa pengguna anggaran dinas pendidikan kota gorontalo. tugas dan tanggung jawab sekolah penerima dana operasional sekolah bagi sekolah sma, smk, wajib membuat mengisi dan menyerahkan laporan kerja individual siswa lukis) kepada ppt dana operasional sekolah dinas pendidikan kota gorontalo. melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada ppt dana operasional sekolah dinas pendidikan kota gorontalo. kepala sekolah bertanggung jawab dan transparan dalam penerimaan dan penggunaan dana.. membuat laporan setiap triwul. larangan penggunaan dana operasional sekolah membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari dana pemerintah pusat atau provinsi berdasarkan ketentuannya. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan membutuhkan biaya yang besar.. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru digunakan untuk rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang berskala sedang dan berat membangun gedung ruangan kelas baru. membeli bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran bab pelaporan pengawasan dan sangsi pelaporan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program dana operasional sekolah setiap sekolah wajib melaporkan dinas pendidikan kota gorontalo tentang pemanfaatan setiap triwulan sebelum poses pencairan triwulan berikutnya. pengawasan dan pemeriksaan pengawasan terhadap pelaksanaan dana operasional sekolah tahun dilaksanakan oleh inspektorat kota gorontalo. selain itu inspektorat kota gorontalo wajib melakukan audit keuangan terhadap pengelola dana operasional sekolah tahun disetiap tingkatan. adapun beberapa tingkatan pengawasansanksi dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana operasional sekolah oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pengelolaan dana operasional sekolah apabila terjadi penyalahgunaan pemanfaatan dana atas hasil rekomendasi pemeriksa oleh pihak audit baik internal maupun eksternal atas penyalahgunaan pemanfaatan dana pendidikan dimaksud, maka kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan dana operasional sekolah akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. walikota row lo# marten |
sat lp)sehubunganmasih dalam masa sosialisasi penginputan aktivitas kinerja pegawai dan hasil evaluasi tim manajemen kinerja, perlu merubah peraturan walidiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tunjangan kinerja tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan setiapketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penilaian capaian skp bulanan meliputi aspek: kuantitas, kualitas: waktu: januari sampai dengan november desemberbulan. ketentuan diubah dan ditambah yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:akhir bulan berjalan. batas akhir pengesahan aktifitas kegiatan dilakukan paling lambat (tujuh) hari kalender bulan berikutnyaberikutnya ditandatangani oleh kepala skpd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:bketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: rumus tunjangan kinerja tidak tetap diberikan kepada pns dengan mengalikan akumulasi poin dengan nilai c jabatan dan koin.dibayarkan sebesar (seratus persen)adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli sekretaris daerah kota bontang syirajudin berita daerah kota bontang tahun nomor papa gam nan anna lena ppa san |
pa: bahwa penetapan sistem penilaian ujian sekolah dasar, paket ula sekolah dasar luar biasa, madrasah ibtidaiyah, ujian nasional sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, paket usaha berpengaruh pada proses penerimaan peserta didiktaman kanak kanak dan satuan pendidikan kota mojokerto tahun pelajaran dalam suatu peraturan walikota mojokerto. mengingat: undang undang nomor tahun tentang pemain ,kota mojokerto nomor tahun tetang sistem penyelenggaraan pendidikurusan pemerintah daerah kota mojokerto:sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah:: dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kota mojokerto:, satuan pendidikan meliputi tk,sd, smp: penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut ppdb adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi zonasi adalah area calon peserta didik yang berdomisili dan atau lokasi sekolahnya wilayah kota mojokerto: sesuai standar nasional pendidikan nilai ujian sekolah nus)prestasi akademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang akademik dalam lomba minimal tingkat kab kota prestasi non akademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga atau seni:istem real time line adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomkelas olahraga adalah (satu) kelas (rombel) yang terdiri dari peserta didik berprestasi olahraga pada smp negeri dan smp negeri sesuai keputusan direktorat pembinaan smp tanggal maret nomor d.s kp tentang sekolah penyelenggara program kelas olahraga tahun dengan cabang olahraga yang ditetapkan oleh smp masing masing cabang olahraga yang ditetapkan smp negeri atletik karate bola basket pencak silat cabang olahraga yang ditetapkan smp negeri atletik sepak bola bola volly bulu tangkis jalur khusus adalah proses penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada kekhususan yang ada sebesar (lima persen) dari total penerimaan peserta didik, kekhususan tersebut meliputi a). anak yatim atau yatim piatu dan atau tidak mampu (miskin): b). putra putri kandung forkopimda kota mojokerto jalur prestasi adalah proses penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada prestasi akademik maupun non akademik yang ada sebesar (sepuluh persen) dari total penerimaan peserta didik. bab asas danasaskan objektivitas, yaitu penerimaan peserta didik baru baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku transparansi, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat akuntabilitas, yaitu tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah kota mojokerto tanpa membedakan suku, agama dan golongan kompetitif, yaitucalon peserta penerimaan peserta didik baru calon peserta didik taman kanak kanak adalah berusia (empat) tahun sampai dengan (lima) tahun kelompok usia lebih dari (lima) tahun sampai dengan (enam) tahun untuk kelompok calon peserta didik kelas adalah telah berusia (tujuh) tahun sampai dengan (dua belas) tahun wajib diterima, atau telah berusia (enam) tahun dapat diterima per juli calon peserta didik kelas vii smp adalah telah lulus sd mi memiliki ijazah dan sous atau telah lulus program paket memiliki ijazah program paket setara sd: dan berusia setinggi tingginya (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru. calon peserta didik yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru mode) termasuk pakaian seragam sekolah, osis dan kegiatan sehari hari pertama masuk sekolah, calon peserta didik yang diterima sekolah dasar sd), wajib mengikuti pendidikan agama yang dianut, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani orang tua wali calon peserta didik. calon peserta didik yang diterima sekolah menengah pertama smp) wajib mengikuti pendidikan agama yang dianut, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani calon peserta didik dan diketahui oleh orang tua wali. jumlah peserta didik pada negeri dalam satu rombongan belajar kelas minimal (lima belas) dan maksimal (dua puluh) peserta didik: jumlah peserta didik pada negeri dalam setiap rombongan belajar kelas paling sedikit (dua puluh) paling banyak (dua puluh delapan) peserta didik, jumlah peserta didik pada smp negeri dalam setiap rombongan belajar kelas paling sedikit (dua puluh) dan paling banyak (tiga puluh dua). kegiatan penerimaan peserta didik baru pada smp negeri dilaksanakan secara real time online, tata cara dan ketentuan penerimaan peserta didik baru secara real time online diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala dinas pendidikan kota mojokerto kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah berdasar: pelaksanaan penerimaan peserta didik baru smp negeri kota mojokerto dilaksanakan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut daya tampung calon peserta didik baru dan pagu yang ada smp negeri dan swasta kota mojokerto. ketentuan lebih lanjut teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru smp negeri diatur dalam pedoman teknis penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran yang ditetapkan dalam peraturan kepala dinas pendidikan kota mojokerto. minimal jumlah sous calon peserta didik baru dari luar wilayah kota mojokerto yang dapat diterima sama dengan batas maksimal jumlah sous calon peserta didik baru yang berasal dari dalam kota mojokerto yang dapat diterima dimasing masing sekolah. apabila domisili dan sekolah asal peserta didik berada pada zona yang berbeda, maka hanya dapat mendaftar pada salah satu zona yang dipilih dan tidak berlaku pada zona lain. adapun zonasi tersebut dibagi menjadi (tiga) dengan rincian zonasi sebagai berikut zona smpn kelurahan sdn terdekat selatan smpn kranggan sdn kranggan smpn meraba smpn sdn jagalah prajuritkulon sdn prajuritkulon surodinawan sdn surodinawan, nurul huda blood sdn blood sdi miftahul hikmah sdn mini nurul huda timur smpn sdn wates smpn naa nunggu ununggedangan ida hiduplah plus barongsai sdn barongsai al karimah kerudung sdn kerudung plus al azhar, darul huda, puppy sdn meri edit permata utara smpn2 sdn gedangan sdk smpn6 wijaya sejati smpn7 sdn kauman al mu'sinus sdn barongsai sdn magersari purwotengah sdn purwotengah tnh muhammadiyah plus sdn hentikan purworejo sdn purworejo sunan kalijodo apabila pada saat pengumuman penerimaan peserta didik baru ppdb) tanggal juli terdapat sekolah belum memenuhi pagu, maka dapat menerima peserta didik dari zonasi dalam kota melalui gelombang (dua) dengan waktu pendaftaran tanggal juli dan pengumuman gelombang (dua) tanggal juli jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran adalah sebagai berikut melo kam pendaftaran jalur s.d. juni prestasi seleksi jalur prestasi s.d. juni pengumuman jalur juni prestasi pendaftaran jalur s.d. juni khusus seleksi jalur khusus 14s.d. juni pengumuman jalur juni khusus pendaftaran jalur kelas s.d. juni olahraga seleksi jalur kelas s.d. juni olahraga pengumuman jalur juni kelas olahraga pendaftaran online s.d juli pendaftaran gelombang juli pengumuman juli gelombang daftar ulang s.d. juli s.d. juli permulaan tahun juli juli pelajaran baru pelaksanaan mode s.d juli s.d juli tata cara pendaftaran peserta didik baru adalah sebagai berikut: pendaftaran masuk tk, sd, dilakukan oleh orang tua wali anak didik siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh tk, sd, yang bersangkutan, calon peserta didik baru smp diberi kesempatan untuk memilih sekolah wilayah kota mojokerto sesuai dengan zonasi pilihannya: calon peserta didik baru wajib menyerahkan foto copy akte kelahiran kenal lahir: calon peserta didik baru wajib menyerahkan sous ijazah asli. bab seleksi calon peserta didik baruditetapkan. seleksi calon peserta didik baru sd, dilakukan berdasarkan usia, domisili dan kriteria lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan memprioritaskan calon peserta didik dalam kota mojokerto: apabila terdapat kekurangan pagu calon peserta didik baru sd, sebagaimana ketentuan dapat dipenuhi dari calon peserta didik luar kota mojokerto. seleksi sebagaimana dimaksud pada tidak berupa tes akademis serta dan tidak disyaratkan telah mengikuti tk ra. seleksi peserta didik smp, dilaksanakan sebagai berikut pelaksanaan seleksi penerimaan calon peserta didik kelas vii kota mojokerto dengan menggunakan nilai hasil ujian sekolah sous), prestasi akademik atau prestasi non akademik, mata pelajaran yang terdapat pada sous meliputi bahasa indonesia: matematika. ilmu pengetahuan alam ipa): calon siswa yang pernah mendapat prestasi akademis dan prestasi non akademis juara minimal dan iii tingkat kota kabupaten pada bidang sains, olahraga atau kesenian dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru smp negeri kota mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut telah mendaftar sebagai calon peserta didik yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran, memiliki sertifikat tanda penghargaan juara dan iii tingkat kota kabupaten dengan sertifikat asli dan foto copy yang disahkan oleh kepala dinas pendidikan kota kabupaten atau sertifikat tanda penghargaan juara dan iii yang dikeluarkan oleh koni, disporbudpar kota kabupaten dengan sertifikat asli dan foto copy yang disahkan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah opd yang mengeluarkan sertifikat dinyatakan memenuhi syarat dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia tim verifikasi tim penguji tingkat kota mojokerto sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan hasilnya diumumkan sesuai jadwal terlampir. jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi paling banyak (sepuluh proses) dari pagu peserta didik kelas baru selain smp negeri dan bab pengumuman pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan kota mojokerto dan digandakan dalam jumlah memadai untuk diumumkan pada hari yang ditetapkan: calon peserta didik yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, jika sampai pada waktu yang ditentukan, calon peserta didik yang dinyatakan diterima ternyata tidak melaporkan dirilmendaftar ulang disekolah, yang bersangkutan dianggap gugur batal. bab perpindahan mutasi peserta didik perpindahan mutasi peserta didik dari ke kota mojokertokota sesuai kewenangannya: perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kota mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas dan kelas vii: perpindahan peserta didik dari kota mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas dan kelas vii pada semester pertama: perpindahan peserta didik hanya dapat dilaksanakan dari semester, tahun, kelas, jenjang, dan status akreditasi yang sama. bab vii pembiayaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru dan smp negeri tidak dipungut biaya. bab viii panitia penerimaan peserta didik baru kepanitiaan penerimaan peserta didik baru ditentukan sebagai berikut: dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru ppdb) dibentuk panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mojokerto yang melibatkan unsur dewan pendidikan, badan musyawarah perguruan swasta, bagian hukum sekretariat daerah, dengan kepala dinas pendidikan kota mojokerto: sekretaris, dan anggota pada setiap sekolah negeri dibentuk panitia penerimaan peserta didik baru ppdb) tingkat sekolah dengan kepala sekolah sebagai ketua dan penanggungjawab pelaksanaannya: susunan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ketua: sekretaris, dan anggota panitia penerimaan peserta didik baru ppdb) tingkat kota mojokerto mempunyai tugas bertanggungjawab atas ketertiban, kelancaran dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ppdb) kota mojokerto, merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru ppdb): menyusun pedoman teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ppdb): memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ppdb): dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ppdb) kepada walikota mojokerto. panitia penerimaan peserta didik baru ppdb): melakukan verifikasi data calon peserta didik, cc. mengumumkan calon peserta didik yang diterima: melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan: bertanggungjawab terhadap proses di. bab pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pemantauan dan pengendalian ppdb dilaksanakan secara terpadu, dan terus menerus mulai saat persiapan, memaksa naan sampai pengumuman ppdb dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota mojokerto, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama kegiatan ppdb berlangsung sampai berakhirnya kegiatan ppdb, petugas pemantau, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ppdb kota mojokerto ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kota mojokerto. jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru ppdb) swasta dimulai bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru ppdb) sekolah negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah. bab ketertiban, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan ppdb untuk menjamin pelaksanaan ppdb secara tertib, harus dilakukan pengamanan dan kerjasama dengan petugas keamanan setempat menunjuk tim pengamanan dan piket yang selalu siap siaga. dalam pelaksanaan ppdb dilarang melakukan pungutan liar, penyuapan, pencalonan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan: dan mengadakan mutasi dan pembatalan calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan. pelanggaran terhadap peraturan walikota ini akan diberikan sanksi sesuadan bab ketentuan lain lain pendaftaran line ditutup tepat pada pukul sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan: pendaftaran off line dibuka pukul dan ditutup tepat pada pukul jadwal waktu yang telah ditentukan: dalam hal pagu dalam setiap rombongan belajar kelas belum terpenuhi sesuai pagu rombongan belajar kelas yang telah tersedia, maka kekurangan pagu rombongan belajar kelas tersebut dapat dipenuhi dengan menerima dari calon peserta didik sesuai ranking berikutnya dari nilai hasil ujian pada penerimaan peserta didik baru gelombang tanpa melihat zonasi dalam kota: pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pembukaan sistem online oleh panitia tingkat kota mojokerto, penutupan pendaftaran online sebagaimana dimaksud pada dan pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud pada harus didokumentasikan dalam bentuk berita acara. dinas pendidikan berwenang mengatur ketertutupan pagu bagi sekolah yang belum terpenuhi secara lintas zonasi dan kepastian peserta didik mendapatkan sekolah bagi mereka yang hingga gelombang (dua) belum mendapatkan sekolahdiundangkan mojokerto mas'ud yunusan, ag sehingga perlu merubah rkd kota bontang tahun yang telah ditetapdan ban a23 sis 2in3 odi hakka (co gek uw iss isi ol, bel plat db) |e3 range jaga (2g kelas333 gi2232 (asal bale alanina? s3n3 (se53 basis s35 le) ak: gaga fa) haa bag zgs sg2 is5 (og idr jas &3s je (2g masa f3. jas ko) usgs bok eka isi bus ira baca bae: lama dra ile itre ill iman kbp | e|z suk ata referee j3zle were sin oke ekimae sell bung ku) ip? lol tang lal bie bel plat, ||.# lsg bisa, (#ola tees degan dada eep (psa8 len. peta jerseys daa (255z sing peta aan3 (iran jiesdeanaa (i3 etis ai: tai bal (ec sip sei ki: ps3 g3a eat ppp bea f3, sas pan lhe l (ri muli na: 3s. #sak ank si. a10 (ea koi lis kel fr) sa3s8 pagi nya? iin ii373 og pat (b. (z3 mua hh: esa padek atasi daan nun pep sig lag seri ini axis cc. sel zr3se ses sesi bra eaee rak aa: tugas hear mana www www xxx@ sol lol exe kai zi,a club al| pel pri lux xlo ||e iis (s8 l2a gol assess bahasa sis sel ku) uld lola fe) ljkrencana program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah dijabarkan pada bab iv, prioritas pembangunan kota bontang tahun secara operasional akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang merupakan muatan utama pada bab ini. mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan dalam bab ini merupakan hasil seleksidan prioritas pembangunan berdasarkan rencana strategis skpd, kondisi sosial politik dan ekonomi, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan( musrenbang) tahun dan penelaahan terhadap pokok pokok pikiran dprd kota bontang. penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak lepas dari sinergitas program dan kebijakan nasional, provinsi kaltim dan pemerintah kota bontang yang dikemas dalam bentuk program pembangunan berkeadilan yang meliputi pro rakyat, justice for all keadilan untuk semua) dan millenium development goals tujuan pembangunan millenium). bagi pemerintah provinsi kalimantan timur, program pembangunan yang pro rakyat diuraikan lagi menjadi program pro poor pengurangan kemiskinan), program pro job pengurangan pengangguran), program pro environment pembangunan berwawasan lingkungan) dan program pro growth (pertumbuhan ekonomi). dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan pembangunan pemerintah provinsi kalimantan timur tahun pemerintah kota bontang telah menyusun program program pembangunan yang selaras dengan pencapaian kebijakan pembangunan tersebut. dalam rangkaian proses musrenbang tingkat provinsi kalimantan timur tahun telah disepakati program kegiatan prioritas pemerintah kota bontang yang dinyatakan selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan pemerintah provinsi kalimantan timur tahun berdasarkan pertimbangan kemampuan anggaran pemerintah provinsi kalimantan timur, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras akan diupayakanmelalui apbd provinsi kalimantan timur, apbn, sharing antara apbd provinsi dan apbd kota bontang, maupun melalui apbd kota bontang. hal ini dapat disampaikan sebagaimana matrik berikut ini. sira| s5. bada 53915x3 s2. tea se3ya ce dag deal dak 3x3 5s. 3g3taa sep ss laga apa oa| esai s3$ 233p ) cc fan gpp kel aa| sg. mak 1e x0. mo) sal sal s8 ke) pang prosa e2| sika di3l sar ssel| asas0 pajangan ga| xx, vla dh nga kal sa ax| sa522a| ass sesi #gzp2z dia las teh as in) in) as, s|s723 .2s| sa| par bav| ks| sa| uan u3x a28 g5| an tao ai. le) kw) kes s3? eka ana: bad s33 . s8. sa@ pis5823 seal sad ias sz3| . u33 ag @a| oli a35 s#| s#| wo| vz0 w oc pra pre om| kolom l|o esa s3| sig segel saat nagita jyo| j0gaya pasar sesal ekt3s|l s|s328| xo5 cc? dala 3v| w3| 3x| z3. rg3| a20| das uk) sal cu| sal gu| kd yim 22p3 era olx xie sonia bla ie) s0| s235x39 sha dd. nu g9| cucu belas sulsel38l asi in) w|x0 sudan s2 sa2si vw visi sao o3| fe3e| 253x022 tag tan tes tra) |ers3lloyd3l f33 sg3| #$$ f353 2x03 3lama3 z:| bal vox 23lsz3| users rer3l #p3in fng s3ls53l ps3 |. kes3 2x03 |2m a35 s8| v|xw looms woo xv| xlv| ss$)3353528gt3| 5a333| se| sos ja| s3| sak s5sls siantar rsi roti jasa sala manja cula solo ad ipa|c sole 0x9 sn5 x0 toki doo po x| 2oj selasa a91250 e0wo ojo0| no|u sal(s2.basis awal3 ola bslas tol 3lic ka) logic s|3a o|( ale lo @i2asal | 2u ke) sl. hi) slow (s5 ss). bzl ku) ft) tel kes wn|uw www w|wuw nog|uw ho) moto use) e) h0) tol 5z| sz| a41 bai | pip 2gp ize in) in) fa) in) in) in) in) sisi ggs s88| olam x| al 5lv oa) s3ja s3. io| dan r2 o|l gets te) sis knd 25s|$azg ke) sg2 bakal) f3dlh adl bad ak. tegal sasa s2338 dng a35 abg tm) ga| sal $s| ss| si5333 ss? t3l53 k | 5i2 basal sig 3ju3| ka) lb) gg. za o|z ya, kd| f232 v|x itoppsps 220x120 r2| o|n aladin ier manis335 daa s9, ost bag caleg tea s9| gal ak, sss3g3 @moa tas ola umno0 olz ra|s vol l9o aa: sz jay fan ela glasses ai isolat sa is z2| s$| as) s2, origin ses$sa alex. gw 50m zam bad s2|s3s| paras s3lex2 sec wlv 5s) sgl s8| ss| bas era 8g #s| z2) . x002 s$$a sa") a90 tra) . w@#@#aaa isi ss. pad gi3 e3a page gal bgi y3. saj fbs gagal (p2 2agi3 'ac cs| pa. e25735333 bai tee eee 3m| sang a3 bagasi tas ter g38 zra z2| #5s38533| fera selaelaae cla s3iss|sz8 3d tag xe| jim ss san lan nd: (na can ag| s5| s83| "s| sal2t| c23 laa ik. kel ss5| $ ag ssb a88) saga| s|s ela selagi tel v|wm in) #233gg| si3 tdi sis en: dal fe) www www ef: lia slz sela ggs in) ha: debat s$| epat aa data aja s3 f1) gal s6( &x&. xaa y u aoi o292 c3 ni: 3y3 pasta ajo cc efek sa103 c3 tu) harian saga ang g80 del sam os can sia2 kam j3 da4 ss. (838cc na) ketan onp| "ca tes & c yel gg) in) in) in) pada bab dokumen rkd ini dijelaskan bahwa bontang utara dikembangkan untuk kawasan industri berbasis kimia. berkembangnya industri kecamatan bontang utara telah mendorong masyarakat cenderung bermukim sekitar kawasan industri sehingga pertumbuhan penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. pertambahan penduduk tersebut juga akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana pemukiman serta akses ekonomi masyarakat. pada tahun pemerintah kota bontang memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur permukiman serta fasilitas umum lainnya berupa sport center dan pasar oktan, pembangunan puskesmas jam oktan dan pengembangan pustu bontang kuala. untuk mempermudah lalu lintas barang dan penumpang maka pemerintah kota bontang mengupayakan beroperasinya pelabuhan oktan pada tahun ini serta menyelesaikan fasilitas utama berupa lokasi penumpukan barang dan pagar pembatas kawasan pelabuhan. agar akses utama untuk keluar masuk industri dan kawasan pelabuhan berjalan lancar maka tahun direncanakan pembangunan jalan lingkar pesisir serta peningkatan jalan arif rahman hakim eks jl. kayu mas) dan jalan cipta mangunkusumo eks jl. pupuk raya). sebagai pintu gerbang utama masuk kota bontang, kecamatan bontang barat diarahkan untuk menjadi daerah penyangga sekitarnya. untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat kota bontang maka pengembangan rumah sakit umum daerah terus diupayakan dengan menambah bangunan rsud, membeli alat alat kesehatan baru, dan menyediakan fasilitas pendukung lainnya. untuk mengendalikan banjir, penyediaan air baku, dan kawasan rekreasi bagi masyarakat, pemerintah juga melakukan menyerukan dan penataan danau kanan. dalam mewujudkan perannya sebagai daerah penyangga dan sesuai ipjp kota bontang tahun serta rtrw kota bontang maka pemerintah kota bontang telah melakukan enclave terhadap sebagian kawasan hutan lindung bontang sekitar jalan soekarno hatta dan jl. paman untuk dijadikan kawasan pemukiman, perniagaan dan pusat perkantoran bagi lembaga swasta. sebagai kawasan pemukiman, maka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dilakukan. pada tahun akan dilakukan pembangunan jembatan penghubung kelurahan kanan dan gn. telihat, penerapan sungai kelurahan telihat dan kanan, serta pembangunan pos polisi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. kecamatan bontang selatan merupakan memiliki wilayah administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. berdasarkan rtrw kota, wilayah kecamatan bontang selatan merupakan pusat pemerintahan kota bontang. oleh karena wilayahnya yang sangat luas dibanding kecamatan lainnya maka pemanfaatan ruangnya diarahkan pula untuk perluasan kawasan industri, pusat perekonomian masyarakat serta pusat pendidikan dan pelatihan. untuk mendukung perencanaan ruang tersebut maka tahun akan dilakukan pembangunan jalan menuju kawasan industri baru bontang lestari, pemukiman karyawan pt. pama, balai latihan kerja dan lokasi bontang tekno park. agar transportasi menuju pusat pemerintahan berjalan lancar maka dilakukan penerapan terhadap bagian bagian jalan yang mengalami longsor melalui kegiatan penanganan longsoran jalan soekarno hatta. dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, pemerintah kota bontang berusaha mengembangkan pasar rawa indah menjadi pasar modern. selain akan menampung pedagang yang lebih banyak, pasar ini juga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang hendak berbelanja. dengan kondisi ini diharapkan volume perdagangan akan meningkat sehingga ekonomi masyarakt akan meningkat pula. untuk mendukung pencapaian target target pembangunan nasional, provinsi kalimantan timur dan pemerintah kota bontang tahun maka didalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) perubahan ini diusulkan anggaran tahun, . adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing masing skpd disampaikan sebagai berikut bnniii kerangka ekonomi dan anggaran pembangunan daerah arah kebijakan perekonomian daerah berdasarkan rpm kota bontang tahun tahun merupakan tahun kelima dari rpm, tahun kelima merupakan tahun terakhir proses berkesinambungan dari proses empat tahun sebelumnya s.d. pada periode ini kebijakan ekonomi daerah lebih diarahkan kepada pengembangan iklim investasi dan peluang usaha. sejalan dengan kebijakan tersebut peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur masih tetap menjadi perhatian utama arah kebijakan pembangunan karena ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu prasyarat dalam mendorong tumbuhnya investasi. perekonomian kota bontang masih sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan dimana sub sektor gas alam cair kontribusinya mencapai dari total pdrb. berdasarkan fakta tersebut, kebijakan pembangunan yang mampu mendorong dan mengakselerasi tumbuhnya investasi menjadisangat perlu diupayakan untuk secara gradual mendorong berkembangnya sektor sektor non migas secara lebih berkelanjutan. sebagai daerah pemekaran baru, sektor sektor diluar migas yang menunjukkan peningkatan kontribusinya secara relatif adalah sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. sedangkan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dalam pdrb tanpa migas, masih sangat didominasi oleh industri pupuk dan kimia. dengan memperhatikan realitas tersebut, pertumbuhan ekonomi kota bontang menjadi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produksi industri gas alam cair. hal ini berimplikasi pada relatif tidak signifikansinya stimulasi kebijakan pembangunan ekonomi melalui program program pembangunan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota bontang. namun demikian sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam rpm nasional yaitu menciptakan indonesia yang aman dan damai: menciptakan indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan pembangunan secara terus menerus berusaha menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional, pemerintah kota bontang telah mengabaikannya dalam visi, misi dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan program dan kegiatan pembangunan. sejalan dengan kerangka arah kebijakan pengembangan perekonomian atas, percepatan pembangunan ekonomi kota bontang dalam rpm kota bontang tahun dijabarkan dalam beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah berupa jalan dan jembatan. percepatan pembangunan sarana transportasi keluar masuk masuk bontang berupa pembangunan pelabuhan dan bandara. meningkatkan ketersediaan air bersih dan listrik. mendorong pengembangan sektor riil melalui penambahan skill dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi pengembangan ekowisata pesisir, wisata budaya dan wisata kuliner. pengembangan pusat perekonomian masyarakat berupa pasar pasar tradisional maupun pasar modern. pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup. perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) untuk pemasaran produk kota bontang kondisi ekonomi daerah tahun dan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan pdrb atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya dan merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu wilayah. pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagaikeberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dengan tolok ukur pertumbuhan produk domestik regional bruto pdrb). besarnya nilai pdrb yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia. memasuki semester kedua tahun anggaran terdapat beberapa penyesuaian terhadap sejumlah indikator makro ekonomi sebagaimana yang dicantumkan dalam rkd tahun pertumbuhan ekonomi kota bontang tahun dengan migas mengalami koreksi dari menjadi dengan demikian angka pertumbuhan tersebut menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam rkd sebelum perubahan dan tentunya lebih tinggi pula dibandingkan dengan capaian tahun dimana pertumbuhan negatif mencapai yo. faktor penurunan produksi gas alam cair oleh pt. badak ngl yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor sektor ekonomi lainnya, merupakan sumber utama pertumbuhan negatif tersebut. koreksi juga terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi kota bontang tahun tanpa migas, dimana pertumbuhannya menjadi dari sebelumnya pada data sangat sementara dicatat sebesar persen. tabel pertumbuhan sektoral pdrb kota bontang atas dasar harga konstan tahun tahun pertanian |listrik, gardan air bersih ' ' ) | o 0s2 perdagangan, hoteldan restoran ' | ( eta tas jasa jasa pertumbuhansektoralpertahun pertumbuhan sektoralpertahuntanpamigas berdasarkan tabel terlihat bahwa sektor pertambangan dan industri pengolahan yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam pada tahun mengalami pertumbuhan negatif atau kontribusinya terhadap pdrb lebih kecil dari tahun sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam pdrb masih mengalami pertumbuhan negatif yang cukup signifikan mencapai yo. hal ini disebabkan oleh tren penurunan produksi pengolahan gas oleh pt. badak yang disebabkan penurunan pasokan gas dari kilang kilang kalimantan timur. sebaliknya, sektor sektor tersier umumnya mengalami pertumbuhan positif meskipun secara relatif mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun sektor jasa jasa diperkirakan mengalami pertumbuhan paling signifikan pada tahun yang mencapai namun demikian tingkat pertumbuhan ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun dimana sektor ini tumbuh pertumbuhan sektor ini mencerminkan berkembangnya ekonomi perkotaan. ditinjau dari struktur distribusinya terlihat dengan jelas bahwa industri pengolahan masih sangat mendominasi perekonomian kota bontang pada tahun sektor ini berkontribusi lebih dari terhadap pdrb kota bontang tahun tabel distribusi produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha kota bontang tahun persen) lapangan daan pemuatan (listrik gardan air bersih oo9 (perdagangan, hoteldanfestran pengangkutandan komunikasi ' ' keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan |jasalasa 'o | angka sementara pdrb per kapita dan pendapatan per kapita pdrb per kapita adalah salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang dicapai oleh penduduk suatu daerah. indikator ini menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan per jiwa dalam satu entitas wilayah dalam satu tahun. dengan mengurangkan penyusutan dan pajak tidak langsung, maka diperoleh pendapatan per kapita. dengan penyajian secara berkala data pendapatan per kapita, selanjutnya dapat dilihat perubahan tingkat kemakmuran masyarakat daerah suatu daerah. untuk menunjukkan tingkat perbaikan kemakmuran masyarakat kota bontang secara lebih riil digunakan angka pdrb dan pendapatan per kapita tanpa migas. dengan mengeluarkan unsur nilai tambah migas, pdrb dan pendapatan per kapita tidak lagi dipengaruhi oleh adanya fluktuasi baik produksi maupun harga migas. gambar pdrb per kapita dan pendapatan per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku tahun juta rupiah) soo eat lha grammy pdrb per kapita pendapatan per kapita pdrb per kapita dan pendapatan per kapita selama lima tahun terakhir tanpa migas menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan sektor sektor ekonomi masyarakat secara riil selama kurun waktu tersebut. pdrb per kapita kota bontang meningkat dari rp. juta pada tahun menjadi rp. juta pada tahun atau mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. sedangkan pendapatan per kapita mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama. dengan memperhatikan tren peningkatan indikator makro ini, dapat diproyeksikan bahwa perekonomian masyarakat kota bontang akan cenderung terus mengalami peningkatan masa yang akan datang. cc. perkiraan ekonomi kota bontang tahun dan berdasarkan koreksi pertumbuhan ekonomi tahun dan angka sementara pertumbuhan ekonomi kota bontang tahun terjadi koreksi perubahan terhadap angka pertumbuhan ekonomi tahun namun demikian untuk proyeksi pertumbuhan tahun dengan mengacu kepada beberapa asumsi ekonomi makro nasional saat ini perkiraan pertumbuhan tahun kota bontang masih dianggap relevan, sebagaimana diringkas pada tabel laju pertumbuhan ekonomi kota bontang dengan migas tahun dan diproyeksikan masih mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan dengan asumsi kontribusi sektor industri migas masih akan mengalami penurunan. masih sangat rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh sektor usaha industri pengolahan sebagai sektor yang masih sangat dominan dalam struktur ekonomi kota bontang. penurunan produksi gas alam cair oleh pt. badak ngl berpengaruh sangat besar terhadap kinerja sub sektor industri pengolahan migas sebagai lapangan usaha penyumbang terbesar dalam perekonomian kota bontang. sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan berkisar pada tahun tahun tersebut. tabel proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi kota bontang tahun perubahan perubahan man joonganmaminga iamanasings oo tol dansa konstan peranan ot) o19| petambangandan penggalian o8t| etndusti pengolah o o ) o m35| o8nos| o o o73t8| ooo6720 et.inaustimigas o j os0as| o7nse| o o o0o1t| tahun2014 tahun indikator makro ekonomi sebelum setelah tana ata talent perubahan perubahan (") (") industri non migas listrik gas dan air bersih 0to| 0tof om| bangunan 7tt| pegagan pen pengangkutan dan komunikasi keu, persewaan dan jasa push jidasajasa ogg| struktur pdrb menurut sektoral rp. juta) harga konstan peranan sangat so28886| jb. pertambangan dan penggalian industri pengolahan industri migas lo. hanya| |o00 industri non migas |asogses| ja. listrik gas dan air bersih ile. bangunan a969ro75| perdagangan, hotel dan restoran pengangkutan dan komunikasi keu, persewaan dan jasa push tidasajsa 4n7sso46 pdrb per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku ratio pajak terhadap pdrb ate| or) ratio pad terhadap pdrb (d6 rato dana perimbangan trip pdrb ("") angka proyeksi tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun dan tahun ditinjau dari sisi perkembangan ekonomi, salah satu tantangan dalam rangka pembangunan daerah kota bontang adalah bahwa secara internal, kota bontang sangat tergantung pada industri pengolahan migas. dengan tren produksi migas yang cendrung menurun, maka pemerintah kota bontang perlu melakukan pengembangan sektor sektor lainnya untuk berusaha mensubtitusi peran sektor migas dimasa masa mendatang. besarnya peran sektor migas juga sangat berdampak pada sisi pendapatan daerah, khususnya dana bagi hasil migas. hal ini terkait dengan industri migas yang sangat fluktuatif mengikuti perubahan nilai tukar (exchange rate). oleh karena itu perekonomian kota bontang untuk tahun dan tidak lepas dari situasi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh yaitu nilai tukar. pada bidang kependudukan, kota bontang menghadapi permasalahan pesatnya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran, juga disebabkan relatif tingginya angka migrasi penduduk kota bontang. sebagai daerah cluster industri kimia, kota bontang menjadi daya tarik tersendiri bagi angkatan kerja seluruh indonesia untuk mencari pekerjaan baik pada sektor industri maupun sektor sektor penunjang yang melayani kebutuhan sektor industri tersebut. hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dengan melakukan program program yang dapat menstimulasi tumbuhnya investasi dan lapangan kerja baru, serta dengan memfasilitasi upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil. pertumbuhan penduduk yang tinggi pada prinsipnya merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa, namun demikian pertumbuhan penduduk ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan. berdasarkan tren peningkatan pendapatan per kapita kota bontang sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka, perekonomian kota bontang pada tahun dan cukup menjanjikan bagi para investor untuk menanamkan modalnya kota bontang. akan tetapi pemerintah kota bontang masih dihadapkan pada tantangan untuk terus mengupayakan peningkatan iklim investasi yang lebih baik. dalam kaitan tersebut kebijakan pembangunan dalam rangka penyediaan infrastruktur maupun pelayanan pelayanan lainnya yang dapat meningkatkan daya tarik kota bontang mata investor perlu terus ditingkatkan. setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang harus dapat diupayakan pada tahun untuk mendukung peningkatan iklim investasi kota bontang. pertama adalah peningkatan kapasitas sumberdaya baik air maupun listrik. ketersediaan kedua sumberdaya ini mutlak dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun untuk pendukung bagi sektor riil atau dunia usaha. kedua adalah aksesibilitas. transportasi dan dari bontang pusat pusat pertumbuhan ekonomi kalimantan timur masih relatif terbatas pada satu alternatif moda transportasi dalam hal ini transportasi darat. oleh karena itu perlu upaya upaya strategis meningkatkan aksesibilitas dengan membangun infrastruktur moda transportasi baik laut maupun udara sehingga perekonomian kota bontang menjadi lebih terbuka dimasa yang akan datang. ketiga adalah ketersediaan lahan bagi pengembangan sektor industri baru atau kawasan industri. ketiga prasarana tersebut merupakan insentif insentif yang seharusnya tersedia dengan cukup memadai bagi tumbuhnya investasi daerah, disamping juga perlu terus diperbaiki sistem birokrasi pelayanan bagi sektor sektor dunia usaha. upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jaringan transportasi, jalur perhubungan laut, penyediaan sumber air bersih dan pemenuhan kebutuhan energi yang didukung kondisi aman kota bontang diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi kota bontang. dengan demikian, tenaga kerja dapat terserap sehingga masalah kemiskinan maupun tenaga kerja dapat dikelola dengan baik. arah kebijakan keuangan daerah kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. kebijakan keuangan daerah kota bontang pada tahun secara umum diarahkan: menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. kebijakan belanja pada apbd kota bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun kebijakan pembiayaan tahun diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi pemerintah daerah. kebijakan belanja daerah kota bontang tahun selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan ekonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rpm kota bontang tahun adapun arah kebijakan ekonomi tahun dapat disampaikan sebagai berikut pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan pembangunan sarana transportasi berupa jalan raya dan bandar udara serta pengoperasian pelabuhan umum untuk memperlancar arus penduduk dan barang dari dan kota bontang. pengembangan pusat pusat perekonomian masyarakat berupa pasar pasar tradisional maupun pasar pasar modern. penciptaan iklim yang kondusif, penyediaan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan energi dan air bersih guna menarik minat investor lokal maupun asing kota bontang. peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan jiwa kewirausahaan. pembinaan dan pengembangan akses permodalan bagi usaha kecil menengah dan koperasi. alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung skpd dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga,dalamnya belanja modal yang dialokasikan secara tahun jamak (multi years) yang harus dialokasikan pada tahun arah kebijakan, serta tetap berupaya melakukan intensifikasi sumber sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada wilayah kota bontang. pendapatan daerah selama kurun waktu (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah kota bontang masih bersumber pada dana perimbangan khususnya dana bagi hasil migas, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada produksi migas masih relatif tinggi. kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan bersumber dari dana bagi hasil migas dan dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat. sejalan dengan terbitnya peraturan perundang undangan baru tentang perpajakan yang menyerahkan beberapa kewenangan memungut pajak kepada daerah, maka memberikan peluang bertambahnya pendapatan asli daerah pad) kota bontang. peningkatan pendapatan dari sektor pad tahun dan memberikan sinyal yang menggembirakan, namun peningkatan yang terjadi dirasakan masih belum maksimal. hal ini terjadi karena sebagian potensi pajak masih harus terus dilakukan validasi, sehingga dapat memberikan kontribusi perhitungan pajak yang maksimal. terhadap kondisi ekonomi daerah dan kajian tantangan serta prospek perekonomian daerah, maka berdasarkan analisis terhadap sumber sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah hingga semester pertama selanjutnya dilakukan perubahan terhadap target pendapatan daerah tahun anggaran sebagai berikut tabel target pendapatan kota bontang tahun perubahan sae jajar mma mma at e ensumerdatan peralatan gen al. mgo o oa jas domamaiman mohamad yonaeoomoi| man jumtinpaanansaayagan oem gaon setan saluran| nang tor omreeamasnovoritnan arerooooi pesona) name sae emmataran tetavowoi comma ono tamiracommwoea tesasoon tnrazasa yamsmsna ani berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan kota bontang sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil migas, diikuti oleh pos lain lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah pada urutan terakhir. dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah kota bontang akan terus melaksanakan upaya upaya dan strategi sebagai berikut: sektor pajak daerah dan retribusi diharapkan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam komponen pendapatan asli daerah pad). untuk memaksimalkan sektor ini, perlu adanya dukungan peraturan daerah sebagai landasan hukum pemungutan yang kuat serta aparatur yang berkualitas dan kapal dalam melakukan pemungutan. upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. dalam hal ini ditekankan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak dan retribusi sehingga iklim yang kondusif tetap terjaga untuk pengembangan dunia usaha. komponen dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber utama dalam pendapatan daerah kota bontang, sehingga upaya peningkatan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak yang terkait dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah mutlak untuk dilaksanakan. kemungkinan penurunan alokasi dari beberapa komponen dana perimbangan dibandingkan alokasi pada tahun sebagai konsekuensi logis dari menurunnya asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. peningkatan dari sektor dana bagi hasil pajak propinsi diperoleh dari adanya perubahan yang mendasar mengenai tarif maupun peningkatan alokasi bagi hasil, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. untuk mencapai target yang pendapatan daerah, maka pemerintah daerah berupaya melakukan upaya upaya sebagai berikut untuk pendapatan asli daerah pad), kebijakan yang ditempuh pemerintah kota bontang, antara lain meningkatkan jumlah penerimaan objek pad melalui penggalian perluasan sumber sumber pad yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi, melakukan perhitungan potensi pad yang tersedia, baik menyangkut pajak daerah maupun retribusi daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi pad dalam pembangunan daerah, membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid dan komprehensif.. untuk dana perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota bontang antara lain meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan antara pemerintah kota bontang dengan pemerintah pusat memperjuangkan agar kota bontang tetap memperoleh dana alokasi umum dari pemerintah pusat. mempertimbangkan segala asumsi dan peraturan peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan. untuk lain lain pendapatan daerah yang sah, kebijakan yang ditempuh antara lain: meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal mempersiapkan data data yang diperlukan untuk syarat memperoleh dana penyesuaian, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah propinsi dalam rangka memperoleh alokasi bantuan keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan kota bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan dana bagi hasil pajak propinsi. arah kebijakan belanja daerah belanja daerah sebagai suatu tatanan terhadap pengeluaran kas daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran diarahkan untuk keperluanmemprioritaskan proporsi belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai, merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan. pada tahun anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar rp. , , namun dalam rkd perubahan ini anggaran belanja ditetapkan dengan penambahan cukup signifikan manjadi sebesar rp. atau meningkat persen. alokasi belanja daerah ini sebagian besar dialokasikan melalui belanja langsung sebagai wujud dari kebijakan anggaran yang harus memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. pada sisi belanja tidak langsung terjadi penyesuaian (berkurang) yaitu pada posisi belanja pegawai dan penambahan pada alokasi belanja hibah. belanja pegawai dilakukan koreksi dan penyesuaian dengan besaran menjadi rp. atau mengalami pengurangan mencapai dari pagu murni sebesar rp. , . besaran belanja pegawai ini mengacu pada prognosis dan realisasi belanja pegawai hingga semester pertama sebaliknya belanja hibah mengalami penambahan menjadi rp. atau mengalami penambahan sebesar meskipun terjadi pengurangan pada alokasi belanja rp. dari pagu murni yang ditargetkan sebesar rp. , . penambahan ini sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan desember penetapan alokasi belanja secara keseluruhan tetap memperhatikan program prioritas untuk pencapaian target kinerja walikota yang terdapat dalam rpm kota bontang tahun belanja langsung dititikberatkan pada program unggulan yang mencakup pemenuhan kebutuhan listrik dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, program rp. juta rt, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan lingkungan hidup, komitmen bersama. belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan pilihanserta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkaubelanja modal yang telah ditetapkan dengan kontrak tahun jamak serta belanja hibah dan belanja bantuan sosial. tabel realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun besa beruang mpg oo jbotnjaidar langsung roman bos sa00 star strong| belaniabuga a15 betanmbantuamsosah soodondongo0) belanjabagihasilkepada provinsi kabupatenkota | ) o00| provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa dan parpol jjumlahbelanjatidaklangsung o o ) | ) sastra4o4s4000| eamatangang sar an) hot o0| rob setebal| beanapegawi baanbarngganjasa belanjamodal amu elaalaneswe seansanaoo| wana ien tsooooon t2538sa7 koo) naa omtwomawaetanua asrasinaosowngo| sans2sr nama| tenssszsnaano0| arah kebijakan pembiayaan daerahk. kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasitahun disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut: tabel target pembiayaan daerah tahun perubahan jenis penerimaan dan pengeluaran sae wna bertambah ion biapemmomasan sta pemmanpramaaman pra lememamtanyama apa jauwrocmuraswa (kanoman sewaan van zat embemanamaanan aza (eneemmpemmantaa pee penonton stream sumber utama penerimaan pembiayaan pada tahun diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tahun sebelumnya. dengan demikian perkiraan penerimaan pembiayaan yang akan diterima pada tahun merupakan lpa tahun perkiraan besarnya lpa harus diperhitungkan secara cermat dan hati hati dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan anggaran dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi apbd tahun berjalan. pada tahun penerimaan pembiayaan dari lpa tahun berdasarkan hasil audit bpk adalah sebesar rp. mengalami penambahan signifikan dibandingkan angka perkiraan dalam rkd sebelum perubahan yang mencapai rp. , . besarnya siapa tersebut menyebabkan anggaran belanja tahun setelah perubahan yang dapat dibiayai menjadipada sisi pengeluaran pembiayaan, pada tahun anggaran ini sepenuhnya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dengan besaran yang dalam rkd sebelum perubahan direncanakan rp. , , dalam rkd perubahan ini dikoreksi menjadi sebesar rp. , . anggaran tersebut direncanakan dialokasikan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pembiayaan netto) dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran. walikota bontang, ky) adi darma |
babauntuk menindaklanjutiserta hasil pemetaan mapping) dan pemutakhiran terkait keputusan menteri kesehatan nomor hk. menkesjj w vmaka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas pengalokasian belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaril: dimaksud pada huruf perlu membentukaan j ) rrhj " ##uj ) # #)rockpemetaan mapping) dan pemutakhiran terkait keputusan menteri kesehatan nomor hk. menkesmemutuskan:u ju v v # rw ildelapan ratus dua puluh tujuh milyar enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam(seratus sembilan puluh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu dutambahan penghasilan berjasa rkan pertimbangan objektif lainnya asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu se. vj". :.y. .asn rp. belanja tunjangan fungsional rp. umum asn belanja tunjangan beras asn rp. belanja tunjangan ph tunjangan rp.kecelakaan rp.rp. berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan rp. berdasarkan" )).matasrp. kelengkapan dprd belanja tunjangan alat rp. kelengkapanrp. dprd belanja uang jasa pengabdian rp. dprd anggaran belanja gaji dan tunjangan kdh wkd terdiri atas: belanja gaji pokok kdh wkd rp. belanja tunjangan keluarga rp. kdh wkd belanja tunjangan jabatan rp. kdh wkd belanja tunjangan beras rp. kdh wkd belanja tunjangan ph tunjangan rp. khusus kdh wkd belanja pembulatan gaji rp. kdh wkdbelanja insentif bagi kdh wkd rp. atas pemungutan pajak daerah belanja insentif bagi kdh wkd rp. atasrp. pimpinan dprd belanja dana operasional rp. kdh wkd belanja pegawai blue terdiri atas: belanja pegawai blue rp.jj " rro seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu duatus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah). belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan besar (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuhempat puluh limaeratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).. anggaran belanja jasa terdiri atas: belanja jasa kantor rp. belanja iuran jaminan asuransi rp. belanja sewa tanah rp. nj " belanja sewa peralatan dan mesin rp. belanja sewa gedung dan rp. bangunanbelanja jasa insentif bagi pegawai rp. non asn atas pemungutan pajak daerah anggaran belanja pemeliharaan terdiri atasatasatas:. anggaran belanja barang dan jasa blue terdiri atas: belanja barang dan jasa blue rp. jnam belas milyar dua ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus tig. belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar., yang terdiri atas: belanja modal alat besar, . .dalam huruf direncanakan sebesar(sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar(tiga milyar lima ratus dua puluh juta dux$ih eii hibiki3$#w (tujuh belas milyar sembilan puluh juta sembilan ratus(delapan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah). belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu enam sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar(sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).atas: belanja modal alat angkutan darat rp. bermotor belanja modal alat angkutan darat rp. tak bermotor anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur terdiri atas: uu " vatas: belanja modal alat pengolahan rp. anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri atasatasatasatas. anggaran belanja modal peralatan dan mesin bos terdiri atasatas: belanja belanja modal peralatan rp. dan mesin39. sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar (tiga ratus sebelanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesarboo d degi salinan aa, walikota surakarta provinsi jawa tengahyesuaikan perubahan target dan indikator kinerja dengan dinamika pembangunan serta menciptakan keselarasan program rkd dengan rpm kota surakarta tahun dan perubahan ipjp kota surakarta tahun maka perlu dilakukankota surakarta tahunkotasumber data bps perangkat daerah penanggung jawab dinas pendidikan harapan lama alasan pemilihan indikator sekolah (tahun) indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan bidang pendidikan kota surakarta, termasuk sarana prasarana mampu menyediakan peluangsebagai bagian dari indikator indeks pembangunan manusia formulasi pengukuran hls i a hlsusia (a, a#l,.n) faktor koreksi pesantren tipe penghitungan: kumulatif sumber data nama perangkat badan perencanaan, penelitian dan daerah pengembangan daerah urusanpemerintahan perencanaan yang dilaksanakan tugas untuk menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan asasinfrastruktur pengembangan wilayah, perencanaan bidang ekonomi, perencanaan bidang sosial budaya pemerintahan, penyusunan dan pengelolaan data laporan, perencanaan dan penyelenggaraan penelitian: dan pengembangan, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional, dan pengelolaan upberkembangnya persentase penerapan alasan pemilihan indikator ekonomi kreatif inovasi indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana penguatan sistem inovasi daerah da) memberikan kontribusi bagi kemajuan pemerintah daerah, sebagai pendukung pencapaian visi kota maju dan sejahtera. inovasi daerah yang dimaksud focus pada ekonomi kreatif formulasi pengukuran: jumlah penerapan prototype inovasi jumlah prototype yang dihasil badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kualitas keselarasan indikator ini dipilih untuk implementasi rpm dengan mengevaluasi konsistensi antara perencanaan, ipjp sasaran dalam dokumen pengendalian dan perencanaan jangka menengah evaluasi kinerja dengan jangka panjang dalam pembangunan rangka mencapai kinerja pembangunan daerah jangka panjang formulasi pengukuran: jumlah sasaran rpm tahun berkenaan '"mmmm c & jumlah sasaran ipjp yang harus dilaksanakan tahun berkenaapersentase alasan pemilihan indikator keselarasan indikator ini dipilih untuk rkd dengan mengevaluasi konsistensi antara rpm program dalam dokumen perencanaan tahunan dengan jangka menengah dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah jangka menengah. formulasi pengukuran: jumlah program rkd tahun berkenaan rilis jumlah program rpm tipe penghitungan: badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah mewujudkan cakupan serapan alasan pemilihan indikator masyarakat dan tenaga kerja indikator ini dipilih untuk angkatan kerja terampil (v0) mengevaluasi sdm berdaya saing yang kreatif, melalui program diklat tenaga inovatif dan terampil. berdaya saing formulasi pengukuran: jumlah tenaga kerja terampil ang serap industri sang tap nos jumlah peserta diklat mekanik dan gmf tipe penghitungan non kumulatif sumber data badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah nama perangkat badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah daerah urusan pemerintahan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tugasngelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian, pembinaan disiplin dan penilaian kinerja pegawai, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai, penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi lembaga profesi aparatur, pembinaan jabatan fungsional.profesionalitas aparatur yang indikator ini dipilih untuk kinerja pegawai melakukan mengukur tingkat disiplin, pelanggaran integritas dan akuntabilitas disiplin aparatur formulasi pengukuran aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur (n) tipe perhitungan non kumulatif sumber data badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daeraho0a persentase alasan pemilihan indikator aparatur indikator ini dipilih untuk dengan nilai mengukur tingkat kinerja hasil capaian aparatur kinerja atas formulasi pengukuran aparatur dengan nilai capaian kinerja diatas sii seluruh aparatur tipe perhitungan non kumulatif sumber data semua opd cons pns lingkungan pemerintah kota surakarta, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah persentase alasan pemilihan indikator aparatur yang indikator ini dipilih untuk lulus diklat mengetahui peningkatan kapasitas teknis tugas dan fungsi aparatur formulasi pengukuran aparatur yang lulus diklat aparatur yang mengikuti diklatpersentase alasan pemilihan indikator kualitas pengelolaan penempatan indikator ini dipilih untuk sistem manajemen aparatur sesuai mengetahui peta penempatan kepegawaian kompetensinya pns sesuai kompetensinya formulasi pengukuran aparatur menempati jabatan sesuai kompetensi iow seluruh jabatan yang tersedia hatitipe perhitungan non kumulatif sumber data badan organisasi sekretariat daerah kota surakarta, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah tingkat akurasi alasan pemilihan indikator dan validitas indikator ini dipilih untuk data informasi mengukur tingkat keakuratan kepegawaian dan validitas data informasi kepegawaian formulasi pengukuran aparatur dengan data simpeg yang update seluruh pegawaisurvey kepuasan alasan pemilihan indikator kualitas layanan masyarakat skm) indikator ini dipilih untuk publik mengetahui tingkat kepuasan atas layanan kepegawaian. formulasi pengukuran survey kepuasan masyarakat skm) tipe perhitungan non kumulatif sumber data badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah daerah asa yang dilaksanakan fungsi'wujudnya persentase alasan pemilihan indikator kinerja pelayanan pelayanan indikator ini dipilih untuk kecamatan yang kecamatan yang mengevaluasi jumlah pelayanan berkualitas memenuhi yang tersertifikasi iso standar iso dalam rangka mewujudkan pelayanan prima yang tepat waktu, transparan dan profesional formulasi pengukuran jumlah layanan kecamatan yang bersertifikat iso jumlah seluruh pelayanan kecamatan tipe perhitungan non kumulatif sumber data kecamatan survey kepuasan alasan pemilihan indikator masyarakat indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dari level kelurahan sampai dengan kecamatan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi formulasi pengukuran rata rata nilai skm kecamatan dan kelurahan tipe penghitungan non kumulatif sumber data kecamatan daerah pasi sena yang dilaksanakan perlindungan masyarakat tugas penyelenggaraan kesekretariatan badan, kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, kedaruratan dan logistik bila terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana fungsi menyelenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah, melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan,,mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, penyelenggaraan urusan kesekretariatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugaso. kesiapsiagaan kelurahan meningkatkan pemahaman dan sistem antisipasi tangguh pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana. penanggulangan penanganan kebencanaan. bencana dengan dibentuknya kota tangguh bencana sehingga masyarakat siap menghadapi bila terjadi bencanelurahan tangguh bencana yang terbentuk kelurahan yang ada tipe penghitungaetersediaan meningkatkan sarana dan sarana dan prasarana penunjang operasional prasarana penanggulangan penanganan penunjang bencana operasional penanganan formulasi pengukuran bencana. jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional penanganan yang tersedia jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan 'animal tipe penghitungan noorban bencana peningkatan pemenuhan bencana yang kebutuhan bantuan sosial menerima kepada masyarakat korban bantuan sosial bencana selama masa tanggap selama masa darurat tanggap darurat. formulasi pengukuran jumlah masyarakat yang mendapat bantuan bencana jumlah kelompok sasaran yang ditargetkandidikan terwujudnya tingkat alasan pemilihan indikator masyarakat aktualisasi indikator ini dipilih untuk yang cakap pelestarian seni mengevaluasi apakah program mengupas akan dan budaya pembangunan seni budaya pelestarian berhasil menjaga kelestarian warisan arya kekayaan daerah, mendukung bud aya, adat daya saing daerah istiadat, nilai nilai seni formulasi pengukuran budaya serta rata rata kinerja fasilitasi seni, cakupan gelar seni, cakupan pemuda dan organisasi seni olah raga tipe penghitungan: non kumulatif sumber data dinas kebudayaan perangkat daerah penanggung jawab dinas kebudayaan tingkat prestasi alasan pemilihan indikator pemuda dan indikator ini dipilih untuk olahraga mengevaluasi apakah capaian sasaran peningkatan mutu pengembangan pemuda dan olahraga menghasilkan sdm kota yang berdaya saing. formulasi pengukuran rata rata kinerja prestasi atlet dan prestasi pemuda tipe perhitungan: badan penanggulangan bencana daerah persentase alasan pemilihan indikator ketersediaan tersusunnya dokumen dokumen perencanaan penanggulangan perencanaan bencana daerah rawan bencana sesuai formulasi pengukuran amanat jumlah dokumen perencanaan indah daerah rawan bencana pemerintah. yang telah ada jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana yang seharusnya disusun tipe penghitungan non kumulatif sumber data: badan penanggulangan bencana daerah nama perangkat kantor kesatuan bangsa, dan politik daerah urusan pemerintahan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakanpembinaan hubungan antar lembaga dan politik dalam negeri, pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa, pembinaan umum, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsionalciptanya persentase alasan pemilihan indikator kohesi sosial ormas, lsm dan| indikator ini dipilih utuk masyarakat. okp yang mengevaluasi program mendapatkan peningkatan nasionalisme dan peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat wawasan kota surakarta kebangsaan. formulasi pengukuran jumlah ormas, lsm dan okp yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan jumlah total ormas, lsm dan okp kota surakarta tipe penghitungan: kumulatif sumber data: kantor kesatuan bangsa dan politik persentase alasan pemilihan indikator penurunan indikator ini dipilih untuk konflik sara mengevaluasi tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kota surakartenurunan konflik sara yang terselesaikan v jumlah penurunan konflik sara yang terjadi tipe penghitungan: non kumulatif sumber data: kantor kesatuan bangsa dan politik persentase alasan pemilihan indikator rumah ibadah| antisipasi konflik sosial inter umat yang ber imb. beragama dan antar umat beragama formulasi pengukuran jumlah ramah ibadah ber imb tai badai tipe penghitungan: kumulatif sumber data: kantor kesatuan bangsa dan politik walikota surakarta, ttd fx. hadi rudyatmosumber data dinas kepemudaan dan olahraga perangkat daerah penanggung jawab dinas kepemudaan dan olahragmeningkatnya indeks alasan pemilihan indikator kualitas hidup pemberdayaan indikator ini dipilih untuk dan gender ipg) mengevaluasi apakah kesejahteraan pembangunan kota surakarta masyarakat menghasilkan kesetaraan dan jasmani dan keadilan akses diantara rohani kelompok berbasis gender, diukur dari komponen indikator utama pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi (pengeluaran per kapita) mengingat ipg kota surakarta masih perlu ditingkatkandan rata rata pendapatan antara laki laki dan perempuan atau, ipm indeks pembangunan manusia) yang dipilah untuk skor laki laki dan perempuan tipe penghitungan: non kumulatif sumber data bps perangkat daerah penanggung jawab dinas pemberdayaan perempuan,lindungan anak dan pemberdayaan masyarakat tingkat alasan pemilihan indikator kemiskinan indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan sasaran strategis kesejahteraan masyarakat. formulasi pengukuran jumlah penduduk miskin p libros jumlah penduduk tipe penghitungan: non kumulatif sumber data bps dan dinas sosialtda) didukung oleh semua perangkat daerah, terutama: perangkat daerah pemegang urusan yang berdampak langsung pada produksi dan pendapatancil dan menengah perangkat daerah pemegang urusan penunjang perencanaan pembangunan bappeda) perangkat daerah pengelola data kemiskinan diampu oleh dinas sosial pendapatan per alasan pemilihan indikator kapita (rupiah) indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakahendapatan perkapita, sehingga mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota formulasi pengukuran pdrb tahun jumlah penduduk tahunsi dan pendapat) perangkat daerah pemegang urusan penelitian dan pengembangan bappeda) perangkat daerah pengampu urusan penunjang perencanaan pembangunan bappeda) pengeluaran alasan pemilihan indikator per kapita| indikator ini dipilih untuk (rupiah) mengevaluasiroduksi, pendapatan perkapita dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, dan pada gilirannya mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota formulasi pengukuran y ihk (t, tahun rata rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan rata rata pengeluaran per kapita per tahun padaihk (t, tahun dasar) ihk tahun (contoh: tahun dasarpenyerapan tenaga kerja, dan penyediaan komoditas sehingga meningkatkan kemampuan pengeluaran perangkat daerah pemegang urusan penunjang perencanaan pembangunan bappeda) terwujudnya pertumbuhan alasan pemilihan indikator perekonomian ekonomi indikator ini dipilih untukota yang maju, pdrb (v6) mengevaluasi sejauhmana kuat dan pelaksanaan program program mandiri pembangunan lintas sektor kota surakarta berhasil menumbuhkan kekuatan ekonomi kota. pdrb sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang memotret keadaan makro ekonomi suatu daerah, sehingga membantu pengambil kebijakan melakukan perencanaan dan evaluasi terutama untuk perumusan program pembangunan bidang ekonomi. formulasi pengukuran pdrb, pdr be pny pdrb, keterangan pdb pdr pdb pdrb tahun tertentu pdb pdr bt pdb pdrb thn sebelumnya tipe penghitungan: non kumulatif sumber data bpsdngeluaran masyarakat, sehingga berpengaruh pada nilai pdrb, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian, perangkat daerah pemegang urusan penunjang perencanaan pembangunan bappeda) tingkat inflasi alasan pemilihan indikator ( e) indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauhmanainf inf inf tm)terangan inf, nilai inflasi pada tahun ina nilai pada tahun berikutnya tahun.enghasil, penyedia dan distribusi barang dinas tenaga kerja dan perindustrian, dinas perdagangan, dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan) perangkat daerah pemegang urusan perencanaan bappeda) terwujudnya rata rata nilai alasan pemilihan indikator lingkungan pemerintah kota surkota sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam rpm kota surakartreformasi survey indikator ini dipilih untuk birokrasi dan kepuasan mengevaluasi seberapa besar pelayanan masyarakat kinerja aparatur dlam memberikan publik berbasis pelayanan dinilai memuaskan government: non kumulatif sumber data sekretariat daerah kota surakartaota surakarta) didukung oleh: semua perangkat daerah meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kinerja capaian kinerja| indikator ini dipilih untuk pembangunan sasaran mengevaluasi tingkat daerah pembangunan akuntabilitas perencanaan, berwawasan rpm pengendalian dan evaluasi kependudukan rkd kinerja pembangunan dari aspek dan capaian sasaran pembangunaeberlanjutan sesuai dengan target yang telah lingkungan ditentukanrealisasi kinerja tahun target kinerja rpm tahukota surakarta perangkat daerah penanggungjawab badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota surakarta meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator ketertiban, penyelesaian indikator ini dipilih untuk keamanan, pelanggaran mengevaluasi apakah penegakan (ketertiban, pelaksanaan program hukum dan hak ketentraman, peningkatan keamanan dan asasi manusia keindahan) kenyamanan lingkungan lintas serta harmoni sektor berhasil mengendalikan sosial tingkat penyelesaian pelanggaran masyarakat (ketertiban, ketentraman, keindahan) untuk menjaga konduktivitas daerah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing koformulasi pengukuran jumlah penyelesaian pelanggaran jumlah pelanggaran tipe penghitungan: non kumulatif sumber data satuan polisi pamong praja kota surakarta perangkat daerah penanggung jawab satuan polisi pamong praja kota surakarta misi tersedianya infrastuktur alasan pemilihan indikator permukiman kota dalam indikator 'ini dipilih untuk dan kondisi baik mengevaluasi program infrastruktur pembangunan lintas sektor perkotaan yang urusan pekerjaan umum dan berkualitas, penataan ruangberhasil merata, meningkatkan kualitas manusiawi, infrastruktur kota untuk daya berkeadilan, saing kota mendukung berwawasan pencapaian unsur visi lingkungan dan kesejahteraan kota siaga bencana formulasi pengukuran jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik)t( lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan psu)( drainase dalam kondisi baik) tipe penghitungan: kumulatif sumber data dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota surakarkerjaan umum dan penataan ruang kota surakarta persentase alasan pemilihan indikator luasan indikator ini dipilih untuk kawasan mengevaluasi program kumuh pembangunan lintas sektor urusan perumahan dan kawasan pemukiman berhasil mengurangi luasan kawasan kumuluas lingkungan ukiran kumuh per apa luas wilayah tipe penghitungan: kumulatif sumber data dinas pekerjaan umum dan penataan ruangmeningkatnya persentase alasan pemilihan indikator sarana sarana dan| indikator ini dipilih untuk prasarana prasarana mengevaluasi apakah program pendukung sosial dan pembangunan menjaga kegiatan budaya yang| keberlanjutan relasi sosial ekonomi, sosial representatif budaya masyarakat yang dan budaya kondusif, mendukung yang pencapaian unsur visi maju dan berkualitas, berdaya saing merata, manusiawi, penjelasan alasan pemilihan indikator, kagaberkeadilan dan formulasi pengukuran berwawasan sarana dan prasarana lingkungan sosial dan budaya yang sudah dibangun memenuhi syarat representatif jumlah sarana dan prasarana sosial dan budaya yang ditargetkan sesuai rencana kebutuhan tipe penghitungan: kumulatif sumber data dinas kebudayaan kota surakarta perangkat daerah penanggung jawab dinas kebudayaan kota surakarta persentase alasan pemilihan indikator sarana dan indikator ini dipilih untuk prasarana mengevaluasi apakah program kegiatan pembangunan infrastruktur kota ekonomi yang| menghasilkan sarana dan representatif prasarana kegiatan ekonomi yang representatif, mendukung pencapaian unsur visi maju dan berdaya saing formulasi pengukuran jumlah sarana dan prasarana kegiatan ekonomi kreatif yang sudah dibangun memenuhi syarat representatif taman sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang ditargetkan sesuai rencana kebutuhan penjelasantipe penghitungan: kumulatif sumber data dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota surakarta dinas perdagangan kota surakarta dinas tenaga kerja dan perindustrianindikator kinerja utama perangkat daerah lingkungan pemerintah kota surakarta nama perangkat sekretariat daerah daerah urusan pemerintahan fungsi penyusunan kebijakan, koordinasi yang dilaksanakan administratif dan pelayanan administratiffungsi mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah:nilai evaluasi alasan pemilihan indikator akuntabilitas sakit indikator ini dipilih untuk kinerja mengevaluasi tingkat pemerintah akuntabilitas perencanaan, daerah dan pengendalian dan evaluasi kinerja reformasi pembangunan dari aspek birokrasi konsistensi indikator kinerja dan captainila evaluasi sakit kota surakarta tahun tipe penghitungan non kumulatif sumber data bagian organisasi sekretariat daerah nilai evaluasi alasan pemilihan indikator ppd indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek konsistensi indikator kinerja dan capaiappd dan kpud bernilai sangat tinggi skor ts4 mendapat skor prestasi sangat tinggi st) skor2 ts3 mendapat skor prestasi tinggi skor ss2 mendapat skor prestasi sedang skor mendapat skor prestasi rendah tipe penghitungan: non kumulatif sumber data bagian pemerintahan sekretariat daerah nilai evaluasi alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih untuk menilai kemajuan dan kualitas reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kota surakarta dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. formulasi pengukuran nilai evaluasi kota surakarta tahun tipe penghitungan: non kumulatif sumber data bagian organisasi sekretariat daerah meningkatnya rata rata nilai skm alasan pemilihan indikator efektifitas dan indikator ini dipilih untuk efisiensi mengevaluasi seberapa besar pelayanan publik kinerja aparatur diam memberikan pelayanan dinilai memuaskan non kumulatif sumber data bagian organisasi sekretariat daerah tersusunnya persentase produk alasan pemilihan indikator produk hukum hukum daerah yang mengukur kinerja komitmen daerah sesuai undangan sesuai| pemerintah menghasilkan payung ketentuan dan dengan proper dan| hukum untuk isu prioritas sesuai mempublikasikan pronoun tantangan khusus yang dihadapi daerah formulasi pengukuran produk hukum yang dihasilkan produk hukum yang direncanakan sesuai proper dan pronoun tipe penghitungan: non kumulatif sumber data bagian hukum sekretariat daerah, sebagaimana tertuang dalam rpm kota surakarta. nama perangkat sekretariat dprd daerah urusan pemerintahan fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi yang dilaksanakan dprdkualitas informasi keluaran indikator ini dipilih untuk penyelenggaraan aktivitas dprd mengevaluasi tingkat legislasi dalam yang akuntabilitas sosial lembaga rangka dipublikasikan wakil rakyat, mendukung menunjang berbasis teknologi pencapaian unsur visi kota kinerja dprd informasi sesuai yang maju untuk kesejahteraan sop yang berlaku rakyat (v0) formulasi pengukuran realisasi jenis informasi keluaran aktivitas dprd yang dipublikasikan website realisasi jenis informasi keluaran aktivitas dprd yang seharusnya (ditargetkan) dipublikasikan sesuai sop tipe penghitungan kumulatif sumber data sekretariat terwujudnya persentase perda alasan pemilihan indikator penetapan perda yang ditetapkan indikator ini dipilih untuk sesuai dengan kebutuhan mengevaluasi tingkat akuntabilitas sosial lembaga wakil rakyat, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju untuk kesejahteraan rakyat formulasi pengukuran total realisasi perda yang ditetapkan dprd total perda yang direncanakan tipe penghitungan kumulatif sumber data sekretariat dprd meningkatnya nilai kepuasan alasan pemilihan indikator kualitas anggota dprd indikator ini dipilih untuk pelayanan mengevaluasi tingkat kepuasan kepada anggota atas pelayanan yang diberikan dprd sekretariat dprd kepada pimpinan dan anggota dprd formulasi pengukuran ikm pelayanan sekretariat dprd tipe penghitungan hasil survey sumber data sekretariat dprd nama perangkat inspektorat daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan yang dilaksanakanmayoritas spip alasan pemilihan indikator kapasitas dan sistem indikator ini dipilih untuk akuntabilitas pengendalian mengevaluasi tingkat kinerja birokrasi intern pengendalian internal kinerja dan pemerintah) akuntabilitas aparatur dalam pemerintah kota| penyelenggaraan pemerintahan surakarta mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju, berdayasaing, dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera formulasi pengukuran hasil penilaian atas penyelenggaraan spip kota surakarta setiap tahun tipe penghitungan: non kumulatif sumber data inspektorapini wtp alasan pemilihan indikator indikator ini dipilih untuk mengetahui opini atas pemeriksaan laporan keuangan daerah. formulasi pengukuran hasil pemeriksaan bpk terhadap laporan keuangan daerah terdiri atas: wajar tanpa pengecualian wajar dengan pengecualian tidak wajar tidak menyatakan pendapat tipe penghitungan: non kumulatif sumber data inspektorat meningkatkan tingkat kapabilitas alasan pemilihan indikator mayoritas api indikator ini dipilih untuk penyelenggaraan mengevaluasi tingkat spip yang akuntabilitas tata kelola profesional administrasi sumber daya keuangan publik, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera formulasi pengukuran berdasarkan perak bpk tahun tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas api tipe penghitungan: non kumulatif sumber data inspektorat meningkatnya presentase alasan pemilihan indikator penyelenggaraan jumlah indikator ini dipilih untuk kinerja temuan rekor mengetahui tingkat persentase pemerintah ndash jumlah temuan rekomendasi daerah yang pengawasan hasil pengawasan api yaitu akuntabel api yang selesai irjen kementerian, bpk, tindak lanjuti inspektorat provinsi dan inspektorat daerah yang dapat selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan formulasi pengukuran jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan api yang selesai ditindaklanjuti xad os4 jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan api tipe penghitungan: non kumulatif sumber data inspektorat presentase alasan pemilihan indikator jumlah indikator ini dipilih untuk temuan rekor mengetahui persentase jumlah ndash rekomendasi hasil temuan dari pengawasan bpk gpk yang selesai yang selesai| ditindaklanjuti oleh obyek tindak lanjuti pemeriksaan formulasi pengukuran jumlah rekomendasi bpk yang selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan icon jumlah seluruh rekomendasi bpk tipe penghitungan: non kumulatif sumber data inspektorat nama perangkat dinas pendidikan daerah urusan pemerintahan urusan pendidikan yang dilaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidik kebijakan teknis bidang kependidikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependidikan, pembinaan dan fasilitasi bidang kependidikan lingkup pemerintah kota surakarta: pelaksanaan tugas bidang kependidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang, pelaksanaan kesekretariatan dinas: pembinaan jabatan fungsional, j . pengelolaan unit pelaksana teknisapk: alasan pemilihan indikator perluasan akses paud indikator ini dipilih untuk dan kualitas tahun mengetahui proporsi siswa pen jenjang paud dibandingkan masyarakat sd mi paket dengan jumlah penduduk smp m ts pak kelompok usia tahun. indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang sd mi paket dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tahun indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang smp mts paketk paud jumlah siswa paud sidik jumlah seluruh penduduk usia tahun formulasi pengukuran apk sd mi paket jumlah siswa jenjang sd mi paket jumlah penduduk usia tahun formulasi pengukuran apk smp m ts paket jumlah siswa jenjang smp paket mulai dadar usia tahun tipe penghitungan: kumulatif sumber data bps dan dinas pendidikan angka partisipasi alasan pemilihan indikator murni apm), 'a. indikator ini dipilih untuk jernang mengetahui proporsi siswa pendidikan jenjang sd mi paket yang sd mi pkt berusia tahun smp m ts pkt dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tahun. indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang smp m ts paket yang berusia tahunm sd mi paket tahun yang duduk jenjang sd mi paket jumlah penduduk usia tahun formulasi pengukuran apm smp m ts paket jumlah siswa berusia tahun yang duduk jenjang smp m ts paket jumlah penduduk usia tahun tipe perhitungan kumulatif sumber data bps dan dinas pendidikan angka kelulusan alasan pemilihan indikator al) indikator ini dipilih untuk sd mi mengetahui proporsi siswa smp m sd mi yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa sd mi yang mengikuti ujian indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa smp m ts yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa smp m yang mengikuti ujian. formulasi pengukuran angka kelulusan sd mi jumlah siswa sd mi yang lulus ujian jumlah seluruh siswa moyang mengikuti ujian angka kelulusan slip m jumlah siswa smp m yang lulus ujian joon aeh jumlah seluruh siswa smp m yang mengikuti ujirhitungan kumulatif sumber data dinas pendidikan jumlah prestasi alasan pemilihan indikator pendidikan indikator ini dipilih untuk (siswa, satu, mengetahui capaian prestasi sekolah) tingkat bidang pendidikan jenjang regional nasional paud diknas dikemas selama internasional tahun, baik itu prestasi tingkat regional, nasional maupun internasional. formulasi pengukuran jumlah prestasi pendidikan jenjang paud diknas dikemas yang dicapai dalam tahun, baik itu tingkat regional, nasional maupun internasional tipe perhitungan non kumulatif sumber data dinas pendidikan terwujudnya cakupan layanan alasan pemilihan indikator masyarakat dan pendidikan non indikator ini dipilih untuk angkatan kerja formal mengetahui proporsi anggota yang kreatif, masyarakat yang dilayani dalam inovatif dan pendidikan masyarakat pnf) berdaya saing. dibandingkan dengan penduduk usia tahun formulasi pengukuran jumlah anggota masyarakat yang dilayani dalam pendidikan masyarakat jumlah pemuda (usia tahun) tipe perhitungan non kumulatif sumber data dinas pendidikan nama perangkat dinas kesehatan daerah urusan pemerintahan urusan kesehatan yang dilaksanakan tugas dan pemberdayaan, penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi, penyelenggaraan kesehatan lingkunglenggaraan surveilans dan kejadian luar biasa klb): penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar: penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan, penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman, obat tradisional serta perbekalan kesehatan, penyelenggaraan sistem informasi manajemen kesehatan, oo. penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional, dan g . pengelolaan uptjenis iku iku terdiri dari iku pemerintah kota: dan iku perangkat daerah. iku pemerintahkuilihan indikator kinerja utama iku pemerintah kota dengan iku perangkat daerah harus selaras dan sinkron. iku . penjelasan indikatorangka alasan pemilihan indikator keselamatan ibu kematian ibu indikator ini dipilih untuk dan anak, remaja, mengevaluasi apakah lanjut usia pelaksanaan program pelayanan formulasi pengukuran jumlah kematian maternal suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu jumlah kelahiran hidup suatu wilayah kerja dalam satu tahun tipe perhitungan kumulatif sumber data dinas kesehatan angka alasan pemilihan indikator kematian indikator ini dipilih untuk balita mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberiformulasi pengukuran jumlah kematian bayi dan balita suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu jumlah kelahiran hidup suatu wilayah tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas kesehatan indikator penjelasanprevalensi alasan pemilihan indikator status iz1 stunting (pendek indikator prevalensi stunting pada masyarakat dan sangat badut digunakan untuk evaluasi pendek) pada kecukupan gizi makro (kalori dan anak badut protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) dalam hari pertama kehidupan hpk) dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia unggul bagi kota yang berdaya saing tinggi formulasi pengukuran anak badut bulan dengan status gizi pendek dan sangat pendek tb atau pb u 25d) lou, sasaran anak badut bulan suatu wilayah pada kurun waktu tertentu tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas kesehatan meningkatnya prevalensi hiv alasan pemilihan indikator pengendalian aids pada indikator ini digunakan untuk penyakit menular populasi memberikan gambaran kerentanan dan tidak dewasa kondisi masyarakat atas ancaman menular serta penyakit hiv aids dalam rangka meningkatnya membangun sumber daya manusia pen charan yang berkualitas, mendukung unsur lingkungan visi menjadi kota yang maju dan berdaya saing dan masyarakat sejahtera formulasi pengukuran kasus hiv aids pada usia tahun yang ditemukan tpendudukusia15 45tahun tipe perhitungan kumulatif indikator penjelasan sasaran alasan pemilihan indikator, formulasi strategis kinerja utama pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data) sumber data dinas kesehatan angka alasan pemilihan indikator penemuan untuk mendapatkan gambaran pasien case situasi penyakit yang ditangani notification oleh fasilitas pelayanan kesehatan rate) cnr formulasi pengukuran jumlah pasien (semua kasus) yang dilaporkan selama tahun v # sgiigooo jumlah penduduk tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas kesehatan proporsi kasus alasan pemilihan indikator penyakit tidak untuk mendapatkan gambaran menular situasi penyakit tidak menular yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan formulasi pengukuran jumlah kasus baru hipertensi dan yang tercatat puskesmas dan ftp jumlah kasus baru dan lama hipertensi dan yang tercatat puskesmas dan ftp tipe perhitungan kumulatif sumber data: dinas kesehatan meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator perlindungan penduduk yang untuk mendapatkan gambaran finansial mempunyai penduduk yang terlindungi oleh jaminan jaminan kesehatan nasional untuk kesehatan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan formulasi pengukuran jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dalam kurun waktu tertentu jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama indikator penjelasan sasaran alasan pemilihan indikator, formulasi kinerja strategis utama pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data) tipe perhitungan kumulatif sumber data dinas kesehatan nama perangkat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah urusan pemerintahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruangpelaksanaan tugas bidang bina marga, pelaksanaan tugas bidang drainase, sg. pelaksanaan tugas bidang cipta karya, pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pelaksanaan tugas bidang pengendalian pemanfaatan ruang j . pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penyelenggaraan sosialisasi, il. pembinaan jabatan fungsional, dan pengelolaan upt) meningkatnya persentase panjang alasan pemilihan indikator kualitas sarana jaringan jalan indikator ini dipilih untuk prasarana dalam kondisi baik mengevaluasi program perhubungan pembangunan urusan pekerjaan yang berkualitas umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam kondisi baikalan dalam kondisi baik panjang jalan seluruhnyaipe penghitungan:jembatan dalam indikator ini dipilih untuk kondisi baik mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas jembatanembatan dalam kondisi baik panjang jembatan seluruhnya tipe penghitungandrainase saluran indikator ini dipilih untuk pembuangan air mengevaluasi program dalam kondisi baik pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas drainase saluran pembuangan airdrainase saluran kota dalam kondisi baik panjang drainase saluran kota seluruhnya tipe penghitungan: kumulatif sumber data: dinas pekerjaan umum dan penataan ruangmeningkatnya persentase wilayah alasan pemilihan indikator luasan daerah bebas banjir dan indikator ini dipilih untuk bebas banjir dan genangan mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan genangan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan luasan wilayah bebas banjir untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota formulasi pengukuran luas wilayah bebas banjir dan genangan. luas wilayah tipe penghitungan: kumulatif sumber data: dinas pekerjaan umum dan penataan ruang meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kuantitas dan penambahan luasan indikator ini dipilih untuk kualitas ruang ruang publik yang memberikan pedoman publik ditata pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai regulasi mendukung pencapaian unsur visi maju dan sejahtera formulasi pengukuran jumlah luas ruang publik yang ditata jumlah luas ruang publik keseluruhan tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pekerjaan umum dan penataan ruangersedianya persentase kluster alasan pemilihan indikator sarana prasarana ekonomi dengan indikator ini dipilih untuk umum prasarana umum mengevaluasi program kawasan industri kondisi baik pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif kota menghasilkan prasarana kegiatan ekonomi yang representatif. maknaformulasi pengukuran jumlah kluster ekonomi kreatif yang tertata jumlah kotor ekonomi kreatif seluruh kota tipe penghitungan: sumber data: penataan ruang daerah pertanahan (pa yang dilaksanakan permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanah dan fasilitasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pelaksanaan tugas bidang perumahan, pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman, pelaksanaan tugas bidang pertanahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional, dan pengelola utdpersentase kualitas penurunan indikator ini dipilih untuk lingkungan rth mengevaluasi program perumahan, pembangunan urusan kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan pemukiman berhasil mengurangi penanganan proporsi rumah tak layak huni sengketa dalam rangka mendukung pertanahan pencapaian unsur visi kesejahteraan kota formulasi pengukuran jumlah rth rth yang ditangani) jumlah rth yang ada tipe penghitungan:alasan pemilihan indikator lingkungan yang indikator ini dipilih untuk sehat dan aman mengevaluasi pemenuhan yang didukung| cakupan layanan sarana dengan psu (v0) prasarana utilitas umum meningkatkan kualitas lingkungan sehat untuk mendukung pencapaian unsur visi kota sejahtera formulasi pengukuran jumlah lingkungan yang didukung psu pada kurun waktu tertentu x10096 jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu tipe perhitungan kumulatif sumber data dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan persentase alasan pemilihan indikator rumah tangga indikator ini dipilih untuk pengguna mengevaluasi program bersih pembangunan urusan perumahan dan kawasan pemukiman berhasil memenuhi cakupan layanan ketersediaan air bersipengguna air bersih jumlah seluruh rumah tangga tipe penghitungan: kumulatifsedikit merupakan indikator hasil (outcome), dan iku perangkat daerah paling sedikitberhasilan pencapaian sasaran strategis pemerintah kotakota dan perangkatrumah alasan pemilihan indikator tangga indikator ini dipilih untuk bersantai mengevaluasi program pembangunan lintas sektor urusan perumahan dan kawasan permukiman berhasil meningkatkan cakupan rumah tangga bersantaibersantai jumlah seluruh rumah tangga tipe penghitungan: kumulatif sumber data dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan persentase asset alasan pemilihan indikator (tanah) yang untuk menertibkan kepemilikan bersertifikat surat hak atas tanah dan mengurangi sengketa pertanahan dalam rangka menertibkan administrasi dan meningkatkan pad formulasi pengukuran jumlah luas lahan bersertifikat jumlah luas lahan tidak bersertifikat tipe penghitungan: kumulatif sumber data dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan nama perangkat dinas sosial daerah urusan pemerintahan urusan sosial yang dilaksanakan tugas menyelenggarakan kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosialmberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pengelolaan sumber dana bantuan sosial penyelenggaraan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan non disabilitas, penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak integratif: penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga, penyelenggaraan pendataan fakir miskin, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaanjabatan fungsional, pengelolaan unit pelaksana teknis upt) penjelasan tujuan dan indikator kinerja alasan pemilihan indikator, sasaran strategis utama formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data) mw meningkatnya persentase penanganan alasan pemilihan indikator kualitas dan pks indikator ini dipilih untuk kinerja menjawab tugas pokok dan penanganan fungsi opd, yaitu permasalahan meningkatkan kesejahteraan sosial sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. sesuai dengan undang undang tahun tentang kesejahteraan sosial (dalam tersebut dijabarkan bahwa) karena itu pemerintah wajib melakukan penanganan atas penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) formulasi pengukuran jumlah pks yang tertangani (tahun soon jumlah total pks keseluruhan (tahun tipe penghitungan non kumulatif sumber data dinas sosial meningkatnya persentase asks alasan pemilihan indikator partisipasi melaksanakan indikator ini dipilih untuk masyarakat pelayanan sosial menjawab tugas pokok dan dalam fungsi opd, yang penanganan mengakomodir salah satu masalah sosial kewenangan kota dalam sesuai dengan urusan sosial sesuai standar yang tahun yaitu berlaku pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten kota. selain itu salah satu fungsi dinas sosial kota surakarta adalah untuk menyelenggarakan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. dengan penyelenggaraan fungsi pemberdayaan dan pembinaan tersebut, asks diharapkan mampu membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada pks yang ada. selain itu juga, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan sosial terhadap asks baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan formulasi pengukuran jumlah pss yang melakukan pelayanan sosial (tahun ombhtvedps sewaan(setuju) tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas sosial meningkatnya persentase ketersediaan alasan pemilihan indikator penghormatan penghargaan terhadap| indikator ini dipilih untuk dan nilai nilai kepahlawanan menjawab tugas pokok dan penghargaan fungsi opd, yaitu terhadap nilai menyelenggarakan pelestarian nilai nilai nilai kepahlawanan, kepahlawanan perintisan, dan kesetiakawanan sosial. diterjemahkan dengan penyelenggaraan kegiatan kegiatan berupa fasilitasi kegiatan peringatan hari hari besar nasional kepahlawanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan formulasi pengukuran jumlah kegiatan pelaksanaan penghargaan nilai nilai kepahlawanan (tahun cone jumlah kematian yang seharusnya dilaksanakan (tahuan) tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas sosial nama perangkat dinas tenaga kerja dan perindustrian daerah urusan pemerintahan urusan tenaga kerja dan perindustrian yang dilaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrianngembangan komoditi industri: penyelenggaraan peningkatan, produktivitas, sertifikasi dan inovasi industri, penyelenggaraan penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi, penyelenggaraan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional, pengelolaan unit pelaksana teknis uptnya persentase usia alasan pemilihan indikator angka produktif yang indikator ini dipilih untuk pengangguran bekerja mengetahui angka pengangguran dari penduduk usia produktif yang bekerja. formulasi pengukuran penduduk usia produktif yang bekerja penduduk usia produktif tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan perindustrian, bps, dispendukcapil meningkatnya persentase pencari| alasan pemilihan indikator kesempatan kerja kerja yang indikator ini dipilih untuk ditempatkan mengukur kinerja pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dalam kontribusinykan angka pengangguran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat formulasi pengukuran pencari kerja yang ditempatkan th. jumlah pencari kerja yang terdaftar th. tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan perindustrian meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kesejahteraan transmigran yang indikator ini dipilih untuk transmigran berhasil mengukur kinerja pemerintah menangani kelompok miskin atau warga kota surakarta yang perlu transmigrasi sebagai bukti upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat formulasi pengukuran transmigran yang berhasil xii transmigran yang ditempatkan tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan perindustrian mewujudkan persentase alasan pemilihan indikator hubungan perselisihan indikator ini dipilih untuk industrial yang hubungan kerja mengukur kinerja harmonis dan yang diselesaikan disnakerperin dalam menangani berkeadilan kasus yang terdaftar dinas sehingga akan terselesaikan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusahasus yang diselesaikan dengan (thn) yan kasus yang terdaftar th.n tipe penghitungan non kumulatif sumber data dinas tenaga kerja dan perindustrian meningkatnya persentase alasan pemilihan indikator kontribusi sektor kontribusi sektor indikator ini dipilih untuk industri terhadap industri terhadap mengetahui peran sektor pdrb pdrb industri terhadap pdrb formulasi pengukuran pdrb sektor industri pdrb kota tipe penghitungan non kumulatif sumber data dinas tenaga kerja dan perindustrian meningkatkan persentase sentra alasan pemilihan indikator jumlah sentra industri yang dengan berkembangnya industri yang berkembang sentra industri maka berkembang perkembangan industri semakin meningkat formulasi pengukuran sentra industri yang berkembang www mm sii jumlah sentra industri yang ada tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas tenaga kerja dan perindustrian nama perangkat dinas pemberdayaan perempuan, pelindungan daerah anak dan pemberdayaan masyarakat urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang dilaksanakan anak, pemberdayaan masyarakat tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat fungsi penyelenggaraan kesekretariatan dinas penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan pembinaan dan peningkatan perlindungan anak dan kualitas hidup anak penyelenggaraan sosialisasi pembinaan jabatan fungsional pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan sarana prasarana pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas utd) papaualitas hidup pembangunan indikator ini dipilih untuk dan gender ipg) mengukur kualitas hidup perlindungan perempuan melalui indeks perempuan dan pembangunan gender angka anak harapan hidup perempuan, angka lama sekolah perempuan dan pendapatan perkapita perempuan formulasi pengukuran ipg non kumulatif sumber data bppartisipasi alasan pemilihan indikator angkatan kerja| indikator ini dipilih untuk perempuan mengukur kesetaraan dan keadilan akses memperoleh kesempatan partisipasi kerja sektor publik formulasi pengukuran jumlah angkatan kerja perempuan jumlah angkatan kerja tipe perhitungan non kumulatif sumber data bps tingkat capaian alasan pemilihan indikator kla indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kab kota layak anak adalah kategori hasil capaian formulasi pengukuran pratama madya anindya utama kla tipe perhitungan non kumulatif sumber data dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat meningkatnya persentase jumlah alasan pemilihan indikator pemberdayaan swadaya indikator ini dipilih untuk masyarakat masyarakat mengevaluasi sejauh mana dalam terhadap total pelaksaan program program pembangunan pemberdayaan masyarakat, kewilayahan program untuk mendukung pencapaian pemberdayaan visi kota maju dan mandiri masyarakat kelurahan y6rogram swadaya masyarakat jumlah program pemberdayaan masyarakat kelurahan tipe perhitungan non kumulatif sumber data: dinas pemberdayaan perempuan, pelindungan anak dan pemberdayaan masyarakat meneliti fakta fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. bab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang indikator kinerja utama pemerintah kota surakarta dan indikator kinerja utama satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintahnama perangkat dinas pertanian, ketahanan pangan dan daerah perikanan urusan pemerintahan urusan pertanian, pangan, dan kelautan yang dilaksanakan perikanan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan kelautan perikandan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penataan prasarana pertanian, penyediaj . pengendalian hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, il. ketahanan pangan dan perikanan, oofungsi lain sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota, pembinaan jabatan fungsional, pengelolaan upt rph, upt puskesmas dan upt aupjadinya produksi padi alasan pemilihan indikator ketersediaan (ton) indikator ini dipilih untuk pangan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian kota surakarta dengan meningkatkan produksi padi untuk menyumbangkan pengaruh tingkat aman ketersediaan pangan bagi masyarakat, dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota formulasi pengukuran jumlah produksi padi tahun tipe penghitungan non kumulatif sumber data dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan produksi hasil alasan pemilihan indikator peternakan (ton) indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian bidang peternakan kota surakarta untuk meningkatkan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu) dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota |
la) di,dinamika kebutuhan pengelolaan keuangan daerah,kepada pimpinan dan anggota dprd setiap melaksanakan kegiatan reses dan dibayarkan sekurang kurangnya tiga hari setelah kegiatan reses seluruh pimpinan dan anggota dprd selesai dilaksanakan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jaminan kesehatanbesar (lima persen) dari penghasilan pimpinan dan anggota dprd setiap bulan, dengan ketentuan: (empat persen) dibayar oleh pemerintah daerah:. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sekretariat dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan pemerintah daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut ketua dprd sebesar rp. (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang bulan: wakil ketua dprd sebesar rp. (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) per orang bulan, dan cc. anggota dprd sebesar rp. (sepuluh juta tujuh, makapimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd provinsi jawa timur. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran tunjangan transportasi diberikan bagi pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketua dprd sebesar rp. (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per orang bulan, wakil ketua dprd sebesar rp. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang bulan: dan anggota dprd sebesar rp. (sembilan juta enamphi emg walikota mojokerto provinsi jawa timur peraturan walikota mojokerto nomor tahun tentang penetapan indikator kinerja utama (iku)salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota mojokertocc.mojokerto tahun yang dituangkanperaturan daerah kota mojokerto nomor tahun tentangreview rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota mojokerto tahun memutuskan menetapkan peraturan walikota mojokerto tentang indikator kinerja utama (iku) pemerintahperangkat daerah lingkungan pemerintah kota mojokertomojokertomojokerto: menyusun laporan akuntabilitas kinerja:dan cc.mojokerto. bab ketentuannetapan kinerja indikator utama lingkungan pemerintah kota mojokertotanggal jun: peraturan daerah kota denpasar nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik lembaran daerah kota denpasar tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikotaabipartai politik adalah partai politik yang mempunyai kepengurusan tingkat kota yang mendapatkan kursi dprd. bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan darimemberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kota denpasar hasil pemilihan umumkursi dan suara. nama partai politik dan besarnya banntuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun yang dananya bersumber dari apbd.listrik, telepon, air, jasa pos dan giro dan surat menyurat, pemeliharaan data dan arsip:dan pemeliharaan peralatan kantor. bab pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan bagian kesatu pengajuan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah . bab laporan pertanggung jawaban partai politikdenpasarformat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politikapbd sampai laporan diterima oleh pemerintah kota. bab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, peraturan walikota denpasaerita daerah kota denpasar tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakurai dharmawijaya mantra diundangkan denpasar pada tanggal november sekretaris(agustus desember nama nama partai politik hasil pemilu yang menerima bantuan keuangan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip partai golkar dan partai gerakan indonesia raya gerindra partai hati nurani rakyat hanura) partai keadilan sejahtera pks) partai nasional demokrat nasdem) walikota denpasar, rai wijaya mantraformat laporan pertanggung wabah bantuan keuangan partai politik oibulan.tahun.(terlampir) sebagai berikut: jenis pengeluaran ) jumlah( rp) realisasi rp) keterangan a3 operasional sekretariat administrasi umum ioo keperluan atk pol rapat internal kan ann ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat ce. jasa postal giro |.| pemeliharaan datadanarsip walikota denpasar. |
walikota mojokerto provinsi jawa timur peraturan walikota mojokertomojokert. pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, maka pemerintah kota mojokertmojokerto perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko: ccilaian risiko pada perangkat daerahmojokerto tentang penilaian risiko pada perangkmojokerti,pasaio:: rencana tindak pengendalian: laporan pelaksanaan rtp:raft dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada i1)t2) dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam paskota mojokerto kota mojokertokota mojokertowalikota melalui inspektorat kota mojokerto. pelaksanaan rtp dievaluasi oleh inspektorat kota mojokerto kota mojokerto. pengawasan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada meliputi: audit tep: pembimbingan dan konsultansi: tanggal junni.mojokerto: tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan oleh peraturan walikota mojokerto: rencana kerja pembangunan daerah: rencana strategis perangkat daerah: rencana kinerja perangkat daerah: dokumen perjanjian kinerja:d0) rencana kerja pembangunan daerah: rencana strategis perangkat daerah: senja perangkat daerah: dokumen perjanjian kinerja:'bagian.: dokumen hasil pengawasan oleh bpk? dalam beberapa tahun terakhir: dokumen hasil pengawasan oleh inspektorat provinsi jawa timur kota mojokerto dalam beberapa tahun terakhir: penanganan kasus oleh instansi penegak hukum::i' terpasang tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat pada''':: cc.:mojokerto. dea tr) para ke) lal 358cm 3s. pot cod0r $5c sa. pen tai satu stw tani form daftar risiko pemerintah kota mojokerto perangkat daerah warna kegiatan tujuan kegiatan . pernyataan risiko dampak catatan: leanaanan tangan lao noni anitamojokerto perangkat daerah dnkaneamamnnnna nana nama kegiatan mnnamannnanaa tujuan kegiatan dankaanentanan akan skor skor skor status uraian risiko melo wamiiato komegenan pamer ou (jj i jun (pn u "ee petunjuk pengisian kenyamanan tambah orak teman kesan ena kolafnilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. kolom berisi skorfdefinisi kriteria kemungkinan:mungkin terjadi sekali dalam tahula) form skala dampak terjadinya risiko kriteria ptn rpp skala definisi kriteria dampak rendah menggangu pencapaian tujuan kegiatan organisasi meskipun sekalidilaksanakan jew) bumn #:. leg oia tu) sek aria mas eo0that says owy 202i ong ba: laut ba: sa: ba: sawo a05 san dawuuwt cdr tor nikki iam tyu resrsrrs xx090555 tas dos van hal ann kai ha: ka: kasi :|c pen ea) tr) cu. a. t1x1u e23 ssi tag s2 haa: tmt ian waw ta) !. 02k tkb aja an lela jo. amy acrerrrr s0y& tm. .f aanmgaumw kop perangkat daerah anaatannnnnnnnnnnnn kepada sifat nannnnsatarnnaaan yth. walikota mojokerto lampiran? sankei perihal laporan pelaksaan rtp mojokerto bersama ini karni sampaikan realisasi pelaksanaan rtp pada perangkat daerah . atas kegiatan utama sebagai berikut: nama kegiatan rtp keterangan target realisasimojokerto sekretaris daerah kota mojokerto inspektur kota mojokerto ke) pad tali jl. pr) # s tn. :|c gas ta, ss5n eca 25x iga cun ia. dim? tn: 8cr ro. duo wol pop 5p3a bur owmuyw dori wwa est int dan kosa sae nasa kawanua diri tsb mere ener unmamung eeeeee tell les daa akp |
san wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali kota tarak kota tarakan, menimbang bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kota tarakan, perlu didukung oleh masyarakat luas dalam rangkakelurahan, bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan diperlukan pedomentukan lembaga kemasyarakatanota taraktau sebutan j bergerak bidang kesejahteraan sosembinaos pembinahubungan bersifat kemitraan berarti lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar satu dengan lainnya. hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan) menyerahkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan kelurahembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat difasilitasi lurah melalui musyawarah dan mufsetempatditetapkan dengan keputusan lurah. bagian kedua tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan meliputi melakukan pemberdayaan masyarakat: lembaga kemasyarakatan kelurahan bagian kesatu umum jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dapat dibentuk kelurahan, terdiri dari: rukun tetangga, rukun warga, pkk, karang taruna, lpm kelurahan:adalah lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua rukun tetangga rukun warga rt rw) paragraf pembentukan pembentukan dan harus mendapatkan persetujuan wali kota. pembentukan harus memenuhi syarat paling sedikit terdiri dari (lima puluh) kepala keluargadapat dibentuk jika memenuhi syarat paling sedikit terdiri dari (lima) rdemiliki ijazah paling rendah dan atau sederajat, bertempat tinggal terus menerus paling singkat selama (dua) tahun dan memiliki ktp berturut turut selama (dua) tahun wilayahmampu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan teknologi komunikasi, dan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen dan diketahui lurah.anitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dibentuk paling lambat (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan ketua rt: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. pengurus dan diberhentikan dan yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, digantikan oleh sekretaris rt rw sampai berakhir masa jabatannya. pemberhentian dan penggantian pengurus rt rw ditetapkan dalam musyawarah masyarakat. apabila terjadi kekosongan jabatan sekretaris rt rw sebagaimana dimaksud pada yang sisa jabatannya lebih dari (delapan belas) bulan, ketua rt rw mengusulkan (dua) orang calon sekretaris untuk dipilih oleh lurah. apabila terjadi kekosongan pada jabatan ketua rt rw dan sekretaris rt rw dalam waktu yang bersamaan, maka lurah dapat menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas ketua rt rw sampai adanya pemilihan pengurus rt rw baru. pejabat sementara ketua rt rw sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan lurah dan mendapatkan tunjangan yang sama seperti ketua rt rw. pemilihan pengurus rt rw yang baru sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat hari setelah penunjukan. pemberhentian dan penggantian pengurus rt rw sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan lurah dan diketahui camat. paragraf tugas dan fungsi rt rw mempunyai menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayahnya, menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayahnya, menjalankan fungsi pengawasan administrasi kependudukan dengan melaksanakan ketentuan wajib lapor jam bagi pendatang wilayahnya, menyampaikan laporan tentang kondisi pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat wilayahnya kepada lurah melalui ketua setiap bulan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. mempunyai tugas: membantu lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu lurah dalam mengoordinasikan kelompok untuk menyediakan data kependudukan dan perizinan, cc. menggerakan kelompok bawah koordinatnya untuk melaksanakan gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayah setempat, membantu kelancaran tugas pokok lpm dalam bidang pembangunan kelurahan, menyampaikan laporan tentang kondisi pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat wilayahnya kepada lurah setiap bulan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. dalam menjalankan tugasdalam menjalankan tugas mempunyai fungsi mengoordinasikan ketua ketua wilayahnya, menjembatani hubungan antar ketua dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah: mengoordinasikan ketua ketua wilayahnya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengembangan dan pendayagunaan potensi, sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. bagian ketiga tim penggerak pkk kelurahan paragraf tugassebagai berikut: menyusun rencana kerja pkk kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja daerah: melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati:laksanakan tertib administrasi: dan mengadakan konsultasi dengan pembina tim penggerak pkk. tim penggerakri suami lurah. wakil ketua tim penggerak pkk dijabat oleh istri suami sekretaris lurah. apabila lurah dijabat oleh aparatur sipil negara yang belum menikah maka pembina menunjuk istri suami sekretaris kelurahan sebagai ketua tim penggerak pkk kelurahan. apabila sekretaris lurah sebagaimana dimaksud pada belum menikah maka pembina menunjuk istri suami pejabat lingkungan kelurahan sebagai ketua tim penggerak pkk kelurahan. pemilihan keanggotaan tim penggerak pkk kelurahan dilaksanakan secara musyawarah oleh ketua tim penggerak pkk kelurahan. keanggotaan tim penggerak pkk kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh lurah. masa bakti pengurus tim penggerak pkk kelurahan selain ketua, selama (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. petunjuk teknis dan ketentuan lain mengenai tim penggerak pkk diatur sesuai ketentuan perundang undangan. syarat menjadi pengurus tim penggerak pkk kelurahan sebagai berikut: bersifat suka relatim penggerak pkk kelurahan: ketua tim penggerak pkk kelurahan: berakhirnya jabatan suami istri, berhalangan tetap, dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau meninggal dunia. anggota tim penggerak pkk kelurahan: permintaan pengunduran diri, berakhirnya masa bakti (lima) tahun, dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau meninggal dunia. bagian keempat karang taruna paragraf pembentukan karang taruna sebagaimana dimaksud dalam dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. petunjuk teknis dan ketentuan lain mengenai karang taruna diatur sesuai ketentuan perundang undangan. paragraf tujuan karang taruna tujuan karang taruna meliputi sama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar karang taruna dapat dibentuk wadah lingkuppengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan tingkat kelurahkelurahan masing masing, aktif dalam kegiatan karang taruna, memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dan tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnyapemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, kecamatan atau: fasilitasi::singkat (dua) tahun kelurahan: bukan sebagai pegawai kelurahan yang bersangkutan, memiliki ijazah paling rendah slip atau sederajat: tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknologi komunikasi. masa bakti pengurus lpm kelurahan paling tata cara pemilihan pengurus lpm kelurahan ditetapkan dalam musyawarah. s5) pengurus lpm kelurahan yang terpilih kelurahan ditetapkan sesuai dengan keputusan lurah yang diketahui camat atau:dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lpm kelurahan mempunyaenam pos pelayanan terpadu paragraf pembentukan kelompok kerja posyandu kelurahan dibentuk dengan keputusan lurah. dalam pembentukan kelompok kerja posyandu sebagaimana dimaksud pada (satu):kelompok kerja operasional kelompok kerja posyandu, dan mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi. memanfaatkan sumberdaya yang ada masyarakatkepengurusan kelompok kerja posyandu terdiri atas: ketua, sekrekelompok kerja operasional posyandu kelurahan::kepala lurah dan ketua kelompok kerja operasional posyandu kecamatan. kelompok kerja posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh kader posyandu. kelompok kerja posyandu kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala lurah. petunjuk teknis dan ketentuan lain mengenai posyandu diatur sesuai ketentuan perundang undangan. bab hubungan kerja hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lurkelurahan lainnyalurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan wilayahnya. pembinaan dan pengawasan olehdan memfasilitasi kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lain lingkup kecamatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga. pembinaan dan pengawasan oleh lurah sebagaimana dimaksud dalam meliputi memfasilitasi kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lain lingkup kelurahan, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya peraturan wali kota ini, tetap dinyatakan sah sampai adanya penggantian kepengurusan berdasarkan peraturan wali kota ini. pengurus rt, rw, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang masa jabatannya berakhir setelah peraturan wali kota ini berlaku, hanya dapat dipilih kembali untuk (satu) masa jabatarul diundangkan tarakan pada tanggal februari sekretaris daerah kota tarakan, a.hamid berita daerah kota tarakankerja samamewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kerja sama desa, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman kerja sama. memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman kerja sama desa. halaman dari hlm. barhalaman dari hlm,, dan mengikat,halaman dari hlm., yang selanjutnya disebut bum desa bersama adalah bum desa milik (dua) desa atau lebih. kerja sama penyertaan modal adalah kerja sama antar desa melalui pembentukan bum desa bersama. kerja sama pengelolaan kegiatan adalah kerja sama writer desa terkait pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang dan atau potensi antar desa dalam lingkup kewenangan desa. kerja sama pengaturan adalah kerja sama antar desa terkait pengaturan bidang dan atau potensi antar desa melalui peraturan bersama kepala desa, guna, danirlaba adalah kerja sama dengan pihak ketiga yang bersifat tidak menghasilkan pendapatan desa secara langsung akan tetapi memiliki nilai manfaat secara tidak langsungruang lingkup kerja sama desa kerja sama desa terdiri atas: kerja sama antar desa, dan halaman dari hlm.dalam (satu) kecamatan, dan atau desa dengan desa antar kecamatan. apabila desa mengadakan kerja sama dengan desa lain luar daerah,(l):halaman dari hlm. pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan::(l)aman dari hlm bersama, cc. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan:,kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan desa. bidang danfhalaman dari hlm. bab bentuk kerja sama bentuk kerja sama antar desa terdiri atas: kerja sama penyertaan modal: kerja sama pengelolaan kegiatan: cc. kerja sama pengaturan: dan bentuk kerja sama lainnya berdasarkan kebutuhan. bentuk kerja sama dengan pihak ketiga terdiri dari: kerja sama pemanfaatan: bangun, guna, dan serah: kerja sama nirlaba, dan bentuk kerja sama lainnya berdasarkan kebutuadan permusyawaratan desa: lembaga kemasyarakatan desa:s5) masa bakti keanggotaan bad sebagaimana dimaksud pada selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama (dua) periode. bad sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: halaman dari hlm. membahas bidang dan atau: mengoordinasikan kegiatan kerja :,sebagaimana dimaksud dalam anggota bad(l)halaman dari hlm. sama antar desa bidang dan atauj3)unit kerja lembaga pengelola sesuai kebutuhan. halaman dari hlm. pelaksana kegiatan kelompok unit kerja lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada dapat dipilih dari luar anggota bad dikecualikan dari unsur sebagai berikut: persiapan, penawaran:dari desa pemrakarsa menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa halaman dari hlm. pemrakarf .il) huruf dilaksanakan dengan tata cara: kepala desa pemrakardari desa penerima penawaran menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa penerima penawaran menerima surat penawaran kerja sampenerima penawarannyusun rancangan peraturan bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran, halaman dari hlm: dan penandatanganan peraturan bersama kepala desa disaksikan oleh camat atas nama wali kota. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf e,dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam peraturan bersama kepala desa oleh bum desa, bum desa bersama dan atau bad, dan menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh bum desa, bum desa bersama dan atausebagai berikut: bum desa, bum desa bersama dan atauwali kota melalui camat: dan halaman dari hlm.rancang: membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat, dan analisis biaya kerja sama, dan g .ngumumkan penawaran kera sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja, halaman dari hlm. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja:::: masukan rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga dari wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf diterima oleh pemerintah desa paling lama: dansebagai berikut: halaman dari hlm.disaksikan oleh camat atas nama wali kota. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikutsebagai berikutwali kotamusyawarah desa melibatkan pihak yang menawarkan rencana kerja sama, s5)hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama. halaman dari hlm. ketentuan mengenai penyusunan rancangan perjanjian kerja sama, penandatanganan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap kerja sama atas prakarsa pihak ketiga alur mekanisme kerja sama desa, kelembagaan kerja sama antar desa, format berita acara musyawarah desa, format peraturan desa mengenai ketentuan pelaksanaan kerja sama antar desa, dan format peraturan bersamahalaman dari hlm.: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan: be.wali laman dari hlmum desa, bum desa bersama dan atauwali kotaum desa, bum desa bersama dan atau melalui musyawarah desa. bab xii pembinaan dan pengawasancamat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa wilayahnya. halaman dari hlm. bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan wali kotapiv mewanti rampok diundangkan batu pada tanggal januarianuary mekanisme kerja sama desa dalam satu kecamatan persiapan inisiasi musyawarah desa pencantuman pemerintah bpd pemrakarsa dalam rpm desa desa dan rkp desa pemrakarmusyawarah peraturan desa bpd bersama kepala pemrakarsa"" desa oleh kepala desa pemrakarsa hari kerja konsultasi camat hari kerja kepala desa musyawarah penerima desa bpd penawaran penerima penawaran pelaporan w | pelaksanaan penandatanganan nb: bilamana belum tercantum dalam rangka konsultasi kepada masyarakat kk disaksikan camat atas nama wali kota halaman dari hlm. in. mekanisme kerja sama desa beda kecamatan persiapan inisiasi musyawarah pencantuman pemerintah desa dalam desa bpd pemrakarsa rpm desa dan pemrakarsa rkp de&# musyawarah peraturan gea bfd bersama kepala pemrakarsa" desa oleh kepala desa sana camat pemrakarsa hari kerja ing hari hari kerja konsultasi camat kerja bw kepala desa penerima penawaran penerima penawaran musyawarah desa bpd penerima penawaran pelaporan | pelaksanaan ja penandatanganan 4x nb: bilamana belum tercantum dalam rangka konsultasi kepada masyarakat disaksikan camat atas nama wali kota halaman dari hlm. iii. mekanisme kerja sama desa dengan pihak ketiga persiapan penawaran kak oleh pemerintah desa m pengumuman penawaran pemrakarsa penawaran oleh pihak ketiga penyusunan rancangan perjanjian bersama musyawarah kepala desa ran tangan musyawarah desa obesa bfd maa pemrakarsa perjanjian d bpd" pemrakarsa bersama oleh kepala desa konsultasi camat pemrakarsa i hari kerja hari kerja penandatanganan pelaksana pelaporan nb: dalam rangka konsultasi kepada masyarakat disaksikan camat atas nama wali kota halaman dari hlm. iv. format berita acara musyawarah desa berita acara musyawarah desa pembahasan kerja sama desa berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama desa .iioiooco.ooocooccc. kecamatan . kota batu, telah diadakan musyawarah desa yang dilaksanakan pada: hari dan tanggal mean waktu jam pan sd. wib tempat yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, bpd, tokoh,dst pimpinan musyawarah dan narasumber pimpinan musyawarah like dari ketua bpd nobulan turun, j dari sekretaris bpd narasumber nnnnennaeeaen dari kepala desa penata dari name dar pemangsa aeea ppn ann pnp pen t sama desa yaitu: ditetapkannya bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan, yaitu: nama jenis kegiatan . eesekusspasuywa terbentuknya delegasi anggota badan kerja sama antar desa yaitu dari unsur pemerintah desa, dari unsur bpd, dari unsur lkd, dari unsur tokoh masyarakat, halaman dari hlm. dari unsur perempuan, dan f(. nama nama tersebut atas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. ditetapkannya delegasi desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa pembentukan bad dan membahas tata laksana kerja nanaanaasey tanggal, . k015 mengetahui kepala desa ketua bpd wakil masyarakat ttd nama sesuai ktp) ttd nama sesuai ktp) ttd nama sesuai ktp) wakil perempuan halaman dari hlm. format peraturan desa mengenai ketentuan pelaksanaan kerja sama desa tan din kepala desa kkn kecamatan nan kota batu peraturan desa coco. nomor . tahun ae.atau dengan pihak ketiga dengan rahmat tuhan yang maha esa pala desa menimbang: bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa dapat melaksanakan kerja sama dengan desa lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga, bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan atau potensi desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerja sama dengan desa lam sama desesa tentahalaman dari hlm: peraturan wali kota batu nomor . tahun tentang pedoman kerja sama desa, dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa dan kepala desa masa sssnnsnsan anna memutuskan menetapkan: peraturan desa kanan akan akandengan pihak ketiga. babi ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:aman dari hlmhalaman dari hlm,atautahun ., yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: pemerintah desa, bpd dan masyarakat desa . menyepakati beberapa bidang dan atau sama desa maka dibentuk delegasi anggota bad yang keanggotaannya terdiri atas: unsur pemerintah desa berjumlah (satu) orang:atau potensi desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada angka meliputi: kerja halaman dari hlm. sama dengan pihak ketiga yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari: dst bilatau potensi yang dapat dikerja sama antar desa terhadap bidang dan atau sama. pembiayaan jangka waktu hak dan kewajiban desa li. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan berwarna kepala desa. kerja sama dengan pihak ketiga diurus langsung oleh desa. halaman dari hlm. penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerja halaman dari hlm. vi. format keputusan kepala desa tentang anggota bad. beda wali kota batu keputusan kepala desa. nomor . . kep. ds. tentang pengangkatan anggota badan kerja sama antar desa kepala desa menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa dengan desa lain perlu dibentuk badan kerja sama antar desa: bahwa nama nama dibawah ini sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa tanggal. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai anggota badan kerja ) tentang pengangkatan anggota badan kerja halaman dari him. kota batu nomor . tahun . tentang pedoman kerja sama desa, peraturan desa . nomor . tahun . tentang rencana kerja pemerintah desa tahun memperhatikan berita acara hasil keputusan musyawarah desa tanggal. kepala desa mangsa asap memutuskan: menetapkan kesatu membentuk dan mengesahkan anggota badan kerja sama antar desa . (nama bidang dan atau potensi yang dikerjasamakanj dengan daftar nama sebagaimana terlampir. kedua badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan, menyusun skala prioritas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan: menghadiri rapat musyawarah antar desa. membantu kepala desa dalam membahas dan menyiapkan rancangan peraturan bersama, halaman dari hlm. membantu kepala desa dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja sama antar desa:dalam dictum kedua keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa. jo..( nama desa), tanda tangan nama (tanpa gelar dan pangkat) halaman dari hlm. lampiran keputusan kepala desa nomor . . kep. ds. tanggal susunan anggota badan kerja sama antar desa nama l p umur wakil dari unsur alamat ket pemerintah desa badan permusyawaratan desa lembaga kemasyarakatan desa tokoh masyarakat tokoh masyarakat perempuan) kepala desa.( nama desa), tanda tangan nama (tanpa gelar dan pangkat) halaman dari hlm. vii. format peraturan bersama kepala desa. wali kota batumengenai pelaksanaan kerja sama desa . nama desa) dengan desa.( nama des nanang bahwa. cc. dan sete tuanya mengingat perang . judul peraturan bersama) babi ketentuan umum dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan: bab maksud dan tujuan maksud. halaman dari hm. tujuan . bab. ruang lingkup kerja sama dst bab. . bab. penyelesaian perselisihan bab .. kepala desa.( nama desa), tanda tangan nama (tanpa gelar danpangkat)ali kota batu, mewanti rampok halaman dari hlm. |
walikota makassar peraturan walikota makassarisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kota makassar agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan uraian tugas jabatan struktural sebagai penjabaran lebih lanjut daripembentukan, dan susunan organisasi perangkat daerah kota makassar, bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan waliurusan pemerintah kota makassarmakassar. bab ketentuan umum yang dimaksud dalam peraturan ini dengan kota adalah kota makassar, walikota adalah walikota makassar,ota makassar, kepala unsur pelaksana badan adalah kepala unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota makassar, sekretaris adalah sekretaris unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota makassar kepala bidang adalah kepala bidang pada unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota makassar, kepala subbagian adalah kepala subbagian pada unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota makassar, kepala seksi adalah kepala seksi pada unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota makassar, jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas dan fungsi seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang berada bawah eselon terendah dalam hirarki satuan organisasi, bab uraian tugas bagian pertama sekretariatunsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan ini, sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkungan badan. pengelolaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas badan. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya. subbagian program, data dan evaluasi subbagian program, data dan evaluasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, memberi tugas, dan mengontrol urusdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian program data dan evaluasi menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiat, pelaksanad menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota makassarmelaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,meliputidengan sekretariat kopi kota makassar. il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. subbagian keuangan subbagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknismenyusun rencana dan program kerja subbagian keuangan, melaksanakan teknis dan penata usahakan keuangan badan sesuai dengan dpa, menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas, mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing masing satuan kerja, menyusun laporan neraca skpd dengan melakukan koordinasi dengan subbab program, data dan evaluasikedua bidang pencegahan dan kesiap penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunanrencana penanggulangangurangan resikocegahan bencana, penyusunapenyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana: penghimpunan, pengolahan dan penyajian data potensi ancaman dan risiko bencana: penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan. seksi pencegahan seksiporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugasnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pencegahan menyelenggarakan fungsierisasin. seksi kesiapsiagaan seksidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas. bagian ketiga bidang kedaruratan dan logistik bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas untu sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi bencana perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap daruratcc. dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat, menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, melaksanakan dukungan dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum. seksi kedaruratan seksidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kedaruratan menyelenggarakan fungsi : j . seksi logistik seksi, kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar da.lakukan koordinasi, pembinaan, pengkajian terhadap kegiatanrehabilitasi kerusakan akibat bencana, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, cc. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan. seksi rehabilitasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rehabilitavej : il. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, m.eksi rekonstruksi kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rekonstrukj kota makassar anis zakaria kama berita daerah kota makassar nomor tahun |
salinan gea walikota bandar lampung provinsi lampung peraturan walikota bandar lampung nomor tahun tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukumuntuk menetapkan peraturan walikota tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukummenteri dorganisasi perangkat daerah kota bandar lampung, memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukumbagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kota bandar lampung,ukuran penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukummelalui sistem informasi hukum yang berbasis internettat pemerintahan yang baik transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab, bab iii pengelolaan pengelolaan jdih berkedudukan bagian hukum dan dilaksanakan oleh pengelola jdih kota bandar lampung. jdih kota bandar lampung dapat diakses melalui website http: jdih.bandarlampungkota.go.id. pengelolaan jdih meliputi pengolahlampung dan badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia, cc. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jdih kota bandar lampung, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jdih kota bandar lampung, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum lingkungan pemerintah kota bandar lampung. pengelola jdih kota bandar lampung sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan walikota. pengelola sebagaimana dimaksud pada melibatkan unsur terkait lainnya. bab pendanaan biaya pelaksanaan pengelolaan jdih dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bandar lampung. bab pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan jdih. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan jdih. babhn.bandar lampung dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandar lampcc. bahwapetunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dinididikan dan kebudayaan kota bandar lampung,kota bandar lampung, memutuskan:bandar lampung: bina lingkungandalam illota bandar lampungmelaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada kepada pemerintah provinsi paling lama (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. paragraf jalur afirmasi bina lingkungan ppdb melalui jalur afirmasi bina lingkunganbina lingkungbina lingkungan melampaui jumlah kuota jalur afirmasi bina lingkunganmelalui aplikasi whatsapp dan aplikasi ppdb bandar lampung yang dapat diunduh playstore pada android dan appstore pada ioswalikota. bab vii ketentuan lain lainbandarlampung, cap dto eva diana diundangkan bandar lampung pada tanggal aprilrhitungan dan pembagian dana desa pengalokasian rincian dana desa setiap daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan menggunakan rumussebagai berikut kab kota kab kota kab kota kab kota keterangan: kab kota dana desa setiap kab kota kab kota alokasi dasar setiap kab kota kab kota alokasi afirmasi setiap kab kota kab kota alokasi kinerja setiap kab kota kab kota alokasi formula setiap kab kota besaran alokasi dasar setiap daerahdalam hal jumlah desa daerah kabupaten kota berbeda dengan data jumlah desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam 4,bupati wali berdasarkan data jumlah desa mutakhirkab kota) keterangan kab kota alokasi afirmasi setiap kab kotakota jumlah desa sangat. kab kota jumlah desasetiap daerahalokasi kinerja setiap daerah kab kota. kota sebagaimana padailaian2) y3) keterangan kab kota alokasi formula setiap kabupaten kota, rasio jumlah penduduk desa setiapkabupaten kota terhadaptotal penduduk desa nasional,, rasio ikk kabupaten kota terhadaptotal ikk kabupaten tayang memiliki desasosial, dan ataulembagaluas wilayah desa, dan ikk daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kementerian dalam negeri,kementerianyangmenyelenggarakkemiskinan desa, luas wilayah desa, dan ikk daerahkabupaten kota sebagaimana dimaksud pada tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, penghitunganrincian dana desa setiap daerah kabupaten kotamenggunakan data yang digunakan dalam penghitungan dan dana desa setiap daerahkabupaten kota tahun anggaran sebelumnya. dalam hal datajumlah penduduk desa,angkawali 4)! kab kota keterangan: desa alokasi formula setiap desa, rasiojumlahpenduduksetiap desaterhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan, rasiojumlahpendudukmiskin desasetiap desa terhadap total pendudukmiskin desa kabupaten yang bersangkutan, rasio luaswilayahsetiap desaterhadapluaswilayah des kabupaten yang bersangkutan, rasio ikg setiap desaterhadap total desa ikg kabupaten yang bersangkutan, kab alokasi formula kabupaten. besaran dana desa untuk tahun anggaran adalah sebesar rp. (dua ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh riburupiah) untuk dan atas namapenyerapandanratdan tahap berupa: laporan realisasipenyerapan dancapaianuntuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kemandirian masyarakat desa. penggunaan dana desa paling sedikit (tiga puluh persen) dialokasikanuntuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembangunanpaling banyak sebesar 70y6 (tujuh puluh persen). penggunaan dana desa untuk kegiatan bidangdan evaluasi dana desa kepala desasebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap bulan dan tahapan. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa setiap bul2sebagai syarat penyaluran tahap selanjutnya19, kepala desamenyampaikan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumdalam rangka penginputan pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara rowspan), kepala desa untuk menyediakan data laporansebagaimana dimaksud pada 19dpada tanggal januari bupati pekalongan, sekretaris daerah kabupaten pekalongan, ttd karomah syakilam pembina tingkat nip. peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang jasa desa.6o (enam puluh sembilanpersen)yang besarannya (satu koma limapersen) dari anggaran dana desabesarnya (satu koma lima persen) dari anggaranyang besarannya (dua puluh delapan persen) dari anggaran danaguna membiayai program pemerintahan desa dalammelaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten pekalongan tahun anggaran bab iii ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupati ini, antara lain: tata cara penghitungan dan pembagian dana desa, penetapan dan rinci, evaluasi dan sanksi administratif. bab penganggaran dana desa rincian dana desa setiapsecara nasional.afirmasi sebagaimana dimaksud pada wajib digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan(l) kota. data jumlah desa, data indeks desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksudpadkota menggunakan data yang digunakan dalampenghitungan rincian dana desa setiap daerah kabupaten kota tahun anggaran sebelumnya. bupati melakukan verifikasi data jumlah desa wilayahnya dengan membandingkan data jumlah desa dalam alokasi dana desa tahun sebelumnya dengan data jumlah desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam bupati menyampaikan hasil verifikasi hasil verifikasi bupati sebagaimana dimaksud pada lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan dapat menggunakan data jumlah desa hasil verifikasi bupati |
bupati pekalongan provinsi jawa tengahdukung penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, kompeten dan professional serta sesuai kebutuhan organisasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan dgatur dan, bahwasudah tidak sesuai sehingga perlu disusu strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan kependudukan dan empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan pencatatan sipil kependudukan pemerintahan rekomendasi kebijakan bidang manajemen kebijakan publik kependudukan dan pencatatan sipil atau bidang lainyang relevan dengan tugas jabatan analis kesehatan ibu strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan anakibu dan anakikan dan empat bidang perikanan penelaahan dalam rangka penyusunan lingkungan atau bidang lain yang relevan rekomendasi kebijakan bidang dengan tugas jabatan kesehatan ikan dan lingkungan analis kesehatan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan kerjakerja kesehatan masyarakat kesehatan kerja kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis kesejahteraan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan keluarga empat bidang sosial dan penelaahan kesejahteraan keluargajahteraan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan rakyat empat d4) bidang sosial dan penelaahan kesejahteraan rakyatnian dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan budaya daerahbidang lain yang relevan dengan kesenian dan budaya daerah tugas jabatan analis konservasi strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan rehabilitasi empat bidang perikanan penelaahan dalam rangka penyusunan wilayah pesisir atau bidang lain yang relevan rekomendasi bidang konservasi dan dengan tugas jabatan rehabilitasi wilayah pesisir analis koperkuntansi rekomendasi kebijakan bidang ekonomi pembangunan koperasi administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan melaksanakan pengelolaan pemeliharaan konservasi lingkungan dan kawasan konserveliharaan konservasi lingkungan dan kawasan konservataan mengumpulkan bahan kerja bidang penataan persamaan sampataan persamataan persamataan persamdaftaran dan pendaftaran, pendataan pajak atau retribusi sesuai dengan prosedur untuk pendataan pajak, keperluan penyelesaian pekerjaan, dan retribusi menyusun rekapitulasi data bidang pendaftaran dan pendataan pajak atau retribudaftaran dan pendataan pajak atau retribuftaran dan pendataan pajak atau retribudapatan mengumpulkan bahan kerja bidang pendapdapdapperangan mengumpulkan bahan kerja bidang penerangan jalan sesuai jalan dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang penerangerangerangduan mengumpulkan bahan kerja bidang pengaduan publik sesuai publik dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang pengaduan publduan publduan publiran mengumpulkan bahan kerja bidang pengaigaiiiamatan penyakit dan pengamatan penyakit imunisasi sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian dan imunisasi pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang pengamatan penyakit dan imunismatan penyakit dan imunismatan penyakit dan imuniswasan mengumpulkan bahan kerja bidang pengawasan pengolahan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan sesuai dengan prosedur untuk pengangkutan dan keperluan penyelesaian pekerjaan, pemasaran ikan menyusun rekapitulasi data bidang pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran wasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran wasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran budidaya pengembangan dan pemasaran perikanan sesuai dengan prosedur untuk budidaya dan keperluan penyelesaian pekerjaan, pemasaran perikanan menyusun rekapitulasi data bidang pengembangan budidaya dan pemasarbudidaya dan pemasarbudidaya dan pemasarpengembangan kelembagaan masyarakat sesuai dengan prosedur untuk kelembagaan keperluan penyelesaian pekerjaan, masyarakat menyusun rekapitulasi data bidang pengembangan kelembagaan masyarakkelembagaan masyarakkelembagaan masyarakndalian atau pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan sesuai dengan prosedur monitoring dan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, evaluasi menyusun rekapitulasi data bidang pengendalian atau pembangunan monitoring dan evaluasi pemndalian atau monitoring dan evaluasi pemndalian atau monitoring dan evaluasi pemgerak| mengumpulkan bahan kerja bidang penggerak peran serta peran serta masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan prosedur untuk masyarakat bidang keperluan penyelesaian pekerjaan, kesehatan menyusun rekapitulasi data bidang penggerak peran serta masyarakat bidangggerak peran serta masyarakat bidanggerak peran serta masyarakat bidangilaian mengumpulkan bahan kerja bidang penilaian kinerja pegawai kinerja pegawaiilaian kinerjailaian kinerjailaian kinerjaakit mengumpulkan bahan kerja bidang penyakit tidak menular tidak menulakit tidak menulakit tidak menulakit tidak menulehatan mengumpulkan bahan kerja bidang penyehatan lingkunganehatanhathatyelenggaraan diklat penyelenggaraan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian diklat pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang penyelenggaraan dikllenggaraan dikllenggaraan diklbengkelan dan perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur untuk pengujian kendaraan keperluan penyelesaian pekerjaan, bermotor menyusun rekapitulasi data bidang perbengkelan dan pengujian kendaraan bermorbengkelan dan pengujian kendaraan bermobengkelan dan pengujian kendaraan bermoencanaan teknis tata perencanaan teknis bangunan sesuai dengan prosedur untuk keperluan tata bangunan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang perencanaan teknis tata encanaan teknis tata encanaan teknis tata sosial perlindungan sosialrlindungantanaman perlindungan pangan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian tanaman pangan pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang perlindungan tanamtanamtanampustakaan sesuai perpustakaan dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang perpustakpustakpustakrofesi mengumpulkan bahan kerja bidang profesi sumber daya sumber daya manusia sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian manusia pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang profesi sumber daya manusirofesi sumber daya manusirofesi sumber daya manusiekayasa mengumpulkan bahan kerja bidang rekayasa lalu lintas lalu lintas sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang rekayasa lalu lintasekayasa lalu lintasekayasa lalu lintasumah mengumpulkan bahan kerja bidang rumah potong hewan potong hewrumah potong hewumah potong hewumah potong hewangkutan sesuai angkutan dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sarana angkuangkuangkukantor kantor sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sarana dan prasarana kankankananak usia dini sesuai dengan prosedur untuk pendidikan anak keperluan penyelesaian pekerjaan, usia dini menyusun rekapitulasi data bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dinanak usia dinanak usia dindasar sesuai dengan prosedur untuk keperluan pendidikan dasar penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sarana dan prasarana pendidikan dddwisata sesuai dengan wisata prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang saranadan mengumpulkan bahan kerja bidang sistem dan jaringan jarisistem dan jaridan jaridan jarikependudukan sesuai dengan prosedur untuk keperluan kependudukan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sistem informasi kependudukependudukependudumanajemen manajemen kepegawaian sesuai dengan prosedur untuk kepegawaian keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sistem informasi manajemenmanajememanajemesarana informasi sarana dan prasarana jalan sesuai dengan prosedur untuk keperluan dan prasarana jalan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sistem informasi sarana dan prasaranasarana dan prasaranasarana dan prasaranakurikulum strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan pembelajaran empat bidang penelaahan kurikulum dan pendidikan manajemen pembelajarkursus dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan kesetaraan empat bidang penelaahan kursus dan kesetaraan manajemen hukum dalam rangka penyusunanlahan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pertanian empat bidang pertanian penelaahan lahan pertanian dalam dan perkebunan perencanaan rangka penyusunan rekomendasi wilayah dan kota studi kebijakan bidang pertanian pembangunan sosial diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang manajemen penelaahan lalu lintas dalam rangka transportasi atau bidang lain penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan tugas bidang perhubungan jabatan analis laporan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan keuangan empat bidang ekonomi penelaahan laporan keuangan dalam manajemen akuntansi atau| rangka penyusunan rekomendasi bidang lain yang relevan dengan kebijakan bidang keuangan tugas jabatan analis lembagmanajemen pemerintahan rekomendasi kebijakan bidang sosial dan politik sosiologi atau lembaga keagamaan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis lingkungan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan hiduplingkungan hidup yang relevan dengan tugas jabatan analis mitigasi strata satu diploma melakukan kegiatan analis dan bencana empat bidang psikologi penelaahan mitigasi bencanamonitoring, strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan evaluasi dan empat bidang teknik penelaahan dalam rangka penyusunan pelaporan sipil teknik lingkungan rekomendasi bidang monitoring, teknik arsitektur dan evaluasi dan pelaporstatistik mengumpulkan bahan kerja bidang statistik perikanan sesuai perikanan dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang statistiktatistiktatistikumber mengumpulkan bahan kerja bidang sumber daya air sesuai daya air dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang sumber daya aiumber daya aiumber daya aiguna| mengumpulkan bahan kerja bidang tata guna lahan, air, lahan, air, sarana sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan prosedur untuk dan prasarana keperluan penyelesaian pekerjaan, pertanian menyusun rekapitulasi data bidang tata guna lahan, air, sarana dan prasarana pertantata guna lahan, air, sarana dan prasarana pertanata guna lahan, air, sarana dan prasarana pertanruang mengumpulkan bahan kerja bidang bahan tata ruang sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang bahan tata ruahan tata ruahan tata ruinformasi sesuai informasperbenihan perbenihperbeniperbeniperbeniusaha mengumpulkan bahan kerja bidang usaha pemasaran dan pemasaran dan promosi wisata sesuai dengan prosedur untuk keperluan promosi wisata penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang usaha pemasaran dan promosiusaha pemasaran dan promosiusaha pemasaran dan promosimudi memeriksa kelengkapan kendaraan dinaguna mengetahui kelainan mesin, merawat kendaraan dinadinaambulans memeriksa kelengkapan kendaraan ambulanambulans guna mengetahui kelainan mesin, merawat kendaraan ambulanambulanambulanmobil memeriksa kelengkapan kendaraan pemadam kebakaran dengan pemadam kebakarpemadam kebakaran guna mengetahui kelainan mesin, merawat kendaraan pemadam kebakaranpemadam kebakaranvip memeriksa kelengkapan kendaraan dinas pejabat negara atau vippejabat negara atau vip guna mengetahui kelainan mesin, merawat kendaraan dinas pejabat negara atau vipdinas pejabat negara atau vippejabat negara atau vipndali teknologi menghimpun data dan informasi bidang teknologi informasi informasi sesuai dengan permasalahannya, menginventarisasi dan mengendalikan data serta informasi bidang teknologi informasi yang telah dibuat sesuai dengan jenis masalahnya, memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangan sebagai bahan pengendalian selanjutnya, mengevaluasi data pengendalian untuk dapat disajikan dengan dilengkapi saran dan bgevaluasi hasil menerima dan mempelajari bahan kerja hasil kegiatan bantuan kegiatan bantuan sosial masyarakat sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, sosial masyarakat mengelompokkan bahan kerjaeriksa dan mengevaluasi data hasil kegiatan bantuan sosial masyarakat sesuai prosedur agar bahan atau data ditemukan permasalahannya,untuk mengetahui langkah pemecahannyaolah bahan mengumpulkan dan memeriksa bahan perencanaan tenaga kerja perencanaan tenaga sesuai prosedur petunjuk teknis sebagai bahan kegiatan kerja berdasarkan jenis data, mendokumentasikan mengingat bahan perencanaan tenaga kerjahan perencanaan tenagaahan perencanaan tenaga kerjperencanaan tenaga kerjdatbarang hasil penindakan barang hasil sesuai prosedur petunjuk teknis sebagai bahan kegiatan penindakan berdasarkan jenis data, mendokumentasikan mengingat data barang hasil penindakbarang hasil penindabarang hasil penindakbarang hasil penindak| mengumpulkan dan memeriksa data pembayaran jaminan pembayaran jaminan kesehatan sesuai prosedur petunjuk teknis sebagai bahan kesehatan kegiatan berdasarkan jenis data, mendokumentasikan mengingat data pembayaran jaminan kesehatpembayaran jamisistem mengumpulkan dan memeriksa data sistem informasi informasi pelaksanaan anggaran sesuai prosedur petunjuk teknis sebagai pelaksanaan bahan kegiatan berdasarkan jenis data, anggaran mendokumentasikan mengingat data sistem informasi pelaksanaan anggarsistem informasi pelaksanaanistem informasi pelaksanaan anggarsistem informasi pelaksanaan anggarinformasi mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data bidang dan komunikasi informasi dan komunikasiinformasi dan komunikasiinformasi dan komuniinformasi dan komunikasiinformasi dan komunikasimakanan mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data bidang makananmakanmamakanmakanuji laboratorium mengumpulkan bahan bahan yang akan diuji bidang tanah, aspal dan laboratorium tanah, aspal dan beton sesuai permintaan dengan beton berpedoman pada prosedur agar terhindar dari kesalahan, mengkompilasi menyortir data bidang laboratorium tanah, aspal dan beton sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan dalam penggunaannya, melakukan pengujian bidang laboratorium tanah, aspal dan beton berdasarkan standar prosedur untuk mengetahui mutu yang diuji, memproses data hasil pengujian bidang laboratorium tanah, aspal dan betondang laboratorium tanah, aspal dan beton sesuai prosedur dan ketentuilik jalan melaksanakan pengamatan, pengecekan dan pencatatan atas kualitas, pemanfaatan dan kondisi bagian bagian jalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis dalam rangka keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan, mengusulkan tindakan yang diperlukan atas hasil pengamatan dan pengecekan jalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis sebagai proses tindak lanjut perbaikan jalan, menerima keluhan masukan informasi dari masyarakat pengguna jalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis agar permasalahan jalan dapat terselesaikan dengan baik oleh pejabat yang berwenang dan terkait, melaksanakan evaluasi pemanfaatan jalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis guna kenyamanan pengguna jaljaga pintu air menjaga dan mengamankan bangunan pengairan baik bangunan bendungan maupun bangunan pintu air beserta fasilitas pelengkapnya, mengoperasikan pintu air dan bangunan pengairan lainnya sesuai dengan prosedur operasional, melaksanakan perawatan rutin terhadap bangunan pengairan dengan membersihkan dan memberikan pelumas terhadap roda gigi pintu air dan draf stang serta memelihara kebersihan saluran pengairan agar berfungsi dengan baik, melaksanakan pengukuran, pencatatan debit dan curah hujan sesuai ketentuan: melaksanakan pemeriksaan pintu air untuk mengetahui kerusakan bangunan pengairan dan melaporkan kepada pejabat berwenang dan terkaiarsipan mengumpulkan bahan penyuluhan kearsipan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan kearsipan menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan kearsipluarga mengumpulkan bahan penyuluhan keluarga pra sejahtera dan pra sejahtera dan keluarga sejahtera sesuai prosedur untuk kelancaran keluarga sejahtera pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahterluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtermasyarakatan sesuai kemasyarakatan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan kemasyarakatan menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan kemasyarakatmasyarakatpemudaan sesuai kepemudaan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan kepemudaan menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan kepemudpemudsehatan| mengumpulkan bahan penyuluhan kesehatan dan pencegahan dan pencegahan hiv atau aids, ims dan bahaya nafa sesuai prosedur untuk penyakit kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan kesehatan dan pencegahan hiv atau aids, ims dan bahaya nafa menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan kesehatan dan pencegahan hiv atau aids, ims dan bahaya nafsehatan dan pencegahan hiv atau aids, ims dan bahaya nafoperasi mengumpulkan bahan penyuluhan koperasi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan koperasi menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan koperasioperlingkungan hidup sesuai lingkungan hidup prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan lingkungan hidup menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan lingkungan hidupolah raga mengumpulkan bahan penyuluhan olah raga sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan olah raga menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan olah ragolah ragmberdayaan masyarakat pemberdayaan desa atau kelurahan sesuai prosedur untuk kelancaran masyarakat desa pelaksanaan tugas, atau kelurahan mengolah bahan penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahmberdayaan masyarakat desa atau kelurakebunan sesuai prosedur perkebunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan perkebunan menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan perkebunkebunpustakaan sesuai perpustakaan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan perpustakaan menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan perpustakpustaktenaga mengumpulkan bahan penyuluhan tenaga kerja sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan penyuluhan tenaga kerja menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan penyuluhan tenaga kerjtenagaeningkatan akses prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan pasar rencana peningkatan akses pasar, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang rencana peningkatan aksesanalisis menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai dampak prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan analisis kependudukan dampak kependudukan, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang analisis dampak kependuduanalisis dampak kependudukan, menyusun konsep penyusunananalisis dampak kependudukan, mengevaluasi proses penyusunan analisis dampak kependudubantuan hukum prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan bahan bantuan hukum: mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang bahan bantuan hukumbantuan hukum, analis mutu hasil strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan perikanmutu hasil perikanan analis mutu strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pendidikan empat bidang penelaahan mutu pendidikan dalam pendidikan manajemen rangka penyusunan rekomendasi hukum administrasi negara kebijakan bidang pendidikan psikologi sosial dan politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis obat dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan makananobat kerja kesehatan masyarakat dan makanan kebijakan kesehatan atau bidang lain yangnegara publik atau bidang lain organisasi yang relevan dengan tugas jabatan analis pajak daerahmanajemen akuntansi atau| rekomendasi bidang pajak atau bidang lain yang relevan dengan retribusi daerah tugas jabatan analis pajak dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan retribusi daerah empat d4) bidang hukum penelaahan dalam rangka penyusunan akuntansi atau bidang lain| rekomendasi kebijakan bidang yang relevan dengan tugas kebijakan pajak dan retribusi daerah jabatan analis pakan ternak strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang nutrisi dan penelaahan pakan ternak dalam makanan ternak produksi rangka penyusunan rekomendasi ternak budidaya ternak kebijakan bidang pertanian produksi dan teknologi pakan ternak atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis pangpertanian manajemen rekomendasi kebijakan bidang agribisnis atau bidang lain yang pangan relevan dengan tugas jabatan analis pariwisata strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang manajemen penelaahan dalam rangka penyusunan pariwisata pariwisata atau rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan pariwisata tugas jabatan analis pelayanan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat d4) bidang hukum penelaahan dalam rangka penyusunan administrasi atau bidang lain rekomendasi bidang pelayanan yang relevan dengan tugas jabataninformasi dan prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan bahan publikasi informasi, kebijakan, dan publikasi, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidangmateri penyuluhan prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan bahan materi penyuluhan, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang bahan materi penyuluhencatatan| menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai dan pelaporan data prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan kependudukan dan pencatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga keluarga berencana berencana, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang pencatatan dan pelaporan datancatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana, menyusun konsep penyusunan pencatatan dan pelaporan datancatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana, mengevaluasi proses penyusunan pencatatan dan pelaporan datamenerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai perkembangan harga prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan dan pengkajian pasar perkembangan harga dan pengkajian pasar, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang perkembangan harga dan pengkajianrkembangan harga dan pengkajian pasar, menyusun konsep penyusunan perkembangan harga dan pengkajianrkembangan harga dan pengkajian pasar, mengevaluasi proses penyusunan perkembangan harga dan pengkajianrogram menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai peningkatan prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan kompetensi pendidik program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan, kependidikan mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidangkayasa menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai lalu lintas prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rekayasa lalu lintas, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja bidang rekayasa lalu lintaskebutuhan logistikobyek kerja bidang rencana kebutuhan logistikmutasobyek kerja bidang rencana mutromosobyek kerja bidang rencana promokeamanan menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk memperlancar tugas, melakukan penjagaan terhadap fasilitas kantor ruangan lingkungan sekitar area penjagaan dengan mengindentifikasi keluar masuk pegawai tamu, lalu lintas kendaraan dan barang sesuai prosedurdan atau lingkungan sekitar area penjagakantor dan atau lingkungan sekitar area penjagaan sesuai prosedur untuk bahan laporan, f .operasi dan menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk pemeliharaan memperlancar tugas, sumber daya air melakukan pengecekan terhadap fasilitas sumber daya air sesuai prosedur dalam rangka ketertiban dan keamanan, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air sesuai prosedur guna kelancaran pelaksanaan tugasfasilitas sumber daya air sesuai prosedur untuk bahan laporantugas protokol mempelajari rancangan susunan acara, lay out dan denah pelaksanaan acara agar memahami semua acara yang akan dibawak, mengecek dan mengetes sarana dan prasarana terutama sound system rapat sesuai ketentuan atau spesifikasi yang ditentukan atau sesuai arahan pimpinan, menata tempatpimpinan berdasarkan susunan acara kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan acarabakti menyiapkan peralatan pelaksanaan kegiatan kantorlaksanaan kegiatan kantorlaksanaan kegiatan kantorkebersihan menyiapkan peralatan kebersihralatan kebersihkebersihpemakaman menyiapkan peralatan terkait dengan pemakpemakterkait dengan pemaktaman menyiapkan peralatan terkait dengan ttterkait dengan tnata alat mengumpulkan bahan bidang alat persandian sesuai persandian prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan bidang alat persandialat persandian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengevaluasi hasil kerja bidang alat persandijamuan menyusun dan menata konsumsi ringan makan siang makan malam sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pelayanan konsumsi untuk pejabat atau tamu negara, melaksanakan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan makan sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengevaluasi hasil kerja bidang penyajian jamukearsipan mengumpulkan bahan bidang kearsipan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan bidang kearsipkearsipan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengevaluasi hasil kerja bidangmadam melaksanakan persiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kebakaran sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pencegahan kebakaran melalui metode dan prosedur tertentu guna mengantisipasi secara dini terhadap bahaya kebakaran, melaksanakan penanganan kebakaran melalui metode dan prosedur tertentu guna meminimalisasi jatuhnya korban dan kerugian yang ditimbulkan, mengevaluasi hasil kerja bidang pemadaman kebakarngambilan mengumpulkan bahan bidang pengambilan sampel sesuai mengolah bahan bidang pengambilan sampel menjadi materi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pelayanan bidang pengambilan sampel sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengevaluasi hasil kerja bidang pengambilan sampelmbuat jadwal dan metode pelaksanaan kerja bidang taman sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pengolahan lahan pertamanan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis guna mewujudkan keasrian dan keindahan taman, melakukan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan bidang taman sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis agar kondisi taman tetap terjaga dengan baisekretaris mengendalikan surat masuk dan surat keluar pimpinan berdasarkan ketentuan untuk diteruskan kepada pimpinan, menerima telepon sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, cc. menerima tamu sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mencatat janji pertemuan dengan relasi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mencatat agenda kegiatan pimpinan papan acara berdasarkan kepentingannya sebagai informasi bagi pimpinteknisi air menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan sarana air berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan sarana air berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki sarana aiaialat elektro menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan alat elektro dan alat komunikasi dan alat komunikasi berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan alat elektro dan alat komunikasi berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki alat elektro dan alat komunikasalat elektro dan alat komunikasigedung atau menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan gedung bangunan atau bangunan berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan gedung atau bangunan berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki gedung ataugedung atau bangunnerima dan menginventarisasi laporan kerusakan sarana kardiovaskuler kardiovaskuler berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan sarana kardiovaskuler berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki sarana kardiovaskulekardiovaskulelistrik dan menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan listrik dan jaringan jaringan berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan listrik dan jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki listrik dansin menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin berdasarkan prosedur dan petunjuk teknismeliharaan menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan sarana dan sarana dan prasarana berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk prasaranaralatan menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan peralatan dan mesin dan mesin berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan peralatan dan mesin berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki peralatan danperalatan dansipil menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan sipil berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan sipil berdasarkan laporan untuk perbaikan, memperbaiki sipilipilterminal menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan bangunan terminal, peralatan mekanikal, dan elektrik berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis untuk diadakan pemeriksaan, memeriksa kerusakan bangunan terminal, peralatan mekanikal, dan elektrik berdasarkan laporan untuk perbaikan, nama jabatan uraian tugas memperbaiki bangunan terminal, peralatan mekanikal, dan elektrikbangunan terminal, peralatan mekanikal, dan elektrikverifikator keuangan menerima dan menyortir dokumen usulan pencairan anggaran untuk disusun sesuai urutan agar mempermudah dalam pemeriksaan penelitian, meneliti dan mencocokkan dokumen usulan pencairan anggaran apakah telah sesuai peruntukannya, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen usulan pencairan anggaran sesuai prosedur untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaporkan hasil temuan pemeriksaan hasil verifikasi sesuai prosedur untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan, dananalis pelayanan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan publik empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan komunikasi akuntansi rekomendasi bidang pelayanan manajemen hukum publik administrasi pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis pelayanan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan sosial empat bidang psikologi penelaahan pelayapemasaran strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan kerjasamamasaran dan bidang lain yang relevan dengan kerjasama tugas jabatan analis pemasaran strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan hasil pertanian empat bidang budidaya penelaahan pemasaran hasil pertanian pertanian dan perkebunan dalam rangka penyusunan sistem teknik informatika rekomendasi kebijakan bidang ekonomi pertanian pertanian pemasaran manajemen teknik informatikamasyarakatan empat d4) bidang hukum penelaahan pemasyarakatan dalam kriminologi psikologi rangka penyusunan rekomendasi masyarakat ketahanan kebijakan bidang musisi nasional sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis pembangunmbangunanpemerintahan sosial dan rekomendasi kebijakan bidang politik sosiologi kebijakan pemberdayaan masyarakat publik psikologi masyarakatperempuan dan empat bidang penelaahan pemberdayaan perempuan anak psikologi kesejahteraan sosial| dan anakmberdayaan perempuan dan perlindungan analis pemerintahan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan daerah empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan pemerintahan manajemen rekomendasi bidang pemerintah kebijakan publik atau bidang daerah lain yang relevan dengan tugas jabatan analis pemerintahan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan umum dan otonomi empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan daerah pemerintahan manajemen rekomendasi bidang pemerintahan kebijakan publik atau bidang umum dan otonomi daerah lain yang relevan dengan tugas jabatan analis penanaman strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan modal empat bidang penelaahan penanaman modal dalam manajemen ekonomi atau| rangka penyusunan rekomendasi bidang lain yang relevan dengan kebijakan bidang penanaman modal tugas jabatan analis pendapatanndapatan bidang lain yang relevan dengan daerah tugas jabatan analis penegakan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan integritas dan empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan disiplin sumber manajemen ekonomi rekomendasi bidang penegakan daya manusia administrasi psikologi atau integritas dan disiplin sumber daya aparatur bidang lain yang relevan dengan manusia aparatur tugas jabatan analis penelitian danmanajemen ekonomi rekomendasi bidang penelitian dan administrasi psikologi atau pengembangankomoditas empat bidang budidaya penelaahan data komoditas perkebunan pertanian dan perkebunan perkebunan dalam rangka bioteknologi pertanian dan penyusunan rekomendasi kebijakan perkebunan sistem tekniksumber daya air empat bidang teknik penelaahan pengelolaan sumber daya sipil teknik geologi teknik air dalam rangka penyusunan geodesi teknik pengairan atau rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan pekerjaan umum dan penataan ruangatologi penelaahan pengembangan infrastruktur perencanaan wilayah teknik infrastruktur dalam rangka sipil lansekap atau bidang lain penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan jabatan ruang analis strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pengembangan karir empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan manajemen ekonomi rekomendasi bidang pengembangan administrasi psikologi atau karikompetensi manajemen ekonomi rekomendasi bidang pengembangan administrasi psikologi atau kompetensipendidikan pendidikan anak pendidikan manajemen anak usia dini dalam rangka usia dini dan hukum administrasi negara penyusunan rekomendasi kebijakan nonformalsdm empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan aparatur manajemen ekonomi rekomendasi bidang pengembangan administrasi psikologi atau sdm aparatuteknik penelaahan pengembangan usaha usaha agroindustri industri atau bidang lain yang agroindustri dalam rangka relevan dengan tugas jabatan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang industriwilayah wilayah patologi perencanaan wilayahkerjaan umum dan penataan ruang analis pengolah strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan hasil pertanian empat bidang pertanian penelaahan pengolah hasil pertanianpertanian analis pengusahaan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan pelayanan empat bidang penelaahan pengusahaan dan manajemen akuntansi pelayanan dalam rangka penyusunan kebijakan publik rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial atau penanaman modal bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis penindakan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat d4) bidang hukum penelaahan penindakan dalam rangka kepolisian kriminologi penyusunan rekomendasi kebijakan psikologi masyarakat sosiologi bidang penegakan musisi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis peningkatan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan usaha pertanian dan empat bidang agribisnis penelaahan peningkatan usaha agrobisnis bioteknologi pertanian dan| pertanian dan agrobisnis dalam perkebunan hama dan rangka penyusunan rekomendasi penyakit tanaman budidayanyakit strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan menularpenyakit menular yang relevan dengan tugas jabatan analis penyuluhan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan layanan empat bidang hukum penelaahan dalam rangka penyusunan informasi komunikasi atau bidang lain rekomendasi bidang penyuluhan yang relevan dengan tugas dan layanan informasi jabatan analis peraturan strata satu bidang hukum melakukan kegiatan analisis dan perundang penelaahan dalam rangka penyusunan undangan dan rekomendasi bidang peraturan rancangan perundang undangan dan rancangan peraturan peraturan perundang undangan perundang undangan analis perekonomiatau rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan perekonomian tugas jabatan analis perencanaanekonomi sosial politik atau rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan perencanaan tugas jabatan analis perencanaan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan anggar anggaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis perencanaan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan sumber daya empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan manusia aparatur manajemen ekonomi rekomendasi bidang perencanaan administrasi psikologi atau sumber daya manusia aparatur bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis perencanaan, strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan evaluasi dan empat bidang ekonomi penelaahan dalam rangka penyusunan pelapor, evaluasi dan pelaporan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis perikanan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan budidayarikanan budidaya analis perlindungan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan perempuan empat bidang psikologi penelaahan perlindungan perempuan kesejahteraan sosial ataumberdayaan perempuan dan perlindungan analis permasalahanpertanahan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang penelaahan bahan konsolidasi tanah, pertanahan patologi landreform, pemantauan pertanahan, ekonomi pertanian pendayagunaan tanah, penertiban dan manajemen administrasi pendayagunaan tanah terlantar, sosiologi statistikrencanaan wilayah dan rekomendasi kebijakan bidang kota teknik lingkungan perumahan rakyat dan kawasan teknik sipil teknik arsitektur pemukiman teknik pengairan studi pembangunan ekonomi pembangunan transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis prasarana strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pendidikan empat bidang penelaahan prasarana pendidikan pendidikan manajemenprodukroduk hukum analis program strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pembangunrogram pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis program strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan penyuluhan empat bidang pertanian penelaahan program penyuluhan dan perkebunan teknologi dalam rangka penyusunan dalam tanaman sosiologi rekomendasi kebijakan bidang pertanian atau bidang lain yang pertanian relevan dengan tugas analis publikdesain rekomendasi bidang publikasi komunikasi visual atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis rehabilitasi strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan masalah sosial empat bidang psikologi penelaahan rehabilitasi masalah sosial umum psikologi masyarakat dalam rangka penyusunan manajemen sosiologi rekomendasi kebijakan bidang administrasi kriminologi atau sosial bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis rencana strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan umum pemajuan empat bidang manajemen penelaahan rencana umum pemajuan moda transportasi transportasi atau bidang lain moda transportasi darat dalam rangka darat yang relevan dengan tugas penyusunan rekomendasi kebijakan jabatan bidang perhubungan analis retribusiajak atau bidang lain yang relevan dengan retribusi tugas jabatan analis sarana strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pendidikan anak empat bidang penelaahan sarana pendidikan anak usia dini pendidikan manajemen usia dinisistem strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan informasi empat bidang teknik penelaahan dalam rangka penyusunan informatika manajemen rekomendasi bidang sistem informatika atau bidang lain informasi yang relevan dengan tugas jabatan analis sistem mutu strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan lingkungansistem mutu dan lingkungan yang relevan dengan tugas jabatan analis statistik strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang statistik penelaahan dalam rangka penyusunan matematika atau bidang lain rekomendasi kebijakan bidang yang relevan dengan tugas statistik jabatan analis sumber daya strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan air empat bidang teknik penelaahan sumber daya aisumber daya strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan manusia aparatur empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan manajemen administrasi rekomendasi bidang sumber daya negara publik atau bidang lain manusia aparatur yang relevan dengan tugas jabatan analis taman strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang arsitektur penelaahan dalam rangka penyusunan lansekap atau bidang lain yang rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan taman analis tata laksantata negara publik atau bidang lain laksana yang relevan dengan tugas jabatan analis tata ruang strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang patologi penelaahan tata ruang dalam rangka perencanaan wilayah atau penyusunan rekomendasi kebijakan bidang lain yang relevan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan tugas jabatan ruang analis teknik dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan materi empat bidang teknik penelaahan teknik dan materi dalam sipil teknik lingkungan rangka penyusunan rekomendasi teknik arsitektur dan kebijakan bidang pekerjaan umum perencanaan wilayah kota dan penataan ruang manajemen pendidikan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis tenaga kerja strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang psikologi penelaahan dalam rangka penyusunan umum psikologi masyarakat rekomendasi kebijakan bidang manajemen sosiologi tenaga kerja administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis tindak lanjut strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan laporan hasil empat bidang akuntansi penelaahan dalam rangka penyusunan pemeriksaan manajemen hukum rekomendasi bidang tindak lanjut administrasi pemerintahan atau laporan hasil pemeriksaan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bendahara diploma tiga bidang| melakukan kegiatan penerimaan, akuntansi manajemen atau pengeluaran dan pembukuan terkait bidang lain yang relevan dengan transaksi keuangan tugas jabatan relevan dengan tugas jabatan pemisahan dan pencucian linen kotor fasilitator strata satu diploma melakukan kegiatan fasilitasi, kewirausahaan empat bidang pengolahan, dan kompilasi data atau manajemen akuntansi bahan untuk dijadikan informasi ekonomi pembangunan bidang kewirausahaan administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan fasilitator strata satu diploma melakukan kegiatan fasilitasi dan perdagangan empat bidang hukum kompilasi data atau bahan untuk hubungan internasional dijadikan informasi bidang ekonomi atau bidang lain yang perdagangan relevan dengan tugas jabatan jurnalis diploma tiga bidang melakukan kegiatan penghimpunan, sosial politik komunikasi atau identifikasi data dan informasi, serta bidang lain yang relevan dengan pendokumentasian dalam bentuk tugas jabatan media cetak atau digital juru operasi dan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengoperasian pemeliharaan teknik sipil atau bidang lain dan pemeliharaan sumber daya air sumber daya air yang relevan dengan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan jabatan ruang juru pungut sta d. d. d. bidang yang melakukan kegiatan pemungutan dan retribusi relevan dengan tugas jabatan pelaporan hasil pungutan retribusi ditulis rapat diploma tiga bidang| menyusun nobulan rapat, membuat administrasi manajemen atau kesimpulan atau resume rapat, dan bidang lain yang relevan dengan mendokumentasikan kegiatan rapat tugas jabatan operator alat berat sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemeriksaan kualifikasi pendidikan yang kelengkapan dan pengoperasian alat relevan dengan tugas jabatan bernama jabatan kualifikasi pendidikan tugas jabatan operator console sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan persiapan, transportasi teknik elektro pemeriksaan, dan pengoperasian teknik informatika atau bidang terkait dengan console lain yang relevan dengan tugas jabatan operator mesin sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pengecekan, teknik mesin atau bidang lain pemeriksaan kelengkapan dan yang relevan dengan tugas pengoperasian mesin jabatan operator sandi dan diploma tiga bidang melakukan kegiatan persiapan, telekomunikasi teknik informatika manajemen pemeriksaan kelengkapan, teknik informatika pengoperasian, dan pemeriksaan telekomunikasi atau bidang peralatan persandian dan lain yang relevan dengan tugas telekomunikasi jabatan pelatih dan pawang sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pengawasan dan hewan peternakan atau bidang lain pelatihan hewan sehingga lebih dapat yang relevan dengan tugas dikendalikan jabatan pemelihara jaljalan relevan dengan tugas jabatan pemelihara peralatperalatan relevan dengan tugas jabatan pemelihara sarana sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemeliharaan, dan prasarana kualifikasi pendidikan yang pemeriksaan, dan perbaikan sarana relevan dengan tugas jabatan dan prasarana pemelihara satwa sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan penerimaan, peternakan atau bidang lain pemeriksaan, penelaahan karakteristik yang relevan dengan tugas| dan spesifikasi, dan pemeliharaan jabatan satwa pemeriksa irigasi strata satu diploma melakukan kegiatan pemeriksaan dan empat bidang pengairan perbaikan irigasi sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemeriksa jalan dan strata satu diploma melakukan kegiatan pemeriksaan jembatan empat d4) bidang teknik jalan dan jembatan sipil teknik arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemasaran sta d. d. d. bidang yang melakukan kegiatan pembersihan, jenazah relevan dengan tugas jabatan penyimpanan, pengeluaran dan sterilisasi jenazah penata keuangan strata satu diploma melakukan kegiatan penataan bahan empat bidang akuntansi dan pemeriksaan bidang keuangan studi pembangunan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penata liputan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan komunikasi penyiaran bahasa penataan bahan liputan serta atau bidang lain yang relevan penyusunan laporan bidang dengan tugas jabatan peliputan penata rontgen strata satu diploma melakukan kegiatan pencatatan empat bidang penerimaan dan pengeluaran, radioterapi teknik radiologi pemeriksaan serta penataan bidang atau bidang lain yang relevan rontgen dengan tugas jabatan menelaah audit strata satu diploma melakukan kegiatan penelaahan audit keselamatan jalan empat bidang manajemen keselamatan jalan transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan menelaah dampak strata satu diploma melakukan kegiatan penelaahan lingkungan empat d4) bidang teknik bahanmenelaah data strata satu diploma melakukan kegiatan penelaahan data sertifikasi mutu empat d4) bidang pertanian sertifikasi mutu benih atau bibit benih atau bibit dan perkebunan peternakan bidang pertanian atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan menelaah jaringan strata satu bidang melakukan kegiatan penelaahan, dokumentasi dan hukum teknik informatika pengecekan dan penyusunan konsep informasi hukum penelaahan bidang perjanjian dan informasi hukum menelaah penyehatan strata satu diploma melakukan kegiatan penelaahan lingkungan empat d4) bidang teknik penyehatan lingkungan permukiman permukiman sipil teknik arsitektur teknik bidang pekerjaan umum dan lingkungan atau bidang lain penataan ruangakses permodalan manajemen perkantoran pendokumentasian akses pemodelidentifikasi dan manajemen perkantoran pendokumentasian identifikasi dan evaluasi sentra administrasi perkantoran tata evaluasi sentra pengolahan produk pengolahan produkpegawaian manajemen perkantoran pendokumentasian bidang administrasienian dan manajemen perkantoran pendokumentasian bahan bidang budaya daerah administrasi perkantoran tata kesenian dan budaya daerahiswaan manajemen perkantoran pendokumentasian kesiswaankeuangan manajemen perkantoran pendokumentasian bidang administrasi perkantoran tata keuangurikulum manajemen perkantoran pendokumentasian kurikulumlla manajemen perkantoran pendokumentasian llanota perhitungan manajemen perkantoran pendokumentasian nota perhitungan pajak dan retribusi| administrasi perkantoran tata pajak dan retribusi daerah bidang daerah perkantoran atau bidang lain keuanganerimaan manajemen perkantoran pendokumentasian bidang administrasiencanaan dan manajemen perkantoran pendokumentasian bahan bidang program administrasi perkantoran tata perencanaan dan programizinan manajemen perkantoran pendokumentasian bahan perizinpustakaan manajemen perkantoran pendokumentasian bidang administrasibuatan manajemen perkantoran pendokumentasian surrapat manajemen perkantoran pendokumentasian bahan rapdan manajemen perkantoran pendokumentasian bidang sarana prasarana administrasi perkantoran tata dan prasaranmanajemen perkantoran pendokumentasian dalam rangka pengembangan administrasi perkantoran tata penyusunan rekomendasi bidang usaha perkantoran atau bidang lain sarana pengembangan usahaumum manajemen perkantoran pendokumentasian bahan dan administrasi perkantoran tata dokumen umum perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengatur lalu lintas diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengaturan dan jalan lla teknik sipil pengarahan angkutan serta penumpang area terminal dan jalan pengawas alat dan strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan alat mesin pertanian empat d4) bidang pertanian| dan mesin pertanian bidang atau bidang lain yang relevan pertanian dengan tugas jabatan pengawas bangunan strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan dan gedung empat d4) bidang teknik| bangunan dan gedung bidang sipil teknik arsitektur pekerjaan umum dan penataan ruang rancang kotadarat empat bidang lintas darat transportasihewan dan| empat bidang peternakan lintas hewan dan wilayah karantina wilayah karantina atau bidang lain yang relevan hewan bidang peternakan hewlaut empat bidang lintas laut transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengawas monitoring strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi empat d4) bidang kesehatan bidang monitoring dan evaluasi imunisasi masyarakat kebijakan imunisasi puskesmas puskesmas kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengawas mutu bibit strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan ternak empat d4) bidang pertanian mutu bibit ternak bidang atau bidang lain yang relevan peternakan dengan tugas jabatan pengawas pengujian strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan kendaraan bermotor empat bidang pengujian kendaraan bermotor transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengawas penyakit strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan dan pengendali empat bidang perikanan penyakit dan pengendali penyakit penyakit hewan atau bidang lain yang relevan hewan bidang peternakan dengan tugas jabatan pengawas pupuk strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan dan pestisida empat bidang pertanian pupuk dan pestisida bidang perkebunan manajemen perikanan administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengawas tata strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan tata bangunan dan| empat bidang teknik bangunan dan perumahan perumahan sipil teknik lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengawas terminal strata satu diploma melakukan kegiatan pengawasan dan empat bidang pengendalian terminal transportasiadministrasi manajemen ekonomi penyusunan laporan bidang pemerintahan pemerintahan administrasi administrasi pemerintahan kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola anggarudit diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan audit keselamatan transportasi perkeretaapianina diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan bina kesejahteraan psikologi kesehatan kesejahteraan keluarga keluarga masyarakatteknik informatika teknik dan penyusunan laporan untuk komputer administrasi disajikan kepada pimpinan perkantoranedukasi manajemen administrasi edukasijaringan manajemen administrasi jaringan transportasi jalan transportasi jaln keamanan dan teknik informatika teknik penyusunan laporan bidang data ketertiban komputer administrasi keamanan dan ketertiban perkantoranta layanan publik dan manajemen administrasi layanan publik dan hubungan investor hubungan investor pemerintahan teknik bidangmutu diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan data pendidikan manajemen administrasi mutu pendidikanpemberdayaan sosiologi pedesaan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dan administrasi atau bidang lain kelembagaan kelembagaastatistik manajemen administrasidiploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan manajemen administrasi penyusunan laporan bidang pemerintahan teknik databaseokumentasi teknik informatika bahan dan penyusunan laporan administrasi negara bidang dokumentasi publik desain komunikasi visual komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola fasilitasi diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan mediasi kesejahteraan sosial ekonomi fasilitasi dan mediasi perlindungan perlindungan atau bidang lain yang relevan konsumen konsumen dengan tugas jabatan pengelola formasi diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengadaan manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan pegawai psikologi atau bidang lain yang bidang formasi dan pengadaan relevan dengan tugas jabatan pegawai pengelola instalasi diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan air dan listrik teknik sipil teknik elektro| penyusunan laporan bidang atau bidang lain yang relevan instalasi air dan listrik dengan tugas jabatan pengelola irigasi diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan pengairan atau bidang lain yang irigasi bidang pekerjaan umum dan relevan dengan tugas jabatan penataan ruang pengelola jasa diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan jasa konstruksi manajemen administrasi kontruksi bidang pekerjaan umum akuntansi sosiologi atau dan penataan ruangdan ketertiban administrasi penyusunan laporan bidang pemerintah sosiologi atau keamanan dan ketertibansistem informasi teknik informatika penyusunan laporan bidang telekomunikasi atau bidang keamanan sistem informasikefarmasian farmasi atau bidang lain yang penyusunan laporan bidang relevan dengan tugas jabatan kefarmasian pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan kelembagaan manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan pendidikan psikologi atau bidang lain yang kelembagaan bidang pendidikan relevan dengan tugas jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan negara publik atau bidang lain bidang kepegawaian yang relevan dengan tugas jabatan pengelola kesehatan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan hewan dan peternakan manajemen kesehatan hewan dan kesehatan kesehatan administrasi atau bidang lain masyarakat veteriner bidang masyarakat veteriner yang relevan dengan tugas perternakan jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan ketersediaan dan ekonomi pertanian akuntansi ketersediaan dan kerawanan pangan kerawanan panganstrata satu diploma melakukan kegiatan pengelolaan ketransmigrasian empat bidang ketransmigrasilaboratorium manajemen administrasi laporan laboratoriumkehumasan bahasa manajemedan pengadaan secara teknik mesin manajemen penyusunan laporan bidang elektronik administrasi pemerintahan layanan pengadaan secara elektron bidang melakukan kegiatan pengelolaan teknik industri atau bidang lain limbah bidang industrilingkungan teknik lingkungan kesehatan penyusunan laporan bidang lingkungan atau bidang lain lingkungan yang relevan dengan tugas jabatan pengelola monitoring diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan dan evaluasi, akuntansi manajemen penyusunan laporan bidang penyelengaraan administrasi pemerintahan monitoring dan evaluasi, pemerintahan desa teknik informatika manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa teknik informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola obat dan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan alat alat kesehatan administrasi rumah sakit atau penyusunan laporan bidang obat bidang lain yang relevan dengan dan alat alat kesehatan tugas jabatan pengelola pameran diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan peragaan ekonomi administrasi pameran dan peragaan bidang sosiologi atau bidang lain yang perdagangan relevan dengan tugas jabatan pengelola pasar diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan pasar ekonomi administrasi sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola pelayanan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan kesehatan administrasi rumah sakit atau| penyusunan laporan bidang bidang lain yang relevan dengan pelayanan kesehatan tugas jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan barang teknik mesin manajemen | penyusunan laporan bidang milik daerah administrasi pemerintahan pemanfaatan barang milikantauan sumber perikanan kelautan atau penyusunan laporan bidang daya kelautan dan bidang lain yang relevan dengan pemantauan sumber daya kelautan perikanan tugas jabatan dan perikananmeliharaan pemeliharaan atau bidang lain yang relevan jembatan bidang pekerjaan umum jembatan dengan tugas jabatan dan penataan ruangningkatan jalan peningkatan jalan atau bidang lain yang relevan| bidang pekerjaan umum dan dengan tugas jabatan penataan ruangbersumber kebijakan kesehatan atau pemberantasan penyakit bersumber binatang bidang lain yang relevan dengan binatang tugas jabatanmenular kebijakan kesehatan atau pemberantasan penyakit menular langsung bidang lain yang relevan dengan langsung tugas jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan pemberdayaan kesejahteraan sosial pemberdayaan lembaga sosial lembagamberdayaan sosiologi pedesaan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dan manajemen administrasi atau kelembagaan kelembagaaneliharaan teknik lingkungan kesehatan penyusunan laporan bidang konservasi lingkungan atau bidang lain pemeliharaan konservasi lingkungan lingkungan dan yang relevan dengan tugas dan kawasan konservasi kawasan konservasi jabatan pengelola penataan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan sampah manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan teknik informatika atau bidang penataan bidang persamaanftaran, akuntansi manajemen penyusunan laporan bidang pendataan pajak, administrasi teknik pendaftaran dan pendataan pajak atau dan retribusi informatika manajemen teknik retribusipatan akuntansi manajemen penyusunan laporan bidang administrasi teknik pendapaterangan jalan teknik sipil teknik arsitektur penerangan jalan bidang pekerjaan atau bidang lain yang relevan umum dan penataan ruang dengan tugas jabatan pengelola pengaduan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan publik administrasi komunikasi penyusunan laporan bidang teknik informatika teknik bidang melakukan kegiatan pengelolaan teknik sipil pengairan atau pengairan bidang pekerjaan umum bidang lain yang relevan dengan dan penataan ruang tugas jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengamatan epidemiologi kesehatan penyusunan laporan bidang penyakit dan masyarakat kebijakan pengamatan penyakit dan imunisasi imunisasi kesehatanawasan perikanan atau bidang lain yang penyusunan laporan bidang pengolahan, relevan dengan tugas jabatan pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pengangkutan dan pemasaran ikan pemasaran ikan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan manajemen perikanan atau penyusunan laporan bidang budidaya dan bidang lain yang relevan dengan pengembangan budidaya dan pemasaran tugas jabatan pemasaran perikanan perikanan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan manajemen sosial dan politik penyusunan laporan bidang kelembagaan administrasi sosiologi pengembangan kelembagaan masyarakat pemerintahan atau bidang lain masyarakatendalian, akuntansi manajemen penyusunan laporan bidang monitoring dan administrasi pemerintahan pengendalian atau monitoring dan evaluasi teknik informatika manajemen evaluasi pembangunan pembangunan teknik informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola penggerak diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan peran serta kesehatan masyarakat penyusunan laporan bidang masyarakat kebijakan kesehatan atau penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan bidang lain yang relevan dengan bidang kesehatan tugas jabatan pengelola penilaian diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan kinerja pegawai manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan psikologi atau bidang lain yang bidang penilaian kinerja pegawai relevan dengan tugas jabatan pengelola penyakit diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan tidak menular kesehatan masyarakat penyusunan laporan bidang kebijakan kesehatan atau penyakit tidak menularyehatan teknik lingkungan kesehatan penyusunan laporan bidang lingkungan lingkungan atau bidang lain penyehatan lingkungayelenggaraan manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan diklat psikologi atau bidang lain yang bidang penyelenggaraan diklat relevan dengan tugas jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan perbengkelan dan transportasi atau bidang lain perbengkelan dan pengujian pengujian kendaraan yang relevan dengan tugas kendaraan bermotor bermotor jabanama dan uraian tugas jabatan pelaksana dengan peraturan bupati ini,diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan perencanaan teknis teknik sipil teknik arsitektur perencanaan teknis tata bangunan tata bangunan rancang kota atau bidang lain bidang pekerjaan umum dan penataan yang relevan dengan tugas| ruang jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan perlindungan sosial kesejahteraan sosial sosiologi perlindungan sosialrlindungan pertanian perkebunan atau perlindungan tanaman pangan tanaman pangan bidang lain yang relevan dengan bidang pertanian tugas jabatan pengelola diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan perpustakaan sejarah atau bidang perpustakaan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola profesi diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan manusia psikologi atau bidang lain yang bidang profesi sumber daya manusia relevan dengan tugas jabatan pengelola rekayasa diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan lalu lintas transportasi atau bidang lain rekayasa lalu lintas yang relevan dengan tugas jabatan pengelola rumah diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan potong hewan peternakan atau bidang lain| rumah potong hewan bidang yang relevan dengan tugas peternakan jabatan pengelola sarana diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan angkutan perkeretaapian transportasi sarana angkutankantor pemerintahan teknik dan prasarana kantoprasarana manajemen administrasi sarana dan prasarana pendidikan pendidikan anak negara psikologi sosial dan anak usia dini bidang pendidikan usia dinipendidikan dasar pemerintahan teknik dan prasarana pendidikan dasawisata pariwisata manajemen penyusunan laporan bidang sarana administrasi pemerintahan wisataelola sistem diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan dan jaringan teknik informatika manajemen penyusunan laporan bidang sistem teknik informatika dan jaringan telekomunikasidan informasi pemerintahan manajemen penyusunan laporan bidang sistem kependudukan kebijakan publik atau bidang informasi kependudukanmanajemen administrasi bahan dan penyusunan laporan manajemen psikologi teknik informatika bidang sistem informasi manajemen kepegawaian manajemen teknik informatika kepegawaiansarana transportasi atau bidang lain sistem informasi sarana dan dan prasarana jalan yang relevan dengan tugas prasarana jalan jabatan pengelola statistik diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan perikanan perikanan atau bidang lain yang penyusunan laporan bidang relevan dengan tugas jabatan statistik perikanan pengelola sumber diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan daya air teknik sipil pengairan atau sumber daya air bidang pekerjaan bidang lain yang relevan dengan umum dan penataan ruang tugas jabatan pengelola tata guna diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan tata lahan, air, sarana pertanian perkebunan atau guna lahan, air, sarana dan prasarana dan prasarana bidang lain yang relevan dengan pertanian bidang pertanian pertanian tugas jabatan pengelola tata ruang diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan teknik sipil teknik arsitektur bahan tata ruang bidang pekerjaan rancang kota patologi atau umum dan penataan ruangdan informasi teknik informatika manajemen penyusunan laporan bidangperbenihan pertanian perkebunan atau teknologi perbenihan bidang bidang lain yang relevan dengan pertanian tugas jabatan pengelola usaha diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengelolaan pemasaran dan manajemen pariwisata usaha pemasaran dan promosi wisata promosi wisata pariwisata atau bidang lain bidang pariwisata yang relevan dengan tugas jabatan pengemudiyang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas pengemudi ambulansmenggunakan mobil ambulans pengemudi mobil sta d. d. d. bidang yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemadam kebakaran relevan dengan tugas jabatan pelayanan transportasi untuk tugas pemadaman kebakaran pengemudi vippejabat negara atau vip dengan kendaraan dinas pengendali teknologi strata satu diploma melakukan kegiatan pengendalian informasi empat d4) bidang teknik kuantitas dan kualitas teknologi informatikahasil strata satu diploma melakukan kegiatan evaluasi hasil kegiatan bantuan empat bidang kegiatan bantuan sosial masyarakat sosial masyarakatolah bahan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengolahan perencanaan tenaga teknik informatika manajemen bahan perencanaan bidang tenaga kerja teknik informatika administrasi kerjateknik informatika manajemen pendokumentasian serta penginputan informatika atau bidang lain data yang relevan dengan tugas jabatan pengolah data| diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengolahan dan barang hasil teknik informatika manajemen pendokumentasian data barang hasil penindakan teknik informatika administrasi penindakpembayaran teknik informatika manajemen pendokumentasian bidang data jaminan kesehatan teknik informatika administrasi pembayaran jaminan kesehatsistem informasi teknik informatika manajemen pendokumentasian dan pengolahan pelaksanaan teknik informatika administrasi bidang data sistem informasi anggaran perkantoran manajemen atau pelaksanaan anggaran bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengolah informasi sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pengolahan dan dan komunikasi informatika atau bidang lain pendokumentasian bidang informasi yang relevan dengan tugas dan komunikasi jabatan pengolah makanan diploma tiga bidang gizi melakukan kegiatan atau bidang lain yang relevan pendokumentasian dan pengolahan dengan tugas jabatan bidang makanan penguji strata satu diploma melakukan kegiatan pengujian laboratorium tanah, empat bidang teknik laboratorium tanah, aspal dan beton aspal dan beton sipil teknik arsitektur atau| bidang pekerjaan umum dan bidang lain yang relevan dengan penataan ruang tugas jabatan penilik jalan smk sma bidang teknik ipa melakukan kegiatan pengecekan atau bidang lain yang relevan kualitas, pengendalian mutu, dan dengan tugas jabatan evaluasi pemanfaatan jalan penjaga pintu air sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pelayanan, kualifikasi pendidikan yang pengoperasian, dan pemeriksaan relevan dengan tugas jabatan bidang pintu air penyuluh kearsipan strata satu diploma melakukan kegiatan penyuluhan, empat bidang kearsipan evaluasi dan penyusunan laporan atau bidang lain yang relevan bidang kearsipan dengan tugas jabatan penyuluh keluarga strata satu diploma melakukan kegiatan penyuluhan pra sejahtera dan| empat bidang keluarga pra sejahtera dan keluarga keluarga sejahtera kependudukan psikologi sejahtera kesehatan masyarakatrsiapan, kemasyarakatan empat bidang hukum pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan sosial dan politik atau bidang pelaporan bidang kemasyarakatankepemudaan empat bidang evaluasi dan penyusunan laporan manajemen sosial dan politik bidang kepemudaan sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyuluh kesehatan strata satu diploma melakukan kegiatan penyuluhan, dan pencegahan empat bidang kesehatan evaluasi dan penyusunan laporan penyakit masyarakat kebijakan bidang kesehatan dan pencegahan hiv kesehatan atau bidang lain atau aids, ims dan bahaya nafa bidang evaluasi dan penyusunan laporan manajemen administrasi bidang kopelingkungan hidup empat d4) bidang teknik evaluasi dan penyusunan laporan lingkungan kesehatan bidang lingkungan hidup lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyuluh olah raga strata satu diploma melakukan kegiatan persiapan empat bidang penyuluhan, pelaksanaan keolahragaan kepelatihan dan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan olahraga atau bidang lain yang bidang olah raga relevan dengan tugas jabatan penyuluh strata satu diploma melakukan kegiatan penyuluhan pemberdayaan empat bidang sosiologi| pemberdayaan masyarakat desa atau masyarakat desa pedesaan manajemen kelurahakebunan empat d4) bidang pertanian bidang perkebunan dan perkebunanpustakaan empat bidang teknik bidang perpustakaan industri perpustakaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyuluh tenaga strata satu diploma melakukan kegiatan penyuluhan kerja empat bidang tanaman bidang tenaga kerja hewani kesehatan (kecuali psikologi) teknikpeningkatan akses| empat bidang ekonomi rencana peningkatan akses pasar pasar administrasi sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusun analisis strata satu diploma melakukan kegiatan penyusunan dan dampak empat bidang penelaahan bahan rekomendasi kependudukan manajemen pemerintahan dampak kependudukan ekonomi sosial dan politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusun bahan strata satu bidangpenyusun bahan strata satu diploma melakukan kegiatan penyusunan dan informasi dan empat bidang penelaahan data obyek kerja bidang publikasi komunikasi desain bahan informasi, kebijakan, dan komunikasi visual atau bidang publikasi lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusun bahan strata satu diploma melakukan kegiatan penyusunan, materi penyuluhan empat bidang pengklasifikasian, dan penelaahan manajemen ekonomi data obyek kerja bidang bahan materi administrasi psikologi atau penyuluhanncatatan dan empat bidang pencatatan dan pelaporan data pelaporan data kependudukan psikologi kependudukan dan keluarga kependudukan dan| kesehatan masyarakat atau berencana keluarga berencanarkembangan harga empat bidang ekonomi perkembangan harga dan pengkajian dan pengkajian administrasi sosiologi atau pasar pasar bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusun program strata satu diploma melakukan kegiatan penyusunan peningkatan empat bidang program peningkatan kompetensi kompetensi pendidik manajemen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga psikologi atau bidang lain yang kependidikan relevan dengan tugas jabatan nama jabatan kualifikasi pendidikan tugas jabatan penyusun rekayasa strata satu diploma melakukan kegiatan penyusunan lalu lintas empatdan kebutuhan logistik empat bidang penelaahan data obyek kerja bidang manajemen ekonomi atau rencana kebutuhan logistikmutasi empat bidang pengklasifikasian dan penelaahan data manajemen ekonomi obyek kerja bidang rencana mutasi administrasi psikologpromosi empat bidang pengklasifikasian dan penelaahan data manajemen ekonomi obyek kerja bidang rencana promosi administrasi psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan petugas keamanan sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pengamanan dan yang dibutuhkan atau bidang penertiban lain yang relevan dengan tugas jabatan petugas operasi dan smk sma bidang teknik ipa melakukan kegiatan persiapan, pemeliharaan atau bidang lain yang relevan pengecekan, pengoperasian, dan sumber daya air dengan tugas jabatan pemeliharaan sumber daya air petugas protokol diploma tiga bidang| melakukan kegiatan keprotokolan komunikasi administrasi pada instansi pemerintah negara publik manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan prabu bakti sta atau sederajat bidang melakukan kegiatan penyiapan yang dibutuhkan administrasi peralatan dan penyajian kebutuhan perkantoran atau bidang lain untuk pelaksanaan kegiatan kantor yang relevan dengan tugas jabatan prabu kebersihkebersihan prabu pemakpelaksanaan kegiatan terkait dengan pemakaman prabu ttaman pranata alat diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengklasifikasian persandian teknik elektro teknik dan penelaahan alat persandian informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pranata jamuan sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pengaturan gizi pariwisata tata boga atau penyajian jamuan dan pemeliharaan bidang lain yang relevan dengan peralatan atau perlengkapan makan tugas jabatan pranata kearsipan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pengolahan, kearsipan atau bidang lain yang pelayanan dan evaluasi hasil kerja relevan dengan tugas jabatan bidang kearsipan nama jabatan kualifikasi pendidikan tugas jabatan pranata pemadam diploma tiga bidang telah melakukan kegiatan persiapan, kebakaran mengikuti pelatihan gada pencegahan dan penanganan yang pratama madya utama berkaitan dengan kebakaran (bersertifikat) atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pranata pengambilan sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pencatatan dan sampel yang dibutuhkan atau bidang pendistribusian sampel lain yang relevan dengan tugas jabatan pranata taman sta d. d. d. bidang yang melakukan rencana pemeliharaan dan dibutuhkan atau bidang lain pengolahan lahan pertamanan yang relevan dengan tugas jabatan sekretaris diploma tiga bidang melakukan kegiatan penyiapan bahan sekretaris administrasi tata dan pengaturan jadwal pimpinan perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan teknisi air sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemasangan, kualifikasi pendidikan yang perbaikan, pengecekan, dan relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan sarana air teknisi alat elektro sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemasangan, dan alat komunikasi komunikasi teknik sistem perbaikan dan pemeriksaan serta informasi atau bidang lain yang pemeliharaan alat elektro dan alat relevan dengan tugas jabatan komunikasi teknisi gedung atau sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemasangan, bangunan kualifikasi pendidikan yang perbaikan, pengecekan, dan relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan gedung atau bangunan teknisi diploma tiga bidang| melakukan ujian pada cardi atau kardiovaskuler teknik kardiovaskuler 'atau| paru perangkat pasien mengenai bidang lain yang relevan dengan alasan analisis catheterizations tugas jabatan jantung, electrocardiograms, fungsi paru paru, kemampuan paru paru, dan terkait tes atau mengeksekusi teknisi listrik dan sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemasangan, jaringanlistrik dan jaringan teknisi mesin sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemasangan,mesin teknisi pemeliharaan diploma tiga bidang melakukan kegiatan pemasangan, sarana dan teknik sipil teknik elektro perbaikan dan pengecekan serta prasarana teknik mesin atau bidang lain pemeliharaan pemenjaraan sarana yang relevan dengan tugas dan prasarana jabatan teknisi peralatan sta d. d. d. bidang melakukan kegiatan pemasangan, dan mesin mesin listrik atau bidang lain perbaikan dan pengecekan serta yang relevan dengan tugas pemeliharaan peralatan dan mesin jabatan teknisi sipil diploma tiga bidang| melakukan kegiatan pemasangan, teknik sipil atau bidang lain perbaikan dan pengecekan, serta yang relevan dengan tugas pemeliharaan sipil jabatan teknisi terminal diploma tiga bidang melakukan kegiatan pemeriksaan, teknik mesin elektro dan pemeliharaan, dan perbaikan bidang lain yang relevan dengan bangunan terminal, peralatan tugas jabatan mekanikal, dan elektrik verifikator keuangan diploma tiga bidang melakukan kegiatan verifikasi akuntansi manajemen terhadap dokumen usulan pencairan administrasi perkantoran atau anggaran bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. pan. sh. nip.uraian tugas jabatan pelaksana lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan ajudan memeriksa jadwal kegiatan pimpinan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menghubungi pihak yang bertanggung jawab terhadap acara kegiatan untuk memastiprasarana kegiatan kedinasan luar kantor agar pimpinan dapat melaksanakan tugas dengan cepat dan aman, f .:dvokasi mengumpulkan bahan kerja bidang advokasidvokasi hukum guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang advokasi hukum agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang advokasilat mengumpulkan bahan kerja bidang alat penangkap ikan dan penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan prosedur untuk alat bantu keperluan penyelesaian pekerjaan, penangkapan ikan mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ngkutan mengumpulkan bahan kerja bidang angkutan darat sesuai daratngkutan darat guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang angkutan darat agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang angkutanplikasi dan mengumpulkan bahan kerja bidang aplikasi dan pengelolaan pengelolaan data data sistem keuangan sesuai dengan prosedur untuk keperluan sistem keuangan penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang aplikasi dan pengelolaan data sistemset daerah mengumpulkan bahan kerja bidang asetset daerah guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang aset daerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang asetjaminan sosial tenaga jaminan sosial kerja sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian tenaga kerja pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang bahan jaminan sosialjaminan sosial tenaga kerja agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bahan jaminan sosialjabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dikelompokkan berdasarkantugas jabatan,pada digunakan sebagai acuanuraian tugas jabatan pelaksana bagikelembagaan dan kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial sesuai dengan prosedur untuk kerjasama hubungan keperluan penyelesaian pekerjaan, industrial mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang bahan kelembagaan dan kerja samakelembagaan dan kerja sama hubungan industrial agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bahan kelembagaan dan kerja samagupahan sesuai pengupahngupahan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang bahan pengupahan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bahan pengupyelesaian penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan prosedur untuk perselisihan keperluan penyelesaian pekerjaan, hubungan industrial mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang bahan penyelesaian perselisihanpenyelesaian perselisihan hubungan industrial agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bahan penyelesaian perselisihanrsyaratan kerja persyaratanrsyarpersyaratan kerja agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bahan persyarngunan mengumpulkan bahan kerja bidang bangunan gedung dan gedung dan permukiman sesuai dengan prosedur untuk keperluan permukiman penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang bangunan gedung dan permukiman guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang bangunan gedung dan permukiman agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bangunan gedung dan pernih mengumpulkan bahan kerja bidang beninih guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang benih agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang benirita mengumpulkan bahan kerja bidang beririta guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang berita agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang beriimbingan mengumpulkan bahan kerja bidang bimbingan usaha sesuai usahimbingan usaha guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang bimbingan usaha agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang bimbingudaya mengumpulkan bahan kerja bidang budaya keagamaan sesuai keagamaudaybudaya keagamaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang budaycagar budaya mengumpulkan bahan kerja bidang cagar budaya dan koleksi dan koleksi museum musecagar budaya dan koleksi museum guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang cagar budaya dan koleksi museum agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang cagar budaya dan koleksi museata dan mengumpulkan bahan kerja bidang data danata ddata dan informasi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang data desa dan |a. mengumpulkan bahan kerja bidang desa atau kelurahan keluraesa atau kelurahan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang desa atau kelurahan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang desa atau kelurmengumpulkan bahan kerja bidang dokumen perizinan sesuai periziokumen perizinan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang dokumen perizinan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang dokumen perizigizi mengumpulkan bahan kerja bidang gizgizi guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang gizi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang gizkum mengumpulkan bahan kerja bidangkum guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang hukum agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangmas mengumpulkan bahan kerja bidang hubungan kemasyarakbungan khubungan kemasyarakatan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang hubungan kklim usaha mengumpulkan bahan kerja bidang iklim usaha dan dan kerjasamaklim usahaiklim usaha dan kerjasama agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang iklim usahadustri mengumpulkan bahan kerja bidang industrdustri guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang industri agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang frastruktur mengumpulkan bahan kerja bidang infrastrukinfrastruktur agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangtelijen mengumpulkan bahan kerja bidang intelijetelijen guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang intelijen agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang intelijevestasi dan mengumpulkan bahan kerja bidang investasi dan permodalan permodalan usaha usahvestasi dan permodalan usaha guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang investasi dan permodalan usaha agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang investasi dan permodalbatan mengumpulkan bahan kerja bidang kebutuhan jabbutuhan jabatjabatan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kebutuhan jalan mengumpulkan bahan kerja bidang jalan jembatan sesuai jemblan jembatan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang jalan jembatan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang jalan jemminan mengumpulkan bahan kerja bidang jamimijaminan sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang jamibutuhan mengumpulkan bahan kerja bidang kebutuhan pendidik dan pendidik dan tenaga tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur untuk keperluan kependidikan penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang kebutuhan pendidik dan tenaga kependidik dan tenaga kependidikan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kebutuhan pendidik dan tenaga keagar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kelembmasyarakat agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kelembaguarga mengumpulkan bahan kerja bidang pengendalian penduduk berencana dan keluarga berencndalian penduduk dan keluarga berencana guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berteladanan mengumpulkan bahan kerja bidang keteladteladanan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang keteladanan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang keteladolahragaan mengumpulkan bahan kerja bidang keolahrolahragaan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang keolahragaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang keolahrmudaan mengumpulkan bahan kerja bidang kepemudpemudaan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang kepemudaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kepemudndidikan mengumpulkan bahan kerja bidangendidikan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangkependudukan dan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan prosedur untuk keperluan pencatatan sipil penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang kependudukan dan pencatatan sipil guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kependudukan dan pencatatan sipiagar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesehibu mengumpulkan bahan kerja bidang kesehatan ibu dan anak dan abu dan anakbu dan anak agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesehatan ibuikan dan ikkankan dan lingkungan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesehatan ikankerja sesuai kerjkerja agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesehkeluarga keluargkeluargakeluarga agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesejahteraan keluargrakyat rakyrakyatrakyat agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesejahteraan rakynian dan mengumpulkan bahan kerja bidang kesenian dan budaya budayanian dan budaya daerah guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang kesenian dan budaya daerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kesenian dan budayaka sh. nipnservasi mengumpulkan bahan kerja bidang konservasi dan dan rehabilitasi rehabilitasi wilayah pesisir sesuai dengan prosedur untuk wilayah pesisir keperluan penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisperasi mengumpulkan bahan kerja bidang koperoperasi guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang koperasi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang koperikulum mengumpulkan bahan kerja bidang kurikulum dan dan pembelajaran pembelajikulum dan pembelajaran guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang kurikulum dan pembelajaran agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kurikulum dan pembelajsus dan mengumpulkan bahan kerja bidang kursus dan kesetaraan kesetarsus dan kesetaraan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang kursus dan kesetaraan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang kursus dan kesetarhan mengumpulkan bahan kerja bidang lahan pertanian sesuai pertanihanlahan pertanian agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang lahanlu lintas mengumpulkan bahan kerja bidang lalu lintalu lintas guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang lalu lintas agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang lalu lintaporan mengumpulkan bahan kerja bidang laporan keuangan sesuai keuangporan keuangan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang laporan keuangan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang laporanembaga mengumpulkan bahan kerja bidang lembaga keagamaan keagamembaglembaga keagamaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang lembagingkungan mengumpulkan bahan kerja bidang lingkungan hidup sesuai hidupingkungan hidup guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang lingkungan hidup agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang lingkungan hidupitigasi mengumpulkan bahan kerja bidang mitigasi bencana sesuai bencanitigasi bencana guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang mitigasi bencana agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang mitigasi bonitoring, mengumpulkan bahan kerja bidang monitoring, evaluasi dan evaluasimonitoring, evaluasi dan pelaporan guna bahan pengembangan metoda dan teknis: menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang monitoringhasil mengumpulkan bahan kerja bidang mutu hasil perikanan sesuai perihasil perikanan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang mutu hasil perikanan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang mutu hasil perimengumpulkan bahan kerja bidang mutu pendidikan sesuai pendidikmutu pendidikan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang mutubat dan mengumpulkan bahan kerja bidang obat dan makanan sesuai mabat dan makanan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang obat dan makanan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang obat dan marganisasi mengumpulkan bahan kerja bidang organisrganisasi guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang organisasi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang organiserahdaerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pajak ataun mengumpulkan bahan kerja bidang pajak dan retribusi retribusidandan retribusi daerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pajak dankan ternak mengumpulkan bahan kerja bidang pakan terkan ternak guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang pakan ternak agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pakan terngan mengumpulkan bahan kerja bidang pngan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang pangan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang priwisata mengumpulkan bahan kerja bidang pariwisariwisata guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang pariwisata agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pariwisaagar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangpublik sesuai publikpublikpublik agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pelayanan publsosial agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pelayadan kerjasama dandan kerjasama agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pemasaranhasilhasil pertanian agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pemasaranmasyarakatan sesuai pemasyarakpemasyarakatan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pangunan mengumpulkan bahan kerja bidangembangunan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangerdaymasyarakat agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pemberdayperempuan dan perempuan dan anak sesuai dengan prosedur untuk keperluan anak penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pemberdayaan perempuan dan anakperempuan dan anak agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pemberdayaan perempuanerintah daerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pemerintahan umum dan umum dan otonomi otonomi daerah sesuai dengan prosedur untuk keperluan daerah penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pemerintahan umum dan otonomian umum dan otonomi daerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pemerintahan umum dan otonomanaman mengumpulkan bahan kerja bidang penanaman modal sesuai modanaman modal guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang penanaman modal agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang penanaman moddapatan mengumpulkan bahan kerja bidang pendapatanapatan daerah guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang pendapatan daerah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pendapatangakan mengumpulkan bahan kerja bidang penegakan integritas dan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur sesuai dengan prosedur disiplin sumber untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, daya manusia mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang aparatur penegakan integritas dan disiplinyusun rekomendasi bidang penegakan integritas dan disiplilitian dan mengumpulkan bahan kerja bidang penelitian dan pengembangan pengembelitian dan pengembangan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang penelitian dan pengembangan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang penelitian dan pengembdata komoditas komoditas perkebunan sesuai dengan prosedur untuk keperluan perkebunan penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang data komoditas perkebunan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang data komoditas perkebunan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang data komoditas perkebpengelolaan sumber daya sumber daya air alolaanpengelolaan sumber daya air agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengelolaaninfrastruktur sesuai dengan prosedur untuk keperluan infrastruktur penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pengembanganinfrastruktur agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangankarir pengembangan karmbangan karikarir agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangan karkompetensi sesuai dengan prosedur untuk keperluan kompetensi penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pengembangan kompetensi guna bahan pengembangan metoda dan teknis,daftar nomenklatur jabatan pelaksana lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan nama jabatan kualifikasi pendidikan tugas jabatan ajudan diploma tiga bidang melakukan pengecekan jadwal, administrasi atau bidang lain persiapan dan pendampingan pada yang relevan dengan tugas kegiatan pimpinan jabatan analis advokasi strata satu bidang melakukan kegiatan analisis dan hukum hukum penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi bidang advokasi hukum analis alat strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan penangkap ikan dan empat bidang perikanan penelaahan dalam rangka penyusunan alat bantu atau bidang lain yang relevan rekomendasi kebijakan bidang alat penangkapan ikan dengan tugas jabatan penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan analis angkutan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan darat empat bidang manajemen penelaahan angkutan darat dalam transportasi geografi rangka penyusunan rekomendasi automatic atau bidang lain yang kebijakan bidang perhubungan relevan dengan tugas jabatan analis aplikasi dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pengelolaan data empat bidang teknik penelaahan dalam rangka penyusunan sistem keuangan informatika akuntansi sistem rekomendasi kebijakan bidang informasi teknik komputer aplikasi dan pengelolaan data sistem atau bidang lain yang relevan keuangan dengan tugas jabatan analis aset daerah strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang sosial penelaahan bidang aset daerah komunikasi manajemen administrasi negara manajemen aset analis bahan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan jaminan sosial empat bidang penelaahan bahan jaminan sosial tenaga kerja hukum sosial dan politik tenaga kerja dalam rangka ekonomi budaya komunikasi penyusunan rekomendasi kebijakan hubungan internasional ataukelembagaan dan empat bidang penelaahan bahan kelembagaan dan kerjasama hukum sosial dan politik kerja sama hubungan industrial dalam hubungan industrial ekonomi budaya komunikasi rangka penyusunan rekomendasi hubungan internasional atau kebijakanngupahan empat bidang penelaahan bahan pengupahan dalam hukum sosial dan politik rangka penyusunan rekomendasi budaya komunikasi ekonomi kebijakan bidang tenaga kerja psikologi hubungan internasional atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang pengembangan kompetensi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangan kompetenmbangan mengumpulkan bahan kerja bidang pengembangan pendidikan anak pendidikan anak usia dini sesuai dengan prosedur untuk usia dini dan keperluan penyelesaian pekerjaan, nonformal mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pengembanganpendidikan anak usia dini agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangansdm pengembangan sdm aparatur sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian aparatur pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pengembangan sdmsdm aparatur agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangan sdmusaha pengembangan agroindustri sesuai dengan prosedur untuk keperluan usaha agroindustri penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pengembangan usaha agroindustrusaha agroindustri agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangan usaha agrowilayah pengembangan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian wilayah pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang pengembangan wilayahwilayah agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengembangan wilayolah hasil mengumpulkan bahan kerja bidang pengolaholahngolah hasil pertanian agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengolahusahaan mengumpulkan bahan kerja bidang pengusahaan dan dan pelayananusahaan danngusahaan dan pelayanan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pengusahaan dandakan mengumpulkan bahan kerja bidang penindaindakan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang penindakan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang penindagkatan mengumpulkan bahan kerja bidang peningkatan usaha usaha pertanian dan pertanian dan agrobisnis sesuai dengan prosedur untuk agrobisnis keperluan penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang peningkatan usaha pertanian dan agrobisniakit mengumpulkan bahan kerja bidang penyakit menular sesuai menulayakit menular guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang penyakit menular agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang penyakit menulauluhan mengumpulkan bahan kerja bidang penyuluhan dan layanan dan layanan informasi sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian informasi pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang penyuluhan dan layanpenyuluhan dan layanan informasi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang penyuluhan dan layanaturan mengumpulkan bahan kerja bidang peraturan perundang perundang undangan dan rancangan peraturan perundang undangan undangan dan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian rancangan peraturan pekerjaan, perundang mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang peraturan undangan perundang undangan dan rancangan peraturan perundang undangan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahkonomian mengumpulkan bahan kerja bidang perekonomkonomian guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang perekonomian agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perekonomgar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perencananggaran anggangganggaran agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perencanaan anggumber daya sumber daya manusia aparatur sesuai dengan prosedur untuk keperluan manusia aparatur penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang perencanaasumber daya manusia aparatur agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perencanaa, mengumpulkan bahan kerja bidang perencanaan, evaluasi evaluasi danperencanaan, evaluasi dan pelapo, evaluasi dan pelaporan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perencanaanikanan mengumpulkan bahan kerja bidang perikanan budidaya budidayikanan budidaya guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang perikanan budidaya agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perikanan budidaylindungan mengumpulkan bahan kerja bidang perlindungan perempuan perempulindungan perempuan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang perlindungan perempuan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perlindungan perempumasalahan mengumpulkan bahan kerja bidang permasalahan hukummasalahan hukum guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang permasalahan hukum agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang permasalahantanahan mengumpulkan bahan kerjguna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahanagar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasiumahan mengumpulkan bahan kerja bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiumahan rakyat dan kawasan pemukiman guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang perumahan rakyat dan kawasan peasarana mengumpulkan bahan kerja bidang prasarana pendidikanasaranarasarana pendidikan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang prasaranaduk mengumpulkan bahan kerja bidang produkduk hukum guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang produk hukum agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang produkmbangunanmbangunan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang programnyuluhan penyulunyuluhnyuluhan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang program penyuluublikasi mengumpulkan bahan kerja bidang publikublikasi guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang publikasi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang publikhabilitasi mengumpulkan bahan kerja bidang rehabilitasi masalah masalah sosial sosialrehabilitasi masalah sosial guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang rehabilitasi masalah sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang rehabilitasi masalahncana mengumpulkan bahan kerja bidang rencana umum umum pemajuan pemajuan moda transportasi darat sesuai dengan prosedur moda transportasi untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, darat mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang rencana umum pemajuan moda transportasi darat guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang rencana umum pemajuan moda transportasi darat agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang rencana umum pemajuan moda transportasitribusiagar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang pajak atau retribuarana mengumpulkan bahan kerja bidang sarana pendidikan anak pendidikan anak usia dini sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian usia dini pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang saranasarana pendidikan anak usia dini agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang saranaengumpulkan bahan kerja bidang sistemsistem informasi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang sistemutu mengumpulkan bahan kerja bidang sistem mutu dmutusistem mutu dan lingkungan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang sistem mututatistik mengumpulkan bahan kerja bidang statistitatistik guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang statistik agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang statistair sesuai aiair agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangmanusia manusia aparatur aparamanusia aparatur agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangman guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang taman agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang talaksana mengumpulkan bahan kerja bidang tata lakslaksana guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang tata laksana agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang tata laksanalis bahan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan penyelesaian empat bidang penelaahan bahan penyelesaian perselisihan hukum sosial dan politik perselisihan hubungan industrial hubungan industrial ekonomi budaya komunikasi bidang tenaga kerja hubungan internasional ataursyaratan kerja empat bidang penelaahan bahan persyaratan kerja hukum sosial dan politik dalam rangka penyusunan ekonomi budaya komunikasi rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional atau tenaga kerja bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis bangunan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan gedung dan empat bidang teknik penelaahan bangunan gedung dan permukiman sipil atau bidang lain yang permukimbenihbenih analis beritkebijakan publik rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sosial dan politik berita atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis bimbingan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan usaha empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan manajemen akuntansi atau| rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan bimbingan usaha tugas jabatan analis budaysyariah dakwah komunikasi rekomendasi kebijakan bidang dan penyiaran islam sosial dan budaya keagamaan politik sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis cagar budaya strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan koleksi museumbudaya dan koleksi museum tugas jabatan analis data dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan informasi empat bidang statistik penelaahan dalam rangka penyusunan manajemen teknik informatika rekomendasi bidang data dan sistem informasi ekonomi atau informasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis desa dan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan kelurahan empat bidang penelaahan dalam rangka penyusunan pemerintahan manajemen rekomendasi kebijakan bidang desa kebijakan publik atau bidang atau kelurahan lain yang relevan dengan tugas jabatruang mengumpulkan bahan kerja bidang tata ruangruang guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang tata ruang agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang tata ruangknik dan mengumpulkan bahan kerja bidang teknik dan materi sesuai materknik dan materi guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang teknik dan materi agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang teknik dan matenaga kerja mengumpulkan bahan kerja bidang tenagatenaga kerja agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidangindak lanjut mengumpulkan bahan kerja bidang tindak lanjut laporan laporan hasil hasil pemeriksaan sesuai dengan prosedur untuk keperluan pemeriksaan penyelesaian pekerjaan, mengklasifikasikan dan rekapitulasi data bidang tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan guna bahan pengembangan metoda dan teknis, menganalisa serta menelaah bahan bahan bidang tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyusun rekomendasi bidang tindak lanjut laporan hasil pemeriksendahara mengelola uang surat berharga barang sesuai peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis, mengurus surat perintah membayar berdasarkan peraturan perundang undangan, petunjuk teknis dan prosedurtugas, melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancardan petunjuk untuk bahan lampirnatu rumah sakit melaksanakan penerimaan dan atau pengambilan linen kotor ruang perawatan, menyiapkan bahan dan peralatan pencucian, memisahkan dan membersihkan mencuci linen kotor infeksi dan non infeksi, menyeterika linen yang sudah melalui tahap pencucian, mendistribusikan linen bersih ruang perawatan kembalfasilitator menyiapkan materi pembelajaran bidang kewirausahaan sesuai kewirausahafasilitator menyiapkan materi pembelajaran tentang perdagangan sesuai perdagangurnalis menyiapkan peralatan berupa kamera foto, video, digital recorder dan bahan bahan untuk notulensi sesuai prosedur untuk kelancaran proses penyusunan berita, menghimpun dan mengidentifikasi berbagai data dan informasi sesuai dengan prosedur dan perintah pimpinan dalam rangka penyusunan berita, mengolah data dan informasikukan pendokumentasian dalam bentuk media cetak atau digital sebagai bahan informasi dan publikoperasi dan menginventarisasi jaringan irigasi sesuai dengan prosedur dan pemeliharaan petunjuk teknis, sumber daya air mengukur debit air dan curah hujan dengan alat ukur sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis, memelihara rutin sarana dan prasarana jaringan irigasi sesuai dengan jadwal, mengatur kebutuhan air irigasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan air, mencatat kerusakan jaringan irigasi dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjutpungut menerima pungutan retribusi sesuai prosedur untuk diolah retribusi menjadi hasil kerja, menyiapkan pungutan retribusi berdasarkan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, memeriksa pungutan retribusi sesuai prosedur agar sesuai dengan target yang telah ditentukan, mencatat dan melaporkan pungutan retribusi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugasmenyusun resume nobulan hasil rapat sesuai prosedursituasi dan kondisiprosedurprosedur agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik, mendokumentasikan nobulan hasil rapat sesuai prosedur agaralat berat mengendalikan peralatan alat berat sesuai prosedur agar proses dapat berlanjut: mengendalikan persiapan alat berat sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal, melakukan pemantauan alat berat sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan secara optimal, melakukan inspeksi peralatan alat beratalat berat sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancarconsole mengendalikan peralatan komputer dan perangkat penumpangnya sesuai prosedur agar proses dapat berlanjut, mengendalikan persiapan pengoperasian komputer dan perangkat penumpangnya sesuai prosedur agar dapat beroperasi dengan baik, melakukan pemantauan pengoperasian komputer dan penunjang lainnya sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan lancar dan optimal, melakukan inspeksi pengoperasingecek perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang rusak sesuai prosedur agar pengoperasian komputer dapat berjalan dengan normal dan lancar, mengatur pemeliharaan peralatmesin mengendalikan peralatan mesin sesuai prosedur agar proses dapat berlanjut, mengendalikan persiapan mesin sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal, melakukan pemantauan mesin sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan secara optimal, melakukan inspeksi peralatan mesinmesinsandi dan mengendalikan peralatan persandian dan telekomunikasi sesuai telekomunikasi prosedur agar proses dapat berlanjut, mengendalikan persiapan peralatan persandian dan telekomunikasi sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal, melakukan pemantauan peralatan persandian dan telekomunikasi sesuai prosedur agar pekerjaan dapat berjalan secara optimal, melakukan inspeksilatih dan pawang menerima dan memeriksa satwa dari pejabat yang berwenang hewandengan prosedur untuk mengetahui cara dan teknik pengawasan dan pelatihan satwa agar menunjang pelaksanaan tugas, melaksanakan pengawasan dan pelatihan satwa sesuai prosedur agar satwa dapat dikendalikan dengan baik, mencatat satwa yang mengalami cedera ataungawasan dan pelatihmelihara jalan menerima dan memeriksa jaljaljalan dapat dipelihara dengan baik, mencatat jaljalperalatan menerima dan memeriksa peralatperalatjalan dapat dipelihara dengan baik, mencatat peralatperalatrana menerima dan memeriksa sarana dan prasarana dari pejabat dan prasaranajalanrana dan prasarantwa menerima dan memeriksa satwatwa sesuai prosedur agar jalan dapat dipelihara dengan baik, mencatat satwa yang mengalami sakit ciderairigasi mencatat dan menghitung data irigasi yangirigasiirigasiirigasijalan dan mencatat dan menghitung data jalan dan jembatan yang jembatanjalan dan jembatanjalan dan jembatanjalan dan jembatanasaran menerima jenazah dari pejabat yang berwenang sesuai prosedur jenazah dan petunjuk teknis, memandikan membersihkan jenazah sesuai prosedur dan petunjuk teknis, mengkafani membungkus memakaikan baju jenazah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah, melaksanakan penyimpanan, pengeluaran dan sterilisasi jenazah sesuai prosedur dan petunjuk teknis, melakukan perawatan khusus pada jenazah infeksius sesuai dengan tata cara yang telah ditentukeuangan menerima dan mempelajari bahan kerja bidang keuangan sesuai dengan prosedur untuk diproses lebih lanjut, menata bahan kerja bidang keuangan sesuai prosedur untuk mencapai hasil yang diharapkan, memeriksa data bidang keuangan sesuai prosedur untuk mengetahui kebenarannyaata liputan mengumpulkan berbagai bahan liputan sesuai dengan prosedur dan perintah pimpinan dalam rangka penyusunan berita, mengklasifikasikan dan menelaah bahan liputan yang telah terkumpul sesuai topiknya dalam rangka penyiapan bahan pemberitaan, mengolah danngelola dan menata bahan liputan sesuai prosedur untuk mencapai hasilrontgen mencatat penerimaan dan pengeluaran bidang rontgen sesuai dengan prosedur untuk diproses lebih lanjut, memeriksa data bidang rontgen sesuai prosedur untuk mengetahui kebenarannya, menata bahan kerja bidang rontgen sesuai prosedur untuk mencapai hasilelaah audit mengumpulkan data data dan informasi serta permasalahan keselamatan jalan bidang audit keselamatan jalaudit keselamatan jalaudit keselamatan jalan sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mengetahui apakah audit keselamatan jalan tersebut sudah memenuhi persyaratan, menyusun konsep penelaahan dan pemecahan masalah bidang audit keselamatan jalmpak mengumpulkan data data dan informasi serta permasalahan lingkungan bidang dampak lingkungmpak lingkungmpak lingkungan sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mengetahui apakah dampak lingkungan tersebut sudah memenuhi persyaratan, menyusun konsep penelaahan dan pemecahan masalah bidang dampak lingkungta mengumpulkan data data dan informasi serta permasalahan sertifikasi mutu bidang data sertifikasi mutu benih atau bibit sesuai prosedur benih atau bibitta sertifikasi mutu benih atau bibitta sertifikasi mutu benih atau bibit sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mengetahui apakah data sertifikasi mutu benih atau bibit tersebut sudah memenuhi persyaratan, menyusun konsep penelaahan dan pemecahan masalah bidang data sertifikasi mutu benih atau bibitjaringan mengumpulkan data data dan informasi serta permasalahan dokumentasi dan bidang perjanjian dan informasi hukum sesuai prosedur dan informasi hukumrjanjian dan informasi hukumrjanjian dan informasi hukum sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mengetahui apakah perjanjian dan informasi hukum tersebut sudah memenuhi persyaratan, menyusun konsep penelaahan dan pemecahan masalah bidang perjanjian dan informasi hukumpenyehatan mengumpulkan data data dan informasi serta permasalahan lingkungan bidang penyehatan lingkungan permukiman sesuai prosedur permukimannyehatan lingkungan permukimnyehatan lingkungan permukiman sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mengetahui apakah penyehatan lingkungan permukiman tersebut sudah memenuhi persyaratan, menyusun konsep penelaahan dan pemecahan masalah bidang penyehatan lingkungan permukimadministrasi menerima, mencatat dan menyortir surat serta dokumen yang akses permodalan berkaitan dengan akses pemodelakses pemodelakses pemodelakses pemodelidentifikasi dan berkaitan dengan identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan evaluasi sentra produk sesuai prosedur dan petunjuk teknis agar memudahkan pengolahan produk pencarian, memberi lembar pengantar pada surat serta dokumenidentifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produkpegawaian berkaitan dengan kepegawaipegawaipegawaienian dan berkaitan dengan kesenian dan budaya daerah sesuai prosedur budaya daerahenian dan budayaenian dan budayaenian dan budaya daerahiswaan berkaitan dengan kesiswiswiswiswuangan berkaitan dengan keuanguanguanguangurikulum berkaitan dengan kurikulumurikuluurikuluurikulumstrata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan perizinan empat bidang hukum penelaahan dalam rangka penyusunan administrasi pemerintahan rekomendasi bidang dokumen atau bidang lain yang relevan perizinan dengan tugas jabatan analis gizigizi kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis hukum strata satuhumasatau bidang lain rekomendasi bidang hubungan yang relevan dengan tugas kemasyarakatan jabatan analis iklim usaha strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan dan kerjasama empat bidang penelaahan iklim usaha dan manajemen ekonomi atau kerjasamindustriindustri atau bidang lain yang rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan industri analis infrastruktur strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan empat bidang teknik penelaahan infrastruktuintelijehukum teknologi rekomendasi kebijakan bidang informasi sosial dan politik intelije diploma melakukan kegiatan analisis dan permodalan usaha empat bidang penelaahan investasi dan permodalan manajemen ekonomi atau| usahjabatrekomendasi bidang kebutuhan administrasi psikologi atau jabatan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis jalan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan jembatan empat bidang teknik penelaahan jalan jembatanpengadministrasi menerima, mencatat dan menyortir surat serta dokumen yang lla berkaitan dengan llallllllnota perhitungan berkaitan dengan nota perhitungan pajak dan retribusi daerah pajak dan retribusi sesuai prosedur dan petunjuk teknis agar memudahkan daerah pencarian, memberi lembar pengantar pada surat serta dokumennota perhitungan pajak dan retribusinerimaan berkaitan dengan penerimnerimnerimnerimencanaan dan berkaitan dengan perencanaan dan program sesuai prosedur programencanaan dan prograencanaan dan prograencanaan dan programizinan berkaitan dengan bahan perizinperizinperizinperizinpustakaan berkaitan dengan perpustakpustakpustakpustaksesuai perbuatansesuai prosedur dan petunjuk teknis agar tertib administrrapat berkaitan dengan bahan rapatrapatrapatrapatdan berkaitan dengan sarana dan prasarana sesuai prosedur dan prasaranasarana dan prasarandan prasarandan prasaranaberkaitan dengan sarana pengembangan usaha sesuai prosedur pengembangan dan petunjuk teknis agar memudahkan pencarian, usaha memberi lembar pengantar pada surat serta dokumen yang berkaitan dengan sarana pengembangan usahpengembangan usahpengembangan usahumum berkaitan dengan dokumen administrasidokumen administrasidokumen administrasidokumen administrasitur lalu lintas menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk jalan memperlancar tugas, melakukan pengaturrahwasan arus lalu lintas area terminal dan atau jalarea terminal dan atau jalan sesuai prosedur untuk bahalat dan menerima dan menginventarisasi data bidang alat dan mesin mesin pertanian pertanian sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang alat dan mesin pertanian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang alat dan mesin pertanian sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data bidang alat dan mesin pertanian sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan bidang alat dan mesin pertanibangunan menerima dan menginventarisasi data bidang bangunan dan dan gedung gedung sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang bangunan dan gedung sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang bangunan dan gedung sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data bidang bangunan dan gedung sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan bidang bangunan dan gedudarat darat sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang lalu lintas darat sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang lalu lintas daradarat sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan hewan dan wilayah hewan dan wilayah karantina hewan sesuai prosedur untuk karantina hewan diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang lalu lintas hewan dan wilayah karantina hewan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajarilaksanakan pengawasan laut laut sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang lalu lintas laut sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang lalu lintas laulaut sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan bidang lalu lintas lauonitoring menerima dan menginventarisasi data bidang monitoring dan dan evaluasi evaluasi imunisasi puskesmas sesuai prosedur untuk diproses imunisasi puskesmas lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang monitoring dan evaluasi imunisasi puskesmas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajarigidentifikasi dan menelaahlaksanakan pengawasan utu bibit menerima dan menginventarisasi data bidang mutu bibit ternak ternak sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang mutu bibit ternak sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang mutu bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data bidang mutu bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan gujian menerima dan menginventarisasi data bidang pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidangbidang pengujian kendaraan bermotor sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasanyakit menerima dan menginventarisasi data bidang penyakit dan dan pengendali pengendali penyakit hewan sesuai prosedur untuk diproses lebih penyakit hewan lanjut, mengklasifikasi data bidang penyakit dan pengendali penyakit hewan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajarilaksanakan pengawasanupuk dan menerima dan menginventarisasi data bidang pupuk dan pestisida pestisida sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data bidang pupuk dan pestisida sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang pupuk dan pestisida sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data bidang pupuk dan pestisida sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan ata| menerima dan menginventarisasi data bidang tata bangunan bangunan dan dan perumahan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, perumahan mengklasifikasi data bidang tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data bidang tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data bidang tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan bidang tata bangunan dan perumaherminaldalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi dan menelaah data terminal sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, melaksanakan pengawasan dan pengendalilola mengumpulkan bahan kerja bidang administrasi administrasi pemerintahan sesuai dengan prosedur untuk keperluan pemerintahan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang administrasi pemerintadministrasi pemerintadministrasi pemerintaelola anggaran mengumpulkan bahan kerja bidang anggangganggaaudit mengumpulkan bahan kerja bidang audit keselamatan keselamatan perkeretaapian sesuai dengan prosedur untuk keperluan perkeretaapian penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang audit keselamatan perkeretaapudit keselamatan perkeretaapudit keselamatan perkeretaapbina mengumpulkan bahan kerja bidang bina kesejahteraan kesejahteraan keluarga sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian keluarga pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang bina kesejahteraan keluargina kesejahteraan keluargina kesejahteraan keluargesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi dedukasi sesuai edukasi dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data eduedukedukjaringan transportasi jaringan jalan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian transportasi jalan pekerjaan, menyusun rekapitulasi data jaringan transportasijaringan transportasijaringan transportasi| mengumpulkan bahan kerja bidang data keamanan dan keamanan dan ketertiban sesuai dengan prosedur untuk keperluan ketertiban penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi datalayanan publik dan layanan publik dan hubungan investor sesuai dengan prosedur untuk keperluan hubungan investor penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data layanan publik dan hubungan inveslayanan publik dan hubungan inveslayanan publik dan hubungan invesutu mengumpulkan bahan kerja bidang data mutu pendidikan pendidikan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data mutumutumututatistik sesuai statistik dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data statiststatisttatistjaminan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan sosial empat bidang psikologi| penelaahan jamiatau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis kebutuhan strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan pendidik dan tenaga empat bidang penelaahan kebutuhan pendidik dan kependidikan pendidikan manajemen tenaga kependidikbidang pendidikmerintahan hukum rekomendasi bidang kelembagaan administrasi negara sosial politikhukum kebijakan publik rekomendasi bidang kelembagaan sosial dan politik administrasi masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan analis keluarga strata satu diploma melakukan kegiatan analisis dan berencana empat bidang psikologi penelaahan dalam rangka penyusunan kesehatan masyarakat atau| rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan pengendalian penduduk dan keluarga tugas jabatan berencana analis keteladananketeladanan analis keolahreolahragaan kepelatihan dan rekomendasi kebijakan bidang olah raga atau bidang lain keolahragaan yang relevan dengan tugas jabatan analis kepemudsosial dan politik rekomendasi kebijakan bidang sosiologi atau bidang lain yang kepemudaan relevan dengan tugas jabatan analis kependidikndidikan manajemen rekomendasi kebijakan bidang hukum administrasi negara pendidikmengumpulkan bahan kerja bidang database sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi databasebasebasedokumentasi sesuai dokumentasi dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang dokumentokumentokumentasilitasi mengumpulkan bahan kerja bidang fasilitasi dan mediasi dan mediasi perlindungan konsumen sesuai dengan prosedur untuk keperluan perlindungan penyelesaian pekerjaan, konsumen menyusun rekapitulasi data bidang fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumeasilitasi dan mediasi perlindungan konsumeasilitasi dan mediasi perlindungan konsumeormasi mengumpulkan bahan kerja bidang formasi dan pengadaan dan pengadaan pegawai sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pegawai pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang formasi dan pengadaanormasi dan pengadaanormasi dan pengadaannstalasi mengumpulkan bahan kerja bidang instalasi air dan listrik air dan listrik sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang instalasi air dan listrnstalasi air dan listrnstalasi air dan listrrigasi mengumpulkan bahan kerja bidang irigirigrigrigjasa mengumpulkan bahan kerja bidang jasa kontruksi sesuai konstruksi dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang jasa kontrukjasa kontrukjasa kontrukdan ketertiban dan ketertibsistem sistem informasi informsistemsistemsistemfarmasian sesuai kefarmasian dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang kefarmfarmfarmlembagaan pendidikan kelembagaan sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pendidikan pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang kelembagaanlembagaanlembagaanpegawaian sesuai kepegawaian dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidangsehatan| mengumpulkan bahan kerja bidang kesehatan hewan dan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan prosedur untuk kesehatan keperluan penyelesaian pekerjaan, masyarakat veteriner menyusun rekapitulasi data bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinekesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterineersediaan dan ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai dengan prosedur untuk keperluan kerawanan pangan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang ketersediaan dan kerawanersediaan dan kerawanersediaan dan kerawanransmigrasian sesuai ketransmigrasian dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang ketransmigrransmigrransmigruangan mengumpulkan bahan kerja bidang keuauuulaboratorium sesuai laboratorium dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang laboratoriumboratoriumboratoriumkehumasan kehumasayanan kehumaskehumaskehumaspengadaan pengadaan secara secara elektronik sesuai dengan prosedur untuk keperluan elektronik penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang layanan pengadaan secara elektronpengadaan secara elektronmbah mengumpulkan bahan kerja bidang limbmbmbmbngkungan mengumpulkan bahan kerja bidangonitoring mengumpulkan bahan kerja bidang monitoring dan evaluasi, dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan prosedur penyelengaraan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, pemerintahan desa menyusun rekapitulasi data bidang obat dan mengumpulkan bahan kerja bidang obat dan alat alat alat alatobat dan alat alatobat dan alat alatobat dan alat alatmeran mengumpulkan bahan kerja bidang pameran dan peragaan dan peragameran dan permeran dan permeran dan persar mengumpulkan bahan kerja bidang paslayanan mengumpulkan bahan kerja bidang pelayananlayalayananlayananfaatan barang milik pemanfaatan barang daerah sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian milik daerah pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang pemanfaatan barang milik daerfaatan barang milik daerfaatan barang milik daertauan sumber daya pemantauan sumber kelautan dan perikanan sesuai dengan prosedur untuk daya kelautan dan keperluan penyelesaian pekerjaan, perikanan menyusun rekapitulasi data bidang pemantauan sumber daya kelautan dtauan sumber daya kelautan dtauan sumber daya kelautan dmeliharaan jembatan sesuai dengan prosedur untuk pemeliharaan keperluan penyelesaian pekerjaan, jembatan menyusun rekapitulasi data bidang pembangunan dan pemeliharaan jembmeliharaan jembmeliharaan jembningkatan jalan sesuai dengan prosedur untuk keperluan peningkatan jalan penyelesaian pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang pembangunan dan peningkatningkatningkatbersumber binatang sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyakit bersumber penyelesaian pekerjaan, binatang menyusun rekapitulasi data bidang pemberantasan penyakit bersumber binatbersumber binatbersumber binatmenular langsung sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyakit menular penyelesaian pekerjaan, langsung menyusun rekapitulasi data bidang pemberantasan penyakit menular langsumenular langsumenular langsulembaga pemberdayaan sosial sesuai dengan prosedur untuk keperluan penyelesaian lembaga sosial pekerjaan, menyusun rekapitulasi data bidang pemberdayaan lembagadayaan lembagalembagabidangeliharaan konservasi pemeliharaan lingkungan dan kawasan konservasi sesuai dengan prosedur konservasi untuk keperluan penyelesaian pekerjaan, lingkungan dan menyusun rekapitulasi data bidang pemeliharaan konservasi kawasan konservasi lingkungan dan kawasan konserv |
tas bupati pekalongan, menimbang bahwa guna menindaklanjutaka sebagai pedoman teknis pelaksanaan retribusi pelayanan tera tera ulang secara efektif, efisien, dan akuntabeldua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lima milyar rupiah). bupatditagih dengan stsengan aslinya, lampiran. bentuk kwitansi tera tera ulang lembar (satu) untuk wajib retribusi. dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kwitansi retro retribusi usaha kecil dan menengah tera tera ulang kabupaten pekalongan perda tahun mangan #$going rp, sea karpet reg hal petugas, lembar (dua) untuk arsip. bupati pekalongan, ttd diundangkan kajen pada tanggal maretendang murdipnngrum. shlang alat alat ukur, takar, timbangantera tera ulangdinas adalah dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan daerahsidang tera tera ulang adalah pelaksanaan tera tera ulang http yang dikumpulkan suatu tempatpekalongan. bab objek dan subyek retribusi obyek retribusiiii: tempat tempat diluar utd metrologi legal, tempat sidang tera tera ulang,knisi dan tenaga bantuan, menyediakan ruangan kerja yang sesuai memadai. biaya perbaikan http dan biaya lainmasa retribusi masa retribusi pelayanan tera tera ulang sesuai jangka waktu tera tera ulang sebagaimana diatur dalam. bab tata cara pemungutan pemungutan retribusi dihitung berdasarkan jenis http dan tempattd metrologi atas nama kepala dinas dan disampaikan kepada pemilik http. kepala utd atas nama kepala dinas dapat menunjuk kepala sub bagian tata usaha, genera, pengawas, dan atau staf pada utd metrologi untuk menandatangani skr dengan surat keputusan. bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada adalah kwitansi yang telah diporporasi atau bukti setoran bankkwitansi sebagaimana dimaksud pada terbuat dari kertas karbonil (dua) rangkapretribusi pelayanan tera tera ulang oleh subyek retribusi harus dilakukan sekaligus baik tunai atau transfer. pembayaran retribusi secara transfer sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. bukti pembayaran dari bank sebagaimana dimaksud pada merupakan bukti pembayaran yang sah. pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada diterbitkan skr. hasil penerimaan retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu dinas yang telah ditetapkan oleh bupati paling lambat (satu) hari kerja. bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu menyetorkan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada kas umum daerah paling lambat (satu) hari kerja(satu) hari kerja berikutnyafotokopi kartu tanda penduduk kartu keluarga sim paspor identitas lainnya, cc.ekalongan, menimbang: bahwa untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang terdampak akibat bencana, baik bencana alam, bencana non alam, dan atau bencana sosial, dan sesuai dengan hurufpat dilakukan pemberian insentif stimulus berupbagi pelaku usaha yang ada kabupaten pekalongan, sehingga guna pelaksanaan pemberian insentif stimulus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, makarita daerah kabupaten pekalongan tahun nomor memutuskan menetapkan:berapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten pekalongdalam keadaan tertentu yang dapat mengakibatkan terburuknya perekonomian masyarakat akibat bencana, baik bencana alam, bencana non alam, dan atau bencana sosial, makdapat dilakukan tanpa adanya permohonan dari wajib pajak dan kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan bupati ini. pelaksanadiundangkan kajen |
nn, sesuai perkembangan kebutuhan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang langsung menangani pasien corona virus disease covid kabupaten pekalonganketentuan dalam lampirantenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan tenaga keenam tenaga kesehatan tenaga penunjang kon kesehatan bpbd kabupaten pekalongan petugas posko pencegahan covid ' orang shift diundangkan kajen pada tanggal maret bupati pekalongan, sekretaris daerah kabupaten pekalongan, mukaromais shaker ttd berita daerah kabupaten pekalongan tahun nomor arsip kholbihi salinan sesuai dengan aslinya, setda kabupaten pekalongan, pan. sh. nipberdasarkan ketentu, telah diatur mekanisme dan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah bidang pekerjaan umum, namu selaku instansi pelaksana pemungut retribusi. kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pekalongan adalah kepala instansi pelaksana pemungutdpu taru meliputi retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi sewa alat berat dan retribusi jasa laboratoriumpu taru selakupu taru, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk meningkatkan: kinerja dpu taru, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai dpu taru: cc. pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. dpu taru dapat diberi insentif apabilasebagaimana dimaksud padesaran insentifanggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepala dpu tarubupati pekalongan pada tanggal januarpenjabaran target penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pekalongan jenis retribusi triwulan triwulan triwulan triwulan iii retribusi pengendalian menara telekomunikasi retribusi pemakaian kekayaan daerah: retribusi sewa alat berat, dan retribusi jasa laboratorikegiatan yang bersifat mendesakapril tentanghal: jumlah bertambah leo belanja jasa pemeriksaan penunjangmbinaan dan pengawasan desa lokasi kecamatan petungkriyono belanja pegawai honorarium pns s12111 honorarium tim pengelola kegiatan s12111 honorarium tim pengawaspetungkriyono perempuanbatik tradisional fasilitasi dan koordinasi lokasi kecamatan petungkriyono penanganan permasalahanpelayanan administrasi lokasi kecamatan petungkriyono terpadu kecamatan (paten)el: perubahan perubahan uupetungkriyonoperlengkapan upacaras12121 belanja makanan dan minuman peserta belanja makanan minumanpetungkriyono kreativitas seni budaya tingkat kecamatan belanja pegawai honorarium pns honorarium upah bulannyelenggaraan kegiatanpeserta fasilitasi forum kesehatan lokasiinna. tingkat kecamatanlengkapan kantor belanja modal pengadaan rata laoso1| tunjangan beras tunjangan ph tunjangan khusus o1| pembulatan gaji si1i1i o1j turun bpjs kesehatan o1| turuamatan mojokertoinna. .amatan mojokerto keuangano1| penyediaan jasa perbaikan lokasi kecamatan mojokertorumah tangga o1| belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor o1| belanja modal o1| belanja modal pengadaan peralatan dapur belanja modal pengadaan kompor gl oto 01l|o1l belanja fotokopi o1| penyediaan makanan dan minumanmakanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat belanja bahan makanan dan minuman o1| rapat rapat koordinasi dan lokasi kecamatan mojokerto konsultasi dalamecamatan mojokertopenyediaan jasa perizinan lokasi kecamatan mojokertongadaan meilleur lokasi kecamatan mojokerto sumber dana apbd kab belanja modal belanja modal pengadaan mebeulair belanja modal pengadaan almari belanja modal pengadaan mebeulair pemeliharaan rutin berkala lokasi kecamatan mojokerto gedungngadaan peralatan dan lokasi kecamatan mojokerto perlengkapan kantor sumber dana apbhal: jumlah bertambahlokasi kecamatan mojokertobelanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber pelaksanaan musyawarah lokasi kecamatan mojokerto pembangunan desa belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium upah harimojokerto praktekfasilitasi pelayanan administrasi lokasi kecamatan mojokerto terpadu kecamatan (paten)peningkatan kesadaran lokasi kecamatan mojokerto masyarakat tingkat kecamatan terhadap nilai nilai luhur bangsa dan bernegarmojokerto kreativitas seni budaya tingkat kecamatanr r perubahan perubahan inna.ecamatan mojokerto:o11 belanja kawat faksimili internet o1| belanja pemeliharaano11j| penyediaan jasa perbaikan lokasi kecamatan siwalan peralatan kerja o1| belanja barang dan jasa o1| belanja pemeliharecamatan siwallhal: hal: jumlah bertambah leo: kecamatan siwalan. . . .: kecamatan siwalanu: hal: jumlah bertambah leok. . . .el:proyektorsi kec. karangdadapy51jar perubahan perubahan nanas.uraian penjelasan sebelum setelah perubahan perubahan pon ter belanja sewa sound system belanja sewa panggung belanja makanan dan minuman il)jafngrum, sh. pembina tingkat nip. hal: hal: jumlah bertambah leolampiran peraturan bupati pekalongan nomor:susuntuk bantuan kelayakan kecamatan tirto hidup bagi transmigran rito desasubuh desa karangjompo kec. tirto belanja bantuan sosial untuk bantuan kelayakan kecamatan tirto hal: nama penerima alamat penerima jumlah a22 ' hidup bagi transmigran road desa kecamatan tirtorahim desa sumberejo kec. tirto belanja bantuan sosial untuk bantuan kelayakan kecamatan tirto hidup bagi transmigran hanafi desa karangjompo kec. tirtolayak huni rth) belanja bantuan sosial rumah tidak layak kabupaten pekalongan huni rth (dakhal nama penerima alamat penerima jumlah a23 . sono desa babel kec. mojokerto kecamatanbanjarsari kecamatan talun layak huni rth) kepada kelompok penerima bantuan kpb) banjarsarisidorejo kecamatan tirto layak huni rth) kepada kelompok penerima bantuan kpb) sidorejo hal nama penerima alamat penerima jumlah so. belanja bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak kec. tirto kecamatan tirto layak huni rth) kepada kelompok penerima bantuan kpb) tirtdesa tanjungsari kecamatan siwalan layak huni rth) kepada kelompok penerima bantuan kpb) tanjungsari belanja bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak desa bayangan kecamatan binadesa layak huni rth) kepada kelompok penerima bantuan kpb) bayanghal: nama penerima alamat penerima jumlahmoral dans2a0000rfngrum, sh. pembina tingkat nip. hal: jumlah bertambah leogergaji mes: jumlah bertambah leohal: jumlah bertambah leo belanja modal pengadaan rak pirimatahal: jumlah bertambah leohal: jumlah bertambah leoensiklopedielanja modal blue jumlah belanja hal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanw permainan ketangkasanmakaman dan pengakuan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum hal: jumlah bertambah uraian rp.) berkurang) urut semula menjadi rp.) gs.uraian rp.) berkurang) urut aiani sh. pembina tingkat nip. daftar halaman peraturan bupati pekalongan tahun anggaran tokoh emas hambatan rata dan kawasan pemuimandantrapat rapat koordinasi dan lokasi kab pekalongan konsultasi luar daerah sumber danaar perubahan perubahan nan naslatihan guru paud kabupaten lokasi kab pekalongan pekalongan sumber dana apbd kabgawai honorer tidak tetap belanja barang dan jasa hal: hal: mar uraian rp.) berkurang) www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwbagian laba dam kajeonorarium panitia pelaksana kegiatan o1| honorarium tim penyusun s12111 honorarium tim pengelola kegiatan honorarium tim panitia 1j|dak operasional penyelenggaraan lokasi kab pekalongan paud (dak non fisikir belanja listrik belanja kawat faksimili internerehabilitasi sedang berat lokasi:aja perubahan perubahan nanas. um.yusuusselola kegiatan hal hal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanw. uu.hb nas.eralatan olah ragn perubahan perubahan inna . . .jasa tenaga ahli instruktur narasumberjasa dokumentasio1|pegawai belanja pegawai blueo1.u.jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwawas kegiatan honorarium tim pemeriks:ukur ol1 belanja modal alat ukur belanja modal pengadaan alat alat kedokteran ol1 belanja modal pengadaan alat alat kedokteran matai5121|uuhal: hal: mar uraian rp.) berkurang) www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwsi1i1i tunjangan fungsionalo1| turun jkk jaminan kecelakaan kerja) si1t1io1|hal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanw bagi hasil dari pajak pengembalian dan pemanfaatan air permukaans12111 honorarium tim pengelol0so01|www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwair(tim pengelola kegiatan . . . . .:s5l1| insentif pemungutan retribusi daerah i0o1| kab dinas operasional o1| belanja barang dan jasa o11 belanja jasa kantor belanja jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor o1| belanja pemeliharaan o1l1 belanja pemeliharaan alat alat pengujian kendaraan bermoperalatan rumah lokasi dinas persim dan kab pekalonganteknis administrasii1211 honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php) ol1 ysikantor belanja barang dan jasahal hal: ukur uraian rp.) berkurang) kab pekalongan bojonglarang sumber dana apbd, apbd kabalat alat kerja belanja jasa kantor belanja transportasi dan akomodasi belanja papan nam11io1| belanja pegawai 1j honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan hal: hal: ukur uraian rp.) berkurang):o1| honorarium tim penyusun honorarium tim pemeriks:hal: hal: ukur uraian rp.) berkurang):terbuka hijau (rth) perampasan dan pemotongan pohon lokasi kab pekalongan tepi j0spemeliharaan rutin berkala laju lokasi kabupaten pekalongan i512 | belanja pegawai i512kantor satpol dan damkarbagi anggota lintas lokasi kabupaten pekalongan reaksi cepat kabupaten pekalongan belanja pegawai o11 honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium non pns i5i2111 honorarium upah bulanan belanja barang dan jasa o11 belanja bahan pakai habis ol1 i51212 01i belanja alat tulis kantor o11o01| honorarium panitia pelaksana kegiatkab belanja pegawai hal hal: mar uraian rp.) berkurang) . .mbinaan, pengawasan penegakan lokasi kabupaten pekalongan perda dan peraturano1l: kabupaten pekalongan belanja pegawaiengawasan orang asing lokasi: kabupaten pekalonginna. . 00ganja. ot1 belanja jasa pembuatan spanduk belanja cetak dan penggandaan otu.inna . . . .:ini dan penanggulangan korban bencana hal: hal: mar uraian rp.) berkurang)uustsii51212 belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumberistem layanan dan rujukan lokasi kab.pekalongan terpadu pksi:onorarium pns honorarium tim panitia pengadaan barang dan jasamawar gggggggo1| belanja cetakpegawai honorarium pns ol1 ysi2111 honorarium tim panitia belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis ol1 belanja alat tulis kantor belanja cetak dan penggandaan ol1 belanja cetak ol1 belanja fotokopi belanja sewa rumah gedung gudang parkir ol1 belanja sewa gedung kantor tempat belanja makanan dan minuman ol1 isi belanja makanan minuman kegiatanbelanja jasa narasumber tenaga ahli ol1 belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber nm. . . . .ubahan dan alat kesehatan pakai habis belanja jasa kantontar perubahan perubahan nanas.h ot1 belanja penggandaan o1ihal: hal: mar uraian rp.) berkurang)jwa. . o1| belanja kursus kursus singkat pelatihan o1|s. belanja jasa kir belanja surat tanda nomor kendaraan belanja acc dan ban mobil pengadaan peralatan dan lokasi dkpp kab. pekalongan perlengkapan kantelevisi belanja modal pengadaan papan reklamealmari belanja modal kursi tunggu renovasi balai penyuluh pertanian lokasi kecamatan tirto (bpp) kecamatan sumber dana apbd belanja modal belanja modal pengadaan komputuji laboratorium limbah cair, padat, dan gas1j honorarium non pns s12111nggungi51212 belanja makanan dan minuman rapat hal: mar uraian rp.) berkurang)uku belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sumur jombang logo kecamatan buku belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa panti anom kecamatan buku belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa randumukti waren kecamatan buku kab penerapan teknologmanfaatan dan lokasi kab. pekalongan pengelolaan pupuk sumber dana apbd kab0s8 honorarium panitia pelaksana kegiatan belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis 0s8 belanja alat tulis kantor belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja jasa kantor 0s8 belanja transportasi dan akomodasi belanja cetak dan penggandaan 0s8 belanja fotokopi belanja makanan dan minuman 0s8s8 belanja hibah barang atau jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga masyarakat fasilitasi integrated lokasi kabupaten pekalongan . .gelolaan cadangan pangan yang lebih baik kabupaten pekalongan, perlu pengaturan yang lebih rinci tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten pekalongan, makaekalonganya yanseperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gankebutdan terorykalongan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut mekanisme penyediaan cadangan pangan kabupaten pekalongan meliputi pendataan, pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. frasa bagian kedua pada bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kedua pendataan diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut pendataan dilakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah pangan pokok untuk cadangan pangan kabupaten pekalongan.ton setara beras. diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikutdiutamakan melalui pembelian yang berasal dari produksi kabupaten pekalongadiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sumber dana pengisian cadangan pangan kabupaten pekalongan sebagaimana dimaksud dalam berasal dari apbdangandiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengelolaan cadangan pangan kabupaten berupa penyimpanan dan pemeliharaan yang meliputi penyimpanan cadangan pangan dilaksanakan gudang cadangan pangan kabupaten, pemeliharaan cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kualitas cadangan pangan, biaya pemeliharaan cadangan pangan kabupaten bersumber dari apbd. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut proses penggilingan dan pengemasan cadangan pangan kabupaten, dilaksanakan rice mill unit yang telah ditunjuk. biaya penggilingan dan pengemasan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam hal stok cadangan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dinilai mengalami penurunan mutu dan atau berpotensi tidak dapat dimanfaatkan maka dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan. penjualan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut mekanisme penyaluran cadangan pangan kabupaten dilakukan sebagai berikut dan atau kronisdan jumlah waktu pemberiantim pelaksana cadangan pangan dan sesuai kemampuan daerah. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati,dua) satuan pendidikan dan menetapkan satuan pendidikan pilihan (satu) dan pilihan (dua):1x24kej . pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan dilawdiperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam dalam wilayah smp, sd, dan dengan kuota paling sedikit (lima puluh keseratusasal dari luar zonasi sekolah yang karena penugasan orang tua walinysebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili luar dan dalam radius zonasi sekolah yang dituju dan memiliki prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang disahkan oleh dinas dan hanya berlaku pada ppdb jenjang pendidikan smp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, domisili peserta didik sepanjang memenuhi sykena nana tabel skor prestasi akademik perorangan. cookoooooooocooooooooo menetas contoh surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan tabel skor usia peserta didik tabel skor usia kelompok s s a sls tabel skor usia kelompok tabel skor usia asas s a s a s .karesidenan '!. kabupaten tabel skor prestasi akademik beregu kelompok karesidenan tabel skor prestasi non akademik perorangan karesidenan kabupaten '!. tabel skor prestasi non akademik beregu kelompok karesidenan '!.db jenjang pendidikan dan kelas jenjang pendidikan sit keterangan nilai akhir skor usia peserta didik:zona induk wilayahiii lebakbarang karanganyar, kecamatan doro, kecamatan kalengan kecamatan peninggalan kecamatan petungkriyono, kecamatan petungkriyono talun, kecamatan doro, dan kecamatan penang doa kesan kecamatan talun, kecamatan doro, talun kecamatan karangdadap, dan kecamatan petungkriyonovii karanganyar kecamatan lebakbarang, kecamatan kajen, kecamatan kajen, kecamatan karanganyar, kecamatan resesi, kecamatan bojong, vii kajen kecamatan peninggalan, kecamatan kandangserang, dan kecamatan lebakbarang kecamatan resesi, kecamatan kajen, kecamatan kandangserang(wororrindo kecamatan bojong, kecamatan doro kecamatan kedungwuni, kecamatan doro, kecamatan karangdadap, kecamatan xiii kedungwunijewwcoaoan mean kecamatan buatan, kecamatan buatan karangdadap, kecamatan kedungwuni, dan joon tengmojokerto mojokerto binadesa, kecamatan siwalan dan surat pernyataan saya yang bertanda tangan bawah ini: nama donaanaanaanaperdata maupun pidana. yang membuat pernyataan orang tua wali nama bupati pekalongan ttd diundangkan kajen arsip kholbihi'(enambelas) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran berkena(enam ribu rupiah)cctentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran dana desa untuk tahun anggaran adalah sebesar rp. (dua ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah) untuk (surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka diterbitkan oleh bupatipen: dan atau penyakit menular lainnya,dapatitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada yang menerima blt desa merupakan keluarga miskin, berdomisili desa, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial tks). jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada tetapi tidak masuk dalam dtk maka untuklt desa. penerima blt desa harus memiliki nik. penggunaan dana desa untuk blt desa sesuai dengan kewenangan desa dan tidak tumpang tindih dengan program kegiatan yang sudah dibiayai melalui apbn maupun apbd. teknis penetapan penerima blt desa sesuai ketentuan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. besaran blt desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) berkeluarga penerima manfaat perbulan dibayarkan setiap bulan selama (tiga) bulan secara beruruttermasuk penyaluran bltbulan dan tahapan. khusus laporan pelaksanaan blt desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam (tiga) bulan penyaluran secara berurutan. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tiap bulan sebagaimana dimaksud pada dan laporan pelaksanaan blt desa sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan desa yangsebagai syarat penyaluran tahap selanjutnya,dan laporan realisasi wkeluaran kepada bupatpedoman teknis pelaksanaan dana desa landasan pemikiran .oocooooooooooooooooooooooooo. tujuan dan sasaran.ooooocooooooooooooooooooooooooooo. prinsip prinsip pengelolaan dana desa.oooooocooooo. pengelola dana desa.ocooocoooooo wooooooooooooooooooo.oo.o. pengelola dana desa.oococoocooocoooooocoooocoooooooooooooo. tugas tim pengelola dana desa.o.coocococoooooocooooo. mekanisme penyaluran dana desa.oooooooooooooo tingkat desa.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo tingkat kecamatan.ocooooooooooooooooooooooooooo tingkat kabupaten.cococooooooooooooooooooooooill mekanisme pencairan dana desa dan penggunaan pencairan dana desa dari rekening kas desa .i.i.i. ketentuan pelaksanaan dana desa.ooo pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan dana desa. kewajiban perpajakan bendahara desa.coo. tata cara pemotongan pemungutan pajak.oo tata cara penyetoran pajak.coccoocoooooooooooooooooo. tata cara pelaporan pajak.oocoooooooooooooooooooooooo kegiatan penyediaan makanan dan minuman.voodoo pengenaan bea materai pada pelaksanaan kegiatan dana desa. pelaporan dan pertanggungjawaban.cooooooooooooo.1d ii. urusan dan kegiatan yang diprioritaskan coco kegiatan prioritas bidang pembangunan desa.' pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa .ococooooooooooooooooooooo. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial sar.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooomoooil7 pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.ococorooocoooooo mi.ooococcocoocoooocoooooooooooooooooooooooooooooooooi pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untukocooocoooooooooo bidang pemberdayaan masyarakat desa.ooooooo ketentuan penetapan prioritas pengunaan dana desa. prioritas berdasarkan kemanfaatan.ocooooooooo prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat.coco. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumber daya desa .oococooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.cbooo.o.oo. woo prioritas berdasarkan keberlanjutan.ococoooooooo prioritas berdasarkan prakarsa inovasi desa . prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan . . pengembangan kegiatan luar prioritas penggunaan dana desa. pokok pokok kebijakan penggunaan dana desa untuk teknis penggunaan dana desa untuk padat karya iv. pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam. vi. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan atau non alam. vii. bantuan langsung tunai desa .oooooooooooooooooo.ooooooo.o viii. rincian besaran dana desa untuk setiap desa.ooooooo ix. contoh contoh format dokumen. contoh format pengantar penyaluran kecamatan. contoh format surat permohonan penyaluran.oooooooo contoh format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa rekening desa.oocooooooooooooooooooooooooooooo.ocooooooooooooooo contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian contoh format laporan pelaksanaan blt desa contoh format verifikasi dan validasi data.ooooooooo contoh format pengajuan nik.ooooooooooooooooooooo,:::::::junijuli::::, perangkat lain::: sekretaris paling banyak sebesar (tiga puluh lima persen):apb des tahun anggaran, capaian output dana desa tahun anggaran laporan pertanggungjawaban dana desa tahap iii tahun anggaran dan tahap tahun anggaran sesuai dana yang sudah dipergunakan (diceritakan kecamatan):. laporan pertanggungjawaban dana desa tahap tahun anggaran sesuai dana yang sudah dipergunakan (diceritakan kecamatan): syarat penyaluran sampaikan berupa hard copy dan soft copy dengan format ".pdf melalui aplikasi siskeudes.,:nu tusuyodesa, jembatan desa: gorong gorong::: peralatan kesenian dan kebudayaan:ncetakan lahan pertanian,, mesin pentas telur:: alat produksi es:: mesin pengepung ketela pohon: mesin bubut untuk meleleh, mesin packaging kemasan, roster kopi, mesin percetakan: bioskop mini, alat pengolahan hasil perikanan:: pasar hewan, tempat pelelangan ikan, toko online: gudang barang: tempat pemasaran ikan:: tempat ibadah, menara pandang (viewing deck): gapura identitas:: peralatan wisata snorkeling dan diving:: pencegahan kebakaran hutan,: pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian:: p3k untuk bencana::@gpendampingan kepada anak tidak sekolah :: keripik jagung: ikan asin: abon sapi susu sapi:wmeubelair kayu dan rotan, alat alat rumah tangga: pakaian jadi konveksi kerajinan tangan, kain tenun: kain batik: bengkel kendaraan bermotor: pedagang pasar:: pelatihan rehabilitasi terumbu karang, pelatihan pengolahan limbah::, pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes:':desa::pemberian blt kepada masyarakat miskin yang belum mampu mengakses memenuhi kebutuhan sosial dasar:::::: penanaman hutan desa: penghijauan lereng pegunungan,: pembuatan atau memperbarui peta peta wilayah desa yang rawan tanah longsor: cc. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman:surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain:blt desa dialokasikan maksimal sebesar (tiga puluh lima persen) dari jumlah pagu dana desa per desa. khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk.. penyaluran blt desa diberikan setiap bulan sekali selama (tiga) bulan berurutan dan atau tidak boleh difabel. besaran bltpenerima afirmasi per desa ikandangserang kolese stosoaoroil esi.90o0. | ase.a4a.00o0o| 50s.3s8. ikandangserang bodas stosoaosoal es1. .6ga. | sas.ca6.s00o| sas.ca6. ikandangserang sukoharjo stosoaos2e| esi.99o0000| | a17.77a. ikandangserang gembong stosoaosiol esi. ) | ) | see77. .876e.000o| ikandangserang garungwiyoro stosoaosse| esi. 7es. ikandangserang bojongkoneng stosoaossal esi.90o0000| ) | | as2201. 4se.ora. as8.o14. ikandangserang babak stosoaosas| es1. soe 8e1. ikandangserang |wangkelang stosoaosos| es1. .6ga. | ast. ikandangserang kandangserang stosoaos7e| esi. ) | ) | sis3.0oea. (kandangserang |teragung stosoaoseol es1. .6ga. sie.8a8. (kandangserang |lembur stosoaogotl esi.90o0. 4es. 4e3. (kandangserang |tajuk stosoaosee| esi.90o0000| ) | | .0es.000o| 3ss. (kandangserang trauma stoo2says| esi.90o0000| | @i3.et.oo0o| .t60. 4s0o.38e.s00o| 4s0o.38e.800o| (kandangserang karanggondang stoo2si42| es1. .6ga. 5se.t01. peninggalan |gerai esi.90o0000| | | asse18.00o0o| 4se.seo.coo| as8.seo.coo| peninggalan |winduaji 2t0902225a| esi.90o0000| | 4o0. peninggalan kradenan esi.90o0. | peninggalan |lumeneng 2t0902227e| esi.99o0000| sio.o84. 4eo.ise.ooo| 4eo.ise.00o0o| peninggalan |pangeran 2to9o22282| esi.s0o0000| | | ses.i27. mi9. peninggalan |kamboja esi.99o0000| | | beo.s42. sse.aso.coo| sse.aso.coo| peninggalan |kaliombo 2t09022801 es1. .6g4. 4es. .000o| 4es. .000o| peninggalan wonosari 2to9o22317| esi.90o0000| | sio.a7a.ooo| 9e2ar7s.ooo| ses. peninggalan sawangan es1. .6ga. ) | as4019. 5s1.7a3.c00o| sst.7ag.600o| peninggalan peninggalan esi.99o0. | ses.21a.00o0o| 9e0. peninggalan dominan ' e 2to912e0oss| es1. .ega. | 4se. si24es.coo| si2.465s.c00o| peninggalan notogiwang 2to9o228si| esi. | ) | sse.8ee.ooo| 4se.2e8. peninggalan |lambanggelun stososoasol esi.99o0000| | sio.81a. sio. peninggalan tenaga 2to9o22373) esi.90o0000| ) | | soa612000| ose.e1t. see.96e7. .e00 peninggalan pedagang esi. 8as.ces.ooo| sat. jtebakbarang tembelangunung esi.99o0. set.rae.oo0o| jlebakbarang pantun esi.90o0000| ) | | .6a5. osi.6sa.000o| se4.97ewo0o| se4.97eao0o| ilebakbarang depok stoo2zat| esi.s0o0000| | tess71. 8as. jlebakbarang wonosobo ' 2toko1does) esi.99o0000| | bae.7i9. sas.oto.eoo| jlebakbarang timbangsari 2t0902221a) esi.90o0000| ) | | 8so. .0oo| sa0.21a. sa0. ilebakbarang sidomulyo esi.99o0000| asas.o0o0o| jlebakbarang kutorembet esi.99o0. seo.7aa.o0o| se0.7a4.o0o0o| itebakbarang |lebakbarang stosiitaos) esi. ) | | 9ao.e1e.ooo| ilebakbarang hasundutan 2t09022ase| esi. | 8ea.o52. sa9.9ag.co00o| .9a3. jlebakbarang bantarkulon 2to9208205) esi.99o0000| | | bas.7o8.000o| jlebakbarang mendoyo esi. soo.ise.ooo| 9s2. ses.i7e.so0o| ses.i7e.so0o| petungkriyono |imago esi. | 2ss. 9ro.o84. ses.35e.ko0o| ses.3se.aoo| petungkriyono |uielem esi.90o0000| ) | ) | jesse0.ooo| sis. .000o| 3so.e78.000o| .e78. ipetungkriyono mogohengro 2t09022561| es1. | sears.ooo|l 9e6.a72.00o0o| so8. s98. ena par penerima afirmasi per desa petungkriyono wonorejo stooissasel esi.999ooo| 2e0042. .sei.0o0o| ses.ogo. ses.og9. petungkriyono curugmuncar esi.99o.ooo| .000o| ser.o8e.800o| s2r.o88800| petungkriyono songgodadi vo ) esi. .oo0o| ) | ) | bsa. sa6.26a.coo| sas. .co0o| petungkriyono mogopakis 2t00022583| esi. .0o0o| ) | | lestes.ooo| .t62. s9a.se7.coo| saa se7.coo| petungkriyono kampar 2t00022599| esi. .0o0o| | be4. .0oo| 3sa. petungkriyono kayupuring esi. .000o| .c00o| 4o8. .c00o| ratu meski siatoeseg7| esi. si7. 9en.o7i.ooo| te5. .c00 (taun jolotigo st47o25202| esi.99o.0oo| | gto.ds0.000o| ratu sengaja sia7o2seas| es1. .000o| ) | o | 5s46z2000| .te6.e71.000o| 47e. tahun ibonowangun sia7o25si99| es1.099000o| | o | g7z.s86.000o| 4t6.o7e.g00o| si6. .g00| taun tahun sato2desa| es1. ) | o | 25i.tes.ooo| go3.te2ooo| ses.se7.coo| ses.s87.coo| ratu banjarsari o ) | sta7o2s1e1| es1. ) | | 2sate.ooo| bes.te7.ooo| ssa.se0.coo| ssa s80.coo| taun ikalirejo start2sisa| es1. | sa4.8s9. taun batursari oo sta7o2s2ti| esi. .0oo| | t44006. taun karangasem sia7besi72| es1. .0o0o| | 2807ar.ooo| be2.a0o.ooo| ss7.at8. se7.a18800| tahun kompeni sia7o2s220| esi. .000o| t44. at1. dit.87a400| oro pandangan | .c00o| .c00o| pro sidoharjo 2t00008807| es1. bec. ss1. ss1. |boro lemahabang esi. .000o| sisa.ooo| .t68. a7i.e90.coo| a7i.c90.coo| doro rogoselo 2to9008e31| esi. .ooo| selesai.0oo| 4es.osa800| doro harjosari 2t0002277i| esi.99o.0oo| 8eo. .000o| sas.esa.400o| sas.esa400| pro tarikan 2t00008840| esi. .0o0o| | naz.o01.ooo| boro sawangan 2t000088sa| esi. .0o0o| | 2s9803. b91. sei.o48.c00o| set.04g.co0o| pro ibororeko 2t0000886e| esi. .ooo| | 2eso083.0ooo| 9is. boro gandusari 2to9008se2| esi. .ooo| tez. .0ooo| 8s9. .000o| .c00o| |boro ikutosari 2to900e9il esi.999ooo| tes2t6.ooo| ses21s.00o| sse.4on.80o0| ses4o. doro iwringinagung stosesessi| es1. t81.6ga000o| ) | 5t8751. 5as.27e. boro ikalimojosari esi. .ooo| | score.ooo| 9re.9e7.ooo| sos.9o0.coo| ses.90o0.coo| (pro bligorejo 2t00008921| esi. .0o0o| | 280ses.ooo| 9s2. (pro boro 2t0000887a| esi. .000o| | so2s9e.ooo| 9sa sec.t60o.g0o| ses.t60.g00o| (karanganyar utomo sio9o17i7a| t44. (karanganyar |limbangan soso17isi| esi. .000o| 2e8581. 8e0.se0.00o| sse.s54. (karanganyar karanggondang sto9017255| esi.999ooo| 3s6.ose.ooo| sse.ose.oo0o| (karanganyar loong soso17tts| es1.090000o| ) | o | boe.sta.0oo0o| ses. .4oo| ses.728400o| (karanganyar pedagang soso17ie2| es1. .000o| | t44. so0. .t41.c00o| ses.t41.c00o| (karanganyar pododadi ' ' sio9o17t40| es1. | o | 8ez.s51.000o| (karanganyar ilegokaong sio9o17289| esi. .0o0o| | .t9a.e00o| .t9aw00| karanganyar karangsari sio9o17247| es1. .000o| 2e8.re0.ooo| 9ao.tee.ooo| se0. .ooo| se0. .ooo| (karanganyar kutu stoo1720al esi.99o.ooo| 2t8. 8zo.o1o.000o| karanganyar banjarese sto9o17igi| es1. ) | | 98a 3ze.t42s00o| s7e.t42.s00| oo dat pelet penerima afirmasi per desa karanganyar wonosari bogor7iss| esi. .000o| | karanganyar wonosari bogor7t2s| esi.990ooo| 2eo.eo8.000o| ses.ses.coo| seo.ses.6oo| karanganyar sidomukti ' stogorzzi2| esi.o90ooo| ) | | keras5.000o| karanganyar kayugeritan bogor7tee| esi.990ooo| | sas. karanganyar pulosari stogorz22i| esi.990000o| | .90e.ooo| kain tambakrejo 2t09008408| esi.990ooo| | ' | .t44000| @s0.t4s.o00o| kain kutoarjo 2t0900841e| esi.9900oo| | | 3se.o4e. sse. kain |linggoasri 2t09008424| esi.9900oo| 2t6. .0o0o| 8es.oos.ooo| |kain bengkong 2t09008432| esi.990ooo| | | si9.0es.ooo| ss1.9a8. kain pringsurat 2t09008441| esi.990000o| | | s29.ata800| s20. |kain sokoyoso 2torti7172| esi.990000o| t25. ste.a82. sie. |kain sinangohprendeng 2t09008467| esi.9900oo| ) | ) | 8s0.4e8.ooo| .s10. kain kkajongan 2t09008475| esi.9900oo| | | esi. sas. .400o| |kain pekiringanageng 2t09008488| esi.999000o| kain gandum singo2asz9l esi.09ooo| ) | ' ) | 2e8s368.000o| se0.a77. 'kain sabarwangi 2t09008505| esi.990ooo| | ) | 87a. kain kalijodo stogoogtss| esi.990000o| 90s. 3es.4a6.000o| ses 4a6. kain wonorejo 2i09008s21| esi.099ooo| | ) o | 8es.9s0o.ooo| 33z.9o2800| kain pekiringanait 2t09008530| esi.990ooo| | | 3e0.o29.coo| 3e0. kain sukorejo ' 2to9008sas| esi.o900oo| 2t2. sex9oe.ooo| (kain nyamuk 2to9oo8seal esi.990ooo| | .ooo| sg4. ssa.2a5. kain tanjungkulon 2t09008572| esi.o90ooo| | o | s22. .co0o| s22641. kain tanjungsari | 2t09008581| esi.9900o0o| | ) | @7i.sei.ooo| kain gaji stogtiseo2| esi.990000o| 5ea. kain kebonagung 2t09008602| esi.990ooo| | ' | 2e0200. s2t.t90. kain sangkanjoyo 2tog90seit| esi. | ) | .s16.000o| ito kain sai esi.990ooo| s62eea.000o| 4to. 4to.t88. kain sambiroto stogoaogsal esi.090000o| | | .0e4. kain rowolaku stogoaos2s| esi.o90ooo| ) | ) | s17. seo. .ooo| |resesi ) fwindurojo 2to9208386| es1. t81.6gaon0o| | 7os.o8e.0oo| .s69. ita resesi ujungnegoro 2t09205438| es1. t81.63ao00o| ) | .t85. 4z8.see. .s6e.800o| resesi ) | brondong 2t09208449| esi. .0o00o| | resesi wonosari oo 2t09208530| esi.999ooo| s02. 9s4. .000o| 3es.9e4. ses. |resesi |langensari ) | ' esi. .000o| | resesi ) o|daging 2t09208427) esi.o90.0oo| | 4se.0e7.coo| 4se. .600o| resesi '|kawasan 2t0900861s| esi.9990oo| | 25e. 9it.seo.ooo| ses. resesi karyomukti stogoze4as| esi.o900o0o| | ' | 17a404000| 33a 88a. 3ss |resesi | resesi oo o2t09208518| esi.o90ooo| | ) | 49a |resesi srinahan 2t09208546| esi. .000o| resesi tambahan esi.099ooo| ) | ) | t8r8e4000| senses.ooo| saz.87e.ooo| 3s7. 00o| oo penerima afirmasi per desa |resesi karangrejo sosok7io7| esi.9e00oo| | te2sse.ooo| si4 .c600o| resesi |watugjanh 2t0o92084ii| esi.900ooo| ) | | ten.agz.coo| s2t. .00o| resesi |watupayung 2to9203g02| esi.990ooo| | | (resesi krandon 2t09203a77| esi.900ooo| | | 2r6. .000o| s28. s75. s75. (resesi ponolawen 2t09203499| esi.999ooo| | #7e.7ewo00o| ses.e28. sss. resesi ikaimase 2tos2934ea| esi. .0oo| |resesi sidomulyo 2t092038sa| esi.990ooo| soo.ese.ooo| 9s2. ses.s80.s00| ses. resesi didasari 2t09208842| esi.9e0ooo| ) | ) | @it. ses.e1s.0oo| sas.e50. sas.es0.0o0| (resesi mulyorejo 2t092005s02| esi.990ooo| | | es5.s60. sas.sae. sac.sa6. (resesi pantirejo esi.990ooo| | | 2s6.se8.coo| ses.ee7.ooo| s59.e60.coo| a59.8e0.coo| (resesi kisaran 2t092005s2a| esi.990ooo| | 87a. s58. .eoo| a5a. |resesi sukorejo esi. .000o| t44008. 2e0. .0o0o| ragi ketanonageng 20870187as| esi.990ooo| ) | | 8as.s80. sar. ar.78a. israel american esi.990ooo| | .0oo| e9e.ses.ooo| sg1.s00. se1. jerami butaksari oo esi.990ooo| | asi. jerami sumubkidul 20870051se| esi.999ooo| | 2rs.e5aoo0o| se5. s7a ate.000o| s7a a1e. sagi kalijambe 208700s16e2| esi.9ebook| si. ses.o25ooo| se9.s32.s00| ses.sa2.goo| lam sagi sumublor esi.9900oo| 9ar.sa1. sagi krsakageng es1. .000o| .68a. ) | sie.98e.40o0o| sie.o8e.4o00o| tas (ragi o jeruk esi.900ooo| | | 2es787.000o| g17. (ragi tegalsurun 208700507i| esi. .ooo| s21. 45i. tas ragi bulakpelem esi. .68a.000o| sas.cowok| 67s. .600o| israel gebangkerep esi.9900oo| @i35a7.ooo| t.0e5. 4s0.sa1. ta7 sagi oo purworejo esi. .0ooo| .68a.000o| ) | 4oz.t85. s00. .6s0. (ragi kedengaran esi.990ooo| | t80147. (ragi tunjukan 20870049oe| esi.990ooo| | 4s2.sa3. (ragi terlontar esi.999ooo| sgz.sas.0oo| sen.sas. asi sagi purwodadi oo esi.99ooo| #sa489.0oo| sos.48ooo| s26. s2e.9is.ooo| bojong buku 2t00100060) esi.9e0ooo| | 2e5. 8ez.oes.ooo| s59. a5a.1a8. bojong kalipanur 2t09110119) esi.990ooo| ) | | as777. bojong sumurjomblangbogol 2t09109986| esi.999ooo| ) | | bojong pantianom 2t09100820| esi.990ooo| | s49.08s. sas. sas.o48. bojong randumuktiwaren stogtsstae| esi.999ooo| | si2. .00o| ses.se0.00o| s90. s90. bojong tegoketile shoots2oal esi.9900oo| bojong bojongwetan 2t09t008sa| esi.900ooo| ) | | #92s16. sass15.000o| sa2. sa2.0a8. bojong |buket stogtsss2o| esi.990ooo| | | 6e0.o54.00o| se9. sg9. u4. bojong iwangandowo start2see esi.999ooo| | | sas. sa2. bojong ketitangkidui stogtsss7e| esi.99ooo| | s20.60s.coo| s20. .co00o| bojong menjangan 2to9tto0sal esi990ooo| 4s1. .t03. 4asse3. 4as.e8s. bojong ketitangior esi.900ooo| ' ) | si3.s54. si3.s54. penerima afirmasi per desa bojong rejosari oo 2t09109811 esi.900000o| | t48090. 8o0. .0ooo| tes bojong bojonglor 2t09110003| esi.900000o| | | 2941t8. gaji17. se2.7e0.coo| se27e0.co0o| bojong bojongminggir stogissisi| 6si. ) | | bojong wiroditan esi.900000o| | | 288384000o| 9e0. .0o00o| seo.ase.ooo| se0.45e.00o| bojong kemasan 2t09110098| esi.900000o| ) | | 87a624. bojong ivajarwayang stogtisar9gl esi.900000o| ) | | 2s0198. go2192000o| ses.t99.coo| ses.t99.coo| bojong babalanor | stories2s9l esi.900000o| ) | | gaya13.000o| ses.o4e.ooo| ses. bojong babalankidul ) 6si.900000o| | 2640g0. 9t6. .000o| 37i. bojong karangsari 2t09110011 esi.900000o| ) | | 87o.ise.ooo| ss5.9e5. bojong sembungjambu 2t09110267| esi.990000o| | 4se8z7aco0o| wonopringgo juetakkidul | si4zo249a1| es1. .6ge.00o| .60s.000o| wonopringgo sastrodirjan est. .o0o| | 29s920. 9a7.o27.00o| desa9coo| ses.4os.coo| wonopringgo legokgunung st47o2196e| esi.900000o| ) | ssa ese.ooo| s3s4. .000o| wonopringgo galangpengampon st47021907| est. ) | se0s82oo0o| o81. .1t5200| wonopringgo |keagenan st47o249a0| esi.900000o| ) | 2t97it.ooo| .7t0. ss3.00e.s00o| 85s.00e 800o| wonopringgo getas stato2491s| esi.900000o| ) | .ooo| b9e.78e.ooo| 3e3. ses. wonopringgo rowokembu st47o21982| esi.900000o| ) | t68470.00o| b20. 5t0400| wonopringgo wonopringgo st4zo24818| esi.900000o| ) | 20s036. sa7. saz.t3e 800o| fwonopringgo samping stato2got| 6si.900000o| ) | tad.o06.000o| se1. .c00o| se1. jwonopringgo |wonorejo sta7o25oge| esi.900000o| ) | | 2e0854000| be1.a5a.0o0o| ss7.o64. (wonopringgo gondang stato24923| esi.900000o| ) | | 7es.9e7.ooo| 3io.7o9.c00o| jwonopringgo juetaklengkong sta7o249se| esi.900000o| ) | ) | 15abe1. .000o| s26. s26.54s. |wonopringgo pengadentengah sta7o2497a| 6si. ) | ) | tes122000| ss1. se1. (wonopringgo surabaya sta7o25016| 6si.900000o| | 7e6. .0o00o| si8910. 3i8910. (kedungwuni kedungpatangewu sta7o24699| 6si. ) | | 2t0008. .000o| ssa.t2i.co0o| sss.t21. (kedungwuni pakisputin sta7o246e72| 6si.900000o| ) | ta4. 99a se8000o| (kedungwuni rowocacing sta7o2a77o| 6si.900000o| ) | | bsa.1s0.000o| 3g7.s86400o| sg7. |kedungwuni langka sta7o25o8s| 6si.900000o| | t44. 39s. .00o| (kedungwuni besaran stato25113| 6si.900000o| ) | | 8t1. |kedungwuni pajomblangan st47025059| 6si. | | b26441.000o| 3s4. 3g4890. (kedungwuni proto sta7o2so9t| 6si.900000o| ta4. .000o| kedungwuni kayangan si4z0247as| est. ) | 24674t.000o| s987a0.ooo| sesstasoo| sessissoo| |kedungwuni pado siamo24e6a| esi.900000o| ) | .000o| 9e4055. sr3. a7s. kedungwuni salakbrojo st4zo24e8i| esi.900000o| ) | saran2000| pes.2ti.ooo| kedungwuni ambokembang est.900000o| | sas.266e.ooo| .2e5. 4o4428. kedungwuni tangkiltengah st47o21737| esi.900000o| ) | 268s34000| 37o.s8e. kedungwuni karangdowo st47025041| est.900000o| | b49. saa.bosco0o| sa.tos.coo| (kedungwuni undangan st47o217e1| esi. ' ) | ss3. |kedungwuni rengas st47025105| es1. .000o| ) | kkedungwuni tangkilkuon stogitaaa7| o j o651. t81.6good| ) | stoteeooo| ena ena pewangi kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi kinerja| alokasi formula penerima afirmasi per desa buatan cipratan siamo24e9a| es1. .6g o00o| | .6000o| buatan wonosobo siamo24e77| es1. .6g o00o| ) | 4is. buatan pakumbulan siamo1sti| esi. | seo.tos.ooo| sss.tes.coo| ss3.tes.coo| buatan (watustam siamo2a79e| e51. .e oo0o| | .000o| asa. buatan simbangwetan si4701see| .6g o00o| ) | buatan kertijayan siamo24800l esi.990ooo| | ssz4s9.ooo| seo.4se.ooo| buatan sweden siamo2sees| es1. .eg oo0o| ) | .27a.0o0o| 4asi.88s.co0o| asi.8as.co0o| tirto idea 20870046t9| esi. | 7s8.74t. ses.e19. tito ngaran esi.990ooo| bsi. sa4e75.co0o| sa4875.600o| tito pandanarum 208700465s3| esi.999o0ooo| | | sso.eit.ooo| 3e0o.te7. tito (karanganyar esi.99ooo| at3t4s. .t145. tito slirejo 2087004s8a| esi.990ooo| sz0082. tito pucung soszoaseee| esi. | 9se. tirto sidorejo esi.9e0ooo| 2es006.000o| bs1.o9s.0oo| ase.7e0.goo| 3se.7e0.goo| tito isamborejo esi.9990000o| 4i8011. tito tabung 208700455e| esi.990ooo| o | 477e51. seo.eso.ooo| 3se. .go0o| 3se. tito pacar esi.9e0ooo| | | 2s8t91. to.t90.00o| aee.30s.aoo| sea. .goo| (mito ibadirejo 208700as9o| esi. .ooo| 4s04t0.0oo| .t41. 4e0.s8e.400o| 4eo.ses.aoo| tito ikarangompo 208700486a| es1. .6goo0o| ) | .t63.0o0o| tito tegaldowo es1. .6g o00o| | tito mulyoreko 2087004s7a| es1. .eg oo0o| ) | .000o| 4as5.s62.4o0o| as5. tito iveruksari es1. .6g o00o| ) | tito (curug esi.99ooo| 2sse75.0oo0o| ses.a7a.ooo| ase4s2.a0o| bsa.ag2.400o| (binadesa kadipaten 2087004s6e8| esi.999ooo| | 2e486s.0oo0o| sre.ees.ooo| ass.oee.goo| 3ss.oce.goo| (binadesa ibelegtukang esi.9990000o| tas940. 79s. s22.c08.ao0o| (binadesa karangan 208700487a| esi.990ooo| | a7ii75.000o| be3.i7a.ooo| bsa.s92.4oo| bsa.s92. fwiradesa pertukangan esi.990000o| a58404. sio. see.48a.ooo| se8.48a.000o| (binadesa (binadesa esi.990ooo| | o | 4s7.t82. aso.9os. aso.90s.200o| (binadesa iwarukidul 208700484e| esi.990ooo| | b22.s05.0oo| asa. 3s3. |binadesa bondansari esi.990000o| | 9i4. sz0.t64.400o| .t64. (binadesa (warrior esi.990ooo| | 194sa8. sae.sa7.ooo| s294t.c00o| s4294t. (binadesa tampil esi.990000o| | a79666.000o| bsi.6es.ooo| ase.98s.go0o| 3se.98e.8o0o| (binadesa kampong esi.99ooo| sa.3a7.co0o| 3sa.3a7.6co00o| (binadesa kauman e esi.990o0o| 874s5.000o| bs9. sx0.00s.coo| sx0. .6co0o| (awalan mejasem esi.990ooo| 2az282.0o0o| se0.e81.oo0o| se4.oa5. siwalan (wonosari 208700487o| esi.990ooo| nase7t.ooo| 7es.e70.0oo| s22. .8oo| siwalan tengengkulon esi.9990ooo| | | 8sz.61t.000o| ikatan tanjungsari esi.99ooo| | se8s17.000o| (awalan |part esi.99000o| | asa.80s. 3sa.s98. .c39.c00 siwalan tengengwetan esi.0900oo| | sez.s90.ooo| per mar kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi kinerja alokasi formula penerima afirmasi per desa istana (embun 208700ae97| esi. | atas.ooo| istana wonorejo 208700490a| esi. | see.ioe.400o| sea.toe.400o| istana |awalan esi. | istana boyotetuk esi.900000o| | 2ess97.ooo| istana depok esi.90000o| | 258e92000| sos.e01. 3ee.s90.z00| sec.s99. istana bacaan esi.900000o| | sas.as2. sas.as2. istana btimbingwutun 208700497e| es1. | ss22e5.o0o0o| (karangdadap (gandeng st47o248ee| esi. ) | 9t0. see.g9s.eoo| see. .coo| |karangdadap irebengkembang si47o2s121| esi.900000o| ) | sss. |karangdadap pagumenganmas st47o247o2| esi. | 4att62000| (karangdadap kedungkebo sta7o24sa2| esi. ) | be1.6g0.000o| sse.o7a g00o| sae.97a. |karangdadap kaligawe sta7o24esi| esi. | 8s3.s88.000o| 2se |karangdadap karangdadap sta7o2a7ee| esi.990000o| ) | | sit. sen.eoa.4oo| sen.69a400| (karangdadap kalilembu sta7oz48sa| ) | ta4.o0e.ooo| |karangdadap pangan sta7oz4seo| esi. | .a52. |karangdadap kebonrowopucang st47024729| t81.e8a0oo| ) | sedikit.00o| |karangdadap kebonsari sta7o2a7til esi. | s04226. sse .800o| sec.at2.800o| (karangdadap pegangan sta7segoe7| esi. | ase.i99.0oo| sas. sas. mojokerto pesanggrahan 20870191i7| esi.990000o| | 2t0.s900. sen. sa9. mojokerto |jambe 208700a7se| esi. | ta4. .000o| mojokerto babel esi. | s94s42000| 2es mojokerto (were 208700a7ee esi. | as0. us.800o| ss0. mojokerto rowoyoso esi. .00o| | so2ses.ooo| sse.i49.c0o| sec.t49.co0o| mojokerto |semut esi.99000o| | .4a9. 3s3. mojokerto tratebang 208700a7se| es1. ta4. .00o| 2e9 mojokerto wonokertokuon 2087019ngel esi. ta4. .00o| mojokerto wonokertowetan 20870191o1| esi. ta4. 4te.eoe.goo| 4tc.eoe.goo| mojokerto api api 208700a79a| esi. ta4.o0e.ooo| 44i.1to200| mojokerto perakaran esi.990ooo| | 25ee06. 3e7. ooo o)o' i| |asas725. .53a.kajen berdasarkan peraturan bupati pekalongan nomor. tahun. tentang perubahandeconeoraoneene0kanan kecamatan deconeoraoneene0kanan nomor tanggal :.i.ii.lakukan pemeriksaan atas ("): pengalokasian anggaran des pengalokasian hok minimal (tiga puluh persen) dalam kegiatan bidang pembangunan desa infrastruktur spj dana desa tahap.tahun.sudah diceritakan kecamatan pada tanggal tahun anggaran untuk desa. kecamatan. sebesar demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. camat. .ooooooo nip. bertanda hanya berlaku untuk tahappadat karya tunai desa yang selanjutnya disingkat pkcontoh format surat permohonan penyaluran pemerintah kabupaten pekalongan sekretariat:oooooooo. (bonasoenoneoeneere nee.) yang meliputi tahap pe.ccoocococooooo. tahap rp.ocoooooooooo tahap rp.ooooooooooooo sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk penyaluran dana desa tahap. sebesar rp. oo. (eeeeseeeereee.), untuk ditransfer bank sennnnnnanannnnnann nomor rekening onanadana tersebut telah diterima pada nomor rekening .coooooooooooooooooooooooooooooooooooo.cbooo.ooo. nama rekening .oooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooo.cbooo.ooo. nama bank anannannannnnnanennnnnann kanan nana nana aan ana kanan kanan anna ser. tanggal. kepala desa.oooooooooosekretariat jln. . telp. kode pos ocooooooooooooooooooooooo. jam annnnnnnn nee nnnnennan anna nana anna nan nannananaa tempat snnenenenenenenannenenanannana san panenan san anakpengajuan pengajuan fregiataneww 0po000 agama.o agama o ooo tomat. coc #coco. jumlah rp. pada rekening kas desa sesuai dengan data berikut bank sennnnnnanannnnnann nomor rekening .ioooooooow w w plptemeaamustumemmun wmoararommeammetresaumasoma (ovotasaummeroseeruvamm semacam masam menakomtonseme san mmalaknui muram tan davmntermesmmenoaertumuncan ummi utama (omutancermumammemugasesammmuma daumstacenmumaammemuruamanurak afumuemamawesmma ijowtumaruwmmenossmunsastmasameawe a|ommsancarsaraaansunmsemapauun owusmumermesrmpm2auoatamseramun s|amotrucsmumaumorsneamam bubur bulan (homitancenanco2mmemugamwaantarae damtoamumamesammas famtoamsmmamawan to| omwetumpencrsunmenakumpanemm esu gaun anak mafia (il awonemumurewmaraememmasan tabelatingkatkonver ee sasaran tingkat konvergensi balm lo. oo) jamrozsew ann table penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting bidang kegiatan khusus pencegahan stunting lokasi dana jswangpemsangunanoesa jepancpemseroayaanmasyarakat oo ) jabatan (diisi jabatan dalam instansi bertindak untuk pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sannannann ane say asean sen kepala desa. kecamatan .ioi. pemerintah desa woo. kecamatan were. kabupaten kota .oo. pagu desa rp. uraian volume cara anggaran realisasi capaian tenaga blt an. keluaran keluaran pengadaan keluaran kerja ele adele|a (orang hari jar lepas lol lal pendapatan nan maan cnn dns etd cnn none meme men line unenena nen tni honoesngim: tns sesko danny bnn yoo bab enak pnn doank cng pgn ksb non ann numpang nn. onunnn "agenda bidang penyelenggaraan oase team mana ank titanic talking mainan see ana (ka dns sono bko dik olx org trend akan tante bta net pon aaa mantan tantangan aal tiada nii bidang pelaksanaan pembangunan desa teman santa dea taat dna anu mata menaati mea ana nata inn iii bidang pembinaan kemasyarakatan desa ain ina ind pom makan doanya ica eka dod ndan mantan nanda dan dna jos ida paman matan etd ntt tan yna bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa nan mama tan klaten mea ati kai inn ita ida kaa tamtama aan sin taman nun dakwaan inanntak aaa mandi layan daa makan ina una dna bttel mudi tom msnmnamin mana dna men dana mat tia itn tia cabang tan dan mantan menaati att tan tan mata tangan mma menaati ana tak santa net ketat ina tunai sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa inka dea tea acena onar instan dns msn cnn mea ana una kain nett mio anta kena ana sta omi uan prakasa dngan aaa taninya ala tinta kena ana ini sta ion kol lmencalemwsinaa layan ana bca dot marten non mia damai dana adm dak tia masa tante ntt sains gia iis detail tiki among tentu men kini inka dki ton una ana aon tis mainan ogan dod jet eramamnama mantan man dok tapin santa aman (ann can non dea dan wee blt bulan ke.dst bee imi min mob dan jejak irengetuaranpembiayan aia a35 isl2j2| penyertaan modatpesa toto jelas2li penyertaan modaipesa oo iii dana spn ende ana men pns and ana una (ga soe mode fe: snn mada men dan nik msds ban pn: babi bnn mana |erwoaratan belanga pembiayaan oo nono tan one senna tea men men dddan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapk la. kecamatan oooooooooooooooooooooooooo. kabupaten .oooooooooooooooooooooomoko walk inne nun netamgean kan ink menganti nia uan kanan ala snn nan non tak kang ini momen. main malu min nan kelana nina dmc kkn ann katakan mta kang kaa tnstncen "mata kek jan yan mlm. uan makna unud anno ann unik none kena tamgdli kanan menamakan man kini ho. lx. naa pro ih. h.loo00000 telah diverifikasi oleh yang membayar sekretaris desa kaur kasi (pka) mengetahui kepala desa contoh format verifikasi dan validasi data ii. keterangan petugas dan responden tanggal bulan tahun saya menyatakan telah melaksanakan derivasi sesuai dengan prosedur maya men samp verifikasi dan validasi data nama petugas derivasi (oom mmm) kementerian sosial tahun nan enam kode tanda tangan petugas derivasi republik indonesia tanggal bul: tahu rahasia tanggal pemeriksaan saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pengenalan tempat (one) nama pemeriksa kode ll) tanda tangan pemeriksa provinsi alamat selesai derivasi dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah pp: nomor urut rumah tangga (dari priest) rumah tangga pindah bangunan sensus sudah tidak ada lli (knee) bagian dari rumah tangga sesuai priest nama lengkap tanda tangan responden desa kelurahan nagari") jumlah art data ganda urut ruta kepemilikan aset dan keikutsertaan program setiap keluarga dalam rumah tangga rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut: kso komputer laptop tidak sepeda tidak lemari es kulkas .va tak erosi tttt itis tttt jaa tidak kko4 kko9 mon pemanas air (water heater) tidak perahu mandat keterangan perumahan telepon rumah stn) tidak motor tempel tidak ta. status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri bebas sewa lainnya televisi tidak mpa ens kara mem anda konnanaoas mekasnsn dinas naas semena aura perahu motor aya tidak status lahan tempat tinggal yang ditempati: milik sendiri tanah negara ll)jenis lantai terluas: marmer granit kayu papan kualitas tinggi tanah lahan tidak keramik sementara bata merah lainnya market vinil permadani bambu rumah ditembak sin tidak ubin tegel terasa kayu papan kualitas rendah jumlah ternak yang dimiliki (ekor): 4a. jenis dinding terluas: tembok kayu bambu babi ll) plesteran anyaman bambu anyaman bambu lainnya kembali kambing domba ll) jika r.4a berkode atau kondisi dinding: bagus kualitas tinggi jelek kualitas rendah vb. span nana ann gan bet ran ang mana reses ana mom banda erie ian bne end wang jika berkode atau kondisiatap:| bagus kualitas tinggi jelek kualitas rendah jika ya" r.4a isikan: urut art lapangan usaha (lulus secara lengkap) pekerja usaha ketua t0juta 7a. sumber air minum air kemasan bermerk sumur bor pompa mata air tak terlindung ama tan ada air isi ulang sumur terlindung air sungai danau waduk sesuai blok kol kode sesuai blok kol orang) makara juta 10juta lebih rheterah suu tak teman keruan leding eceran mata air terlindung lainnya ll) b3xar7arenosa3. pelanggan: ) jeaweoaweraw. ttitttttttttti sennaneenennnnnnennnnnann nana ll) mena li) sumber penerangan utama listrik pln listrik non pln bukan listrik jika r.9a berkode daya terpasang: wat: watt watt pan memesan mama ana nasa aan watt watt tanpa meteran rumah tangga menjadi peserta program memiliki kartu program berikut: ama pra kartu pngtidak jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) 2index gas 3kgkartu indonesia pintar kip) .ya tidak asuransi kesehatan lainnya bantuan siswa miskin bsm) program keluarga harapan pkh) tidak penggunaan fasilitas tempat buang air besar: sendiri bersama umum tidak ada kartu indonesia sehat kis) tidak jenis most leher angsa cembung cublak bpjs kesehatan jamkesmas beras untuk orang miskin raskin) .ya tidak iisanak kredit usaha rakyat kur) 1ya tdak spal kolam sawah sungai danau laut lainnya coret yang tidak sesuai rahasia iv. keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga status kol(b) | alam kartu wanita jenis hubungan nomer #hubungan| jenis perkawinan dalam kuantitas usia cacat #kronis nama anggota rumah tangga dengan urut dengan kelamin kepe sad menahun pars tanjanglas kelas bekerjalmembantu lapangan: status keterangan| kps kisi klp pkh raskin kepala |keluarga kepala umur militan keluarga tidak memiliki tahun disipasi tertinggi azan bekerja selama usaha dari kedudukan keberadaan) peru bsm sastra rumah keluarga jt. laki tahun) akal kk) akta kelahiran dan sekota pendidikan yang tertinggingga tali buku rumah karupelajar kot kendali nang pernah tyas wadi utama pekerjaan rumah ya iya tya aya dewasa, anak anak, maupun bayi. tuliskan nama sesuai dengan prem nikah rangga ini ktp pernah sedang ya, .jam utama tangga tidak tidak tidak tidak tidak identitas, beserta nomor induk kependudukan nik)) puan sim status sedang diduduki tidak stop kehamilan diduduki cerai tidak isikan (isikan isikan isikan isikan isikan dijumlahkan kode| isikan isikan isikan isikan isikan kode) kode) kop) kode yang sesuai) tidak (isikan kode kode) kode) isikankoney| kode) kov kode koper) kop) nama.o.oco ocean nana mann nana (li mamasa dll namamu sngaanaggnguanggamyemngannya nom ot. sena samaran dll ngi mer camsuwensenerennnnnaoknn enter name san nggusyaynsanan (ll namanya li nama.o nomor (cl inoimgh ee. eosreeamtnsnesemennsaaanisenan anne kengannanbanana nene aan anda nan ooo, jika tidak ada blok nama nisn ktm: nama nisn ktm: alamat tempat tinggal alamat tempat tinggal nemorindk kependudukan ni): cell ill lil lill wonorindutkepengucutan (ti kel latto ll) nama sekolah nama sekolah kode kolom kode kolom5 kode kolom kode kolom kode kolom kode koloml) padi palawija hotel rumah makan berusaha sendiri tinggal ruta tangga istri suami cerai mali cacat tubuh tuna meninggal istri suami anak tuna netra lbuku tuna wicara retardasi diabetes (kencing manis) bersekolahlagi |o4. sederajat peternakan jasa pendidikan buruh karyawan pegawai swasta baru orang tua mertua tidak tuna netra cacat gangguan jiwa stroke tsanawiyah smp sederajat kehutanan pertanian lainnya jasa kesehatan pns tnu poli bumn bumi kesalahan priest mertua pembanturuta ya, dapat ditunjukkan tubuh cacat fisik mental kanker atau tumor ganas sma smk small sma sederajat pertambangan penggalan jasa kemasyarakatan, anggota legislatif tidak ditemukan pembantu ruta lainnya ya, liyah d4 s1 listrik dan gas pemulung pekerja bebas non pertanian perguruan tinggi s2 s3 bangunan konstruksi lainnya pekerja keluarga'tidak dibayar contoh format pengajuan nik form ulir biodata keluarga perhatian: istilah formulirini dengan.huruf cetak dan jelas sertamengikuti." tata. cara pengisian formulir"nama kepala keluarga namef headofthe family alamat address kode pos post code jumlah anggota kelurga telepon telephone number handphone ciliititi intialamat luar negeri (diisi oleh wni luar negeri) alamat kota koo provinsi negara bagian:| negara uuu u u uu kode pos jumlah anggota keluarga telepon handphone diisi oleh petugas kode nama negara bnt data anggota keluarga catatan bagi penduduk wni mengisi kolom s.d 10s.d 38s.d for foreigners only, please fill column 2to 15to bagi wni luar wilayah nkri mengisi nomor s.d s d nama lengkap tanggal berakhir passport full name belakang passport number date expiry tipe konser alamat sponsor jenis kelamin tempat lahirus nomor akta kelahiran gol. darah agama nama organisasi kepercayaan terhadap tuhan perak nan akta kawin nomor akta perkawinan tanggal perkawinan typeof blood| religion marital status kelas fisik pendidik, jenis akta cerai nomor akta perceraian| tanggal perceraian status hubungan mainan msi menyandang sendiri nomor itas tiap tempat terbit itas tiap mental cacat terakhir pekerjaan (dalam keluarga) tanggal terbit itas tanggal akhir itas tempat datang tanggal kedatangan nik ibu nama ibu nik ayah nama ayah tiap atap pertama petamaejabat negara adalah bupati dan wakil bupatitunjangan hari raya bagi pns dan pegawai non pns penerima tunjangan hari raya adalah: calon pns, pns, pegawai non pns yang bekerja pada pemerintahan kabupaten pekalongan,bagi calon pns, pns dan pegawai nondan tunjangan umum. dalam hal pembayaran tunjangan hari raya untuk pegawai non pns pada blue belum sesuai dengan penghasilan (satu) bulan pada (dua) bulan sebelum bulan hari raya sebagaimana dimaksud pada maka besaran tunjangan hari raya menyesuaikan kemampuan keuangan blue. pemberiidak diberikan kepada pejabat negara. pimpinan dan anggota dprd. pns dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi. pns dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama. dewan pengawas blue. pns yang sedang menjalani cuti luar tanggungan negara. dalam haltunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. apabilacalon pnscalon pns, pns dan pegawai nonpekalongan. pada saat berlakunya peraturan bupati ini,aran dewan perwakilan rakyat daerah lingkungan pemerintahan daerah kabupaten pekalongan tetap berlaku sepanjang tidak mengatur tunjangan hariadanya penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerahmebelanja jasa atlit dan pelatihjasa uji laboratorium limbah cair, padat, dan gas:uhal: hal: jumlah bertambahkursi rapat belanja modal pengadaan almaralat alat ukur belanja modal alat ukuhal: urusan pemerintahan:na.jumlah bertambah leojumlah bertambahmar uraian rp.) berkurangjumlah bertambaha22hal: nama penerima alamat penerima jumlah a22 ' layak huni rthhal: nama penerima alamat penerima jumlahhal: nama penerima alamat penerima jumlah a22 'hal: nama penerima alamat penerima jumlah a b8 jumlah bupati pekalongan tsh nip. hal: jumlah bertambah leohal: jumlah bertambahhal: jumlah bertambah leohal: jumlah bertambah uraian rp.) berkurang) urut semula menjadi rp.) gs.hal: jumlah bertambah uraian rp.) berkurang) urut semula menjadi rp.) ."si endang murdiningrum, sh. pembina tingkat nip. daftar halaman peraturan bupati pekalongan tahun anggaran tokoh emas pemuatan rata dan kawasan pemuimandanttii111:meliharaan belanja pemeliharaan gedungal: hal: jumlah bertambah leoo1| honorarium tim penyusun honorarium tim pengelola kegiatan honorarium tim panitiai51212jasa kantor belanjaan belanja listrik belanja kawat faksimili internet . .::::hal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanw1j| honorarium non pns . . . .dak skb lokasi kabupaten pekalongan sumber dana dakinna . . . . . . . .hal: hal: jumlah bertambah leo namu.sasi1i1o11 belanja telepon o11 belanja air belanja listrik o11o1| belanja makanan dan minuman harian pegawai o1|o11|hbxxxinna. . .o1| honorarium tim pengelola kegiatan honorarium tim panitiann. . .engawas kegiatan honorarium tim pemeriksaa perubahan perubahan nanas. um.hal: hal: jumlah bertambah leoapbd, dbhchtoliol1 belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas oli belanja perjalanan dinas luar daerah belanja jasa narasumber tenaga ahli ohal: hal: jumlah bertambah leoo1|jamy41112hal: jumlah bertambah leo bagi hasil dari pajak pengembalian dan pemanfaatan air permukaan kekurangan bagi hasil pajak provinsiy5si2111 honorarium tim pengelola kegiatan tsiairleotsibelanja pegawa:aspal:o1jus si1i tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 5i1l1 insentif pemungutan retribusi daerah jasa kantor o11 belanja telepon belanja listrik oo1| belanja jasa kantor belanja jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor belanja perawatan kendaraan bermotor o1l belanja jasa kio1l| belanja surat tanda nomor kendaraan o1| belanja pemeliharaan o1| belanja pemeliharaan alat alat pengujian kendaraan bermotorbelanja penggandaan o1lo1|l1 belanja alat tulis kantor oli belanja alat alat kerja: kab pekalongan kendaraan dinas operasionalusol1hal: hal: ukur uraian rp.) berkurang)l:ol1 honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php) 2111i honorarium tim pengelol, dak belanja pegawai 1jhal: ukur uraian rp.) berkurang)o1| honorarium tim pemeriksa kegiatan honorarium tim panitia y5isumber dana apbdhal: ukur uraian rp.) berkurang)i5i121100s i51212jasa konsultansi 00spengadaan tanaman dan pot lokasi:12111sumber dana apbdantor satpol dan damkarhal: mar uraian rp.) berkurang):::li operasional bagi anggota lintas lokasi kabupaten pekalongan reaksi cepat kabupaten sumber dana apbd pekalongan belanja pegawai 1j honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan 1j honorarium non pns i5i2111 honorarium upah bulanan belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis ol1 i51212 01i belanja alat tulis kantorsumber dana apbdhal: hal: ukur uraian rp.) berkurang)ngawasan penegakan lokasi kabupaten pekalongan perda dan peraturan sumber dana apbd kabupaten pekalonganwasan orang asinghal: ukur uraian rp.) berkurang):ol1 isipembuatan spanduk1aa perubahan perubahan www,sewa alat berat belanja sewa eskalatorbuk pantai talud . . .rogram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencanai512121layanan dan rujukan lokasi: kab.pekalongan terpadu pkshonorarium pnsel: perubahan perubahan nan nas. o1| belanja cetak o1l . .barang dan jasa belanja bahan pakai habis ol1 belanja alat tulis kantoralrta guna teknis pelaksanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkatcctahap iiiilaksanakan dengan ketentuan premi sebesar (empat per seratus) dari penghasilan tetap dianggarkan dalam apbd dan dibayarkan oleh dinas pmd,p3a dan pkb: premi sebesar (satu per seratus) dari penghasilan tetapmd, p3a dan pkbawal jul: dan penyedia barang jasa bukan pkp nilai pembayaran yox1, y6y6. apabila pembayarannya melebihi rp11l)): dan transaksi dengan nilai nominal lebih dari rp. (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar rpsedang untuk pengadaan barang minimal sebesar rp2. dikenai ppn sebesar dan sebesar yo,pkp)yo, untuk pembayaran pajak menginduk pada nomor pokok wajib pajak npp) bendahara desa: pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan peralatan dikenakan php sebesar: sebesar,i ennnnnnnnan pemerintah desa nona jin. nk. telp. . kode pos. nomor seeseatkkan kepada: lamp. sentanaseseatanesantanaaan tahap ii, sebesar rphannanantanananaa tahap iii, sebesar 25y6 rphannanantanananaa tahap iv, sebesar rphannanantanananaanananananaan. cap ttd format rekomendasi penyaluran add. pemerintah kabupaten pekalongan kecamatan enne jin. narp.o. (ee) demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. camat lookkabupaten pekalongan tahap . rp) rp) rp.) rp.) rp.) rp.) |o8 mass a0 lo. il. lo. lpse camat .ooooooooo nan rincian besaran alokasi dana desa (add) perubahan tahun anggaran kecamatan desa rincian add per tahap tahap tahap iii tahap kamar sera lal. kolese bodas gembong lal sukoharjo garungwiyoro babak bojongkoneng iluragung kandangserang wangkelang |11l lembur tajuk trauma karanggondang (pamiwggaran gu lil werd winduaji kradenan lal ilumeneng tenggeran kamboja kaliombo wonosari sawangan |iol peninggalan dominan ji2| notogiwang lambanggelun tenaga pedagang bakaran mean |1l tembelanggunung patuh depok lal. wonosobo timbangsari sidomulyo kutorembet lebakbarang lo. hasundutan lio antar kulon mendoyo dam jeeronerayono | . lil simo songgodadi icurugmuncar |4al icumelem tlogohendro lol yosoreja tlogopakis kampar kayupuring ratu dj lil meski wolotigo sengaja |4l donowangun talun banjarsari kalirejo batursari 9l. karangasem jio kompeni (boro lil pandangan sidoharjo lemahabang lal rogoselo harjosari larikan sawangan wonorejo lal doro gandusari pulosari wringinagung kalimojosari jual bligorejo ovi karanganyar lil utomo limbangan karanggondang lal. lorong pedagang pododadi legokalong s8| karangsari lol kulu lio| banjarese wonosari ji2l wonosari sidomukti |i4| kayugeritan pulosari don gases lil tambakrejo l2l. kutoarjo linggoasri lal brengkolang pringsurat lel sokoyoso sinangohprendeng kalangan pekiringanageng lio| gandum j11| sabarwangi kalijodo wonorejo pekiringanalit l1i5 sukorejo l16| nyamuk l17| tanjungkulon li8| tanjungsari j19| geolog kebonagung sangkanjoyo sakit sambiroto rowolaku lil windurojo ujungnegoro brondong lal wonosari kawasan langensari jagung watugajah lol karangrejo li0of karyomukti lil resesi ji2l srinahan tambahan |i4| watupayung krandon l16| ponolawen l17| kalimat ji8s| sidomulyo l19| sukorejo didasari mulyorejo pantirejo kisaran lil ketanonageng |2l brian bulaksari lal sumublor sumubkidul kalijambe purworejo s8| kedengaran tunjukan |10f gebangkerep |i1l purwodadi bulakpelem tegalsuruh krasakageng l15 jeruk i16| terlontar crore bakar soo sat cap katpanear sumurjomblangbogo jab pantianom | | t04 randumuktwaren | t18 | t15 cek lerekete a0 | | | botonewean o1 wangandowo oob buyer | | | hop kerangka s1 menjangan t09 kettandor jsp rensai | bt. jap botondor to1 asp botoneminggr o37 01a. wiroditan b7 j7po kemasan se. b7 bajawayang babalanlor | | | babalanki o351013 |b8 |b6 jap karangsari t8 embungambu man opbeakkdul usia seo sastrodiian b7 opo esekeunung jab salangpengampon | t1317. |t13 |t10 (sh ikwasean | | | | cep seats u349: rewokemba | t06 | t06 esp wonopringe | | ost sampah | | |t3 top sandang | | b0. | t8 ipo wonorejo o368728 | jap petaklengkeng t2 pesadentengah bt. jab surabaya | | t2 pan kebonewa tu u rowosaeng does tom opo angka |o1 pajomblangan o313 | | t7. jap saran (spo pakisputh | | cop kedungpatangewa b6 b3 b3 peso t6a pewayangan proto u353 | | b7 top salakbrpo t05: | t05 | to3 |to3 ambokembang mangkitengah o3191789 panekikun | | | | jap karangdowo tot. buangan ael rings ion saat cahoonoyso us15 pakumbulh | jap wassalam sbo simbangwetan os21 a11. | | cef kertijayan | | | sweden jam jab iwak ses poo| beban s15: | | | pandan | b0: | | | jap karanganyar siro t01. beb pucung u3201989 | | | | dadi o468 | t15 | t18 | t15 psp sidorejo t01 saras topan aib jamboree | t05: | t05 | t03 t03 pacar | | karangompo o386 jap esaldowo o7. o7. asp sukorejo bi def perusak | to4 |t04 vas dan oom ges20| deleetukang a1 t3 karangan t7 | bal pertukangan | tg | t6 stade oo atas1. t25s1000| ti258 rukyat uo339770000| sec71. se071 bondan o o1679. 0s | depo wara s1912750| s1 | book o77.i85000 tol kemping o31052000| to713250 kauman | t7 | pewarta teaser sss0o| ss0mo| tss wonosari tengenewetan o603716. jap tunjunesai o380. | | | bimbinewulah t03 | beb o | engengkun ooo380838. | si opo embun | t10. t10 | t sonjo top siwalan ll1| boyotluk aah depok usa | | hal layanan o388758. rarangdadap u gandeng rebengkembang o81 | | pagumenganmas | | jap kedungkebo | | t10 kalisat o | | bel karangdadap kalem 3s0000 depo pangkah kebonrowopucang tol kebonsari | | ijo pesangon oo86: | emwororero uu l1| wedi jap rekayasa | | bale o08 | dal onoketowean o320773000| to same '' ' cep pesanggrahan | | b0 | 6a1 | (7p perakaran t2 | b756 | beo tetap s03000| | wonokertokuon top tiratebang s3 b3 13l000| s1 semu u353 | aw. |sutam tal ' e| bupati pekalongan, ttd arsip kholbihi salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum endang murid rum, pembina tk. nipllpenghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dipotong dan dibayarkan oleh bud:j .lpada tanggal junsh. pembina tk. nip. |
salinan man jutaan penyebaran corona virus disease covid indonesia telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga guna memperkuat kondisi tersebut perlu adanya pemberian bantuan kepadaendang murdiningrbm, sh. pembina tk.instruksi presiden nomor tahun tentang recofussing anggarlembaran daerah kabupaten pekalonganyang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan ngalam yang antara lain, berupa gagal tehnologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.sembilan bahan pokok yang selanjutnya disebut sembako adalah pemberian bahan pangan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang bersumber dari anggaran kelurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik covid bantuan langsung tunaikelurahan yang bersumber dari anggaran kelurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi coviddata terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebukepada masyarakat terdampak pandemi covid kelurahan kabupaten pekalongan tahun anggaran tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah agar pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi covid kelurahanbupati ini meliputi penganggaran, jenis kegiatan, kriteria penerima bantuan, pendataan: penyaluran, dan pelaporan dan pengawasan. bab penganggaran anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan bersumber dari apbd. anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan diprioritaskan untuk membiayai penanganan pandemi covid yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid prioritas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat dari pandemi covid pandemi flu burung, wabah penyakit kolera, dan atau penyakit menular lainnya. bab jenis kegiatankelurahan. jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian bantuan kepada keluarga miskin yang ada kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bantuan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa barang yaitu sembako atau alat kesehatan dan atau bantuan langsung tunai atau non tunai. bab kriteria penerima bantuan penerima bantuan adalah keluarga yang terdampak covid yang berdomisili kelurahan yang serta sakit menahun kronis yang terdapat dalam dtk dan atau non dtk. jika ditemukan keluarga miskin non dtk sebagaimana dimaksud pada maka dapatantuan. penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan harus sesuai dengan kewenangan dan tidak tumpang tindih dengan program kegiatan yang sudah dibiayai melalui apbn maupun apbd. bab vii pendataan mekanisme pendataan calon penerima bantuan adalah sebagai berikut lurah memerintahkan ketua rt rw dan kepala lingkungan untuk melakukan pendataan keluarga miskin yang berdomisili kelurahan bersangkutan, dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan melakukan musyawarah dengan agenda validasi dan finalisasi data calon penerima bantuan dan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah kelurahan. kepala kelurahan membuat laporan hasil pendataan calon penerima kepada camat untuk mendapatkan pengesahan. setelah mendapatkan pengesahan dari camat, lurah membuat keputusan tentang penerima bantuan. bab viii penyaluran bantuan diberikan selama keadaan darurat covid berlangsung yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pemberian bantuan sebagaimana dengan memperhatikan ketentuan camat beserta lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan termasuk pelaksanaan penyaluran bantuan. bab pelaporan dan pengawasan lurah membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah selesai kegiatan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pekalongan. pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintahandengan berdirinya rumah sakit darurat covid mojokerto, yang telah beroperasi merawat dan melayani penanganan covid namun pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan belum diaturberapa ketentuan dalambagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang dapat diberikan insentif adalah yang langsung bertugas dalam upaya pencegahan dan atau penanggulangan covid baik dalam fasilitas pelayanan kesehatan maupun luar fasilitas pelayanan kesehatan. penunjukan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh bupati atau kepala perangkat daerah terkait. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut besaran insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang nosebagaimana dimaksud pada diberikan sejak ditetapkannya surat perintah tugas"aji endang murdiningbum, sh.penunjang non kesehatan tenaga kesehatan: desak mena ooa eowasaet tenaga kesamaan 2emas pemanenan keesaan bakteri spesialis orang ulan cbooo fswarumumag rank batan psawaysiaan ngi bulan masa pestanya oran balan panas pestorenceanancawaan orangan salinan sesuai dengan aslinya, bupati pekalongan, setda kabupaten pekalongan ttd endang murdiningrum, nip. arsip kholbihibul:ykpm)kpm). pembayaran blt desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selama (enam) bulan secara berurutan paling cepat bulan april dihapus keluarga penerima manfaat kpm) blt desa sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti data kpm sebagaimana huruf kecuali diubah melalui musyawarah desa khusus, apabil kum setda kabupaten endang pembina tk'pedoman teknis pelaksanaan dana desa tahun anggaran na. inna landasan pemikiran .en tujuan dan sasaran.ooo woo maan prinsip prinsip pengelolaan dana desa. jj. pengelola dana desa. nani anne pengelola dana desa.voodoo all tugas tim pengelola dana desa.ooeeaan mekanisme penyaluran dana desa. encer efek tingkat desa.cbooo jana tingkat kecamatan.oo oma tingkat kabupaten. woo mann mekanisme pencairan dana desa dan penggunaan pencairan dana desa dari rekening kas desa.i.coll ketentuan pelaksanaan dana desa.i.bee pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan dana desa. kewajiban perpajakan bendahara desa. jie tata cara pemotongan pemungutan pajak.eo tata cara penyetoran pajak.ooooomoo tata cara pelaporan pajak.oon kegiatan penyediaan makanan dan minuman. jek0 pengenaan bea materai pada pelaksanaan kegiatan dana desa. pelaporan dan pertanggungjawaban. ni. denn kena ii. urusan dan kegiatan yang diprioritaskan ocean. wooeeena peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dapat.cnn ella pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.o.ireaneea0cbooo man jilid0 pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa.oooonnnnlnnaabidang pemberdayaan masyarakat desa. j.kkk0 alokasi afirmasi. nona ketentuan penetapan prioritas pengunaan dana desa. prioritas berdasarkan kemanfaatan.ee00 prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat. j.i. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumber daya .o.oo woo woo wala prioritas berdasarkan keberlanjutan.mean prioritas berdasarkan prakarsa inovasi desa. jj.iididloo prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan . pengembangan kegiatan luar prioritas penggunaan dana desa. iii. padat karya tunai. nona pokok pokok kebijakan penggunaan dana desa untuk padat karya tunai eni teknis penggunaan dana desa untuk padat karya iv. pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).e.ekk. pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam. bencana non alam nnnnnnnnnnannannnnnnnnnlanaa vi. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan atau non alam. vii. bantuan langsung tunai desa .ooconenannannnnnln viii. rincian besaran dana desa untuk setiap desa.ee.code ix. contoh contoh format dokumen. nani contoh format pengantar penyaluran kecamatan. contoh format surat permohonan penyaluran. cma contoh format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa rekening desa. an. onanananananananannnnnnnnnnnnn coco connnanann contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa. cocoa contoh format laporan pelaksanaan blt desa sn. contoh format verifikasi dan validasi data. contoh format pengajuan nik. or:,,,,,,septemberoktober: perangkat lain,,, sekretaris paling banyak sebesar (tiga puluh lima persen),.dan laporan penyaluran blt desa: dan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap dan tahun anggaran (diceritakan kecamatan). syarat penyaluran sampaikan berupa hard copy dan soft copy dengan format ".pdf:ccpemberian blt kepada masyarakat miskin yang belum mampu mengakses memenuhi kebutuhan sosial dasar, penanaman hutan desa, penghijauan lereng pegunungan, j .masa penyaluran blt dana desa (enam, bulan pertama sampai, bulan keempat sampai bulan keenam, blt dana desa sebagaimana dimaksud pada poin, penyaluran blt desa diberikan setiap bulan sekali selama (enam) bulan berurutan dan atau tidak boleh difabel, kecuali jik: dan penyaluran blt kepada masyarakattee penerima afirmasi per desa ikandangserang kolese 3n00040791| 6s1. ase.4aa.ooo| so1. kandangserang |soda 310004080a| 18163a. | sas.cas.g00| ikandangserang sukoharjo 6s1. ax777a000| ikandangserang gembong 6s1. .000o| ar8876.o00o| ikandangserang garungwiyoro 6s1. 7637ar.oo0o| .5s0. ikandangserang bojongkoneng 3t0004085a| es1. | .o014. ikandangserang babak 3too0a0gag| .63a. ase. .co0o| ikandangserang fwangkelang 3to0040898| | ikandangserang kandangserang 6s1. | .85a. (kandangserang |agung 18163a. | sisa8.o00o| 5a0. (kandangserang |lembur 3t0004090011 6s1. aso.ag8.400o| (kandangserang (tajuk snoooaogg2| 6s1. | .9e5. .96a.00o| .600o| (kandangserang trauma 6s1. .000o| | ar3rer.ooo| |kandangserang |karanggondang 133a446. (peninggalan werd esi. .0oo| .coo| 43a. ipaninggaran (winduaji 210002225a| esi. .0oo| ipaninggaran kradenan es1. (peninggalan |lumeneng esi.99000o| sio0ga.ooo| 46o.ise.0oo| (peninggalan pangeran esi. .000o| o | ara. (peninggalan kamboja es1.99900o| 3season.coo| ipaninggaran kaliombo 6s1. 18163a. 3205ss. 46s. (peninggalan |wonosari esi990000o| sio4za.ooo| 38a. (peninggalan sawangan .63a. asa. ipaninggaran peninggalan esi. .0oo| | (peninggalan dominan es1. .72a. (peninggalan notogiwang es1. .ooo| ase. ipaninggaran |lambanggelun es1. .000o| 6ra230. sio.81a. soc. .co00o| ipaninggaran tenaga esi. .000o| 30a. 9s6. (peninggalan belatung es1.999000o| .000o| sa3.c8s.coo| .a7a.o00o| jlebakbarang tembelangunung es1. sorga.o00o| lebakbarang pantun 2r00022258| 6s1.999000o| | 9s1.63a. 38a.97e.a00o| ilebakbarang depok esi. .000o| | .5s0. jlebakbarang wonosobo es1.990000o| 19a720. sae719. .eg7.co0o| ilebakbarang timbangsari es1. .000o| | 3a0. .800o| ilebakbarang sidomulyo 6si. .00o0o| 3sasa6c.o00o| 4os. jlebakbarang kutorembet es1. .000o| 9a1. .7a4.000o| ilebakbarang lebakbarang 3x00111405| 6s1. | | sao.e16.000o| (lebakbarang |hasundutan es1. 8ea.0s2. 3a9.9a3.c00| 3as. 'lebakbarang bantarkulon es1.999ooo| sas.7o8. penerima afirmasi per desa (lebakbarang mendoyo esi999.0oo| | 9s2. .8sa. petungkriyono (simo 6si. .3se. petungkriyono uielem es1. .0o0o| | 1e3889.000o| sis.s88.000o| petungkriyono tlogohendro 2100022s61| esi999.000o| ) | | 38a473. 39a.s88800| petungkriyono wonorejo si0015s3s6| es1999.000o| ) | za99a2.000o| 9019a1. 36s. petungkriyono curugmuncar 21000225a9| es1. .000o| .7e6. petungkriyono songgodadi ' es1. .ooo| 8sa. petungkriyono tlogopakis esi999.0oo| ) | | 323r63. 39a. .06a. petungkriyono kampar 2100022s99| esi999.0oo| | | b24. 33a. petungkriyono kayupuring es1. talun mmesoyi 3147o25237| esi. .ooo| 9eo.o71.o00o| talun jolotigo esi999.0oo| | gross0. soa. .c00o| taun (sengaja 31a7o2s2as| es1. aa.ces.400o| (talun ibonowangun esi999.0oo| ) | 4z6. .75a. talun talun 3na7o2s2s3| esi. .0o0o| | | 3es.s87.coo| talun banjarsari 31a7o2s181| esi999000o| ) | | 283re8.000o| bes.1e7.0o0o| 35a. talun (kalirejo 31a7o2s16a| es1. | saat8s9. talun batursari 3147o2s211| esi999.000o| | talun (karangasem esi. .0o0o| 2807a.ooo| talun kompeni 6s1. .000o| |boro pandangan 6s1. .6a. |pro sidoharjo esi999.00o| 2r4980. bee. 3a6. |boro lemahabang es1. sica3.000o| a71.e90o.coo| |boro rogoselo es1. .05a. |pro hariosari esi999.ooo| | beo. 3as.esa. 3a4. |pro tarikan esi999.000o| | 1az001. .000o| |boro sawangan es1. |boro |bororeio ' es1. |oro gandusari ' esi999.0oo| | | .97a. |pro pulosari esi999.0oo| | | 33a. |boro wwringinagung 6s1. ) | .38a. sas. |boro (kalimojosari es1. .0o00o| loro bligorejo esi999.0oo| | | 2805es. .56a. .3a8. (por bore 210000887a| 6si990. 9sa.s9s.000o| karanganyar utomo solo1717a| 6s1. (karanganyar timbangan esi999.ooo| ) | 8eo.s8o.0oo| 35e.s5a.g00| (karanganyar karanggondang es1999. | 17733a. (karanganyar lorong 6s1. ) | 2a6515. karanganyar pedagang sio0017182) 6s1. s23. sig. (karanganyar pododadi ' si00017140| esi999.000o| ) | | 3a6.9a0o. (karanganyar ilegokalong esi999.0oo| | .19a. karanganyar karangsari 6si. 288r89. 9a0. penerima afirmasi per desa (karanganyar kulu esi999000| (karanganyar banjarese es199o000| ) | 98a.ss0. | 8a (karanganyar |wonosari s1090171s8| 6s1. | | 8s (karanganyar wonosari .3es.coo| karanganyar sidomukti es1.9000o00o| | 39r485. 42rc0ea00o| (karanganyar (kayugeritan | 3as. (karanganyar pulosari es1900000| | a55. .s06. ikan |tambakrejo | 8so.ra3.0oo0o| (kain kutoarjo 2100008a16| es1. | 2273n0. 3secara00o| | o1 ikan |inggoasi 210900832a| 8e8.o0s.0oo| |kain brengkolang esi99ooo0o| | .0s6000| |kain pringsurat oo es1990000| | |kain sokoyoso esi99900o| b6.882a00| |kain sinangohprendeng es1. | 1n8460000| 33e.s10000| |kain kalangan 2109008a75| es199900o| | 3a4. 3a0.6a7. |kain pekiringanageng es199o000| | 8as. .60s.coo| .c00 |kain gandum es1. | 9a0. 3e0.a77600| .15a. |kain sabarwangi es1. | 8za 35a. 3a9. (kain kalinya 3x00009198| es1900oo0o| | sec.aa6000| (kain |wonorejo a819s1. (kain pekiringanalit es1.900oo0o| | | 3e0.o29600| (kain sukorejo 21090085a8| 8ea. .ooo| 3as. kajen nyamuk 210000856a| es1. s2a. (kain tanjungkulon esi99ooo0o| 1a3798000| .6a1600| (kajen tanjungsari es199o0o0| | (kain gerik esi9ooo0o| sea792000| 4se. |kain kebonagung es1. | 2e0. 3esa7a600| (kain sangkanjoyo es1990000| | |kain sait esi990000| .6sa000| ao. |kain '|sambiroto es199o000| | s00s6a000| .s08000| |kain rowolaku es1. | .69a. |resesi windurojo 6s1. | 15a3s569. |resesi ) | ujungnegoro es1. | .56e800| a7a. (resesi brondong resesi nodosa es1.9000o00o| | 9sa.00s.ooo| 38s. resesi langensari (|resesi jagung es1. | (resesi |kawasan | 91x.seo.ooo| 36a. .600o| |resesi karyomukti 3xo0026a83| es1. | 1a400000| 33assa000o| (resesi | resesi oo | o2100293518| esi990000| | s73e90000| asa.co2.o00| |resesi '|( srinahan | 2a6. (resesi tambahan o2100293461| es1990000| ) | eee penerima afirmasi per desa |resesi karangrejo 6s1. ' | 1e2888000| 8ia. .o00o| |resesi iwatugjah 2r00293411| esi990.0oo0o| ) | | d69a37. .a36.0oo| (|resesi watupayung es1. resesi |krandon esr. ) | (resesi ponolawen esi990.oo0o| ) | | 7ea.o00| (resesi (kalimat es1. 1a4006. .s02. |resesi sidomulyo esi990.0oo0o| ) | s00ea6.o00o| 9s2.6as. |resesi didasari esr.99o. | sez81g.o00o| 3a9. (resesi mulyorejo es1. 2035e1000| .seo.00o| 3a6s46. (resesi pantirejo esi990.0oo0o| ) | ) | 2368e8. .ooo| 3sa860.c00o| .5a6. (resesi (kisaran esr. .000o| | 222rno00o| 87a. 3a9.cas.o00o| (resesi sukorejo es1. 1a4. (ragi ketanonageng es1. 34173a. israel price es1. (ragi bulaksari oo 208700513a| esi990.0oo0o| | 46z0a7. aa7. israel sumubkidul es1. 37a. .000o| (ragi kalijambe esi990.oo0o| ) | | (ragi sumublor esi990.oo0o| | 9az.sar.ooo| ragi (krsakageng 4a8031. s16988. .6e5. (ragi ' isijeruk es1.900000o| | | 2es. 3e7.i1a. ragi tegalsurun 1a4006. 4a7.re6. (ragi bulakpelem 6s1. | sac94.ooo| (ragi gebangkerep esi990.0oo0o| | ar3sa7.o00o| 10e5.sa6. israel ' purworejo es1. soo.eso.00o| (ragi kedengaran esi99o.oo0o| | 7on.ra6.000o| 3i6.as8. ragi (tunjukan es1. | a468553. ragi terlontar es1. 387sa6.0o0o| 9e9.sas.ooo| ragi purwodadi oo 20870050e5| es1. | sago.ooo| sos.a88.ooo| bojong buku es1. bojong ikalipanur 2r00110119| esi990.oo0o| ) | as777.o00o| bojong sumurjomblangbogo| | |8jong pantianom es1. .0e4000| sas. .o00o| bojong randumuktiwaren 3t00155186| esi990.0oo0o| ) | | 9eas89.0oo| .600o| bojong (legokdile es1. ' .s81. bojong bojongwetan es1. ' jenjang |buket es1.900000o| | .05a. bojong wangandowo 65s1. 8aa. bojong ketitangkidul oo esi990.oo0o| ) | bojong menjangan 210911005a| es1. as1. 4ar.seo. |8jong ketitanglor es1. .000o| 12r080000| .5sa. kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi kinerja alokasi formula penerima afirmasi per desa bojong rejosari esi990. | m8900. so0.so8.000o| bojong bojonglor es1. 20a118000| sas. .7e0.coo| bojong bojongminggir es1. | m6e620. .77a.o00o| bojong wiroditan esi990.0o0o| | 28833a. .ase.o0o| bojong (kemasan es1990. | 3anak9.c00o| bojong jiajarwayang sio0115a19| es1990000| ) | 3es. 3e0876800| bojong babalanor 3n00155259| es1. .0o0o| 29as1a000| sa6. bojong babalankidul es1. ) | 9reg88. (potong (karangsari 2r09110011| es1. | bojong sembungjambu es1990000| | as287a. wonopringgo jletakkidul wonopringgo (sastrodiran 314702s008| es199o.0o0o| | 9a7. wonopringgo (legokeunung es1. | 35a.ege.oo0o| wonopringgo icalangpengampon sta7oso7| esi.oo0solo| (wonopringgo (keagenan 8nano2a9a0| 6s1. | 2i971. 3as.e8a.ooo| iwonopringgo gets 3ia7o2a91s| es1. ) | 2aa787. s96. .0o0o| 3s8.71a400| (wonopringgo rowokembu es1. | desa7coo| s20. wonopringgo wonopringgo es1. | .81a. wonopringgo |sampah es1. | wonopringgo wonorejo esi990. | 2258sa. ser8s3.0o0o| 18a wonopringgo gondang esi990. | m3968. 7es. wonopringgo jjetaklengkong 3na7o2958| 6s1. | as8s61000| 80s.se0. 326s46800| wonopringgo |pengadentengah 314702197a| es1990000| | iwonopringgo surabaya es1. | 31a. (kedungwuni kedungpatangewu 3na7022699| ) | |kedungwuni pakisputih es1. 1aa. kedungwuni rowocacing esi990. | | kedungwuni (tangkap 314702s088| es1. .s93. |kedungwuni besaran es1990000| ) | | as9888. sir887. 32a.7sa. (kedungwuni pajomblangan 6s1. | a7a442000| s26. kedungwuni |proto es1. |kedungwuni |kayangan 3470247as| es1990000| ) | za67ar.oo00o| .7a0000| 3so.a96. |kedungwuni |pado sia7o2aeea| es1990000| | |kedungwuni salakbrojo es1. | 90s. (kedungwuni ambokembang 6s1. | 4oa. |kedungwuni tangkiltengah es1.99o000| ) | | (kedungwuni |karangdowo es1. | a97.as8000| sas.as7.o000| 3aa. .c00| (kedungwuni (8undangan 3nano217e1| 6s1. | 3a9. |kedungwuni rengas es1. | 26x628. ikedungwuni tangkilkulon sto91144g7| | tee penerima afirmasi per desa 20a juara jcoprayan siarozasos| c51900000| t8163a000| 2a775600| aoas800| buatan wonosobo sia7o2as77| 18163a000| 19a266000| dirasa0o| buatan pakumbulan sia7omit| es190000| ) | buatan wassalam sia7o2a7se| es1poso00| buatan simbangwetan s1a7010see| buatan kerajaan sta7o2soo| e1900000| ) | sena88000| buatan sweden sia7o2akses| a000| t068507. tirto ruled 2ogrooaeas| eksis0000| | mae7a2ooo| 7887an000| fto ngalam 208700aso3| es190000| 31a875600| tito pandanarum esiasaooo| 63se1to00| (22a tito karanganyar esiasaooo| tanstagooo| moesta5.o00| (as ito jsitireso ogrooassa| esisogooo| 37o0s2000| l022081000| (ae ito pulang soros2ee| sisi00oo| 2savasooo| ss601n000| 37a417600| ito sidorejo | 2ogrooaers| esi s00000| 225006ooo| exo95000| (as (to samboreio | 208700eso1| es1800000| arson.ooo| t070010000| tito tabung |o 2087002sse| es190000| | amesrooo| (ito pacar 2ogrooaesi| esisogoo0| assasiooo| sionsoooo| bemo76oo0| mito |badireyo 20g7oase| esiasaooo| tasoamoooo| tiang0powo| ap0s86a00| tito karangiompo 208700ase3| es1o0so00| a000| fto tegaldowo | 2og7obsesi| fto mulyoreio | 2087olas7e| 25a466000| fto jeruksai 208700a801| 47531r000| mto seung 20g7roasso| eksis0000| ses27a000| 358a32200| 3sa10600| binadesa kadipaten esiasaooo| 22agesooo| b7uses.ooo| binadesa delegtukang 208700gaon| esigssooo| sa0000| 7e5835. binadesa karangsari 2087002s7a| a7117500o| 82317a000| binadesa pertukangan as840a000| b10403000| binadesa binadesa 208700as3a| 6s1800000| ta80181000| binadesa warukidur 20870028ae| es190000| binadesa bondansari 2087002s0e| es1900000| | siacoaooo| 37o1ea400| 3e5841600| binadesa warrior esiasaooo| isasasooo| massa7.ooo| bangun.co0| binadesa (kami 2og7aaa3| esiasaooo| ineeesooo| .ooo| binadesa kampong | es100000| | 17ose3ooo| binadesa kauman 20g700m1s| es190000| | siwalan meja 2og7asas| es1800000| siwalan wonosari s190000| 1as87r000| siwalan tengengkulon esiasaooo| 20s612000| bs761 l000| 3ns.o2n.a00| siwalan tanjungsari 20g7loss2e| sisi9oo0| 3s8s17o00| loss16000| a20206400| siwalan pat 20g7cases| esissaooo| 222a2700o| brea260o0| siwalan tengengwetan 208700a9saf es100000| penerima afirmasi per desa siwalan embun aroma6000| siwalan wonorejo 208700490a| 6s1. | 9o9.4s9. siwalan siwalan siwalan boyoteluk .oo0o| 3es95s8. siwalan depok esi. | 90s.e91. siwalan layanan 3as. (siwalan blimbingwulun |karangdadap gandeng 6s1. | (karangdadap jrebengkembang karangdadap pagumenganmas date2000| ikarangdadap kedungkebo 3147o248g2) 6s1. | .e30. karangdadap kaligawe karangdadap karangdadap 3ra7o2a78g| | 31r430000| 3g9694400| (karangdadap kalilembu 3na7o2a832| (karangdadap pangkah 3ra7o2a8e9| | karangdadap kebonrowopucang .a97.6co00o| karangdadap kebonsari 3na7o2a71| (karangdadap pegangan 3as. mojokerto pesanggrahan mojokerto isijambe mojokerto babel 6s1. mojokerto werd 208700176e| 88905s. 3s9944800| mojokerto rowoyoso mojokerto semut 6s1. mojokerto tratecang mojokerto wonokertokulon mojokerto wonokertowetan .e96. mojokerto api api 208700179a| mojokerto pecahan lo. total ) '|kecamatan en nnnnatnnpenyaluran ke.(. y0) kajen berdasarkan peraturan bupati pekalongan nomor. tahun. tentang perubahan keduajae. kecamatan penalaran nomor tanggalterima spj dana desa tahun (": tahap pada tanggal. (y) tahap pada tanggalpenyaluran ke. tahun anggaran untuk desa. kecamatan. sebesar rp. lu.) demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. camat. nip. bertanda (") hanya berlaku untuk tahap iiicontoh format surat permohonan penyaluran pemerintah kabupaten pekalongan kecamatan ninapenyaluran ke.(. yo)i, (bennnananannanlnnas), yang meliputi tahap rpesesesaanannanataaa tahap ii: rthersee tahap iii rp. sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk penyaluran dana desa tahap.penyaluran ke.(. y0) sebesar rp. (ee), untuk ditransfer bank dnnanananananaananan nomor rekening liuenamtahap tanggal diterima jumlah terbilang pee fts dana tersebut telah diterima pada nomor rekening .ooooooooooco woo woman nama rekening . nana nama bank knkananannanaana nana kanan apaan eeeeee, ngg al. kepala desakecamatan nana nnnnnnnnnnnnn sekretariat jln. . telp. kode pos joon jam donkaananannan nana nana aan tempat donkakaanannanan saat agaesatamasaasaasatasan jumlah rp. pada rekening kas desa sesuai dengan data berikut bank donanannanannananaanan nomor rekening ekkulu kuning merah anak usia bulan (normal) (resiko stunting) (terindikasi stunting) nita ' ' ' mini '('(ppp tabel kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi hpk (momo dam tpemsnamusamanremman |menoaarommemmumptreseuwansomma dousersaum menosparuvawmpememsamursanu tamenarumtoemocangusmummanaru iwnaegesmmenoaean rumus maauuman roman tancoaumumma nage muhamad dawmraccnmonmatmemasyamanuya lmemummammraseum marusnsizouwmmenoaparmun sas alommemcsemranoansumsenmauan 'a|owmmumarm etimor2womans tahun (owetumowsnmorntonsnenaa pereka anak usia aku rigmkummbagiamnkehouruk kuntum catu (e| mmtanggammko2mmemukaks sam muhamad muatan ama ko2mmemauamantya alamat2mammantesamta omtozmeuaarawum oranctummencasun menciumpana lahan un| anak lowoaemmamawmarammommms tabel tingkat konvergensi desa in sasaran tingkat konvergensi ktt ' ' m jamarozssuun table penggunaan dana desa dalam pencegahanstunting khusus pencegahan stunting bidang kegiatan alokasi dana | morasioam ampere eawcpemeeroarmanmasyanarar) jabatan (diisi jabatan dalam instansi) bertindak untuk pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desapennaaaanaaany aan kepala desa. kecamatan . jjooo. pemerintah desa soo. kabupaten kota . pagu desa rp. keluaran pengadaan keluaran kerja isle jelnfeja 000g pal memar |ajalnya dan amanat ol! jal ewparatan nik nanga gnu bosan angnonononar: dan ton kang tongkat dan dna mea nan aaa bln dana lor human nanda: rina ojo dononbngaya bkb band! dnnbnnnyai bln lan ana ann dod "oke asn dan ukg net dnnynyayanyan tan nip eni" ane tka to. ton ewen dad sari non denda inn nganjuk dan tee era dkk ad: ika annnanan yan inn. kena tkn tangan como nett" nad aan jan bidang pelaksanaan pembangunan desa tok cangkang dod ind dan dedak dan banda inka tali nan ne dsn jkn ion him aan koran ana pon tam aan bidang pembinaan kemasyarakatan desa innnnyane tantangan (nona ancam mana inna tan stan nan ada non nak pada edm son keanekaragaman ban dsa (ng sin bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa ingat. (nokia dekan tangan nan" koe ini ntan tgn kun dong bosnia bnn ddk nan ananda day aca tanda manani ton skt tan btn anda dan snn saran mina doank bak keb web tni pra dna hd nona dna ann dok crm nelayan nan nan onar mann tan ita dana canon inn an sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa (nnnonone ana ke and tno: mti dan taeni dana tka tia nan tee undang ti nanang one kakak bumn, les bmn innononn bangka noah ill inn (ncc badan ide ada tai haram mama "rn can nana wwanasia nobanesn yuk luka ann tu, deli mana enak kena snn idn ann insan tnnumannaa cdc domain dan en "yg nie (ana solo lina oma tms ana dki njk inerme men man man menjadi dan nid tan lama tekan pelukan not kan tan blt bulan ke.dst daa ali dada non rai pena lol sejajar mewemuapan iia o jel2j2ji penyertaan modalpesa o | oto da, dna bone snn tn: akennnuka dan iya nn. bmd doanya pa tama ko: nan endang "stt angka tan abunya nett tan ena mas mls |ewoapatan lang pemerataan oo teil asn cnn cnn met: day: apn sa id@diisilia nya donobona hennndonnnandanbinonn ks: abunya koni dau nan man magetan rabi lab lini kao pel in. mana tan aaa dan moulin ana naura menantu tin aaa ssi lo. telah diverifikasi oleh yang membayar sekretaris desa kaur kasi (pka) mengetahui kepala desa il. keterangan petugas dan responden bulan tahu tanggal berkali saya menyatakan telah melaksanakan derivasi sesuai dengan prosedur verifikasi dan validasi data kas (onnomonnnomnnn) kementerian sosial tahun panen rena #eenssstennsnnaanenanenatananana kel li) tanda tangan petugas derivasi republik indonesia rahasia tanggal pemeriksaan saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur il. pengenalan tempat nama pemeriksa: mkonereeonoenenememnenan) kode lil tanda tangan pemeriksa provinsi alamat selesai derivasi cl) dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah eropa toni akan) nomor urut rumah tangga (dari priest) mega bagan dan rumah angga ecu pre nama lengkap tanda tangan responden desa kelurahan agar)| ict ijs.umanarr data ganda urut ruta kepemilikan aset dan keikutsertaan program no, setiap keluarga dalam rumah tangga puma tangga mei sendi bergerak sebagai berkat komputer laptop tidak sepeda tidak lemari es kulkas .mac skor tai rest aaa para ara c.ac tidak kko4 kko9 wow act demos ? pemanas air (water heater) tidak jaka sya 41as telepon rumah stn) tidak motor tempel tidak ta, status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri bebas sewa lainnya televisi tidak pen nos eren kawasan aah pon ta, maen aan garena perahu motor tidak status lahan tempat tinggal yang ditempati: milik sendiri tanah negaradori lantai terusan: marmer granit kayu papan kualitas tinggi tanah lahan kanyasacasaa tidak liulittt) keramik sementara'bata moran lainya market vinil permadani bambu berumah empat lain tidak ubin tegel terasa kayu papan kualitas rendah &a. jenis dinding terluas: tembok kayu bambu jumlah ternak yang dimiliki (ekor): cl) ll) plesteran anyaman bambu anyaman bambu lainnya kerbau kambing domba jika r.4a berkode atau kondisi dinding: bagus kualitas tinggi jelek kualitas rendah 5knnnananannnnan aman anna. gentengtanahliat bambu. ana pena asa jika berkode atau kondisi atap:| bagus kualitas tinggi jelek kualitas rendah jika ya" r4a isikan: lapangan usaha (tulis secara lengkap) usaha maid urut art pekerja ketua 0juta 7a. sumber air minum air kemasan bermerk sumur bor pompa mata air tak terlindung eea air isi ulang sumur terlindung air sungai danau waduk sesuai bok kol kode sesuai blok kol orang) tidak ada juta leding meteran sumur tak terlindung air hujan " j7 j " .a4j4a. j .rpo ape as8 leding eceran mata air terlindung lainnya watt watt watt oooomoamasomomea mena wat wat tanpa meteran rumah tangga menjadi peserta progamimem bkt kartu program: bedak.ya tidak jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) tidak gasama cj) sowtsmtomonttn kartu indonesia pintar kip) tidak asuransi kesehatan lainnya lai amengpanjhn param keluarga harapan pkh) eonnyoiptemunaru ann meo sana bnn pan kartu indonesia sehat kis) tidak jenis kloset: leher angsa cembung cublak bpjs kesehatan jamkesmas beras untuk orang miskin raskin)tidak kredit usaha rakyat kur) tidak petaka kas mai kena senssuran timnya coret yang tidak sesuai rahasia iv. keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga status kol8) alam kartu wanita dengan urut dengan kelamin kepe adal menahun| p,,. bekerjalmembantu lapangan status keterangan ps, kisi kip pkh raskin nama anggota rumah tangga kepala keluarga kepada militan tidak memiliki tun ban hoa tadi bekerja selama jason kedudukan keberadaan| kks peluru esm sastra kel akta akta keladi dan yangtangga denga jiran) buku rumah karu polar kol sekolah reus pee mali utama pekerjaan rumah jaya diva java diya dewasa, anak anak, maupun bayi. tuliskan nama sesuai dengan pera nikah tangga ini ktp pernah sedang ya, . jam nama, angga tidak tidak tidak tidak tidak identitas, beserta nomor induk kependudukan nik)) puan sen sim status sedang diduduki tidak stop home bala kehamilan diduduki (isikan (isikan isikan (isikan t'92k juumiankanooe| (isikan (isikan isikan (isikan (isikan (isikan (ikan kode) kode) kode) kode yang sesuai) tidak kode) kode) isikankooe)| koper kone) kode) kode kode) #itis sjajojol aja tajuk aga raja raja sia (cl ll) anta jnmnnnk caesar eri ernst senar ectakesiyasnng nan ema sandi prank sek teman yes jgn yin free mreemneseng inge tanaman nana nen nan bayan nan pena ninja (cl naa nis ono eren lensa weh taykanonanatannnn mama memasukkan, lee gan gas tes nama asu engan ann memanen (cl: jika tidak ada blok nama nisn ktm: nama nisn ktm: alamat tempat tinggal alamat tempat tinggal nama sekolah nama sekolah kode kolom kode kolom kode kolom kode kolom kode kolom kode kolom15 padi palawija hotel rumah makan berusaha sendiri tinggal ruta tangga istri'suami cerai mati cacat tubuh tuna . meninggal ist'suami anak tuna netra! buku tuna wicara retardasi diabetes (kencing manis) bersekolah lagi'sederajat peternakan jasa pendidikan buruh'karyawan pegawai swasta baru orang tua mertua tidak tuna netra cacat gangguan jwa stroke tsanawiyah smp sederajat kehutanan pertanian lainnya jasa kesehatan pns tnu pok bumn bumi kesalahan priest mertua pembanturuta ya, dapat ditunjukkan tubuh cacatfisik mental kanker atau tumor ganas masuk small sma sederajat pertambangan'penggalian jasa kemasyarakatan, anggota legislatif tidak ditemukan pembantu ruta lainnya ya, tyah d4 s1 listrik dan gas pemulung pekerja bebas non pertanian perguruan tinggi s253 bangunan konstruksi lainnya pekerja keluarga!idak dibayar contoh format pengajuan nik formulir biodata keluarga perhatian istilah kormulirini dengan huruf cetak dan jelas serta mengikuti iai cara pengisian formulirkode pos post code ll) jumlah anggota kelurgale) alamat luar negeri (diisi oleh wni luar negeri) negara kode pos po) jumlah anggota keluarga diisi oleh petugas data anggota keluarga catatan bagi penduduk wni mengisi kolom s.d 10s.d s.d for foreigners only, please fill column bagi wni luar wilayah nkri mengisi nomor s.d s d nama lengkap tanggal berakhir passport| nama sponsor full name belakang passport number date expiry tipe sponsor alamat sponsor jenis kelamin tempat lahir| nomor akta kelahiran gol. darah agama nama organisasi kepercayaan terhadap tuhan perkawinan akta kawin nomor akta perkawinan tanggal perkawinan typeof blood| religion marital status kelainan fisik penyandang pendidikan jenis akta cerai nomor akta perceraian| tanggal perceraian status hubungan mental cacat terakhir pekerjaan nomor itas tiap tempat terbit itas tiap (dalam keluarga) tanggal terbit itas | tanggal akhir itas tempat datang tanggal kedatangan tiap tiap pertama petama ama nik ayah nama ayahbupati pekalongan in guna mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, diperlukan peta proses bisnisanalisis klausatahapkabupaten pekalonganpada tipe inikas) proses proses proses proses latput process output customer c). lol supplier input process output customer finalisasi peta proses. proses proses proses proses proses proses proses proses kementerian proses utama proses proses proses lainnyloleselon lil il) unit teknis beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta, beda geaanaaa jan pemumpgpaman eselon unit teknis w rise proses proses proses (ep) gambar contoh penggambaran peta lintas fungs"on maag murid pagi sh.instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. bab maksud, tujuan dan manfaat bagian kesatu maksud dan tujuan pedoman penyusunan peta proses bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun peta proses bisnis pemerintah kabupaten pekalongan guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten pekalongan bertujuan untukpekalongan sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasiyangtahapan penyusunan tahapan penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten pekalongan dilakukan melalui (empat) tahapan, yaitu: tahap persiapan dan perencanaan, tahap pengembangan, tahap penerapan implementasi, tahap pemantauan dan evaluasi. bab persiapan dan perencanaan tahap persiapan dan perencanambangan tahap pengembangrapansebagaimana dimaksud pada meliputi pengesahan peta proses bisnis, pendistribusian peta proses bisnis, cc. penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis: dan perubahan peta proses. pengesahan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:, dan peta proses bisnis pemerintah kabupaten pekalonganmerintah kabupaten pekalonganpekalongan wajib dilaporkan kepadaton bidang murid ktm sh. pembina nip. lampir. tahapan persiapan, perencanaan dan tahapan pengembangan penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten pekalonganpekalonganekalonganpekalongan. tahap pengumpulan informasi tahap pengumpulan informasi sebagaimananyelenggaraan pendidikan inklusifenuhi hak atas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus kabupaten pekalongan, maka sesuai, perlu disusun peraturan bupati mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusifpekalongan, mengingat undang undang nomor tahun daerahbagian kesatu penyelenggara pendidikan inklusif dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. bagian kedua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan melalui semua berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya. jalur penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud meliputi: jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonmeliputi: jenjang pra sekolah, dan jenjang pendidikan dasardan jenis pendidikan keagamaan. bagian ketig, memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya pendidikan inklusif, memiliki peserta didik dan atau plk berdasarkan identifikasi dan asesmen profesional, dan memperoleh persetujuan dari kepala dinas prosedur pendirian penyelenggaraan pendidikan inklusifpat menerima abk, dan satuan pendidikan yang tidak ditunjuk oleh pemerintah derah kabupaten pekalonganempat peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan peserta didik pendidikan inklusif terdiri atas peserta didik dan plk. peserta didik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas tunanetra, tunarunguwicara, tunagrahita, tunadaksa: tunalaras, 'berkesulitan belajar, lamban belajar, autis: memiliki gangguan motorik, j il. memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan memiliki kelainan lainnya. peserta didik plk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: yang tidak mampu dari segi ekonomi, yang mengalami bencana alam, cc. yang mengalami bencana sosial, dan yang mampu tetapi memerlukan penanganan khusus: perguruan tinggi pt), lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya lingkungan pemerintah daerah dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan sejenisnyasekolah inklusi atau guru sekolah reguler dengan tugas tambahan sebagai gpk dan atau guru dengan status gpk sekolah inklusikebutuhan peserta didik, mendampingi peserta didik dan plk dalam mengikuti proses pembelajaran, membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus:tua, dan tenaga profesional lain dalamdapat memperoleh insentif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. bagian kelima kurikulum, pembelajaran,abk:danprogram pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak cerdas istimewa bakat istimewa ciri). kenaikan kelas bagi peserta didik dan pl, dan perilaku. peserta didik ab,, wajib mengikuti ujian sekolah. peserta didik abk yang menyelesaikan dan lulus ujian sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan, mendapatkan ijazah yang banknya dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. selain ijazah sebagaimana dimaksud pada peserta didik abk mendapatkan surat keterangan hasil ujian dari satuan pendidikan yang bentuk dan formatnya ditetapkan oleh kepala dinas bentuk dan format surat keterangan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. peserta didik abk yang memperoleh surat tanda tamat belajar,abk yang akan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, mengikuti ketentuan yang berlaku. bagian keenam sarana, prasarana, dan aksesibilitas pendidikan inklusif wajib memilikabk, alat asesmenalat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostat dan alat bantu belajar bagi tunadaksa, dan alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras. bab pengawasan, evaluasi,dan(satu)bupati sesuaisi serta manajerial. untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk kelompok kerja inklusi pokja inklusi)abupaten dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu,, mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan inklusif, 'bersama dengan pemerintah kabupaten, melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah: dan mendorong penciptaan suasana yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. kelompok kerja inklusi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati bab viiorang tua, tua abk dan non abk, slb, rumah sakit puskesmasorganisasi perangkat daerah terkait., dan evaluasi serta pengawasan,, dan jaringan. bab vidan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikatdidik, tenaga kependidikan,pendidik, tenaga kependidikan,bupati ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturbupati ini, dapat tetap menjalankan programnya dan setelah berlakunya peraturan bupati ini, segera menyesuaikan dengan ketentuda tanggal juli pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten pekalongan, ttd bupati pekalongan, karomah shaker tid berita daerah kabupaten pekalongan tahun nomor arsip kholbihi salinan sesuai aslinya, kepala bagian hukum setda kabupaten pekalongan, endang nurdin um, sh. pembina nippendidikan inklusifemosional, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. pendidikan khusus yang selanjutnya disebut adalah pendidikan bagi abkreguledanabk pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah guru pendidikan khusus yang selanjutnya disebu. tenaga profesional adalah seorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sesuai dengan profesinyabab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif kabupaten pekalonganlayanan, cc. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memberikan pelayanan untuk abcc. pemenuhan hak individual, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupati ini adalah: hak dan kewajiban, penyelenggaraan, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembiayaan, dan penghargaan. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban peserta didik peserta didik dan plk berhak::i: dan mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan. peserta didik dan pl, dan mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.: melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional, cc. menggunakan hasil identifikasiemerintah daerahcc. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif, melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar peraturan bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemerintah daerah berkewajiban sesuai dengan kewenangannya: sesuai kemampuan keuangan daerahpengajuan diri dari sekolah, dannyesuaian alokasi dana alokasi khusus dak) cadangan dan dana cadangan bantuan operasional kesehatan bok)guna kebutuhan yang bersifat mendesak,julempatundang murdimahgrum, sh. pembina tk. nip. hal: jumlah bertambah leomar uraian rp.) berkurang) leohal: jumlah bertambah leoleohal: jumlah bertambah lehal: jumlah bertambah leohal: jumlah bertambah uraian rp.) berkurang) urut semula menjadi rp.) gs.leouraian rp.) berkurang) urut semula menjadi rp.) ea.fingrum, sh. pembina tingkat nip. daftar halaman peraturan bupati pekalongan tahun anggarmaterial belanja bahan obat obatanbarang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja operasionalhal:inna.1j|premi asuransi belanja premi asuransi kesehatanhal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanw01s belanja operasional sekolah belanja cetak dan penggandaan 01softwarebeasiswa pendidikan belanja beasiswa pendidikan pelajahal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwhal: hal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwe hal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwo1lbelanja perawatan kendaraan bermotor o1l1 belanja jasa kir o1l1 belanja surat tanda nomor kendaraan1 belanja pegawai o11otoo11 belanja cetak dan penggandaan oli belanja fotokopdiberikan kepada pihak ketiga masyarakat belanja modal o11 belanja modal sarana kebersihanmebeulaimebeulairt1 belanja alat tulis kantor penunjang dak perumahan dan lokasi kab pekalongan permukiman sumber dana apbd, dakolebangunan sarana penunjang tpa lokasifasilitasi gerakan kebersihan lokasi kab pekalonghal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwto1j honorarium pns honorarium upah bulansanitasi penugasan lokasi kabupaten pekalongan sumber dana dak belanja pegawai 1j honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan isi0mu . . belanja perlengkapan kerja lapangantong samphal: hal: mar uraian rp.) berkurang) www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwam garawww mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwlgadaan peralatan dan lokasi dkpp kab. pekalongan perlengkapanuus belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor belanja acc dan ban mobiserthal: hal: mar uraian rp.) berkurang) leojasa kantor belanja jasa dekor, apbd kab penerapan teknologncegahan dan pemberantasan lokasi kab. pekalongan penyakit hewan sumber dana apbd, apbd kab belanja pegawai honorarium pns o0ternakan peningkatan mutu ternakgembangan sentra peternakan lokasi kab. pekalongan rakysarana prasarana alat lokasi kab. pekalongan rphdan alat kesehatan pakai habispengadaan sarana prasarana lokasi kab. pekalongan puskesmasketahanan pangan pertanian perkebunan peningkatan produksi, lokasi kab. pekalongan produktivitas dan mutu produk sumber dana apbd kab perkebunan produkediaan pestisida, lokasi kab. pekalongan pengembangan agensi dan sumber dana apbd kab pestisida nabati belanja pegawai hal: hal: ukur uraian rp.) berkurang)mberdayaan kawasan pertanian lokasi kab. pekalongan organik untuk komoditi padimantauan ketersediaan pangan lokasi kab. pekalongandam parit lokasi kab.hibah barang atau jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga masyarakat pembangunan dan rehabilitasi lokasi kabupaten pekalongan prasarana pertaniomoditas padi lokasi kab. pekalongan spesifik lokasi desa bligorejongembangan kawasan lokasi kab. pekalongan hortikulturdan olah rag kajen sumber daya air dan listrikupah bulano1| belanja cetak dan penggandacetak o11 belanja fotokopi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor o11 belanja sewa hosting o1| belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat kajen tangga sumber dana apbd, apbd kab o1| belanja pegawai o11ec kajen konsultasi luar daerah sumber dana apbd, apbd kab o1| belanja pegawai o11| honorarium pnsec kajen kendaraan dinas operasionaldan keserasian kebijakan pemuda fasilitasi kreativitas dan karya lokasi kec kajen pemudaevaluasi dan pembinaan organisasi lokasi kab pekalongan kepemudaan sumber dana apbd, apbd kab belanja pegawaikewirausahaan pemuda lokasi kec kajen sumber dana apbd kab belanja pegawai 1j honorarium non pnshonorarium upah harian borongtata upacara bendera dan lokasi kec kajen baris berbaris sumber dana apbd kab belanja pegawai honorarium pns honorarium upah bulanan 1jbahan penghargaan hal: hal: ukur uraian rp.) berkurang)pemasaran pariwisata pelaksanaan promosi pariwisata lokasi kec kajen nusantara sumber dana apbd, apbd kab belanja jasa pihak ketiga belanja cetak dan penggandaan belanja cetak olejaringan kerja sama lokasi kabupaten pekalongan promosi pariwisataaja perubahan perubahan nanas. um. pelayanan kepariwisataan (dak) lokasi kab.destinasi pariwisata pemeliharaan rutin berkala obyek lokasi kec kajen wisata sumber dana apbd belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan obyek wisatenyediaan bahan logistik objek lokasi kec kajen wisata sumber dana apbd belanja pegawai honorarium pns honorarium upah bulanan belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan obat obatan belanja bahan kimibelanja makanan dan minuman hewan pengembangan daya tarik wisata lokasi linggoasri, kec. kajen linggoasri (dak) sumber dana apbd, dakrogram pengembangan kemitraan fasilitasi desa wisata, pokdarwis, lokasi kec kajen dan saka pariwisatarogram pembinaan dan pemasyarakatan olahraga peningkatan jumlah kualitas lokasi kec kajen serta kompetensi pelatih, peneliti, sumber dana apbd kab praktisi dan teknisi olahrairiman event olah raga lokal, lokasi kec kajen regional dan nasionalalat musiataan sarana prasarana lokasi kec kajen olahragainnaaman penyelenggaraan lokasi kec kajen kompetisiolahragtempat pelelanghal: ukur uraian rp.) berkurang)belanja jasa kantor belanja telepon belanjaan belanja listrik belanja surat kabar majalah o1| penyediaan jasa kebersihan kantor lokasi kabupaten pekalongano1| penyediaan peralatan rumah lokasi kabupaten pekalongan tangga sumber dana apbdabupatenkendaraan dinas operasional sumber dana apbd kabjasa kantor belanja jasa pembuatan spanduac, sound systemalmari program pengembangan perikanan budidaya pembinaan dan pengembangan lokasi kabupaten pekalongan perikancetak dan penggandaan belanja fotokopi belanja barang yang akan diserahkan kepadair payau (dakikan air tawar (dakjasa penulisjasa kantor belanja jasa pihak ketigroduksi baiat lokasi bbi karanganypengisian tabung gas belanja bahan pembuatan pellet ikan belanja terpal plastik belanja daring belanja pupakan ikan belanja perlengkapan kerja lapangan belanja bahan material belanja bahan baku bangunan belanja bahan obat obatan belanja bahan kimirencanaan dan pengawasan lokasi kabupaten pekalongan pembangunan sarana prasarana sumber dana apbd, apbd kabgembangan budidaya ikan lokasi kec. karanganyar dan kec. kedungwuni ponpes sekolah madrasahmbangan perikanan tangkapgembangan ppp mojokerto lokasi tpi mojokerto dan tpi jambembinaan masyarakat pesisirenyediaan sarana operasional lokasi kecamatan mojokerto pengembangan usaha perikanan tangkarogram optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan promosi produk perikanan lokasi kabupaten pekalongan sumber dana apbd kab belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis hal hal: mar uraian rp.) berkurang)ngembangan lokasi kabupaten pekalongan kelompok pengolah dan pemasar garkawasan budidaya laut, air payau dan air tawar pengembangan kawasan komika lokasi kecamatan mojokerto wisatendapatan pendapatan asli daerah |1li hasil pajak daerah j1ili | pajak hotel hotel bintang dua t111 o1j| hotel melati satu y4i111 losmen rumah penginapan pesanggrahan hotel rumah kos j1li pajak restoran y411111021 restoran rumah makan kafetaria katering warung jasa boga j1limandi uap spa pertandingan olahraga |1li | pajak reklame y41t reklame papan billboard videotron megaton i111 reklame kain reklame melekat stiker reklame selebar. . reklame berjalan j1li pajak penerangan jalan y4i111 pajak penerangan jalan pln |j1li pajak parkir pajak parkir j1ili pajak air tanah pajak air tanah j1li pajak sarang burung walet pajak sarang burung walet j1|i 1i1 pajak mineral bukan logam dan batuan |4l1l1|saha . . .y41211o01l|emas dos doo perubahan perubahs |o1| pendapatan dana des5i1l1 insentif pemungutan retribusi daerah si1i1 insentif pemungutan retribusi daerah t1tsi belanja hibah kepada subdenpom iv pekalongan untuk pengamanan pemilukada i1hal: hal: ukur uraian rp.) berkurang)tsitsi belanja hibah kepada kub forum kerukunan umat beragama) kabupaten pekalongan tsi o11 belanja hibah kepada koni kabupaten pekalongan tsi belanja hibah kepada pmi kab. pekalongan belanja hibah kepada dekopinda kabupaten pekalongan tsi belanja hibah kepada bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dak non fisik) tsi belanja hibah kepada masjid jam' nurussalam dk. jepun desa batursari kec. talun tsitsi belanja hibah kepada masjid amin kel. kedungwuni barat kec. kedungwuni tsi belanja hibah kepada masjid hikmah desa keraton ageng kec ragal azhar desa sukorejo kec resesi tsi belanja hibah kepada masjid jami baitul sholeh kec kandangserang belanja hibah kepada tpotsitsitsi belanja hibah kepada lidi kabupaten pekalongan belanja ubah kepada yayasan nurul anam kanji kec. kedungwuni tsi belanja hibah kepada pembangunan panti asuhan yatim aisyiyah pekarangan tsi belanja hibah kepada masjid hikmah desa kaligawe kec. karangdadap tsitsitsi belanja hibah kepada tpg9 bayan kec. binadesa untuk biaya operasional belanja hibah kepada ponpes asma'husna dk. kanji kel. kedungwuni timur kec.tsi belanja hibah kepada masjid al mutation desa sampah rt. rw. kec. wonopringgo tsi belanja hibah kepada mushola hikmah rt. rw. desa desa tangkilkulon kec. kedungwuni tstsitsi belanja hibah kepada masjid al hikmah desa pangkah kec. karangdadap tsittsbaitul makmur desa karangdadap desa5l1 |5s belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan isi belanja bantuan sosial kepada panti asuhan pks muhammadiyah pekarangan kedungwuni isisiisiisi belanja bantuan sosial kepada yayasan sayap sehatkepada panti asuhan arahan bener binadesa isi belanja bantuan sosial kepada panti asuhan raudhotus libyan proto kedungwuni ot1isi belanja bantuan sosial kepada lembaga sosial hikmah nahdlatul ulama karangsari karanganyar belanja bantuan sosial kepada yayasan sosial barat kepatihan binadesa isisi1| 5s belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat isi belanja bantuan sosial santunan kematitsi belanja bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni rth) tsi belanja bantuan sosial rumah tidak layak huni rth (dak) ot1 belanja bantuan sosial modal usaha kepada musin desa api api kec. mojokerto isiisiisiisi belanja bantuan sosial modal usaha kepada warnet desa babel kec. mojokerto isi belanja bantuan sosial modal usaha kepada comuni desa gandum kec. kajen isi belanja bantuan sosial modal usahurdiati desa gandum kec. kajen tsiisi belanja bantuan sosial modal usaha kepada nurrohman dk. randuatan desa jambe kecamatan mojokerto isiisi belanja bantuan sosial modal usaha kepada capai desa perakaran kec. mojokerto isi belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan i1 | belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa si1l6tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa bodas kecamatan kandangserang isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa gembong kecamatan kandangserang isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sukoharjo kecamatan kandangserangesa warung widodo kecamatan kandangserang tsi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa babak kecamatan kandangserang isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa bojong koning kecamatan kandangserang isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa teragung kecamatan kandangserang isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kandangserang kecamatan kandangserang isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa wangkelang kecamatan kandangserang ot1 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lembur kecamatan kandangserang tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tajuk kecamatan kandangserang si1i6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa trauma kecamatan kandangserang tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa karang gondang kecamatan kandangserang isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa werd kecamatan peninggalan tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa winduaji kecamatan peninggkradenan kecamatan peninggalan si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lumeneng kecamatan peninggalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tenggeran kecamatan peninggalan isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kamboja kecamatan peninggalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kaliombo kecamatan peninggalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa wonosari kecamatan peninggalan si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sawangan kecamatan peninggalan si1le6l belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa peninggalan kecamatan peninggalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dominan kecamatan peninggalan si1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa notogiwang kecamatan peninggalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lambanggelun kecamatan peninggalan isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah hal hal: ukur uraian rp.) berkurang)naga kecamatan peninggalan si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pedagang kecamatan peninggalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa terbilang gunung kecamatan lebakbarang si1le6lisi 1i6l|isi 1i6l|si1i6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lebakbarang kecamatan lebakbarang isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kemunduran kecamatan lebakbarang si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa bantarkulon kecamatan lebakbamendoyo kecamatan lebakbarang tsi 1l6lisi 1i6|tsiisi 1i6|tsiisi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa jolotigo kecamatan talungaja kecamatan talun isi 1i6l|si1l6tsisi1l6tsiisi 1i6|si1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa larikan kecamatan doro isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sawangan kecamatan doro isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa wonorejodoro kecamatan doro isi 1i6l|isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kalimojosari kecamatan doro isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa bligorejo kecamatan doro isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa utomo kecamatan karanganyar isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa limbangan kecamatan karanganyar isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa karanggondang kecamatan karanganyar tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lorong kecamatan karanganyar isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pedagang kecamatan karanganyar si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pododadi kecamatan karanganyar isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lego kalong kecamatano81 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa karangsari kecamatan karanganyar sl1le6l belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kulu kecamatan karanganyar si1l6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa banjarrejo kecamatan karanganyar isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa wonosari| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sidomukti kecamatan karanganyar isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kayugeritanl| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tambak foto kecamatan kajen isi 1i6|si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pringsurasi1l6si1l6tsisi1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kutoarjo kecamatan kajen isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa nyamuk kecamatan kajen isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tanjung kulon kecamatan kajen isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tanjung sari kecamatan kajen si1i6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa geolog kecamatan kajen isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kebon agungsangkanjoyo kecamatan kajen si116tsitsi1i6 |tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa langensari kecamatan resesi isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa jagung kecamatan resesi si116tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa karyomukti kecamatan resesi isi 1i6l| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa resesi kecamatan resesi isi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa srinahantambahan kecamatan resesi si1i6tsi1i6isi 1i6|si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sumur lor kecamatan ragi isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sumur kidulkalijambe kecamatan ragi tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa purworejo kecamatan ragi isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kedengaran kecamatan ragi tststsisi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa jeruk kecamatan ragi isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa terlontar kecamatan ragi tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa mejasem kecamatan siwalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa wonosari kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa cengeng wetan kecamatan siwalan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tanjungsari kecamatan siwalanblimbing wuluh kecamatan siwalan isi 1i6|isi 1i6l|tsiisi 1i6|si1i6tsisi1i6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lego lele kecamatan bojong isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa bojong wetisi 1i6|si116isi 1i6|tsiisi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa bakalan kidul kecamatan bojong isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa karang sarimbung jambu kecamatan bojong tsitsi 1i6isi 1i6|isi 1i6|isi 1i6| belanja bagi hasil pajaksi1i6si1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa peladen tengah kecamatan wonopringgo si1l6tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa lengkap kecamatan kedungwuni sl1le6l belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pejomblangan kecamatan kedungwuni tssi1l6sl1le6l belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kayangdungwuni si1l6tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa ambokembang kecamatan kedungwuni isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tangkis tengah kecamatan kedungwuni si1i6isi 1i6|tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kalilembu kecamatan karangdadap isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kaligawe kecamatan karangdadap isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kedungkebo kecamatan karangdadappagumengan mas kecamatan karangdadap tsiisi 1i6|tsiisi 1i6|isi 1i6|isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa wassalam kecamatan buatan isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa simbang weuatan si1l6tsi 1l6 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pandan arum kecamatan tirto isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa karanganyar kecamatan tirto isi 1i6l|tsitsiisi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dadirejo kecamatan tirto isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pacar kecamatan tirto tsitsiisi 1i6|tsiisi 1i6|si1l6tsi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa kauman kecamatan binadesa isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa werdrowoyoso kecamatan mojokerto isi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa babel kecamatan mojokerto isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa mojokerto wetan kecamatan mojokerto si1le6l belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa jambe kecamatan mojokerto isi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pesanggrahan kecamatan mojokerto tsiisi 1i6| belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa semut kecamatan mojokerto |sl1l|e6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa isindangserang isi1i6lsi1le6lisiisi1i6|o11isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa traumaisi1iisi1i6|isi1i6|si1le6l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada hal hal: mar uraian rp.) berkurang)ominan kecamatan peninggalan isi1i belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa notogiwang kecamatan peninggalan tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa lambanggelun kecamatan peninggalan isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tenaga kecamatan peninggalan tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pedagang kecamatan peninggalan isi1i6|isi1i6|isiisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kutorembelebakbarang isi1i6|isi1i6l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa bantarkulon kecamatan lebakbarang isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa mendoyo kecamatan lebakbarang tsiisi1i6|isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tlogopakismpar kecamatan petungkriyono isi1i6|isi1i6lisi1i6|ompeni kecamatan talun isiisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa lemah abang kecamatan doro si116l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa rogoselo kecamatan doro isiisiisi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa doro kecamatan doro si116l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa gandusari kecamatan doro isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pulosaribringin ageng kecamatan doro isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kalimojosari kecamatan doro tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa bligorejo kecamatan doro isiisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa karanggondang kecamatan karanganyar tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa lorong kecamatan karanganyar isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pedagang kecamatan karanganyar tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pododadi kecamatan karanganyar isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa lego kalong kecamatan karanganyar isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa karangsari kecamatan karanganyarulu kecamatan karanganyar isi1i6|si1le6lisi1i6|isi1i6ltsi 1le6lisi1i6l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pringsurajen isiisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kalangan kecamatan kajen tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kemiringan ageng kecamatan kajen isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa gandum kecamatan kajen tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sabar wangi kecamatan kajen isiisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kemiringan alit kecamatan kajen tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kutoarjo kecamatan kajen isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa nyamuktanjung kulon kecamatan kajen isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tanjung sari kecamatan kajen tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa geolog kecamatan kajen isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kebon agung kecamatan kajen tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sangkanjoyo kecamatan kajen isi 1i6|isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa rowolaku kecamatan kajen tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa windurejo kecamatan resesi iisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa wonosarikawasan kecamatan resesi isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa langensari kecamatan resesi tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa jagung kecamatan resesi isi1i6|isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa karyomukti kecamatan resesi tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa resesi kecamatan resesi iisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa watu payung kecamatan resesi tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa krandon kecamatan resesi isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa ponolaweresesi isi1i6|tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sukorejo kecamatan resesi isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa didasari kecamatan resesi isi1i6|1le6lisi1isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sumur lor kecamatan ragi halsumur kidul kecamatan ragi tsisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kedengaran kecamatan ragi isisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa purwodadi kecamatan ragi isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa bulak pelem kecamatan ragi isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tegalsuruh kecamatan ragi istterlontar kecamatan ragi isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa mejasem kecamatan siwalan tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa wonosari kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa cengeng wetan kecamatan siwalan isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tanjungsari kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa blimbing wuluh kecamatan siwalan tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa part kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tengengkulon kecamatan siwalan si116l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa embun kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa wonorejo kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa siwalan kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa boy telukdepok kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa layanan kecamatan siwalan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa buku kecamatan bojong isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sumur jombang logo kecamatan bojong tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa panti anom kecamatan bojong isiisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa bojong wetan kecamatan bojong isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tangan dowo kecamatan bojong isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa duet kecamatan bojong si116l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa ketimbang kidul kecamatan bojong imenjangan kecamatan bojong si1le6ltsisi116lisi1i6|1le6l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sembung jambucamatan bojong isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kalipancur kecamatan bojong tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa letak kidul kecamatan wonopringgo isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sastrodirjan kecamatan wonopringgo tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa lego gunung kecamatan wonopringgo isiisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa getas kecamatan wonopringgo tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa rowokkembu kecamatan wonopringgo isiisi 1i6| belanja bagi hasil retribusiwonorejo kecamatan wonopringgo isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa letak lengkong kecamatan wonopringgo tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa peladen tengah kecamatan wonopringgo isi 1i6|isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa lengkap kecamatan kedungwuni si116l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pejomblangan kecamatan kedungwuni isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa besaran kecamatan kedungwuni isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pakis putih kecamatan kedungwuni isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kedung patangewu kecamatan kedungwuni tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pado kecamatan kedungwuniayangan kecamatan kedungwuni isi1i6|isi1i6|isisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kedungkebrangdadap isi1i6|isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa rebung kembang kecamatan karangdadap si116 belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kebon row pulang kecamatan karangdadap isiisi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kebonsari kecamatan karangdadap tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pegangan kecamatan karangdadap isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa cipratan kecamatan buatan tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa wonosobo kecamatan buatan isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pakumbulan kecamatan buwassalam kecamatan buatan isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa simbang wetan kecamatan buatan tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa kertijayan kecamatan buatan isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pameran kecamatan buatan isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa ruled kecamatan tirto isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa galian kecamatan tirto tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pandan arum kecamatan tirto isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa karanganyar kecamatan tirto tpucung kecamatan tirto icurug kecamatan tisumberejo kecamatan tirto isiisi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pacar kecamatan tirto tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa karangjompo kecamatan tirto isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa tegaldowo kecamatan tirto tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa mulyorejo kecamatan tirto isi1i6|isi 1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa delegtukang kecamatan binadesa tsi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa karangsari kecamatan binadesa isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pertukangisiisi1i6|isi1i6|si1l6l belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa mojokerto wetanretribusi daerah kepada pemerintah desa jambe kecamatan mojokerto isi belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pesanggrahan kecamatan mojokerto isi1i6| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa perakaran kecamatan mojokerto isi1i6|isi, pemerintah desa dan partai politik i117ol1hal: hal: mar uraian rp.) berkurang)hal hal: mar uraian rp.) berkurang)tsidana desa kepada pemerintah desa kradenan kecamatan peninggalan)|hal hal: mar uraian rp.) berkurang)| belanja bantuan keuangan dana desa kepada pemerintah desa kayugeritsitsi belanja bantuan keuangan dana desa kepada pemerintah desa bojonglortstshal hal: ukur uraian rp.) berkurang)tsitsikecamatan tirto tsitsitsitsidesaan kepada pemerintah desa sumublor kecamatan ragi tststsitsitsi belanja bantuan keuangan hibah air minum pedesaan kepada pemerintah desa pacar kecamatan tirto tsi belanja bantuan keuangan hibah air limbah setempat tsii117tsi dpc partai amanat nasional dpc partai keadilan sejahtera i1 | belanja tidak terduga i1 |jen sumber daya air dan listrik sumber dana apbdpenyediaan jasa jaminan barang lokasi kab. pekalongan milik daerah sumber dana apbdpegawai o1| y51211y512121 belanja alat tulis kantor belanja perangko, materai dan benda pos lainnya o1| belanja premi asuransi belanja premi asuransi barang milik daerah o1| belanja cetak dan penggandaan belanja cetak o1lperbaikan lokasi kajebelanja bahan bakar minyak gas sarana mobilitasbpkbelanja fotokopi o1| penyediaan peralatan rumah lokasi bpk tangga sumber dana apbd, apbd kab o1|cetak dan penggandaan o1| belanja fotokopi o1| penyediaan makanan dan minuman lokasi bpk sumber dana apbdo1| rapat rapat koordinasi dan lokasi bpk konsultasi luar daerah sumber dana apbd, apbd kab o1| belanja barang dan jasabpkjejen kendaraan dinas operasionalmeliharaan rutin berkala eks lokasi kab. pekalongan kantor dan rumah dinasonsultansi belanja jasa konsultansi perencanaan pengadaan peralatan dan lokasi kajen perlengkapan kantor sumber dana apbd, apbd kab belanja modal belanja modal pengadaan alat alat angkukursi tunggu belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga belanja modal pengadaan gordonbpkbimbingan teknmu. belanja seminar dan workshop program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan perda tentang apbd lokasi bpk sumber danaubahan apbd sumber dana apbd kabtanggungjawaban pelaksanaan sumber dana apbdadministrasi pengendalian lokasi bpk anggarharinarasumber tenaga ahli belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber intensifikasi pajak bumi dan lokasi bpk bangunbelanja perangko, materai dan benda pos lainnya o1l|erapan sistem kas daerah lokasi bpk line dan ketatausahaan dana sumber dana apbd kab transfer belanja pegawai honorarium pns o0sarana pendukung lokasi bpk administrasi pbb dan pendampingan aplikasi pbl1 belanja cetak ot1 belanja penggandaan penyediaan sarana pendukung lokasi bpk administrasi perbendaharaan sumber dana apbd, apbd kab belanja pegawaimbingan teknis ketatausahaan lokasi bpk keuangan daerahhal: ukur uraian rp.) berkurang)updating data base dan cetak lokasi bpk masal pbb belanja pegawai honorarium pns oleoleole belanja perjalanan dinas dalam daerah pemutakhiran data base pajak lokasi bpk daeraalat alat kerjatimalisasi pendapatan daerah lokasi bpusistem informasi lokasi bpk pengelolaan keuangan daerahdistribusi penyampaian spot pbb dan lokasi bpk sosialisasi pajak daerahkeuangan lokasi bpk akhir tahupendampingan pengelolaan dan lokasi bpk ketatausahaan keuangan daerahyusunan laporan keuangan lokasi bpk semester dan prognosis sumber dana apbdsistem informasi lokasi bpk manajemen apbdpenanganan tuntutan lokasi bpk perbendaharaan dan tuntutan sumber dana apbd kab ganti rugi (ttir)meliharaan sistem aplikasi web lokasi bpk service house house dan sms sumber dana apbd kab gatewayasistensi pembuatan laporan lokasi bpk keuangan oprogram pengelolaan aset daerah penyusunan laporan barang milik lokasi bpk daerah sumber dana apbd belanja pegawai honorarium pns honorarium tim pengarah honorarium tim penyusuhapusan aset lokasi bpk daerah sumber dana apbd belanja pegawai 1j honorarium pns o1l. . .aset lokasi bpk daerahhal: hal: mar uraian rp.) berkurang)unjang pemanfaatan aset lokasi bpk pemerintah kabupaten pekalongamanan asetpapan nama penyusunan standarisasi biaya lokasi bpkhonorarium pns 0o1| honorarium panitia pelaksana kegiatan sit honorarium tim pengarah honorarium tim penyusuembinaan pengelolaan barang lokasi bpk daeraholi penunjang pelaksanaan sistem lokasi bpk informasi barang daerah (sima) belanja pegawai 1j honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan ot1o1l1 belanja fotokopi belanja makanan dan minuman s12121 belanja makanan dan minuman rapat belanja pemeliharaan oli belanja pemeliharaan software penilaian barang milik daerah1jlaksanaan status lokasi bpk penggunaan barang milik daerah (bmd) belanja pegawai honorarium pnsngelolaan barang lokasi bpk milik daerahembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah 6li1ji sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya hal: urusan pemerintahan:a 6lilin penampakan penerimaan pad 6l1i1| oil sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu pengeluaran pembiayaan daerah el212 penyertaan modal investasi pemerintah daerah el2| badan usaha milik daerah bumi) penyertaan modal investasi) kepada dam tirta kajen pembiayaan nettoukur uraian rp.) berkurang)kur uraian rp.) berkurang)mar uraian rp.) berkurang)mar uraian rp.) berkurang)oo. oo6modal usaha kepada kecamatan mojokerto hal: nama penerima alamat penerima jumlah a22 'hal: mar uraian rp.) berkurang)hal: nama penerima alamat penerima jumlah a22 'hal: nama penerima alamat penerima jumlahhal: nama penerima alamat penerima jumlah awanukur uraian rp.) berkurang) leohal: ukur uraian rp.) berkurang)hal: ukur uraian rp.) berkurang)hal: ukur uraian rp.) berkurang) leomar uraian rp.) berkurang)hal: mar uraian rp.) berkurang)hal: mar uraian rp.) berkurang) leohal: mar uraian rp.) berkurang): mar uraian rp.) berkurang)hal: mar uraian rp.) berkurang)pemerintah desa rowokembu kecamatan wonopringgo hal: ukur uraian rp.) berkurang)untuk keempat kalinyahal: ukur uraian rp.) berkurang) leomar uraian rp.) berkurang)hal: ukur uraian rp.) berkurang) leo belanja bantuan keuangan dana desa kepada pemerintah desa curughal: ukur uraian rp.) berkurang) leohal: ukur uraian rp.) berkurang) www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwhal: mar uraian rp.) berkurang) leoal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanwhal: jumlah bertambah leohal: jumlah bertambah www mwwgggg gwwawjaaawawagjawawwaanw |
ir, rei| tahun anggaran sesuai dengan keputusan gubernur sumatera selatan nomor pts bukan tanggal november tentang hasil evaluasiapbd)| tahun anggaran dan rancangan peraturan bupati musi banyuasillima milyar sembilan ratus satu juta seratus delapan puluh lima ribusatu trilyun seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). belanja bunga sebagaimana dimaksud pada (l) huruf direncanakan sebesar (sepuluh milyar empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huru! direncanakan sebesar o,00nol rupiah|. is| belanja hibah sebagaimana dimaksud pada (l) huruf direncanakan sebesar sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). f7) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar tempat ratus juta rupiah). anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar (lima ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima juga enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset tidak berwujud: belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuhempat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enem ibu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). it) belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (seratus empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sesembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh iga rupiah|. belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus ernpaat puluh delapan ribu tiga ratus lima, seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan mbu delapan ratus enam(dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: belanja bagi hasil: dan belanja bantuan keuangan. z2) belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar nol rupiah|. belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada. anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran , tempat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas: penerimaan pembiayaan: dan bh. pengeluaran pembiayaan. (il) anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar tempat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa). sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (empatratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tingkat rusuh erm rupiah yang terdiri atas penyertaan modal daerah: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo: penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar tiga puluh dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empatribu empatibu empat puluh enam rupiah). (l(lj melipancusi banyuasibinariparan vii sinkronis, dan lampiran xvi daftar pinjaman daerah. bupati mussoket plt. bupati musi banyuasin wakil bupati, beni werneri diundangkan sedayu pada tanggal mio sekretaris daerah kabupaten musi banyuasinmayusuusi banyuasin, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten musi banyumusi banyuasivmusi banyuasin dan dprd dan ditetapkan dengan peraturan daerah: pendapatan daerah adalah hak pemerintah kabupaten sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan: belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah kabupaten musi banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, ll)dua ratus sembilan milyar lima juta tujuh ratus tiga puluh tigfasal (ll pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar tiga ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta liga ratus enam puluh satu ribu rupiahmbilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus empat nbu rupiah). retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiahtujuh belas milyua ratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah). pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar (dua trilyun tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terminyal huruf direncanakan sebesar (dua trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ribu rupiah, pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima juta tiga ratus enam puluh enam(l)il)ribu rupiah. anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar (dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas: belanja operasional, h,.dua trilyun seratus lima belas milyar delapan belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas: belanja pegawapenyuluhan pertanian perlu dibentuk unit pelaksana teknis balai pelaksana penyuluhan pertanian setiap kecamatan, b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan menteri .'anperlu menetapkan peraturan. bupati musi banyuasin tentang pembentukan unit pelaksana teknis balai pelaksana penyuluhan pertanibadanh dengan peraturan bupati ini dibentukuptedayubalai pelaksana penyuluhan pertani bab iii susunan organisasi susunan organisasi upt balai pelaksana penyuluhan pertanian,. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala upt mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan usulan program kegiatan pada forum musrenbang tingkat desa kecamatan, mengoreksi mengevaluasi usulan proposal kegiatan dari kelompok tani, cc. mengoreksi mengevaluasi usulan dkk pupuk bersubsidi pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai upt, pembuatan laporan statistik hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan), pembuatan laporan statistik peternakan, pembuatan laporan harga pasar komoditi, pembuatan laporan curah hujan, penyampaian ltt padi, jagung, kedelai dan cabai, pertemuan rutin mingguan dengan penyuluhan dan instansi terkait, melakukan supervisi kepada penyuluh diwilayah bintangnya, pelaksanaan ubian secara berkala pada komoditi tanaman pangan (padi palawija), pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kecamatan, pembinaan pengawasan serangan opt, oo. pembuatan laporan verifikasi dan dokumen validasi pupuk bersubsidi, pembuatan data potensi wilayah dan agrosistem, pengawalan dan pendampingan penyusunan dkk, penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan, pembuatan rencana kerja tahunan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, penginputan dan update data pada simultan, panjang sana kelompok tani, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta administrasi pelaporan upt, membantu menyiapkan bahan dan data penyusunan statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bab balai penyuluhan pertanian untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian kecamatan dapat dilaksanakan oleh balai penyuluhan pertanian bpp) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja (satu) atau beberapa kecamatan. balai penyuluhan pertanian bpp) sebagaimana dimaksud pada mempunyai wilayah kerja sebagai berikut balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan sedayu. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan peluang. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan sungai keruh. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan plakat tinggi. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan jarak jaya. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan batang harileko balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan lawang wetan. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan babat toman. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan sanga desa. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan jalan. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan lais. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan babat surat balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan sungai lilin. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan tunggal jaya. balai penyuluhan pertanian dengan wilayah kerja kecamatan payung lendir. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai penyuluhan pertanian mempunyai tugas: melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian dan peternakan ditingkat kecamatan, melaksanakan penyuluhan pertanian dan peternakan berdasarkan program penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologithl bpp, penyuluh non pnsdan peternak dan peternakan. untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan balai penyuluhan pertanian bpp) kecamatan dapat bentuk pos balai penyuluhan pertanian bpp) desa kelurahan apabila diperlukertanian dan peternakan kabupaten musi banyuasin berita daerah kabupaten musi2januari bupati musi banyuasin dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal janni6 lampiran peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tanggal daa bagan struktur organisasitem teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasincana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten musi banyuasin dilakukan berbasis pada e planning, cc. bahwa aplikasi e planning merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerahserta menetapkan rencana program danbupaten musi banyuasin tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyusunansi banyuasin ini bertujuan untuk: memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e planning bagi seluruh dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah:musi banyuasin: sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secaraterstruktur pada dan aplikasi e planning mengatur penyampaian usulan kegiatan: pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan, dan penetapan rencana kegiatan. babi pengelolaan aplikasi e planning bagian kesatu penanggungjawab aplikasi e planning penanggungjawab pengelolaan aplikasi e planning, yaitu kepala bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan e planning, kepala bidang program, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan e planning dan kepala sub bidang pengendalian pada bidang program, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai administrator pusat e planning. administrator pusat e plannipenggunaan e planning, pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam e planning: dan cc. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna e planning. administrator pusatyang beranggotakan pelaksana pada bappeda, terdiri dari admin super, admin bidange planning. tim teknis dan tim pendamping aplikasi e planning, ditetapkan oleh keputusan kepala bappedaasai pengguna aplikasi e planning terdiri dari bupati dan wakil bupati, dprd, tapi: pd: dan kecamatan. paragraf akses pengguna sebagaimana dimaksud pada mendapatkan username dan password dari administrator pusat e planning. administrator pusat e planning dapat memberhentikan pengguna e planning, dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan aplikasi e planning. bagian ketiga pengelolaan aplikasi e planning paragraf perangkat daerah pengelolaan aplikasi e planning pada dilaksanakan dengan ketentuan: kepala sebagai penanggungjawab pengelolaan e planning, sekretaris dan atau kepala bagian atau sebutan lan yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan e planning cc. kepala subbagian perencanaan atau sebutan lain selaku administrator pd: tanggung jawab administrator pd, yaitu mengkoordinasikan pengelolaan e planning lingkup pd: melakukan distribusi usulan kegiatan setiap bidang pada pd. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf administrator dibantu oleh operator e planning pd, yang bertugas melakukan input update delete usulan kegiatan dalam aplikasi e planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan: melakukan verifikasi usulan kegiatan yang bersumber dari usulan dprd dan kecamatan dalam usulan kegiatan pada aplikasi e planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan, operator e planning ditunjuk oleh kepala melalui surat penugasan yang disampaikan kepada kepala bappeda. paragraf dprd pengelolaan aplikasi e planning dprd, dilaksanakan dengan ketentuan dprd mengelola e planning ketua dprd sebagai penanggungjawab harian pengelolaan e planning, sekretaris dprd selaku administrator dprd: tanggung jawab administrator dprd, yaitu melakukan koordinasi pengelolaan e planning, melakukan input update delete usulan kegiatan sesuai hasil reses dprd yang telah dibahas dalam rapat paripurna dalam aplikasi e planning beserta kelengkapan administrasi usulan: dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf administrator dprd dibantu oleh operator e planning dprd. operator e planning dprd ditunjuk oleh sekretaris dprd melalui surat penugasan yang disampaikan kepada kepala bappeda. paragraf kecamatan pengelolaan aplikasi e planning kecamatan, dilaksanakan dengan ketentuan: kecamatan mengelola e planning camat sebagai penanggungjawab harian pengelolaan e planning sekretaris kecamatan selaku administrator kecamatan: tanggung jawab administrator kecamatan, yaitu melakukan koordinasi pengelolaan e planning melakukan input update delete usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan dalam aplikasi e planning beserta kelengkapan administrasi usulan. salafi melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf administrator kecamatan dibantu oleh operator e planning kecamatan. operator e planning kecamatan ditunjuk oleh camat melalui surat penugasan yang disampaikan kepada kepala bappeda. babi tahapan dan mekanisme e planning bagian kesatu tahapan, jadwal dan persyaratan pengusulan program kegiatan paragraf tahapan dan proses tahapan dan proses e planning terdiri dari rancangan awal rkd dan senja pd: musrenbang rkd kecamatan dan hasil reses dprd: forum pd: musrenbang rkd kabupaten: rancangan rkd, final rkd: usul pas, rancangan pas, rancangan final pas: dan final pas. paragraf jadwal jadwal tahapan dan proses e planning mengikuti ketentuan penyusunan rkd dan pas yang telah ditetapkan. ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal e planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut melalui surat tersendiri. paragraf persyaratan usulan program kegiatan persyaratan usulan program kegiatan melalui e planning, dilaksanakan dengan ketentuan usulan program kegiatan yang berasal dari sesuai renstra dan rancangan awal senja tahun perencanaan yang berkenaan, dilengkapi kerangka acuan kerja kak): dilengkapi rincian pemakaman dan detil lokasi pekerjaan untuk usulan kegiatan pembangunan fisik, dan rancangan pra rencana kerja dan anggaran rka). usulan kegiatan kecamatan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan: mengacu program kegiatan sesuai dengan renstra pada perangkat daerah pd) yang dituju, dilengkapi judul usulan, detil lokasi, volume, satuan dan keterangan lain yang dibutuhkan. usulan kegiatan yang berasal dari dprd: mengacu program kegiatan sesuai dengan renstra pada perangkat daerah pd) yang dituju: dilengkapi dengan identitas pengusul sesuai dengan nama anggota dprd dan dapil pengusul: dilengkapi judul usulan, detil lokasi, volume, satuan dan keterangan lain yang dibutuhkan. penanggung jawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui e planning adalah kepala bertanggungjawab terhadap usulan program kegiatan yang disampaikan melalui e planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku, dan camat bertanggungjawab terhadap usulankecamatan yang disampaikan melalui e planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. cc. masing masing anggota dprd bertanggungjawab terhadap usulan dprdkecamatan mengusulkan kegiatan dengan melakukan input update delete usulan kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang desa kelurahan yang sudah disepakati dalam musrenbang kecamatan. dprd mengusulkan kegiatan dengan melakukan input update delete usulan dprd sesuai dengan hasil reses dprd. melakukan proses pada e planning, yaitu melakukan input data renstra pd, melakukan transfer data renstra menjadi data usulan senja awal selama (lima) tahun, melakukan input update delete usulan senja awal: menyelaraskan usulan senja awal dengan rpm, arah kebijakan dan program prioritas, melakukan transfer data senja awal tahapan forum pd,kelengkapan administrasi kegiatan: menyelaraskan usulan dengan rencana kerja dan isu strategis dalam rkd dan rpm kabupaten musi banyuasin, melakukan seleksi terhadap usulan dari pd, kecamatan dan dprdcamatan dan usulan dprd oleh mitra untuk menguji kelengkapan usulan, kesesuaian nomenklatur dan sasaran, tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleverifikasi usulan kegiatan pada tahapan forum d kelima, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan pas dan final pasterpenuhinya persyaratan usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada: kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan pd, dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi, perubahan rkd, pas dan pas perubahb penanggung, kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan pd: kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi, senja pd, pas dan pas perubahemusi bmnwunsitem teknologi informasi dalam penyusunmusi banyuasimusi banyuasin dan penyusunannya berpedoman pada ipjp kabupaten musi banyuasin dengan memperhatikan rpm nasional, rpm provinsi sumatera selatan. rencana strategis perangkat daerah selanjutnya disingkat renstra adalahdokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode rpm kabupaten musi banyuasi, serta menyusun dan menyempurnakan senjainput) untuk menghasilkan keluaran ne, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan input dalam aplikasi e planningperaturan bupati musi banyuasin ini dimaksudkan untuk: mengatur pengelolaan aplikasi e planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan kabupaten musi banyuasin,:pas dan pas perubahln adalah perseroan terbatas perusahaan listrik negpenerangan jaldimaksud dalam dan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankemsex (oran musi sawang dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal drsemsembangunan daerah kabupaten musi banyuasin tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasin,suai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomorusi banyuasin tahun menisebagaimana teltentang beberapa kali diubah,memutuskan peraturan bupati tentang rencana pembangunan menetapkan daerkabupaten musi banyuasinbanyuasyang dibuatrencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat rkd adalah dokumen perencanaan kerja pemerintah kabupaten periode (satu) tahun. l d. bab kedudukan rpd rpd tahun merupakan penjabaran dari ipjp. rpd berpedoman pada rpm, rpm provinsi sumatera selatan, dan ipjp kabupaten musi banyuasin rpd tahun disusun secara teknokrat, yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten. rpd merupakan landasan dan pedoman bagi bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam rkd. rpd menjadi pedoman dalam penyusunan rkd, renstra pd, dan senja pd, serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu bab iii sistematika dokumen rpd tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab bab bab iii bab pendahuluan; gambaran umum; gambaran keuangan daerah; permasalahan dan isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi, arab kebijakan, dan program prioritas; kerangka pendanaan bab bab bab vii pembangunan dan program perangkat daerah; kinerja penyelenggaraan bab viii pemerintah daerah; penutup. bab bab pengendalian dan evaluasi bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rpd. tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rpdd perubahan rpd dapat dilakukan apabila: b; basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa; terjadi perubahan mendasar; bkabupaten, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat tercantum dalam rpd tahun dapat berubah sesuaid; ketentuan sebagaimana dimaksud pada hamsbupati pengundangan penempatannya dalam berita daerah kabupaten musi peraturan banyuasin. ditetapkan sedayu pada tanggal maret pit. bupati musi banyuasin wakil bupati, ttd beni werneriel ta, raha jumlah belanja surplus defisit pembiayaan penerimaan pembiayaan penggunaan siapa penerimaan kembali piutang penerimaan kembali investasi non permanen lainnya pengeluaran pembiayaan pengeluaran investasi non permanen lainnya.berita daerah kabupaten malinau tahun nomor |
lembaran daerah kota mahi cimahi nm. nomor tahun seri peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pengendalian air bawah tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi,untuk menetapkan peraturan daerah kota cimahi tentang pengendalian air bawah tanahbagian kedua tata cara perijinan air bawah tanah (l)jin dari walikota. ijin sebagaimana dimaksud pada ini terdiri dari ijin eksplorasi air bawah tanah, ijin pengeboran air bawah tanah, ijin penerapan, ijin pengambilan air bawah tanah, ij(l) pemboran dan pengambilan air yang tidak memerlukan j(l) permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, harus disampaikan secara tertulis kepada walikota,ijin lokasi imb dan dari dinas yang berwenang. walikotajin ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian ketiga kewajiban pemegang ijin pemegang ijin berkewajiban melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran kepada walikota melaluiyang bertanggung jawab dengan tembusan kepada walikota melalui dinas: cc. memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku, membayar retribusi ijjin dengan masyarakat, membuat sumur resapan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan, jdinas bagian keempat dasar pengenaan dan tarif retribusi ijin (l) setiap ijin penggunaan air bawah tanah dikenakan retribusi. pengenaan retribusi ijin didasarkan pada jenis sumur yang digunakan untuk memanfaatkan air bawah tanah, jumlah sumur yang telah dibuat sebelumnya. retribusi sebagaimana dimaksud pada ini, terdiri dari retribusi ijin pengeboran, retribusi ijin penerapan, cc. retribusi ijin pengambilan air, retribusi ijin pengambilan mata air, retribusi daftar ulang ijin pengambilan air, retribusi daftar ulang ijin pengambilan mata air. besarnya tarif retribusi setiap perijinan akan ditetapkan sebagai berikut retribusi untuk ijin pengambilan air bawah tanah: ijin pemboran air bawah tanah sumur ke sumur ke sumur ke dst sumur bor rp, rp rp. au penerapan mata air sumur rp. rp. antek atau lag sumur gali ijin pengambilan air bawah tanah sumur ke sumur ke sumur ke dst sumur bor rp. rp. rp. au penerapan mata air sumur antek atau rp. rp. sumur gali daftar ulang ijin pengambilan air bawah tanah tarif daftar ulang adalah sebesar (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf butir ini untuk balik nama pemindahtanganan ij(l) pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pemakaian air bawah tanah dilakukan oleh dinaspenetapan pemungutan dan penyetoran pajak ditetapkan dengan keputusan walikota. dikecualikan dari retribusi ijdibebaskan dari pengenaan pajak pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah pengambilan air untuk rumah tangga sampai jumlah pengambilan m' bln: tempat tempat peribadatan, instansi pemerintah, kegiatan sosial, cc. kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang tidak bersifat komersil dan atau untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan. (l) para pengambil air diwajibkan mencatat pengambilan air setiap bulan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas sebagaimana yang dimaksud dalamdinas berhak meneliti kebenarannya dan menentukan sendiri jumlah pengambilan airnya. bagian kelima masa berlaku (l) ijsatu) tahun. ijin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ini hanya berlaku untuk lokasi yang diberi ijin. (dl) ijin pengambilan air bawah tanah berlaku selama kondisi teknis geologi sekitar pengambilan air bawah tanah masih dimungkinkan menurut penelitian instansi yang bertanggungjawab. pemegang ijin diwajibkan untuk mendaftar kembali setiap (duajin sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, pemegang ijin wajib mengajukan permohonan baru. bagian keenam pengenaan pencabutan ijin (l) walikota berwenang mencabut ijin pembor, habis masa berlaku ijin. walikota berwenang mencabut ijin pengambilidak melakukan daftar ulang, dikembalikan oleh pemegang ijin. pencabutan ijdinas. bagian ketujuh pengawasan (l) pengawasan kegiatan pengendalian air bawah tanah dilaksanakan oleh dinas, teknis penerapan mata air, kajian hidrologi. masyarakat wajib melaporkan kepada dinasl) setiap titik pengambilan air yang telah mendapat ijsebagaimana yang dimaksud dalam pemegang ij(l) pemohon ijj. pada daerah daerah tertentu, pemerintah kota melalui dinas membuat sumur pantau. bagian kedelapan konservasi (l)dinas yang bertanggung jawab. (l) konservasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut memperbesar daya serap air, pengendalkeputusan walikota. (l)jin pengambilan air bawah tanah dan ijwalikotaj,jin. bab vii ketentuan pidana dan penyidikan (l) barang siapa melanggar ketentuan dalam dan dan dan dan (l),badan legislatif daerah. kota adalah kota cimahi. peraturan daerah adalah peraturan daerah kota cimahi. dinas adalah dinasjin pemboran air bawah tanah adalah ijin untuk melakukan pemboran air bawah tanah. ijin pengambilan air bawah tanah adalah ij(l)(l)wewenang dan tanggung jawab (l) walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian air bawah tanah. untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ini, dilakukan kegiatan melakukan inventarisasi potensi, menerbitkan ijin, melakukan pengawasan, melakukan upaya konservasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ini dilaksanakan oleh dinas. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ini, kepala berkoordinasi dengan dinas terkait. bab kegiatan pengendalian bagian pertama inventarisasi air bawah tanah (l), |
s0qg" walikota sabang peraturan walikota sabang nomor tahun at2 tentang standarisasi penghasilan direksi perusahaan daerah air minum tirta aneuk i"aot'kota sabana walikota sabang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada perusahaan daerah air minum tirta aneuk list kota e,,g, dipandang perlu memberikan penghasil f,epa direksi perusahaan daerah air minor, riil" aneuk laot kota sabang; bahwa berdasarkan ketentuan lan peraturan menteri dalam negeri'rvo*o.'i tahun 2oo7 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah {i"" perlu pengacara,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu *"nit"pk"r, peraturan walikota sabangl9s6 t."rrt^rrg p_ember.rekan daerah otonom propinsi sumatera utara (kembaran negara republik indonesia tahun l96s nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tarun tentang perusahaan daerah lembaran negara republik indonesian tahun nomor tambatan kembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun lgz4 tentang pokok pokok kepegawaian lembaran negara republik jonesi ,tahu' nomor tambatan kembaran negara republik indonesia nomor 30al) sebagaimana telah d diubah d;;g; undang undang nomor tahun tentang perubahan "9r u4ang undang nomor patrun lgz4 ten tang pokok !"l.ok kepegawaian (kembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan tembakan l.negara republik indonesia nomor ggg o); und.rqm6r j;: glf ju"kaimana telah diubah beberapa kari, terakhir d";;;; undang undang nomor tahun 2oog tentang perikatan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan dae_rah 0lembaran negara republik negara republik indonesia nomor +b++l; " undang undang nomor tahun tentang pemerintah (*baran negara republik indonesia tahun n9* tam buatan rc lu".^r, negara republik indonesia nomor keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri pekerjaan umum nomor .d; iip?dz rcg4 tentang pembinaan perusahaan daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2oo1 l:" organisasi dan kepegawaian perusahaan daerah air minum; peraturan daerah kotamadya d?:t"t, tingkat sabang nomor tahun tentang pendirian permukaan daerah air minum kotamadya daerah tingkat s"u".,g; memutuskan: peraturan walikota sab ai{ tentang standarisasi penghasilan direksi perusaheetv opened air minum tirta aneuk laot kota saeed.ic. e,oi,f^i,mum dalam peraturan walikota ini dimaksud dengan: la9rah yang selanjutnya disebut kota adalah kora sabang. walikota adalah walikota sabang. pemerintah kota adalah pemerintah kota sabang. perusahaan daerah air minum yang selanjutnya disingkat dam adalah berusaha* ri"."r, air minum tirta aneuk laot kota sabang. direksi adalah direktur dam. sta1r9* penghasilan adalah jumlah penghias,an maksimal yang dapat diberikan kepada oiietsi dam. tra bab bab maksud dan tujuan standar penghasilan direksi dam dimaksud dalam rangka meningkat}an kelancaran tugas pada dam, yang disediakan dalam 4lgg"."r, dam sesuai dengan tema,puan keuangan perusahaan daerah air minum tirta aneuk la.ot kota sabang standar penghasilan kepada direksi dam dimaksud meningkatkan kelancaran tugas pada pda ivl; meningkatkan kemampuan lembaga pbnu perencanaan dan pengendalian dan pelayanan kepada masyarakat. untuk; dalam tanda peng i#in direksi dam penghasilan direksi dam ditetapkan sebesar rp7' (tujuh juta sembilan ."tr" .iu, *pi"irl setiap bulan termasuk z,ikatan pajak. penghasilan direksi dam,.,sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: gaji tunjangan: tunjanganjabatan tunjangan istri dan anak .'. tunjangan pangan tunjangan kejahatan rp5. oo.00o,o0 rp1. oo.0oo,oo rp5 o0.00o,o0 rp4 oo.ooo,oo s00. direksi melaporkan secara tertulis kepada walikota atas pelaksanaan peraturan walikota ini. bab ketentuan penutup i'i h4 yang belum diatur dalam peraturan walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan ditata. dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota sabang nomor tahun 2oog'ten lng standar honorarium direktur dan kepada bagian p" p"perusahaan daerah air minum tirta aneuk taoi kota sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan walikota ini muro* diundangkan pada tanggal sekretaris 3lulus ota sabang,i amirudin berita daerah kota sabang tahun 2ol2 nomor juli ol2 |
kara peraturanbupatiaceh besar nomor tahun tentang tata cara pemungutan retribusi pasar "ih, manokateora kana tan bupati aceh besar peraturan bupati aceh besar nomor tahun tentang tata cara pemungutan retribusi paefektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh utd pasar perlu menetapkan tata cara pemungutan retribuungutan retribusi pasebagai berikut kriteria tolok ukur keringanan retribusi kemampuan pemohon angsuran pelayanan pasar, bayar wajib penggunaan los, pembayaran paling retribusi pasar retribusi pelataran, pasar banyak kali dalam grosir dan atau hewan, jangka waktu paling pertokoan dan ruko took kios, lama bulan dan retribusi tempat khusus pembayaran pertama pelayanan parker dan paling sedikit persamaan pengangkutan bulan pertama kebersihan sampah yang sebesar dari mengalami tarif. kesulitan keuangan lokasi pasar terkena bencana, dan terjadi pemindahan pedagang lokasi pasar barufdandalamdalam dan dan b.ringanbupati wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana, danbupati. dag bab struktur dan besarnya tarif retribusi bagian kesatu struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar retribusi pelayanan pasar digunakan untuk menutupi sebagian biaya .penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan, daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada (l) sebagai berikut pasar golongan tarif lokasi pasar induk los terpadu gambar type rp. hari m2 blok daging, blok ayam "bh. type rp. (hari m2 blok ayam los buah los sayur los rempah los ikan kering type rp. (hari m? lapak selain type dan ii, pelataran type rp. (hari nyak nyak ketapang dua los type rp. hari m? blok daging type rp. hari m2 blok ayam, blok ikan blok sayur, blok buah, blok ikan type rp. ' hari m? kering, blok rempah rempah il. pelataran type rp. hari m2 nyak nyak pasar lainnya los dalam kabupaten type rp. hari m2 komplek pasar aceh besa il. pelataran type rp. hari m2 komplek pasar pasar kota jantan kios type rp. hari m2 kios utama: sid type rp. (hari m2 kios belakang: s d kios apbn sid pasar sobre kios type rp. hari kios apbn type rp. (hari m2 kios provinsi pasar indrapuri kios type rp. hari m2 kios nomor1 s d ipasarcorkeung kiostype6e rp. hari m2 kios nomor sid pasar cot goh kios type rp. fhariim2 kios nomor s d pasar longa kos type rp. (hari m3 kios pasar longa dan kios kuliner bagian kedua struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan berikut pasar golongan tarif lokasi aro pasar induk kids terpadu gambar type rp. tahun m2 blok pics: blok brr ii: s d dan s d type rp. tahun m2 blok pics: pai blok brr if: s d dan sid ii. pelataran type rp. hari m? grosir buah dan sayur ketapang dua kios type rp. tahun m2 kios dak type rp. tahun m2 kios utama: s d type rp. tahun m2 kios utama: sid type rp. jtahunim2 kios dak kios lampeunerut kios type rp. tahun m? kios lambat pasar seulimeum kios type rp. tahun m? pasar seulimeum bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir retribusi tempat khusus parkirtempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut jenis kenderaan bermotor tidak tarif sekali pasar jenis tempat parkit bermotor parkir snn nn: snn pasar induk pelataran sedan, jeep, minibus, pickup rp. terpadu gambar lingkungan parkir dan sejenisnya bus dan truck rp. gc. sepeda motor rp. dokar, becak dan sejenisnya rp, sepeda rp. snn san pasar lainnya pelataran sedan, jeep, minibus, pickup rp. dalam kabupaten lingkungan parkir dan sejenisnya aceh besar bus dan truck rp. sepeda motor rp. dokar, becak dan sejenisnya rp. le, sepeda rp. bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan retribusi pelayanan persamaan kebersihan digunakan untuk menutupi biaya pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk biaya operasional tempat pengolahan sampah akhir tpa): daftar pen tarif retribusi pasar klasifikasi perhari bulan medan: pasar induk pelayanan toko ukuran rp. hari terpadu gambar, sampah pasar ketapang dibidang usaha tokoukuran sid 64m? rp, hari dua dan pasar tokoukuran rp. hari kota jantan pedagang kaki lima rp. hari k5) mos emperan kios lapak pedagang didalam pasar rp. hari ikan daging ayam sayur pasar lainnya pelayanan toko ukuran rp. , bulan dalam kabupaten sampah aceh besar dibidang usaha toko ukuran 48m2s d64m? rp. bulan tokeukuran 48m? rp. bulan pedagang kaki lima rp. bulan k5osfemperanikios lapak pedagang didalam pasar rp. bulan ikan daging ayam sayur bagian kelima struktur dan besarnya tarif retribusi pernikahan kekayaan daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah digunakan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan daerah: daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pernikahan kekayaan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut api tarif retribusi kena ear bulan pasar dalam retribusi retribusi tanah yang enjoy luas kabupaten aceh besar penggunaan dipergunakan untuk usaha tan'ban aceh besar, bani ns ter habilis basah tan, diundangkan kota jantan pada tanggal juli sya'ban sekretaris daerah kabupaten aceh besar, anlmungutan retribusi pasar bentuk dan isi bpr, karcis, dan skr bpr untuk pasar harian sampul halaman depan dan halaman belakang ara snncooyenian persamaan kebersihan nomor. "pasar, .ooroeran berdasarkan qanun kabupaten aceh besar nomor not. core tahun tentang retribusi pelayanan pasar sebagaimana telah diubah dengan gaun kabupaten berdasarkan qanmengkneana aer nama mana manager nana alamat smmtenumraran aan alamat mama induk pedagang: sanseceeeetereeta teen no, induk pedagang ? senoomaene teen rancangan jenis fasilitas pakan era anemia jenis fasilitas nrennensenmaranam engan klasifikasi type anna peremajaan klasifikasi type nenamrennrraee nana tarif retribusi per mannrnranerana nan aman anaanaran tarif retribusi per eren tamemapnareneaenarana nana senar alanine tawar olx saver tee yag gan ukuran dataran ukuran dataran retribusi sehari retribusi sehari kota anth loooooomomooomar kota jantan, woo. pengguna anggaran pengguna anggaran tanda tangan, nama, nip tanda tangan, nama, nip cap skpd cap skpd halaman dalam (pencatatan pembayaran) retribusi pelayanan pasar aan nee seb pts elo ing last maf baca dan dan s1 la) mer ja) lal "vol lsl lel ller lel lal olah |.la2 lal maan left sll catatan ada kurang bayar ada kurang bayar ape memar ada lebih bayar sebesar erp. seresartanranann ada lebih bayar sebesar rp. sassararntta bentuk buku warna warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam ukuran bpr untuk pasar mingguan sampul halaman depan dan halaman belakango.o#o. pasar.ooooor. berdasarkan gaun kabupaten aceh besar nomor nomor .coo#o. tahun tentang retribusi pelayanan pagar sebagaimana telah diubah dengan gaun kabupaten berdasarkan gapramana str para ena nama enentenanrenernnntngananananninan alamat mentasamnenntannaanerenenngasanan alamat anneanennenyerarensetnanesataane induk pedagang see so0cocormetesetaganasanaanarn induk pedagang seo enaneareraa jenis fasilitas anearanataanrere ear aan jenis fasilitas meanatntasusaremenanaana aan klasifikasi type smmeeneneen unta klasifikasi type anenanepenennnuntanunagaranannne tarif retribusi per maan serena mana tarif retribusi per nasungtenneareem eren akan aan annan learn lencana pan karan aan ukuran dataran ukuran dataran retribusi sehari retribusi sehari kota wanita mom kota jantan, loco momen pengguna anggaran pengguna anggaran tanda tangan, nama, nip tanda tangan, nama, nip cap skpd pm . kap skpd halaman dalam (pencatatan pembayaran) retribusi pelayanan retribusi pelayanan pasar |. persamaan kebersihan bulan bulan bin lalu bin lalu catatan ada kurang bayar ada kurang bayar sebesar sebesar ada lebih bayar sebesar rp. srarteraentarann ada lebih bayar sebesar rp. aresevereeter 52m. bentuk buku warna warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hutan ukuran . kartu retribusi untuk petugas case kartu retribusi loco. bulan ee osorocoro nama pasar anganangtn rena ten rana ana mananaamnaana pemerintah kabupaten aceh besar klasifikasi type tana nenas rang nara men anna samaran nana disperindagkop dan ukm los nomer crananannrana sehat teenanentanan utd pasar lana pakai los pedagang ketetapan tenun sae pie anon jonas ceres jas asas |3o uang pen tia wo taat a anta ai atasan aaa adl aaa ta, ai3 tbo aas aaa tangan epa t a at sata aia aaa sda iai woo aan ttl aaa uin woo pra sss anta aaa aal mengetahui, diperiksa oleh, kota jantan, room oom.bentuk empat persegi panjang ukuran warna warna dasar biru muda dan warna tulisan hit,0akun kabupaten aceh besar nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihpamakaian kekayaan daerasar grosir dan atau pertokoretribusi tempat khususuku rekapitulasi pembayaran retribusi untuk petugas sampul halaman depan pemerintah kabupaten aceh besar disperindagkop dan ukm utd pasar buku rekapitulasi pembayaran retribusi ko. pasar lancoococ# wdinnnanann arena tahun aa. bentuk buku warna warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam ukuran dubes folio kaa ii. halaman dalam daftar rekapitulasi pembayaran retribusi.ooooco woooorooooocoi ooooococoooooo. bulan .o.coocooooooooooo tahun lo.icoocooo or. jumlah ret. ret saldo jumlah kekurangan kelebihan tanda los nama pedagang luas ketetapan sehari sebulan bln lalu pembayaran pembayaran pembayaran tangan ket bulan ini bulan ini bulan ini pedagang ttu tkj jln uu ai9 uya i a a h ann men aan nan ji a mean aan rw num$tnu v uuvvut ptun oo $ " oo) (pn dn uvuvudn ou dd ai dvd dn aa aan ln kt www a.a oxk iio oo. # t deo mena uut lk ai3 www tak www ama mengetahui, diperiksa oleh, kota jantan, .oocooookarcis karcis retribusi pelayanan pasar dan karcis retribusi pasar grosir karcis retribusi pelayanan pasar karcis retribusi pasar grosir kode bb.k.psr kode bb.k.grosir seri sannaanas seri nnnammman nomor anscncooetatan nomor pesan asararaeaaa pemerintah kabupaten alih besar pemerintah kabupaten aceh besar disperindagkop dan ukm disperindagkop dan utd pasar utd pasar qanun kabupaten aceh besar qanun kabupaten aceh besar nomor . tahun . nomor . tahun . rar type naga seri type nas seri dak .t keoreetrann| ahagurna ukuran kena den esai .re.anang karcis retribusi pelayanan karcis retribusi pasar grosir pata pasar senesecarecetntnunanan kode bb.k.psr kode bb.k.grosir nomor seo. nomor la.ansenanter karcis retribusi pelayanan pasar karcis retribusi pasar grosir bentuk persegi panjang bentuk persegi panjang ukuran :6cmx 10cm ukuran 10cm karcis retribusi pelayanan persamaan kebersihan karcis retribusi pelayanan persamaan kebersihan kode bb.k. angkut sampah seri anartananan nomor secooioaa pemerintah kabupaten aceh besar disperindagkop dan ukm utd pasar qanun kabupaten aceh besar nomor . tahun . type seri ban karcis retribusi pelayanan persamaan kebersihan kode bb.k. angkut sampah oom. karcis retribusi pelayanan percampuran kebersihan bentuk persegi panjang ukuran karcis retribusi bongkar muat dan retribusi pasar hewan. karcis retribusi bongkar muat karcis retribusi pasar hewan kode bb.k.bm kode bb.k.ps. hewan seri nnmraraaan seri sngaranaann nomor lecereresananaa nomorutd pasar utd pasar gaun kabupaten aceh besar qanun kabupaten aceh besar nomor . tahun . nomor . tahun . type san seri type aan seri haus "unggun nncanaru na. perayaan karcis retribusi bongkar muat karcis retribusi pasar hewan antan han adinda emo dean bei arertaka meehensa barang panen ken kena pemain see kode bb.k. kode bb.k. ps. hewan nomor levante nomor len eren ea a karcis retribusi bongkar muat karcis retribusi pasar hewan bentuk persegi panjang bentuk persegi panjang ukuran ukuran karcis retribusi tempat khusus parkir w an, pemerintah kabupaten aceh besar disperindagkop dan ukm kode bb.tk. parkir enda utd pasar seri pan gaun kabupaten aceh besar rp. sasetareteanatar pemain seal nomor . tahun . nomor ceoertaran tentang retribusi tempat khusus parkir karcis tempat parkir pelataran lingkungan pasar (jenis kenderaan bermotor tidak bermotor.:) kode bb.tk. parkir seri? ancaratanan nomor eren merana keterangan penamaan aer rasa bentuk persegi empat ukuran skr pemerintah kabupaten aceh besar no, urut dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukir surat kena apan lt, barito pola, kota daro tip. skr) sep kota jantan masa nan ena oom aan ana nasa naa ane aan rena rekan era pen ana nan ann tahun maha akan maan aan nan panenan penenang men enam nnn pane aura nama enpannnpatannaeta kanan kena kanan eng uno uan atp pep eren anne otr tan alamat kenenenanan enam eat peran aman ana makan segala mem nama enteng pokok wajib retribusi (npr) v.rorcorvenneeereteroevote aman ammemnenan agar amen ama mam anna ama mama meme mana tanggal jatuh tempo dena uang panen pen ene nan haa nan ean peran panen ann nnn enn annnnnenn man ena en) uraian retribusi jumlah jumlah ketetapan retribusi jumlah sanksi: bunga kenaikan jumlah keseluruhan dengan huruf: mamkmmkjla3.gee eh: harap penyetoran dilakukan pada bank bendahara penerimaan disperindagkop ukm kabupaten aceh besar apabila skr ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama hari setelah skr diterima dan atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa ibunya sebesar perbulan kota anth .oo woo pengguna anggaran urut tanda terima nama daan ana mean ana aan names mama aammaman aman nota janin, ee eceran helena alamat eeneoevevaneeraneenenene nano menanmenamantememnnan emas yang menerima npr apununek maan aan besar, mela (cn tan ang iybasyah peraturan bupati aceh besar nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pasar pada dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah beritaungutan retribusi padinas adalah dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten aceh besar,aceh besar, utd pasar yang selanjutnya disebut utd adalahkepala utd pasar yang selanjutnya disebut kepala utd adalah kepala, unit pasar adalah unit pasar yang dibentuk pada pasar pasar dalam kabupaten aceh besar. kepala pasar adalah kepala unit pasar yang ditunjuk olehlos bangunan tetap dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding,,, los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak atas: lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang: tan, pelataran adalah latar atau nama lain berupa hamparan sarana yang disediakan oleh pemerintah didalam lingkungan pasar memanjang dengan atau tanpa atap: pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan ataujasa pasar, penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan,air yang disediakan dari pasar,,fitas pasarmohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi, pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari, pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung pada hari tertentu setiap minggunya, retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan persamaan kebersihan, retribusi pemakaian kekayaan daerah. jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam dipungut pada pasar harian dan pasar mingguan. bab iii tata cara pemungutan retribusi retribusi. sebagaimana dimaksud dalam dipungut dengan menggunakan bpr, karcis, dan skr. utd pasar dan unit membayar retribusi penggunaan los, dan pengangkutan sampah menggunakan bpr, wajib retribusi yang menggunakan pelataran dan pasar hewan membayar retribusi penggunaan pelataran, pasar hewan dan pengangkutan sampah menggunakan karcis: wajib retribusi yang menggunakan rute toko kios membayar retribusi penggunaan ruko toko kios menggunakan skr, dan retribusi pengangkutan sampah menggunakan karcis, wajib retribusi yang menggunakan tempat khusus parkir membayar retribusi pengunaan tempat khusus parkir menggunakan karcis,menggunakan bpr dan karcis yang diterbitkan dan disahkan oleh ppid:bupati. bentuk dan isi bpr, karcis dan skmotongmingguan bulanan tahunan,,pelayanan jasa secara tahunan dan ataumingguan, pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari pasaran, pedagang sebagaimana dimaksud pada apabila tetap beraktifmotongan retribusi pem: satu tahun dimuka untuk pasar dengan satu kali hari pasaran per minggumingguutd melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi kas daerah secara bruto, unit pasar melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi kas daerah dan atau rekening bank utd secara bruto, penyetoran sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama 2x24 jam, dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada lebih dari 1x24 jam maka retribusi disimpan dalam rekening bank utd yang telah ditetapkan sebagai rekening penyimpanan sementara retribusi daerah oleh bupati,dandanffitas jual beli lebih dari.dan bencana yang mengakibatkan terhentinya serta tidak adanya aktifbina marga dan cipta karya jenis retribusi kriteria tolok ukur pengurangan do. retribusi terjadi relokasi kegiatan jual paling pelayanan pasar, pedagang beli dilakukan banyak retribusi pasar tempat tempat grosir dan atau penampungan penampungan pertokoan dan sementara sementara retribusi karena adanya sehingga pelayanan pembangunan aktifitas persamaan rehabilitasi terganggu kebersihan pasar retribusi kemampuan wajib paling pelayanan pasar, bayar retribusi banyak retribusi pasar tidak dapat grosir dan atau melakukan pertokoan dan aktifitas retribusi dengan pelayanan alasan yang persamaan dapat kebersihan dipertanggung jawabkan wajib retribusi mengalami kesulitan keuangansedang pasar baik, grosir dan atau non struktur pertokoan dan bangunan retribusi pasar pelayanan sebagian persamaan rusak. kebersihan penurunan aktifitas jual beliberat pasar rusak grosir dan atau dan tidak "pertokoan dan bisa retribusi dipertahankan pelayanan persamaan tidak ada kebersihan aktif |
pena provinsi aceh bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bismillahhirahmannirrafim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati aceh beslayanan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan han perkotaan, perlu mengatur sistem dan prosedur administrasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bahwa alambumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh besar yang dituangkan dalam peraturan bupati aceh besar: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud (dalam huruf dan huruf .b, perlumengingat undang undang nomor drt) tahun tentang pembentukan|, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dilengkapi dengan standar biaya pendataan dan penilaian. tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data sismo diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bagian keenam penerbitan surat keterangan nop bupati dapat menerbitkan surat keterangan nop berdasarkan permohonan tertulis dari subjek pajak atau wajib paj atau kuasanya untuk: objek pajak selain prasarana, sarana dan utilitas umum sebelum spot diterbitkan, atau objek pajak yang merupakan prasarana, sarana dan utilitas umumtelah terdaftar, dilengkapi dengan salinan spot tahun sebelumnyabelum terdaftar, dilengkapi dengan: scope yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani, salinan identitas subjek pajak atau wajib pajak, ce, salinan bukti kepemilikan dan atau penguasaan tanah: dan salinan bukti kepemilikan dan atau penguasaan bangunan. permohonan tertulis untuk mendapatkan surat keterangan nop untuk objek pajak yang merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah terdaftar, dilengkapi dengan salinan bukti kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. permohonan tertulis untuk mendapatkan surat keterangan nop sebagaimana dimaksud pada sampai dengan yang diajukan oleh kuasa subjek pajak atau wajib pajak dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai. bentuk surat keterangan nop dan contohterbitkannya surat keterangan nop, untuk objek pajak bukan prasarana, sarana dan utilitas umum yang belum terdaftar terlebih dahulu dilakukan pendaftaran. dalam hal permohonan surat keterangan nop diterima oleh dinas setelah diterbitkannya spot, ditindaklanjuti dengan mengarahkan subjek pajak atau wajib pajak untuk mengajukan permohonan salinan spot. bupati menerbitkan surat keterangan nop untuk: objek pajak berupabelum terdaftar paling lama (sepuluh) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan, atau objek pajak bukan prasarana, sarana dan utilitas umum yang belum terdaftar .paling lama (empat belas) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal diperlukan penelitian lapangan. bagian ketujuh scope dan lampiran scope selain subjek pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan terhadap objek pajak yang memiliki bangunan, scope dihampiri dengan lampiran scope.: bentuk lampiranntuan klasifikasi dan besarnya nop serta penetapan nop bagian kesatu klasifikasi dan besarnya nop sebagai dasar pengenaan pajak klasifikasi dan besarnya nop bumiumiklasifikasi dan besarnya nop.angunan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi nop bangunan, nilai jual bangunan ditetapkan sebagai nop bangunan. bupati menetapkan klasifikasi dan besarnya nop sebagai dasar pengenaan pajak setiap tahun untuk seluruh wilayah daerah dengan keputusan bupati. contohnop bupati memberikan nop pada saat wajib pajak melakukan pendaftaran dan atau pendataan objek pajaknop terdiri dari (delapan belas) digit. nop menggambarkan menjelaskan kode provinsi, daerah, kecamatan, gampong, nomor urut blok, nomor urut objek pajak dan tanda khusus. fasal penulisan kode provinsi terletak pada digit dan penulisan kode daerah terletak pada digit dan penulisan kode kecamatan terletak pada digit dan penulisan kode gampong terletak pada digit dan penulisan kode nomor urut blok terletak pada digit dan penulisan kode nomor urut objek pajak terletak pada digit digit digit dan digit penulisan kode tanda khusus terletak pada digit tata cara penetapan nop diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab pengenaan pajak terhadap wajib pajak bagian kesatu penyelenggara satuan pendidikan dan atau program pendidikan swasta. : spp) b. biaya seleksi masuk penyelenggara satuan pendidikan dan atau program pendidikan swasta, sumbangan wajib pembangunan pengadaan prasarana yang dikenakan kepada murid mahasiswa, hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi penyelenggara satuan pendidikan dan atau program pendidikan swasta, penerimaan dari hasil usaha sampingan, dan atau bentuk penerimaan lain sejenis, dikurangi biaya pengeluaran rutin operasional. penyelenggara satuan pendidikan dan atau program pendidikan swasta dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak atau permohonan pembatalan spot. pengajuan permohonan pengurangan pajak atau permohonan pembatalan spot sebagaimana dimaksud pada paling kurang dilengkapi dengan: laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan laporan penerimaan dan pengeluaran. bagian kedua rumah sakit swasta rumah sakitrumah sakitrumah sakitrumah sakit swasta dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak atau permohonan pembatalan spot. dasar pengurangan pajak terhadap rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada meliputi: (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu,engurangan pajak paling banyak sebesar (lima puluh persen) dari nilai spot. bagian ketiga but but adalah badan usaha jalan tol but merupakan wajib pajak. bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan but merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. bumi dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumajatol, remaja, ruwagsja, ruas jalan tol: unsur jalan tol dan jalan penghubung, f . unsur jalan layang dan jembatan tol, dan unsur terowongan jalan tol. penentuan nop atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan but, berdasarkan klasifikasi dan besarnya nop tanah dan atau bangunan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. fox selain bumi dan atau bangunan diluar remaja sebagaimana dimaksud pada huruf dinilai oleh kepala dinas berdasarkan klasifikasi dan besarnya nop sebagaimana dimaksud dalam dan bagian keempat pengenaan pajak atas lapangan golf pemilik dan atau pengelola lapangan golf merupakan wajib pajak. bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan pengusaha dan atau pengelola lapangan golf merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. penentuan nop atas bumi yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan pengusaha dan atau pengelola lapangan golf, dibedakan menjadi: tanah yang sudah dikembangkan, tanah yang belum dikembangkan, atau tanah yang tidak dapat dikembangkan. tanah yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: tanah untuk padang golf (golf course), tanah untuk fasilitas, cc. tanah untuk jalan: dan atau tanah untuk bangunan. tanah untuk padang golf (golf course) sebagaimana dimaksud pada tn, huruf meliputi: tee box, bunker, airway, rough: buses: natural lakes, dan green. penentuan nop atas bumi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan menggunakan lampiran scope khusus lapangan golf. lampiran scope khusus lapangan gol. harga dasar tanah sebagaimana dimaksud pada merupakan harga dasar tanah dikomposisi nilai tanah untuk bi, buses, rough, airway, bunker, tee box, kelas atau baik, kelas atau sedang, atau kelas atau sederhana. biaya investasi per meter persegi m2) dan perhitungan penentuan nop boaumn bumi bumn bumi merupakan wajik pajak. bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan bumn bumi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. penentuan nop atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan bumn bumi, ditetapkan dengan keputusan bupati. dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam yaitu: sistem jaringan listrik yang terletak luar kantor pln, jalur kereta api yang terletak luar stasiun kereta api: atau fasilitas pengoperasian kereta api, yang terletak luar stasiun kereta api. bagian keenam kawasan industri dan kawasan permukiman pemilik dan atau pengelola kawasan industri dan kawasan permukiman merupakan wajib pajak. bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan pemilik dan atau pengelola kawasan industri dan kawasan permukiman merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam yaitu bumi dan atau bangunan yang telah digunakan sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum. prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan industri dan kawasan permukiman merupakan objek pajak, dalam hal: telah direncanakan dalam rencana tapak, tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum dapat digunakan, atau bh. sudah selesai dibangun, tetapi belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten. pemilik dan atau pengelola kawasan industri dan kawasan permukiman dapat mengajukan permohonan pembatalan spot. pengajuan permohonan pembatalan spot sebagaimana dimaksud pada paling kurang dilengkapi dengan: berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum, dan rencana tapak. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas wajib mengadakan penelitian lapangan yang dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan. bagian ketujuh badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan pajak badan atau perwakilan lembaga internasional bukan merupakan wajib pajak. nama badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pelaksanaan bagian kesatu pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak pajak yang harus dibayar dalam spot harus dilunasi sekaligus sebelum jatuh tempo paling lambat (enam) bulan sejak tanggal diterimanya spot oleh wajib pajak, skp, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding:paling lama: mengalami kesulitan likuiditas keuangan, atau mengalami keadaan luar kekuasaannya, seratus yang memuat alasan dan bukti yang mendukung permohonan, dilengkapi dengan: jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangkut, masa angsuran,lang pajak sekaligus tepat pada waktunya. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus diajukan kepada bupati dengan menggunakan formulir.kepala dinas menganggap tidak perlu. jaminan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: garansi bank, .surat dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, cc. penanggulangan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, danbupati, setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh wajib pajakana pada telah terlampaui dan bupatitujpenundaan pembayaran angsuran pembayaran pajak. dalam hal permohonan wajib pajak ditolak, bupati menerbitkan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran angsuran pembayaran pajak. bupati dapat mendelegasikan keputusan sebagaimana dimaksud pada dan kepada kepala dinas. contoh keputusan persetujuan penundaan pembayaran angsurkeputusan penolakan penundaan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada s5),penerbitan surat keterangan lunas atas kehilangan atau kerusakan stats asal pembayaran pajakoleh wajib pajak. bank penerima pembayaran pajak akan menerbitkan stats sebagai bukti pembayaran yang sah. asal jika stats sebagai bukti pembayaran pajakajak kepada kepala dinas. kepala dinas melakukan pengecekan status pembayaran pada basis data pajak dengan mencetak status pembayaran setelah menerima permohonan permintaan surat keterangan lunas pembayaran pajak dari wajib pajak. berdasarkan hasil pengecekan dan cetakan status pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada kepala dinas menerbitkan nota konfirmasi pembayaran. kepala dinas dalam waktu (lira) hari kerja menerbitkan surat keterangan lunas pembayaran pajak berdasarkan nota konfirmasi pembayaran. bentuk nota konfirmasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada dan surat keterangan lunas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xiii yang merupakan bagian tidak "terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian ketiga pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu asal, dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut: spot, skpd, 'std:ceh besarngumpul pajak dan wajib pajak, yaitu: kesalahan tulis pada nop, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran, kesalahan hitung berupasesuai ketentuan peraturan perundang undangan pajak berupa, dan atau ditandatangani oleh wajib pajak atau ditandatangani oleh kuasanya. dalam hal permohonan pembetulan ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi dengan:, ataukanan pajak badan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pembetulan skpd berupa spot dapat diajukandengan nilai setiap spot paling banyak melalui kepala dinas, dan diajukan melalui keuchik setempat. tanggal penerimaan permohonan pembetulan, sebagai dasar untuk memproses permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam dkepada petugas pst sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada keuchikpermohonan pembetulan diterima. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (l) jumlah pajak yang terutang, mengurangkan jumlah pajak yang terutang, menghapuskan jumlah pajak yang terutang, sanksi administrasi: memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan. dalam hal tidak ada permohonan oleh wajib pajak, tetapi pejabat mengpajakdan contoh surat keputusan pembetulan berdasarkan permohonan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dan s1, tercantum dalam lampiran xivberdasarkan permohonan kolektif sebagaimana dimaksud dalam (l) dan s1,secara jabatanempat pembayaran kembali kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi,kpd dikabulkan sebagian atau seluruhnya, permohonan banding terhadap surat keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atau perubahan peraturanpermohonan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman permohonan melalui pos, tercatat menjadi tanda bukti penerimaanurat keputusan kelebihan pembayaran pajak, jikjika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang, atau skpd, jikkelebihan pembayaran pajakkelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan, sejak diterbitkannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajakmpp. smpp dibebankan pada kode rekening pengembalian pendapatan pajak daerah tahun anggaran berjalan, yaitu pada kode rekening yang sama atau sejenis dengan kode rekening penerimaan semula. smpp sebagaimana dimaksud pada paling kurang dibuat dalam rangkap (empat), dengan peruntukan: lembaran dan ke untuk kas daerah, lembaran untuk wajib pajak yang bersangkutan, dan lembar ke untuk dinas yang menerbitkan smpp. (s5) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dan smpp disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas atau melalui pos tercatat kas daerah paling lama (dua) hari kerja sebelum jangka waktu (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada terlampaui. berdasarkan smpp, bud wajib menerbitkan sp2d paling lama (dua) hari kerja sejak smpp diterima. bud mengembalikan lembar ke smpp yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan sp2d, disertai lembar ke sp2d kepada penerbit smpp. kepala dinas menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dan smpp pada kas daerah. contoh keputusan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam hurufsmpplima pemeriksaan dan atau penelitian fasal pemeriksaan dan atau penelitian dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan perr.bayaran kembali kelebihan pembayaran pajak, keberatan dan atau pengurangan terhadap spot atau skpd. pemeriksaan dan atau penelitian dilakukan dalam hal:peraturan perundang undangan tentang pajak, kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak: kondisi tertentu subjek pajak karena sebab tertentu. pemeriksaan dan atau penelitian dilaksanakan dengan cara: petugas melakukan pemeriksaan atau penelitian kantor, jik,. pemeriksa dan atau peneliti dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada diberikan surat perintah tugas. bentuk pemberitahuan pemeriksaan dan atau penelitianrintahatau penelitian sebagaimana dimaksud dalam petugas menyusun laporan hasil penelitian. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: tanggapan atas hal yang diajukan kelebihan pembayaran, keberatan atau pengurangan wajib pajak, keadaan objek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan pajak, keadaan subjek pajak dan atau objek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar permohonan pengurangan pajak: dan kesimpulan dan saran. keadaan objek pajak serta data pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang memuat: data objek pajak, tahun pajak, jenis ketetapan dan besarnya pajak yang terutang, dan dasar hukum data bangunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen dan pemanfaatan bangunan. keadaan subjek pajak dan atau objek pajak serta data pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang memuat: data subjek pajak dan atau objek pajak, tahun pajak dan besarnya pajak yang terutang, dan besarnya permohonan pengurangan yang diajukan. bentuk laporan hasil penelitilaporan hasilpemberian imbalan bunga kepada wajib pajak imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak dalam hal adanya: kelebihan pembayaran pajak, karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dan atau pengurangan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran sanksi administrasi,, keterlambatan penerbitan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, atau keterlambatan penerbitan smpp. imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung sebesar (dua per seratussebulan dengan diterbitkannya suratpadaimbalan bunga atas keterlamba:an penerbitan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung sebesar (dua per seratusurat keputusan kelebihan pembayaran pajakurat keputusan kelebihan pembayaran pajak. imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan smpp sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung sebesar 24x (dua per seratus.ya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya smpp, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak. masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan. apabila masa imbalan kurang dari (satu) bulan, makasampai dengan s5), kepala dinas menerbitkan nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak. bentuk nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajaimbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diberikan oleh kepala dinas atas nama bupati kepada wajib pajak dengan menerbitkan skrip. skrip sebagaimana dimaksud pada paling kurang dibuat dalam rangkap (tiga) dengan peruntukan: lembaran untuk wajib pajak yang bersangkutan, lembaran untuk kas daerah: dan .&. lembaran untuk dinas yang menerbitkan skrip. contoh skrip sebagaimana dimaksud pada (l),erdasarkan skrip sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas atas nama bupati menerbitkan pmid. pmid sebagaimana dimaksud pada paling kurang dibuat dalam rangkap (empat) dengan peruntukan: lembaran l danke untuk kas daerah, lembar ke ur.tuk wajib pajak yang bersangkutan, dan cc. lembar ke "untuk dinas yang menerbitkan pmid. skrip dan pmidbentuk pmifasal kepala dinas menerbitkan skrip dan pmid sebagaimana dimaksud dalam dan untuk: imbalan bunga atassurat keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding diterima terlampaui, bb. imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi, imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan surat keputusantelah penerbitan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, atau imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan bersamaan dengan penerbitan smpp. kepala dinas dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani pmid. pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada menyampaikan spesimen tanda tangan kepada bud. berdasarkan skrip sebagaimana dimaksud dalam bud menerbitkan sp2d. sp2d sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lama (dua) hari kerja pmid diterima dan mengembalikan lembar ke pmid yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan surat sp2d disertai sp2d lembar ke kepada penerbit skrip. sp2d dibebankan pada rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk. pengeluaran atas imbalan bunga pajak pada tahun berjalan dibebankan pada kode rekening penerimaan pajak yang sama. pengeluaran atas imbalan bunga pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga tahun berjalan. pejabat yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan pmid sebagaimana dimaksud dalam atau kuasa budbagian ketujuh pelaksanaan cetak massal cetak massal merupakan proses kegiatan penetapan pajak mulai dari penghitungan besarnya pajak sampai dengan penerbitan spot, dan dkp. kegiatan cetak massal terdiri dari: persiapan data referensi, pembuatan usulan lampiran keputusan bupati tentang klasifikasi dan besarnya nop bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak, cc. penilaian massal (kalibrasi), penetapan massal, dan pencetakan massal. persiapan data referensi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:cc. tempat pembayaran, besaran njoptkp, dan parameter pencetakan spot, dan dkp. tata cara penyusunan dan perhitungan daftar biaya komponen bangunan dbb), zona nilai tanah znt) beserta nilai indikasi rata rata nir) diatur dalam peraturan bupati tersendiri. jadwal kegiatan pencetakan massal dan penyampaian spot, dan dkp ditetapkan sebagai berikut: keputusan bupati tentang klasifikasi dan besarnya nop sebagai dasar pengenaan pajak harus sudah ditetapkan pada tanggal januari tahun berjalan, pencetakan spot, dan dkp dimulai pada awal bulan januari tahun berjalan dan selesai bulan februari tahun berjalan, penyampaian spot kepada wajib pajak melalui keuchik selesai dilaksanakan bulan maret tahun berjalan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam spot paling lama tanggal september tahun berjalan, dengan memperhitungkan dapat dipenuhinya jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak selama (enam) bulan sejak diterimanya spot oleh wajib pajak. pengadaan bangko spot, dkp, pita tinta printer dan aplikasi untuk keperluan pencetakan massal dilakukan oleh dinas. amencantumkan nama tempat pembayaran yang telah ditunjuk. bagian kedelapan pelaksanaan pelayanan satu tempat pst) asal dalam upaya pemberian pelayanan yang optimal kepada wajib pajak, diberikan petunjuk pelaksanaan pst dalam sistem manajemen informasi objek pajak bumi dan bangunan sismo) untuk memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak secara| cepat dan bersifat aktif. pelaksanaan pst merupakan pedoman atau tata cara pemberian pelayanan terpadu kepada wajib pajak yang menekankan pada pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan frekuensi pelayanan serta perbedaan kondisi wajib pajak. pelaksanaan pst berpedoman pada semua ketentuan serta kebijaksanaan teknis pengelolaan pajak bidang pendataan, penilaian, pengenaan, penerimaan, penagihan, keberatan dan pengurangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:perundangan mengenai perpajakan daerah. asal kepala dinas bertanggung jawa terhadap pelaksanaan pst. pelaksanaan pst dilakukan oleh petugas yang terdiri dari. petugas sebagaimana dimaksud (dalam paling kurang terdiri dari: koordinator tempat pelayanan, petugas pemberi informasi (help desk,, petugas ketatausahaan data grafis peta, petugas penerima berkas, petugas pemroses urusan, dan petugas penyampai hasil keluaran. asal jenis pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak atau masyarakat dalam pst meliputi semua urusan pajak yang terdiri dari: pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek pajak dan atau subjek pajak, pembetulan spot, skpd dan std, pembatalan spot, skpd dan std, pembuatan salinan spot, skpd|dan std, keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak, keberatan atas besarnya pajak yang terutang, pengurangan atas besarnya pajak yang terutang, restitusi, kompensasi,vistem informasi manajemen informasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaankabupaten, yang selanjutnya disingkat apbd ada'ah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas c"r, dan nyaman. pengurangan denda administrasi, il. penentuan kembali tanggal saat jatuh tempo pembayaran, penundaan tanggal saat jatuh tempo pengembalian surat pemberitahuan objek pajak daerah scope), pengecualian pengenaan pajak, dan oo. pemberian informasi. bagian kesembilan spot spot bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan. pemerintah kabupaten memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak melalui spot, atau dapat melalui media elektronik. pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara online. spot sebagaimana dimaksud pada terdiri dari halaman depan dan halaman belakang. halaman depan sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat informasi: nomor seri: nama pemerintah kabupaten dan dinas, kalimat yang menyatakan spot bukan merupakan bukti kepemilikan hak , kode akun: tahun pajak dan jenis sektor pajak, nop: letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, npp npp dj, j . luas bumi dan atau bangunan, kelas bumi dan atau bangunan, nop per meter persegi bumi dan atau bangunan, total nop bumi dan atau bangunan, nop sebagai dasar pengenaan pajak, njoptkp, p . nop untuk penghitungan pajak, ga. tarif, nilai pajak yang terutang, ss. nilai pajak yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, dan uu. tempat pembayaran. halaman belakang sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat informasi: nama petugas penyampai spot, tanggal penyampaian, cc. tanda tangan petugas, dan d. informasi lainnya. spesifikasi teknis spot, dan bentuk spotsepuluh stats pemerintah kabupaten memberikan tanda bukti pembayaran pajak kepada wajib pajak dengan menggunakan stats. stats sebagaimana dimaksud pada (l), paling kurang memuat informasi: nomor seri, nama pemerintah kabupaten, dan dinas, tempat pembayaran, pembayaran pajak tahun, nama wajib pajak, (letak objek pajak, nop, sejumlah (rupiah), tanggaljatuh tempo, fta jumlah yang harus dibayar (termasuk denda), jika pembayaran dilakukan pada bulan (setelah tanggal jatuh tempo), tanggal pembayaran, luas tanah: luas bangunan, jumlah yang dibayar, dan tanda terima dan cap tempat pembayaran. selain tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada dokumen lain yang dipersamakan juga dapat dijadikan tanda bukti pembayaran pajak. spesifikasi teknis stats, dan bentuk statssebelas dkp pemerintah. kabupaten menghimpun ketetapan dan pembayaran pajak dengan menggunakan dkp. dkp sebagaimana dimaksud pada menggunakan jenis kertas continuous form. spesifikasi teknis dkpbelas ssd tempat pembayaran menyetorkan pembayaran pajak kas daerah melalui bank persepsi pos persepsi dengan menggunakan ssd. ssd sebagaimana dimaksud pada paling kurang dibuat dalam rangkap (empat), dengan peruntukan: lembaran untuk arsip menyetor, lembaran untuk kas daerah, cc. lembar ke untuk dilaporkan menyetor dinas, dan lembar ke untuk bank persepsi pos persepsi yang bersangkutan. (satu) ssd hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak dan untuk satu tahun pajak skpd std dengan menggunakan satu kode akun pajak daerah. tempat pembayaran bank persepsi pos persepsi dapat mengadakan dan mencetak surat setoran pajak. bentuk, dan isi ssdketentuan mengenai pst diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab viii tata cara pembayaran dan penagihan bagian kesatu penunjukan tempat pembayaran, bank persepsi pos persepsi dan tata cara pembayaran wajib pajak atau kuasanya membayar pajak yang terutang tempat pembayaran. tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh bupati. penunjukan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bupati dapat melimpahkan penunjukan tempat pembayaran kepada kepala dinas. dalam hal wajib pajak atau kuasanya membayar pajak yang terutang tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam (l), tempat pembayaran wajib menyetorkan bank persepsi pos persepsi. bank persepsi pos persepsi wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya rekening kas daerah paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. bupati dapat melimpahkan penunjukan bank persepsi pos persepsi kepada kepala dinas. dalam hal tempat pembayaran dan atau bank persepsi pos persepsi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis diberikan oleh: kepala dinas untuk pelanggaran yang dilakukan tempat pembayaran, atau bupati untuk pelanggaran yang dilakukan bank persepsi pos persepsi. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada paling banyak diberikan (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing paling lama (lima) hari kerja. apabila peringatan tertulis telah diberikan sampai dengan (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada dan tempat pembayaran dan atau bank persepsi pos persepsi belum mengindahkan peringatan tertulis, maka: kepala dinas dapat mencabut penunjukan tempat pembayaran, atau bupati dapat mencabut penunjukan bank persepsi pos persepsi. rekonsiliasi dan pengawasan terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran dan atau bank persepsi pos persepsi dilakukan oleh kepala dinas. bagian kedua penerbitan std dan pelaksanapajak yang terutang dalam std sebagaimana dimaksud pada ditambah denda administrasi sebesar (dua per seratusnding pengadilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah,dalam stdpor. bentuk std,,. bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada dan bentuk tanda terima biaya penagihan pajabupati menunjuk kepala dinas sebagai pejabat untuk melaksanakan penagihan pajak. pejabat sebagaimana dimaksud pada melaksanakan penagihan jika pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam std, skpd dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding pengadilan pajakjabat sebagaimana dimaksud pada berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusnya , dalam hal: penanggung pajak akan meninggalkan negaradandaerah, adanya indikasi, atau adanya indikasi kepailitan. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat: sebelum jatuh tempo pembayaran, tanpa didahului surat teguran: ce. sebelum jangka waktu (dua puluh satu) hari, sejak surat teguran diterbitkan: atau sebelum penerbitan surat paksa. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus paling kurang memuat: nama wajib pajak,upati ini. surat paksa sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan dalam halditetapkanjikjika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi,atau para ahli waris, jika wajib|b. pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, dalam hal juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf berita acara pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada paling kurangbentuk surat paksa sebagaimana dimaksud pada dan bentuk berita acara pemberitahuan surat paksajika pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dapat dilaksanakan, maka surat paksa disampaikan melalui jajaran pemerintah kabupate:. dalam hal surat paksa harus dilaksanakan luar wilayah daerah, pejabat dapatpatsebagaimana(l),, atau surat peringatan,bentuk surat perintah melaksanakan penyitapenyitaan dilaksanakan oleh jurusnya pajak dengan disaksikan paling kurang oleh: (dua) orang yang telah dewasa, warga negara indonesia, dikenal oleh jurusnya pajak: dan dapat dipercaya. dalam melaksanakan penyitaan, jurusnya pajak wajib: memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusnya pajak dan surat perintah melaksanakan penyitaan, memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan kepada penanggung pajak,. dalam hal penanggung pajak hadir namun menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada huruf jurusnya pajakpajak dan saksi. berita acara pelaksanaan sita yang tidak ditandatangani oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. dalam hal penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan jika salah seorang saksi yang berasal dari pemerintah kabupaten setempat sekurang kurangnya setingkat keuchik sebagai saksi legalisator. barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali jika menurut pertimbangan jurusnya pajakjika hasil lelang barang yang disita tidak cukup melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, jurusnya pajak dapat melaksanakan penyitaan tambahan lebih dari (satu) kali sampai diperoleh jumlah yang cukup. bentuk berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud padkekayaan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada (l), dilakukan oleh kepala dinas dengan dan surat perintah melaksanakan penyitaan. jurusnya pajaksnya pajak, saksi, dan pimpinan pejabat bank yang bersangkutan. bentuk surat permintaan pemblokiran kekayaan penanggung pajakbupati ini. setelah dilaksanakan penyitaan, kepala dinas menyampaikan: surat pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama wajib pajak atau penanggung pajak kepada kepala kantor pertanahan ketua pengadilan negeri administrator pelabuhan pemerintah kabupaten setempat, surat pemberitahuan penyitaan surat berharga berupa deposito saham giro obligasi dan sejenisnya kepada direksi biro administrasi dan penyelesaian transaksi bank kustodian yang bersangkutan: atau surat pemberitahuan penyitaan piutang kepada pihak yang berkewajiban membayar utang, dalam hal dilaksanakan penyitaan terhadap piutang. penyitaan dapat dicabut, dalam halumum, terhadap gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita: atau berdasarkan putusan pengadilan pajak, yang sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita. bentuk surat: pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf pemberitahuan penyitaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada huruf cc. pemberitahuan penyitaan piutang sebagaimana dimaksud pada huruf dan pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada kepala dinas berwenang menjual secara lelang terhadap barang yang disita tan melalui kantor lelang, kecuali barang yang disita berupa: uang tunai, deposito, tabungan, saham giro: obligasi: dan surat berharga lainnya yang sejenispaling cepat (empat belas) hari setelah penyitaan dan lelang dilaksanakan paling cepat (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. kepala dinas mengajukan surat permintaan jadwal, waktu dan tempat lelang kepada kepala kantor lelang setempat untuk melaksanakan penjualan barang sitaan secara lelang. sebelum tindakan penagihan dengan menjual barang sitaan muka umum melalui kantor lelang, kepala dinas memberikan kesempatan terakhir kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi utang pajak melalui surat pemberitahuan kesempatan terakhir. bentuk surat permintaan jadwal, waktu dan tempat lelang sebagaimana dimaksud pada dan bentuk surat pemberitahuan kesempatan terakhirbupati ini. bagian keempat penghapusan piutang dan penetapan besarnya penghapusan piutang pajak yang dapat dihapuskan meliputi piutang pajak yang tercantum dalam spot, skpd dan stdahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender,nomor objek pajak,bupati untuk menerima pembayaran pajak dan memindahbukukanmi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah kabupaten aceh besdasawarsa,jtata cara pelaksanaan penghapusan piutang dan penetapan besarnya penghapusan diatur dalam peraturan bupati tersendirijabat yang membidangi pajak menatausahakan dalam daftar piutang pajakgampong: ketetapan pajaknya sampai dengan rp. (seratus.ribu rupiah), data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan ataugampongpejabat yang membidangi pajak membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat per kecamatan dan per tahun pajak. paling lama tanggal januar. tahun taklim berikutnya, pejabat yang membidangi pajak mengirimkan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada kepala dinas. kepala dinas setelah menerima daftar usulan penghapusan piutang pajak, dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan: melakukan penelitian mengenai kebenaran daftar usulan penghapusan piutang pajak, membuat daftar rekapitulasi usulan penghapusan piutang pajak per wilayah daerah dan per tahun pajak, dan mengirimkan daftar rekapitulasi usulan penghapusan piutang pajak dan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada bupati. paling lama (satu) bulan setelah menerima daftar rekapitulasi usulan penghapusan piutang pajak dan daftar usulan penghapusan piutang pajak, bupati menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang pajak dan menetapkan besarnya penghapusan berdasarkan usulan kepala dinas. tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab tata cara pengurangan, keberatan dan banding bagian kesatu pemberian pengurangansebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada: wajib pajak orang pribadi, atau wajib pajak badan. wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf!sebagaimana dimaksud pada huruf yaituapat diberikan kepada: objek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (tujuh puluh lima per seratus) dari pajak yang terutang, objek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf serta paling tinggi sebesar (tujuh puluh lima seratus dari pajak yang terutang, atau objek pajak sebagaimana dimaksud dalam dan paling tinggi sebesar (seratus persen) dari pajak yang terutang. pengurangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak melalui surat permohonan pengurangan yang diajukan kepada bupati melalui kepala dinas. surat permohonan pengurangandengan pajak yang terutang paling banyak rp. (lima ratus ribu rupiah), atau setelah spot diterbitkan. setelah spot diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal: kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan pajak yang terutang paling banyak rp. (lima ratus ribu rupiah): kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan hurufpada dan dengan pajak yang terutang paling banyak rp500. (lima ratus ribu rupiah). suratsetiappot atau skpd yang dimohonkan pengurangan, ditandatangani oleh wajib pajak, diajukan dalam jangka waktu tertentu, tidak memilik,satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya skpd, paling lama (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan, paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam,oleh pengurus organisasi veteran setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya, diajukan paling lama tanggal januari tahun pajak yang bersangkutan, dan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun pajak sebelumnya. surat permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan melalui induk organisasi veteran yang bersangkutan untuk setiap tahun pajak, harus memenuhi persyaratan: setiap permohonan untuk beberapa spot: dihampiri fotokopi spot yang dimohonkan pengurangan, diajukan dalam jangka waktu tertentu,surat permohonan pengurangan kepada bupati melalui kepala dinas sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh: pengurus organisasi veteranuchik setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf jangka waktu tertentiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam:tertenmelalui pengurus organisasi veteran setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau keuchik, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu:dan tidak dapat dipertimbangkan. surat permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan, jika:tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dalam hal suratsetempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau keuchik setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. dalam hal suratsurat permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan kewenangan memberikan keputusan atas surat permohonan pengurangan, dilakukan oleh: kepala dinas atas nama bupati, dalam hal pajak yang terutang sampai denganlebih dari rp500. , (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp1. (satu milyar lima ratus juta rupiah), atau bupati, dalam hal pajak yang terutang lebih dari rp1. (satu milyar lima ratus juta rupiah). tidak dapat mengajukan kembali surat permohonan pengurangan untuk spot atau skpd yang sama. keputusan atas surat permohonan pengurangan diberikan oleh: kepala dinas dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung. sejak tanggal diterimanya suratcuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf keputusan diberikan segera setelah spot diterbitkan,putusan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat keputusan pengurangan secara perorangan atau surat keputusan pengurangan secara kolektif. tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud padasurat. bentuk surat keputusan pengurangan secara perorangan, dan bentuk surat keputusan pengurangan secara kolektsurat permohonan pengurangan dari wajib pajak yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dan yang diajukan secara kolektifling kurang berupa: 'a. fotokopi kartu tanda anggota organisasiipaling kurang berupa: surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan: bahwa hasil pertanian perkebunan perikananpaling kurang berupa: fotokopi surat keputusan pensiun, bb. fotokopi slip gaji pensiunan atau dokumen sejenis lainnyaajak tahun pajak sebelumnya, dan atau.paling kurang berupa:tagihan listrik, air dan atau telepon: fotokopi bukti pelunasan pajakpaling kurang berupa: surat pernyataan dari wajib. pajak yang:nya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, paling kurang berupa: surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, surat keterangan dari keuchik setempat atau instansi terkait yang mendukung alasan permohonanperusahaannya, paling kurang berupa: fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya, fotokopi spt tahunan tahun pajak sebelumnya, c.organisasi veteran atau organisasi terkait lainnya, paling kurang berupa: fotokopi kartu tanda anggota organisasi veteran tiap wajib pajakkeuchik, paling kurang berupa: surat keterangan dari keuchik setempat atau instansi terkait yang mendukung alasan permohonan, fotokopi bukti pelunasansampai dengan permohonan wajib pajak tidak dapat diproses. surat keputusan pengurangan secara perorangan atau laporan hasil penelitian pengurangan pajak secara kolektif. dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas atauatau organisasi terkait lainnya atau keuchik dalam hal permohonan diajukan secara kolektif, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dituangkan.dalam surat pemberitahuan penelitian lapangan. bentuk laporan hasil penelitian pengurangan pajak secara perorangan, dan bentuk laporan hasil penelitian pengurangan pajak secara kolektifbentuk surat tugas sebagaimana dimaksud pada dan bentuk surat pemberitahuan penelitiyang tidak benar fasalajakatau std yang tidak benar. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam surat permohonan pengurangan atau penghapusan. permohonan pengurangan atau pembatalan spot, skpd atau std yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan yang diajukan kepada bupati melalui kepala dinas. surat permohonan pembatalan spot sebagaimana dimaksud pada diajukan secara perseorangan atau secara kolektif. surat permohonan pembatalan skpd atau std sebagaimana dimaksud pada diajukan secara perseorangan. surat permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam paling kurang dihampiri dengan: .ruang milik jalan,,,,, yang selanjutnya disingkat skrip: dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena bukan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak: cc., dan atau dokumen pendukung lainnya. surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalamspot, skpd atau std tidak benar:surat permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dancc. dokumen pendukung lainnya. surat permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam paling kurang dihampiri dengan: fotokopi identitas wajib pajak: dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek sejak yang dapat dibatalkan: dan atau cc. dokumen pendukung lainnya. tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada dan surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada dan yaitu tanggal terima surat, dalam hal permohonan: memberikan keputusan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang tercantum dalam skpd atau std, memberikan keputusan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan spot, skpd atau std sebagaimana dimaksud pada hurufnghapusan.mbatalan. keputusan sebagaimana dimaksud pada. lapangan sebagaimana dimaksud padaentuk: surat keputusan pengurangan atau surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada dan surat keputusan pengurangan, surat keputusan pembatalan, dan surat keputusan pembatalan atas spot secara kolektifpala dinas dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam harus memberi keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam keputusan kepala dinas atas surat permohonan pengurangan atau penghapusepala dinas atas surat permohonan pengurangan atau pembatalsurat permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf menyebabkan terjadinya perubahan data dalam spot, skpd atau std, kepala dinas menerbitkan spot, skpd atau std baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran dan atas spot atau skpd baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan. bagian ketiga pengurangan denda administrasi bupati atas permintaan wajib pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal tertentu. denda administrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: denda administrasi sebesar (dua puluh lima per seratus), dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam skp, atau denda administrasi sebesar (dua per seratus) per bulan.100uchik dengan persetujuan tuha peut. permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: setiap permintaan diajukan untuk (satu) spot, skpd atau std, kecuali yang diajukan secara kolektif: diajukan kepada bupati melalui kepala dinas, cc.kelas, melampirkan surat kuasa atau surat kuasa khusus,sebelumnya dan belum kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perpajakan, permintaan pengurangan secara kolektif, hanya untuk spot dan atau skpd atau std tahun pajak yang sama, dan diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan, sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan per.gerangan denda administrasi. surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling kurang rp5. (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan. dalam hal wajib pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang,bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang diajukan secara kolektif, atau wajib pajak badan. bukti pendukung bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud padauchik: dan fotokopi bukti pendukung lainnya. bukti pendukung bagi wajib pajak orang pribadi yang diajukan secara kolektif,urat keterangan kesulitan keuangan dari keuchik, fotokopi bukti pendukung lainnya. bukti pendukung bagi wajib pajak badanlaporan keuangan, dan fotokopi bukti pendukung lainnyaalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurai.gan denda administrasi oleh kepala, skpd atau std yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi, tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi. kewenangan memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi, dilakukan oleh: kepala dinas atas nama bupati, dalam hal pokok pajak paling banyak rp500. (lima ratus juta rupiah), sekretaris daerah atas nama bupati, dalam hal pokok pajak paling sedikit rp500. (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak rp1. (satu milyar rupiah), dan bupati, dalam hal pokok pajak paling sedikit rp1. (satu milyar rupiah). keputusan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat keputusan pengurangan denda administrasi secara perorangan dan surat keputusan pengurangan denda administrasi secara kolektifhuruf dan hurufpada hurufintaan yang diajuktetapkan berdasarkan hasil penelitian. bentuk surat keputusan pengurangan denda administrasi pajak secara perseorangan, dan bentuk surat keputusan pengurangan denda administrasi pajak secara kolektifngurangan atas perusahaan dengan status anak perusahaan atau cabang perusahaan atau unit usaha wajib pajak badan dengan status sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan atauajakkurang berupa fotokopi spot atau skpd, fotokopi spt tahunan tahun pajak terakhir, fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak terakhir dan tahun sebelumnya, dan atau dokumen pendukung lainnya. dalam hal perusahaan yang berstatus sebagai anak perusahaan yang merupakan badan hukum tersendiri, yang dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan pembukuan diselenggarakan secara terpisah dari. dalam halatau laporan keuangan dibuat terpusat pada. laporan keuangan sebagaimana dimaksud padahadap: spot,erundang undangan perpajakan. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat keberatan. surat keberatan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan: secara perseorangan atau kolektif untuk spot, atau secara perseorangan untuk skpd. surat keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: setiap pengajuanditandatangani oleh wajib pajak. dalam hal surat keberatan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, dilengkapi dengan: surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak rp2. (dua juta rupiah), surat kuasa khusus, bagi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling sedikit rp2. (dua juta rupiah). surat keberatan secara kolektif untuk spot200. (dua ratus ribu rupiah): diajukan kepada bupati melalui kepala dinas, diajukan melalui keuchikmelalui keuchikkeberatan, yaitu: tanggal terima surat,atau petugas yang ditunjuk, atau tanggal tanda pengiriman surat, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. alasan yang mendukung pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufdan atau penguasaan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang bersenar.g, fotokopi bukti kepemilikan dan atau penguasaan bangunan, dan atau fotokopi bukti pendukung lainnya. pengajuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dianggap bukan sebagaiuchikwenangan memberikan keputusan atas pengajuan keberatan, dilakukan oleh: kepala dinas atas nama bupati, dalam hal pajak yang terutang paling banyakpaling sedikit rp500. c00, f(lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan bupati, dalam hal pajak yang terutang paling sedikit rp1. (satu milyar lima ratus juta rupiah). keputusan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat keputusan keberatan secara perorangan dan surat keputusan keberatan secara kolektif. surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau penelitian lapangan. pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada tag dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau penelitian. dalam hal dilakukan pemeriksaan atau penelitian lapangan, pejabatmeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas, dalam hal kewenangan pemberian keputusannya berada pada dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau sekretaris daerah, dalam hal kewenangan pemberian keputusannya berada pada bupati atau sekretaris daerah. bentuk surat keputusan keberatan secara perseorangan, dan bentuk surat keputusan keberatan secara kolektifpala dinas meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada bupati atau sekretaris daerah dalam jangka waktu: paling lama (satupaling lama (duabupati sebagaimana dimaksud dalam, atau sekretaris daerah, atau bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam harus memberikan keputusan azas pengajuan keberat,kepala( )jika wajib pajak yang bersangkutan tidak sependapat dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh kepala dinas atau sekretaris daerah atau bupati, dapat mengajukan permohonan banding9h (dua persen) per bulan untuk paling lama (dua dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50x (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan. surat perintah membayar imbalan bunga pajak,,1segian keenam prosedur penanganan banding atas permintaan pengadilan pajak, kepala dinas atas nama bupati membuat surat uraian banding atas banding yang diajukan oleh wajib pajak. kepala dinas atas nama, dalam pembuatan sub, kepala dinas atas nama bupati meminta konsep beserta data pendukungnya kepada pejabat yang membidangi pajak. pejabat yang membidangi pajak menyampaikan konsep sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal permintaan. nan berdasarkanjabat dan atau petugas dari dinas untuk menghadiri sidang. pejabat dan atau petugas dari dinterhadap pelaksanaan putusan banding sebagaimana dimaksud pada tata cara penanganan banding pajak diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bagian ketujuh penanganan permohonan peninjauan kembali atas banding pajakjika diperlukan,pejabat yang membidangi pajak dan wajib pajak yang bersangkutan dalam proses penyelesaian permohonan peninjauan kembali. berdasarkan permohonan peninjauan kembali wajib pajak, kepala dinas melakukan pemeriksaan kantor atau dapat dilanjutkan deng, atau cc. dipertimbangkan melalui proses pemeriksaan ulang. dalam hal permohonan peninjauan kembali diputuskan untuk dipertimbangkan melalui pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada hurufjantan pada,bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedomanan juga pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam qanun kabupaten aceh besar nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. bagian kedua tujuan pengelolaan pajak bertujuan untuk: menciptakan tertib pengelolaan administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. bab ruang lingkup pengelolaan pajak, meliputi tata cara: pendaftaran, pendataan dan penilaian, penentuan klasifikasi dan besarnya nop serta penetapan nop, cc. pengenaan, pelaksanaan, pembayaran dan penagihan, dan pengurangan, keberatan dan bar.ding. bab pendaftaran, pendataan, dan penilaian dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data sismo bagian kesatu pelaksanaan, dan penilaian objek pajak dan subjek pajak. bagian kedua pendaftaran pendaftaran objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi scope. wajib pajak yang memiliki npp ppd wajib mencantumkan npp ppd dalam kolom scope. scopeberdasarkan letak objek pajak, paling lama (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya scope oleh subjek pajak atau kuasanya. scope disediakan dan dapat diperoleh dinas atau tempat lain yang ditunjuk secara cuma cuma. bentuk scopetaan pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dinas yang dituangkan dalam scope. bagian keempat penilaian penilaian objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dinaslima pembentukan dan pemeliharaan basis data sismo dinas dapat mengembangkan dan menyempurnakan sismo. pemeliharaan basis data sismo dilakukan dengan cara: pasif, atau aktif. dinas melakupa. sismo. dinas dapat bekerjasama dengan kantor pertanahan dan atau instansi terkait dan atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan terhadap pelaksanaan pendaftaran, pendataan serta penilaian sebagaimana dimaksud pada rencana kerja pendataan serta penilaian objek pajak dan subjek pajak disusun dalam satuan wilayah daerah dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. setiap petugas yang melaksanasismo, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak. biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan serta penilaian objek pajak dan subjek pajak dibebankan pada apbd tahun berkenaan. standar biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan sertapajak non standar dapat ditinjau dan disesuaikan oleh kepala dimas. dalam rangka pendaftaran, pendataan serta penilaian objek pajak dan subjek pajak maupun pemutakhiran basis data sismo perangkat daerah yang mengeluarkan perizinan terkait tanah dan bangunan wajib memberikan tembusan kepada kepala dinas. |
ra, berita negara republik indonesia kementan. kawasan penggembalaan umum. tata cara. peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor tahun tentang tata cara penetapan kawasan penggembalaan umumtata cara penetapan kawasan penggembaletapan kawasan penggembalaan umum. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:kementerianrtanian. bab tata cara penetapan penyediaan kawasan penggembalaan umum diprioritaskan bagi budi daya ternak skala kecil. penyediaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati wali kota sesuai dengan ketersediaan lahan wilayahnya. bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada dalam menyediakan kawasan penggembalaan umuharus mempertimbangkawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada dapat berupa lahan yang diperoleh dari: area penggembalaan, lahan bekas tambang, hutan produksi yang dapat dikonversi, atau lahan perkebunan yang tidak diusahakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk penyediaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam bupati wali kota membentuk tim pengkajian kawasan penggembalaan umum. keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dinas daerah kabupaten kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang: peternakan, perkebunan, lingkungan hidup, kehutanan, dan agraria dan tata ruang. selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada bupati wali kota dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah lembaga terkait. tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota. tim pengkajian sebagaimana dimaksud dalam bertugas melakukan kajian calon lokasi kawasan penggembalaan umum wilayah kabupaten kota untuk menilai: kelayakan, dan pemenuhan persyaratan teknis. tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf berdasartim pengkajian melakukan kajian untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan: kecukupan sumber air dan pakan, topografi dan kondisi lahan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan: telah sesuai dengankelayakan sebagai calon lokasi kawasan penggembalaan umum, tidak sesuaioleh tim pengkajian kepada bupati wali kota dengan tembusan kepada menteri. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam yang memuat rekomendasi kelayakan, bupati wali kota harus menetapkan kawasan penggembalaan umum dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak diterimanya laporan hasil kajian. selain hasil kajian sebagaimana dimaksud pada bupati wali kota dalam menetapkan kawasan penggembalaan umum mempertimbangkan: rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, saran, masukan dari tokoh masyarakat setempat, dan dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain. penetapan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota. dalam hal bupati wali kota belum menetapkan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat menetapkan kawasan penggembalaan umum dengan ketentuan: mempunyai persediaan lahan untuk calon kawasan penggembalaan umum, telah dilakukan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam dan dan cc. terdapat budi daya ternak. menteri dalam menetapkan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam yang memuat rekomendasi kelayakan disampaikan kepada bupati wali kota. untuk menetapkan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam menteri membentuk tim verifikasi calon lokasi kawasan penggembalaan umum. keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: unit organisasi pada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang: peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, prasarana dan sarana pertanian, dan penelitian dan pengembangan pertanian. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria dan tata ruang. selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada menteri dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah atau lembaga terkait. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam yang memuat rekomendasi kelayakan, dan melakukan kajian lapangan terhadap calon lokasi kawasan penggembalaan umum. dalam hal hasil verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf dan kajian lapang sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan: memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan rekomendasi kelayakan, atau tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan rekomendasi tidak layak. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam hasil verifikasi dan kajian lapangan. hasil verifikasi dan kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan tim verifikasi kepada menteri. dalam hal bupati wali kota yang memiliki ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam tidak membentuk tim pengkajian dalam jangka waktu (dua) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan, menteri membentuk tim pengkajian penyediaan kawasan penggembalaan umum. tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada melakukan pengkajian untuk menilai kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis calon lokasi kawasan penggembalaan umum wilayah kabupaten kota secara mutasi mutans sesuai ketentuan dan dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan: memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan, atau tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis,tim pengkajian kepada menteri. berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan sebagaimana dimaksud dalam serta hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam yang memuat rekomendasi kelayakan, menteri menetapkan kawasan penggembalaan umum. penetapan kawasan penggembalaan umumbupati wali kota. bab iii evaluasidilakukan evaluasi. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati wali kota atau menteri sesuai dengan kewenangannya. evaluasi yang dilakukan oleh bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan. evaluasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit organisasi pada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang peternakan dan kesehatan hewan. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam setahun. dalam hal hasil evaluasi kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam dan tidak berkelanjutan dilakukan pencabutan penetapan kawasan penggembalaan umum oleh bupati wali kota atau menteri sesuai dengan kewenangannya. pencabutan penetapan kawasan penggembalaan umum oleh bupati wali kota atau menteri sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, telah habis masa waktu kerja sama lahan dan tidak diperpanjang oleh para pihak, dan atau tidak lagi memenuhi kelayakan dan atau persyaratan teknis. penetapan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada dicabut dengan keputusan bupati wali kota atau keputusan menteri. bab pendanaanharus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. pendanaan kawasan penggembalaan umuawasan penggembalaan umum yang telah ditetapkan oleh bupati wali kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, dan calon lokasi kawasan penggembalaan umum yang sedang dalam proses penetapan oleh bupati wali kota, proses penetapannya dilaksanakan sesuaimas th bagian kesatu umum gaji ketiga belas diberikan kepada: wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota dprd, pns, calon pns: ppp: tenaga honorer, dan pimpinan serta pegawai non pegawai aparatur sipil negara blue. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih. salatiga.go.idblue sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu pegawai yangperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idpembayarantahun proses penerbitan dan pengajuan spp, spm,6g peraturan wali kota salatiga nomor tahun |
matan skp3 daerah kota banjarbaru, perlu menetapkan rincian ia. tugas pelaksana pada dinas koperasi, usaha kecil jas an) menengah dan tenaga kerja kota banjarbaru dengan naa peraturan walikota. kena a m mama w w nama jabatan pengadminstrasi perbuatm. pertanggungjawaban, kerpot t mr #ir nama jabatan pengadministrasi umumtempat yang telah ditentukan untuk memudahkan |estuari apabila diperlukan serta untuk pengamanan m ph ttt terkn kai ,po t t tritt iau ea es esa hberkas. rr j ttt te.m. i:. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai maa prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan m m "7j ttt t'riaa aatang sea skp donna tapa met tan aan lmbenneneemnamne abad ina an. nama jabatan prabu baktra tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, aik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan kane itajgas r yj aaaaaaaaar r nama jabatan pengemudfeng melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai engan wp: prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan ama puraan melaka tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pama pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan matang eng andai w tt7 aa,maa hibridkamar men oma terr "rrin bea haha c n maa negara republik indonesia nomor b ww w h tr nama jabatan pengadminstrasi perencanaan dan program unit kerja sub bagian perencanaan opd dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja .em .dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban v xh www w hg trras hansen teman penamaan kagnbbsasa ema bea ana pena a www wn, nama jabatan pengelola bahan perencanamanen .pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan ega gag! a.a.a.a.a.a.aa.aa . aar tro nama jabatan pengolah databf#cl# ? w nama jabatan bendaharapena ajangberjaku untuk tertib administrasi keuangan, memungut pajak penghasilan ph) dan pajak lainnya serta ag. peng mariulan xw reuba gamer omer neuer kabar men tae lan mazhab ovj nama jabatan verifikator20xu1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan,| baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran |. pelaksanaan tugas. raba u nama jabatan penata laporanan membandingkan antara rencana dan pelaksanaan penataan pagikenanga saga prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kabar ida tt. wt'w tour, vw ' .n run tan rakus. iskan patameme ewen sama fee ban pan mana nina www www nama jabatan pengadministrasiem. menerima, mencatat, dan menyortir dokumen keuangan, sesuai (gts dengan 'prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian t tw t w www wowmenengah dan tenaga kerja kota banjarbaru berita daerah kota banjarbaru tahun nomor nego lai ana bb e j a ag pagan ttvurwec p nama jabatan pengelola gajijenis. membuat spp tambahan penghasilan pegawai berdasarkan daftar nas tambahan penghasilan agar dapat dilakukan pencairan dan pon nenek ear mamaoo tt t w w . nama jabatan penyuluh lembaga keuanganrsiapan, penyuluhan pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan seksi pengelola lembaga keuangan. rincian tugas jabatan menyusun kegiatan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro lkm), minimal (lima) lembaga keuangan mikro lkm) setiap bulannya agar tepat guna dan tepat sasaran menyusun kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan para penyuluh dari instansi terkait dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta konsultasi untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan agar tidak menyimpang dari tujuan kegiatan memeriksa lapangan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro lkm) dalam rangka pembinaan menyampaikan saran dan penyuluhan lkm dari masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengawasan lkm memeriksa, memonitor dan mengevaluasi kinerja atau perkembangan lkm melalui pendampingan dan sasaran penyuluhan wilayahnya untuk menghindari penyimpangan kinerja lwtc hi,., it nama jabatan pengolah dataseksi pengelola lembaga keuangan. rincian tugas jabatan mengolah pedoman dan petunjuk teknis beserta metode dan tehnik dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas menghimpun dan menganalisa data koperasi simpan pinjam ksp), usaha simpan pinjam usp) serta pelayanan ketatausahaan lembaga keuangan mikro lkm) sebagai bagian pelaksanaan tugas menghimpun, mengolah dan menganalisa data ksp usp lkm yang mendapatkan dana pemerintah serta lembaga keuangan mikro lkm) sebagai bagian pelaksanaan tugas menyusun dan mengkoordinasi data ksp usp lkm dan rekapitulasi kegiatan penyertaan modal propinsi berdasarkan jenis data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi mencatat perkembangan dan permasalahan data laporan secara periodik untuk disampaikan pada atasan agar ditindak lanjuti mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai acuan pedoman dalam pelaksanaan tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan (sebagai sumber data) sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugaslee pertihegingjawaban, dan mengkganakat tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh '. .pimpinan,baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. aeo t:iti3itz,tzvtittivvii:i i $ i nama jabatan pengadministrasi umumyusun bahan bahan kerja sesuai dengan prosedur untuk diproses lebih lanjut menyortir dan mengelompokan bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian data yang dibutuhkan mencatat perkembangan kegiatan simpan pinjam koperasi dan lkm sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi peningkatan dan pengembangan simpan pinjam koperasi dan lkm menyusun naskah dinas dalam pelaksanaan ketatausahaan laporan koperasi dan lkm sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis kegiatan dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan, menyimpan hasil monitoring setiap pelaksanaan kegiatan dilapangan untuk dokumentasi dan evaluasi data koperasi dan lkm mengetik konsep surat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik lisan tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban menyampaikan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagai bahan evaluasi dan ane jawaban hasil kegiatan kepada atasan: tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan bai secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan (tt 'vm"w wtc it:l nama jabatan penyusun rencana permodalanbuat formathimpun dan mengumpulkan data objek kerja untuk ditelaah dan diklasifikasikan sesuai bidang rencana pengembangan produk skala mikro, kecil, dan menengah menyusun data obyek kerja bidang rencana bimbingan teknis usaha mikro, kecil, yang telah ditelaah dan diklasifikasikan sebagai bahan kerja dalam pelaksanaan tugas mengolah permodalan umkm yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan laporan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar mewawancarai dengan melakukan tanya jawab kepada calon pengusaha dan pengusaha kecil untuk memperoleh informasi dan diagnosa keragaman wirausaha pemula memeriksa dengan melakukan kunjungan kunjungan ketempat tempat usaha dan instansi lain untuk mengetahui data permodalan, usaha dan kendala yang dihadapi menghimpun dan menganalisa laporan tindak lanjut penyerapan permodalan dan pengembangan usaha untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan sebagai dasar pertanggung jawaban pelaksanaan tugas menyampaikan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai ist dengan prosedur yang berlaku, sebagai bahan evaluasi dan . peran eung jawaban hasil kegiatan kepada atasan, dan w 'fthttvizt"ttr" dicuci:i$mba kepa mana nama jabatan pengelola pengembangan dan pembinaan usaha dan menelaahsebagai bahan dasar pelaksanaan tugas menganalisa dan menelaah bahan bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya untuk diproses lebih lanjut memeriksa obyek kerja untuk mengetahui ada atau tidak nya kendala masalah yang dihadapi pengusaha menyusuuntuk mempermudah kontrol dan pengambilan keputusan oleh atasan: mencatat dan mendokumentasikan segala kegiatan pada bidang sarana pengembangan usaha sebagai laporan dan tertib administrasi, menyusun kegiatan dengan melakukan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja bidang rencana kemitraan usaha besar untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan menghimpun dan meneliti laporan tindak lanjut penyerapan permodalan dan pengembangan usaha sebagai dasar #me.pembuatan laporan f5r5 membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas cwe vw" uv"rock memutuskan: menetapkan peraturan walikotamenengah dan tenaga kerja adalah dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja kota banjarbaru. bidang adalah bidang pada dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja kota banjarbaru. sub bagian adalah sub bagian pada dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja kota banjarbaru. seksi adalah sub bidang pada dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerjara kobe ras www nama jabatan pengadministrasi umumcatat, mendokumentasikancatat berkas berkas yang masuk berkaitan permodalan dan pengembangan usaha untuk diproses lebih lanjut mencatat kegiatan kegiatan yang berkaitan permodalan dan pengembangan usaha untuk dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan mengetik berkas berkas yang masuk yang berkaitan dengan permodalan dan pengembau ' . x .n zyt t mw w w ww .w lpr " d & nama jabatan analis pemasaran dan kerjasama, menelaah dan menganalisa pemasaran dan kerjasama seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha. rincian tugas jabatan menyusun rencana kerja pemasaran dan kerjasama seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai dasar pelaksanaan tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai bahan penyelenggaraan pelaksanaan tugas menyusun bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan promosi produk umkm sesuai dengan peraturan yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan: menelaah bahan bahan sesuai dengan kegiatan seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai bahan dasar untuk ditindak lanjuti oleh atasan menelaah dan menganalisa data data pada seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha untuk mengetahui kendala yang dihadapi seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha menganalisa pemberian rekomendasi pada seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha agar tidak terjadi hanyalah gunakan rekomendema pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan pal tt tt" "w nama jabatan pengelola distribusi dan pemasaranhimpun dan melayani pemasaran dan jaringan usaha. rincian tugas jabatan mempelajari pedoman tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan data potensi umkm, promosi dan jaringan usaha untuk diolah sebagai bahan dasar pelaksanaan tugas menghimpun dan memonitor pemasaran dan jaringan usaha untuk dievaluasi: melayani kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kemitraan antar koperasi, umkm dengan badan usaha lainnya untuk menghindari persaingan yang tidak sehasi bomoiamaat w hurt 'tt$h:azhj:zi3. $5t $ v&z$zi:i gi$i nama jabatan penyusunan rencana promosianalisa dan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha. rincian tugas jabatan mempelajari tugas dan petunjuk serta ketentuan yang berlaku tentang promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai bahan dasar pelaksanaan tugas menyusun kegiatan peningkatan produksi daerah dengan cara dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi agar tercapai tujuan pada seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha menyampaikan saran dan bimbingan terhadap masyarakat pedagang dalam melakukan promosi melalui pameran ekspor untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat pedagang menghimpun, menganalisa dan mengolah data terkait bidang promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai bahan untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan(nga. "tw powo nama jabatan pengadministrasi umum bahan data, menerima, mencari, menyusun, mendokumentasikan dan mengetik seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan data data untuk kegiatan diseksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha untuk diproses lebih lanjut mencatat surat masuk dan menggandakan yang terkait dengan seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha untuk disampaikan kepada atasan: mencatat dan menomori surat keluar terkait pelaksanaan kegiatan diseksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha agar tertib administrasi menyusun naskah kedinasan yang terkait kegiatan diseksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi, perencanaan dan pembinaan mendokumentasikan semua kegiatan kegiatan, sosialisasi halal, pameran pameran, pelatihan pelatihan sasirangan bordir dll, seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik: mengetik nota dinas, nobulan, daftar hadir, undangan draft konsep sk, telaah staf dil, yang terkait seksi promosi, pemasaran dan jarigama, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. baik, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. t ww www law nama jabatan pengelola akuntabilitas mengolah dan menyajikan data koperasi sesuai dengan prosedur untuk penilaian kesehatan koperasi:catat dan menginventarisir permasalahan koperasi sebagai bahan dasar untuk tindak lanjut pembinaan: memeriksa kesehatan koperasi simpan pinjam ksp) koperasi dan unit simpan pinjam usp) koperasi untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam ksp) koperasi dan unit simpan pinjam usp) koperasi: s5. memeriksa pengendalian dalam rangka pelaksanaan pedoman penerapan akuntabilitas koperasi sebagai bahan dalam kegiatan pembinaww nama jabatan analis koperasijikan data ksp usp koperasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi bahan informasi dan pengembangan ksp uspkerja mengolah melaksanakan penilaian koperasi berprestasi koperasi award untuk memberikan motivasi kepada koperasi yang lain dan reward kepada koperasi yang berprestasi mencatat dan menganalisa permasalahan koperasi untuk mempermudah pencarian solusi dalam penyelesaian masalah mencatat, mengolah dan menyajikan data koperasi serta permasalahannya sehingga mempermudah dalam melakukan pembinaan, mengetik telaahan, rancangan konsep surat rekomendasi, serta bahan naskah lainnya untuk disampaikan kepada atasan untukwww rt:hiz :$ how nama jabatan pengolah dataelola dan menyajikan data hasil pengawasan, koperasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi bahan informasi program serta kebijakan pengawasan koperasi yang akuntabelmeriksa ,monitoring dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengoperasian, baik yang dilaksanakan koperasi sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain terhadap koperasi guna mengetahui kebutuhan masyarakrth s w nama jabatan pengadministrasi umummpaikan surat masuk dan surat keluarerima, mencatat, menggandakan serta mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar seksi pengawasan dan akuntabilitas untuk mempermudah pencarian bahan data file dokumen menyimpan dan mendokumentasikan arsip seksi pengawasan dan akuntabilitaskel oo": pro nama jabatan analis kelembagaan usahlembagaan usaha, organisasi dan tatalaksana pengoperasian.tatalaksana umkm agar memperlancar pelaksanaan tugas. memeriksa lapangan koperasi objek kerja dalam rangka mencari koperasi koperasi yang akan diikut sertakan dalam kegitan diklat, sosialisasi, bintik dan kegiatan pelatihan lainnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengoperasian khususnya tentang regulasi atau aturan per undang undangan yang berlaku memeriksa dan memberikan saran padauntuk mengatasi permasalahan internal koperasi baik kelembagaan maupun bidang usaha menyusukegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bintik ammem kepada koperasi koperasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan manajemen, kemampuan individu, dan kemampuan pengelola pelayanan koperasi dan lainnya segi menyusun kegiatan pemeringkatan koperasi dengan tujuan ingin mengetahui kondisi manajemen koperasi koperasi yang ada at t t: tew wmv ww bab perumusan rincian tugas perumusanperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerjalisrt wali banjarbaru, nadi diundangkan banjarbaru pada tanggal 'ret sekretaris daerah, tana kosan abp allah !2k? berita daerah kota banjarbaru tahun nomor kagssrasi aaaaaa aaa membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugdiam pan aan mon nama jabatan pengelola kebijakan kelembagaan koperasibijakan pemerintah bidang kelembagaan, organisasi dan tatalaksana koperasi dan umkmdan tatalaksana umkm agar memperlancar pelaksanaan tugas memeriksa lapangan koperasi objek kerja dalam rangka mencari permasalahan dan menyelesaikannya dengan baik mewawancarai dan menggali data koperasi untuk mengetahui dan memperoleh kendala yang dihadapi mengevaluasimelakukapembenahan pembenahan pada organisasi kelembagaan koperasi kearah yang lebih baik sesuai dengan peraturan perundang undangan pengoperasian agar berjalannya kegiatan manajemen dan usaha koperasi mengacu pada ketentuan yang berlaku menyampaikan saran dan informasi, memberitahukan kepada mens tentang kewajiban kewajiban sebagai koperasi serang harus dil kanakan oleh koperasi setiap tahunnya seperti, rat 'agar kondisi 'kegiatan manajemen koperasi dan kegiatan usaha "x koperasi berjalan dengan baik jgn menghimpun dan meneliti laporan dari koperasi untuk dibuat dalam satu laporan kerajaan koperasi sebagai bahan proses lebih lanjut membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan untuk diketahuow 4hww nama jabatan pengolah datberkaitan dengan pengolahan data laporan laporanolahan data laporan laporan pada seksi organisasi dan tatalaksana umkm sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mencatat bahan bahan kerja, data data dan informasi yang berhubungan dengan seksi organisasi dan tatalaksana umkm yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan pembuatan laporan menyusun data data yang telah dikumpulkan untuk diolah sehingga memudahkan dalam identifikasi membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan pengolahan data untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan menyimpan dan mendokumentasikan laporan laporan yang sudah dibuat agar tertib administrasi dan sebagai informasi bahwa kegiatan pada seksi organisasi dan tatalaksana umkm. . pelaksanaan tugas. e e : ' ahr aw: nama jabatan pengadministrasi umumkegiatan dan peraturan dan perundang undangan yang berlakungumpulkan bahan bahan kerja dan data data untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan menerima dan menyortir surat surat masuk dan surat surat keluar untuk segera diadministrasikan agar memperlancar pelaksanaan tugas, mencatat surat surat masuk dan surat surat keluar dan surat lainnya untuk segera sampaikan kepada atasan untuk proses selanjutnya, menyusun naskah naskah kedinasan, surat surat masuk dan surat surat keluar dan surat lainnya agar mudah dalam pencarian bila diperlukan nantinya mendokumentasikan laporan laporan baik sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan kegiatan pada seksi organisasi dan tatalaksana umkm mengetik surat surat, laporan laporan dan administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan pada seksi organisasi dan tatalaksana umlaksanakan) tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh bahan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas l.om tt www www raerrrw :t:w w nama jabatan pengolah data pembinaan proses usaha dan hukumpembubaran koperasidan membantu pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat umum dan siswa siswi sma smk untuk memberikan pendidikan pengoperasian menyusun bahan kerja, regulasi, dan pedoman untuk disajikan kepada atasan dalam menganalisa pembentukan badan hukum koperasi dan pembubaran koperasi menyusun bahan kerja dan regulasi berkenaan dengan keinginan pemohon untuk pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi mencatat dan register badan hukum koperasi yang baru dibentuk guna mengembangkan potensi potensi ekonomi koperasi melalui perluasan jaringan usaha baik negeri maupun swasta melalui pengembangan modal diuoobaik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. wow nama jabatan pengelola dataguna pembuatan rencana kerja anggaran pada seksi penyuluhan pendaftaran dan hukum menyusun dokumen spj pada seksi penyuluhan, pendaftaran dan hukum agar tertib administrasi guna pengelolaan keuangan secara terbuka dan bertanggung jawab mengolah data kegiatan untuk tahun anggaran kedepan pada seksi penyuluhan pendaftaran dan hukum agar tepat guna dan tepat sasaran,r aaaaaa .u w wv www nama jabatan pengadministrasi umum unit kerja seksi penyuluhansurat masuk seksi penyuluhan pendaftaran dan hukum untuk dicatat dan diagendakan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas menerima dan mencatat surat masuk berkaitan dengan permintaan penyuluhan koperasi, permintaan kredit draf ad art dan registrasi pengesahan badan hukum koperasi agar tertib administrasi mengelompokkan jenis surat menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memudahkan klasifikasi menyusun naskah dinas dalam pelaksanaan ketatausahaan laporan yang sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan:hn aaaaaa a trn nama jabatan analis bintik dan bantenolah, menganalisa dan menyusun persiapan kegiatan pada seksi pelatihan kerjaanalisa kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta sebagai dasar pelaksanaan tugas menyusun materi pelatihan kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan memeriksa dan mengevaluasi kegiatan lembaga pelatihan kerja swasta agar sesuai dengan tujuan pelatihan kerja: menganalisa kebutuhan pelatihan kerja yang dibutuhkan pengguna tenaga kerja sesuai dengan lowongan jabatan yang dipersyaratkan menyiapkan nara sumber dan tenaga ahli untuk memberikan materi pada pelatihan kerja sesuai dengan bidang keahliannya menyusun bahan kegiatan pelatihan kerja dan menyiapkan sertifikasi bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan kerja sebagai data dukung pencari kerja memeriksa dan mengevaluasi atas penyelenggaraan pelatihan kerja untuk meningkatkan mutu pelatihan: membuat pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja agar sesuai dengan standar yang diperlukan oleh pencari kerja dan penyedia lowongan kerja menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional dan prosedur sop) pelatihan kerja untuk menghindari kesalahan prosedur. .aturan itogi! menyusun pelaksanaan sistem pengendalian intern spi) dan standar pelayanan minimum spm) pelatihan kerja sebagai acuan pelayanan pelatihan w w e a5 ykas aan lansememeronar kansson maeda pram so soperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerjabina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah seksi pengelola lembaga keuangan penyuluh lembaga keuangan pengolah data pengadministrasi umum seksi permodalan dan pengembangan usaha penyusun rencana permodalan pengelola pengembangan dan pembinaan usaha pengadministrasi umum seksi promosi, pemasaran dan jaringan usaha analis pemasaran dan kerjasama pengelola distribusi dan pemasaran penyusun rencana promosi skpd pengddministrasi umum bilang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah (epgregari seksi pengawasan dan akuntabilitas pengelola akuntabilitas me analis koperasi habis mengolah data pengadministrasi umum www wow h i ir er nama jabatan penyusun laporan hasil diklatmbuat dan menyusun bahan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai dasar pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada seksi pelatihan kerjyusunan laporan hasil diklat pada seksi pelatihan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas menyusun perencanaan umum dan pembiayaan pelatihan kerja agar sesuai dengan tujuan seksi pelatihan kerja agar lebih efektif dan efisien:telah diinformasikan kepada lembaga pelatihan kerja swasta sebagai bahan data membuat laporan, membuat dan menyusun bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja kota banjarbaru untuk disampaikanf" v r wv nama jabatan pengolah datangolah datnghimpun sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta sebagai data lembaga pelatihan masyarakat: menyiapkan sarana prasarana untuk pelatihan kerja agar pelatihan kerja dapat berlangsung dengan lancarakan diinformasikan kepada lembaga pelatihan kerja swasta sebagai standar pelaksanaan pelatihan oleh lembaga pelatihan kerja swasta: mengolah pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja untuk memudahkan pendataan melayani kebutuhan assessment terkait calon peserta, assessor, tempat unj menyusun aplikasi program pelatihan kerja untuk calon peserta pencari kerja untuk memudahkan calon peserta pencari kerja dalam mengikuti pelatihan kerja menyusun sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja, mengolah pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta yang sesuai dengan kebutuhan pencari kerja: memeriksa dan! memverifikasi calon peserta pelatihan kerja yang sesuai engan kebutuhan penyedia lowongan kerja, .nxn n,n,kpd enteng emas nan nan bete manga aamroimomarn aa uwu tt nama jabatan pengadministrasi umumcatat dan mengetik bahan data serta melakukan kegiatan pendokumentasian yang berkaitan dengan pelatihan kerja guna menunjang kelancaran tugas. rincian tugas jabatan mengumpul bahan data tentang pelatihan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut mencatat dan menggandakan surat masuk dan surat keluar seksi pelatihan kerja agar tertib administrasi mengetik naskah kedinasan, surat atau dokumen tentang pelatihan kerja untuk disampaikan kepada atasan agar dikoreksi sebelum diproses lebih lanjut menyimpan dan mendokumentasikan kegiatan pelatihan kerja sebagai laporan bahwa kegiatan tea aan mnmwnoae nama jabatan analis penempatanncari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenagayang sesuai dengan seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar memperlancar pelaksanaan tugas: menyusun kegiatan penelitian berdasarkan permasalahan pada seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan: melakukan wawancara diagnose dengan tanya jawab kepada pencari kerja untuk memperoleh informasi yang pasti: memberikan penyuluhan bimbingan jabatan kepada pencari kerja atau calon pencari kerja untuk mengidentifikasi kemampuan kerja, potensi pengembangan tenaga kerja yang dimilikinya, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dengan memberikan gambaran tentang berbagai jenis jabatan, syarat dan prosesnya guna mengetahui bakat minatnya untuk memasuki dunia kerja melakukan kunjungan perusahaan perusahaan dan instansi lain untuk mengetahui kesesuaian tenaga kerja yang diterima dengan melakukan wawancara jati diri untuk memperoleh informasi umum tentang pencari.kerja, terutama mengenai pendidikan, keterampilan, uaaaeaeeee s pengalaman kerja yang dimiliki dan jenis pekerjaan yang dikehendaki menghimpun dan meneliti laporan tindak lanjut penyerapan penempatan tenaga kerja sebagai bahan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan pertimbanganalis pemetaan dan harmonisasi kompetensiolah dan menganalisis serta merumuskan peta kebutuhan dan harmonisasi kompetensi tenaga kerja dan memberikan layanan konsultasi kepada pencaringetahui profil pencari kerja menurut umur, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki untuk disesuaikan dengan lowongan jabatan melakukan pemetaan perusahaan perusahaan menurut lapangan usaha utama untuk mengetahui kompetensi tenaga kerja yang diperlukan melakukan survey terhadap potensi tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan perusahaan dan instansi lainnya guna menyamakan pencari kerja yang dipersyaratkan dengan lowongan kerja yang tersedia menganalisa data potensi kebutuhan tenaga kerja perusahaan perusahaan sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan untuk diketahui pencari kerja mengolah pemetaan perencanaan kebutuhan tenaga kerja perusahaan perusahaan sebagai bahan kebijakan untuk menyusun biara pelatihan berbasis kompetensi kepada lembaga lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. ovi$z gic $3i vtvttts menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja kepada pencari kerja melalui media cetak, audio visual dan media sosial untuk diketahui pencari kerja dan pengguna tenaga kerja menyampaikan saran atau pembinaan merasionalisasi penerapan sistem standarisasi kompetensi kerja nasional indonesia yakni) terhadap perusahaan perusahaan, kelembagaan pendidikan dan pelatihan, asosiasi profesi dan kelembagaan sertifikasi profesi guna meningkatkan produktivitas tenaga" nama jabatan pengolah datolah data kegiatan antar kerjnginventarisasi data pelaksanaan kegiatan antar kerja pada seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja sebagai bahan laporan menyusun rencana penempatan penyaluran tenaga kerja sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja sebagai data informasi kepada pencari kerja menghimpun dan mendata lowongan kerja dari perusahaan perusahaan atau instansi lain sebagai sasaran penyaluran pencari kerja sd. mengumpulkan, memeriksa dan mengolah serta menyediakan data informasi pasar kerja untuk disebar luaskan kepada pencari kerja mengolah dan menyajikan data lowongan kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut menghimpun dan mengolah data pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan guna penyelenggaraan pengembangan usaha mandiri, wirausaha baru dan padat karya menyajikan data lowongan kerja melalui media cetak, audio visual atau media sosial sebagai informasi para pencari kerja membuat. laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan untuk diketahui menyimpan seluruh data penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagai dokumen . t w rtw w r wm seksi organisasi dan tatalaksana koperasi usaha mikro kecil dan menengah analis kelembagaan usaha pengelola kebijakan kelembagaan koperasi pengolah data pengadministrasi umum seksi penyuluhan, pendaftaran dan hukum pengolah data pembinaan proses usaha dan hukum pengelola data pengadministrasi umum bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja seksi pelatihan kerja analis bintik dan banten penyusun laporan hasil diklat pengolah data pengadministrasi umum seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja analis penempatan tenaga kerja analis pemetaan dan harmonisasi kompetensi tenaga kerja pengolah data pengadministrasi umum seksi informasi pasar kerja dan analis produktivitas analis kebutuhan tenaga kerja pengolah data pengadministrasi umum bidang hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja seksi persyaratan kerja penyuluh tenaga kerja analis kompetensi dan kualifikasi ketenagaan pengolah data pengadministrasi umum seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja pengelola tenaga kerja analis perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja pengolah data pengadministrasi umum seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial analis tenaga kerja analis konsultasi dan bantuan hukum pengolah data pengadministrasi umum bar walikota banjarbaru, nainjmi rohani w w pp t tt tr s nama jabatan pengadministrasi umumetik dan memeriksa naskah kedinasan atau surat keluar serta melakukan kegiatan pendokumentasian guna menunjang kelancaran tugas. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan data kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut mengetik naskah kedinasan atau surat keluar sesuai dengan konsep yang berkaitan dengan kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk disampaikan kepada atasan agar dikoreksiagar tertib administrasi mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya memeriksa kelengkapan dokumen, surat, naskah, blank dan bahan lainnya dari atasan langsung untuk menghindari adanya kesalahan menggandakan berkas dokumen dengan cara foto copy atau stensil dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan ex5i menyusun naskah kedinasan yang berkaitan dengan kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk ham disampaikan kepada alamat yang dituju: www web yw menyimpan naskah surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk didokumentasikanhan hasan nama jabatan analis kebutuhan tenaga kerjanalisa data informasi pasar kerja dari kegiatan antar kerjainformasi pasar kerja ipk) yang bersumber dari instansi instansi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk diproses lebih lanjut menyortir dan mengklasifikasikan data informasi pasar kerja ipk untuk memudahkan analisa data memeriksa persyaratan fisik bursa kerja khusus bkk) dan bursa kerja swasta bks) yang mengajukan permohonan ijin pendirian agar tidak menyimpang dari tujuan kegiatan menyusun bahan, data dan informasi pasar kerja ipk yang sudah dikumpulkan untuk dianalisa sebelum diinformasikan lebih lanjut membuat laporan informasi pasar kerja ipk setelah dianalisa untuk disampaikan kepada atasan untuk diketahui dan sebagai bahan pertimbangan melayani pengguna tenaga kerja yang memerlukan informasi pasar kerja ipk) agar mempermudah mendapatkan informasi dalam pasar kerja yang sesuai dengan kualifikasi pencari. baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. aw" rrtititi:t'rth:iiiiiisru nama jabatan pengolah datmbuat salinan data file para pencari dan penyedia lowongan kerja sesuai dengan prosedur yang berlakudalam pelaksanaan tugas seksi informasi pasar kerja dan analis produktivitas menghimpun data data pencari kerja dan penyedia lowongan kerja untuk diproses lebih lanjut mengumpulkan data data pencari kerja dan penyedia lowongan kerja yang telah dihimpun untuk diklasifikasikan sesuai kebutuhan pencari kerja dan penyedia lowongan kerja mengolah data para pencari kerja dan penyedia lowongan kerja dengan memasukan dalam media elektronik, sosial media dll menyimpan mendokumentasikan file yang ada pada sistem aplikasi pencari kerja dan penyedia lowongan kerja kedalam dokumen maupun kedalam aplikasi secara online untuk mempermudah jika sewaktu waktu diperlukan memeriksa dan memverifikasi data pencari dan penyedia lowongan kerja pada sistem informasi pasar kerja online kota banjarbaru agar tepat guna dan tepat sasaran membuat laporan bulanan data file hasil perekaman data para pencari kerja.secara online untuk disampaikan kepada atasan untuc : timng soni sonata ww www www nama jabatan pengadministrasi umumingat dan rekapitulasi data informasi pasar kerja, serta mendokumentasikan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. rincian tugas jabatan mengumpul data pencari kerja dan informasi pasar kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut mengingat data pencari kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan mengelompokkan data dan rekapitulasi data menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, serta menurut umur dan jenis kelamin, agar memudahkan pencarian data menyimpan dan mendokumentasikan dataw tii: &i:i:$ nama jabatan penyuluh tenaga kerjklasifikasikan dan menelaahsarana yang dimiliki perusahaan pk,pwt, dan pkb) untuk menggambarkan peta kerawanan perusahaan mengumpulkan data lembaga ketenagakerjaan perusahaan lks, sp sb) sebagai sarana komunikasi antara pekerja dan pengusaha didalam perusahaan menyusun dan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan sarana (pk,pwt,pp,pkb) agar dapat diketahui perusahaan yang melaksanakan persyaratan kerja sesuai undang undang ketenagakerjaan menyusun dan mengklasifikasikan data lembaga ketenagakerjaan perusahaan lks, sp sb) agar aspirasi pekerja dapat tersalurkan melalui keterwakilan kelembagaan yang ada diteruskantut ven nama jabatan analis kompetensi dan kualifikasi ketenagaan, menginventarisir, mengklasifikasi dan menganalisa kompetensi ketenagaannya menyiapkan bahan pelaksanaan pekerjaan syarat syarat kerja agar pekerjaan dapat berjalan sesuai prosedur menganalisa standar pelaksanaan pekerjaan syarat syarat kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memiliki nilai yang sesuai dengan upah kerja pelaksanaan pekerjaan syarat syarat kerja, menginventarisir prosedur pelayanan pekerjaan syarat syarat kerja agar tidak menyimpang dari tujuan pekerjaan mengklasifikasikan pekerjaan syarat syarat kerja sesuai kriteria pekerjaan syarat syarat kerja untuk memudahkan evaluasi pekerjaan syarat syarat kerja membuat lapo w www t w www trot nama jabatan pengolah datdokumentasikan mengingat databerdasarkan sarana hubungan industrial pk, pwt, pp, pkb, lks bipartita dan serikat pekerja serikat buruh) yang dimiliki untuk menggambarkan peta kerawanan perusahaan memasukkan data perusahaan berdasarkan sarana agar mempermudah pembinaan memasukkan data hasil survey khl untuk menggambarkan fluktuasi harga komponen khl mengolah data perusahaan berdasarakan saran untuk menentukan prioritas perusahaan yang pernah diberikan penyuluh tentang undang undang ketenagakerjaan mengolah data hasil survey khl sebagai bahan untuk penetapan upah minimum mencatat dan menginventarisir data lks bipartita koperasi karyawan dan serikat pekerja guna menentukan perusahaan yang diikut sertakan dalam kegiatan penyuluhan undang undang ketenagakerjaan menyimpan dan mendokumentasikan hasil kegiatan persyaratan kerja agar tertib administrasi dan sebagai dasar rencana kerja tahun berikutnya membuat peta we htnoenenmm pengangkatan pns, usulan surat hukuman disiplin berdasarkan nia peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi kepegawaian. www yj ' zr nama jabatan pengadministrasi umumcatat, menyusun dan mendokumentasikan perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan lembaga kerjasama lks) bipartita, serikat pekerja serikat buruhyang telah dan belum membuat mengesahkan pk, pwt, pp, pkb lks bipartita dan serikat pekerja serikat buruh sebagai bahan dasar pelaksanaan tugas menyusun konsep draft dan pkb perusahaan yang akan disahkan untuk disampaikan kepada petugas teknis agar dikoreksi: mencatat dan menggandakan draft pk, pwt, pp, pkb lks bipartita dan sp sb dari perusahaan sebagai data inventarisasi kegiatan syarat kerja: menyimpan dan mendokumentasikan pwt, pp, pkb lks bipartita dan sp sb dari perusahaan sebagai bahan evaluasi kegiatan syarat kerja s5. mengetik konsep draft pengesahan pendaftaran pp, pkb lks bipartita dan sp sb sebagai loyalitas sarana yang dimiliki agar yang diteruskan kepada atasan untuk dikoreksiwww w www nama jabatan pengelolangelola sertakan pekerja buruh menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan. rincian tugas jabatan menghimpun data pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan programdasar pelaksanaan tugas mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja menghimpun bahan data kehidupan hidup layak khl) dengan cara melakukan survey pasar tradisional sehingga mempermudah analisa keadaan lapangan dan pelaksanaan proses selanjutnya menyusun bahan kerja sama sosialisasi dengan pengusaha, pekerja dan lembaga pemerintahan terkait pembahasan pengupahan agar tepat guna sesuai dengan tuju"tw t w nama jabatan analisis perlindungan dan pemberdayaanmbina perusahaan perusahaan yang sudah menjadi peserta bpjs tenaga kerjaan agar tetap lancar dan mengadakan penyuluhan bagi perusahaan dengan bertujuan mengikut sertakan pekerja buruh menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan. rincian tugas jabatan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kesejahteraan pekerja dengan cara mengumpulkan bahan dari kantor bpjs ketenagakerjaan untuk proses lebih lanjut mengolah dan menyiapkan fasilitas pembinaan kesejahteraan pekerja secara periodik minimal satu kali dalam setahun agar kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan sasaran mencatat mendata jumlah tenaga kerja yang tidak menggunakan bpjs atau jaminan kesehatan lain apabila dilakukan phk, pailit atau pensiun untuk diketahui atasan dan ditindak lanjuti melaksanakan penyuluhan guna memberikan pemahaman mengenai peserta bpjs ketenagakerjaan untuk mengindari kesalah pahaman persepsi melayani dan menyampaikan saran bagi persiapan purna tugas dengan tujuan mencapai kesejahteraan tenaga kerjaan membuat laporan kegiatan pengupahan dan jamsostek untuk disampaikan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanapertanggung jawaban pelaksanaan tugas: corona memnenamamamnh "ttolah dan menyusun data darisertakan pekerja buruh menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan. rincian tugas jabatan mengumpulkalebih lanjut mengolahpelaksanaan kegiatan menyusuagar tidak menyimpang dari tujuan melayani pembinaan dan sosialisasi jaminan sosial tenaga kerja agar tepat guna dan tepat sasaran memeriksa dan monitor evaluasi pelaksanaan penetapan upah minimum agar sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah'pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan naa wv r :e e w nama jabatan pengadministrasi umumlayani administrasi klaim jht pekerja yang mengundurkan diri resign untuk diusulkan kantor bpjs ketenagakerjaan mengumpulkan bahan data peserta bpjs ketenagakerjaan tahun lalu guna acuan pada tahun berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan, mengolah data peserta dari perusahaan yang akan diadakan pembinaan bpjs ketenagakerjaan tahun berjalan untuk menyesuaikan dana yang tersedia dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan bpjs mencatat surat masuk seksi pengupahan dan james agar tertib administrasi menyusun naskah kedinasan untuk diserahkan kepada atasan agar dikoreksi: menyimpan dan mendokumentasikan kegiatan program pembinaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai laporan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan mengetik surat surat keluar dan dokumen yang berkaitan dengan seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk disampaikan kepada atasan agar dikoreksi sebelum diproses lebih lanjut melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai dengan prosedur. yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas menn as: ww ww nama jabatan analis tenaga kerjinventaris dan menganalisa penyelesaian dan perselisihan hubungan industrialngetik program kerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan program kerjapelaksanaan tugas menghimpun kasus agar memudahkan dalam pelaksanaan mediasi membuat dan memetakan kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah tenaga kerjaan sehingga memudahkan menentukan kondisi perusahaan s5.oleh pimpinan baik lisan.maupun tertulis untuk untuk kelancaran pelaksanaan bagan aaa. nama jabatan analis konsultasi dan bantuan hukhimpun, menginventaris, mengklarifikasi dan menganalisa konsultasi dan bantuan hukumlayani bantuan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan phi phk terhadap pengusaha dan pekerja untuk menghindari phi phk yang merugikan salah satu pihak menghimpun tindak lanjut kasus kasus pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial untuk diproses lebih lanjut dengan mencari solusi menyusun fasilitaspenutupan perusahaan untuk memudahkan pembinaan terhadap perusahaan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan dinamis melayanitenaga kerjaan agar memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran norma kerja,vov o w www titi:$ti wann tana oeo tr turn a aan anta hore bawa tara her meta ,p7 . error aa aa nama jabatan pengolah datgumpulkan, mencatat dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi) dan merekafitulasi kasus kasus phi phk yang telah laksanakan untuk memudahkan pembuatan laporan menyusun informasi, menyimpan dan memelihara data yang telah diolah serta memberikan layanan data phi sesuai petunjuk atasan guna kelancaran pelaksana were er34srn nama jabatan pengadministrasi ummenerima, mencatat,yusun bahan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan phi untuk mempermudah pelaksanaan tugas menyusun meneliti dan pengganda setiap surat masuk dan keluar dari seksi phi agar tertib administrasi: mengetik belahan, rancangan konsep surat panggilan mediasi untuk menghindari penyimpangan dari tujuan mediasi mengetik rancangan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas sesuai petunjuk atasan untuk kelancarwalikota banjarbaru, nadi dhani |
g9w w o st aaa tewww t7 trtoldoperator sejati adalah petugas yang diberikan kewenangan menjalankan sistem aplikasi jabatan pimpinan tinggi. www 7yjr banjarbaru banjarbaruitia seleksi dibentuk oleh walikota banjarbaru selaku pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi asnitia seleksi. panitia seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi eselon il.b kepala dinas badan serta sekretariat dprd) kota banjarbaru dapat terdiri atas unsur t7 :'''aaaaaa aa t tmenentukan symar, dan melaksanakan tahapan seleksi dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil seleksi kepada walikota banjarbaru.bagi anggota panitia seleksi banjarbaru. anggota panitia seleksikota banjarbaru. w a tr" berdasarkan pada peraturan walikota banjarbarumemiliki pangkat sekurang kurangnyasedang duduk dalam jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon iii) secara kumulatif paling kurang (lim,cc.penyampaian hasil seleksi, wawancara akhir, dan penelusuran rekam jejak calon.ersyaratan kualifikasi pendidikan. bagian ketigw t w tan " ":9s#i"rleksi administrasihurufpresentasi. kompetensi bidang dan kompetensi manajerial dinilai dengan perbandingan sebagai berikut: bobot penilaian kompetensi bidang bernilai (empat puluh persen) dan bobot penilaian kompetensi manajerial bernilai (enam puluh persen), penilaian kompetensi bidang terdiri atas penulisan makalah (dua puluh persen) dan presentasi (dua puluh persen), dan penilaian kompetensi manajerial (enam puluh, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, maka dapat memilih untuk tidak mengikuti tahapan seleksi kompetensi manajerial, dan menggunakan hasil tes assessment sebelumnya. hasil tes assessment sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (dua) tahun, dan akan dikalikan dengan bobot penilaian seleksi kompetensi manajerial sebesar (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf bagian keenam hasil seleksi hasil seleksi dan kompetensi manajerial dan disusun kedalam peringkat nilai, panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai maupun penelusuran rekam jejak. t v o s aw bagian ketujuh wawancara akhir dan atau kompetensi manajerialbagian kedelapan penelusuran rekam jejak dansembilandapat menggunakan metode penelusuran rekam jejak dan atau wawancara. r w www t . tt ttbanjarbaru pada dpaarbabi.jmiyagustuspan nama ju.on. womonnannannanaananananaaaaaaan w "panaminne riw pendidikan formal nama sekolah tgl.masu jenjang jurusan gurun tinggi lokasi tgl.lulus loo poo pop sja lo. elev loro loo iri19pendidikan dan pelatihan teknis yang bersertifikasi nama nama diklat lokasi gl.lulus yel tenggara iri kepangkatan pangkat gol.ruang nomor tanggal he. poo lo. lo. tr tol (f. riw jabatan struktural nomor nama jabatan instansi unit kerja tmt maya aan a aa "a ky. (ta ohh (ia tan as. too too iri jabatan fungsional tertentu tgl. fungsi| kredit too koor toe ore lon ono s.t otr yo. oo iron ro. ke eee tor xix over ro. tol koo eun otr roro io. alone ore asa judul karya tinaan inn aan hh. (penguasaan bahasa jenis bahasa nama bahasa kemampuan aan ian aan boo oo. aan inn anda jasa kehormatan bei ko. riw kesehatan jenis penyakit terindikasi sejak tahun keterangan tindakan aaa ko. keterangan keluarga jenis |tempat tgl.la kelamin hir poo. kon yo. iii iii yoaa:oa aaa uaa ai waa nmmmooaentu inner jadwal pendaftaran dan seleksi (tahap ti) tahapan jadwalsesuai ketentuan manajerial hasil seleksinadi advani w w o o oo" " |
pes kah peraturan walikota banjarbaru nomor tahuningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu melakukanlselanjutnya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada dinas kesehatlayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat! wilayah kerja tertentu. kepala puskesmas adalah kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat puskesmas)pusat kesehatan masyarakat, bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan walikota ini dibentuk kelembagaan puskesmas pada dinas kesehatan. puskesmas merupakan umi kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala puskesmas, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan. bab tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi pasai4 puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertamaidimaksudhdasar secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepada dinas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan masyarakat,kesehatan masyarakat, bagan struktur organisasi puskesmas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, puskesmasuskesmas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas kesehatan. dengan tidak mengurangi ketentuan atas, kepada puskesmasuskesmuskesmas: undangan yang berlaku, bab vin penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur puskesmas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. mahal yang belum diatur dalam peraturan walikota inpurrber auf pangan diundangkan pada tanggal member sekretaris banjarbaru, budi yamin berita kota banjarbaru tahun nomor sem merta seat derantataa nb)baru. sekretaris adalah sekretaris pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarbaru. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kependudukan dan pencatatan sipilkependudukan dan pencatatan sipilsebagai berikut merumuskan program kerjmbuatpendudukan dan pencatatan sipilpendudukan dan pencatatan sipil dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki): membuat konsep laporan dinas kependudukan dan pencatatan sipilependudukan dan pencatatan sipil: mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipilpendudukan dan pencatatan sipil: melaksanakan pengelolaan administrasi umum dinas kependudukan dan pencatatan sipilependudukan dan pencatatan sipilpendudukan dan pencatatan sipil kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipilkependudukan kepala bidang kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja bidang kependudukrencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya dokumen kependudukan: merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya mutasi penduduk dan penduduk rentan: mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnyakk. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasdokumen kependudukan kepala seksi dokumen kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja seksi dokumen kependudukdokumen membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas tugas kepada pengadministrasi kependudukan untuk urusan,mutasi penduduk dan penduduk rentan kepala seksi mutasi penduduk dan penduduk rentan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja seksi mutasi penduduk dan penduduk rentmutasi penduduk dan penduduk rentmutasi penduduk dan penduduk rentan untuk urusan data d, sesuai prosedur, jenis, jumlah dan ketentuan yang berlaku petunjuk atasncatatan sipil kepala bidang pencatatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja bidang pencatatan sipilpencatatan sipillayanan akta kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan prosedur pelayanan perkawinan, perceraian kematian, dan perubahan kewarganegaraan:kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak kepala seksi kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja seksi kelahiran, pengakuan dan pengesahan anakkelahiran, pengakuan dan pengesahan anandistribusikan membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas tugas kepada pelaksana seksi kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak untuk urusan data dan pelayanan administrasi kelahiran akta kelahiran), proses pengakuan dan pengesahan anak sesuai prosedur, jenis, jumlah dan ketentuan yang berlaku sertarkawinan, perceraian, kematian dan perubahan kewarganegaraan kepala seksi perkawinan, perceraian, kematian dan perubahan kewarganegaraan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja seksi perkawinan, perceraian, kematian dan perubahan kewarganegaraanseksi perkawinan, perceraian, kematian dan perubahan kewarganegarperkawinan, perceraian, kematian dan perubahan kewarganegaraan untuk urusan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan data perkawinan akta nikah), perceraian akta cerai) kematian dan perubahan kewarganegaraantatistik dan pelaporan kepala bidang statistik dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja bidang statistik dan pelapor: mengkoordinasikan program kerja bidang statistiknyajian data statistik kependudukan dan pencatatan sipil: merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan data kependudukan dan pencatatan sipiltatistik kepala seksi statistik mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja seksi statistik: melaksanakan koordinasi program kerja seksi statististatistik untukevaluasi dan pelaporan kepala seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja seksi evaluasi dan pelaporan, melaksanakan koordinasi program kerja seksi evaluasipelaksana seksi evaluasi dan pelaporan untuk mengumpul bahan,pendudukan dan pencatatan sipss, walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor21 tahununtuk kelancaran dan keamanan penyaluran pupuk bersubsidi kota banjarbaru, perlu melakukan perubahan atas peraturan walikota banjarbaru nomor tahukani lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambah lembaran negara republik indonesia nomor ban20t(ki banjarbaru tahun anggaran beberapa ketentuaerita daerah kol banjarbaru tahun nomor diubah sebagai berikut bana ketentuan lampiran dan diubah dan disempurnakan, tercantum pada lampiran dan peraturan walikota ini. ketentuan diubah dan disempurnakanpelangi rp. per pupuk organik rp. per katanggat juli pit, sekretaris daerah, hee agus widjaja berita daerah kota banjarbaru tahun nomor hh: y y : : ' ppeppelei kis isis ekp ski man sieleels sisi uu) ia") sjo josie fe) ssi sasis is tong pap ping mia sri iris c | jej sis i83 jee jsisisisis te) ala too teo 2c ke) aje kva) pp a.a swiss sisi ks) ojo 22x ada bb b ssl sad las) bad saad ke) bang: vlo logo|g& ais| ks) esti eis| jojo) ka) keren sgm ta) p3) 0nd ke) s8 s5 sis k01 kel i8 ))b " t tr |
dinas perhubuprep to. lembaran negara republik indonesia nomor pee undang undang nomor tahun tentang kasubbag perimbangan keuangan antara pemerintah pusaran pemerintahan daerah lembaran ikatan negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara lang ann republik indonesia nomor . p " w nama jabatan pengadministrasi umumara kori:masi skpd prosedur dan ketentuan mana sera mendokumentasikan dan mengarsipkan naskah dinas dan buku kasula (opa pada tempat yang telah ditentukan untuk memudahkan hmm #pencarian apabila diperlukan serta untuk pengamanan kabar aauastbhn onoa pesanan ena neeme melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai para koriimasi kp dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kasubbas laksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh diimpikan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan luas enonegowsmeseticsek ovewoesimssenemsa www oclc vvt tv v rara koran (asi melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai skpd aan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan anggungjawaban son tar lkmtaneroenreran cobaan a1s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai han prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan anggungjawaban kasuseagra bac tugas. tv ww nama jabatan pengemudi unit kerja sub bagian umum dan kepegawaian opd dinas perhubupara koordinasi tiba ditujukan dengan selamat lari melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai lea nat dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kabar aa, www w w w melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (en para org nas rr , rr(ara komnas konsep penyusunan skpdnasa nkabar terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunannya o eae a pinang, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. t: w www "korean asi nomor skpd peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, pasubsag tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan berita daerah kota: banjarbaru tahun nomor kabar www frpora ema melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai para kopi was tt" . dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban bebas) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh m.pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran kabar pelaksanaan tugas. aw terr w www wwwlm melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai para kor was pem ederigan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan tanggungjawab kasubbas kanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh ame pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan kabar tugu ss. non ami neto ht ,r nama jabatan pengolah datagar kera melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh skpd pinang, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan gas. kasubbagi www w p nama jabatan bendahara unit kerja sub bagian keuangan opd dinas perhubu"ara kore sipelsediaan( tu), ganti uang persediaan gu), berdasarkan skpd (ea putaran belanja kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tara ny. gema rei kw w v w amra sal korupsi pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. ww r nama jabatan verifikator keuangan unit kerja sub bagian keuangan opd dinas perhubu(wafat koronasi melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk spd memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan neuen sama #bar jakaoo www v v wr r nama jabatan penata laporanpesan mencapai hasil yang diharapkan errorpertanggungjawaban raw w w hero wm koro kasubbag too www nama jabatan pengadministrasibarat klorinasi pekan menerima, mencatat, dan menyortir dokumen keuangan, sesuai engan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan nassar pencarian memberi lembar pengantar pada dokumen keuangan, sesuai kabar dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan ommmmmidmme melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh setia pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran kakaanaan tugas. pepomnem mam ceres loansammememandmmea ln. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang rincian tugas pelaksana pada dinas perhubungananjarbaru. bidang adalah bidang pada dinas perhubungan kota banjarbaru. sub bagian adalah sub bagian pada dinas perhubungan. seksi adalah seksi pada dinas perhubuhubulem para kombinasi isap kabar ) s nama jabatan pengelola gajiskpd ora pembayaran tunjangan bz: potongan dan penyetoran pada gaji maupun tunjangan kasubbag tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi pajak spp garasi kabar menyiapkan peremajaan data gaji apabila terjadi perubahan aturan ketentuan terkait dengan penggajian agar dapat dibayarkan peranan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .wmnmoazbs d01it) nama jabatan pengelola sistem informasi sarana dan prasarana transportasi unit kerja seksi pengembangan prasarana opd dinas perhubungan tugas jabatan mengelola sistem informasi sarana dan prasarana transportuntuk pengembangan dan penerapan sistem informasi sarana dan prasarana transporarana dan prasarana transporopa mag rae. kabar rx. www w actor p aaaaaa aaa nama jabatan teknisi survey jaringan prasarana pelayanan transportasi jalan unit kerja seksi pengembangan prasarana opd dinas perhubungan tugas jabatan menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara sarana dan prasarana transportasi dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar. rincian tugas jabatansaranamasa pelaksanaan tugas. kasubsas kabar # h m jaaaaaaaaaaaaaa aaa nama jabatan teknisi teknik unit kerja seksi pengembangan prasarana opd dinas perhubungan tugas jabatan melaksanakan monitoring dan pembinaan usaha pengembangan prasarana umum melaksanakan pembinaan pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor jalan rincian tugas jabatan melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan kendaraan bermotor serta perbengkelan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan fisik persyaratan teknis kelaikan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan dalam rangka resolusi masalah masalah transportasi dan melaksanakan pembinaan pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor jalanme dive melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pena sea pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. igasussac . yjw a' ea nama jabatan pengolah data unit kerja seksi pengembangan prasarana opd dinas perhubungan tugas jabatan melaksanakan pengawasan monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum, mengumpulkan pandan mengolah data perlengkapan umumgembangan prasarana. mengumpulkan dan memeriksa bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan prasarana berdasarkan data dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas. menyusun rekapitulasi pengembangan prasaranangembangan prasaranangembangan prasarana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan lebih lanjut. par komikkedua bag pertanggungjawaban kemaun angan tugas. mam p 5j t nor nama jabatan pengadministrasi umum unit kerja seksi pengembangan prasaranaai irigasi melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh spd mainan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran xam pelaksanaan tugas. mena ben. ' r gp t t rrt nama jabatan pengelola perizinan angkutan jalan unit kerja seksi angkutan dan terminal opd dinas perhubungan tugas jabatan mengelola perijinan angkutan japerijrijinan angkutan jala enepertanggungjawaban skpd ola. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh momo pinang, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. mia nama jabatan pengelola sistem pelayanan angkutan unit kerja seksi angkutan dan terminal opd dinas perhubungan tugas jabatan mengelola sistem pelayanan angkuperijinan sistem pelayanan angkutan distem pelayanan perijinan angkutan dskpd hasussag| pelaksanaan tugas. p a. wpp3 nama jabatan analis angkutan darat unit kerja seksi angkutan dan terminal opd dinas perhubungan tugas jabatan menelaah dan menganalisa angkutan daratgkutan dargkutan darkan aan pf . a a thubuversi wal banjarbaru, nadi dhani diundangkan banjarbaru pada tanggal karet sekretaris daerah, sai abdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor rar kombinasi skpd ino nama jabatan pengelola terminal unit kerja seksi angkutan dan terminal opd dinas perhubungan tugas jabatan mengelola terminaltiban, keamanan lalu lintas angkutan daerah pengawasomanh pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. kabar k t w es 'o oa nama jabatan penyusun progam keselamatan angkutan jalan unit kerja seksi angkutan dan terminal opd dinas perhubungan tugas jabatan menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan program keselamatan angkutan jalan serta mengkaji dan menyusun program keselamatan angkutan jalan, mengumpulkan, skpd mengevaluasi proses penyusunan program keselamatan angkutan ama pemadam jalan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran, opi .o oov v c c cvcvcvovoc t eb nama jabatan pengadministrasi umum unit kerja seksi angkutan dan terminallaksanakan tugas. anom femmamansome ' #"' "'' 7jwr r nama jabatan analis teknis survey penanganan dampak transportasisurvey penanganan dampak transportaspenanganan dampak transportasi dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas, mengadakan penelitian berdasarkan survey penanganan dampak transportar keretaapi pinang, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran skpd ll. laksanakan tugas. e a omo pennkennemwemeemraad m nama jabatan analis lalu lintaslalu lintas agar memperlancar pelaksanaan tugas, mengadakan penelitian berdasarkantue santan tugas panen mesum "oa ta nama jabatan pengawas lalu lintassesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasanmembina mengendalikan penggunaan dan penempatan jalan angkutan umum( keadaan tugas. kabar rej nama jabatan pengadministrasi llaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perijinan pendidikan dan latihan pengemudi kendaraan bermotor. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasak kanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pim jinak baik tertulis maupun lisan. onmemsereseian feoomownamsert kabar ':moz nama jabatan analis teknik survey manajemen dalaah dan menganalisa survey manajemen dan rekayamanajemen dan rekayasa lalu lintas agar memperlancar pelaksanaan tugas, mengadakan penelitian berdasarkan survey manajemen dan rekayasareka santan tugas. gea 'nmwnaeae nama jabatan pengelolagelola rekayasa lalu lintasara korismasi laksanakan tugas. easa aanhubusarana prasarana dan transportasi seksi pengembangan prasarana pengelola sistem informasi sarana dan prasarana transportasi teknisi survey jaringan prasarana dan pelayanan transportasi jalan teknisi teknik gara pengolah data kpp pengadministrasi umum $aksi angkutan dan terminal mmm pengelola perizinan angkutan jalan kasubbas pengelola sistem pelayanan angkutan analis angkutan darat nhb pengelola terminal penyusun program keselamatan angkutan jalan hei im. pengadministrasi umum bidang lalu lintas angkutan jalan seksi pengendalian operasional lalu lintas analis teknis survey penanganan dampak transportasi darat analis lalu lintas pengawas lalu lintas darat pengadministrasi lla oo ew nama jabatan penyusugumpulkan dan mengklasifikasikan rekayasa lalu lintas serta mengkaji dan menyusun rekayasa lalu lintas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untukrekayasa lalu lintasrekayasereksi kon asihammer apa . pertanggungjawaban auuaaaaaaadministrasi umumkasubbas too w"r w www hh w seksi rekayasa dan keselamatan lalu lintas analis teknik survey manajemen dan rekayasa lalu lintas pengelola rekayasa lalu lintas penyusun rekayasa lalu lintas pengadministrasi umum wali banjarbaru, nadi dhani (ara korban skpd kasubbas afeeeemata pengangkatan asn, usulan surat hukuman disiplin berdasarkan skpd peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi kepegawaian. aa mnmoboeor w o v nama jabatan pengadminlstrasi perbuataan engan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan akan pertanggungjawaban: sen melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh nas pinang, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan kanan omega |
taat peraturan walikota banjarbaru nomor tahunmbangunan dan perkembangan kota banjarbaru,asar dalam rangka meningkatkan pendapatan asil daerah perlu melakukan pembentukan organisasi dan tata kerja penyedia pasar pada dinas perindustrian. perdagangan. pertambangan dan energimengingat a4, undangintaputsik indonesia nomor ti. peraturan pemerintah nomor tahunlababsiada dinas perindustrian. perdagangan, pertambangan dan energindapatan asli daerah melalui operasional pasar. kepala pengelola pasar adalah kepala unit pelaksana teknis pengelola pasar pada. nas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kota banjarbaru. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pengelola pasarngelola pasar pada dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi. pengelola pasar merupakan unit pelaksana teknis pada dinas perindustrian, perdagangan. pertambangan dan energi yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis sebagian tugas dinas, dipimpin oleh seorang kepala pengelola pasar. bab iii tugas pokok, fungsi dan salinan organisasi pengelola pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan lingkungan pasar yang meliputi penataan, pembinaan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi. sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta meningkatkan pendapatan asli daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pengelola pasar mempunyai fungsi perumusan kebijakany, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar, perumusan dan penetapan kebijakan operasional. pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendapasar, pengelolaan urusan ketatausahaan. susunan organisasi pengelola pasar terdiri dari sub bagian tata usaha, sub unit keamanan dan ketertiban, sub unit pemungutan, sub unit pemeliharaan dan kebersihan. pen bari (ai manna saat "datar luk ttojats ditata serba ana can naa ming, sun pet ppn pak nah yaa ari del yaa naa |
st.@. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas pendidikan kota banjarbaru, agar lebih berdayaretaris adalah sekretaris pada dinas pendidikan kota banjarbaru. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pendidikan kota banjarbaru. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas pendidikan kota banjarbaru. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas pendidikbagian kesatu kepala dinas pendidikan kepala dinas pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan program kerja dinas pendidikanpendidikndidikanndidikanndidikan, sub bagian kepegawaian, sub bagian umum dan perlengkapidikankepegawaipendidikan: mengatur pelaksanaan urusan umum dan perlengkap: mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor: il. menghimpun dan menyusun laporan tahunan dinas pendidikan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), membuat konsep laporan kepala dinas pendidikanndidikan: mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan dinas pendidikan, agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian dinas pendidikan: melakukan koordinasi dan mengatur pelaksanaan evaluasi data agar sesuai dengan program kegiatan: melakukan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan keuangan agar sesuai dengan rencana kegiatan,nya menyiapkan, menyusun rencana program kerja kepegawaian dinas pendidikan: melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi data pegawai, usul pengangkatan, pemberhentian pensiun, mutasi promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, cuti, pembuatan baris kartu, aspen, asuransi, duk, nominatif, daftar susunan pegawai, dp3, pangkat, diklat pelatihan, absensi, menjaga kedisiplinan pegawai dan laporan pegawai: cc. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kepegawaian dinas pendidikan: membuat laporan kepegawaian berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi dilingkungan dinas pendidikan, melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian kepegawaian pada dinas pendidikan kota banjarbaru: mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan kepegawaikepegawaisebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan perlengkapan dinas pendidikan: melaksanakan kegiatan administrasi umumkearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran: cc. mengatur dan mengawasi pelayanan alat alat kantor dan perlengkapan lainnya dalam satuan organisasi dilingkungan dinas pendidikan:mengatur dan mengawasi persiapan ruang untuk rapat, upacara dan pertemuan pertemuan sesuai petunjuk pimpinan: membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang sekretariat, melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian dinas pendidikan: membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas: j . mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan umum dan perlengkapkepada bawahan dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas agarndidikan dasar kepala bidang pendidikan dasar mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang pendidikan dasardasardasardasar, merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan bahan evaluasi belajar tingkat dasardasar, j . menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan pendidikan dasarnota pertimbangan advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, melaporkan secara berkaladasar kepala seksi ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasaretenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar, melaksanakan koordinasi bidang pendidikan dasar serta melaksanakan pembinaan teknis terhadap ketenagaan sekolah agar sesuai dengan program pendidikan nasional, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dasar kepala kepala seksi kurikulum dan perpustakaan sekolah pendidikan dasarurikulum dan perpustakaan pendidikan sekolah dasar agar sesuai dengan ketentuan, merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kurikulum dan perpustakaan pendidikan sekolah dasardasar agar sesuai dengan program pendidikan nasional, mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan pengelolaan perpustakaandasar agar berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan, merencanakan mengatur kegiatan lomba seni dan olahraga agar berjalan dengan baik: merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan test hasil belajar dan ulangan umum sekolah agar tertib pelaksanaan, ii. melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah pendidikan dasarendistribusian blanco suhu dan ijazah smp sd. bagian keempat kepala bidang pendidikan menengah kepala bidang pendidikan menengah mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang pendidikan menengahmenengahmenengahmenengah: merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan bahan evaluasi belajar tingkat menengahmenengah: j . menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan pendidikan menengah, melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pendidikan menengah sesuai pedoman yang ada untuk kelancaran operasional sekolah bersangkutan: il. mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas masing masing agar pekerjaan terbagi habioomenengah kepala seksi ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengahmenengah bidang pendidikan menengah pada dinas pendidikan: mengatur dan mengawasi pelaksanaan ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengah: melaksanakan koordinasi bidang pendidikan menengah serta melaksanakan pembinaan kesiswaan sekolah agar sesuai dengan program pendidikan nasional: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dimenengah kepala seksi kurikulum dan perpustakaan sekolah pendidikan menengahbidang pendidikan menengah pada dinas pendidikan: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kurikulum dan perpustakaan sekolah pendidikan sekolah menengahmenengahgelolaan perpustakaan sekolahmenengah agar berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan: menyusun dan mempersiapkan usulan buku buku dalam rangka pengadaan buku perpustakaan sekolah, melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah pendidikan menengahpendidikan non formal informal kepala bidang pendidikan non formal informal mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang pendidikan non formal informal sesuai rencana kerja dinas pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugasnon formal informal antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait: merumuskan,mengatur, dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang pendidikan non formal informalnon formal informal: merumuskan dan menyusun pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan kekasaran, kursus dan kelembagaan sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar, ii. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan non formal informal untuk kelancaran pelaksanaan tugas: menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan pendidikan non formal informasebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja pendidikan anak usia dini bidang pendidikan non formal informal taman penitipan anak tpa)), kelompok bermain kb) dan satuan paud sejenis sps) pada dinas pendidikan: mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini agar sesuai dengan ketentuan: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dinipendidikan anak usia dinianak usia dinianak usia dinianak usia dini organisasi sektoral: melaksanakan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini: ii.kesetaraan kekasaran, kursus dan kelembagaan kepala seksi pendidikan kesetaraan kekasaran, kursus dan kelembagaan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja pendidikan kesetaraan kekasaran, kursus dan kelembagaan bidang pendidikan non formal informal pada dinas pendidikan, merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan kekasaran, kursus dan kelembagaendidikan unit pelaksana teknis dan organisasi sektoral dan penyelenggara program: melaksanakan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kekasaran, kursus dan kelembagaan agar sesuai dengan program dan jenis yang berlakuj sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang sarana dan prasarana sesuai rencana kerja dinas pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan data lainnya, mengkoordinasikan kegiatan bidang sarana dan prasarana antar instansi pemerintah dan lintas sektoral terkait dalam rangka sinkronisasi kegiatan dan pencapaian prioritas program sarana dan prasarana pendidikan, merumuskan, mengatur, dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang sarana dan prasaranasarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan prasina fisik pendidikan dan sarana subsidi dan bantuan sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar pada jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan: ii. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas: j . menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikeksi prasarana fisik pendidikan kepala seksi prasarana fisik pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja prasina fisik pendidikan bidang sarana dan prasarana pada dinas pendidikan: mengatur dan mengawasi pelaksanaan prasarana fisik pendidikan agar sesuai dengan ketentuan, merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan prasina fisik pendidikrogram pembangunan rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana fisik pendidikgelolaan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaanberpedoman pada prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan: melaksanakan koordinasi pengelolaan prasarana fisik pendidikan antar instansi pemerintah terkait dan organisasi sektoral: melaksanakan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan prasarana fisik pendidikan agar sesuai dengan program dan jenis yang berlaku, i. melakukan evaluasi dan monitoring terhadapil. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf kepala seksi sarana subsidi dan bantuan kepala seksi sarana subsidi dan bantuan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja sarana subsidi dan bantuan bidang sarana dan prasarana pada dinas pendidikan: mengatur dan mengawasi pelaksanaan sarana subsidi dan bantuan agar sesuai dengan ketentuan: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan sarana subsidi dan bantuan agar berjalan sesuai dengan ketentuan, melaksanakan koordinasi serta melaksanakan pembinaan terhadap penerapan sarana subsidi dan bantuyediaan informasi pengadaan sarana subsidi dan bantuan, memberi petunjuk, memberi arahan dan membagi tugas kepada bawahan dalam rangka penjabaran tugas seksi sarana subsidi dan bantuan agar berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan: melaksanakan koordinasi pengelolaan sarana subsidi dan bantuan antar instansi pemerintah terkait dan organisasi sektoral, melaksanakan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan sarana subsidi dan bantuan agar sesuai dengan program dan jenis yang berlaku, im , rrt:tr analkomunikasi dan informatikakasutbagi negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara loro ceramah republik indonesia nomor tt zvt nama jabatan pengadministrasi umum|. mendasari bukannya masing masing unit kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan (ctl, mendokumentasikan dan mengarsipkan naskah dinas dan buku seng pada tempat yang telah ditentukan untuk memudahkan less pencarian,apabila diperlukan serta untuk pengamanan ta, f r ect ii"gayopaninglewaban mtugas. re tz$ it(wf melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai sesn ang bbw w w .a a nh t to to t nama jabatan prabu baktgn pertanggungjawabaa, nama jabatan pengemudest tiba ditujukan dengan selamat laporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai . . dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertapesungjawaban aaaa aaa t''''ui uibwwmww! )b ! :h!:w . v. tt aaaaaaaaaaaman . kinerja dan laporan tahunan dengan pejabat yang berwenang dan terkait.sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunannya oo . . ,aaaaaaaaaaa aaakan bkk tahun tentang kedudukan, susunan sea organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika kota aan banjarbaru berita daerah kota banjarbaru tahun nomor dota kemmetetarrentrasenn samson a ailaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pipa baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran ipe laksanakan tugas. nan masa www i ))y) yfr ,w, a aaabendahara unit kerja sub bagian keuangan opd dinas komunikasi dan informatika. persediaan( tu), ganti uang persediaan gu), berdasarkan han slsaga untuk tertib administrasi keuangan, bean mata 0ntn vidio dmmmnememean, bbm gw a t yj errorn nama jabatan verifikatorrean donmmamnno n i i$::$$&:$& h,h$xy xiv'( b b )y h bp epv n npnf x ."".x .ntrtdtgt " " " " " wo ap,p tt a e nama jabatan penata laporans5.' hasil pelaksanaan tugas secara lisan tertulis sesuai ecu dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertifaeman bana w mmmm fr 7h na aa: tt nama jabatan pengadministrasi. menerima, mencatat, dan menyortir dokumen keuangan, sesuai dengar prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan mem i lembar pengantar pada dokumen keuangan, sesuai denga prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengeryjatian ten nana www e .ij t irt memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang rincian tugas pelaksana pada dinasomunikasi dan informatika lingkungan pemerintahiii perumusan rincian tugas men una perumusan rincian tugas pelaksana pada dinas komunikasi dan informatika kota banjarbaru tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini a, y, n amaelola gajipertambahan."cs tambahan.penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku 'tertib administrasi pajak www www popup pv mr mean rec ear haram tr, oa . nama jabatan analis kerjasam, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan bidang kerjasama. rincian tugas jabatan mengetik rancangan pelaksanaan analisis kerjasama berdasarkan rencana kerja yang telah disusun. mengumpulkan bahan bahan analisis kerjasama untuk diklasifikasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. menyusun konsep bahan analisis kerjasama untuk diajukan kepada pimpinan guna keperluan penyelesaian pekerjaan. mempelajari bahan bahan kerjasama untuk memperlancar pelaksanaan tugas. menganalisis dan menelaah bahan bahan kerjasama untuk memperlancar pelaksanaan tugas. mengolah penelitian berdasarkan hasil analisis kerjasama sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan. menyusun rekomendasi bidang kerjasama berdasarkan hasil analisis dan pemanfaatannya untuk disampaikanpena r w yp t t t nama jabatan analis penyuluhan dan layanan informasiyuluhan dan layanan informasi. rincian tugas jabatan membuat rancangan pelaksanaan analisis penyuluhan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun. mengumpulkan bahan bahan analis. menyusun konsep bahan analisis penyuluhan untuk diajukan kepada pimpinan guna keperluan penyelesaian pekerjaan. mempelajari, menganalisa seta menelaah bahan bahan penyuluhan dan layanan informasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas. mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis penyuluhan dan layanan informasi sebagai bahan rekomendasitang mantan ww ma nama jabatan pengadministrasipencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi bidang analisis dan kemitraan media. rincian tugas jabatan menerima surat penawaran dari media massa sebagai bahan perencanaan kegiatan publikasi kegiatan pemerintah kota banjarbaru. menyortir berkas penawaran sesuai jenis media massa (surat kabar harian, tabloid, media online, media elektronik, dll) untuk memudahkan pencarian. membuat rekap surat penawaran untuk mengetahui jumlah kemitraan media sebagai bahan pertanggungjawaban. mendokumentasikan surat penawaran dan surat lainnya yang terkait dengan kerjasama dengan mass media dan kelembagaan informasi untuk memudahkan pencarian bila diperlukan. mendokumentasikan berita yang dimuat media mitra pemerintah dengan menyusunnya secara periodik sebagai bahen pan ne''''uae inn nama jabatan pengelola media centerrincian tugas jabatan memantau penyelenggaraan media center agar dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian dengan perencanaan. memantau penyelenggaraan kemitraan dengan media agar dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian dengan kontrak perjanjian kerjasama. mengkoordinasikan dengan unit unit terkait dan atau instansi lain yang terkait dengan media center dan kemitraan media dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadngaduan publik. rincian tugas jabatan mendengarkan, mencatat dan memberikan tanggapan atas segala pengaduan publik terkait penyelenggaraan pemerintahan mengklasifikasikan laporan yang diterima berdasarkan kategori (pendidikan, komunikasi dan informasi, infrastruktur, perbankan, dll) untuk memudahkan dalam penyelesaian pengaduan menelaah jenis pengaduan yang diterima beserta kelengkapannya (identitas pengadu, keluhan, tempat dan waktu kejadian) melakukan koordinasi dengan instansi yang diadukan untuk mendapatkan konfirmasi jawaban atas pengaduan memonitor tindaklanjut pengaduan publik dan melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk mendorong upaya penyelesaian setiap pengaduan. membuat rekapitulasi hasil pengaduan berdasarkan proses pengaduan (belum ditindaklanjuti dalam proses sudah selesai tar et:, nama jabatan teknisi alat elektro dan alatelola peralatan elektro dan peralatan komunikasi pada bidang sarana prasarana komunikasi dinas komunikasi dan informatika kota banjarbaru dalam hal pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar peralatan tersebut terkelola dengan baik guna kelancaran pelaksanaan tugasyampaikan informasi cara penggunaan alat elektro dan alat komunikasi sesuai dengan tata cara penggunaannya untuk kelancaran operasional peralatan tersebut. mengumpulkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana komunikasi sesuai ketentuan untuk digunakan sebagai bahan selanjutnya. melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi komunikasi berdasarkan ketentuan yang ppampberlaku guna mewujudkan keteraturan bidang komunikasi. ssl melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi yang bersifat lokal berdasarkan acuan yang telah ditetapkan untuk ipa waangaran tugas. dp"'"(" ' " "rmr" " r" m" " " " " " " "'m"rr error kek r r p exe &z2# # fr voc65 n enna angin para pen pend nan mdr www pp p t yppmunikasi dan informatika sebelumnyar wali banjarbaru, nadi dhani diundangkan banjarbaru pada tanggal :turet sekretaris daerah, said abdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor pen nh # evo nama jabatan pengendali jaringanrincian tugas jabatan merencanakan sistem jaringan komunikasi yang meliputi jaringan dan sistem pendukung lainnya. mengetik rekomendasi terhadap permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. menyusun administrasi sistem bagi perangkat perangkat jaringan komunikasi dan sistem pendukung dalam lingkup jaringan komunikasi. melayani pemungutan dan pengelolaan retribusi menara telekomunikasi. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kantor agen jasa pengiriman. membantu dalam pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan jaringan komunikasi. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan komunikasi dan sistem pelayanan komunikasi. menyampaikan program sistem teknologi informasi dan layanan layanan yang terkait dengan pengendalian jaringan komunikana kedua nh h h h#ee "e sa . nama jabatan analis pengelolaan sistem informasi perbendaharaperbendaharaan. rincian tugas jabatan mengetik. mengingat rup rencana umum pengadaan). mengetik realisasi penyerapan anggaran pada money terra. mengetik undangan, daftar hadir dan nobulan rapat seksi pengelolaan jaringan komunikasi data. menggandakan surat masuk dan keluar seksi pengelolaan jaringan komunikasiserespann nama jabatan pengelola data pembangunan sistem informasi keuangan daerahangunan sistem informasi keuangan daerah. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan bahan data pembangunan sistem informasi keuangan daerah. melakukan pengelolaan data pembangunan sistem informasi keuangan daerah. mengetik hasil data pembangunan sistem informasi keuangan daerah. menganalisa bahan bahan kerja untuk memperlancar pelaksanaan tugasen nama jabatan pengelola sistem dan jaringdan jaringan komputer. mengolah sistem pengamanan sistem dan jaringan komputer. membuat prosedur pemanfaatan sistem dan jaringan komputer. melakukan uji coba operasi sistem dan jaringan komputer. melakukan monitoring akses. melakukan perbaikan kerusakan sistem dan jaringan komputer. melakukan sistem pencarian kembali sistem dan jaringan komputer. membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer. mendokumentasikan penggunaan sistem informasingadakan pelaksanaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, yw nama jabatan teknisi alat elektro dan alat komunikmasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan alat elektro dan alat komunikasigumpulkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengelolaan jaringan komunikasi data sesuai dengan ketentuan untuk digunakan sebagai bahan selanjutnya. membantu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang pengelolaan jaringan. membantu mengelola pusat data dan program pengembangan layanan interkoneksi jaringan intrateknisi jaringan instalanalisis,jaringan komputer. mengolah sistem pengamanan sistem jaringan komputer. membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer. melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer. melakukan monitoring akses. melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer. membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer. melakukan dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputermbantu menyediakan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduwww www d nama jabatan pengendaliyusun, mengembangkan, mengendalikan dan atau mengoperasikan pengolahan data aplikasi dan manajemen teknologi informasi. rincian tugas jabatan menyusun program kerja tahunan seksi pengembangan sistem informasi dan web pemerintah. mengembangkan content web, tampilan web dan trouble shooting connection situs. menjaga dan memelihara content web, tampilan web dan trouble shooting connection situs. melayani bimbingan teknis kepada pengelola sub domain. melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. menghimpun dan mengendalikan aplikasi dan checking item data. menganalisis hasil survey dan koordinasi skpd tentang pengembangan teknologi informasi. melakukan otorisasi akses kepada pemakai. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan database. mengiventarisasi dan mengelola master perangkat lunak (software). melakukan update perangkat lunak. melakukan pencarian inovasi inovasi pengembangan teknologi informasi.kase perifnerungawaban. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh l pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan h w tt ph ar nama jabatan pengelolaumpulkan, menyusun, mengelola dan mengembangkan pengolahan data dpengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika. melakukan keamanan infrastruktur analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika. menyusun program kerja tahunan pengelolaan teknologi informasi. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. mengendalikan dan menginventarisasi aplikasi dan checking item data. mengelola hasil survey dan koordinasi skpd tentang pengembangan teknologi informasi, ,,, ,, nama jabatan pengelola alih teknologmbangkan aplikasi pengolahan data teknologi informasi dan perkembangalih teknologi aplikasi dan informatika. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program bidang alih teknologi aplikasi dan informatika. melakukan analisa dan evaluasi terhadap penerapan sistem informasi. melakukan analisa kebutuhan sistem. menyusun usulan pemilihan platfrom teknologi, framework, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi. mengendalikan dan menginventarisasi aplikasi dan checking item datate tugas. nama jabatan pengelola databasepengelolaan dan pemutakhiran database secara berkala. rincian tugas jabatan melakukan pengelolaan dan pemutakhiran database. melakukan evaluasi kebutuhan sistem pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan informasi. menyiapkan format pengumpulan data. melakukan identifikasi sumber dan pembuat data. menyiapkan rencana pengambilan data periodik. melakukan pengumpulan data. melakukan analisa keterkaitan dan hubungan antar data. melakukan desain database. menyiapkan spesifikasi dan kapasitas perangkat keras tempat penyimpanan (server) databasgon. oom .:.t u motomunikasi dan informatikaomunikasi seksi pelayanan informasi, mass media dan kelembagaan informasi analis kerjasama analis penyuluhan dan layanan informasi pengadministrasi analis dan kemitraan media pengelola media center dan kemitraan media pengelola pengaduan publik seksi sarana dan prasarana komunikasi teknisi alat elektro dan alat komunikasi pengendali jaringan komunikasi bidang informatika seksi pengelolaan jaringan komunikasi data koe analis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan ken ana pengelola data pembangunan sistem informasi keuangan daerah pengelola sistem dan jaringan teknisi alat elektro dan alat komunikasi teknisi jaringan instalasi www true nama jabatan pengelola situs webpengembangan sistem informasi dan web pemerintah. rincian tugas jabatan mengelola situs web seksi pengembangan sistem informasi dan web pemerintah. menghimpun data informasi yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dan web pemerintah. mengolah data informasi yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dan web .l& " "m n v ' vd'd .nw rn v)wrv" w nama jabatan analis sistem informasi diseminasi hukumdiseminasi hukum. rincian tugas jabatan menyusun rencana kegiatan analis sistem informasi dan diseminasi hukum. mengumpulkan peraturan peraturan berhubungan dengan penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik. menganalisa bahan bahan kerja untuk memperlancar pelaksanaan tugas. mengagenda surat masuk dan surat keluar subbab layanan pengadaan secara elektronik. mengetik surat keluar subbab layanan pengadaan secara elektronik. membuat spt, spd dan data dukung lainong nama jabatan pengelola situs weblayanan pengadaan secara elektronik lpse). rincian tugas jabatan mengelola situs web seksi layanan pengadaan secara elektronik lpse). menghimpun data informasi yang berhubungan dengan lpse. mengolah data informasi yang berhubungan dengan lpse. melayani konsultasi dan memberikan training sistem informasi rencana umum pengadaan rup) kota banjarbaru kepada seluruh skpd. menjalankan tugas sebagai helpdesk lpse. melayani training layanan pengadaan secara elektronik lpse). mengingat rup dan mengisi aplikasi simong cc nama jabatan pengelola sistem dan jaringanrencanakan, merancang, melaksanakan sistem dan jaringan informasi berbasis komputer. rincian tugas jabatan membantu merencanakan dan merancang sistem yang meliputi jaringan, sistem server services dan sistem pendukung lainnya. membantu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan jaringan dalam media komputer. melaksanakan administrasi sistem bagi perangkat perangkat jaringan, server services dalam sistem dan jaringan akses internet. melaksanakan sistem pemantauan terhadap sistem dan layanan terkait dengan jaringan intranet, internet dan sistem server services. melaksanakan pemeliharaan, manajemen dan pengendalian akses atas sistem layanan ti. membantu dalam pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ti. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem layanan ti. melakukan kerjasama dengan bidang lain dalam kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan layanan layanan terkait dengan sistem inform. melaksanakan, tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh teau pirfipiriafi, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. h && nama jabatan pengelola teknologi informasihimpun, mengelola dan mengolah data teknologi informasi seksi layanan pengadaan secara elektronik lpse). rincian tugas jabatan menghimpun data teknologi informasi yang berhubungan dengan layanan pengadaan secara elektronik lpse). mengolah data teknologi informasi yang berhubungan dengan lpse. melayani penggunaan aplikasi layanan pengadaan secara elektronik. mengelola terkaitolahelola ppe layanan pengadaan secara elektronik kota banjarbaru sebagai admin mengelola agency layanan pengadaan secara elektronik kota banjarbaru sebagai admebas man ran wb, nama jabatan analististik. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan bahan yang terkait data statistik mengklasifikasikan data sesuai sector. mengolah dan mengelola data data terkait statistik. menyimpulkan hasil analisa data menyusun rekomendasi usul saran terkait hasil analisadata standarisasi penyeliandarisasi penyelia. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan bahan yang terkait data standarisasi. mengklasifikasikan data standarisasi penyelia. mengolah dan mengelola standarisasi. menyusun rekomendasi usul saran terkait standangumpulan pengelolaan data yang meliputi penyiapan dan penyimpanan data statistik,serta koordinasi dan penyusunan laporan bidang data statistik. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan bahan yang terkait data statistik mengolah mengelompokkan bahan bahan menjadi data statistik. melayani data data terkait statistik bila diperlukan oleh instansi lain. menjaga dan merawat data data statistik baik data soft copy maupun hard copy. mengetik dan membuat laporan hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas untuk bahan kebijakan bagi atasan. menyampaikan informasi usul dan saran yang berkaitan dengan tugas tersebut sebagai masukan bagi aan nama jabatan penyuluhdibidang statistik. rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan bahan data untuk penyuluhan terkait statistik. melakukan penyuluhan terkait dengan bidang statistik. mengolah data menjadi bahan tayangan yang berkre pareja bekas it. nama jabatan pranata fotografifotografi. rincian tugas jabatan melakukan pengumpulan data untuk bahan fotografi. melakukan pengklasifikasian dan penelaahan data untuk bahan fotografi. menyimpulkan dan menyusun rekomendasi bidang fotograft more lead seksi pengembangan sistem informasi dan web pemerintahan pengendali teknologi informasi pengelola teknologi informasi pengelola alih teknologi pengelola database pengelola situs web seksi pengembangan layanan pengadaan secara elektronik lpse) analis sistem informasi dan diseminasi hukum pengelola situs web pengelola sistem dan jaringan pengelola teknologi informasi bidang statistik dan persandian seksi statistik analis statistik analis data standarisasi pengelola data statistik penyuluh statistik pranata fotografi seksi persandian pengelola keamanan sistem informasi operator sandi dan telekomunikasi operator transmisi sandi operator telekomunikasi operator tayangan multimedia dan sms banjarbaru, napoli dhani aaa . nama jabatan pengelola keamanan sistem informasi unit kerja seksi persandian opd dinas komunikasi dan informatika tugas jabatan yang meliputi menyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan bidang keamanan sistem informasi. rincian tugas jabatan menyiapkan pedoman dan prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas pengelola keamanan sistem informasi sebagai dasar untuk melaksanakan tugas tugas yang telah diberikan. melakukan pengelolaan berkaitan dengan bidang keamanan sistem informasi. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan sandi. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan persandian. melakukan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan persandie tvw r nama jabatan operator sandi danperalatan persandian dan telekomunikasi. rincian tugas jabatan melaksanakan pencatatan agenda berita berita radiogram baik yang terima ataupun yang dikirim dari pusat atau kabupaten kota untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat teluk atau mesin sandi.ransmisi sandransmisi sandransmisi sandi. melakukan pemeriksaan kelengkapan secara berkala terhadap peralatan transmisi sandi. melakukan pengoperasian terhadap peralatan transmisi sandi sesuai dengan petunjuk teknis. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap peralatan transmisi sandelekomunikasi. melakukan pemeriksaan kelengkapan secara berkala terhadap peralatan telekomunikasi. melakukan pengoperasian terhadap peralatan telekomunikasi sesuai dengan petunjuk teknis. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap peralatan telekomunikasba nama jabatan operator tayangan multimedia dan smssubstansi tayangan multimedia dan sms. rincian tugas jabatan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai substansi tayangan multimedia dan sms. melakukan pemeriksaan kelengkapan secara berkala terhadap substansi tayangan multimedia dan sms. melakukan pengoperasian terhadap substansi tayangan multimedia dan sms sesuai dengan petunjuk teknis. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap substansi tayangan multimedia dan sms nanti rohani lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal maret ura. bulan pelaksana harian plh), usulan sumpah janji asn, usulan iep3 pengangkatan asn, usulan surat hukuman disiplin berdasarkan (peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi kepegawaian. ww t" t iit" tperbuatpertanggungjawaban, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pemboman pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan dengar pisang w j t tr ttvdilakukan perubahawww 7j rt t o uu wb m aaaaaaaaaaaa ero or:r e'dol agustus jani usk nadhgh y" meramal nn seri bsd pai main nan yan . posisi perubahan rencana kerja pemerintah daerah daftar isi halaman latar belakang .ooooooo.oooooooooooooometeeeserenenananaann dasar hukum penyusunan w.oooooooooooooooomnwenessnnanknnanan sistematika dokumen perubahan rkd .ooooooooocooooo.mocooooooooooooo. maksud dan tujuan .oooooooocoooo seret bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan .ooocooo. bab rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan arah kebijakan ekonomi daerah .ooooooo.coooooooooooooooooooooooommm. arah kebijakan keuangan daerah .ooooooooooo.ooo.coo.oooooooooo. perubahan arah kebijakan pendapatan daerah .ooooooooooooo.o.c.oo.o. perubahan arah kebijakan belanja daerah .cooooocoooooooooocoooooo perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah .ooooooco.oooooocoooomooo bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan rkd near even00n senen can san nenek ana aan ana aan ana kan ana kan man mana menanam nan tujuan dan sasaran pembangunan weeoooooooooooooooooooooommx prioritas pembangunan w.ooocoooooo.cbooo.coooooooooooooooooi babi rencana program dan kegiatan prioritas daerah .o.co.co.o oo.#co.k#o.o.ib. pemerintah kota banjarbaru t perubahan rencana kerja pemerintah daerah daftar tabel halaman tabel proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun .oooocoooco.voodoo.m tabel proyeksi perubahan belanja daerah tahun .ooocoooco voodoo wo. woo10. tabel proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun .oocoococooooomooooo. tabel hubungan tujuan sasaran pembangunan kota banjarbaru .ooooco.oooooooo. tabel prioritas pembangunan daerah rpm dan prioritas pembangunan tahunan tabel sinkronisasi prioritas nasional, provinsi dan kota banjarbaru tahun . tabel prioritas pembangunan daerah, program pembangunan dan indikator target kinerja tahun aaa dana nan hanya epa pemerintah kota banjarbaru perubahan rencana kerja pemerintahmerintah kota banjarbaru dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya. perkembangan pembangunan kota ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan. walaupun kehidupan masyarakat banjarbaru saat ini sudah berada pada kondisi yang lebih baik, namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah kota banjarbaru dalam membangun daerah, mulai dari persoalan penduduk dan dinamainya, hingga persoalan lingkungan hidup. pemerintah kota banjarbaru www www perubahan rencana kerja pemerintah daerah dasar hukum penyusunan landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan rkd kota banjarbaru tahun meliputi:baru ooo o'o perubahan rencana kerja pemerintah..)sistematika dokumen perubahan rkd dokumen perubahan rkd kota banjarbaru tahun 2018ini disusun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan latar belakang dasar hukum penyusunan sistematika dokumen perubahan rkd maksud dan tujuan babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan pemerintah kota banjarbaru oo. w perubahan rencana kerja pemerintah daerah bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakanujuan dan sasaran pembangunan prioritas dan pembangunan babi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan rkd bab penutup maksud dan tujuan maksud disusunnya perubahan rkd kota banjarbarukota banjarbaru tahun adalah sebagai berikut dengan walikota banjarbaru yang selanjutnya akan dijabarkan dalam:ing jaw pemerintah kota banjarbaru hfh perubahan rencana kerja pemerintah daerah bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan berkenaan dengan pelaksanaan operasional perencanaan tahun ketiga dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kota banjarbaru tahun maka disusun dokumen perubahan rkd tahun sebagai dasar penyusunan kebijakan umum apbd perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran perumusan strategi dan kebijakan pembangunan tahun sebagaimana dituangkan dalam rkd ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan tahun juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah. adapun capaian kinerja pembangunan kota banjarbaru berdasarkan program prioritas yang dilaksanakan sampai triwulan tahun dijelaskan sebagaimana pada lampiran ba. s5. pemerintah kota banjarbaru . perubahan rencana kerja pemerintah daerah bab iii rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangandaerah arah kebijakan ekonomi daerah pembangunanekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuatfondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatpada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan pertumbuhanekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatankompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industrikecil rumah tangga. kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan(share) masing masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerahsebagaimana tercermin dalam pdrb daerah setiap tahunnya, kekuatan masing masingsektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah sertakemampuan pendanaan yang akan tergambar dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) tiap tahunnya. dari hasil analisa input output, sumbangan (share) masing masing sektor dalam pdrb terlihat bahwa sektor perdagangan dan jasa memberikan sumbangan yang cukup besar yakni sebesar dari total nilai tambah bruto, hal ini memperkuat fakta bahwa saat ini kota banjarbaru makin bergerak mengarah kepada kota perdagangan dan jasa. dari hasil analisa serta fakta pendukung lapangan, maka untuk tahun rancangan kerangka ekonomi daerah kota banjarbaru akan tetap disinergikan mengacu pada rencana kerja pembangunan baik secara nasional, provinsi maupun rpm daerah, yaitu masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan perdagangan yang efisien dan berdaya saing global melalui program program yang mendukung pergerakan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi angka kemiskinan tanpa mengabaikan pembangunan sektor sektor non ekonomi lainnya. mengacu pada visi kepala daerah, yaitu terwujudnya banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter , arah kebijakan ekonomi daerah kota banjarbaru diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap pdrb yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan, dan sektor industri sertskor lainnya sebagai pendukung dengan langkah langkah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang oleh sektor riil ekonomi kerakyatan yaitu umkm dan usaha ekonomi kreatif lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat: menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi: mendorong investasi swasta, upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang rasional dan realistis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, pemerintah kota banjarbaru m eretttwvw www perubahan rencana kerja pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah: adapun untuk sasaran ekonomi makro kota banjarbaru yang ingin dicapai pada perubahan tahun anggaran 2018adalah indeks pembangunan manusia ipm) ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar persen: angka kemiskinan sebesar persen, dan pendapatanper kapita sebesar rp. juta. arah kebijakan keuangan daerah kebijakan perubahan keuangan daerah tahun diarahkan untuk memberikan dorongan dalam kesinambungan pembangunan dengan tetap menjaga langkah langkah penganggaran yang telah disesuaikundang undang nomor tahun tentang keuangan negara. undang undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian operasionalisasinya diterbitkan permendagri tahun permendagri tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. apbd yang, belanja dan pembiayaan. perubahan arah kebijakan pendapatan daerah kebijakan perubahan optimalisasi dana perimbangan dau, dak, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. pendapatan daerah terdiri atasbaikadapun upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pertama: melalui intensifikasi dengan menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, retribusi daerah lingkungan pemerintah kota banjarbaru. pemerintah kota banjarbaru www "w perubahan rencana kerja pemerintah daerah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi daerah, mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, minimal3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi pendapatan asli daerah. kedua dilakukan melalui langkah ekstensifikasi dengan melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah dan menginventarisir serta mengevaluasi perda perda yang ada dalam upaya penggalian sumber sumber pendapatan baru, mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring dan menggali sumber sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sedangkan dalam rangka meningkatkan optimalisasi dana perimbangan, pemerintah daerah berupaya melakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan langkah langkah sebagai berikut mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pbb, pajak orang pribadi dalam negeri open), dan bpt, meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitunganpembagian dalam dana perimbangan: meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsidalam pelaksanaan dana perimbangan.kontribusi pad terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil, secara nyata tergambarkan pada prosentase pendapatan asli daerah pad) terhadap jumlah pendapatan daerah hanya sebesar persen. pendapatan daerah dari sisi pendapatan asli daerah pad) pada perubahan apbd mengalami peningkatan, dari target sebelumnya sebesar pada perubahan apbd menjadi atau naik sebesar , . kenaikan ini terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. walaupun dari sisi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, namun dari sisi dana perimbangan mengalami penurunan. target dana perimbangan sebelumnya adalah sebesar rp. pada perubahan apbd tahun ini mengalami penurunan menjadi sebesar rp. atau turun sebesar rp. , . penurunan ini terjadi pada penerimaan dana alokasi khusus dak). secara keseluruhan jumlah pendapatan daerah pada perubahan apbd tahun adalah sebesar , yang bersumber dari pendapatan asli daerah pad) adalah sebesar dana perimbangan sebesar , dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar , . pemerintah kota banjarbaru y y perubahan rencana kerja pemerintah daerah tabel proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun pajakbaerah s0gn65274490| ton6s274a4o| retribusibaerah | s0972510000| tog7251.00o| |lainlain dyangsah ) | ' 'bana alokasi umum pundrtanttan memanas) sosial same tanna teotesmtaro| masesmato| damtenesaun smomoooe| ssonsonce| pemda lainnya sumber badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bukan kota banjarbaru, diolah perubahan arah kebijakan belanja daerah kebijakan perubahan belanjakemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun disempurnaperubahan belanja daerah pada tahun diarahkan pada hal hal sebagai berikut stimulasi pertumbuhan ekonomi sektor riil menuju kemandirian perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan: pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas satuan kerja perangkat daerah skpd) khususnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran: peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan hidup: penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran memperhatikan hal hal sebagai berikut pemerintah kota banjarbaru perubahan rencana kerja pemerintah daerah dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada: terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. untuk itu,. mengacu pada perubahanbanjarbaru. hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. berikut adalah proyeksi perubahan belanja daerah kota banjarbaru pada tahun anggaran tabel proyeksi perubahan belanja daerah tahun belanja bunga gras2827000)) belanja subsid"' gaoonooo ooo) belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga roo0.oo0000| sumber badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bukan kota banjarbaru, diolah kebijakan belanja daerah tahun anggaran terjadi perubahan dari target sebelumnya sebesar menjadi atau naik sebesar rp53. , . perubahan terjadi pada belanja tidak langsung dari target sebelumnya sebesar menjadi atau terjadi peningkatan sebesar dan belanja langsung yang diproyeksikan sebelumnya sebesar .95menjadi sebesar atau terjadi peningkatan sebesar , . pemerintah kota banjarbaru (vw nano vc r wv www w w www perubahan rencana kerja pemerintah daerah perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berisikan uraian mengenaiadapun arah kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran adalahsiapa), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuksedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut apabila apbd surplus maka perlu dilakukan transfer persediaan kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. apabila apbd defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.berikut adalah target dan proyeksi pembiayaan daerah kota banjarbaru pada perubahan tahun anggaran tabel proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun sebelum dan sesudah perubahan www aw. penerimaan pembiayaan daerah siapa tahun anggaran sebelumnya penyertaan modal investasi) pemerintah daerah sumber badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bukan kota banjarbaru, diolah aro kah pemerintah kota banjarbaru ag) 'w hui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dengan adanya defisit pada apbd perubahan kota banjarbaru tahun anggaran yang mencapai sebesar , , maka berdasarkan regulasi dalam permendagri nomor tahun tentang, pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu lpa) dan melakukan rasionalisasi belanja. defisit anggaran tersebut akan ditutupi dari pembiayaan sebesar yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya siapa) sebesar yang dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar rp. , . pemerintah kota banjarbaru c l500 perubahan rencana kerja pemerintah daerah bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasipermasalahan pembangunan setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukanuntuk mengatasi permasalahan yang ada. prioritas pembangunan tersebut dirumuskan kedalam fokus prioritastahun rencana yang berisi program program unggulan skpd yang paling tinggi dayadukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaranpembangunan daerah. selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencanatersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaranpembangunan. tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerahmenyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. suatu prioritas pembangunan tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai merasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi dayaungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan. adapun metodologi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria antaralain: mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan. memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas program pembangunan. merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan yang dilakukan dapat berkembang. realistis untuk dilaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota banjarbaru tahun maka tujuan dan sasaranpembangunan adalah sebagai berikut: tabel tujuan dan sasaran pembangunan meningkatkan kualitas pendidikan terwujudnya metode pendidikan yang menyelaraskan pengetahuan dan akhlak terwujudnya lulusan yang berkualitas meningkatkan kualitas kesehatan masyarakt meningkatnya pelayanan pasien miskin meningkatnya kesehatan ibu dan anak meningkatkan sistem drainase perkotaan yang meningkatkan sistem pengelolaan drainase baik dan terkoneksi meningkatkan kualitas perumahan dan berkurangnya yasan permukiman kumuh permukiman yang layak huni berkurangnya rumah tidak layak huni rth) meningkatkan akses terhadap sanitasi dan air meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur bersih permukiman meningkatnya akses terhadap pengelolaan air limbah yang memenuhi standar meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan meningkatnya kualitas lingkungan meningkatnya pemenuhan rth meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau rth) publik meningkatnya konektivitas antar perangkat meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi daerah bawa pemerintah kota banjarbaru sa term tww perubahan rencana kerja pemerintah daerah meningkatkan kemandirianfiskalkota |loa meningkatnya pendapatan asli daerah meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi meningkatkan perlindungan sosial masyarakat ditangani bea prioritas pembangunan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam rpm kota banjarbaru tahun2016 2021ada (lima) prioritas pembangunan. setiap tahun anggaranperlu diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus prioritas pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi masalah yang ada setiap tahunnya. gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam rpm denganprioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut tabel prioritas pembangunan daerah rpm) dan prioritas pembangunan tahunan rkd) banjarbaru dengan sumber daya manusia peningkatan kualitas sarana prasarana yang berkualitas pendidikan dan pelaksanaan pendidikan yang berkarakter peningkatan cakupan pelayanan kesehatan banjarbaru dengan infrastruktur kota yang peningkatan pelayanan infrastruktur kota cerdas peningkatan ketersediaan rth dan ruang publik peningkatan koordinasi dan penegakan penyelenggaraan penataan bangunan dan gedung peningkatan penataan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni peningkatan pengelolaan sampah peningkatan pelayanan angkutan umum dan pelajar peningkatan sarana dan prasarana olah raga banjarbaru daerah tujuan investasi peningkatan daya saing produk umkm dan pemasaran peningkatan investasi daerah peningkatan ketahanan pangan peningkatan sarana prasmanan perekonomian banjarbaru sebagai kota pelayanan yang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berkarakter daerah dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi banjarbaru aman, tertib dan nyaman peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan peningkatan penanggulangan masalah sosial berdasarkan prioritas tahun tersebut diatas, maka ditetapkan tema pembangunan yaitu peningkatan pelayanan publik sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerintah kota banjarbaru uw www divisi$: perubahan rencana kerja pemerintah daerah kesejahteraan masyarakat . adapun sinkronisasi prioritas nasional, provinsi dan kota banjarbarupada tahun adalah sebagaiberikut tabel sinkronisasi prioritas nasional, provinsi dan kota banjarbaru tahun pembangunan manusia kalsel cerdas banjarbaru dengan sumber dan masyarakat kalsel sehat daya manusia yang kalsel terampil berkualitas kalsel beriman kalsel berbudaya pembangunan sektor kalsel menuju salah satu banjarbaru daerah tujuan unggulan destinasi wisata nasional investasi kalsel menuju tuan rumah pon pemerataan dan kalsel dengan infrastruktur banjarbaru dengan kewilayahan yang berkualitas infrastruktur kota yang kalsel menuju lingkungan cerdas berkualitas pembangunan politik, kalsel aman banjarbaru aman, tertib dan hukum, pertahanan, dan kalsel dengan pemda nyaman keamanan berkinerja baik banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter pembangunan ekonomi kalsel sentra pangan banjarbaru daerah tujuan kalsel menuju daerah investasi industri, perdagangan dan jasa selanjutnya masing masing prioritas pembangunan daerah, program dan indikatorkinerjanya serta target capaian tahun adalah sebagai berikut tabel prioritas pembangunan daerah, program pembangunan dan indikator target kinerja tahun banjarbaru program manajemen persentase satuan pendidikan dinas dengan sumber pelayanan pendidikan yang menerapkan model pendidikan daya manusia program wajib belajar pendidikan yang berkarakter pendidikan dasar yang berkualitas sembilan tahun fasa ketut program peningkatan persentase kelulusan mutu pendidik dan tenaga kependidikan smp angka melanjutkan smp smp sma angka pendidikan yang ditamatkan: pemerintah kota banjarbaru perubahan rencana kerja pemerintah daerah no | pembenaman "to bram pembangunan skpd pembangunan indikator program promosi persentase integrasi jamkesda dinas kesehatan dan penerima bantuan lurah kesehatan pemberdayaan jaminan kesehatan nasional masyarakat pbi program pelayanan pijin) kesehatan penduduk miskin menurunnya angka kematian program kemitraan ibu per kelahiran hidup peningkatan pelayanan ce) kesehatan program peningkatan menurunnya angka kematian sumber daya kesehatan bayi per kelahiran hidup program pelayanan kesehatan ibu dan anak banjarbaru program pengembangan presentase berkurangnya luas dinas dengan perumahan permukiman kumuh perumahan infrastruktur kota program lingkungan permukiman yang cerdas hidup sehat perumahan persentase rumah tidak layak huni rth) program pembangunan persentase penduduk yang dinas jalan dan jembatan terlayani sistem jaringan pekerjaan program pembangunan drainase skala kota umum dan saluran penataan drainase gorong gorong program uang rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan program pengendalian banjir program pembangunan fasilitas umum program pengelolaan prosentase luasan ruang ruang terbuka hijau terbuka hijau publik sesuai rth) ketentuan program penyediaan air persentase penduduk yang minum mendapatkan akses air minum yang aman program penyediaan persentase penduduk yang sistem air limbah terlayani sistem air limbah yang memadai program pengembangan persentase pengurangan dinas kinerja pengelolaan sampah dari sumbernya lingkungan persamaan hidup persentase sampah terangkut dan diproses tpa program pengendalian indeks pencemaran air pencemaran dan kerusakan lingkungan indeks pencemaran udara sedang program perlindungan dan konservasi sumber daya alam program peningkatan pengendalian polusi tes pemerintah kota banjarbaru perubahan rencana kerja pemerintah daerah (ea banjarbaru daerah program peningkatan nilai investasi mdn rp. dinas tujuan investasi promosi dan kerjasama milyar) penanaman peningkatan modal ptsp program peningkatan pari iklim investasi dan nilai investasi pma rp. milyar) realisasi investasi program peningkatan prosentase kecamatan yang 60x dinas efesiensi perdagangan memiliki pasar tradisional perdagangan dalam negeri program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan program pengembangan persentase wirausaha dengan dinas kewirausahaan dan pertumbuhan usaha positif koperasi, keunggulan kompetitif ukm dan usaha kecil menengah tenaga kerja banjarbaru program penataan nilai akuntabilitas kinerja bagian sebagai kota kelembagaan, pemerintah organisasi pelayanan yang penatalaksanaan dan sembako analisa jabatan berkarakter program peningkatan opini pemeriksaan eksternal wtp badan pengelolaan keuangan pajak daerah retribusi daerah badan pengelolaan aset daerah program peningkatan level mayoritas sistem berkembang inspektorat sistem pengawasan pengendalian internal internal dan pemerintah spip) pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh program peningkatan tingkat kepuasan masyarakat lintas skpd pelayanan masyarakat terhadap pelayanan publik nilai kepatuhan terhadap hijau lintas skpd standar pelayanan program pengembangan persentase skpd yang 60x dinas kominfo komunikasi, informasi menggunakan teknologi dan media massa informasi dalam pelayanan tertib dan nyaman rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat miskin yang program pembinaan menerima raskin rts) panti asuhan, panti jompo, slb dan pondok pesantrenwww pemerintah kota banjarbaru www www www perubahan rencana kerja pemerintah daerah bab rencana program dankegiatan prioritas daerah dalam perubahan rkd penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakanberdasarkan urusan pemerintah daerahada perubahan rkd tahun rencana program dan kegiatanpembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerjapenyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah,sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dan bab ill. adapun rencanaprogram dan kegiatan pembangunan pada rkd perubahan tahun 2018beserta pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah skpd), diuraikan secara detail pada lampiran !i. aa.mk pemerintah kota banjarbaru ata. . perubahan rencana kerja pemerintah daerah bab penutup rencana kerja pembangunan daerah rkd) kota banjarbaru tahun perubahabanjarbaru tahun perubahan rkd kota banjarbaru:njarbaru, nadi dhani! pemerintah kota banjarbaru |
nana, aanfitas daoeada badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis dalam rangka memberikan pelayanan penanganan bencana kebakaran kota banjarbaru.kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pemadam kebakaran pada badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakatmadam kebakaran pada badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. pemadam kebakaran merupakan unit pelaksana teknis pada badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan perdangan masyarakat, dipimpin olah seorang kepala pemadam kebakaran, berada bawah dani bertanggung jawab kepada kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. bab tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi pemadam kebakaranyang nanang ank ran macan sanakebakaran.susunan organisasi pemadam kebakaran terdiri dari sub bagian tata usaha, sub unit sarana dan prasarana, sub unit operasional dan pengendalian,pemadam kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bak dalam #lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dangan tugas masing bab pembiayaan pasai ("| segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. dengan tidak mengurangi ketentuan atas, kepada pemadam kebakaran dapat diberikan bantuan lain sesuai daemadam kebakarketentuan yang mengatur organisasi dan eseionisasi pemadam kebakarpemadam kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. pan pena pra tata |
&operasi, usaha mikro, kecil dan menengbanjarbaru. kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota banjarbaru. sekretaris adalah sekretaris pada dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota banjarbaru. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota banjarbaru. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota banjarbaru. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kota banjarbaru. babbagian kesatu kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan program kerja dinas k: dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki): il. membuat konsep laporan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,operasi, usaha mikro, kecil dan menengah: melaksanakan pengelolaan administrasi umum dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah baris kartu aspenoperasi, usaha mikro, kecil dan menengahi. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengoperasi kepala bidang koperasi mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program kerja bidang koperasipembinaan koperasi dan pengembangan koperasi, yg. menyelenggarakan pembinaan koperasi dan pengembangan koperasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan pengoperasian antar instansi terkait dan lintas sektoral agar dapat mewujudkan koperasi yang baik: melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan koper, melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf kepala seksi pembinaan koperasi kepala seksi pembinaan koperasi mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan pembinakoperasi: menyusun program kerja seksi pembinaan koperasimbina, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengoperasian meliputi petunjuk pelaksanaan teknis koperasi, pendirian pembentukan koperasi, pengesahan koperasi, rapat koperasi, pembubaran koperasi, agar menjadi informasi pengoperasian yang baik, melaksanakan penyuluhan, pelatihan bintik pengoperasian agar pengoperasian dapat berkembang dengan baik,koperasi kepala seksi pengembangan koperasi mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan pengembangkoperasi: menyusun program kerja seksi pengembangan koperasi sesuai dengan program kerja bidang koperasi dan program kerja tahunan sebagai pedoman:koperasi meliputi usaha koperasi, permodalan koperasi, usaha simpan pinjam, jasa keuangan, agar menjadi informasi pengoperasian yang baik: yg.bagian keempatsebagai berikut menyusun rencana kerja dan program kerja bidang usaha mikro, kecil dan menengahnyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah: menyelenggarakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah: mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan usaha mikro, kecil dan menengah lintas sektoral agar dapat mewujudkan masyarakat untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang baik: ii. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan usaha mikro, kecil dan menengahl. membuatmbinaan usaha mikro, kecil dan menengah kepala seksi pembinambinausaha mikro, kecil dan menengah: menyusun program kerja seksi pembina,mbinapara pengusahambinaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi usaha usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah agar menjadi informasi untuk masyarakat pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah: yg.usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bahan pembinaan peningkatanusaha mikro, kecil dan menengah kepala seksi pengembangngembang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah: menyusun program kerja seksi pengembang:usaha mikro, kecil dan menengah meliputi usaha usaha mikro, permodalan usaha, memberikan fasilitasi informasi usaha mikro kecil dan menengah untuk mengakses peluang usaha dan pangsa pasar serta sumber permodalan agar menjadi informasi pengusaha mikro yang baik, yg.umbuhan wirausaha baru bagigian kelima kepala bidang fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya kepala bidang fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program kerja bidang fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber dayafasilitasi pembiayaan danfasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya: menyelenggarakan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya lintas sektoral agar dapat mewujudkan masyarakat untuk dapat mengetahui pembiayaan usaha dan sumber daya pelaku usaha: i. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya kepada masyarakat yang telah mendapat program kegiatanfasilitasi pembiayaan kepala seksi fasilitasi pembiayaan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan fasilitasi pembiayaanfasilitasi pembiayaan: menyusun program kerja seksi fasilitasi pembiayaan sesuai dengan program kerja bidang fasilitasi pembiayaan dan program kerja tahunan sebagai pedoman,fasilitasi pembiayaan melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan agar dapat mewujudkan usaha pengoperasian dan pengusaha mikro kecil dan menengah yang baik, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan fasilitasi pembiayaan meliputi permodalan usaha, fasilitasi penilaian kesehatan usaha mikro, memberikan fasilitasi informasi usaha mikro kecil dan menengah untuk mengakses sumber permodalan, mengolah dan penyajian data dana bergulir, pengembalian dana kepada bank pelaksana agar menjadi informasi bagi pengusaha pengoperasian dan pengusaha mikro yang baik: yg.inventarisasi fasilitasi pembiayaan kepada pengusaha yang telah mendapat penyaluran danparagraf kepala seksi pengembangan sumber daya kepala seksi pengembangan sumber daya mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan pengembangan sumber dayasumber daya: menyusun program kerja seksi pengembangan sumber dayapengembangan sumber daya melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan agar dapat mewujudkan sumber daya yang baik, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya meliputi pengembangan usaha, promosi hasil produk koperasi dan umkm, agar menjadi informasi pengusaha yang baiksumber daya sebagai bahan pembinaan peningkatan pengembangan usahoperasi, usaha mikro, kecil dan menengakn walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang jadwal retensi arsip pemerintah kota banjarbaru walikota banjarbaru, menimbang: bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap masa lampau, sekarang dan yang akan datang arsip arsip yang bernilai guna sebagai bahan pertanggung jawaban pemerintah sebagai akibat kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terus berkembang, sebagaimana maksud dalam dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyusutan arsip, bahwa dengan memperhatikan surat kepala badan kepegawaian negara nomor k26 tanggal oktober perihal persetujuan jadwal retensi arsip kepegawaian pemerintah kota banjarbaru, surat kepala badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor x6 tanggal desember perihal persetujuan jadwal retensi arsip keuangan pemerintah kota banjarbaru dan surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor p.jra tanggal januari daerah kota banjarbaru perlu diatur mengenai jangka waktu penyimpanan arsip lingkungan pemerintah kotapasir para rari peraturan walikota nomor tahun tentang tupoksi dan tata kerja kantor perpustakaan dan arsipjadwal retensi arsisatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya singkat skpd adalimpinan satuan kerja perangkat daerah adalah pejabat eselon dan eselon lingkungan pemerintmasayarakat, berbangsa, danya tinggi dan atau terus menerus. arsip dinamis aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya lpegawai negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang republik indonesia nomor tahundesa obi pejabat negara adalah sebagaimana dimaksud undang undang republik indonesia nomor tahun jo. peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun yaitu pimpinan dan anggota lembaga tertinggilgawai lembaga lembaga negara dan badan badan pemerintah. arsip dokumentasi kepegawaian adalah arsip mengenai perjalanan kanker pegawai negeriarsip keuangan adalah arsip dengan pengelolaan keuangan fiscal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabankantor perpustakaan dan arsip daerah adalah kantor perpustakaan dan arsip daerah kota banjarbaruanmbinaan dan pengelolaan arsip pembinaan bidang kearsipan dilaksanakan oleh walikota banjarbaru dan atau pejabat yang ditunjuk. pembinaan dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah. pelaksanaan retensi arsip disusun dalam bentuk jadwal yang disebut jadwal retensi arsip dengan tujuan untuk menyeleksi arsip dalam rangka menetapkan status arsip tersebut dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku berupa penyusutan arsip yaitu arsip yang dapat dimusnahkan, dinilai kembali atau disimpan permanen. pengelolaan arsip dilaksanakan oleh unit pengolahan dan unit kearsipan yang terdiri dasi unit pengolahan adalah bagian bagian pada sekretariat daerah kota banjarbaru, sekretariat dan bagian bagian pada sekretariat dprd kota banjarbaru, bagian tata usaha dan subdiv subdiv pada dinas daerah. sekretariat dan bidang bidang pada lembaga teknis derah. subbab tata usaha dan seksi seksi pada kantor, sekretariat dan seksi seksi pada kecamatan, sekretariat dan seksi seksi pada kelurahan. unit kearsipan pada skpd adalah bagian umum sekretariat daerah kota banjarbaru, bagian tata usaha pada dinas dinas, sekretariat pada sekretariat dprd, sekretariat pada lembaga teknis daerah, subbab tata usaha pada kantor kantor, sekretariat pada kecamatan dan kelurahan. bab lil penyusutan arsip dan jadwal retensi arsip setiap skpd dalam lingkungan pemerintah kota banjarbaru melaksanakan penyusutan arsip. pelaksana penyusutan arsip dalam lingkungan pemerintahan kota banjarbaru salah unit unit kearsipan sesuai dengan strukturperpustakaan dan arsip daerah kota ketentuan ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip pemerintahan kota banjarbaru sebagaimana diatur dalam lampiran keputuskeputusdalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun arsip yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas, potensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah dahulu mendapat persetujuan pimpinan skpd. pasaijarbaru.ngelolaan dan jadwal retensi arsip final pemerintah kota banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasai hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, sepanjang mengenal teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikotai jul una jam. ruzaidin noor diundangkan banjarbaru syahrini ita daerah kota banjarbaru tahun nomor lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor ss tahun tanggal pelaksanaan penyusutan arsip pemerintah kota banjarbaru pendahuluan tata kearsipan dinamis mencakup kegiatan pengurusan surat, penataan berkas dan penyusutan arsip, sebagai sub sistem kearsipan. untuk kegiatan pengurusan surat dan penataan berkas telah diatur didalam peratur. pedoman ini khusus mengatur penyusutan arsip. mengenai penyusutan arsip sebagai salah satu sub sistem dari sistem kearsipan dinamis yang merupakan tahap akhir dalam proses tata kearsipan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan walikota banjarbaru nomor tahun oleh karena itu perlu ditetapkan jadwal retensi arsip pemerintah kota banjarbaru. dengan adanya jadwal retensi arsip diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyusutan arsip sehingga akan berjalan dengan baik, tertib dan lancar. neo las usus dera kota banjarbaru terdiri unsur masalah, yang pada dasarnya merupakan berkas yang mencerminkan kegiatan didalam organisasi lingkungan pemerintah kota banjarbaru, baik yang mencerminkan tugas pokok (substantif) maupun tugas penunjang perincian masalah, sebagai penjabaran dari masalah. retensi yang merupakan jangka waktu penyimpanan arsip baik pada masa aktif maupun aktif yang dituangkan dalam pernyataan dan angkabaik dengan cara pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan arsip statis arsip nasional republik indonesia. pemindahan arsip pemindahan arsip aktif dari unit pengolah unit kearsipan arsip yang berada unit pengolahan yang telah habis masa aktifnya dipindahkan unit kearsipan instansi dengan tata cara sebagai tata usaha unit pengolahan mengadakan penelitian untuk menentukan arsip yang sudah mencapai masa aktif, memisahkan arsip yang dapat memusnahkan dan yang dapat dipindahkan unit kearsipan instansi, hore luka uts bangsa unit pengolahan sekurang kurangnya anam bulan sekali memindahkan arsip aktif unit kearsipan instansi. pemindahan arsip aktif dari unit kearsipan instansi kantor perpustakaan dan arsip daerah. arsip yang berada unit kearsipan instansi setelah habis masa retensi aktifnya, harus segera dipindahkan kantor perpustakaan dan arsip daerah untuk disampaikan dan dipelihara, dengan tata sebagai berikut unit kearsipan instansi meneliti menyeleksi untuk menentukan arsip yang sudah mencapai retensi aktifnya: memisahkan arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dengan arsip yang akan dipindahkan kantor pustaka. menata arsip aktif yang akan dipindahkan kantor pustaka, unit kearsipan instansi sekurang kurangnya dua tahun sekali memindahkan arsip aktif kantor pustaka, arsip aktif yang dipindahkan kantor pustaka adalah arsip yang potensinya sama dengan tahun atau lebih dengan keterangan dinilai kembali, arsip yang akan disimpan secara permanen. pemindahan arsip aktif baik dari unit pengolahan unit kearsipan instansi maupun dari unit kearsipan instansi kantor pustaka dilaksanakan dengan berita acara disertai daftar pertengahan arsip yang dipindahkan dalam rangkap (dua) dengan menggunakan bentuk formulir model lil, dan iv, pemusnahan arsip pemusnahan arsip unit kearsipan instansi, pemusnahan dilaksanakan terhadap arsip yang tidak mengalami masa aktif dangan keterangan musnah. langkah langkah pemusnahan arsip adalah sebagai berikut membuat daftar pertengahan arsip yang akan dimusnahkan, menyampaikan daftar arsip tersebut kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan, setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi, dilakukan pemusnahan terhadap arsip tersebut dengan membuat berita acara dan daftar pertengahan arsip yang dimusnahkan (lampiran model dan vi) rangkap (dua) lembaran pertama (asli) untuk unit pengolahan: lembaran kedua untuk unit kearsipan. pemusnahan arsip unit pengolahan dilaksanakan sekurang kurangnya (enam) bulan sekali dan dilaksanakan secara bersama oleh unit pengolah dengan unit kearsipan instansi. pemusnahan arsip kantor perpustakaan dan arsip daerah. pemusnahan dilaksanakan terhadap arsip aktif yang potensinya lebih dari atau sama dengan (sepuluh) tahun dilaksanakan sebagai meneliti arsip yang akan dimusnahkan melalui daftar pertengahan arsip sementara, membuat daftar pertengahlampiran model xiii) untuk dilaksanakan penilaian, apabila didalam kegiatan penilaian arsip tersebut, panitia penilai arsip ragu ragu maka panitia dapat meminta arsip fisiknya untuk diteliti secara langsung, panitia penilaian memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya suatu arsip dimusnahkan, setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia penilaian arsip, kemudian disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah kota untuk mendapat persetujuan yang kemudian ditetapkan dalam suatu keputusan walikota, setelah ditetapkan melalui keputusan walikota maka dilakukan pemusnahan arsip yang dilengkapi dengan berita acara dan daftar pertengahan arsip yang dimusnahkan (lampiran mode! dan x), dibuat dalam rangkap (lima): lembaran pertama untuk kantor pustaka, lembaran dua untuk instansi asal arsip, lembaran tiga untuk bagian hukum, lembaran empat untuk badan pengawasan, lembaran lima untuk instansi terkait lainnya. kegiatan pemusnahan dilaksanakan dengan disaksikan oleh pejabat dari bagian hukum, badan pengawasan, kantor pustaka dan pejabat lain yang terkait. penyerahan arsip penyerahan arsip dilakukan untuk arsip statis dari unit kearsipan instansi kantor arsipkan atau arsip nasional republik indonesia. dilaksanakan oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah sekurang kurangnya satu kali dalam (lima) tahun. penyerahan arsip statis tersebut dilaksanakan dengan membuat berita acara disertai dengan daftar pertengahan arsip yang diserahkan (lampiran modal dan xii) dalam rangkap (tiga) lembaran pertama untuk unit kearsipan instansi, lembaran kedua untuk kantor pustaka, walikota banjarbaru, me. lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal jeli jadwal retensi arsip dilingkungan pemerintah kota banjarbaru toko masalah: umum sayembara. 2tahun tahun permanen penetapan 2tahun tahun permanen penggunaan lambang. ketentuan 2tahun tahun permanen mengenai lambang pada logo pataka bentuk dinas, lembaga dan organisasi lainnya. tanda ketentuan selama tahun permanen jabatan mengenai jenis masih dan pakaian dinas berulang pakaian dan tanda ung dinas jabatan. ketentuan selama tahun permanen mengenai masih penggunaan berulang pakaian dinas ung dan tanda jasa. ucapan ucapan selamat tahun musnah selamat (tanda tema terima kasih kasih gedung bukti bukti selama tahun dinilai kembali kantor pemilikan masih bangunan gedung bangunan berlaku meliputi sertifikat tanah, izin bangunan, gambar berikut beserta bentuknya, silsilah riw bangunan, cara perolehan. daftar sarana fasilitas. ii min suami sis: peran gatal nai aaa pan menit aan maket ala maag arab sen tan lajme ash rencana ann pon desa gan tar ama cnp tes dana aan balada abu tinta tai pena senen magi iran ekumetoat : . kpa atap tautan ya. nari tag) kapan age aka tah pny aan maa yaa abadi nas sapi tea par lain ang moda dan urat rgudkanaandapan sat pia maker apa dng aah mata kata! saru natal met lan lt: (eat aau ya: apn dat gen maa ingat none sky aja (safari kendal tai pembantu gubernur bupati walikota berita acara penumpahan amanat gubernur kdh dan laporan pelaksanaan penumpahan pelantikan notaris. penumpahan 2tahun tahun permanen penterjemah meliputi: permohonan penumpahan hasil testing, berita acara penumpahan amanat gubernur kdh dan laporan rapat kebijakan meliputi risalah rekomendasi selama tahun dapat ditinjau dprd dprd kota masih kembali banjarbaru. berlaku dapat ditinjau persetujuan selama tahun kembali dprd kota masih dapat ditinjau banjarbaru. berlaku kembali tindak lanjut selama tahun dapat ditinjau hasil rapat kerja masih kembali dewan, bedak dapat ditinjau risalah selama tahun kembali peraturan masih daerah. berlaku prosedur selama tahun penyelesaian masih dapat ditinjau pemilihan berlaku kembali pimpinan dprd kota banjarbaru. permanen prosedur selama tahun pemilihan masih walikota berlaku permanen banjarbaru, peraturan naskah asli selama perundang peraturan daerah. masih puraan undangan berlaku peraturan naskah asli selama daerah keputusan walikota masih keputusan yang mengatur berlaku walikota dan regering). sebagainya) naskah asli selama keputusan walikota masih berlaku leh yang menetapkan beschiking). surat pembatalan selama permanen peraturan dan masih departemen dalam berlaku negeri. surat edaran selama permanen walikota intruksi. masih berlaku bantuan penyelesaian sampai ada permanen hukum perkara: lagoon perdana tetap indra tata usaha negara. pidana, pemberian bantuan selama tahun permanen sebagai berlangsung kuasa hukum dinas komponen pejabat pejabat lingkungan pemerintah kota banjarbaru. kegiatan selama setelah dinilai penyelesaian masih ada kembali membuat surat pengadilan kuasa. membuat gugatan jawaban membuat replika . publik. mengajukan alat bukti saksi. membuat kesimpulan. membuat memori banding kontra memori banding membuat memori kasasi kontra memori kasasi, pemberian bantuan selama tahun dinilai someyaretg bea pembinaan kepada lembaga bantuan hukum pada snn inn perguruan tinggi dan daerah daerah kabupaten kota. laporan kegiatan 2tahun tahun dinilai pemberian bantuan kembali hukum meliputi kegiatan lbh pada perguruan tinggi swasta, negeri, lbh pada kantor pemerintahan, lbh pada organisasi kemasyarakatan, lbh pada parpol dan lbh pada pes 2tahun tahun dinilai hukum lainnya kembali meliputi berbagai masalah yang dituangkan dalam bentuk manual, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan edaran edaran yang merupakan pelaksanaan peraturan tersebut dokumenty himpunan .cooperi iis dan peraturan daerah. keputusan yang neun mengatur, himpunan surat eng permanen penetapan himpunan selama permanen peraturan masih perundang undangan. hubungan kerjasama luar selama 1tahun permanen luar negeri meliputi perjanjian negeri perjanjian. bentuk masih kerja sama, berlaku pelaksanaan dan laporan. sha kta dag sta arp ada hara har deh ayah enrekang sos jan wana uno ata sina akik au" metana sediaan dibina sewa pen ken aan pala aur man nah berada pan atu bag perantara ata hemahpata stiesatretain that kan jgn thea peti mata bay aoa nee fan kaa 5st sl, ket gaga again yai dika rko ini abah flat bea naagin hain dut udi year medan ban aga ain aston aun akan aer url eng baan oded, ana! ayk pap bembindiantni pan per sani yan seat aja! she had setia tah nat ane pena da3 zat pokok masalah kesejahteraan rakyat masakan l g p kebijakan selama 5tahun permanen ketentuan ketentuan yang menyangkut pembangunan desa, ketahanan masyarakat desa. pendayagunaan sumber dana masyarakat desa, permukiman masyarakat desa dan prasarana pkk tata desa! meliputi inventarisasi tahun tahun permanen desa kelurahan penyusunan tipologi desa kelurahan. penetapan 2tahun tahun permanen desa kelurahan meliputi penunjukan pelaksanaan pengolahan data dan unit daerah tahun tahun dinilai kembali kerja pembangunan dkp) meliputi studi pengkajian, program koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring evaluasi dan laporan. perlombaan desa kelurahan meliputi tar perencanaan tahun 3tahun dinilai kembali pembentukan hasil lomba desa. anna program panitia, tahun tahun dinilai kembali kriteria, penilaian pelaksanaan hasil penyeleksian perencanaan penetapan dan pemberian dan laporan inventarisasi tahun tahun dinilai kembali desa kelurahan studi desa 2tahun tahun dinilai kembali kelurahan berhasil. monografidesa 1tahun 2tahun dinilai kembali kelurahan. teknologi pedesaan meliputi inventarisasi tahun tahun dinilai kembali jenis jenis musnah teknologi pedesaan, pengkajian dan uji coba penggunaan teknologi. pembinaan teknologi pedesaan meliputi program pembinaan dan latihan, pembuatan alat alat penunjukan teknologi (folder, easiest, sound slide, poster. buku buku dan lain lain), latihan teknologi tahun tahun dinilai kembali perangkat besar dan perangkat lunak. pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi: ear permintaan data, tahun tahun dinilai kembali laporan dan hasil pengolahan data. kader tahun tahun musnah kecuali pembangunan daftar kader desa, program dinilai kembali kader, evaluasi dan laporan, lembaga ketahanan masyarakat desa meliputi struktur 2tahun tahun permanen organisasi, anggaran dasar. anggaran rumah tangga dan susunan pengurus. program, hasil selama tahun dinilai kembali musyawarah dan masih hasil temu karya. berlaku kategori lkd tahun tahun musnah meliputi inventarisasi, evaluasi dan monitoring. pembinaan tahun tahun dinilai kembali lkd meliputi program pembentukan tim pembina,petunjuk jadwal kegiatan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan laporan, latihan tahun tahun dinilai kembali pembangunan desa terpadu meliputi penentuan pusat latihan, pedoman latihan, kurikulum, pelaksanaan latihan kader, latihan kepala desa, lokakarya dan laporan. pembinaan kesejahteraan keluarga meliputi pedoman tahun tahun dinilai kembali program, pembentukan tim penggerak pkk, kegiatan pembiayaan dan laporan organisasi petani tahun tahun musnah terdiri dari kelompok tani, rukun tani, nitra catur darma tirta dan subak meliputi anggaran rumah tangga, struktur kepengurusan dan pedoman petunjuk. penyuluhan meliputi 2tahun tahun musnah program materi penyuluhan, jadwal kegiatan, pembinaan pelaksanaan dan laporan. program masuk tahun tahun musnah desa meliputi: inventarisasi data, pengolahan data dan penyampaian informasi. penataan dan tahun tahun musnah pelaksanaan bantuan desa kelurahan. peningkatan tahun tahun musnah produksi desa kelurahan meliputi penyuluhan, petunjuk pembinaan, laporan hasil pelaksanaan proyek ued, bimas dan idmas. pemasaran hasil tahun tahun musnah produksi desa kelurahan meliputi pembinaan lokasi, jenis usaha dan pemasarannya perkreditan desa meliputi kelembagaan, tahun tahun dinilai kembali jenis perkreditan pembinaan dan evaluasi bwwentarisasidata 2tahun tahun musnah perkreditan desa kelurahan meliputi jumlah jenis usaha, jenis modal, lumbung desa, tabungan desa dan ued yang berasal apaan daan sumber dana 2tahun tahun musnah masyarakat desa kelurahan meliputi inventarisasi jenis potensi dan mata pencaharian sumber dana, evaluasi dan laporan. usaha koperasi dan 2tahun tahun dinilai pembinaan, inventarisasi jumlah dan permasalahan kud dan usaha swasta. kerjasama, evaluasi dan laporan. studi kelayakan 2tahun tahun dinilai terhadap lokasi kembali permukiman meliputi penentuan lokasi, penunjukan pelaksanaan dan penyuluhan. penyuluhan masyarakat pradesh meliputi: penyuluhan 2tahun tahun dinilai pelaksanaan, pembinaan, evaluasi pengembangan dan laporan. bimbingantehnis 2tahun tahun musnah pelaksanaan pkp dilokasi transmigrasi pemugaran 2tahun tahun musnah perumahan dan lingkungan desa kelurahan meliputi perencanaan rumah sakit, waa eh proyek perintis, perbaikan kampung pembiayaan dan laporan. penyediaan air bersih| tahun tahun musnah dan penyehatan lingkungan, kelistrikan energi baru desa kelurahan meliputi perencanaan, pembangunan konstruksi, pengolahan dan pemeliharaan sarana pablo. pendidikan pendidikan tahun tahun dinilai kembali formal meliputi: perencanaan dan program pendidikan meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan. penyediaan lokasi tahun tahun permanen prasarana pendidikan. berita cara tahun tahun dinilai kembali penyerahan (serah terima sarana sd, slip, sta, inventarisasi tahun tahun dinilai kembali prasarana dan sarana pendidikan meliputi bangunan, barang bergerak tidak bergerak penetapan 2tahun tahun permanen keputusan sekolah sekolah kejuruan kursus yang mendapat pengakuan dari pemerintah meliputi jatah, sertifikat dan status. bantuan selama tahun musnah prasarana dan masih sarana pendidikan berlangsung meliputi permohonan persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima. buta huruf meliputi tahun tahun permanen program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf. guru teladan tahun tahun dinilai meliputi kembali persyaratan penetapan. guru sekolah tahun tahun dinilai swasta meliputi: kembali perkuliahan, tahun 3tahun musnah ang hadir tahun musnah dosen, mahasiswa daftar lulus tahun tahun permanen perguruan tinggi kerjasama selama tahun musnah perguruan kerjasama tinggi meliputi masih kerjasama antar berlangsung ptn dan pts, kegiatan tahun musnah emphasis waan meliputi bidang ilmiah, sosial kernasyara kata. hasil seminar tahun tahun dinilai lokakarya. kembali kegiatan tahun musnah kegiatan mena. penerimaan tahun tahun musnah mahasiswa meliputi pemberita huan, pembinaan dan laporan. pembinaan tahun tahun musnah tks yang sejenisnya meliputi pemberita huan, pembinaan dan laporan. laporan tahun musnah mengenai kkn wijaya wisata. ujian antara lain tahun tahun musnah jadwal ujian, naskah ujian, berita acara ujian, pengumuman legalisasi tahun musnah ijazah. laporan sekolah tahun tahun dinilai inpres meliputi kembali penyediaan tanah, pembangunan laporan kasus tahun tahun dinilai kasus tindakan kembali guru meliputi penyelewengan, indispliner. laporan umum tahun tahun musnah kegiatan kecuali penyelenggaraan laporan pendidikan. tahunan dinilai kembali tugas belajar selama tahun musnah izin keluar. masih berlaku pendidikan non tahun tahun dinilai formal meliputi kembali perencanaan dan program hasil hasil evaluasi dan pembinaan kursus kursus non pemuda pelajar pelaksanaan tahun tahun dinilai pertukaran kembali pemuda pelajar antar propinsi dan et. atau antar negara. bantuan untuk selama tahun musnah pembinaan bantuan generasi. kepramukaan kebijakan selama tahun permanen tentang masih kepramukaan, berlaku kepramukaan tahun tahun musnah meliputi perencanaan, program, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan laporan 2tahun tahun dinilai pelaksanaan kembali jambore nasional internasional. olahraga perencanaan dan 2tahun tahun dinilai program tentang kembali olah raga. pengadaan sarana 2tahun 3tahun dinilai dan prasarana olah kembali raga serta daftar inventarisasi. pembinaan olah 2tahun tahun musnah raga meliputi pemilihan atlet, kursus kursus olah raga, bantuan sarana, bantuan biaya. hasil musyawarah 2tahun tahun musnah berbagai cabang olah raga. pendirian cabang 2tahun tahun permanen olah raga. laporan hasil pesta 2tahun tahun musnah kecuali olah raga, memori permanen kebudayaan kesenian meliputi perencanaan dan! 2tahun tahun dinilai program kesenian kembali meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan. sr y tit pembinaan 2tahun star musnah pengembangan kesenianmeliputi kesenian nasional, keseniandaerah pementasan, bantuanbiaya peralatan. pembentukan 2tahun tahun musnah perkumpulan kesenian meliputi pengesahan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan pengurus. data kesenian 2tahun tahun dinilai daerah kembali meliputi jenis jenis kesenian, tokoh tokoh kesenian seniman, laporan umum 2tahun tahun musnah kesenian kecuali meliputi kondisi, laporan sarana, tahunan prasarana, dimulai perkembangan kembali kesenian dan lain lain. monumen tugu kebijakan selama tahun permanen pembinaan masih monumen. berlaku permohonan 2tahun tahun dinilai dan program kembali tentang monumen tugu meliputi pembentukan panitia, penentuan lokasi, bentuk arsitektur, beste dan nobulan rapat. museum meliputi 2tahun tahun dinilai daftar benda benda kembali museum, sarana aer permusuhan antara lain bangunan, akte pendirian, sertifikat, inventarisasi, benda benda museum laporan koleksi benda benda museum. status pahlawan tahun tahun permanen meliputi pengajuan sebagai pahlawan nasional, penganugerahan, penghargaan pahlawan, penetapan tunjangan pahlawan baik kepada orangnya maupun ahli warisnya. makam pahlawan kebijakan makam selama tahun permanen pahlawan masih meliputi daftar berlaku inventarisasi pahlawan, penentuan makam pahlawan. makam yang tahun tahun permanen mempuyai nilai bersejarah termasuk silsilahnya. cc. pemindahan tahun tahun dinilai jenazah kembali memakai pahlawan meliputi surat izin dari keluarga maupun pemerintah. laporan tahun tahun musnah pelaksanaan pengurusan makam pahlawan termasuk pemeliharaan dan perbaikan makam pahlawan. tts is"w , taman pemakaman umum meliputi kin penggunaan selama tahun permanen tanah menjadi masih tpu, ketentuan berlaku mengenai tpu, penghapusan makam umum. izin kremasi tahun musnah peraturan. tata cara selama tahun musnah jenazah berlaku kremasi, hasil visum tahun tahun dinilai apertur dari kembali dokumenter terhadap jenazah yang ada kaitannya dengan suatu kasus. bahasa kebijakan selama tahun permanen pembinaan masih bahasa. berlaku pelaksanaan tahun tahun dinilai pembinaan kembali bahasa meliputi perencanaan,pro gram pengembangan bahasa, pelestarian bahasa. laporan tahun tahun musnah pembinaan bahasa. kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa kebijakan selama 3tahun permanen tentang masih pelaksanaan berlaku terhadap tuhan yang maha esa. tata cara selama tahun dinilai pengkaderan masih kembali dan peregangan berlaku terhadap kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, a33 keran daft tahun tahun organisasi, kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa pembinaan tahun tahun musnah penganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa meliputi program dan kegiatan, kesehatan kebijakan selama tahun permanen pembinaan masih kesehatan berlaku lingkungan meliputi operasi bersih, penyediaan tempat sampah dan penentuan sarana pembangunan pembakaran sampah. penyakit menular tahun tahun musnah antara lain tbc, frambusia, penyakit lain yang disebabkan oleh basil hewan termasuk cara pencegahan dan pemberantasan, perawatan dan pengobatan. laporanpenyakit 2tahun tahun permanen menular. epidemi dan 2tahun tahun permanen karantina meliputi laporan epidemi, penyuluhan terhadap penyakit epidemi dan kematian akibat mabuk serta keracunan makanan dan minuman, penanggulangan tahun tahun dinilai imunisasi meliputi kembali akan pgn santa han after barat lema senin sat atakllrasai mah can aaa anta hewan potong, pemotongan hewan, pemeriksaan daging. sertifikat kesehatan 2tahun tahun dinilai industri makanan kembali dan minuman, pengawasan obat 2tahun tahun dinilai obatan dan alat alat kembali kesehatan serta pemalsuan obat obatan penanggulangan dan laporan. obat obatan selama tahun permanen meliputi ketentuan masih tentang berlaku obat obatan terlarang, perdagangan obat, gua laporan kegiatan, tahun tahun dimulai n05obsidian kembali profesi medis 2tahun tahun dinilai meliputi izin praktek kembali tabib, dukun, pencabutan ijin praktek praktek laboratorium kesehatan baik pemerintah maupun since, laporan kasus kasus dan kelalaian bidan. pembinaan tahun tahun dinilai organisasi medis. kembali pendirian rumah 2tahun tahun permanen sakit umum pemerintah swasta, balai kesehatan dan yang sejenis meliputi permohonan, izin meat setu laporan umum tahun tahun musnah kegiatan bidang kecuali kesehatan laporan tahunan kembali dinodai ts rrez , ijin pembuatan selama tahun dinilai umum obat obatan. masih kembali berlaku menang wakaf 2tahun tahun musnah pembinaan tahun 2tahun dinilai kesehatan keluarga. kembali seksi registrasi akreditasi kesehatan swasta. izin tahun tahun lebih pendaftaran selama selama masih masih berlaku berlaku habis khusus farmasi meliputi, perencanaan, tahun tahun dinilai pelaksanaan dan kembali evaluasi kesehatan mata, jiwa dan gigi. pengawasan dan 1tahun tahun dinilai pengendalian kembali obat obat pkd puskesmas, apotek dan toko obat. seksi pkm meliputi data sepuluh tahun tahun penyakit terbanyak. pembinaan tahun tahun keluarga rawan. datakunjungan 1tahun tahun rawat jalan. laporantahunan| 1tahun tahun puskesmas. laporan sp2tp 1tahun 3tahun puskesmas. laporantahuna tahun 3tahun sekai pkm profil dinas tahun tahun kesehatan stratifikasi tahun 3tahun puskesmas. pencegahan penyakit meliputi surveilans tahun 2tahun dinilai epidemiologi kembali dan karantina. penanggulangan| 3tah tahun dinilai imunisasi kembali meliputi cara loker laporan. cc. survei imunisasi tahun tahun dinilai meliputi kembali perencanaan pelaksanaan, analisis, penyusunan dan tindak lanjut. pelaporan 3tahun tahun dinilai wabah. kembali penyehatan lingkungan meliputi: pembinaan selama tahun permanen keling, masih moncong awan tahun kualitas air. kembali monitoring ttu 3tahun tahun dinilai dan tpm kembali sertifikasi 2tahun 3tahun dinilai kesehatan kembali industri makanan dan minuman promosi kesehatan meliputi penyuluhan 3tahun tahun dinilai kesehatan kembali terhadap kelompok potensial didalam maupun diluar gedung, peran serta tahun tahun dinilai masyarakat kembali usaha 3tahun tahun dinilai kesehatan kembali masyarakat laporan pubs | tahun tahun dinilai pemantauan kembali pubs laporan ukm 2tahun tahun dinilai (usaha kembar kesehatan masyarakat). kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu dan| 2tahun tahun dinilai anak meliputi kembali pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan, kunjungan neonatal, pembinaan dukun, pelatihan bidan, sarana kia, pusat dan polindes, pembinaan 2tahun tahun dinilai kesehatan kembali keluarga meliputi deteksi resmi oleh names, deteksi resmi oleh pemeliharaan masyarakat, rujukan bumi dan neonatal, eng peningkatan pelayanan kesehatan makin. cc. laporan pws 2tahun tahun tahun kegiatan kia laporan kegiatan pelayanan makin. kebijakan selama tahun permanen perencanaan dan masih program pembinaan berlaku umat beragama. pendirianprasarana 2tahun 3tahun musnah peribadatan meliputi permohonan kelengkapan, persyaratan izin lokasi imb, pemeliharaan dan 2tahun 3tahun musnah perbaikan prasarana peribadatan. hasil musyawarah 2tahun tahun musnah kerukunan umat beragama. tokoh tokoh agama! 2tahun tahun permanen daftar nama pemuka agama. kasus penghinaan 2tahun tahun permanen terhadap agama il. tft meliputi kitab suci, sarana peribadatan termasuk peninjauannya. bantuan sarana selama tahun| musnah peribadatan. bantuan berlangsung organisasi 2tahun tahun permanen pendirian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan kepengurusan. penyelenggaraan 2tahun tahun permanen urusan haji. pendapatterhadap '2tahun tahun dinilai suatu masalah dari kembali tokoh tokoh agama. tata cara selama pelaksanaan bantuan penyimpangan tahun tahun permanen ajaran agama meliputi penyebaran pamflet, ekses dan penangulangannya pengelolaan zakat, tahun musnah sedekah dan infak meliputi penggunaan dan laporannya. mto meliputi 2tahun tahun musnah pembentukan panitia, pelaksanaan laporan hasil, bantuan perencanaan tahun tahun dinilai rehabilitasi umum program kembali sosial (brs) tentang kegiatan bidang sosial. rehabilitasi penderita cacat prasarana dan sarana penampungan, pembinaan perawat an,penyaluran tenaga, e state were penyelenggaraan olah raga dan kesehatan, rehabilitasi penderita cacat. tuna susila 2tahun tahun permanen antara lainrazia. panti asuhan, 2tahun tahun permanen yayasan perkumpulan meliputi pendirian, pengaturan tentang pendiriannya, penyediaan sarana, permasalahan kasus dan cara penyelesaian. bantuan kepada selama tahun| dinilai panti asuhan. bantuan kembali berlangsung kesejahteraan 2tahun tahun| dinilai sosial meliputi kembali sarana mobilitas, dana, sumbangan, donor darah. daftar donor darah, penghargaan donor darah, bantuankepada 2tahun 4tahun| musnah para mahasiswa. kependudukan pendaftaran penduduk meliputi perencanaan 2tahun 3tahun dinilai umum dan kembali program tentang kependudukan, mea it e test a35 akte kelahiran, 2tahun tahun permanen kematian, perkawinan, perceraian, ganti 2tahun tahun permanen perubahan, nama kenal lahir mati, adopsi, perubahan penggantian rama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan warga negara asing. pengangkatan 2tahun @tahun dinilai pejabat luar biasa kembali catatan sipil dan pembantunya data evaluasi 2tahun tahun dinilai jumlah kembali pengangguran, cara penanggulangan pengangguran. kasus nikah 2tahun tahun dinilai cerai, rujuk kembali meliputi penyelesaian dan laporannya. kartu penduduk 3tahun 1tahun musnah meliputi permohonan, laporan pembuatan, pengawasan ktp, perpanjangaanda haa kartu keluarga, 2tahun tahun dinilai kembali daftar mutasi 2tahun tahun dinilai penduduk. kembali data dan pelaporan selama tahun permanen meliputi laporan masih kependudukan berlaku laporan penerbitan akta catatan sipil dan pencetakan ktp dan meliputi ann akta kelahiran. setelah permanen diterbitkan akta kematian. setelah diterbitkan akta perkawinan. setelah perceraian permanen diterbitkan kematian pencetakan kartu selama permanen keluarga. masih berlaku pencetakan ktp. selama tahun masih berlaku pelayanan tahun tahun musnah pendaftaran meliputi kartu tanda penduduk antara lain permohonan laporan pembuatan. perpanjangan pembaharuan pengawasan ktp. kartu keluarga. tahun tahun dinilai kembali daftar mutasi tahun tahun dinilai penduduk. kembali kewarganegaraan asing meliputi perencanaan tahun tahun dinilai umum dan kembali program pembinaan imigrasi meliputi pembinaan penyuluhan, pengendalian pengembangan. data imigrasi yang tahun tahun dinilai masuk kembar cc. kasus paspor tahun tahun dinilai visa palsu. kembali bukti pelaporan tahun tahun dinilai warga negara kembali asing pelaporan keterangan tamu warga asing. pengusulan tahun tahun dinilai warga negara kembali asing atau bangsa asing. perpindahan tahun perpindahan 2tahun 3. laporan jumlah 2tahun 3tahun dinilai wni keturunan kembali asing. urbanisasi meliputi: ketentuan dan selama tahun permanen tata cara masih penanggulangan berlaku urbanisasi perencanaan 2tahun tahun dinilai program kembali penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan transmigrasi meliputi perencanaandan '2tahun tahun permanen program transmigrasi meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan. daftar calon 2tahun tahun permanen transmigrasi yang diterima meliputi daftar calon, persyaratan dan pemberangkatan bantuan bibit selama tahun musnah militan untuk bantuan transmigrasi berlangsung meliputi obat obatan, alat alat olah raga. . kasus kasus tahun 3tahun dinilai transmigrasi kembali meliputi penipuan, perlakuan. status tanah 2tahun 3tahun permanen transmigrasi meliputi akta sertifikat, jumlah luas tanah, masyarakat suku 2tahun 3tahun permanen terasing meliputi pembinaan dan program masyarakat suku terasing, bimbingan dibidang kesehatan, pertanian, makanan bergizi busana yang baik, kepada suku terasing. kebijakan yang selama tahun permanen ada masih hubungannya berlaku dengan program keluarga berencana. pengadaan 2tahun 3tahun dinilai prasarana dan kembali sarana untuk keluarga berencana gedung (bangunan,saran mobilitas dan sarana lainnya. penghargaan 2tahun 3tahun dinilai terhadap kembali lestari. pembinaan tahun musnah keluarga berencana laporan peserta 2tahun tahun musnah meliputi penggunaan jenis alat kontrasepsi kb, spiral iud, pil, kondom, sterilisasi vasektomi. data hasil 2tahun tahun musnah evaluasi mengenai mara yaa atu benang kayu sera. adah kanak sean ding pokok masalah vi. perekono perincian sol kanan keren maxi petang (ebi meliputi kebijakan selama tahun permanen bidang bidang masih perekonomian, pariwisata dan kehutanan. perijinan ijin yana disetujui selama tahun dinilai meliputi masih kembaliama, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagaker jaan, ijin tahun musnah yang ditolak. ijinyang tahun tahun musnah dibatalkan. perencanaan perencanaan tahun tahun musnah dan program meliputi perdagangan,. pariwisata dan kehutanan. aa perdagangan promosi 2tahun 2tal dinilai meliputi pekan kembali raya, pameran dan iklan. pelelangan tahun tahun musnah meliputi pemenang lelang, lelang yang ditolak. pemasaran 2tahun tahun musnah meliputi bahan pokok, hasil industri. standarisasi selama tahun musnah harga masih bahan pokok, berlaku hasil industri. perdagangan 2tahun tahun musnah antar pulau luar negeri. pergudangan selama tahun musnah meliputi masih perijinan, berlaku persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan. bus meliputi sup selama tahun dinilai masih kembali berlaku penyelengg tahun tahun dinilai arahan kembali pemeran. gudang, tahun tahun dinilai kembali surat seksi bus. data tahun 4tahun dinilai pengusaha. kembali mou. selama tahun permanen masih berlaku pendaftaran perusahaan meliputi: selama tahun dinilai perusahaan masih kembali berlaku data tahun tahun permanen perusahaan jalur meliputi laporan stock #tahun tahun dinilai pupuk. kembali monitoring sembako. part, permanen minyak tanah, tahun tahun dinilai laporan harga kembali borongan permanen strategis. exit meliputi laporan 1tahun tahun dinilai realisasi export. kembali laporan 1tahun tahun dinilai thl formulir ska permanen (surat keterangan asal barang), rekomendasi selama tahun dinilai export masih kembali berlaku berita acara tahun tahun dinilai import. kembali usaha industri meliputi kemitraan, 1tahun tahun dinilai kembali bimbingan tahun tahun dendam usaha. kembali sarana industri meliputi: perijinan permanen industri. lingkungan permanen hidup sektor industri. laporan permanen produksi laporan permainan pengelolaan limbah. pembangunan disita: dan kembali pengembangan teknis industri. pengawasan dimulai terhadap kembali industri. menyusun data! #tahun tahun dinilai industri. kembali bimbingan industri meliputi pelatihan dan| 1tahun tahun dinilai bintik. kembali permintaan tahun tahun dinilai instruktur, kembali rapat tahun tahun dinilai koordinasi. kembali perlindungan konsumen meliputi badan selama tahun permanen penyelesaian masih sengketa berlaku konsumen. pks, tandadaftar selama 4tahun permanen lembaga masih perlindungan berlaku konsumen masyarakat monitoring tahun tahun dinilai garam kembali beryllium, pengawasan tahun tahun dinilai penyuluhan kembali meliputi terulang http. koperasi, pembentukan 2tahun tahun permanen koperasi. perencanaan 2tahun tahun dinilai dan program kembali kerja koperasi. permodalan 2tahun tahun dinilai koperasi. kembali pertanggungan 2tahun tahun dinilai aban pemberian kembali bantuan koperasi. penyuluhan tahun tahun musnah koperasi evaluasi, 2tahun tahun dinilai penelitian, kembali seminar, lokakarya dan hasil hasilnya. rapatpengurus 2tahun tahun musnah koperasi, nobulan rapat. pembagian laba 2tahun tahun musnah koperasi. anggota yang 2tahun tahun musnah berhenti mean penyelesaian 2tahun tahun dinilai kasus kasus kembali koperasi. pengkaderan 2tahun tahun musnah koperasi. laporan umum 2tahun tahun dinilai kembali koperasi. pelaksanaan 2tahun tahun musnah tugas perkopetrasian pertanian perlindungan 2tahun tahun dinilai tanaman tanaman meliputi kembali pangan jenis ham, cara pencegahan penanggulangan, monitoring dan evaluasi. lahan pertanian 2tahun tahun dinilai meliputi kembar persawahan, perladangan, perkebunan, percetakan sawah, perluasan layanan pembukuan areal baru. standar mutu hasil selama tahun dinilai pertanian, data masih kembali dan statistik berlaku pertanian tanaman pangan. pemasaran hasil tahun tahun dinilai produksi meliputi kembali penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor. kehutanan perencanaan 2tahun tahun dinilai umum, program. kembali pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan. sarana 2tahun tahun dinilai kehutanan kembali meliputi pengadaan, rar 1l2 pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, pelaksanaan tahun tahun dinilai pam kembali pengawasan dan evaluasi. peningkatan hutan 2tahun tahun dinilai meliputi pemilihan kembali benih, pemupukan jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, penebangan percontohan dan obat obatan tanaman penyuluhkehutanan. bantuan kembali masih berlangsung perlindungan hutan tahun tahun dinilai meliputi cara kembali pencegahan penanggulangan pengawasan, monitoring dan evaluasi, daftar inventarisasi tahun tahun dinilai jenis hutan meliputi kembali hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi dan hutan suaka, standar mutu hasil selama tahun permanen kehutanan, data masih dan statistik. berlaku pemasaran hasil tahun tahun musnah produksi meliputi penentuan harga dasar, penasaran dalam negeri, pemasaran antar lan pulau, penasaran luar negeri dan sertifikasi ekspor. penerbitantanah 2tahun tahun permanen kehutanan meliputi inventarisasi tanah, tanah hutan yang digarap rakyat, lahan budaya air tawar dan lahan umum, pelestarian hutan selama tahun dinilai meliputi izin yin kembali penebangan, berlaku larangan penebangan, pengusahaan hutan dan peremajaan hutan. hutan suaka tahun tahun permanen meliputi inventarisasi satwa, perlindungan satwa dan pelestarian satwa. perikanan perencanaan 2dan 2tahun tahun dinilai prasarana meliputi kembali pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi pelaksanaan kan bibit, cara pemeliharaan, i5 s3s$ ft, jadwal tanam, penemuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat obatan, penyuluhan 2tahun 3tahun dinilai perikanan kembali meliputi program, metode, pembinaan, percontohan, pembiayaan dan laporan. bantuandana selama tahun dinilai perikanan. bantuan kembali berlaku perlindungan 2tahun tahun dinilai perikanan kembali meliputi jenis hama, cara pencegahan pengawasan, monitoring dan standar mutu selama tahun dinilai hasil perikanan, masih kembali data dan berlaku statistik. pemasaran tahun tahun dinilai hasil produksi kembali meliputi penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor. penangkapan selama tahun dinilai ikan meliputi ijin jin kembali penangkapan, masih penentuan berlaku lokasi penangkapan dan jenis peralatan, pengadaan tahun tahun musnah makanan ikan. per perencanaan 2tahun 3tahun dinilai peternakan kembali meliputi pengadaan, penerima bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan pelaksanaan 2han bibit.teknologi tepat guna, percontohan dan obat obatan, penyuluhan tahun tahun dinilai meliputi program, kembali metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan. bantuan dana selama tahun dinilai peternakan bantuan kembali meliputi berlangsung penanaman modal. perlindungan tahun tahun dinilai ternak meliputi kembali jenis hama, cara pencegahan penanggulangan pengawasan, i g3 monitoring dan evaluasi, selama tahun dinilai standar mutu masih kembali hasil peternakan berlaku data statistik. permasalahan tahun tahun musnah hasil produksi meliputi penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri. makanan ternak meliputi tahun tahun musnah pengadaan, penanaman rumput, pembinaan mutu dan penentuan jenis. urusan selama ijin tahun musnah peternakan berlaku meliputi izin usaha, jenis usaha, penentuan lokasi usaha dan perluasan areal usaha, perkebunan usaha tahun tahun dinilai perkebunan kembali meliputi dasar hukum, pendirian,. perencanaan tahun tahun dinilai umum, program, kembali pembinaan pengembangan dan pengawasan, monitoring dan pengawasan. sarana 2tahun tahun dinilai perkebunan kembali meliputi pengadaan, penerimaan bantuan inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan pengawasan. pelaksanaan tahun tahun dinilai program kembali meliputi pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi. peningkatan 2tahun 3tahun dinilai produksi meliputi kembali pemilihan bibit, pemupukan, jadwal tanam, teknologi tepat guna, pasca panen percontohan dan obat obatan. penyuluhan 2tahun tahun dinilai meliputi kembaliperkebunan bantuan kembali meliputi barang penanaman ung modal. perlindungan 2tahun tahun dinilai ternak meliputi kembali jenis hama, cara pencegahan penanggulangan pengawasan, monitoring dan evaluasi. ixa s standar mutu selama tahun dinilai hasil masih kembali perkebunan, data berlaku statistik. pemasaran hasi tahun tahun dinilai produksi meliputi kembali penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri pembudidayaan 2tahun tahun permanen kawasan samudera meliputi izin usaha, jenis jenis usaha, kawasan usaha dan zona ekonomi ekslusif, perijinan meliputi: selama masih berlaku sip suratizin 3bulan tahun permanen pemboran air bawah tanah). sip suratizin 3bulan tahun dinilai penerapan kembali mata air). sip surat tahun tahun dinilai rin kembali pemanfaatan air bawah tanah). sip surat 3tahun tahun dinilai lain kembali pertambangan daerah). sigma surat 3tahun tahun dinilai izin kembali pemanfaatan sumber mata dinilai air). kembali fijb surat tahun tahun dinilai izin juru bor) kembali sippa surat tahun tahun dinilai izin kembali perusahaan pemboran air bawah tanah), tai atus pen eny see nos eni sana aer pan b3. teh kan mek akan apa sei nanda tn) tno peta tan kup maa anak mi. sida bima pessyany ana kena pearahaaa pan maa aar kala tag aj sn, tata pas kap pesan aeon hee saha an, @lada baka tur sean peyjeaaa agen alih can bo. raba bertepatan banana sep tan na. he a pengendalian dan evaluasi pengawasan 1bulan tahun permanen kendaran bermotor, mobil penumpang dan barang. pengawasan bulan tahun permanen parkir tepi jalan. perindustrian usaha 2tahun tahun dinilai dan perindustrian dinilai kerajinan meliputi dasar kembali hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri. perencanaan 2tahun tahun dinilai umum program, kembali pembinaan, monitoring dan pengawasan. sarana perindustrian meliputi pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan. pelaksanaan 2tahun tahun dinilai program meliputi kembali pembiayaan laporan, pengawasan dan evaluasi, peningkatan 2tahun 3tahun dinilai produksi meliputi kembali bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang guna, penyuluhan 2tahun tahun dinilai meliputi program kembali metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu dan pembiayaan dan laporan. bantuan dana 2tahun. 3tahun dinilai meliputi kembali ang it. ij2 at3i s$ penanaman modal. bantuan dana selama tahun dinilai meliputi bantuan kembali penanaman modal masih berlangsung daftar tahun tahun dinilai inventarisasi kembali menurut jenis industri meliputi industri berat, industri sedang, industri logam, industri sandang, industri pangan, obat obatan. standar mutu hasil selama 1tahun dinilai produksi data dan masih kembali statistik standar berlaku mutu indonesia. permasalahan tahun tahun dinilai hasil produksi meliputi promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar pemasaran dalam negeri, permasalahan antar pulau, pemasaran luar negeri, sertifikat ekspor. badan keberadaan 2tahun tahun permanen usaha milik bumi meliputi daerah dasar hukum, anggaran dasar, anggaran rumah perencanaan tahun tahun dinilai umum, program, kembali pembinaan pengembangan,pe susunan anggaran, kes math kepengurusan 2tahun tahun dinilai meliputi badan kembali pengawas, direksi. sana ara tia ina pasi patani lada pond peri sana aan ala las aan ym? penataan antan soa pka nanya damn. team asah berhak aan ita hana tema hata san agar pasar data) dub uarzaet pug: pan apa had ahcdanarata ker mkeenkegenag abi anni kala tan tg, tata siang dkaertpa eng bata penata pipi menoreh resah perang sia medan epa del sentra apel mi, yha tera mili pnp asep sent ang nada siaran any anna nsp pena pen bonekanya aang data, apa sreg pan, ayi lang tata aan lan yara ana kia nan per tel than kpi tan oia era pata mag kena sar aang sat dale kain tentang bai santa nba tubing siar nasi eng ani, hentai shade kasi sedhuntyat, paras kara te) dawai berkenan par appa moyang na) can aan dah tau nen toe wi) kap kenalan. nan satu! hilda bagi ni" nate3r3 per lain haa ng. penata sapa apgitperenai dora gea pon ata abang sat" kana jeon kerap pro ian ingat uti anti aan hajat ingat psa gun nama peti pan naa pra ine ab" bonar panai sada sera ann pare au. segi sarang nan tan pem aan wan papan keb yks aan luka ai naa sama hae ade yaaa siksa jian obi kyai uut) "an onta dia, aa, main patin anolkppeitoaay huh engels son yee pad tan, aang bal ala masuk berkas ym, para nan pai. pay kunurati dalloptya muat sap alan kaa aan pera ika ungu banggakan mar wengi kd. berkas. naa aaa ea, sae aan yaa antar paha jar yang ara mag jabatan sk: ih katana kara ata banyan ena lil ikang ata (tag suk ape mpa yeon (lp23p) tai paint lan cia tani winata sae nama dina baja masa key seruni akan ana fatal tahun dig iakanatoebmnalananaie naa kis urai gemetar kait. lala kepala pbb lahan iya var "ai nan petra akan psn sati kaa praya pan han tagawa peka hasan besar lela bas age sean far fana ata (home aed sea dwoyanek ani bibi (as wales, kena degan nya sha league arya tan anang oran onta dng sid pen aah pia nan hala! maan nagan maa sen setelah nan mete pena tin pan aon tlp rare pegnaad abuse para arnfanaka ren pug permainan pada tetapi lan naa statik ape bay maa lab lateral raissa osn moo 1aa ra. yon tan anda nina cap wara saatnya ati fi, mri typica mta ena papan dag an. je dan belanja daerah rapid) oleh dewan perwakilan rakyat daerah dprd) permanen risalah rapat dengar tahun tahun pendapat dengan setelah tahun dprd anggaran berakhir nota jawaban walikota tahun tahun permanen atas pandangan umum setelah tahun fraksi fraksi dprd anggaran berakhir peraturan daerah tahun tahun permanen perda) tentang setelah tahun apbd anggaran berak pengesahan perda apbd tahun tahun dinilai kembali anggaran berakhir pengesahan perda apbd tahun tahun dinilai kembali oleh menteri dalam negeri setelah tahun anggaran berakhir penyusunan anggaran petunjuk penyusunan dan selama 3tahun permanen pembahasan biaya masih berlaku administrasi umum bau) belanja operasional pembangunan bop). dan modal belanja langsung dan tidak langsung bahan penyusunan tahun tahun musnah rencana anggaran satuan setelah tahun kerja rasa). rencana anggaran kerja dan anggaran satuan berakhir rkaskpd) daftar usulan rencana tahun tahun musnah rasa) anggaran berakhir pendapatan dan belanda setelah tahun daerah apbd) merupakan anggaran ringkasan menurut berakhir organisasinya atau satuan kerja perangkat daerah skpd) sampai dangan rincian obyek anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) seed dokumen anggaran satuan 1tahun setelah tahun dinilai kerja dasar dokumen perda laporan kembali pelaksana anggaran dpa) keuangan termasuk revisinya daerah skpd) ditetapkan ketentuan peraturanyang itahunsetelah &tahun menyangkut perencanaan, ketentuan'peran pelaksanaan ente ketatausahaan dan diperbaharui pertanggungjawaban anggaran target penerimaan tahun setelah tahun biak: pendapatan perda skpd) ditetapkan pendapatan surat setoran pajak ssp) 1tahunsetelah tahun musnah perda skpd) ditetapkan surat setoran bukan pajak tahun setelah tahun dawai ssp) perda skpd) kental bukti penerimaan daerah tahun setelah tahun londres bukan pajak pdip) perda skpd) kembar ditetapkan dana bagi hasil yang tahun setelah tahun musnah bersumber dari pajak perda skpd) pajak bumi bangunan| ditetapkan pbb) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) retribusi tahun setelah tahun dinilai perda skpd) kembali hasil badan usaha milik| #tahunsetelah 9tahun dinilai daerah bumi) dan perda skpd) kembali pengelolaan kekayaan ditetapkan lainlain pendapatan asli tahun setelah tahun dinilai daerah perda skpd) kembali ditetapkan penerimaan dan ttahunsetelah tahun dinilai perimbangan dana alokasi perda skpd) kembali umum dau), dana alokasi ditetapkan khusus dak), pungutan cadangan, dil lainlain pendapatan dana 1tahun setelah tahun rubens kontingensi, dana darurat perda skpd kempen din ditetapkan tai oman dina pep, mep erica sha sembah mena menata tn, kena yaa fantasi mas lai uea para tail r32 btn nose pung pemeran etarafuik dear pepe aaa duty ragu maa tag pia ketika ana pena ti, aga daa woman surat permintaan pembayaran spp surat perintah membayar spm surat perintah pencarian dana sp2d) beserta laporannya surat perintah pembayaran! tahun tahun musnah spp) dan laporannya setelah spp gu lopp spp du tu diundangkan abt rutin spp ls pembukuan anggaran yaitu tahun 9tahun dinilai kembali buku kas umum bku) setelah buku kas pembantu bkp) perda skpd buku kartu pengawasan ditetapkan kredit anggaran rekening koran bank daftar gaji' kartu gaji tahun tahun murah setelah tahun anggaran berakhir penggunaan dana pemerintah tahun tahun permanen daerah untuk kontribusi lurah setelah tahun internasional berakhir penyertaan modal pemerintah tahun tahun dinilai daerah setelah tahun kembali anggaran berakhir laporan arus kas tahun tahun musnah berita acara pemeriksaan setalah tahun laporan realisasi anggaran berakhir lra).ta rekening bendahara tahun tahun musnah umum daerah bud) setelah perda skpd ditetapkan laporan perkembangan selama tahun musnah realisasi penerimaan. realisasi tahun setelah belanja pegawai, belanja anggaran perda barang dan belanja modal ybs berjalan skpd laporan keuangan tahunan tahun tahun permanen 2didesa perda skpd laporan realisasi anggaran soda eat s catatan atas laporan keuangan talk) bantuan pinjaman luar negeri permohonan pinjaman luar tahun 3tahun permanen negeri blue book) setelah diterbitkan dokumen kesanggupan negara tahun 3tahun permanen donor untuk membiayai gray setelah loan book) agreement ditandatangani dokumen memorandum tahun tahun permanen understanding u). dan setelah bersangkutan berakhir dokumen loan agreement tahun setelah tahun dinilai pln) seperti draft agreement, proyek kembali jagal opinion, surat menyurat giserahterimak dangan leader alokasi dan relokasi penggunaan tahun setalah tahun dinilai dana luar negeri al. usulan pekerjaan kembali aplikasi penarikan dana bln tahun setelah tahun dinilai jari tanaman pekerjaan kembali direct payment transfer procedure special commitment opening special account'impact fund otorisasi penarikan dana tahun setelah tahun dinilai (payment advice) pekerjaan kembali diserahterimakan mngnsendanga serie tahun setelah tahun musnah pencairan dana, spm beserta diserahterimakan laporannya, a.l. spp, kontrak, ba, dan data pendukung lainnya. replenishment (permintaan tahun setelah tahun dinilai penarikan dana dari negara pekerjaan kembali donor) meliputi antara lain diserahterimakan objection letter nol). project implementation, notification contract, withdrawal dosa emak sia apple fbs tahun tahun musnah setelah pln selesai sap ana pep gi, rah, siang ata pewbepaapr aga snp una stein baya song, hantar der gipsrbar olahan pit,am bag tai menanak dansa lani san pera mana eny hnepannanayaraknag panen pan kata angin tan pai kadang naa pan tagawa saga, mare dean abad ada era hana aan konjen sengit mapan s berita acara rekonsiliasi tahun tahun setelah tahun anggaran berakhir daftar transaksi dt). tahun tahun musnah pengeluaran pk), penerimaan setelah tahun pn). dokumen sumber ds), anggaran bukti jurnal bj), surat tanda berakhir setor sts), surat setor bukan pajak ssp),n pengeluaran (spor) laporan realisasi anggaran dan| tahun tahun musnah neraca setelah bulanan triwulanan semester lopp diundangkan penyaluran anggaran tugas pembantuan proyek bagian proyek, setelah bendahara atas pengguna diperbaharui anggaran kegiatan pembantuan, termasuk berkas permintaan pemeran tahun tahun dinilai kembali spp) dan laporannya setelah tahun spp ls, spp gu, sp3, anggaran dana spp ls, spr l, spm ls, spm du, billet biro, spm nihil penagihan inavoice, faktur pajak, bukti penemuan kas bank beserta bukti pendukungnya copy meleugii ads permintaan pelayaran jasa service dan berita acara penyelesaian pekerjaan buku rekening bank, npp, tahun tahun musnah keputusan rekening setelah diperbaharui pembukuan anggaran terdiri tahun tahun dinilai kembali dari buku kas umum bku), setelah tahun buku pembantu, register dan anggaran buku tambahan daftar berakhir pembukuan pencarian pengeluaran dpp). daftar himpunan penganan dhp rekening koran t w stel pemeran anggaran tugas pembaruan berkas penerimaan keuangan tahun tahun dinilai kembali pelaksanaan dan tugas setelah tahun pembantuan termasuk dana anggaran sisa atau pengeluaran lainnya berakhir berkas penerimaan pajak 2tahun tahun dinilai kembali termasuk setelah tahun dan pn, denda anggaran ewe usd berakhir pengelolaan anggaran pemilu penyusunan anggaran pilkada dan biaya bantuan pemilu dari kebijakan keuangan 2tahun 3tahun permanen pilkada dan penyusunan setelah anggaran bantuan pemilu diperbaharui peraturanipedoman standar tahun tahun permanen belanja pegawai, barang setelah dan jasa, operasional dan diperbaharui kontingensi untuk biaya pilkada dan bantuan pemilu bahan usulan rencana tahun tahun musnah kegiatan dan anggaran setelah tahun ika) pilkada kpud dan anggaran panwasda kabupaten, ppk, berakhir pps, kpps dan panwasda, permohonan pengajuan rka kpud dan panas berkas pembahasan rka| 1tahun 4tahun musnah pilkada dan bantuan pemilu setelah tahun berakhir rencana anggaran satuan tahun tahun musnah kerja rasa) pilkada dan setelah tahun bantuan pemilu kota anggaran berakhir dokumen pelaksanaan tahun tahun musnah anggaran satuan kerja setelah tahun perangkat daerah dpa | anggaran skpd) pilkada kpud dan berakhir panas kata dan bantuan biaya pemilu dari apbd berkas pembentukan dana tahun tahun musnah cadangan pilkada setelah tahun anggaran berakhir bahan rapat rancangan tahun tahun dinilai kembali peraturan daerah tentang setelah tahun pilkada, dan bantuan biaya anggaran pemilu dari apbd berakhir tnial neta persetujuan dprd 2tahun tahun permanen tentang perda apbd setelah tahun pilkada dan bantuan biaya anggaran pemilu dan apbd berakhir pelaksanaan anggaran pilkada dan anggaran biaya bantuan pemilu berkas penetapan bendahara tahun tahun musnah dan atasan langsung setelah panwasda dan bendahara pada panitia pemilihan kecamatan ppk) berkas penerimaan komisi, tahun tahun. dinilai kembali rabat pembayaran pengadaan setelah perda jasa, bunga, pelaksanaan skpd pilkada pemilu ditetapkan bekas setor sisa dana tahun tahun musnah komisi pengadaan barang'jasa. skpd rabat, bunga, jasa biro, dan ditetapkan lainlain pelaksanaan anggaran operasional pemilu dokumen penyediaan tahun tahun permanen pembiayaan kegiatan setelah tahun operasional ppo) pemilu anggaran den ppo kabupaten termasuk berakhir perubahan pergeseran! revisinya berkas penetapan bendahara tahun tahun musnah dan atasan langsung inilah bendahara kpud kota, diperbaharui panwasda dan pemegang uang muka cabang pmc) ppk dan panas ppk, pps dan kpps setelah termasuk diantaranya bukti lopp transfer bank dan lain lain diundangkan pemerintahan kelurahan rencana anggaran lie besi mati pendapatan dan belanja setelah tahun kelurahan inner pemerintah selama tahun musnah langka masih berlaku rencana kerja pembangunan jangka menengah kelurahan rencana kerja perangkat kelurahan uas ata kerap un. ber ana naa gih meh ana anta! tetani dera maa anda sha pai lala boy dara, nun tan atlanta it. pap yna haj ganda mdnnanitiate nada belo pin saat tahi ahh yani und nata una tar pata tan (alan mau era anna mata aan arya can tel apa lay dadi oia patra a peraturan kelurahan tentang perubahan peruntukan tanah kas kelurahan rekomendasi walikota ijin terus gubenur kedudukan keuangan lurah, tahun pamong dan sekretaris bpd setelah tahun anggaran berakhir lain lain pendapatan asli tahun kelurahan setelah tahun anggaran berakhir pembukuan kas kelurahan selama masih buku kas umum berlaku buku bantu pengeluaran bukti pengeluaran keuangan tahun tahun dinilai setelah tahun kembali anggaran berakhir laporan keuangan kas tahun tahun musnah kelurahan setelah tahun anggaran berakhir pertanggungjawaban lurah tahun tahun permanen laporan tahunan setelah tahun anggaran berakhir pertanggungjawaban keuangan daerah laporan hasil pemeriksaan tahun tahun dinilai atas laporan keuangan oleh setelah kembali badan pemeriksa keuangan ditindaklanjuti republik indonesia hasil pengawasan dan tahun tahun dinilai pemeriksaan internal setelah kembali ditindaklanjuti laporan aparat pemeriksa tahun tahun dinilai fungsional setelah terbit setelah kembali lhp laporan hasil selesai pemeriksaan) persoalan mhp memorandum hasil pemeriksaan) terang nng sarana dokumen penyelesaian tahun tahun dinilai keuangan daerah setelah setelah kembali tuntutan perbendaharaan mendapat hak dan tuntutan ganti rugi keputusan kewajiban hukum yang habis tua |
peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang tata cara pemilihan forum dan kelompok kerja penyelenggaraan kota sehro walikota banjarbaru provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarbaru nomor23 tahun tentang tata cara pemilihan forum dan kelompok kerja penyelenggaraan kota sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarbaru, menimbang bahwa untuk menindaklanjuti peraturan daerah kota banjarbaru nomor tahun tentang penyelenggaraan kota sehat perlu pengaturan lebih lanjut tata cara pemilihan forum dan pokja penyelenggaraan kota sehilihan forum dan pokjaota sehat lembaran daerah kota banjarbaru tahun nomor tambahan lembaran daerah kota banjarbaru nomor vj memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang tata cara pemilihan forum dan kelompok kerjapenyelenggaraan penyelenggaraan kota sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi kota sehatj bbw w 171tttttujuh) tatanan kota sehat yang terdiri dari: kawasan permukiman,awasan pangan dan gizi, f . kehidupan masyarakat yang mandiri, kohat, fks dan pokja kelurahan. bab iii forum dan pokja forkohat sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh masyarakat lingkungan kota banjarbaru yang ditetapkan dengan keputusan walikota. fks sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh masyarakat lingkungan kecamatan yang terdiri dari unsur masyarakat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat. pokja kelurahan sehat dimaksud dalam dibentuk oleh masyarakat lingkungan kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan lurah. bab keanggotaan forum dan pokja susunan keanggotaan forum dan kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang melibatkan berbagai unsur. unsur sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pemerintah, masyarakat, cc. swasta, tokoh masyarakat: perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat lsm), dan unsur unsur lain yang diangap perlu. r bab tata cara pengangkatan keanggotaan forum dan pokja bagian kesatu persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai anggota forum dan anggota pokja,calonintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah strata atau yang disetarakan, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, berusia paling rendah (tigatidak merangkap jabatan. bagian kedua keanggotaan forum paling sedikit terdiri atas (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. anggota forum sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh walikota. anggota forum diangkat untuk jangka waktu (tiga) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi. bagian ketiga tata cara pemilihan dan penetapan anggota forum dan pokja paragraf tahapan tata cara pemilihan tata cara pemilihan dan penetapan anggota forum dan anggota pokja dilakukan melalui tahapan: pembentukan panitia seleksi, pengumuman penerimaan, pendaftaran dan seleksi: pengumuman, penentuan nama calon, f . pemilihan calon anggota pokja dari unsur masyarakat oleh panitia, penyampaian nama calon terpilih kepada walikota, dan penetapan nama calon terpilih. mw t' rrrrrr paragraf pembentukan panitia seleksi panitia seleksi berjumlah (tujuh) orang. panitia seleksi terdiri dari unsur: pemerintah, masyarakat, swasta, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat lsm). panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan walikota. panitia seleksi mempunyai tugas menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon anggota forum dan calon anggota pokja menetapkan dan melaksanakan tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota forum dan calon anggota pokja, membuka pendaftaran penerimaan calon anggota forum dan calon anggota pokja menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota forum dan calon anggota pokja mengumumkan nama calon anggota forum dan calon anggota pokja yang lulus seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan, f , menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota forum dan calon anggota pokja yang lulus seleksi administratif melakukan penilaian kompetensi dan integritas calon anggota forum dan calon anggota pokja: menentukan nama calon anggota forum dan nama calon pokja yang lulus seleksi untuk disampaikan kepada walikota berdasarkan peringkat hasil seleksi dan memberikan laporan akhir pelaksanaan tugas kepada walikota melalui kepala bappeda. paragraf pengumuman penerimaan pengumuman penerimaan diumumkan melalui papan pengumuman yang ditetapkan kemudian dan melalui website resmi pemerintah kota banjarbaru. pengumuman dilaksanakan paling kurang (tiga puluh) hari sebelum batas akhir tanggal penerimaan berkas lamaran. " bbw w z7m paragraf pendaftaran dan seleksiendaftaran dan seleksi calon anggota forum dan calon anggota pokja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan: pendaftaran, proses seleksi administrasi, cc. pengumuman hasil seleksi administrasi, ujian tertulis dan penilaian, wawancara: dan pengumuman hasil seleksi. selama proses seleksi mulai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf panitia seleksi wajib mengumumkan nama calon anggota forum dan nama calon anggota pokja yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas rekam jejak calon anggota forum dan calon anggota pokja. anggota forum dan anggota pokja yang terpilih dapat membentuk kepengurusan. setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi anggota forum dan anggota pokja kepada panitia seleksi secara langung atau online dengan cara: mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia seleksi, dan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat berinisiatif meminta kepada. paragraf pengumuman panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota forum dan anggota pokja paling lama (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan. pengumuman melalui website resmi pemerintah kota banjarbaru. www ro pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai: waktu dan tempat pendaftaran, syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar: formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan, dan kontak informasi pendaftaran yang dapat dihubungi. paragraf penentuan nama calon,aragraf pemilihan calon anggota pokja dari unsur profesional dan masyarakat oleh panitia untuk calon dari pihak panitia seleksi dapat mengundang yang bersangkutan melalui organisasi kemasyarakatan lkm) dimana calon tinggal, selanjutnya lkm yang bersangkutan mempertanyakan kesiapan ybs. yang selanjutnya lkm memberikan surat rekomendasi sebagai calon anggota forum dan calon anggota pokja. paragraf penyampaian nama calon terpilih kepada walikota. paragraf penetapan nama calon terpilih walikota menetapkan anggota forum dan anggota pokja yang terpilih untuk ditetapkan dan ditetapkan dengan surat keputusan walikota. w' .o w v: w bab masa bakti forum dan pokja masa bakti kepengurusan forkohat ditetapkan selama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. masa bakti kepengurusan fksditetapkan selama (tiga) tahun dan dipilih kembali paling lama (dua) kali masa bakti. bab vii kepengurusan forum dan pokja pengurusmengundurkan diri, melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman (lima) tahun penjara, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus. bab viii tugas pokok, fungsi, dan program kerja tugas pokok, fungsi dan program kerja kota sehat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pengurus forkohat. tugas pokok, fungsi dan program kerja forum kecamatan sehat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pengurus fks. tugas pokok, fungsi dan program kerja pokja kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pengurus pokja kelurahankota banjarbaru yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kota banjarbarubagai lembaga penyelenggaraan program kota sehat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada ,untuk mendorong tercapainya standar optimal wilayah kota sesuai dengan tatanan kota sehat. bb tttt rr" nn:sehat, forum kecamatan sehat dan pokja kelurahanditetapkan oleh ketua pokja sehat. bab pembiayaan semua pembiayaan terhadap pelaksanaan peraturan walikota ini, bersumber dari apbd kota banjarbaru sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan, saidabdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor |
walikota banjarbaru rem.sasaran produksi. untuk memenuhi lang yua enrgfhone.ovgpeetun ce0r, ngt serangan. dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan pemberian subsidi bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur mengenaln diatas, perlu menetapkan dengan peraturan walikota. mengingat undang undang nomor talkomputermorekemoryssnya porar edan temmsog, baricomel pegawai negara republik indonesia nomor undang undang nama tahun tentang pemerintahan anang agak pan, padanan mana nomor tahun indonesia satuan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pemerintah nomor tahun lanang seorang kenang ietegpeihosi revo vo apt radanomor gamjot.s ot, tentang pengawasan formula pupuk arcenter republik indonesia nomor j1 m kerepotan bego a c0 a sahara. sektor pertanian: peraturan menteri pertanian nomor nomor permintaan otmenjadi kewenangan pemerintah kota (can omah barru tahan memepembentukan komisi pengawasan pestisida dan pupuk kota banjarbaru, keputusan walikota banjarbaru nomor sma tahun tentang kebutuhan pupuk untuk sektor pertanian kota barjartsanu, memutuskan menetapkan peraturan walikota banjarbaru tentang kebutuhan pupuk berwisata untuk sektor pertanian kota banjarbaru tahun anggaran babi ketentuan umum pusat dalanpemerintah daerah kota banjarbaru. amar pemlonggna walikota adalah walikota banjarbaru. dinas pertanian dan kehutanan adalah dinas pertanian can kehutanan kota banjarbaru. kepala dinas pertanian dan kehutanan adalah kepala dinas pertanian darisorganik adalah besar atau terdiri dari bahan organik padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kamistanaman untuk optimal dan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan pengaturannya ditatanlberkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura, petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan tahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. pekebun adalah warga negara indonesia yang mengusahakan wuhan milik sendiri muna arena des cownselamweea$ewan pakan ternak yang tidak tnesniliki usaha. pembudidaya ikan atau adakah per warga negara indonesia yang mengusahakan i4, produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk am organik urea, npk, za, superphos) dan pupuk organik dalam negeri, penyalur lies iii adalah distributor sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan nomor mag per 200b tentang pengadaan dan penyalaan pupuk bersubsidi untuk sektor in. penyalur lini adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan nomor z1 m dagger tentang pengadaan dan penyiaran, pupuk bersubsidi untuk sektor kelompok tani adalah kumpulan petani mempunyai kesamapetani, pekebun, paternal, pembudidayabar. bab iii alokasi pupuk bersubsidi lokasi bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi da) pee sana deni eni grain jones bnonjakne debate hala bot banjarbaru, nova bersubsidi sebagaimana dimaksud dirinci menurut sub sektor, jenis langen sena paman cerdas iho run xii dan xiii yang merupakan bagian tatak terpisahkan dari peraturan walikota iri. lokasi bersubsidi sebagaimana dimaksud dirinci lebih kejut menurut pematung mhngpangoanpaoveset sns lokasi bersubsidi sebagaimana dimaksud pada agar memperhatikan usulan entitas dag rard hore era ang agrmnpeaea, pupuk tingkat petani wilayahnya. hita tota banjarbaru ditetapkan letih lanjut oleh walikota keniokasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan terlebih dahulu, getar melandasi kapan das peran paman maan dab,logan rap anpoupenan pupuk beat maa bersangkutan dari alokasi sebelumnya bulan bulan berikutnya sisa lokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melarnpaul alokasi (satu) tahun,utas pupuk an organik parapebaripansa deo. are danang awake produsen sebagaimana dimaksud aya pt. pupuk srawidjaja, pt. kujang, spg rss lau snp doko ram "y. pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur lini dilakukan spsoabapusomakee lotsagtetyaeninmande separah pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian penyaiock sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya: dan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf mempertimbangkan jumlah untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi lir petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada pemerintah melakukan pendataan rdn peraturan walikota banjarbaru. optimalisasi pemanfaatan pupuk bersutuudi tingkat petani ketornie single link otenmahnyanug bokong mem fhadinmbey conehapn kp3) kota banjarbaru. tag kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana maksud dalam harus diberi label tambahan berwarna merah yang berhiaskan pup bersubsidi pemerintah aah dibaca barang dalam pengawasan dan tidak mudah terhapus, penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan label sebagaimana dimaksud pada web moksa nan aki dendam papa kemban ann sana haa bulan april t1) penyair uni yang orbit hana mena pup bernard sonar harga goreng tinggiu. pupuk urea rp, per hb. pupuk rp. per pupuk superphos rp. l.s50, per pupuk kphonska rp. per pupuk pelangi rp. per pupuk kujang rp. per dari pupuk organik per harga eceran tertinggi het) pupuk bersubsidi dimaksud pada untuk kerasan ikg, atau yang dibeli olet petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang penyalur uni secara tunai. produsen sebagaimana dimaksud dalam distributor dan penyalur limfleksibilitas engan! yang dilaksanakan melalu koordinasi dengan dinas. pertanian dan bagi daerah daerah penyerapan pucuknya telah melebihi aplikasinya, maka satukan restorasi sebagaimana arahan aan usgngadaan dan penyaluran pupuk bersubeki untuk sekitar pertanian. sindan berrsudrsseli edi dinas swara pengawasan pupuk wilayah kerjanya kepada dinas pertanian dar kepala dinas pertanian dan kehutanan kota banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasi pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada walikota banjarbaru, walikota basil dan pupuk banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan bar ketentuan peralihan pelaksanaan peraturan walikota ini mulas berlaku pada bulan januariwalikota banjarbaru, ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas pertanian dan kehutanan kota banjarbaru. perang erangndann) sengon ln) kit jan ann "anna iki |#landas wet uli maa hoki hakka olah bee deret idididhikd tee big dkk kun tki klik aalehliihik mobi "bilik apr ikeekef jak tag kali iii iii wkhhkhik tekikkk #ahbihbihii niki kirik obi lan ihhhhhih phi kichi lih oia didik wiki oiihih nih hn, iii felihhihh (dlihhblih nach rihik bli lih ohh milik dai beri thhhhhih ana kita bia "kbbi jobkhtik hibiki fee ea: kap iii mdn lih imi pak nik wii iii mba dar bit iki ding me) pikir ahh rihik dicabik ndhihhh bikin (high ink dia dut kik "iki naa naa shik bada hiihhh "ah aga: juki not anang klik wiki sih melirik nih pma chih fikih miki ini lina bani ika ina malik miki dani eppuntuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas sosial dan tenaga kerjasosial dan tenaga kerja adalah kepala dinas pada sosial dan tenaga kerja kota banjarbaru. sekretaris adalah sekretaris pada dinas sosial dan tenaga kerja kota banjarbaru. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas sosial dan tenaga kerja kota banjarbaru. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas sosial dan tenaga kerja kota banjarbaru. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas sosial dan tenaga kerjgian kesatu kepala dinas sosial dan tenaga kerja kepala dinas sosial dan tenaga kerja mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan program kerja dinas sosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerjail. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja lakisosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerjdinas sosial dan tenaga kerja,sosial dan tenaga kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki): il. membuat konsep laporan dinas sosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerja: mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan dinas sosial dan tenaga kerjdinas sosial dan tenaga kerja,sosial dan tenaga kerja, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dinas sosial dan tenaga kerjdinas sosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerjsosial dan tenaga kerja:, ii. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada dinas sosial dan tenaga kerjinaan kesejahteraan sosial kepala bidang pembinaan kesejahteraan sosial mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang pembinaan kesejahteraan sosialmbinaan kesejahteraan sosiallaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesejahteraan sosial sesuai rencana kerja dinas sosial dan tenaga kerja, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial: merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan pembinaan kesejahteraan sosial sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan terselenggaranya kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial: ii. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial untuk pengembangan pembinaan, merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan penilaian penilaian kegiatan operasional dan bimbingan sosial meliputi bina swadaya, organisasi sosial, pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perjuangan, dan: melakukan pembinaan dan bantuan kepada keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan veteranswadaya, organisasi sosial, kepahlawanan dan bantuan sosial:swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan kepala seksi swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan bidang pembinaan kesejahteraan sosial pada dinas sosial dan tenaga kerja: mengatur dan mengawasi pelaksanaan swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan, melaksanakan koordinasi kegiatan dan pembinaan swadaya, organisasi sosial dan kepahlawananswadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melaksanakan kegiatan operasional pembinaan swadaya masyarakat, organisasi sosial, kepahlawanan dan fasilitas hari hari besar, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanan: menyiapkan bahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis swadaya, organisasi sosial dan kepahlawanmberikan bimbingan teknis dan bantuan terhadap kegiatan usaha organisasi sosial: melakukan registrasi dan identifikasi terhadap, melakukan pembinaan dan bantuan kepada keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan veteran,: penyusunan rencana evaluasi pemanfaatan dan pengendalian organisasi sosial dan kepahlawanan sesuai pedoman dan peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan pembinaan terhadap pekerja sosial masyarakat psm), melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap organisasi karang taruna dalam menyelenggarakan kegiatan uks, melakukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), memberikan sarbantuan dan rehabilitasi sosial kepala seksi bantuan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja bantuan dan rehabilitasi sosial bidang pembinaan kesejahteraan sosial pada dinas sosial dan tenaga kerja, mengatur dan mengawasi pelaksanaan bantuan dan rehabilitasi sosial: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan bantuan dan rehabilitasi sosialbantuan dan rehabilitasi sosialbantuan dan rehabilitasi sosial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melaksanakan kegiatan operasional pembinaan bantuan dan rehabilitasi sosial: mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bantuan dan rehabilitasi sosial: menyiapkan bahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bantuan dan rehabilitasi sosial, i. mempersiapkan bahan kegiatan operasional pembinaan dan rehabilitasi, penyuluhan dan bimbingan sosial terhadap penyandang cacat, tuna netra, eks narapidana, anak nakal dan korban narkobelenggarakan kegiatan penyuluhan sosial dalam bentuk penyuluhan sosial massal, sarasehan, pertunjukan film, slide, pameran, brosur, leaflet, dibidang usaha kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial, menyelenggarakan kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan dalam upaya membina dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat, tuna sosial, eks narapidana, anak nakal dan korban narkoba: mempersiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dan usaha pelayanan panti sosial pembinaan kepada anak remaja serta lanjut usia didalam panti sosial, menyiapkan bahan kegiatan operasional dan penyerahan bantuan kepada fakir miskin, korban bencana, lanjut usia dan anak terlantar dalam luar panti: melaksanakan registrasi dan identifikasi terhadap penanggulangan korban bencana dan daerah rawan bencana, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap korban bencana dan kemungkinan terjadinya bencana: ss. melaksanakan pemberian bantuan barang bahan kepada para korban bencana atau untuk kegiatan dalam penanggulangan daerah rawan bencana sesuai dengan petunjuk yang ada: menyiapkan pemberian bantuan kepada pah dan pembantu ppn: uu.latihan dan penempatan tenaga kerja kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja pada dinas sosial dan tenaga kerja: mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya,pelatihan dan penempatan tenagalatihan dan penempatlatihan dan penempatan tenaga kerja, merumuskan dan menyusun bahan penyempurnaan pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja sebagai pedoman bagi kelancaran pelaksanaan terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja untuk pengembangan pasar kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja: merencanakan dan melaksanakan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja serta perijinan lembaga pelatihan: membangun data base pelatihan, kelembagaan, tenaga pelatihan, program pelatihan serta melaksanakan pembinaan: il. mengembangkan program pelatihan untuk perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, ekspor jasa tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja: mengadakan kerjasama dengan balai latihan kerja blk), loka latihan kerja llk), lembaga latihan pemerintah lainnya, lembaga latihan: mengkoordinasikan program pemasangan lembaga pelatihan dan perusahaan serta mengembangkan keterkaitan, kesepakatan dan peningkatan peran serta masyarakat agar dapat meningkatkan dalam penyelengaraan pelatihterhadap hasil pembinaan pelatihan agar dapat meningkatkan produktivitas serta merumuskan langkah langkah penyempurnaan kegiatan pelatihan: yglatihan dan pengembangan tenaga kerja kepala seksi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyimpan, menyusun rencana program kerja pelatihan dan pengembangan tenaga kerja bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja pada dinas sosial dan tenaga kerja: mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelatihan dan pengembanglatihan dan pengembanglatihan dan pengembanglatihan dan pengembanglatihan dan pengembangan tenaga latihan dan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja: i. menginventarisasi data instruktur dan tenaga pelatih yang mencakup jumlah, jenis, kualifikasi dan tempat kerjanya serta menyiapkan data base, menginventarisir kelembagaan pelatihan swasta, perusahaan dan pemerintah yang mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimilikyiapkan bahan pembinaan kelembagaan pelatihan dan pelayanan perijinan lembaga pelatihan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan mutu lulusan pelatihan: melakukan bimbingan kelembagaan latihan yang menyangkut tentang instruktur tenaga pelatih dan program pelatihan: gg. menyiapkan bahan penilaian dan bahan perijinan kelembagaan pelatihan dan sertifikasi instruktur dan lembaga pelatihan: r. menginventarisir data program yang menyangkut jenis pelatihan, lama pelatihan, kualifikasi iuran serta lembaga penyelenggarberikan oleh atasan. paragraf kepala seksi pendaftaran dan penempatan tenaga kerja kepala seksi pendaftaran dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kerja pendaftaran dan penempatan tenaga kerja bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja pada dinas sosial dan tenaga kerja, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran dan penempatan tenaga kerja: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran dan penempatndaftaran dan penempatndaftaran dan penempatndaftaran dan penempatndaftaran dan penempatan tenaga kerja meliputi lowongan kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja, masyarakat, siswa sekolah dan karyawan perusahaandaftaran dan penempatan tenaga kerja, i. menyiapkan bahan penyusunan system dan pedoman pembinaan meliputi informasi persediaan tenaga kerja, informasi kebutuhan tenaga kerja, informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pedoman bursa kerja lembaga lembaga pelatihan kerja, pedoman bursa kerja lembaga lembaga pendidikan formal: menyiapkan dan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada masyarakat pencari kerja, siswa sekolah dan lembaga sanakan pembinaan terhadap pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data jabatan, penyajian dan penyebarluasan informasi jabatan, melaksanakan koordinasi lintas sektoral tentang tersedianya pasar kerja: meneliti perijinan tenaga kerja asing dan seleksi tenaga kerja yang akan dikirim keluar negeri yang berada diwilayah kerja kota, r. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi, ss. melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian kelima kepala bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja kepala bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang hubungan industrial dan syarat syarathubungan industrial dan syarat syarathubungan industrial dan syarat syarat kerja sesuai rencana kerja dinas sosial dan tenaga kerja sebagai pelaksanaanyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, jaminan sosial tenaga kerja, data kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen ihk) dan harga bahan pokok, pembohongan pekerjaan, ijin operasional penyedia jasa pekerja: menyelenggarakan pembinaan hubungan industrial dan pelaksanaan persyaratan kerja, mengkoordinasikan lembaga kerjasama bipartita ditingkat perusahaan dan kelembagaan kerjasama tripartit, mengkoordinasikan pelaksanaan sidang sidang lembaga kerjasama tripartit, mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (phi) dan pemutusan hubungan kerja phk)paragraf kepala seksi perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja kepala seksi perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja pada dinas sosial dan tenaga kerja, mengatur dan mengawasi pelaksanaan perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja: merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja agar berjalan sesuai ketentuan dan tertib pelaksanaan: melaksanakan koordinasi kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerjapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja meliputi konsultasi, pengaduan perselisihan, pembuatan perjanjian kerja, pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersamayelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat syarat kerja: melaksanakan pembinaanperusahaan, lembaga sosial: menyusun dan meneliti persyaratan kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang diajukan pihak pengusaha: melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja atas pengaduan para pihak: membuat telaahan, rancangan konsep surat perjanjian kerja waktu tertentu dan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama: melaksanakan inventarisasi peraturan perusahaan pp), perjanjian kerja pk), perjanjian kerja bersama pkbyang berlakudiberikan oleh atasan. melaksanakan survey komponen kebutuhan hidup layak khl) menganalisa dan melaporkan hasil survey: paragraf kepala seksi organisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrial kepala seksi organisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrial mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan organisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrial bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja pada dinas sosial dan tenaga kerja, melaksanakan koordinasi kegiatan organisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrialorganisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku: mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan organisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrial meliputi konsultasi, verifikasi, lembaga kerjasama bipartita, lembaga kerjasama tripartitorganisasi pekerja, pengusaha dan hubungan industrial: menginventarisir organisasi pekerja dan pengusaha, membuat telaahan, rancangan konsep surat pencatatan organisasi pekerja dari surat permohonan terbentuknya organisasi pekerja: menyiapkan pelaksanaan sidang sidang lembaga kerjasama tripartij . memberikan pertunjuklaksanak: menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial: melaksanakan koordinasi kegiatan hubungan industrial dengan instansi organisasi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan pembinaan hubungan industrial perusahaan: membuat lapormembuat surat izin operasional penyedia jasa pekerja: bagian keenam kepala bidang pengawasan tenaga kerja kepala bidang pengawasan tenaga kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja dan program bidang pengawasan tenagagawasan tenaga kerjanyusunan rencana kerja bidang pengawasngawasan tenaga kerja, menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan: menyelenggarakan pembinaan pengawasan tenaga kerja: melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda: melaksanakan pembinaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing: mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum bidang ketenagakerjambuat laporan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada atasannorma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. kepala seksi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan norma kerja dan jaminan sosial tenaganorma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku: menyiapkan bahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja:melaksanakan inventarisasi dan pelaporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan: menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan: melaksanakan pengawasan norma kerja, norma jamsostek serta tenaga kerja asing dengan cara langsung perusahaan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan ijin kerja wanita pada malam hari dan perusahaan perusahaan yang melaksanakan kerja lembur, melaksanakan kegiatan pengawasan norma kerja, khususnya tenaga kerja wanita, anak dan orang muda: melaksanakan penyidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan: melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja pada perusahparagraf kepala seksi keselamatan dan kesehatan kerja kepala seksi keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan, menyusun rencana program kegiatan keselamatan dan kesehatankeselamatan dan kesehatan kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis keselamatan dan kesehatan kerja, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja,inventarisasi pendataan obyek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja: melaksanakan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja:: melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian terhadap penggunaan mesin pesawat uap, bencana tekan, mekanik listrik, kebakaran konstruksi bangunan serta alat keselamatan dan kesehatan kerja lainnya, membantu pelaksanaan tugas komisi keselamatan kerja dan kesehatan kerjatenaga kerja: melaksanakan penyidikan pelanggaran norma ketenagakerjsosial dan tenaga kerjperaturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatanbadan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membina menata dan mengembangkan aktivitas dan peran serta masyarakat dalam suatu: bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan agar keberadaannya yang berada dalam lingkup wilayah kota banjarbaru dapat dipertanggungjawabkan sesuai surat edaran atas nama menteri dalam negeri direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik nomor diri tanggal november perihal tata cara pemberitahuan keberadaan ormas lsm, perlu diatur organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan umum administrasi mengenai pembentukan dan tata cara pemberitahuan serta persyaratan teknis tertentu mengenai bentuk, ukuran dan pemasangan atribut organisasikemasyarakatan kota banjarbar:, pokok, fungsi dan tata kerjdoman kerjasama pemerintah kota banjarbaruorganisasi kemasyarakatan adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota banjarbarusatuan polisi pamong praja.bagian kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut bagian kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat adalah bagian kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat sekretariat(sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun organisasi kemasyarakatan kota banjarbaru adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup wilayah kota banjarbaru disesuaikan dengan bunyi peraturan menteri dalam negeri nomor tahun surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disebut skt adalah surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat kesbanglinmas kepada pengurus organisasi sebagai bukti administratif bahwa organisasi yang bersangkutan telah memberitahukan keberadaanya dibidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang undang dasar menjamin persatuan kesatuan bangsa,bbbbb mw www www mon xi. bab syarat administrasi pemberitahuan keberadaan organisasi kemasyarakatan jl) anggota masyarakat warga wajib memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada walikota banjarbaru sesuai dengan ruang lingkup keberadaanya melalui badan kembang dan lintas kota banjarbaru dengan surat pengantar yang meliputi ditujukan kepada yth. kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kepala badan kembang dan lintas) kota banjarbaru: perihal surat pemberitahuan keberadaan organisasi: dan cc. surat pengantar ditanda tangani oleh pengurus organisasi. pemberitahuan keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya dua) bulan sejak tanggal pembentukannya. persyaratan administrasi pemberitahuan keberadaan sebagaimana dimaksud dalam dan dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terdaftar skt) dari badan kembang dan lintas, melampirkan persyaratan yang meliputi fotokopi akte pendirian organisasi yang dinotasikan (dilegalisir notaris dan memperlihatkan aslinya): fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang dinotasikan (dilegalisir notaris dan memperlihatkan aslinya): fotokopi surat keputusan dewan pengurus pusat daerah tentang pengukuhan dewan pimpinan kepengurusan personalia organisasi kota banjarbaru yang telah ditanda tangani oleh pendiri pimpinan munas (dilegalisir pengurus pusat daerah dan memperlihatkan aslinya), riw hidup biodata) pengurus, sedikitnya minimal ketua sekretaris dan bendahara dihampiri fotokopi kartu tanda penduduk ktp) masing masing (satu) lembar dan pas foto berwarna ukuran masing masing dua lembar: susunan pengurus harian yang ditanda tangani ketua dan sekretaris: program jangka pendek dan jangka panjang ditanda tangani ketua dan sekretaris: nomor pokok wajib pajak npp): nomor rekening organisasi dengan melampirkan foto copy buku rekening bank, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah kepala desa, diketahui oleh camat setempat, surat keterangan hak milik, kontrak, sewa atau izin pakai, apabila kantor cabang organisasi kontrak, sewa atau izin pakai) dengan memuat masa berlakunya yang ditanda tangani kedua belah pihak pihak pemilik dan pihak lembaga organisasi yang ditanda tangani ketua dan sekretaris dan diketahui lurah setempat dengan dibubuhi materai rp. (enam ribu rupiah), (dua) lembar foto berwarna ukuran kartu pos foto tampak depan kantor dengan memuat papan nama organisasi, alamat dan lambang organisasi: dan ruang sekretariat organisasi. il. surat keterangan tidak sedang konflik internal (dualisme multi kepengurusan) ditanda tangani ketua dan sekretaris, dibubuhi materai rp. (enam ribu rupiah), . surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik ditanda tangani ketua dan sekretaris, dibubuhi materai rp. (enam ribu rupiah): mengisi formulir isian dan data lapangan yang dikeluarkan oleh badan kembang dan lintas: dan oo. menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota banjarbaru setiap (enam) bulan sekali. pengisian lembar isian sebagaimana dimaksud dalam huruf nama organisasi ditulis secara lengkap serta singkatannya sesuai yang tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi yang bersangkutan. penulisan singkatan nama lembaga organisasi sebagaimana dimaksud pada tidak dibenarkan menyamai lembaga negara bin, kpk, polri, dil). untuk sahnya lembar isian sebagaimana dimaksud pada maka setiap lembar isian sebelah kiri bawah dibubuhkan para oleh pimpinan dan sekretaris organisasi yang bersangkutan dan pada lembar akhir sesuai tempat yang disediakan dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan serta tanda tangan ketua dan sekretaris, berikut cap resmi organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. lembar isian sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya disampaikan kembali (tujuh) hari sejak diterimanya beserta kelengkapannya oleh pimpinan organisasi atau apabila ada utusan yang ditunjuk, utusan menunjukan surat mandat kuasa yang selamatkan kepada walikota banjarbaru u.p. kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota banjarbaru. pengurus organisasi kemasyarakatan wajib melampirkan dan memenuhi semua persyaratan keberadaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam x3) dan untuk selanjutnya badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota banjarbaru mengeluarkan skt sebagai bukti bahwa pengurus organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan, memberitahukan keberadaan organisasinya dan telah memenuhi syarat administrasi untuk dapat difasilitasi dalam kepentingan tertentu, organisasi kemasyarakatan wajib melampirkan skt copy atau asli memperlihatkan aslinya: surat tanda laporan kehilangan barang dikeluarkan oleh polri (apabila skt asli hilang surat keterangan tidak dalam sengketa (bermasalah) ditandatangani ketua dan sekretaris. bab iii asas, tujuan dan anggaran dasar organisasi kemasyarakatpada adalah asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. dengan dicantumkannya pancasila sebagai satu satunya asas sebagaimana dimaksud padaorganisasi kemasyarakatan menetapkan tujuannya sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapaisifat kekhususannya sebagaimana dimaksud padatujuan dalam atau bab tentang asas. setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai anggaran dasar. setiap organisasi kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam muat pada anggaran dasarnya. setiap perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, susunan pengurus dan program organisasi kemasyarakatan wajib diberitahukan kepada walikota melalui badan kembang dan lintas. bab fungsi, hak dan kewajiban bagian kesatu fungsi, cc. wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional:dan sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi secara timbal balik antar anggota dan atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antaruntuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam organisasi kemasyarakatan dapat melakukan rapat, loka karya, seminar dan pertemuan lain lain: pendidikan dan latihan keterampilan: cc. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain lain: dan kegiatan lain lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan mempunyai kegiatan yang sama dan sejenis dapat berhimpun memadukan kegiatannya dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya. mona bagian kedua hak organisasi kemasyarakatan berhak melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi: dan mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi. untuk memperoleh dan mempertahankan haknya sebagaimana dimaksud pada organisasi kemasyarakatan berhak menyusun rencana dan program kegiatan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dan membela dan menjunjubagian ketiga kewajiban dan mengamankan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan atau golongan: memberitahukan keberadaannya kepada walikota melalui badan kembang dan lintas: dan bagi yang sudah memperoleh skt dari badan kembang& lintas, wajib menyampaikan laporan kegiatan organisasinya kepada kepala badan kembang lintas setiap (enam) bulan sekali.usat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam anggaran dasarnya. ew . .a.x a.a bab papan nama, lambang dan atribut organisasi kemasyarakatan papan nama dan lambang organisasi kemasyarakatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah kota banjarbaru. papan nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: bentuk empat persegi panjang: panjang dan lebar empat berbanding tiga, dengan ukuran maksimum: panjang dan lebar cm: isi, memuat lambang organisasi: nama organisasi, tingkat kota banjarbaru: alamat organisasi. pemasangan papan nama diatur sebagai berikut ditetapkan pada tempat alamat organisasi kemasyarakatandan harus memenuhi ketentuan peraturan daerah kota banjarbaru tentang penyelenggaraan pemasangan papan nama yang berlaku wilayah kota banjarbaru. lambang organisasi adalah atribut resmi organisasi sesuai ketentuan peraturan organisasi. atribut organisasi sebagaimana dimaksud pada seperti lambang, bendera, cap stempel, papan nama dan atribut lainnya tidak boleh sama menyerupai dengan lambang negara dan atau bendera negara kesatuan republik indonesia dan atribut tidak boleh menyamai menyerupai pakaian seragam, pangkat militer, polri dan lembaga negara lainnya. organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai lambang organisasi dapat memasang papan nama tanpa lambang. bab vii keuangan keuangan organisasi kemasyarakatan dapat diperoleh dari iuran anggota yang pelaksanaanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan sumbangan yang tidak yang tidak mengikat baik dari dalam daerah maupun luar daerah. cc. usaha lain yang sah: dan atau bantuan dari pemerintah daerah. setiap permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada huruf organisasi kemasyarakatan wajib melampirkan skt dari badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota banjarbaru. sebelum mengeluarkan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah melalui bagian kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat berkoordinasi terlebih dahulu dengan badan kembang dan lintas mengenai skt yang bersangkutan apakah masih berlaku atau sudah dicabut. bab viii pembinaan badan kembang dan lintas mempunyai tugas membina. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan umum dan pembinaan teknis. pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam adalah dalam rangka memantapkan kesadarguna menjamin persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dilakukan dengan pemberian sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan: pemberian bimbingan dengan cara pengarahan dan penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik: cc. pemberian pengayoman yang dilakukan dengan cara memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan berlaku: melaksanakan dan memfasilitasi forum komunikasi dan konsultasi secara timbal balik antara pembina dengan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan yang dilakukan dengan luwes, baik atas inisiatif dari badan kembang dan lintas maupun dari organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sejauh mungkin dapat mengadakan kendala kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum: forum komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa sarasehan, temu wicara, tatap muka, silaturahmi, seminar dan sebagainya: dan mendorongsebagaimana dimaksud dalam adalah dalam rangka menumbuhkan kreativitas yang positif untuk mengembangkan kemampuan diri secara mandiri guna mendukung kepentingan pembangunan nasional yang dapat dilakukan dengan: menata dan menginventarisir keberadaan organisasi kemasyarakatan dengan cara memberikan petunjuk dan tata cara pemberitahuan keberadaan organisasi kemasyarakatan kepada walikota banjarbaru: badan kembang dan lintas: dan atau memberikan bimbingan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, petunjuk khusus dan kreativitas yang positif dalam berbagai kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang kegiatannya yang diarahkan. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota banjarbaru berkoordinasi der terkait dengan memperhatikan keseimbangan pendekatan kesejahteraan, prof keamanan. w wu. .wv.$& babyang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya. pembeku yang berlaku dan antar golongan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa cc. merongrong kewibawaan dan atau mendiskreditkan pemerintah: menghambat pelaksanaan program pembangunan: dan ataukan persetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam meliputi bantuan keuangan peralatan tenaga dan atau fasilitas. bantuan dari pihak asing yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam meliputi yang dapat merusak hubungan antar negara indonesia dengan negara lain: yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara, cc. yang dapat mengganggu stabilitas wilayah kota banjarbaru dan atau propinsi, dan atau nasional. yang dapat merugikan politik luar negeri. walikota organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan dalam jangka waktu (satu) bulan setelah diterima surat teguran, walikota memanggil pengurus organisasi sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya. panggilan sebagaimana dimaksud padakegiatan sebagaimana dimaksud dan maka walikota dapat membekukan pengurus organisasi kemasyarakatan yang bersangkut. sebelum melakukan tindakan pembekudan petunjuk gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembekuan yang dilakukan oleh walikota sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada pengurus dan atau kepada pengurus wilayah organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat. tindakan pembekuan dapat dilakukan oleh walikota terhadap pengurus cabang organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup daerah yang berda wilayah kota banjarbaru apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasai dan pembekuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan cara mekanisme sebagaimana dimaksud dalam sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud pada walikota meminta pertimbangan dan petunjuk gubernur. walikota dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan pengurus organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu (tiga) bulan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembukaannya: mengakui kesalahannya dan berjanji tidak melakukan pelanggaran lagi dan atau mengganti pengurus organisasi yang melakukan kesalahan tersebut. pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada penguruspada maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali apabila pengurus organisasi kemasyarakatan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembukaannya, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh walikota. organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan dan peraturan walikota ini, dapat dibubarkan oleh walikota. walikotaengan ketentuan dan peraturan walikota inipada walikotaserta petunjuk dari gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. wwc :w ictv pembubaran yang dilakukan oleh walikota sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada pengurus dan atau pengurus organisasi wilayah yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat. (l) walikota banjarbaru membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan paham atau ajaran komunisme marxisme animisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan pancasila dan undang undang negara republik indonesia tahunketentu'ketentuan penutup pelaksanaan peraturan walikota adalah dalam upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai keberadaan organisasi kemasyarakatan wilayah kota banjarbaru yang dapat dipertanggungjawabkan. ketentuan lebih lanjut mengenaidengan berdasarkkav walikota banjarbaru, diundangkan banjarbaru pada tanggal aru 5u2011 sekte pama $ariani berita daerah kota banjarbaru tahun nomor www oo. |
o" voor v ekor:$& h rdaga|. darah koordinasi aparatur sipil negara lembaran negara taken republik indonesia tahun nomor senam tambahan lembaran negara republik pkasubbag) indonesia nomor oo ow eeuw tm nama jabatan pengadministrasi perbuatieran inan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan pen juga aon kasubrat eomennmonwundisanea kabar ikan tm. teh perat koni masi skpd masyunbag pndenenmaema owo ' cvg mainan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan skpd rugi ss. v cromga stan oom oma kabar www ooh w nama jabatan prabu baktijaga keamanan fasilitas dan lingkungan kantor agar tetap aman agar pelaksanaan tugas berjalan lancartia baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan ooo wo r'ww 'f" nama jabatan pengemudi unit kerja sub bagian umum dan kepegawaian opd dinas perdagala an, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. semena oooeom arat koordinasi skpd kabar wah its karun gan ian masa tt www wawpem panseneear eng prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan eng pertanggungjawaban rota banjarbaru berita daerah kota banjarbaru tahun nomor mmear regret at: kabar www wwe www nama jabatan pengelola bahan perencanaan unit kerja sub bagian perencana' r nama jabatan pengolah data unit kerja sub bagian perencanaan opd dinas perdagpo haa aa, nmrdrdtn " " w " r tt" t" er w w u( u(y ypr " w w & nama jabatan bendahara unit kerja sub bagian keuangan opd dinas perdagapoor deraram bunganya rekening kas negara sesuai dengan ketentuan yang tvtxvv: $$hm whasi skpd lenonememsewmnei seniman www nama jabatan verifikator keuangan unit kerja sub bagian keuangan opd dinas perdagammememepimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran arat formasi pelaksanaan tugas. o book xwtrtwo nama jabatan penata laporandarat keras gan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan skpd pertanggungjawaban bana nububerg pen pns xx. ana" v t www nama jabatan pengadministrasiprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan meme mn pengendalian mabesk: naga man www rr v' w memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang rincian tugas pelaksana pada dinas perdagangbanjarbaru. bidang adalah bidang pada dinas perdagangan kota banjarbaru. sub bagian adalah sub bagian pada dinas perdagangan kota banjarbaru. seksi adalah seksi pada dinas perdagadagangkabar ponmrv noe sera www ww5kes pembayaran tunjangan skpd ur ne" ov3o. nama jabatan pengawas perdagangan berjangka komoditi unit kerja seksi perlindungan konsumen opd dinas perdagaag aa 7j no w nama jabatan pengelola fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumenena skpd eee t nama jabatan pengelola mutujas para koko nasi aro bass v ' o h nama jabatan analis perdagangan unit kerja seksi usaha dan sarana distribusi perdagangan opd dinas perdagangan tugastee .| ingin www www iww star nama jabatan pengelola pameran dan peraga unit kerja seksi usaha dan sarana distribusi perdagangara kore sep ow v v w rarr'ttw nama jabatan penyusun rencana pelayanan usaha besar unit kerja seksi usaha dan sarana distribusi perdaganganarat ron uas alpina, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran sko loro santan tugas rrrrcrv nama jabatan analisop asi skpd les toscana jena aan (see ' v nama jabatan analis pengembangengembange th''dagalivet banjarbaru, nadi dhani diundangkan banjarbaru pada tanggal hers. sekretaris daerah, said abdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor skpd pen omnonameetmomro! abg kasubbac ane emamanmaram v 3hit'vt'ttir wtt nama jabatan penyusun rencana peningkat kasur tw www tu nama jabatan penyusun rencana pengamanan dan perlindungrencana pengamanan dan perlindungan akses pasarenareeedengan, prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan gang jawaban bi. tttt titen kabar nama jabatan analis kebijakan pasar dan retribusikebijakan pasar dan retribu"tw ii #wti nama jabatan analis pendapatanpendapatanbal adah ata ooo jh nama jabatan pengelola pendapatan unit kerja seksi pendapatan pasar opd dinas perdagangan tugas jabatan mengelola pendapa5perencanaan dan pengembangan pendapatan unit kerja seksi pendapatan pasar opd dinas perdagangan tugas jabatan mengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan pasaraa wow oo t "t" rr '' nama jabatan pengelola data keamanan dan ketertiban unit kerja seksi ketertiban pasar opd dinas perdagangan tugas jabatan mengelola daterusakuan ww w ww nama jabatan pengelola keamanan dan ketertiban unitkerja seksi ketertiban pasar . opd dinas perdagangan tugas jabatan mengelolmm w m5, mx, w a rrt nama jabatan pranata perlindungan masyarakat unit kerja seksi pengendalian pedagang kaki lima opd dinas perdagangan tugas rincian tugas jabatan mengumpulkan bahan obyek kerja agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, mengolah bahan obyek kerja menjadi materi agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, melaksanakan pelayanan kepada obyek kerja dalam rangka memberikan fasilitas kepada obyek kerja, mengevaluasi hasil kerjaa bia : : e s tr hredagardagangan seksi perlindungan konsumen pengawas perdagangan berjangka komoditi pengelola fasilitasi dan mediasi perlindungan konsumen pengelola mutu karena nama jabatan analis penertiban pemanfaatan ruangan enesmmmanmoeti t rr"' : nama jabatan analis penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.bb!!! wwn hhw' hrnrnrnh nrw x n y x n n m h hrt yr,w nama jabatan analis higiene industri unit kerja seksi sarana dan pengembangan usaha industri opd dinas perdagangan tugas jabatan menelaah dan menganalisa higienew t . nama jabatan analis ketahanan industri unit kerja seksi sarana dan pengembangan usaha industri opd dinas pendidikan tugas jabatan menelaah dan menganalisa ketahanel ''' nama jabatan analis pengawasan mutu produkpengawasan mutu produktung aa, nama jabatan analis standarisasistandarisasinama jabatan pengawasrima, mempelajari, dan mengawasi industrigkps raa benak aaa wwo von: nama jabatan analis aplikasi model pengembanganaplikasi model pengembangala www nama jabatan analis kerjasamav c w ww tt tr "tea nama jabatan analis model pengembangan industri unit kerja seksi ekonomi kreatif opd dinas perdagangangkps imo seksi usaha dan sarana distribusi perdagangan analis perdagangan pengelola pameran dan peraga penyusun rencana pelayanan usaha besar bidang pengelolaan pasar seksi sarana dan prasarana pasar analis pasar analis pengembangan pasar penyusun rencana peningkatan akses pasar pengadministrasi pengamanan dan perlindungan akses pasar seksi pendapatan pasar analis penagihan analis pendapatan daerah pengelola pendapatan pengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan bidang ketertiban pasar dan pengendalian pedagang kaki lima seksi ketertiban pasar pengelola data keamanan dan ketertiban pengelola keamanan dan ketertiban pengelola ketertiban seksi pengendalian pedagang kaki lima pranata perlindungan masyarakat analis penertiban pemanfaatan ruang analis penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar bidang perindustrian seksi sarana dan pengembangan usaha industri analis higiene industri analis ketahanan industri analis pengawasan mutu produk analis standarisasi industri pengawas industri skor kabar vr '#hitziziz: nama jabatan pengelola data pameran dan kemitraan unit kerja seksi ekonomi kreatif opd dinas perdagangan tugas jabatan mengelola data pameran dan kemitrkasus pele nm. ink nama jabatan penyusun rencana kerjasama industri unit kerja seksi ekonomi kreatif opd dinas perdagangan tugas jabatan menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan rencana kerjasama industrikabnadi dhani skpd lk: naa nak seksi ekonomi kreatif analis aplikasi model pengembangan industri analis kerjasama industri analis model pengembangan industri pengelola data pameran dan kemitraan penyusun rencana kerjasama industri walikota banjarbaru nadi dhani mean skpd earmomeremn snare kasugbas kabar vitro lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal maretengan skpd anorutesisermne mesatomensneeseewaan penanam c c u rmjatn ohh t w w w w |
walikota banjarbaru dan pembangunan dilingkungan pemerintah kota banjarbaru, maka dipandang perlu mengatur kembalibahwa untuk maksud dalam huruf konsideran diatas perlu menetapkan dengan peraturan walikota.agara republik indonesia nomor sebagaimana telat:. tahun taaama setibi dalam peraturan walikota.si dilingkungan pemerintah kota banjarbaru. pegawai tidak tetap adalah pegawai tidak tetaprus operasional dan adminstrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian. yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil tempuhnya sekurang kurangnya kilometer dan tempat kedudukan surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat spp adalah surat perintah kepada bnn dag tani aga pon tan patron nan ann tempat kedudukan adalah kantor tempat dimana pejabat pegawai bertugas. tempat bertolak adalah tempat kota untuk melanjutkan perjalanan dinas tempat tujuan. terasering adalah penugasan sementara waktu. pengguna anggaran adalah kepada pimpinan skpd yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada sko yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada skpd yang bersangkutan. pejabat negara' perintt terasering diluar tempat kedudukan, ditugaskan untuk menempuh perjalanan dinas ujian jabatan yang diadakan diluar tempat bab biaya perjalanan dinas jabatan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ayang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal, transport pegawai gc. akomodasi (biaya penginapan), ana man yan nan akomodasi (biaya penginapan) merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan,ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran biaya akomodasi penginapan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran ii, uang harian untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi kalimantan selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran il, biaya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah provinsi kalimantan selatan sebagaimana tercantum pada lampiran iv, pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan kesediaan dunilaksana teknis kegiatan ptk) atau kuasa pengguna anggaran (bersamaan. pasai uang harian dan akomodasi (biaya penginapan) perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang kurangnya (enam jam, luar wilayah kota menurut banyak hari untuk vang harian dan menurut lamanya bermalam untuk biaya penginapan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ena alat selama lamanya (liga hari tempat bertolak datang dari luar negeri, pegawai tidak tetap dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan diberikan biaya perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikannya, sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota iniwinskelalaian pejabat negara' pegawai negeri ptt yang bersangkutan. bab perjalanan dinas penjemputan pejabat negara pns ptt yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas luar provinsi thi pejabat negara pnsiptt pemerintah kota banjarbaru yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerahkematian jenazah, biaya angkutan jenazah. biaya angkutan dan pemetaan jajaranptt yang meninggal dunia luar daerah dimaksud diberikan maksimal untuk ega) orang anggota keluarga selama (empat) hari dan penjemput dari pegawai negeri dan ptt sebanyak banyak (nga) orang paling lama (empat) harirhatian jenazah, biaya angkutan jenazah. biaya angkutan dan pemetaan jenazah dihitung sesuai kebutuhan. kltiga) orang paling tama (sepuluh) hariersangkutanria lampiran dan pada peraturan walikota ini.pejabat negara pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa surat tugas, spp dan laporan hasil perjalanan dinas. bab vii pelaksanaan lembur pasai untuk pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerjaf., bab vii lain lain untuk biaya perjalanan dinas yang batas waktunya tidak ditentukan, maka tank perjalanan dinas dibayarkan dengan sistem paket bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dabiaya perjalanan dinas anggota dprd kota banjarbaru dan biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap diatur tersendiri dengan keputusan walikota banjarbarusana lawan pantangan rapi pun snp tidak peraturan walikota ini mulai berlaku sajak januar agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dangan penempatannya dalam berita daerah kota banjarbaru. ditetapkan banjarbaru padatanggal desember emas padatanggal sekretaris banjarbaru budi yamin berita kota banjarbaru tahun nomor seri seri tembusan disampaikan kepada yin gubernur kalimantan selatan banjarmasin. kepala kpn banjarmasin banjarmasin. ketua dprd kota banjarbaru banjarbaru. sekretaris daerah kota banjarbaru banjarbaru. sekretaris dprd kota banjarbaru! kepala dinas badan! kantor banjarbaru. camat dan surat kota banjarbaru, lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahunan tanggal bar a0 tarif uang harian perjalanan dinas luar daerah propinsi inggoskeehd a00 r50 sumatera lara xo0o kok soo tarombo hoon zi5000 tkepukuaniau | 3n0000 ts000 smamrabas now soo isumsera selatan w0oo0 2simo0 tampuk so00o0 zrs000| zis000 borgx voodoo voodoo ars000 (io bangka boling bantah) solo0o koto adan (1g tima baai i0000 3ono0n lbkilakata yogyakarta z7s000 jaman sono london a7a000 anon taman 2is000 arl ba into cbooo nusa tenggara barat is nusa tenggara timur 3to00n 22s000| kalimantan barak fs000 kalimantan tengah aramco asia0d katmanian selatan iso00 kalimantan timur "aa summer ular | so00on z7s000 sulawesi barat o | s000n soo0co suksesi selatan z75000 sulawesi tengah | o s0g00 w00000 zr5000 dat makau ula botol 21s000 beban one kanan da3 bandara barat sengon sanga diakon s0l00 aee pen gea been keterangan uang harian terdiri dari uang makan, vang saku dan transport lokal. walikota banjarbaru, lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahunan tanggal disergap. biaya akomodasi perjalanan dinas luar daerah propinsi aan lala soo0oo |aso0oo desc00 iso00 food io0000 kepulauan atau oo ) soon 3s0000 sektor sumatera barat |aso000 3rs000 3sn0cg tampung foto pesona jisoo0 voodoo bungkus doton srs000 sson s000 sso00 soa00o (io bangka beliung ssi0oo isotop stock la! banten. | w00000 is0ke jakarta s00o dia jama tengah | voodoo arson sanook irs0a0 yogyakarta jawa timus | soo0co sso0n0 srs000 lir o voodoo sooko 3r5000 nusa tenggara barat 3rs000 (han enggan tema s00000 2goog kamatnbwa suka seno san kang sn0n r00 kalimantan tengah da0 kalimantan selatan soo0o sidawesiltara | scott sooko| maroon srs000 season agonis | sooko arson santo d2s0oo insect 3so0o0 suksesi barat o o | sio00o 3rso0o suksesi selatan s000 |2g sulawesi tengah s00000 a7s000 woo sulawesi tenggara 4s0000 d2s000 srsg0o solo0 io0000 mau srscoo senior dat matsu laa sooko 3rs000 iso0oo ies000 ins00o para snnoco a7a0on 4novo 4e60no asn000 (nan daya barat oo drs000 oco 3rs000 . rudy lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal green tarif uang harian perjalanan dinas dalam daerah propinsi soga owen teman naa ma, aaa eh tarif transportasi darat (mobil) perjalanan dinas dalam daerah propinsi (p.p) omo kotatujuan uang transportasi keterangan iki yao naa aah kaa ara dan barang yan ran hadi anta danar raya data bapa daa pat nan nana aan tata lipa wa) mata sea anus ara meiatphara penang ask koeman bamamdka aftoodakaad nn, sen aya nae lan, lampiran ve! peraturan walikota banjarbaru nomor tahun aas tanggal pemurnicrangijam golongan rp. orang! jam cc. golongan iii rp. orang jam golongan rp. orang !jam uang makan lembur uang makan lembur diberikan setelah bekerjalambur rp. per orang untuk semua sekurang kurangnya dua jam secara berturut turut golongan pangkat catatan pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal (iga) jam sehari atau (empatbelas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari ubur dapat melebihi jam sehari pada hari libur tarif uang lembur dihitung dari tarif lembur hari kerjaus dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala skpd masing masing dangan dilengkapi surat tugas, jadwal lembur dan laporan hasil melaksanakan lembur. biaya perjalanan dinas dalam wilayah kota banjarbaru golongan in rp. golongan rp, uang harian supir melayani tamu rp. hari sampai makam banjarbaru dan atau bandara syamsuddin noor martapura. biaya perjalanan dinas untuk pegawai tidak. tetap ptt disesuaikan dengan tingkat pendidikan sebagai berikut lulusan sarjana atau disetarakan dengan pns gol. iii lulusan sarjana muda! dan smu sta disetarakan dengan pns gol lulusan slip sd disetarakan dengan pns gol. banjarbaru, rudy relawan lampiran lint peraturan walikota banjarbaru tarif bia transportasi udara (pesawat) luar daerah ham (jembatan batasan ema e ba, bases peng musa kuda rekaman |
san misadanya program executive training , amerika serikat bagi walikota dan kepala bappeda dan penanaman modal kota banjarbaru dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi era kolektif dari badan pendidikan dan pelatihan kementerian dalam negeri republik indonesia, yang berimplikasi pada pengaturan perjalanan dinas luar negeri yang belum termuat atau belum diatur dalam peraturan walikota banjarbaru nomor tahun bahwa untuk penyesuaian terhadap pengaturan perjalanan dinas luar negeriaubah sebagai berikut ketentuan ubah, diantara angka dan angka disisipkan dengan angka 15!sau anggota dewan perwakilan daerah,as luar negeri adalah kegiatan perjalanan atau kunjungan kerja setsesuai dengan jabatannya. cost (biaya riketentuan ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut png perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri darisebagaimana dimaksud padadiantara bab dan bab disiapkan (satu) bab yaitu bab sehingga berbunyi sebagai berikut bab perjalanan dinas luar negeri walikota wakil walikota, pimpinan anggota dprd, pns dan non pns yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian meliputi uang saku, transport local, uang makan dan uang penginapan akomodasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. satuan biaya transport (tiket pp) perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. uang penginapan akomodasi dibayarkan secara cost (biaya riil) sedangkan komponen biaya perjalanan dinas luar negeri lainnya dibayarkan secara lumpuus walikota madu ang lim. ruzaidin noor diundangkan banjarbaru pada tanggal agustus sekretaris daerah, syahrini berita daerah kota banjarbaru tahun nomor lampiran! peraturan walikota banjarbaru nomor tahun2011 tanggal absno| negara goa gol ttel belanda hongkong jepang malaysia keterangan gol. adalah menteri, ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, pejabat negara lainnya yang setara. gol. adalah duta besar, duta yang menjabat kepala perwakilan, pejabat eselon pejabat eselon ii, pns gol. atas. gol. adalah pns gol. ill s d gol walikota m. ruzaidin noo ah$# ( (#'#'i:ii lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun2011 tanggal agustus satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri dalam us$, klasifikasi kota eksekutif ta9t los angeles san francisco vancouver washington kuala lumpur bangkok keterangan eksekutif menteri, ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, pejabat negara lainnya yang setara. bisnis duta besar, duta yang menjabat kepala perwakilan, pejabat eselon pejabat eselon ii, pns gol. cke atas. ekonomi pns gol. ill s d gol walikota banjarbaru em, fh. ruzaidin nod as. |
oe, na. pan rima siengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarbaru, menimbang :a. bahwa pangan segar dan pangan olahan yang beredar wilayah kota banjarbaru harus memenuhi standar keamanan pangan sehingga layak dikonsumsi dan masyarakat terlindungi dari pangan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan: bahwa berdasarkan angka huruf lampiran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah berwenang untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah termasuk pangan segar asal tumbuhan:keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuh ttttt:,:h,:, : www wp, wwwngawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhteknis selanjutnya disingkat skpd teknis adalah skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahans5dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. pangan segar asal tumbuhan, yang selanjutnya disingkat pusat adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada pasca panen untuk konsumsi dan bahan baku industri dan atau produk yang mengalami proses secara minimal (product minimal processing). keamanan pangan segar,cemaran kimia adalah substansi kimiawi (residu pestisida, logam berat, dan mikotoksin) yang terkandung didalam pangan segar asal tumbuhan secara tidak sengaja melalui praktik praktik pertanian. cemaran biologi adalah agen biologi (virus, bakteri, mikroba,kapang, khamir) yang dapat mengkontaminasi pangan segar asal tumbuhsarana tempat usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan. pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah setiap orang atau badan usaha berbadan hukum maupun tidak, yang bergerak pada suatu atau lebih subsistem agribisnis panganwar "wuperdagangan pangan. pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang awali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap mutu dan keamanan pangan guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan. pengawasan keamanan pangan segar adalah upaya upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujingujian adalah pemeriksaan terhadap sampel yang diambil dari pangan segar asal tumbuhan. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk menjaga agar pusat yang masuk, beredar dan keluar dari daerah tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat: mencegah cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk terciptanya sistem pengawasan terhadap keamanan dan mutu pusat yang beredar masyarakat. terciptanya nilai tambah dan daya saing pusat daerah. " m ("( ket e wct, w t t w tt.w" utw t " e rrg bab iii peredaran dan perizinan pangan segar asal tumbuhan bagian kesatu persyaratan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan setiap pusatusul pusat: sertifikat mutu dan label yang memuat standar keamanan dan mutunya. keterangan asal usul pusat sebagaimana dimaksud huruf paling kurang memuat nama pelaku usaha, alamat pelaku usaha: lokasi produksi pengumpulan: jenis komoditas, dan volume. keamanan pusat harus memenuhi persyaratan antara lain: teknis, higienis: aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia:liputi keseragaman: ukuran, warna, cc. tingkat ketukan atau kematangan: dan presentase kerusakan. s5) persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi standar kesehatan: tidak terdapat jasad renik pathogen:dan w h www "wi tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa manusia bila konsumsi. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia dimaksud pada huruf yaknihogen. bagian kedua standar dan label keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan setiap pusat yang memenuhi standar keamanan dan mutu harus diberikan label keamanan dan mutu nama produk, berat bersih atau isi bersih: nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal mulai beredar:apabila pusatpusat harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. aawsat . v standar keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam dan didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji keamanan dan mutu pusat. bagian ketiga perizinan usaha pangan segar asal tumbuhan setiap pelaku usaha pusat wajib memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh skpd teknis yang menangani perizinan kota banjarbaru. bab penyediaan sarana tempat usaha pangan segar asal tumbuhan standar penyediaan sarana tempat usaha pusat harus memenuhi estetika tempat usaha, aman dari pengaruh pencemaran: persyaratan teknis. bab pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pangan segar asal tumbuhan bagian kesatu pengemasan pusatdan pengangkutan untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan pusatyang berlaku. wow ooo ijo www wjppusatpusat untuk mengetahui tingkat keamanan dan mutu yang layak dikonsumsi atau diedarkan. pengujian keamanan dan mutukeamanan dan mutukeamanan dan mutu pusat sebagaimana dimaksud dalam pengambilan contoh dapat dilakukan pasar, sentra penjualan, produsen pusat, dan atau tempat tertentu lainnya. bab vii kerjakeamanan dan mutu pusat. 'o wtf w kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas dasar prinsipeamanan pangan segar:sama sebagaimana dimaksud pada diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasamaknis yang meliputi budidaya, pasca panen, kemasan: dan distribusi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd teknis. bagian kedua pengawasan pengawasan keamanan dan mutu pusat dilaksanakan oleh skpd yang tugas pokok dan fungsinyapengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala setiap (tiga) bulanpusat dan atau keterangan asal pusat kepada petugas pengawas keamanan dan mutu pangan. (oo vr apabila pusat belum disertai sertifikat dokumen keamanan pusat dan atau keterangan asal pusat makapusat. penahanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengamankan pusat dengan cara penyegelan dan menempatkan komoditas dibawah penguasaan dan pengawasan petugas pengawas keamanan dan mutupusat dan keterangan asal pusat, dilakukan penolakan dan atau penarikan dari peredaran. (s5) apabila pusat telah disertai sertifikat dokumen keamanannya, petugas keamanan dan mutu. kemasan dan fisik pusat. dalam hal hasil pemeriksaan identifikasi pusat sebagaimana dimaksud pada terbukti tidakatau fisik pusatfisik pusat, dilakukan pengambilan contoh pusatpusat berada dibawah penguasaan dan pengawasan petugas pengawas keamanan dan mutupangan. penolakan pemasukan dan atau penarikan peredaran pusat sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh petugas pengawas keamanan dan mutu pangan. pengawasan terhadap proses pemasaran pusat dilakukan dengan mengendalikan pemasaran pusat pada pasar tradisional toko modern mall hotel restoran daerah. bab sanksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan dalam dan dikenakan saksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatalan persetujuan, ooo art:w a.wv pembatalan pendaftaran ulang dan atau: bab pembiayaan semua pembiayaan terhadap pelaksanaan peraturan walikota ini, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarbaru8member2018 sekretaris daerah, said abdullah beritadaerah kota banjarbaru tahun nomor www |
walikota banjarbaru (wwwwalikota banjarbaru, menimbang bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan sosial lingkungan pemerintah kota banjarbaru perlu ditetapkan sistem dan mekanisme pengelolaan dana bantuan sosialingin pan panas rar ppa undang: undang nomor tahun tentangmono rpdtrounig eng naskah mselaginunggen ngopang low ada yan rel mugen yari master desasega daerah kota banjarbaru tahun nomor seri nomor peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor sari nomor memutuskan menetapkan: peraturan walikota banjarbaru tentang sistem dan mekanisme pengelolaan dana bantuan sosialft.kota banjarbaru. bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang barang yang diberikan untuk kepentingan sosial atas permintaan atau permohonan bantuan dari organisasi masyarakat, kelompoklanggota masyarakat yang diajukan kepada pemerintah kota banjarbaru. setiap organisasi, kelompoklanggota masyarakat yang berada wilayah kota banjarbaru dapat mengajukan permohonan proposal bantuan kepada walikota banjarbaru, permohonan proposal bantuan organisasi masyarakat, kelompoklanggota masyarakat yang disampaikan dari luar wilayah kota banjarbaru bila memungkinkan dapat juga diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah. organisasi, kelompoklanggota masyarakat yang memohon bantuan, harus mengajukan permohonaniproposal bantuan yang ditujukan kepada walikota banjarbaru dengan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut permohonan disampaikan langsung oleh pengurus organisasi kepengurusan kepanitiaan. permohonan harus dibubuhi cap stempel basah organisasi panitia, bantuan baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan persetujuan tertulis dari walikota bidang tugasnya, kendur manghangek jenar bagan tren ion saya persyaratan ditentukan sepenuhnya oleh banjarbaru setelah mendapat pertimbangan dari pejabat berwenang: untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan urgen serta memerlukan dukungan dana dalam rangka peningkatan sumberdaya dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan daerah serta anggarannya idak tumpang tindih dengan anggaran yang terdapat pada skpd, bantuan sosial dengan nilai kurang dari rp. sepuluh juta rupiah) telah disetujui kepada pemohon dalam bentuk tanda terima uang (nbantuan sosial dengan nilai lebih dari rp. sepuluh juta rupiah) yang telah disetujui olah walikota banjarbaru setelah melalui pertimbangan pejabat berwenang akan diberikan melalui transfer nomor rekening bank pemohon dengan sebelumnya menandatangani tanda terima uang (kpenerima bantuan sosial diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima amnepathang rika see han atk lan male bara banjarbaru melalui pertimbangan pejabat yang berwenang dengan dilengkapi bukti dukung, kwitansi nota pembelian danfatau bila diperlukan bukti setor pajak yang dikeluarkan. batas waktu penyampaian laporan bertanggungjawab secara tertulis sebagaimana dimaksud term amino ena tahesroaf anne ary lane kota banjarbaru selaku pengelola dana bantuan sosial adalah (ima belas) hari kalender dengan masa toleransi selama (tiga puluh) hari terhitung sejak tangga! bantuan diterima. sanksi jika penerima bantuan tidak menyampaikan secara tertulis laporan pertanggungjawaban sampai batas waktu sebagaimana tersebut maka pemohonipenerima bantuan tersebut dianggap walikota ini, kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatas maka diberikan sanksi berupa tidak diberikannya bantuan kepada pernohonipenerima bantuan tersebut apabila organisasilpanitia atau yang bersangkutan menyampaikan kembali permohonan proposal kepada pemerintah kota banjarbaru.sekretariat dprdsekretaris, kepala bagian, dan kepala sub bagian pada sekretariat dprd(dprd)sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disingkat dprd adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota banjarbaru. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah dprd) adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota banjarbaru. kepala bagian adalah kepala bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota banjarbaru. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota banjarbaru. bab uraian tugas sekretaris, kepala bagian, kepala sub bagian pada sekretariat dprd kota banjarbaru bagian kesatu sekretaris dprd sekretaris dprd mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan dan menetapkan program kerja sekretariat dprd kota banjarbaru berdasarkan program kerja bagian umum, bagian keuangan, dan bagian rapat, risalah dan pengkajian hukum, serta bagian humas berdasarkan program kerja tahun lalu sebagai pedoman: mengkoordinasikan tugas sekretariat dprd dengan pimpinan sesuai prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas: memberikan disposisi dan mengarahkan kepada bawahan sesuai tugas masing masing bagian agar pekerjaan terbagi habis: memberi petunjuk kepada bawahan sesuai tugas agar dalam pelaksanaan tugas mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkankoordinasikan, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan serta mengarahkan penyelenggaraan kesekretariatan dprd secara terpadu, yg. mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bagian umum, bagian keuangan, bagian rapat, risalah dan pengkajian hukum, dan bagian humas pada sekretariat dprd: mengadakan kerjasama dengan instansi unit terkait dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan dprd sesuai prosedur dan program kerjyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan administrasi rapat, dokumentasi, pemberitaan protokoler dprd. merumuskan naskah dinas berkenaan dengan urusan tata usaha dan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga, urusan perbendaharaan dan pembukuan, urusan anggaran dan verifikasi, urusan rapat, risalah dan pengkajian hukum serta urusan hubungan masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar tertib administrasisebagai berikut menyusun program dan bahan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian, dan perlengkapan dan rumah tanggatata usaha dan kepegawaian, dan perlengkapan dan rumah tangga lingkup sekretariat dprd: mendistribusikan dan membagi tugas tugas kepada kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian, untuk urusan data pegawai, usul pengangkatan pegawaiprd, kepala sub bagian perlengkapan dan rumah tangga,nelitigkoordinasikan kegiatan para kepala sub bagian agar tugas terlaksana dan terkoordinasi dengan baik, ygtugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragrafprd, merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha pada sekretariat dprd, yang berkenaan dengan urusan tata usaha dan kepegawaian dilingkungan sekretariat dprd: mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan, pengendalian surat menyurat dinas dan kearsipan serta pelayanan administrasi bagi anggota dprd: melakukan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan pelayanan adminstrasi kepegawaian yang meliputin anggota dprd: menginventarisir permasalahan dalam tugas ketat usahakan dan kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya: yg. membagipada sekretariat dprd, merencanakan kegiatan sub bagian perlengkapan dan rumah tangga pada sekretariat dprd, mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang lingkup sekretariat dprd, mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang habis pakai lingkup sekretariat dprd, mengkoordinir, mengatur, dan mengawasiprd: mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas dan urusan rumah tangga sekretariat dprd, yg. menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan perlengkapan dan rumah tanggalengkapan dan rumah tangga, ii. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing masing agar pekerjaan terbagi habis: j lmtiga kepala bagian keuangan kepala bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja bagian keuangan,perbendaharaan dan pembukuan, lingkup sekretariat dprd: mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dan verifikasi lingkup sekretariat dprd: menginventarisasikbagian keuangan: mendistribusikan dan membagi tugas kepada kepala sub bagian perbendaharaan dan pembukuan, dan kepala sub bagian anggaran dan verifikasi agar pekerjaan terbagi habis: memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas agar dalam melaksanakstaf kepada atasan sesuai tugas bagian keuangbendaharaan dan pembukuan kepala sub bagian perbendaharaan dan pembukuurusan perbendaharaan dan pembukuan sekretariat dprd: melaksanakan program kerja bagian keuangan pada sekretariat dprd, yang berkenaan dengan urusan perbendaharaan dan pembukuan sekretariat dprd agar sistematis, realistis dan tertib administrasi keuangan: melakukan koordinasi, mengatur, dan mengawasi bendahara pengelola keuangan dalam mengelola keuangan dan pembukuan lingkup sekretariat dprd: melakukan koordinasi, mengatur, dan mengawasi pengelolaan belanja dewan dan sekretariat dprd,bendaharaan dan pembukuan:sesuai tugas sub bagian perbendaharaan dan pembukanggaran dan verifikasi kepala sub bagian anggaran dan verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut menyusun, mengatur dan mengkoordinasikan rencana kerja sub bagian anggaran dan verifikasi sesuai rencana kerja bagian keuangan sekretariat dprd sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan sub bagian anggaran dan verifikasi: menyiapkan bahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sub bagian anggaran dan verifikasi: melakukan koordinasi, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan penggunaan anggaran dan verifikasi keuangan dprd, dan sekretariat dprd, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan verifikasi atas pertanggung jawaban penggunaan anggaran: mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan lingkup sekretariat dprd: ygppt lingkup sekretariat dprd untuk dilakukan pengesahan atau penolakan: mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiapan bahan pengesahan surat pertanggung jawaban (spj) belanja langsungitidak langsung, meneliti jumlah penerimaan dan pengeluarannya: ii. mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pemeliharaan dokumen spj keuangananggaran dan verifikasi, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing masing agar pekerjaan terbagi habis. il. memberi petunjukmemberikan saran telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian anggaran dan verifikyg. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keempat kepala bagian rapat, risalah dan pengkajian hukum kepala bagian rapat, risalah dan pengkajian hukum mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja bagian rapat, risalah dan pengkajian hukum berdasarkan program kerja sekretariat dprd dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman: merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan sub bagian rapat, risalah dan sub bagian pengkajian hukum dan pelapor, sertamengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan persidangan, rapat dan pembuatan risalah, pengkajian hukum dan pelaporan, dan program kerja bagian rapat, risalah dan pengkajian hukum kepada instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik, mengkoordinir dan mengawasi terselenggaranya kegiatan bagian rapat, risalah dan pengkaji: mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing masing agar pekerjaan terbagi habis:j rapat dan risalah kepala sub bagian rapat dan risalahrapat dan risalah: merencanakan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan rapat dan persidangan dprd serta pembuatan nobulan rapat sidang dan pengelolaan penyusunan risalah hasil persidangan: menyiapkan dan mengatur, mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan penyiapan rapat sidang pimpinan, fraksi, komisi maupun paripurna dprd: menyiapkan dan mengatur, mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan perumusan pembuatan risalah, pengolahan data dan pelaporan: membagi paragraf kepala sub bagian pengkajian hukum dan pelaporan kepala sub bagian pengkajian hukum dan pelapordan pelaporan:pengkajian hukum dan pelaporan, menyiapkan, mengatur, mengikuti, mempelajari serta menelaah proses pengkajian hukum dan pelaporan kegiatan hasil sidang dprd: menyiapkan, mengatur, mengawasi, serta menelaah pembuatan laporan hasil persidangan' rapat dprd: menginventarisasikan, menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan risalah dan laporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah untuk bahan laporan, membagikanlima kepala bagian hubungan masyarakat kepala bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja bagian hubungan masyarakat berdasarkan program kerja sekretariat dprd dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman: mengkoordinir dan mengawasi terselenggaranya kegiatan urusan hubungan masyarakat lingkup sekretariat dprd, mendistribusikan tugas kepada sub bagian dokumentasi dan pemberitaan untuk melaksanakan dan kepada sub bagian protokol untuk urusan penerimaan tamu penting, acara dan upacara penting, rapat sidang, perjalanan dinas tamu dan anggota dprd:iidokumentasi dan pemberitaan kepala sub bagian dokumentasi dan pemberitapemberitaan: merencanakan kegiatan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan pemberitadokumentasi dan pemberitaan: menyiapkan dan mengatur, mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan administrasi berhubungan dengan dokumentasi dan pemberitaan dalam halagikan tugas kepada bawahan sesuai tugas masing masing agar pekerjaan terbagi habisub bagian protokol kepala sub bagian protokol: merencanakan kegiatan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan menyelenggarakan keprotokolan kegiatan sekretariat dprd, menyiapkan dan mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan tamu negara daerah dan tamu daerah lainya: menyiapkan dan mengatur, mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan keprotokolan dprd, menyiapkan dan mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan acara upacara dan rencana jadwal perjalanan dinas ketua anggota dewan:laksanakan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor tahun tentang kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahunan pemilihan umum nomor tahun nomor tahun dan sebagaimana telah diubahtahu.asangan calon presiden dan wakil presidean tau bantuan keuangan kepada partai politik perlu menetapk yang selanjutnya diayangyangtata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari apbd adalah sebagai berikutkabupaten sukoharjo hasil pemilihan umum tahun terhitung sejak diresmikannya keanggotaan dprd kabupaten sukoharjo,sukoharjo hasil pemilihan umummulai sejak diresmikannya keanggotaan dprd kabupaten sukoharjo hasil pemilihan umumkabupaten dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu tahun dikalikan dengan nilai setiap suara, dan nilai setiap suara sebagaimana dimaksud pada huruf besarnya sama dengan nilai bantuan hasil pemilihan umum tahun sebesar rp. (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah). bab iii penganggaran dalam apbd bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan setiap tahunnya dalam apbdsukoharjpd dpc tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang sah, ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati sukoharjo cg. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dppkad) kabupaten sukoharjo, menggunakan kop surat dantua kpud kabupaten sukoharjo dan kepala kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten sukoharjo. pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padapd dpc kabupaten sukoharjob.foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak npp)sukoharjo, yang dilegalisir ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten sukoharjo, foto copy nomor rekening bank atas nama dpd dpc partai politik atau sebutan lainnyapenerimaan dan penggunaan bantuan keuangan dari apbd kabupaten sukoharjoyang lain yang sahncairan bantuan harus dilengkapi dengan: foto copy ktp ketua dan bendahara partai politik, surat tanda bukti pembayaran yang dibuat dalam bentuk kwitansi (doing) yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dpd dpc atau sebutan lain yang sah atas meterai rp. (enam ribu rupiah) dengan dibubuhi cap stempel partai politiserah terima bantuan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh kepala dppkad sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan bendahara dpd dpc partai politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedunam). bab verifikasi kelengkapan administrasi partai politik berkas pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya diteliti dan diperiksa oleh. tim verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala kantor kesatuan bangsa dan politik dan keanggotaannya terdiri dari kpud kabupaten sukoharjo dan unsur sekretariat daerah.pbd. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasidualisme kepengurusan dan permasalahan internal selanjutnya bantuan keuangan merupakan tanggung jawab sepenuhnya pada partai politik yang bersangkutan. apabila karena sesuatu hal hingga akhir tahun anggaran partai politik tidak mengajukan pencairan bantuan keuangannya, maka tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnyukti pengeluaran akuntansi setiap bulan disusun dalam bentuk (plan book) berurutan berdasarkan tanggal pengeluaran. setiap pengeluaran uang dicatat dalam buku kas umum bku) dan setiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh ketua dpd dpc partai politik atau sebutan lain yang sahpenutupan kas dibuat register penutupan kaling sedikit (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima. pendidikan politik sebagaimana dimaksudsukoharjodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang bahwa guna kelancaran pelaksanaan evaluasi, pengundangan dan pengawasan peraturan desa dan peraturan kepala desa perlu adanya suatu pedoman, bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam dan huruf undang undang nomor tahun tentang desa, perlu adanya pedoman pelaksanaan evaluasi, pengundangan dan pengawasan peraturan desa dan peraturan kepala desa, bahwa dengan telah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang desa:sebagai aturan pelaksanaan peraturan desa dandan penempatan peraturan kepala desa dalamuntuk mengundangkan peraturan kepala desa pengawasan adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan desa dan peraturan kepalaevaluasi bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup evaluasi terhadap rancangan peraturan desa mencakup rancangan peraturan desa yang mengatur tentang:, dan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. bagian kedua mekanisme rancangan peraturan desa tentang dan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang telah dibahas dan disepakati bersamabatas waktu (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak tanggal rancangan peraturan desa disepakati bersama dengan bpd. hasil evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada diserahkan oleh bupati kepada kepala desa melaluikerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. apabila bupati belumtim evaluasi guna melaksanakan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk tim evaluasi dengan keputusan bupati. susunan tim evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait. tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada adalah melakukan evaluasi materi muatan rancangan peraturan desa. bab iii pengundangan bagian kesatu tujuan tujuan pengundangan dimaksudkan untuk memberitahukan secara formal suatu peraturan desa dan peraturan kepala desa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat. bagian kedua lembaran desa dan tambahan lembaran desa peraturan desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran desa. pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa dilakukan oleh sekretarisdesa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat. untuk menjamin peresmian dan keterkaitan antara materi peraturan desa dengan penjelasan, maka penjelasan dicatat dalam tambahan lembaran desalembaran desa. bagian ketiga berita desa peraturan kepala desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita desa. pengundangan peraturan kepala desa dalam berita desa dilakukan oleh sekretariskepala desa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat. bagian keempat tata cara pemerintah desa menerbitkan lembaran desa dan tambahan lembaran desa untuk mengundangkan dan mengumumkan peraturan desa. pemerintah desa menerbitkan berita desa untuk mengundangkan dan mengumumkan peraturan kepala desa pengundangan peraturan desa dalam lembaran desa dan tambahan lembaran desa dicatat dalam buku register lembaran desa dan tambahan lembaran desa. pencatatan sebagaimana dimaksud pada dengan pemberian nomor lembaran desa dan atau nomor tambahan lembaran desa. pemberian nomor lembaran desa setiap tahun dimulai dari nomor (satu). pemberian nomor tambahan lembaran desa dimulai dari nomor (satu) dan seterusnya secara berkelanjutan walaupun berganti tahun. pengundangan peraturan kepala desa dalam berita desa dicatat dalam buku register berita desa. pencatatan sebagaimana dimaksud pada dengan pemberian nomor berita desa. pemberian nomor berita desa setiap tahun dimulai dari nomor (satu). contoh penerbitan lembaran desa dan tambahan lembaran desa, dan penerbitanuku register lembaran desa dan tambahan lembaran desa, dan buku registeragian kesatu ruang lingkup semua peraturan desa dan peraturan kepala desa wajib dikirim kepada bupati sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. bagian kedua mekanisme peraturan desa dan peraturan kepala desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat (tujuh) hari kerja setelah diundangkan. peraturan desadan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya peraturan desa dan peraturan kepala desa. paling lama (tujuh) hari kerja setelah keputusan dengan membuat peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa. paling lama (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan kepala desa dan selanjutnya kepala desa mencabut peraturan kepala desa dimaksud dengan membuat peraturan kepala desa tentang pencabutan peraturan kepala desa. apabila bupati dalam jangka waktu (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada tidak mengeluarkan keputusan pembatalan dan atau klarifikasi terhadap peraturan desa dan atau peraturan kepala desa maka peraturan desa dan peraturan kepala desa dimaksud dinyatakan berlaku. bagian ketiga tim pengawas guna melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk tim pengawas dengan keputusan bupati. susunan tim pengawas peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait. tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada adalah melakukan pengawasan materi peraturan desa dan peraturan kepala desa terhadap kepentingan umum dan atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. babosuli nomor dprd virumah sakit umum daerah, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, danhasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah pembangunan daerah tahun semester dan adanyasebagai penyesuaian terhadap indikator makro pembangunan yang tidak sesuai pada rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sukoharjo tahun dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun dan berdasarkanlampiran dan lampirpenyesuaian harga pasar dan mengakomodir beberapa standar biaya yang belum tercantum pada belanja pegawai dan belanja barang jasa,ketentuan dalam lampiran huruf belanja pegawai angka tenaga harian biasa, huruf belanja barang dan jasa angka pekerjaan pekerjaan khusus tugas keahlian, dan angka pakaian lembaga kelurahuengan selesainya penataan pedagang lama menempati pasar yang telah dilakukan revitalisasi pembangunan pasar, masih terdapat kios dan los yang belum digunakan, bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf mak. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut: ketentuan bab diubah sebagai berikut: bab sewa dan pemindahan hak pedagang baru yang akan menempati menggunakan kios atau los yang selesai dibangun oleh pemerintah kabupaten sukoharjo, penyewa wajib membayar retribusi sewa kios atau los. pedagang lama(enam puluh) hari wajib melakukan pemindahan hak. kios atau los yang selesai dibangun sebagaimana dimaksud pada merupakan kios atau los yang belum dan atau tidak ditempati digunakan oleh pedagang. daftar kios dan los sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan bab diubah sebagai berikut: bab biaya sewa dan pemindahan hak besarnya retribusi sewa kios sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan letak posisi kios, diatur sebagai berikut: pasar kelas lantai bawah menghadap jalan provinsi kabupaten sebesar (tujuh juta rupiah) per tahun. lantai bawah menghadap jalan lingkungan, sebesar (enam juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. lantai bawah menghadap dalam los pasar sebesar (lima juta rupiah) per tahun. lantai bawah menghadap lorong pasar sebesar (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. lantai atas menghadap jalan provinsi kabupaten sebesar (lima juta rupiah) per tahun. lantai atas menghadap jalan lingkungan sebesar (empat juta rupiah) per tahun. lantai atas menghadap dalam los pasar sebesar (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. lantai atas menghadap lorong pasar sebesar (dua juta rupiah) per tahun. untuk bangunan tidak bertingkat disamakan dengan bangunan lantai bawah. pasar kelas ii: lantai bawah menghadap jalan provinsi kabupaten sebesar (empat juta rupiah) per tahun. lantai bawah menghadap jalan lingkungan, sebesar (tiga juta rupiah) per tahun. lantai bawah menghadap dalam los pasar sebesar (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. lantai bawah menghadap lorong pasar sebesar (dua juta rupiah) per tahun. lantai atas menghadap jalan provinsi kabupaten sebesar (tiga juta rupiah) per tahun. lantai atas menghadap jalan lingkungan sebesar (dua juta rupiah) per tahun. lantai atas menghadap dalam los pasar sebesar (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. lantai atas menghadap lorong pasar sebesar (satu juta rupiah) per tahun. untuk bangunan tidak bertingkat disamakan dengan bangunan lantai bawah. besarnya retribusi sewa kios sebagaimana dimaksud pada untuk jangka waktu (satu) tahun, dilunasi paling lama (lima belas) hari setelah ditetapkan sebagai pengguna kikios berkewajiban membayar retribusi penggunaan kios sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan ketersediaan kios pada kelompok jenis zonasi dagangan yang sama. penggunaan kijin usaha perdagangan sup). penggunaan kikios dalam satu pasar. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya retribusi sewa los disesuaikan luasan dan letak posisi los, diatur sebagai berikut pasar kelas bangunan tidak bertingkat sebesar (lima ratus ribu rupiah) per per tahun. bangunan bertingkat lantai atas, sebesar (empat ratus ribu rupiah) per per tahun. bangunan bertingkat lantai bawah, sebesar (lima ratus ribu rupiah) per per tahun. pasar kelas (pasar harian): bangunan tidak bertingkat sebesar (lima ratus ribu rupiah) per per tahun, bangunan bertingkat lantai atas, sebesar (empat ratus ribu rupiah) per per tahun, bangunan bertingkat lantai bawah, sebesar (lima ratus ribu rupiah) per per tahun, pasar kelas (pasar pada hari pasaran): bangunan tidak bertingkat sebesar (seribu lima ratus rupiah) per per hari pasaran bangunan bertingkat lantai atas, sebesar (seribu ribu rupiah) per per hari pasaran, bangunan bertingkat lantai bawah, sebesar (seribu lima ratus rupiah) per per hari pasaran besarnya retribusi sewa los sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap tahun untuk jangka waktu (satu) tahun dan dilunasi paling lama (lima belas) hari setelah ditetapkan sebagai pengguna llos berkewajiban membayar retribugunaan los sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan ketersediaan los pada kelompok jenis zonasi dagangan yang sama. penggunaan lzin usaha perdagangan sup). penggunaan llos dalam satu, b.bahwa untuk mendukung perkembangan usaha dan atau kegiatan kabupaten sukoharjo dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hiduplingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kabupaten sukoharjsaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl uptidak wajib memiliki ukl uplwajib amdal, dan kegiatan usaha mikro dan kecil. bab iii pembiayaan biaya penyusunan dan pemeriksaan ukl upl dibebankan kepada pemrakarsa.pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sukoharjo. bab pelaporan pemrakarsa wajib membuat laporan pelaksanaan ukl upl setiap (enam) bulan sekali kepada kepala badan lingkungan hidup tembusan instansiaas bupati sukoharjo peraturan bupati sukoharjo nomor: tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang bahwa guna keberlanjutan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu membuat aturan dalam rangka pelestarian aset aset hasil program program penanggulangan kemiskinan dengan mendorong kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan hasil ppm mandiri perdesaan, bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat ppm pd) pelestarian kabupaten sukoharjo perlu menetapkan pedoman umum pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat ppm pd) pelestariadalah pedoman umum pelaksanaan bagi semua pelaku program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ppm pd) pelestarian disemua tingkatancam,tugaslaksanarum ini meliputi penetapan ts pm, td, dan. rumah tangga penerima manfaat program raskin ditandai dengan kepemilikan kps atau skor bagi rumah tanpkor yang termasuk kluster program perlindungan sosial. berdasarkan undang undang nomor..raskin perum raskin), pedoman khusus program raskin, petunjuk pelaksanaan raskin jumlah raskin) dan petunjuk teknis raskin jenis raskin). pedoman khusus progra.ahun tentprovinsi, kabupaten, kecamatan, desa kalurahan, maka menko kesra, atau gubernur, atau bupati segera mengalokasikan pagu raskin sesuai dengan alamat rts pm wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan tim koordinasi raskin secara berjenjangditetapkan oleh gubernurkecamatan. bagi rumah tangga pengganti hasil modes musket diterbitkan skor oleh kepala desa kelurahanmelalui tim koordinasidesemberraskinberasane). jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim cuaca, jenis modal transportasi untuk pengangkutan raskin)raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur dalam jumlah jenis oleh pemerintah daerah setempat. perum bulog membuat pedoman khusus penyaluran raskin sampai td. penyaluran beras raskin. penyaluran beras raskin dari tb.) desa kelurahabpk), kementerian dalam negeri, dan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang undangpetunjuk teknis pelaksanaantunjuk teknis pelaksanaan program raskin sebagaimana dimaksud dalam sebagai pedoman pelaksanaan program raskin tahunpusat, provinsi dan kabupaten,lain lain perdan kesepakatan internasional,0goreng.,.angan..putusan menteri koordinator kesejahteraan rakyat nomor tahun tentang tim koordinasi raskin pusat...nama pasanganankor.di,,adanskpd terkaiunsure pengawasan kabupaten, serta beberapa instansi vertikal seperti: badan pusat statistik |
bupati sukoharjoanuari nomor dprd peraturan bupati ini. ketentuan dalam lampiran untuk satuan kerja perangkat daerah kecamatan kartasura, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan dinas perindustrian dan perdagangan, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. perubahanma hnyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat, perlu adanya penambahan uraian tugas pejabat struktural pada kecamatan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan amplifikasi secara vertikal dan horisontal, bahwa untuk maksud tersebut pada hurufperlu dilakukan penyelarasan berkaitan dengan rangkaian tahapantahun nomorngelola dan rekapitulasi data usulan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai bahan proses pengajuan penganggaran tingkat kota, mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan bantuan langsung masyarakat kelurahan secara periodik dan berkesinambungan bersama tim pemerintah daerah, mengelola urusan administrasi pembangunan secara berkala sebagai bahan sediaan laporan, mengoordinasikan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat termasuk kegiatan produksi dan distribusi serta program pelestarian lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum kecamatan, mengoordinasikan laporan dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan dari kelurahan dan menyusun konsep laporan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan secara bulanan, triwulanan dan tahunan, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunandalam sesuai bidang tugas, dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasaranasosial dan kesejahteraan rakyatketenagakerjaan dan perburuhan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan masalah sosial pembinaan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat, keluarga berencana, melaksanakan penataan ruangannyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sosial dan kesejahteraan rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun konsep program kegiatan seksi sosial dan kesejahteraan rakyat secara berkala sebagai bahan pelaporan dan merumusksosial dan kesejahteraan rakyat,sebagai bahan sediaan atasan, membuat dan mengajukan surat permintaan alokasi spa) raskin pks bbm kepada walikota sebagai dasar pengajuan sub dolok wilayah semarang secara berkala: melakukan koordinasi dengan unit kerja lain berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kb, kepramukaan, kebudayaan, kesejahteraan, pelayanan dan pembinaan masalah sosial, keagamaan serta ketenagakerjaan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, menyusun konsep laporan kegiatan seksi sosial dan kesejahteraan rakyat secara berkala, menyusun konsep laporan kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan secara berkala dan berkesinambungan, menghimpun data pelayanan kesehatan masyarakat miskin pemegang akses jps, j . memantau mendampingi petugas kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan tingkat rukun warga rw), mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi sosial dan kesejahteraan sosial triwulanan dan tahunan sebagai bahan pelaporan camat, il.kepada atasan sesuai bidang tugas, dan oo. melaksanakan penataan ruangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, meliputi kebersihan, kein201p sak diundangkan salatiga pada tanggal rp14 sekretaris s#platina, agus widianto berita. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuancamatan sebagaimana dimaksud padakelurahan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas umum sebagaimana dimaksud pada dan kecamatan menyelenggarakan fungsi: pelaksanalaksanaan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pelayanan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan, dan mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merumuskan kebijakan perencanaan program kegiatan kecamatan bidang administrasi ketatausahaan dan rumah tangga, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berkala, merumuskan kebijakan, pembinaan dan pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan sebagai bahan pelaksanaan tugas, cc. menyusun rencana kerja dan anggaran kecamatan, menyelenggarakan fungsi keagrariaan pertanahan sebagai pejabat pembuat akta tanah, membuat laporan kegiatan camat bulanan dan membuat laporan hasil kegiatan pertanggungjawaban tahunan kepada walikota melalui sekretaris daerah, mengarahkan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan sesuai dengan tugas pokok masing masing, melaksanakan pembinaan kegiatan administrasi, pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum secara berkala, memeriksa dan menandatangani produk hukum daerah sesuai kewenangannya, penilaian prestasi pegawai dan surat keluar, melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, menyusun dan merumuskan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada pemerintah daerahpenilaian prestasi pegawai sebagai cerminan kinerja bawahan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan oo. melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelayanan administrasi terpadu kecamatan kepada walikota. ketentuan diubah,sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan, melaksanakan ketatausahaan administrasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi: penyusuna, mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan, penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta penatalaksanaan: penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi, dan ketatausahaan administrasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sekretaris kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: membantu menyusu dengan seksi seksi lainnya secara terpadu, mengoordinasikan tugas dan wewenang para kepala seksi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan fungsinya, mengelola urusan administrasi keuangan, kepegawaian, tata usaha, inventarisasi barang dan data kecamatan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat dan membantu administrasi pertanahan, mengoordinasikan kegiatan seksi seksi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan terintegrasi, mendistribusikan dan menindaklanjuti disposisi surat dari camat kepada masing masing kepala seksi: menyusun konsep surat menyurat dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata naskah dinas, menindaklanjuti, memeriksa dan memakai hasil ketikan konsep surat keluar untuk mendapatkan tanda tangan camat, mereka, menyusun dan membuat laporan hasil kegiatan masing masing seksi sebagai bahan laporan camat kepada pemerintah daerah secara berkala: membuat bahan evaluasi, analisis pelaksanaan hasil tugas pokok dan fungsi kegiatan masing masing seksi yang telah dicapai sebagai masukan kepada camat untuk bahan laporan kegiatan pertanggungjawaban tahunan kepada walikota melalui sekretaris daerah, j . menilai prestasi kerja bawahan sebagai cerminan kinerja bawahan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai bidang tugasnya, il. melaksanakan ketatausahaan administrasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan melaksanakan pelayanan penanganan pengaduan atas penyelenggaradan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventarisasi aset daerah, memfasilitasi penataan kelurahan, melaksanakan teknispemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun konsep program kegiatan dalam bidang pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil secara berkala sebagai bahan pelaporan dan perumuspemerintahan secara berkelanjutan sebagai bahan pelaporan dan merumuskan kebijakan camat, mengelola, meneliti urusan administrasi pertanahan keagrariaan sebagai bahan pejabat pembuat akta tanah, mengelola, meneliti pelayanan masyarakat, urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara berkelanjutan sebagai bahan pelaporan, mengelola, mengkoordinasikan urusan administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) tingkat kecamatan secara berkala, mengoordinasikan kegiatan seksi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas, mereka dan membuat tindak lanjut laporan monografi kependudukan kelurahan tiap bulan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan bagian tata pemerintahan setda, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan triwulanan dan tahunan sebagai bahan pelaporanberikan oleh atasan sesuai bidang tugas, menyiapkan konsep program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan: dan melaksanakan pengarahan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan agar sesuai dengan standar operasional dan prosedurketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, melaksanakan teknis penertiban pelayanan administrasi terpadu kecamatan,yusun konsep program kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban secara berkala sebagai bahan pelaporan dan merumuskan kebijakan camat, melaksanakan program dan pembinaan kesatpolan, urusan dalam penyelenggaraan wawasan dan kesatuan bangsa, ketentraman ketertiban kecamatan dan kelurahan dan hansip fungsi perlindungan masyarakat secara periodiklaksanakan kegiatan monitoring, penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kewaspadaan intelijen dengan satuan kerja terkait tingkat kecamatan dan kelurahan secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada camat, melaksanakan kegiatan perizinan bidang ketentraman dan ketertiban serta urusan teknis maupun non teknis pemilihan umum pemilihan kepala daerah, mengelola dan rekapitulasi data anggota hansip, jumlah pos keamanan lingkungan, tempat ibadah, organisasi masyarakat tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai bahan sediaan atasan: mengonsep surat yang berkaitan dengan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban secara berkala sebagai bahan pelaporan dan tindak lanjut kebijakan pemerintah, mereka dan menyusun laporan berkala seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan sebagai konsep laporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban sebagai bahan laporan pemerintah daerah, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umumsesuai bidang tugas, dan melaksanakan pengarahan teknis penertibekonomi dan pembangunanperekonomian kelurahan, swadaya masyarakat, melaksanakan pemeliharaan sarana prasaranaekonomi dan pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun konsep program kegiatan bidang pembangunan secara berkala sebagai bahan perencanaan kebijakan camat, melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tingkat kecamatan, |
walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor tahun 20m tentang pengesahan peraturan direksitahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota salatiga, menimbang bahwa sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh kenaikan harga berbagai faktor telah membawa dampak pada perubahan biaya operasional dan pembangunan perusahaan daerah air minum dam), sehingga perlu diadakan perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) tahun bahwa perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah air minum tahun telah mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat dewan pengawas tentang finalisasi pembahasan perubahan rap tahun ternomor tentang perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun mengesahkpada tanggal oktober bar. yulianto diundangkan salatiga pada tanggal order sekretaris daerah salatiga, into berita daerah kota salatiga tahun nomor (s5 |
aan walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor aan tentang pemuka agama dan pemuka penuh kepercayaan pembantu pejabat pencatatan sipil untuk peristiwa perkawindan tertib administrasi penyelenggaraan pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan, perlu memberikan peran pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan guna menjamin keabsahan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, bahwa untuk meningkatkan peranan pembantu pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengatur kedudukan, lingkup tugas dan tanggung jawab pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan yang membantu pejabat pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan beserta fasilitasi pembibinas adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota salatiga. pencatatan sipil adalahpemuka agama yang merupakan pembantu pejabat pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan adalah pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan yang ditunjuk oleh organisasi lembaga keagamaan atau organisasi lembaga penuh kepercayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangkecuali perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama islam. anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat apbd, adalah apbd kota salatiga. setiap organisasi lembaga keagamaan atau organisasi lembaga penuh kepercayaan dapat menunjuk pemuka agama atau pemuka penuh kepercaya. surat penunjukan pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan sebagaimana dimaksud pada (l) ditandatangani oleh ketua organisasi lembaga keagamaan atau organisasi lembaga penuh kepercayaan dan disampaikan kepada walikota melalui kepala dinas. berdasarkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada walikota menetapkan pengesahanpemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:membuat daftar surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam rangkap (dua) untuk pelaporan kepada dinas secara berkala dan disimpan yang bersangkutan, memfasilitasi tertib administrasi pencatatan perkawinan: melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada walikota melalui kepala dinas. pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab secara formil dan materiil atas kebenaran terjadinya peristiwa perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan. untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam diberikan insentif. insentif sebagaimana dimaksud pada dianggarkan setiap tahun melalui apbd yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. dinas membentuk panitia pelaksana yang bertugas untuk melakukan verifikasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas atas nama walikota menetapkan penerima insentif bagitata cara penganggaran, ketatausahaan dan pelaporan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. dinas melakukan pembinaan kepada berupa: pemberian pedoman, bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas penerbitan surat keterangan telah terjadinya peristiwa perkawinan, penyelenggaraan sosialisasi perundang undangan dibidang pencatatan perkawinan cc. penyediaan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan terjadinya perkawinan, monitoring dan evalubada tanggal october walikota salatiga, yulianto diundangkan salatiga pada tanggal sekretaris daerah salatiga, bianco berita daerah kota salatiga tahun 20y nomor |
ss, walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor tahun tentang penyelenggaraan naskah dinas elektroniktata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (e government) perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi pemerintahan melalui pengelolaan naskah dinas secara efektif, efisien, mudah, cepat aman dan akurat, bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf agar pelaksanaan komunikasi kedinasan serta pelayanan informasi komunikasi kepada masyarakat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan naskah dinas elektronik mencakup desain sistem dan spesifikasi naskah dinas elek:pemerintahan berita daerah kota salatiga tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan naskah dinas elektroniknit kerja adalah bagian dari skotentikasi pengguna yang melakukan pengaksesansalatiga, yulia aplikasi ende adalah suatu sistem pengelolaan naskahe borang acuan adalah format naskah dinas surat baku yang disusun secara elektronik. agenda surat adalah pencatatan indeks data induk naskah dinas surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.implementasi ende. spesifikasi sistem merupakan beberapa spesifikasi dasar bersifat fungsional dan nonfungsional yang secara umum harus dipenuhi dalam penerapan sistem ende. penyelenggaraan naskah dinas elektronik dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. penyelenggaraan naskah dinas elektronik ditujukan untuk percepatan penerapan e government guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mendorong terwujudnya reformasi birokrasi pada aparatur pemerintah daerah. penyelenggaraan naskah dinas elektronik terdiri ataskota ini. penyelenggaraan naskah dinas elektronik dilaksanakan paling lambatyulian diundangkan salatiga pada tanggal sekretaris daerah kota salatiga, riantonyelenggaraan naskah dinas elektronikpenerapanlag memindai dokumen server dan aplikasi pengguna data base ende mengakses aplikasi pengguna gambar arsitektur ende dapat dijelaskan sebagai berikut: komputer induk (server) dan basis data (data surat masuk adalah surat yang diterima dari instansinyediakan mekanisme pembuatan disposisi dan metode koordinasi antara pembuat dan penerimasistem endesurat masuk surat masuk diterima oleh pengadministrasi surat pada skpd unit kerja. pengadministrasi surat melakukan pencatatan data agenda surat masuk dan melakukan penyimpanan. apabila surat yang diterima dalam bentuk fisik (hard copy) maka penyimpanan fisik surat dilakukan dengan pemindaian (scanning) dokumen dan apabila dalam bentuk naskah elektronik (softcopy) dilakukan unggah berkas (upload file). khusus untuk surat masuk yang sifatnya rahasia maka pemindaian dokumen tidak diperlukan dan pengguna tujuan surat dapat melakukan penanganan secara langsungn memeriksa data maupun isi surat masuk yang ditujukan kepadanya. apabila surat masuk tersebut salah alamat, terdapat fasilitas khusus untuk mengembalikan pengadministrasi suratskpd unit kerjaatasan untuk mendapat persetujuan. surat yang telah disetujui oleh atasanuntuk disimpan sebagai file elektronik atau dikirim dengan aplikasi ende skpd unit kerja tujuan. persyaratanskpd unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang teknologi informasi. administrator adalah sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam melakukan manajemen data induk. operator adalah sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam memanfaatkan aplikasi ende pada masing masing skpd unit kerja. standar operasional prosedur sop) adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur pembagian kewenangan pengguna pada masing masing skpd unit kerja. kata salatiga, yulianto lampiran peraturan walikota salatiga nomor tahun tentang penyelenggaraan naskah dinas elektronikpaling kurang memuat.skpd |
peran walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor whwsalatiga, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan perlu adanya pedoman bagi aparatur dalammengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat, menyusun konsep pelimpahan kewenangan walikota dalam rangka penyelenggaraan paten dibidang perizinan kepada camat, dan melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua tim koordinasi. tim penyusun standar pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas: menginventarisasi jenis pelayanan administrasi kecamatan, melakukan kajian atas objek, lingkup, dan jangkauan standar pelayanan administrasi kecamatan, menyusun konsep standar pelayanan kecamatan, dan melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua tim koordinasi. tim pengkaji tugas pokok, fungsi dan uraian tugas aparat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas: melakukan identifikasi tugas pokok, dan fungsi aparat kecamatan penyelenggara paten, b.menyusun konsep rumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pejabat dan staf yang khusus membidangi paten, dan melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua tim koordinasi. tim penyusun pedoman penyelenggaraan paten sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas: menyusun konsep pedoman umum pelaksanaan paten kecamatan mencakup standar perilaku dan standar lingkungan kerja dalam rangka penyelenggaraan paten, b.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan paten' kecamatan mencakup petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan, melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua tim koordinasi. tim fasilitasi penyelenggaraan paten sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas: merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan lokakarya dan diseminasi paten bagi pejabat dan staf kecamatan dan kelurahan, melakukan pendampingan kecamatan dalam persiapan penyelenggaraan paten, merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan peresmian (launching) paten, melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua tim koordinasi. bagian kelima penetapan kecamatan sebagai penyelenggara paten (l) berdasarkan rekomendasi tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalampenetapan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pelaksanaan: acara peresmian penyelenggara paten oleh walikota dan penandatanganan perubahan pelayanan kecamatan dari pelayanan konvensional penyelenggaraan paten, sosialisasi kepada masyarakat oleh camat wilayah kerja masing masing. bagian keenam pejabat penyelenggara paten pejabat penyelenggara paten terdiri atas: camat, sekretaris kecamatan, dan kasi pelayananbertugas: memimpin, mengd.melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja penyelenggaraan paten kepada walikota melalui sekretaris daerah. sekretaris kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf bertugas melakukan ketatausahaan administrasi paten dan pelayanan pengaduan. sekretaris kecamatan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada camat. kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melaksanakan teknis pelayanan bersama para pelaksana teknis paten kecamatan. dalam hal nomenklatur susunan organisasi kecamatan tidak terdapat kepala seksi pelayanan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala seksi pemerintahan. kepala seksi pelayananwajib mengedepankan pengelolaan layanan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. bagian ketujuh pembiayaan dan penerimaan pembiayaan atas penyelenggaraan paten dianggarkan dalam apbd. semua hasil penerimaan atas penyelenggaraan paten harus disetorkan kas umum daerah. tata cara penganggaran dan penerimaan atas penyelenggaraan paten sebagaimana dimaksud pada dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. bagian kedelapan pembinaan, pengendaliwalikota yang dilimpahkan, penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel,pada dilaksanakan dengan cara: a.pemberian pedoman, arahan dan bimbingan dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar perilaku kerja, standar lingkungan kerja, mekanisme pelayanan dan pengaduan, pelaksanaan sosialisasi, cc. penyediaan sarana dan prasarana pendukung, fasilitasi dan koordinasi penanganan pengaduan beserta tindak lanjut penyelesaiannya, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan bagi pihak yang berprestasi, dan pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. walikota melaporkan penyelenggaraan paten kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada menteri dalam negeri direktur jenderal yang membidangi pemerintahan umum. bagian kesembilan peran serta penerima pelayanan dan masyarakat setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi. mataiii standar perilaku kerja penerapan standar perilaku kerja dimaksudkan untuk: memberikan rasa nyaman pada pelanggan, dan meningkatkan keteraturan dan kepatuhan (compliance). penerapan standar perilaku kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. nilai nilai perilaku kerja meliputi: kepentingan umum: kejujuran, keterbukaan, kebaikan: kesejahteraan, kesopanan, saling menghargai, dan kebijaksanaan, setiap pejabat dan pegawai penyelenggara paten wajib menerapkan standar perilaku kerja. standar perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pun standar sikap dalam menerima pelanggan, standar sapaan kepada pelanggan, standar dalam menerima telepon, standar dalam menerima pengaduan, dan standar penampilan diri. standar sikap dalam menerima pelanggan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tersenyum, sopan, dan menyebut nama pelanggan, bersalaman dengan mantap, menatap wajah lawan bicara secara wajar dan bersahabat, tubuh mendekati lawan bicara dalam jarak wajar, menanggapi kebutuhan pelanggan secara positif dan responsif, duduk dan berdiri dengan sikap tegak, nak menangguhkan kepala secara wajar, dan mengucapkan terima kasih. standar sapaan kepada pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah selamat pagi siang bapak ibu, bisa dibantu? standar dalam menerima telepon sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: a. mengangkat gagang telepon paling lambat pada dering ketiga, menjawab dengan sopan, ramah dan jelas, mengucapkan selamat pagi siang nama unit kerja dengan nama penerima ucapkan bisa dibantu? menggunakan kata kata yang sopan, smiling voice dan sikap tubuh yang baik, volume suara secukupnya, mendengarkan dengan baik informasi penelepon dan mencatat informasi yang diperlukan, tetap tenang meskipun penelepon marah, meminta maaf apabila salah sambung, dan menutup pembicaraan dengan baik dan ucapkan terima kasih sebagai salam penutup. standar dalam menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bersikap wajar, tenang, tidak memotong pembicaraan dan tidak reaktif: mempersilahkan pelanggan untuk duduk, mendengarkan (listening) aduan pelanggan, menggarisbawahi memfokuskan pada poin poin penting aduan, mengulangi (repeating) poin poin penting aduan pelanggan sambil melakukan konfirmasi ulang, membatasi dan mengurangi (eliminating) aduan yang tidak substantif, menjawab dan menindaklanjuti aduan (answering), dan mengucapkan terima kasih. standar penampilan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf e,meliputi: menjaga kebersihan diri, antara lain rambut, wajah, kebersihan tubuh, gigi, mulut, kulit, tangan, jari jari, kuku, telinga serta leher, menggunakan seragam dan atribut resmi sesuai ketentuan yang berlaku selama hari kerja, menjaga keserasian penampilan, dan menggunakan bahasa yang santun dan sikap positif. bab standar lingkungan kerja penerapan standar lingkungan kerja dimaksudkan untuk: memberikan rasa aman dan nyaman, meningkatkan keindahan lingkungan kerja, menciptakan suasana kondusif dalam lingkungan kerja, dan meningkatkan kerjasama dan saling pengertian, penerapan standar lingkungan kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. ruang lingkup standar lingkungan kerja meliputi: pengelolaan lingkungan fisik, pengelolaan lingkungan non fisik, dan cc. pengelolaan benturan kepentingan pengelolaan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penataan ruangan disesuaikan dengan luasan ruangan dan memperhatikan aspek keindahan dan kemudahan jangkauan bagi pengguna layanan: penataan ruangan memperhatikan kemudahan bagi penyandang cacat (difabel): cc. penataan taman dan ruang terbuka lingkungan kecamatan. penyediaan tempat khusus merokok (smoking area) dan tempat khusus menyusui (ruang asi), penyediaan lahan parkir dengan memperhatikan aspek keindahan dan keamanan: penyediaan ruang tunggu dan toilet yang nyaman, penyediaan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan, dan penyediaan media informasi dan bahan bacaan. pengelolaan lingkungan non fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengelolaan kebersihan dalam maupun luar kantor, penciptaan suasana hangat dan ceria antar sesama pegawai, menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja, bebas berbagai ide dan gagasan yang kondusif, dan menciptakan organisasi pembelajar (learning organization) dalam lingkungan kerja. pengelolaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melayani pelanggan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan, menghindari benturan kepentingan antar petugas pelayanan, mendahulukan kepentingan pelayanan, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan mediasi. bab penyelenggaraan pelayanan perizinan bagian kesatu izin mendirikan bangunan imb) paragraf kriteria setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan membangun baru, rehabilitasi renovasi, memugar dan atau merobohkan bangunan wajib memiliki imb yang diterbitkan camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota. penerbitan imb oleh camat sebagaimana dimaksud pada dengan kriteria: hak luasan bangunan sampai dengan m2? (seratus meter persegi): bentuk bangunan bukan rumah toko ruko) dan tidak menjadi bagian dari perumahan, bangunan (satu) lantai dan tidak bertingkat, letak bangunan maksimal berada dijalan lokal, dan fungsi bangunan untuk tempat tinggal. paragraf pelayanan imb untuk memperoleh imb:j .il. apabila rekomendasi berisi persetujuan, maka petugas proses melakukan: membuat konsep keputusan imbmbmb, apabila dari informasi yang diperoleh permohonan imb disetujui maka: pemohon datang kasir untuk pembayaran retribusi imb dengan membawa tanda terima berkas permohonan, kasir menerima pembayaran retribusi imbmb. apabila dari informasi yang diperoleh diketahui permohonan imbmb paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar. produk layanan imb diberikan dalam bentuk keputusan tentang imb yang ditandatangani camat dihampiri dengan gambar situasi dan gambar bangunan konstruksi. bentuk formulir permohonan, berita acara pemeriksaan, dan produk layanan imb tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diterbitkannya imb diketahui pemegang izin belum memulai pekerjaan, maka imb tersebut dapat dibatalkan, kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari pemegang izin yang menyebutkan alasan alasan yang menyebabkan kelambatan dimulainya pekerjaan. pembatalan imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat. kriteria, persyaratan dan tata cara pembatalan imb sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. apabilketentuan peraturan perundang undangan, maka dapat dilakukan pencabutan imb. pencabutan imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat. kriteria, persyaratan dan tata cara pencabutan imb sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.. sebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota salatiga nomor tahunterpadu satu pintuteknis yang selanjutnya disingkat dengan skpd teknis adalah skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas lingkup perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini, satuan polisi pamong praja dan perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintucamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. camat adalah camat se kota salatiga. dalam hal terjadi perubahan, pembatalan atau pencabutan imb sebagaimana dimaksud dalam dan maka pelayanan penerbitan perubahan, pembatalan atau pencabutan imb dilaksanakan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua izin gangguan paragraf kriteria setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan wajib memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota. penerbitan izin gangguan oleh camat sebagaimana dimaksud pada dengan kriteria: usaha dengan kategori wajib memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl), b.jumlah modal usaha sampai dengan (lima puluh juta rupiah). paragraf pelayanan izin gangguan untuk memperoleh izin ganggu: pemohon mengisianasudagangguzin ganggu.gangguan, apabila dari informasi yang diperoleh permohonan izin gangguan disetujui maka: pemohon datang kasir untuk pembayaran retribusi izin gangguan dengan membawa tanda terima berkas permohonan, kasir menerima pembayaran retribusi izin gangguangangguan. apabila dari informasi yang diperoleh diketahui permohonan izin ganggugangguan paling lama (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap. produk layanan izin gangguan diberikan dalam bentuk keputusan tentang izin gangguangangguangangguan. kriteria, persyaratan dan tata cara perubahan, pembatalan dan pencabutan izin gangguantiga izin pemakaman pada taman pemakaman umum milik pemerintah daerah paragraf kriteria setiap orang meninggal yang akan dimakamkan taman pemakaman umum milik pemerintah daerah wajib memiliki izin pemakaman yang diterbitkan oleh camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota. izin pemakaman oleh camat sebagaimana dimaksud pada yang diterbitkan terdiri atas: pemesanan petak makam, perpanjangan izin pemesanan petak makam, cc. penggunaan petak makam, dan perpanjangan izin pemakaman. penggunaan petak makam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penggunaan petak makam, penggunaan petak makam untuk keluarga miskin, cc. penggunaan petak makam untuk orang terlantar, pemakaman bagi wni yang berasal dari luar kota salatiga, dan pemakaman bagi orang asing. izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi: pemindahan kerangka jenazah, dan penggantian pemakaman bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman. penerbitan izin pemakaman oleh camat sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada domisili orang yang akan dimakamkan. paragraf pelayanan izin pemakaman untuk memperoleh izin pemakampemakam).mbuat konsep surat permintaan rekomendasi yang ditandatangani camat atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada kepala dinas cipkataru, berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas cipkataru, apabila: berisi persetujuan, maka petugas proses melakukan: membuat konsep keputusan izin pemakamr izin pemakamsinpemakaman, apabila dari informasi yang diperoleh permohonan izin pemakaman disetujui maka: adi pemohon datang kasir untuk pembayaran retribusi izin pemakaman dengan membawa tanda terima berkas permohonan, kasir menerima pembayaran retribusi izin pemakaman secara tunai lunas dan memberikan tanda bukti pembayaran:pemakaman. oo. apabila dari informasi yang diperoleh diketahui permohonan izin pemakampemakamanpemakaman diberikan dalam bentuk keputusan tentang izin pemakaman yang ditandatangani camat. bentuk formulir permohonan, rekomendasi, dan produk layanan izin pemakamanggunaan petak makam dapat dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya rekomendasi berisi persetujuan dari kepala dinas cipkataru. penggunaan petak makam sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi kewajiban pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan pengurusan izin pemakaman. ka, pelayanan penerbitan izin pemakaman dapat dilakukan secara paralel dengan pelayanan perubahan kk, ktp, dan surat keterangan kematian. pengurusan izin pemakaman bagi keluarga miskin dan orang telantar tanpa dipungut biaya. pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. bagian keempat tanda daftar usaha pariwisata tiup) paragraf kriteria setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemogokan kos kosan, warung makan skala kecil, dan salon kecantikan wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota. penerbitan tiup untuk pemogokan kos kosan sebagaimana dimaksud pada yaitu penyediaan rumah atau kamar untuk hunian dalam jangka waktu tertentu yang dipungut uang sewa baik bulanan maupun tahunan. penerbitan tiup untuk warung makan skala kecil dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada dengan kriteria modal usaha sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah). paragraf pelayanan tiup untuk memperoleh tiuptangan pemohon mengisi formulir permohonan tiup yang disediakan kecamatan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentuktiup, kepala seksi pelayanan dan sekretaris kecamatan membubuhkan para pada konsep tiup, menyampaikan konsep tiuptiup surat penolakan, oo. apabila camat telah menandatangani konsep tiupsalinan berkas tiup surat penolakan untuk keperluan arsip dan tembusan, menyampaikan berkas tiuptiup, apabila dari informasi yang diperoleh permohonan tiup disetujui maka pemohon mengambil tiup customer service dengan menunjukkan tanda terima. apabila dari informasi yang diperoleh diketahui permohonan tiup ditolak maka customer service menyerahkan surat penolakan dan memberikan tanda terima. waktu penyelesaian proses penerbitan tiup sebagaimana dimaksud padaberupa tiuptiuptiup. kriteria, persyaratan dan tata cara perubahan, pembatalan dan pencabutan tiuplima izin reklame insidental paragraf kriteria setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame insidental yang terbatas dalam wilayah satu kecamatan wajib memiliki izin reklame insidental yang diterbitkan camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota. penerbitan izin reklame insidental oleh camat sebagaimana dimaksud pada dengan kriteria: bahan reklame terbuat dari kayu, kain, vinil, mmt, plastik,i,paragraf pelayanan izin reklame insidental untuk memperoleh izin reklame insidentalreklame insidental yang disediakan kecamatan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, taat) (apabila dipandang perlu)se kota salatiga. pelayanan administrasi terpadu kecamatan, yangberupa administrasi kependudukan, surat rekomendasi, surat keterangan, surat pengantar, pelayanan autentikasi dan pelayanan lainnya diluar perizinan. pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin atau non perizinan sampai dengan penerbitan izin. pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin dan atau non perizinan. etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi standar perilaku adalah penerapan pola perilaku kebiasaan baik yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi. kepatuhan (compliance) adalah perilaku untuk mematuhi dan melaksanakan pedoman, standar operasional dan prosedur, dan aturan lain yang berlaku dalam lingkungan kerja. standar lingkungan kerja adalah penerapan pengelolaan lingkungan kerja yang didasarkan atas pengelolaan fisik, non fisik dan pengelolaan kepentingan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pemberi dan pengguna pelayanan. kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan paten. izin mendirikan bangunanbangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari walikota. izin gangguan finder ordonansi ho) adalah perizinan yang diberikan oleh camat berdasarkan pelimpahanreklame insidentalpd izin reklame insidental berdasarkan peraturan daerah tentang pajakreklame insidental, apabila dari informasi yang diperoleh permohonan reklame insidental disetujui maka: pemohon datang kasir untuk pembayaran pajak reklame insidental dengan membawa tanda terima berkas permohonan, kasir menerima pembayaran pajak reklame insidentalreklame insidental. apabila dari informasi yang diperoleh diketahui permohonan izin reklame insidentalreklame insidentalreklame insidental diberikan dalam bentuk keputusan tentang izin reklame insidentalreklame insidentalreklame insidental. kriteria, persyaratan dan tata cara perubahan, pembatalan dan .pencabutan izin reklame insidentalreklame insidental sebagaimana dimaksud dalam maka pelayanan penerbitan perubahan, pembatalan atau pencabutan izin reklame insidental dilaksanakan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam bab penyelenggaraan pelayanan non perizinan bagian kesatu kartu tanda penduduk ktp) non elektronik paragraf kriteria setiap penduduk wajib ktp yang belum memiliki ktp elektronik wajib mengajukan permohonan penerbitan ktp non elektronik. ktp non elektronik sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan diterbitkannya ktp elektronik. apabila penduduk telah mendapatkan ktp elektronik, maka ktp non elektronik sebagaimana dimaksud pada ditarik. pelayanan penerbitan ktp non elektronik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kecamatan. paragraf pelayanan penerbitan ktp non elektronik untuk memperoleh ktp non elektroniktp non elektronik dari kelurahan sesuai persyaratan yang ditentukan dan diserahkan loket pelayanktp non elektronikberkas permohonan telah dinyatakan lengkap pemohon datang ruangan foto untuk pengambilan foto, petugas proses melakukan entry data siak, mencetak ktp non elektroniktp non elektronik yang melampaui batas waktu (empat belasktp non elektronik beserta kelengkapannya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, petugas proses mengambil ktp yang sudah ditandatangani kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, il. pemohon mengambil produk ktp non elektronik customer service, atau pemohon mengambil produk ktp non elektroniktp non eletronikktp non eletronikktp non elektronik berpedoman pada ketentuan perundang undangan. bagian kedua penerbitan kartu keluarga kk) paragraf kriteria setiap kepala keluarga yang telah memenuhi persyaratan wajib memiliki kk. pelayanan penerbitan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kecamatan. paragraf pelayanan penerbitan untuk memperoleh kdari kelurahan sesuai persyaratan yang ditentukan dan diserahkan loket pelayanan, cc.petugas proses melakukan entry data siak, mencetayang melampaui batas waktu (tiga puluhbeserta kelengkapannya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, petugas proses mengambil yang sudah ditandatangani kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pemohon mengambil produk customer service: atau il. pemohon mengambil produberpedoman pada ketentuan perundang undangan. bagian ketiga surat pengantar paragraf kriteria pelayanan surat pengantarpengantar untuk memperoleh surat pengantarkelengkapan berkas permohonan surat pengantarpengantarpengantar, h.pemohon dipanggil sesuai urutan untuk mengambil produk surat pengantarsurat keterangan berpedoman pada ketentuan perundang undangan. bagian keempat surat keterangan paragraf kriteria pelayanan surat keteranganketerangan untuk memperoleh surat keterangada pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan surat keteranganketerangketerangan, h.pemohon dipanggil sesuai urutan untuk mengambil produk surat keterangannga kriteria dan persyaratan surat keterangan berpedoman pada ketentuan perundang undangan. bagian kelima autentikasi paragraf kriteria pelayanan autentikasi kecamatan untuk memeriksa salinan turunan fotokopi dokumen sesuai dengan aslinya padaautentikasi untuk memperoleh pelayanan autentikasidokumen yang akan dimintakan autentikasi dan dokumen aslinya, pemohon akan dipanggil sesuai urutan dan diarahkan pada loket pelayanan, pemohon menyampaikan dokumen yang akan dimintakan autentikasi dan dokumen aslinya loket pelayanan:dokumen yang dimintakan autentikasi, petugas proses membubuhkan cap pada dokumen yang sudah autentikasi, dan pemohon dipanggil sesuai urutan untuk mengambil produk dokumen yang sudah autentikasi customer service. waktu penyelesaian pelayanan autentikasipelayanan autentikasi berpedoman pada ketentuan perundang undangan. bab vii mekanisme dan prosedur pelayanan administrasi terpadu kecamatan bagian kesatu mekanisme pelayanan mekanisme pelayanan perizinan ditetapkan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, cc. pemeriksaan lapangan, dan sanga penerbitan izin. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemohon atau pihak lain yang dikatakan oleh pemohon dengan membawa berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan loket pelayanan untuk dicatat pada buku registrasi. pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk memastikan kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas loket. san pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk memastikan kebenaran faktual lapangan didasarkan pada berkas permohonan serta sifat permasalahan dan potensi dampak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh camat terdiri dari unsur kecamatan, kelurahan dan unsur skpd teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk memberikan saran rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan. penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyiapan konsep produk layanan, pembubuhan para koordinasi, cc. penandatanganan produk layanan, penetapan biaya pelayanan, pembayaran biaya pelayanan, penyerahan produk pelayanan, dan pengarsipan. penyiapan konsep produk layanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh petugas proses didasarkan pada pemeriksaan administrasi dan atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam format produk layanan. pembubuhan para koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kepala seksi yang membidangi pelayanan dan sekretaris kecamatan. penandatanganan produk layanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh camat dilanjutkan dengan pembubuhan stempel dan penomoran oleh petugas proses. penetapan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh petugas proses dengan penghitungan besaran biaya pelayanan didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah atau retribusi daerah. pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pemohon secara tunai dan lunas berdasarkan skr atau skpd kasir. penyerahan produk pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh customer service. pengarsipan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh sekretaris kecamatan meliputi penyimpanan minute asli dokumen dan penyampaian tembusan kepada skpd teknis. bagan alir mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud dalam wajib dipasang ruang pelayanan. bagian kedua prosedur pelayanan prosedur pelayanan mencerminkan pola hubungan antara penyelenggara layanan dan pemohon serta hubungan antar penyelenggara layanan sesuai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud dalam prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang undangan. bagian ketiga penyederhanaan pelayanan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup: pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan oleh kecamatan, b.pelayanan, kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah tentang penyelenggaraan perizinan, dan penerapan sistem pelayanan secara paralel untuk berbagai jenis perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan. bagian keempat proses, waktu dan biaya penyelenggaraan pengolahan dokumen persyaratan perizinan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara terpadu kecamatan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas bidang bidang perizinan yang sudah dilimpahkan kepada camat dilakukan oleh skpd teknis. jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan masing masing bidang perizinan dan non perizinan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. penetapan biaya pelayanan berdasarkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. pembayaran biaya pelayanan dilakukan oleh pemohon secara tunai lunas loket kasir dan diberikan tanda terima pembayaran. bendahara penerimaan pada kecamatan menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetorkan dan kewenangan dari walikota kepada perseorangan atau badan usaha terhadap tempat usaha kegiatan lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kecilbagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan taman pemakaman umum milik pemerintah daerahmeliputi bidang usaha penyelenggaraan pemogokan kos kosan, warung makan skala kecil dan salon kecantikan. izin reklame insidental adalah pemberian izin yang diberikan oleh camat kepada pemohon untuk memasang materi reklame dengan kriteria bahan reklame terbuat dari kayu, kain, vinil, mmt, plastikultim teknis adalah tim yang dibentuk oleh camat untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan izin yang beranggotakan unsur kecamatan, kelurahan dan skpd teknis terkait sesuai tugas pokok dan fungsbagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan tempat mempertanggungjawabkan hasil penerimaan daerah yang berasal dari pelunasan biaya pelayanan. penyetoran hasil penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada paling lambat jam sejak diterbitkannya tanda terima pembayaran. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penerimaan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima pemberian dan penolakan permohonan perizinan pemberian izin didasarkan pada hasil pemeriksaan administrasi dan atau pemeriksaan lapangan yang telah dinyatakan lengkap dan benar. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh camat serta disampaikan kepada pemohon dan diberikan tanda terima. penolakan izin dilakukan dalam hal dari hasil pemeriksaan administrasi dan atau pemeriksaan lapangan yang telah dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan penolakan. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh camat serta disampaikan kepada pemohon dan diberikan tanda terima. pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan formulir keberatan. surat keberatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan. tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemohon paling lambat (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan. bagian keenam penandatanganan pejabat yang berwenang menandatangani produk layanan berupa izin adalah camat. apabila camat berhalangan menjalankan tugas kurang dari (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin dilakukan oleh kepala seksi yang membidangi pelayanan atas nama camat. apabila camat berhalangan menjalankan tugas selama (tujuh) hari kerja atau lebih maka penandatanganan izin dilakukan oleh pejabat pelaksana harian pln). m4) dalam hal pejabat pelaksana harian plh) belum ditunjuk, maka penandatanganan izin dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya atas nama camat. bab viii pengelolaan pengaduan bagian kesatu maksud, tujuan dan prinsip setiap kecamatan penyelenggara paten wajib melakukan pengelolaan pengaduan. pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, mewujudkan good governance, memberikan pelayanan cepat tanggap atas keluhan dan aspirasi pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik. pengelolaan pengaduan dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut: a.mudah, artinya sistem pengaduan pelanggan mudah dipahami dan dilakukan semua pihak, objektivitas, artinya pengelolaan pengaduan pelanggartinya pengelolaan pengaduan pelangganartinya pengelolaan pengaduan pelanggan harus dilaksanakan tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya, akuntabilitas, artinya pengelolaan pengaduan pelanggartinya pengelolaan pengaduan pelangganartinya data dan informasi yang disampaikan mempunyai relevansi dan ada hubungan yang substantif dengan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah. h., praduga tak bersalah, artinya sebelum terpadu terbukti melakukan kesalahan dan belum ditetapkan dengan putusan yang tetap, terpadu dianggap tidak bersalah, kerahasiaan, artiny, dan perlakuan yang wajar, artinya selama proses pembuktian pengaduan, pihak pengadu dan terpadu mendapatkan perlakuan yang wajar serta bebas dari paksaan dan tekanan. bagian kedua pengelola pengaduan pejabat pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada adalah sekretaris kecamatan. dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan tingkat kecamatan, penyelesaian pengaduan dilakukan oleh tim pembina paten. tim pembina paten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur sekretariat daerah, skpd teknis, ptsp, inspektorat, satuan polisi pamong praja, dppkad, kecamatan dan skpd unit kerja, pengelolaan pengaduan pada kecamatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu smm) iso dilaksanakan oleh tim sesuai dengan ketentuan smm iso. bagian ketiga tugas dan etika pengelola pengaduan pengelola pengaduan terdiri atas customer service dan sekretaris kecamatan. pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada bertugas:b.sebagaimana dimaksud dalam, memberi pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan baik materi pengaduan, identitas pengadu dan terpadusikap dan perilaku pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada standar menerima pengaduan bagaimana dimaksud dalam bagian keempat pelayanan pengaduan pengaduan pelanggan terdiri dari pengaduan langsung, dan pengaduan tidak langsung. pelayanan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut pengadu datang langsung kecamatan, pengadu mengisi formulir pengaduan yang disediakan kecamatan, cc. pengadu akan dipanggil sesuai urutan dan diarahkan customer service, customer service memeriksa formulir pengaduan dan melakukan klarifikasi pengaduan meliputi: identitas pengadu secara lengkap, ))tanda tangan serta nama petugas yang menerima pengaduan. customer service memberikan jawaban pengaduan dengan carauntuk proses penanganan selanjutnya. pengadu diarahkan sekretaris kecamatan apabila tidak dapat diselesaikan customer service, sekretaris kecamatan melakukan klarifikasi lanjutan atas pengaduan, sekretaris kecamatan memberikan jawaban pengaduan, dan customer service mengarsipkan formulir dan jawaban pengaduan. maa bentuk formulir dan mekanisme pengaduan langsuyanan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: telepon, atau sms, email website. pelayanan pengaduan tidak langsung melalui telepon sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: customer service menerima telepon, menanyakan identitas diri pengadu, mencatat pengaduan dalam formulir pengaduan dan menanyakan nomor telepon pengadu yang bisa dihubungi, customer service memberikan jawaban pengaduan, apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan maka customer service berkonsultasi dengan sekretaris kecamatan dan menyiapkan jawaban, customer service menghubungi pengadu dan memberikan jawaban. customer service memberikan dan melakukan langkah langkah sebagai berikut: membuat draft jawaban atas pengaduan dan menyerahkan sekretaris kecamatan, pelayanan pengaduan tidak langsung melalui sms, email website sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: customer service mencatat pengaduan dalam formulir pengaduan, customer service membuat draft jawaban atas pengaduan dan menyerahkan sekretaris kecamatan, sekretaris kecamatan memeriksa draft jawaban pengaduan, yaitu apabila sudah benar dan menjawab inti permasalahan, sekretaris kecamatan menandatangani draft jawaban pengaduan. apabila belum menjawab inti permasalahan, sekretaris kecamatan melakukan klarifikasi pada kepala seksi yang membidangi pelayanan dan skpd teknis untuk menyiapkan jawaban. customer service memberikan jawaban melalui sms, email website. bagian kelima penanganan pengaduan kecamatan wajib menanggapi pengaduan pengaduan yang diterima kecamatan, wajib dibuktikan kebenaran dan substansinya melalui tahapan sebagai berikut konfirmasi, kegiatan konfirmasi dilakukan sebagai berikut: mengidentifikasi terpadu,:penanganan pengaduan dilakukan secara berjenjang yaitu dari customer service, sekretaris kecamatan dan tim pembina penyelenggaraan pelayanan publik. penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat (enam puluh) hari sejak surat pengaduan diterima oleh kecamatan. bagian keenam penyelesaian pengaduan hasil tindak lanjut atas pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu. kecamatan:bagian ketujuh sarana pengaduan kecamatan wajib menyediakan sarana pengaduan berupa: formulir pengaduan: kotak pengaduan saran,delapan pengarsipan dokumen pengaduan ben pengarsipan dokumen pengaduan dilakukan oleh sekretaris kecamatan. pengarsipan dokumen sebagaimana dimaksud pada diatur berdasarkan klasifikasi jenis masalah dan urutan waktu pengaduan danadalah pihak pihak diluar pengadu, tim pembina pelayanan publik, pihak yang diadukan, dan atau skpd teknis yang membidanzow4 jae yulianto diundangkan salatiga pada tanggal november sekretaris sentakan salatiga, rianto berita daerah kota salatiga tahun nomor pemakaman umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. pajak reklame adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan atas penyelenggaraan reklamewalikotmonitoring adalah kegiatan rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan yang berfokus pada proses dan keluaran. evaluasi adalah proses mempelajari kejadian sebagai dasar dalam memberikan solusi, saran dan rekomendasi. penilaian kinerja pelaksana adalah penilaian atas kesesuaian pelaksanaan tugas pejabat penyelenggara paten dan petugas pelayanan terhadap standar kinerja yang telah ditetapkan. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd, adalah apbd kota salatiga. ruang lingkup pedoman penyelenggaraan paten terdiri atas: penyelenggaraan paten, meliputi: maksud dan tujuan, jenis pelayanan, persyaratan, pembentukan tim penyelenggara, penetapan kecamatan sebagai penyelenggara paten, pejabat penyelenggara, pembiayaan dan penerimaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan: dan peran serta penerima pelayanan dan masyarakat. standar perilaku kerja, standar lingkungan kerja, penyelenggaraan pelayanan perizinan, meliputi: imb, izin gangguan, izin pemakaman pada taman pemakaman umum milik pemerintah daerah: tiup, dan izin reklame insidental, penyelenggaraan pelayanan non perizinan, meliputi: penerbitan kartu tanda penduduk ktp) non elektronik, penerbitan kartu keluarga, cc. pelayanan surat pengantar, pelayanan surat keterangan, dan pelayanan autentikasi. mekanisme dan prosedur paten, meliputi: mekanisme pelayanan, prosedur pelayanan, cc. penyederhanaan pelayanan, proses, waktu, dan biaya pelayanan, pemberian dan penolakan permohonan izin,dan penandatanganan. pengelolaan pengaduan, meliputi: maksud, tujuan dan prinsip, pengelola pengaduan, tugas dan etika pengelola pengaduan, pelayanan pengaduan, penanganan pengaduan, penyelesaian pengaduan, sarana pengaduan, dan pengarsipan dokumen pengaduan, bab penyelenggaraan paten bagian kesatuptsp yang secara efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. tujuan penyelenggaraan paten untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. bagian kedua jenis pelayanan jenis pelayanan, meliputi: pelayanan bidang perizinan, dan b.pelayanan bidang non perizinan. bagian ketiga persyaratan kecamatan sebagai penyelenggara paten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: substantif, yaitu adanya pendelegasian sebagian wewenang walikota kepada camat mencakup: bidang perizinan, dan bidang non perizinan. administratif, yaitu adanya standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan, teknis, yaitu tersedianya sarana prasarana penunjang paten dan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis paten. pendelegasian sebagian wewenang walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarpenyusunan visi, misi, moto pelayanan, janji pelayanan dan maklumat pelayanan, standar pelayanan, dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi personel kecamatan. standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: proses penyampaian pelayanan (service delivery), dan b.proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing).5) standar pelayanan paten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputus pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui: fasilitasi oleh tim penyelenggara paten tingkat daerah, meliputi inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personel kecamatan. langkah langkah inisiatif dari camat,yang dituangkan dalam maklumat pelayananpenyelenggara paten tingkat daerah mengenai kesiapan kecamatan sebagai penyelenggara paten. persyaratan teknis berupa sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pada huruf meliputi:rangkat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa penerapan sistem informasi berbasis elektronik. persyaratan teknis berupa pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam padaunjukan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat. bagian keempat pembentukan tim penyelenggara dalam rangka persiapan penyelenggaraan paten, walikota membentuk tim penyelenggara, terdiri atas: tim koordinasi, b.tim pengkaji pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat, tim penyusun standar pelayanan kecamatan, pim pengkaji tugas pokok, fungsi dan uraian tugas aparatur kecamatan dalam rangka paten, tim penyusun pedoman penyelenggaraan paten, dan tim fasilitasi penyelenggaraan paten. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas: merumuskan konsep dan arah kebijakan penyelenggaraan percepatan paten, melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap unsur substantif, teknis dan administratif penyelenggaraan paten, memberikan rekomendasi kecamatan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara paten, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelenggaraan percepatan paten, dan melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada walikota. tim pengkaji pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas: mengidentifikasi kewenangan walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi dibidang perizinan yang dapat dilimpahkan kepada camat, |
pe! aka sas akn walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor arjefektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, perlu adanya pedoman dalam penyusunan dokumen kebutuhan dan dokumen pelaksanaan anggaran, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu ditetapkan standardisasi indeks bisarana dan prasarana kerjatandardisasi indeks biayadisasi indeks biayapengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari, yang selanjutnya disingkat rap skpd,perubahftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, yang selanjutnya disingkat dpmd, adalah daftar kebutuhan drencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, yang selanjutnya disingkat rkpbmd, adalah daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan rka skpd sebagai bahan penyusunan rencana apbd. standardisasi indeks biaya tahun anggaran merupakan pedoman dalam penyusunan: dpmd tahun anggaran dpa skpd tahun anggaran cc.disasi indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan asas: kepatutan, ekonomis: dan manfaat. asasasas ekonomis sebagaimana dimaksud pada hurufasas manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengelolaan keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan. bab sistematika standardisasi indeks biaya disusun dengan sistematika sebagai berikut: buku terdiri atas: indeks biaya kegiatan, indeks biaya pengadaan, dan indeks honorarium. buku ii, terdiri atas: harga satuan upah, bahan, dan analisa satuan pekerjaan bidang bina marga: harga satuan upah, bahan, dan analisa satuan pekerjaan bidang cipta karya: harga satuan upah, bahan, dan analisa satuan pekerjaan bidang pengelolaan sumber daya air: rincian standardisasi indeks biaya sesuai sistematikabab iii pelaksanaan setiap pengeluaran daerah sedapat mungkin menggunakan harga lebih rendah dari satuan harga dalam standardisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud. untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan dan anggaran, kepala skpd dapat mengajukan permohonan rekomendasi harga kepada walikota disertai dengan alasan atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung data hasil survei. permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal: terdapat indeks biaya tertentu yang belum ditetapkan dalam standardisasi indeks biaya: atau satuan harga yang ditetapkan dalam standardisasi indeks biaya lebih rendah dari tingkat harga pasar. dikecualikan ketentuan untuk pembelian barang jasa pada kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak dapat dimohonkan rekomendasi harga. untuk mengkaji kelayakan permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. tim sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan kajian dan merumuskan bahan pertimbangan pemberian rekomendasi harga. dalam hal permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud dalam disetujui, maka rekomendasi harga tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengeluaran daerah dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan standardisasi indeks harga tahun berikutnya. dalam hal permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud dalam ditolak, maka skpd yang bersangkutan wajib menggunakan standarisasi hargasalatiga, yulianto diundangkan salatiga pada tanggal sekretaris sudi ko'ya salatiga, 111y pianotahun tentang sistem dan prosedur pemungutanungutan pajak daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pengenaan pajak berdasarkan jabatan (official assessment) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment), bahwa untuk maksud tersebut pada huruf peraturan walikota salatiga nomor tahun tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah,sistem danmungutan pajak daerahadalah dinas yang membidangi pajak daerah. petugasfutsal,,pajak,:: mengalami pailit dibuktikan dengan putusan pengadilan: atau mendukung penyebarluasan informasi program pemerintah daerah,media atau materi reklame permanen sudah diturunkan atau tidak terpasang, media atau materi reklame permanen sudah tidak ada: terkena operasi penegakan peraturan daerah: terjadi keadaan kahar (force majeure).tidak diterbitkan skpd atas objek pajak yang bersangkutan dalam hal memenuhi kriteria angka huruf atau huruf b): skpd atas objek pajak yang bersangkutan dinyatakan batal dalam hal memenuhi kriteria angka huruf atau huruf dj)eriksaan dan pengawasan pajak pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh tim untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan daerah metode pemeriksaan pajak sebagai berikut:mana yulian oxsendiri oleh wajib pajak (selfyang dibayar sendiri oleh wajib pajak selfyang dibayar sendiri oleh wajib pajak selfjatuh tempo penyampaian speed adalah tanggal (seurat teguran speed oleh kepala dinas atau kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya. surat teguran speed sebagaimana dimaksud pada angka hanya diterbitkan (satu) kali dengan mencantumkan jatuh tempo tanggal (dua kpd oleh kepala dinas atau kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.meriksaan administrasi, penilaian dan penetapan pajak penilaian atas speed dilakukan untuk: memverifikasi besaran pokok pajak terutang, dan atau memastikan kesesuaian objek pajak dengan isian speed. apabila dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka ditemukan ketidaksesuaian, tidak dibayar atau menimbulkan kurang bayar, maka dapat dilakukan klarifikasi oleh tim dan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penerbitan skpd yang memuat jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal (tiga puluh) bulan berikutnya dari masa pajaksepuluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya skpdkbt. dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan isian speed sampai dengan jatuh tempo yang tertera dalam surat teguran speed, maka diterbitkan skpd dengan ketentuan sebagai berikut: penentuan besaran pokok pajak didasarkan atas pajak terutang yang tertinggi pada isian speed dalam (lima) bulan terakhir atau dihitung oleh tim, memuat jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal (tiga puluh) bulan berikutnya dari masa pajak. penerbitan skpd dan skpdkbt dilakukan oleh kepala dinas atau kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya. tata cara pembayaran dan penyetoran pajak tata cara pembayaran jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak self assessment) pembayaran pajak dapat menggunakan speed, skpd, skpdkbt, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan keringanan dan surat keputusan banding yang telah dikeluarkanjatuh tempo pembayaran dicantumkan dalam skpd atau skpdkbt:.. tata cara penagihan dalam hal sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam.mberian stimulus kepada masyarakat wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak:keringanan berupa pengurangan pokok pajak sebesar y6, 30y6, 4s , atau dan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan,, atau mengalami pailit dibuktikan dengan putusan pengadilan.yang menyatakan tempat usahanya telah pindah alamat atau sudah tidak beroperasi, terkena operasi penegakan peraturan daerah, terjadi keadaan kahar (force majeure)., wajib pajak sudah meninggal, terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan,menggugurkan kewajiban penyampaian speed oleh wajib pajak, atau skpd atas objek pajak yang bersangkutan dinyatakan batallbukuan, pemeriksaan dan pengawasan pajak tata cara pembukuan pajak dilakukan sebagai berikut: wajib pajak yang memiliki omset perusahaan atas (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, penentuan omzet pertahun dihitung berdasarkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun, pembukuan yang wajib dilakukan oleh wajib pajak berupa penerimaan kas harian, pelaporan omzet dilakukan setiap bulan bersamaan dengan penyampaian speed. tata cara pemeriksaan pajak dilakukan sebagai berikut: pemeriksaan terhadap pembukuan dari wajib pajak dilakukan oleh tim pemeriksa, apabila wajib pajak tidak bersedia menunjukan pembukuan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yberlaku.pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh tim untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan daerah cc. metode pemeriksaan pajak sebagai berikut: pemeriksaan kas name atau pembukuan,setangan yulianto lampiran iii peraturan walikota salatiga nomor tahun tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah blank pendaftaran formulir pendaftaran wajib pemerintah kota salatiga pajak badan pemilik usaha dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah jl. letjen sukawati salatiga telp. fax website perhatian harap diisi dalam rangkap (dua) ditulis dengan huruf cetak setelah diisi dengan lengkap dan benar, diserahkan kembali kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota salatiga paling lambat tanggal . enya pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi suatu peraturan perundangan yang berlaku, maka saya menyatakan data yang del diisikan berserta lampiran laporannya adalah (coret yang tidak perlu) pena mane lng. nama jelas nomor formulir tanda terima alamat daan anal lan pma men saa sana paru kanan para berau nek sen kana nama jelas keterangan dea ella surat pemberitahuan pajak daerah (speed) pemerintah kota salatiga bra banana konten saman taman mon ntu near dinas pendapatan, pengelolaan keuangan ppd datum padanan lin palmer rua kenanga dan aset daerah nama. usaha, nan conan nan atm marten jl. letjen sukawati telp alamat dan salatiga masa pajak tgl nooooocooce nenek sig anno cenaaanann aan, speed surat pemberitahuan pajak daerah pajak reklamsebelum masa pajak berakhir. keterlambatan penyerahan speed, pajak akan ditetapkan oleh petugas. diisi oleh wajib pajak yang diberi kuasa data obyek pajak jenis reklame dan judul lokasi jumlah batas jangka waktu lihat keterangan) pemasangan san pemasangan jenis judul aan area s d jenis pore naa judul ala s d jenis ena pee tp! judul kan ioneezaan s d keterangan jenis reklame reklame papan billboard megaton reklame selebaran reklame suara reklame kain reklame berjalan, termasuk pada kendaraan reklame film slide reklame melekat (stiker) reklame udara reklame peragcare. rreerterrenan. tahun seenvanenn aras wajib pajak, nama jelas diisi oleh petugas penerima diterima tangga senen aman aman pa. nip dinas pendapatan, pengelolaan keuangan ppd aresososnsosneenoneesnamsutasmsaa dan aset daerah jl. letjen sukawati telp alamat una salatiga masa pajak tgl .ooooooo.roioooo## senen speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak hotel pemogok. diisi oleh wajib pajak yang diberi kuasa golongan hotel hotel bintang . motel, guest house, losmen, wisma, dan sejenisnya hotel melati . pemogokan kosoooooooooo.ooocooooo woo wo.o. womomoo woooooo tarif pajak hotel, motel, guest house, losmen, wisma dan sejenisnya khusus pemogokan kos pajak berhutang (axb) nan gan nek.ooo.co.co. tahun seo. wajib pajak, nama jelas diisi oleh petugas penerima diterima tanggal "name nana nip pemerintah kota salatiga speed. deiibonenenamaneenaninaainnaondayneta ban kanan nenas dinas pendapatan, pengelolaan keuangan ppd dame nanga range non aas dan aset daerah nama usaha (eannsenrnerinenypemnanan atensi netra anang mena han neun akan jl. letjen sukawati telp alamat aang salatiga masa pajak: tgl srneveverenseecen sig sense aan speed surat pemberitahuan pajak daerah pajak hiburdiisi oleh wajib pajak yang diberi kuasa hiburan yang diselenggarakan pertunjukan fim (toe) kontes kecantikan panti pijat, refleksi pusat kebugaran pagelaran musik, sekitar busana modem !h) pameran, pertandingan mandi uap spa pagelaran musik, senilai busana tradisional milyar, boeing, golf sirkus, akrobat, sulap diskotik, klab malam, karaoke sejenisnya permainan ketangkasan hiburan lain yang ditetapkan oleh kepala daerah harga tanda masuk yang berlaku nan rnvnniieannsam kesan kelas error: been ben aan tarif sesuai perda kota salatiga th. tentang pajak daerah) kelas .o.i. paparan gan asem penata kelas sae. jumlah pertunjukan rata rata pada hari biasa nana jumlah pertunjukan rata rata pada hari libur minggu lenan nan peni khusus untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari jumlah pengunjung rata rata pada hari biasa dawan orang jumlah pengunjung rata rata pada hari libur minggu lemon jumlah meja mesin . buah khusus untuk billboard, permainan ketangkasan dan sejenisnya jumlah kamar ruang . buah khusus untuk panti pijat, mandi uap, karaoke dan sejenisnya apakah perusahaan menyediakan karcis bebas free kepada orang orang tertentu jumlah . lembar tidakbulan rp. essen tarif pajak banya pajak berhutang xb) rp. serena amenang nampan erannena yot musrasisesisitex wajib pajak, nama jelas diisi oleh petugas penerima diterima tanggal .oo.co.coo.oo.coo o.co.motor.o. nip pemerintah kota salatiga speed meki laman muka nonganenamt nota menampar dean anvarasra nan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan ppd bana aneka kena intan angan rev tanya debut astana nan dan aset daerah kama: usaha ananda nenek jl. letjen sukawati telp alamat salatiga masa pajak. ikta ata ara omsennana segara speed surat pemberitahuan pajak daerah pajak restoran rumah makan warung makan kedai kafpetugas. diisi oleh wajib pajak yang diberi kuasa! omzet bulan rp. inunsmcaricerewaeieoanennaantanetanasuntnia mens amenagman bag nama mana sanad dansa tarif pajak omzet mulai dari rp. juta keatas omzet mulai dari rp. juta s d kurang dari rp. juta omzet mulai dari rp. juta s d kurang dari rp. juta pajak berhutang (ax rpm kemana are, sens can enertannnsameatan bantuin insanasebayantaan wajib pajak, nama jelas diisi oleh petugas penerima diterima tanggal .o.voodoo.oo nip pemerintah kota salatiga speed sanam marannenamemay kan lensa nyata nani tema rela nata dinas pendapatan, pengelolaan keuangan ppd anna dan aset daerah usaha| nata kat laa meja jl. letjen sukawati telp alamat natal tee salatiga masa pajak. tgl maceateemmanaaran big want tara membara suami speed (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak parkirtujuh) setiap bulannya. keterlambatan penyerahan speed pada tanggal tersebut diatas, maka pajak akan ditetapkan oleh petugas. diisi oleh wajib pajak yang diberi kuasa rata rata parkir pada hari biasa a). roda .unit hari b). roda .unit hari rata rata parkir pada hari minggullibur a). roda .unit hari b). roda .unit hari tarif parkir a). roda rp. s.esaseresanan d). roda rp. sean nssnean esa. xoromansoneasssamewmemsasaaraerean snap namn nsan nan tarif pajak pajak berhutang xb) arp eni senna ana tangan gan lanang antara ska kangan lencana enaryannny nail alanin naga makanan wajib pajak, nama jelas diisi oleh petugas penerima diterima tanggal maa meta mana berada anang anna nip surat teguran speed salatiga pemerintah kota salatiga dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah jalan let. end sukawati salatiga kode pos telp. faks. website go.id salatiga rena pes sa: surat teguran pelaporan speed nomor x11 kepada yth, nama alamat salatiga menurut catatan administrasi kami, sampai dengan tanggal desember saudara belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah speed) kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dppkad) kota salatiga sebagai bukti pelaporan pajak daerah,untuk masa pajak . o co.o o untuk itu, kami beritahukan agar saudara segera melaporkan pajak dengan mengisi dan menyampaikan speed paling lambat tanggal desember apabila sampai dengan batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka sesuai dengan undang undang tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan perda kota salatiga tahun tentang pajak daerah, maka speed saudara tidak dapat kami terima dan selanjutnya akan ditetapkan oleh petugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. mean senna menekan pangsa ina a.n ka. dppkad kota salatiga penerima, kabid. pendaftaran dan pendataan mad aula drs. dans kusstianto, nip. apabila sudah melaporkan speed.mohon abaikan surat ini pembina surat ketetapan pajak pajak(skpd) skpd nomor: dan aset daerah jl. letjen. sukawati periode telp. tahun nama alamat ppd tanggal jatuh tempo kode rekening rincian obyek pajak jumlah rp) jenis obyek pajak periode s d jumlah ketetapan pokok pajak jumlah sanksi bunga rp. kenaikan tama bea dengan huruf sana upah pera ana salatiga, a.n ka. dppkad kota salatiga kepala bidang penetapan nip. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (skpd) mean statejl. letjen. sukawati (skpd) telp. periode:: rp. pajak yang telah dibayar kurang bayar denda administrasi denganhuruf impian salatiga, bana(en en) tanggal ada tanda tangan nama terangdibaca, dan prosedur pemungutan pajak daerahistem pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak self assessment) adalah tata carasurat ketetapan pajak daerah lebih bayar (skpd) cin neraka. kota salatiga surat ketetapan pajak daerah pengelolaan keuangan skpd nomor: dan aset daerah lebih bayar jl. letjen. sukawati (skpd) telp. persalebih nda tangan nama terang surat ketetapan pajak daerah nihilnihil skpd nomor: dan aset daerah jl. letjen. sukawati (skpd) telp. pagobah tanda tangan nama terang surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (skpdkbt) pemerintahtambahan jl. letjen. sukawati (skpdkbt) telp. periode. tahun nama alamat nee babat mina) jenis obyek pajak : periode s d dasar pengenaan pajak omset rp. pajak yang telah dibayar rp. pajak yang kurang dibayar rp. pajak yang kurang dibayar tambahan rp. denda administrasi rp. naamane tanda tangan nama terang surat setoran pajak daerah (ssd) pemerintah kota salatiga ssd dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah surat setoran pajak daerah letjen sukawati nomor salatiga telp. tahun tn, ssd ppd nama: alamat harap diterima uang sebesar: rp. .ooooooooooooooo (dengan huruf) naa kanan sean penerimaan kode rekening uraian rincian obyek jumlah rp) nee uang tersebut diterima pada tanggal mengetahui pemegang kas kasir menyetor ka. unit organisasi sistem pajak yang dibayar berdasarkan penetapan walikota official assessment) adalah tata cara pengenaan, karena pajak yang terutang lebih besar daripada jumlahtim yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan guna menguji pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. tim pengkaji adalah tim yang mempunyai tugas melakukan kajian dari aspek administrasi, sosial, ekonomi dan yuridis terhadap pengurangan, keringanan, keberatan, pembatalan dan penghapusan pajak daerah baik yang diajukan oleh wajib pajak maupun atas kewenanganakhir tahun pajak berakhirsistem dan prosedur pemungutan pajak merupakan landasan operasional bagi dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pemungutan jenis pajak yang dibayar berdasarkan penetapan walikota official assessment) dan pemungutan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak self assessment). jenis pajak yang dibayar berdasarkan penetapan walikota official assessment) sebagaimana dimaksud dalam adalah pajak reklame.diri ataseriksaan dan pengawasan pajak. uraianjenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak self assessment) sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran: pajak hiburan, pajak penerangan jalan: pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.meliputibukuan, pelaporan, pemeriksaan dan pengawasan pajak. uraiandokumen pemungutan pajak terdiri atas: formulir pendaftaran pajak daerah, surat pemberitahuan pajak daerah speed), surat teguran speedpajak daerah kurang bayar tambahan skpdkbt), surat setoran pajak daerah ssd), surat tagihan pajak daerah std):, surat teguran std, surat paksa. bentuk dan isi dokumen pajak,salatiga nomor tahun tentang sistem dan prosedur pemungutan pajaktanggal walikota salatiga, "ia yuliyanys diundangkan pem pada tanggal november sekretaris uyy aktiva, berita daerah kota salatiga tahun nomorberdasarkan penetapan walikota (officialpajak yang dibayar berdasarkan penetapan walikota officialpajak yang dibayar berdasarkan penetapanpendataan sebagaimana dimaksud pada huruf berkenaan dengan kegiatan pemasangan, pembongkaran dan penertiban reklame,nilaian dan penetapan pajak penilaian dilakukan untuk: menentukan besaran pokok pajak terutang, dan atau memastikan kesesuaian objek pajak dengan isian speed. berdasarkan hasil penilaian ditetapkan besaran pokok pajak terutang dengkbt penerbitan skpd, skpd dan skpdkbt dilakukan oleh kepala dinas atau kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. tata cara pembayaran dan penyetoran pajak pembayaran dilakukan dengan menggunakan skpd, skpd dan skpdkbtan, pajak. tata cara penagihan pajak dalam hal sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam skpd, |
jalan walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor 20wyesejahteraan, semangat kerja dan produktivitas kerja tenaga kontrak pada satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota salatiga, perlu diberikan kenaikan upah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, bahwa untuk maksud tersebut pada hurufdipandang sudah tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak khl). mengubah lampirandengan peraturan walikota salatiga nomor tahun berita daerah kota salatigawopemba 2ow salatiga, yulianto diundangkan salatiga pada tanggal siti sekretaris daerah tiga, rianto berita daerah kota salatiga tahun 20y nomor |
walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor tahu, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank salatiga yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas dan direksi selanjutnya disampaikan kepada walikota untuk mendapatkan pengessahkan peraturbank perkreditan rakyat bankofa.salatiga, yulianto diundangkan salatiga pada tanggal november sekretaris daerah kota, salatiga, dv, agyusarudianto berita daerah kota salatiga tahun nomor |
sp, walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor tkwdaerah kota salatiganerima hasil pekerjaan dengan membuat berita acara panitia penerima hasil pekerjpengadaan tanah pengadaan tanah dilaksanakan doleh negara), tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat): dan tanah hak (tanah milikkeluarkan oleh pejabat yang berwenang kantor pertanahan). penguasaan tanah oleh pemerintah kota salatiga dapat dilakukan melalui prosedurmiliksalatiga yaitu hak pakai hp)hak pengelolaan hpl).oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu,pelepasan objek pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahutugas panitia pembebasan tanah mengadakan inventarisasi serta penelitpertimbangannya, menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman, dandibidang pertanahan sesuai ketentuan peraturankota, maka selesai proses pengadaan tanahnya.(a) berita acara pembebasan tanah, (b) berkas (tertinggal) permohonan hak pakai hak pengelolaan, (c) salinan keputusan pemberian hak pakai hak pengelolaan, (kota salatigaaftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan lampiran yang akurat dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset barang daerah selanjutnya. prosedur pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dpmd) sebagai berikut kepala dppkad selakuskpd yang bersangkutan, daftar hasil pengadaan barang milik daerahiii sistem dan prosedurejabat panitia penerima hasil pekerjaan php)nerima hasil pekerjaan,. penyimpan barang penyimpan pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk "kepala skpd selaku pengguna barang)kretaris daerah selaku pengelola barang menetapkan penyimpan barang dalam lingkungan pemerintah kota salatigadapat mengoperasikan komputer microsoft excel)etapanbarang inventaris, buku barang pakai habis dan buku hasil pengadaangamankan keberadaan barang barang sebelum disalurkan unit pemakai dari resiko kerugian, hilang, rusak, dicuri atau sebab lainmelaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun sewaktu sewaktu dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang melalui kepala skpd selaku penggunakepala dppkad selaku pembantu pengelola barang dan inspektorat dan surat perintah pengeluaran penyaluran barang lampiran bab sistem dan prosedurbarangbarangsekretaris daerah selaku pengelola barang melalui dppkad selakusekretaris daerah melalui pengelola barang mengajukan usul kepada walikotaangka ditetapkan oleh walikota, dan atas penetapan status penggunaan, masing masing kepala skpd melalui penyimpan barang pengurus barang wajib melakukan ketatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing masing. sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan, sistem dan prosedur penilaian, sistem dan prosedur penghapusan, sistem dan prosedur pemindahtanganan, sistem dan prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan sistem dan prosedur tuntutan ganti rugketentuan yang berlaku. sistem dan prosedur pengelolaan bmd berupa tanah yang semula berstatus eks tanah bengkok akan diatursemoer walikota ii yulianto diundangkan salatiga pada tanggal djemba sekretaris daerah kowsalatiga, agus widianto berita daerah kota salatiga tahun nomordan pengguna barangsistem dan prosedurbarang kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah. dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan serta kendaraan dinas disimpan oleh dppkadmbukuanbarang lampiran kartu inventaris barang kib) peralatan dan mesin lampiran kartu inventaris barang kib) gedung dan bangunan lampiran kartu inventaris barang kib) konstruksi dalam pengerjaan lampiran kartu inventaris ruangan kir) lampiran aset tidak berwujud lampiran aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga lampiran aset lain lain lampiran dan barang extracomptable lampirandijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan rakysemester:sekretaris daerah selaku pengelola barang. lampiran dancantumkan nilai barang. laporan tahunan semester kuasa pengguna barang menyampaikan laporan kuasa pengguna barang setiap tahunan, lampiran daftar mutasi barang selama (satu) tahun tersebut disimpan dppkad selaku pembantu pengelola barang, dantahunan sensus barang) kuasa pengguna barang menyampaikan laporan kuasa pengguna barang setiap tahunan sensus barang)dppkad, rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah,tersebut menjadi buku induk inventaris,, dan petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah akan diatur tersendiri dalam peraturan walikota(a)(b)(c)(d)(ec)(g)(h)(i)(a) gedung bangunan gedung bangunan tempat kerja, gedung bangunan, bangunan instalasi, gedung bangunan tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung bangunan(a) jalan dan jembatan jalan, jembatan, terowongan dan lain lain jenisnya. (b)(c)(d) jaringan jaringan air minum, jaringan listrik dan lain lain sejenisnya. aset tetap lainnya (a). (b)( kir), buku inventaris, dan, dandan buku induk inventaris berlaku untuk (ima) tahun, yang selanjutnya dibuat kembali dengan tatacara sebagaimana telah diuraikan atas sensus barang).barang konstruksi dalam pengerjaan).dankode lokasi dan kode barang ditetapkan dengan keputusan walikota. lampiran bab sistem dan prosedurarang milik daerah dikaji oleh tim pemanfaatan barang milik daerah yang dibentuk dengan keputusan walikotngelolaan barang milik daerah. dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: daerah adalahekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota salatigdaerah selaku pengguna bmd. dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan barang milik daerah. unit kerja adalah bagian skpd selaku kuasa pengguna bmdik yang berada dalam maupun luar daerah.: dan pengembalian barang milik daerah yang dipinjam pakaiwalikotarang milik daerah, tim pemanfaatan barang milik daerah melakukan koordinasi terkait permohonan pinjam pakai barang milik daerah, tim pemanfaatan barang milik daerah melakukan pengkajian atas barang milik daerah yang akan dipinjam pakai serta pemohon sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan, hasil rapat tim pemanfaatan barang milik daerah dilaporkan kepada walikotawalikota, besaran sewa ditetapkan oleh walikotann persyaratan lain yang dianggap perlu. jenis barang milik daerah yang dapat disewakan, antara lain rumah dinas mess dan sejenisnya, bangunan gedung, toko kios: tanah: dan melalui sekretaris daerah selaku pengelola barang atas barang milik daerahkota salatiga dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikot: hasil penyewaan barang milik daerah disetorkan kas daerah: arang milik daerah dihitung berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota salatiga tentangarang milik daerah. tim pemanfaatan barang milik daerah melakukan koordinasi terkait permohonan sewa menyewa barang milik daerah. tim pemanfaatan barang milik daerah melakukan pengkajian atas barang milik daeraharang milik daerah dilaporkan kepada walikota. jika permohonan diizinkan, selanjutnya akan dilakukan penghitungan nilai sewa oleh tim penafsir barang milik daerah.walikota: akte pendirian, memiliki sup sesuai bidangnya, cc.dan (b) klb koefisien luas bangunan). (c) rencana pembangunan dsb dengan dilengkapi data data sebagai berikut akte pendiriandan (c)pengelolaan bmd adalah rangkaian kegiatserta tuntutan ganti rugi. sistem dan prosedur pengelolaan bmd adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, sarana dan prasarana serta elemen lain untuk melaksanakan tahapan pengelolaan bmdmengirimkpusat dmenyiapkan keputusan walikota tentang persetujuan pemanfaatan: dan(bab vii sistem dan prosedur pengamanan dan pemelihara (a) pemanfaatan sesuai tujuan. (b) pengurangan penyimpanan baik tertutup maupun terbuka. (c) pemasangan tanda kepemilikan. pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara (a) pemasaran. (b) pemasangan papan tanda kepemilikan. (c) pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara (a) pencatatan inventarisasi. (b) kelengkapan bukti kepemilikan antara lain bpk, faktur pembelian dll.(a) pencatatan inventarisasi.administratif.barang barang. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pembantu pengelola barang. pemasaran dan pemasangan papan tanda kepemilikbarang terhadap tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada walikot(a)(b) menjadi bahan dalam menyusun rencana apbd, khususnya rencana tahunan pemeliharaan barang, dan (c)(a) nama barang inventaris, (b) spesifikasinya, (c) tanggal perawatan, (d) jenis pekerjaan atau pemeliharaan, (e) barang barang atau bahan bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan perawatan, (g) yang melaksanakan pemeliharaan perawatan, (h)(a)(b)(ce) pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, (d)bab viii sistem dan prosedur penilaian umum penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah. penilaian barang milik daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah daerah. dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset.barang milik daerah yang dilaksanakan oleh tim penilai penafsir.dak afsir dan pengurus barang.bab sistem dan prosedurwalikota. kewajiban membentuk tim penghapusan barang milik daeraharang milik daerah. setelah mendapat persetujuan walikotawalikotawalikot dan penetapan oleh pengelola atas nama walikotwalikot. pengelola bmd, yang selanjutnya disebut pengelola barang, adalah sekretaris daerah, yang selanjutnya disebut pembantu pengelola barang, adalah kepala dinas selaku pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan bmd yang ada pada skpd sesuai tugas pokok dan fungsinya. bab sistem dan prosedur pemindahtanganan umum(dubentuk bentuk pemindahtanganan meliputi penjualan dan tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. penjualan dan tukar menukar barang bergerak penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang atau melalui lelang terbatas untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan keputusan walikota, dan hasil penjualan pelelangan tersebut disetor sepenuhnya kas daerahtidak bergerakkantor pertanahan. berdasarkan keputusan pemberian hak pakai atau hak pengelolaan tersebut, kepada instansi kantor pertanahan setempat perlu dimintakan sertifikat hak pakai atau hak pengelolaan atas nama pemerintah kota salatig pelepasan hak atas tanah adalah(b) mencegah terjadinya kerugian daerah, dan (c)(a) terkena patologi, (b) belum dimanfaatkan secara optimal (idle), (c)(d) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah sebagai akibat pengembangan organisasi, dan (e)(a) disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah. (b). (c). (d). ii.. iiiiv.e)iiiii(b) untuk bangunan semi permanent: (c). proses hak atas tanah dan bangunan. pembentukan tim penafsir. walikota membentuk panitia penafsir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan atau bangunanromawi ii) atas, meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran saran kepada walikotdari tim penafsir. keputusan walikota berdasarkan persetujuan dprd tersebut ataskotawalikota tentang pelepasan hak, tentang pelepasan hak atas tanah dan atau bangunanhurufbersangkutan membuatwalikota dengan surat keputusan membentuk panitia penjualan kendaraan perorangan dinas, (b)(c) hasil penelitian panitia penjualan, sebagai berikut (a) penjualan kendaraan perorangan dinas harus memenuhi persyaratan administratif, yakni:ii.(b)(c) pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinasiiiiotaotaatas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya, dan ii. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris pemerintah kota. berdasarkan keputusan walikotasepuluh(a) jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup, (b) jenis kendaraan bermotor beroda (dua), (sepeda motor dan scooter), (cpembentukan tim penghapusan. untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, walikota dengan surat keputusan membentuk tim penghapusan. panitia penghapusan kendaraan dinas operasionaltim(a) pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara: ((c)(d(e), (g)walikot(a) mempunyai masa kerja sekurang kurangnya (sepuluh) tahun, (b) memiliki surat ijin penghunian sip), (c) surat ijin penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama kepala daerah, (d(a) menerima pensiunan dari negara pemerintah, (b) memiliki surat ijin penghunian sip), (c(a)(b)(c) memiliki surat ijin penghunian sip). (d(a) masih menerima tunjangan pensiunan dari pemerintah dan memiliki surat ijin penghunian sip). pengguna bmd, yang selanjutnya disebut pengguna barang, adalah kepala skpd yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penggunaan bmd yang ada dibawah penguasaan dan kewenangannya dengan sebaik baiknya. penyimpan bmd, yang selanjutnya disebut penyimpan barang, adalah pegawai yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan bmd. pengurus bmd, yang selanjutnya disebut pengurus barang, adalah pegawai yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk mengurus bmd dalam proses pemakaian yang ada setiap skpd unit kerja, dan lain lain barang yang menurut peraturan perundangandaftar hasil pengadaan barang, yang selanjutnya disingkat dpb, adalah daftar yang memuat hasil pengadaan. rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. sistem dan prosedur pengelolaan bmd merupakan acu, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, sistem dan prosedur penggunaan, sistem dan prosedur ketatausahaan, sistem dan prosedur pemanfaatan, (bb(a) masih berhak menerima tunjangan pensiun dari pemerintah, (b) memiliki surat ijin penghunian sip), (cii. setiap tahun untuk semi permanen, dan iii.tim penafsir. pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran cicilan, yakni (a(b)angka(a) setelah mendapat persetujuan dari walikota, maka segera dibentuk tim penafsir. (b) tugas timkeputusan walikota. dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu: (a) berita acara hasil penafsiran tim penafsir, (b)walikotwalikotwalikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak kesatu dan masing masing pegawai pembeli sebagai pihak kedua menetapkan keputusan tentang (a) pelepasan hak pemerintah kota salatiga atas rumah dan atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli. (b)ota salatiga. berdasarkan keputusan walikota(dua milyar rupiah) dilaksanakan oleh walikot, walikotwalikotsistem dan prosedurbab xii sistem dan prosedur(sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undwalikota atas setiap kasus yang menyangkut tgrcc.walikotlampiran peraturan walikota salatigaskna, yuliantoppkaddppkad, setelah apbd ditetapkan, setiap sk dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, format rencana kebutuhan barang milik daerah skpd (kbd skpd) lampiran dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah skpd (rkpbmd skpd) lampiran bab sistem dan prosedur pengadaan pengadaan barang jasa pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan ulp) pejabat pengadaan, pendayagunaan barangerah, tukar menukar, dan guna susun. administrasi pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh ulpdaerah melalui ulp pejabat pengadaan, batasan dan cakupan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh walikotawalikota melalui pengelola barang. tata cara pelaksanaan pengadaan barang keanggotaan unit layanan pengadaan ulp) dan kelompok kerja ulp ditetapkan dengan keputusan walikota. pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang jasa oleh kelompok kerja ulp pejabat pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan mengadakan pekerjaan dilakukan dengan membuat surat perjanjian surat perintah kerja yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang jasa. surat perjanjian surat perintah kerjayang diperlukan. |
team walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomorserta terselenggaranya ketatausahaan keuangan daerah dan barang daerah, perlu adanya pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota salatiga dalamrangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi verticsedangkan dana daerah untuk urusan bersama yang selanjutnya disebut dub, adalah dana yang bersumber dari apbd unit layanan pengadaan, yang selanjutnya disingkat ulp,el yang diangkat oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa dengan nilai sampai dengan (dua ratus juta rupiah) panitia penerima hasil pekerjaan, yang selanjutnya disingkat php,gadaan adalah kelompok kerja yang melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa. aparat pengawasan intern pemerintah daerah adalah pejabat inspektorat daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangandua ratus juta rupiah). sayembara adalah metode pemilihan penyediadalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat persyaratanengan desain khusus dan atau bernilai atas ebut lpse,kota dan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah. sertifikat penyedia barang jasa adalah tanda bukti registrasi, klasifikasi dan kualifikasi bidang pembohongan (kontruksi jasa konsultansi) sesuai dengan bidang dan kemampuannya yang diterbitkan oleh lembaga atau asosiasi perusahaan profesi resmi yang telah diakreditasdalam pengawasan teknis kegiatan dilapangan. dana bantuan aspirasi adalah dana stimulan dari pemerintah daerah yang dianggarkan dalam apbd yang diberikan kepada masyarakat dan instansi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pengajuan proposalnya melalui anggota dprdyang selanjutnya disingkat akan gender analysis pathway gapkelola dan tatapedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban apbd tahun anggaran merupakan acuan bagi skpd lingkungan pemerintah daerah dalam! pelaksanaan apbd bab iii perubahan apbd bab pengelolaan kas bab ketatausahaan keuangan bab 'tata cara pengadaan barang dan jasa bab pengawasan dan pengendalian pelaksanaan apbd bab kerugian daerah bab xii pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bab xiii penutup dokumetan yulianto diundangkan salatiga pada tanggal dinger sekretaris daerah salatiga, into beritanomor tahun tambahan lembaran daerah kota salatigaalam peraturan walikota ini yang dimaksudkan dengan: daerah adalahdppkaan pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pembantuan pengelolanegeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan disetiap skpd. pengurus barang adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk mengelola barang dalam proses pemakaian. pembantu pengurus barang adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk membantu tugas tugas pengurus barang. pencatat barang adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk membantu tugas tugas pembantu penguruselh perbuatan melanggar hukum dan, |
sea walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor hunpemenuhan kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata fat cost) serta honorarium, perlu menyempurnakan standardisasi indeks biaya tahun anggaran bahwa untuk maksud tersebut pada huruf peraturan walikota salatiga nomor tahun tentang standardisasi indeks biaya tahun anggaran dipandang sudah tidak sesuabeberapa ketentuan dalam lampirandiubah sebagai berikut: angka romawi indeks biaya kegiatan huruf satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri pada angka angka dan angkndeks biaya kegiatan huruf biaya pendidikan angka romawi biaya kursus kursus dan diklat non penentangan untuk diklat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat provinsi salatiangka tapi (apbd), angka honor pengawasan dan angka kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawaspekerjaan pekerjaan khusus angka pengajar poin uang saku pesert0desember ana yulianto diundangkan salatiga pada tanggal disambar, sekretaris daerah lama, agusrudianto berita daerah kota salatiga tahun nomor nya tas mes anda dala na: tan dkk s10 pet g0. s$sai dit say $ ko) pai more, (ar sa: ala (ra make keren dl: d:y dic oto leg dig lia tit ban kak sui eni (go ai) lo: ton nala ku) tel 1s: s.s lot ban be) nw: ld! rk! go! sn! s8. nx: 9g: aj) ss: aj) owl si: si: so: si: la, kate sen tina nan tea satu sae (asa den nw: nw: oo: oa! 9g! ss: ag: ga: oo: oo: oo! si: so: len snn eng oma nov s9o. 3s0a be) ssi tel luwu nu bike gen ke. to) ka) kw) ?, rai ini leg yan ' @$ sx pan ama ko) pen a02. ke) cc. std ke) en. san s3. o05sa a25 sen kal do. tang ao, sabu ser lis hai sen (sv) aga sp81 ese tag nan "aa isi goo dig dig dig mix ena man ie, sig sana ggs koi ann igo s in bana isi tia ss, kta ku) :#y sis lis ha) tea ne, he) sn: an: oo! oa: ss: zi3 (so oo! loe: oo! oo: oo: din sei tee maa per o3|x pol da: sb! nn: oo: oo: di: oo: do: sd: co) (es) ov0 ko) coz 35w i3oo03 tok fi) teng ot. ss. my eig svv ko) dad ke) as. (@) le) tea) data tan) 5w ko) dd te. aa! seto sik 30x ag, sl. ko) tang (si dn, ko) a20 s.s don pip opo soo sid di, di, vi, vii hir gae sis yjd sis gi05c ora #mm 3iv is ia) an) ku) era tae mn: ina (eh hal nan i . ru) has kia nan a33 tea tea bong pn: so: oj) ag! oil &|i med o'| oo: le) sis tana lai si: ds: dd: oo: do: oi: oo: oo: ae! sad ie) bb. nah mala toto l. os. ina ingat doo ib3 ke) ku) dua ken iso (an gz09 (raj ie9o8 hay ovo kej 3wms5c : aka ang m55 lon ker ds. ko) ice dao nee sts (a.l zi .x ke) g90 org nan 0g kg) 2s kej ne) v9. ole kep) mic bal ke) pula a05 d270 eny ia) ta) ap) ke) ja! wes) kau) sia a69 ( . sim ka) te) do, maa ire: mn, bg, aha lag (ea) ts) ikan viki $seri oke bag at) pia nue, da9 v3so doe, sio. s8s pa) do. ssl ola sel tekuk gas$e ses esi ers sana sasa! sasa es) pele) j22pd gse6s $s6$$ $$se$s$ s.| e3325 www peg sonu ka) ara ken pur besar stood (ea) nan oan oco nyw uses sse yak solo semua sss39 s399s882 s22822 ear sosio esioieie tas hg os8 ya leg eri ana. kep) rai gz7 ken ke) bea ita sak eni t1) tri |
sp, walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor z1z tahun tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanikebutuhan pupuk bersubsidi yang dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan kota salatiga padmutuskan:dalam peraturan walikotadinas pertanian dan perikanan, yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pertanian dan perikanan kota salatigbersubsidi adalah pupuk yang merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan pengaturannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan atau kelompok termasuk pekebun, peternak dan pembudidaya iklolo 2sje|ele lolos nas al alslslsia solely sells .lo adl model 'lo alr lalu ala aje islelsisis jsi lelelcio elelelsis sluwilola da: pole slelelelels sslelels lolos sela aren leo fun lolo alwi 'lolo jas gen) el ole sizzle sesi (be mi| isleisisie adaa lelelelo ana lelsisis alnlala ala hai gelar isi les ke) alm sis olo sisi ola olololo isis sisi nak lolelele ale ena isi siege ako ke) alwlwl olo sisi lalu as wlesloo fe) pia alas sela |s|2l sis her eeee sala eee jan elalolel lolelolole lolololole lolololole joo moto (oom mis mos idno ag lalat i lo i i inici i lalat a53 ce$ lelet pole ol'lo alis ajo (nie ol lo ola s9 kan (se isl ala sis ah, sis ci.lol lol 'lo olo isi sls mis ale iel'lel kelas lal isl meleleh sisi isl sls| lol allo nas olololole i'lel lolo gi" koe (el (aje aloiololsia lol lel daan ga sis sajian sisa fall sis called sis isielsisis isisisisia slalselela low logis lolaolois lolaolois oposisi (wm disisi (si disisi5 elon sen elnino5 al. al. lalajols ( alone i alone &|z (gipleleig klip 01m ban ira sun (aj das: o1o pir la) (el tan maps js. als elev ke19) olx dao) das, seal fee kelola| aah bola. neha ola dp) reni kep) hpn ng) na (ai ken) di. bis col (al lela kai irak: ella jae sasis ci a5: (el iis ke did olo lola int sip ci ai) naa did solo | (elok dpi isa tas kal mal oleh per sai w15 meleleksana subsidi pupuk produsen adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk, meliputrodusen. pupuk an organik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas urea, sp36, dan npk. pupuk bersubsidi diperuntukan bagi: petani atau kelompok tani pada subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor peternakan dan sub sektor perikanan, dan lahan pertanian dengan luasan paling banyak (dua) hektar setiap musim tanam atau lahan budidaya ikan atau udang dengan luasan paling banyak (satu) hektar. data alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian menurut jenis, jumlah dan sebaran bulananta alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan daerah tahudalam hal terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi wilayah kecamatan dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, antarwaktu dan antarsubsektor. relokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas setelah mendapat rekomendasi dari kp3. dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas berkoordinasi dengan pelaksana subsidi pupuk produsen untuk menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi dalam (satu) tahun. kepala dinas wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada kepada walikota dengan tembusan disampaikan kepada gubernur melalui kepala skpd yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan atau perikanan provinsi. tahapan dan tata cara perencanaan, penyaluran, harga eceran tertinggi, penggunaan dan pelaporan serta pembinaan, pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidiada tanggal desimal walikota yulianto diundangkan pada tanggal sekretaris daerah platina, agunrudianto berita daerah kota salatiga tahun nomor 2lejajaje bg) jee cara merdeka sis kelak lel (z8 bait ae mulan laa sisisisis tilt sis ali (wika) beli ina his pik derek s|e|ele|s|a pe. bis sini (ek sis (similis sis tinta tlp rep tel ka) (dp! . kelkels elle isle ls daerah ali i re) eka doc dmc feb loo ita sed 5i ii8 i8i8 eror ing aa) aga olwisix isisisis 2znelolela ep) nda fen fti .isisisisis ale uan jes isi sielpieleln aon konon lo) malala alone ber kas sss sisi man (oom ola lele lolo sisi r|s asslelas sega age lolo sola see sisisisisis aina jaka siolelalela iris "el . ttl siris p | ts: #lalat situasi ala sia sos mika: sisi8 feb sisi bei por sek ola lain esia aia seri lee false| riris area te) isa isisisis slalerla ass dia rek seni slshaleli win ini s|ele|ele tah 2le eee lele ola isis isis tee sisi sis tan lol kep) lolo leela isis | lele aje levels na: tia para dash ana yan jilid olw lele isi isle|s isi aje sat sie (era nelle aek ala s|n|o|e akbar slelelels osis a|ele|a olo iss ola sisi (us mere els| e|zis 5s). 'eine lah isi alslales see her oleh. gigi2| lilin isi bay ep) kep) kata alel a12 pas file) nla jsi ssi peg. sis ako) tol lol ilo alas| lolo asli lal (sr dad han hai olo na 2s) tan sn) sisi'isi na) 'o) iso als sis s1o lo: sisa jala krisis| isis hap) ate lag ala ci. ala ta) kesal er lai olo| sia dae lolo sola sle| ole awal |olo asi wak sosis alejejejsis hand kan kon kan ka) sis al9 rela jen ol010 celebs cell'level kai (lele isi isi sin puan mis isis| sisi aaaa sisi al pole isisisisis sjololajala sima ep) dea bis sl.lzl sis tai alone ala sls is| jus elg sasa (s3 jelopil lalat| lalat see lololelelo lololololo i91sistim (91slslsto loixiwlala ifixit lalaislala ain ale olo ololololo sis disisi kolonial lain us. tie ololololo his oi2id kdlmlal lal l tolol 'lolo tolol dad sis also lolo awal al olok 'lolo ol'lo isis| lele sole lolo ololololo zis is1similis isi2 slololalalo ata lolo lowell sis| olok "lo 'lolos o1sio selling 'lolo ololololo sel lele slelslsisis ala kan ban kasi close lolo olo similis allo| olahan ml | nop) 'lolos olok 'lolo heh atau alis kap) ke) sil ilz san pala kas isi isi solusi isi isi blsislasi (215i sial |elslsiol5 sill8 lolaeleisi nik lolmolois berisi sisi8i5 aa) scisimninisi tli emisi rc flo isl lolos taj visisisis fee gp) ks) felis sisisifis lex dai, daa on) nia iya lolos bes pig pks tak s2? sales isla (ea tite na. cls nak sol slalalasja loo nan sis olo lolo lidi sis lol lele pal (alih ssl model #l lo na. sis ella spi sel pan si lolo sisjejelejela s elelelele aan ket dls bwjololalg 5lexeme|jelas islalals is#lajajals olo sleleisis error gel lola im jojo jis scale alas asf sig ke, lan solo prp sah ss aalelol beda tes tee epe i212 "li aek sia ata aka isl sl. |zgs sis elis lali era: aa, sis tan moa ms) '0p asi alis no) isa) sisi sisi asi ala blogs lalat sera her tri similis intelek |
walikota salatiga peraturan walikota salatiga nomor atur1 tentang rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah badan kredit kecamatan sidorejo tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota salatiga, menimbang bahwa sesuai ketentu, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan daerah badan kredit kecamatan disahkan oleh walikota setelah melalui pembahasan dalam rapat umum pemegang saham, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal desember telah dilaksanakan pembahasan dan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan pd. bkk sidorejo kota salatigesahkanggaran perusahaan daerah bkk sidorejo sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan perusahaan daerah badan kredit kecamatan sidorejo kota salatipombar walikota salatiga, yulianto diundangkan salatiga pada tanggal tombak sekretaris rianto berita daerah kota salatiga tahun 220y nomorkota bogor bagian hukum sekretariat daerah kota bogor kantor walikota bogor lantai enji, karang taruna, rukun tetangga rukun warga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat kelurahan yang aktif sebagai mitra pemerintah daerah dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga:dan satuan perlindungan masyarakat kelurahan: penegaltikultura, pembangunan budaya menabung kalangan masyarakat: pembangunan dan perbaikan prasarana, perekonomian masyarakat antara lain:bidang sosial, budaya, dan agama meliputi: penyuluhan kesehatan antara lainserta bahaya hiv aids: pelayanan kesehatan masal antara lain pelayanan pos layanan terpadu posyandu) untuk ibu ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain lain: bantuan bagi orang tua lanjut usia: lomba kesehatan antara lainantara lain prasarana dan sarana posyandu: pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga: perlombaan dan pertandingan olahraga: pertemuan organisasi kepemudaan antara lain karang taruna, remaja mesjid, dan lain lain: perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya: pembangunan dan pemeliharaan sarana sarana ibadah:meliputi , pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih: pembersihan tentang kesehatan lingkungan: penyuluhan tentang kesehatan lingkungan:apbd)ota bogor salinan gi?iundangkan dalam berita daerah kota bogor nomor tahun seri tanggal15engan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwalaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung dibawah koordinasi dinas pendidikan kota bogor: bahwa ppdb sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan secara tertib administrasi, transparansi, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas dan taat hukum: cc. bahwa: dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada paud jalur pendidikan formalyang dapat diterima diatur sebagai berikut: jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar maksimal sebanyak peserta didi dengan orang guru tk ra atau guru pendamping, dengan pembagian (dua) kelompok belajar yaitu: kelompok untuk anak usia tahun, kelompok untuk anak usia tahun. paud jalur pendidikan nonformal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru guru pendamping, sebagai berikut:penerimaan peserta didik baru pada paud jalur pendidikan non formal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf persyaratan calon peserta didik baru pada sebagai berikut: telah berusia (tujuh) tahun sampai dengan (dua belas) tahun wajib diterima, yang berusia kurang dari (enam) tahun, apabila daya tampung masih memenuhi. dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada yang dapat diterima diatur sebagai berikut: jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimal (tiga puluh enam): jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan daya tampung. paragraf smp persyaratancalon peserta didik pada smp sebagai berikut: telah lulus dan memiliki ijazah mi sdb program paket memiliki shun sd mi sdb: dan berusia paling tinggi (delapan belasp yang dapat diterima diatur sebagai berikut: smp(sembilan)dan dapat melebihi yang disesuaikan dengan daya tampung. smpa persyaratan calon peserta didik pada sma sebagai berikut: telah lulus dan memiliki ijazah dari smp m ts program paket memiliki shun smp m ts small, dan berusia paling tinggi (dua puluh satua yang dapat diterima diatur sebagai berikut: smarombongan belajar dan dapat melebihi yang disesuaikan dengan daya tampung. smak persyaratan calon peserta didik pada smk sebagai berikut: telah lulus smp m ts small program paket dan memiliki ijazah, memiliki shun, berusia paling tinggi (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru:selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada untuk smk negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut: untuk bidang studi keahlian teknologi, dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata serta kompetensi keahlian pemasaran tidak buta warna, untuk calon peserta didik baru kompetensi keahlian teknik mesin, teknik otomotif, pemasaran, akomodasi perhotelan dan tata boga memiliki tinggi badan minimal pria cm, dan wanita cm. dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru pada smk yang dapat diterima diatur sebagai berikut: smk negeri: jumlah peserta didik tiap rombongan belajar, maksimal (tiga puluh enam). jumlah rombongan belajar maksimal 15rombongan belajar untuk semua kompetensi keahlian, disesuaikan dengan kondisi sekolah smk swasta jumlah peserta didik tiap rombongan belajar maksimal o(empat puluh): jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan daya tampung. bagian ketiga seleksi apabila jumlah pendaftar peserta didik baru melebihi daya tampung, dapat dilaksanakan seleksi dengan memperhatikan: fasilitas paud tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang pasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis. bagi peserta didik baru pada dapat dilaksanakan seleksi dengan memperhatikan usia dandomisili calon peserta didik dan tidak melakukan berupa seleksi akademis: bagipeserta didik baru pada smp, sma smk negeri dapat dilaksanakan seleksi dengan menggunakan peringkat nilai ppdb yang ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian ketiga pengumuman pengumuman penerimaan calon peserta didik baru untuk smp, sma smk negeri dapat dilihat situs web ppdbinklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan pendidikan waktu pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang disamakan dengan penerimaan peserta didik baru. calon peserta didik yang diterima disesuaikan dengan kondisi sekolah masing masing. bagian ketigsekolah yang akan membuka program akselerasi mengadakan seleksi setelah peserta didik sudah diterimabagian keempat peserta didik baru yang berprestasi dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan kesenian bagi smp, sma smk negeri, maka prestasi yang akan mendapatkan tambahan nilai adalah sebagai berikut peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (beregu), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan untuk tambahan pada jumlah nilai penerimaan peserta didik baru sebagai berikut bidang akademik meliputi: osn olimpiade sain nasional) karya ilmiah remaja kir) lomba mata pelajaran misalnya lomba fisika, matematika, bahasa indonesia lomba peserta didik berprestasi. bidang olahraga meliputi olimpiade olahraga siswa nasional o2sn): atletik: angkat besi, renang, bola volly: bola basket: bulu tangkis: tenis lapangan: selam: j7 kempo: bridge, drugbank, panahan, tae kwon do: oo) judo: tenis meja: sepaktakraw, sepak bola futsal: tinju, balap sepeda, wushu, karate, pencak silat: catur, panjat tebing: tarung derajat: aa) milyar, bb) golf cc) menembak, dd) dansa, ce) base ball soft ball: ff) boling. bidang kesenian meliputi: seni tari tunggal pasangan kelompok seni suara (tunggal, paduan suara, vocal grup): seni lukis: seni musik (ansambel, karawitan): keagamaan mt9, seni kaligrafi, marawis, lomba adzan): seni pedalangan: baca puisi geguritan, festival lomba seni siswa nasional fls2n): kesenian daerah. bidang keterampilan meliputi pramuka lomba tingkat iii, lomba tingkat iv, lomba tingkat lomba keterampilan pramuka penggalang, dan pramuka garuda jambore tingkat jawa barat nasional internasional), parang merah remaja pmr): cc) lomba ketangkasan baris berbaris lbb). prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir, setiap calon peserta didik dapat mengajukan satu sertifikat piagam prestasi terbaiknya untuk mendapatkan bobot nilai yang akan ditambahkan pada perhitungan nilai ppdb, penyelenggarakejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten antara lain: instansi pemerintah kementrian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah, kementrian agama): organisasi resmi seperti koni, pengurus besar cabang olah raga, penida jawa barat, koma, pangkat kota bogor): kwartir gerakan pramuka. peringkat kejuaraan yang dapat diperhitungkan adalah juaratingkatinter nasional, nasional, provinsi, dan kota bogor. bagian kelima smp terbuka smp terbuka merupakan upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak anak tamatan sd yang berusia paling tinggi (delapan belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pelajaran pada smp reguler. smp terbuka sebagaimana dimaksud pada termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, dan penerimaan calon peserta didik baru untuk smp terbuka diatur tersendiri. bab penerimaan peserta didik pindahan dan warga negara asing bagian kesatu peserta didik pindahan penerimaan peserta didik pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi yang sama dengan sekolah yang dituju. peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama dengan terlebihdahulu dilakukan matrikulasi. penerimaan peserta didikpindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan kabupaten kota lainnya ditentukan sebagai berikut peserta didik dari anak keluarga pns tni polri yang dimutasikan, harus menunjukan atau melampirkan surat pindah tugas orang tua wali: peserta didik dari anak keluarga yang non pns tni polri harus melampirkan photocopy ktp orang tua wali dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili wilayah kota bogor: peserta didik pindahan dari luar negeri harus melampirkan hasil penelit: perpindahan peserta didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sekolah dalam lingkungan pembinaan direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah, sesuai ketentuan yang berlaku. penerimaan peserta didik pindahan dari luar sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: perpindahan peserta didik dari sekolah negeri swasta sekolah negeri swasta yang berasal dari sekolah kota bogor dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran: perpindahan luar kota bogor dapat dilakukan setelah satu semesterdengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta mendapat persetujuan dari kepala dinas pendidikan kota bogor. mengingat undang undang republik indonesia nomor tahuatahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah bagian kedua peserta didik warga negara asing peserta didik baru yang berasal dari warga negara asing wna) harus telah menjadi penduduk indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor imigrasi serta dilengkapi dengan surat keterangan catatan kepolisian sick) dari kepolisian setempat, fotokopi yang sah akte kelahiran: dan tanda bukti kewarganegaraan orangtua yang bersangkutan. pendaftaran dan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru bagi wna diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat sekolah dengan persetujuan kepala dinas pendidikan. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan ppdb ditetapkan sebagai berikut: untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya: untuk sekolah swastadibebankan kepada peserta didik. bab vii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasipelaksanaan ppd dipaksakan oleh panitia ppdb kota bogor. panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab viii ketentuan lain lain semua calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka dan huruf angka yang memiliki nilai sama pada batas akhir (passing grade) dinyatakan diterima, dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh kepala dinas pendidikan. pengumuman penerimaan peserta didik baru dapat dimajukan dari waktu yang ditentukan pada tingkat paud jalur pendidikan formal dan sd, yang kotanya sudah terpenuhi dari daya tampung setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas pendidikan. penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan ppdb tidak dibenarkan memaksakan untuk diterima pada paud, sd, smp, dan sma smk diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar, dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan ppdb. penyelenggara ppdb yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan walikota ini akan diberi2009erita. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota innyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistempendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasionalyang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baranak sejak lahir sampai dengan usia (enam) tahun yang dilakukan melaluipemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan danperkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasukipendidikan lebih lanjutdasar sd) madrasah ibtidaiyah mipertama smp) madrasah tsanawiyah tsatas sma) madrasah aliyah mi, atau bentuk lain yangsatuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakanpendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasarsebagai lanjutan dari sd, mi, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasilmenengah sebagailanjutan dari smp, ts, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasilbentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan padajenjang atau setara smp atau tsjurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukungprogram studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, mana, seni, dan atauolahragtambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraansetelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulankekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagaiperwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. nilai ujian sekolah, yang selanjutnya disebut us, adalahnaan ujian sekolah madrasah dengan berstandar nasional. nilai ujian nasional, yang selanjutnya disebut un, adalah hasil yang diperoleh siswa dala pelaksanaan ujian yang dibuat dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara nasional. web ppdb, adalah alamat situs penerimaan peserta didik baru ppdb) online yang dikembangkan oleh dinas pendidikan kota bogor. bab maksud dan tujuanpaud, sd, smp dan sma smk negeri dan swasta kota bogor, dalam rangka tertib administrasi, transparansi, keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. bab iii ppdb bagian kesatu umum ppdb dilaksanakan pada paud, sd, smp dan sma smk kota bogor. paud sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: paud formal, paud non formal. paud formal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari taman kanak kanak tk) caudatus athfal ra) dan bentuk lainnya yang sederajat. paud non formal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari taman penitipan anak tpa) dan bentuk lainnya yang sederajat, program pengasuhan, kelompok bermain kb) dan bentuk lainnya yang sederajat bagian kedua penyelenggaraan ppdb penyelenggaraan ppd dilaksanakan sebagai berikut: setiap tahun yang pelaksanaannya dimulai paling lama (tiga) bulan sebelum tahun pelajaran baru: untuk sekolah swasta dapat dilaksanakan lebih awal setelah mendapatkan ijin dari kepala dinas: untuk peserta didik baru smp, sma dan smk negeri dalam kota bogor dapat diperkenankan memilih (dua) pilihan sekolah dan luar kota bogor hanya dapat memilih (satu) pilihan sekolah. ketentuan teknis penyelenggaraan ppdb sebagaimana dimaksud pada ditetapkandengan keputusan walikota. bab tata cara ppdb bagian kesatu umum ppdb kota bogor dilaksanakan dengan syarat: objektif, transparan dan akuntabel. tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi. daya tampung sekolah. penerimaan peserta didik baru pada paud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: calon peserta didik baru tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan tk ra. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada untuk sekolah negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berdasarkan kriteria nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah, bakat prestasi dan kriteria khusus bagi smk. sistem online untuk smp dan sma smk. tidak dipungut biaya gratis). bagian kedua persyaratan paragraf paud persyaratan calon peserta didik baru pada paud sebagai berikut: anak usia sampai dengan tahun untuk kelompok anak usia sampai dengan tahun untuk kelompok dan jenis sekolah negeri swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku. paud formal yang akan menerima calon peserta didik baru agarkepala paud formal sebagaimana dimaksud pada berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan ppd kepada kepala dinas pendidikansebagai bahan laporan kepada walikota bogor. |
kota bogor dering salinan men gi. berita daerah kota bogor nomor tahun seri nomor peraturan walikota bogor nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintnga nda walikota bogor, provinsi jawa barat peraturan walikota bogor nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota bogortentang kebijakan akuntansijuan peraturan walikota ini merupakan pedoman bagi pemerintebijakan akuntansibab xiimerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 perbankan to)b xiiisiapa dan koreksi kesalahanbab xiv kesalahan terjadi tidak pada periode berulang berjalan terjadi laporan pada periode keuangan sebelumnya belum diterbitkan laporan sudah ditetapkan keuangan dalam perda asap sudah nomor paragraf diterbitkan kesalahanabcadangan piutang tak xxxekuitas xxx dibayar dimuka (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka penyajian kembali ekuitas xxx nilaibuku aset akumulasi penyusutan xxx tetap walikota bogor, ttd. bima arya lampiran peraturan walikota bogor nomor tahun tanggal mei tentang kebijakan akuntansi pemerintan,meterabud) dan entitas akuntansi dieliminasi.loo jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat nn. jumlah belanja ooh nn. aaa. inn. ll) sisa lebih pembiayaan anggaran laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah kabupaten sejahtera laporan perubahan saldo anggaran lebih per desember 20x0 amaubtitel koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya lain lain saldo anggaran lebih akhir (516t7 neraca pemerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 data meng (aan laporan operasional (lo) pemerintah kota bogor laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan tahun 20x0 mam sat dna pendapatan pendapatan asli daerah (pad) pendapa at1 pada daerah pendapa at1 ribu daerah pendapa at1 pengelolaan kena aa!) daerah a19 lain lain pad a19 ialah pendapatan asli daerah s.d. |pendapatan transfer pendapatan transfer pemerintah pusat bagi hasil pajak bagi 1mber alam dana alokasi umum dau) dana alokasi khusus dak) ialah pendapatan transfer pemerintah pusat pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dana otonomi khusus dana penyesuaian dana darurat ialah pendapatan transfer pemerintah pusat pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya pendapa an) bagi pada pendapa an) bagi lain ialah pendapatan transfer pemerintah daerah bantuan keuangan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya ialah bantuan keuangan s.d. total pendapatan transfer lain lain pendapatan yan pendapa hibah pendapatan lainnya total lain lain pendapatan daerah yang sah s.d. ota pendapatan bebani ssurplus defisit pos luar biasa surplus defisit laporan perubahan ekuitas pemerint|ekuitas akhir laporan arus kas pemerintah kota bogor laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember 20x0 uraian arus kas dari aktivitas operasi arus masuk kas penerimaan pajak daerah pol penerimaan retribusi daerah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah penerimaan lain lain pad vans sah penerimaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah penerimaan dana bagi bukan pajak dari penerimaan dana alokasi umum penerimaan dana alokasi khusu penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi penerimaan hibah penerimaan lainnya jumlah arus masuk kas pembayaran pegawai pol pembayaran barang dan jasa pembayaran bunga pembayaran sidi pembayaran hibah pembayaran bantuan sosial pembayaran tak terduga pembayaran basi hasil retribusi desa jumlah arus keluar kas arus kas bersih dari aktivitas operasi og| harus kas dari arus masuk penerimaan dari penjualan aset tetap jumlah arus masuk kas pembayaran tanah pembayaran peralatan dan mesin pembayaran gedung dan bangunan pol pembayaran jalan isasi dan jaringan pembayaran ase etan lainnya pembayaran ase lainnya jumlah arus keluar kas arus kas bersih dari aktivitas investasi132 ali dar undangan arus masuk hasil penjualan kekayaan daerah an? pinjaman dalam negeri pemerintah malah arus masuk keluar bremen kan dana cadangan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemberian pinjaman kepada apaan daerah mian k. kas bersih dari aktivitas pendanaan kas dari ran penerimaan pergi ngan hak ketiga pfk nve asi angka pendek deposito blr mian vl9 keluar pence aran pergi ngan hak ketiga pfk mian k. kas bersih dari aktivitas ansitoris kenaikan per nan s81# aldo awal kas daerah bendahara pence aran kas bendahara penerimaan mian ala awa aldo akhir perincian aldo daerah kas bendahara pence agar bendahara penerimaan bagian kebijakan akuntansi akunhasil pengelolaan kekayaan daerah lain lain pad yang sah pendapatan dana basi hasil dau dak pendapatan perimbangan pendapatan transfer pendapatan transfer pemerintah lainnyapenetap. kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan yang bersamaan dengan penerimaakebijakan akuntansi pemerintah kota bogor bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: pemerintah kota bogor adalah dprdndapatan lra laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan tahun 20x0 wol 0urutan anggaran renovasi napa pendapatan asli daerah (padi lra pendapatan pada daerah lra pendapatan retribusi daerah lra pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain lain pad vang sah lra ialah pendapatan asli daerah .d. pendapatan transfer lra pendapatan answer pemerintah pusat lra bagi hasil sumber data alam lra dana alokasi umum dau! lra dana alokasi khusus daki lra jumlah pendapatan transfer pemerintah pendapatan bagi hasil lainnya lra pendapatan bagi hasil pajak lra pendapatan bagi hasil lainnya lra ialah pendapatan bagi hasil lainnya ialah pendapatan transfer lain lain pendapatan daerah yan pendapatan hibah dari pemerintah pusat lra pendapatan lainnya lra lia oli ain lair pendapatan daerah aiano| uraian jumlah kegiatan operasional (s.d.s.d. bantuan keuangan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya yang bersifat khusus jumlah bantuan keuangan s.d. total pendapatan transfer latm lain pendapatan yang sah pendapatan hibah basis diukur dan diakui dengan akuntansi akrual basis merupakan unsur pembentuk merupakan unsur pembentuk laporan operasional laporan realisasi anggaran menggunakan kode akun menggunakan kode akunbeban transfer bantuan keuangan ppidtokohlaporan anggaran operasional lo) lra beban transfer bagi hasil pajak xxx pendapatan lainnya keuangan pemerintah lainnya keuangan desa beban transfer keuangan lainnya ' ' xxx ' atau desa bagi hasil pajak bagi hasil retribusi bagi hasil pendapatan lainnya xxx transfer bantuan keuangan bantuan keuangan pemerintah xxx lainnybeban beban operasi beban pegawai beban barang beban bunga beban subsidi beban hibah beban ban jan le) beban penyusutan beban penyisihan piutang beban lain lain ialah beban operasi ialah beban transfer s.d. total beban operasi dan transfer rplisplus penyelesaian kewajiban jangka panjang isplus dari kegiatan non operasional lainnya iaialah beban non operasional s.d. rpl defisit kegiatan non operasional pos luar biasa pos luar biasa pos luar biasa ialah pos luar biasa beban luar biasa beban luar biasa ialah beban luar biasa rpl defisit pos luar biasa rplprem petis.d.s.d. jumlah transfer jumlah belanja dan transfer surplus defisitb uraian anggaran realisasi pembiayaan penerimaan pembiayaan peng gunaks.d. pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pemda aran pokok pinjaman dalam negeri pemberian pinjaman daerah jumlah pengeluaran pembiayaan s.d. pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaraoe kas kas kas daerah kas kas daerah potongan pajak dan lainnya poo kas transistors kas lainnya kas bendahara pendapatan yang belum disetor penerimaan oo. vang tiukas badan dana hibah masyarakat untuk korban penanggulangan gempa musibah lainnya bencana daerah poo bpbd setara kas deposito (kurang dari| deposito (kurang dari bulan)kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 aset kasi blue belanda dia dimuka iman ase anda:) pemerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 gan ndan kasi blue ia) daa ia) daa art) ir) yang disebutkanbab pemerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 aset kasi blue iman ase anda hal hal yang perlu diungkapkan dalam menyajikan belanja dibayar dimuka adalah rincian bercc. persediaan barang lainnya,ersediaan perangko, materai dan benda pos lainnya persediaan peralatan kebersihan dan bah l))) pemerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 perusahaan negara perusahaan daerah tawa pusat lainnya bagian lancar tagihan penjualanbab viiia. pemerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 uraian 20x1 20x0 perusahaan negara perusahaan daerah tema pusat lainnya belom pesan angsuran piutang lainnya jumlah aset lancar ob.permanen investasi kepada badan usaha milikinvestasi permanen lainnyaasskpdkota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 aset ndan ndan kasi blue ia) daa xia) dakonstruksi dalam pengerjaan kdp)(enjadi 500m2. berikut ini adalah ilustrasi batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi (capitalization expenditure) (harus ditetapkan oleh pemda sebaiknya diperlakukan satu jumlah nominal untuk keseluruhan capital expenditure atau berjenis aset tetap) jumlah harga uraian lusin set satuan peralatan dan mesin, terdiri atas:gedung dan bangunan, yang terdiri atas: jalan, irigasi dan jaringan, yang terdiri atas: aset tetap lainnya, yang terdiri atas: kebudayaan olahraga hewan ternak dan tumbuhan hewan xxx ternak xxx tumbuhan pohon xxx tumbuhan tanaman hias xxx(harus ditetapkan pemerintah daerah, sebaiknya disederhanakan berjenis aset tetap). persentase penambah renovasi rektor masa uraian jenis asi overhaul manfaat dari nilai tahun) perolehan diluar alat besar ' lho 230ho5d45 aeqm das e5m alat angkutan snsd sok 75h s1001 niat angkutan darat tak overhaul 20fs.d. snsd sok s1001 nan oo son sana dion aan 50m ask s1001 loo250hs a75 5159p s.d.1007h yo. lo.) alat bengkel dan alat alat bengkel bermesin s.d. 25y9 s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) nat bengkel tak ber sons2sn a50 s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) s.d. 225p s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo.) alat pertanian alat pengolahan s.d. s.d yo. lo) alat kantor dan rumah 20y6 s.d. 25y9 s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) rumah tangga sopan 225p s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) alat studio, komunikasi s.d. alat studio s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) s.d. 225p s.d s.d 5159p s.d.1007h tea s.d. 225p s.d s.d 5159p s.d.1007h tea peralatan komunikasi s.d. 225p s.d s.d 5156sa100h| tea mat kedokterandan alat kedokteran overhaul 5076sd sas season sa7sp s1000 kiat kesehatan umum overhaul 5076s4 men ann aan sa7sp s1000 matlaboratrum dson men 565p dson men ann t001 dson men nan season men men nan oon sd7sp sd t0016 lingkungan hidup 52596sd sop sd7sp hidrodinamika 525hsd5 ops a73 sd lat laboratorium sandatmai kalibrasi abad apr instrumentasi sa7sn sd.t001 mat persenjataan d7sp .a.100h yo. lo) s.d. a50 s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) s.d. a50 250hs a75 5159p s.d.1007h yo. lo) alat khusus kepolisian s.d. s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo.) komputer p0) s.d. s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) s.d. s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo.) alat eksplorasi 5w alat eksplorasi topografi s.d. s.d s.d 5159p s.d.1007h tea alat eksplorasi geofisika s.d. s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo.) alat pengeboran alat pengeboran mesin s.d. 25y9 s.d 250p 5159p s.d.1007h yo. lo) mat pengeboran non sisa2s s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo.) alat produksi pengolahan s.d. 225p s.d d.100o yo. lo) s.d. 225p s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) pengolahan dan s.d. s.d s.d 5156s yo. lo.) alat bantu eksplorasi alat bantu eksplorasi s.d. s.d 250p 5159p s.d.1007h yo. lo) alat bantu produksi s.d. 225p s.d 250p 5159p s.d.1007h yo. lo.) alat keselamatan kerja s.d. 225p s.d s.d 5159p s.d.1007h yo. lo) alat pelindung s.d. a50 250p 5159p s.d.1007h yo. lo) bangunan gedung tempat renovasi s.d. s.d s.d yo. lo.) monumen po) candi tugu peringatan s.d. 2380p s.d s.d yo. lo.) bangunan menara bangunan menara s.d. peramban s.d s.d yo. lo.) tugu titik kontrol tugu tanda batas s.d. ao. yo. lo.) jalan dan jembatan po. s.d. s.d s.d yo. lo) s.d. 2380p s.d s.d yo. lo.) bangunan air p0) s.d. s.d sam yo. lo) bangunan pengairan sos pasang surut mas sia . 210p s.d yo. lo) bangunan pengembangan s.d. rawa dan polder (tt sid one s.d yo. lo) bangunan pengaman s.d. sungai pantai s.d penanggulangan bencana s.d yo. lo.) jaringan s.d. 2380p s.d s.d yo. lo) s.d. 2380p s.d s.d yo. s.d. s.d s.d yo. s.d. 2380p s.d s.d yo. lo) alat musik modern band s.d. 25y6 s.d s.d 5175p s.d yo. lo.) aset tetap dalam peralatan dan mesin s.d. yo. lo) gedung dan bangunan 501p sid: 2380p s.d s.d tea jaringan dalam renovasi | (daftar ini dapat digunakan pemda untuk menghitung penyusutan) masa kodifikasi uraian manfaat koo tahun) |aserterap peralatanlobospp|oe candi |. monumen bangunan bersejarah tugu peringatan lain tugu titik kontrol pasti rambu rambu |. rambu rambu lalu lintas udara jalan, irigasi, dan jaringan jalan jembatan |. bangunan air irigasi bangunan air pasang surut bangunan air rawa bangunan pengaman sungai dan bobo. penanggulangan bencana alam bangunan pengembangan sumber air oo. dan air tanah bangunan air bersih baku bangunan air kotor |a| bangunan air ' 'kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 ' van 20x1 20x0 laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masingkota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 uraian 20x1 pemerintah kota bogor neraca per desember 20x1 dan 20x0 aset aset lainnya tagihan penjualan angsurs.d io) jumlah ot dan bto) terkait dengan penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan, |
kota gok snhap walikota bogor, provinsi jawa baratgawaian serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat lingkungan pemerintah kota bogor dalam pelayanan penempatan pegawai sesuai kebutuhan pemerintah kota bogor perlu mengatur perpindahan pegawai negeri sipil pns)ogor tentang perpindahan pegawai negeri sipil dari dan keluar lingkungan pemerintah kota bogor,bupati walikota daerah asal kepada gubernur jawa barat dengan tembusan walikota bogor, gubernur jawa barat menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada walikota bogor, gubernur jawa baratluar provinsi dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut, persetujuan perpindahan disampaikan oleh gubernur daerahkementerian lembagapejabat yang berwenang pada kementerian lembaga negarausulan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf disertai lampiran lampiran sebagai berikut: surat pernyataan persetujuan dari pejabat yang berwenang. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau sedang dalam proses peradilan. cc. surat keterangan jumlah pns yang pindah instansi lain. skp penilaian prestasi kerja (dua) tahun terakhir,ip baru, fotokopi ijazah terakhir, daftar riw hidup, j . fotokopi surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami istri, dan fotokopi surat tugas suami istri bagi yang mengikuti tugas suami istri. bagi pns yang tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tidak diperkenankan mengajukan permohonan kembali untuk menjadi pegawai lingkungan pemerintah kota bogor. sebelum mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf pns yang telah mendapat persetujuan harus: mengisi blank surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan (bermaterai), mengisi blank surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas seluruh wilayah kota bogor (bermaterai), biaya materai sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibebankan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. pns yang menduduki jabatan fungsional diluar kependidikan dan disetujui perpindahannya dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya setelah (satu) tahun melaksanakan tugas kota bogor terhitung mulai tanggal penertiban surat keputusan kepindahan. perpindahan menjadi pns lingkungan pemerintah kota bogor ditetapkan dengan keputusan walikota. bab ketentuan lain lain pns yang mengajukan usul perpindahan sebelum mendapatkan keputusan tentang perpindahannya tetap harus melaksanakan tugas padamai g titel bagian hukum sekretariat daerah kota bogor kantor walikota bogor lantai tang.rpindahan pegawai negeri sipil dalam dan keluapemerintah kota bogor. walikota adalah walikota bogorpejabat yang berwecbcbbota bogor. kepala bpp adalah kepala bpp kota bogor. perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang pnssasaran kerja pegawai, yang selanjutnya disingkat skpedoman perpindahan pns dalam dan luar lingkungan pemerintah kota bogor dimaksudkan sebagai panduan dan perencanaan, pelaksanaan,evaluasi, pengendalian dan pengawasan perpindahan pns lingkungan pemerintah kota bogor. tujuan pedoman perpindahan pns dalam dan luar lingkungan pemerintah kota bogor adalah untuk penataan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bogor, dan peningkatan profesionalisme pemerintah kota bogor dalam rangka memenuhi kebutuhan pns lingkungan pemerintah kota bogor yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional. bab iii perpindahan pns bagian kesatu perpindahan dari lingkungan pemerintah kota bogor perpindahan pns daridaringabdi lingkungan pemerintah kota bogor minimal (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai pns, dapat dikecualikan terhadap pns wanita yang mengikuti tugas suami (diperbantukan), bagi pns yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, dapat mengajukan permohonan pindah apabila telah melaksanakan tugas paling kurang (lima) tahun setelah selesai tugas belajar. bagian kedua perpindahan lingkungan pemerintah kota bogor perpindahan menjadi pnsmenuhi klasifikasi pegawai yang dibutuhkan berdasarkan analisis formasi atau analisis kebutuhan pegawai pemerintah kota bogor berbasis kompetensi, lulus seleksi penilaian psikologi yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah kota bogor berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pangkat golongan paling tinggi penata muda tk. i iii b, dapat dikecualikan apabila: memiliki kelangkaan profesi yang dibutuhkan oleh pemerintah kota bogor, jabatan fungsional tertentu jft) seperti tenaga medis, kependidikan, penyuluh dan sebagainya, turut serta tugas kedinasan suami istri. bab tahapan perpindahan pns bagian kesatu perpindahan pns keluar lingkungan pemerintah kota bogor perpindahan pns untuk pindah dari lingkungan pemerintah kota bogor dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut: pns yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah melalui pimpinan unit kerjanykota melalui bpp, berkas permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf oleh kepala bpp diperiksa dan dikaji persyaratannya, apabila memenuhi syarat, walikota melalui kepala bpp mengajukan usulan pindah dan surat persetujuan lolos butuh kepada gubernur dengan tembusan kepada instansi yang dituju, gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada instansi yang dituju, instansi yang dituju melakukan seleksi dan menetapkan persetujuan perpindahan pns untuk menjadi pegawai instansi tersebut. usulan kepada gubernur sebagaimana dimaksud huruf harus disertai lampiran lampiran sebagai berikut surat pernyataan persetujuan dari pejabat yang berwenang, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan, skp penilaian prestasi kerja dalam (dua) tahun terakhir:omor induk pegawai baru, fotokopi ijazah terakhir, daftar riw hidup, fotokopi surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami istri, dan j . fotokopi surat tugas suami istri bagi yang mengikuti tugas suami istri. bagian kedua perpindahan pns menjadi pns lingkungan pemerintah kota bogor perpindahan pns menjadi pns dalam lingkungan pemerintah kota bogor dalam satu provinsi jawa barat |
kota bogor salinan id berita daerah kotabogor nomor39 tahun seri nomor31iundangkandalam berita daerah kota bogor nomor tahun seri tanggal19 november sekretaris daerah kota bogor, ttd. ade sari hid pembina utama muda nip. peekota bogor telah ditetapkan: bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan memberikan nasihatdewan pengawas menyampaikan laporan tertulispelaksanaan tugasnya kepada walikota secara berkala ketua dewan pengawas, paling banyak sebesar (empat puluh persen) dari gaji direktur, anggota dewan pengawas, paling banyak sebesar (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur, dan sekretaris dewan pengawas, paling banyak sebesar (lima belas persen) dari gaji direktur. honorarium,: melakukan tindakan yang merugikan blue rsud kota bogor. kota bogorbab x19 november walikota bogor, ttd. bima arya diundangkan bogor pada tanggal19adan layanan umum daerah07tentang dewan pengawas pada badan layanan umum, peraturan daerahnomor tahun tentang tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktur lingkungan rumah sakit umum daerwalikota adalah walikota bogor. pemerintah daerah adalah pemerintahruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: persyaratan pembentukan dewan pengawas, persyaratan keanggotaan dewan pengawas, cc., pengawas, j .berusia setinggi tingginya (lima puluh lima) tahun, memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalahyang berkaitan dengan kegiatan blue rsud kota bogorf.walikota melalui keputusan walikota. dewan pengawas: anggota. kepada dewan pengawas dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, dapat diangkat paling banyak (tiga) kota bogor yang dilakukan oleh direktur mengenai pelaksanaan renstra, rbacc. |
man bat dperlindungan warga negara indonesia tenaga kerja indonesia luar negeri, perlu dilakukan tindakan secara menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan denguntuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diundang undang dasar negara republik indonesia tahun memutuskan: . mma ptn k3) dada presiden republik indonesia memutuskan: menetapkberada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. ketiga satgas sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, bertugas: menginventarisasi permasalahan dan kasus kasus warga negara indonesia tenaga kerja indonesia luar negeri yang terancam hukuman mati, melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi warga negara indonesia tenaga kerja indonesia luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman mati, melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum warga negara indonesia tenaga kerja indonesia, termasuk kasus kasus yang merugikan tenaga kerja indonesia negara negara penempatan, memberikan rekomendasi kepada presiden mengenai langkah langkah penyelesaian dan penanganan kasus hukum warga negara indonesia tenaga kerja indonesia negara penempatan. keempat :. mean bnn presiden republik indonesia bo. keempat satgas sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama terdiri dari: pengarah menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan menteri luar negeri menteri hukum dan hak asasi manusia menteri tenaga kerja dan transmigrasi ketua dr. math basuki, s.h. wakil ketua prof. dr. alwi shihab kendaraan sugandi, s.h., m.h., c.n. jenderal pol. purn) drs. bambang henderson danur, m.m. sekretaris sutiyoso, s.h. wakil sekretaris drs. tatang razak, m.b.a ahmad rifai, s.h., m.h. anggota prof. dr. nazaruddin umar, m.a. kamala chandrakirana, sc. prof. dr. rally hutabarat, s.h., hum. drs. abdul wahid maktab dr. ir. lisan yoeliani polongan, m.s., m.m. humphreys dekat, s.h., ll.m. dra. yuli mumpuni sudarso dr. siti muti'ah setiawan, m.a. dr. ahmad ridho, desa drs. deddy saiful hadi tte ruchiyat, s.h. mohamad yunus affan, s.h., m.h. drs. saiful idiom, m.m. radon, s.h., m.m. ber komarudzaman, s.h. jamaluddin kelima: . mma key k3) dae presiden republik indonesia kelima dalam pelaksanaan tugasnya, satgas dibantu oleh tim teknis yang dibentuk oleh ketua satgas. keenam tata kerja satgas diatur lebih lanjut oleh ketua satgas. ketujuh satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden. kedelapanmeminta data, informasi, penjelasan dan atau dukungan teknis dari kementerian lembaga pemerintah non kementerian dan pihak lain yang terkait. kesembilan: satgas bertugas selama (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan presiden ini. kesepuluh segala biaya yang diperlukan untukbelas: . par dae3) satata usaha negara tanjung pinang dan pengadilan tata usaha negara serangpengadilan tata usaha negarkuasaan ke) sa) presiden republik indonesia: memutuskan: . memutuskan: menetapkan keputusan presiden tentang pembentukan mea et presiden republik indonesia pengadilan tata usaha negara tanjung pinang dan pengadilan tata usaha negara serang. membentuk pengadilan tata usaha negara tanjung pinang berkedudukan tanjung pinang. membentuk pengadilan tata usaha negara serang berkedudukan serang. daerah hukum pengadilan tata usaha negara tanjung pinang meliputi wilayah kabupaten dan kota yang terdapat dalam wilayah provinsi kepulauan riau. daerah hukum pengadilan tata usaha negara serang meliputi wilayah kabupaten dan kota yang terdapat dalam wilayah provinsi banten. dengan terbentuknya pengadilan tata usaha negara tanjung pinang, maka daerah hukum pengadilan tata usaha negara tanjung pinang dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan tata usaha negara pekanbaru. dengan . dengan terbentuknya pengadilan tata usaha negara serang, maka daerah hukum pengadilan tata usaha negara serang dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan tata usaha negara bandung. lain presiden republik indonesia pengadilan tata usaha negara tanjung pinangserang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara jakartapekanbaru, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tata usaha negara pekanbarubandung, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tata usaha negara bandung. tata usaha negara pekanbaru, dilimpahkan kepada pengadilan tata usaha negara tanjung pinangtan presiden republik indonesia ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh pengadilan tata usaha negara bandung, dilimpahkan kepada pengadilan tata usaha negara serang. pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi pengadilan tata usaha negara tanjung pinang dan pengadilan tata usaha negara setata usaha negara tanjung pinang dan pengadilan tata usaha negara ser) presiden republik indonesiayesuaikan susunan keanggotaan dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional, bahwa dengan berlakunya peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang sekretariat kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur sekretaris merangkap anggota tim pelaksana, mengingat . ku) sa) bag presiden republik indonesiasekretariat kabinet: keputusan presiden nomor tahun tentang kabinet indonesia bersatu ii:. .: kedua susunan keanggotaan dewan teknologi informasi dan komunikasi nasional adalah: menteri . menteri perencanaan pembangunan nasional ban presiden republik indonesia: menteri riset dan teknologi, sekretaris kabinet: zainal hasibuan, tim pelaksana ketua menteri komunikasi dan informatika: wakil ketua zainal hasibuan, merangkap anggota sekretaris direktur jenderal aplikasi merangkap anggota informatika, kementerian komunikasi dan informatika wakil sekretaris deputi sekretaris kabinet merangkap anggota bidang politik, hukum, dan keamanan, anggota anggota gatot sudariyono, sardjoeni mudjiono, rudi susanto: ban presiden republik indonesia adiseno: setiap yazid: herry parsial, arief sustain, yan rianto: sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika: direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika, kementerian komunikasi dan informatika: direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika, kementerian komunikasi dan informatika: kepala badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, kementerian komunikasi dan informatika: staf . staf ahli bidang teknologi, kementerian komunikasi dan informatika: sa) well want presiden republik indonesia staf ahli bidang politik dan keamanan, kementerian komunikasi dan informatika:, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ditetapkan oleh ketua harian: tim mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholders) bidang industri teknologi informasi dan komunikasi, akademisi,.nia ku) seni presiden republik indonesia, presiden republik indonesia dr. susilo bambang yudhoyono ku) sa) presiden republik indonesiaen nbulan desember sehingga perlu segera dilakukan penggantian,, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan presiden ini,vig kun presiden republik indonesiadrs. hartanto reksodipoetro, m.a.: merangkap anggota wakil ketua ir. retno puji budi studi, mba.: merangkap anggota wakil ketua ir. ansari bukhari, mba.: merangkap anggota anggota ir. ardiansyah paman, drs. mulai marapi, s.h., m.m, dr. supriyadi, eng, sc, ir. djoko sukarno, dr. agus brotosusilo, s.h., m.a.: sudaryatmo, s.h. sekretaris mohammad reza, s.h., m.h., kepala biro investigasi sekretariat komisi pengawas persaingan usaha dan menetapkan mekanisme seleksi calon anggota komisi pengawas persaingan usaha, melakukan . ppn presiden republik indonesia bg.untuk mendukung kelancaran tugasnya, sekretariat dibantu oleh tim pendukung, yang pembentukan dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh ketuaplan kana taeaf pen "ata la, presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang badan promosimaka dipandang perlu menetapkan keputusan presiden tentang badan promosi pariwisatpromosi pariwisata indonesia. . man presiden republik indonesia dengan keputusan presiden ini dibentuk badan promosi pariwisata indonesia. badan promosi pariwisata indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan ibu kota negaradalam melaksanakan tugasnya,. kan presiden republik indonesiayang tugas dan tanggung jawabnya bidang kepariwisataanpengangkatan dan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata indonesia ditetapkan oleh preside. kan presiden republik indonesia (l)dalam melaksanakan tugasnya, badan promosi pariwisata indonesia wajib melakukan koordinasi dengan kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya bidang kepariwisataan, instansi pemerintah pusat dan daerah serta badan promosi pariwisata daerah. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas badan promosi pariwisata indonesia dilakukan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya bidang kepariwisataan. hasil. lan presiden republik indonesia hasil monitoring dan evaluasiadan promosi pariwisata indonesia. (l) badan promosi pariwisata indonesia wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada presiden melalui menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang kepariwisataansumber pembiayaan badan promosi pariwisata indonesia berasal dari: pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, dan. |
men yg, (ah presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penetapan cekunganmenetapkan keputusan presiden tentang penetapan cekung yan kun presiden republik indonesia memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang penetapan cekungan air tanah. kesatu menetapkan cekungan air tanah yang meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten kota:, dengan daftar dan koordinat cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran serta peta cekungan air tanahkedua penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dapat ditinjau kembali berdasarkan perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan atau ditemukan data baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang air tanah. ketiga. |
man selai ny) mpn ermasa jabatan keanggotaan komisi kepolisian nasional periode tahun akan berakhir pada tanggal mei bahwa berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang komisi kepolisian nasional, panitia seleksi calon anggota komisi kepolisian nasional ditetapkan oleh presiden atas usul menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keaman: mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun ena men ny) mpn era presiden republik indo kesia: memutuskan:. pertama membentuk panitia seleksi calon anggota komisi kepolisian nasional yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut sebagai panitia seleksi. kedua susunan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah sebagai berikut: ketua prof. koesparmono iran, sik., s.h., m.m. mba, merangkap anggota wakil ketua prof. dr. achmad ali, s.h., m.h. merangkap anggota sekretaris sdr. adnan pandurata, s.h., sp. n., ll.m. merangkap anggota anggota . yen dag presiden republik indo kesia anggota komjen. pol. drs. fajar prihantoro prof. dr. barito sarwono prof. dr. bara nawawi arief, s.h. prof. dr. bachtiar aly, m.a. irjen. pol. purn.) drs. ronny lihat, si. irjen. pol. purn.) drs. haryanto stadi, m.h., sc. sdr. factory ali, m.a. sdr. mas achmad santosa, s.h., llanggota komisi kepolisian nasional, mengumumkan kepada masyarakat calon anggota komisi kepolisian nasional untuk mendapatkan tanggapan, menyeleksi dan menentukan nama calon anggota komisi kepolisian nasional, menyampaikan nama nama calon anggota komisi kepolisian nasional kepada presiden sebanyak (dua) kali jumlah anggota komisi kepolisian nasional yang dibutuhkan untuk dipilih oleh presiden: menyampaikan . can era presiden republik indo kesia menyampaikan nama nama calon anggota komisi kepolisian nasional sebagaimana dimaksud pada angka selambat lambatnya tanggal februari atau (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi kepolisian nasional. keempat panitia seleksi bertanggung jawab kepada presiden dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. kelima panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanankeanggotaan komisi kepolisian nasional. ketujuh ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota komisi kepolisian nasional diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi komisi kepolisian nasional. kedelapan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas panitia seleksi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran belanja kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. kesembilan . kesembilan: keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. man tan nyi mpn presiden republik indo kesiayen yaa dag pohubungan industrial pada pengadilan negeri gresik presiden republik indonesia, menimbang bahwa jumlah perkara perdata bidang hubungan industrial kabupaten gresik semakin meningkat sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan secara cepat, tepat, adil, dan murah, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, daerah yang padat industri dibentuk pengadilan hubungan industrial yang penetapannya dengan keputusan presiden: bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf tersebut, dipandang perlu membentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri gresik, mengingat undang undang dasa dag pin presiden republik indo khubungan industrial pada pengadilan negeri gresik. membentuk pengadilan hubungan industrial yang berada lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri gresik. pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata bidang hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri gresik. daerah hukum pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri gresik meliputi wilayah kabupaten gresik. . yen yaa dag pon presiden republik indo kesia dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri gresik, maka wilayah kabupaten gresik dikeluarkan dari daerah hukumperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri surabaya, tetap diperiksa dan diputus olehajukan tetapi belum diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial pengadilan negeri surabaya, dilimpahkan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri gresikhubungan industrial pada pengadilan negeri gresik dibebankan pada anggaran mahkamah agung. . nip nyimaperancis pada tanggal oktoberperancis pada tanggal oktober sampai dengan november atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua :. men k4z tea presiden republik indonesia pwedi k4z presiden republik indonesia manupati halmahera barat jailolo keputusan bupati halmahera barat nomor, .'r tahun tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada satuan kerja kantor camat ibu utara kabupaten halmahera barat tahun anggaran 2o1o bl'pati halmahera barat bahwa bedasarkan pertimbangan sebaga mana dimaksud an9garan undang undang nomor tahun 199e bintang petubatran unda.s undang nomor t6hun tentang perubahan kabupaten uku te.gara barli oat undang u.da.g nomor tahu. pembentukan kabupaten halmahera uta halmahera selatan kabupaten kepulauan maher mur dan kola tidore kep! akan undang undang nomor tahun undang undang nomor perbendaharaan negara undang undang nomor undang undang nomor perimbangan tangan an(ara tahun tentang tahun tentang tahun tentang pemerintah pusat dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana elukan fever.tah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan. daerah. pe.aturan [4esteri dalam gegen nomor tahun 2ol]o tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah d!bah dengan perlu mendler dalam negeri nomor59 tahun peran rao daerah kablpaler hatmahe barat nomor talun tentang organisasi lembaga tek.rs daerah kabupaten lla maher bahari f ra(uran daerah kabupaten halmahera barat n.flor tahun tentang anggaran pendapatan dan benda da rah kabupaten maher barat tahun anggaran meminta]span role.u.i lrk salad apron fans. pangkat penguat muda, golongan alla, sebaga bendahara pengeluaran pada saluran kedua kantor camar tbu ura ka5paten halmahera barat tahun anggaran dengan al.san l.langsungnya pejabat pengguna anggaran camat lbu utara kabupaten halmahera barat bendahara sebagaimana dimaksud filum perdana daam melaksanakan lugas dan langsung lawannya tetap berpedoman pada ketentuan perundang 'dangan yai! spes lkasrlanda tangan dan para bendahara pence!a6. bagaimana dimaksud kum pertama, lencana!m sebagai benda]ara pengeluaran repot!san iniberlal! pada langgatdirel.p[.n. ' ,.e ylh menteri dalam cer jakarta, ylh. bad n meme ksa keuangan perak lan lku utara tomato yth. lbernurrd3buku utara ternate yth :spe nspeklo daerah kabupaten h.halmahera ba.ard jailolo. ylh ketua dinas pekan k.b. halmahera barat jatuh, yang bersangkutan untuk ketahuan seperlunya 20t |
inatangtang: bahwa penyelenggaraan kepariwisataan daerahpengembangan pariwisata: bahwa dalam melaksanakan huruf undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan yakni mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan wilayahnya, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerinduk pembangunan kepariwisataan daerahkepariwisat: dinas pariwisata kepemudaan dan olahrag, kepemudaan dan olahragdaerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah: pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata:::,::: ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. bab asas, fungsi, tujuan dan prinsip: kemandirian: kelestarian,,:dan mempererat persahabatan antar daerah dan antariii ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan daerah meliputi perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah: penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan daerah: peran serta masyarakat: hak, kewajiban dan larangan: dan ketentuan sanksi. perencanaan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud mencakup pembinaan industri pariwisata: pengelolaan destinasi pariwisata: penyelenggaraan pemasaran pariwisata: dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan daerah. perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab pembinaan industri pariwisataumpulan usaha pariwisataameran, perjalanan, insentif dan konferensi: jasa informasi pariwisata: jasa konsultan pariwisata: jasa pramuwisata, il. wisata tirta: solus per agua spa): pengelolaan pemandian air panas alami::: usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada terdiri atas::: angkutan jalan wisat::::usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada meliputi rumah makan: restoran: bar hotel berbintang berbintang dan berbintang kafe: pusat penjualan makanan:,, s5)::::::,: persinggahan karavan: villa: pondok wisata: dan penyediaan akomodasi lainnya. jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: s5),selenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum,:: gelanggang seni: arena permainan, hiburan malam, panti pijat: taman rekreasi: karaoke, jasa impresario promotor: lapangan golf: driving golf, rumah milyar: gelanggang renang: lapangan tenis, pacuan kuda: ice skating, pusat kebugaran (fitness center), gelanggang futsal: arena permainan anak dan keluarga:terdiri atas kelab malam, diskotek, dan pub. jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas panti pijat:::::::setiap kegiatan industri usaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha dari bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. bab destinasi pariwisata destinasi tujuan wisata terdiri dari destinasi wisata alam destinasi buatan destinasi budaya destinasi tujuan wisata ditetapkan dengan kriteria adanya daya tarik: aksesibilitas sarana transportasi: infrastruktur atau akses jalan yang baik, pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi. kewilayahan destinasi tujuan wisata meliputi kecamatan batang: kecamatan bandar: kecamatan banyuputih: kecamatan bawang: kecamatan gringsing, kecamatan subah: kecamatan karangasem: kecamatan person: kecamatan limpung: j . kecamatan reban: kecamatan andaman: il. kecamatan tulis: kecamatan wonotunggal: kecamatan blade: oo. kecamatan pekalongan. pengelolaan destinasi wisata dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, bumn bumi, swasta, pemerintah desa, masyarakat perseorangan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan bumn bumi, pemerintah daerah dengan swasta, pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dengan masyarakat perseorangan: pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah daerah didasarkan pada peraturan daerah dan peraturan bupati: pengelolaan destinasi wisata oleh swasta didasarkan pada perijinan usaha pariwisata: pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah desa didasarkan pada peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan desa, s5) pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan oleh kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak didasarkan pada perjanjian kerjasama. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan destinasi pariwisata diatur dengan peraturan bupati bab pemasaran pariwisata pemerintah kabupaten melakukan pemasaran (promosi) kepariwisataan batang bekerjasama dengan pemerintah provinsi jawa tengah dan lembaga instansi lainnya, disamping bekerjasama dengan pemerintah provinsi jawa tengah dan lembaga instansi lain, pemerintah kabupaten juga melakukan pemasaran kepariwisataan batang dengan cara langsung dan tidak langsung,, pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada antara lain melalui media cetak, elektronik, dan penyebaran brosur. pemasaran pariwisata bertujuan untuk mengenalkan daya tarik wisata, mempromosikan penyebarluasan informasi daya tarik wisata, melestarikan obyek dan atraksi wisata, meningkatkan kunjungan wisata. pemasaran pariwisata daerah kabupaten batang dapat dilaksanakan dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional. jenis pemasaran wisata daerah kabupaten batang dapat melalui penyebarluasan informasi pariwisata melalui leaflet, booklet dan sejenisnya, media cetak, elektronik, sosial media, pameran pariwisata, festival pariwisata, temu usaha pariwisata. ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran pariwisata diatur oleh peraturan bupati. bab vii kelembagaan dan sumber daya man usia kepariwisataan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan antara lain meliputi, pengembangan organisasi kepariwisataan daerah, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan: pemerintah daerah dapat memfasilitasi mekanisme pembentukan kelembagaan pariwisata, peningkatan sdm pariwisata, mekanisme operasional kelembagaan pariwisata kabupaten batang. pembentukan kelembagaan pariwisata daerah disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata dan komunitas serta pemberdayaan masyarakat: setiap sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata wajib memenuhi standar kompetensi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan kepariwisataan dan peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan diatur dalam peraturan bupati. bab viii hak, kewajiban, dan larangan setiap orang berhakdan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata: pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengembangan sistem kepariwisataan: sumber daya manusia:usaha pariwisata. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat,,::jenis sanksi administratif meliputi teguran tertulis: pembatasan kegiatan usaha: pembekuan sementara kegiatan usaha, dan:riwisatriwisat:viam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh bupati pada saaat peraturan daerah ini berlaku, maka peraturan daerah kabupaten batang nomor tahun tentang pengelolaan usaha pariwisat. ttd haji ttd sri sugeng riyanto, penatkepariwisataan daerah daerah maupun pedesaan, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan daerah, masyarakat dan juga sektor swasta. disisi lainsangat cepat yang ditandai dengan munculnya destinasi destinasi wisata baru, baik yang berupa pemanfaatan keindahan alam, pemanfaatan sekaligus pelestarian seni dan budaya, maupun destinasi destinasi yang sengaja dibuat untuk tempat rekreasi. dari aspek pengelolaan, destinasi destinasi tersebut mempunyai lembaga pengelola yang beraneka ragam, ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta murni, pemerintah desa, masyarakat, maupun ada destinasi yang dikelola oleh kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain seperti bumn, maupun pemerintah desa dan kemungkinan kerjasama pengelolaan destinasi wisata dikelola bersama antar berbagai pihak. seiring dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, yang diikuti dengan peraturan pelaksanaanya membuat berbagai pihak semakin mantap untuk mengembangkan pariwisata. hal ini didukung dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai urusan dan kewenangan daerah dibidang pariwisata, yang mencakup pengembangan, pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata, pembinaan usaha industry pariwisata, penyelenggaraan pemasaran pariwisata maupun pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang pariwisata. dalam penyelenggaraan pariwisata, berbagai pihak banyak yang tertarik untuk mengelola kegiatan kegiatan pariwisata, baik secara sendiri sendiri maupun dengan bekerjasama antar berbagai pihak. untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan daerah, sehingga penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan akan dapat terarah, terpadu sinergi antar berbagai pihak terkait, dengan harapan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetap barat, menimbang bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat:organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. instansi perizinan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizin,asosiasi pedagang kaki lima atau dengan sebutan nama lain selanjutnya disebut asosiasi pkl adalah wadah yang dibentuk oleh para pemegang tanda daftar usaha pkl yang ada wilayah kabupaten bangka baratsebagaimana dimaksud dalam penataan pkl sebagaimana dimaksud pada meliputibupati melalui instansi pelaksana melakukan pendataan pkl,, kelurahan desa, dan asosiasi pkl, dengan tahapan sebagai berikut membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi, melakukan validasi pemutakhiran data. pendataan pkl didasarkan padadentitas pkl dalam pendataan pkl sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga daerah yang masih berlakumusiman pkl yang bersifat sementara diberikan dengan waktu tidak lebih (satu) bulan dan hanya pada moment tertentu saj: gerobak beroda, pikulan, bendungan, kuliner, kerajinan, tanaman hias, binatang peliharaan, hasil pertanian, baju, sepatu dan tas, mainan, barang antik, barang elektronik, jasa, dan bidang usaha lain yang ditetapkan oleh bupati. bagian kedua pendaftaran pkl bupati melalui instansi pelaksana melakukan pendaftaran pkl sebagaimana dimaksud pada huruf pendaftaran pkl sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersama dengan aparat kecamatan dan kelurahandalainstansiinstansi perizinan atau camat dengan mengisi formulir permohonan yang diketahui oleh lurah kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai tdu pkl akan diatur dalam peraturan bupati. bupati melalui instansi perizinan atau camatinstansi perizinan atau camatcc.instansi perizinan atau camatinstansi perizinan atau camatbagian. jadwal dan waktu usaha pkl sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusdengan carsatu peningkatan kemampuan berusaha dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha pkl sebagaimana dimaksud dalam huruf instansi pelaksana melakukandua fasilitasi akses permodalan fasilitasi akses permodalan pkl sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui kerjasama pkl menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri. bagian ketiga fasilitasi bantuan sarana dagang fasilitasi bantuan sarana dagang pkltaueller, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha pkl. bagian keempat penguatan kelembagaan penguatan kelembagaan pkl pkl. penguatan kelembagaan pklinstansi pelaksana maupun dengan asosiasi atau kelompok pkl. bagian kelima pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi dan event hiburan. bagian keenam pembinaan dan bimbingan teknis bupati melalui instansi pelaksana memberikanaturan perundang undangan yang berlakului instansi pelaksaninstansi pelaksanmonitoring, evaluasi, dan pelaporan bupati melalui instansisanksi administrasi setiap pklikenakan sanksi administrasiapabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada pkl tidak mengindahkan maka bupati melalui instansi yang membidangi perizinan camat mencabut tdu pkl. setiap pkl yang telah dikenakan sanksi pencabutan tdu pkl sebagaimana dimaksud dalam tetapidan pembongkaran usahanya. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dan atau huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf, huruf dan huruf serta dikenakan denda administrasi rp. (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan rp. (satu juta rupiah). denda administrasidagang kaki limdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bungousun pulau batu, dusun sari mulya, dusun peninjau, dusun candi, dusun lubuk landai, dusun danau, dan dusun sungai mancur perlu dilakukan pemekaran dusun dengan membentukpada dusun dusun tersebut, bahwa pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,,wakilbab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk dusun lubuk team kecamatan tujuan ilir, dusun kamang kecamatan tujuan ller, dusun seberang jaya kecamatan bathin pelayan, dusun team kecamatan tanah sepenggal, dusun sungai lilin kecamatan tanah sepenggal lintas, dusun padang palang kecamatan pelepah ilir, dan dusun sungai tembang kecamatan tanah sepenggal lintas. dusun lubukulau batu. dengan. dengan dimakamkannya dusun pulau batu, maka wilayah dusun pulau batu menjadi terdiri dari kampung cempaka putih, kampung tengah, kampung tebat, dan kampung sungai pinang. pusat pemerintahan dusun lubuk team terletak kampung lubuk team. dusun kamari mulya. dengan dimakamkannya dusun sari mulya, maka wilayah dusun sari mulya menjadi terdiri dari kampung kampung ii, kampung iii, kampung iv: dan kampung pusat pemerintahan dusun kamang terletak kampung kamang. dusun seberang jayaeninjau, yang terdiri dari kampung sungai amar, kampung palo atau, dan kampung pulau. dengan dimakamkannya dusun peninjau, maka wilayah dusun peninjau menjadi terdiri dari kampung kampung ii, dan kampung iii, pusat pemerintahan dusun seberang jaya terletak kampung seberang jaya. dusuncandi. dengan dimakamkannya dusun candi, maka wilayah dusun candi menjadi terdiri dari kampung. kampung pasir putih, kampung pasir pengarahan, kampung tambat agung, kampung paseban tanah, dan kampung sri tanah pusat pemerintahan dusun team terletak kampung lubuk team. dusun sungai lilinlubuk landai yang terdiri dari kampung sungai lilin, kampung payo gedang, dan kampung tanah abang dengan dimakamkannya dusun lubuk landai, maka wilayah dusun lubuk landai menjadi terdiri dari kampung betung, kampung lambung, kampung kapas, dan kampung bungo tanjung. pusat pemerintahan dusun sungai lilin terletak kampung sungai lilin. dusun padang paldanau, yang terdiri dari kampung palang ulu, dan kampung palang ilir dengan dimakamkannya dusun danau, maka wilayah dusun danau menjadi terdiri dari kampung danau tengah, kampung danau ulu, dan kampung danau pasar. pusat pemerintahan dusun padang palang terletak kampung pelangi ulu. dusun sungai tembungai mancur, yang terdiri dari kampung sungai tema, kampung sungai tembang, dan kampung benteng alas. dengan. dengan dimakamkannya dusun sungai mancur, maka wilayah dusun sungai mancur menjadi terdiri dari kampung sungai mancur baru, kampung sungai mancur barat, kampung sungai mancur tuo. pusat pemerintahan dusun sungai tembang terletak kampung sungai tembang. bab iii batas wilayah dusun lubuk team mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan dusun bukit sari, sebelah selatan dengan dusun aur gading, sebelah timur dengan dusun pulau batu, sebelah barat dengan dusun tepian santo. dusun kamang mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan desa kamang pasar kabupaten tebo, sebelah selatan dengan dusun pulau batu, sebelah timur dengan dusun sari mulya, sebelah barat dengan dusun bukit sari. dusun seberang jaya mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan dusun talang silungko sungai pantai), sebelah selatan dengan dusun peninjau sungai batang tebo), sebelah timur dengan dusun panjang sungai muaro lan kedua), sebelah barat dengan dusun pulau kerakah sungai ayam). dusun team mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan dusun talenta, sebelah selatan dengan sungai batang tebo, sebelah timur dengan dusun pasar rantau sembarang, sebelah barat dengan dusun candi. dusun sungai lilin mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan dusun pematang panjang, sebelah selatan dengan dusun lubuk landai, sebelah timur dengan dusun tanah periuk, sebelah barat dengan dusun lubuk landai. . dusun padang palang mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan dusun sungai buluh, sebelah selatan dengan dusun danau, sebelah timur dengan dusun lubuk, sebelah barat dengan dusun danau. dusun sungai tembang mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan desa rimba mulyo kabupaten tebo, sebelah selatan dengan sungai batang tebo, sebelah timur dengan dusun sembarang gedang, sebelah barat dengan dusun sungai mancur sungai sembarang kecil). usman hasan lembaran daerah kabupaten bungodoman penyelenggaraan pemerintahanaturan mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, desa adat, kewenangan desa serta pemerintahan desa, bahwa selain huruf perlu pula diatur mengenai peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keuangan desa, kekayaan desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan desa, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan masyarakat desa dan lembaga adat desa, bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud huruf dan perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pedomdengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerahkabupaten lamandau dan bupati lamandau memutuskan: menetapkan: peraturan daerah tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: pemerintah daerah kabupaten adalah pemerintcamat adalah camatpembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru luar desa yang ada. bab azas, ruang lingkup, maksud dan tujuan bagian kesatu asas azas pembentukan peraturan daerah ini adalah akuntabilitas: partisipatif, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini adalah penataan desa meliputi pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status desa, kewenangan desa, pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, musyawarah desa, penghasilan pemerintah desa, tata cara penyusunan peraturan desa meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa, keuangan dan kekayaan desa meliputi keuangan desa dan pengelolaan kekayaan milik desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan meliputi pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat desa, badan usaha milik desa meliputi pendirian dan organisasi pengelola, modal dan kekayaan desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengembangan kegiatan usaha, pendirian badan usaha milik desa bersama, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, j . pembinaan dan pengawasan oleh camat, ketentuan peralihan, dan il. ketentuan penutup. bagian ketiga maksud dan tujuan maksud peraturan daerah ini adalah sebagai penjabaran dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri terkait pengaturan desa. tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat desa. bab iii penataan desa bagian kesatu pembentukan desa paragraf umum penataan desaragrafapat dibentuk dusun. dusun dibentuk jika rukun warga lebih dari (tiga) rukun warga. rukun warga dapat dibentuk jika rukun tetangga lebih dari (lima) rukun tetangga)tahun berdasarkan hasil evaluasisebagai dasar penetapdengan adanya rekomendasi penetapan kode register desa persiapan sebagaimana dimaksud merupapersetujuankerja. apabila persetujuan ditolak,. dalam hal tidak tidak adanya, makaditerima,berpedoman dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian keempatprovinsi,atau dapat bergelombusulkan oleh camatimanjumlah, maksimal sebanyak (sepuluh) orang dengan komposisi terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak yo, unsur lembaga kemasyarakatan desa paling banyak yo, dan unsur tokoh masyarakat paling banyak yo. badan permusyawaratan desa membentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa dengan musyawarah pada suatu rapat khusus bersifat terbuka yang dihadiri oleh camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, kepala desa dan perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. jumlah keanggotaan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan, paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (tujuh) orang dengan komposisi terdiri atas unsur anggota bpd diluar pimpinan bpd, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat. panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:mberikan saran dan pertimbangan kepada panpilkadesberikan rekomendasi agar calon kepala desa yang bermasalah untuk digugurkan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada bpandatangani oleh kepala desaperbaikan kelengkapan administrlima puluh enam)iliki pengalaman kerja lembaga pemerintahan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan atau lembaga swasta lainnymaka calon tersebut ditetapkan menjadi calon tunggal dan akan melawan kotak kosong. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam berjumlah hanya (satu) orang atau salah satu dari (dua) orang, yang berijazah lulusan sekolah dasar atau sederajattidak ada yang mendaftar dari lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat, maka bakal calon tersebut dapat ditetapkan menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihdarimaka akan dilaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama. pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lambat (satu) bulan sejak pemungutan suara yang pertama, dimana biaya pemungutan suara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. calon tunggal sebagaimana dimaksud dalam akan dinyatakan menang jika hasil perhitungan suara lebih banyak dari kotak kosong berdasarkan surat suara yang masudan perangkat desa yang akan mencalonkan diri menjadkepala desa mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada kepala desa mengajukan cuti kepada bupati atas rekomendasi camat. perangkat desa mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada perangkat desa mengajukan cuti kepada kepala desa atau kepada sekretaris desa jika kepala desa yang bersangkutmusyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada adalah perwakilan sebanyak (dua) orang dari masing masinglanjut dengan peraturan bupati.lanjut dengan peraturan bupattata cara penyusunan peraturan desa bagian kesatu peraturan desa jenis peraturan desa meliputi: peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama(l))mbiayaan pembentukan peraturan desa dibebankan padapancar. pelaksana teknis pengelolaan keuangan desaelaksana teknis pengelolaan keuangan desaengantiga bulan sebelum berakhipenyampaiyang berkaitan dengan penambahan dan penghapusan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarahbupati. bab pembinaan dan pengawasan desa oleh camatlamandautambahan lembaran daerah kabupaten lamandau nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa tambahan lembaran daerah kabupaten lamandau nomor peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan status desa menjadi kelurahan tambahan lembaran daerah kabupaten lamandau nomor dan peraturan daerah nomor tahun tentang kerja sama desatebak rab dengan aslinya prana pay kum, r, lly ant penjelasan atas peraturan daerah kabupaten lamandau nomor tahun tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa umum peraturan daerah ini merupakan pengatur, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari apbd provinsi atau apbd kabupatenmenjadi desa adat dengan peraturan daerah kabupategelolaan tanah dan bangunan milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bandung, menimbang :.a. bahwa terdapat aset daerah berupa tanah dan bangunan yang status dan keberadaannya sampai dengan saat ini belum jelas, sehingga belum dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah, bahwa perlu dibuat kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh tanah dan bangunan milik daerah, bahwa perlu disusun sebuah kebijakan mengenai data dan informasi berbagai status tanah dan bangunan milik daerah, bahwa perlu disusun sebuah kebijakan dan strategi untuk mengatur langkah langkah terpadu penertiban seluruh penggunaan, pemanfaatan dan penetapan kriteria tanah dan bangunan terlantar milibandung tentang pengelolaan tanah dan bangunan,sama asetanah dan bangunan milik daerahngelolaan tanah dan bangunan milik daerah adalah rangkaian pengelolaan kegiatan dan tindakan terhadap tanah dan bangunan daerah yang meliputi inventarisasi dan ketatausahaan, legalisasi, penilaian, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. tanah dan bangunan milik daerah adalah semua tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban apbd atau perolehan lainnya yang sah. tanah dan bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah adalah tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah sumbangan atau yang sejenis, tanah dan bangunan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, tanah dan bangunan yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang, tanah dan bangunan . pengelola tanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah. pembantu pengelola tanah dan bangunanmanajemen tanah dan bangunan milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. pengguna adalah kepala skpd selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan tanah dan bangunan milik daerah.tanah dan bangunan milik daerah yang berada dalam penguasaannya. pihak jain adalah pihak pihak selain skpd. penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan tanah dan bangunan milik daerah dan manajemetanah dan bangunantanah dan banguntanah dan bangunan milik daerah. pelaporan adalah rangkaian kegiatan penyusunan inventarisasi barang dan bangunan milik daerah dalam format laporan yang sudah disetujui untuk dilaporkan kepada walikota. legalisasi adalah satu lingkup kerja manajemen tanah dan bangunan milik daerah yang berupa penetapan status penguasaan, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan tanah dan bangunan milik daerah. penerimaan adalah kegiatan penerimaan tanah dan bangunan menjadi milik daerah. penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan tanah dan bangunan milik daerah unit kerja pemakai. pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan tanah dan bangunan milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal. penjualan adalah pengalihan kepemilikan tanah dan bangunan milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. tukar . tukar menukar tanah dan bangunan milik daerah tukar guling adalah pengalihan kepemilikan tanah dan bangunantanah dan bangunan, sekurang kurangnya dengan nilai seimbang. hibah adalah pengalihan kepemilikan tanah dan bangunah dan banguntanah dan bangunan milik daerah. sewa adalah skema kemitraan antara pemerintah dengan perorangan keluarga, yaitu apabila perorangan yang bersangkutan menggunakan aset pemerintah, misalnya menggunakan tanah pemerintah untuk rumah tinggal perorangan keluarga, dimana yang bersangkutan harus membayar sewa menurut harga pasar. guna pakai adalah kerjasama pemerintah dengan perorangan keluarga, namun yang bersangkutan tidak membayar sewa atau membayar sewa dengan harga jauh bawah harga pasar. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan inventarisasi dan ketatausahaan, legalisasi, penilaian, dan pemanfaatan tanah dan bangunan, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. penertiban adalah kegiatan penguasaan dan penataan kembali tanah dan bangunan yang dikuasai pihak lain tanpa hak dan atau pemanfaatan kembali tanah yang ditelantarkan tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya oleh pihak lain sesuai hak, keadaan dan sifat. bab asas, maksud, dan tujuan pengelolaan tanah dan bangunan. maksud pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah adalah untuk mengamankan tanah dan bangunan milik daerah, menambah kuantitas tanah dan bangunan milik daerah, menambah nilai finansial tanah dan bangunan milik daerah, menyeragamkan langkah langkah dan tindakan dalam pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah: mendukung penataan ruang dan kawasan, dan memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan dan pengembangan tanah dan bangunan milik daerah. tujuan pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah adalah untuk pn transparansi dalam pengelolaan tanah dan bangunan, dan terwujudnya pengelolaan tanah dan bangunan milik daerah yang tertib, efektif dan efisien. bab iii pengelola (l) sekretaris daerah adalah pengelola tanah dan bangunan milik daerah. pengelola tanah dan bangunan milik daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen tanah dan bangunan, mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban apbd dan perolehan lainnya yang sah, melakukan pendaftaran status dan sertifikasi tanah dan bangunan, meneliti dan merencanakan kebutuhan pengadaan tanah dan bangunan, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan perawatan tanah dan bangunan, mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan tanah dan bangunan yang telah disetujui oleh dprd, dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan. bab . bab kebutuhan dan pengadaan bagian kesatu obyek kebutuhan j0) obyek kebutuhan meliputi tanah dan bangunan milik daersudah ada dasar penguasaan atas tanah yang tidak atau belum sebagaimana dimaksud pada meliputi tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bangunan yang didirikan teridentifikasi berkualitas kumuh atau tidak layak digunakan dihuni, tanah dan bangunan yang digunakan secara ilegal, atau tanah dan bangunan hasil perjanjian dengan pengembang atau masyarakat untuk kepentingan umum yang belum dikelola. bagian kedua sasaran, perencanaan dan prosedur kebutuhan sasaran kebutuhan tanah dan bangunan milik daerah meliputi teroperasikan atau tergunakannya tanah dan bangunan milik daerah, terwujudnya intensifikasi atau konversi penggunaan fungsi atas tanah dan bangunan milik daerah: terwujudnya ekstensifikasi atau penambahan kinerja dan atau kuantitas tanah dan bangunan milik daerah: tercapainya pembangunan konstruksi dan atau rekonstruksi peremajaan tanah dan bangunan milik daerah, dan terpeliharanya tanah dan bangunan milik daerah. perencanaan kebutuhan tanah dan bangunan meliputi rencana . rencana pengadaan, yang menegaskan tentang jenis dan waktu kebutuhan tanah dan bangunan dan menguraikan metode pengadaan dan pendanaan yang diusulkan berdasarkan kajian dari skpd yang membutuhkan, rencana penggunaan, yang menegaskan tentang kebijakan penggunaan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola tanah dan bangunan, rencana pemanfaatan, yang menegaskan standar pemanfaatan, menjelaskan bagaimana pendayagunaan tanah dan bangunan yang tidak digunakan, rencana pemanfaatan yang mencakup pemindahan untuk penggunaan yang berbeda, sewa dan sewa kembali, rencana pemeliharaan, yang menegaskan standar pemeliharaan, menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan, dan meramalkan membuat estimasi pengeluaran pemeliharaan yang perlu selama periode perencanaan, rencana modifikasi atau penambahan, yang menegaskan perubahan kegunaan aset tanah dan bangunan atau kebutuhan untuk meningkatkan kinerja fungsional tanah dan bangunan, rencana penghapusan, yang mencakup pemindahan untuk penggunaan yang berbeda, sewa, jual, dan sewa kembali dan pemusnahan tanah dan bangunan, rencana pendanaan, yang mencakup alternatif pendanaan untuk pengeluaran modal maupun pengeluaran operasi dari tanah dan bangunan, dan rencana manajemen resiko, yang menjelaskan tentang strategi manajemen resiko dan tindakan yang diterapkan untuk mengendalikan pemanfaatan tanah dan bangunan. perencanaan kebutuhan tanah dan bangunan, kondisi fisik, pemanfaatan, fungsionalitas dan kinerja keuangan atas tanah dan bangunan milik daerah. perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada standar tanah dan bangunan, standar kebutuhan dan standar harga. j0) pengguna menghimpun usul rencana kebutuhan tanah dan bangunan dan rencana kebutuhan pemeliharaan tanah dan bangunantanah dan bangunantanah dan bangunan dan pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan tanah dan bangunan milik daerah kbd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan tanah dan bangunan milik daerah rkpbmd). bagian . bagian ketiga pengadaan tanah dan bangunan pengadaan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang terkait dengan konservasi dan sumber daya alam, keuangan, perencanaan dan pembangunan serta pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. pengadaan dan pengembangan tanah dan atau bangunan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara langsung, atau cara tidak langsung yang berbasis regulasi dan insentif. pengadaan dan pengembangan tanah dan bangunan milik daerah dengan cara langsung meliputi pembelian dari pihak lain, penyewaan dari pihak lain, guna pakai dari pihak lain, penyerahan tanah dari pihak ketiga yang diperuntukkan bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang besarnya (dua puluh persen) dari luas keseluruhan yang dikembangkan, hasil proses konsolidasi tanah atas berbagai kepemilikan yang ditetapkan oleh walikota. penyerahan bukti kepemilikan atas nama daerah yang merupakan lokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi syarat keluarnya izin mendirikan bangunan imb). penyerahan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan penyerahan pengelolaan secara fisik dari pihak tiga kepada daerah. penyerahan pengelolaan secara fisik dilakukan setelah proses pembangunan selesai. pengadaan dan pengembangan tanah dengan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung maksud sebagai berikut: pada suatu lokasi tertentu, suatu areal yang terdiri dari sejumlah pemilikan tanah ditetapkan sebagai areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan perumahan atau fungsi perkotaan lainnya, terhadap setiap bidang (persil) pemilikan tanah dalam areal tersebut, suatu porsi bagian dari bidang tanah tersebut diambil atau direduksi sesuai ketetapan atau peraturan perundangan mana himpunan hasil reduksi ini disebut sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan stub), sebagian . sebagian hasil reduksi dari seluruh persil ini dikumpulkan dan dicadangkan untuk tanah sarana terutama jalan dan fasilitas sosial atau fasilitas umum, yang selanjutnya merupakan tanah milik daerah, kumpulan sebagian hasil reduksi lainnya kemudian dihimpun dalam bentuk suatu atau beberapa bidang tanah baru yang cukup luas, yang secara formal disebut sebagai tanah pengganti biaya pembangunan tpp) sebagai cadangan untuk keperluan pembangunan mendatang, hasil penjualan tanah pengganti biaya pembangunan tpp) tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan areal yang bersangkutan meliputi membantu pembiayaan pembangunan prasarana, membantu sebagian pembiayaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, atau membantu pembiayaan pembangunan keduanya. pengadaan dan pengembangan tanah dan bangunan berbasis regulasi dan insentif terkait dengan aktifitas pembangunan yang dijalankan pengembang meliputi saksi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, sebagai persyaratan perijinan dan kontribusi berupa bagian tanah dalam suatu rencana subdivisi yang akan dilaksanakan oleh pengembang, yang diperuntukkan bagi jalan dan ruang terbuka tanpa ada tambahan tingkat kepadatan atau bentuk keuntungan lain yang dapat diperoleh oleh pengembang: zonasi inklusif yang ditetapkan lokasi dan proporsinya berdasar peraturan perundangan dan atauzonasi insentif yang ditetapkan lokasi dan proporsinyakontribusi sesuai kesepakatan awal proses berdasarkan peraturan yang ditetapkan walikota atau berdasarkan negosiasi yang sah dengan pengembang. j0) dalam hal daerah melakukan pengadaan tanah, maka pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. dalam hal daerah melakukan pengadaan bangunan maka pelaksanaannya dilakukan oleh unit layanan pengadaan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. pengadaan tanah dan bangunan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. . panitia pengadaan sebagaimana dimaksud dalam membuat laporan hasil pengadaan tansertifikat tanah dan bangunan serta dokumen yang terkait pengadaan tanah. laporan hasil pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kepala skpd. pengelola membuat daftar hasil pengadaan tanah dan bangunan depth) setiap tahun anggaran. daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai untuk lampiran realisasi perhitungan apbd tahun anggaran yang bersangkutan. pengadaan tanah dan bangunan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dilaksanakan oleh pengelola tanah dan bangunan. bab penggunaan bagian kesatu kriteria syarat penggunaan status penggunaan tanah dan bangunan milik daerah ditetapkan oleh walikota. penetapan status penggunaan tanah dan bangunantanah dan bangunantanah dan bangunanbangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dankuasa pengguna yang bersangkutan. pengguna. pengguna dan atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada kepada walikota melalui pengelola. bagian kedua prosedur penggunaan jl) walikota menetapkan tanah dan bangunanbangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi skpd yang bersangkutan, dan hasil audit atas penggunaan tanah dan bangunan. tindak lanjut penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi hal hal sebagai berikutpemanfaatan dalam rangka optimalisasi tanah dan bangunan milik daerah, dan pemindahtanganan. pengguna yang tidak menyerahkan tanah danketatausahaan bagian kesatu pembukuan pengelola pembantu pengelola melakukan pencatatan tanah dan bangunan milik daerah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pengelola pembantu pengelola melakukan pendaftaran status dan sertifikasi tanah dan bangunan milik daerah. . pengguna kuasa pengguna membentuk tim pencatatan tanah dan bangunan milik daerah yang berada dalam penggunaan masing masing skpd untuk memperoleh data tentang lokasi, luas dan status tanah dan bangunan. pembantu pengelola melakukan survey lokasi, pemetaan, pengukuran, dokumentasi serta proses sertifikasi tanah dan bangunan milik daerah. pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada dan dalam daftar tanah dan bangunan milik daerah. pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan bangunan milik daerah. bagian kedua inventarisasi jl) pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan milik daerah. pengelola melakukan inventarisasi tanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah. pengelola membentuk tim inventarisasi tanah dan bangunan milik daerah. tim inventarisasi tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pengguna,dan atau tim independen. s5) pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. skpd yang membidangi keuangan dan aset daerah menerima dan menghimpun hasil inventarisasi tanah dan bangunan milik daerah. dprd dapat meminta kepada walikota untuk melakukan inventarisasi tanah dan bangunan milik daerah atas pertimbangan tertentu sebelum lima) tahun. bagian ketiga sertifikasi dalam hal pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam telah dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi atas tanah dan atau bangunan. proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan instansi terkait yang membidangi pertanahan berdasarkan peraturan perundang undangan. pembiayaan proses sertifikasi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada dan diprioritaskan dalam apbd. bagian . bagian keempat pelaporan laporan tanah dan bangunan milik daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. pengguna kuasa pengguna melaporkan inventarisasi dan ketatausahaan tanah dan bangunan milik daerah kepada pengelola. pengguna kuasa pengguna menyusun laporan tanah dan bangunan tahunan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota melalui pengelola. skpd yang membidangi keuangan dan asset daerah menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada menjadi laporan tanah dan bangunan milik daerah tbm). (s5) untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan tanah dan bangunan milik daerah secara akurat dan cepat, dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen tanah dan bangunan daerah. untuk menunjang transparansi publik, laporan tanah dan bangunan milik daerah dipublikasikan secara terbuka dengan sarana elektronik dan atau cetak meliputi data lokasi dan luas tanah milik daerah, yang diperbaharui setiap (satu) tahun sekali. bab legalisasi bagian kesatu prosedur walikota membentuk tim legalisasi tanah dan bangunan milik daerah. susunan dan keanggotaan tim legalisasi tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. ketentuan mengenai tugas dan wewenang tim legalisasi tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pengelola menyimpan seluruh dokumen legalitas atas tanah dan bangunan milik daerah. pengelola menyerahkan seluruh dokumen legalitas atas tanah dan bangunan milik daerah yang dipisahkan kepada badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. bagian . bagian kedua penerimaan dan penyaluran penerimaan tanah dan bangunan milik daerah untuk ditetapkan penggunaannya. daerah menerima tanah dan bangunan dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu, dengan melampirkan bukti kepemilikan atas tanah yang diserahkan. setiap tahun anggaran kepala skpd unit kerja wajib melaporkan data tanah dan bangunan yang digunakannya kepada walikota melalui pengelola. penerimaan hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat atau pihak lain kepada daerah harus disertai berita acara serah terima dan dihampiri bukti kepemilikan yang sah, serta disaksikan oleh kepala skpd untuk ditindaklanjuti secara administratif agar dapat tetapkan sebagai tanah dan bangunan milik daerah. bagian ketiga pemindahtanganan bentuk bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan tanah dan bangunantanah dan bangunantanah dan bangunan dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan walikota. pemindahtanganan tanah dan bangunan tidak memerlukan persetujuan dprd, apabila sudah. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggarempat penjualan penjualan tanah dan bangunan milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi penggunaan tanah dan bangunan milik daeramindahtanganan tanah danbangunan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan nilai jual objek pajak nop) dan harga umum setempat yangbangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pelelangan tender. pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris tanah dan bangunan milik daerah ditetapkan dengan keputusan walikota setelah dilunasinya harga penjualan atas tanah dan bangunanwalikota. bagian kelima tukar menukar tukar menukar tanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah, dan tidak tersedianya dana dalam apbd. tukar . tukar menukar tanah dan bangunan milik daerah dapat dilakukan dengan pihak sebagai berikuttanah dan bangunan milik daerah dapat berupa tanah dan bangunan yang telah diserahkan oleh kepala skpd kepada walikota melalui pengelola, dan tanah dantanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan, tukar menukar tanah danbangunan yang dilepas, serta tanah dan bangunan penggantinya harus dituangkan dalam berita acara serah terima tanah dan bangunan dengan melampirkan dokumen bukti kepemilikan. bagian . bagian keenam hibah hibah tanah dan bangunantanah dan bangunan rahasia negara, bukan merupakan tanah dan bangunan. hibah tanah dan bangunan milik daerah dapat berupa tanah dan bangunan yang telah diserahkan pada walikota, dan tanah dpenetapan tanah dan bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh walikota. hibah tanah dan bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari dprd.hibah pengelola mengajukan usul hibahdanhibahkan, pengelola melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan walikota, dan pelaksanaan serah terima tanah dan bangunan yang dihibahkan harus dituangkan dalam naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima tanah dan bangunan. bagian ketujuh penyertaan modal pemerintah daerah penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan bangunantanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerahtanah dan bangunan milik daerah dapat berupa: tanah dan bangunan yang telah diserahkan kepada walikota, tanah dan. penetapan tanah dantelah mendapat persetujuan dprd. (s5) tanah bangunan yang telah disertakan sebagai modal pemerintah daerah hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan dprd. penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan bangunantanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang digunakan oleh perusahaan milik daerah merupakan penyertaan modal yang nilainya dihitung oleh lembaga penilai independen dan diperhitungkan nilai keuntungannya setiap jangka waktu lima tahun. penyertaan modal pemerintah daerah atas. pengelola menyiapkan rancangan persetujuan tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan skpd terkait: pengelola menyampaikan konsultasi rancangan persetujuan kepada dprd untuk ditetapkan, dan pengguna melakukan serah terima tanah dan bangunantanah dan bangunan setelah persetujuan ditetapkan. bagian kedelapan perlindungan tanah dan bangunan milik daerah yang bernilai sejarah budaya perlindunganbab vii penilaian penilaian bertujuan untuk menyesuaikan nilai aset tanah dan bangunan untuk mencerminkan nilai wajahnya secara ekonomis. penilaian tanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah. penetapan nilai tanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah dalam rangka pemanfaatan dan penandatanganan dilakukan oleh lembaga penilai independen yang ditetapkan oleh walikota. penilaian tanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. bab . bab viii pengawasan dan pengendalian jl)tanah dan bangunan milik daerah yang berada dibawah pengawaswalikotatanah dan bangunantanah dan bangunantanah dan bangunan milik daerah diatur dengan peraturan walikota. bab penertiban tujuan penertiban adalah dalam rangka optimalisasi potensi secara ekonomis untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan sebesar besarnya untuk meningkatan kesejahteraan rakyat objek penertiban adalah tanah yang dikuasai dengan hak milik, hgu, hgb, hak pakai, hak pengelolaan atau telah mempunyai dasar penguasaan, yangbab . bab penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa adalah penyelesaian terhadap permasalahan permasalahan pemilikan dan pengelolaan tanah dan bangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan atau pihak lain. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada meliputi, tanah dan bangunan milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain dengan atau tanpa bukti kepemilikan atau alas hak yang jelas. tanah dan bangunan milik pihak lain yang bukti kepemilikannya sudah atau belum bersertifikat dan atau dikuasai atau dimanfaatkan pemerintah. tanah dan bangunan milik daerah yang merupakan fasis dan kasum yang berasal dari penyerahan kewajiban dari pihak ketiga dan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya baik oleh pihak ketiga maupun masyarakat. tanah dan bangunan milik daerah yang berasal dari hasil pemekaran wilayah tetapi dikuasai oleh masyarakat atau pihak lain. bab ketentuan peralihan inventarisasi dan proses penyelesaian dokumen kepemilikan tanah dan bangunan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. seluruh tanah dan bangunan milik daerah dimanfaatkan oleh pihak lainperundangan. tanah dan bangunan milik daerah yang berada dalam penguasaan dan. bab xiuni sekretaris&kerah kota bandung, ja siswi, si. nabi tama madya nip. lembaran daerah kota bandung tahun nomor |
abupaten waropen,ropen dan bupati warope:yek pajak, dan wajib pajak paragraph nama dan obyek pajak dengan nama pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut pajak atas bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaperdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada meliputi raga: galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampung iklan minyak, air dan gas,. paragraph . paragraph subyek dan wajib pajak. bab masa pajak, saat pajak berh. tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak obyek pajakdan lengkap serta tanda tangani ditunjuk, selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pop oleh subyek pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk,isi, tata cara pengisian dan penyampaian pop diatur dengan peraturan bupati. babdihitung berdasarkan pop yangengan peraturan bupati atau skpd yang tidak benar: cc. mengurangkan atau membatalkan std,dikabulkan. bagian kedupembukuan dan pemeriksaan .. dikecualik0d.elpajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotapajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkota il(mbr) kabupaten banjar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa dalam rangka percepatan program nasional sepuluh juta sambungan rumah dan guna memenuhi amanat program millenium development goals mdg's), maka perlu adanya peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan air minum spam) bagi masyarakat yang memerlukan investasi,banjar dipandang perlu meningkatkan investasi perusahaan daerah air minum intan banjar kabupaten banjar, bahwa peningkatan investasi perusahaan daerah air minum intan banjarbanjar kepada perusahaan daerah air minum intan banjar dalam bentuk penyertabanjar nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum inta lembada kab. banjar tintan banjar yang selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupatepengelolaan operasional pada tahun buku penetapan atas laba perusahaan daerah air minum intan banjarpenyertaan modal program mbr adalah penerusan hibah dari pemerintah australia usaid)kepada pemerintah pusat selaku pemberi hibah kepada pemerintah kabupaten selaku penerima hibah, yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab maksud dan tujuan penyertaan modal pada dam dimaksudkan sebagai investasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih diwilayah kabupaten banjar. tujuan penyertaan modal pada dam adalah sebagai investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pelayanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) berupa sambungan rumah (sr) baru wilayah kabupaten banjar. penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat. bab iii jumlah penyertaan modal penyertaan modal untuk perusahan daerah air minum intan banjardua puluh lima milyar rupiah) terdiri dari penyertaan modal untuk program mbr sebesar rp. (lima belas milyar rupiah), penyertaan modal untuk investasi sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). perda kab. banjar th. penyertaan modal untuk program mbr pada dam intan banjar sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan terbilang adalah rp. (lima belaspenyertaan modal untuk investasi pada dam intan banjar sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebesar rp. (sepuluhbab tata cara penyertaan modal dan ketatausahaan penyertaan modal daerah pada perusahaan air minum intan banjar dilaksanakan dengan cara melakukan penyertaan modal berupa dana milik pemerintah daerah. penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum intan banjar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui apbd. penyertaan modal sebagaimana ini, akan dicatat dalam pos penyertaan modal pemerintah dalam neraca kekayaan perusahaan daerah. bab hak dan kewajiban pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dari apbd kabupaten banjar yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam untuk diserahkan kepada dam sebagai penyertaan modal. sebagai konsekuensi atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkedudukan sebagai penyerta modal pada dam yang mempunyai hak menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan dam, serta melakukan pembinaan umum dan teknis operasional dam, memperoleh manfaat ekonomi atas penyertaan modal pemerintah daerah sampai tercapai cakupan pelayanan dam intan banjar mencapai (delapan puluh per seratus), dam intan banjar ditargetkan program mbr terpenuhi sampai tahun perda kab. banjar th. dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, dam intan banjar wajib: mengelola penyertaan modal berdasarkan pada prinsip prinsip ekonomi perusahaan, menyerahkan sebagian dari manfaat ekonomi atas penyertaan modal kepada pemerintah daerah, melaporkan semua kekayaan daerah yang dikelola oleh perkembangan perusahaan setiap tahun kepada bupati atau penyerta modal melalui rapat umum penyertaan modal rupa). melaporkan secara berkala setiap (satu) semester kepada dprd kabupaten banjar terhadap kemajuan program mbr. bab penyetoran laba penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan perusahaan ditetapkan sebagai berikut untuk pad pemerintah kabupaten banjar dan penyerta modal lainnya, sebesar untuk dana sosial dan pendidikan, sebesar untuk jasa produksi, sebesar untuk dana pensiun dan pesangon, sebesar y6, untuk dana cadangan umum, sebesar untuk community development, sebesar y0. rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan bupati. perusahaan dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada pemerintah daerah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah sampai cakupan pelayanan mencapai (delapan puluh per seratus) dan tercatat secara ekuitas. bab vii pertanggungjawaban pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah pada dam dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii pengawasan dan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal dam dilaksanakan oleh dewan pengawas dam intan banjar. perda kab. banjar th. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. hasil pengawasan pada dan juga disampaikan kepada dprd kabupaten banjar. bupati melakukan pembinaan terhadap dayang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaannya dibantu oleh dewan pengawas. bab ketentuan lain lain hal hal yang bersifat teknis dan operasional belum diatur dalam peraturan daerah ini, akanpsi : bupati banjar, ah. pangeran khairul saleh diundangkan martapura pada tanggal .opemuur we, daerah kabupaten banjar, nasrul syah lembaran daerah kabupaten banjar tahun nomor perda kab. banjar th. |
lilihan pambakal secara serentak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwtidak sesuai dengan perkembangan serta pembangunan masyarakat dan pemerintahmilihan pambakal secara serentilihan pambakalbanjar kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten banjar. j j bagian hukum setda kab. banjar bagian hukum setda kab. banjar paragraf pambakal, perangkat desa dan pns sebagai calon pambakal pambaegawai negeri sipillainnya yang sah. syarat syarat sebagai calon pambakal sebagaimana dimaksud dalam dan secara mutasi mutans berlaku bagi calon pambakal yang berasal dari pambakal, perangkat desa dan pnspambakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan berjumlah paling sedikit (dua) orang bagian hukum setda kab. banjarrhadap adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan desa setempatdan pengawaambakal. bagian hukum setda kab. banjarcalon yang lain, merusak danribut calon lain selain dari gambar dan atribut calon yang bersangkutan, menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta kampanye. membawa dan menggunakan minuman yang memajukan, narkoba dan zat adiktif lainnya, dan il. sertakan: pns pejabat negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang undangan yang berlaku cc. anggota tni anggota kepolisian republik indonesia pambakal, perangkat desa, anggota bpd: anak anak, dan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih. doa bagian hukum setda kab. banjar pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan hurufhuruf dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan kampanye pada sishuruf dilakukan oleh calon pambakal, diberikan sanksi pencopotan atau diskualifikasi dari peserta sebagai calon pambakal. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud padapadadalamphoto, dan nama calon. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dimulai pukul wita dan berakhir pada pukul wita. pemungutan suara sebagaimana dimaksud padalampirhukum setda kab. banjarpadadesaole bagian hukum setda kab. banjar suratphphphdan menggunakan alat mencoblos lain diluar yang telah disediakan.tertentu atau beberap sebagaimana dimaksud padadesa, dan ataupada sebagaimana dimaksud padabagian hukum setda kab. banjarambakal. bagian hukum setda kab. banjarpambakal menyampaikan laporan hasil pemilihan pambakal kepada bpd. bpd berdasarkan laporan hasil. bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan pambakal dengan keputusan bupati. bab pengunduran diri dari pencalonandapat menerima permohonan pengunduran diri calon yang dibuat secara tertulis atas dasar pertimbangan kesehatan danambakal apabila terpilih, dan setelah penetapan sebagai calon ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum. permohonan pengunduran diri yang ajukan sebelum pengundian nomor calon, makarmohonan pengunduran diri ajukan setelah pengundian nomor calopada dinyatakan tidak sah. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada apabila dimohonkan setelah pencetakan danpadapadapada dinyatakan tidak sah. poa9) bagian hukum setda kab. banjar hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada terjadi setelah pencetakan dan penggandaan surat suara, suara yang memilih nama dan phpada setelah mendapatkan nomor undiapada dinyatakan tidak sah. calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada setelah tercetak dalam surat suara nama dan photo calon, suara yang memilih nama dan photo calon dinyatakan tidak sah. bab pemilihan pambabagian hukum setda kab. banjar camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten banjarmbakal adalah sebutan lain dari kepala desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa. pemilihan pambakal serentak adalah pemilihan pambakaljar. penjabat pambakalpambakal untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban pambakal dalam kurun waktu tertentu. panitia pemilihan pembakarengawas pemilihan pembakar tingkat daerah selanjutnya disebut pengawasengawas pemilihan pembakar selanjutnya disebut pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh bpd untuk mengawasi pemilihan pambakalpambakal untuk menjadi bakal calopambakal sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan pambakal. calonj 5j bagian hukum setda kab. banjarmilihan pambakal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. anggaran pendapatan dan belanja desa untuk pembiayaan hari pelaksana ketentuan peralihan masa jabatan pambakal sebelum dikeluarkannya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan. bab vamen bagian hukum setda kab. banjar.banjar nomor tahun tentang pemilihan pambakal secara serentak umumtempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada daerah kabupaten. hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberadaan pambakal yang perlu benar benar dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk itu, perlu dipilih pambakal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan dan dipilih langsung pambakal oleh rakyatnya, maka akan terseleksi pambakal yang berkualitas yang mampu menjalankan hak, wewenang dan kewajiban. peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemilihan pambakal. ii. demihuruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan skpd terkait yaitu inspektorat, bukan, dinas pendidikan, bagian hukum setda banjar, dan bagian tata pemerintahan setda banj. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakitbagian hukum setda kab. banjar hj. til mahmud, sh, mh. nip. lampiran peraturan daerah kabupaten banjar nomor tahun tanggal november bentuk surat suara tanda gambar pemilihan pambakal ketua panitia pemilihan esa. con anne nanaentuk dan ukuran bantalan color bagian hukum setda kab. banjar catatan ukuran panjang lebar tebal tinggi bentuk dan ukuran kotak suara catatan bagian hukum setda kab. banjar ukuran panjang lebar tinggi bentuk dan ukuran alat color catatan ukuran panjang tali panjang alat mencoblos penjabat bupati banjar, ttd achmad kurdi bagian hukum setda kab. banjar lo.) bagian hukum setda kab. banjarpambakalpambakal. tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat tps adalah tempat pemungutan suara. maksud dan tujuan peraturan daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pemilihan pambakal secara serentak. pemilihan pambakal dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia uber), jujur dan adil judul). bab pemilihan pambakal bagian kesatu umum pemilihan pambakal terdiri dari pemilihan pambakal secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, dan pemilihan pambakal antar waktu melalui musyawarah desa. pemilihan pambakal secara serentak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada hari yang sama seluruh desa. pemilihan pambakalambakalpambakal. pemilihan pambakalambakal antar waktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan pambakal antar waktu menggantikan pambakal yang diberhentikan. bagian kedua panitia dan pengawas pemilihan pambakal tingkat daerah bagian hukum setda kab. banjar bupati membentuk panitia pemilihan tingkat daerah paling lambat (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan pambakal oleh bpd. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kepala bmpd sebagai ketua merangkap anggota, unsur skpd yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan kepala bidang yang mengurusi pemerintahan desa sebagai sekretaris merangkap anggota, kepala seksi yang mengurusi pemerintahan desa sebagai anggota, camat setempat sebagai anggota, dan seorang akademisi bidang pemerintahan dan atau hukum sebagai anggota yang ditugaskan pimpinan perguruan tinggi atas permintaan kepala bmpd. calon panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada bupati oleh kepala bmpd. calon panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan bupati dengan keputusan. calon panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari perguruan tinggi berdasarkan permohonan bmpd. panitia pemilihanevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pembakar tingkat kabupaten banjar, danambakal. bupati membentuk pengawas pemilihan pambakal tingkat daerahdaerah sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala bmpd kepada bupati. pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud berasal dari seorang dari bmpd yang ditunjuk oleh kepala bmpd, seorang dari pihak kepolisian yang ditunjuk oleh kepala kepolisian resort, seorang dari pihak kejaksaan negeri yang ditunjuk kepala kejaksaan negeri, psi bagian hukum setda kab. banjar seorang dari pengadilan negeri yang ditunjuk ketua pengadilan negeri, dan seorang dari unsur masyarakat. anggota pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dimintakan secara tertulis kepada institusi bersangkutan oleh kepala bmpd. anggota pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari tokoh masyarakat,ua dan sekretaris pengawas sebagaimana dimaksud pada dipilih dari dan oleh anggota. pengawas pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengawasi setiap tahapan pemilihan pambakal yang dilaksanakan tingkat daerah,ambakal: meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan pambakal dari pengawas tingkat desa kepada bupati, danambakal. masa kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada berakhir pada saat pelantikan pambakal. tata cara pengawasan pemilihan pambakal diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umum pemilihan pambakal sebagaimana dimaksud hurufpambaambabagian hukum setda kab. banjarbadan persyaratan desapambakal paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari bpd: dan,camat atau sebutan lainnya. h bagian hukum setda kab. banjar bagian kedua persiapan pemilihan pambakal paragraf panitia dan pengawas pemilihan pambakal pembentukan panitia pemilihan pambapambakalmasa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada berakhir pada saat pelantikan pambakal. bpd dapat membentuk pengawas pemilihan tingkat desa. pengawas pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: seorang tokoh masyarakat setempat sebagai ketua merangkap anggota, seorang tokoh pemuda setempat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan seorang tokoh perempuan setempat sebagai anggota. pengawas pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengawasi setiap tahapan pemilihan pambakal, menerima laporan dari masyarakat terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan pambakal, cc. menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada panitia pengawas tingkat daerah, dan menghadiri pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. h 3j bagian hukum setda kab. banjarbagian hukum setda kab. banjarhukum setda kab. banjar |
baganalisa limbahanalisa limbah sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah propinsi sumatera selatan nomor tahun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan seiring dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian saat ini: bahwa untuk menampung perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf perlu membentuk peraturan daerah provinsi sumatera selatan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi analisa limbanalisa limbahe diubah sebagai berikut: lampiran peraturan daerah yang memuat tarif retribusi analisa limbperubahan panda lampiran peraturan daerah provinsi sumsel nomor tahun tanggal agustus tarif retribusi analisa limbah uraian men tarif retribusi pemakaihari pengambilan contoh bentrok hari pengambilan contoh plankton hari pengukuran kualitas air suhu, do, dhl, hari kekeruhan pengukuran debit hari botolcontoh, kapasitas liter buah botol contoh, kapasitas liter buah botol contoh, kapasitas liter buah botol (steril) contoh air mikrobiologi (300cc) buah analisa laboratorium dan lapangan analisis air fisik daya hantar listrik contoh kekeruhan contoh suhu contoh salinitas contoh warna contoh oa, kemarahan, mlonalan, rantai. 9g) bau contoh rasa contoh kimiawi ammonia bebas contoh ammonia total contoh sulfida contoh nitrit contoh nitrat contoh contoh tss contoh tds ts contoh karbondioksida bikarbonat ion contoh fluorida contoh klorida contoh klor bebas contoh mj) alkaliniti contoh pn) fosfat contoh silika contoh sulfat contoh total nitrogen contoh sulfit contoh zat organik contoh kesadahan total contoh kesadahan kalsium hardness) contoh kesadahan magnesium hardness) contoh lumpur kasar contoh chlorine contoh zat padat terendapkan contoh khusus cod contoh bod contoh contoh organik o4) contoh detergen (abstract carbon chlorofomm) contoh minyak lemak contoh 9g) phenol contoh cyanide contoh silikat contoh senyawa aktif biru etilen surfaktan) contoh toc total organic carbon) contoh logam besi fe) contoh cadmium cd) contoh timah hitam pb) contoh tembaga cu) contoh seng zn) contoh chromium total cr) contoh chromium dan contoh aluminium al) contoh kalium contoh kalsium ca) contoh magnesium mg) contoh mangan mn) contoh natrium na) contoh nikel ni) contoh selenium se) (tortor air raksa hg) contoh ga) arsen as) contoh barium ba) contoh boron bo) contoh silver contoh strontium contoh cobalt contoh biota benda apung contoh bento contoh plankton contoh mikrobiologi perfringens contoh koliform (militare) contoh escherichia coli contoh salmonela contoh focal koliform contoh mpn focal koliform contoh mpn koliform contoh total plate count contoh ih) jamur contoh bakteri pathogen contoh test anti biotik contoh mmm toksikologi biomassa test contoh pestisida untuk setiap jenis formulasi contoh residu contoh senyawa organik non pestisida contoh uji karakteristik limbah contoh ekstraksi lindi limbah (telp test) contoh analisis udara analisa udara dengan alat hva sampler, dan alat lain lain gas carbon monoksida co) contoh gas carbon dioksida co2) contoh cc) gas sulfur dioksida so2) contoh gas nitrogen dioksida no2) contoh gas color ci2) contoh gas ammonia nh3) contoh gas ozone bidan contoh partikedebu jam contoh partikel debu jam contoh timbal dalam debu contoh silikat dalam debu contoh gas nitrogen sulfida contoh methyl! mercaptan contoh methyl sulit contoh stirena n0000. (contoh gas carbon dioksida co2) contoh gas sulfur dioksida so2) contoh gas nitrogen dioksida no2) contoh gas amoniak nh3) contoh gas klorin cl2) contoh hidrogen klorida hci) contoh hidrogen fluorida hf) contoh total sulfur tereduksi h2s) contoh kapasitas contoh partikulat contoh emisi sumber bergerak gas carbon monoksida co) contoh gas carbon dioksida co2) contoh hidrokarbon o2) contoh oksigen o2) contoh kapasitas contoh cc. analisa lain lain analisa kebisingan atik suhu dan kelembaban titik arah dan kecepatan angin titik mana analisis padat (tanah dan sedimen) organik contoh bray contoh total contoh contoh kci contoh kalsium ca) contoh magnesium ma) contoh kalium contoh natrium na) contoh timbal pb) contoh kadmium cd) contoh tembaga cu) contoh tekstur pasir, debu, liat) contoh minyak lemak contoh tph total poly hydrocarbon) contoh gubernur sumatera selatan, dto muhyiddin |
ndisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis provinsi sumatera selatan memungkinkan terjadinya bencana alam faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dalam rangka pelaksanamengkoordinasikan dalam penyusunan laporan bpbdgian program subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. subbagian program mempunyai tugas penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan. subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan. subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga bencana serta pemberdayaan masyarakat pasca : seksi pencegahrumus: mengkoordinasikan dancc.bidang penanggalan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsianan darurat terdiri atas seksi tanggap darurat: seksi penanganan pengungsi. seksi tanggap daruratterjadinya bencana. seksi penanganan pengungsipenanganan pengungsanaan umum bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsicc. komando pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana pelaksanaan hubungan kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencanapelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan seksi rekonstruksi. seksi rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penanganan tanggap darurat bidang rehabilitasi pasca terjadinya bencana. seksi rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penanganan tanggap darurat bidang rekonstruksi pada saat penanganan pengungsi. bab videselon kepala unsur pelaksana bpbd adalah jabatan eselon ii.a. kepala sekretariat, kepala bidang adalah jabatan eselon ill.a. kepala subbagian, dan kepala seksi adalah jabatan eselon iv.a. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala badan bertanggung jawab kepada gubernur. dalam melaksanakan tugasnya kepala badan dan para unsur pengarah, unsur pelaksana, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. dalam melaksanakan tugasnya kepala unsur pelaksana, sekretaris, kepala subbagian, dan kepala seksipbsai dalam hal kepala pelaksana berhalangan, tugasnya dilakukan oleh seorang sekretaris, atau salah seorang kepala bidang yang ditunjuk oleh gubernur. bab kepegawaian kepala unsur pelaksanaii keuangan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas bpbseadalah kepala unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah provinsi sumatera', dibentuk bpbd provinsi. bagian kedua kedudukan bpbd berada bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. bpbd dipimpin oleh seorang kepala badan, secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah. bagian ketiga tugas pokok bpbd,nyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakatpbd. bagian keempat fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasapbd susunan organisasi bpbd terdiri dari kepala badan unsur pengarah: unsur pelaksana. bab unsur pengarah bagian kesatumpunyai fungsi sebagai berikutbagian kedua mekanisme penetapan anggota unsur pengarah ketua unsur pengarah dijabat oleh kepala badan. keanggotaan unsur pengarah berjumlah (sebelas) orang yang terdiri dari keanggotaan unsur pengarah dari pejabat instansi pemerintah terkait sebanyak (enam) orang yang penetapannya dilakukan oleh gubernur dan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: keanggotaan unsur pengarah dari masyarakat profesional pakar tokoh masyarakat sebanyak (lima) orang yang dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan dprd dengan masa jabatan selama (lima) tahun. bagian ketiga pemberhentian anggota unsur pengarah pemberhentian anggota unsur pengarah dari pejabat instansi terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat, profesional pakar tokoh masyarakat dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari dprd. bagian keempat pergantian anggota antar waktu unsur pengarah: tidak lagi menduduki jabatan instalasinya bagi pns dan anggota tni polripejabat instansi terkait harus berasal dari instansi yang diwakilinya. calon pengganti angota unsur pengarah dari masyarakat profesional pakar tokohb unsur pelaksana unsur pelaksana bpbd provinsi berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. unsur pelaksana bpbd provinsiprovinsiyang meliputi pra bencana saat tanggap darurat cc. pasca bencana. unsur pelaksana bpbd provinsi menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan pengkomandoan cc. pelaksansusunan organisasi unsur pelaksana susunan organisasi unsur pelaksana bpbd terdiri dari kepala pelaksana: sekretariat unsur pelaksana, membawahi subbagian program: subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi seksi pencegahan: seksi kesiapsiagaan, bidang penanganan darurat, membawahi seksi tanggap darurat, seksi penangandalam melaksanakan tugasnya kepala pelaksana bpbd wajib membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasional, dan satuan tugas tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala pelaksana bpbd. bagan susunan organisasi bpbtugas pokok dan fungsi unsur pelaksana bagian kesatuerah: penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana: pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana: pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas uan fungsinya. bagian kedua sekretariat sekretariat mempunyai tugas:: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah bpbd, |
yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak:ketentuan umum nomor tahuerangan jalasebagaimana telah diubah dengan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu undang undang nomor tahun tentang perubahan menyesuaikan peraturan daerah kabupaten polewali mandar kedua atas undang undang nomor tahun tentang tentang pajak penerangan jalan dengan undang undang penagihan pajak dengan surat paksa lembaran negaratahunpenerangan perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha jal pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. daerah adalah kabupaten polewali mandar. masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu (satu) bulan kalender atau pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten polewali mandar. jangka waktulain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama (tiga) bupati adalah bupati kabupaten polewali mandar.igi lah perigi kabu, pendapatan kan dag adala dinas pendapatan dan perizinanpejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah sesuai dengan tahun kalender. peran laku. dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pajak penerangan jalan yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh bupati dengan suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah. kas umum daerah adalah tempat penyimpanan yang ditentukan oleh bupati pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar obyek dan subyek pajak penerangan jalan, penentuan besarnya pajak terutang seluruh pengeluaran daerah sampai kegiatan penagihan pajak penerangan jalan kepada wajib pajak serta pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada pengawasan penyebarannyajut pembentuk tau surat kejut seberat formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat putusan fembelurlah ketat tukan jumlah pokok paj adalah surat japan ajak yang menentukan jaman pokok redit pajak keterangan, dan atau bukuau. penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian seharusnya terutang. nanata mengumpulwajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yan yang bab menggunakan tenaga listrik. nama,obyek dan subyek pajaengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. bab iii dasar pengenaan dan tarif pajak obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang (l) dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada meliputi jumlah tagihan seluruh pembangkit listrik. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada jual aga listrik adalah biaya banjtetap ditambah dengan biaya adalah pemakaian variable yang dialihkan dalam rekening listrik: dan penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah: dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan oleh berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, pemakaian listrik dan harga satuan yang berlakudan penggunaan tenaga listrik untuk keperluan peribadatan dan lembaga sosial. tarif paj arif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar (sepuluh persen). subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, penambangan minyak menggunakan tenaga listrik.bab ditetapkan sebesar (satu koma lima persen). tata cara penghitungan dan penetapan pajak bab wilayah pemungutan dan penghitungan pajak (l)a rta ditandai oleh wajib paj jalan atau (l) pajak penerangan jalan yang terutang dipungut wilayah kabupaten polewali lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak penerangan jalan atau kuasanya mandar. speed sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan selambat besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak lambatnya (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar pengenaan sebagaimana bentuk, isi dan tata cara pengisian speed ditetapkan oleh bupati. dimaksud dalam bab masa pajak, saat pajak terpenerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan skpd sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama bila berdasarkan hasil lai (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak penerangan jalan untuk atau keran dibayar man aan baja berupa hit tor lapor jak terutang. dengan ng, menyedot can melaporkan pajak yang (rianglada lte apabila speed tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan pajak terus terjadi pad listrik. ajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrikbab viitata cara pembayaran dan penagihjl) pembayaran pajak penerangan jalan dilarang digolongkan. skpdkbt sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan apabila pembayaran pajak penerangan jalan dilakukan kas daerah atau tempat lain ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan yang ditunjuk oleh bupati sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi speed, skpd, skpdkbt dan std. perupa kenaikan sebesar (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajakskpd sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan apabila jumlah dalam waktu yang ditentukan oleh bupati. pajak penerangan jalan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada dan atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. dilakukan dengan menggunakan ssd. apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam skpd dan skpdkbt tata cara penerbitan speed, skpd, skpdkbt dan std sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak sepenuhnya dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatipersen)la.jl)penerangan jalan dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat untuk menganggur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu, setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang memenuhisetelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya,pelelangan kepada kantor lelang negara. penerangan jalanpenerangan jalan yang terutang sama jak.huruf dan huruf tidak sepenuhnya pajak ditetapkan oleh bupatijbab viiiapabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam atas banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat atas sebagaimana dalam dikabulkan sebagian atau semuanya, kelebihan suatu pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar (dua skpd: persen) sebulan untuk paling lama (dua puluh empat) bulan. skpd: skpdkbt: skpd dan bab skpd. pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakjl)tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diterima, sesudah memberikan keputusan. sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatibab keberatan dianggap dikabulkan.(alasan yang jelas. penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak penerapan peraturan perundang undangan perpajakan daerah, diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar :dan sebagaimana dimaksud pada harus memberikan keputusan. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dilampaui, bupati dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan atau pejabat dapat memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan karena kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, pembayaran pajak diangap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan waktu paling lama (satu) bulan.apabila wajib pajak penerangan jalan mempunyai utang pajak daerah lainnya, oleh wajib pajak kepada bupati, atau pejabat selambat lambatnya (tiga kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada langsung puluh) hari setelah tanggal diterima skpd, skpd, skpdkbt atau std diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak daerah dimaksud. dengan memberikan alasan yang jelas. pengembalian kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan dilakukan dalam bupati atau pejabat paling lama (tiga) bulan sejak surat permohonan waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya skpd dengan sebagaimana dimaksud pada diterima, sudah harus memberikan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak spp). keputusan. apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat apabila setelah lewat waktu (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada waktu (dua) bulan sejak diterbitkannya skpd, bupati atau pejabat bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi pembayaran kelebihan pajak. administrasi dianggap dikabulkan. babngembalian kelebihan pembayaran pajak(l):dan bab xi(l) hak untuk melakukan penagihan pajak penerangan jalan kedaluwarsa setelah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada melampaui jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat terulangnya pajak tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan penerangan jalan, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang peraturan bupati.bab xiii diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa atau insentif pemungutanaa. jl) pemungutan pajak penerangan jalan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian pada huruf kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal kinerja tertentu penyampaian surat paksa tersebu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalaui pengakuan uang pajak penerangan jalan secara langsung sebagaimana dimaksud anggaran pendapatan dan belanja daerah. pada huruf adalah wajib pajak penerangan jalan dengan kesadarannya tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum meluasnya kepada sesuai dengan peraturan perundang undanganpenerangan jalan.lakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dimenyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pajak yang tentang yamg tidak atau kurang dibayar.ab xvi bupati polewali mandar,ali baal mamasa nomor tahun tentang pajak penerangan jalan lembaran daerah diundangkan polewali kabupaten polewali mamasa tahun nomor seri nomor dicabut dan pada tanggal, november dinyatakan tidak berlaku. sekretaris daerah kabupaten polewali mandar, m.natsirrahmat lembaran daerah kabupaten polewali mandar tahun nomor penjelasan atas dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahutentang lain. pajak penerangan jalan cukup jelas cukup jelas umumdasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga pelayanan penerangan jalan dalam wilayah kabupaten polewali mandar perlu listrik. mendapat pelayanan yang memadai dengan berlakunya peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan adalah cukup jelas salah satu usaha untuk meningkatkan sumber sumber pendapatan daerah khususnya pajak penerangan jalan dalam upaya mendukung terlaksananya pembangunan nasional dewasa ini. tarif pajak ditetapkan sebesar (sepuluh persen)pajak dapat memberikan cukup jelas pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan pertimbangpesan lepolewali mandar undang undang nomorizin gangguterakhir dengan menimbang: bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tentang undang undang nomor tahun tentang perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah kabupaten kedua atas undang undang nomor tahun tentang polewali mandar perlu menyesuaikan peraturan daerah pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun retribusi izin ganguan:undang undang nomor tahun tentang pajak daerah retribusi izin gangguan:gingat: undang undang nomor tahun tentang hukum acararaturan menteri perdagangan nomor m dag per dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik tentang penertiban surat izin usaha perdagangan, sebagai indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara pengganti peraturan menteri perdagangan nomor republik indonesia nomor dag per tentang ketentuan dan tata cara penertiban undang undang nomor tahun tentang perumahan dan surat izin usaha perdagangan, kawasan permukiman lembaran negara republik indonesia peraturan daerah nomor tahun tentang pengawasan tahun nomor tambahan lembaran negara republik dan pengendalian minuman beralkoholnomor tahun tentang penyidik pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara polewali mandar lembaran daerah kabupaten polewali republik indonesia nomormenteri dalam negeri nomor tahun tentang memutuskanmenetapkan peraturan daerah tentang retribusi izin perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor gangguan.etapan izin gangguan daerah,i badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, ketentuan umumpemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak penyelenggara pemerintahan daerah. investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. daerah adalah kabupaten polewali mandar. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data bupati adalah bupati kabupaten polewali mandar. objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyebarannya. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan pemerintahan daerah. perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus pemerintah daerah yang bersangkutan. disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat ssd, adalah bukti pribadi atau badan. pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk yang terutang. pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, skrdlb, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada kelestarian lingkungan. retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat std, adalah surat badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrative berupa bunga dan atau denda. indeks lokasi adalah angka indeks tempat usaha yang ditetapkan berdasarkan letak kawasan tempat usaha. kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan indeks gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin induk, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi ditimbulkan oleh perusahaan. sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan gangguan besar adalah suatu usaha kegiatan yang memungkinkan yang mendukung berkehidupan dan kehidupan. dapatmenimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari gangguan sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya. mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan gangguan kecil adalah suatu kegiatanfusaha yang mempunyai dampak perdesaan. lingkungan kecil. kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi mineral dan luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi luas tempat usaha dan jenis usaha. merupakan bagian dari tata ruang daerah. ruang tertutup adalah ruang tempat didalam bangunan gedung yang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola digunakan untuk menunjang kegiatan usaha. data,keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan ruang terbuka adalah ruang lahan tempat usaha bukan didalam bangunan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha. pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah. pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan kawasan perdagangan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang retribusi pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang yang terjadi serta menemukan kerangkanya. lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan perdaganganperumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri nama, objek dan subjek retribusi atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelendengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat. pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan.ab prinsip dan sasaran penetapan (d) objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan tarif retribusiann keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan (l) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah pemberian izin yang bersangkutan. tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada daerah. (l)ubyek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan dari pemerintah daerah. struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai bab iii struktur dan ilusi didasarkan pada pergi bagai berikut lengan retribusidikalikan tarif retribusi izin gangguan, luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada berdasarkan retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut: eci bab luas sampai dengan m2? .induknya lru sedang cara mengukur tingkat penggunaan jasa luas sampai dengan m2? .induknya luas sampai dengan :induknya luas sampai dengan m2? .induknya besarnya retribusi yang terutang oleh orang atau badan yang menurut peraturan lru besar daerah ini wajib membayar retribusi, dihitung dengan cara mengalikan antara luas kuat index indeks luas ruang tempat usaha (lru), indeks gangguan (g), indeks lokasi (l) uas palas inccenya dengan tarif retribusi t). indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai bab viii berikut penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran gangguan kecil .induknya dan penundaan pembayaran gangguan sedang .induknya gangguan besarpemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. kawasan industri induknya retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai lunas dinas daerah atau kawasan perdagangan induknya ditempat lain yang ditetapkan oleh bupati. kawasan pariwisata induknya retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang kawasan perumahan dan pemukiman induknya dipersamakan. kawasan pertambangan, perkebunan, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapat pertanian, perikanan anteknya berupa karcis, kupon atau kartu langganan. besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut pembayaran retribusi terutang dilakukan kas daerah atau ditempat lain untuk ruang terbuka sebesar rp. (seribu rupiah):dan sebagaimana dimaksud pada dilakukan selambat lambatnya (satu) untuk ruang tertutup sebesar rp: (seribu ima ratus rupiah).dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh bupati, kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (dua maka hasil penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selambat persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak yang tidak atau lambatnya jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati. kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan stdbab vii wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang wilayah pemungutanretribusi dipungut diwilayah kabupaten polewali mandar. j0)(j1)entuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.bab tersebut. penagihpenagihan retribusi terutadilakukan dengan menggunakan std yang didahului dengan surat pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribpen pen dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan surat piutang retribusi yang tidak mungkin tagih lagi karena hak untuk melakukan yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. surat teguran surat peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah pada dikeluarkan oleh pejabat pns) yang ditunjuk.jika hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah pemungutan retribusi izin gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian melampaui waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terulangnya retribusi, kinerjaendapatan dan belanja daerah. terganggu jikabab xdiberikan jawabkan. wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang undang penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya kepsdl) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau tindak pidana retribusi daerah tersebutdibidang retribusi daerahb xivraturan daerah ini mulai berlaku makkabupaten polewali mamasa nomor tahun seri memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah, nomor tentang retribusi izin gangguan lembaran daerah kabupaten polewali mamasa tahun nomor seri nomor ):dan peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak peta dan biaya penerbitan dokumen lainnyaretribusi izin gangguan lokasi tempat usaha pergantian tersebut diperlukan atasraturan daerah kabupaten polewali mandar pelaksanaannya, serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, nomor tahuntentang hidup. dengan berlakunya peraturan daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan retribusi izin gangguumum. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. ii. demicukup jelas memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, undang undangcukup jelasaspemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan:lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan kepentingan lain oleh pemegang izin, wilayah kabupaten polewali mandar, maka terhadap pertumbuhan tempat lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pembangunan proyek baik oleh pihak pemerintah pemerintah daerah pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.cukup jelasabupaten polewali mandar nomor tahun tentang cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
bupati donggala peraturan daerah kabupaten donggala nomor ditahun 2oii tentang serta}igg]jawaban pelaksanaan an'ngaran pendapatan dan belanja daerah kat'paten donggala that'n anggaran 2oio dengan rahmat ti,than yang maha esa bupati donggala. menimbangbahwa berdasarkan pe(l9j4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun l9g5 tentang pajak bumi dan bangunan lembaran negari republik indonesia tahun l9g5 nomo. itineti999 nomor tambahan kembaran negara republik lndonesia nomor 385arah rrni i nomor tahun tentang perubahan kedua" undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara neu unitod 'angan ("u guffi9t4i*ben[ota hewan perwakilan raky,'iam peraturan pemerintah tahun tentang perubahan atas tahun tentang pengelolaan barang milik neg ara daerah lari tahun tetambah(tambaht"ton air ott dengan peraturan pemerintah patrun tentang perubahan atas peraturan pemerintah tahun tentang sistem informasi keuangan daerah lari tahun ll0 tenn peraturan pemerintah nomor tahun tentang hibah.o"bul),ern;kembaran daerah kabupaten donggala tahun nomor pembangunan dan penanganan modal dan lembaga teknis daerah kabupaten donggala lembaran daerah kabupaten f)'l2dinas daerah kabupaten donggala lembaran daerah kabupaten donggala tahun nomor p"."ii.n daerah kabupaten donggala nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata keduiani .bu.un daerah kabu paten donggala tahun jl. jj. ,.tj peraturan daerah kabupaten donggala nomor tahun tentang pmb tukan organisasi tata kerja lembaga lain bagian dari perangkat daerah kabupaten donggala l,lnai politik. dengan persetujuan benam dewan perda ifl lain rakyat daerah kabupaten rongga.a menetapkan den b[pati donggala memutuskan:oio, pasal ' past l,'. belanja surplus defisit pembiayaan penerimaan . pengeluaran . surplus defisit ,6s ptp. j43.56e ikut: anggaran pendapatan setelah perubahan realisasi selisih letih ( kurang selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah e59' dengan rincian sebagai berikut anggaran belanja setelah p rumahan realisasi selisih lebih kurang rp. rp. selisih anggaran dengan realisasi surplus defisit sejumlah rp. dengan rincian sebagai belut anggaran surplus defisit s teh perubahan realisasi selisih letritr (kurang selisih anggang dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp. e85. dengan rincian sebagai berikut selisih angg: dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut anggaran p keluaran pembiayaan se6iah perubahan rp' realistis selisih lebih (kurang rp'( selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut anggaran pembiayaan neto setelah perubahan lp' realisasi anggaran penerimaan pembukaan setelah perubahan. realisasi selisih lebih kurang rp. rp. s5, rp. .88s. neto sejumlah s0. pada huruf per desember tahun rp. .14s, rp. rp. m9. selisih levitt kurang neraca sebagaimana dimaksud sebagai berikut jumlah asset jumlah kewajiban jumlah ekuitas dana rp. pescatatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf tahun angg:u&jawaban pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. tediri dari per januari mpiran lampiran i.l lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran rp. rp. rp. rp. rp. .u0, rplampiran lampiran lampiran i.l0 lampiran i.l lampiran lampiran iii lampiran daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; daftar kegiatan kegiatan yang belumdiselesaikan sampai akhir tahun dandianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; daftar dana cadangan daesh ;dan daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah neraca laporan arus kas catatan atas peran keuangan ttd, habirponulele postal lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud.dalam terdiri ju'rf.tti*i laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah tercantum dalam lampiran p aturan daerah ini' pasal bupati menetapkan p aturan kepala daerah tentang ffdab p"i"nggungu*"b pelaksanaan sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan apbd' peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang ;;;;;tt;; memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten donggala' ditata akan donggala pada tanggal juli 20ll bupati donggala diundangkan donggala padaunggal juli sekretaris daerah kabupaten donggala dn ic{smiiddin zainuddin' lll' pembina utama mad nip. lembaran daerah hfl?i nggada salinan sesuai dengan asli sekretariat dan,rah kabupaten donggala kepala bagian huiuil; ptnuxoing.undangan l fuu '{' ffdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banggai kepulauanmeningkatnya kemajuan usaha angkutan kabupaten banggai kepulauan, dipandang perlu dilakukan penertibrayekserta jadwal tetap da antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbedakepulauan,rayekizin trayeklakukan penertiban atas jalur transportasi bagi kendaraan angkutan umum pada suatu trayek atau beberapa trayek tertentu melalui pemberian izin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. retribusi izin trayek termasuk retribusi perizinan tertentu yang tuntutannya merupakarayek pada setiap kendaraan umum dan usaha angkuttrayekizin angkutan khusus adalah pemberian izin pada kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang guna keperluan khusus atau mengangkut barang barang khusus. izin usaha angkutan adalah pemberian izin kepada setiap usaha baik perorangan maupun badan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendarakegiatan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dan kegiatan usaha angkutan wajib memiliki izinc.g. kepala dinas perhubungan, informatika dan telekomunikasi. untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, pemegang izin setiap tahun wajib memberikan laporan. tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. izin trayekpemegang izin mengubah jalur trayek, pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin, kendaraan yang digunakan tidak lagi memenuhi standar laik jalan. bab iii dan waktu menggunakditetapkan sebagai berikut izin trayek izin trayek baruizin trayek ulangkartu pengawasan kp): mobil penumpang umum rp. kendaraan bulan mobil bus (seat9 s d orang) rp. kendaraan bulan mobil bus (seat s d orang) rp. kendaraan bulan mobil bus (seat orang) rp. kendaraan bulan non izin trayek izin operasi rp. , kendaraan izin insidentil rp. , kendaraan |
bupati buol provinsi st'i,awasi tengah pratt'ra it diraih i(abt'paten buol tahun2 or4 tei{tang itr btr iivsentit' dati pemberian kemudian ptitanaiuan modal kali'paten buol dengan kalimat ti'ikan yaitu maha isa bupati buol, menimbang bahwa untuk mengakselerasikan pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi rill kabupaten buol, diperlukan iklim yang kondusif bag penanaman modal; bahwa dalam rangka menarik penanam modal, diperlukan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penamaan modal; rnarnan modal daerahu( safran lembaran negara republik indonesia nomor dengan penentu juan bersama dewan perwakilan mittat daerah i(kabupaten buol dan bupati buol memutuskan: menetapkan: peraturan daerah tentang pemberian ii{seni daitpemberian kemudian penanaman modal kabupaten buol baa ketentuan umum pasal dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: operator adalah kabu paten buol' pemerintah daerah j; b;p"ti dan perangkat daerah sebagai rrt trt penyelenggaraan pemerintahan daerah' pati adalah patr buol' dewan perwakilan *fry"t daerah adalah dewan perwakilan rak yat daerah kabu paten buol' pejabat yang disuntik "a'f pej ap at lingkungan "jit:"j* bi"r"f, y.n"g u.*tetang dalam bidang p tanaman local can l"tj"pit pe ndeltgasian wewenang dari bupati' penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh pen enam modal dalam negeri maupun pen ern un modal asing untuk melakukan usaha kabupaten buolmenggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang yang berpasangan dengan penanam modal dalam negeri. penanam moda $ oo8 tentang usaha mikro'i"gst ttg maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau us$a besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang gp6"ttg nomor tahun tentang usaha mikro'"t i"g"t''lqt usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga "*pt, tumbu^deta pan berbagai peraturan perundang undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar pena nanemberdayakan usaha mikro, kecil, dan masyarakat untukganan modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab mai(st'd dat{ tujuan pasal maksud dan tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanganan modal daerah dalam rangka menciptakan akses dan l"ma prt"tt ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. bab iii asas dan sasaran pei{tanaman modal bagian kesatu azas penanaman modal setiap kegiatan penanganan modal wajib memperhatikan azas azas sebagai berikuta utan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional' pemerintah daeralrmemberikaninsentifdan ataukemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan l" t prr"tt daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang u ndan gan. femerintafi' bagian kedua sasaran penanaman modal sasaran penanaman modal meliputi: sektor lingkungan hidup; sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset; sektor kesehatan; sektor pariwisata; sektor industri; sektor perdagangan dan jasa penunjang; sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam; sektor perumahan dan pemukiman; danb pelayanan{ eil ai{activiti{ bentuk percepatan penai{aman modal penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam peran eganh dan koperasi' pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalambentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan pettattamtt modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanganan modal. gagal bentuk pelayanan percepatan penanganan modal atau calon f"rrr,," *modal sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk mdn atau pma. bab mekanisme percepatan{ pei{ana'digit modal bagian kesatu keterbukaan lafornael (l)maan modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing masing. bagian kedua pedia jalan penanaman modal gagmenanamkan modal. ditunjuk sebelum memutuskan bagian ketiga pelaksanaan penanaman modal gagal calon penamaankah menimbulkan kerugian bagi daerah. penanamanmoda l sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (a)las pasca produksi, pemerintah daerah memperoleh (dua puluh persen) dari nilai laba bersih perusahaan. pembagian (dua puluh persen) nilai laba perusahaan menjadi pendapatan daerah dan diperhitungkan sebagai penerimaan kas daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian nilai laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab vii ii{set{tif dari xtmudaii; kesetaraan; tran garansi; akuntabilitas;writer:5melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; f,. berada lokasi pinggiran atau yang terperosok jauh dari pusat pemerintahan;{ insentif dan pemberian kemudidiatur dengan peraturan bupati; peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanganan modal; dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; ); bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan; dan pengaturanpembinaan dan pengawasan. bab dasar pencil ikan pemberian ii{seni dati pemberi{pemberian kemudahan.ia atau kegiatan yang memperoleh insentif dan i{tmudaiiai{ pasal jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:l pariwisata,ganpa ha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal daerah. pass' bab xii coord iil asi dai{5susunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanganan modal. bagian kedua ruang langka pengendalian pasal pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara: pemantauan; pembinaan; dan pengawasan dan penindakan. pemantauan sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengancaramelakukanverilikasi,kompilasidanevaluasi' pembinaan sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dengan cara: memberikan bimbingan dan pen'page ; bank indonesia; dan skpd terkait. seal penerima insentif dan atau kemudahan penangan' i<ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian keep pat eval esi bupati melakukan evaluasi terhadap .k:g"i"tt p:,l penanganan modal yang kemudahan. memperoleh insentif dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) tahun sekali. bab 'cganrl sanksi admin{istri setiap penanam moda l yang melanggar ketentuan dan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanganan modal;atau pencabutan izin usaha dan atau fasilitas penanganan modal. bab xla (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan'')rvi tentukganan modalol, tanggal drs. abd. nip. lembaran daerah kabupaten buol tahun 2oi4 nomor noref 1o8 peraturan daerah kabupaten buol provinsi sulawesi tengah 13l2or4 diundangkan buol laku panjat"asan ""*tu*o{ ffi*;; ;'n "uo" tentu{g ['3ijj' ffi h'f"1y'3f* demi t""""l*n3"'^"' p"tdj.'k"p jtt"t' p""d jt*o j"tt"' """t"*nt"'""' p""dj''top i"tu"' """" u"rr*nj"t""' cukup jelas' cukup keras' pt"d j'ft''p i"tt"' cukup jelas cukup jelasran pasa jterjadinya kelebihan penerimaan pendapatan daerah dari target yang tetapkan, dan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesakvinsi kepulauan riauanggal mei tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah:dan belanja daerah. peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor tahun tanggal apriltahun nomor surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal september tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran keputusan dprd nomor pts dprd ix tanggal september tentang persetujuan dprd provinsi kepulauan riau terhadap peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan riau tahun anggaran dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah provinsinjabar daerah: lampiran daftar dana cadangan, lampiran vii daftar hutang atau pinjaman daerah dan lampiran viii neraca daerah tahun anggaran yang lalu, lampiran rekapitulasi revisi belanja menurut bidang keuberlaku mulai tanggal undang seri (tambahan lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor |
reagubernur kepulauan riau, menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepulauan riau tahun dengan peraturan daerah nomor tahun maka provinsi kepulauan riau telah memilikituk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepulauan riau tahun dipandang perlu untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepulauan riau tahun sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepulauan riau tahun selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepulauan riau tahun periode lima tahun sebelumnya,maka telahgubernur kepulauan riau nomor tahun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf atas serta untuk memenuhdaerah provinsi kepulauan riaunggal juli tentang pengesahan pengangkatan drs. muhammad sani dan dr. h.m. soeria respationo, sh, sebagai gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau, masa jabaorganisasi dan tata kerja badan daerah lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau lembaran daerahepulauan riau, satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut sksetwan) provinsi kepulauan riarovinsi kepulauan riau: program lintas skpd adalah sekumpulan rencana kerja beberapa skpd,,provinsi kepulauan riau.kepulauan riau hasil pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada mei, babi gambaran umum kondisi daerah, babi tinjauan terhadap dokumen perencanaan terkait babvii strategi dan arah kebijakan, bab viii kebijakan umum dan program pembangunan daerah, babitersebut dalam adalah tercantum dalam. pemerintah daerah dalam menyusun rkd setiap tahunnya. rpm dilaksanakan oleh gubernur dan seluruh skpd dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. bab iii pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerahantar kabupaten kota diwilayah provinsi kepulauan riau pengendalian dan evaluasi sebagaimana tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasigubernur terpilih periode selanjutdan rencana pembangunan jangka menengah rpm) daerah. selanjutnya pemerintah daerah akan menyusun rencana kerja pembangunanrpm) nasionaldokumen perencanaan yang dapat mengakomodirsehinggarencana pembangunan jangka menengah rpm) daerahsecara langsung padalum diatur adalah antara lain sebagai berikut terjadinya perubahan data baik itu disebabkan proses pemukhtahiran data maupun karena kejadian alam seperti adanya musibah alam yang menimbulkan korban nyawa dan kerusakan infrastruktur dan mempengaruhi perekonomian masyarakat, selain itu juga disebabkan oleh regulasi kebijakan baik pusat maupun daerah dan sebagainya yang mempengaruhi data dan memerlukan kebijakan teknis pelaksanaannya melalui peraturan dan atau keputusan gubernur. cukup jelas. dokumen rpm ini dapat digunakan sebagai dokumen rpm transisi untuk pedoman dalam penyusunan rkd tahun sebelum rpm provinsi kepulauan riau tahun disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun nomor |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.