Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
nan lkpemerintahan dan pembangunan, daerah berupaya untuk menggali sumber sumber pendapatan daerahdan potensi unggulan daerah, bahwa benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bermutu merupakan salah satu faktor produksi yang mendukung terhadap upaya peningkatan produksi dan selalu dibutuhkan oleh petani yang perlu dipersiapkan secara terus menerus sebagai sumber penerimaan daerah, bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan penjualan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bermutu kabupaten katingretribusi penjualan produksi usahajualan produksi usah kabupaten katingan. daerah adalah daerah kabupaten katingan. bupati adalah bupati katingan. pagdinas adalah dinas pertanian, perkebunan dan peternakan ,dan dinas perikanan dan kelautan. badan adalah badan lingkungan hidup kabupaten katingan. kas daerah adalah kas daerah kabupaten katinganjualan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerahbaik secara vegetatif dan generatif. hortikultura adalah tanaman jenisan nasional maupun unggulanfondasi yang selanjutnya disingkat adalah tempat yang ditetapkan sebagai bahanca) dan merupakan sumber penghasil enters atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya. perusahaan perkebunan besar adalah perusahaan yang melaksanakan pengembangan perkebunan besar (lebih dari ha)yang bergerak dibidang perkebunan yangnya dalam suatu pekebun rakyat sebagai mitranya page dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dansurat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat ssd adalah surat yangterbitkan untuk tanda daftar objek retribusi sebagai bukti pendaftaran. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten katingan. dinas teknis adalah dinas pertanian, perkebunan dan perternakan, dinas perikanan dan kelautan, serta badan lingkungan hidup. bab nama, obyek, subyek ruang lingkup retribusi dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah pungut retribusi sebagai hasil pembayaran setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menggunakan hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, fasilitas pemanfaatan laboratorium lingkungan, jasa olahan, benih ikan dan yang disediakan oleh pemerintah daerah. page subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerahdalam peraturan daerah ini mengatur tentangbagian kesatu tarif retribusi pada dinas pertanian, perkebunan dan perternakan struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur kualitas, dan produktivitas benih atau bibit. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan harga satuan barang jasa pemerintah kabupaten katingan dengan persentase sebagai berikut benih terdiri dari benih padi unggulan nasional lokal, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau benih sejenis sebesar yo, benih dasar sebesar y6, page benih pokok sebesar yo, benih sebar sebesar yo9, bibit ubi kayu, ubi jalar dan jagung sebesar y6. bibit terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura durian, duku langsat, rambutan, melengkung, mangga, manggis, jambu air, jambu biji, sirsak, belimbing, alpukat, petai, sawo, nanas, cempedak, kedondong, leci dan sukun bibit tanaman (benih dasar) pohon sebesar bibit tanaman (benih pokok) pohon sebesar bibit tanaman (benih sebar) pohon sebesar perkebunan bibit sawit umur bulan pohon sebesar 20y6, bibit karet okupasi siap tanam (payung pohon sebesar y6, bibit karet stump okupasi mata tidur pohon sebesar mata entry karet mata) meter sebesar peternakan bibit sapi lokal sapi bali, po, madura, dan sapi lokal kalimantan tengah) umur bulan jantan ekor sebesar y6, betina ekor sebesar y6, umur bulan jantan ekor sebesar y6, betina ekor sebesar y6y6, betina ekor sebesar bibit sapi mental, limousin dan brahman umur bulan jantan ekor sebesar betina ekor sebesar y6, umur bulan jantan ekor sebesar yo, betina ekor sebesar yobetina ekor sebesar y6, bagian kedua tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah pada badan lingkungan hidup (l) struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan penggunaan fasilitas dan jasa olahan sebagai berikut tarif retribusi pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan. tds tersuspensi tss dissolve oxygen do) meter demand bod page cod total fosfatsbg each particular tsp permen tahun tarif retribusi kompos dari hasil olahan sampah kompos kandungan c organik c n ratio kadar air maks nitrogen min fosfor min kalium bagian ketiga tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah pada dinas perikanan dan kelautan struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur, kualitas dan produktivitas benih serta jenis fasilitas yang disediakan. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut page bibit ikan ikan nila rp100 ekor ikan mas rp200 ekor ikan lele rp200 ekor ikan gurami rp1. ekor ikan patin rp300 ekor ikan betok rp1. ekor ikan hias ikan boti rp1. ekor ikan indosiar rp500 ekor ikan kepala kuda rp250 ekor ikan cacing rp100 ekor ikan boti hijau rp300 ekor ikan saluang ekor merah rp100 ekor ikan gurami coklat rp300 ekor ikan lais kaca rp100 ekor penjualan balok balok rp16. balok penjualan air galon liter galon rp10. balok sewa cool book rp100 hari bab vii peninjauan tarif retribusi tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengnjualan produksi usaha daerah dipungut wilayah hukum kabupaten katingan. bab pemungutan dan pendaftaran retribusi dipungut oleh dinas pendapatan daerah serta dinas teknis.page bab tata cara penetapan retribusi bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitk, adanymaks. besaran dan tata cara pemberiageagegan, ahmad'yantenglie diundangkan asongan pada tan mei sekretumum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah kabupaten katingan senantiasa mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, pekebun dan peternak melalui penyediaan benih atau bibit murni dan bermutu. berkenaan dengan hal tersebut melalui ekstensifikasi pendapatan daerah, pemerintah kabupaten katingan. pembentukan peraturan daerah tersebut dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pertanian dengan menyediakan benih bibit unggul nasional lokal demi kepentingan peningkatan produksi dan produktivitas. berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga pelaksanaan operasional tidak mengalami kendala dan hambatan. ii. demi cukup jelas yang dimaksud produksi usaha daerah adalah hasil produksi usaha daerahpage yang dimaksud dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang diterima oleh pemerintah daerah dalam melakukan penjualan produksi usaha daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berorientasi kepada harga pasar dengan tetap mempertimbangknjauan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah dapat dilakukan perubahan tarif sesuai dengan perkembangan perekonomian dan harga pasar, perubahan tarif tidak perlu merubah peraturan daerah tetapi boleh ditetapkan dengan peraturan bupati katingan berdasarkage cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pemungutan pajak adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh dinas atau badan yang melaksanakan pemungutan pajak yang memenuhi pencapaian atau melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah daerah dapat diberikan reward atau insentif yanglunda daftar usaha pariwisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulukumba, menimbang bahwa pembangunan kepariwisataan dilakpengaturan mengenai pendaftaran usaha pariwisata daerah, cc. bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataanda daftararik wisata berita negara republik indonesia tahun nomor jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kesepuluh jasa informasi pariwisata bidang usaha informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha informasi pariwisata. usaha informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada meliputiinformasi selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kesebelas jasa konsultan pariwisata usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, cc. pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan, jenis jasa konsultan selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keduabelas jasa pramuwisata usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jenis usaha penyediaan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata. jenis jasa pramuwisata selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketigabelas wisata tirta usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: wisata bahari, meliputi sub jenis usaha: wisata selam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar, dan dermaga bahari. wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub jenis usaha wisata arung jeram. jenis usaha tirta selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keempatbelasjenis spa selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab pendaftaranbagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan. tiup harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bagi jenis usaha pariwisata tertentu. permohonan diajukteknis. pemohon tiup dapat mengatakan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan melampirkan surat kuasa bermaterai. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan tiup apabila berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar. permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan kembali setelah alasan penolakan dipenuhipersyaratan teknis jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam yaitu: usaha hiburan malamtidak menyediakan tempat dan fasilitas yang mengarah kepada tindakan asusila, prajurit pelayan harus berpakaian rapi dan sopan, waktu operasional hiburan malam mulai pukul wita pendirian tempat usaha berada dalam radius (limusaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperhatikan hal sebagai berikut: l.waktu operasional, mulai pukul sampai wita, dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat. usaha karaokekecuali pada ruang publik, pintu ruangan bernyanyi bagian atas harus menggunakan kaca tembus pandang, .tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada tindakan asusila, jam operasional, mulai pukul sampai wita, pendirian tempat usaha berada dalam radius (dupengurusan tiup tidak dikenakan biaya. babi pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk, permohonan pemutakhiran tiup apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum didalam daftar usaha pariwisata paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalampejabat yang ditunjuk dan apabila lewat (tiga) harikedalam daftar usaha pariwisata paling lama (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah. berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tiup untuk diserahkan kepada pengusaha paling lamatiup sebagaimana dimaksud pada makpejabat yang ditunjuk. bab vii, atau membubarkan usahanya. pengusaha wajib mengembalikan tanda daftar usaha kepada pejabat yang ditunjuk paling lama (empat belas) hari setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud padasanksi administratif pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, pembatalan tiuplaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penerbitan tiup dilaksanakan oleh skpd yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang perizinan, setelah berkoordinasi dengan skpd yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisatabab xiii perizinan usaha pariwisata01 februaribulukumbadaerahnetapkan peraturan daerah kabupaten bulukumba tentang tanda daftar usaha pariwisata.peninggalan sejarah dan kepurbakalaan berupa candi, keraton, petilasan, dan bangunan huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan pariwisatsungai dan dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danaulaut dancukup jelas. cukup jelas huruf bulukumba dan bupati bulukumbaini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati bulukumba daerah adalah kabupaten bulukumba. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan wisma adalah bangunan untuk tempat tinggal dan kantor. huruf yang dimaksud dengan motel adalah bagunan yang terletak luar pusat kota dan daerah sekat high way (jalan raya), biasanya pada bangunan itu disediakan penginapan dalam bentuk apartemen dan dapat untuk tempat tinggal kurang dari (dua puluh empat) jyangsedangkan yang dimaksud dengan salon rias adalah salon kecantdibidang tertentuidalam daftar akomodasiidalamnya usahmulangsungai, danau danwadukdasarpelaksanaan daftar usaha pariwisata daerah. bagian kedua tujuan pendaftaran usaha kepariwisataan bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan asas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber sosial, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah, dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: bidang usaha pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, masa berlaku tiup:, peran serta masyarakat, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan sanksi. bab iii bidang usaha pariwisata bagian kesatu umum usaha kepariwisataanndaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha pariwisata. bagian kedugua, pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, cc. pengelolaan pemukiman dan atau lingkungan adat, dan pengelolaan objek ziarah. jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga kawasan pariwisata bidangketentuan peraturan perundang undangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada dilakukan pendaftaran terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi. bagian keempatseluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata. jenissungai dan danau wisata, dan angkutan laut domestik wisata. jenis usaha jasa transportasi wisata selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kelimjenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha: biro perjalanan wisata, dan agen perjalanan wisata. jenis usaha jasa perjalanan wisata selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keenamjenis usaha jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis usaha: restoran, rumah makan, kafe: pusat jajanan makanan, dan jasa boga. jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketujuh penyediaan akomodasi bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam hurufersinggahan karavan, vila cottage, pondok wisata, bumi perkemahan, wisma: dan motel. jenis penyediaan akomodasi selain dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedelapanseluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasiterdiri dari: lapangan golf, rumah milyar, lapangan futsal, gelanggang renang, lapangan tenisdan gedung pertunjukan seni. arena permainan, hiburan malam, terdiri dari: kelab malam: diskotik, dan pub. panti pijakan atau salon rias taman rekreasi, tempat karaoke dan atau rumah bernyanyi, dan h.jasa impresario promotor. jenis penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain dimaksud pada diatur dalamrtemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
wali kota banjar provinsi jawa barat peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang izin peruntukan penggunaan tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tidak termasuk jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, bahwa peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah, masih mengatur tentang retribusinyaruntukruntukan penggunaan tanperuntukan penggunaan tanah umum bahwa dalam rangka pengaturan penggunan tanah kota banjar agar dapat tercapai dengan baik, kiranya selalu berpedoman pada rencana tata ruang wilayah rtrw) dan peraturan teknis lainnya, karena izin peruntukan penggunaan tanah ini ditetapkan dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. dengan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah yang sesuai dengan peruntukannya diharapkan kota banjar nantinya akan tercipta keselarasan mulai dari proses perizinannya sampai dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif, dengan tetap berpedoman padakegiatan yang mengakibatkan perubahan atau peralihan fungsi tanah lahteknis lainnya yang dimaksud meliputi rencana detail tata ruang rdr), rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) dan site plan. apabila peraturan teknis lainnya tersebut belum ditetapkan maka mengacu pada perda tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) dan pertimbangan teknis tata ruanggiatan tertentu adalah meliputi kegiatan pertambangan, pematangan lahan yang berdampak besar terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. huruf cukup jelas. huruf amdal merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. amdal merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusdan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan amdal. spl surat pernyataan pengelolaan lingkungan) adalahpemerintah kota banjar. wali kota adalah walibanjarjinanmberian izin peruntukan penggunaan tanah adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kota kepada perorangan atau badan yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah rtrw) dan peraturan teknis lainnya sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum. peruntukan penggunaan tanah adalah pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan perorangan atau badan wilayah kota banjar. izin peruntukan penggunaan tanah yang selanjutnya disingkat ppt adalah izin yang dipersyaratkan kepada perorangan dan atau badan untuk setiap penggunaan tanah yang dimaksudkan agar peruntukan penggunaan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan peraturan teknis lainnya. penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkatperuntukan dan penggunaan tanah, obyek dan subyek, persyaratan izin, kewenangan pemberian izin, penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. bagian kedua tujuan pengaturan ppt bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pptwujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan terselenggaranya pemanfaatan ru. bab iii peruntukan dan penggunaan tanah peruntukan dan penggunaan tanah harus memperhatikan: kesesuaian dengan fungsi kawasan dalam rtrw dan peraturan teknis lainnya, kesesuaian dengan krk,apabila terjadi perubahan rtrw dan peraturan teknis lainnya, maka penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti rtrw yang terakhir. untuk kegiatan yang sudah memperoleh ppt sebelum terbitnya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. peruntukan dan penggunaan tanah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum, harus mengikuti ketentuan ketentuan mengenai krk, garis sempadan jalan, bangunan, sungai, dan sempadan lainnya serta ketinggian bangunan. bab obyek dan subyek bagian kesatu obyek obyek izin peruntukan penggunaan tanah adalah setiap lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan atau bangunan. bagian kedua subyek subyek izin peruntukan penggunaan tanah adalah perorangan atau badan dan atau instansi yang akan memperoleh ppt untuk kegiatan. bab persyaratan izin persyaratan izin meliputi: mengisi formulir permohonan izin, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku, fotokopi akta pendirian atau pengesahan dan atau akta perubahan untuk pemohon badan hukum badan usaha, fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan tanah, fotokopi pelunasan pbb tahun terakhir, sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk kegiatan tertentu, gambar rencana tata letak bangunan, dokumen lingkungan amdal ukl upl spl yang sudah direkomendasikan dari instansi teknis untuk kegiatan tertentu, rekomendasi penggunaan lahan dari bappeda untuk kegiatan tertentu, surat kuasa bagi pemohon yang dikatakan tanpa hak substitusi, dan il. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: nama pemohon penanggungjawab, alamat pemohon penanggungjawab, nomor kartu tanda penduduk atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku, nama perusahaan badan, alamat perusahaan badan, nomor telepon perusahaan badan, luas tanah sesuai kepemilikan tanah, dan peruntukan lahan. bab kewenangan pemberian izin setiap perorangan dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan usaha dan atau bangunan wajib mendapatkan ppt dari wali kota. wali kota mendelegasikan kewenangan ppt kepada dpmptsp. pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pembangunan: bersifat sosial, perumahan, usaha: industri,kota. bab vii penyelenggaraan perizinan bagian kesatu prosedur pelayanan ppt prosedur pelayanan ppt adalah sebagai berikut: pemohon memperoleh informasi dari petugas informasi mengenai ppt yang akan dimohon sesuai denganpadaftaran dan mencetak tanda terima permohonan, memberikan tanda terima kepada pemohon, dan meneruskan berkas permohonan kepada petugas verifikasi. berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf angka petugas verifikasi melakukan pemeriksaan teknis, petugas verifikasiil. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa ppt ditolak, maka petugas verifikasi membuat surat penolakan dan menyampaikan kepada petugas informasi untuk disampaikan kepada pemohon, m.jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa ppt disetujui, maka petugas verifikasi menyampaikan kepada petugas penerbitan dan pelaporan perizinan untuk proses pencetakan naskah ppt untuk ditandatangani oleh kepala dinas: ppt yang telah ditandatangani oleh kepala dinasbagian kedua jangka waktu pelayanan jangka waktu pelayanan ppt paling lambat (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan disetujui untuk diterbitkan. dalam hal hasil pembahasan mengharuskan pemohon melengkapi persyaratan tambahan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf maka selama jangka waktu pemohon memenuhi hasilgian ketiga masa berlaku dan pencabutan izin ppt berlaku selama pemegang pemilik ppt melakukan kegiatan dengan tidak merubah jenis kegiatan peruntukan. kegiatan harus sudah dimulai paling lambat (dua) tahun setelah ppt diterbitkan. ppt dapat dicabut apabila:, terjadi perselisihan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, memberikan data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu pada saat pengajuan permohonan ppt, dan atau terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan. tata cara pencabutan ppt sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila pemegang pemilik ppt tidak memulai kegiatan sebagaimana dimaksud pada maka pemegang pemilik ppt harus mengajukan penangguhan pencabutan. bagian keempat ketentuan perizinan dokumen tanah yang diajukan dalam ppt adalah tanah yang sesuai ketentuan rtrw dan peraturan teknis lainnya yang sesuai dengan peruntukannya. apabila terjadi perubahan peruntukan lahan sebagaimana yang tercantum dalam ppt harus dilakukan perubahan ppt. bab viiinstansi terkait dan ditetapkan melalui keputusan wali kota. camat dan lurah wajib melaksanakan pemantauan atas peruntukan penggunaan tanah dalam wilayahnya dan melakukan koordinasi dengan instansi teknis apabila ditemukan kasus. kegiatan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan pada lokasi yang telah memperoleh ppt untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan lapangan dengan izin yang telah diberikanralihan ppt yang terbit sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan subyek dan obyek ppt serta proses penerbitannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
skbadan permusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulukumba, menimbang: bahwa untuk menindaklanjutihal hasil pengawasan bpd sebagaimana dimaksud pada tidak terlaksana atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bpd meminta keterangan kepala desaanggota bpd sebagaimana dimaksud pada sebesar 40y6 dari penghasilan tetap kepala desa. besaran tunjangan anggotamematuhi, menjaga dan melestarikan pasang bagi desa yang berada wilayah masyarakat hukum adat armata kajangdprd dan tembusan dprdpengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk keputusan rapat bpd. keputusan rapat bpd sebagaimana dimaksud padasebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. pengisian keanggotaan bpd antar waktu sebagaimana dimaksud pada hurufbadan permusyawaratan desa lembaran daerah kabupaten bulukumba tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. musyawarah bpd adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinanwilayah adalah keterwakilan dusun. semena adalah hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan. bab kelembagaanrendah (lima) orang dan paling tinggisebagaimana dimaksud padaatau jumlah penduduk diatas jiwa sebanyak sembilan) orang. jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pemilihan anggota bpd secara langsung atau musyawarah, perwakilan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati, provinsi sulawesi selatan nomor b.hk.ham. penjelasan atas peraturan daerahkabupaten bulukumba nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa umum badan permusyawaratan desa bpd) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. bpd dapat dianggap sebagai "parlemen" nya desa, bpd merupakan lembaga baru desa pada era otonomi daerah indonesieresmian anggota bpd ditetapkan dengan keputusan bupati, dimanketuaii. demi tambahan lembaran daerah kabupaten bulukumba nomormekanismebab iii mekanisme pengisian keanggotayang dibuktikan dengan ktp, berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, j . calon anggota bpd yang berstatus pns atau non pns harus mendapat izin dari atasan langsung sesuai dengan surat keputusan.. bagian keduanyelesaian perselisihan dalam hal terjadi permasalahan dalam pemilihan calon anggota bpd, maka pengaduan disampaikan secara tertulis kepada panitia paling lama jam sejak pelaksanaan pemungutan suara. penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada wajib diselesaikan oleh camat dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari. bagian keempatempat biaya biaya penyelenggaraan pemilihan anggota bpd dibebankan dalam apb desa dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengisian anggota badan permusyawaratan desa antar waktumendaftar panitia pemilihan kepala desa antar waktukurang
jepara nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikandidikan keagamaan non formal islamumum angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka dihapus, daninas adalah dinas yang bertanggungjawab bidang pendidikan kabupaten jepara. kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten jepmenyelenggarakan sistem pendidikan nasional olehhapusdiseluruh wilayah hukum negara kesatuan dihapusingkasdihapus. dihapuenamenam tahun. sekolah dasarnegara indonesia dan atau warga negara asingim yang yang selanjutnya disingkat badan ataujepara. komite sekolah ataujepara. badan standar nasional pendidikansertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. penilik adalah pejabat fungsional pelaksana teknis dinas untuk melakukan pemilikan pendidikan non formal jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh aparatur sipil negara. pamong belajarnon formal. dihapus. dihapus. ketentuan dihapus ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada database pendidikan. database sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi data satuan pendidikan, murid miskin, cc. anak usia sekolah, angka melanjutkan, murid, pendidik, rombongan belajar, mengulang kelas, putus sekolah, kelulusan, dan sarana prasarana. penyusunan database dilakukan oleh dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemerintah daerah menyusun strategi pencapaian standar nasional pendidikan. strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada mencakup: standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengelolaan satuan atau program pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyelenggaraan pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasardan angka dihapustingkat satuan pendidikan. penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada mencakup pendidikan karakter dan budi pekerti. dihapus. ketentuan diubahmuatan lokal kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud pada untuk satuan pendidikan atau sederajat wajib memilih satu sebagai berikut: ketrampilan ukir atau khas lainnya, bahasa asing, lingkungan hidup. pariwisata. kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud pada untuk satuan pendidikan smp m adalah keterampilan ukir. ketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran mengacu pada pedoman penyusunan kalender pendidikan. pedoman penyusunan kalender pendidik pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan sarana prasarana pada sd smp yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pemerintah daerah dapat membantu pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. ketentuan diubah, dan menambah baru yakni (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut: satuan pendidikan non pendidikan anak usia dini paud), dan sanggar kegiatan belajar skbklim menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan keterampilan kecakapan hidup, pengembangan sikap dan kepribadian profesional dan mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri. pendidikan anak usia dini guna menumbuh kembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan enam (ba) sanggar kegiatan belajar merupakan program satuan pendidikan non formal yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta didik tk, ra, atau bentuk lain yang sederajat berusia (empat tahun sampai dengan (enam) tahun. peserta didik pada sd mi atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia (enamewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan. peserta didik pada smp m atau bentuk lain yang sederajat harus sudah menyelesaikan pendidikannya pada sd, mi, paket atau bentuk lain yang sederajat. dihapus ketentuan diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut: guru wajib membuat satuan acara pembelajaran sap), rencana program pembelajaran rpp), silabus, dan kontrak pembelajaran awal tahun ajaran baru dan melaporkannya kepada pengawas. guru dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang ada sekitar sekolah. guru bersertifikasi berkewajiban mengajar linier sesuai dengan sertifikasi pendidik paling sedikit (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak (empat puluh) jam dalam seminggu dan atau membimbing minimal (serratus lima puluh) anak bagi guru mata pelajaran tik dan guru bimbingan dan konseling ketentuan diubah dan disisipkan (satu) baru yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut pendidik satuan pendidikaformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun kepala sekolah yang diperbantukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan formasi. (la) pendidik satuan pendidikan nonon formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan formasi. tata cara dan persyaratan pengangkatan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh bupati. ketentuan diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut kepala satuan pendidikan sepenuhnya, dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan. ketentuan diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diangkat sebagai kepala satuan pendidikan. tata cara dan persyaratan pengangkatan pendidik sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikuttugas dan tanggungjawab pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal usia dini dan pendidikan dasar. dalam menjalankan tugasnya pengawas bertanggungjawab kepada kepala dinas dan atau kepala kantor kementerian agama ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki izin pendirian. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada untuk tk, sd, smp, diberikan oleh bupati. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada untuk ra, mi, ts, ditetapkan oleh kepala kantor kementerian agama setelah mendapat rekomendasi bupati. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada untuk satuan pendidikan non formal harus mengacu pada standar nasional pendidikan. tata cara dan persyaratan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas dan atau kepala kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, pada saat didirikan wajib menyediakan anggaran sendiri untuk mencukupi kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan sekurang kurangnya selama enam tahun untuk sd mi dan tiga tiga) tahun untuk smp m ts. anggaran sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah menyediakan biaya investasi dan biaya operasi untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan umum yang meliputi mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang, memiliki domisili yang jelas, cc. mempunyai ruang kelas sekurang kurangnya (enam) ruang untuk sd mi, dan (tiga) ruang kelas untuk smp ts, memiliki siswa, sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan non formal wajib memenuhi persyaratan umum yang meliputi memiliki surat keputusan tentang pendirian penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, memiliki domisili yang jelas, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki struktur organisasi, mempunyai program kerja, tersedia tempat pembelajaran, memiliki warga belajar, h.sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut biaya untuk pengembangan satuan pendidikan dapat berasal dari sumbangan sukarela berdasarkan musyawarah para pemangku kepentingan, komite sekolah, orangtua peserta didik dan atau masyarakat tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengikat. pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam proposal sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan bagi peserta didik dari keluarga miskin. ketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut komite sekolah madrasjumlah anggota komite sekolah madrasah sekurang kurangnya berjumlah (lima) orang dan paling banyak (lima belas) orang, terdiri atas unsurdemokratis. ketua, sekretaris dan anggota komite sekolah madrasah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dan dilaporkan kepada kepala dinas atau kementerian agama sesuai kewenangannya masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah tiga tahun, dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. komite sekolah wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan program kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah disahkan oleh kepala satuan pendidikan. pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana operasional komite sekolah dan atau dana hibah sesuai dengan kemampuanuari bupati jepara, ttd ahmad marzuki diundangkan jepara.abupaten jepara maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerahfilosofis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dhubunglenggaraan sebagian urusan perhubungan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem transportasi dalam satu kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga diperlukan sistem transportasi yang menjamin keselamatan, ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan transporthubungtransportasitata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruatransportasinyelenggaraan transportasi. simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intertidal yang berupa terminal, stasiun kereta apitransportasitransportasiterjadwal atau tidak terjadwal atau rute lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan dermaga pelabuhan dermaga lainnyauji berkalappedekawasan keselamatan operasi penerbanganoperasi penerbangan. bab asas, maksud, efisien dan efektif: seimbang, terpadu, dan mandiri. pengaturan penyelenggartujuan penyelenggaraan perhubungan daerah adalah untuk: terwujudnya pelayanperhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal,dan cc. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. bab iii kewenangan kewenangan pemerintah daerah bidang perhubungan antara lainssuulr dkpaa. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal, bb. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, cc. penerbitan izin pekerjaan pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dd. penerbitan izin reklamasi wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, ee.ff. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, gg. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten, hh. penerbitan izin usaha,ii. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalamkkmmb penyelenggaraan perhubungan penyelenggaraan perhubungan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lainruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi: penyelenggaraan lla:, penyelenggaraan perhubungan laut, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan perhubungan udara. bab penyelenggaraan lla bagian kesatu umumdiwilayah daerah, pemberian bimbingan, pelatihan, dan izin kepada perusahaan angkutan umum daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan lla daerahgian kedua rencana induk jaringidaratkrencana induk jaringan lla daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat: rencana kebutuhanlla dalam keseluruhan moda transportasi, rencana dan lokasi kebutuhan simpul. arah kebijakan sebagaimana dimaksud padaterminal, shelter halte bus, bandara, pelabuhan penyeberangan dan atau laut. rencana induk jaringan lla sebagaimana dimaksud menjadi pedoman bagi pemerintah daerah menyusun rencana detail jaringan lla daerah. rencana detail jaringan lla sebagaimana dimaksud pada meliputi: penetapan rencana lokasi pembangunan jaringan jalan danangkutan tidak dalam trayek, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan. bagian ketiga jalan paragraf penggunaan jalanmerintah daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kabupaten dengan keputusan bupati. kelas jalan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas. paragraf perlengkapan jalan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan beruppemakailenggaraan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah, badan dan atau masyarakatnyediaan danmemindahkan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pemasangan reklame pada perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung dapat dilakukan oleh badan dan atau perorangan setelah mendapat izin dari dinasprioritas bus, pengendali its, traffic report dengan radio dan televisi, display informasi angkutan umum bus, rambu multi pesan variable message sign vms), 'e payment e ticketingempatk. fasilitas lainnya, berupa tempat tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraanempat pengujian dan pemeriksaan kendaraan paragraf pengujimenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan pengujianaragraf pengujian kendaraan bermotor pemeriksaan dan pengujian fisik roda tiga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah rumah yang dioperasikan jalan. pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan. bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada berupa pengesahan buku uji dan atau kartu uji serta tanda uji. pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh: penguji kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri, dan penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swastangujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala, wajib melakukan uji berkala. pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanatetap berupa fasilitas pengujian. pengujian sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan peralatan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada wajib dipelihara secara berkala dan atau insidentil, dikalibrasi secara berkala dan telah memperoleh akreditasi dari menteri. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatandilakukan setiap (enam) bulan sekali. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan uji berkala diatur dengan peraturan bupati. paragraf pelaksana pengujian pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tenaga fungsional penguji sesuai ketentuan. tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada berwenang menandatangani buku uji dan atau kartu uji serta tanda uji. selain kewenangannya sebagaimana dimaksud pada penguji kendaraan bermotortenaga pelaksana pengujian kendaraan tidak bermotorpemeriksaan administrasi dan teknis, dan cc. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor. pemeriksaan dapatnuhan persyaratan teknis dan laik jalan. pemeriksadilakukan terhadap: mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan. pemeriksaan kendaraan bermotor dalam rangka kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan terhadap emisi gas buang dan rumah rumah kendaraan bermotor antara lain: mobil penumpang tidak umum, kendaraan bermotor roda (tiga) dengan rumah rumah pengangkut barang. bagian kelima bengkel paragraftenaga mekanik, fasilitas dan peralatan, sistem informasi manajemen. paragraf. paragrafparagraflaksana uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh dinas. bagian kelima terminal paragraf fungsi terminalterminal penumpangdan atau angkutan perdesaan paragraf penyelenggaraan pemerintah daerah menyelenggarakan terminal tiperencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penertibansekurang karangannya terdiri dari:(jalur kedatangan penumpang, ruang tunggu pemberangkatan (boarding): ruang pembelian tiket,:lost and found), uu. ruang penitipan barang (lockerfasilitas keamanan (checkingil. fasilitas umumerah pengawasan terminal yaitu lingkungan luar lingkungan kerja terminal yang berpengaruh terhadap kinerja terminal. daerahgatur kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. bagian keenam terminal barang paragraf pengaturan kegiatan bongkar muat dilakukan pad tempat tempat yang telah ditetapkan semua dengan dengan peruntukannya,alam peraturan bupati. bagian ketujuhpelaksana kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah dinasbijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hurufhurufmberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: arahan:engawasan dalam manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan. tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada dapat diwujudkan dengan penegakan hukum. bagian kedelapan analisis dampak lalu lintas paragraf penyusunan analisis dampak lalu lintas setiap badan hukumcc.cc.'tanggungjawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak. paragraf.paragraf, bagian kesembilan angkutanyang sepenuhnya beroperasi wilayah daerah, trayek angkutan kota dan perbatasan wilayah daerah yang berbatasan dengan daerah kabupaten kotakawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam hurufotaipcakupan, dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam diatur denganrancang banguyediaan barang jasa. paragraf perizinan setiapsebagaimana dimaksud pada untuk dikotaotakota dan angkutan perbatasdapat diberikan untuk jangka waktu tertentuatauinstansi yang terkaitsepuluhberupa angkutan barang umumhuruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: melekatkan nama perusahaan pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboardperorangan warga negara indonesia.. paragraf bongkar muatsebelasdokar. setiap kendaraan tidak bermotor umumumumumumketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kendaraan tidak bermotor umum diatur dengan peraturan bupati. bagian keduabelas penyelenggaraan parkir paragraf umum penyelenggaraan parkir dilaksanakan: luar ruang milik jalan, dan , dan badan hukum atau perorangan.hukumdan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada menggunakan potensi parkir. paragraf tempat parkir luar ruang milik jalan penyediaan fasilitas parkir diluar milik jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa gedung parkir, pelataran taman parkir. penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada dilakukan analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak lalu lintasatuan ruang parkir srp)aragraf tempat parkir dalam ruang milik jalan penggunaan ruangmilik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan jalan kabupaten berdasarkan kawasan zona pengendalian parkir. ruang milik jalan untuk tempat parkirkelancaran dan ketertiban lalu lintasparagraf perizinan setiap badan hukum atau perorangparkir sesuai kebutuhan. izin sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh dinas. setiap badan hukum atau perorangan yang akan menyelenggarakan parkir luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin. penyelenggaraan parkir oleh badan hukumketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang milikjalan dan dalam ruang milik jalan, dan tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan parkir diatur dengan peraturan bupati. bagian ketigabelas pajak parkir penyelenggaraan tempat parkir luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh badan hukum atau perorangbagian keempatbelas penitipan kendaraan penyelenggaraan penitipan kendaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan hukum atau perorangan. untuk dapat menyelenggarakan penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada badan hukum atau perorangan wajib mendapatkan izin. penyelenggaran penitipan oleh badan hukumhukum atau perorangan. besarnya tarif penitipan kendaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan. penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah. bagian kelimabelas) jamgemukan,lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keenambelas,tujuhbelasinstansiketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan perkeretaapian pemerintah daerah menyusun rencana induk perkeretaapian daerah. rencana induk perkeretaapian daerah sebagaimana dimaksud pada memuat:arah kebijakan rencana induk perkeretaapian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan. rencana induk perkeretaapian daerah sebagaimana dimaksud dalam disusun dan ditetapkan oleh bupati. bupati dalam menyusun rencana induk perkeretaapian daerah, wajib berkonsultasi dengan gubernur dan menteri. bab vii penyelenggaraan perhubungan laut bagian kesatu angkutan perairan jenis angkutan perairan terdiri atas: angkutan laut, angkutan penyeberangan. cc. angkutan perintis. paragraf angkutan laut angkutan laut terdiri dari: angkutan laut dalam negeri, angkutan laut pelayaran rakyat. angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan trayek angkutan laut dalam negeri pengoperasian jaringan kapal pada trayek, dan keagenan kapal angkutan laut dalam negeri kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk didisuatu pelabuhan, pemerintah daerah dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional. rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tetap dan. rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tidak tetap dan tidakpelayaran rakyat. laporan rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat sebagai mana pada dan dilakukan sekurang kurangnya (enam) bulan sekali untukbupati. paragraf angkutan penyeberangan kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan hukumdilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan. berdasarkan fungsi lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam merupakan lintas penyeberangan dalam kabupaten. paragraf angkutan perintis angkutan perairan untuk daerah yang dan angkutan penyeberangan dengan biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah. biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan subsidi biaya operasional pada suatu trayek tertentubadan hukum atau perdan cc. izin usaha angkutan penyeberangan. izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh bupati bagi badan hukummemiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan atau koperasi, memiliki penanggungjawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentudengan ketentuan:. badan hukum dapat menyelenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan angkutan diperairan yang diselenggarakan oleh badan hukum yang diberikan khusus untuk kegiatan dimaksud. usaha jasa terkait dengan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada berupa perawatan dan perbaikan kapal (ship requiring and maintenance). ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, dan perizinan usaha jasa terkait lainnya diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga tarif tarif terdiri dari tarif angkutan penyeberangan, tarif usaha jasa terkait dengan angkutan perairan, dan cc. tarif jasa kepelabuhanan. tarif angkutan penyeberangan menurut jenisnya dibedakan atasterdiri dari tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi sup) per mil. tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada hurufberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tarif untuk kelas ekonomi. ditetapkan oleh bupati. pemberlakuan tarif harus disosialisasikan paling lambat (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan. monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan tarif dilakukan oleh dinas. tarif usaha jasa terkait dengan angkutan perairan ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa. tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud huruf dikenakanjasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian keempat kepelabuhanan paragraf jenis dan lokasi jenis pelabuhan terdiri atas: pelabuhan laut,rencana tata ruang wilayah kabupaten.dalam juga harus berpedoman pada jaringan jalan kabupatentata ruang wilayah kabupatenrencana induk pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupatirja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati. menteri dalam menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama dan pengumpugubernur dalam menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regionabagian kelima penyelenggaran pelabuhan paragraf penyelenggaraan penyelenggaran pelabuhan terdiri atas: otoritas pelabuhan,it penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada bupati berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja dinas daerahiberikan oleh bupati. paragraf pengoperasian pelabuhaniterbitkan izin pengoperasian oleh bupatiuntuk pelabuhan pengumpan lokal.kabupaten. ketentuankabupaten sebagaimana dimaksud dalamkabupaten sebagaimana dimaksud dalam dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersildilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan dari bupati. bab viiinerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopteruntuk mengendalikan benda tumbuh dan pendirian bangunan bandar udara dan sekitarnya. kawasan keselamatan operasi penerbangan sekitar bandar udara ditentukan berdasarkan rencana induk bandar udara, bagi yang belum mempunyai rencana induk bandar udara ditentukan berdasarkan panjang landasan sesuai rencana rencana pengembangandengan peraturan bupati dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undanganbab keterpaduan antar moda transportasi rencana induk, rencana induk jaringan transportasi kabupaten diwujudkan dalam masterplan transportasi kabupaten, rencana induk jaringan transportasi kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. bab sumber daya manusia bidang perhubungan sumber daya manusia bidang perhubungan,perhubungan laut,perhubungkereta api, dan prasarana kereta api. sumber daya manusia bidang perhubungan lautdan prasarana perhubungan laut, keselamatan pelayaran, kepelabuhandan perkeretaapian. untuk perencanaan bidang perhubungan, pemerintah daerah melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dibidang perhubungan,penyelenggaraan perhubungan, diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu. sistem informasi dan komunikasi terdiri dari sistem informasi dan komunikasi lla: sistem informasi dan komunikasi pelayaran, yaitupendidikan berlalu lintas, kepelabuhanan, pelayaranperhubungan,masyarakat dapperhubunganiv. ketentubidang perhubungan. bab penyidikan ppn bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang: lla: perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan.eralihan izin penyelenggaraan angkutan umum yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya selanjutnya wajibni plt. bupati jepara wakil bupati, cap ttd dian kristiani diundangkan jepara. pada tanggal juni.lenggaraan perhubungjepara, diperlukan sistem transportasitransportasiransportasitransformasitransportasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen transportasi kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan pemerintah kabupaten jeparajeparadan secdan agar penyelenggaraan perhubungan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat luas maka perlu menyusun peraturan daerah kabupaten jepara tentang penyelenggaraan perhubungan. ii. penjelasantransportasitransportasi. huruf yang dimaksud dengan "asas akuntabel adalah penyelenggaraan transportasi. huruf yang dimaksud dengan asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan transportasimelalui pengembanganalat pengendali pemakai jalan, terdiri dari: alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan huruf alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri darihurufpengendali its dapat berupa ruang pengendali lalu lintas cc room. huruf cukup jelaskotayang dimaksud dengan forum lla adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara transportasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf angkutan laut perintis adalahhurufhurufyang dimaksud dengan trayek tetapdalam kabupatencukup jelas pelaksanaan angkutan dan dari daerah terisolircukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasprovinsi. pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan pengumpan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten dalam (satu) provinsi. pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan pengumpan dengan jangkauan pelayanan dalam (satu)pnymbangan pesantren dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasangkayu, menimbangdalam pembangunan daerah melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, bahwa saat ini jumlah lembaga pesantren pasangkayu semakin meningkat dan semakin bervariasi dalam memberikan peran pembangunan daerah, cc. bahwa untuk mengoptimalkan peran pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui regul pesantren. mengingat undang undang dasar negara republik kabupaten pasangkan9 tentang pesantren lembaran negara republik indonesia tahun nomor19mbangkabupaten pasangkayu danpengasuh pesantren. babnyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai islam ramalan ili'alamin serta berdasarkanabab iii pelaksanaan pengembangan pesantren pemerintah daerah melaksanakan pengembangan pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada berupa: fasilitasi pesantren, dan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren. dalam melakukan pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang agama. bagian kesatu fasilitasi pesantren pemerintah daerah memberikan bantuan fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk: pondok atau asrama, dan masjid atau musala. fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memenuhi aspek peningkatanunjang pesantren, dan fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia pesantren. fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: asrama, aula, ruang makan, dapur umum, toilet (mck): dan atau ruang kesehatan. fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, konseling, dan edukasi. fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: pembangunan bangunan baru, perluasan daya tampung, cc. renovasi bangunan, rehabilitasi bangunan, dan sarana prasarana lainnya. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam dangian kedua dukungan pelaksanaan fungsi pesantren kabupaten pasangkan paragraf umum pemerintah daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf dukungan pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaksud pada meliputi: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah terkait. paragraf pesantren dalam fungsi pendidikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk pembiayaan majelis masyayikh. pembiayaan majelis masyayik sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: peningkatan pengetahuan dan wawasan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, dan peningkatan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren. paragraf pesantren dalam fungsi dakwah pasa dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan cc. pendanaan. pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah terkait. kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: pembinaan mental, peningkatan sumber daya manusia, deradikalisasi, moderasi beragama, dan atau kegiatan agama lainnya. fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: pelibatan pesantren dalam penyusunan kebijakan daerah, dan atau penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah pesantren. pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: pembiayaan pelatihan, pemberian insentif, dan atau penyelesaian studi. paragraf pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat kabupaten pasangkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakatdukungan sebagaimana dimaksud dalamfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam berupa: peningkatan kapasitas pesantren dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan lingkungan pesantren, peningkatan peran pesantren dalam pembangunan daerah, kemudahan akses permodalan, kemudahan akses pemasaran produk hasil usaha pesantren, dan ataufasilitasi peningkatan peran pesantren dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: pelibatan pesantren dalam peningkatan sumber dayasekitar pesantren, peningkatan kemampuan pesantren dalam mitigasi bencana, dan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalamrsyaratan fasilitasi dan dukungan pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, memenuhi syarat sebagai pesantren berdasarkan peraturan perundang undangan, berdomisili dan melaksanakan kegiatannya daerah paling sedikit tahun sejak izin operasional diterbitkan, dan atau mendapat rekomendasi dari pemerintah kecamatan dan kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang agama. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat diatur dengan peraturan bupatiperseorangan, kelompok, badan, dan atau organisasi masyarakatbagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang. hamil ambo djiwa diundangkan pasangkayu pada tanggal juni pj.an mulyadi,nomor tahunnomor tahunarana dan prasarana lainnya meliputi peralatan sholat, bedug, mimbar, dllsep jdih kabupaten pasangkayutempat pemakaman dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jeparpada huruf adan huruf maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan tempatkaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburandan tempat pemakaman khusus. pengelolaan pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk pemakaman, perizinan pemakaman dan pemeliharaan pemakaman. pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mengelola tempatrmasuk makamseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan. badan hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan indonesia. perizinan berusaha adalah legalitas yag diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahapengelolaan tempat pemakaman bagian kesatu umum tempat pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah. tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada meliputi: tpu, tebu, dan tpk dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat pemakaman, maka lokasi tempat pemakaman harus memperhatikan hal sebagai berikut tidak berada pada daerah yang padat penduduknya, dilarang menggunakan tanah secara berlebihan, tidak menggunakan tanah pertanian subur, harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, dan mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidupngelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut tersedianya akses jalan menuju tempat pemakaman, setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak, penggunaan tanah untuk pemakaman ditetapkan tidak lebih dari (dua koma dua lima) meter (satu koma dua lima) meter dengan kedalaman minimum ! (satu setengah) meter dan jarak antar makam tidak boleh lebih dari (setengah) meter, makam yang tidak terletak tpu dan tebu yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan tpu atau tebu dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan makam baru pemakaman tersebut: dan hiasan makam pada tpu tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk kepentingan pemakaman massal. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenal sebagai sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan cc. pembekuwajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi masyarakat terlantar. kewenangan menyelenggarakan pemakaman bagi masyarakat terlantar sebagaimana dimaksud pada berada pada perangkat daerah yang mengurusi urusan pemakaman. setiap orang yang berkunjung tempat pemakaman diharuskan: menjaga kebersihan, mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola pemakaman, dan menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat lokasi pemakaman. bagian kedua tempat pemakaman umum bupati menetapkan lokasi tpu yang dikelola oleh pemerintah daerah. pengelolaan tpu oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mengurusi urusan pemakaman. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tpu sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. tpu milik desa dikelola pemerintah desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tpu milik desa diatur dengan peraturan desa. pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk pemakaman dan diserahkan kepada pemerintah daeraheknis penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada dan tata cara sertaiga tempat pemakaman bukan umum pengajuan perizinan berusaha tebutebu:tebu, dan kesesuaian aspek tata ruang. perizinan berusaha tebutebu sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. pengelolaan tebu milik ormas dan atau badan hukum harus mendapatkan izin dari bupati. tata cara pengelolaan tebutebu wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang mengurusi urusantpk penetapan dan pengelolaan tpk sebagai tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada daerah diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian kelimasatu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah yang mengurusi urusan pemakaman. penggalian jenazah kerangka dapat dilakukan dengan izin ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara. bupati melalui perangkat daerah yang mengurusi urusan pemakaman dapat melakukan pemindahan jenazah kerangka untuk kepentingan umum. bab iii krematorium pengajuan perizinan berusaha krematoriumkrematoriumkrematoriumkrematorium, dan atau kesesuaian aspek tata ruang. perizinan berusaha krematoriumkrematorium sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. pengelolaan krematorium milik ormas dan atau badan hukum harus mendapatkan izin dari bupati. tata cara pengelolaan krematoriumkrematorium wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang mengurusingurusi urusan pemakaman melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur pada peraturan bupati. bab ketentuan peralihan tebu dan atau krematorium milik ormas dan atau badan hukumli pj. bupati jepara, ttd edy supriyanto diundangkan jepara.nomo. bahwa pemerintah kabupaten jepara telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat kabupaten jepara yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan dalam rangkapengelolaan tempat pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, pembinaan dan pengawas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud tanah pertanian subur adalah tanah yang ditanami tanaman atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta produksinya tinggi sepanjang tahuiasan makam berlebihan adalah adanya penambahan bangunan tambahan atas makam berupa pasangan batu alam dan atau keramik dan atau sejenisnya, pagar, atap dan lainnya yang menyebabkan ukuran makam melebihi ketentuan. yang dimaksudyang dimaksud pemakaman bagi masyarakat terlantar adalah pemakaman.
peraturan daerah kabupaten banjar nomor tahun tentang ketertiban sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa dalam perkembangan kemajuan kabupaten banjarabupaten banjar perlu segera diatasi, bahwa dalam rangka tata kehidupan kabupaten banjar yang tertib, teraturkabupaten banjar beserta kelengkapannyanjar tentang ketertibperaturan daerah kabupaten banjar nomor tahun tentang kewenangtertiban sosiakabupaten banjar. bupati adalah bupati banjar. dewan perwakilan rakyat daerah, disingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banjar. dinas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat selanjutnya disingkat din lessons adalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten banjar. kepala dinas adalah kepala dinas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten banjar. pejabat yang ditunjuk adalah para pegawai pemerintah kabupaten banjar yang diserahi tugas dan tanggungjawab oleh bupati banjar untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan tertentu..... kepentingan dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada keputusan pemerintah kabupaten banjar. kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat.. karyawanabupate.. tim gabungan penegak hukum adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati bab tertib sosialabupaten.ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang mengadakan kegiatan dagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti dijalan jalan, jalur hijau dan tempat tempat umum lainnya. setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari bupatipambakal lurahbupatiperaturan bupati. bupatiperaturan bupatibupati atau aparat yang berwenang. setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian wajib mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. semua jenis undian yang meminta bayaran atau yang bertentangan dengan ajaran agama dilarang kabupaten banjarundangan yang berlaku. tatacara, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin undian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili kabupaten banjar dilarangkaryawan untuk tempat tempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin bupatibupati. bab iii tertib susilapihak yang berwajibkaryawankaryawannya dan melaporkannya kepada bupaticial dan jaminan jaminan lainnya sesuai dengan hak hak para pekerja menurut peraturan yang berlaku.peraturan bupatikesejahteraan sosial atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati. bab ketentuan penyidikan selain penyidik kepolisian negara republik indonesia, wewenangbanjar.pada memberitahukan dimulainya penyelyang dimaksud dalam ini adalah pelanggaran. hasil denda sebagaimana dimaksud dalam disetorkan kas daerah melalui bendaharawan penerima pada dinas pendapatan. bab viii sanksi administrasi teguran lisan teguran tertulis penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pencabutan izin usaha tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupatiperaturan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. bab ketentuan penutup peraturan daerah intertiban sosial umumerintah kabupaten banjarsebagai daerah yang agamis, dimana nilai nilai keislaman masih dijunjung tinggi masyarakat kabupaten banjar, maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada nilai nilai keislaman sebagai nilai nilai yang telah mengakar dalam jiwa serta memberikan keyakinan kepada masyarakat kabupaten banjar, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, kecualallah swt, tuhan yang maha esa. namun demikian, diakui bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial kabupaten banjarabupaten banjarabupaten banjar, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten banjar tentang ketertiban sosial kabupaten banjarkessos, juga termasuk meminta sumbangan untuk pembuatan tempat tempat ibadah seperti masjid dan mushalla dan meminta sumbangan untuk korban bencana alam dan kebakaranabupaten banjarwmenyetorkannya kepada kas negara, serta melaporkan bukti setoran yang asli kepada kepala dinas sosial kabupaten banjar. cukup jelas cukup jelas.. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. tim gabungan yang dimaksud dalam ini dibentuk dengan keputusan bupati dengan melibatkan unsur: tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.karyawan.karyawan adalah agar pemerintah bisa memantau jumlah karyawankaryawan. setiap tanda pengenal yang diberikan kepada karyawan dikenakan biaya untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial, yang besarnya ditentukan oleh bupati atas usul kepala dinas sosial kabupaten banjar. cukup jelas. yang dimaksud dengan menghormati hari hari besar agama adalah. bulan suci ramadhan.. cukup jelas. cukup jelas.inerja usaha dan cakupan layanan perusahaan daerah air minum dam) kabupaten majalengka diperlukan penguatan permodenyertak, d): peraturan daerah kabupaten majalengka nomor tahun tentang susunan:. babi . bab ketentuan umum daerah adalah kabupaten majalengk bupati adalah bupati majalengka dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten majalengka perusahaan daerah air minum yang selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan daerah milik pemerintah kabupaten majalengka yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan pemilik adalah bupati atas nama pemerintah kabupaten majalengka direksi adalah direksi dam kabupaten majalengka badan pengawas adalah badan pengawas dam kabupaten majalengk modal daerah adalah modal dalam bentuk uang, barang bergerak dan barang tidak bergerak dan atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnyadan tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah penyertaan modal daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada dam untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan aset kekayaan daerah yang dipisahkan. bab ii. bab tujuan penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dam sehingga menumbuhkan perekonomian dan mampu mendayagunakan aset daerah, meningkatkan cakupan pelayanan sebesar penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas sebagaimana tertuang dalam target millenium development goals gs): danpenyertaan modal jenis penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk uang dan atau barang bergerak dan tidak bergerak serta aset daerah yang dapat dinilai dengan uang. penyertaan modal daerah dapat berbentuk penyertaan (satu) atau lebih aset daerah yang dapat menunjang kinerja usaha dam. penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah dapat dilakukan melalui kontrak atau kerjasama dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian aset. penilaian . penilaian terhadap aset daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia penafsir yang dibentuk oleh bupati atauenyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dan atau hasil fisik dari sebuah kegiatan proyek satuan kerja perangkat daerah yang diperuntukan untuk mendukung kinerja dam merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan pada dam. bab besaran penyertaan modal penyertaan modal daerah kepada dam dalam bentuk uang ditetapkan sebesar rp. (satu milyar rupiah). bab prosedur dan tata cara penyertaan modal daerah kepada dam sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan penambahan modal dasar. penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerja usaha dam. penambahan . penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada harus tertuang dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek dam. penyertaan modal daerah sebagai penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam harus dianggarkan dalam apbd kabupaten majalengka tahun anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam melakukan usulsial serta dihampiri dokumen pendukung seperti profil usaha dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja danpertimbangan badan pengawas. badan pengawas dalam memberikan saran pertimbangan agar memperhatikan prospek usaha, kebutuhan biaya dan kondisi riil dam serta mempertimbangkan kebijakan pemilik. bupati. bupati sebagaimana dimaksud pada berkewajiban. aset daerah yang disertakan pada dam merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. pengelolaan aset daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab pelaksanaan proses penyerapan penyertaan modal daerah kepada dam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. direksi dam wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada bupati.2008 bupati majalengka, cap ttd tutti anwar diundangkan majalengka sekretaris daerah kabupaten sukaraja lembaran daerah kabupaten majalengka tahun nomor
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan masyarakat pada lingkup dinas kesehatan kabupaten banjar sejalan dengan perkembangan serta dalam rangka mendukung program pelayanan kesehatan dasar bersubsidi selama jam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tarifketentuan dalamseri diubah sebagai berikut: ditetapkan martapura pada tanggal juli bupati banjar, ttd h.g. khairul saleh diundangkan martapura pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten banjar, ttd yuni anni lembaran daerah kabupaten banjar tahun nomor pasang infus injeksi menjadi s00 pasang kateter menjadi heating luka menjadi menjadi heating luka menjadi heating luka dalam menjadi heating luka dalam menjadi buka heating dressing luka menjadi ganti verbal menjadi insist abses menjadi repair daun telinga menjadi operasi kecil angkat lima) menjadi angkat tumbal calvus) menjadi angkat butir menjadi resusitasi bayi anak menjadi resusitasi dewasa menjadi menjadi punah tidak bisa bab menjadi mengobati luka lecet menjadi vena seksi pasangan endotrakheal tube ll. menjadi angkat benda asing (di hidung, mata, telinga dan menjadi kulit'susunan) penangan keracunan menjadi bedah minor sirkumsisi) menjadi pemakaian oksigen per liter menit menjadi tidaknya perubahan perizinan rekomendasi sarana fasilitas dan tenaga kesehatan jenis pelayanan perubahan tarif rp) bahan sarana izin apotek menjadi tidak ada perubahan izin kerja ker menjadi izin kerja asisten apoteker menjadi izin klinik balai pengobatan menjadi izin rumah bersalin menjadi izin panti pijat tunanetra menjadi tidak ada perubahan izi pijat tradisi menjadi zin panti pijat tradisional menjadi tidak ada perubahan izin praktik fisik praktik fisi terap menjadi tidak ada perubahan izin apotek tian apoteker lola apotek menjadi zin apotek penggantian apoteker pengelola apotek menjadi tidak ada perubahan izin apotek tian pemilik menjadi zin apotek penggantian pemilik sarana menjadi tidak ada perubahan izin refraksionis optisien menjadi tidak ada perubahan izin teknik gigi menjadi tidak ada perubahan izin institusi alat kesehatan menjadi zin penyelenggara institusi penguji alat kesehatan menjadi tidak ada perubahan rek dasi izin institusi pendidikan kesehatan menjadi rekomendasi izin institusi pendidikan kesehatan menjadi tidak ada perubahan surat izin obat menjadi urat izin menyimpan oba menjadi tidak ada perubahan surat ket izin mem luar menjadi urat keterangan izin membawa luar daerah menjadi tidak ada perubahan surat ket terdaftar tabib shine jenis menjadi urat keterangan terdaftar tabib shine dan sejenis menjadi tidak ada perubahan izin praktik bersel dokter dokter gigi menjadi zin praktik berkelompok dokter umum dokter gigi menjadi tidak ada perubahan izin praktik bersel dokter spesial menjadi zin praktik berkelompok dokter spesialis menjadi tidak ada perubahan bahwa kebijakan daerah pengelolaan irigasi provinsi kalimantan selatan sebagaimana diatur dalam, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah saat inirigadinas adalah dinas pekerjaan umum provinsi kalimantan selatan. irigasi adalah usaha penyediaan, dan pengaturan pembuangan air. hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan keputusan gubernur pada daerah irigasi lintas kabupaten kota dan pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten kota diberikan dengan keputusan bupati walikota yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatksebagaimana dimaksud pada diberikan dengan keputusan oleh hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. hak gunausaha air irigasi dievaluasi setiaptanggung jawabnya, serta harus mengutamakan kepentingan pertanian dan air minum sehari hari menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasicc.hektar sampai dengan hektar atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten kota dan izin sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh dinas. wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota meliputihektarkabupaten dan izin sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh membentuk wadah untuk masyarakat petani yaitu perkumpulan petani pemakai air dinas pekerjaan umum provinsi dinas yang membidangi irigasi kabupaten kota cc. perkumpulan petani pemakai air komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi kabupaten kotasusunan keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas sekretariat daerah dinas pekerjaan umum provinsi bappeda provinsi badan lingkungan hidup daerah dinas pertanian provinsi dinas perikanan provinsi dinas kehutanan provinsi dinas perkebunan provinsi dinas peternakan provinsi unsur komisi irigasi kabupaten kota yang terkait dan wakil perkumpulan petani pemakai air. komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan jaringan irigasi merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam cc. merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi dansusunan keanggotaan komisi irigasi kabupaten kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten kota dinas yang membidangi irigasi kabupaten kota bappeda kabupaten kota badan dinas bagian yang membidangi lingkungan hidup dinas pertanian kabupaten kota dinas perikanan kabupaten kota dinas kehutanan kabupaten kota dinas perkebunan kabupaten kota dinas peternakan kabupaten kota dan wakil perkumpulan petani pemakai air. komisi irigasi kabupaten kota membantu bupati walikota dengan tugas merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan jaringan irigasi. merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam. cc. merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi. garis sempadan sebagaimana dimaksud pada yaituatau dinas yang membidangi irigasiharus mendapat izin dan persetujuan disain dari pemerintah daerah. izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada jaringan irigasi yang berada satu kabupaten kota harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah kabupaten kota. izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas yang membidangi irigasiantara hektar sampai denganhektar bawatau(lima adanya, setelah adapemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kotdan pemerintah kabupatenantara hektar sampai denganantara hektar sampai dengan hektarbawah: setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi tidak memegang hak guna air irigasi pinsi daerah tingkat kalimantan selatan nomor tahun dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dalam jangka waktu (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundakalimantan selatankalimantan selatankalimantan selatanl.ggidinas yang membidangi irigasi kabupaten kota pada ketentuan ini seperti dinas pekerjaan umum, atau dinas pengairan atau dinas permukiman dan prasarana wilayahia mls men pemerintah kota pasuruan salinan peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang pajak parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pasuruan, menimbang bahwa kota pasuruan banyak terdapat kegiatan pengusahaan parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan sehingga diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pungutan terhadap kegiatan tersebut yang berupa pajak parkajakdyelenggaraan tempat parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha dengan tidak memungut biaya parkirkenakan pajakarkir(s5)kepala daerah. bab viib viii surat tagihan pajak daerahgjerian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakkepala daerah. bab pembukuan dan pemeriksaan (ldyelenggaraan parkhuruf angka cukup jelas angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan pajak yang terutang dihitung secara jabats d cukup jelas s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pasuruaalengknnnsaasaan bab maksud dan tujuanpendapatan asli daerah. bab iti pengadaan sarana dan penyelenggaraan tempat parkir bagian kesatu pengadaan sarana parkir pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan pada: tempat khusus parkir: tepi jalan umum. pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah, bumn, bumi dan pihak swasta. pengadaan dan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dilakukan oleh pemerintah daerah. bupati menetapkan tempat tempat tepi jalan umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. setiap bangunan umum harus dilengkapi tempat parkir dan atau pelataran parkir berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk suatu bangunan umum. apabila . apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada tidak memungkinkan, dilakukan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan umum lainnya. pada tempat tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam dan harus dipasang tanda tanda parkir. tanda tanda sebagaimana dimaksud pada berupa rambu rambu penunjukan tempat parkir: marka parkir dan atau tanda lain yang menunjukan cara cara parkir. ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana parkir diatur oleh bupati. bagian kedua penyelenggaraan parkir pemilik dan atau pengelola sarana perparkiran sebagaimana dimaksud dalam wajib menyelenggarakan perparkiran pada sarana perparkiran yang dimiliki sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. pemerintah daerah wajib mengatur dan menyelenggarakan perparkiran tepi jalan umum. penyelenggaraan dan atau pengelolaan perparkiran pada tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik pemerintah daerah dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga perorangan atau badan. penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada dan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalulintas serta perundang undangan bidang tata ruang dan lalulintas jalan. . setiap orang badan yang mengusahakan menyelenggarakan tempat khusus parkir perparkiran sebagaimana dimaksud dalam harus mendapat izin tertulis dari bupati. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam permohonan diajukan kepada bupati melalui skpd yang tugas dan fungsinya menangani bidang pelayanan perizinan: cc. tata letak lokasi tempat parkir: syarat lain yang ditentukan oleh bupati. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dapat dikabulkan atau ditolak secara tertulis oleh bupati. izin pengelolaan tempat khusus parkirdiajukan paling lambat (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin. dalam hal hal tertentu dan atau bilamana dianggap perlu bupati dapat mengubah dan atau menambah ketentuan persyaratan yang telah ditentukan kepada pemegang izinbupati. . penyelenggara dan atau pengelola perparkiran harus memiliki petugas parkir yang ditugaskan untuk mengatur parkir pada tepi jalan umum atau tempat khusus parkir. petugas parkir mempunyai kewajiban memberikan pelayanan pada waktu masuk dan keluarnya kendaraan tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik: menyerahkan karcis dan menerima pembayaran retribusi parkir: cc. menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas. petugas parkir wajib untuk menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaran parkir. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran dan izin pengelolaan tempat khusus parkir diatur oleh bupati. bab tata cara setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir. posisi parkir kendaraan ruas jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus disesuaikan dengan keadaan tempat parkir, dengan bentuk parkir sebagai berikut parkir sejajar paralel, yaitu sejajar trotoar badan jalan: parkir serong, yaitu meliputi serong (tiga puluh derajat), (empat puluh lima derajat) atau (enam puluh derajat): parkir tegak lurus, yaitu (sembilan puluh derajat) dari trotoar badan jalan. tata cara . tata cara dan posisi parkir disesuaikan dengan kondisi tempat parkir yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh bupati. bab pembinaan dan pengendalian pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat parkir dilakukan oleh skpd. tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. pembinaan terhadap petugas parkir yang ditugaskan badan perorangan pemilik izin pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh skpd atas kerja sama dengan pemilik izin. pembinaan petugas parkir dilaksanakan paling sedikit (dua) kali dalam satu tahun. bab retribusi bagian kesatusetiap pelayanan jasa parkir. parkir sebagaimana dimaksud pada terdiri dari parkir tepi jalan umum: parkir tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. . obyek retribusi parkir adalah pelayanan perparkiran yang terdiri dari:hurufarkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan pelayanan parkir. wajib retribusiarkir. bagian kedua golongan retribusi retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan retribusi jasa umum. retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan retribusi jasa usahaarkir, diukur berdasarkan jumlah, waktu dan jenis pelayanan parkir. jenis pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada meliputi parkir tepi jalan umum dan parkir tempat khusus. parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada termasuk pula parkir tepi jalan umum pada kegiatan kegiatan insidental. parkir tempat khusus sebagaimana dimaksud pada termasuk pula parkir tempat khusus pada kegiatan kegiatan insidentalarkir tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatipenetapan tarif retribusi parkir pada tempat khusus parkir setelah mendapatkan persetujuan dprd. bagian kelima wilayah pemungutan retribusi parkiarkir diatur lebih lanjut oleh bupati. paragraf tata cara pembayaran setiap pembayaran retribusi parkiparkirarkiarkiketentuan sanksi setiap orang badan yang mengelola tempat khusus parkir dan tidak memiliki izin pengelolaan tempat khusus parkir dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang badan yang telah memiliki izin pengelolaan tempat khusus parkir dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran, pencabutan izin. tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan diatur ras 5sarkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir kabupaten majalengka. struktur dan besaran tarif retribusi parkir kabupaten majalengka ojo emas lembaran tag parkir tepi jalan umum taloimensaanumumcc.lola tepi jalan umum pada kegiatan insidentalparkir pada tempat khusus kendaraan bermotor konfigurasi sumbu (roda rp. sekali jenis fusi seperti truk, dump truk, box, dan bus parkir besar kendaraan bermotor konfigurasi sumbu (roda rp. sekali jenis bus sedang dan truk sedang parkir kendaraan bermotor konfigurasi sumbu (roda rp. sekali jenis pick up, box, mini bus, kijang dan sedan parkir kendaraan bermotor roda dan delman rp. sekali parkir sepeda motor rp. sekali parkir jangka tatang rat, nip.
lembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan daerah kabupaten tabalong sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlu membentuk peraturan nomor tahun daerah tentang retribusi terminal: tentang mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat retribusi terminal tanah laut, daerah tingkat tapin dan daerah tingkat tabalongbalong, nomor undang undang nomor tahun tent huk pid lem menimbang bahwa dalam rangka memberikan tentang hukum acara dana baran negara republik indonesia pelayanan kepada masyarakat tahun nomor tambahan terminal dan dilingkungan terminal, lembaran negara republik indonesia perlu menjaga ketertiban kendaraan nomor angkutan umum dan kenyamanan para pengunjung terminal, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan bahwa dalam rangka pengelolaan perundang undangan lembaran ne terminal dan lingkungannya, dan upaya gara republik indonesia tahun menggali sumber pendapatan asli nomor tambahan lembaran daerah, perlu adanya kontribusi atas negara republik indonesia nomor jasa pelayanan fasilitas dilingkungan terminal yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk retribusi, undang: me. c. bahwkitab undang republik indonesia tahun nomor undang hukum acara pidana, terakhir dengan undang republik indonesia nomor undang nomor tahun tentang peraturan daerah kabupaten daerah perubahan kedua atas undang undang nomor tingkat tabalong nomor tahun tahun tentang pemerintahan daerah tentang penyidik pegawai negeri lembaran negara republik indonesia tahun sipil sipil lingkungan pemerintah kabu nomor tambahan lembaran negara tino tabel republik indonesia nomor paten area tingkat barong lembaran daerah kabupaten daerah undang undang nomor tahun tentang tingkat tabalong nomor tahun perimbangan keuangan antara pemerintah seri nomor seri pusat dan pemerintahan daerah lembaran peraturan daerah kabupaten tabalong negara republik indonesia tahun nomor nomor tahun tentang urusan tambahan lembaran negara republik ind 1438y: pemerintahan daerah kabupaten indonesia nomor tabalong lembaran daerah kabupaten undang undang nomor tahun tentang tabalong tahun nomor lalu lintas dan angkutan jalan lembaran tambahan lembaran daerah kabupaten negara republik indonesia tahun nomor tabalongorganisasi undang undang nomor tahun tentang perangkat daerah kabupaten tabalong pajak daerah dan retribusi daerah lembaran lembaran daerah kabupaten tabalong negara republik indonesia tahun nomor tahun nomor tambahan tambahan lembaran negara republik lembaran daerah kabupaten tabalong indonesia nomor nomor peraturan. peraturan. peraturan daerah kabupaten tabalong nomor tahun tentang penyu babi kenegaraan perhubungan kabupaten tabalong lembaran daerah kabupaten ketentuan umumdalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan lembaran daerah kabupaten tabalong daerah adalah kabupaten tabalong, tahun nomor tambahan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembaran daerah kabupaten tabalong daerah: nomor bupati adalah bupati tabalong pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dengan persetujuan bersama bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: dewan perwakilan rakyat daerah badan adalah sekumpulan orang dan atau modal kabupaten tabalong yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang danbupati tabalongkan:menetapkan peraturan daerah tentang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha retribusi terminal. tetap. bab tenacnanannnnnan penumpang dan mengantar kedatangan surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya serta keberangkatan kendaraan penumpang umum disingkat std, adalah surat untuk melakukan yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi transportasi: berupa bunga dan atau denda, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pegawai negeri sipil, untuk mencari serta dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat kepentingan orang pribadi atau badan: terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang terjadi serta menemukan kerangkanya. disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah lingkungan terminal adalah sebatas wilayah atau dengan menganut prinsip komersial karena pada area yang merupakan hak atas pengelolaan dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta: terminal oleh dinas perhubungan. retribusi terminal adalah retribusi atas pelayanan kas daerah adalah kas milik pemerintah daerah. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, babnama, objek dan subjek retribusiengan nama retribusi terminal, dipungut retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu: sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, disingkat skr adalah surat ketetapan retribusi yang tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya lingkungan menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terminal. terutang, surat. sal berareaneoannaann bab objek retribusi terminal adalah pelayanan cara mengukur tingkat penggunatingkat penggunaan jasa retribusi terminal dihitung pemerintah daerah. berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana waktu pemakaian fasilitas terminal. dimaksud pada adalah terminal yang bab disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh indah, bumn, bumi, hak ta. mein perak swanikmati pel fasilitas final mengguna an meni mati pelayanan fasilitas terminal prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dan lingkungan terminal. ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. bab iigolongan retribusi dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan bupati. bab retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. struktur dan besarnya tarif retribusi bab wanaanannnaaann struktur. struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, bab viii jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut penentuan dan tempat pembayaran jenis rp) pembayaran retribusi harus dilakukan secara jasa terminal tunai lunas. bus akan rp. sekali masuk bus akbp rp. sekali masuk retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau bus sedang rp. sekali masuk dokumen lain yang dipersamakan. angkutan kota rp. sekali masuk non bus rp. sekali masuk pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada penggunaan fasilitas terminal diberikan tanda bukti pembayaran. kios lahan kios rp. m2 bln lahan rp. m2 bln pantulan kamar kecil (toilet) mandi rp. orang hasil pembayaran retribusi terminal harus setor buang air besar rp. orang kas daerah selambat lambatnya 1x24 jam. buang air kecil rp. orang tempat reklame rp. m2 bln bab bab vii sanksi administrasi wilayah pemungutan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat haa waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi retribusi yang terutang dipungut tempat pelayanan administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) fasilitas terminal diberikannanananna bab xanannannntann bab pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada diberikan tata cara penagihan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara asa pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan bupati. pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah tetapkan dengan peraturan bulan (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan bab xii mengeluarkan surat bayar penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan kadaluarsahak untuk melakukan penagihan retribusi terutangsurat teguran penyetoran sebagaimana demak sud kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pada dan dikeluarkan oleh pejabat pidana bidang retribusi. yang ditunjuk. kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana bab dimaksud pada terganggu apabila diterbitkan surat teguran, atau pengurangan, keringanan dan ada pengakuan utang retribusi dari wajib pembebasan retribusi retribusi baik langsung maupun tidak langsung. dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana asa dimaksud pada huruf kadaluarsa bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat ikan peng san, teguran tersebut. dan pembebasan retribusi. pengurangan. pengakuan. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada huruf adalah wajib retribusi adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti utang retribusi dan belum meluasnya kepada pemerintah keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak daerah. pidana bidang retribusi agar keterangan atau pengakuan utang retribusi secara tidak langsung laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mengenai orang atau badan tentang kebenaran yang diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi, penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajibpiutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena dokumen dokumen jain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi: hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapusghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tersebut: tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah anda bantuan ken aga dalam rangka kadaluarsa diatur dengan peraturan bupati. pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi: bab xiii menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat penyidikan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pidana dibidang retribusi:retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang menghentikan penyidikan: dan atau undang hukum acara pidana. k. melakukan. wewenangagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya umum melalui penyidik pejabat polisi negara dalam lembu kabupaten tabel republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur alam lembaran vaerak kabupaten 'halong. dalam undang undang hukum acara pidana. ditetapkan tanjung bab xiv pada tanggal agustus ketentuan pidana bupati tabalong, cap. tachman rasi kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi terutang atau kurang diundangkan tanjung bayar. pada tanggal agustus tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah sekretaris daerah pelanggaran. kabupaten tabalong, bab ketentuan penutup ttd. abdel fadilah dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang retribusi terminallembaran daerah kabupaten tabalong tahun nomor tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. .terminal daerah tentang retribusi terminaldibidang perhubungan cukup jelas. yang pembentukannya berdasarkan undang undang nomor tahun perlu dilakukan penyesuaian cukup jelas. kembali berdasarkan undang undang nomor tahun dan dalam penyusunannya tidak cukup jelas. dilakukan penggabungan kembali tetapi dilakukan pemisahan tiap objek retribusi sebagaimana yang telah cukup jelas. ditetapkan dalam undang undang. apabila pemerintah kabupaten tidak melakukan cukup jelas. penyesuaian kembali maka peraturan daerah yang cukup jelas. mengatur oolongstrategis renstra) dan rencana kerja (kkkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pendistribusian pangan, mengkkkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan perikanan tangkap, mengkkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana budidaya, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keteladanan dan pengendalian penangkapan ikan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana penangkapan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi dan akses pasar, ss. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanpangan uraian tugas bidang pangan sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusudampingan pelaksanaan kegiatan bidang pangan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantapan program bidang pangan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan pangan, cadangdistribusi pangan uraian tugas seksi ketersediaan dan distribusidistribusidistribusidistribusidistribusi pangan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang, melaksanarhitungan pola pangan harapan pph) ketersediaan pangan,distribusi dan harga pangan, ss.ypendampingan bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, melaksanakan pendampingan program desa mandirdistribusi pangan, dan aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi konsumsi dan keamanan pangan uraian tugas seksi konsumsi dan keamkeamanan pangan, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konsumsi dan keamkeamanan pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi dan kemanan pangan,rhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, melaksana, melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidangss.keamanrikanan budidaya uraian tugas bidang perikanan budidaya budidaya,kpengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya uraian tugas seksi pengelolaan dan pengembangan teknologingembangan teknologi budidaya, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan teknologingembangan teknologingembangan teknologi budidaya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi budidaya, menyiapkan bahan penerbitssdan pengembangan teknologi budidayabudidaya, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan prasaranabudidaya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana budidaya,budidayikanan tangkap uraian tugas bidang perikanan tangkap ,: menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran kapal perikanan, pengawasan dan sertifikasi awak kapal perikanan,serta operasional dan produktivitas kapal perikanan untuk kapal berukuran dibawah gt, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan menyiapkan bahan dan membuatrancangbangun dan permesinankapal perikanyusunan standarisasilaksanakan pembinaan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalamguatan daya saing produk kelautan dan perikanan uraian tugas bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikant, prosedur dan kriteria bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku: cc. menyusun program, mengkkmelaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pengembangan promosi dan akses pasar uraian tugas seksi pengembangan promosi dan aksespromosi dan akses pasar, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan promosi dan aksespromosi dan aksespromosi dan akses pasar, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan uraian tugas seksi bina mutu dan diversifikasimutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bina mutu dan diversifikasibina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikana mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanbina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, dan oo. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokoktsrupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikanmerupakan acuan pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dalam penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan dana alokasi khusus non fisik belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bop paudhuruf huruf huruf dan huruf maka terjadi pergeseran anggaran antar kegiatan yangfisik bidang pendidikan dada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanah laut. pergeseran anggaran belanja antar kegiatan sebagaimana dimaksud padatanggal juli maka untuk kesesuaian perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan bupati tanah laut tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten tanah laus ttd abdullah berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor
salinan sahlokasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang bahwemuat peta administrasi wilayah kabupaten tanah laut yang bersifat tentatif sesuai dengan bahwa dalam kondisi tertentu dapat terjadi perbedaan antara peta yang dimuat dalamdengan kondisi eksisting dilapangan akibat belum adanya penetapan terhadap batas wilayah administratif beberapa desa dan kecamatan, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum dan asas efektivitas serta berdasarkan daka perlu dibentuk regulasi yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan terhadap kondislolokasipeta administrasi wilayah adalah petyang memuat peta administrasi wilayah kabupaten tanah laut yang terdiri dari kecamatan dan belum ditetapkan dan ditegaskan kembali oleh pemerintah daerah. kondisi eksisting adalah lokasi dan atau kondisi riil fisik dilapangan. peta eksisting adalah peta yang dibuat berdasarkan lokasi dan atau kondisi fisik dilapangan. penetapan lokasi adalah berdasarkan pada peta administrasi wilayah. dalam hal terjadi perbedaan antara peta administrasi wilayah dengan kondisi eksisting dilapangan akibat belum ditetapkannya batas wilayah administratif maka penetapan lokasi berpedoman kepada peta eksisting. peta eksisting sebagaimana dimaksud dibuat berdasarkan kondisi eksisting yang diperoleh dari peninjauan lapangan dan dituangkan dalam berita acara lapangan. peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati. tim memutuskan penetapan lokasi berdasarkan peta eksisting dan berita acara kesepakatan rapat penetapan lokasi. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestikatan dan pemberhentian staf administrasifasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu perubahan adalah rencana perubahan keuangan tahunan pemerintahan desataf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada tidak rangkap jabatan dan atau pekerjaan dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan instansi swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengisian jabatan staf administrasi bpd yang kosong paling lambat (dua) bulan sejak staf administrasi bpd yang bersangkutan berhenti. pengisian jabatan staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: penjaringan dan penyaringan calon staf administrasi bpd, dan mutasi jabatan staf perangkat desa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan staf administrasi bpd. bagian kesatu persyaratan staf administrasi bpd syarat pengangkatan staf administrasi bpd atau setara, mampu mengoperasikan komputer, dan bukan sebagai perangkat pemerintah desa dan atau staf perangkat desa. kelengkapan administrasi syarat pengangkatan staf administrasi bpd adalah: fotokopi kartu tanda penduduk yang legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan penggant cukup, fotokopi akta kelahiran surat keterangan lahir yang legalisasi oleh pejabat berwenang, fotokopi ijazah pendidikan formal dan atau informal pendidikansurat keterangan berbadan sehat dari puskesmas dan atau rumah sakit umum daerah atau aparat kesehatan yang berwenang surat permohonan menjadi staf administrasi bpdstaf administrasi bpd yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermaterai cukup. surat keterangan catatan kepolisian sick), surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah dan atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, surat keterangan bukan sebagai anggota bpd dari ketua bpd yang bersangkutan, surat keterangan bukan sebagai perangkat desa dan atau staf perangkat desa dari kepala desa yang bersangkutan, surat pernyataan bersedia diangkat menjadi staf administrasi bpd, dan pas foto berwarna terbaru ukuran sebanyak (dua) lembar dasar merah. bagian kedua penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd jabatan staf administrasi bpd wajib tercantum dalam peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. pengangkatan staf administrasi bpd dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd yang berasal dari unsur perangkat desa dan masyarakat dan terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris, dan minimal (satu) orang anggota, tim sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (tiga) orang maksimal berjumlah (lima) orang dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari apb des dan atau apb des perubahan, ditetapkan dengan keputusan kepala desa, besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat independen dan tidak memihak, penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd dilaksanakan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd dilaksanakan paling lama (dua) bulan setelah jabatan staf adminstrasi bpd kosong atau diberhentikan, dalam hal penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf maka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd segera dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, hasil penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd sekurang kurangnya (dua) orang calon yang memperoleh nilai ranking tertinggi akan dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat dan pimpinan bpd: dokumen hasil penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd untuk keperluan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan secara tertulis kepada camat dan pimpinan bpd,, pimpinan bpd memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon staf adminstrasi bpd setelah mendapatkan masukan secara tertulis dari camat selambat lambatnya (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan konsultasi kepala desa kepada camat dan pimpinan bpd, rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh pimpinan, ketua bidang dan anggota bpd dalam rapat musyawarah khusus bpd, rekomendasi yang diberikan pimpinan bpd berupa persetujuan atau penolakan terhadap proses penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, rekomendasi pimpinan bpd bersifat final dan mengikat, oo. dalam hal pimpinan bpd memberikan persetujuan tertulis, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan staf adminstrasi bpd, dalam hal rekomendasi pimpinan bpd berisi penolakan, maka pimpinan bpd wajib menyampaikan penolakan secara tertulis disertai bukti pelaksanaan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada kepala desa dan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon staf adminstrasi bpd, dalam hal calon staf adminstrasi bpd yang telah diberikan rekomendasi oleh pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada huruf mengundurkan diri dengan dibuktikan surat pengunduran diri yang dibuat bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup, maka kepala desa mengusulkan kembali calon staf adminstrasi bpd peringkat selanjutnya untuk memenuhi paling sedikit (dua) orang sesuai ketentuan sebagai dimaksud pada huruf untuk dikonsultasikan kepada pimpinan bpd, dan jadwal penjaringan dan penyaringan kembali calon staf adminstrasi bpd sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. keputusan kepala desa tentang pengangkatan staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada huruf mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat. keputusan kepala desa tentang pengangkatan staf adminstrasi bpd sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada pimpinan bpd paling lambat (empat belas) hari setelah penetapnjaringan dan penyaringan calon staf administrasi bpd yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui kegiatan sebagai berikut: pengumuman dan pendaftaran penjaringan dan penyaringan calon staf administrasi bpd, penelitian persyaratan administrasi bakal calon staf administrasi bpd, penetapan calon staf administrasi bpd, ujian seleksi, dan pelaporan hasil penjaringan dan penyaringan calon staf administrasi bpd kepada kepala desa. paragraf ke pengumuman dan pendaftaran bakal calon staf administrasi bpd pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat sekurang kurangnya: waktu dan tempat pendaftaran, persyaratan calon staf administrasi bpd sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini, dan formasi jabatan staf administrasi bpd yang akan diisi sekurang kurangnya (dua) orangdiumumkan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd paling lama pada hari pertama perpanjangan pendaftaran dari awal dengan membuat berita acara.tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd, dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan. paragraf ke penelitian persyaratan administrasi bakal calon staf administrasi bpd tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bakal calon staf administrasi bpd paling lama (tujuh) hari. penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, apabila diperlukan tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi bakal calon staf administrasi bpd pada lembaga instansi terkait, cc terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd meminta bakal calon yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan, jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimanastaf administrasi bpdpenjaringan dan penyaringan selanjutnya. hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penetapan calon staf administrasi bpd. dalam hal berkas persyaratan bakal calon staf administrasi bpd telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan selanjutnya. dalam hal hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada kurang dari (dua) orang calon staf administrasi bpdstaf administrasi bpdstaf administrasi bpd ditetapkan sebagai calon staf administrasi bpdke penyampaian keberatan terhadap calon penyampaian keberatan terhadap calon yang ditetapkan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd disampaikan kepada tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpdkeberatan terhadap calon sebagaimana dimaksud pada berkaitan dengan persyaratan administrasitim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. dalam hal keberatan masyarakat yang berkaitan dengan persyaratan terbukti kebenarannya maka dapat menggugurkan penetapan calon yangtim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpdatau diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dalam hal berita acara penelitian keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud berdampak pada jumlah calon staf administrasi bpd kurang dari (dua) orangyang berhak mengikuti ujian tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd menetapkan calon yang berhak mengikuti ujiantim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. keputusan tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada paling lambat (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi dan pada hari itu juga tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd mengumumkan nama nama calon yang berhak mengikuti ujian. paragraf ke ujian seleksi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi adalah calon staf administrasi bpd yang ditetapkan melalui keputusan tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada meliputi: tes tertulis, wawancara, dan ujian praktek. dalam melaksanakan ujian seleksinya. pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah lembaga instansi yang berkompeten pada bidang sumber daya manusia dan memiliki tenaga ahli yang berprovinsi dan atau pemerintah daerah. pelaksanaan tes tertulis, wawancara, dan ujian praktek dilaksanakan paling lama (tiga) hari. hasil ujian seleksi adalah akumulasi dari penilaian tes tertulis, wawancara, dan ujian praktek. hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam bersifat final dan mengikat. hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada dibuatkan berita acara ujian seleksi oleh yang ditanda tangani oleh ketua tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd dan sekurang kurangnya (dua) orang anggota tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd pemilihan. paragraf ke tes tertulis tes tertulistertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice) berjumlah (seratus) soal. jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. materi soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pancasila, undang undang dasar republik indonesia tahun wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, pengetahuan pemerintah desa, dan pengetahuan kultur dan sosiologi masyarakat desa setempat. soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd dan atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam calon staf administrasi bpdtim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd dapatatau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam paragraf ke wawancara wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. tes wawancara sebagiaan dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan komunikasi dua arah atau menggali informasi hal hal yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. wawancara dilaksanakan secara tertutup. jadwal dan tempat pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. waktu pelaksanaan wawancara bagi (satu) calon staf administrasi bpd paling lama (satu) jam dengan materi antara lain sebagai berikut: pengalaman bekerja bidang pemerintahan, visi dan misi terkait pemerintahan desa, pengetahuan pemerintahan desa, pengetahuan kultur dan sosiologis masyarakat desa setempat, dan pengetahuan tentang administrasi pemerintahan dan keuangan desa. paragraf ke ujian praktek ujian praktekpraktek sebagaimana dimaksud pada antara lain: merasionalisasi komputer, dan keahlian lainnya yang diperlukan oleh desa dan jabatan tersebut. dalam hal pelaksanaan ujian praktek yang mempunyai kompetensi bidangnya. jadwal dan tempat pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. paragraf ke pelaporan hasil penjaringan dan penyaringan tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd melaporkan hasil ujian seleksi sebagai dimaksud dalam kepada kepala desa paling lambat (satu) hari setelah ujian seleksi selesai dilaksanakan. setelah menerima laporan hasil penjaringan dan penyaringan sebagai dimaksud pada kepala desa mengkonsultasikan sekurang kurangnya (dua) calon yang memperoleh peringkat tertinggi kepada pimpinan bpd untuk mendapat rekomendasi pimpinan bpd. paragraf penilaian kemampuan dan kepatutan. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon staf adminstrasi bpd sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai pertimbangan tambahan rekomendasi pimpinan bpd. untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ketua bpd dan atau camat meminta kepada kepala desa untuk menghadirkan calon staf adminstrasi bpd yang bersangkutan. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan wawancara, dengan materi antara lain pengetahuan mengenai pemerintahan desa, pengalaman pemerintahan desa, kemampuan baca tulis dan perilaku. paragraf ke larangan dan sanksi dalam pencalonan bakal calon dan calon staf adminstrasijaringan dan penyaringan staf administrasi bpd. bakal calon dan calon staf adminstrasi bpd yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dinyatakan gugur dalam penjaringan dan penyaringan staf adminstrasi bpd. dalam hal bakal calon staf administrasi bpd dan calon staf administrasi bpdstaf administrasi bpd, maka tim penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd berhak menyatakan bakal calon atau calon staf administrasi bpd gugur. paragraf pengambilan sumpah janji jabatan pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan staf administrasi bpd oleh kepala desa dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan kepala desa tentang pengangkatan staf administrasi bpd. susunan acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada paling sedikit sebagai berikut: pembacaan keputusan kepala desa tentang pengangkatan staf administrasi bpd jabatan, kata pelantikan oleh kepala desa, amanat, dan pembacaan doa. sumpah janji jabatanstaf administrasimat memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah janji dan pelantikan staf administrasi bpd. bab iii pemberhentian dan pemberhentian sementara bagian kesatu pemberhentian kepala desa memberhentikan staf administrasi bpd setelah berkonsultasi dengan pimpinan bpd dan atau camat. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. staf administrasi bpd berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.staf administrasi bpd, dan melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian staf administrasi bpd karena meninggal duniinggal masukanngundurkan diriyerahkan pernyataan mengundurkan diri secara tertulis, pimpinan bpd mengadakan rapat internal bpd terkait dengan pengunduran diri staf administrasi bpd setelah mendapatusia telah genap (enam puluh) tahuempat belas) hari sebelum staf administrasi bpd berumur genap (enam puluh) tahukan masukan secara terhitung sejak tanggal yang bersangkutan genap (enam puluh) tahunerima keputusan berketetapan tetaperhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalamstaf administrasi bpd karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: kepala desa melaksanakan rapat tentang ketidakhadiran staf administrasi bpd pada hari (tiga ratus enam puluh) sejak yang bersangkutan tidak hadir dan atau setelah kepala desa menerima surat keterangan dokter tentang keadaan kesehatan staf administrasi bpd yang tidak dapat melaksanakan tugastidak lagi memenuhi persyaratan sebagai staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: kepala desa melaksanakan rapat dalam rangka mengumpulkan bukti bahwa staf administrasi bpd yang tidak memenuhi syarat sebagai staf administrasi bpd:lakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan ketentuan perundang undangakeputusan kepala desa tentang penjatuhan sanksi administratif berat kepada staf administrasi bpdagian kedua pemberhentian sementara staf administrasi bpd diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan pimpinan bpd. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. pemberhentian sementara staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pemberhentian sementara staf administrasi bpdstaf administrasi bpd. staf administrasi bpdstaf administrasi bpd diputus bebasdalam hal kepala desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara staf administrasi bpd dilakukan oleh sekretaris desastaf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh camat. pemberhentian sementara sebagaimana pada dan ditetapkan dengan keputusan camat. bab kekosongan jabatan staf administrasi bpd bagian kesatu pelaksana tugas staf administrasi bpd dalam hal terjadi kekosongan jabatan staf administrasi bpd maka tugas staf administrasi bpd yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh unsur stafesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada tidak tersedia, kepala desa dapat menunjuk pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada dari warga masyarakat yang dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai staf administrasi bpdama dengan hak keuangan unsur staf perangkat desa sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada dan berlaku (enam puluh) hari sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang. dalam hal kepala desa sedang dalam pemberhentian sementara, maksurat penugasan. dalam hal kepala desa dan sekretaris desa sedang dalam pemberhentian sementara atau terjadi kekosongan jabatan, maka pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh camat dengan surat perintah tugas yang temuannya disampaikan kepada pimpinan bpd paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. bagian kedua mutasi staf administrasi bpd mutasi staf perangkat desa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan staf administrasi bpd dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: kepala desa berkonsultasi tertulis kepada pimpinan bpd terhadap staf perangkat desa yang akan dimutasi menjadi staf administrasi bpd, kepala desa berkonsultasi kepada camat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan bpd, konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dituangkan dalam berita acara, camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi staf administrasi bpd paling lambat (tujuh) hari sejak pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada huruf kepala desa menetapkan mutasi staf administrasi bpd dengan keputusan kepala desa tentang mutasi staf perangkat desa: dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada camat dan pimpinan bpd paling lambat (empat belas) hari setelah penetapan. mutasi antara staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan staf perangkat desa dimaksud telah menduduki jabatan terakhirnya paling singkat (satu) tahun. ketentuan mengenai mekanisme mutasi jabatan antara staf administrasi bpd dan staf perangkat desa berlaku mutasi mutans terhadap mutasi jabatan staf perangkat desa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada mutasi antara staf perangkat desa dan staf administrasi bpd sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan staf perangkat desa dan staf administrasi bpd dimaksud telah menduduki jabatan terakhirnya paling singkat (satu) tahun. bab pendanaan semua pembiayaan pelaksanaan peraturan bupati ini dibebankan pada apb des dan atau apb des perubahan. bab ketentuan lain lain ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam dan hurufketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam dan hurufpelaksanaan penjaringan dan penyaringan staf administrasi bpd pada saat penetapan status sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. syarat calon staf administrasi bpd yang dikarenakan status sebagaimana dimaksud padastaf administrasi bpdengisian staf adminstrasi bpd dengan menyesuaikan peraturan bupati inisin bel itaamaperlu dilakukan revisiuntuk digu.indikator kinerja utama sekretariat daerah kabupaten tanah laut nama skpd sekretariat daerah tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.an urusan kesekretariatan. kinerja utama penanggungjawab indikator kinerja utama outcome tujuan sasaran penjelasan rumus sumber data koordinasi penyelenggaraan pemerintah meningkat kulit daerah yang ditindaklanjuti pada tahun kanada asi ten ran persentase peningkatan kualitas koordinasi win bagian tata penyu nge penyelenggaraan pemerintah daerah koordinasi penyelenggaraan pemerintah pemerintahan pemerintah daerah daerah yang harus ditindaklanjuti pada tahun meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan kepala jumlah lebih akan pemerintah daerah yang bisa jumlah kebijakan bagian hukum daerah diimplementasikanupati tanah laut, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi dictum pertama dan dictum keduaharusdictum keenam keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor dan nomor kmk. penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerahpendapatan transfer daerah dan dana desmelakukan penyesuaian target pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan potensi pajak daerah dan potensi retribusi daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. melakukan rasionalisasi pada kelompok belanja tidak langsung khususnya pada jeni serta pada jenis belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa. melakukan penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga. melakukan rasionalisasi pada kelompok belanja langsung yaitu pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pada jenis belanja modalambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada adalah dengan menggunakan selisih anggaran dari hasil penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja daerahalin sesuai denga aslinya sekretaris daerah peta kabupaten tanah laut, na, lemak ttd alfirial meminumnya maan danial kili nip. berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor
ad dalam rangka. standar harga satuan barang dan jasa tahun anggaran yang selanjutnya disebut ssb adalah standarebuebut spam adalah pernyataan pertanggung jawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga biaya diluar standar harga satuan yang ditetapkan oleh bupati. bab ruang lingkup dan tujuan ruang lingkup ssb meliputi: standar harga satuan, standar biaya umum, dan cc. harga satuan pokok kegiatan. tujuan ssb digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rka skpd dpa skpd, dan rka skpd perubahan dpa skpd perubahan tahuntahun anggar, dan belum termasuk pajak pertambahan nilai ppn). standar harga satuan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pedoman dan batas harga tertinggi penyusunan rka skpd dpa skpd serta bukan sebagai penentuan hps dalam pengadaan barang dan jasaagar disesuaikan dengan harga pasar. uraian dan rincian standarbiaya umum standar biaya umum merupakan standar besaran biaya tertinggidalam bidang penganggaran terdapat (dua) jenis standar biaya yaitu: standar biaya umum, dan standar biaya khusus. standar biaya umum, dan penghitungan pagu indikatif tahun anggaran berikutnya. standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam berupa surat edaran sebagai pedoman penyusunan rka skpd dpa skpd pada tahun berkenaan. bab harga satuan pokok kegiatan spk memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik konstruksi serta uraian kegiatan pada kegiatan fisiklampiran,larutan aguadestilata botol larutan golongan darah abo) botol larutan metanol botol larutan minyak mercy botol larutan spiritus botol larutan set larutan kidal set sebab alfa silent kotak sebab alfa ise kotak methanol botol reagen kreatinin botol reagen ast slot botol reagen alt gpt botol reagen trigliserida botol kidal gol. darah kit anti anti fortress set kidal set fortress set kreatinin kotak larutan alkohol etanol botol larutan alkohol etanol botol larutan anison botol larutan aguadestilata botol larutan asam asetat botol larutan asam asetat botol larutan asam klorida botol larutan asam sulfosalisilat botol larutan benedict botol larutan eda botol larutan eosin botol larutan gempa auksin botol larutan golongan darah abo) botol larutan harem botol larutan koh botol larutan koh botol larutan metanol botol larutan minyak mercy botol larutan natrium citra3, botol larutan rees ester botol larutan selisih spiritus botol larutan spiritus botol larutan turk botol larutan yeol botol larutan set larutan kidal set ingot kotak istat kotak trigliserida kotak ric acid kotak reum kotak fungisida botol fungisida botol herbisida liter herbisida liter herbisida liter herbisida tanaman liter perkebunan insektisida hortikultura pcs insektisida hortikultura botol insektisida hortikultura 1kg pupuk npk zak pupuk npk zak pupuk npk tanaman perkebunan pupuk organik botol nutrisi stock liter nutrisi stock liter insektisida litktisida liter moluskisida moluskisida rodentisida rodentisida pupuk organik cair gren tonik botol ink bungkus insektisida botol insektisida bungkus insektisida botol insektisida botol insektisida botol insektisida botol insektisida botol insektisidaiki potassium iodide) kotak sodium azida) kotak na2 s203 this sulfat) kotak ikon kotak so4 kotak satu (c4h8n2s) kotak amilum kotak i3.6h20o kotak ikh2po4 kotak ik2hpo4 kotak na2 hpo4.7h20 kotak inh4ci kotak glukosa kotak larutan standar botol ci2 timah(\| i) klorida) kotak larutan standar besi) botol larutan standar mangan) botol larutan standar kadmium) botol larutan standar timbal) botol larutan standar tembaga) botol idno3 botol hexamethylene termine c6eh12n4) kotak hydrazinium sulfate n2h6eso4) kotak ik2 cr207 kotak ihp kotak ag2 so4 kotak so4 kotak buffer botol buffer botol buffer botol buffer botol jet kotak irm era hardness water supply) botol buffer botol titriflex kotak methyl red kotak irm dissolved oxygen era tabung irm demand era botol irm era merkuri tabung irm trace metal botol irm trace metal botol irm morbidity botol irm morbidity botol irm demand era botol irm era water supply) botol irm era water pollution) botol irm era conductivity water supply) botol irm era hardness water supply) botol vaksin jembrana vet dosis botol nama barang spesifikasi satuan harga keterangan items specification units tanah laut information vaksin septivet, botol dosis vaksin dosis ampul vaksin dosis ampul vaksin botol antigen rbt vial botol alkohol botol lodie liter benih terong pcs benih terong pcs benih terong pcs benih terong pcs benih kangkung benih kangkung benih kangkung benih cabe rawit pcs benih cabe rawit pcs benih cabe rawit pcs benih cabe rawit pcs bibit belimbing buah bibit belimbing buah bibit daun salam buah bibit jambu air buah bibit jambu kristal buah bibit jeruk nipis lemon buah bibit jeruk purut buah benih sawi secret benih selada secret benih pokok secret benih cabai secret benih cabai secret bibit durian batang bibit lengkung batang bibit jeruk siam batang bibit rambutan batang bibit mangga batang bibit karet batang bibit sawit batang bibit tanaman lombok bungkus bibit tanaman terong bungkus bibit tanaman tomat bungkus bibit tanaman pare bungkus bibit tanaman seledri bungkus bibit tanaman timun bungkus bibit tanaman kacang bungkus bibit tanaman kacang, bungkus bibit tanaman bayam bungkus bibit tanaman sawi bungkus bibit tanaman labu kuning bungkus gabus harian larva ekor gabus harian benih ekor gabus harian benih ekor gabus harian benih ekor gabus harian calon induk gabus harian induk papua larva ekor papua benih ekor papua benih ekor papua calon induk paket papua induk paket nila larva ekor nila benih ekor nila benih ekor nila benih ekor nila benih ekor nila benih ekor nila calon induk paket nila induk mas larva ekor mas benih ekor mas benih ekmas benih ekor mas benih ekor mas calon induk mas induk patin larva ekor patin benih inch ekor patin benih inch ekor patin benih inch ekor patin benih inch ekor patin calon induk patin induk gurami telur butir gurami larva ekor gurami benih ekor gurami benih ekor gurami benih ekor gurami benih ekor gurami calon induk gurami induk lele larva ekor lele benih ekor lele benih ekor lele benih ekor lele benih ekor lele calon induk paket lele induk baung larva ekor baung benih ekor baung benih ekor baung benih ekor baung benih ekor baung calon induk baung induk jerawat larva ekor melawat benih ekor jerawat benih ekor jerawat benih ekor jerawat benih ekor jerawat calon induk jerawat induk belida benih ekor belida benih ekor belida benih ekor belida calon induk belida induk kelabu benih ekor kelabu benih ekor kelabu benih ekor kelabu calon induk kelabu induk koi benih ekor koi benih ekor koi benih ekor koi benih ekor koi calon induk koi induk arwana banjar red benih ekor arwana banjar red benih ekor arwana banjar red calon induk arwana banjar red induk arwana super red benih ekor arwana super red benih ekor arwana super red calon induk arwana super red induk akrilik meja buah balipost pen warna buah balipost pen pack ballpoint pen pack balipost pen pack ballpoint pen gel pack ballpoint pen gel pack balipost pen meja buah balipost pen meja buah balipost pen semi gelllpoint pen semi gel pack bantalan stempel buah bantalan stempel buahlockquote pack blockquote batik pack blockquote spiral buah box file buah box file keranjang buah buku buah buku double folio isi buah buku double folio isi buah buku folio buah buku folio buah buku folio buah buku folio kas buah buku kas pack buku kas buah buku kas kartu buah buku kartu buah buku kartu buah buku kartu buah buku kartu buah buku kwitansi buah buku kwitansi besar buah buku kwitansi kecil buah buku matematika pack buku nilai buah buku quarto buah buku quarto buah buku tulis tulis buah buku tulis tulis buahpack buku isi buah buku absen kelas buah buku agenda buah buku agenda folio buah buku agenda keluar buah masuk buku ekspedisi isi buah buku ekspedisi isi buah buku ekspedisi buah buku gambar buah buku gambar pack buku kotak besar pack buku kotak kecil pack buku kotak sedang pack buku kwitansi besar buah buku kwitansi kecil buah buku mentan ncr buah buku kwitansi buah sedang buku tabungan pack buku tulis halus pack penghapus korektor correction pen buah penghapus korektor correction tape buah cutter besar buah cutter kecil buah guntinggunting kecil buah gunting sedang buah highlighted buah ild card pack ild card pack ild card pack \|id card pack ild card pack ild card pack ild card pack \|id card name tag buah \|ld card name tag buah jid card name tag buah jid card name tag buah \|id card name tag buah \|id card name tag buah isi cutter besar pack isi cutter kecil pack isi lem tembak buah \|isi staples kotak kecil pack isi staples pack isi staples pack \|isi staples pack \|isi staples pack \|isi staples pack isi staples pack isi staples kotak kecil pack isi staples t10 pack \|isi staples pack isi ulang spidol non permanent buah isi ulang spidol permanent buah kalkulator digit buah kalkulator digit buah kapur tulis putih pack kapur tulis warna pack box arsip lembar kuas lukis paket lamban bening besar buah lamban bening kecil buah lamban coklat buah lamban coklat kecil buah lamban double tape buah 12mm lamban double tape buah 24mm lamban double tape buah 48mm lamban double tape buah busa lamban double tape buah busa lamban double tape buah busa lamban kain 36mm buah lamban kain 48mm buah lamban kertas 24mm buah lamban kertas 48mm buah lamban listrik buah lem cair besar buah lem cair kecil buah lem cair sedang buah lem kuning kecil buah lem putih besar buah lem putih kecil buah lem stik besar buah lem stik kecil buah lem stik sedang buah lem super buah alat lem tembak buah nota kontan ply besar buah nota kontan ply kecil buah nota kontan plynota kontan ply kecil buah nota kontan ply kecil buah order a47 buah order buah order folio buah order folio buah paku picik pack paper clip kotak paper clip kotak paper clip kotak peluang kertas besar buah peluang kertas kecil buah pemotong kertas unit penggaris besi buah penggaris besi buah penggaris plastik buah penghapus korektor pensil buah penghapus korektor pensil biasa buah penghapus korektor lapan buah pensil buah pensil biasa buah pensil warna panjang pack pensil warna pendek pack plywood kaligrafi dekorasi lembar push pin pack lautan buah spidol besar buah spidol kaligrafi buah spidol kecil buah spidol kecil warna pack spidol kecil warna pack spidol non permanent buah spidol permanent buah spidol putih emas silver buah permanen staples jilid unit staples kecil buah staples sedang buah staples tembak buah stik krim natural pack stik krim warna pack stik note 25x50 buah stik note 51x38 buah stik note 76x101 pack stik note 76x51 buah stik note 76x76 pack stik note flag buah stik note buah starmap biasa pack starmap gantung kotak starmap jepit plastik buah starmap buah starmap lubang biasa pack starmap pasti kancing pack starmap plastik tali pack styrofoam gabus) warna buah tali card buah \|tas kancing buah jinjing \|ras kancing buah jinjing tas resting tali buah tas expanding file pemuat berkas kecil buah tas expanding file pemuat berkas buah tinta stempel buah amplop 110x230mmplop 114x162mm pack amplop 95x152mm pack amplop coklat folio pack amplop coklat 11x24 pack amplop coklat 14x27 pack amplop coklat 18x28 pack amplop coklat 24x35 pack amplop coklat 29x39 pack amplop solat pack amplop coklat pack kertas carbon lembar kanvas kaligrafi lembar kanvas lukis 30x40 buah kertas rim kertas rim kertas a475 rim kertas rim kertas a4s rim kertas a4s rim kertas buram rim kertas concorde pack kertas cover pack kertas rim kertas rim kertas rim kertas warna rim kertas folio bergaris pack kertas kado lembar kertas kaligrafi lembar kertas karton hitam lembar kertas karton putih lembar kertas karton warna lembar kertas kasir ply buah kertas kasir ply buah kertas label pack kertas linen rim kertas ncr fly box kertas ncr fly box kertas photo buah kertas putih piagam rim kertas sampul buku lembar coklat kertas label 12x21 buah kertas sticker lembar kertas sticker pack kertas sticker pack kertas sticker glossy pack plastik eliminating pack plastik eliminating pack plastik eliminating pack plastik eliminating ktp pack sampul kertas sasirangan pack sampul mika bening pack sampul mika warna pack kabel vga mtr buah kabel vga mtr buah kabel vga mtr buah kabel vga mtr buah kabel hdmi mtr buah kabel hdmi mtr buah kabel hdmi mtr buah kabel hdmi mtr buah icd r blank keping pack continuous form ply box continuous formcontinuous form ply besar box continuous form ply kecil box ribbon cartridge buah ribbon cartridge buah ribbon cartridge buah tinta printer botol tinta printer botol tinta printer botol tinta printer original buah hitam tinta printer original buah warna tinta printer buah tinta printer buah tinta printer buah tinta printer botol tinta printer botol tinta printer botol tinta printer botolbuah tinta printer original buah tinta printer buah tinta printer buah tinta printersuntik kotak toner cartridge buah tissue buah alat pembersih kaca buah angkatan rak piring buah asahan pisau buah baking kotak cairan pembersih buah cangkul buah cetakan kue akar pinang buah counter box buah ember buah galon air buah gelas kotak gunting kembang buah handsome bungkus hunger pack jas hujan lembar eigen buah ikan lap biru lembar kaneko buah karpet piknik lembar karung lembar kastil baju anak pack keranjang sampah kecil rotan unit keranjang sampah besar rotan unit panci bakso buah panci presto buah parang buah pel gosok peras buah pel lantai sumbu buah pembersih kaca buah pembersih lantai keramik buah pisau buah pack plastik pack polybag spot bunga plastik hitam besar buah spot bunga warna besar) buah sabun cuci tanganpu lantai buah sapu lantai unit sapu lidi unit sapu meja buah sarung piring buah sekop buah selang air meter persegi sendok pack senter besar buah senter kecil buah senter sedang buah sepatu boot unit seok unit sikat kayu buah sikat plastik berdiri buah sikat buah tas sarung piring buah tempat kue buah termos pencet buah tong sampah unit toples buah tudung saji bulat buah tudung saji plastik kecil box baterai isi bungkus baterai isi bungkus baterai aaa isi bungkus baterai aaa isi bungkus baterai kotak bungkus baju pdl perhubungan steel jaket perhubungan buah jas hujan perhubungan buah kopel perhubungan buah topi perhubungan buah sabuk perhubungan buah rompi perhubungan buah baju pdl dan set sepatu pdh set dari bordir buah dari polos buah lambang (pcs) buah kopel commando buah kopel blackhawk buah jika pinggang buah topi pet buah baret biasa buah baret special buah tongkat hitam buah lampu lalu lintas baterai buah kaos pol panjang buah poly bag pak poly bag pak poly bag pak poly bag pak poly bag pak poly bag pot plastik besar diameter buah pot plastik besar diameter buah pot plastik besar diameter buah depot buah polybag rockwell buah timbangan (untuk beras kapasitas kg) buah mesin pres unit mesin pres unit polybag kecil pack polybag besar pack ihanspayer kecil botol semprotan unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ampang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kerupuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ikan kering alat penangkap ikan tali ris atas alat penangkap ikan tali ris bawalat penangkap ikan pemberat untuk alat tangkap alat penangkap ikan pelampung untuk alat buah tangkap rompi pelampung tunas pcs senter pemadam personel pcs cangkul pemadam pcs banco pemadam pcs sekop pemadam pcs linggis pemadam pcs hydroxyl infus botol ifutrolit infus botol naci infus botol d10 infus botol infus botol 500ml infus botol id5 500ml infus botol irl infus botol ika en botol ika en botol ikal kalium 25mg inj botol parasetamol infus botol nikardipin inj ampul idiltiazem inj ampul ifurosemid inj ampul imanitol infus botol iklonidin tab tablet amlodipin 5mg tablet amlodipin 10mg tablet icandesartan 8mg tablet icandesartan 16mg tablet ifurosemid tab 40mg tablet ispironolakton 25mg tablet ispironolakton 100mg tablet ihidroklorotiazid 25mg tablet iramirpil 10mg tablet ipropranolol 10mg tablet ipropranolol 40mg tablet imetildopa tablet idiltiazem tab tablet natrium bikarbonat (melon inj vial imebendazole 500mg tablet ipirantel pamyat tablet jasa folat tablet asam traneksamat 500mg tab tablet jasa traneksamat 100mg inj ampul asam traneksamat 50mg inj ampul irivaroxaban 15mg tablet \|fondaparinuks ampul iheparin inj 5000iu ampul warfarin 2mg tab tablet itamsulosin ,2mg tab tablet iterazosin 2mg tab tablet jampisilin 500mg sulbaktam 250mg vial ilevofloksasin infus botol ilevofloksasin 500mg tab tablet isiprofloksasin infus botol igentamisin 40mg inj ampul imeropenem 1000mg inj ampul imeropenem 500mg inj ampul icefixime 200mg caps kapsul amoksisilin 500mg tab tablet lazitromisin 500mg tablet iklindamisin 150mg tablet anti tuberkulosis fdc anak tablet nlukonazol inj 2mg ampul iflukonazol 150mg tablet idp dihidroartemisin 40mg piperakuin 320mg tablet imetilprednisolon 125mg inj ampul imetilprednisolon 500mg inj ampul imetilprednisolon 16mg tab tablet imetilprednisolon 4mg tabideksametason 5mg inj ampul jakarbose 100mg tab tablet iglimepiride tab tablet iglimepiride tab tablet iglimepiride tab tablet iglimepiride tab tablet ipioglitazone 15mg tab tablet ipioglitazone 30mg tab tablet inovorapid insulin ampul lantas insulin ampul ilevotiroksin 100mcg tablet ilevotiroksin 50mcg tablet dioxin ,25mg tab tablet jamiodaron 150mg inj ampul jamiodaron tab tablet gliserol trinitas ,5mg tablet isimvastatin 10mg tab tablet atorvastatin 10mg tablet atorvastatin 20mg tablet igemfibrozil 300mg tablet iesomeprazole inj 40m ampul ilansoprazole 30mg caps kapsul ilansoprazole 30mg inj vial lomeprazole 40mg inj vial lomeprazole 20mg caps kapsul isucralfat syr 500mg 5ml botol jondansentron 4mg tab tablet londansentron 8mg tab tablet iondansentron inj mg ml ampul idomperidon 10mg tab tablet imetoklopramid 5mg inj ampul imetoklopramid 10mg tab tablet imetoklopramid 5mg tab tablet jatapulgit tablet tablet ilaktulosa syr botol lursodeoksikolat 250mg caps kapsul isulfasalazin 500mg tab tablet dopamin 40mg inj vial idobutamin 25mg ml inj vial idobutamin ,5mg ml inj vial idobutamin 50mg ml inj vial epinefrin inj ampul inorepinephrine 1mg ml ampul jaminofilin 150mg tab tablet jaminofilin 24mg ml inj ampul jaminofilin 200mg tab tablet iteofilin 300mg tab tablet ibudesonid ,5mg ml secret ibudesonid ,25mg m secret iodin tab tablet iodin tab tablet iodin 20mg tab tablet asetil sistein 200mg tab tablet icombivent ampul imgs4 inj vial imgs4 inj vial imethylergometrine inj ampul imethylergometrine tab tablet ipin 750mg vial supralysin syr botol supralysin drop botol apicalis syr botol apicalis drop botol proneuron tablet tablet misoprostol mcg tablet karbon secret il bio secret acetyl ystein hemoroid doen kombinasi tabletasam traneksamat tablet tablet asam traneksamat injeksi 250mg ampul asam traneksamat injeksi 500mg9g ampul setosa (asam asetilsalisilat) tablet tablet setosa (asam asetilsalisilat)iisoniazid tablet tablet \|secrloxicam tablet meloxicam tabletastatin tablet vagina iu gkapsul retinal vit. kapsul kapsul ringer laktat larutan infus steril botol risperidon tablet tablet salbutamol tablet tablet salbutamol tablet tablet salbutamol sirup botol albumin salbutamol 100mcgserum anti bisa ular injeksi abu vial serum anti tetanus injeksi ats ampuglass monomer cement art tambalan tetap setsemen seng fosfat serbuk dan cairan orient botol temporary stopping fletcher cairan serbuk setlorexoral kotak cresotin liquid kotak endosenal kotak filltemp kotak for lux fluoride tarnishrum anti tetanus injeksi ats ampul kelly usg galon im y jelly tube infusion set anak set infusion set dewasa set jlv annual pcs ilv. kateter pcs ilv. kateter pcs lv. kateter pcs lv. kateter pcs jlv. kateter pcs jarum jahit s d lusin kapas pembalut absorbed gram pcs kasa kompres steril pcs kasa pembalut pcs kasa pembalut elastis inci roll kasa cm tablet kasa pembalut hidrolik roll kasa pembalut hidrolik pcs kasa pembalut hidrolik kotak kasa pembalut hidrolik roll masker ear loop pcs masker ties pcs masker pcs needle pcs needle pcs one scrub botol oxygen nasal manula child pcs oxygen nasal manula adult pcs pembalut elastis roll pembalut elastis roll plester pcs plester pcs plester roll plester roll plester roll safety box pcs sarung tangan non steril pcs sarung tangan pasang sarung tangan pasang sarung tangan pasang sarung tangan orgsyn pasang silk benang bedah sutera) pcs spark first aid pcs torniket pcs umbilical cord nylon pcs undergrad premium pcs ultra sonic gel usg botol serum anti bisa ular injeksi abu vial serum anti tetanus injeksi ats ampul serum anti tetanus injeksi ats vial vaksin rabies vero var ampul albothyl concentrate policresulen botol antrian injeksi metamizol inj voyages ampul protect mdi botol bioplacenton salep placenta extra neomicyn tube detain soldextam tablet dulcolax supp pcs fludexin syrup obat flu untuk anak syrup botol semafor tablet koma. anti anemia tablet hutan tablet bromhexin tablet tablet illiadine nasal drop untuk anak botol lliadine nasal spray untuk dewasa botol koma. anti diare untuk dewasa new tablet multivitamin syrup untuk anak botol multivitamin untuk dewasa tablet multivitamin injeksi ampul obat flu dewasa koma. tablet ponflu tablet closed tablet pehacain injeksi( lidocain epinefrin ampul scabimite cream tube suprafenid pcs tomat injeksi metoklorpramide injeksi ampul trombophob gel kemarin natrium tube vita infant injeksi anti koagulasi injlosal sol ketokonazol sol botol trombophob gel kemarin natrium tube vita infant injeksi anti koagulasi inj ampul kolosal sol ketokonazol sol botol obat cacing hewan botol obat cacing hewan botol obat cacing hewan bolos box obat cacing hewan bolos box endoparasit ekstoparasit botol endoparasit ekstoparasit botol endoparasit ekstoparasit botol antibiotik hewan besar botol antibiotik hewan besar botol antibiotik hewan besar botol antibiotik hewan unggas secret antibiotik hewan unggas secret antibiotik hewan unggas kapsul secret multivitamin hewan besar botol multivitamin hewan besar botol multivitamin hewan besar botol multivitamin hewan unggas secret multivitamin hewan unggas secret analgesik antipirektik hewan botol analgesik antipirektik hewan botol antihistamin hewan botol antihistamin hewan botol desinfektan hewan botol desinfektan hewan botol anestesi umum injeksi botol anestesi lokal pack anestesi lokal pack anestesi lokal gram pack antibloat botol jenius botol vitamin botol fisiologis botol dermafix advance box box dermafix cvc, box dermafix box plesteran bulat box isi box duk lubang steril pcs sering insulin with needle box suction tube kanker tip steril opened pcs disposable sering 20cc pcs 1169infusion set adult drops with type, pcs 1170infusion set pediatric drops with pcs type, invent, luar lock masker hijab box suction kateter steril w finger tube pcs suction kateter steril w finger tube pcs suction kateter steril w finger tube pcs ways, volley kateter 10ml cc pcs ways, volley kateter 10ml cc pcs ways, volley kateter 5ml cc pcs ways, volley kateter 10ml cc pcs ndotracheal tube w coffee s d pcs icon breathing, oxygen mask adult pcs icon breathing, oxygen mask child pcs oxygen nasal manula soft green pcs oxygen nasal manula white tubing, adult pcs oxygen nasal manula white tubing, child pcs oxygen nasal manula white, neonatus pcs power free, surgical glove steril pcs power free, surgical glove steril pcs power free, surgical glove steril pcs blood set pcs disposable sering needle 10cc pcs disposable sering needle 1cc pcs disposable sering needle 3cc pcs disposable sering needle 5cc pcs annual with injection port, snap fit cap suturable wingspcs siitiirari wings (2a jiv annual without injection port wings pcs jiv annual without injection port wings pcs annual without injection port wings pcs jiv annual without injection port wings pcs three way stopcock pcs setan sol botol silk black pcs a179, silk black pcs silk black pcs silk black pcs catur chronic pcs catur chronic 37mm pcs icatgut plain pcs catur plain pcs jet reg vlp coffee, pcs nurse cap box policrepe 10cm pcs policrepe 15cm pcs policy 5cm pcs policy 10cm pcs pilihan 5cm pcs pilihan 10cm pcs politik 10cm pcs politik 15cm pcs hos pak kapas pembalut pcs a177, kasa pembalut hidrolik drc 10cm pcs kasa kompres drc 40cm 40cm pcs kasa hidrolik 80cm pcs kasa steril drc pad 16cm 16cm pcs iunderpad pcs sering lubang samping tengah pcs jumbilical cord clamp pcs oxygen mask reservoir bag adult pcs oxygen mask reservoir bag pediatric pcs oxygen tubing inches pcs inebulizer set oxygen mask tubing pcs inebulizer set oxygen mask tubing pcs basic dressing set set sabun antibakteri liter botol one clean wash glove pak isi pcs pak alkohol swab box apron pcs volley kateter pcs volley kateter pcs volley kateter pcs volley kateter pcs volley kateter pcs kertas ekg (110mm 30m) pcs kertas buyer pak masker bedah tie on box masker bedah earloop box needle pcs needle pcs needle term pcs needle term pcs masker nebulizer anak pcs masker nebulizer dewasa pcs masker oksigen anak elongated pcs masker oksigen anak pcs masker oksigen dewasa pcs int pcs int pcs int pcs ipolifix 5cm pcs safety box pcs safety box pcs sarung tangan non steril box sarung tangan non sterilput 50ml top point pcs surel chatter pcs surel chatter pcs surel chatter pcs surel chatter pcs juri bag pcs gelang laminasi dewasa biru pcs gelang laminasi dewasa pink pcs gelang laminasi anak biru pcs gelang laminasi anak pink pcs gelang laminasi bayi biru pcs gelang laminasi bayi pink pcs istri kotak alkohol (opened) botol alkohol (opened) botol kapas pembalut om) bungkus kasa pembalut om) roll kasa kompres steril pcs one scrub disp botol povidon iodine (om) botol betadine botol povidon botol rival botol sarung tangan non steril box sarung tangan organ box jarum insulin box asam urat strip kotak glukosa strip kotak glukosa kotak test strip kotak kolesterol strip kotak kolesterol kotak kreatinin kotak ipp. test hamil test) strip rapid test dbd strip rapid test malaria pcs rdt hiv rapid test hiv test ingot kotak sept kotak trigliserida kotak ric acid kotak reum kotak urinalysis reagen strip set idbs strip answer) box tabung eda pcs urine strip parameter (verify) box act artesunate amodiaguin table tablet acetyl ystein tablet albendazol tabletfungi doen kombinasi asam benzoat 69c asam tube anti hemoroid doen kombinasi suppasam traneksamat tablet tablet asam traneksamat injeksi 250mg ampul asam traneksamat injeksi 500mg ampul setosa tablet tablet setosalepinefrin adrenalin)\|isoniazid tablet tablet tablbotol retinal vit. kapsul botol ringer laktat larutan infus steril botol risperidonlbutamol tablet tablet salbutamol tablet tablet salbutamol sirupocototch cleansing pembersih spain botol semen seng fosfat serbuk dan cairan orient botol silver amalgam serbuk botolampus kotak capit kotak capit kotak capit kotak clorexoral kotak cresotin liquid kotak endosenal kotak eviplac solution kotak filltemp kotak fruit fluor gel kotak for lux fluoride tarnish kotak ilodotin paste kotak ketat molar easymix art newramono clorofenoltemp zoe cement kotak alat suntik sekali pakai pcs alat suntik sekali pakai pcs alat suntik sekali pakai pcs alat suntik sekali pakai pcs alkohol swab kotak apron plastik pcs aseptik gel botol blood lancet kotak bracket hand wash plastik pcs catur chronic pcs catur chronic pcs cat gut plan pcs cat gut plan pcs fescopore surgical tape ,10mfolly kateter pcs folly kateter pcs urine bag pcs asam urat stik kotak asam urat random kotak bilirubin total kotak glukosa stik kotak test strip kotak podium test kit kotak kolesterol stik kotak kolesterol strip kotak pp. test hamil test) strip rapid test dbd strip rapid test malaria pcs idt hiv rapid test hiv test urinalysis reagen strip set sebab alfa silent kotak sebab alfa ise kotak vitamin botol vitamin botol vitamin botol split disposable box split disposable box split disposable box split disposable box split disposable box split mika buah jarum split mika lusin jarum box jarum box jarum venoject box jarum venoject box venoject box venoject with eda box jarum jahit lusin span hook stainless buah under pad 45x60 pak blade scale pcs box benang operasi steril roll benang operasi steril roll termometer tubuh buah termometer infrared buah medical glove pasang box handle nose stainless, buah bentuk tang gabah beras lokal unus mutiara beras lokal siam unus beras lokal siam pandak beras lokal karang dukuh beras lokal unus lantik beras lokal sitiran gagal beras kemasan premium gula pasir putih minyak goreng kemasan liter minyak goreng curah kuning liter minyak goreng sederhana liter daging sapi has dalam daging sapi has luar daging sapi tetesan daging ayam ras daging ayam kampung ekor telur itik tambak biji telur ayam ras telur ayam kampung biji susu kental manis klg jagung pilihan kuning lokal garam halus beryllium tepung terigu mie instan bks cabe segar merah biasa cabe segar merah keriting cabe segar rawit merah cabe segar rawit hijau nama barang spesifikasi satuan harga keterangan items specification units tanah laut information cabe segar rawit taji cabe segar rawit tiang bawang merah bawang putih bawang pria bawang bombay jikan asin ikan asin telang ikan asin ikan asin tenggiri ikan asin ikan asin teri ikan asin ikan kering sepat kacang hijau kacang tanah impor kacang tanah lokal kacang kedelai ex. impor ketela pohon singkong ubi kayu wortel kentang kubis kol tomat jikan segar pada jikan segar bandeng jikan segar tongkol jikan segar nila jikan segar patin jikan segar bawal ikan segar lele jikan segar harian jikan segar papua pakan apung zak pakan apung lp zak pakan apung lp zak pakan apung lp zak pakan apungcarroll zak pakan apung carroll zak pakan apung carroll zak pakan apung carroll zak pakan apung beauty zak pakan apung beauty zak pakan apung beauty zak pakan apung beauty zak pakan apung aktif zak pakan apung aktif zak pakan apung aktif zak pakan apung aktif zak pakan apung zak pakan apung zak pakan apung zak pipa galvanis buah pipa galvanis x2, buah pipa galvanis buah pipa galvanis buah pipa galvanis x1, buah pipa galvanis buah pipa galvanis buah pipa galvanis buah pipa galvanis buah pipa galvanis buah analisa uji tpc sampel analisa uji coli sampel analisa uji salmonela sampel analisa uji koliform sampel analisa uji formalin sampel analisa uji kadar air sampelmbulatory blood pressure monitor unit kambing betina calon bibit ekor kambing betina bibit ekor kambing jantan calon bibit ekor kambing jantan bibit ekor sapi jantan bibit ekor sapi betina bibit ekor sapi jantan bali bibit ekor sapi betina bali bibit ekor sapi jantan limosin atau crossing limosin bibit ekor sapi betina limosin atau crossing limosin bibit ekor sapi jantan mental atau crossing mental bibit ekor sapi betina mental atau crossing mental bibit ekor itik calon petelur starter ekor itik calon petelur grover ekor etik calon petelur pre layer ekor itik calon pedaging starter ekor itik calon pejantan starter ekor ayam buras starter ekor pakan itik per zak pakan ayam per zak traktor roda unit traktor roda unit peletizer termasuk kapelan diesel unit pompa air unit pompa air unit pompa air unit jet shutter kap 19ltr pcs fire portable pump unit writing apparatus buah nozel inch buah kapak pemadam pcs fire home rubber "x20 rol fire home rubber "x20 rol senter buah sepatu scuba buah sarung tangan buah pakaian anti air stel kaca mata buah mobil single cabin) buah mesin perahu karet buah perahu karet c w motor tempel tak 15pk unit mesin sinis buah speed gun buah retro reflectometer alat ukur efektifitas rambu lalu buah tester kadar air buah cultivation unit prayer poster elektrik buah alat semprot electric buah chest freezer liter unit chest freezer liter unit mesin pres gelas plastik unit alat penangkap ikan travel net unit nylon) alat penangkap ikan travel net unit benang) alat penangkap ikan kain jaring bungkus alat penangkap ikan kain jaring bungkus etalase 2x1,5m unit strong set mesin eliminating buah projector buah projector buah projector buah lampu sirine untuk mobil pemadam (merah merah) set mesin eliminating unit hospital bed eco 12cp unit sofa minimalis set sofa minimalis set tempat tidur lipat embed set mesin tebas rumput unit blender buyuice set unit oven pemanggang buah lampu sorot buah mega phone buah agar tabung alat pemadam api ringan tabung alat pemadam api ringan tabung fireman suit (baju dan celana) set nozzle pistol pcs nozzle pistol pcs nozzle stik nozzle gambut pcs portable led lamp fire light lamp unit i"y" connection "x1. cpl machine alumunium set fireman glove psg drone buah branch deluxe electric unit infusion stand standard infus stainless steel hooks unit instrument cabinet unit lemari obat pintu unit stethoscope cardiology unit sering pump medfusion unit sentimeter digital flex stand unit surgical lights lampu operasi unit infant phototherapy unit bl 50b unit anestesi pendant single arm unit beside cabinet skn abs buah examination lamp hss buah examination table 01bss buah infusion stand 01bss buah instrument cabinet 02a buah covered table 00bss buah bola tensi buah manset tensi dewasa buah manset tensi anak buah timbangan dewasa buah branch komplit buah examination table buah infusion stand buah instrument cabinet buah lemari narkotika besar buah lemari obat pintu s s buah stabilisator kering get 80c buah stethoscope finest adult buah stethoscope finest duo child buah suction pump buah sentimeter android switch simplex buah sentimeter digital flex stand buah sentimeter digital handheld e125 buah gynecology instrument set buah manual resuscitators adult buah manual resuscitators child buah infant warmer buah meja resusitasi p.c buah kursi roda buah equipment cabinet buah tabung oksigen buah traumatic restoration treatment art unit dental traumatic restoration treatment art set unit dental conservation instrument set unit selang dental unit unit selang dental unit unit selang dental unit unit mata bur high speed isi pcs unit mata bur poleshing composite low speed unit saliva rector absorber unit dental instrument set complete unit dental unit ts unit tang pencabutan gigi anak set unit tang pencabutan gigi dewasa set unit dressing instrument set unit mayor surgery instrument set unit reputation set unit electric operating table unit jet unit endoskopictio caesarea instrument set unit dillatation and curettage instrument set unit episiotomy set unit obstetri gynecology instrument set unit mayo table 00bss unit minor surgery instrument set unit emergency trolley s s unit linen trolley s s unit jung paket organ probe unit deluxe incubator servo with humidity unit fetal doppler sonora pro unit fetal doppler sonora pro trolley unit jung roman 3d 4d portable color doppler unit instrument trolley 01bss unit trolley rack stainless steel it unit gynecology examination table s s foot step s s unit instrument table trolley rack stainless steel unit baby scale patient scale unit ultrasonik nebulizer unit ultrasonik nebulizer ultra mist unit incubator transport chart spesifikasi unit baby basket 01bss unit digital radiography system with teleradiology unit dental diagnostic instrument set unit dental oral surgery instrument set instrument set unit diagnostic set unit led standing examination lamp unit emergency set unit emergency stretched 10bss unit folding stretched 12bss unit stretched 01bss unit bed patient standart crank unit emergency set unit cold chain unit thermometer unit hematologi analyzer unit refrigerator lab) unit ups buah ups buah ups buah gelas ukur unit labu ukur unit pipet ukur unit pipet ukur unit tabung reaksi tutup ulir unit all one buah ipc all one buah ipc all one buah laptop buah laptop buah laptop buah scanner buah scanner buah scanner buah 19021stavolt buah 1903istavolt buah istavolt buah printer buah printer buah printer buah router buah router buah router buah router buah teropong tele buah helm rescue buah fire helmet pcs sepatu pdl perhubungan pasang sepatu pdl set sepatu (krim) set sepatu pendek set fireman boot set rescue tripodda posko keluarga buah 6x12 tenda komando buah tenda posko buah alat penangkap ular panjang unit operator unit palet unit convex mirror buah convex mirror buah pembuatan hidroponik unit software lainnya paketarapenggan2016d2016serta keputusan menteri dalam neger2016dan surat edaran menteri keuangan republik indonesia2016dan2016serta surat permohonan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah skpd) perihal permohonan revisi dpa tahun anggaran bahwa dengan terbitnyaperaturan sebagaimana disebutkan pada huruf dan untuk menindaklanjuti telaahan staf dari kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten tanah laut nomor ix viii duka tertanggal agustus tentang usulan peraturan bupati tanah laut tentang perubahan akaterhadap rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang mengalami perubahan berdampak pada alokasi sumber penerimaan daerah dan belanja daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten tanah laut yang telah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sehingga perlu segera melakukan perubahgurangan pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten tanah laut sehingga terjadi pengurangsumber dana perimbangansembilperimbangan tahun anggaran postur pengurangfisik dan dana alokasi khusus non fisik serta beberapa kegiatan yang dilakukan revisi tahun anggaran rincian pendapatan dan belanja langsung yang terdapat pada belanja langsung satuan kerja perangkat daerah skpd) serta beberapa program dan kegiatannyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten tanah laut, maka dipandang perlu untuk melakukankabupaten bab tujuan tujuan dari pembentuadalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten tanah laut. percepatan pencapaian visi pembangunan jangka menengah kabupaten tanah laut yaitu menuju terwujudnya tanah laut yang berinteraksi dan misi kabupaten tanah laut sebagai pengejawantahan desa bina kota tata.melalui delegasi kewenangan. bab iii delegasi kewenangan dengan peraturan bupati ini, bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan daerah kepada wakil bupati. pelimpahan sebagaimana dimaksud pada adalah delegasi kewenangan berupa pembinaan, supervisi dan pengawasan. dikecualikan dari pelimpahdalam melaksanakan delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada wakil bupati bertanggung jawab kepada bupati. kewenangan yang didelegasikan kepada wakil bupati sebagaimana dimaksud padaentuk kewenangan sebagaimana dimaksud dalam adalah hak untuk melakukan dan atau mengambil tindakan administrasi pemerintahan dan upaya administratif, menetapkan keputusan administrasi pemerintahan dan memberikan konsesi maupun dispensasi. keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada adalah keputusan administrasi pemerintahan secara terbatas berupa peraturan kebijakan seperti surat edaran. wakil bupati memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati dalam menetapkan keputusan administrasi pemerintahan berbentuk pengaturan dan penetapan terhadap kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik. bab urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dan penataan ruang. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi penanaman modal. urusan pemerintahan pilihan, meliputi perdagangan, pariwisata, dan pertanian. skpd pelaksana urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, rsud hadji boejasin, dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perdagangan, dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dinas peternakan dan kesehatan hewan dinas pariwisata, inspektorat, sekretariat dprd, dan il. bagian perekonomian pembangunpertanahkoperasi dan usaha kecil. rincian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. wakil bupati sebagaimana dimaksud bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud skpd sebagaimana dimaksud melaporkan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang menjadi tugas, pokok dan fungsinya kepada wakil bupati. wakil bupati melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan menjadi tugas, pokok dan fungsi skpd sebagaimana dimaksud kepada bupati. dikecualikan pembinaan, supervisi dan pengawasselain pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud wakil bupati memiliki kewenangan untuk ikut serta menyetujui usulan seluruh skpd dalam pembahasan rkd, kua pas dan rancangan apbd. pembahasan sebagaimana dimaksud pada mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pembahasan dan persetujuan anggaran dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam wakil bupati dibantu oleh tim kerja. penetapan, pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pembinaan, supervisi dan pengawasan bagian kesatu pembinaan wakil bupati bertugas melakukan pembinaan terhadap skpd sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud bagian kedua supervisi kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki oleh wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam meliputi melakukan monitoringmelakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadapdan melaksanakan koordinasi antar skpd baik dalam rangka pelaksanaan tugas maupun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. bagian ketiga pengawasan dalam menjalankan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam wakil bupati dibantu oleh inspektoratewujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan beberapa terobosan untuk mencapai terbitnya tata laksana administrasi proses berkas permohonan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi simpel sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan), bahwa dengan aplikasi simpel sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan), masyarakat yang memohon perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat memantau sejauh mana proses penerbitan dokumen sedang berlangsmpel kartu keluargaerena perpindahan dari luar daerah dalam kotaturaplikasi simpel dengan peraturan bupati ini ditetapkan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi. aplikasi sebagaimana dimaksud pada dinamakan aplikasi simpel. sistem aplikasi simpel sebagaimana dimaksud pada adalah sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh disdukpencapil. sistem aplikasi simpel sebagaimana dimaksud pada adalah inovasi dari disdukpencapil. sistem aplikasi simpelpengajuan pelayanan, mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan, dan mendukung program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan dukcapil digital. fungsi aplikasi simpel antara lain sebagai: media informasi proses pengajuan pelayanan yaitu tempat untuk pengecekan sampai sejauh mana proses penyelesaian dokumen kependudukan yang dimohon, alat untuk pendokumentasian pengajuan pelayanan yang permohonannya menggunakan media sosial, dan cc. alat untuk mengetahui kinerja petugas yang memproses dokumen kependudukan. ruang lingkup aplikasi simpel meliputi: pengajuan pencatatan biodata penduduk bagi: warga negara indonesia wilayah negara kesatuan republik indonesia, warga negara indonesiagajuan penerbitan kartu keluarga bagi penduduk warga negara indonesia atau penduduk orang asing terdiri atas: kartu keluarga baru, kartu keluarga karena perubahan data, dan kartu keluarga karena hilang atau rusak. pengajuan penerbitan ktp el bagi penduduk warga negara indonesia atau penduduk orang asing terdiri atas: ktp el baru, ktp el karena pindah datang, ktp el karena perubahan data, ktp el karenaktp el diluar domisili. pengajuan penerbitan kartu identitas anak bagi penduduk warga negara indonesia atau penduduk orang asing terdiri atas: kartu identitas anak baru, kartu identitas anak karena perubahan data, dan kartu identitas anak karena hilang atau rusak. pengajuan pembuatan surat keterangan pindah, pengajuan pembuatan surat keterangan tinggal terbatas warga negara asing skt), pengajuan pembuatan akta pencatatan sipil terdiri atas:dan akta pengesahan anak, pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada permohonan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara daring. pengajuan secara daring sebagaimana dimaksud paya diajukan dengan menggunakan media sosial. pengajuan secara manual wajib dimasukan dalam aplikasi simpel. petugas layanan aplikasi simpelel adalah papan informasi elektronik dan dokumen kependudukan. pilihan tempat pengambilan dokumen kependudukan yaitu: disdukpencapil, kecamatan sesuai dengan domisili pemohon, dikirimkan dengan menggunakan jasa kurir, atau cetak sendiri secara mandiri atau melalui adm anjungan dukcapil mandiri) dengan menggunakan kertas hvs 80gram. pilihan tempat pengambilan dokumen dengan menggunakan jasa kurir sebagaimana dimaksud pada huruf maka biaya dibebankan kepada pemohon. besaran biaya yang dibebankan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada dengan biaya yang ditetapkan melalui perjanjian kerja sam ttd alfirial, s1, nip,koordinasinyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pedoman koordinisten adalah asisten sekretaris daerah kabupaten tanah laut. staf ahli adalah staf ahliadalah bagian bagian lingkungan sekretariat daerah kabupaten tanah lausrapat koordinasi adalah rapat kedinasan lingkungan perangkat daerah guna membahas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahbagi perangkat daerahrangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih terstruktur dan terkoordinir dengan baik. bab iii koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian kesatu umum penyelenggara pemerintahan daerah adalah bupati dan dprd. dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bupati dan dprd dibantu oleh perangkat daerah. dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, bupati dibantu oleh sekretaris dearah. dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah dibantu oleh asisten bidang pemerintahan, asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan asisten bidang administrasi umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada asisten melaksanakan tugas mengoordinasikan perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang bawah koordinasi langsung dan atau antar perangkat daerah lainnya berdasarkan kedekatan fungsi. bagian kedua maksud dan tujuan koordinasi perangkat daerah maksud koordinasi perangkat daerah adalah untuk memperkuat kerja sama antar perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing sehingga terjalin hubungan kerja yang terarah dan terintegrasi. tujuan koordinasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menciptakan dan memelihara efektivitas penyelenggaraan pemerintahan setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerangan, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan perangkat daerah, menghindari tumpang tindih dan menjamin keselarasan pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan, cc. menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif antar perangkat daerah agar keberhasilan tujuan pembangunan cepat terwujud, mendukung kinerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan, dan mempercepat penyelesaian masalah masyarakat. bab mengoordinasikan perangkat daerah bagian kesatu perangkat daerah perangkat daerah kabupaten tanah laut terdiri dari sekretariat daerah: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat kabupaten, dinas, terdiri dari dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatanepemudaan dan olah raga, dinas ketahanan pangan dan perikanan, dinas komunikasi dan informatika, dinas pariwisata, il.oo. dinas perhubungan, dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dan dinas tenaga kerja dan perindustrian. badan, terdiri darikecamatan terdiri dari kecamatan pelaihari, kecamatan kitap,, kecamatan jorong, kecamatan batu ampar, kecamatan panyipatan, kecamatan taking, kecamatan tambang ulang, kecamatan bati bati, kecamatan bumi makmur, kecamatan kura, dan kecamatan batuan. bagian kedua lingkup koordinasi perangkat daerah lingkup koordinasi perangkat daerah daerah adalah seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. bagian ketiga pelaksanaan koordinasi dan laporan, konsultasi, dan surat elektronik jawab kepada atasan masing masing. bab pemandangan koordinasi bagian kesatu asisten bidang pemerintahan asisten bidang pemerintahan mengoordinasikan bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari bagian tata pemerintahan, bagian hukum, dan bagian organisasi. selain mengoordinasikan bagian sebagaimana dimaksud pada asisten bidang pemerintahan mengoordinasikan perangkat daerah sebagai berikut sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan (urusan penataan ruang dan urusan pertanahan)nanggulangan bencana daerah, dan kecamatan. disamping mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada asisten bidang pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan dan pemerintahan desa. bagian kedumengoordinasikan bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari bagian perekonomian pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian pengadaan barang dan jasa. selain mengoordinasikan bagian sebagaimana dimaksud pada asisten bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat mengoordinasikan perangkat daerah sebagai berikut dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan (urusan pekerjaan umum), dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup, dinas sosial, dinas tenaga kerja dan dan perikanan, dinas perhubungan, dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, il. dinas kepemudaan dan olah raga, dinas pariwisata, dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, oo. dinas peternakan dan kesehatan hewan: dan badan perencanaan pembangunan daerah. bagian ketiga asisten bidang administrasi umum asisten bidang administrasi umum mengoordinasikan bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari bagian hubungan masyarakat dan protokol, bagian umum, dan bagian tata usaha dan keuangan. selain mengoordinasikan bagian sebagaimana dimaksud pada asisten bidang administrasi umum mengoordinasikan perangkat daerah sebagai berikut dinas komunikasi dan informatikadapatan daerah. bagian keempat staf ahli staf ahli berjumlah (tiga) orang, dibagi dalam (tiga) pemandangan tugas dan fungsi,dalam memberikan telaahan kajian permasalahan dan memberikan masukan kepada bupati, staf ahli berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan staf ahli lainnya dan seluruh perangkat daerah serta instansi vertikal yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. bab rapat koordinasi bagian kesatu pembagian rapat koordinasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten tanah laut terdiri dari rapat koordinasi umum coffee morning), rapat koordinasi bidang, yang terdiri dari rapat koordinasi bidang pemerintahan, rapat koordinasi bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan rapat koordinasi bidang administrasi umum. rapat koordinasi camat, dan rapat koordinasi teknis. bagian kedua pelaksanaan rapat koordinasi umum (coffee morning) sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan setiap minggu per bulannyailaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan, rapat koordinasi bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan, dan rapat koordinasi bidang administrasi umum dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan. rapat koordinasi camat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling kurang (satu) kali dalam sebulan dan dilaksanakan pada minggu empat setiap bulannya atau dijadwalkan sesuai kebutuhan. rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan. bagian ketiga peserta rapat koordinasi umum coffee morning)asisten sesuai bidangnya dan dihadiri oleh kepala perangkat daerah dan kepala bagian yang berada dibawah koordinatnya. rapat koordinasi camat dipimpin oleh bupati wakil bupati atau sekretaris daerah dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. rapat koordinasi teknis dipimpin oleh bupati wakil bupati, sekretaris daerah, asisten yang membidangi atau kepala perangkat daerah dan dihadiri oleh perangkat daerah yang terkait dengan kegiatan teknis. apabila dipandang perlu dalam rapat koordinasi umum, rapat koordinasi bidang, rapat koordinasi camat dan atau rapat koordinasi teknis dapat menghadirkan instansi vertikal, bumi dan atau lembaga organisasi daerah lainnya. khusus untuk badan perencanaan pembangunan daerah serta inspektorat kabupaten wajib hadir pada setiapmeliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintahan. materi rapat koordinasi bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. materi rapat koordinasi camat meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan. materi rapat koordinasi teknis meliputi permasalahan atau kegiatan teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinyarapat koordinasi camat bagian tata pemerintahan untuk rapat koordinasi umum (coffee morning), bagian tata pemerintahan untuk rapat koordinasi bidang pemerintahan, bagian perekonomian pembangunan untuk rapat koordinasi bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bagian umum untuk rapat koordinasi bidang administrasi umum, bagian tata pemerintahan untuk rapat koordinasi camat, dan perangkat daerah terkait untuk rapat koordinasi teknis(coffee morning) dan rapat koordinasi camat menjadi beban dan tanggung jawab bagian tata pemerintahpembiayaan atas penyelenggaraan rapat koordinasi teknis menjadi beban dan tanggung jawab perangkat daerah penyelenggarapermasalahan yang dihadapi oleh kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatanan rapat koordinasi camatat daerah. bab vii pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi koordinasi dan dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dikoordinasikan dengan dinas komunikasi dan informatika. sistem informasi koordinasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. untuk membantu memudahkan koordinasi perangkat daerah telah dikembangkan aplikasi sistem informasi koordinasi perangkat daerah kabupaten tanah laut nikita). setiap kegiatan rapat koordinasi harus input kedalam aplikasi sistem informasi koordinasi perangkat daerah kabupaten tanah laut nikita) oleh sekretariat rapat koordinasiaria daerah pada tanggal mei bupati tanah laut, alfirial, s7 span:omunikasi dan informatika uraian tugas dinas komunikasi dan informatikamunikasi dan informatikakomunikasi dan informatika, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang statistik: mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang persandian, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, mengoordinasikan, membina dan mengawasioordinasikan, membina dan mengawasi layanan infrastruktur dasar data center, disasterngoordinasikan, membina dan mengawasi layanan pengembangandan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan ekosistem tik smart city, mengoordinasikan, membina dan mengawasimengoordinasikan, membina dan mengawasi pengembangan sumber daya tik pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis statistik, mengoordinasikan, membina dan mengawasi dan pelaksanaan kebijakan teknis persandimunikasi uraian tugas bidang komunikasi sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi publimunikasi dan informasi publik, cc. dilingkupuntuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyedia konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publ, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan layanan hubungan media, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan akses informasi kabupatbidang komunikasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pengelola saluran komunikasi publik uraian tugas seksi pengelola saluran komunik saluran komunikasi publik, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelola saluran komunik saluran komunikasi saluran komunikasi publik, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelola saluran komunikasi publik, menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, menyiapkan bahan pengemasan ulangkonten nasional menjadi konten lokal, daerahnyiapkan bahngembangan sumber daya komunikasi publik kabupaten, melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengelola saluran komunikasi publik, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi kemitraan, penyiaran dan informasi publik uraian tugas seksi kemitraan, penyiaran dan informitraan, penyiaran dan informasi publik, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kemitraan, penyiaran dan informkemitraan, penyiaran dan informasi publik dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan layanan monitoring isu publik dcmedia (media massa dan sosial), menyiapkan bahan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), menyiapkan bahan pengolahan aduan masyarakat, menyiapkan bahan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral, menyiapkan bahaniapkan bahan danlaksanakan layanan pengaduan masyarakat, menyiapkan bahan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), menyiapkan bahankemitraan, penyiaran dan informasi publyelenggaraan government uraian tugas bidang penyelenggaraan government sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penyelenggaraan governmentelenggaraan governmenlayanan infrastuktur dasar data center, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan disasterrecovery center tik, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan layanan keamanmanajemen data dnyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan integrasi layanan publik dan keekosistem tik smart city, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan government chief information officer cio) pemerintah kabupaten, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sumberdaya tik pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan government, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi infrastruktur dan teknologi uraian tugas seksi infrastruktur dan teknolognfrastruktur dan teknologi, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan infrastruktur dan teknologi, cc. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang infrastruktur dan teknologigiatan infrastruktur dan teknologi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan teknologi, menyiapkan bahan layanan infrastruktur dasar data center, menyiapkan bahan pengelolaan network operation dan tik, menyiapkan bahan layankabupaten, menyiapkan bahan layanan keamanan informasi government menyiapkan bahan layanan manajemen data dan informasi government, il. menyiapkan bahan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik suplemenekosistem tik smart city kabupaten, oo. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pengembangan aplikasi uraian tugas seksi pengembangan apldan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan aplikasiaplikmbangan aplikasi, menyiapkan bahan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi government, menyiapkan bahlayanan integrasi pengelolaan tik dan government pemerintah kabupaten, menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik, menyiapkan bah dan promosi pemanfaatan layanan smart city, menyiapkan bahgelolaan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupateaplikstatistik dan persandian uraian tugas bidang statistik dan persandian sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidangtatistik dan persandian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, cc. menyusun program dan mengoordinasikan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan teknis tata kelolagelolaan sumberdaya statistik dan sumber daya persandian, melaksanakan pengawasandan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumberdaya statistik dan persandian serta operasional pengamanan persandian seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang statistik dan persandian, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pengelolaan statistik uraian tugas seksi pengelolaan statistpengelolaan statistik dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan statistikstatistiklolaan statistik, menyiapkan bahan penetapan sistem informasi statistikstatistik, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi persandian uraian tugas seksi persandian sebagai berikut: menyiapkan bahan serta melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran seksi persandian, menyiapkan bahan serta melaksanakan perumusan kebijakan, standar operasional prosedur, dan peraturan teknis bidang persandian, cc. merumuskan petunjuk teknis pengamanan informasi dan tata kelola keamanan informasi lingkungan pemerintah daerah, merumuskan petunjuk teknis kerjasama pengamanan informasi dengan instansi bidang persandian, melaksanakan koordinasi pemantauan serta pengawasan terhadap keamanan informasi dan aktivitas komunikasi sandi dengan instansi bidang persandian, menyiapkan bahan dan mengelola sumber daya fisik maupun non fisik bidang persandian penunjang pengamanan informasi dan telekomunikasi daerah, melaksanakan tugas operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi, melaksanakan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan teknis operasional persandian, pengelolaan sumberdaya persandian, dan aktivitas komunikasi sandi seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan bidang persandian, dan j ta salinan sedokumen menuju indonesia hijaudokumen menuju indonesia hijaunyusunan dokumen menuju indonesia hijdokumen menuju indonesia hijadokumen menuju indonesia hijaubagian sesuai dengan as'inya kabupaten tanah laut, kepala bagian cai dan perundang aman, bank, td. yummy abdullah kaisar muslim, septanah laut tanggal pembuatan badan lingkungan hidup bidang alih nama sop sop penyusunan dokumen menuju indonesia hijau undang undang republik indonesia nomor tahun mempunyai pengetahuan tentang tutupan vegetasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menguasai pemetaan tentang rona kontur tanah laut tahun tentang keterbukaan informasi publik kip) meng meme rona mempunyai jiwa kelengkungan kegiatan ini merupakan penunjang proses pelaksanaan spm bidang perangkat komputer laptop lingkungan hidup. alat pencatat alat perekam kamera gps sop ini merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan setiap dokumen arsip tahunnya untuk mengetahui kemajuan atau kerusakan lahan yang terjadi kab. tanah laut. sop penyusunan dokumen menuju indonesia hijau menginventarisasi dan arsip data, buku pedoman minggu pengelompokkan data identifikasi data data yang penyusunan mih, berdasarkan sumber data diperlukan komputer laptop, printer, atk, flashdisk ) ) meminta tenaga teknis komputer laptop, printer, minggu diperoleh tenaga teknis dari instansi terkait atk instansi terkait membentuk tim penyusun komputer laptop, printer, minggu pembentukan tim penyusun laporan menuju indonesia atk laporan menuju indonesia hijau hijau mih) meminta data kepada tim komputer laptop, printer, minggu tim menerima isian data data penyusun mih atk yang harus dilengkapi mengumpulkan data komputer laptop, printer, minggu data data isian mih atk, flashdisk atk mengevaluasi data komputer laptop, printer, minggu kelengkapan data data mih atk, flashdisk sementara menyusun draf laporan mih komputer laptop, printer, minggu draf laporan mih. laporan atk, flashdisk mih sementara mengoreksi draf laporan komputer laptop, printer, minggu laporan mih sementara mih atk, flashdisk menyusun laporan mih komputer laptop, printer, minggu dokumen laporan mih atk, flashdisk menandatangani laporan komputer laptop, printer, minggu dokumen laporan mih mih atk, flashdisk menyampaikan laporan mih mobil, komputer laptop, hari dokumen laporan mih printer, atk, flashdisk, terima oleh lhd provinsi kalimantan selatankomputer laptop, printer, hari dokumen arsip laporan mih mih atk, mempublikasikan laporan komputer laptop, hari penyampaian informasi mih mih flashdisk, internet melalui website blh d kabupaten tanah laut des tan seninya laga bupati tanah laut, bagian irit dan perundang unesagan, ttd. yummy bambang alamsyah kaisar muslim, set nip. sop penyusunan dokumen menuju indonesia hijau menginventarisasi dan identifikasi arsip data, buku minggu pengelompokkan data data data yang diperlukan pedoman berdasarkan sumber data penyusunan mih, komputer laptop, printer, atk, flashdisk meminta tenaga teknis instansi komputer laptop, minggu diperoleh tenaga teknis terkait printer, atk dari instansi terkait membentuk tim penyusun laporan komputer laptop, minggu pembentukan tim menuju indonesia hijau printer, atk penyusun laporan menuju indonesia hijau mih) meminta data kepada tim penyusun komputer laptop, minggu tim menerima isian data mih printer, atk data yang harus dilengkapi mengumpulkan data komputer laptop, minggu data data isian mih printer, atk, mengolah data komputer laptop, minggu data data isian mih mengevaluasi data komputer laptop, minggu \|kelengkapan data data printer, atk, mih sementara menyusun draf laporan mih komputer laptop, minggu draf laporan mih. printer, atk, laporan mih sementara flashdisk mengoreksi draf laporan mih komputer laptop, minggu laporan mih sementara printer, atk, flashdisk menyusun laporan mih komputer laptop, minggu dokumen laporan mih printer, atk, menandatangani laporan mih komputer laptop, minggu dokumen laporan mih printer, atk, menyampaikan laporan mih mobil, hari dokumen laporan mih komputer laptop, terima oleh lhd provinsi printer, atk, kalimantan selatan flashdisk,mih komputer laptop, hari dokumen arsip laporan printer, atk, mih mempublikasikan laporan mih komputer laptop, hari penyampaian informasi flashdisk, internet mih melalui website blh kabupaten tanah laut bupati tanah laut, ttd. bambang alamsyah
tnperasi, usaha kecil dan perdagukm) republik indonesia nomor per m.kuku tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang koperasi dan ukmbidang adalah bidang pada dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan kabupaten tanah laut. seksi adalah seksi pada dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan kabupaten tanah laut. sub bagian adalah sub bagian pada dinas koperasi, usaha kecil dan perdaganguraian tugas bagian kesatu dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan uraian tugas dinas koperasi, usaha kecil dan perdaganganperasi, usaha kecil dan perdagangkoperasi, usaha kecil dan perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan perdagangan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam wilayah kabupaten, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian rekomendasi perizinan bidang koperasi dan usaha kecil, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian rekomendasi penerbitan izin bidang perdagangan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, j . mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan meteorologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan penataan dan pengembangan pasar, il. memantau dan mengevaluasi bidang koperasi, usaha kecil dan perdagangookperasi dan usaha kecil uraian tugas bidang koperasi dan usaha kecil sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha keciperasi dan usaha kecil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, menyusun program dan mengoordinasikan verifikasi dan jumlah koperasi yang akurat, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam unit yang akurat, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerapan peraturan perundang undangan dan sanksi bagi koperasi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan pelaku usaha kecil, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan skala usaha, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil uraian tugas seksi pemberdayaan koperasi dan usaha keciemberdayaan koperasi dan usaha kecil, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan usaha keciloperasi dan usaha kecioperasi dan usaha kecil,tingkat lokal dan nasional, menyiapkan bahan dan menganalisis data izin usaha kecil (ium), menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan skala usaha melalui pembinaan usaha kecil agar cepat berkembang menjadi usaha menengoperasi dan usaha kecil, dan oo. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi uraian tugas seksi kelembagaan dan pengawasan koperembagaan dan pengawasan koperasi, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan pengawasan koperasi, menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kelembagaan dan pengawasembagaan dan pengawasan koperasi, merencanakan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi, merencanakan pengawasan kelembagaan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, menyiapkan bahan dan menganalisis penerapan peraturan perundang undangan, menyiapkan bahan danverifikasi dan jumlah koperasi yang akurat, menyiapkan bahan dan memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam unit yang akurat, menyiapkan bahiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, menyiapkan bahaniapkan bahiapkan bahiapkan bahan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, ss. menyiapkan bahan dan melaksanakan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi,dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. bagian keempat bidang perdagangan uraian tugas bidang perdagangan sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang perdagdagtanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (spb), serta surat tanda pendaftaran waralaba (spw)atau izin minuman beralkohol golongan dan untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan teknis nyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberianmenyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberianan ska), menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan, memverifikasi kebijakan pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan,menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan danpengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengmenyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan barang kebutunyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberiss. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberi dan pelaporan bidang perdagkonsumen uraian tugas seksi perlindungan konsumekonsumen, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan konsumenkonsumekonsumen, menyiapkan bahan dan melaksnyiapkan tahanan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansinyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi terkait perlindungan hki hak kekayaan intelektual) dan informasi tentang sni standart nasional indonesia), menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan, menyiapkan tahanan mempromosikan kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan, menyiapkan bahan dan melaksanakkonsumen, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi perdagangan dan distribusi uraian tugas seksi perdagangan dan distribudagangan dan distribusi, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perdagangan dan distribusi: menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perdagangan dan distribudagangan dan distribusi, merencanakan dan melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdangangan, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi para pengelola sarana distribusi perdagangan, mengembangkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, menyiapkan bahan pelaksanaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah kabupaten, menyiapkan bahiapkan bahan dan memberikmenyiapkan bahan dan memberik, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perdagangan dan distribusi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. bagian kelima bidang pasar uraian tugas bidang pasar sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pasasar dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku: menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana pasar, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendataan, penagihan dan pelaporan retribusi pasar, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketertiban dan keindahan pasar, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pasar, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pengembangan sarana dan prasarana pasar uraian tugas seksi pengembangan sarana dan prasaranasarana dan prasarana pasar, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasaranasarana dan prasaranasarana dan prasarana pasar, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data sarana dan prasarana pasar, menyusun rencana pemeliharaan dan pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana pasar, memfasilitasi rencana pemeliharaan dan pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana pasar, memfasilitasi dan membangun kerja sama dengan instansi terkait, pihak ketiga dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana pasarsarana dan prasarana pasar, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi pendataan, penagihan dan pelaporan uraian tugas seksi pendataan, penagihdataan, penagihan dan pelaporan, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan, penagihagihagihan dan pelaporan, melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi: melaksanakan intensifikasi dan eksternsifikasi retribusi pasar, melaksanakan penagihan kepada wajib retribusi pasar dan menyusun laporan pelaksanaan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pendataan, penagihan dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. paragraf seksi ketertiban dan keindahan pasar uraian tugas seksi ketertiban dan keindahantiban dan keindahan pasar, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan keindahan pasar, menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketertiban dan keindahantiban dan keindahan pasar, mengoordinasikan seluruh tugas kebersihan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan pasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan untuk kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait, pihak ketiga dan masyarakat yang berhubungan dengan kebersihan, keamanan ketertiban pasar, melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketertiban dan keindahan pasa3) salinan akal f4 gaaalokasikan pada pemerintah provinsi kalimantan selatan yang selanjutnya akan disalurkan masing masing satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten tanah laut dalam bentuk hibah untuk selanjutnya disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah lautnambahan pendapatan dan belanja pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanah laut serta adanyadan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanah laut.sebagaimana dimaksud pada menyebabkan terjadinyamenyesuaikan dengan naskah perjanjian hibah bantuan operasional sekolah antara gubernur kalimantan selatan dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanah laut nomor .k set ptp disdikbud dan nomor disdikbud tala ii1anggaran pendapatan dan belanjaj. bupati tanah laut, ttd. siswanya diundangkan pelaihari pada tanggal salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kepala bagian hukum kabupaten tanah laut, dan alfirial, s1, syahrial nurdin dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait maka dipandang perlu mengatur pencegahan stunting kabupaten tanah laut, bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi kabupaten tanah laubahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pencanangan penurunan stunting, perlu diatur pelaksanaannya kabupaten tanah laucegahanbawah lima tahun yang selanjutnya disebut balita adalah merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari nol sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia bulan seribu hari pertama kehidupan yang selanjutnya disingkat (seribu) hpk adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam (seribu)coroner, kardiovaskuler, dyslipidemia, gagal ginjal dan sebagainya. tenaga gizi puskesmas atau tpg adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu yang bekerja sarana pelayanan kesehatan. kader posyandu adalah tenaga sukarelawan yang dipilih oleh,dari masyarakat dan bertugas untuk melayani operasional posyanduebudesa stunting adalah merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen desa dan menetapkan kegiatan kegiatan konvergensi dalam menangani stunting. pusat bagian kesatu asas asas asas pencegahan dan penurunan stunting adalah optimal, artinya memanfaatkan sumberdaya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang maksimal,dengan penuh tanggung jawab. bagian kedua tujuan pencegahan dan penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil khususnya serta masyarakat pada umumnya, memberikan fasilitas dan layanan kepada masyarakat sasaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. bagian ketiga maksud pencegahan dan penurunan stunting dimaksudkan untukpemenuhan dan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat, pemenuhan dan peningkatanningkatan dan pemenuhan fasilitas dan layanan kesehatan, dan membudayakan german. bab iii pilar, ruang lingkup dan sasaran pencegahan dan penurunan stunting bagian kesatu pilar aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi visi, misi dan komitmen pemerintah daerah, visi, misi dan komitmen pemerintah desa, kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, mengacu pada program , mendorong kebijakan keamanan pangan, dan pemantauan dan evaluasi. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup upayatiga sasaran sasaran kegiatan pencegahan dan penurunan stunting meliputi, balita usia (nol sampai lima puluh sembilan) bulan, wanita usia subur, dan remaja putrimalaria, hipertensi, tuberculosis tb), hepatitis, human imunodefisiensi virus hiv) dan lain laini danjamban sehat (jamban keluarga) melakukan fortifikasi bahan pangan, melakukan penganekaragaman: pemeriksaan ibu hamil dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini universal paud)pelayanan kartu identitas anak (kia) dan akta kelahiran anak, meningkatkan peran pemerintah desa dan kelurahan, kampanye pencegahan pernikahan usia dini, kegiatan kawasan rumah pangan lestari krl), dan kegiatan bantuan pangan non tunai bpt) dan pkh untuk keluarga kurang mampu. kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang dilakukan pemerintah desa dalam bentuk konvergensi pencegahan stunting desa pada sasaran rumah tangga (seribu) hpk melalui intervensi (lima) paket layanan konvergensi pencegahan stuntingbab(community provider), secara berkala, berkelanjutan (continue)ckonvergensi pencegahan stunting desa kps) dan dinas terkait dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting desa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa konvergensi pencegahan stunting desa yaitu pembentukan kader pembangunan manusia kpm), memberikan pelatihan bagi kpm dan kader kesehatan lainnya cc., rembuk stunting desa, fasilitasi dan monitoring rumah tangga (seribu) hpk, komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal, kampanye desa dan melalui media, dan kegiatan kegiatan lain yang mendukungbertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada bupati tanah laut dibantu oleh tim koordinasi percepatan pencegahan stunting kp2s) kabupaten tanah laut yaitu. tim kp2sbab viii sasaran wilayah pencegahan danuntuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting desa sasaran wilayah ditetapkan pada seluruh desa kabupaten tanah lautzi. wadah masyarakat tingkat desa dapat disampaikan pada sekretariat bersama rumah desa sehat rds) yang ada desa dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran stunting desa melaksanakan rembuk stunting desa sebagai forum pra musyawarah desa pembahasan hasil analisa dan perumusan masalah yang dilakukan dari masukan masyarakat desa yang sudah teraspirasi dalam rds. pemerintah daerah membina, memfasilitasi mendorong dan menggerakkan rds dan kpm serta swadaya masyarakat bidang gizi,. setiap kpm desa harus melaksanakan pencatatan, monitoring dan pelaporan secara rutin tentang perkembangan konvergensi pencegahan stunting melalui scorecard kegiatan lima paket layanan konvergensi stunting dibantu dengan tenaga kesehatan desa dan atau puskesmas wilayah desanya. proses pencatatan yang dilakukan kpm dengan menggunakan scorecard atau formulir penilaian konvergensi desa (panduan konvergensi stunting)tanah laut. selain penghargaan yang disebutkan pada pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan atau tenaga kesehatan yang menemukan kasus stunting wilayahnya dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang bersedia memberikan pengalaman baiknya dalam upaya penanganan stunting sebagai testimoni dan edukasi bagi masyarakat lainnya. kategori, kriteria, dan bentuk pemberianpenghargaan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh dinas teknis terkait dan sesuai ketentuan yang berlakulaut, ttd danial kili berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor
(dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boyolali, menimbang bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pelindungan pekerja migran indonesia asal daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja daerah yang pelaksanaan berdasarkan prinsip persamaan hak, anti diskriminasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta anti perdagangan manusia, bahwa penempatan pekerja migran asal daerah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta berpotensi dalam tumbuh kembang wirausaha baru daerah, namun sisi lain keberadaannya membutuhkan pelindungan untuk menjamin hak hak dasar dan kesamaan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya kabupaten boyolali, bahwaaat ini sudah tidak sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan perkembangan hukum sertaekerja migran indonesiindungan pekerja migran indonesia kabupaten boyolalmerintah. sia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada cumilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja daerah: melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pmi dan keluarganya, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan cumimi, memberikan santunan kematian dalam hal pmi meninggal dunia, il. memberikan santunan kepada pmi yang mengalami kecelakaan kerja, dapat membentuk lisa penempatan dan pelindungan pmi tingkat daerah, memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan atau dunia usaha terhadap pelindungan cumi pmi, oo. memberikan informasi awal terkait kondisi umum, risiko, dan prosedur menjadi cumi pmi, dan memfasilitasi pmi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk usaha produktif atau pemberdayaan ekonomi pmi dan keluarganya setelah purna penempatan. pembentukan lisa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai lisa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. babdinas, melakukan verifikasi data dan pencatatan cumi wilayahnya, cc. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan cumi, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pmi, melakukan pemberdayaan kepada cumi, pmi, dan keluarganya, mengalokasikan dana desa untuk program pemberdayaan pmi dan keluarganya, melakukan pendataan setiap pmi yang pulang desa, termasuk pmi asal desa yang mengalami masalah, dan menyampaikan hasil pendataan kepada dinas melalui camat yang dapat diakses oleh semua publik, dan menerima pengaduan dan mendampingi pmi yang mengalami masalah. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab v. rea bab pelaksana penempatan pmi pelaksana penempatan pmi luar negeri terdiri atas: badan, p3mi: atau perusahaan yang menempatkan pmi untuk kepentingan perusahaan sendiri. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana penempatan pmi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab bentuk pelindungan pmi bagian kesatu umum setiap cumi atau pmi mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelindungan sebagaimana dimaksud pada yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah meliputi: pelindungan sebelum bekerja, dan pelindungan setelah bekerja. bagian kedua pelindungan sebelum bekerja paragraf umum (l)umi melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan. ban jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitasi pemenuhan hak cumi, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan lisa penempatan dan pelindungan pmi: dan pembinaan dan pengawasan. pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara sebagai berikut: pemberian informasi, pendataan, cc. pendaftaran, seleksi cumi: pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan: pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan kerja cumi, pengurusan paspor dan visa kerja, pelaksanaan opp, penandatanganan perjanjian kerja, dan pemberangkatan. paragraf pemberian informasi (l) pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah, meliputi informasi mengenai: pasar kerja, tata cara penempatan dan pelindungan, dan kondisi kerja luar negeri. informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan. pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara daring atau luring oleh lisa pmi. dalam hal lisa pmi sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh dinas. pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa. selain oleh lisa pmi atau dinas sebagaimana dimaksud pada dan pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan atau badan. paragraf . ial a paragraf pendataan pemerintah daerah mendata warga yang berminat menjadi cumi yang pelaksanaannya diperbantukan pada pemerintah desa kelurahan. komponen pendataan cumi sebagaimana dimaksud pada meliputi: nama cumi,penempatan, jenis jabatan pekerjaan yang diinginkan, data mengenai p3mi yang memberangkatkan, data mengenai agensi negara tujuan penempatan, data mengenai pemberi kerja negara tujuan penempatan, dan data mengenai ahli waris. kepala desa lurah melaporkan hasil pendataan cumi sebagaimana dimaksud pada dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan cumi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. paragraf pendaftaran pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh cumi pada lisa pmi dengan melengkapi dokumen persyaratan. dalam hal lisa pmi sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada dinas. dokumen persyaratlurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional, dan surat pernyataan diketahui kepala desa lurah yang berisi komitmen untuk membangun dan mempertahankan ikatan perkawinan bagi yang sudah nikahparagraf . paragraf seleksi cumi seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh p3mi dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerjumi dengan terlebih dahulu melapor kepada lisa pmi dan atau dinas. cumi yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh lisa pmi dan atau dinas. s5) bagi cumi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pemeriksaan kesehatan dan psikologi p3mi dapat membantu dan memfasilitasi cumi yang telah lulus seleksi untukumi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan saranaparagraf penandatanganan perjanjian penempatan cumi yang telah lulus seleksi harus menandatangani perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan p3mi dan diketahui oleh pejabat dinas. perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (tiga) yang diperuntukkan bagi: cumi, p3mi,: dan dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. paragraf . paragraf pendaftaran kepesertaan jaminan sosial cumipembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja, dan dibayarkan setelah cumi mengikuti opp untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja. paragraf pendidikan dan pelatihan kerja cumi sebelum pemberangkatan, cumi haruspelatihan kerja yang telah terakreditasi. pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. materi pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan kepada cumi mencakup: bahasa asing sesuai dengan negara tujuan penempatan, kondisi sosial, budaya, dan hukum negara tujuan penempatan, keterampilan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja, pemahaman hak dan kewajiban sebagai pmi selama bekerja, dokumen yang harus dimiliki oleh cumdan pemulangan pmi daerah asal. pendidikan dan pelatihan kerja bagi cumi sebagaimana dimaksud pada untuk: membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja cum penempatan, dan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban cumi. standar mutu materi pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf . paragraf pengurusan paspor dan visa p3mi memfasilitasi proses pengurusan paspor dan visa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan negara tujuan penempatan. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada berupa pengumpulan dokumen persyaratan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan. paragraf pelaksanaan opp p3mi wajib mendaftarkan cumi dalam opp sebagaimana dimaksud dalam huruf pendaftaran sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja cumi. opp sebagaimana dimaksud padaperundang undangan bidang keimigrasian, peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan, peraturan perundang undangan bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana negara tujuan penempatan. materi perjanjian kerja, dan materi lain yang dianggap perlu. opp sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan lisa pmi dan atau difasilitasi oleh dinas. pelaksanaan opp sebagaimana dimaksud pada harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan pelindungan pmi. biaya opp dibebankan kepada apbd dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. opp sebagaimana dimaksud dalam harus selesai paling lama (dua) hari kerja sebelum cumi berangkat luar negeri. cumi sebagaimana dimaksud pada diberikan surat keterangan telah mengikuti opp yang diterbitkan oleh lisa pmi atau dinas. dalam hal cumimi yang bersangkutan indonesia. . bagi cumi yang telah memenuhi persyaratan bekerja luar negeri, sebelum diberangkatkan cumi harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui disko pelindungan pmi pada saat opp. paragraf penandatanganan perjanjian kerja penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan kesepakatan. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. ketentuan mengenai standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pemberangkatan p3mi wajib memberangkatkan cumi yang telah memiliki: perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja. selain kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam cumi yang akan bekerja luar negeri harus memiliki dokumen sebagai berikut:surat nikah, cc.:dan perjanjian penempatan pmi. p3mi wajib melaporkan setiap keberangkatan cumi kepada pemerintah daerah melalui dinas dan perwakilan republik indonesia negara tujuan penempatan. pemberangkatan cum. sg cumi yang berangkat wajib mengikuti program asuransi dan opp. jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh pmgadakan opp cumi oleh dinas dan badan. p3mi wajib mengikutsertakan cumi yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan opp. ketentuan mengenai penyelenggaraan opp sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pelindungan setelah bekerja pelindungan pmi setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: pembuatan basis data pmi, fasilitasi kepulangan sampai daerah, cc. penyelesaian hak pmi yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan kepulangan pmi yang sakit, meninggal dunia atau dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, deportasi, dan pmi bermasalah sesuai dengan kewenangannya, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pmi dan keluarganya, pemberdayaan pmi dan keluarganya, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah pmi negara tujuan penempatan. pelindungan pmi setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah bersama sama dengan pemerintah sesuai dengan kewenangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pmi setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat perekrutan dan verifikasi pmi paragraf perekrutan perekrutan cumi dilakukan dengan memberikan informasi kepada cumi. . (l) petugas rekrut p3mi bersama dengan pegawai dinas melakukan rekrut cumi yang terdaftar dinas. petugas rekrut p3mi harus terdaftar dinas. dalam melaksanakan tugasnya, petugas rekrut p3mi berkewajibanp3mi diatur dalam peraturan bupati. paragraf verifikasi cumi yang akan bekerja luar negeri wajib mendaftarkan diri pemerintah desa kelurahan. pemerintah desa melakukan verifikasi awal atas data cumi sebagaimana dimaksud dalam dan pemerintah desa menyampaikan hasil verifikasi awal dinas. cumi yang telah mendaftar mendapatkan kartu pencari kerja dilakukan seleksi awal oleh dinas yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi minat bakat cumi. (s5) pendaftaran cumi dilakukan secara online yang terintegrasi sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeriaturan perundang undangan. perekrutan cumi hanya dapat dilakukan terhadap cumi yang telah memenuhi persyaratan: telah berusia sekurang kurangnya (delapan belaszin dari suami istri orang tua wali yang diketahui oleh kepala desa lurah, dan berpendidikan dan memiliki keterampilan sesuai dengan persyaratan. p3mberasal dari daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja luar negeri dan terdaftar dinasrupakan penduduk daerah yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah luar wilayah republik indonesia. pelindungan pekerja migran indonesia yang selanjutnya disebut pelindungan pmi adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan cumi dan atau pmimimianak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. keluarga pmimi luar negeri. pekerja migran indonesia perseorangan yang selanjutnya disebut pmi perseorangan adalah pmi berasal dari daerah yang akan bekerja luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. perusahaan. p3mi kantor cabang p3mi yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki sip2mi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. p3mi kantor cabang p3mi wajib mendaftarkan dan menyerahkan salinan sip2mi kepada dinas dan kepala desa setempat. segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan cumi, dibebankan dan menjadi tanggung jawab p3mi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. p3mi kantor cabang p3mi,cump3mi yang disahkan oleh pejabat dinas dan dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor. perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat tentang: nama dan alamat p3mi, nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat cumi: nama dan alamat pemberi kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan pmi luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat syarat yang ditentukan oleh pemberi kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, jabatan dan jenis pekerjaan cumi sesuai permintaan pemberi kerja, jaminan p3mi kepada pmi dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban kepada pmi sesuai perjanjian kerja: waktu keberangkatan cumi, tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah: akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan pmi oleh salah satu pihak, tanda tangan para pihak, dan tanda tangan pihak yang mengesahkan. perjanjian penempatanan desa. cumi. cumi sebelum menandatangani perjanjian penempatan dengan p3mi, terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan rumah sakit umum milik pemerintah daerah atau rumah sakit yang telah mendapat izin rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. bagian kelima penempatan pmi sebelum menandatangani perjanjian kerja, p3mi memastikan cumi memahami isi perjanjian kerja. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama, profil, dan alamat lengkap pemberi kerja, nama, nomor identitas, dan alamat lengkap pmi, jabatan atau jenis pekerjaan dan uraian pekerjaan pmi: hak dan kewajiban para pihak, kondisi dan syarat kerja yang meliputi: jam kerja, waktu istirahat, dan cuti, upah gaji, cara pembayaran gaji, upah lembur, dan bonus, fasilitas, akomodasi, transportasi, dan konsumsi, dan jaminan sosial dan atau asuransi, jangka waktu dan mulai berlakunya perjanjian kerja, tata cara perpanjangan perjanjian kerja, tata cara pemutusan hubungan kerja, berakhirnya perjanjian kerja, tata cara penyelesaian perselisihan, ketentuan tata cara pemulangan, dan il. jaminan keamanan dan keselamatan pmi selama bekerja. p3mi wajib menyerahkan salinan perjanjian kerja kepada dinatujuan penempatan. perjanjian kerja desa. prosedur pendaftar dan penempatan bagi cumi perseoranganbagaimana dimaksud dalam dan dan mendaftarkan diri pada kedutaan besar republik indonesia atau perwakilan republik indonesia negara tujuan penempatan. bagian. bagian keenam kepulangan pmi kepulangan pmi dapat dilakukan apabil mi. apabila pmi meninggal dunia negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf p3mi kantor cabang p3mi berkewajiban: memberitahukan tentang kematian pmi kepada keluarganya paling lambat (tiga) kali (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya berita kematian:penempatan dan anggota keluarga pmi yang bersangkutan, memulangkan jenazah pmmi yang bersangkutan, mengurus pemakaman negara tujuan penempatan pmi atas persetujuan pihak keluarga pmimi untuk kepentingan anggota keluarganya, dan mengurus pemenuhan semua hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan, dan hak lain yang seharusnya diterima pmi. dalam hal pmi mengalami kecelakaan kerja dan atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada huruf p3mi kantor cabang p3mi berkewajiban: memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat (tiga) kali (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan atau sakit tersebut, mencari informasi tentang sebab sebab kecelakaan kerja dan atau sakitpmi yang bersangkutan, memulangkan. memulangkan pmyaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan dan hak lain yang seharusnya diterima pmi. dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau, pemerintah, bekerja sama mengurus kepulangan pmi daerah sampai tempat tinggal pmi. p3mi kantor cabang p3mi berkoordinasi dengan dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan kepulangan pmi dari negara tujuan penempatan sampai tiba ditempat asal menjadi tanggung jawab p3mi dan pemerintah. pengurusan kepulangan pmi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan pmi, pemberian fasilitas kesehatan bagi pmi yang sakit dalam kepulangan, dan cc. pemberian upaya pelindungan terhadap pmi dari kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan pmi dalam kepulangan. pmpmi yang pulang dan melaporkan hasil pendataan pada pemerintah daerah melalui dinas. komponen pendataan kepulangan pmi purna meliputi: nama pmi, nomor ktp, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, negara tujuan penempatan, p3mi kantor cabang p3mi yang memberangkatkan, nomor paspor, nama dan alamat pemberi kerja, masalah yang dialami selama bekerja, dan masalah yang dialami dalam perjalanan pulang. pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan pmi asal daerah. pmi dan keluarganya bertanggung jawab atas kepulangan pmi dari negara tujuan penempatan sampai ditempat asal bagi pmi perseorangan. proses pelaksanaan kepulangan pmi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii. bab vii pmi perseorangan (l) pmidan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. pmimi perseorangan harus melakukan pendaftaran pada lisa pmi. dalam hal lisa pmi sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada dinas. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan dilengkapi dengan dokumen penempatan pmi perseorangan yang meliputi: fotokopi surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum, profil pemberi kerja berbadan hukum, fotokopi perjanjian kerja, fotokopi bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, fotokopi visa kerja, dan surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialamibab viii larangan dalam perekrutan p3mi dilarang menerima dan menempatkan cumi yang: belum berusia (delapan belas) tahuzin dari suami istri orang tua wali yang diketahui oleh kepala desa lurah, dan tidak memiliki surat keterangan untuk bekerja dari desa atau kelurahan setempat. orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan cumi luar negeri. p3mi. p3mi dilarang menempatkan cumi tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja. p3mi dilarang memungut biaya penempatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi sengketa antara pmi dengan p3mi kantor cabang p3misebagai mediator.mbinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan oleh pemerintah daerah dilakukan dalam bidang: informasi: sumber daya manusia, dan pelindungan pmpmi luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan pmapat dilakukan dengan: meningkatkan. meningkatkan kualitas keahlian dan atau keterampilan kerja cumi pmdan cc. meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan pmlebih lanjut mengenai pengembangan pelatiholeh pemerintah daerah dalam bidang pelindungan pmi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan: memberikan bimbingan bagi pmi mulai dari pra dan purna penempatan, melakukan advokasi kasus hukum cumi pmi, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa cumi dengan pemberi kerja dan atau pelaksana penempatan pmerintah daerah melalui dinas bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pendataan yang dilakukan pemerintah desa dan perekrutan yang dilakukan oleh p3mi cabang p3mi dengan melakukan pendataan cumi yang berangkat dari daerah untuk bekerja luar negeri. komponen data yang harus dicatat oleh dinas dan laporan kepala desa lurah, p3mi dan cabang p3mi meliputi: nama cumi, nomor ktp, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, negara tujuan penempatan, p3mi dan cabang p3mikerja dan masa berlaku visa kerja (bila sudah memiliki): dan il. biaya yang harus dibayar cumi. bagian. bagian kedua pengawasan (l) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini baik pra penempatan dan purna penempatan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan terhadap p3mi sesuai penempatan dan pelindungan pmi selama masa penempatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran serta masyarakat dan pemerintah desa kelurahan bagian kesatu peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan pmilembaga pendidikanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:cumi dan pmi, melakukan edukasi dan penyuluhan terkait keberangkatan pmi yang aman, melakukan penguatan dan mendorong komunitas membentuk kelompok pmi purna dan keluarganya, mendampingi korban dalam penuntutan hak haknya, menjadi saksi persidangan apabila diperkarakan secara hukum, dan ikut serta dalam perencanaan penganggaran daerah sepanjang berkaitan dengan cumi dan pmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian. bagian kedua peran pemerintah desa kelurahan peran pemerintah desa kelurahan diantaranya adalah: melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah daerah, membentuk pusat pelayanan terpadu pelindungan pmi sesuai kewenangan desa kelurahan, dalam rangka memberikan pelindungan terhadap pmi, pemerintah desa kelurahan memberikan layanan: dokumen dan pendataan pmi, tata kelola informasi: penanganan kasus, dan pembinaan dan pemberdayaan bagi pmi purna dan anggota keluarga pmi aktif. fungsi pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi berbagai dokumen yang dibutuhkan pmi dengan menekankan pada pelindungan bukan pada pelayanan semata. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terhadap cumi maupun pmi purna yaitu meliputi: terhadap cum, dan terhadap pmi purnaangkadan membuat sistem pengelolaan informasi. . penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilakukan dengan: pelaksanaan penyuluhan, materi penyuluhan, cc. pendataan pmi, pendaftaran cumi, informasi terkait tempat pemeriksaan kesehatan, proses pembuatan dokumen, layanan purna penempatan, dan pembinaan dan pemberdayaan bagi pmi purna. pembinaan dan pemberdayaan bagi pmi purna sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelatihan keterampilan usaha bagi pmi purna, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan pmi purna, dan pelatihan pendampingan pengelolaan keuangan pmi purna. pembinaan dan pemberdayaan bagi keluarga pmi pada masa penempatan pmi yang dimaksud meliputi: bina keluarga sejahtera, pelindungan anak dari tindakan kekerasan dan penelantaran: keberlanjutan pendidikan anak, dan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dari keluarga pmi. dalam rangka menjalankan perannya pemerintah desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat kelurahan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, karang taruna, kelompok peduli pmi, kelompok keluarga pmi, dan kelompok pmi purna. bab xii kerjasama pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah atau pemerintah kabupaten kota lain untuk melakukan pelindungan pmanggaran pembiayaan pelindungan pmi yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah bersumber dari apbd dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolammi secara terpadumi asal daerahmi pada pemberi kerja. perjanjian kerja sama penempatan adalah perjanjian tertulis antara p3mipenempatan pmimi dan cumi yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan pmiperekrutan adalah keseluruhan proses dari pengumpulan data cumluar neger3mumimi. penempatanyidikan penyidikan tindak pidana bidang pelindungan pmiatau dikenai sanksilaksanaan dariejrniarti bahwa adanya kewajiban negara untuk memberikan jaminan hak dan kesempatan termasuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, khususnya bekerja luar negeri, melalui regulasi yang mengatur mengenai pelindungan pekerja migran indonesia. keberadsebelumnya merupakan pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri, dalam perkembangannya telah dicabut dan diganti dengan undang undang nomor tahun tentang pelindungan pekerja migran indonesia, yang tentunya hal ini berdampak pula pada kedudukanehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan pelindungan pekerja migran indonesia asal kabupaten boyolali, dengan undang undang nomor tahun tentang pelindungan pekerja migran indonesia. sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk merumuskan norma hukum pengaturan pelindungan pekerja migran indonesia kabupaten boyolali yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten boyolali tentang pelindungan pekerja migran indonesia kabupaten boyolali. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa ppm harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait. s4 huruf yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa cumi dan atau pmi mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. huruf yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah pmi diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. huruf yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah dalam pelindungan pmi dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. huruf yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender"asi dan potensinya untuk bekerja luar negeri. huruf yang dimaksud dengan "asas mendiskriminasi" adalah bahwa ppm dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakudan keyakinan politik. huruf yang dimaksud dengan "asas anti perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan cumi atau pmicumi atau pmi tereksploitasi. huruf yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia" adalah bahwa ppm harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. huruf yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa ppm dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujurpenyelenggaraan ppm"asas berkelanjutan" adalah bahwa ppm harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupunkartu peserta jaminan sosialrat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan "izin orang tua atau izin wali" adalah bagi mereka yang belum menikompetensi adalah ujian yang diadakan oleh pemerintah untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan setelah menjalani pendudukan dan pelatipmi adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pmi dengan pengguna jasa pmi luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pembuatan dokumen oleh instansi terkait, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan perihal pulang dari negara tujuan. kantor cabang p3mi adalah kantor cabang p3mi yang berada daerah yang merupakan perwakilan p3mi yang bertindak untuk dan atas nama p3mi yang bersangkutanumi yang akan berangkat bekerja luar negeri agar cuelindungan pmi adalah sistem pelayanan administrasi penempatan pmmi yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminsegala upaya pendampingan, konsultasi, dan pembelaan hukum kepada pm, dan pasca bekerja luar negeri yang diberikan secara cuma cumtugas rekrut p3mi adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang perekrutan cumi yang terdaftar dinas dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perekrutan cumi. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten boyolali nomor pelindungan pmimendiskriminasi:, anti perdagangan manusia, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, transparansi, j . akuntabilitas, dan berkelanjutan. pelindungan pmi bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup pmi asal daerah dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak pmi dan keluarganya pada sebelum, selama, dan setelah penempatan, mencegah dan menghindari cumi dan pmi dari penipuan, pemerasan, tindakan kesewenang wenangan, perlakuan tidak manusiawi, tindak pidana perdagangan orang dan bentuk perlakuan yang mengancam keamanan dan keselamatan cumi dan pmi, memberikan jaminan bagi cumi dan pmi mendapatkan pekerjaan, upah, dan jaminan lain sebagai pmi, mendorong terwujudnya kinerja yang baik diantara pihak yaitu pemerintah daerah, p3mi, dan pmi atau cumi dalam menjalankan kegiatan pelindungan dan penempatan pmi luar negeri, menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol diantara pihak yaitu pemerintah daerah, p3mi, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan penempatan dan pelindungan pmi dan cumi, mendorong teralokasinya dana lewat apbd untuk membiayai seluruh proses pelindungan pmi sesuai dengan kewenangan daerah, dan memberikan jaminan kepastian hukum baik sebagai warga negara asing negara tujuan penempatan maupun sebagai pmi. ruang lingkup pelindungan pmi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, cc. tugas. cc. tugas dan tanggung jawab pemerintah desa: pelaksana penempatan pmi, bentuk pelindungan pmi, pmi perseorangan, larangan, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat dan pemerintah desa kelurahan, kerjasama, dan il. pembiayaan. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak pmi dan anggota keluarganya setiap cumi atau pmi memilikndapatkan pelayanan untuk merencanakan dan mengembangkan ekonomi setelah bekerja dari luar negerinjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, memegang paspor asli yang bersangkutan, mendapatkan pekerjaan luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya,. memperoleh penjelasan atas hal yang termasuk dalam perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja, beserta dampaknya bagi yang bersangkutan dan keluarganya: memperoleh jaminan pelindungan, keselamatan, keamanan, dan hak pmi selama, sebelum, dan setelah penempatan dari p3mi dan pemerintah daerah, memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pmi daerah asal, memperoleh akses berkomunikasi, dan oo. memperoleh jaminan kesehatan kerja. setiap keluarga pmi memiliki hak: memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan pmi, menerima seluruh harta benda pmi yang meninggal luar negeri, cc. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja cumi dan atau pmi, dan memperoleh akses berkomunikasi. bagian kedua kewajiban pmi dan anggota keluarganya setiap pmi daerah memiliki kewajiban:, cc.mi kepada perwakilan republik indonesia negara tujuan penempatan. kewajiban anggota keluarga cumdan informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan. bagian. bagian ketiga kewajiban p3mi cabang p3mi p3mi mempunyai kewajiban: memiliki sip3mi dan sip2mi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaporkan hasil penempatan cumi dinas, mengikutsertakan cumi dan pmi sebagai peserta jaminan sosial, membuat perjanjian penempatan dengan pmi yang diketahui oleh dinas, menyerahkan salinan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja cumi kepada dinas dan keluarga cumi, menyerahkan naskah perjanjian penempatan asli yang disahkan oleh dinas kepada cumi, mengikutsertakan cumi dalam program opp sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bertanggung jawab atas kepulangan pmi dari negara penempatan daerah, memberitahukan keberangkatan, keberadaan, dan kepulangan pmi dinas, j . mengembalikan dokumen asli milik cumi, menyerahkan salinan paspor kepada anggota keluarga yang bersangkutan, il. memfasilitasi cumi untuk mengakses pinjaman perbankan atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyelesaikan permasalahan pmi apabila tidak sesuai dengan perjanjian kerja, menaati perjanjian penempatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, oo. melaporkan kedatangan setiap pmi kepada perwakilan republik indonesia negara tujuan penempatan, melaporkan adanya pmi bermasalah kepada dinas, melaporkan realisasi penempatan pmi kepada dinas setiap bulan, dan membekali pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. p3mi yang beroperasi daerah wajib memiliki paling sedikit (satu) petugas rekrut cumi yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili daerah. p3mi wajib memberangkatkan cumi negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah diketahuicumi yang dilakukan oleh p3mi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganlama persiapan pemberangkatan cumi dapat menunggu kediaman masing masing. bagian keempat hak p3mi p3mi mempunyai hak: memperoleh informasi tentang cumi dari dinas, memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah daerah, dan melakukan seleksi cumi dinas. bab iii tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab: menyosialisasikan informasi dan permintaan pmi kepada masyarakat, membuat basis data pmi, melaporkan hasil evaluasi terhadap p3mi secara periodik kepada pemerintah provinsi jawa tengahmberikan pelindungan pmi sebelum bekerja dan setelah bekerja daerah yang menjadi tugas kewenangannya, menyelenggarakan.
mbangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya kabupaten boyolali adalahyang dimaksud dengan kas daerah adalah kas daerah kabupaten boyolurat ketetapruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputbesaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, penetapan retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pembayaran retribusi, il. pemanfaatan, dan insentif pemungutan. bab iii. bab iii(l)kbab verbangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. bab vii besaran tarif retribusi besaran tarif retribusi perpanjangan ita ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa. besaran tarif retribusi perpanjangan ita ditetapkan sebesar usd seratus dollar amerika) per orang per bulani wilayah pemungutan retribusi perpanjangan ita dipungut wilayah daerah. bab ix. bab masa retribusi terhitung sejak diterbitkannya notifikasi kepada pemberi kerja. bab penetapan retribusi penetapan besarnya retribusipenetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan notifikasi. bab pemungutan retribusi pemungutan retribusi perpanjangan ita berdasarkan notifikasi. pemungutan retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada tidak dapat digolongkan. bab xii pengembalian kelebihan pembayaransebagaimana dimaksud pada diajukan dalam hal: berakhirnya jangka waktu penggunaan tka tidak sesuai dengan notifikasi, dan atau tka batal datang untuk bekerja. ketentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii tata cara pembayaran retribusi pembayaran retribusi perpanjangan ita dilunasi sesuai dengan jangka waktu berlakunya ita. pembayaran retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada dilakukan bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. pemberi kerja yang mempekerjakan tka kurang dari (satu) bulan, tetap membayar retribusi perpanjangan ita selama (satu) bulan.insentif pemungutan (l)ni bupati boyolali, ttd mohammad said hid diundangkan boyolali pada tanggal junbeda agnes sri ktiningsih pembina kat nip. noref peraturan daerah kabupaten boyolali, provinsi jawa tengah penjelasan atasumumdaerah berwenang memungut retribusi perpanjangan ita sebagai retribusi daerah. retribusi perpanjangan ita merupakan bentuk pengembangan potensi pendapatan daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.eiring dengan diberlakukannyaentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, retribusi perpanjangan ita kabupaten boyolali perlu disesuaikan. penyesuaian ini dilakukan dengan menyusun peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi perpanjangan ita ii. demi
pp, cp" lea bupati boyolali provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten boyolali tentang (salinanbahwa partai politik memiliki peran dalam membantu tugas negara, khususnya menjalankan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik, bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi daerah maka pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai fungsinya,oyolalituan keuangan kepada partai politik. b,. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bantuan keuangan kepada partai politik harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan dan memiliki kepastian hukum. huruf yang dimaksud dengan asas fungsional adalah bantuan keuangan kepada partai politik harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten boyolali sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab. huruf yang dimaksud dengan transparansi dan keterbukaan adalah bantuan keuangan kepada partai politik harus dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang yang seluas luasnya bagi seluruh stakeholders untuk berpartisipasi. huruf yang dimaksud dengan efisiensi adalah bantuan keuangan kepada partai politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan semaksimal mungkin memperoleh manfaat keuntungan khususnya dalam peningkatan fungsi partai politik kabupaten boyolali. huruf yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bantuan keuangan kepada partai politik harus dilakukan secara penuh tanggungjawab dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan proporsional adalah bantuan keuangan kepada partai politik dihitung berdasarkan jumlah perolehbagian kedua. bagian kedua asas, tujuan, dan ruang lingkup bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan berdasarkan asas: kepastian hukum, fungsional, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan proporsional. bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk: meningkatkan fungsi partai politik daerah dalam melaksanakan pendidikan politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik daerah, meningkatkan kualitas administrasi partai politik daerah, meningkatkan tata kelola partai politik daerah, dan mewujudkan kehidupan demokrasi daerah yang lebih berkualitas. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: penghitungan bantuan keuangan, penganggaran dalam apbd,an. besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada sebesar rp1. (seribu delapan ratus rupiah) per suara sah. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap tahun. rincian bantuan keuangan dan besaran pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam keputusan bupatidihitungyang ditetapkan oleh kpu. besaran nilaidari gubernur jawa tengah. ketentuan lebih lanjut mengenai surat permohonan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi. untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab vil. tem bab vii penggunaan bantuan keuangan (l) bantuan keuangan kepada partai politik dapat digunakan sejak dimulainya tahun anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan,tentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupattentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatilebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupattanggal ul: 20z\| bupati boyolali, ttd mohammad said hid diundangkan boyolali pada tanggal kulpun agnes sri htiningsihbantuan keuangan kepada partai politik harus ditinjau kembali dan segera disesuaikan. penyesuaian sebagaimana dimaksud atas terutama berkenaan dengan pengaturan dalam perhitungan besaran bantuan keuangan, bantuan keuang
sl) bupati boyolali sali nanhasil evaluasi gubernur jawa tengah, pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten boyolali telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian rancangan peraturan daerah kabupaten boyolali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaransai tam1. cc. transfer rp367. surplus rp42. pembiayaan penerimaan rp108. pengeluaran rp17. pembiayaan netto rp91. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rp133.: anggaran pendapatan perubahan rp2. realisasi rp2. selisih lebih rp3. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp131. dengan rincian sebagai berikut: anggaran belanja perubahan rp2. realisasi rp2. selisih kurang rp131. selisih anggaran dengan realisasi surplus defisit sejumlah rp134. dengan rincian sebagai berikut: anggaran surplus defisit perubahan rp92. realisasi selisih lebih rp42. rp134rp106. perubahan realisasi rp108. selisih lebih rp2. selisih. s5rp14. perubahan realisasi rp17. selisih lebih rp3. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah rp807. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pembiayaan netto setelah rp92. perubahan realisasi rp91. selisih kurang rp807.rp103. sisa lebih kurang pembiayaan anggaran rp133. koreksi pembukuan tahun sebelumnya rp7. saldo anggaran lebih akhir rp133. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per tanggal desember tahun sebagai berikut: jumlah aset rp4. jumlah kewajiban rp31. jumlah ekuitas rp4rp2. beban operasi beban transfer rp1. defisit kegiatan non operasional beban luar biasa rp150. surplus (defisit lo) rp39. rp58. rp364. .(bendahara umum daerah dan rp103. bendahara pengeluaran) per januari arus kas bersih dari aktivitas operasi cc. arus kas bersih dari aktivitas investasi rp418. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan rp1. arus kas bersih dari aktivitas transistors rp7. saldo akhir kas bendahara umum daerah rp133. dan kas bendahara pengeluaran saldo akhir kas bendahara penerimaan rp20. saldo akhir kas per desember rp133. (bendahara umum daerah, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran)rp3. surplus defisit rp364. c.dampak kumulatif perubahan kebijakan rp88. kesalahan mendasar talk), lampiran viii laporan badan usaha milik daerah bumi): lampiran ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah: dan j . lampiran lampiran pendukung. n bupati boyolali, ttd mohammad said hid diundangkan boyolali pada tanggal jan
(samrlindungan dan pemberdayaan perempuan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boyolali, menimbang bahwa perempuan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan, berhak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat sebagaimana amanah dan karunia tuhan yang maha esa, bahwaterhadap perempuan, bahwlindungan dan pemberdayaan peremputap btiecsoc. a1 bagian kesepuluh perempuan korban kekerasan pelaksanaan. perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, bantuan hukum, pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan kewenangan daerah, dan pelayanan kesehatan. bab pemberdayaan perempuan bagian kesatu umumjaminan sosial. bagian kedua bidang ekonomitiga bidang sosial budaya pemberdayaan perempuan bidang sosial budaya,empatidang pembangunan dan kehidup, dan mengeluarkan pendapat. pemberdayaan perempuan bidang politik dan pemerintketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah. pemerintah daerah dan atau partai politik dapat memberikan pendidikan politik bagi perempuan. bagian kelima,idang pendidikan pemberdayaan perempuan bidang pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan daerah. pemberdayaan perempuan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan. pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. pemberdayaan perempuan bidang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketujuh, dan sesudah melahirkan, peng atta.ooo.c roro pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi,bagian kedelapan, dan kesehatan. bagian kesembil jawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada dibawrlindungan dan pemberdayaan perempuan. upaya perlindungan dan pemberdaya, dan kegiatan. upi aroma upaya perlindungan danb strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan perlindungan dan pemberdayaperlindungan dan pemberdayaan perempuan mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan pemberdaya,terdiri atas:perangkat daerah terkait, dan. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan,nggaran pendapatan dan belanja daerah. pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terdiri atas: pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan denglaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terdiri atas:, dan kegiatan tahun berikutnya. bab viii kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pemerintah daerah membentuk: pusat pelayanan terpadu, dan unit pelaksana teknis daerah.sebagaimana dimaksud padaseventh.o. ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelayanan terpadu dan unit pelaksana teknis daerah diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. selain membentuk pusat pelayanan terpadu dan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugas dan atau komite aksi daerah perlindungan perempuan. gugus tugas dan atau komite aksi daerah perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada dibentuk guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan. gugus tugas dan atau komite aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan perlindungan perempuan,dan atau komite aksi daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab koordinasi dan kerjasama bagian kesatu koordinasi dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdaya, pemerintah kabupaten kota lain. bagian kedua kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaistem data dan informasi pemerintah daerah membentuk sistem data dan informasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang terpadu dan terintegrasi. sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada melibatkan pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi vertikal serta pemangku kepentingan. data dan informasi perlindungan dan pemberdayaan perempuanpengembangan sistem data dan informasi perlindungan d jawabea) peti. non ran peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat, dan atau penyediaan media komunikasi, informasi,, dan ruang publik. bab xii pendanaan pendanaan, pelaksanaan kebijakan, dan program kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempudan pemberdayaan perempuansebagaimana dimaksud dalam meliputi: memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan, dan isu isu terkait lainnya serta menyebarluaskannya kepada masyarakat, go. laminasi lunas fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara perlindungan dan pemberdayadan pemberdayadan pemberdayaan perempuan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam berupa pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan daerahdan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah dan atau dprdleksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya. pusat pelayanan terpadu adalah lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korbgala upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spistus sekretaris daerah kabupaten boyolali,rempuan umum negara melalui pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya, karena, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah. walaupun ada jaminan peraturan perundang undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan namun kasus perempuan semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung yaitu kasus yang dilaporkan lembaga perlindungan perempuan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. perempuan korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan masih kurang, terutama daerah yang jauh dari pusat kota.dan terhadap perempuan. selanjutnydisusun dalam peraturan daerah. peraturan daerah ini merupakan wujud konkrit pemerintah kabupaten boyolali dalam memberikan pelindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas penghormatan hak asasi manusia adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan sebagai wujud dari penghormatan hak hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. huruf yang dimaksud dengan asas keadilan dan kesetaraan gender adalah bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan didasarkan pada keadilan dan persamaan antara laki laki dan perempuan. huruf yang dimaksud dengan asas mendiskriminasi adalah bahwa dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan tanpa melihat perbedaan baikhuruf yang dimaksud dengan asas perlindungan korban adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, badan usaha maupun masyarakat disorientasi pada melindunginya perempuan sebaga? adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. yang dimaksud dengan reintegrasi sosial? adalah suatu proses dalam memperbarui norma beserta nilai sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat pada saat terjadi perubahuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganendekpendekpendeken leaflet adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertekerasan terhadap perempuan adalah setiap. lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia (enam puluh) tahun keatasistem data dan informasi adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data perempuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. bagian kedua. bagian kedua asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pemberdaya: dan perlindungan korban. perlindungan dan pemberdaya: ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: hak perempuan, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kelembagaan, koordinasi dan kerjasama, pengembangan sistem data dan informasi, j . peran serta masyarakat, pendanaan, dan il. pembinaan dan pengaw. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembangil.iii perlindungan perempuan bagian kesatu umum. hi.dan perempuan korban kekerasan. bagian kedua perempuan pekerja buruh pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja buruh diwujudkan dengan mencegah tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan perempuan. perempuan pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada mendapatkan perlindungan atas: pengakuan hak, upah, dan kondisi kerja yang layak, jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, akses informasi dan layanan konsultasi hukum, kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status, dan kekerasan ditempat bekerja. bagian ketigfasilitas umum, dan bangunan.:.::.:. bagian keempatlimaenam.oootujuhdelapsosialmbilan. bagian kesembilanlindungan bagi perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada termasuk perempuan dari kbg dalam bencana. perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada mendapat perlindungan atas: akses kebutuhan dasar, akses tempat tinggal sementara yang layak, layanan kesehatan, jaminan rasa aman, kebutuhan spesifik wanita, kebutuhan pelayanan psikososial, dan pemulihan pasca bencana. bupati mengoordinasikan perlindungan perempuan korban bencana tingkat daerah sebagaimana dimaksud padmembangun komitmen pemangku kepentingan terhadap pencegahan, penanganan, dan perlindungan dari kbg dalam bencana, menyediakan fasilitas ruang ramah perempuanlaksanaan perlindungan perempuan dari korban bencana mengacu pada pedoman dan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh.
bupati boyolali provinsi jawa tengah alin peraturan daerah kabupaten boyolali biak inner:a. bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah pandan arang kabupaten boyolali perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai yang berasal dari tarif, bahwa tarifkurang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan, baik jenis dan kualitas lay. diantara ketentuan bab dan bab vii disisipkan (satu) bab yakni bab via, serta diantara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via peninjauan tarif (l) tarifnyesuaikan indeks harga jasa sarana dan jasa pelayanan serta perkembangan perekonomian, dengan tetap memperhatimemberikan layanan kepada masyarakatii stubbadan layanan umum daerahtarif kelas iii pada rumah sakit umum daerah pandan arangperaturan daerah tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan. seiring dengan perkembangan,pandan arang kabupaten boyolali telah menambah alat kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. selanjutnya dalam rangka memberikan dasar hukum atas penambahan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit umum daerah pandan aranglakukan penyesuaian dengan membentukrdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten boyolali memandang perlu untukii. demi angka cukup jelas. angka bab cukup jelas. angka cukup jelas. angka bab iii cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan nasional yaitu kartu indonesia sehat kis. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas angka bagian keduapuluhsatuiimem teresa meme ata karton men alasan. mogsaw srl00 ruang perinatologi arak ikamarrerawatan mencoba tem ajeng pang pmr ami man ruang perawatan gabung jaa dwi kamar perawatan a5000\| \| \|o000 a5.o00 talk. wool 55tew man ruang perawatan bayi level ame tenar merana kamar perawatan 9s000\| io. ruang isolasi kamar perawatan \|o \|o makan soo\| solo\|l \| solo\| ruang isolasi negatif pbm kamar perawatan \| io . makan solo\| solo\| solo\| kamar operasi san kamar perawatan 2m5000\| \|o soon\| kamar tindakan bersalin sea tae gama tram tindakan bermain gosok adi kamar perawatan bersalin tempat pelayanan ran tarif row omnonuon o2e7 per7 wes piaraan kamar perawatan bersalin \| \|o00 kamar perawatan bayi rawat gab pelayanan medis visite dan konsultasi jasa sarana tempat pelayanan pelayanan tarif mowoosi amnonasa cam anas tour san pataka sena eka mal. aon dokter spesialis sketsa mam. mon barabesaran tarif visite ruang isolasi sebesar (dua ratus persen) dari tarif konsultasi. tindakan medis operatif mayor jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan alves bhp obat operator anestesi asisten ji. operasi kecil operasi sedang resep operasi besar \| resep ja. operasi khusus1 .o00\| resep ses.ooo\| operasi khusus .000o\| resep .00o\|dan jantung jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif nonooss smnoreoe (cam r7atas injeksi intra artikler poo too resep injeksi intra muscular resep \|c. injeksi epidural resep injeksi tendon resep injeksi intra ligamen resep injeksi bursa resep fungsi intra artikler pes turn, im. kemoterapi resep oo: sa000o\| punksiascites oo o o ) \| resep 9e.00o0\| happy pre caps resep elmesusitsi resep solo\| ss0oo\| tren p teaser novo\| (biligasiaemoria oo\|o : po resep jantung \|a. (vasal manner ooo \| resep 9s000\| neo non invasi opo pan ana, holder monitor ekg (an resep camila pericardiocentesis resep ako lokasi obat operator anestesi asisten endoskopi diagnostik 8s. endoskopi terapeutik resep 8s. \|kolonoskopi resep ss.oo0o\| sklerotherapi ligase ) \| resep 8s.0o0o\| ilaparascopi resep 8s. penyakit paru jenispelayanan (row amamormoe over mar7atas pelaut tari jieurodess io00 resep es000o\| jpunksi pleura \|oo. resep 9e00o\| (spelling rongga pleura \| ) ) \| resep soo0o\| 4a000\| aspirasi pneumotoraks \| ) \| ) o \| resep tes.ooo\| biopsi pleura io0000 resep 9eoo0o\| transthoracal needle aspiration \| ) \| resep akomodasi obat operator anestesi asisten bronkoskpi dis8000o\| resep 8s.000o\| penyakit bedah bedah umum (aagargwre sep as000\| dilatasi psikosis \| resep soo0\| nekrotomi resep aso0o0\| sanksi batu \| resep soo0\| eksis clarus oo) resep testo\| nsisi abses oo resep tes.o0o\| berisi lima resep 1es.0oo00\| eksis aroma resep 1es. 25s. ekstraksi kuku \|o0 resep 1solo\| reposisi dengan anestesi lkl ) \| ) \| ) \| resep solo\| aspirasi hemarthrosis \| o \| resep solo\| ekstraksi kalium oxalate ) \| \| ) \| resep solo\| meets oam aon hectingup resep s1. jas. jaf double lumen resep s9.00o0o\| debridemert \|o0 resep i5s. bedah ortopedi semoga uhrowoasi menon over munyaues petasan biopsi nerve, various lesions ) \| resep debridement nekrotik tissue ) \| resep debridement dan soft tissue dki debridement fraktur terbuka ) \| ) \| resep ibebridement jai oo: resep solo\| fiksasi externa sederhana \| resep pasanggpe resep ilepagpe ime il. oo\| ar0oo\| bedah onkologi marun miss aspirasi kista resep solo\| biopsi core resep solo\| bomimisibamantaa ore solo\| also\| sawo biopsi jarum halus resep 9e000\| anti nefrostomi \|o resep 9ooo\| eksis dengan lokal anestesi o \| \| resep bedah urologi nak "mug business dilatasi uretra oo) oo ) \|) ' o \| resep biopsi pens \|o resep 0e000o\| 1e7000\| disisi bees perineum ) \|) \| res 9eo0o\| disisi bees skrotum ) \| o \| resep seo0o\| pasang kateter resep 8a000\| (lepas kateter \| resep spelling matter \| \| resep solo\| masse prostat \| o \| resep se000o\| kalibrasi uretra o \| resep 3as.oo0o\| ikauterisasi too resep bedah kardiovaskuler pan mana ana bad tan baar sea masam eme sang abon anak mai dialisis peritoneal oo o ) \|) resep as000o\| jump biopsilnsisi oo o ) \| resep (ja. bum jerat jrmo\| . doa. isettingcpap too resep 1es.oo0o\| kebidanan dan kandungan kana see den mean en ella ja. inseminasi intra urine o ) \| oo ) o ) o \| resep moro curmtase tanpa ) \| \| resep mao0o\| 29r000\| \|fammslantaarafraky ' \| mes seal00\| all \|a. pasang pessarium ) \| resep insersi oo ) oo ) resep ekstraksi1 o o \| resep jinsersilmplant oo o i resep ih. ekstraksilmplant o \| resep pengambilan swab servis ) \| ) \| resep biopsi cermin uteri oo ) oo ) oo ) \| resep (ik fungsi vakum douglasii ) \| o ) \| resep 7e000\| ja. kotpoperineorati ) \| o o )j) \| resep 9ooo\| 3ac. marsupialisasi nee tinitaparatomy \| teaser solo\| 3solo\| m2001 pemeriksaan ginekologi \| ) \| resep .s00\| \|b. eksis tanpa anestesi oo o ) \| ) \| resep s0. .s00\| punesiktsce tanpa anestesi ) \| ) \| resep sooko\| d epa telinga hidung dan tenggorokan aan deo jenbpelayanan (iatomoosst ammnoruame o2ar mur7aus parama ja. (cerumenprop resep (b. corpus alkana ) \| resep \|c. parancenthese aspirasi ) \| ) \| resep ja. giocatori tet oo resep je. acoustic albania \| resep ja. fungsi nematoda telinga ) \| resep (b. (water drinking tet o \| \| resep (ec. tespendengaran \| ) \| o \| resep biopsi lidah palatum onto resep te. biopsi hippfaring onto resep eee okada maa mam s0) jenis pelayanan bana tasa tarif sean biopsi lidah palatum onto ) \| ) \| resep biopsi sinus maksila onto ) \| resep biopsi tumor oral cavity \| \| resep swab nasofaring roaring dekanulasi res oo) ekspirasi tumor jinak booilenbn resep ekstraksi benda asing eleawsatsemoasam\| esa aon anon sam elbemtammawamawn) sesar taxon\| tata0\| sa0 ganti cuci kanal . io0000. resep \|s. ganti promo resep insist abses hepatoma aan ana ejaan mas gaon\| alam\| sso00 disisi abses sub mandibula o ) \| ) \| resep (vw. inspirasi oo resep nasoendoskopi nasoendoskopi dengan resep tindakan abssmameamaram esa sewa) too) sleep nasoendoskopi . resep irigasi hidung resep 3s000\| irigasi telinga voodoo0o poo. resep nose toilet resep itar totem resep woo\| ss.o00\| tampon hidung resep tampon telinga resep microsuctiom \|o000 resep s9. miringotomi too resep mata jenis pelayanan abs beng arif pemeriksaan virus \| resep refraksi resep corpus alienus diperlukan ' ) \| resep soo0o\| jepilasiciia resep solo\| ekstraksi corpus alienus bttsasis o too ioo.\| resep 9eoo0o\| biopsi tumor kelopak resep eksis kalazion hordeolum akan mma eksis granulosa oo0000 ho. resep eksis pterigium bare selera resep ngeres sae oo) se) 21an algebra contact pemeriksaan corpus visi area\| pemeriksaan slit lamp resep pemeriksaan fundoscopy resep ooo7. tes butawarna o \|o resep pemeriksaan usg mata poo resep pemeriksaan biometrik ( t resep s2000\| pemeriksaan keratometi resep tes anti oo.) resep 1eoo0o\| sa0o0\| spelling canaliculi lacrimalis 55k .umur. extirpasi costa conjunction penata semen ana injeksi sub conjunction elo res .mobot icon probing dnl ham auto refraktor meter ( 5o resep c0.00o0o\|pandan arang yang selanjutnya disebut direktur adalah pimpinan blue rsud pandan arangtarif pelayanan kesehatan kelas iii. jasa sarana jasa jenis pelayanan tenan pelayanan tarif virus koreksi ine mar io) on) injeksi intra orbital resep s2000\| pemeriksaan optical coherence pemeriksaan laser retina dm ' ) \| ' ) \| resep operasi katarak rawat jalan \|. res pemeriksaan necrotomy ulkus popular motil study see r000\| jorthoptic training resep scrapping cornea for smear culture resep kulit dan kelamin jenis pelayanan dea pompa tari nomor (amsoriaas paw ekstrasi komedo ringan "seusai . ekstrasi komedo sedang ita resep loo ekstrasi militum berat mar . ekstrasi militum berat resep sa.ooo\| (b. ekstrasi \|o resep s9.ooo\| kosmetik keratitis berat te) acrocordon ringan resep so.0o00\| acrocordon berat (oo resep fibrosa (resep s9.00oo\| ekstraksi militum kelamin ' ' ' ) \| resep condiloma ringan resep o9000\| 6s. condiloma berat resep anestesi jenis pelayanan pam tarif "woods jamanoruon o0er aus peran pembiusan umum dan regional luar kamar operasi medis non operatif pelayanan intrathecal lagoon ditambah sanksi resep analgesia pengendalian nyeri (o resep epidural kateter continuous ane oo. critical care iccu icu \|inkubasi endotracheal ( resep pemasangan cvc (resep pemasangan arteri line resep ganz paru cardioversi pamer xeo\| powo0\| detoksifikasi cepat opat o \| ) \| ) o \| resep temporary pacemaker transversus transcutaneus) keterangan jasa pelayanan tindakan medis non operatif sudah termasuk jasa asisten. jasa terkait seting dan penggunaan alat cap dan ventilator dihitung per episode penggunaan alat. ji. kedokteran jiwa jenis pelayanan konotasi amumnorumos onar mupyauces pelayanan tarif psikoterapi suportif \|o sao0o\| s3. psikoterapi keluarga \|o solo\| s3.oo0o\| psikoterapi logotrapi \| oo. pelayanan kebidanan dan kandungan persalinan fisiologis tgn paya tarif persalinan dokter spesialis resep persalinan normal dokter resep persalinan normal bidan resep persalinan patologis pelayanan ari persalinan dokter spesialis resep pelayanan bayi baru lahir jenis pelayanan konotasi amuworamn onar mupyauces pelayanan tari doa oi. shine kol sama aga enanyewama sela ana yan nan pelayanan gigi dan mulut umum na. una jenis pelayanan pelayanan tarif "akomodasi mewwnonuaois oper bmp aureus iscallingper kuadran \| solo\| irama. mo. m0o00\| io. arogan\| mem. saga jekstraksigigi susu denganinjeksi ekstraksigigisusutanpainjeksi solo\|) ekstraksigigitetap denganinjeksi solo\| ekstraksigigitetaptanpainjeksi kontrol pasca pembedahan \| solo\| pulpa mapping solo\| s0. revitalisasi pupa \| solo\| dressing cresopheme, tkf, chem dressing cca solo\| tambal gic kecil \| solo\| tambal gic besar s0.00o0\| solo\| tambal malam \| a7. kontrol s3ooo\|l \| spoofing moo\| \|o prediksi moo\| bongkar tambalan \| po. ooo\| pemeriksaan intraoral spoofing saluran akar hectingat \| segmentasi tambalan \| 3r. grinding gigi tambalan pasang mouse kart spesialistik sang jenis pelayanan otomasi (amwsoruma omar pay stres pelayanan mat \|cabutgigi dengan komplikasi jodontectomyringan as0o0o0o\| jodontectomysedang is1000\| as.oo0o\| extirpasimucocele edulis gingivectomy gsi \| s.ooo\| solo\| opperculectomy \| solo\| alveolectomy region \| solo\| debridement danjahitluka inang bol. .alo seok. 3toko\| icuretasedrysocket g0o0o0o\| s.roof jasa sarana jasa jenis pelayanan tarif pelayanan kontrol pasca pembedahan solo\| st.o00\| anc00\| apikoectomy gigi oma eer\| nasson nova\| frenectomy \| s0000\| jincisiabscesintraoral oo ) solo\|l solo\| \|incisiabscesextraoral oo j o946000\| \|) \| 000of lepas idw imw per rahang panasinima mojo tamu maj bedahorthodontie winding solo\| nukleasi peta diameter c2em sooko\| dao patipasitumortesidameer soo\| aoeoof uno 2se000 fiksi gigi rahang pasokan goal samo\| segmentasi gic tempatan komposit sedang gigi anterior kelas iii iv tempatan komposit besar gigi anterior kelas iii iv \|tempatan amalgam kecil sedang oo) ) \| resep \|tempatan amagamsesar \| o \| resep tempatan dicuci sedang solo\| (tumpatangic8besar \|o anon\| 31e.s00) tempatan komposit kecil gigi posterior kelas tempatan komposit sedang gigi posterior kelas tempatan komposit besar gigi sa. posterior kelas i ii mo do mona ana preparasi dan pengisian saluran \|one visit endo saluran akar \| .as000\| \|o to00o\| jone visit endo saluran akar \| solo\| jone visit endo saluran akar \| one visit endo saluran akar tempatan sandwich so0o\| 8s000\| i51. segmentasi sdr i32000\| a7.00o\| sn000\| 7eo00\| mining \| \|. solo\| s0. rewalling komposit t0000o\| ghana pasateronal per ss0o\| \|o soo\| a00 mayang jetacingnwatornatrertemen seed\| \| anon\| 2amo00 pena sea meta nana per region alat orthodontie dekat estetik es0. (un ihsontototecdmtesttaming saooooo\| o \| \|o among\| sareng) woo0 emoundingf tracker p p ooo\| solo\| ooo0 retired ' ssooool \| asal0o\| lepas bekel 5s0ooo\| ss2000\| micro implant orthodontie ssooool \|) cas.o00\| kontrolrian \|o as000\| 6e000\| kontrolsedang \| s000o0o\| pergantian bracket metal \| oo. \|o ce000\| penggantian bracket estetik \|oo. \|o konsultasi, pemeriksaan, pencetakan, analisis model dan sefalometri braket logam srep ssow\| hassan\| or: so0o0\| secara retainerperrahang \| a88. miniimplant \|o t9a000\| dibanding ss00o0\| \| 3n000\| aplikasi mta \|o pemasangan karet fiksasi rea owmpavirasantara\| sonjo sal ono keperawatan tindakan keperawatan jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif akomodasi muwroraaois 02an sup les pile smu nam .s000\| poni jenjang moon hitori ke000\| dea aman nee .s0n\|. ayun bea teman dona poin var solo\| tsaitmamenamar? lol ara) cc. monitoring cap cape tempat asuhan keperawatan jasa sarana jara jenis pelayanan pelayanan tarif dowoosat (amenoraan can diy aus asuhan keperawatan kaa pelayanan penunjang medis pelayanan rekam medis jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif tram mede rawatdalan pasien o:\|o coor\| rekam medis rawat jalan pasien o o o \| o o 2s00\| too 3soo\| rekam medis rawat inap cetak kartu eteronikpasmoo\|ooo oc\|oo 1ryool oo pelayanan rehabilitasi medis tindakan dokter spesial! jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif tindakan sedang low level laser therapy solo\| uji fungsi kognisi penanda mean pen uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi uji komunikasi rrt uji pengukuran leg length discrepancy uji kemampuan fungsional dan perawatan diri tindakan besar gee bau ann tapping dan stripping ( novo\|l solo\| solo\| uji sensibilitas poo see samoa\| rao\| s0. uji kontrol postur eni uji jalan menit sen usi pola jalan bea ubi uji fungsi menelan sea uji fungsi berkemih solo\| uji fungsi delegasi tea rri lur evaluasi protests tee uji kekuatan otot eng bean eat teki dry needing ek ea: spray and street \| ooo\| io solo\| solo\| seb ppm) mon, waw asoc\| fisioterapi tindakan fisioterapi batak tanda bana ape knee tea bee ket ket iki (aa sala kusam. son ana d0. jentebiyas epenasal sal soon a00) nee walking exercise oo novo\| post operative exercise o ) \| ) \| \| oo: :\|o as0o00\| multiple joint exercise oo o \|oo voodoo too an000\| (1s. post' stroke werden son boa as0oo\| gangguan tumbang exercise \|o \|o pama basa bel nsnlun gema "solo\|, a00! ert kab telat forest therapy seal bela gan oon eco aan parafin beh aon cbooo\| man jaa lap dshoaaer slh among\| (citing table finger io. da000\| jouadriceps bench pa000\| shouiderwhedl jo yahoo\| tindakan terapi wicara jenis pelayanan pelayanan tarif precise artikulasi \|o poo an000o\| s00o0o\| bee rei net momen nan men naas aan e.oo0\| soe eni see rei tes bahasa bicara \|o \|oo ega bicara pada gangguan pendengaran penatalaksanaan gangguan penatalaksanaan gangguan penatalaksanaan gan, menelan ee tari okupasi terapi jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif aktifitas pribadi adl ena bni aak toko\| iroha aktifitas rekreasi oo ) \| resep proper body mechanism pbm) ) \| \| resep soo0o\| is. terapi kognitif persepsi anang meter sensory integrasi resep akademi training isa ane meme a00) orang terapi anak dengan gangguan pergilah terapi anak dengan gangguan glen basah lambang sea) mma poem\| komunikasi terapi sensibilitas sasa bei mam uno snooseenrom oo resep adaptasiaat \| resep jamemmat anna duel ham). coor\|. ken nur one sensory integrasi sosiomedis jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif uronooasi amernenucon oat mnr7 aus penyelesaian problem sosial solo\| \| solo\| pemeriksaan sosial dan wawancara ' \| solo\| akupuntur jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif mowooasi sasrorutos o2er snp7atas jakopungr aesatoml san kajaaaaoo\| . h3) psikologi psikologi jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif tes intelegensi: \|a. item apm cpm bes aaaa, emo 00n\| men mea lte de. fit ken ban neng inn telan (wsc 3n000\| tot tes kepribadian: met pelumasan ema aan sesame taman per \|e. jis sea pr, tie" (papi test pera (sms mba jan agama \|. .00n pete ge 0eaa\| t00\| di. tipis sena m0001 rs) tes bakat minat: ke ben pia tis jasa sarana jasa jenis pelayanan (akomodasi awuwnonuris omar bupyatces layanan tarif da. islamisasi lo. ormas o ooo\| lejpoo oo oo i ooo\| naa skala stress jajar o it oo roof 105000f di. jepsen ai tes sikap kerja: ja. jkraepelin bah san nsson\| sn00\| jari sama aan yaaa ). le. imp san han observasi interview jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif gobservasitntevew t konsultasi psikologi jasa sarana jenis pelayanan tarif tatap muka mnt) konseling dasar tatap muka kurang dari menit konseling sedang tatap muka kurang dari menit konseling komplek tatap muka kurang dari menit visits jasa sarana jasa jenis pelayanan pelayanan tarif kta posisi o do. psikoterapi jasa sarana jasa jenis pelayanan eta tarif morosa wamornse one sre7 aussai psikoterapi kompleks psikoanalis terapi, cbt, terapi keluarga terapi kelompok) bhp) terapi anak sedang menggunakan bhp dan alat penunjang) terapi anak komplek menggunakan bhp dan alat penunjang, disertai pembuatan laporan hasil observasi, dinamika psikis dan rekomendasi) eur psikologi jenis pelayanan jenis tindakan eur cons gol tes kepribadian tes klinis eur cons gol iii tes kepribadian, sikap kerja tes klinis eur pns bermasalah tes kepribadian tes klinis eur calon bupati tes kepribadian, sikap kerja tes klinis eur perpanjangan pensiun tes kepribadian, sikap kerja tes klinis eur calon legislatif tes kepribadian tes klinis keurlbi tes kepribadian tes klinis s12x psikosis melo seram aamammoaan map (5massa free kepribadian, tee kepribadian sikap kerja penjurusan tee kepribadian, tes kepribadian sikap kerja) seleksi masuk sekolah tes kecerdasan tes kepribadian pelayanan laboratorium pemeriksaan patologi klinik hematologi aan jenis pemeriksaan pelayanan tarif aka aon "once sela ano\| elo era maa san ama lanang dal aan 90an eee ik memahat . mol i unlam\| .hoon! golongan darah \| pia imikroaria oo \|o ps. hematologi analyzer \| s0000\| solo\| golongan damayanti dress \| kimia darah mean gala jenis pemeriksaan pelayanan tarif tema giukomen \|o asof solo\| pula dialek \|o town glukosa kit3ml r0000\| da. tenotesteri io \|o moo\| solo\| itar ghotesteri 1s00\| o solo\| solo\| lai cholesterol \| aso00\| solo\| iypia oo s0oo\| ham sal raj jenis\|am0\| pinus asal lou game\| zas00\| px2 teitirubin tori o poo anon\| ras titirabin die oo o anon\| daan set ui s00o\| io) solo\| has set ooo oo o solo\| as00\| gelap 0o\| o aoo\| pan maa lepasan ls00\| a00) mat pad jah. eropa sen). aman) blood gas anayserbg voodoo oes000\| oo . dromo\| soo) blood gas analyzer den jan feeoiomtaarcesmga wool among san) blood gas analyzer deni (an (peri ssatasrerceama see\| atom\| ssm\| sea) rectrotte answer naci \| kosovo\| urin (ou jasasarana asa ewen sol lo.elognoo\| sop eee men s1ax dam walk eta iso ikon aso\| sol peak sel sama \|. depan samar so) sedimen a00 las\| ites kehamilan \|o \|o tni mikrobiologi serologi imunologi sponsor demeroron (cam em7atas mama iwasisias 2a00oo\| kidal tabung \|ooo ooo\| maa tea elo oma ogah nan kpai ina den bela ena amp open iles none andy \| anata cairanplera o o o o oo c io "ii pemeriksaan narkoba (item \| 2s00\| : ioo \| 3s00o\| solo\| jujilmuno kromatografi malaria o \| ) \| \| spoof solo\| peak lonely bet p5. analisa batu ginjal lem anti salmonella typhi oo naa000\| solo\| si. tar image naso\| san das jamu ao oo s6s00\| ti9. spicata testo .oo ss0o\| o \| daooool as:s00\| pementasan towantterosera \|oooasoo\|o. do \|solo\| pen esa m0) sjonlasian\| .s000\|,.loss0n\| pam ame mal 5erajotm\| com). soso00\| janimaviga o o o o o o o o o oo7 season\| anti choti o o o \|o s92000\| jam dna o o \|oo s0so0o\| solo\| s1a s00\| ini denies 1oo 3s00\| o \|o ians\| solo\| pemeriksaan dan anti ame tom jon ga. om\| sawi) too iremsarscovz o o o o o 1o o 3s00\| eselon\| 86s3:s00\| kultur sensitivitas (menggunakan alat otomatis: io ae dna fongumememeta mam\| sebolaaladiesa\| .wm\| seram) tinja dan sperma teater pesan amal sja aoi. bea enzyme link fluorescence assay (alfa mal oo. tien. s0m\| nat) es am\| ejaan com). s0m0\| bee tahemama 2s0\| pia anon\| s000\| eae see met coagulometr jasa sarana jasa jenis pemeriksaan pelayanan tarif en: fibrinogen ss0ooo\| reflotron jasa sarana jasa jenis pemeriksaan kanan tarif 00an seal ema sam sana tiri scot ( 2aso\| solo\| daerah seno sel son senang sean sensitivitas isola jasa sarana pem aan jasa ae: bahan non medis kuman gram bea ena selain urine \| a000o0o\| solo\| s7000\| urin (disc antibiotic jenis obat: nalidixic acid. nitrofurantoin. norfloxacin) pia ditemukan jamur al kultur bhp alves jenis spesimen media pertumbuhan bakteri jasa pelayanan gram negatif dea tidak tumbuh solo\| tumbuh isolat tumbuh isolat tumbuh isolat tidak tumbuh solo\| gol 3o.ooo\| tumbuh isolat tumbuh isolat tumbuh isolat tidak tumbuh tumbuh isolat tumbuh isolat tumbuh isolat dea mea aa. tidak tumbuh tumbuh isolat tumbuh isolat \| ss.ooo\| s200o0o\| solo\| s0.0oo\| tumbuh isolat pa. tidak tumbuh tumbuh isolat tumbuh isolat tumbuh isolat tidak tumbuh \|.b. tumbuh isolat g3.ooo\| so0oo\| 16000o\| keterangan penggunaan bahan media pertumbuhan bakteri sesuai dengan kebutuhrawat sehari one day servicess, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari (dua puluh empat) jam. pelayanan konsultasi yang selanjutnya disebutpenyimpan. tindakan spesialistik laboratorium jasa sarana jasa pemeriksaan pelayanan tarif nowonss amummonuoa ser atas koboi gara tera o coor\| aoo\| pembacaan fitokimia let cage handling specimen (o ooo\| laboratory information system abkesarana eta aaa asa ulah laboratorium pemeriksaan darah rutin anne pemeriksaan darah rutin dan aman nge parameter baru jasa sarana jaba jenis spesimen pelayaran tarif hnowooes tawan o0e min aus elektroforesis ben bei re. jelas 002m hpl. men jcr rapid los ama rapid solo\| jhc rapid 2s0o\| \|o rapid aso\| i i solo\| mmrepenini a00) \|o rao00\| (on ib dimer asasi\| pemeriksaan patologi anatomi jasa sarana jasa jenis spesimen pelayanan tarif histopatologi \|a. jaringan kecil slide) to solo\| s800o0o\| \|saringan sedang slide) jaringan besar slide) 3aoo\| \| saringan khusus side) biopsi esofagus, master, colon novo\| moo\| "a000\| sumsum tulang, kulit dirasa slide tee mnc man maka slide) sal \|slide blok parafin pemotongan ulang processing jaringan per slide blok parafin sitopatologi di: pengambilan sampel) ats sej giro ao0 pengambilan sampel mana sej gama\| rae) cairan sitopatologi sampel kan preparat kering tunggal preparat kering seri ana mod preparat kering seri make maa paru) slide) jas permukaan lokasi o s000\| \| s00o0\| bea tenan rata jav permukaan lokasi ' solo\| \|i jav permukaan lokasi \| \| soo0o\| jasa deep oo resep usg, scan per lokasi tarif resep bim ditambah tarif radiologi) mrt seri j jufauaaa to. so0ol ono). .se00\|. "aro00) (b. mason tricarome school es000\| ja. dengan pembuatan side \| o \| jb. tanpapembuatanslide \| s0000\| keenan mere antibodi (er, pr, her2, atau antibodi lain rose rapid site evaluation) pelayanan radiodiagnostik foto non kontras basa sasa same thor stool ib.lang es0ooo\| (le. abdomen solo\| \| ja. jelavicua solo) \| le. shoulder solo) \| humerus stool \| palu na000\| spoof \| ih. antebrachii soo0o\| (ia wrist joint stool ji. iman ra000\| solo\| \| die lewis rao0\| stool lemur solo\| r00. teu ra000\| es0oo0o\| jera re000\| solo\| do. jane es0o00\| t00. tp. peas o solo\| \|o icalcaneus es0oo0o\| \| ir. miasta es0ooo\| ina o cool sem. .moo0\|, panoramic soo0o\| \| ska school lumbal ap lat oo ) (ec lumba sakral ap l auto o o) \| \| \| (mhoracar ap s6000\| ihoracolumbal ap lat oo ) 8600o0o\| cervical ap lat soo0o\| \| \| palms moo\| seo) \|. r2000\| in. mandibula oo s6eo0o\| pi. ikneecneeoo o\|o se0o0\| \| tb. abdomen3 posisi o ooo solo\| s6000\| cervical lat oblique ) s000o\| oo) tb. thoracic ap, lat, obliged o \| se0oo\| sri oblique lbumbesseratapiatontane\| 1se0o\| seoul sao0) jenis pemeriksaan dome tony ances pelayanan tarif ana mamogafi decision oo\|)o2520001 tree0001 nata aoi \|a. demografi dengan sin 166o00l ja. bone survey asaoool &r000\| nee pola tomo. kami 5aa masa maan foto kontras jenis pemeriksaan enam tarif ja. jasa 25000f resep o ) \| (b. fistulogafi .000o\| resep \| (ec. urethrogai resep ) \| urethrosistografi resep je. foesophagograi resep o ) \| levstograi 1s4000\| resep o ) \| bipolar urethrosistografi resep \| ih. jara7 rea resep o ) \| nosonde 28000f resep \| t7. (oloninoop 218000f resep o ) \| t04. (b. appendikogam resep ) \| dro resep o ) \| aa. pesan heading aina lembar min san ban mel 239000f resep o ) \| t14000\| ara ea lom resep ooo o) \| cc. topografi jenis pemeriksaan pee kesan tarif laporan resep \| pemeriksaan msc (multi slice computed tomography) scan single slice non kontras jenis pemeriksaan tarif abdomen soo0o\| 6s8.co0\| thera 6ss.o00\| wasopharynak 3s0 0oo\| \| tata . senior\| "meme\| \|.&tool s3s000\| tertera 270000l css.o00\| muskuloskeletal o \| ss0o0o0o\| kontras jasasarana jasa wak abdomen resep oo ) tb. thor o o o1 o7 resep oo ) \| te. nasopraryak o\|o7300. resep o o ) \| kepala o t o 2es000\| resep o ) \| merta resep o ) \| muskuloskleti resep oo o o ) \| pemeriksaan msc (multi slice computed tomography) scan non kontras tee asem memuja owo\| ss000\| io . mama log motto\| se5000\| imsestanyak oo. seo memo mes sesi00\| ai ena yel he man mma kapital sesal tuli jasa sarana jenis pemeriksaan tarif muskuloskeletal \|o scan lain lain: head rekonstruksi vertebra rekonstruksi ie. ekstremitas rekonstruksi jct colonography ra8000\| jet bronchography raso00o\| ame aman sama mesto jo. ha0r.9o0 kontras jenis pemeriksaan papa tarif nona domnonon mer nus dengan kontras film lembar \|a. abdomen resep \| (b. thorax ss0. resep nasopharynk resep (kepada resep \| aman pasa "among resep muskuloskeletal resep head percussion resep angiography resep pemeriksaan usg (ultra monograph) dan echo radiografi jasa sarana shan jenis pemeriksaan aan tarif jung upper lower abdomen ( 5s.ooo\| 3a000\| s9000\| jung obstetri se000\| jus@ urologi piyama\| maple ade genom) jung soft tissue solo\| solo\| jung membeli 30o00oo\| jung thyroid solo\| 3a0o0oo\| s9000\| usg mama solo\| 3aoo\| sooko\|l jung prostat as000\| jus testis solo\| 3e00o0\| solo\| jung muskuloskeletal s2000\| 7ooo\| jung vascular solo\| s70o0o0o\| jung thorax aa000\| moon) jung colour doppler aa000\| (echo radiografi s2000\| st000\| . \| soon) 1s. gyn aero0o\| 3a000\| solo\| jung guiding solo\| 3a00o0o\| magnetic resonance imaging mri jasa sarana jenis pemeriksaan dec ayasatin tarif one sen enam) film nek sej mana sela ama par a lengkap tiga) film eanonana duma) ama\| aman) lumbal kapital satu) film aan aga vertebra cervical thoracic perma tempo\| 1se00\| o \| oo. empat) mama polos empat) film ie39ooo\| pancreatography empat) film lama abdomen polos lima) film tesoooo\| 3zoo0\| o o o \| 19x a13 tata semasa eren esa ntar tera tur \|1a. pelvis polos empat) film whole spine empat) film .0ooo\| abdomen kontras film \| 3solo\| (a17 send film 1es9ooo\| 2soo0o\| shoulder4 film .000o\| 2essoool t88000\| ankle film 1sooko\| barista film 2stool \| \|cervicallengkap3 film 20s000\| cervical kapital1 film school\| \| \| pelayanan diagnostik elektromedis elektromedis khusus ima jenis pemeriksaan pelayanan tarif jammer ioasool mami sobat sno0\| jrr brain mapping 9100o0o\| \| non pediatric retinal camera 9a0o0o\| stress test system treadmill eta one an) ebeg asn lema na6ooo\| groot\| \| es0o00\| se: loe asam moon sos mana audiometri tool a92000\| ftimpanometi s8oo0l oo antono\| s2000\| jam isa hanya0ol oo. naga seo anna electrical stimulasi o as000\| solo\| ja. ultrasound ares00\| js. vascular screening abi oo \|) s2000\| pediatric echocardiography \| so0oo\| pediatric vascular ultrasound \| alat kesehatan elektromedis aa. jenis pemeriksaan pelayanan tarif bedsidemonitor iltastiea pump . sool seirama\| ban infringe pump mma 5helm check esa \|. ta000 sen tana eta (cap) tao kk. sana palem . san d00unn tan ame asal aaa aua ina0\| kek jambo 5uh sos par ar000\| ultrasound litnotriptor system \| oo : motor\| hari atau per episode disesuaikan dengan ruang tindakan. pelayanan gizi jenis pemeriksaan pelayanan tarif steam \|oal 5olah eno (ee pelayanan hemodialisa jasa sarana jasa jenis pemeriksaan pelayanan tarif hemodialisa school \| si6000 hemodialisa cyt solo\|l keterangan tarif tindakan cyt ditambah dari tarif tindakan pelayanan penunjang yang terjadwal pelayanan vi. repertum jasa sarana jasa saus pemesanan) (omoi (rotwnenwon one series seishun "ar visum hidup ooo s000f soo0o\| ujuranteemantar mex\| tom\| mom moon visum untuk bedah ' \| \| \| pelayanan pemasaran jenazah dan penguburan jenazah kamar jenazah jasa sarana jasa jenis pemeriksaan akomodasi amunvorumis omar ampyaues perairan pare pemakaian kamar jenazah dari aatatamarpesangantar) case\| roof anon mortar cabinet jasa sarana jasa bsa mean tarif pemakaian mortar dari bangsal sen pemakaian mortuarydariluar \| tindakan pada pemulasaraan jenazah jasa sarana jasa jenis pemeriksaan akomodasi amurnovusos oper bmp tawes pertahanan part ike ioo t6000\| jarang saj lo. sambo\| besar mol o \| kei too nomor\| (b. sedang \| 2r000\| besar solo\| lal ja. khusus \| voodoo\| memandikan jenazah dari bangsal oo: ibarilur \| s900o\| injeksi formalin ja. tema sexiotion 16s0o0\| ' ) resep \|b. injeksi suntik rongga oo t1000\| resep 8a.00o0o\| penguburan jenazah terlantar jasasarana bison jasa kanan a2r00o\| moon) papa joel across pembuatan liang kubur anc pengangkutan tpu s2oo\| o0 lreujaman oo. msol pake rain\| pembuatan liang kubur jaan oom oat) mon \| e. kantong jenazah (stool ow solo ibesintean \|o s2000\| t5000\| tenaga penguburan pelayanan hct jasa sarana jasa konseling pra test sena bana aja test rapid tingkat tingkat iii konseling paska test pen nee iptaraaan dukungan seresanguma\| oo ancol 1n000) pelayanan darah pemeriksaan darah tanpa gel test ferosamaten o \|o golongan darah \|wp, prc, plasma pen bal men eau sman aman aan pemeriksaan darah dengan gel test eka golongan darah .soo\| io . solo\| iwapelayanan gas medis tarif pelayanan co2 asa sarana jasa (onowooasi topan von whois obat bhp) alves san tarif pelayanan per menit tega aan lala dcc bec bec bee bko bec eko bko mercon ono joan ponsel sos also\|o22ao ponsel dao soo \|otseeo lasso doo las loona \|12ee0 naso 2raja is20 o0aso m1000 per jam telaga tee done jones saat ara sisa based race saat donovan ons0\| to0200 tone0 2unse0\| 2raso0 boa size doosan case 2insan\| rasio sn0520 sesosok\| ser200 noah jieriso sem2ao sisa00 ao2awo rasio socio ten20 sao00 como dansa anr:reo\| se200 sosio\| ten00 esc cc. tarif n20 per menit das dna sesi dns merasa (aa bas ioooso \|aoa so250 powo s0400 soal0 (risson jonoaoo\| sasa error aoa s2so0 toiozso jason cz000 sa7eo r00so0 ioo jei2soo olas desas poraozoo saat 1ere0o ceo (2s200 saraf 1an200 1e7s00 bos tools cosmo bsa tsssoo terang 1sn000 1ers00 20x s01 solo lokasi 1ara00 1nn2s0 sats0 halo l20200 t2tt200 teow\| san c00 se1200 bupati boyolali, ttd mohammad said hid gitapelayananruang rawat isolasi adalah ruangan yang didesain khusus dan terpisah dari pasien lain yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit infeksivisum repertumjudul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup antara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: pelayanan kesehatan, kebijakan tarif, komponen dan besaran tarif: ketentuan kerjasama dengan pihak penjamin, dan peninjauan tarif. judul bab iii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iii pelayanan kesehatan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, yang berada unit pelaksana fungsionalyaitu pelayanan rawat inap yang meliputi: ruang perawatan, kamar operasi, kamar tindakan bersalin, dan kamar perawatan bersalin: tindakan medis operatif mayor, tindakan medis operatif minor, tindakan medis non operatif: penyakit dalam dan jantung,dan anestesi, kedokteran jiwa, pelayanan kebidanan dan kandungan, persalinan fisiologis, persalinan patologis, dan resusitasi bayi baru lahir, pelayanan gigi dan mulut,, fisioterapi, okupasi terapi, sosiomedis, akupuntur, dan psikologi. pelayanan laboratorium. segi dan sperma, enzyme link fluorescence assay alfa): coagulometri, reflotron, sensitivitas isolat), kultur, tindakan spesialistik laboratorium, laboratory information system (lis), dan parameter baru. pemeriksaan patologi anatomi yang terdiri dari: histopatologi, sitopatologi, fitokimia, konsultasi, imunohistokimia, dan rose (rapid site evaluation) single slicektromedis khusus, dan alat kesehatan elektromedis. pelayanan gizi, pelayanan hemodialisa, pelayanan visum repertum, pelayanan pemulasaraan.unit pelaksana fungsional rsud pandan arang sebagaimana dimaksud pada meliputi: instalasi rawat l. instalasi radiologi, instalasi bedah sentral, instalasi gizi, oo. unit hemodialisa, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, g . instalasi pemulasaraan jenazah, dan unit pelayanan ambulans dan mobil jenazah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dan jaminanbiaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan sosial ekonomi masyarakat. judul bagian keduapuluhsatu bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keduapuluhsatu besaran tarif pelayanan kesehatan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran tarif pelayanan kesehatan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelay, baik oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional, maupudiantara ketentuan.
salinan lksuntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umumapi (l)merupakyaitu kendaraan khusus. subjek retribusi meliputiberat bruto jbb) dan jenis layan. (melipuyaitu: pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan tempat ibadah dan pemerintah daerah, dan permintaan untuk pendidikan dan pelatihan, keterampilan pencegahan, dan pemadaman kebakaran. subjek retribusi meliputinykapasitas, jumlah alat pemadam kebakaran dan alat perlengkapan pemadam yang diperiksa dan atau diuji. pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam setahun. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi . struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan ala. objek retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada yaitu pelayanan cetak peta sebagai lampiran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada yaitu permohonan cetak peta sebagai lampiran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan petpelayanan penyediaan peta. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi jek, subjek, dan wajib retribusi (yaitu: pelayanan pengujianlokasi dilakukan tera tera ulang, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi . kur struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan, subjek, dan wajib retribusi (l)merupakngendalian pengawasan menara telekomunikasizonasi jarak menara, dan jumlah pengguna menara. . zonasi jarak menara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jarak antara lokasi menara dengan lokasi kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang telekomunikasi, didasarkan atas angka indeks maksimal dari (tiga) kriteria jarak. jumlah pengguna menara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengguna yaitu menara dengan (satu) operator, pengguna yaitu menara dengan (dua) operator, dan cc. pengguna iii yaitu menara dengan lebih dari atau sama dengan (tiga) operator. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara penjumlahan bobot zonasi jarak menara, bobot penggunaan menara dibagi jumlah keseluruhan variabel bobot dikalikan biaya operasional pengendalian pengawasan menara telekomunikasi., sasaran penetapan, dan peninjauan tarif retribusi prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:onal., dan perkembangan perekonomian. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan karena biaya penyediaan pelayanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi diberlakukan untuk mengendalikan permintaan pelayanmengacu kepada jenis pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam atau ditetapkan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. saat retribusi yang terutang yaitu pada saat ditetapkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah. bab vii pemungutan retribusi bagian kesatu tata cara pemungutan .nggunaan parkir tepi jalan umum untuk sekali parki toko yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. radius pasar adalah wilayah tertentu luar batas pasar dengan jarak (lima yang dibuatbjekwajib retribusi tertentu untuk melunasi retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayarmasa habis berlakunya masa kewajiban membayar retribusi. bab objek, golongan, dan jenis retribusi objek retribusiyang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. jenis retribusib iii penyelenggaraan retribusi, meliputi: pengangkutan sampah darimeliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persamaan kebersihan. wajibpelayanan. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelayanan: rumah tangga berdasarkan kelas, bisnis, fasilitas masyarakat milik swasta, industri, umum, dan insident.meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengakuanpelayanan penguburan pemakaman dan sewa yang diberikan dalam pelaksanaan pemakammerupak. pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengaturan, penataan penempatan, cc. penertiban, dan kemudahan informasi. subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir tepi jalan umumkend. objek retribusi pelayanan pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, kios tokomeliputi pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau pihak swasta. subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasa(l) tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan: jenis pemanfaatan fasilitas, lokasi, jangka waktu pemakaian, lama waktu berdagang, dan kelas pasar. lama waktu berdagang sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan berdasarkan: pedagang lama, dan pedagang baru. ketentuan lebih lanjut mengenai kelas pasar sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupat.
pl, tepak bupati boyolali lin provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang retribusi jasa usaha dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boyolaliuntuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usahakabupaten boyolalsan wajib retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban membayarhitung berdasarkan jenis tempat penginapan. objek retribusi rumah potong hewan merupameliputi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak. wajib retribusi. wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban membayarhitung berdasarkan: jenis pelayanan, jenis hewan ternakmerupmeliputi orang pribadi atau badan yang menikmati atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. wajib retribusi. wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban membayar: jenis fasilitas, lokasimerupakanyaknimanfaatkan atas hasil produksi usaha daerah. wajib retribusi. wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban untuk membayar: jenis barang yang dijual, jumlah barang yang dijual, dan cc. ukuran barangiii prinsip, sasaran dalam penetapan, dan peninjau. indeks harga,jenis retribusi jasa usaha diatur dalam peraturan bupati. saat retribusi terutang yaitu. agetiga pemanfaatan pemanfaatan dari penerimaangian keempat. ie"atau pembebasan retribusi bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi atas permohonan wajibretribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keenam. bagian keenamujuh jangka waktu penagihangian kedelapan tata cara penagihan . dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenaimenerbitkan std sebagaimana dimaksud pada jika retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat teguran. wajib retribusi wajib membayar jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam std sebagaimana dimaksud pada dan paling lama (enam) bulan sejak saat terulangnya retribusiyaknibab penyidikan (l) penyidik pegawai negeri sipillingkup yang disediakan oleh pemerintahpasar grosdalam hal wajib retribusiketentuan peralihan . pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, piutang retribusi yang terutang berdasarkanasih tetap berlaku sampai dengan masa kedaluwarsa dan diakui menjadi piutang daerah dengan masa kedaluwars.paling lama (satu) tahumohammad said hid diundangkan boyolali pada tanggal septbecak naajasa usaha umum pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menempatkan pajakterdapat kewenangan daerah yang bersifat atribusi untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui undang undang. penegasan untuk melakukan pengaturan terhadap retribusi selain bersumber dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun juga kembali ditegaskansalah satu bentuk dari retribusi adalah retribusi jasa usaha. selain untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menggali sumber sumber penerimaan dari retribusi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan, maka retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan daerah. sejak tahun pemerintah kabupaten boyolali telah melakukan penyesuaian terhadap pungutan daerah sesuai ketentuan undang undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan membentuk peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha.ditegaskan pula bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. dalam perkembangannya, peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha telah dilakukan peninjauan dengan me. berdasarkan pertimbangan perkembangan perekonomian masyarakat dan penerimaan pemerintah daerah, maka tarif retribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usahaperaturan daerah baru. adapun ruang lingkup peraturan daerah yang baru meliputi objek dan golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, penagihan retribusi, kedaluwarsa.ppenggunaan jasa berdasarkan jenis pelayanan adalah jenis jenis pelayanan yang ada rumah potong hewan yaitu biaya tempat pemotongan, biaya pemeriksaan kesehatan, pemakaian tempat penyimpanan daging, biaya pemeriksaan tanda afkir, pemeriksaan daging yang dibawa luar daerah, penggunaan kandang, sewa mobil box, sewa air blast freezer, sewa cool storage, dan sewa chilling room. huruf yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis hewan ternak adalah sapi kerbau kuda, babi, kambing domba dan unggas. huruf yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa berdasarkan angka waktu pemakaian adalah pelayanan sewa mobil box berpendingin satuan hari, sewa air blast freezer dengan satuan per (dua belas) jam, sewa cold storage satuan per hari, sewa chilling room satuan halayanan tertentuemakaian kekayaan daerah penyewa berdasarkan standar harga yang berlaku ajamamaasam \| jennasian kotak easwasarea ana jeknsdan sta ao0mad penyewa berdasarkan standar harga yang berlaku penyewa berdasarkan standar harga yang berlaku jati toe ajoweamanar pemakaian tpriyewaan alat laboratorium konstruksi sindir sand cone bia bo alat dinamic cone aram \| moon beton mortar gajosatan silinder bion 20000007buh tim peloporretribusi terminal adalah pembayaran ataslainnya lingkungan kerja terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau diselenggarakan pemerintah daerah. pelayanan jasa terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang berupa fasilitas utama dan atau fasilitas penunjang lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan fungsi, klasifikasi dan tipe terminal yang addisediakan secara khusus untuk parkir. rop mus mer upin pemetaan kurang dari maman s d 15cm oom saman rare s d 20cm aamgmademara2sam lebih dari s d 25cm edm bina snn, lebih dari s d minednbnnadni mn nn lebih dari s d rina masamawssi tee kurang dari dari s d bad p2? wiasaaneon lebih dari ar\|mmbangbes baa pem samp analisa saringan gradasi sampai ekstraksi campuran aspal sampel\| kuatkan kubus beton sampel t\|kuattekanmortar \| sampel (kuattekansiinderbeton sampel kuattekanpaving sampel 2a\| kuatkan kansteen sampel ruattarkbesi sampel lai kampanye mungkin wsmyome2 ::: senang: mmewanama team5e (tee lea density aspal sampel ini meme kesan sama sepeda biasa sooopofam sepeda tandem \| jam sepeda motorlistak s0000. jam jenis tarif (rupiah) keterangan pemakaian fasilitas bangunan kebun raya indrokilo gedung bahtera nabi nuh hari kegiatan panggung parkiran hari kegiatan gedung pertemuan pendopo gedung pertemuan hari kapujanggaan gedung diklat selo hari sewa pendopo kawasan hari merapi merbabuasar grosir dan atau pertokoan jenis obyek kategori pasar grosir dan atau pertokoan rem busi lea retribusi pasar grosir pertokoan m2 bulan bupati boyolali, ttd mohammad said hid lampiran iii peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi terminal oles smua tatar tuan sei angkutan perdesaan mobil penumpang non bus) sekali masuk \|b. angkutan perkotaan sekali masuk sadar fasilitas penunjang aaa permanen kelas iii tiap hari buka kios kelas tiap hari buka kios bean teman pelataran los dataran kamar kecil toilet mck) ja. buang air besar satukalipakai \|b. buang air kecil '\| satukalipakai le. mandi satukalipakai ia. cui satukalipakaikhusus parkir jenis pelayanan tarif (rupiah) kendaraan bermotor lebih unit tarif berlaku untuk (dua) dari roda (enam) jam pertama, selebihnya kendaraan bermotor roda unit dikenakan tambahan (enam) angkutan barang (ima puluh keseratus) dari tarif pertama kendaraan bermotor roda unit (enam) kendaraan bermotor roda unit (empat) angkutan barang kendaraan bermotor roda unit (empat) kendaraan bermotor roda unit (tiga) kendaraan bermotor roda unit (dua)pelayanan tarif (rupiah) penginapan bungalow per hari family roomrumah pemotongan hewan "no demaramanan denatemar santri biaya tempat sapi kerbau kuda babi ekor esa ind sman bantalan kesehatan jantan) betina) kambing domba \|500000ekor tones ts0000ekor penyimpanan daging masi nasa ekor hari penggunaan kandang sapi kerbau kuda babi ekor lama (dua puluh empat) jam kambing domba t00000 ekor berpendingin abf) dengan penitipan paling sedikit dengan penitipan paling sedikit perma dengan penitipan paling sedikit bupati boyolali, ttd mohammad said hid lampiran viirekreasi dan olahraga jenis pelayanan tarif (rupiah) ment tempat rekreasi wisata kawasan pemandian umbul ja. masuk kawasan obyek . . .' \|. hari biasa orang hari \|. paduan dan awalan orang hari \|.\| natal dan tahun baru orang hari orang hari hari libur hari besar b. masuk umbul sae kek ani umbul pabean orang hari umbul memanen orang hari umbul diduga orang hari hei umbul sungsang orang hari pera umbul lain yang dikelola daerah orang hari \|. je. masuk kolam standar nasional orang hari jd. sewa bangsal hari je. masuk kolam renang buatan orang hari kawasan waduk ja. masuk obyek wisata orang hari ib. naik perahu orang hari je. naik becak air unit menit hak makam ageng singoprono orang hari wiki makam syaikh maulana maghrib orang hari makam yosodipuro orang hari makam nyi roro kedaton dan umbul orang hari kendati pad makam sri manurung handayaningrat orang hari makam ageng kebo kenong orang hari kawasan kebun raya san tiket masuk pengunjung orang tiacamping ground untuk hari penpunjungyang menguap orang tiket camping ground untuk hari pengunjung yang menginap menanam tiket camping ground untuk hari pengunjung yang menginap orang j . tiket camping ground untuk hari pengunjung yang menginap mma tetap tiket camping ground untuk hari pengunjung yang menginap orang tiket pemotretan preceding a)dalamdaerah hari lo. gikadasah sae binti sena tiketsyuting videonya komersil ' hari' tiketsyutingvideokomersil hari' kawasan merapi dan merbabu masuk home theater '' ' orang hari naik kereta kelinci kawasanwisata ' naik orang retribusi kios pkl los obyek mba sen ta. bangunan permanen o20000, hari buka \|b. bangunan tidak permanen hari buka soe ipa kabupaten kota la. langganan tetapuntukolahraga hari buka \|b. langganan tidak tetapuntukolahraga hari buka tfmeutetikagatan wan komersial eka ad. untuk komersial hari le. konser musik lokal hari \|f. konser musik nasional hari la. langganantetap jam band \|b. langganantidaktetap ' jam band imagbaagaan sarwono (id. non komersial sog000, hari le. untuk komersial hari temen ja. langganan tetapuntukolahraga jam band \|b. langganan tidak tetap untuk olahraga jam band je. (satu) kali kegiatan non komersial hari ja. (satu) kali kegiatan komersial hari eeaganmanaaa la. langganan tetapuntukolahraga jam band: \|b. langganan tidak tetap untuk olahraga ' jam band le. (satu) kali kegiatan non komersial hari la. (satu) kali kegiatan komersial hari aan ja. langganan tetapuntukolahraga jam band \|b. langganan tidak tetap untuk olahraga ' jam band konser kegiatan kesenian hari fonkomes so0ooonooffsi resistan b komersial hari kegiatan a non komet harifkesiatan lb. komersial hari kegiatan ( e tribus dicatatkan kendaraan? jaan va mem tri kana lapangan sepak bola kebo giro (tanpa ja. kegiatan non komersial untukolahraga hari keg esa gonta memirdon arifin tekegiian ron komersial admin olsirser\|) hari kos \|.\|d. kegiatan komersial selain olahraga hari keg lapangan sepak bola kebo giro (dengan maa sean ton pemeran man kao onejheiiatau menegur atau memperingatkan penanggung retribusi untuk melunasi utang retribusinya, setelah tanggal jatuh tempo utang retribusinya. kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar retribuobjek dan golongan retribusi bagian kesatu umum objek retribusi jasa usaha merupakanmeliputi: retribusi. jenis pelayanan tarif (rupiah) jb. kegiatan komersial untuk olahraga hari keg je. kegiatan non komersial selain olahraga hari keg id. kegiatan komersial selain olahraga hari keg lapangan sepak bola sirkuit las ayan kegiatan latihan (tanpa penggunaan keg lampu) kegiatan latihan (dengan penggunaan keg lampu) bupati boyolali, ttd mohammad said hid lampiran viii peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi penjualan produksi daerah penjualan benih ikan dan ikan konsumsi harga per ekor benih ikan rp) neha rp) jenis ikan ukuran ukuran ukuran ikan konsumsi lea karper nila merah sepat siam gurami lele lokal lele dumbo koki moly biasa moly balon koi keterangan: paket nila merah strain unggul terdiri dari jantan dan betina, (") paket lele dumbo terdiri dari jantan dan betina, ( ) paket koi terdiri dari jantan dan betina. bupati boyolali, ttd mohammad said hidrupakan pemakaian kekayaan daerah. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputimeliputi orang pribadi badan yang memanfaatkan atas pemakaian kekayaan daerah. wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban membayarhitung berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi merupameliputinfaatkan atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan. wajib retribusi pasar grosir dan atau pertokoan meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban membayar retribusi pasar grosir dan atau pertokoan atas pemanfaathitung berdasarkan lokasi dan luas bangunan. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi . p3. penetapan kategori pasar grosir dan atau pertokoan berdasarkan lokasi dan luas bangunan adalah sebagai berikut:ii4?, dan kategori vi. objek retribusi terminal merupakanpendukung lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. dikecualikan. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada yakni terminal yang disediakan, dimiliki dan atau diselenggarakandan memanfaatkan pelayanan jasa terminal. wajib retribusi terminal meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban membayar retribusi terminal atasdihitung berdasarkan: jenis fasilitas terminal, jenis pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, dan cc. luasan dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal. paragrafmerup. subjek retribusi tempat khusus parkir meliputi orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat khusus parkir. wajib retribusi tempat khusus parkir meliputi orang pribadi atau badan yang dikenai kewajibantempat khusus parkir dihitung berdasarkan: jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraanmerupnikmati atas pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villa. wajib retribusiundang undang nomor tahun tentang tentang keuangan negaraahun anggaran semula sebesar rp2. bertambah sebesar rp116. sehingga menjadi rp2. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah semula rp2. bertambah jumlah pendapatan daerah setelah perubahan rp2. belanja daerah semula bertambah jumlah belanja daerah setelah perubahan rp2. pembiayaanjumlah pembiayaan netto setelah perubahan rp11358. bertambah jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan pendapatan transfer semula rp1.86. pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: pajak daerah, semula rp132. bertambah jumlah pajak daerah setelah perubahan rp139. retribusi. retribusi daerah,, semula rp195. berkurang jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan rp212rp1576. anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: belanja operasi, semula rp1. bertambah jumlah belanja operasi setelah perubahan rp1. belanjarp971. belanja barang dan jasa semula bertambah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp487. belanja hibah semula berkurang jumlah belanja hibah setelah perubahan rp46. belanja bantuan sosial semula bertambah jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan rp5. belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: belanja modal tanah semula berkurang jumlah belanja modal tanah setelah perubahan rp20. belanja.rp82. belanja modal gedung dan bangunan semula berkurang jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan rp194.rp155.rp9. belanja modal aset lainnya semula bertambah jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan rp7rp15. belanja bantuan keuangan semula bertambah jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan rp366. pentil (esrp133.rp8rp19. pemberian pinjaman daerah semula bertambah jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan rp3. pita drs rosie san.lali, ammad said hid diundangkan boyolali pada tanggal fegtewker sekretaris daerah boyolali, maskpembina tingkat nip. noref peraturan daerah kabupaten boyolali provinsi jawa tengah
daerah tahun anggaran termuat dalam peraturan daerah kabupaten boyolalindukung terwujudnya perekonomian daerahdaerah, cc.perlu menetaperdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan cc.tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat 91. (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapempat ratus dua belasiar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebela9. (sembilan belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratustiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). .delapan puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta enamempat puluh enam miliar empat ratus tujuh juta sembilan5. (seratus tiga puluh lima miliar lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)tiga miliar sebelas juta empatenam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima rib4. (sembilan ratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lim50. (empat ratus lima puluh miliar dua ratus tujuh juta lima ratus tigadua puluh enam juta empat ratus tiga21. (dua puluh satu miliar delapan ratus delap08. (empat ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat6. (enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga9. (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam9. (seratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuhmbilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat tiga ratus sembilan puluh satu juta enam. anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp370. (tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus(lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp355. (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp10. (sepuluh miliar lima ratus tig3. (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh jut33. (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan. (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluhlima puluh juta rupiah). pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. (dua. (sepuluh miliar lima ratus tig. (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh jutal. skaerubahmohammad said hid diundangkan boyolali pada tanggal number sekretaris daerah kabupaten boyolali, kastrencana kerja pemerintah daerd tahun anggaran antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. apbd tahun anggaran juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan domestik terkini, kinerja apbdakan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi corona virus disease serta faktor yang turut memengaruhi kondisi perekonomian daerah. meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi, perekonomian tahun diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya. pemerintah daerah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk dan wilayah kabupaten boyolali. selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.
sat iman kan urat inter ana bupati boyolali provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boyolali, menimbang bahwa penyelenggaraan bangunan gedung daerah dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi yang bertujuan memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan: bahwa untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedungetapan tata cara atau merasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri. klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya. (l)iii standar teknis. pitcc.lebih lanjut mengenai krk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. . (l)ketinggian bangunan gedung, kdh,(l) setiap bangunanetentuan lebih lanjut mengenai kdb sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. daerah sempadan meliputi: daerah sempadan sungai, daerah sempadan saluran, daerah sempadan waduk dan mata air, daerah sempadan jalan, daerah sempadan pagar, dan daerah sempadan bangunan. ketentuan lebih lanjut mengenai daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalamtrw dan atau rdr wilayah perkotaan,. pon::(l). pbupati adalah bupati boyolaliaerah. (l)sistem pengelolaan air pada bangunan gedung, sistem pengelolaan sampah pada bangunan gedung: dan penggunaan bahan bangunan gedung. (l). (l)(l). pu?(l)ruang atau antar bangunan. pemenuhan cc. konstruksi sarana, jarak antar,sebagaimana dimaksud padajumlah pengguna dan pengunjung, dan keselamatan pengguna dan pengunjung. (l)bak . bak cuci tangan, pancuran, urinary: tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi: ruang tunggu, il. perlengkapan dan peralatan kontrol: rambu dan marka, titik pertemuan, oo. tempat parkir, sistem parkir otomatis, sistem kamera pengawas, pagar, gapura, gerbang, jalan, jembatan, kolam renang, reservoir bawah tanah: menara reservoir, zz. tugu, aa. reklame papan nama, ab. tower telekomunikasi, dan atau ac. tangki tanam bahan bakar. arsitektur bangunan gedung, cc.ebih lanjut mengenai penetapan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatiyang dibangun dalam tanah. daerah sempadan jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh asalan dan garis sempadan jalanagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah laiaksana.yang dibangun atas dan atau bawah prasarana dan atau sarana umumyang dibangun bawah dan atau atas permukaan air.cc.. tangga darurat dan atau elevator darurat,,. sisa. sis. paragraf smkncc.. penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala:. lingkup pemeliharaan dan perawatan meliputi komponen: arsitektural, struktural, mekanikal,, dan . struktural bangunan gedung: mekanikal bangunan gedung, elektrikal bangunan gedung::: dan peninjauan konstruktor bangunan gedung.buihgedungs5)(l). aka proteksi kebakaran, dan pompa mekanik, peralatan gas pembakaran dan atau gas medik,:(l). map(l)dancbcb, dan ketentuan keandalan bcb. (. (l): utilitas, aksesibilitas: dan keberadaan dan nilai penting cagar budaya. s5) ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai:. nsp:: cc.ncana tata ruang wilayah daer:::. pelaksanaan bcb yang dilestarikan yang bersifat pemeliharaan dan tidak mengubah fungsidalam pelaksanaan pelestarian bcb dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan(l) pengendalian pelaksanaan pelestarian bcb dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pbg. pbg sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan tpa. pengendalian juga dilakukan oleh pemerintah daerah. bcb yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap memperhatikan standar teknis sesuai rencana teknis pembongkaran yang telah mendapat pertimbangan dari tpa. (s5),gh:.:: pemanfaatan, dan pembongkaran. bgh diselenggarakan oleh: pemerintah daerah untuk bgh milik daerah::: penyusunan dokumen bgh, pelaksanaan pemrograman pada seluruh tahapan: pengelolaan risiko:oz2) dan karbon monoksida co), dancc. penerapan sistem pencatatan timbunan sampah. pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada (l)sltandargh untuk bangunan gedung yang sudah ada (l):2m(l). paragrafmana,pernyataan pemenuhan standar teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh pbg. desain prototipe purwarupa adalah desain contoh awal yang mengikuti ketentuan standar teknis, pemenuhan ketahanan gempa, pertimbangan kondisi geologi dan geografis, ketersedian bahan bangunan, pemenuhan kriteria desain, dan kemudahan pelaksanaan konstruksi yang disediakan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah atau masyarakat serta dicantumkan dalam simba. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis, proses penyelenggaraan bangunan gedung, maupun keandalan bangunan gedung. fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi fungsi: hunian,dalam huruf mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri. .
pap het ap? nada bupati boyolali sali yan provinsi jawa tengah kauman net peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang inovasi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati boyolaliinovasi daerah dibutumemberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan inovasi daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggarashsudah dicapai. inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah kabupaten kota lainnyasn dan atau perangkat daerah tidak dapat dipidana. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada anggota dprd, asn, perangkat daerah, bumi, atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalaman atau insentifpenghargaan dan atau insentif kepada anggota dprd, bumi, perangkat daerah atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalamhak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dilaksanakan sesuaiperubahanlaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran: seminar.viiiran serta masyarakat dalam inovasi daerahsebagaimana dimaksud dalam pendataan. tikaanovasi daerah umum inovasi daerah pada hakeperak keceitowebporsrawenaakagian ketigapemberian penghargaan, dan perlindungan inovasi daerah, pendanaan, informasi dan penyebaran inovasi daerah, peran serta masyarakatai sinis owonawas), atau anggota masyarakat. inisiatifl.ooooooooperangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan,jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja, dan cc.ketentuinovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksanaan inovasi daerah yang diterapkan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab penerapan, penilaian, pemberian penghargaan,penerapan.
rei bupati boyolali provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun mmm tentang (salinan penyelenggaraan kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati boyolali, menimbang: bahwa pemuda, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan kabupaten boyolali melalui tindakan tindakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan kepemudaan sebagaimana diamanatkan melalui beberapa ketentuan diantaranya undang undang nomor tahun tentang kepemudaan, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggarayelenggaraanrneriritah.o.o.o. tu pendidikan kesadaran hukum. pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk antara lain: kajian agama spiritual be(talkshow)diseminasi kesadaran hukum, pendidikan dan pelatihan bela negara,atau perlindungan pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme. pelaksanaan kegiatan penyadaran pemud,pemuda sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada melalui: peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi,dan atau pemuda berprestasi, pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi, partisipasi pemuda dalam pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dan non formal, pengembangan partisipasi pemuda dalam pembangunan smart city, il.daerah, pengembangan seni, kebudayaan, dan olahraga kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial, pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan desa kelurahan, dan oo. mengoptimalkan potensi dialog pemuda inklusif. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemudaempat. bagian keempat pengembangan paragraf umum pengembangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda. untuk menggali potensi dan jati diri pemuda sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pengembangan melalui: pengembangan kepemimpinan pemuda: pengembangan kewirausahaan pemuda: dan cc. pengembangan kepeloporan pemuda. paragraf pengembangan kepemimpinan pemuda provinsi jawa tengah. pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: pendidikan:. nita beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada peserta pendidikan kepemimpinan pemuda yangdidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan secara: berjenjang:lakukan mulai dari tingkat dasar, madya, dan utama. pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi pemuda. pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur nonformal dapat dilaksanakan tingkat kecamatan dan daerah. (l)ngembangkan visi, sikap, potensi: kepemimpinan organisasi, kepemimpinan kemasyarakatan, plt. fasilitasi,(l), dan potensipada huruf sampai dengan huruf dalam bentuklatihan balai latihan kerja.pada huruf antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional, yang dilakupada huruf yang dilaksanakanpada huruf guna. paragraf pengembangan kepeloporan pemuda (l)diatur dalam peraturan bupati. bab vii pengembangan kabupaten layak pemuda pengembangan kabupaten layak pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. pengembangan. pengembangan kabupaten layak pemuda sebagaimana dimaksud padadanacquired immune deficiency syndrome dan penyakit menular seksual lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kabupaten layak pemuda diatur dalam peraturan bupati. bab vibab prasarana dan sarana kepemudaan bagian kesatu umum (l) pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. bagian kedua penyediaan (l) penyediaan prasarana dan , meliputi: penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, cc.(l)manfaat. pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. pengelolaansatuan koordinsetiap organisasi kepemudaan harusbagian kedua. bagian kedua satuan koordinasi kepemudaan (l) pemerintah daerah dapat membentuk satuan koordinasipembentukan satuan koordinasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pencatatan, data, dan informasi bagian kesatu pencatatan setiap organisasi kepemudaan tingkat desa kelurahan harus tercatat pada pemerintah desa kelurahan. setiap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan harus tercatat pada kecamatan. setiap organisasi kepemudaan tingkat daerah harus tercatat paddesa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala destingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kegiata setiap tahun. . organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam yang tidak melaporkan kegiatan paling sedikittidak mendapat fasilitas pembindata dan informasi (l)antara lain yang dikelola.patmenyelenggarakan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab xiii penghargaan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahmbinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembina. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan. (l) pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan. pengawasan diselenggarakan dalam rangka menjamin bahwa penyelenggaraan kebijakan daerah terkait: penyadaran, pemberdayaandan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengendalian, pemantauan, dan evaluasbupati. bab pendanaan sumber pendanaan bagi kepemuddan sekaligus sebagaimasyarakat dan bangsa lainnya. oleh sebab itu, tekad dan semangat sumpah pemuda oktober ketaatan serta disiplin pemuda, citra,dan kabupaten, bahkan sampai tingkat provinsi danrtadaerah yang memiliki pemuda dengan berbagai latar belakang budaya, strata sosial dan ekonomi dapat memposisikan program dan kegiatan pembangunan kepemudaan itu menjadi penting dan strategis untuk kepentingan daerah khususnya maupun sumbangsihnya dalam pembangunan bangsa dan negara baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah berdasarkan kebijakan bupati dapat lebih ditingkatkan sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan menjadi lebih terpadu dan berkelanjutan. maka dalam rangka memberikan arah dalam pembangunan kepemudaan itulahpembangunan kepemudaan daerahdaerah. selanjutnya dengan melalui pembangunan kepemudaan ini diharapkan pemuda daerahuruf yang dimaksud asas demokratis adalah pembangunan kepemudaanasas keterbukaan adalah pembangunan kepemudaan menjamin hak hak masyarakat atas akses informasi terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. huruf menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan. huruf yang dimaksud asas kesetaraan adalah pembangunan kepemudaan dilakukan berdasarkan pada prinsip adanya kesetaraan dan berperspektif gender. hurufmbangan kabupaten layak pemudapemuda. bagian kedua asas dan tujuan penyelenggaraan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan. cukup jelas. yang dimaksud dengan komunitas remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas pemuda dan belum mez75 kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan: demokratis, keadilan, keterbukaan, partisipatif, kebersamaan: kesetaraan, dan kemandirian. penyelenggarruang lingkup ruang lingkup materiarah dan strategi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan kepemudaan, pengembangan kabupaten layak pemuda, kemitraan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi dan satuan koordinasi kepemudaan, pencatatan data dan informasi, peran serta masyarakat, il. penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. babirangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah: menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat daerahuntuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, antara lain: menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi jawa tengah, menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan, cc. menyusun rencana kerja pemerintah daerah: mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan, melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dan kepemudaan, memfasilitasi pendirian, pembentukan,, dan melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. ketetitu aan.ooo oo. ketentuan lebih lanjut mengenaikewenangan sebagaimana dimaksud pada termasuk kewenangan lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii peran, tanggung jawab, dan hak pemuda pemuda berperan aktif dalam segala aspek pembangunan daerah sebagai: kekuatan moral:, kepeloporan, dan kemandirian pemuda. docatau mendapatkan penghargaan dalam hal memiliki prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab arah dan strategisanakan berdasarkan karakteristik pemuda daerah, sehingga memiliki semangat, kepedulian, kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, kreatif, progresif. dina, dan negara. nssscoorn meme (l)pendidikan serta kapasitas pemuda, fasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan, ccpelibatan pemuda dalam pendampinganstrategi pelayanan kepemudaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati : rencana pembangunan jangka panjang daerah, terang rencana pembangunan jangka menengah daerah, cc.laksanaan pembangunan kepemudaan bagian kesatu umum (l) pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, danmuda (l)merintah daerah memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan.
san beboyolalimemiliki dampak negatif berupa timbulnyaberpotensiperlubagai dasar huku. paragraf fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika bagipejabat publik,pejabat publik merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadipejabat publik dengan hasil pemeriksaan narkotika dinyatakan positif yaitu tidak dapat diangkat menjadi pejabat publik. paragraf pemeriksaan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar dan mahasiswsatuan pendidikan dan atau perguruan tinggimeriksaan penyalahgunaan narkotika bagi karyawan dan calon karyawan bumi, dan badan usaha nonpemerintah swasta bumi dan badan usaha nonpemerintah swasta wajib melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika terhadap karyawannya secara periodik. bumi dan badan usaha nonpemerintahkaryawan bumi dan atau badan usaha nonpemerintahnonpemerintah swasta dengan hasil pemeriksaan narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan. bumi dan badan usaha nonpemerintah swastaemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bagi karyawan dan calon karyawan bumipenanganan pemerintah daerah melaksanakan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. penanganan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika penanganan sebagaimana dimaksud pada diwajibkan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh rumah sakit umum daerah atau fasilitas kesehatan lain wilayah daerah yang. dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai fasilitasi rehabilitasi,sebagaimana dimaksud padmelakuk. (l)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan kecamatansebagaimana dimaksud dalam memilik tugas, antara lain: menyusun.bupati, wakil ketua sekretaris daerah: wakil ketua kepala badan narkotika nasional daerah, sekretaris ketua kepala perangkat daerah yang melaksanakan pelaksana harian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, anggota unsur perangkat daerah sesuai kebutuhan, unsur kepolisian republik indonesia daerah, dan unsur tentara nasional indonesia daerah. pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatimemiliki tugas, antara laindan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab riil. bab vi, dan atau membentuk satuan tugas dan atau relawan anti narkotika lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerahmelaporkan kepadagian kedua. bagian keduadan kerjasama pemerintah daerahpemerintah desa dapaterangkat daerah,upa: program desa. ore program desa bersih narkotika, dan atau sosialisasi tingkat des. mit ber ninja bni aki dai babsesuai kemampuan keuangan daerah dyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan korban penyalahgunaanwrpenjelasan atasyaitu keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaanckabupaten boyolaliboyolali dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan pihak terkait adalah unsur kepolisian, badan narkotika nasional, satuan tugas relawan anti narkotika dan prekursor narkotika dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dibidang narkotika dan prekursor narkotikapagelaran, festivald3 huruf yang dimaksud dengan mancakrida diantaranya merupakan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada peserta dengan memanfaatkan alam terbuka sebagai media yang bertujuan mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerja sama antar peserta seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilasdiseminasi, asistensi,wadah partisipasi masyarakat dapat berupa satuan tugas dan atau relawa bnn nan seni pen sen rat lampiran instansi kriteria keterangan jawab terkait keberhasilan alorclainnya bupati boyolali, ttd mohammad said hmenengyaitu kolam renang, pusat kebugaran, toko, tempat belanja dan sebagainy, termasuk dalamnya adalah cafe, bar, karaoke, diskotik dan klub malausaha barang dan jasa. perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang adanstansi lain adalah lembaga atau instansi luar pemerintah yang aktivitasnya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. bagian kedu, antisipasi dini, cc. pencegahan, penanganan, pendanaan, tim terpadu, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan kerjasama, monitoring. monitoring, evaluasi, dan pelaporan, penghargaan, dan pembinaan dan pengawasan. babdilaksanakan oleh kepala desa lurahbab iiidan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait. antisipasi dinisatuan pendidikan, perguruan tinggi dan atau instansi lain dalam melakukan pendidikan anti narkotika, melakukan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat umum daerah: dan melaksanakan pengawasan terhadap hotel penginapan, apartemen, rumah kost tempat pemogokan, tempat hiburan, dan lingkunganfasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, membentuk lingkungan bersih narkotika, dan melaksanakan program desa bersih dari narkotika. bagian kedua pendataan dan pemetaan , dan atau instansi lainrencanaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan atau instansi lain. bagian kelima sosialisasi dan edukasi paragraf umum (l): kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni, dan budaya, mancakrida: perlombaansosialisasi dan edukasi pada pekerja (l) badan usaha milik negara bumi, dan badan usaha nonpemerintahsama dengan instansi vertikaladan usaha milik negara bumi, dan badan usaha nonpemerintah swasta yang beradaangat penuh, chairman, nip.
kanan arp ken yaa kan qanun kabupaten aceh tamiang provinsi aceh nomor tahun tentangundang undang nomor tahun tentang pemerintahan aa:arian bersama bupati aceh tamiang telah menyempurnakan rancangan qanun tentang apbd aceh tarian tahun anggaran sesuai dengan keputusan gubernur aceh nomor tahun tentang evaluasi rancangan gaun kabupaten aceh tamiang tentang apbd tahun anggaran dan rancangan peraturan bupati aceh tamiang tentang penjabaran apbd tahun anggaran tanggal novemberdari sad"am plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara bupati aceh tamiang dengan dprk aceh tamiang pada tanggal septqanun tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh tamiolo usuvevukutovukhbelanja urusan pemberi tahanan daerah pendapatan tidak langsung langsung badan kesatuan bangsa, poli tik dan perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja dan lul ubah otonomi daerah, pemerintahan umum, adm keu da, perangkat daerah, kepegawaian sekretariat dewan perwakilan rakyat kabupaten sekretariat mpu sekretariat daerah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset inspektorat kabupaten badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dinas syariat islam badan penanggulangan bencana daerah kantor pelayanan perigi nan terpadu satu pintu dan penanaman modal kecamatan manyak payed kecamatan bendahara kecamatan serupa kecamatan rantau kecamatan karang baru kecamatan kota koalisi pang kecamatan kejuruan muda kecamatan tamiang hulu kecamatan banda mulia kecamatan sekeras kecamatan menggulung kecamatan bandar pusaka sekretariat bai tul mal ppid sekretariat majelis pendidikan daerah sekretariat majelis adat aceh sekretariat kopi ketahanan pangan badan pelaksana penyuluhan pertanian pemberdayaan masyarakat dan desa badan pemberdayaan masyarakat perpustakaan kantor perpustakaan dan arsip urusan pilihan pertanianfasilitas pendukung gedung kantor belanja modallatihan tenaga pengelola siakprinted sind belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan administrasi kependudukan kampung secara terpadu belanja barang dan jasa belanja modal program pengembangan komunikasi dan media masa pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informascipta karya mna oom own prsmataam soho belanja belanja langsung program pembangunan saluran drainase gorong gorong pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan manyak payed belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan banda mulia belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan bendahara belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan serupa belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan rantau belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan kota kualasimpang belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan karang baru belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan kejuruan muda belanja modal pembangunan saluran drainase gorong gorong kecamatan menggulung belanja modal program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah pengembangan distribusi air minum kecamatan karang baru printed sind hoc. belanja modal pengembangan distribusi air minum kecamatan kejuruan muda belanja modal pengembangan distribusi air limbah kecamatan tamiang hulu belanja modal pembangunan dam bendungan belanja modal pengembangan sistem distribusi air minum dak)desaan kecamatan manyak payed belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan bendahara belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan serupa belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan rantau belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan kota kualasimpang belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan sekeras belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan menggulung belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan kejuruan muda belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan karang baru belanja modal pembangunan jalan dan jembatan pedesaan kecamatan tamiang hulu belanja modal galian tanah dengan alat berat printed sind hoc. belanja modal program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah penyelesaian pembangunan gor komplek stadion otsus) belanja modal pemeliharaan bangunan gedung kantor belanja barang dan jasa pembangunan gedung, sarana dan prasarana lainnya belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan gedung, sarana dan prasarana lainnya otsus) belanja modal program pengembangan perumahan pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan manyak payed otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan banda mulia otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan bendahara otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan serupa otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan rantau otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan kota kualasimpang otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan karang baru otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan sekeras otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan kejuruan muda otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan tengguli otsus) belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan tamiang hulu otsus) printed simple hoc. belanja barang dan jasa pengembangan rumah sehat sederhana kecamatan bandar pusaka otsus) belanja barang dan jasa pembangunan rumah layak huni belanja barang dan jasa rehabilitasi rumah dhuafa belanja barang dan jasa pembangunan rumah dhuafa belanja barang dan jasa program pembangunan gedung dan prasarana umum lainnya rehabilitasi sarana ibadah belanja barang dan jasa pembuatan pagar kuburan belanja barang dan jasa pembangunan tempat parkir belanja barang dan jasa pembangunan gedung tempat pendidikan belanja barang dan jasa pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah belanja barang dan jasa pembangunan tempat ibadah belanja barang dan jasa pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat pembangunan ipar komunal dan tangki septik komunal swakelola) dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalkan pendapatan pendapatan asli daerah lain lain pendapatan asli daerah yang sah lot. l01barang dan jasa operasional akademi komunitas belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalngadaan peralatan gedung kantor otsus) belanja modal pengadaan meilleur otsus) belanja modal rehabilitasi sedang berat laboratorium terpadu otsus) belanja modal rehabilitasi sedang berat kantor kepala dan pengelola laboratorium terpadu otsus) belanja modal rehabilitasi sedang berat ruang pertemuan sanggar kegiatan belajar otsus) printed single belanja urusan pemberi tahanan daerah pendapatan tidak langsung langsung dinas pertanian dan peternakan kehutanan dinas kehutanan dan perkebunan energi dan sumberdaya mineral dinas pertambangan dan energi kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan jumlah surplus (defisit) tembi ayan urusan pemberi tahanan daerah lpa tab nm" )m urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, adm keu da, perangkat daerah, kepegawaian ppid lebih tembi ayan anggaran tahun anggaran berkenaan oo) karang baru, december bupati hamdan sati, printed sind hoc. belanja modal program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sidang penetapan angka kredit jabatan guru belanja pegawai belanja barang dan jasa pelantikan mutasi kepala sekolah belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan teknis tim pengelola sertifikasi jabatan fungsional guru belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan profil pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa program pendidikan anak usia dini rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah belanja barang dan jasa mengikuti pameran hari aksara internasional hai) belanja barang dan jasa pembangunan ruang kelas sekolah otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan membelai sekolah otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan mck dan sanitasi sekolah otsus) belanja modal pembangunan mck dan sanitasi sekolah belanja barang dan jasa pembangunan pagar sekolah otsus) belanja barang dan jasa pembangunan pagar sekolah belanja barang dan jasa peringatan hari anak nasional bunda paud) printed sind uus belanja pegawai belanja barang dan jasa peringatan hut bunda paud) belanja pegawai belanja barang dan jasa apresiasi bunda paud belanja pegawai belanja barang dan jasa apresiasi ptk bunda paud belanja pegawai belanja barang dan jasa kreatifitas guru paud belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan alat pendidikan edukatif ape) luar otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan alat pendidikan edukatif ape) belanja barang dan jasa bantuan operasional penyelenggaraan paud (dak non fisik)modal pengadaan mebeluer sekolah belanja barang dan jasa belanja modal penyelenggaraan ujian akhir sekolah ujian akhir nasional tingkat sd mi sdb belanja pegawai belanja barang dan jasa penyelenggaraan ujian akhir sekolah ujian akhir nasional tingkat smp m ts small belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan teknis tim manajemen bos kabupaten printed sind hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan kegiatan osn, o2sn, fls2n sd mi tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan osn, o2sn, fls2n smp m tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan perpustakaan sekolah otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan pagar sekolah otsus) belanja modal pengadaan komputer otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan belanja modal pembangunan ruang guru beserta kerabatnya dak) belanja modal pembangunan jamban siswa sekolah dasar dak) belanja modal pembangunan gedung sekolah otsus) belanja modal pembangunan mck dan sanitasi sekolah otsus) belanja modal pembangunan trap talud otsus) belanja modal pembangunan rumah penjaga sekolah otsus) belanja modal pembangunan rumah dinas guru otsus) belanja modal pembangunan pagar printed sind uus belanja modal penambahan ruang kelas otsus) belanja modal pembangunan ruang serba guna aula otsus) belanja modal pengadaan mebeuler sekolah otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan mebeuler ruang perpustakaan sekolah tingkat dan smp otsus) belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan mebeuler ruang laboratorium komputer sekolah tingkat dan smp otsus) belanja modal kegiatan pendidikan inklusif belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan kkg bidang studi tingkat utd) otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan mgm tingkat smp mata pelajaran) otsus) belanja pegawai . belanja barang dan jasa rehabilitasi ruang kelas beserta kerabatnya dak) belanja modal pembangunan ruang kelas baru beserta kerabatnya dak) belanja modal pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabot dak) belanja modal pemasangan keramik lantai negeri kualasimpang belanja modal pembangunan mushalla manyak payed belanja modal rehab pagar sekolah printed sind uus belanja modal penghargaan untuk siswa berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional belanja barang dan jasa pengadaan buku referensi dak) belanja modal pengadaan mobile kelas (dak) belanja modal pengadaan peralatan media pendidikan tik) (dak) belanja modal program pendidikan menengah pelaksanaan kegiatan osn, o2sn, fls2n sma tk. kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan ujian akhir sma smk ma belanja pegawai belanja barang dan jasa lomba kompetensi siswa lks) smk tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa seleksi pengawas berprestasi belanja pegawai belanja barang dan jasa uji kompetensi smk belanja pegawai belanja barang dan jasa pengamanan pelaksanaan sd mi, smp m dan sma smk ma belanja pegawai pembangunan unit sekolah baru otsus) belanja modal pembangunan pagar sekolah otsus) belanja modal pengadaan alat lab. ipa otsus) belanja modal pengadaan komputer otsus) printed single uus belanja modal pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah otsus) belanja modal pengadaan mobile sekolah otsus) belanja modal pengadaan komputer belanja modal pembangunan rkb mas al ikhlas belanja barang dan jasa pembangunan bengkel mesin, praktek gambar bengkel mesin siapa otsus belanja modal pengadaan infocus untuk sma siapa otsus belanja modal pembangunan mck dan sanitasi sekolah otsus) belanja modal pembangunan kantor guru otsus) belanja modal pembangunan trap talud otsus) belanja modal pembangunan rumah dinas guru otsus) belanja modal penambahan ruang kelas sekolah otsus) belanja modalotsus) belanja modal pembangunan ruang serba guna aula otsus) belanja modal pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir belanja modal pengadaan alat praktik dan peraga siswa otsus) belanja modal pengadaan mobile ruang perpustakaan sekolah otsus) printed single uus belanja modal pengadaan mobile ruang laboratorium sekolah otsus) belanja modal pembinaan dan pelatihan mgm tingkat sma mata pelajaran) otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan peningkatan kompetensi guru smkn seks otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan dan pelatihan mgm sma smk belanja pegawai belanja barang dan jasa lomba kompetensi siswa lks) smk tingkat provinsi kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan lapangan basket sman patra nusa belanja modal pembangunan lapangan basket sman kejuruan muda belanja modal program pendidikan non formalnyelenggaraan paket setara sma belanja barang dan jasa program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah sd smp sma smk otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa program manajemen pelayanan pendidikan pameran pendidikan expo pendidikan tingkat provinsi belanja pegawai printed sind belanja barang dan jasa program hari hari besar peringatuang lembur belanja pegawai operasional pengaturan lalu lintprasarana dan fasilitas perhubungan pembangunan sandaran dan halte gesek belanja modal pembangunan halte belanja modal program peningkatan pelayanan angkutan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana terminal kualasimpmarka jalan belanja barang dan jasa pengadaan pagar pengaman jalan belanja modal pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dak) belanja modal pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalhoc. belanja modal pengadaan dan pemasangan marka jalan dak) belanja modal operasional pengamanan lalulintas pada hari hari besar belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan sepeda motor awal belanja modal pengadaan belanja modal pengadaan warning light belanja modal pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas dak) belanja modal pengadaan dan pemasangan deliniator dak) belanja modal pengadaan dan pemasangan paku jalan dak) belanja modal pengadaan dan pemasangan cermin tikungan dak) belanja modal pembuatan halte dak)rehab dan pengadaan gedung uji belanja barang dan jasa program peningkatan pelayanan angkutan laut dan sungai rehabilitasi gesek dan saudaranya belanja modal pemeliharaan boat patroli laut dan sungai belanja barang dan jasa program kerjasama informasi dan media massa printed single hoc. kegiatan dan operasional ppid belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan internet belanja barang dan jasa penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat belanja barang dan jasa pengadaan peralatan dan perlengkapan data informasi belanja modal rakernas ppid se kabupaten aceh tamiang belanja barang dan jasa pengadaan peralatan dan perlengkapan data belanja barang dan jasa belanja modal program peningkatan prasarana dan sarana bidang telematika pengelolaan website aceh tamiang belanja pegawai survey dan update data tower belanja pegawai belanja barang dan jasa pemeliharaan dan operasional server, cctv, kabel dan video tron komplek kantor bupati untuk jaringan onlinesosial organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmit grasi sub unit organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmit grasnd hoc. pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial belanja pegawai belanja barang dan jasa dana sharing kegiatan kegiatan program keluarga harapan pkh) belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan sembilan bahan pokok bagi fakir miskisosial bagi pks luar panti belanja barang dan jasa buffer stock logistik dan mobilisasi bantuan untuk korban bencana sosial belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan bahan bangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu belanja barang dan jasa satgas penertiban gelandangan, pengemis anak jalanan dan orang gila tidak waras belanja pegawai belanja barang dan jasa program pembinaan para penyandang cacat dan trauma pembinaan bantuan usaha ekonomi produktif uep) bagi penyandang cacat fisik belanja pegawai belanja barang dan jasa program pembinaan panti asuhan panti jompo operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan jompo belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi penghuni panti asuhan yang mengikuti wajib belajar tahun belanja barang dan jasa program pembinaan eks penyandang penyakit sosial printed sind hoc. pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eksfasilitasi sekretariat task belanja barang dan jasa pemberdayaan karang taruna dalam pengembangan ekonomi desa belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan baju busana muslim belanja barang dan jasa program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan penyuluhan norma peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan tenaga kerja a.a belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi lembaga kerja sama lks tripartit kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan phk bagi pekerja dan pengusaha belanja pegawai belanja barang dan jasa penyuluhan perlindungan bagi tenaga kerja wanita perusahaanemberdayaan organisasi pekerja buruhmagang kerja dalam negeri bagi lulusan smk belanja pegawai belanja barang dan jasa printed sind hoc.inaan dan penguatan wawasan kebangsaan pemberian bingkisan untuk para veteran belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan wilayah transmigrasi perencanaan pengukuran survey geolistrik kawasan transmigrasi belanja barang dan jasa pelatihan pra penempatan dan pasca penempatan transmigran belanja pegawai belanja barang dan jasa identifikasi calon lokasi permukiman transmigrasi belanja pegawai belanja barang dan jasa ded pembangunan jalan poros antara kawasan transmigrasi dusun air terjun dan kawasan transmigrasi dusun berada a.a belanja barang dan jasa program pengembangan data informasi fasilitasi perencanaan tenaga kerja daerahenyuluhan bagi masyarakat yang berminat bekerja luar negeri belanja pegawai belanja barang dan jasa surplus (defisit) vjbudayaan organisasi dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sub unit organisasi dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahragarinted sind hocfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemudakegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga futsal pelajar aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan penyelenggaraan turnamen bulu tangkis belanja pegawai belanja barang dan jasa penyelenggaraan lomba lari maraton putra putri belanja pegawai printed sind hocbarang dan jaspelatihan pplanja barang dan jasasumberdaya laut belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan budidaya perikanan pengembangan bbi dan bba (dak) belanja barang dan jasa belanja modal pengembangan unit pembenihan rakyat upr) belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan sarana prasarana dan agroinput air payau printed sind belanja barang dan jasa penyelenggaraan turnamen bola volipegawai belanja barang dan jasa olahraga massal bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa pemusatan latihan pekan olahraga pelajar daerah polda) belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah polda) belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah belanja barang dan jasa kegiatan kejuaraan balap motor grass track bupati aceh tamiang cup belanja pegawai belanja barang dan jasa aceh tamiang fun cross country bike belanja pegawai belanja barang dan jasa turnamen kasti se kecamatan kejuruan muda belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan turnamen kasti perempuan se kecamatan tamiang hulu belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan turnamen sepak bola antar ssb se aceh tamiang printed simple hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan turnamen bola kaki kec. rantau belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan pengadaan perlengkapan bela diri belanja barang dan jasa kegiatan pengadaan bola kaki dan bola volley belanja barang dan jasa kegiatan perlombaan renang antar pelajar belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan safety riding dan kontes modifikasi motor belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan kejuaraan daerah balap motor belanja pegawai belanja barang dan jasa persatuan olahraga cacat indonesia pci)belanja modalkegiatan gita bahasa nusantara gbn) belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan festival lagu lagu perjuangan dan nasional tingkat dan smp printed sind oo#tahu oma oma pesan uus belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan festival tari tradisional dan etnis etnis tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan destinasi pariwisata kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata belanja modal kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata belanja modal kegiatan perencanaan tujuan wisata belanja barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan menuju situs makam sejarah belanja modal kegiatan rehab makam pahlawan belanja modal kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara belanja barang dan jasa kegiatrogram pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga kegiatan pembinaan manajemen organisasi olahraga belanja pegawai belanja barang dan jasa program peringatan hari hari besar kegiatan peringatan hari olahraga nasional belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan peringatan hari sumpah pemudadapatan, pengelolaan keuangan dan aset sub unit organisasi dukample uurumah tangga belanja modal administrasi pengelolaan pendapatan belanja pegawai . belanja barang dan jasa penyediaan barang dan jasa operasional kantor utd alat alat berat belanja barang dan jasa penyelesaian kerugian daerahenyusunan standard operating prosedur sop) duka belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa administrasi pengelolaan alat alat berat belanja pegawai printed sind hocelihara rutin berkala tamntik implementasi aplikasi sima akuntansi berbasis akrual belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik pengelolaan barang milik daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan sdm pemetaan pbb belanja barang dan jasa printed sinksanaan anggaran daerah fasilitasi pkk dalam pelaksanaan anggaran daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan gaun dan perlu apbd serta perubahan apbd aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa pengendalian anggarkebijakan akuntansi pemerintah daerahpada tahundampingan kpk dalam penyusunan laporan keuangan belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun printed simple uus belanja pegawai belanja barang dan jasa intensifikasi penerimaan pbb belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan laporan aset belanja pegawai belanja barang dan jasa pembuatan dokumen aset daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa pembongkaran dan pengumpulan besi bekas belanja barang dan jasa penyusunan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah belanja barang dan jasa pengelolaan jaringan dan sistem informasi keuangan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa pengelola administrasi sismo pbb belanja pegawai belanja barang dan jasa pengelola administrasi bpt belanja barang dan jasa pendataan dan penilaian pbb p2 kec. kejuruan muda belanja pegawai belanja barang dan jasa pengelola sima pendapatan belanja pegawai belanja barang dan jasa penertiban perizinan pajak sarang burung walet belanja barang dan jasa monitoring pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah printed sind hoc. belanja barang dan jasa sensus barang milik daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa pendataan dan penilaian pbb p2 kec. tamiang hulu belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan data informasi aset daerah belanja barang dan jasa penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrupegawai belanja barang dan jasa pengadaan bibit udang pakan belanja pegawai belanja barang dan jasa budidaya ikan gurami belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan kapal motor belanja barang dan jasa pengadaan perlengkapan gedung balai nelayan belanja barang dan jasa rehab pematang dan pintu air tambak dak) belanja barang dan jasa rehab. pematang tambak kec. banda mulia belanja barang dan jasa pembuatan pintu air tambak kec. manyak payed belanja barang dan jasa rehab tambak masyarakat belanja barang dan jasa pengembangan budidaya air tawar belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan budidaya ikan air tawar pondokan dak) belanja barang dan jasa program pengembangan perikanan tangkap pengadaan sarana penangkapan ikan perahu motor tempel dak) belanja barang dan jasa pembebasan lahan bangunan pabrik belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal rehabilitasi tempat peribadatan pendaratan ikdewan perwakilan rakyat kabupateninspektorat kabupatebarang dan jasa belanja modal rehabilitasi sedang berat gedung kantor belanja modal pembangunan aulpegawai printed sindanyak payed sub unit organisasi kecamatan manyak payed4. x0a1: belanja barang dan jasa pengadaan sarana dan prasarana patend aanendahara sub unit organisasi kecamatan bendaharprinted sind hocbarang dan jasa pembangunan balai nelayan dak)pengolahan dak) belanja barang dan jasa belanja modal program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar pengembangan sarana dan prasarana penangkaran untung belanja barang dan jasa belanja modal program peningkatan daya saing produk perikanan budidaya kolam ikan alami belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan data informasi penyusunan profil daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan jalan dan jembatan peningkatan jalan produksi perikanan dak) belanja barang dan jasa peningkatan jalan produksi perikananerintahan daerah, organi sasi,kepala daerahseragam lintas lengkap belanja barang dan jasa program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan fasilitasi rapat kerja bidang politik dan keamanan belanja pegawai belanja barang dan jasa operasional komandan belanja pegawai belanja barang dan jasa forum bela negara printed sindpemantauan ketersediaan beras dan bahan pokok belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan wawasan kebangsaan fasilitasi operasional sekretariat kub tingkat kabupaten belanja barang dan jasa sosialisasifasilitasi operasional fpk tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa pemantauan keberadaan dan kegiatan warga negara asing ngo belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi pembauran etnis suku, agama, ras dan penguatan pendidikan kebangsaan belanja pegawai belanja barang dan jasa kompos wawasan kebangsaan doperasional sekretariat fkm belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitas operasional tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang masyarakat dalam kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa printed simple program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan rapat koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri belanja barang dan jasa pembinaan teritorial belanja pegawai belanja barang dan jasa persiapan potensi pertahanan wilayah belanja barang dan jasa fasilitasi tim terpadu pengendalian keamanan dalam negerisosialisasi pertemuan dengan ulama dalam upaya pemberantasan narkoba belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba belanja pegawai belanja barang dan jasa peringatan hari madat sedunia belanja barang dan jasa program pendidikan politik masyarakat operasional tim verifikasi penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan peningkatan sumber daya pengurus ormas belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi perkembangan ormas belanja barang dan jasa pelatihan penguatan pendidikan politik bagi pengurus partai politik belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi kegiatan badan penguatan perdamaian aceh bp2a) printed sind belanja pegawai belanja barang dan jasa program perlindungan masyarakat peningkatan koordinasi antar perangkat kampung dan aparat keamanan belanja pegawai belanja barang dan jasa peringatan hut lintasperi industrial, perdagangan dan koperasi sub unit organisasi dinas peri industrial, perdagangan dan koperasiemeliharaperlengkapan rumah jabatan dinasrinted single penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan disperindagkopmenengahningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi (revitalisasi koperasi) belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi kesekretariatan kopi nda belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal program pengembangan dan pembinaan koperasi dan ukm perkuatan modal koperasingkatan pengawasan barang beredar dan jasa belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan upt kemetrologian daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi undang undang perlindungan konsumen tahun belanja pegawai belanja barang dan jasaingkatan efesiensi perdagangan dalam negeri pemetaan pasar tradisonal dan pembuatan profil pasar tradisional belanja pegawaibelanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan dan pengawasan pedagang pasar pagi kota kualasimpang belanja pegawai belanja barang dan jasa pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan belanja pegawai belanja barang dan jasa program pendataan, pemantauan dan pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen evaluasi bahan pokok dan bahan strategisbordir belanja pegawailatihan bubut belanja pegawai belanja barang dan jasa program pendataan dan pembinaan industri menengah dan industri kecil menengah pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinan bidang ilmiah belanja barang dan jasa pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinan bidang pangan belanja barang dan jasa pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinan bidang ikh belanja barang dan jasa pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinan bidang industri kreatif belanja barang dan jasa program pengembangan sentra sentra industri potensial penyediaan sarana dan prasarana pendukung industri kecil dan menengah belanja barang dan jasa program pengembangan industri kecil dan menengah promosi hasil kerajinan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan kegiatan dekanat belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal program pengembangan data danrogram bidang sarana perdagangan pembangunan pasar rakyat dak) belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal dak) printed sindzinan terpadu satu pintu dan penanaman modal sub unit organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modkantor lainnybintik diklat bagi aparatur kp2tsguatan kelembagaan belanja pegawai fasilitasi tim teknis perizinan printed sind hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi operasional pengelolaan sistem perizinan onlinepengait ran mna oom own prsmataam soho belanja belanja langsung program pembangunan trap talud brondong pembangunan trap talud brondong kecamatan rantau belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan karang baru belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan sekeras belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan kota kualasimpang belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan kejuruan muda belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan tamiang hulu belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan banda mulia belanja modal pembangunan trap talud brondong kecamatan bendaharpelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan manyak payedahli tambang belanja barang dan jasa bimbingan teknis, seminar, pelatihan dan sosialisasi tentang pertambangan belanja barang dan jasa program penelitian dan inventaris sumber daya alam inventarisasi kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan belanja barang dan jasa pemetaan kawasan karst gamping . belanja barang dan jasa pembuatan tower air, mesin dan instalasi . belanja modal pengadaan sumur bor air tanah belanja modal program pengembangan migas monitoring dan pengawasan pendistribusian bbm dan gas belanja pegawai . belanja barang dan jasa koordinasi produksi dan realisasi lifting migas printed simple hoc. belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan banda mulia belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan bendahara belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan serupa belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan rantau belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan karang baru belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan sekeras belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan kejuruan muda belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan menggulung belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan tamiang hulu belanja barang dan jasa pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan bandar pusaka belanja barang dan jasa peningkatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa kecamatan menggulung belanja modal pelaksanaan normalisasi saluran pembuang kecamatan kota kualasimpang belanja barang dan jasa peningkatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa kecamatan tamiang hulu belanja modal peningkatan pembangunan jaringan irigasi dak)modal mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan sungai otsus) printed singlekantor pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera sub unit organisasi kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahterapelaksanaan tata usaha kantor belanja pegawaipemberantasan kejahatan sexual terhadap anak melalui gn aksa belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi kdrt dan anak belanja pegawai belanja barang dan jasa pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anakpegawai belanja barang dan jasa fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak . p2tp2a) belanja barang dan jasa penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak belanja pegawai belanja barang dan jasa evaluasi pelaksanaan pug belanja barang dan jasa program keluarga berencana printed sind aan pengadaan operasional balai penyuluhan (dak) belanja modal pengadaan operasional pengiriman alofon dak) belanja modal program peningkatan kinerja pkb pemenuhan pembangunan balai penyuluhan (dak) belanja modal pemenuhan sarana dan prasarana balai penyuluhan dan menggerakan (dak) belanja modal pemenuhan pengadaan kendaraan roda dua pkb (dak) belanja modal pemenuhan operasional kendaraan dinas roda empat pks dan kendaraan roda dua pkb dak) belanja barang dan jasa pengadaan sarana dan prasarana pkb kit dak) belanja modal pemenuhan biaya operasional monitoring dan evaluasi kabupaten kecamatan dak)yang mandiri pelatihan petugas pembantu keluarga berencana belanja pegawai belanja barang dan jasa rapat kerja daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa tni manunggal kb kesehatan belanja pegawai belanja barang dan jasa jambore pkb belanja barang dan jasa harganya belanja barang dan jasa printed sindingkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk penyuluhan penanggulangan narkoba dan pmsa. belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan gedung rsud otsus) belanja modal pembangunan koridor rsud otsus) belanja modal pembangunan tempat penyimpanan sementara tps) limbah rsud otsusrinted sinddan lul ubah sub unit organisasi satuan polisi pamong praja dan lul ubbelanja barang dan jasa pendataan spbu, agen, pangkalan bbm dan gas belanja barang dan jasa pemetaan jaringan pipa produksi migas belanja barang dan jasa penyusunan draf @akun penyelenggaran migas daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan dan pemanfaatan energi pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan jaringan belanja modal program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan pemungutan pajak sektor pertambangan belanja pegawai belanja barang dan jasa biaya operasional pendampingan penertiban pertambangan dengan polres aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi peraturan pertambangan mineral dan batubara belanja barang dan jasa pemetaan kawasan rawan bencana geologi belanja barang dan jasa pembinaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan dan penetapan wilayah pertambangan belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring produksi usaha pertambangan belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan peralatan pendukung survey belanja modalngadaan peralatan mesin belanja modal program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan operasional satposekretariat.printed simple hoc.rapat teknis pengendalian kegiatan pembangunanprinted single hoc. belanja modal pengadaan peralatan gedung kantodatuk penghulu belanja barang dan jasa penerapan e kinerja .peran dharma wanita belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal workshop pemerintahan kampung tingkat provinsi dan nasional belanja barang dan jasa . diklat pengadaan barang jasa pemerintah belanja barang dan jasa bintik dan diklat aparatur penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi pembangunan a.a. printed sind belanja barang dan jasa sosialisasi peraturan pengadaan tanah belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan desa kampung sadar hukum belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi peraturan tentang administrasi pemerintahan belanja pegawai belanja barang dan jasa penyuluhan hukum bagi siswa smp,sma ma dan smk dalam kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan ppid pemkab. aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa kursus singkat belanja barang dan jasa pembinaan kinerja aparatur anjavisi rencana strategis belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan laporan fisik dan keuangan rfk) kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan sismontep kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa pemantauan khusus kegiatan dana otsus dan dak kabupaten aceh tamiang belanja pegawai printed simple hoc. belanja barang dan jasa penyusunan penetapan kinerjpelayanan publik monitoring pelaksanaan pendistribusian lpg tabung belanja pegawai belanja barang dan jasa pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring pelaksanaan pendistribusian raskin rts pm belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi perizinan belanja barang dan jasa survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan unit layanan pemda ikm)a.'printed sind hoc. belanja barang dan jasa rapat rutin perangkat mukim dan kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa operasional rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah belanja barang dan jasa operasional forum komunikasi dan musyawarah pimpinan daerah belanja barang dan jasa infeksi kepala daerah wakil kepala daerah kecamatusunan standar operasional prosedur sop) belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal spm) untuk kpk belanja pegawai belanja barang dan jasa evaluasi hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kab. aceh tamiancsrkajian peraturan perundang undangan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan gaun kabupaten aceh tamiang printed sind belanja pegawai belanja barang dan jasa pembentukan peraturan bupati aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa rapat dengar pendapat umum rancangan @akun belanja pegawai belanja barang dan jasa evaluasi dan pengawasan g@akun kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan draft perlu tentang penyelenggaraan pemerintah kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa penataan organisasi perangkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan rancangan perlu lembaga baru tupoksi sekretariat maa, mpd, dan kopi) belanja pegawai belanja barang dan jasapegawai belanja barang dan jasa penegasan tapal batas provinsi kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa pembentukan mukim baru belanja pegawai belanja barang dan jasa penegasan tapal batas kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penyusunan ekor dan edo printed simple belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi penegasan batas daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pengadaan tanah belanja modal program penataan dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum penyusunan kpj dan ppd belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan rapat dilingkungan pemerintah daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan rapat forkompimda belanja pegawai belanja barang dan jasa pemeliharaan sim paten online belanja pegawai belanja barang dan jasa program bantuan hukum fasilitasi penanganan perkara masyarakat tidak mampu belanja pegawai belanja barang dan jasa penyelesaian lahan wajar belanja pegawai belanja barang dan jasa penanganan permasalahan hukum pemkab. aceh tamiang bidang perdata tun belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa bintik mask printed simple belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik ka. mukim dan datuk penghulu belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik tata naskah dinas kampungelayanan lelang secara elektronik belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi pelaksanaan operasional unit layanan pengadaan ulp) belanja pegawai belanja barang dan jasa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih) kab aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan promosi dan kerjasama investasi pengendalian inflasi daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa program seleksi pengangkatan pejabat pemilihan dan pelantikan kepala mukim dan datuk penghulu belanja pegawai belanja barang dan jasa fit and properties calon direktur dan pelantikan direktur dam belanja pegawai belanja barang dan jasa pelantikan dan pengukuhan panitia ran ham belanja pegawai printed simple hoc.pegawai belanja barang dan jasa penertiban usaha pertambangan tanpa izin peti)dataan jaringan listrik rumah kaum dhuafa miskin belanja barang dan jasa pemasangan instalasi listrik rumah kaum dhuafa belanja barang dan jasa pengawasan pemasangan instalasi listrik rumah kaum dhuafa belanja barang dan jasa pengembangan infrastruktur jaringan listrik kabupaten aceh tamiang belanja modal pengadaan mesin genset belanja modal pengembangan energi terbarukan perencanaan jaringan listrik lampu jalan puts) belanja barang dan jasa pemasangan puts ibukota kecamatan belanja barang dan jasa pengawasan puts ibukota kecamatan belanja barang dan jasa perencanaan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan belanja barang dan jasa inventarisasi potensi sumber energi baru terbarukan belanja barang dan jasa . surplus (defisit) printed sind belanja barang dan jasa program pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dan pemerintah wilayah pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah kecamatan belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat paten) belanja pegawai belanja barang dan jasa serah terima jabatan camat belanja pegawai belanja barang dan jasa program peringatan hari hari besar nasional dan daerah peringatan hari hut belanja pegawai belanja barang dan jasa peringatan hut kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa peringatan hari besar nasional lainnya belanja pegawai belanja barang dan jasa program sosial dan agama koordinasi peningkatan pelayanan haji belanja pegawai belanja barang dan jasa kunjungan tim safari ramadhan belanja pegawai belanja barang dan jasa tausiah ramadhhoc.pelaksanaan dan koordinasi ketertiban umum pelaksanaan dan ketertiban umum belanja pegawai belanja barang dan jasasekretariat dewan perwakilan rakyat kabupatennd uuskeamanan dan kenyamananperalatan kantor belanja modal rehabilitasi sedang berat gedung kantor . belanja modal pembangunan tempat parkir belanja modal pembangunan taman air mancurkursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns printed sind hocentukan rancangan @akun inisiatif dewan kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa pergantian antar waktu belanja pegawai belanja barang dan jasa kunjungan kerja anggota dewan luar daerah belanja barang dan jasa kunjungan kerja anggota dewan dalam daerah belanja barang dan jasa pengadaan buku hukum belanja modal penjaringan anggota panwaslih kabupaten aceh tamiang printed sind belanja pegawaipumbinaan syariat slam sosialisasi keputusan mui pusat dan fatwa mpu aceh serta pengawasan terhadap aliran menyimpang sesat belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan kader ulama belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberdayaan tokoh ulama perempuan belanja pegawai belanja barang dan jasa rasul masal belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi faham fahamtoy nuovo vuvjvjvvuvkvtvuye ann:.,aanrogram pembinaan syariat slam fasilitasi eksekusi gulat cambuk belanja pegawai . belanja barang dan jasa sosialisasi @akun syariat islam bagi aparatur dan masyarakat kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa operasi penegakan syariat islam belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan pemahaman, penahan dan pengamalan al gur'an fasilitasi lata kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan dakwah dan syiar islam forum silaturrahmi antar pengajian forlap) belanja pegawai belanja barang dan jasa program peringatan hari hari besar penyambutan tahun baru hijriah muharram) belanja pegawai printed sind hoc. belanja barang dan jasa peringatan maulid nabi, isra' dan mi'raj dan nujulul @ur'an belanja pegawai belanja barang dan jasa zikir dan tausyiah tahun baru masehi belanja pegawai belanja barang dan jasa penyelarasan syiar islam malam takbir idul fitri dan idul adha serta festival beduk belanja pegawai belanja barang dan jasa cerdas cermat pemahaman @akun syariat islam tingkat pelajar belanja pegawai belanja barang dan jasa pengajian rutin kabupaten dan kecamatan belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberian penghargaan bagi karyawan, aparatur dan masyarakat berprestasi umroh) belanja pegawai belanja barang dan jasa safari ramadhan belanja pegawai belanja barang dan jasa musabagah tilawatil @ur'an tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan dan pemeliharaan mesjid dan sarana keagamaan operasional mesjid perbatasan belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan kitab dan buku agama islam belanja barang dan jasa pembangunan dan rehab mesjid sarana keagamaan belanja barang dan jasa peningkatan kualitas tenaga keagamaan printed single fasilitas guru dayah, diniyah, tp@, balai pengajian dan guru ngaji belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitas da'i kecamattata ruang belanja belanja langsung program pemanfaatan ruang sosialisasi peraturan perundang undangan tentang tata ruangtata ruang belanja pegawai belanja barang dan jasa pengawasan pengendalian tata ruangorganisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset sub unit organisasi utd pengelolaan aset dan alat berat mna oom own prsmataam soho belanja belanja langsung program peningkatan sarana dan prasarana utd rehabilitasi sarana dan prasarana workshop utd belanja modal rehabilitasi pemelihara alat alat berat utd belanja barang dan jasa bantuan operasional alat berat untuk masyarakatdinas kesehatan mna oom own prsmataam sohl02printed sind mma hocotsus) belanja modal program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelatihan dan peningkatan pengetahuan tenaga medis, para medis dan pengelolaan obat dalam penggunaan obat rasional dan generik al. belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan penyegaran kader posyandu belanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan manajemen terpadu balita sakit tbs) belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi sistem rujukan kia dengan metode skor puji rohani dan rujukan penyakit khusus tertentu belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi pencegahan dan penanggulangan dbd dan malaria belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik dan fasilitas pengelola petugas puskesmas belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik dan fasilitasi dokter spesialis jiwa puskesmas dalam penanganan sdmkbarang dan jasa program peringatan hari hari besar penyelenggaraan hari kesehatan nasional hkn) belanja barang dan jasa program sub bidang pelayanan kesehatan dasar penyediaan alat kesehatan penunjang puskesmas dak) belanja modal penyediaan puskesmas keliling perairan roda roda dan ambulans dak) belanja modal penyediaan peralatan gedung kantor dak) belanja modal pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dak) belanja modal peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dak) belanja modal program sub bidang pelayanan kefarmasian pembangunan baru rehabilitasi dan atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi if) kabupaten kota dak) belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor dak) belanja modal program obat dan perbekalan kesehatangadaan reagensia otsus) belanja barang dan jasa pengadaan obat program belanja barang dan jasa program upaya kesehatan masyarakat pemeriksaan kesehatan calon tema'ah haji belanja barang dan jasa printed sind #anno o\|ooomam mma pr0ayam hoc. pembinaan pelayanan kesehatan posyandu belanja pegawai belanja barang dan jasa pelayanan p3k perayaan hari besar nasional agama belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dak) a.a belanja modal bantuan operasional kesehatan dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa bantuan operasional jaminan persalinan dak) belanja barang dan jasa program pengawasan obat dan makanan pembinaan apotek, toko obat, toko swalayan, depot air minum dan salonemberian spasi untuk anak bulan dari keluarga miskin otsus) belanja barang dan jasa pengadaan kapsul vitamin biru dan merah) otsus) belanja barang dan jasa pemberian tablet ibu hamil belanja barang dan jasa program pengembangan lingkungan sehat pelatihan dan pengembangan stem sanitasi total berbasis masyarakat) otsus) belanja pegawai printed sindvaksinasi bagi balita dan anak sekolahmalaria belanja pegawai belanja barang dan jasa pencegahan dan penanggulangan penyakit menular terpadu belanja pegawai belanja barang dan jasa pencegahan dan penanggulangan filariasis survei dan penanggulangan penyakit filariasis daerah endemis fokus filariasis) belanja pegawai belanja barang dan jasa penanggulangan penyakit tbc paru dan kusta belanja pegawai belanja barang dan jasa pencegahan penemuan aktif dan penanggulangan ipa (pneumonia) belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan alat logging dan bahan bahan logging otsus) belanja modalprinted simple hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring, evaluasi dan pelaporan program kesehatan terpadu belanja barang dan jasa program pelayanan kesehatan penduduk miskin pelayanan kesehatan akibat gizi buruk busung laposyandu poskesdes otsus) belanja modal rehabilitasi polindes menjadi poskesdes kec. manyak payed siapa otsus) belanja modal rehabilitasi polindes menjadi poskesdes kec. serupa siapa otsus) belanja modal monitoring, evaluasi dan pelaporan siapa otsus) belanja barang dan jasa rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu otsus) belanja modal pembangunan pustu suka makmur otsus) belanja modal pembangunan pagar pustu otsus) belanja modal pembangunan poskesdes kawasan transmigrasi belanja modal pembangunan pagar poskesdes otsus) belanja modal peningkatan polindes menjadi poskesdes otsus) belanja modal peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dak) belanja modal program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan printed sind kapital jkn ftp puskesmas sungai iyu belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas simpang kiri belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas sekeras belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas sapta jaya belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas rantau belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas tamiang hulu belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas serupa belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas manyak payed belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas karang baru belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas kota kualasimpang belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas bendahara belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas banda mulia printed simple uus belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas kejuruan muda belanja barang dan jasa belanja modal kapital jkn ftp puskesmas bandar pusaka belanja barang dan jasa belanja modal non kapital jkn ftp belanja barang dan jasa fasilitasi kegiatan ikatan bidan indonesia ibi) belanja barang dan jasa program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita lomba balita sehat indonesia belanja pegawai belanja barang dan jasa program peningkatan pelayanan kesehatan lansia pembinaan kelompok pra usia dan usiapegawai belanja barang dan jasa peningkatan kompetensi tenaga pelayanan kia belanja pegawai belanja barang dan jasa pelayanan puskesmas mampu pond otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan antropometri kit belanja barang dan jasa belanja modal pembinaan dokter kecil tingkat kabupaten belanja pegawai printed sind belanja barang dan jasa program pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal siapa otsus) belanja barang dan jasa pemantauan karies gigi pada anak sekolah dasar siapa otsus) belanja barang dan jasa pelayanan kesehatan mata siapa otsus).x00non formri. urusan wajib ketahanan pangan organisasi badan pelaksana penyuluhan pertani2t0.ata.inted sind oo#tahu oma oma pesan uus belanja modalpertanian perkebunan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bappeluhanganan daerah rawpemantauan dan analisa harga pangan pokok, perikanan dan kehutanan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian perkebunan belanja pegawai printed sind uus belanja barang dan jasarogram pengembangan budidaya perikanan pembinaan dan pengembangansub bidang pertanian pembangunan rehabilitasi renovasi balai penyuluh pertanian bpp) kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan dak) belanja modal pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemursub unit organisasi badan pemberdaya.engadaan alat alat rumah tangga kantor operasional pkk)usaha industri kerajinanbarang dan jasa . pembinaan badan usaha milik kampung bumi) printed sind hoc.mberian stimulan pembangunan desa belanja pegawai monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa lomba kampung tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa bulan bakti gotong royong masyarakat bbcom) belanja pegawai belanja barang dan jasa lomba kampung pelaksana terbaik gotong royong tingkat kabupaten belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan kampung pemenang juara pertama pada lomba kampung tk. kabupaten aceh . tamiang, ppm mpd dan operasional dana desa belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan teknologi tepat guna gelar teknologi tepat guna belanja pegawai printed sind hoc. belanja barang dan jasa pos pelayanan teknologi posyantek) belanja pegawai . belanja barang dan jasa lomba inovasi ttg belanja pegawai belanja barang dan jasa program layanan penanganan pengaduan masyarakat temu komunikasi tim terpadu unit pengaduan masyarakat belanja modal penelaahan pengaduan, tindak lanjut dan pemberian umpan balik belanja barang dan jasa peningkatan sarana dan prasarana mukim, kampung dan kelembagaan kampung lainnya pengadaan mobile bagi kantor datuk penghulu dan mukim dalam kabupaten aceh tamiang belanja modal pengadaan peralatan kampung belanja barang dan jasa pengadaan peralatan kampung, seragam kader posyandu .hutanan organisasi dinas kehutanan dan perkebunobilitas air dak) . belanja modal pembuatan cangkang pertemuan penyuluh dan kelompok tani hutan kth) (dakpembuatan dam penahan dak) belanja barang dan jasa pembuatan tanaman hutan rakyat kp. suka rahmat kec. rantau dak) belanja barang dan jasa penghijauan lingkungan belanja barang dan jasa pembuatan fully plug dak) printed single uus belanja barang dan jasa pembuatan areal percontohan wanafarma dak) belanja barang dan jasa pembuatan areal silvopastura kec. kejuruan muda dak) belanja barang dan jasa penanaman restorasi kawasan hutan dak) belanja barang dan jasa pembuatan pengkayaan tanaman hutan mangrove kec. serupa dak) belanja barang dan jasa penanaman mangrove belanja barang dan jasa rehabilitasi hutan pantai dak) belanja barang dan jasa pengembangan kegiatan silvopastura belanja barang dan jasa pembuatan hutan kota dak) belanja barang dan jasa belanja modal penambahan bangunan embung dak) belanja barang dan jasa penanaman kanan kiri sungai kaki su) kec. menggulung dak) belanja barang dan jasa pembuatan tanaman pengkayaan reboisasi dak) belanja barang dan jasa penanaman bibit deliver pinggiran sungai dak) belanja barang dan jasa pembuatan pengkayaan tanaman hutan mangrove kec. manyak payed dak) belanja barang dan jasa pembuatan tanaman hutan rakyat kp. suka mulia kec. rantau dak) belanja barang dan jasa penanaman kanan kiri sungai kakimu) kec. tamiang hulu dak) belanja barang dan jasa pembuatan areal silvopastura kec. bendahara dak) printed simple hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija belanja barang dan jasa penelitian dan pengembangan teknologi budikegiatan cetak lahan sawasar produksi peternakan belanja modal program peningkatan sarana dan prasarana peternakan printed single hoc. belanja barang dan jasaidentifikasi dan verifikasi hgu perkebunan kab. aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan pelatihan untuk menjadi penerbit kau belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi izin usahambangunan jalan produksi kebun belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan sarana produksimbangunan jalan produksi belanja barang dan jasa pengadaan mesin potong rumput belanja barang dan jasa pengadaan pupuk dan peralatan pertanian pasca panen untuk tanaman karet belanja barang dan jasa pembangunan jalan produksi perkebunan kec. menggulung dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan jalan produksi perkebunan kec. bandar pusaka dak) printed single hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan jalan produksi perkebunan kec. tamiang hulu dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan jalan produksi perkebunan kec. karang baru dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan jalan produksi perkebunan kec. rantau dak) belanja pegawai belanja barang dan jasa program pemanfaatan potensi sumber daya hutan pengembangan hasil hutan non kayu belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan bibit jengkol belanja barang dan jasa pengadaan bibit perenang belanja barang dan jasa pengadaan bibit kegiatan hasil non kayu belanja barang dan jasa pengadaan bibit kayu gaharu kayu alim belanja barang dan jasa pengadaan alat mesin untuk pemberdayaan masyarakatperaturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten aceh tamiang daftar jumah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran golongan ruang tenaga fungsional staf pendidikan kesehatan\| lainnya golongan golongan golongan golongan golongan golongan iii golongan iii golongan iii golongan iii golongan golongan golongan ii golongan umam cotoncanf ops asap taj golongan golongan i c golongan golongan umamcotonaan) opo) hah karang baru, desember bupati aceh tamiang, hamdan sati lampiran vii peraturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten aceh tamiang daftar piutang daerah tahun anggaran jumlah piutang sampai perkiraan perkiraan pengurangan perkiraan saldo akhir uraian rincian piutang tahun pengakuan piutang penambahan tahun peng dengan tahun tahun tahun io.viii peraturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten aceh tamiang daftar penyertaan modal (investasi) daerah tahun anggaran jumlah modal hasil jumlah nama dasar hukum bentuk jumlah jumlah modal yangtelah penyertaan investasi) tahun badan penyertaan penyertaan penyertaan yang telah penyertaan disertakan sisa modal yang modal ang akan penyertaan lembaga modal modal modal disertakan modal tahun belum sampai investasi) diterima modal pihak (investasi) investasi) investasi) sampai dengan ini disertakan dengan tahun daerah kembali ketiga daerah daerah daerah tahun ini ini tahun ini tahun ini 9sma bank aceh gaun uang tahun qanun tahun dam tirta surat kementerian uang tamiang keuangan mk. pemoonoofroomsel karang baru, desember bupati aceh tamiang, hamdan sati jumlah sisa modal investasi) yang disertakan sampai dengantetap daerah tahun anggaran tahun tahun io. s3. soo) nihil nihil nihil nihil nihil karang baru, desember bupati aceh tamiang, hamdan satilain lain tahun anggaran perkiraan penambahan tahun\| perkiraan pengurangan jenis aset tetap daerah saldo pada akhir tahun perkiraan saldo akhir tahun tahun soo ih nihil nihil nihil nihil nihil karang baru, desember hamdan sati pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat gunsember pemerintah kabupaten aceh tamirealisasi s d aam tau p12: koo peraturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten aceh tamiang daftar dana cadangan daerah tahun anggaran dasar hukum transfer dari tujuan pembentukan jumlah dana cadangan jumlah anggaran saldo awal saldo akhir sisa dana yang belum dana cadangan pembentukan dana direncanakan tahun rp) kas daerah rp) dicadangkan rp) cadangan yng rp) yoo koo oo,i peraturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten aceh tamiang daftar pinjaman daerah tahun anggaran tujuan kumulatif tahun penarikan masa masa tanggal jatuh tingkat suku pagu sumber pinjaman penggunaan pembayaran tunggakan saldo pinjaman pinjaman pinjaman tenggang tempo bunga pinjaman pinjaman pinjaman la3 nihil nihil nihilpustakaan organisasi kantor perpustakaan dan arsip sub unit organisasi kantor perpustakaan dan arsip(komputer pc)pengadaan buku bahan bacaan belanja modal pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan monitoring arsip mulia sub unit organisasi kecamatan banda mulimbinaan kampung terpadu, gamawan, p2wkxs, gsi, bkb, dan pubs belanja barang dan jasa pembinaan lanjutan pola hidup bersih dan sehat belanja barang dan jasa .ooh printed sind vvukvusumuuuyuu.aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukkan qanunanus. hoc.r pusaka sub unit organisasi kecamatan bandar pusakmbangunan mess pegawaiprinted sind hoc.arang baru sub unit organisasi kecamatan karang baru. belanja barang dan jasprinted sindejuruan muda sub unit organisasi kecamatan kejuruan mudakses jalan masukgle ses jvvvjvi viiiqanun kabupaten acehwhoc. pengembangan perencanaan partisipasi masyarakatdukungan pelaksanaan pemilihan datukota koalisi pang sub unit organisasi kecamatan kota koalisi pantik aparatur pemerintahan kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi diklat aparatur berbasis kompetensbarang dan jasanyusunan draft perlu dan gaun kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan lombahari besar keagamaan belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan pedagang kaki lima dan asongan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan belanja barang dan jasa pengembangan kinerja pengelolaan persamaan kerjasama pengelolaan sampah gotong royongrantau sub unit organisasi kecamatan rantau.rehabilitasi sedang berat rumah dinas belanja modal pembangunan tempat parkir belanja modal pembangunan gedung aulprinted sindbuatan rusak belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan dan penataan adm kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan lombakerasrinted simple ber akun lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenisv. hoc.printed sind hoc.tamiang hulu sub unit organisasi kecamatan tamiang hulu7rehabilitasi sedang berat rumah dinasintik aparatur pemerintahan kampumbinaan lomba kampung belanja barang dan jasa pembinaanenggulung sub unit organisasi kecamatan menggulua1mbangunan rumah dinas belanja modal pengadaan perlengkapngembangan perencanaan partisipasi masyarakat printed sind hoc.adat acerbaikan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor belanja barang dan jasa penyediaan jasa pendukung tata usaha kantor belanja pegawai penyediaan jasa listrik dan elektronik belanja barang dan jasa penyediaan jasa perangko, materai, dan benda pos lainnya belanja barang dan jasa printed sind tejo uvievlovvmuvuyamiang. ditetapkan karang baru ada pangkal desember pera tanggal: radius awal bupati aceh tamiang diundangkan karang baru sal. desember hamdan sati pada tanggal: abdul awal sekretaris daerah lazuardi lembaran daerah kabupaten aceh tamiang tahun nomor nomor register qanun kabupaten aceh tamiang, provinsi aceh hoc. penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja barang dan jasa pelunasan jasa operasional kendaraan dinas belanja barang dan jasa . pelunasan jasa operasional kendaraan dinas roda dua belanja barang dan jasa penyediaan jasa sewa gedung kantor tempat belanja barang dan jasa penyediaan jasa sewa sarana mobilitas darat belanja barang dan jasa penyediaan makanan minuman rapat belanja barang dan jasa penyediaan honorarium non pns belanja pegawai penyediaan jasa pemeliharaan gedung bangunan belanja barang dan jasa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur cenderamata khas tamihukum adat pelatihan peradilan adat otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa pembentukan kampung adat otsus) belanja pegawai belanja barang dan jasa pelestarian benda benda adat belanja barang dan jasa program pengembangan nilai budaya printed sind kebyar melayu serumpun otsus)ppid sub unit organisasi ppid pendapatan pendapatan asli daerah pendapatan pajak tul mal sub unit organisasi sekretariat bai tul mumpulan dan penyaluran penyaluran zakat belanja pegawai penyaluran infak belanja pegawai belanja barang dan jasa rapat baitul mal kampung belanja pegawai belanja barang dan jasa rapat koordinasi pengumpulan zakat belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi zakat untuk kecamatan belanja pegawaikophut kopi belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan dan peningkatan prestasi anggota kopi pengembangan dan peningkatan prestasi anggota kopicember pal pemerintah kabupaten aceh tamiang ta ringkasan apbd tahun anggaran jarak nomor uraian urut etnaa . mam tam baru, december bupati aceh tantang hare maga hamdan sati, aaaaaaaan,,,,.,.mhm n ringkasan apbd halaman printed smallhoc. rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah belanja barang dan jasa . fasilitas jasa anggota mpdbarang dan jasarupa sub unit organisasi kecamatan serupmple hocpendataan data dasarprinted single hoc.fasilitasi pelaksanaan safari ramadhhoc.laksanaan administrasioo printed sindgelolaan pusat data dan informasi kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa sistem informasi pembangunan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa sistem informasi data base manajemen kemiskipenyusunan pedoman pembangunan wilayah terpaduyusunan review dokumen sanitasi kabupateprinted simple belanja pegawai belanja barang dan jasa monitoring dan pelaporan pelaksanaan rkd belanja pegawai belanja barang dan jasa pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan kua dan pas tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan perubahan kua dan pas tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan forum kpk belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan perubahan rkd tahun belanja pegawai belanja barang dan jasa konsolidasi pelaporan tugas pembantuan tp ub) kabupaten aceh tamiang belanja pegawai belanja barang dan jasa perencanaan umum daerah belanja barang dan jasa program perencanaan pembangunan ekonomi rencana aksi kawasan perhatian investasi kpi) belanja pegawai belanja barang dan jasa program perencanaan sosial dan budaya penyusunan masterplan pendidikan belanja pegawai belanja barang dan jasa perencanaan dan penganggaran responsif gender ppg) printed simple belanja pegawai belanja barang dan jasa target dan capaian sdg's belanja pegawai belanja barang dan jasa penanggulangan kemiskinan belanja pegawai belanja barang dan jasa program perencanaan tata ruang perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan komunikasi, informasi dan media massa pengelolaan website belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan rencana belanja pegawai belanja barang dan jasa pengembangan data informasi statistik daerah penyusunan data pokok kabupaten aceh tamiang dan kecamatan belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten aceh tamiangindikator ekonomi daerah belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi rencana terpadu dan investasi infrastruktur jangka menengah printed simplelebih tembi ayan anggaran tahun berkenaan ooo\| karang baru, december bupati hamdan sati, printed simple belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan dan pengembangan ekspor koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan kapasitas tek sistem produksi pengembangan sistem inovasi teknologi industmarga mna oom own prsmataam soho belanja belanja langsung program pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan kecamatan manyak payed belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan jalan kecamatan banda mulia belanja modal pembangunan jalan kecamatan bendahara belanja modal pembangunan jalan kecamatan bendahara otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan bendahara dak) belanja modal pembangunan jalan kecamatan serupa belanja modal pembangunan jalan kecamatan serupa otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan rantau belanja modal pembangunan jalan kecamatan rantau otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan rantau dak) printed sind hoc. belanja modal pembangunan jalan kecamatan kota kualasimpang belanja modal pembangunan jalan kecamatan kota kualasimpang otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan karang baru belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan jalan kecamatan karang baru otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan sekeras belanja modal pembangunan jalan kecamatan kejuruan muda belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan jalan kecamatan kejuruan muda dak) belanja modal pembangunan jalan kecamatan menggulung belanja modal pembangunan jalan kecamatan tamiang hulu belanja modal pembangunan jalan kecamatan bandar pusaka belanja modal pembangunan jembatan kecamatan manyak payed belanja modal pembangunan jembatan kecamatan bendahara belanja modal pembangunan jembatan kecamatan bendahara otsus) belanja modal pembangunan jembatan kecamatan rantau belanja modal pembangunan jembatan kecamatan karang baru belanja modal printed sind hoc. pembangunan jembatan kecamatan sekeras belanja modal pembangunan jembatan kecamatan kejuruan muda belanja modal pembangunan jembatan kecamatan menggulung belanja modal pembangunan jembatan kecamatan bandar pusaka dak) belanja modal pembangunan jembatan kecamatan serupa belanja modal pembangunan jalan kecamatan manyak payed otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan manyak payed dak) belanja modal pembangunan jalan kecamatan karang baru dak) belanja modal pembangunan jalan kecamatan kejuruan muda otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan menggulung otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan tamiang hulu otsus) belanja modal pembangunan jembatan kecamatan tamiang hulu otsus) belanja modal pembangunan jalan kecamatan banda mulia otsus) belanja modal pembangunan jembatan kecamatan kejuruan muda otsus) belanja modal pembangunan jalan dan jembatan kabupaten aceh tamiang dak)program soho belanjarencanaan kegiatan kebinamargaan pembuatan ded belanja modal program perencanaan kegiatan keciptakaryaan pembuatan ded belanja modal program rehabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan printed sind pemeliharaan jalan jembatan kabupaten aceh tamiang swakelola) belanja modal program monitoring evaluasi dan pelaporan h. belanja barang dan jasateknis tugas dan fungsional bagi pns daerah printed simple hoc.embuatan buku jenis jumlah belanja barang dan jasa program pembinaan dan pengembangan aparatur sumpah pns belanja pegawai belanja barang dan jasa pengurusan aspen dan kartu pegawai lainnya belanja barang dan jasa biaya tanda penghargaan tenaga kontrak pegawai tidak tetap yang diberhentikan belanja barang dan jasa pengurusan pensiun pns belanja barang dan jasa proses izin kawin dan cerai pegawai belanja barang dan jasaprinted sindmenurut urusan pemberi tahan daerah dan organi sasi tahun anggaran ana ( tml urusan wat pendidikan dinas sendi ikan kesehatan dinas kesehatan rumah sakit umum daerahdan desersi han e227isejahtera sosial dinas sosial, tenaga kerja dan transmit grasi koperasi dan usaha kecil menengah dinas peri industrial, perdagangan dan koperasi kebudayaan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga opa kesatuan bangsa dan politik dalam negeri printed sind oo#tahu oma oma pesan uumonitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa seleksi penerimaan calon siswa ipdn belanja barang dan jasa seleksi penerimaan calon siswa std belanja barang dan jasa pengurusan penetapan nip dan pengangkatan cons daerah belanja barang dan jasa pengurusan pencantuman gelar dan penambahan masa kerja pns belanja barang dan jasa seleksi penerimaan calon ppp belanja pegawai belanja barang dan jasa rapat koordinasi kepegawaian belanja barang dan jasa pengelolaan dokumen pemberkatan lakon kabupaten aceh tamiangrinted sind pembangunan dan pengembangan sistem kinerja asdan kebersihan sub unit organisasi badan lingkungan hidup dan desersi lunasan tagihan air, listrik,dan telepopengadaan mobil sky lift belanja modal program peningkatan kinerja pengelolaan persamaan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah belanja pegawai belanja barang dan jasa pengadaan bak container sampah dak) belanja modal penguatan lembaga pengelolaan lingkungan hidup aceh tamiang belanja barang dan jasa . program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pemantauan kualitas lingkungan printed sind hoc. belanja barang dan jasa pemantauan kualitas air sungai belanja barang dan jasa pengadaan instalasi pengolahan air limbah ipar) laboraturium lingkungan dak) belanja modal pembuatan bak kompos untuk sekolah adiwiyata dak)yusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan nsh) nasional dan daerahmodal pembuatan taman hijau belakang dprk belanja barang dan jasa penataan lingkungan kota desa penerangan jalan umum pju) belanja barang dan jasa pemeliharaan lingkungan belanja barang dan jasa belanja modal pembuatan taman kota dan halte kecil belanja modal pengadaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup pengadaan aas (absorbsi atomic spektrofotometer) dak) belanja modal pengadaan laminar air flow dak) belanja modal printed sind pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran pembuatan taman hijau dak) belanja modal pembangunan taman kehati tualang cut dak) belanja modal pembangunan trap tpa (dak)penanggulangan bencanamodal program pencegahan dan mitigasi koordinasi dalam rangka pembentukan forum pengurangan resiko bencankebakaran belanja pegawai belanja barang dan jasa sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran belanja pegawai printed sind hoc. belanja barang dan jasa operasional lapangan saat kebakaran belanja pegawai belanja barang dan jasa posko siaga kebakaran belanja pegawai belanja barang dan jasa peringatan hari pemadam kebakaran belanja pegawai belanja barang dan jasa program pencegahan dan kesiapsiagaan merasionalisasi sistem pusat kendali operasi pusdalops) belanja pegawai belanja barang dan jasa peningkatan kapasitas dan sarana satgas sar belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar komunikasi radio saat bencana belanja pegawai belanja barang dan jasa program penanggulangan bencana berbasis masyarakat desa monitoring dan evaluasi belanja pegawai belanja barang dan jasa program penyediaan sarana peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana pemasangan hidran air wilayah perkotaan belanja modal pembangunan bak penampung untuk penanggulangan bencana kebakaran belanja modal pengadaan tenda keluarga belanja modal program penanganan dan evakuasi korban bencana operasional lapangan saat bencana printed sind hoc. belanja pegawai belanja barang dan jasa program penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan bagi korban bencana kebutuhan dasar bagi korban bencana belanja barang dan jasa tim reaksi cepat trc) penanggulangan bencana kegiatan penyusunan dokumen pratap tim reaksi cepat trc) belanja pegawai belanja barang dan jasa kegiatan operasional tim reaksi cepat trc) belanja pegawai belanja barang dan jasa rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pengungsi pasca bencana
ta) salinan diajukan oleh: pt. indicate sindo, berkedudukan desa randuagung, kecamatan tea singosari, malang, jawa timur, dalam hal ini diwakili oleh: ipa hak an. nama ongkowijoyo onggowarsito tempat tanggal lahir malang, april pekerjaan karyawan swasta kewarganegaraan indonesia alamat jalan dr. wahidin rt. rw. desa kalirejo, kecamatan lawang, kabupaten malang, jawa timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum, imam asmara hakim, s.h., dan zaenal candi, s.h., mh., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor hukum fahmi achmad rekan berkantor jalan condet raya nomor kelurahan balekambang, kecamatan kramat jati, jakarta timur,h, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldarbitrase nasional indonesiaihak terkait badan arbitrase nasional indonesia,arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap uud adalah wilayah hukum republik indonesia, apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut: putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase suatuputusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf terbatas padadcc.jl. merdeka barat jakarta telp. fax email:perlakuan yang berbeda dalam hal pendaftaran (deposit) atas putusan arbitrase antara arbitrase internasional dengan arbitrase nasional, pada arbitrase nasional pendaftaran (deposit) dibatasi waktu hari dan pada internasional merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tidak dibatasi waktu, sudah merugikan hak konstitusional pemohon, dengan adanya ketentuan yang diatur dalam dan merupakan bukti adanya perbedaan bagi para pihak badan hukum indonesia) yang diputus dalam putusan arbitrase nasional dengan pemohon badan hukum indonesia) yang diputus dalam putusan arbitrase internasional. dan perbedaan yang sangat kontras yang diatur dalam dan oleh nomor tahun sebagaimana tersebut diatas, merupakan bukti telah terjadi pelanggaran terhadapalasan pemohon mengajukan permohonan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketamerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold setiap manusia, termasuk dalamnya pemohon, namun pada kenyataannya apa yang dialami oleh pemohon, yakni adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu yang jelas sehingga bisa didaftarkan setahun kemudian, lima tahun kemudian dan atau kapan saja sesuka pihak badan hukum asing) yang dimenangkan atas adanya putusan arbitrase internasional (vide nomor tahun sebagaimana yang dialami oleh pemohon, dimana(didaftarkan tahun bulan setelah diputuskan) dan baru diberitahukan oleh kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal agustus bulan kemudian) dan syarat untuk mengajukan pembatalan atas adanya putusan arbitrase internasional yang sudah didaftarkan pengadilan negeri jakarta pusat dibatasi hari setelah didaftarkan (vide nomor tahun sehingga mengakibatkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan jaminan rasa keadilan yang samatiga didapatkan dengan adanya ketentuan dan ketentuan uuaaps tidak didapatkan oleh pemohon:hukum. mengakibatkan mencederai rasa keadilan dan persamaan depan hukum bahwa menurut nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bab pelaksanaan putusan arbitrase bagian pertama merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbagian kedua arbitrase internasionalketentuan yang diatur dalam nomor tahun menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena dalam nomor tahun tidak diatur batas akhir penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional iapun ada, maka yang diatur adalah hanya batas akhir pengajuan pembatalan atas putusan arbitrase internasional, dan batas akhir waktu pendaftaran pada putusan arbitrase nasional: setelah pemohon mencermati yang ada didalam uuaaps, bab pelaksanaan putusan dan bab vii tentang pembatalan putusan, terbukti hanya tentang pendaftaran putusan arbitrase internasional, yakni yang tidak dibatasi oleh tenggang waktu, sedangkan beberapa ketentuan yang lainnya, dibatasi dengan tenggang waktu, untuk itu pemohon akan kutip yang dibatasi dengan tenggang waktu, tersebut:merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldutusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam. waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam diterima. bahwa dengan fakta yuridis tersebut diatas, uuaapsoleh karenanya secara yuridis nomor tahun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi inkonstitusional jika tidak merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold memiliki penafsiran yang pasti bahwa sebagaimana uraian atas, karena tidak ada ketentuan dalam uuaaps yang mengatur pembatasan waktu pendaftaran bagi putusan arbitrase internasional untuk daftarkan pengadilan negeri jakarta pusat, mengakibatkan putusan arbitrase internasional bisa didaftarkan kapan saja, seperti yang dialami oleh pemohon dimana putusan arbitrase internasional didaftarkan tahun bulan setelah diputuskan, ini juga dapat dialami oleh beberapa badan hukum indonesia. hal ini menimbulkan ketidak pastikan hukum bagi pemohon serta adanya perlakuan yang tidak sama bagi pemohon karena untuk badan hukum asing bisa kapan saja mendaftarkan putusan arbitrase internasional pengadilan negeri jakarta pusat serta perlakuan yang tidak sama dimana bagi badan hukum yang menjadi pihak dalam putusan arbitrase nasional secara tegasditentukan waktu pendaftaran putusan arbitrase nasional dibatasi hari sejak diputuskan (vide uuaaps), maka menjadi yang inkonstitusional, bertentangan dengan dan uud karena tidak ada penjelasan maupun tafsir yang pasti atas tersebutkepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase internasional. maka demi keadilan dan perlakuan yang sama diagar menjadi konstitusional: dengan demikian, nomor tahun adalah inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) jika ditafsirkan bahwa tenggang waktu penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional dibatasi dengan tenggang waktu sama dengan batas tenggang waktu pendaftaran bagi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold putusan arbitrase nasional dan batas tentang waktu untuk upaya hukum pembatalan, yakni hari. untuk mencegah nomor tahun menjadi inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional), maka tersebut dapat diatasi'kan bahwa ketika'keadilan serta mengakibatkan mencederai rasa keadilan dan persamaan didepan hukum bahwa didalam ketentuan bab bagian kedua tentang putusan arbitrase internasional baik sampai uuaaps (sebagaimana pemohon uraikan atas) tidak terdapat frasa yang dalam batas waktu tertentu mewajibkan kepada pihak kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat untuk segera memberitahukan adanya pendaftaran penyerahan putusan arbitrase internasional oleh arbiter kuasanya kepada pihak memohon eksekusi) yang ada indonesia, mengakibatkan perlakuan yang tidak sama dalam hukum acara dan merugikan kepentingan hukum memohon eksekusi untuk dapat melakukan upaya hukum pembatalan sebagaimana ditentukan uuaaps, hal ini sebagaimana yang dialami oleh pemohon, yakni pendaftaran putusan arbitrase internasional ica baru diberitahukan kepada pemohon pada tanggal agustus dengan kata lain diberitahukan bulan setelah didaftarkan pengadilan negeri jakarta pusat, bahwa kewajiban memberitahukan (adanya deposit pendaftaran putusan arbitrase) kepada para pihak dalam perkara dan mendengar serta memberikan kesempatan yang sama merupakan tujuan dan cita cita hukumtentang kekuasaan kehakiman selanjutnya akan disebut dengan uuksebagaimana tentukan dalam uuk, maka penyelenggaraan peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berarti fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. pengadilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, wajib mengadili menurut hukum dan tidak membeda bedakan orang. berdasarkan asas ini, maka semua manusia dipandang sama. secara umum asas ini dikenal dengan asas equality before the law. karena pada dasarnya hukum acara perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan menempatkan kedua belah pihak sama dihadapan hukum, bahwa dalam hukum acara perdata terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas audi altera parte, artinya kedua belah pihak harus didengar bersama sama, jangan mendengar salah satu pihak saja, dan asas each his own yang menuntut kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kualitasnya, bahwa nomor tahun menentukannamun tidak ada satupun dalam sampai nomor tahun dan penjelasannya yang mengatur kewajiban bagi kepaniteraan pengadilan negerimemohon eksekusi) yang berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum pembatalan. dan memperhatikan apa yang dialami oleh pemohon, dimana pendaftaran putusan terjadi pada mei dan diberitahukan kepada pemohon pada tanggal agustus sedangkan hak yang diberikan kepada pemohon hanyalah hari setelah didaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut, sedangkan hak bagi pihak yang mendaftarkan, diberi hak yang tanpa batas untuk kapan saja dapatmendaftarkan putusannya serta tidak ada kewajiban bagi pengadilan negeri jakarta pusat untuk memberitahukan telah didaftarkannya putusan arbitrase internasional tersebut, mohon dibandingkan dengan ketentuan heroin islands element tentang tata cara penyelesaian pelaksanaan putusan perdata umum yang mewajibkan pemberitahuan dengan batas waktu, ditentukan: jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang memasukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang dimaksud pertama baik dengan lisan maupun tulisan, agar menjalankan keputusan tersebut. maka ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua selama lamanya delapan hari" bahwa disetiap upaya hukum biasa, maupun luar biasa dibidang perdata selalu dibatasi tenggang waktu yakni dalam upaya kasasi maupun peninjauan kembali melekat norma yang mewajibkan kepaniteraan untuk melakukan pemberitahuan , dapat dijumpai pada undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung: dan tentang peninjauan kembali bahwa kedua belah pihak yang berperkara mendapatkan kesempatan yang seimbang menyampaikan tanggapan jawaban dengan sama sama dibatasi waktu hari, dan kepaniteraan diwajibkan paling lama hari melakukan pemberitahuan . juncto pada upaya hukum kasasi kepaniteraan diwajibkan memberitahukan paling lama hari, dan pihak pihak diberi kesempatan yang sama yakni paling lama hari. melakukan tanggapan jawaban. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ketiadaan batas waktu pada pihak asing dan membatasi waktu pihak badan hukum perseorangan indonesia pemohon) dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan ketidakpastian keadilan, perlindungan warga negara dalam konflik dengan pihak asing, pemohon merasa tidak mendapatkan perlakukan yang sama dihadapan hukum akibat nomor tahun dengan demikian nomor tahun bertentangan dengan uud untuk itu nomor tahun mohon dinyatakan inkonstitusional, atau konstitusional bersyarat sepanjang diartikan pendaftaran oleh arbiter dibatasi hari sejak hari putusan dijatuhkan dan pembatalan diajukan paling lambat hari sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang kalah dalam arbitrase,. maka demi kepastian hukum dan demi keadilan dan perlakuan yang sama adalah sesuai dengan undang undang dasar secara bersyarat (conditional constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai : bahwa perlu pemohon sampaikan secara ringkas dalam bentuk tabulasi dasar pembedaan perlakuan dalam hal pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase dan dampak kerugian konstitusional sebagai berikut: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tabel upaya hukum pendaftaran, pelaksanaan, dan pembatalan dibuka arbitrase internasional arbitrase nasional pendaftaran arbiter, uua penyerahan atau aps caps putusan arbitrase kuasanya tidak dibatasi tenggang akhir batas dibatasi maksimal waktu pendaftaran hari setelah kepaniteraan tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan. tidak diwajibkan melakukan pemberitahuankepada memohon adanya pendaftaran putusan arbitrase pembatalan pihak caps aps putusan yang dibatasi paling lama dibatasi paling lama arbitrase kalah hari sejak hari putusan hari sejak hari dalam putusan didaftarkan bit didaftarkan arbiter arbiter pengadilan abi ea, pengadilan negeri ter atau negeri kuasanya tabel kerugian hak konstitusional pada pemohon atau pihak yang kalah badan hukum indonesia) dalam arbitrase internasional caps kerugian konstitusional pemohon tidak dapat menggunakan hak atas kepastian keadilan (pembatalan putusan kerugian konkret: arbitrase) selama arbiter kuasanya tidak mendaftarkan putusan arbitrase pn. kontrak perdagangan kapas jakarta pusat. menurun (kepercayaan mitra badan hukum indonesia perorangan yang dagang menurun). kalah dalam arbitrase internasional produksi menurun sebab bahan dihadapkan pada ketidakpastian keadilan baku produksi yakni kapas sulit sebab tidak pernah mengetahui dan. tidak diperoleh sebab penjual kapas dapat dipastikan waktu (kapan) hak untuk enggan mensuplai kepada mendapatkan kepastian keadilan pemohon selaku importir \| (menempuh gugatan pembatalan) dapat pembelikapas pemohon ditempuh: merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid dianggap bermasalah) kekalahan (ketidakadilan) dalam forum potensi hilangnya mata arbitrase internasional tanpa adanya hak pencaharian tenaga kerja atas kepastian kapan upaya pembatalan orang indonesia untuk putusan arbitrase dapat ditempuh, merugikan memenuhi penghukuman perusahaan indonesia sebab menghilangkan putusan arbitrase asing yang kepercayaan perusahaan asing terhadap tidak masuk akal (membayar perusahaan indonesia dan daya saing harga pembelian, denda, menjadi lemah dengan sesame perusahaan bunga, penalty, atas barang domestic dalam bidang perdagangan yang kapas yang sama sekali tidak sama. dikirim. dan tidak diterima menempuh upaya pembatalan sekalipun pemohon, sejumlah juta\| akan dihadapkan pada ketidakpastian dollar amerika). keadilan sebab tidak ada frasa yang mewajibkan pn. jakarta pusat melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter kuasanya. gugatan pembatalan berpotensi secara formal melampaui batas waktu hari. perlakuan diskriminasi padapihak yang kalah kerugian konkret dalam arbitrase internasional dan pihak yang kalah dalam arbitrase nasional, dimana pada upaya pembatalan yang arbitrase nasional sudah dapat dipastikan sedang ditempuh dihadapkan upaya pembatalan paling lambat ditempuh pada ketidakpastian keadilan hari sejak putusan arbitrase dijatuhkan akibat tidak adanya frasa batas hari pendaftaran hari pembatalan) akhir pendaftaran deposit dan juncto uuaaps, nat diletakan sedangkan pada arbitrase internasional tidak pasti dan tidak jelas kapan upaya upaya paksa penistaan eksekusi atasnacbem peron pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang untuk memenuhi putusan dikalahkan dalam forum arbitrase asing arbitrase yang tidak dapat internasional, dibatalkan melalui mekanisme pemohon pembatalan mengajukan pembatalan. permohonan dibatasi hari sejak hari putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter, karena pemohon tidak tahu kapan hari dilakukannya pendaftaran oleh arbiter, maka pihak pemohon pembatalan mengalami kerugian sebab tidak ada kepastian kapan akan diberitahu oleh pn. jakarta pusat atas adanya pendaftaran putusan oleh arbiter guo. hak untuk menempuh pembatalan (kepastian keadilan) tidak pernah dapat dilakukan pemohon dan berpotensi gugatan pembatalan secara formal tidak dapat diterima karena melebihi tenggang waktu hari setelah putusan arbitrase didaftarkan pengadilan negeri, sebab uuaaps tidak mewajibkan pn. jakarta pusat kapan batas merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid atas adanya pendaftaran putusan arbitrase seolah arbiter kuasanya.eksekusi sita bisa dihindarkan, jika mahkamah memberikan penafsiran dan pemberlakuan secara konstitusional bersyarat pada kedua yakni dan uuaaps. berdasarkan 'uraian atas mohon mahkamah konstitusi untuk memutuskan: menyatakan, mengabulkan permohonan penguji, tentang arbitrase dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold,,sesuai dengan undang undang dasar secara bersyarat (conditional constitutional), sepanjang dimaknai"merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukt, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ongkowijoyo onggowarsito, bukti fotokopi akta pendirian pt. inderatex sindo nomor tahun bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman nomor c2 ht. th. bertanggal september bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal mei mengenai berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham perseorangan terbatas,pt. indicate sindo, bertanggal juni yang ditujukan kepada notaris ario hardickdo, s.h. bukti fotokopi salinan putusan arbitrase international ica (bertanggal desember (terjemahan dalam bhs indonesia), bukti fotokopi akta pendaftaran putusan arbitrase international nomor pdt arb int pn.jkt.pst, bertanggal mei bukti fotokopi surat ketua pengadilan negeri niaga jakarta pusat nomor w10.u1. ht. eks, perihal pemberitahuan penyampaian penetapan nomor eks tentang eksekusi, bertanggal agustus bukti fotokopi surat pengacara advokat fahmi achmad rekan, perihal permohonan, bertanggal agustus yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri jakarta pusat: bukti fotokopi surat pengacara advokat fahmi achmad rekan, perihal perlawanan terhadap penetapan tanggal juli nomor eks juncto putusan arbitrase international ica the international cotton association limited) tanggal desember yang ditujukan kepada ketua, bertanggal september selain itu, pemohon mengajukan (satu) orang ahli bernama dr. hartono, s.h., mcl, yang menyampaikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan tersebut, yang mengemukakan hal sebagai berikut: ahli menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan undang undang yang dimohonkan untuk diuji yang bersubstansi pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing indonesia. setelah konferensi meja bundar antara pemerintah belanda dan pemerintah indonesia timbullah persoalan hukum dalam sistem hukum indonesia yang menyangkut pemberlakuan perjanjian internasional yang pernah disepakati oleh pemerintah kolonial belanda yaitu apakah akan tetap berlaku dalam sistem hukum indonesia merdeka. sebagian ahli hukum menyatakan bahwa perjanjian internasional tersebut tetap berlaku sedangkan yang lain menyatakan tidak mengikat kepada indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. adanya dua pendapat tersebut ternyata mahkamah agung indonesia dalam memutus permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berpendapat bahwa indonesia tidak terikat oleh perjanjian yang pernah dibuat oleh pemerintah belanda sehingga ketentuan yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dasarnya bukanlah perjanjian internasional tetapi ketentuan arbitrasi yang diatur dalam sampai dengan elemen acara perdata element rechtsvoordering, staatblad dan elemen indonesia yang diperbblad meskipun pada masa hindia belanda pemerintah belanda telah ikut konvensi jenewa tahun yang bermaterikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. pada tahun pemerintah indonesia meratifikasi new york convention tentang recognition and enforcement foreign arbitration award dengan keputusan presiden nomor mahkamah agung dalam putusan kasasi dari putusan pengadilan nomor tanggal juni terhadap permohonan pelaksanaan arbitrasi internasional menyatakan, putusan pengadilan asing tidak merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dapat diterapkan indonesia. perjanjian transisi tidak mengikat pemerintah indonesia karena tidak ada kewajiban bagi indonesia untuk mentaati hukum internasional yang disahkan pemerintah belanda, dan munculnya keppres nomor tidak secara otomatis membuat konvensi new york dapat diterapkan hingga pemerintah mengeluarkan implementing legislation. sejak putusan kasasi tersebut memang terjadi kekhawatiran kalangan pebisnis asing yang bertransaksi dengan pebisnis indonesia dimana dalam perjanjian yang disepakati bersama mencantumkan klausul arbitrase internasional, meskipun mahkamah agung menyatakan bahwa konvensi new york tidak dapat diterapkan secara otomatis sebelum pemerintah membuat implementing legislation nyatanya pemerintah indonesia sampai sekarang tidak pernah membuat aturan yang disyaratkan oleh mahkamah agung yaitu implementing legislation dan pemerintah indonesia tidak pernah mencabut keppres nomor artinya tetap menyatakan sikapnya untuk teri kat dengan konvensi new york pernyataan terikat tersebut atau dalam bahasa konvensi wina tentang hukum perjanjian internasional "consent bound merupakan hak absolut negara berdaulat tanpa adanya paksaan. berkaitan dengan keppres nomor justru mahkamah agung menerbitkan peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing dan tentunya perma inilah yang kemudian digunakan mahkamah agung untuk menjadi dasar memutus permohonan pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing. secara akademik dan ilmu hukum patula kalau perma nomor tahun ini menimbulkan kontroversi mengingat bukankah sendiri yang memutuskan bahwa keppres nomor untuk dapat dilaksanakan indonesia pemerintah harus membuat implementing legislation. apakah memang oleh yang dimaksud sebagai implementing legislation itu adalah perma yang dibuat sendiri yaitu perma nomor tahun kalau difahami secara pengertian hukum kata pemerintah mestinya pemerintah indonesia dalam konteks ini adalah negara indonesia dan implementing legislation mestinya adalah undang undang oleh karena itu perma tidak tepat untuk mewadahi maksud implementing legislation tersebut. luar persoalan bentuk hukum untuk melaksanakan perjanjian internasional dalam hal ini new york convention yang perlu untuk mendapat perhatian adalah dari perma ini yang menyatakan, putusan arbitrasi asing merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold hanya diakui serta dapat dilaksanakan wilayah hukum republik indonesia memenuhi syarat: putusan dijatuhkan oleh suatu badan arbitrasi ataupun perorangan suatu negara yang dengan negara indonesia ataupun bersama sama dengan negara indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan arbitrasi asing pelaksanaan didasarkan atas dasar timbal balik (resiprositas). putusan putusan arbitrase dalam atas hanyalah sebatas pada putusan putusan yang memenuhi hukum indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. putusan putusan arbitrase asing tersebut dalam atas. suatu keputusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan indonesia setelah memperoleh exeguatur dari mahkamah agung. dalam perma tersebut dinyatakan, exeguatur tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing nyata nyata bertentangan dengan sendi sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat indonesia (ketertiban umum): ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing berdasar perma nomor tahun ternyata tidak menjamin kepastian hukum bahwa arbitrase asing diakui dan dapat dilaksanakan indonesia hal ini disebabkan ketiadaan kepastian mahkamah agung dalam menentukan apa ukuran atau kriteria suatu putusan arbitrase asing sebagai nyata nyata bertentangan dengan sendi sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarkat indonesia (ketertiban umum). dalam putusan yang menolak untuk mengakui arbitrase asing mahkamah agung berpendapat putusan arbitrase asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan tanpa uraian ketertiban umum apa yang telah dilanggar oleh putusan arbitrase asing term putusan pengadilan negeri jakarta dalam perkara antara, pada tanggal agustus presiden indonesia b.j. habibie mengesahkan nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. tahun tercatat sebagai tahun lembaga pembuat undang undang indonesia banyak menghasilkan undang undang yaitu hampir lima puluh undang undang disahkan dan diundangkan. undang undang nomor tahun ini tidak menyebut sekali keppres nomor tentang ratifikasi new york convention dalam konsiderannya maupun dalam penjelasan umumnya. secara , untuk selanjutnya disebut uuaapsmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold formal pula keppres ini juga tidak pernah dicabut oleh karenanya status indonesia secara internasional dalam kaitannya dengan new york convention tidak berubah yaitu masih terdaftar sebagai negara pihak konvensi new york bersama hampir negara lainnya. konvensi new york dalam menyatakan, recognition and enforcement the award may refused, the request the party against whom invoked, only,if that party fiarnishs competent authority where the recognition and enforcement sought, proof that (a) the parties the agreement referred the article were, under the law applicable them, under some incaran ity the said agreement not valid under the law which the parties have subjected or, filling any indication theron, under the law the country where the award made, (b) the party against whom the award invoked was not given proper notice the appointment the arbitration the arbitration proceedings was otherwise unable present his case (c) the award deals with difference not contemplated not falling within the terms the submission the arbitration contains decision matters beyond the scope the submission arbitration,,provided that, decision matters submitted arbitration can separated from those not submitted, that part the award which contains decision matters submitted arbitration may recognized enforced: (d) the composition the orbital authority the orbital procedure was not accordance with the agreement the parties, or, filling such agreement, was not accordance with the law the country where the arbitration took place, or, (c) the award has not yet become binding the parties, or, has been set aside suspended competent authority the country which, under the law, that award was made. samping syarat yang ditentukan dalam article paragraf tersebut, paragraf menyatakan, recognition and enforcement orbital award may asli refused the competent authority the country where recognition and enforcement sought find at: (a) the subject matter the differences not capable settlement arbitration der the law that country, (b) the recognition enforcement for the award would contrary the public policy that country. thailand meratifikasi konvensi new york pada tahun dan mulai berlaku merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoid secara efe aktif pada tahun dengan mengambil alih secara penuh ketentuan yang terdapat dala artikel konvensi new york dalam arbitrasi b.e. tahun section lihat dalam sorot limporangsri improving enforcement international special arbritral award asean: thai perspective. asean law association general assembly. thailand6.pdf.) thailand juga mengatur syarat tenggat waktu yang sama untuk arbitrase dalam negeri dan asing dala pendaftarannya untuk dapat diakui dan dilaksanakan tanpa membedakan antara kedua nya. dari pengalaman menerapkan ketentuan konvensi new york sejak thailand bahkan memperpanjang tenggat waktu pendaftaran untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan tujuan untuk member! waktu yang cukup kepada para pihak secara suka rela mentaati putusan arbitrase dan juga membuka peluang bagi arbitrer untuk menjatuhkan putusan dengan memberi grace periode dalam waktu tertentu kadang hal demikian diperlukan oleh dunia bisnis. waktu yang pendek bukanlah pilihan yang tepat tetapi waktu yang berkepanjangan apa lagi tanpa batas sama sekali juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. demikian halnya india berdasarkan act undang undang) il) (e) sebagaimana ditulis oleh kriti suri dalam naskah yang berjudul: enforcement foreign awa india amplification under act mengambil konvensi new york sebagai syarat untuk dapat diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase asing india ww.paralegal.com enforcementofforeignawards.pdf). nomor tahun mengatur secara berbeda substansi yang dimuat dalam article konvensi new york dalam yang menyatakan, putusan arbitrase internal : (a) putusan arbitrase international dijatuhi (b) putusan arbitrase internasional sebagai (c) putusan arbitrase internasional sebagaimana dalam huruf hanya dapat dilaksanakan indonesia terbatas yang tidak bertentangan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dengan ketertiban umum (d) dan (e) putusan arbitrase internasional dimaksud huruf yang menyangkut negara republik indonesia sebagai salah satu pihakdari ketentuan tersebut atas syarat dan berkaitan dengan tempat putusan diambil dan ruang lingkup putusan hukum dari mater putusan. sedangkan syarat huruf putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. syarat dan merupakan prosedur untuk putusan dapat diakui dan dilaksanakan: apabila dibandingkan dengan konvensi new york yang mengatur alasan untuk menolak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional maka inti utama dapat dilaksanakan putusan arbitrase internasional dalam bidang hukum perdagangan indonesia bahwa putusan tersebut diputus oleh arbitration negara lain yang indonesia terikat dalam perjanjian baik bilateral maupun multilateral dan putusan arbitrase internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. konvensi new york juga menjadikan bertentangan dengan public policy sebagai salah satu dasar alasan untuk penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana dinyatakan dalam artikel (b) disamping alasan lain yang disebutkan dalam (a), (b), (c), (d). persoalan yang timbul adalah apakah sama pengertian ketertiban umum dalam undang undang nomor dengan public policy dalam konvensi new york. kalau pengertiannya sama maka disamping bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy konvensi new york mempunyai syarat lainnya yaitu yang terdapat dalam artikel (a), (b), (c), dan (d). atau kah ketertiban umum dalam nomor sama dengan substansi public policy dalam konvensi new york ditambah dengan ketentuan yang termuat dalam (a), (b), (c), (d), (e) konvensi new york, hukum perlu kepastian dan kepastian itu didapatkan kalau hukum itu bisa diprediksikan, "predictability juga merupakan unsur keadilan dalam hukum. ketertiban umum harusnya juga dapat diprediksikan sehingga arbritator dalam membuat keputusan dapat menghindari hal hal yang bertentangan dengan ketertiban umum tersebut. dalam putusan arbitrase internasional ada tidaknya putusan yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bertentangan dengan ketertiban umum akan ditentukan oleh pemegang kewenangan eksekutor yaitu ketua pengadilan negeri jakarta pusat dan dalam kasasi mahkamah agung. demi memenuhi unsur predictability apabila ketua jak pus atau pun mahkamah agung menolak untuk memberikan eksekutor pada putusan arbitrase dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum sudah sewajarnya kalau menjelaskan dalam putusannya ketertiban umum apa yang telah dilanggar oleh suatu putusan arbitrase dan bagaimana pelanggaran tersebut telah dilakukan, oleh karenanya tidak cukup hanya dinyatakan suatu putusan arbitrase sebagai bertentangan dengan ketertiban umum tanpa menguraikan ratio legis nya. adanya ratio legis yang memadai dan kuat akan menjadikan putusan dapat diprediksikan, dengan demikian akan terpenuhi unsur predictability atas putusan putusan yang akan diambil berikutnya. adanya ratio legis yang jelas dan predictability yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kekuasaan kehakiman indonesia, menurut ahli hal inilah yang menjadi salah satu faktor kurangnya kepercayaan publik kepada kekuasaan kehakiman indonesia dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional: apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara guo sebenarnya merupakan salah satu dari banyak hal yang timbul dari persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase indonesia, keberadaan dalam nomor menurut ahli juga menimbulkan persoalan hukum tersendiri. tersebut menyatakan dalam terhadap putusan ketua pengadilan negeri jakarta pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf yang men akui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. sedangkan menyatakan,pertanyaan dasarnya adalah apa yang menjadi alasan perlunya dibedakan pemberian upaya hukum kasasi terhadap keputusan ketua pengadilan jakarta pusat yang mengakui. dan melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan putusan kpn jak pus yang tidak mengakui dan tidak melaksanakan putusan arbitrase internasional. kalau pengakuan dan pelaksanaan pai oleh nomor politik hukumnya hanya merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ditujukan kepada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum maka syarat ini haruslah benar nar dipenuhi. dalam hal permohonan eksekutor dikabulkan oleh kpn jak pus apakah secara mutlak harus diterima bahwa pasti putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum., dalam suatu kasus hipotetis bila ternyata secara kasat mata put bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana pernah digunakan untuk menolak putusan eksekutor sebelumnya dan ternyata kpn jak pus memberikan eksekutor pada permohonan untuk kasus yang lain apakah pihak yang dikalahkan oleh put harus menerima apa adanya sebab ketiadaan upaya hukum dengan adanya larangan yang tentu saja hal ini tidak adil baginya. keadaan sebaliknya dapat terjadi bahwa perm pohonan eksekutor put ditolak oleh jak pus karena secara kasat mata benar benar bertentangan ketertiban umum namun berbeda dengan kasus sebelumnya dimana pemohon eksekutor dapat mengajukan kasasi. dengan ilustrasi tersebut atas pembuat undang undang mempunyai politik hukum apa sampai harus mendiskriminasi pemberian upaya hukum yang berbeda kepada pihak pihak dalam penyelesaian arbitrase. nuansa diskriminatif jelas sekali dalam ini dan tidak jelas politik hukum apa yang dapat membenarkan diskriminasi yang dilakukan. adanya pandangan bahwa put selalu merugikan warga negara indonesia adalah tidak benar. klausul a.arbitrase internasional dapat dibuat oleh siapa pun juga. dua entitas indonesia apakah warga negara atau badan hukum dapat saja membuat klausul arbitrase internasional bidang hukum dagang dalam kontrak karena objek kontraknya ada dalam dan luar negeri karena hal tersebut tidak dilarang, nomor tidak menetapkan batas waktu kapan penyerahan putusan dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera jakarta pusat dan tidak diatur juga apakah ada kewajiban arbiter, kuasanya atau panitera jak pusat untuk memberi alihkan kepada para pihak apakah telah ada penyerahan put hanya memberi waktu hari untuk mengajukan pembatalan sejak put diserahkan. batasan waktu hari untuk permohonan pembatalan dan ketiadaan batas waktu untuk penyerahan put serta ketiadaan kewajiban untuk memberi tahu kepada para pihak terutama kepada pihak yang terhadapnya pelaksanaan put akan ditujukan sangatlah merugikan pihak yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold akan mengajukan pembatalan hal ini berbeda dengan putusan arbitrase nasional. nuansa diskriminatif bertambah lagi dalam ini. pada sebelumnya diskriminasi penggunaan upaya kasasi dan pada perlakuan antara arbitrase nasional dan internasional yang tidak jelas juga kebijakan apa yang mendasari kenapa tidak ditetapkan batas waktu penyerahannya. sebagaimana telah disampaikan sebelumnya thailand membatasi penyerahan tersebut tentunya hal ini akan menjamin kepastian hukum dan fairness. undang undang ini jelas berpotensi untuk menimbulkan kerugian kepada pihak yang mendiskriminasi secara prosedural karena aturan yang terdapat dalamnya. sangatlah mungkin bahwa seseorang pada satu saat mendapatkan keuntungan atas kelemahan undang undang ini dan pada kesempatan lain dirugikan, namun demikian hal demikian tidaklah kemudian diperhitungkan sebagai impasatas kemungkinan kerugian dan keuntungan sehingga undang undang ini tidak perlu dilakukan pengujian. hal yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah menurut ahli bahwa undang undang ini justru dapat merugikan pada pihak yang seharusnya dilindungi dan sebaliknya dapat menguntungkan pihak yang seharusnya tidak dilindungi karena adanya putusan arbitrasi internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum. pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian ditentukan oleh nasibnya saja sedang dimana mereka berada, apa yang didalilkan pemohon adalah salah satu dari banyak faktor yang secara potensial dapat terjadi pada siapa pun juga yang dirugikan oleh undang undang ini. ahli berpendapat bahwa mahkamah untuk menjamin kepastian hukum harus memutuskan sesuatu. kalau toh mahkamah mengabulkan permohonan pemohon maka mahkamah baru menyelesaikan satu faktor saja diantara faktor faktor yang terdapat dalam undang undang guo. mahkamah harus memberikan kepastian dan keadilan. ketiadaan kepastian aturan dapat menimbulkan fairness yaitu mempermainkan hukum:juni yang menerangkan sebagai berikut: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ketentuyang berbunyi,yang berbunyi, permohonan pembatalan putusan arbitrasiarbitrase dan alternatif penyelesaian sengketcaps,bertanggal desember bahwa terhadap putusan arbitrase internasional tersebut didaftarkan dan dicatatkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal mei (didaftarkan tahun bulan setelah diputuskan). (vide permohonan hal: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa pada tanggal juli ketua pengadilan negeri jakarta pusat mengeluarkan penetapan nomor tentang penetapan putusan arbitrase ica the internasional cotton association limited). pemohon baru menerima pemberitahuan adanya pendaftaran putusan ica dari pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal agustus (vide permohonan hal: bahwa akibat adanya pendaftaran dan penetapan tersebut atas, pemohon mengajukan pembatalan tanggal agustus serta mengajukan perlawanan tanggal september pengadilan negeri jakarta pusat, yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan. bahwa dengan adanya dan cputusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri. sedangkan batas waktu pendaftaran atas adanya putusan arbitrase internasional tidak diberikan batasan waktu oleh caps (vide permohonan hal:adilan, ketidakpastian hukum serta adanya diskriminasi hukum bagi pemohon (vide permohonan hal terhadap permohonan pengujian dan caps, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan, bahwa.namunbahwarbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilanmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui tata cara (prosedur) sederhana. bahwabahwayang diatur didalam caps, yang salah satunya mensyaratkan. bahwa (vide caps merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold adalah kualifikasi pemohon,merupakan badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara indonesia, yakni berdasarkan akta pendirian nomor dibuat notaris plat indrawi setiabudi s.h. yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan ham nomor ht. th. tanggal september (vide bukti dan dan perubahannya sesuai dengan akta notaris ario hardicdo, nomor tanggal mei dan surat dari kementerian hukum dan ham direktorat jenderal administrasi hukum umum nomor ahu ah. tanggal juni ,(vide bukti dan dalam upaya permohonan ini diwakili oleh ongkowijoyo onggowarsito, warga negara indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan nik: selaku direktur utama pt. indicate sindo, yang menganggap hak konstitusionalnya telahdirugikan oleh berlakunya dan uuaapstertanggal desember (vide bukti bahwa terhadap putusan arbitrase the internasional cotton association limited tanggal desember untuk selanjutnya disebut putusan ica , didaftarkan dan dicatatkan (depoonir) kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal mei terdaftar bawah nomoryang menyatakan, dpr beranggapan bahwa ketentuan guo tersebut merupakan kebijakan pembuat undang undang atau legal policy untuk mengatur waktu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yaitumengingat persyaratan persyaratan yang harus dilengkapi dan disertakan oleh pemohon eksekusi dalam penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam caps memerlukan waktu yang cukup lama.yaituterhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut(vide caps). bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakyang telah didaftarkan tidak beralasan, karena faktanya pemohon telah menerima pemberitahuan adanya putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan oleh kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam tata cara pelaksanaan putusan yang diatur dalam hukum acara perdata. bahwa mengenai permasalahan jangka waktu pemberitahuan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional oleh panitera pengadilan, hal merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tersebut semata mata merupakan permasalahan teknis bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas. bahwa berdasarkan penjelasan atas, dpr berpendapat bahwa ketentuan dan undang undang guo tidak bertentangan dengan dan undang undang dasarmberikan keterangan lisan dan telah pulamaret yang mengemukakan hal sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa ketentuan arbitrasebahwa pemohon merasa diperlakukan tidak sama dalam hukum acara dan dirugikan kepentingan hukum memohon eksekusi untuk dapat melakukan upaya hukum memohon eksekusi untuk dapat melakukan upaya hukum pembatalan sebagaimana ditentukan arbitrase karena tidak ada satupun dalam ketentuan sampai nomor tahun dan penjelasannya yang mengatur kewajiban bagi kepaniteraan(memohon eksekusi) yang berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum pembatalan. dengan memperhatikan apa yang alami oleh pemohon, apabila mahkamah konstitusi berpendapat dan menganggap arbitraseyaitu konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai putusan tersebut diserahkan dan:keterangan pemerintahcaps, sebagai berikut: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold: dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan:arbitrase dapat dilaksanakan secarayaitumerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldketentuan arbitrase yang menyatakan, dan ketentuan yang menyatakmerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: sampai dengan undang undang. pembatalan putusan undang undangmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldarbitrase:,, sehingga arbiter senantiasa harus beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa. bahwa sesuai keterangan pada huruf terhadap kewenangan baik penyerahan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan putusan ditangani dan dilaksanakan oleh pengadilan negeri sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan undang undang guo. mengenai penanganan pembatalan arbitrase internasional juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata. cara pelaksanaan putusan yang diatur dalam hukum acara perdata. oleh karena itu, berdasarkan uraian atas, terhadap anggapan pemohon menurut pemerintah adalah tidak jelas dan menurut fakta pemohon tidak terbukti secara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold konstitusional haknya melanggar karena berdasarkan ketentuan dalam undang undang guo diatur bagi putusan pelaksanaan arbitrase internasional jika telah mengikuti syarat syarat yang telah ditentukan dengan benar dan sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga arbitrase menurut pemerintah tidak perlu dimaknai lagi karena pelaksanaan arbitrase internasional yang diatur dalam undang undang guo sudah secara jelas dan tegas diatur dan disesuaikan dengan tata cara hukum acara perdatbadan arbitrase nasional indonesia bani) dalam persidangan tanggal april menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis bertanggal april yang diserahkan dalam persidangan tersebut, yang menguraikan hal dan bentuk bentuk lain dari penyelesaian sengketa luar pengadilan. bani didirikan pada tahun atas prakarsa tiga merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum prof soebekti s.h., haryono tjitrosoebono s.h. dan profbidang hukum dan batam. adanya bani sebagai lembaga arbitrase adalah sesuai dengan ketentuan umum butir dan uuaaps,penegaselenggarakan indonesia. pada saat ini lebih dari arbiter berlatar belakang berbagai profesi, diantaranya adalah asing terdaftar bani. ii. pengertian tentang arbitrase menurut prof. subjektif mantan ketua mahkamah agung), arbitrase adalahpara pihak akan tunduk pada atau mentmenyelesaikjustice j), yakni nomor juncto nomor dan hir merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoidngketa yang dapat diselesaiuaaps, penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah masalah perdagangan. salah satu prinsip pokok dalam arbitrase adalah putusannya yang bersifat mandiri, final dan mengikat (final and binding) atau seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasar prinsip final dan mengikat tersebut, pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan sangat hati hati, misalnya pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal hal yang sifatnya sangat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase atau pembatalan akan menimbulkan dampak negatif. selanjutnya, prinsip lain yang penting dalam arbitrase adalah non intervensi pengadilan. dengan prinsip ini,perjanjian arbitrase, termasuk mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan arbitrase. sesuai ketentuan uuajuga untuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjadi berlarut larut. berdasarkan prinsip prinsip arbitrase atas, ketentuan dalam uuaaps antara lain khususnya bab tentang pelaksanaan putusan arbitrase merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold.undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya . dalam melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut berlaku asas hukum pasta sunt pertanda , manaarbitrase dapat diselenggarakan institusional, dimana proses diselenggarakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase dengan menggunakan aturan prosedur, singapore international arbitration centre siap), kuala lumpur regional arbitration center keras), badan arbitrase nasional indonesia bani), badan arbitrase pasar modal indonesia bakmi) dan badan arbitrase syariah nasional basarnas) jakarta, dan international cotton association ica) inggris. arbitrase juga dapat diselenggarakan secara hoc, (di indonesia mengenai arbitrase ad hoc). merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pdt arb int pn.jkt.pst, atau dengan kata lain putusan arbitrase internasional ica didaftarkan tahun bulan setelah diputuskan: (vide bukti bahwa pada tanggal juli ketua pengadilan negeri jakarta pusat mengeluarkan penetapan nomor eks tentangbahwa pemohon pada tanggal agustus baru menerima pemberitahuan adanya pendaftaran putusan ica guo dari pengadilan negeri jakarta pusat melalui surat tertanggal agustus perihal pemberitahuan penyampaian(vide bukti bahwa akibat adanya pendaftaran dan penetapan tersebut diatas, pemohon mengajukan pembatalan melalui pengadilan negeri jakarta pusat, sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor pdt. p pn. jkt. pst. tertanggal agustus serta mengajukan perlawanan sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor pdt. plw pn. jkt. pst. tertanggal september yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan, (vide bukti dan bukti bahwa pemohon dalam mencari kepastian keadilan dengan adanya dan uuahari putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri, sedangkan batas waktu pendaftaran atas adanya putusan arbitrase internasional tidak diberi batasan waktu oleh nomor tahun: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ill. arbitrase internasional perkembangan arbitrase internasional menuntut agar pengadilan bersedia melaksanakan (eksekusi) putusan arbitrase yang dijatuhkan negara lain, yang tergantung pada perjanjian perjanjian bilateral dan multilateral melalui konvensi internasional. upaya pertama untuk menyatukan rejim hukum dalam arbitrase internasional dimulai dengan protokol geneva tahun (the geneva protocol arbitration clause), yang kemudian diikuti dengan konvensi geneva tahun tentang eksekusi putusan arbitrase asing international convention the execution foreign awards). tujuan dari konvensi geneva adalah memperluas lingkup protokol geneva tahun melalui pengakuan dan penegakan protokol dalam negara negara penandatangan konvensi. konvensi geneva ini kemudian digantikan dengan konvensi new york pada tahun new york convention the recognition and enforcement foreign orbital awards dalam konvensi new york, negara negara yang menandatangani sepakat untuk mengakui putusan arbitrase yang dijatuhkan lain negara, berdasarkan pada asas timbal balik (reciprocity). sampai dengan negara telah meratifikasi konvensi new york, termasuk indonesia, sehingga sebaran konvensi saat ini sudah cukup luas. indonesia meratifikasi konvensi new york dengan keputusan presiden nomor tahun dengan menetapkan minimum standar untuk pelaksanaannya, konvensi new york telah memainkan peranan dalam meningkatkan jumlah kasus yang dirujuk arbitrase internasional. konvensi new york berisi kompromi kompromi, mana yang paling signifikan adalah yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan yang memberikan kebebasan (independensi) dan otonomi tertentu kepada negara negara yang menandatangani konvensi. menurut konvensi new york pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase dapat ditolak manakala salah satu dari kondisi kondisi dipenuhi antara lain: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold konvensi new york pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan pihak berwenang yang kompeten mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa: (a) para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau, tidak adanya setiap petunjuk akarnya, menurut hukum dari negara mana putusan dibuat: atau (b) pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya: atau (c) putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau berisi keputusan keputusan mengenai hal hal luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan keputusan mengenai hal hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan keputusan mengenai hal hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan: atau (d) komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung, atau (e) putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang negara mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan. pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa: (a) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum negara itu: atau (b) pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik negara itu. dari ketentuan ketentuan dalam konvensi new york seperti dikemukakan atas jelaslah ketentuan ketentuan tersebut cukup banyak mengatur tentang syarat syarat untuk dapat melakukan penolakan atas putusan arbitrase internasional, sedangkan tentang pembatalan putusan arbitrase internasional huruf menyatakan bahwa pembatalan merdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid merupakan kewenangan negara mana putusan yang bersangkutan dijatuhkan. arbitrase internasional bidang komersial menyangkut sekurang kurangnya empat pilihan hukum: pilihan yang pertama adalah hukum yang berlaku dalam kontrak, baik yang dipilih oleh para pihak maupun yang ditetapkan oleh arbiter bila tidak disebutkan dalam kontrak. pilihan hukum yang kedua adalah berkaitan dengan kedudukan (seat) atau tempat arbitrase, yang diatur dalam lex arbitrio, yakni hukum yang mengatur masalah masalah mengenai penafsiran, keabsahan dan pelaksanaan putusan arbitrase, putusan sela, penelusuran bukti (discovery) pembatalan dan permohonan putusan uncial model law mengatur masalah tersebut). dengan demikian apabila para pihak menentukan arbitrase melalui forum arbitrase yang diselenggarakan london, maka lex arbitrio yang berlaku adalah hukum inggris. pemberlakuan lex arbitrio merupakan faktor yang menentukan bagi pengadilan yang berwewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. hal bahwa yang berwenang untuk melaksanakan pembatalan putusan arbitrase adalah pihak yang berwenang dii negara mana putusan dijatuhkan tercantum pula dalam huruf (e) konvensi new york. dengan demikian jakarta pusat tidak dapat membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan luar wilayah republik indonesia. ketiga, jika para pihak telah memilih suatu lembaga untuk melaksanakan arbitrase, maka peraturan prosedur arbitrase dari lembaga yang bersangkutan akan mengatur tata cara yang dipergunakan dalam penyelenggaraan arbitrase. keempat, menurut konvensi new york hukum tempat mana putusan akan dilaksanakan dapat menentukan hasil akhir. iv. undang undang nomor tahun uuaaps) tidak seperti singapura, indonesia hanya mempunyai satu undang undang yang mengatur tentang arbitrase. uuaaps yang diundang undangan pada merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tahun merupakan lex arbitrio yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diselenggarakan indonesia atau oleh lembaga arbitrase indonesia. selain mengatur proses arbitrase (seperti syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, hak ingkar terhadap arbiter, hukum acara yang berlaku, berakhirnya tugas arbiter dan biaya arbitrase) uuaaps tersebut juga mengatur pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase yang diselenggarakan indonesia (arbitrase nasional) yang masing masing ditetapkan dalam dan mengenai arbitrase internasional uuaaps hanya mengatur mengenai prosedur dan syarat syarat untuk eksekusi putusan, yaitu yangdimaksudkan dengan putusan arbitrase international sebagaimana ditetapkan dalam uuaapslaksanakan putusan arbitrase pertama tama perlu dibedakan antara pembatalan dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. dalam bahasa inggris istilah "pembatalan adalah annulment atau set aside, sementara untuk penolakan diistilahkan sebagai refusal. dilihat dari konsekuensi hukum, pembatalan akan berakibat pada dijadikannya putusan arbitrase seolah olah tidak pernah dibuat, sementara penolakan tidak berarti bahwa putusan arbitrase dinaikkan. penolakan pelaksanaan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase yang bersangkutan dilaksanakan yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. konvensi new york tahun mengenai penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing internasional digunakan istilah refusal atau penolakan. seperti telah dijelaskan terdahulu pemberlakuan lex arbitrio dapat diartikan bahwa negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan suatu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold putusan arbitrase asing internasional adalah negara mana proses arbitrase tersebut diselenggarakan. dengan demikian, jakarta pusat tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh badan arbitrase ica yang berkedudukan luar wilayah hukum republik indonesia. indonesia agar putusan arbitrase nasional (domestik) dapat dieksekusi yaitu arbitrase yang diselenggarakan indonesia, dengan syarat bahwakarena putusan arbitrase nasional bersifat final dan mengikat,uua, makauua disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. hanya diberlakukan untuk putusan arbitrase domestik, karena pengadilan negeri indonesia tidak berhak membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan luar jurisdiksi indonesia. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jakarta pusat hanya dapat menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tidak dapat merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dilaksanakan (bukan dibatalkan) apabila pengadilan menemukan bahwa putusan bertentangan dengan ketertiban umum (public policy). tanggapan terhadap perkara nomor puu xiii pemohon dalam perkara mahkamah konstitusi nomor puu xiii adalah pemilik indicate sindo pts), sebuah perusahaan pemintalan java timur yang bersengketa dengan mitra dagangnya yang berdomisili hong kong. dalam perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua pihak melalui arbitrase international cotton association ica) liverpool inggris. dalam amar putusannya majelis arbitrase ica memutuskan bahwa pemohon merupakan pihak yang harus membayar ganti rugi kepada pihak lawannya. pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya nomor yang tidak mengatur batas akhir penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional telah terjadi ketidakpastian hukum. ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran. kekosongan hukum ini berakibat memohon eksekusi pts) kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional jakarta pusat. pemohon menilai bahwa situasi tersebut menyebabkan diskriminasi hukum bagi pemohon, yaitu kehilangan hak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan guo tidak mensyaratkan kepada. international cotton association ica) adalah asosiasi perdagangan dan badan arbitrase yang beroperasi nirlaba dalam komoditas kapas. ica ini dibentuk pada tahun liverpool, inggris, oleh sekelompok orang yang berdagang kapas yang kemudian membuat seperangkat peraturan perdagangan yang mengatur penjualan dan pembelian kapas. keanggotaan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ica adalah perusahaan perusahaan atau perorangan yang berusaha dalam perdagangan terkait dengan kapas dan produk turunannya. ica mempunyai dua fungsi utama, yaitu membuat peraturan peraturan mengenai perdagangan kapas antara perusahaan dunia dan menyelesaikan sengketa antara mereka melalui arbitrase, selain menyediakan sarana untuk pelatihan, dan lain lain. apabila perdagangan kapas dilakukan menurut peraturan ica, maka para pihak memiliki hak untuk memohon penyelesaian sengketanya dilakukan melalui badan arbitrase ica, yang putusannya dapat dieksekusi negara negara penandatangan konvensi new york tahun putusan arbitrase adalah akhir dan mengikat (final and binding), yang artinya para pihak yang dikalahkan harus melaksanakan putusan dengan sukarela dan legowo. peran pengadilan negeri terbatas pada membantu eksekusi putusan bilamana pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan dan bahwa adanya persyaratan pendaftaran putusan arbitrase semata mata untuk ketertiban pelaksanaan. karena penyelesaian sengketa antara pemohon dengan mitranya melalui forum arbitrase yang berada luar wilayah hukum indonesia, maka putusan arbitrase ica guo menurut uuaaps dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. selanjutnya, putusan arbitrase ica guo adalah final dan mengikat dan para pihak wajib menjalankan amar putusan secara sukarela. jika pemohon tidak bersedia membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh majelis arbitrase, maka pihak lawannya bermaksud melakukan eksekusi putusan arbitrase guo indonesia, karena aset pemohon berada indonesia. untuk melaksanakan eksekusi tersebut pada tanggal mei majelis arbitrase liverpool atas permohonan oel mendaftarkan putusan arbitrase guo jakarta pusat. sebagaimana putusan pengadilan, suatu putusan arbitrase hanya dapat dimohonkan pembatalannya negeri mana putusan dijatuhkan, yang dalam perkara guo ialah pengadilan inggris. dengan demikian, bila pemohon ingin membatalkan putusan arbitrase guo pemohon harus merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold melakukan upaya pembatalan tersebut pengadilan high court) inggris, bukan jakarta pusat. dengan demikian tidak adanya batas waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak menghilangkan hak konstitusional pemohon sebagai pihak yang dikalahkan untuk memohon pembatalan putusan arbitrase internasional guo, yang hanya dapat dilakukannya pengadilan inggris sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan inggris. permasalahan serupa pernah mencuat pada tahun dengan adanya putusan jakarta pusat nomor registrasi pdt.g pm.jkt.pst) yang membatalkan putusan arbitrase yang dibuat genera swiss) dalam perkara yang melibatkan pertamina melawan karana bodas company llc (kbc). atas putusan arbitrase geneva, pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. sebagai upaya hukum pertamina memohon pengadilan swiss untuk membatalkan putusan arbitrase, hanya upaya ini tidak dilanjutkan karena pertamina gagal membayar deposit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh swiss federal supreme court. sementara itu kbc telah melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk eksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan geneva. pengadilan beberapa negara mana pertamina memiliki aset. menghadapi hal ini pertamina kemudian berusaha membatalkan putusan arbitrase geneva guo indonesia dengan terlebih dahulu mendaftarkan putusan arbitrase guo jakarta pusat. putusan jakarta pusat kemudian membatalkan putusan arbitrase geneva ini, namun kemudian dibatalkan oleh mahkamah agung dalam putusan kasasi. bahwa untuk menggugat pelanggaran hak konstitusionaluaaps. akibat (causal merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold terbang) antara kerugian dan berlakunya yang dimohonkan untuk diuji. vi. kesimpulbahwa dengan demikian, para pihak diharapkan melaksanakan putusan arbitrase secara legowo dan sukarela tanpa adanya upaya untuk membatalkannya. bahwa kewenangan jakarta pusat hanya menetapkan menerima atau menolak (bukan membatalkan) permohonan eksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan luar wilayah hukum republik indonesia putusan arbitrase internasional), maka dengan demikian pernyataan pemohon bahwa ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran dalam uuaaps yang berakibat memohon eksekusi kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional jakarta pusat adalah tidak terbukti. ketiadaan aturan tenggang waktu dalam tidak merampas hak memohon eksekusi dan tidak berakibat memohon eksekusi kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan. tidak terdapatnya tenggang waktu untuk permohonan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti halnya mengenai pendaftaran putusan arbitrase domestik. karena berdasarkan konvensi new york tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan negara manapun negara yang merupakan anggota konvensi new york tersebut. penghapusan malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas putusan arbitrase internasionalmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldlandaskan pada asas pasta sunt pertanda, yang dapat diartikan bahwa para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan bahwa dengan demikian mahkamah konstitusi sudah sewajarnya dan sepatutnya menolak mengabulkan permohonan penghapusan bertolak dari kesimpulan diatas2.6j menimbang bahwa pemohon dan pihak terkait badan arbitrase nasional indonesia bani) menyampaikan kesimpulan tertulis masing masing bertanggal maret dan april yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal april yang pada pokoknya pemohon dan pihak terkaitmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa dengan tidak ditemukannya batas waktu untuk penyerahan dan pendaftaran (deposit) adilan, ketidakpastian hukum serta adanya diskriminasi hukum bagi pemohon, sedangkan untuk pembatalan putusan arbitrase dibatasi dengan tenggang waktu, padahal batas waktu pembatalan terhitung dari hari pendaftaran putusan ica (vide nomor tahun mengakibatkan prinsip keadilan berimbang bagi para pihak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hukum acara perdata (audi altera parte) pada diri pemohon (hak konstitusional) untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan arbiter kuasanya pengadilan negeri sudah dihilangkan oleh norma pada dan nomor tahun iii. kerugian pemohon bahwa pemohon (sebagai memohon eksekusidalam putusan arbitrase internasional ica) merasa diperlakukan yang tidak sama dihadapan hukum serta tidak mendapatkan rasa keadilan, dimana pihak badan hukum asing) yang mendaftarkan putusan arbitrase internasional tidak dibatasi waktu untuk mendaftarkannya, sedangkan pemohon badan hukum nasional) dibatasi waktu hari untuk mengajukan pembatalan atas adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional pengadilan negeri jakarta pusat, sebagaimana diatur: divide undang undang dasar negara republik indonesiauntuk diperlakukan sama hadapan hukum serta untuk mendapatkan keadilan tidak terakomodir oleh undang undang yang diajukan untuk diuji materiil,disatu sisi mengatur adanya ketentuan yang tidak membatasi waktu bagi pihak asing lembaga badan hukum. asing) untuk mendaftarkan (deposit) adanya putusan internasional namun disatu sisi merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoiditu goldrifikasi dirinya sebagai badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas dengan nama pt. indicate sindo yang dalam hal ini diwakili oleh ongkowijoyo onggowarsito sebagai direktur utama pt. indicate sindo, pendirian badan hukum perdata pemohon didasarkan pada akta nomor hadapan notaris plat indrawi setiabudi, s.h., dan telah mendapat pengesahan persetujuan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ht. th. tertanggal september (bukti dan bukti pada tanggal mei anggaran dasar pemohon pt. indicate sindo) merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dilakukan perubahan berdasarkan berita acara rapat umum luar biasa para pemenang saham perseroan terbatas pt. indicate sindo nomor yang dibuat hadapan notaris ario hardickdo dan telah dicatat kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ahu ah. tertanggal juni (bukti dan bukti pemohon adalah salah satu pihak (pihak pembeli) dalam perselisihan kontrak jual beli kapas forum arbitrase liverpool the internasional cotton association limited) dengan everseason enterprises ltd perusahaan dari negara hongkong (pihak penjual). atas perselisihan tersebut forum arbitrase liverpool menjatuhkan putusan bertanggal desember (bukti putusan arbitrase the internasional cotton association limited putusan ica), bertanggal desember didaftarkan dan dicatatkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal mei dengan nomor pdt arb int pn.jkt.pst (bukti namun pemohon baru menerima pendaftaran putusan arbitrase dari pengadilan negeri jakarta pusat tanggal agustus melalui surat bertanggal agustus dengan adanya pendaftaran putusan ica tersebut, pemohon mengajukan permohonan pembatalan melalui pengadilan negeri jakarta pusat yang terdaftar dalam registrasi perkara nomor pdt. p pn. jkt. pst, tanggal agustus selain itu, pemohon juga mengajukan perlawanan yang terdaftar dalam registrasi perkara nomor pdt. plw pn. jkt. pst. tanggal september (bukti dan bukti pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian dan karena berlakunya guo telah mengakibatkan hak konstitusional pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan ica menjadi hilang dan atau berpotensi secara formal tidak dapat diterima. menurut pemohon, mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak hari putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri, namun tidak mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold internasional, i3.6j menimbang bahwa terhadap alasan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagaimana diuraikan atas, untuk dapat menilai ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional pemohon oleh berlakunya dan guna menentukan kedudukan hukum (legal standing), permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah kerugian yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional oleh pemohon dalam permohonan guo merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud mk? menimbang bahwa permohonan guo bermula dari kasus konkrit dalam putusan arbitrase ica mengenai perselisihan kontrak jual beli kapas forum arbitrase liverpool antara pemohon sebagai pembeli dan everseason enterprises ltd sebagai penjual. dalam amar putusannya arbitrase ica memutuskan bahwa pemohon merupakan pihak yang harus membayar ganti rugi kepada everseason enterprises ltd. oleh karena aset pemohon berada wilayah indonesia maka everseason enterprises ltd mendaftarkan permohonan eksekusi putusan ica pengadilan negeri jakarta pusat sebagaimana ketentuan i3.8j menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian pemohon tentang dalil kerugian konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan atas, telah terang bagi mahkamah bahwa apa yang oleh pemohon didalilkan sebagai kerugian konstitusional sesungguhnya bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud mk. sebab, kerugian dimaksud terjadi bukan dikarenakan oleh berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, cast dan melainkan semata mata kerugian ekonomi atau finansial yang timbul dari putusan arbitrase internasional, cast putusan ica, yang mewajibkan pemohon membayar ganti kerugian kepada pihak lawannya dalam sengketa arbitrase dimaksud. hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: adalah ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. pengadilan indonesia, cast pengadilan negeri jakarta pusat, tidak memiliki kewenangan untuk merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoid membatalkan putusan arbitrase internasional sehingga tidak ada relevansinya untuk mengatur pemberitahuan adanya pendaftaran penyerahan putusan arbitrase internasional sebagaimana dikehendaki oleh pemohon. hak pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus guo, yang oleh pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional, tidaklah hilang. sebab undang undang guo, cast tidak menghalangi atau menghilangkan hak pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dimaksud. hak pemohon tersebut tetap ada namun harus diajukan pengadilan inggris menurut ketentuan hukum inggris, dimana ica bertempat kedudukan, bukan indonesia (in cast pengadilan negeri jakarta pusat): adapun adalah ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, bukan jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang menjadi titik tolak permohonan pemohon. dalam hal ini, pemohon telah mencampuradukkan dua substansi pengaturan yang berbeda dan tidak saling berhubungan sehingga membuat argumentasi pemohon menjadi rancu, guna lebih membuat terang bahwa kerugian yang dialami oleh pemohon bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan menghubungkan alasan permohonan pemohon dengan petit pemohon. andaikata benar dalil pemohon bahwa kerugian yang dideritanya adalah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud mk, good non, maka apabila permohonan guo dikabulkan, sebagaimana dikehendaki pemohon dalam petitumnya, seharusnya kerugian pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. namun, yang akan terjadi tidaklah demikian, sebab pemohon tetap tidak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional pengadilan indonesia, sebagaimana yang menjadi maksud permohonan pemohon. i3.9j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, oleh karena kerugian yang dialami pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudmaka mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan pemohon, merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiwahiduddin adams, dan santsuhartono, wahiduddin adams, santmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golbadan arbitrase nasional indonesiaaterialis akbar ttd. menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd. suwardi merdeka barat jakarta fax email [email protected] mengatur adanya ketentuan yang melarangdilakukannya pembatalan putusan arbitrase melebihi waktu hari sudah mencederai rasa keadilan (sense justice) bagi pencari keadilan (yustitiabelen) dan pemohon diperlakukan tidak sama hadapan hukum dengan berlakunya dan nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: bahwa pembatasan waktu untuk pembatalan putusan arbitrase dengan tidak ditemukannya batas akhir penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter kuasanya setidak tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil substansial,prinsip negara hukum yang menjamin hak seseorang badan hukum untuk memperjuangkan keadilan dan diperlakukan yang sama dihadapan hukum,emohon untuk mencarikeadilan yang seadil adilnya (perlakuan yang tidak sama antara pemohon dengan perusahaan asing badan hukum asing wilayah hukum nkri) sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilanyang terkandung dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa penyerahan dan pendaftaran (deposit) putusan arbitrase oleh arbiter kuasanya merupakan dalam rangka proses hukum acara yakni upaya eksekusi melaksanakan putusan arbitrase internasional untuk kepastian hukumiv. dalam pokok permohonan bahwa dari bab pelaksanaan putusan arbitrase bagian kedua arbitrase internasional nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa uuaaps), berbunyi: permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbahwa ketentuan diatas tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional merugikan hak konstitusional pemohon selaku pihak memohon eksekusi, yakni perlakuan yang tidak sama dimuka hukum antara pihak pemohon eksekusi dan pihak memohon eksekusi, sebab: ketentuan nomor tahun atau uuaaps tidak mengatur tenggang waktu kapan seharusnya putusan arbitrase internasional didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat. sebagaimana yang dialami oleh pemohon, dimananomor pdt arb int pn.jkt.pst, yakni didaftarkan tahun bulan setelah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional ica, selain itu ketentuan uuaaps tidak mensyaratkan kepada pengadilan negeri, mengakibatkan pihak yang dirugikan dikalahkan oleh putusan arbitrase internasional tidak mempunyai hak hukum untuk mengajukan pembatalan, sebagaimana yang dialami oleh pemohon, yaknidiberitahukan kepada pemohon pada tanggal agustus dengan kata lain diberitahukan setelah bulan putusan didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat: pendaftaran dan penyerahan putusan arbitrase internasional tanpa batas waktu mengakibatkan ketidakpastian hukum karena pihak pemohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional bisa kapan saja mendaftarkan putusannya pengadilan negeri jakarta pusat, dan bahkan ada yang didaftarkan lebih dari satu tahun setelah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional, dan hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoid pemohon maupun badan hukum yang ingin melakukan hubungan hukum dengan pemohon, pendaftaran dan penyerahan putusan arbitrase internasional yang tidak ditentukan batas waktu kontras dengan ketentuan pendaftaran dan penyerahan arbitrase nasional, yang secara tegas membatasi sampai dengan (tiga puluh hari) sejak putusan diucapkan, hal ini menunjukan adanya perlakuan yang berbeda antara pihak pihak yang terlibat dalam arbitrase internasional dengan pihak pihak yang terlibat dalam arbitrase nasional, dalam hal ini subjek hukum (perorangan badan hukum) khususnya indonesia, mendapatkan perlakuan berbeda dalam dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi), mengingat pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dilaksanakan dengan mengacu pada tenggang waktu sejak putusan diserahkan didaftarkan, sebagaimana ditentukan s.d. luas, yang menentukan:kepada para pihak. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold
ngan asean agreement the conservation nature and natural resources the government negara and the government the kingdom thailand, member states the association south east asian nations asean) recognizing the importance natural resources for present and future generations, conscious their ever growing value from scientific, cultural, social and economic point view: conscious also that the interrelationship between conservation and socio economic development implies both that conservation necessary ensure sustainability development, and that socio economic development necessary for the achievement conservation lasting basis, recognizing the interdependensi living resources, between them and with other natural resources, within ecosystems which they are parts wishing undertake individual and joint action for the conservation and management their living resources and the other natural elements which they depend: recognizing that international co operation essential attain many these goals: convinced that essential means achieve such converted action the conclusion and implementation agreement: have agreed follows, chapter conservation and development article fundamental principle the contracting parties, within the framework their respective national laws, undertake adopt single, where necessary and appropriate through converted action, the measures necessary maintain essential ecological processes and life support systems, preserve genetic diversity, and ensure the sustainable utilization harvested natural resources under their jurisdiction accordance with scientific principles and with view training the goal sustainable development, this end they shall develop national conservation strategies, and shall co ordinated such strategies within the framework conservation strategy for the region. article development planning the contracting parties shall take all necessary measures, within the framework their respective national laws, ensure that conservation and management natural resources are treated integral part development planning all stages and all levels. that effect they shall, the formulation all development plans, give full consideration ecological factors economic and social ones. the contracting parties shall, where necessary, take appropriate action, rete align the contracting parties shall, carrying out the provisions paragraph above, particularly consider the importance retaining the naturally high productivity areas such coastal zones and wetlands, they shall, where appropriate, co ordinated their land use planning. article protected areas the contracting parties shall appropriate establish, areas under their jurisdiction, terrestrial, freshwater, coastal marine protected areas for the purpose safeguarding the ecological and biological processes essential the functioning the ecosystems the region: representative samples all types ecosystem the region: satisfactory population levels for the largest possible number species fauna and flora belonging those ecosystems: areas particular importance because their scientific, educational, aesthetic, cultural interest, and taking into account their importance particular as: the natural habitat species fauna and flora, particularly rare endangered endemic species: ones necessary for the maintenance exploitable stocks economically important specie3, pools genetic material and safe refugees for species, especially endangered ones sites ecological, aesthetic cultural interest, reference sources for scientific research: areas for environmental education. they shall, particular, take all measures possible their power preserve those areas which are exceptional character and are peculiar their country the region well those which constitute the critical habitats endangered rare species, species that are endemic small area and species that migrate between countries contracting parties. protected areas established pursuant this agreement shall regulated and managed such way further the objectives for the purpose which they have been created. contracting parties shall, wherever possible, prohibit within such protected' areas activities which are inconsistent with such objectives, protected areas shall include la) national parks this expression denotes natural areas that are sufficiently large allow for ecological self regulation one several ecosystems, and which have not been substantially altered human occupation exploitation. ti) national parks shall placed under public control, their boundaries shall not altered nor shall any portion any national park alienated except the highest competent authority. iii) national parks shall dedicated conservation and scientific, educational and recreational uses and the common welfare the people. (b) reserves this expression denotes areas set aside for the purpose preserving specific ecosystem, the critical habitat certain species fauna flora, water catchment area for any other specific purpose relating the conservation natural resources objects areas scientific, aesthetic, cultural, educational recreational interest. ii) after reserves have been established their boundaries shall not altered nor hall any portion such reserves alienated except the authority establishing them higher authority. iii) reserves shall dedicated the purposes for which they have been created and, the light the national interests the contracting parties, any activity inconsistent with such purposes shall prohibited. contracting parties shall, respect any protected area established pursuant this agreement (a) prepare management plan and manage the area the basis this plan, (b) establish, wherever appropriate, terrestrial aquatic buffer zones that shall located around protected areas and which, the case marine areas, may include coastal land areas watershed rivers flowing into the protected area: such buffer zones all activities that may have harmful consequences the ecosystems that such areas airport protect shall prohibited regulated and activities which are consistent with the purpose the protected area shall promoted. contracting parties shall, respect any protected area established pursuant this agreement, endeavour ca) prohibit the introduction exotic animal plant species: (b) prohibit the use release toxic substances pellutants which could cause disturbance damage protected ecosystems the species they contain: (ce) the maximum extent possible, prohibit control any activity exercised outside protected areas when such activity likely cause disturbance damage the ecosystems species that such protected areas airport protect, contracting parties shall co operate the development principles, objectives, criteria and guidelines for the selection, establishment and management protected areas the region with view establishing co ordinated network protected areas throughout the region, giving particular attention those regional importance. appendix containing such principles, objectives, criteria and guidelines shall drawn the light the best scientific evidence adapted the conservation requirements the region and shall adopted meeting contracting parties. addition the establishment the protected areas referred paragraph this article, contracting parties shall promote, through the adoption appropriate measures, the conservation natural areas private owners, community local authorities, article impact assessment the contracting parties undertake that proposals for any activity which may significantly affect the natural environment shall far possible subjected assessment their consequences before they are adopted, and they shall take into consideration the results this assessment their decision making process. those cases where any such activities are undertaken, the contracting parties shall plan and carry them out overcome minimize any assessed adverse effects and shall monitor such effects with view taking remedial action appropriate. p5. emasnya chapter national supporting measures article scientific research the contracting parties shall individually co operation with other contracting parties appropriate international organizations, promote and, whenever possible, support scientific and technical programmes relevance the conservation and management natural resources, including monitoring, research, the exchange technical information and the evaluation results. article education, information and participation the public, training the contracting parties shall endeavour promote adequate coverage conservation and management natural resources in education programmes all levels, they shall calculate widely possible information the significance conservation measures and their relationship with sustainable development objectives, and shall, far possible, organize participation the public the planning and implementation conservation measures. contracting parties shall endeavour to, individually co operation with other contracting parties appropriate international organizations, develop the programmes and facilities necessary train adequate and sufficient scientific and technical personnel fulfil the aims this agreement. article administrative machinery the contracting parties shall identify maintain the administrative machinery necessary implement the provisions this agreement, and, where several governmental institutions are involved, create the necessary co ordination mechanism for the authorities dealing with designated aspects the environment. they shall endeavour allocated sufficient funds the task necessary for the implementation this agreement, well sufficient qualified personnel with adequate enforcement powers. chapter international co operation article co operative activities the contracting parties shall co operate together and with the competent international organizations, with view co ordination their activities the field conservation nature and management natural resources and assisting each other fulfilling their obligations under this agreement. that effect, they shall endeavour (a) collaborate monitoring activities: (b) the greatest extent possible, co ordinated their research activities, (c) use comparable standardized research techniques and procedures with view obtaining comparable datas (dh) exchange appropriate scientific and technical data, information and experience, regular basis: (te) whenever appropriate, consult and assist each other with regard measures for the implementation this agreement. komen metaennayanan yna lange pns naa applying the principles co operation and co ordination set forth above, the contracting parties shall forward the secretariat (a) information assistance the monitoring the biological status the natural living resources the region, (b) information, including reports and publications scientific, administrative legal nature and, particular, information measures taken the parties pursuant the provisions this agreement: the status species included appendix any other matter which the conference the parties may give special priority. article shared resources contracting parties that share natural resources shall co operate concerning their conservation and harmonis utilization, taking into account the sovereignty, rights and interests the contracting parties concerned accordance with generally accepted principles international law. that end, they shall, particular (la) co operate with view controlling, preventing, reducing eliminating adverse environmental effects which may result one contracting party from the utilization such resources another party: (b) endeavour conclude bilateral multilateral agreements order secure specific regulation their conduct respect the resources concerned: (ce) far possible, make environmental assessments prior engaging activities with respect shared natural resources which may create risk significantly affecting the environment another sharing contracting party other sharing contracting parties,: ana rasa aau aan aman ann (d) notify advance the other sharing contracting party the other sharing contracting parties permanent details plans initiate, make change in, the conservation utilization the resource which can reasonable expected affect significantly the environment the territory the other contracting party contracting parties, (e) upon request the other sharing contracting party sharing contracting parties, enter into consultation concerning the above mentioned plans: ( ) inform the other sharing contracting party other sharing contracting parties emergency situations sudden grave natural events which may have repercussions their environment: whenever appropriate, engage joint scientific studies and assessments, with view facilitating co operation with regard environmental problems related shared resource, the basis agreed data. contracting parties shall especially co operate together and, where appropriate, shall endeavour co operate with other contracting parties, with view (a) the conservation and management border contiguous protected areas shared habitats species listed appendix is: shared habitats any other species common concerns (b) the conservation, management and, where applicable, regulation the harvesting species which constitute shared resources virtue their migratory character, because they inhibit shared habitats. article transfrontier environmental effects contracting parties have accordance with generally accepted principles international law the responsibility ensuring that activities under their jurisdiction control not cause damage the environment the natural resources under the jurisdiction other contracting parties areas beyond the limits national jurisdiction. order fulfil this responsibility, contracting parties shall avoid the maximum extent possible and reduce the minimum extent possible adverse environmental effects activities under their jurisdiction control, including effects natural resources, beyond the limits their national jurisdiction. that effect, they shall endeavour (a) make environmental impact assessment before engaging any activity that may create risk significantly affecting the environment the natural resources another contracting party the environment natural resources beyond national jurisdiction: (b) notify advance the other contracting party contracting parties concerned permanent details plans initiate, make change in, activities which can reasonably expected have significant effects beyond the limits national jurisdiction: (c) enter into consultation concerning the above mentioned plans upon request the contracting party contracting parties question (d) inform the contracting party contracting parties question emergency situations sudden grave natural events which may have percussion beyond national jurisdiction, contracting parties shall, particular, endeavour refrain from actions which might directly indirectly adverse affect wildlife habitats situated beyond the limits national jurisdiction, especially habitats species listed appendix habitats included protected areas. pena chapter vii international supporting measures article meeting the contracting parties ordinary meetings the contracting parties shall held least once three years, far possible conjunction with appropriate meetings asean, and extraordinary meetings shall held any other time, upon the request one contracting party provided that such request supported least one other party. shall the function the meetings the contracting parties, particular ca) keep under review the implementation this agreement and the need for other measures, particular the appendices: (b) adopt review and amend required any appendix this agreement: (ce) consider reports submitted the contracting parties accordance with article any other information which may submitted party, directly through the secretariat, (d) make recommendations regarding the adoption any protocol any amendment this agreement, (e) establish working groups any other subsidiary body required consider any matter related this agreement: ( ) consider and undertake any additional action, including the adoption financial rules, that may required for the achievement the purposes this agreement. chapter conservation species and ecosystems article species genetic diversity the contracting parties shall, wherever possible, maintain maximum genetic diversity taking action aimed ensuring the survival and promoting the conservation all species under their jurisdiction and control. that end, they shall adopt appropriate measures conserve animal and plant species whether terrestrial, marine and freshwater, and more specifically conserve natural, terrestrial, freshwater and coastal marine habitats, ensure sustainable use harvested species, protect endangered species, conserve endemic species, and take all measures their power prevent the extinction any species sub species. order fulfil the aims the preceding paragraphs this article the contracting parties shall, particular endeavour ah) create and maintain protected areas: regulate the taking species and prohibit selective taking methods, regulate and, where necessary, prohibit the introduction exotic species, promote and establish gene banks and other documented collections animal and plant genetic resources. m5555 article secretariat the coming into force this agreement the contracting parties shall designate the secretariat responsible for carrying out the following functions: (a) convene and prepare the meetings contracting parties: (b) convene diplomatic conferences for the purpose adopting protocols: (c) transmit the contracting parties notifications, reports and other information received accordance with this agreement: (d) consider inquiries by, and information from, the contracting parties, and consult with them questions relating this agreement. (e) perform such other functions may assigned the contracting parties: ( ) ensure the necessary co ordination with other competent international bodies and particular enter into the such administrative arrangements may required for the effective discharge the secretariat functions. article national focal points order facilitate communications with other parties and the secretariat, the contracting parties shall designate appropriate national agency institution responsible for co ordination matters arising from consultations and channelling communications between contracting parties with the secretariat, tamatan we: , chapter viii final causes article adoption protocols the contracting, the contracting parties, diplomatic conference, may adopt protocols this agreement. the protocols this agreement shall subject acceptance andthe contracting partie3, article amendment the agreement any contracting party this agreement may propose amendments the agreement. amendments shall adopted diplomatic conference which shall convened the request the majority the contracting parties. amendments this agreement shall adopted consensus the contracting parties. acceptance amendments shall notified the repository writing and shall enter into force the thirteenth day following the receipt the repository notification the acceptance all the contracting parties. after the entry into force amendment this agreement any new contracting party this agreement shall become contracting party this agreement amended. p5. article appendices and amendments appendices appendices this agreement shall form integral part the agreement: amendments appendix: (ta) any contracting party may propose amendments appendix meeting the contracting parties: (b) such amendments shall adopted consensus the contracting parties, (ce) the repository shall without delay communicate the amendment adopted all contracting parties. the adoption and entry into force new appendix this agreement shall subject the same procedure for the adoption and entry into force amendment appendix provided for paragraph this article, provided that, the new appendix shall not enter into force until such time the amendment the agreement enters into force. article rules procedure the contracting parties shall adopt rules procedure for their meetings, article reports the contracting parties shall transmit the secretariat reports the measures adopted implementation this agreement such form and such intervals the meetings contracting parties may determine. kenapa mama aan ena mna mana emnenanse sea anna sarana usu kakakikann article relationshipscontracting party with regard any existing treaty, convention agreement. article settlement disputes.cable consultation negotiation. article ratification this agreement shall subject ratification the contracting parties. the instruments ratification shall deposited with the secretary general the asean secretariat, who shall assume the functions repository. article accession after the entry into force the agreement, any member state may access this agreement, subject prior approval the contracting parties this agreement, instrument accession shall deposited with the repository, mma sa, article entry into force this agreement shall enter into force the thirteenth day after the deposit the sixth instruments ratification. thereafter, this agreement shall enter into force with respect any contracting party the thirteenth day following the date deposit the instrument accession that contracting party. article responsibility the repository the repository shall inform the governments which have signed this agreement (a) the deposit instruments ratification, acceptance accession (b) the date which the agreement will come into force. article deposit and registration the present agreement shall deposited with the repository who shall transmit certified true copies thereof the governments all contracting parties which have signed the present agreement accessed it. soon the present agreement enters into force, the textppp ame: done kuala lumpur this 94x day july the year single copy the english language. for the government man negara brunei darussalam for the government the rnnnnanannn anakan merta republic indonesia wa. for the government tennangnnanuen gran malaysia for the government the sob angga naga coco.m. republic the philippines menangi for the government the senvesecesnanananananananaa republic singapore for the government the onacanunengneenganaananaar kingdom thailand article species sustainable use the contracting parties shall pay special attention harvested species, and, that effect, shall endeavour develop, adopt and implement management plans for those species, based scientific studies and aiming preventing decrease the size any harvested population levels below those which ensure its stable recruitment and the stable recruitment those species which are dependent upon, related them, maintaining the ecological relationship between harvested, dependent and related populations living resources the ecosystem considered3 restoring depleted populations least the levels referred sub paragraph (a) this paragraph: preventing changes minimizing risk changes the ecosystem considered which are not reversible over reasonable period time. take the appropriate and necessary legislative and administrative measures harvesting activities the light their national interests whereby (a) such activities must conform the management plans referred above: (b) the conduct such activities controlled permit system: (c) all indiscriminate means taking and the use all means capable causing local extinction of, serious disturbance to, populations species related species are prohibited: (d) such activities are prohibited strictly regulated certain periods, seasons places importance the life cycle the species, (e) such activities may regulated more strictly, temporarily locally order assist restoration population levels counterbalance any threat caused special circumstances, ( ) special measures, such restoring, are provided for whenever the conservation status species warrants: trade and possession specimens products specimens are regulated whenever such regulations meaningful contribute the implementation the harvesting regulations. article species endangered and endemic appendix this agreement shall list endangered species recognized the contracting parties prime importance the region and serving special attention. the appendix shall adopted meeting the contracting parties. accordingly, contracting parties shall, wherever possible, (a) prohibit the taking these species, except for exceptional circumstances special allowance from the designated authorities the contracting parties, (b) regulate the trade and possession specimens and products those species accordingly: (c) especially protect habitat those species ensuring that sufficient portions are included protected areas, (d) take all other necessary measures improve their conservation status, and restore their populations the highest possible level. each contracting party shall, wherever possible, apply the above measures species endangered national level, the contracting parties recognize their special responsibility respect species that are endemic areas under their jurisdiction and shall undertake accordingly take, wherever possible, all the necessary measures maintain the population such species the highest possible level. article vegetation cover and forest resources the contracting parties shall, view the role vegetation and forest cover the functioning natural ecosystems, take all necessary measures ensure the conservation the vegetation cover and particular the forest cover lands under their jurisdiction. they shall, particular, endeavour ta) control clearance vegetation: endeavour prevent bush and forest fires, prevent overgrazing by, inter alia, limiting grazing activities periods and intensifies that will not prevent regeneration the vegetation (b) regulate mining and mineral exploration operations with view minimizing disturbance vegetation and requiring the rehabilitation vegetation after such operations: (ac) set aside areas forest reserves, inter alia with view conserve the natural forest genetic resources, (d) deforestation and deforestation planning avoid far possible monokultur causing ecological imbalan, ce) designate areas whose primary function shall the maintenance soal quality the catchment considered and the regulation the quantity and quality the water delivered from it: ts. mnnnrrnmenenanpnnyanpnnonananannmnnana nan ann aaa, ageng ( ) ensure the maximum extent possible the conservation their natural forests, particularly mangroves with view, inter alia, maintaining maximum forest species diversity: (g) develop their forestry management plans the basis ecological principles with view maintaining potential for optimum sustained yield and avoiding depletion the resource capital. article soil the contracting parties shall, view the role soil the functioning natural ecosystems, take measures, wherever possible towards soil conservation, improvement and rehabilitation, they shall, particular, endeavour take steps prevent soil erosion and other forms degradation, and promote measures which safeguard the processes organic decomposition and thereby its continuing fertility. that effect, they shall, particular, endeavour (a) establish land use policies aimed avoiding losses vegetation cover, substantial soil losses, and damages the structure the soil, (b) take all necessary measures control erosion, especially may affect coastal freshwater ecosystems lead station downstream areas such lakes vulnerable @ecosystems such coral reefs, damage critical habitats, particular that endangered endemic species, (c) take appropriate measures rehabilitasi traded degrade goals including rehabilitation soil affected mineral exploitation. article water the contracting parties shall, view the role water the functioning natural ecosystems, take all appropriate measures towards the conservation their underground and surface water resources. they shall that effect, particular, endeavour (ah undertake and promote the necessary hydrological research especially with view ascertaining the characteristics each watershed: (b) regulate and control water utilization with view achieving sufficient and continuous supply water for, inter alia, the maintenance natural life supporting systems and aquatic fauna and flora (c) when planning and carrying out water resource development projects take fully into account possible effects such projects natural processes other renewable natural resources and prevent minimize such effects. article air the contracting parties shall, view the role air the functioning natural ecosystems, endeavour take all appropriate measures towards air quality management compatible with sustainable development. chapter iii conservation ecological processes article environmental degradation the contracting parties, with view maintaining the proper functioning ecological processes, undertake, wherever possible, prevent, reduce and control degradation the natural environment and, this end, shall endeavour undertake, addition specific measures referred the following articles (la) promote environmental sound agriculture!l practices by, inter alia, controlling the application pesticides, fertilizer and other chemical products for agricultural use, and ensuring that agricultural development schemes, particular for wetland drainage forest clearance, pay due regard the need protect critical habitats well endangered and economically important species: (b) promote pollution control and the development environmental sound industrial processes and products, (c) promote adequate economic fiscal incentives for the purposes sub paragraphs (a) and (b) above: (d) far possible consider the originator the activity which may lead environmental degradation responsible for its prevention, reduction and control well as, wherever possible, for rehabilitation and remedial measures required: (le) take into consideration, when authoring activities likely affect the natural environment, the foreseeable interactions between the new activities proposed and those already taking place the same area, and the result such interactions the air, waters and soils the area: ( ) pay particular attention the regulation activities which may have adverse affects processes which are ecological essential areas which are particularly important sensitive from ecological point view, such the breeding and feeding grounds harvested species. article pollution the contracting parties, recognizing the adverse effect that pollution discharge emissions may have natural processes and the functioning natural ecosystems well each the individual ecosystem components, especially animal and plants species, shall endeavour prevent, reduce and control such discharge, emissions applications, particular (a) submitting activities likely cause pollution the air, soil, freshwater, the marine environment, controls which shall take into consideration both the cumulative effects the pollutants concerned and the self purification altitude the recipient natural environment, (b) making such controls conditional on, inter alia, appropriate treatment pollution emissions: and (ce) establishing national environmental quality monitoring programmes, particular attention being paid the effects pollution natural ecosystems, and co operation such programmes for the region whole, chapter environmental planning measures article land use planning the contracting parties shall, wherever possible the implementation their development planning, give particular attention the national allocation land usage. they shall endeavour take the necessary measures ensure the integration natural resource conservation into the land use planning process and shall, the preparation and implementation specific land use plans all levels, give full consideration possible ecological factors economic and social ones. order achieve optimum sustainable and use, they undertake base their land use plans far possible the ecological capacity the land.
asean convention counter terrorism member countries the association southeast asian nations asean)hereafter referred "the parties" calling the charter the united nations and relevant principles international law, the relevant international conventions and protocols relating counter terrorism and relevant resolutions the united nations measures aimed counting international terrorism, and affirming our commitment protect human rights, fair treatment, the rule law, and due process well the principles enshrined the treaty amit and cooperation southeast asia done bali february affirming that terrorism cannot and should not associated with any religion, nationality, civilisation ethnic group, calling also the asean declaration joint action counter terrorism and the declaration terrorism adopted the asean summits and respectively, affirming our commitment the vientiane action programme done vientiane november particularly its thrust "shaping and sharing norms" and the need, among others, work towards the conclusion asean mutual legal assistance agreement, and asean convention counter terrorism, and the establishment asean extradition treaty envisaged the declaration asean concord': deeply concerned over the grave danger posed terrorism innocent lives, infrastructure and the environment, regional and international peace and stability well economic development, realizing the importance identifying and effectively addressing the root causes terrorism the formulation any counter terrorism measures: reiterating that terrorism, all its forms and manifestations, committed wherever, whenever, and whatsoever, profound threat international peace and security and direct challenge the attachment peace, progress and prosperity for asean and the realization asean vision affirming our strong commitment enhance cooperation counting terrorism which covers the prevention and suppression all forms terrorist acts: reiterating the need improve regional cooperation counter terrorism and undertake effective measures through deepening cooperation among asean law enforcement agencies and relevant authorities counting terrorism, encouraging the parties become parties soon possible the relevant international conventions and protocols relating counter terrorism: article general provisions the parties shall adopt such measures may necessary, including, where appropriate, national legislation, ensure that offences covered article this convention, especially when intended intimidasi population, compl government international organisation orto abstain from doing any act,pursuant article this convention, the parties shall, where possible, establish channels communication between their competent agencies facilitate the exchange information prevent the commission offences covered article this convention. the party where the alleged offender prosecuted shall, upon the request the other parties claiming jurisdiction over the same, communicate the status the case any stage the proceedings those other parties. article status refugees the parties shall take appropriate measures, conformity with the relevant provisions their respective domestic laws and applicable international law, including international standards human rights, before granting refugee status, where the parties recognise and grant such status, for the purpose ensuring that the asylum seeker has not planned, facilitated participated the commission terrorist acts. article rehabilitation programmes the parties shall endeavour promote the sharing best practices rehabilitation programmes including, where appropriate, social integration persons involved the commission any the offences covered article this convention with the objective preventing the perpetrator terrorist acts. article xii mutual legal assistance criminal matters the parties shall, conformity with their respective domestic laws, afford the wildest measure assistance connection with investigations criminal proceedings brought respect the offences covered article this convention. the parties shall, where they are parties the treaty mutual legal assistance criminal matters done kuala lumpur november carry out their obligations under paragraph this article conformity with that treaty. article xiii extradition the party the territory which the alleged offender present shall, cases which article vii this conventiondomestic laws that partydomestic laws that party. the offences covered article this convention shall deemed included extraditable offences any extradition treaty existing between any the parties before the entry into force this convention. thethe requested party may, its option, and conformity with its domestic laws, consider this convention legal basis for extradition respect the offences covered article this convention. article xiv political offences exception none the offences covered article this convention shall regarded for the purposes extradition under article xiii this convention mutual legal assistance criminal matters under article xii this conventioncriminal mattersdesignation central authorities coordinating structures each party shall designate, appropriate, central authority coordinating structure enhance cooperation under this convention. article xvi implementation, monitoring and review the relevant asean sektoral bodies involved asean cooperation counting terrorism shall responsible for monitoring and reviewing the implementation this convention. article xvii confidentiality each party shall preserve the confidentiality and secrecy documents, records and other information received from any other party, including the source thereof. document, record other information obtained pursuant this convention shall discussed shared with any other party, state person except with the prior written consent the party which provided such document, record information. article xvii relationship with other international instrumentsarticle xix settlement disputes any difference dispute between the parties arising from the interpretation application the provisions this convention shall settled amicably through consultation and negotiation between the parties through diplomatic channels any other peaceful means for the settlement disputes agreed upon between the parties. article ratification, approval and repository this convention shall subject ratification approval accordance with the internal procedures the parties. the instruments ratification approval shall deposited with the secretary general asean who shall promptly inform the other parties such deposit. article xxi entry into force and amendment this convention shall enter into force the (thirteenth) day following the date the deposit the (sixth) instrument ratification approval with the secretary general asean respect those parties that have submitted their instruments ratification approval. for any party satisfying improving this convention after the deposit the (sixth) instrument ratification approval, but before the day the convention enters into force, the convention shall also apply that party the date the convention enters into force. respect party satisfying improving this convention subsequent its entry into force pursuant paragraph shall enter into force format party the date its instrument ratification approval deposited. this convention may modified amended any time mutual written consent the parties. such modification amendment shall enter into force such date shall mutually agreed upon parties and shall form part this convention. any modification amendment shall not affect the rights and obligations the parties arising from based the provisions this convention before the entry into force such modification amendment. article xxii withdrawal any party may withdraw from this convention any time after the date the entry into force this convention for that party. the withdrawal shall notified instrument withdrawal the secretary general asean. the withdrawal shall take effect (one hundred and eighty) days after the receipt the instrument withdrawal the secretary general asean. the secretary general asean shall promptly notify all the other parties any withdrawal. article xxiii registration this convention shall registered the secretary general asean the united nations secretariat pursuant article the charter the united nations. done cebu, philippines, this thirteenth day janhaji hassan bolkiah sultan brunei darussalam for the kingdom cambodia: samekh hun sen prime minister for the republic indonesia: dr. susilo bambang yudhoyono president for the lao people's democratic republic: bouasone bouphavanh prime minister for malaysia: dato' seri abdullah ahmad badawi prime minister for the general soe win prime minister for the republic the philippines: gloria macapagal array president for the republic singapore: frontal lee hsien loong prime minister for the kingdom thailand: general surau chulanont (ret.) prime minister for the socialist republic viet nam: nguyentan dung prime minister have agreed follows: article objectivearticle criminal acts terrorism for the purposes this convention, "offence" means any the offences within the scope and defined any the treaties listed follows: convention for the suppression unlawful seizure aircraft, signedconcludednew york december international convention against the taking hostages, adopted new york december convention the physical protection nuclear material, adopted vienna octobernew york december international convention for the suppression the financing terrorism, adopted new york december international convention for the suppression acts nuclear terrorism, adopted new york april amendment the convention the physical protection nuclear material, done vienna julyone london october andlondon october diposting its instrument ratification approval, party which nota party treaty listed paragraph this article may declare that, the application this convention that party, that treaty shall deemed not included paragraph this article. this declaration shall cease have effect soon the treaty enters into force for the party having made such declaration, which shall notify the repository stated paragraph article this entry into force. when party ceases party toa treaty listed paragraph this article, may make declaration provided for this article, with respect that treaty. article iii sovereign equality, territorial integrity and non interferenceference the internal affairs other parties. article preservation sovereignty nothing this convention entities party undertake, the territory another party,s. article non application this convention shall not apply where the offence committed within single party, the alleged offender and the victims are nationals that party, the alleged offender found the territory that party and other party has basis under this convention exercise jurisdiction. article areas cooperation the areas cooperation under this convention may, conformity with the domestic laws the respective parties, include appropriate measures, among others, to: take the necessary steps prevent the commission terrorist acts, including the provision early warning the other parties through the exchange information, prevent those who finance, plan, facilitate, commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against the other parties and or the citizens the other parties, cc. mani the prevent the movement terrorists terrorist groups effective border control and controls issuance identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterteiting, forgery fraudulent use identity papers and travel documents, promote capacity building including training and technical cooperation and the holding regional meetings, promote public awareness and participation efforts counter terrorism, well enhance inter faith and intra faith dialogue and dialogue among civilisations, enhance cross border cooperation: enhance intelligence exchange and sharing information, enhance existing cooperation towards developing regional databases under the preview the relevant asean bodies, strengthen capability and readiness deal with chemical, biological, radiological, nuclear cbn) terrorism, cyber terrorism and any new forms terrorism, undertake research and development measures counter terrorism, encourage the use video conference teleconference facilities for court proceedings, where appropriate: and ensure that any person who participates the financing, planning, preparation perpetrator terrorist acts supporting terrorist acts brought justice. subject the consent the parties concerned, parties shall cooperate address the root causes terrorism and conditions conducive the spread terrorism prevent the perpetrator terrorist acts and the propagation terrorist cells. article vii state jurisdiction party shall take such measures may necessary establish its jurisdiction over the offences covered article this convention when: the offence committed the territory that party: the offence committed board vessel flying the flag that party aircraft which registered under the laws that party the time the offence committed, the offence committed national that party. party may also establish its jurisdiction over any such offence when: the offence committed against national that party: the offence committed against state government facility that party abroad, including its embassy other diplomatic consular premises: the offence committed attempt compl that party abstain from doing any act, the offence committed stateless person with habitat residence the territory that party. party shall likewise establish its jurisdiction over the offences covered article this convention cases where the alleged offender present its territory and does not extrait that person any the parties that have established their jurisdiction accordance with paragraph this articles. article viii fair treatments the partyupon receiving information that person who has committed who alleged have committed offence covered article this convention may present its territory, the party concerned shall take such measures may necessary under its domestic lawss ensure that person's presence for the purpose prosecution extradition. any person regarding whom measures referred paragraph this article are being taken shall entitled:'s rights: visited representative that state: and informed that person's rights under subparagraphs (a) and (b) paragraph this articlepartythis article are intended. whenasean, the parties which have established jurisdiction accordance with paragraph article vii, and, considers disable, any other interested parties, the fact that such person custody and the circumstances which warrant that person's detention. the party which carrying out the investigation referred paragraph this article shall promptly inform the said parties its findings and shall indicate whether intends exercise jurisdiction over the said personassessor beban kerja dosen (bkdnghitungan beban kerja dosen bkd) dipandang perlu untuk mengangkat assessoassessor beban kerja dosen bkd) fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat assessor beban kerja dosen bkd) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua assessor beban kerja dosen bkd) fakultas kedokteran universitas lampung bertugas review beban kerja dosen. ketiga assessoay bpa jarum korra sip dr. dr. suhartono, s ked, kes, sp. nip. haaassessor beban kerja dosen bkd) fakultas kedokteran universitas lampung tahun eaw assessor beban kerja dosen prof. dr. dr. frida wn. kes. mmk iv d semester genap assessor beban kerja dosen ir, dyah wulan srw. skm., kes iv a pan semester genap ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari ag ama fata dr. dr. suhartono, ked, kes, sp. nip. 19701z08284(rlu ditetapkan adanya sensor, bahwa untuk penetapan senbeton pakis ton angsensormmmm, suri banuanama dosen sensor sensor prof. dr. ir. udin hasanuddin, drs. azhari rangga, prof. dr. ir. murtad, si. m.t. app. sc. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, prof. dr. ir. murtad, si, app. sc. dr, ir. siti nurdjanah, sc. fs: azhari rangga, prof. dr. ir. murtad, si. app. sc. dr. ir. suhartono a.s., m.s, drs. azhari rangga, prof. dr. ir. murtad, si. app. sc. ir. susilawati, si. drs. azhari rangga, prof. dr. ir. murtad, si. app. sc. ir. harun rasyid, m.t. drs, azhari rangga, prof. dr. ir, murtad, si. app. sc. dr. dra. maria erna k., sc. p's: azhari rangga, prof. dr. ir, murtad, si. app. sc. prof. dr. ir. murtad, si. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, app. sc. prof. dr. ir. neti juliana, drs. azhari rangga, si. dr. ir. sutrisno, sc. app. sc. ir. otak nawansih, m.p. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, app. sc. ir. ribut sugiarto, sc. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, app. sc. ir. nur, sc. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, app. sc. ir, zulferiyenni, mta. dr. ir, sutrisno, sc. drs. azhari rangga, app. sc. ir. subjek, si. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, app. sc. ir. sushi studi, si. prof, dr. ir. udin dr. ir. sutrisno, sc. hasanuddin, m.t, dr. ir. tanto utomo, si. prof. dr. ir, udin dr. ir. sutrisno, sc. hasanuddin, m.t, dr. ir. samsul nurdin, prof. dr. ir. udin hasanuddin, m.t. piano, m0. ir. samsul rizal, si. prof. dr. ir, udin dr. ir. sutrisno, sc. hasanuddin, m.t, prof. dr. ir. udin ir. sapta guitar, m.p. hasanuddin, m.t. dr. ir. sutrisno, sc. dyah koesoemawardani, pi., prof. dr. ir, udin m.p. hasanuddin, m.t. dr. ir. sutrisno, sc. drs. azhari rangga, prof. dr. ir. murtad, si. ir. otak nawansih, m.p. app. sc. paramita sari anungputri, prof. dr. ir. murtad, si. ir. otak nawansih, m.p. s.t.p., si. dika danar triwinanti, stp. prof. dr. ir. murtad, si. ir. otak nawansih, m.p. teguh setiawan, s.t.p., si. prof. dr. ir. murtad, si. ir. otak nawansih, m.p. usa ghani adalah, pi., prof. dr. ir. murtad, si. ir. otak nawansih, m.p. carita indraningtyas, s.t.p., prof. dr. ir. murtad, si, ir. otak nawansih, m.p. diary methyl z., s.t.p., si. prof. dr. ir. murtad, si. ir. otak nawansih, m.p. dr. sri hindi, s.t.p., m.p, ir. otak nawansih, m.p, prof. dr. ir. udin hasanuddin, m.t. dr. ardi euros, s.t.p., prof. dr. ir. udin mta. ir. otak nawansih, m.p. hasanuddin, m.t. dr. dewi sartika, s.t.p., si. ir. otak nawansih, m.p. prof. dr. ir. udin hasanuddin, m.t. prof. dr. ir. udin ir. fibre nurani, m.t.a. ir. otak nawansih, m.p. hasanuddin, m.t. wisnu satyajaya, s.t.p., prof. dr. ir. udin mta. ir. otak nawansih, m.p. hasanuddin, m.t. novita perdana, pi., si. ir. otak nawansih, m.p. pro. dr. ir. udin hasanuddin, m.t. puspita wulandari, s.t.p., prof. dr. ir, udin ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari dekan fakultas pertanian universitas lampung, a suri banua nip
(a.ce bbw www bb'('(#(# y inangassessor nama dosen prof. dr. ir. abdul kadir salam, sc. prof. dr. ir. irwan suri banua, si, prof. dr. ir. malam lumbanraja, m.s. prof. dr. ir, dermiyati, agr. sc. dr. ir. henri bukhari, si. dr. ir. jamaluddin syam, m.s, ir. hery novpriansyah, si. ariana rahim setiawan, s.p., prof. dr. ir. dermiyati, agr. sc. prof. dr, ir. malam lumbanraja, m.s. prof. dr. ir. sri yunani, si. prof, dr. ir. minin nikmati, m.s., agr. sc. dr. ir. jamaluddin syam, m.s. dr. ir. ach syamsul arif, sc. dr. ir. affandi, m.p, lista mutiara septian, p., si. dedy prasetyo, s.p., si, prof. dr. ir, malam lumbanraja, m.s. prof. dr. ir. musafir utomo, sc. prof, dr. ir. irwan suri banua, si. prof. dr. ir. dermiyati, agr. sc. prof. dr. ir. minin nikmati, m.s., agr. sc. dr. ir. henri bukhari, si. ir. hery novpriansyah, si. ariana rahim setiawan, s.p., si. septi nurul aini, s.p., si. winaih sekaringtyas, s.p., si. prof. dr. ir. minin nikmati, m.s., agr. sc. prof. dr. ir. musafir utomo, sc. prof. dr, ir. abdul kadir salam, sc. prof. dr. ir. sri yunani, si. dr, ir. m., ach syamsul arif, sc. ir. karno, m.s, ir. didik wihara, m.s. dr. supriatna, s.p., sc. nur ani ariani, s.p., sc. septi nurul aini, s.p., si. ali rahmat, a.p., app. sc. fh. winaih sekaringtyas, s.p., si. prof. dr. ir. sri yunani, si. prof. dr. ir, abdul kadir salam, sc. dr. ir. affandi, m.p. ir, karno, m.s. ir. didik wihara, m.s. dr. supriatna, s.p., sc. nur ani ariani, s.p,, sc. lista mutiara septian, s.p., si. dedy prasetyo, s.p., si, ali rahmat, a.p., app. sc.erana sordikeai dataromunmnn, suri banua niper. sc. dr. ir. abdullah aman damai, si. dr. ir. kuanta utas hid, m.p. assessor nama dosen prof. dr. ir. abdul kadir salam, sc. ir. suparman, m.t.a. eko efendi, s.t,, si. prof. dr. ir. dermiyati, agr. sc. limit santoso, pi., si. herman yulianto, pi., si, esti harmoni, s.t., app. sc. henti jayanti maharani, l., si. rara diantara, pi,, sc, deny sapto contre utomo, pi., si. berta putri, si., si. prof. dr. ir. malam lumbanraja, m.s. dr. indra umay yudha, pi. si. dr. spons, s.p, si. ir, suparman, m.t.a, ariyanto, pi., si. herman yulianto, pi., si. prof. dr. ir. sri yunani, si. ir. siti hudaidah, sc. radar hasan, pi., si, eko efendi, s.t., si. rara diantara, pi., sc. ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari dekan fakultas pertanian universitas lampung, hewan suri banua nipdinas pendidikan. seapendidikan pada dinas pendidikan kabupaten kutai timur. babi ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten kutai timur. pemerintah . lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentangbagan struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (upt) pendidikan pada dinas pendidikan kabupaten kutai timur kepala upt kelompok jabatan kepala sub bagian fungsional tata usaha satuan pendidikan bupati kutai timundidikan pada dinas. upt pendidikan sebagaimana dimaksud abad ini terdiri dari: upt pendidikan kecamatan sangat selatan, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan sangat selatan, upt pendidikan kecamatan sangat utara, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan sangat utara, upt pendidikan kecamatan teluk pandan, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan teluk pandan, dl. upt. (aga upt pendidikan kecamatan rantau pulung, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan rantau pulung, upt pendidikan kecamatan bengal, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan bengal, upt pendidikan kecamatan kaliorang, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kaliorang, upt pendidikan kecamatan maupun, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan maupun, upt pendidikan kecamatan karangan, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan karangan, upt pendidikan kecamatan sangkulirang, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan sangkulirang, upt pendidikan kecamatan sandaran, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan sandaran, upt pendidikan kecamatan muara walau, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan muara walau, upt pendidikan kecamatan teen, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan teen, upt pendidikan kecamatan dongeng, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan dongeng, upt pendidikan kecamatan muara bengkel, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan muara pengawal, upt pendidikan kecamatan batu ampar, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan batu ampar, upt pendidikan kecamatan long sangat, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan long sangat, upt pendidikan kecamatan busana, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan busana: dan upt pendidikan kecamatan muara analog, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan muara analog, bab iii. bab iii kedudukan upt pendidikan. bab susunan organisasi susunan organisasi upt pendidikan dinas pendidikan terdiri atas: kepala upt, kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, dan satuan pendidikan. bagan struktur organisasi upt pendidikan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab tugas dan fungsi bagian kesatu upt pendidikan upt pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kecamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pendidikan mempunyai fungsi: perencanaan . perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendidikan, penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dalam bidang pendidikan, dan pembinaan, pengawasan pengendalian, penilaian personil, kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah. bagian kedua kepala upt kepala upt sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: membantu kepala dinas dalam mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan kecamatan, dan merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan upt pendidikan,mua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan, pendidikan. kelompok . kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pemangku jabatan fungsional senior. bagian kelima satuan pendidikan satuan pendidikan dilingkungan upt pendidikan wilayah kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar serta menyelenggarakan administrasi kegiatan rutin satuan pendidikan sesuai ketentuan teknis yang berlaku secara hirarki dan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan dengan upt pendidikan kecamatan. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang berada dibawah tanggung jawab bidang teknis pendidikan pada dinas pendidikan kabupaten dan langsung bertanggung jawab kepada kepala dinas. dalam melaksanakan kegiatan, satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada mendapatkan bimbingan teknis dari dinas pendidikan kabupaten. organisasi dan tata kerja satuan pendidikan akan ditetapkan tersendiri melalui peraturan bupati. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala upt mendapatkan . mendapatkan bimbing teknis dari dinas pendidikan kabupaten kutai timur. dalam melaksanakan tugasatuan pendidikan yang disebut dengan kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. bab viii. wwwmelalui dinasenjata pada tanggal februari bupati kutai timur, munandar diundangkan sangat pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten kutai timur, berita daerah kabupaten kutai timur tahun nomor
wal kota bola prodi nsi sumatera utara peraturan wal ko s bo nomor 4 tahun tentang standar a a pen selenggarakan dana a s k khusus non asl as p penanaman modal peter ntah ko s bola hun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa wa i kota s bola, meni mbang bahwa dak non si fasi asi pen aman modal memakan sal ah t sumber tembi ayan bagi pemberi kot bol unt meni n8kat kan perkembangan program invest asi penanganan modal kot bol ga, dal hal terkait pel aks aan pengawasan dan b g eki sisi sasi mpl event asi pengawasan peri nan berusaha berbasis resi kepada pel aku usaha; bahwa d am rangka pel laksanakan bel a a barang d j asa dak non fasi asi pena am modal kot bol tahun anggaran dapat erl aksara ert antar, ekt dan e si sesuai dengan pcat uran ment e invest asi kep a bad rd asi penanaman modal nomor tahun ent ang pet unj teknik penggunaan dak non fasi asi pen aman modal tahun anggaran bahwa berdasarkan per mangan sebagai mana maksud pada huruf d hun f perl menit apk peran uran wal kot ent ang andar aya penyet anggaran dak non fas t asi penanaman mod meme nt kot bol tahun anggaran mengi nat undang undang nomor drt tahun ent ang percent uk daerah onm kot kot besaanaman modal ng. undang undanma ubah beberapa kal terakhir dengan undang undang nomor tahun ent ang kel lembaran negara republik indonesia tahun no or tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peran uran meme nt no or tahun ent ang dana pe mbang ( lembar negara republik indonesia tahun nomor tambahan baran negara republik indonesia nomor peran uran meme nt nomor tahun ent ang pel layanan pez bersama tent grasi seca a ek oni lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambah emba an negara republik indonesia nomor peran uran meme nt nomor tahun cnt a g pengen aan keuangper badan koor nasi penanaman modal nomor tahun ent ang pergi nan berusaha berbasis resi te nt grasi secara ekt roni beri negara republik indonesia tahun nomor peran ur bad rd asi pen a mod nomor tahun ent a g pedoman tat cara pel layanan peri nan berusaha berbasis dan fasi penanganan mod ( best negara republik indonesia tahun nomor peran badan rd asi pen a a m l nomor tahun ent pedoman dan tat cara pengawas peri nan berusaha berbasis beri negara republik indonesia tahun nomo peran uran badan di asi pen aman modal nomor tahun ent ang pet u uk teknik penggunaan d a alokasi khusus non fasi hasi penanaman modal tahun anggaran peran uran ment eri dal negeri nomor ahun ent ang orasi pemberi daerah;ran uran wan kot bol nomor tahun ent ang kedudukan, susunan organi sasi ser tugas dan fungsi nas penanganan modal dan pel layanan peri nan terpadu sat hnt kot bol be t daerah kot bol tahun nomor peran uran wa kot nomor tahun ent ang andar sat uan harga barang meme nt kot bol tahun angga an be dae ah kot bol tahun nomor peran uran wal kot bol nomor tahun ent ang andar aya tahun anggar 2022 best daerah ko tahun nomor memutuskan peraturan wal ko tentang s ndar e anggaran dana lo s khusus non sl l sl penanaman modal ko bola tahun anggaran bab ketentuan umum d a peran uran wal ko i yang maksud dengan daerah adal kot bol ga. meme nt daerah adal meme nt kot bol ga. w i kot ad ah wal kot bol ga. dana lokasi usus non si yang sel a ut nya sebut dak non adal dana yang lokasi kan dal anggaran pendapat dan bcl a a negara kepada daerah deng t uan unt membantu mendanai segi khusus non yang merusak umpan daerah sesuai dengan p t nasi onal dak non s fas i asi penanda mod adal dana yang bersumber dari anggaran pendapat dan bel anj negara dan lokasi kan kepada daerah ert ent dengan uan unt membantu mendanai segi asi asi penanaman modal yang merupakan urutan daerah dan sesuai dengan pri ori nasi onal penanaman modal adal segala bent segi menanam m l ba pen am modal d am ngeh maupun pen am modal as g unt mel lakukan usa a ayah naga republik indonesia pel aku usaha adal orang perseorangan, badan usaha, kant perda 1 , dan bad usaha uar nge yang mel lakukan segi usaha dan segi pada dang ert ent peri nan berusaha adal legal yang beri kan kepada pel aku usaha unt kemul dan mc akan usa a dan at segi ya. adal pot ensi adi nya dera merugi dari saat bahaya koma asi kembung dan a bat bahaya. tahun angga tan ad ah msa sat ahun eri ung mul da angg 1 u i s pai dengan angg desember ment e invest asi kep a badan rdi nasi peran an mod yang sel a ut nya sebut ment ad ah ment eh kepal bad yang menyela tenggara u san meme nt ahan dang invest asi pen aman mod . d as peran an mod dan pel layanan padu sat u nt kot bol yang sel anj nya sebut dpmptsp adal organi sasi perangkat daerah pemahat kot bol y g mempunyai tugas menyela penggarapan u us meme nt ahan daerah d g pen ama modal d g pen ama modal ad ah d g nas pen am modal dan pel layanan peri nan terpadu sat kot bol yang mel laksanakan unsur perang aan, emosi pengembangan pengawasan dan legenda an usaha dan penanaman mod yang berada kot bol ga. dar sat uan harga ssh) me pakan acu sat u harga per uni ba g asa kot bol yang apk dengan ket ent uan kepal daerah; andar sat aya ssb) merupaka acuan sat uan aya per uni barang asa kot bol y g akan dong ket ent uan kep a daerah; andar aya pce nt kot bol adal sat uan aya y g apa sebagai acuan pergi unga kebut than gga d ren a ke a anggar org i sasi perangkat daerah kot bol ga; n masi pemahat daerah me pakan syst n asi y g memuat syst perencana pembangunan der dan keuangan der ah, se a pe e nt ahan daerah yang masuk tembi naan dan pengawas pemahat daerah; bab11 segi atan dan ruang lingkup dak noni s k dak non si fasi asi pen aman modal tahun anggaran ardi segi pengawas penanaman modal mbi ngan eki kepada pel aku usaha; dan penyet esai emas ahan hambat yang hadapi pel aku usaha dal a sereal sasi kan segi usahanya. segi dak non fasi asi penanaman modal tahun anggar sebagai m a maksud pada lakukan dpmptsp kot bol ga. pusat3. pengawasan sebagai mana maksud dal huruf merupakan upaya meast kan pel ak maan segi usaha, perkembangan real sasi penanaman mod dan pel ak naan kelas ban kemi rain yang laksanakan terhadap ke at usaha berjasa kan kat s o angkat cepat than pel aku usaha, sesuai dengan ket ent uan peran uran pemenang undangan. dengan rm sebagai mana maksud pada kanakan mel ui inspeksi ap g kepada pel aku usaha. inspeksi lapangan sebagai mana maksud pada lakukan must kot bol sesuai kewenangannya. inspeksi lapangan sebagai mana maksud pada pal sedi me uat anal dan veri kasi dat prof dan formasi segi usaha da pel aku usaha; seksi ap gan; dan eval rasi peni cepat than pel laksanakan peri nan berusaha para pel aku usaha. inspeksi lapangan sebagai mana maksud pada huruf d lakukan unt meme ksa sesuai dat dan basi y g sampai kan pada laporan ber a dengan pcl laksanakan si segi usaha, mel ui pemeriksaan admin s a si mel put segi pengecekan lokasi usaha, real sasi penanaman modal tenaga ke j per at bangunan gedung, kelas ban kemi rain dan kelas ban nya terkait pel aks aan penanda mod . mbi ngan eki sebagai mana maksud dal hum mel pu : mbi ngan ek i sisi sasi mpl event asi peri nan be usaha berbasis ko; mbi ngan eki sisi asasi mpl event asi pengawasan peri nan berusaha berbasis ko. mbi ng t eki sebagai mana maksud pada dapat d lakukan secara uar a ngan 1u ng) dan d am a i dang) mel empat pe emu dengan narasumber yang komet en. penyet esai berasal ahan dan hambat sebagai mana maksud d pas 2 huruf lakukan secara u ng dan dang mel rapat pe temuan ant ara pel aku usaha, pemberi pusat pemberi daerah terkait na sumber yang komet en. penyet esai pemasar ahan dan hangat sebagai mana maksud pada lakukan mel tahap : dent asi penyet esai berasal ahan dan hambat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya; penyet esai berasal ahan dan h bat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya; dan eval rasi penyet asal berasal ahan dan hangat yang hadapi pel usaha dal sereal sasi kan segi usahanya. p sal dak non si fasi si penanam mod tahun angga an be kan kepada pemahat daerah kot bol ga besaran nai lokasi dak non s fas si pen am modal tahun anggaran yang eri set tahunnya pengamat empat ndi kat or, yai n ai rc i sasi penanaman mod kumuh asi ga) ahun terakhir uml pel aku usaha kumuh asi ga) ahun terakhir kapas as sk daerah; dan kendi aksesi geogr s. real sasi penanganan modal sebagai nana maksud pada huruf memakan real sasi penanaman modal daerah kot bol sel ama peri ode tal 2018 mai deng tahun u l pel aku usaha sebagai a maksud pada hum b makan uml pel aku usa i yang mel lakukan segi penanaman modal daerah ko bol sel ama pe de tahun sampai deng tahun kapas as skal daerah sebagai a maksud pada hum kel olokkan d 5 hma) kat ego , yai sangat rendah; rendah; sedang; ngga dan sangat ngga kendi aksesi geogr s sebagai ana maksud pada bumi kel olokkan d am ga) kat eg , yai suhu sedang; dan mudah. bab1 1 pence o aan pencil aan dak non s fasi asi pen am mod tahun anggaran mel put segi an: perang aan peng gga an; pel laksanakan; pel por ; moni ori dan eval rasi perang a sebagai mana maksud d am bumi mengacu pada nci anggaran pendapat dan bel anj negara apbn) tahun anggaran yang e akan se ap ahun esi den sesuai dengan ket ent peran uran pemenang undangan. perang a sebagai mana maksud pada p i sedi memuat menu ke at an; target segi an; dan nci lokasi per eni segi an. pere r perang aan penganggaran d penyusunan r rupa dak non fasi asi penanganan modal kot bol berpedoman kepada peran uran p esi den nomor tahun ent ang andar harga sat regi onal dal hal perencanaan penganggaran sebagai mana maksud pada dak e dapat pada peran ura esi den nomor tahun maka inci penganggaran mengi kut andar aya dan andar harga yang berl aku pada pemahat kot bol ga. pas 9 dal mel aku penganggaran sebagai mana maksud dal huruf pemberi daerah kot bol menganggap kan dak non s fas t asi penanaman modal dal angga an pendapat dan bel a a daerah dan anggaran pendapat dan bel anj daerah perubahan yang mengacu pada nci lokasi dak non si fasi asi pen an mod y g apk ol ment e pelet ap inci an lokasi dak non si fas t asi penanaman mod sebaga m a maksud pada d lakukan ment e deng mengacu pada nci apbn y g e pk set ahun besi den sesuai dengan ket ent uan peran uran pemenang undangan. pel aks a sebagai mana maksud dal huruf laksanakan mp sp k bol sesuai segi sebagai mana maksud dal pel kacangan sebagai mana maksud pada mengacu kepada: menu segi dan target segi yang akan cement ehan; dan nci lokasi per eni segi dapat menyerupai kan deng p t daerah kot ga. nci anggaran pel laksanakan segi sebagai mana maksud pada percent d lampu ran peran uran wan kot a i yang memakan bagi y g dak erp sahkan da peran uran wan kot a i pas 11 pel laporan sebagai a maksud d am hum sampai kan dpmptsp kot bol kepada cement e an secara ber a se ap enam) bul sek i penyampai laporan sebagai mana maksud pada d lakukan mel ui apl si em nf basi dana lokasi usus dak) penyampai laporan sebagai mana maksud pada lakukan per eni segi an, yang ardi as: rea asasi segi an; rc i sasi penyerapan anggaran; dan berasal ahan dal pel aksrmaan dak non fasi penanda mod . ega seg a bent uk mat dal pel aks aan pel por segi dak non fasi asi penanam mod tahun 2022 i meru kepada pet unj teknik pengunaan dak non fasi asi penanaman mod nomor tahun moni ori dan eval rasi sebagai mana maksud dal bumi lakukan terhadap ket epat waktu penyampai laporan secara berkas se ap enam) bul seka re i sasi segi dak non s fasi asi penanam modal tahun anggaran re i sasi penyerapan anggar dak non si fasi si penanam mod tahun anggaran berasal ahan dan ndak anj dal pel laksanakan dak non si fasi asi pen an mod . moni ng dan ev rasi pel aks aan dak non s fasi asi penanaman modal tahun anggaran sebagai mana maksud pada aksara cement e an dal h i uni debu yang menyela penggarapan umpan dang pengendali pel laksanakan penanaman modal dan uni debu yang menyela engga aka umpan d g promosi penanaman modal dengan mel ba an cement e an lembaga terkait pengen dak non s kasui asi penanaman modal sebaga mana maksud dal aks ak sesuai deng pet u uk e i sebagai mana percent d lanei ran peran uran wal kot yang merupakan bagi dak e pi sahkan da pet uran w i kot pet u uk eki sebaga mana maksud pada gunakan sebagai acuan bagi pemberi daerah kot bol da a pengen aan dak non si fasi asi tanaman mod , bab v tembi naan cement ehan sesuai kewenangannya el aku tembi naa kepada dpmptsp kot bol pengen dak non fasi asi pen an mod . pe_mbi naan sebagai mana maksud pada beri kan dal bent asi asi konsul asi komedi nasi sert sendi kan dan pel . babi ketentuan penutup pas 15 peran uran wal kot mul berl aku pada tanggal undangan. agar se ap orang menge ahli nya, meme nt akan pengundangan peran uran w i ko i dengan perempat nya d am be t daerah kot bol ga. dead a = ( an amp rani peraturan wa kota s bola nomor tahun 2o22 tentang s andar aya penyelenggaraan dana alokasi khusus non fas i tas penanaman modal kota bola tahun anggaran nci angga n segi a n dak non as l s penanaman penanaman modal dan pp sp ko s bo ga tahun anggaran sesuai peran uran presi den nomor tahun 6 sat uan &v wd vwh t gv f hah cb b hah x 6i u v( f org hah v , 7 v rw6 v &7v &w' 6wh v bw6v org v 7v &w' 6x v bw6x i \| v&v org s 7v w&f v v &v6 amp ran i peraturan wali kota bo ga nomor tahun ten g standar pe selenggarakan dana a o sl khusus non fasi tasi penanaman moda kota bola tahun anggaran ptun tek penggunaan dak non sl as l sl penanaman modal tahun anggaran babi rendah uan a t bel ak g seca a nasi on , penanaman mod sangat berger pen ng d am memuat roda perekonomian nasi onal sej dengan arah kbbi akan nasi on , pen kat orasi dan ku i pen am modal merusak m l ut ama unt mendorong pe tumbuh ekonomi yang eb t ggi bersel a ut da men aht era secara adi mera . dengan memperkuat kan hal tersebut cement eri menit akan dua arah kbbi akan, yai peni angkat inovasi unt mencapai target penanganan modal d pen kat pen a an mod yang beku i dal upaya mendorong pe tumbuhan ekonomi yang n usi dan barel a ut an. berdasarkan peran ur ment invest asi kepal badan rdi nasi penanaman modal nomor tahun ent ang organi sasi dan tat ke j ment e an invest asi badan rahasia penanaman moda cement e mempunyai tugas membantu presi den dal menyela penggarapan urusan meme nt ahan dang ves si dan rd asi pel aks aan kbbi akan dan pel ayan di dang penanaman modal d a mel aks akan tugas tersebut cement eri men akan beberapa fungsi ant ara pel aks aan promosi mel ui rd asi tembus d pel laksanakan kbbi akan dang pelet aan pot ensi pengembangan dan asi asi promosi dal negeri dan fungsi pengendali pel aks aan penanganan modal mel ui pel aks aan pengawasan penanaman mod , tembi naan pel aks aan penanaman mod , mbi ngan e i dan member an bant uan penyet esai berbagai hambat dan berasal ahan yang hadapi pel aku usaha dal men akan segi penanganan modal cement eri uga mel lakukan penguat nasi penanam modal pada sat urn ke a perangkat daerah dpmptsp prov si kabupaten en, dan kot mel ui kenyal u an dak non s . d am pel aks aan nasi penanaman mod pada sat uan ke a per kat daerah, terdapat gap skal ant ara ke puan pendana pemberi daerah dan tembi ayan unt segi asi asi penanaman modal dpmptsp prodi nsi kabupaten en, dan kot hal tersebut manga ba an kurang op mal nya segi an s i asi pen am mod di kot ga, emt ama unt pengawasan rea asasi pen aman m l dan peni angkat kuat sumber daya manusia meni ndara hal tersebut pada aw tahun esi den member kan ahan kepada ment keuangan unt menganggarkan dak non fasi asi penanaman modal mul pada tahun anggaran sel a u ya pada apbn tahun an ar e akan angga sebesar rp225. dua rat dua pul rupa ah) unt dak non si fasi asi pen a an mod . ke ak dak non si pada pri nsi nya dapat mahal sebagai an8kah rat egi pemahat unt kroni sasi pel laksanakan program segi yang merupakan pri ori nasi onal dengan program segi yang merupakan pri ori daerah kot bol ga. a l arab kbbi akan mencapai target real sasi penanganan modal mel segi pengawas penanaman modal mbi ngan e i kepada pel aku usaha, penyet esai berasal ahan dan hambat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya dan penyusunan bahan promosi pen aman mod . t uan meni angkat kan capai real sasi penanaman modal kot bol ga; men kat k cepat uh pel aku usaha dal am cl laksanakan ke at usaha sesuai dengan peran uran perundang undangan; meni angkat kan pemahaman pel aku usaha mengenai ket ent uan pel laksanakan penanaman modal dan meni angkat kan m at pen a mod unt mel a kan pena am mod di kot bol ga. sasaran sasaran segi penggunaan dak non s fas t asi penanaman modal ad ah: meni angkat nya real sasi penanaman modal kot bol ga, hal unt mencapai target re i sasi meme nt indonesia meni angkat nya uml pel aku usaha y g mem i pe z berusaha; meni angkat nya uml pel laporan segi penanaman modal kot bol sebesar da tahun meni angkat nya kuat penyet esai berasal ahan dan hambat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya; dan meni angkat nya m at penanam modal unt mel lakukan penanaman modal kot bol ga. ruang cukup dan tugas pengawas cukup ayah dak nori sal cat nya lokasi kan kepada kot bol cukup segi an menu segi segi pengawasan penanaman aku terhadap penanaman modal dal nge ( mdn) daerah kabupaten cn kot sesuai dengan kewenangannya, mel ana hsa d ve kasi dat pro d masi segi usaha dan pel aku usaha; seksi lapangan; dan eval rasi peni cepat than pel laksanakan peri nan berusaha para pel aku usaha. pet tugas pel laksanakan pengawas pen a mod kot bol waj mel lakukan pengawasan dengan berpedoman kepada peran uran badan rd asi penanaman mod nomor tahun ent pedoman dan tat cara pengawasan peri nan bersama berbasis ko, ant ara emas kan kepada pel aku usaha unt menerapkan pensi kel perusahaan yang bal mendorong pel aku usaha dal mel aks aka t agung awal soci perusahaan csr) mel lakukan mbi ngan langsung terhadap pel aku usaha bai unt pendar aran maupun pel laporan penanganan modal mewah bk pel aku usaha unt menyamai kan lpm; mewah akan pel aku usaha unt menghormat radi budaya masyarakat kot bol ga; mendorong pel aku usaha unt meni angkat kan komet ensi tenaga kel dal hal masyarakat kot bol yang men adi tenaga ke a; b an. mewah akan pel aku usaha unt menyela penggarapan pel han d mel lakukan enol ogi mewah bk kepada pel aku usaha unt empat uhi seg a pet uran pe undang undang yang bcl aku; mewah akan pel aku usaha badan unt kut se a d am ani nan sisi yang waj akan pemberi ah; meast kan pel aku usaha unt men ami tersedia anya modal yang berasal dan sumber yang dak bert ent angan dengan ket ent uan peran ran pe undang undangan me ast kan kepada pel aku usaha bahwa pel aku usaha menghuni kan mebel ant akan segi usahanya unt menanggung dan menyela esai kan segala bent kelas ban dan merugi perusahaan benci akan dan menguat usaha perisai ngan yang sehat dan mencegah prak k monopoli mewah akan pel aku usaha unt men aga kel est ari lingkungan dup; mewah akan kepada pel aku usaha unt benci akan kesal amat an, kesehatan kenyamanan, dan kes aht ejaan peka j mel lakukan seksi lapangan kepada pel aku usaha secara ba ba, erat ama unt perusahaan yang dak memuat uhi uran perundang und gan membuat laporan berkas dari pel aku usaha; memberi kan saksi dan tembi naan kepada pel aku usaha; mel lakukan peni cepat than pel aks aan pergi nan be saha bagi pel aku usaha; meni ndak anj segala pengaduan mengenai usaha yang berasal mel aku naka admin s a f dasa permohonan pel aku usaha, put u n pengabdi an, dan ket dak pat than pel aku usaha terhadap uran pe undang und gan berl aku; segi b g eki kepada pel aku usaha ad ah segi peni angkat kapas sumber daya manusia pel aku usaha penanaman modal asi pma) dan mdn yang berl lokasi kot bol terkait dengan segi pel laksanakan penanaman modal me pu mbi ngan eki sisi sasi mpl e ent asi pez bersama berbasis ko. nbi ngan eki sisi sasi mpl event asi pengawasan peri nan berusaha berbasis ko, y g mel pu pengawas n dan pengawas si dent laporan segi penanaman modal lpm) pembuat sert kat andar pencabut pe z an bersama; pengadu ; pengenaan sanksi admin s a dan pro 1 pel aku usaha. dpmpptsp kot bol mel lakukan survei pemain aat segi kepada pel aku usaha d am pe aks aan mbi ngan e i anak pi uni cement ehan nes si tahun penyet esai berasal ahan dan hangat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya, dengan tahapan yang mel pu : aer sl dent kyang langkan dal prof pel aku usaha yang lakukan penyet esai berasal ahan dan hambat yang hadapi pel aku usaha dal mereka sasi k ke at usahanya anak lampu ran pada u i cement ehan invest asi bkpm tahun penyet esai pe asal ahan dan hambat yang hadapi pel aku usaha dal mere i sasi kan segi usa i ya, yang lakukan secara uhng dan a u dang, mel ui rapat pe cuman ant ara pel aku usaha, meme nt pusat meme nt daerah cukai a u narasumber yang komet en; dan eval rasi penyet esai berasal ahan dan hambat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya dal bent not rapat yang sampai kan kepada hak terkait anak pi u i ment e an invest asi bkpm tahun unt mendukung pel laksanakan segi dak non fasi asi penanam mod kepada pel aku usaha, lakukan ke at pendamping ngan yang hba 1 sat orang tenaga pendamping non aparat negara non asn) dengan t e a: warga negara indonesia wni angkat sendi kan pal rendah oma mem d merah perangkat komputer er; bersedia meng u sendi kan pel a h dan mendapat an se i kat kel us dah sat sendi d an pel an bkpm; bersedia empat kan secara penuh waktu ant dpm pers sel dua bel as) bul be urut umt dan tenaga pend pi maksud e akan mel surat kept san w i ko bol kep a dpm sp kot bol ga. tenaga dendam g non ap at negara be tugas: embehkan mbi ng , konsul asi dan asi ensi berb t uan d am hal e j adi end a pada mengoperasi oss, yang me pu subsid pel ay an masi subsid pe z an berupa i berbasis ko, d subsid pengawasan bcmsaha berbasis ko; subsid pengawas bcmsaha berbasis hpu pengawasan rut dan pengawasan nsi dent laporan segi penanaman modal lpm) pembuat an se i kat andar z ; pencabut pe i be usaha; pengaduan; pengenal sanksi admin s a f dan o pel aku usaha. memberi kan semi nasi formasi terkait penggunaan oss pada segi mbi ngan eki kepada pel aku usaha; dan membuat laporan bul anan ke at sebagai m a maksud pada hum dan huruf kepada kepal dpmptsp kot bol anak lampu ran u i cement e an invest asi bkpm tahun hasi segi hasi segi dak non ardi as: segi pengawas pen aman mod , me pu : be acara meme ksa ( bap) pada oss anak i ran lpm mel oss bagi pel aku usaha keci menengah, dan besar anak lanei ran vti pe ! an. peni cepat than pel aku usaha mel oss; dan perut akh an pro pel aku usaha, mel oss. d am h poi poi da poi bel dapat lakukan mel oss, maka hasi segi pengawasan penanganan modal lakukan tanpa mel ui oss. segi mbi ngan eki kepada pel aku usaha laporan mbi ngan eki kepada pel aku usaha memuat formasi ant ara pose a d presensi narasi ber; mat y g sampai kan; not segi an; hasi survei pel laksanakan segi an; dan dokument asi segi penyet esai berasal ahan dan hangat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya memuat basi a t ara desc a dan presensi na sumber; mat eri yang beri prof pel aku usaha dan kronor ogi berasal ahan; not segi a ; lpm; dan dokument asi kbbi akan operasi onal wal kot bol w j temp t akan uni yang demi tugas dan nasi legenda an pel aks aan pen aman mod d am mel aks akan ke at dak non si fasi asi peran a mod unt meni angkat kan real sasi peran modal dan cepat than pel aku usaha da am memenuhi ket ent uan pel aks aan pen am modal wa kot bol w j temp t ask uni yang demi tugas dan nasi pengen i pel aks aan penanaman mod dal mel ak akan segi dak non fasi asi penanaman modal unt meni angkat kan real sasi penanaman modal dan cepat than pel aku usaha d memenuhi ket ent uan pel aksara penanaman mod ; pemberi kot bol waj menganggarkan dak non sesuai dengan ket ent uan peran uran perundangan undangan; pemberi kot bol waj mel laksanakan dak non sesuai dengan target out put segi dan lokasi anggaran unt pengen aan dak non si yang akan cement e ( anak l pi ran x uni ke ent e an invest asi bkpm tahun dal hal target out put segi pada angka tercapai meme nt kot bol dapat mel akuma pembuahan pergeseran inci lokasi dak non sesuai lokasi set yang akan; meme nt kot bol d am menyusun ren a ke j dan an an rka) waj be pedoman pada menu program segi yang akan dal pet u uk e i peran ment e i perangkat daerah mel lakukan konsul asi dan cord nasi dal penyusun dak non si se t menyapa kan dokumen pel aks aan angga an dpa) kepada peng pu dak non s ; dal hal ruang cukup dan tugas pengawasan yang berat maka segala hak sesuai k dengan inci anggaran y g terdapat pada amp ran peran uran w i kot kepal pus kot bol menuju aparat yang demi fungsi pengendali pel aks aan penanganan modal sebagai pengen anggaran segi dak non s . dpmpptsp. dpm pers kot bol menu uk aparat yang mem t tugas nasi legenda han pel aks aan penanaman mod sebagai pengen anggaran dan pel aks a segi dak non dal h percent akan m legenda an penanaman mod kot bol ga, maka kepal dump sp ko bol dapat me t se kan eki dah sat uan ke a per kat daerah nya y g berhubungan deng penanaman modal kep a dpm pp sp kot bol menyusun membuat surat kept us t ent ang percent uk m pel aks aan pengawasan dan mbi ngan teknik sisi sasi mpl event asi pengawasan peri nan bersama berbasis resi kepada pel aku usaha sebagai sal sat dasar pel kacangan pengawasan dan mbi ngan eki aparat dpm pp sp kot bol ga. misi dasa pemain aat dak non berpedoman pada pri nsi ket perpaduan segi rencanakan dan laksanakan secara terpadu, unt mencapai beberapa uan segi pri ori dengan mel bat kan para pel aksara program set angkat an. dal penggunaan dak bagi bagi unt set kel mpok abad fungsi onal berdasarkan ru ur sat uan ke j per kat daerah skpd) api unt pel laksanakan program secara eri grasi pel laksanakan segi ak makan dengan memang aat kan sumber daya yang ada secara epat ce at d se i m mung n unt mencapai uan seop m mung n dan dak dpl kasi dengan sumber tembi ayan ekt segi yang laksanakan berdaya ungkit ng terhadap mencapai pri ori nasi onal pelet apan segi lakukan berdasarkan pri ori penyet esai masal ah. a unt abel pengen aan dan pemain aat dak nori dapat pe angg n jawabkan sesuai dengan ket ent ua peran ur pemenang undang . bab 1 mana men pelaksanaan perencanaan kepal dpmpptsp kot bol yang mene na dan mel laksanakan dak non s , perl mel akuma si n oni sasi an a rencana segi deng dokumen pe pendanaan yang sepak ol meme nt pusat dan meme h daerah deng ket ent uan sebaga berikut dak non s yang lokasi kan unt wal ot bol buat per rencana sesuai dengan ket ent uan per pemenang und gan dang pengen aan keu gan daerah; penyusunan program dan segi d am ren a ke a anggaran berdasarkan kebut than peran dan nasi dan dpmptsp ko ga, p t program unt mencapai pro am nasi onal anda pel layanan m i mal yang d aks akan daerah secara e nt grasi dpm pers kot bol menyusun rencana anggaran aya rab) anak lampu ran uni cement eri invest asi bkpm tahun y g u gk d rka pada sesuai dengan menu kc at dan pagu angga an masi ng mas g tambahkan pagu dak non si yang c ma; r yang susun dan rdi nasi kan mirip kot bol bahas d am rencana angga an pendapat dan bel a a daerah rapid) arabi lokasi sudah ehm; rencana penggunaan dak non si mul bul ua s pai deng bul desember ahun angga an be an, langkan dal laporan rencana penggunaan dak nori fasi asi penanganan modal anak lampu ran uni cement eri invest asi bkpm tahun por rencana pen unhan dak non s fas si penanam modal sampai mirip kot bol kepada cement eh d bent dokumen s dan dokumen ek oni p g a bat gagal maret pengen aan anggaran penggunaan dak non unt tembi ayah segi an: pengawas pen aman mod mel pu : amal dan veri kasi dat prof dan formasi segi usaha dah pel aku usaha, yang ardi da : konsumsi rapat makan dan snack) dan penggandaan bahan. inspeksi lapangan, yang ardi dan: uang hari unt pel aksara; aya pen japan hot unt pel aksara; aya sp asi kabupaten ko lokasi proyek t transport asi lokal sewa kendaraan bi aya bbm unt benda an yang gun an; aya swab an gen. terkait poi poi dan poi beri kan mengi kut andar harga sat uan regi on yang dal peran ur esi den mengenai andar harga sat uan regi onal eval rasi peni cepat than pel laksanakan peri nan berusaha para pel aku usa i sebagai berikut konsumsi rapat makan dan snack) dan peng da bahan. mbt ngan mbi ngan eki kepada pel aku usaha gempa: mbi ngan eki sisi sasi mpl event asi peri nan berusaha berbasis ko, yang ardi da konsumsi rapat makan dan snack) paket mee ng 11day h ay me pud: sewa m gan, konsumsi desc a, pani a, pembawa acara, moderat or, dan narasumber) ka dak tersedia hot maka dapat menyewa bal gedung bangunan meme nt daerah empat yang represent ve; uang saraf u uang hari pani pembawa acara, moderat or, dan narasumber) pen japan pani a, pembawa acar model dan narasumber) uang sanspo asi pani a, pembawa acara, moderat or, narasumber, dan peserta khusus pani aya transport asi kabupaten en kot lokasi proyek ans asi lokal sewa benda a aya bbm unt kendaraan yang gunakan; honor um narasumber dan pembawa acara; hoon a um moderat or; pengganda bahan dan sem ar t sp duk dan backdrop; pengadaan seni deo conf rence sel ana ahun; upah a u gaj bul anan tenaga pendamping non asn, baya kan unt sat orang sel ama dua bel as) bul an; dan aya swab an gen. terkait poi sampai dengan poi beri kan mengi kut andar harga sat uan regi onal yang dal peran uran presi den mengenai andar harga sat uan regi onal mbi ngan eki s sisi sasi mpl event asi pengawasan peri nan berusaha berbasis konsumsi rapat maka dan snack) paket mee ng day h ay mel pu : sewa mang , konsumsi pose a, pani a, pembawa acara, moderat narasumber) dak tersedia hot maka dapat menyewa bal gedung bangunan pemberi daerah dan empat a yang represent a ve; uang saku uang ha an pa i a, pembawa acara, moderat dan narasumber) uang sanspo si pani a, pembawa acara, moderat or, narasumber, dan pose a) khusus pani aya spo si kabupaten cn k lokasi p yek sanspo asi lokal sewa kendaraan aya bbm unt kendaraan yang lunak ; honorarium narasi ber dan pembawa alam; honorary moderat or; spanduk dan back p; penggandaan bah dan semi nar t dan aya swab an gen. terkait po a sampai dengan poi be kan mengi ku st anda harga sat uan regi onal yang dal peran uran presi den mengenai dar ha ga sat uan regi on . penyet esai pe as ahan dan hambat a yang hadapi pel aku usaha dal sereal si kan segi usahanya mel put dent kasi penyet asal berasal ahan dan hangat yang hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya sebagai berikut konsumsi rapat aka d snack) uang hari lokasi proyek unt pengumpul orasi dal segi dent kasi pemasar ahan dan hambat segi usaha dari pel aku usaha; aga aya pergi japan hot aya sanspo si kabupaten kot lokasi qek sanspo si lokal sewa kendaraan aya bbm unt kendaraan yang gunakan; peng daan bahan; dan aya swab ant gen. terkait poi sampai dengan poi beri kan mengi kut andar harga sat uan regi on yang d a peran ura csi den mengenai andar harga sat uan regi onalri kut paket meet day hal day mel put sewa ruangan, konsumsi peserta pani dan narasumber) dak tersedia hot maka dapat menyewa bal gedung b gun meme nt daerah empat yang represent a ve; uang saku pani dan narasumber) honor narasumber; pen andalan bahan; dan aya swab an gen. termal poi poi dan poi beri kan men kut andar harga sat urn regi on y g dal peran ur presi den mengenai andar harga sat uan regi onal eval r kut konsumsi rapat makan dan snack) dan peng daan bahan. ket ent uan honorarium na sumber ad ah: non asn yang demi komet ensi dang penanam mod masuk tenaga pendamping ng; asn yang dak bek a st si pen na dak non s fas t asi penanaman modal dan cement eh , yang demi pengen acuan yang cukup terkait penanganan modal peri nan bersama berbasis mel oss, maupun cara pergi lpm onl ne; prof esi onal pratt langsung yang demi komet ensi peng aman dan pengen acuan yang cukup terkait pen modal peri nan berusaha berbasis mel oss, maupun cara pergi lpm onl ne. ket ent uan honor um moderat ad ah: asn yang dda bek a nst ansi pen na dak non si fas i si penanam modal dan cement e an, y g demi cakap d a memandu susi prof esi onal pratt yang demi kecakapan dal memandu susi ket ent uan upah gaj bul anan tenaga pendamping non asn, bayar unt sat orang sel dua bel as) bul yang besarannya sesuai kan dengan ket ent uan peran uran andar aya yang berl kot bol ga. dak non dak bol mana aat kan unt bel anj modal bel a a kura f dan rehab a honor put dat hadi lomba, honor pani a, ret busi cet pecel arahan bangunan, pengadaan kendaraan, thl kant atk) pel anan nas unt koor nasi pusat sena pengadaan sar dan prasarana pel laporan pus kot bol menyamai kan laporan real si penggunaan dak non s ( anak pi ran x j uni cement e l invest asi bkpm tahun kepada ment d h i cpu dang legenda pel aks a peran an mod mel ui apl si dak secara ber a se ap en ) bul seka pal lambat pada ahun bel unt semesta januari pada ahun berikut nya unt semesta mel pu : re i sasi penyerapan anggaran; rea asasi segi berasal ahan dal pel aksrmaan dak non fasi asi penanda mod . cepat than daerah dal menyamai kan laporan real sasi penyerapan anggaran dan real sasi segi akan adi kan per mangan dal bengal lokasi dak non pada ahun beri kut nya sesuai dengan ket ent u peran uran perundangundangan. moni ng dan ev rasi moni ng da ev rasi dak non si aku ol cement e d am h i debu d g pengen i pel aks aan penanam modal dan cement eri an 1lembaga terkait obj moni ori dan eval rasi adal real sasi mencapai dan sesuai target out put segi yang lakukan secara berkas set enam) bul sekali ket ent uan tembi ayan pe j anan nas unt dump sp kot hanya dapat snaks aka di kabupaten en kot dal ayahnya dak dapat n s kabupaten en ko ) pada saat penyusunan rencana ke j anggaran rka) apa a ada komponen maupun segi uar ruang cukup dak non maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut dck dapat perkenalkan menggunakan anggaran dak non s . unt mendukung pel asma dak non si fas si pen am modal bagi segi yang bel dapat anggaran menggunakan dak non maka dpmpptsp kot bol menggunakan apbd sebagai sumber pend a l nya. bab ketentuan penutup pct u uk eki s i buat unt uk ad acu pen unhan dak non tahun anggaran yang arahkan unt segi yang dapat men gka daya angka dan kua pengendali pel laksanakan penanaman modal kot bol ga. pet un] eki penggunaan dak non merupakan pen asam segi pengawas penanaman modal mbi nga e i kepada pel aku usaha, penyet esai pemasar ah hambat y g d hadapi pel aku usaha dal sereal sasi kan segi usahanya. set segi dak non dak perkenalkan lakukan peng i han anggaran uar nci lokasi dak non si yang akan ment eri set tahunnya. kepal dump sp kot bol dapat menyerupai kan pel ak naan segi unt mencapai uml target out put m i mal sesuai deng al lokasi angga dak non s yang akan dal pet u uk eki s i sel a u ya, pel aksara segi agar s pergi kan seri ngga ebi berdaya guna dan berhasi guna.
wa ko s bo ga prodi nsi sumatera utara peraturan wali ko s bola nomor hun ten ng pbn esu an r f ret bus p maka an sport centre rimbunan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali ko s bo meni mbang bahwa besaran ari ret busi pemakan sport cen e pa imbuhan yang mempan ba da ret busi empat rekreasi dan olahraga yang akan dal peran uran daerah nomor tahun ent ret busi asa usaha sebagai ubah dengan peran uran daerah nomor tahun ent ang perupa an peran uran daerah nomor tahun ent ret busi asa usaha, sebagai sudah dak sesuai agi dengan keadaan kendi yang ada seri ngga perl lakukan penyesuaian yang mengacu pada pel layanan yang sedi aka dan press komersil sert memperkuat kan indeks harga dan pe tumbuhan ekonomi bahwa berdasarkan ket ent uan undang undang nomor tahun ent ang paj undang undang nomor tahun ent paj daerah dan ret busi daerah lembaran negara tahun nomor t bah lembaran negara nomor sebagai mana ubah terakhir dengan und g undang nomor tahun ent ang kel lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan kembar naga a epub indonesia nomor undang undang nom tahun ent ang pemberi daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor t bahan lembu an negara republik indonesia nomor sebagai mana beberapa kal ubah berani deng undang und g nomor tahun ent ang kel lembaran negara republik indonesia tahun nomor ta bah lembaran negara publ k indonesia nomor peran uran meme nt nomor tahun ent ang tat cam pemeran dan pemain at sent pemungut paj daerah dan ret busi daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tank ahan ngaran republik k indonesia nomor peran uran meme nt nomor tahun ent ang paj daerah dan ret busi daerah dal mendukung kemudahan be usa ada ah nomor tahan ent ang ret busi asa usaha lembaran daerah kot bol tahun nomor sebagai mana ubah dengan peran ur daerah nomor tahun ent ang perubah peran uran daerah nomor tahun ent ang rg&w6 6w6 lembaran daerah kot bol tahun nomor pas 1 menyerupai kan ari ret busi pemakan sport cent parombunan pada et busi empat re east dan olahraga sebagai mana dalperubahan peran uran daerah nomor tahun ent ang ret busi asa usaha, denga besaran a f sebagai be kut sp cen e pa mun pem gedung ah aga gor) pest resepsi 01olahraga umum mul o7, owi s d owi mku= s d 01alma yang spons sisi pol dan sendi kan. keagamaan pemakai unt per unj akan ha i hah hah konsep ) ham olahraga khusus pel mul o7. s d rp. akui s d24. 00wi rp. ham pemakai kol ren g dewasa rp. masuk anak anak pel ar. rp. 1x masuk arena permai nan anak. rp. masuk pada saat peran uran w i kot mul berl aku, ket ent uan dal huruflembah peran uran daerah nomor tahun ent ang ret busi asa usaha, cabut dan nyat akan dak berl aku. h y g bel d a peran ur wal kot sepang ang mengenai eki pel aksrmaannya akan ebi a ut dengan peran uran w i kot pas 4 peran uran wa kot mul a berl aku pada gg di undangan. agar se ap ang menge ahli nya meme nt ahk pengundangan peran uran wal kot dengan perempat annya dal beh daerah kot bol ga. apk di bol pada tanggal ali ko s bola,
tea hgunungkidul, menimbang bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang desa, telah diatur tentang urusan, kewenangan, dan alokasi anggaran desa, bahwa mendasarkan pada pertimbangan tersebut, harus dilakukan penataan dan pengaturan kembali perhitungan dan jenis program kegiatan indikatif yang dapat dilaksanakan melalui usulan pagu indikatif wilayah kecamatan pinberapa ketentuan dalambesaran pink ditentukan oleh variabel keluarga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, jumlah padukuhan, kerawanan dan kerentanan bencana alam, pdrb kecamatan menurut harga konstan, pdrb kecamatan menurut harga berlaku, jumlah pengangguran, status gizi balita, angka kematian bayi, angka partisipasi murni, angka melek huruf, persentase pelunasan target pbb, berdasarkan ketersediaan data dengan pembobotan sebagai berikut: bobot bobot keluarga miskin jumlah penduduk luas wilayah jumlah desa jumlah padukuhan desa rawan bencana pdrb kecamatan menurut harga konstan pdrb kecamatan menurut harga berlaku jumlah pengangguran status gizi balita angka kematian bayi angka partisipasi murni angka melek huruf pelunasan pajak bumi dan bangunan ame keterangan variabel keluarga miskin adalah jumlah dan atau persentase keluarga miskin dalam satu kecamatan.jumlah padukuhan adalah jumlah padukuhan dalam satu kecamatan. desa rawan bencana adalah desa yang kondisi dan karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologi, dan geografis pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu potensial terjadi kejadian bencanapdrb kecamatan menurut harga berlakumenggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun perhitungan. jumlah pengangguran adalah jumlah orang yang termasuk dalam usia angkatan kerjakedalam tubuh dan utilisasinyatahun. angka partisipasi murni adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sedang sekolah jenjang tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu. angka melek huruf adalah proporsi seluruh penduduk berusia tahun atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. pelunasan pbb adalah tingkat pelunasan pbb dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam satu kecamatanta2 kv2 #a3 kv3 kv4 ta5 kv5 kv6 kv7 ta8 kv8 kv9 a10 kv10 al1 kv12 a13 kv13 a14 kv14 a2,.,a1l4 angka bobot masing masing variabel kvi1 nilai koefisien variabel keluargadesa kv5 nilai koefisien variabel jumlah padukuhan kv6 nilai koefisien variabel desa rawan bencana kv7 nilai koefisien variabel pdrb kecamatan menurut harga konstan kv8 nilai koefisien variabel pdrb kecamatan menurut harga berlaku kv9 nilai koefisien jumlah pengangguran kv10 nilai koefisien status gizi balita kv11 nilai koefisien angka kematian bayi kv12 nilai koefisien angka partisipasi murni kv13 nilai koefisien angka melek huruf kv14 nilai koefisien pelunasan pajak bumi dan bangunan v1, ,5x angka jumlah miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, dan jumlah padukuhanmaksimal 70y6o (tujuh puluh per seratus). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pink digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik. program kegiatan yang diusulkan melalui pink adalah yang merupakan urusan dan kewenangan bupati. kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa: padat karya infrastruktur jalan, stimulan pembangunan rumah tidak layak huni, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana, perlindungan dan konservasi sda, intervensi sanitasi total berbasis masyarakat stem), pembangunan dan atau rehabilitasi jembatan dan jalan kabupaten dan atau perdesaan, pembangunan sistem penyediaan air minum spam) desa, pembangunan drainase, dan pembangunan rehabilitasi pasar desa, pengadaan dan pemasangan laju, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana kawasan perikanan darat, pendampingan kelompok tani budidaya ikan, pengembangan percontohan teknologi budidaya ikan, pendampingan kelompok nelayan, dan pembangunan jaringan irigasi. kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada antara lain fasilitasi penyandang cacat dan eks trauma, pelatihan mobile training unit mtu), peningkatan kecakapan hidup, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pembinaan badan usaha milik desa bum des), pemberdayaan perempuan, penyuluhan pencegahan narkoba dan minuman keras, sosialisasi kebijakan kependudukan, pembinaan desa mandiri pangan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan nilai tambah produk perikanan, pembinaan peningkatan pemasaran produksi perikanan, pembinaan lintas, penyuluhan pemberantasan pekat, pelatihan pemandu wisata, pembinaan kelompok sadar wisata, pembinaan desa wisata buday(kek), gerakan sayang ibu, pelatihan kewirausahaan dan ukm irt, pelatihan manajemen pemasaran masyarakat, penyuluhan pedagang kaki lima, pelatihan industri kecil, dan pelatihan teknologi peternakan tepateta sea unakeputusan menteri dalam negeri nomor.madinah diundangkan wonosari pada tanggal jansatuan kerja perangkat daerah kabupaten gunungkidul dalam wilayah kerja pemerintah kabupatenwenangan desa berdasarkan hak asal usul kewenangan desakewenangan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati, penyusunan rancangan peraturtercantum dalam lampiran dan lampiran ijenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalamcamat. berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud padasistem organisasi masyarakat desa antara pemerintahan desa lain: pembinaan paguyuban warga trah, pembinaan rembug rembug warga. pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: sistem pengelolaan air dengan giliran. pengangkatan juru kunci makam, penabuh, penjaga balai desa. fasilitasi dan pembinaan kaum rois. pemanfaatan tanah desa: tanah kas desa, tanah bengkok lungguh, tanah pengaruh arem. fasilitasi pengurusan kekuningan tanah sultan ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat. pelaksanaan pelestarian budaya gotong royong gugur pembangunan desa gunung kerja bakti hambatan, pilihan, babad dalan. pembinaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemasyarakatan penyelenggaraan seni budaya antara lain desa wayang, kethoprak, leher, reog, jathilan, tari tarian tradisional, karawitan, geog lesung, campur sari. pemberdayaan fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain masyarakat desa pasukan bersih dusun, sarana nyadran, kenduri, gumbregan. bupati gunungkidul, ttd madinahmerintahan penyajian data dan informasi dalam desa penentuan titik batas desa, peralatan patok batas desa untuk penegasan batas antar desa dalam satu kabupaten, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet desa, perencanaan dan pemanfaatan ruang desa, penyusunan peta sosial desa, penyusunan profil desambentukan lembaga kemasyarakatan, balai desa, dan aset milik desa lainnya, pendataan potensi desa, pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa sampai dengan batas waktu tahun tanpa mengubah peruntukan, pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa, penetapan desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala desa, pengelolaan arsip dinamis desa, penyerahan arsip statis desa lembaga kearsipan daerah, pembinaan internal desa bidang kearsipan, penyediaan sarira pengelolaan arsip dinamis desa: pengelolaan record center (pusat arsip desa)pengelolaan arsip vital desa, pembentukan dan fasilitasi anggota lintas (lintas inti desa dan lintas desa), pembentukan desa tangguh bencana kampung siaga desa siaga, pembentukan sifat siaga bencana berbasis masyarakat). bidang pelaksanaan pembangunan desa pelayanan dasar desa pembentukan forum desa siaga dan padukuhan siaga, fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga, pmt penyuluhan balita, fasilitasi kegiatan posyandu balita, pemberian insentif kader posyandu dan atau kb, fasilitasi kegiatan posyandu usia, pembentukan kader posyandu, pelatihan kader kesehatan dan atau kb, fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat, fasilitasi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat: pendataan pubs oleh kader: pembentukan komitmen dusun kawasan dilarang merokok, pembentukan dusun bebas narkoba, fasilitasi pengembangan taman obat keluarga toga pembangunan dan pemeliharaan gedung paud yang menjadi milik desa, pemberian insentif bagi tenaga pendidik paud yang tidak dianggarkan dalam apbd apbn, fasilitasi sarana prasarana paud milik desa, bantuan biaya operasional kegiatan paud milik desa, pembentukan perpustakaan desa, fasilitasi kegiatan perpustakaan desa, menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain, pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa. sarana dan prasarana pembangunan dan pemeliharaan desa kantor balai: pembangunan dan pemeliharaan kantor, antara lain kantor kepala desa dan perangkat desa, kantor lembaga desa, kantor perpustakaan dan arsip desa, dan kantor pengurus desa siaga poskesdes, polindes: pembangunan dan pemeliharaan balai desa: stimulan pembangunan dan pemeliharaan balai padukuhan dan sarana padukuhan, dan pembangunan gapura, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, antara lain: jalan fungsi lingkungan, taludjalan desa, dan drainase jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengaman jalan, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian), pembangunan energi baru dan terbarukan (skala desa antara lain biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin), pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, pengelolaan pemakaman desa, antara lain pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman, pengelolaan petilasan (petilasan yang belum ditetapkan sebagai cb oleh bupati gubernur nasional berkaitan dgn sejarah desa)antara lain pah (umum), sumur, dan jaringan perpipaan pengembangan ekonomi pembangunan dan pengelolaan pasar lokal desa desa dan kios desa, pembangunan fasilitas pasar desa mck, pah, kantor pasar desa): pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala desa, fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa, fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apungskalalestarian dan pengembangan benih lokal desa, fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif, fasilitasi pengembangan energi mandiri (skala desa antara lain biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin), pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha bum desa, pengembangan dan pengelolaan potensi wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten, fasilitasi pengelolaan balai benih ikan, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan fasilitasipenghijauan, alam dan lingkungan pembuatan terasering, desa. pemeliharaan hutan desa, perlindungan mata air, gua dan telaga, pengembangan ruang terbuka hijau skala besar: pembersihan aliran sungai, pengelolaan sampah skala desa, perlindungan pantai terhadap abrasi, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa selain yang sudah ditangani oleh pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat. iii bidang membina keamanan, ketertiban dan kemasyarakatan desaidang pemberdayaan pengorganisasian dan penguatan masyarakat lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi kelompok kelompok masyarakat antara lain kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya, pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa, intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat, fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel,. bupati gunungkidul, ttd madinahunungkidul. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagaindustrian dan perdagaindustrian dan perdaganyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perindustrian dan perdagangan, pembinaan dan pengembangan perindustrian, pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi inovasi teknologi, pengawasan produk dan pengendalian perindustrian, pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi perdagangan, pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik e commerce, pembinaan dan pengembangan ekspor daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat, pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pelaksanaan operasi pasar, pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidlaksanaan dan pengawasan metrologi legal, ss. penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pelaksanaan monitoring bidang perindustrian dan perdagangan, uu. penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang perindustrian dan perdagangan, penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian dan perdagaseksi industri hasil hutan dan perkebunan, bidang perdagangan terdiri dari: seksi promosi dan pengembangan usaha, seksi distribusi: seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, bidang pengelolaan pasar terdiri dari: seksi prasarana dan sarana, seksi pendapatan, seksi bina pedagang, keamanan, dan ketertibindustrian dan perdaga dan perdagangan, penerapan dan pengembangan sistem informasi bidang perindustrian dan perdagang dan perdaga dan perdagndustrianpenyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perindustrian, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha, dan sarana industri: penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang perindustrian, penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perindustrian, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian. bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalamdan seksi industri hasil hutan dan perkebunmakanan, minuman, dan kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi industri makanan, minuman, dan kimia, merumuskan kebijakan teknis bidang industri makanan, minuman, dan kimia: cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi industri makanan, minuman, dan kimia, memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri makanan, minuman, dan kimia: melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri makanan, minuman, dan kimia, memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri makanan, minuman, dan kimimakanan, minuman, dan kimia: melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri makanan, minuman, dan kimia, melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri makanan, minuman, dan kimia, melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri makanan, minuman, dan kimia, melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri makanan, minuman, dan kimia, mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri makanan, minuman, dan kimia: menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi industri makanan, minuman, dan kimia, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang industri makanan, minuman, dan kimia, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi industri makanan, minuman, dan kimia. seksi industri sandang, kulit, logam, dan aneka sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi industri sandang, kulit, logam, dan aneka: merumuskan kebijakan teknis bidang industri sandang, kulit, logam, dan aneka, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi industri sandang, kulit, logam, dan aneka, memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri sandang, kulit, logam, dan aneka, melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri sandang, kulit, logam, dan aneka, memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri sandang, kulit, logam, dan aneksandang, kulit, logam, dan aneka: melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri sandang, kulit, logam, dan aneka, melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri sandang, kulit, logam, dan aneka, melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri sandang, kulit, logam, dan aneka, melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri sandang, kulit, logam, dan aneka, mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri sandang, kulit, logam, dan aneka, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi industri sandang, kulit, logam, dan aneka, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang industri sandang, kulit, logam, dan aneka, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi industri sandang, kulit, logam, dan aneka. seksi industri hasil hutan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi industri hasil hutan dan perkebunan, merumuskan kebijakan teknis bidang industri hasil hutan dan perkebunan, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi industri hasil hutan dan perkebunan: memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri hasil hutan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri hasil hutan dan perkebunan, memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri hasil hutan dan perkebunanhasil hutan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri hasil hutan dan perkebunan, melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri hasil hutan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri hasil hutan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri hasil hutan dan perkebunan, mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri hasil hutan dan perkebunan, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi industri hasil hutan dan perkebunan: menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang industri hasil hutan dan perkebunan, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi industri hasil hutan dan perkebunan. bagian ketiga bidang perdagangan bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanak: penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan, perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perdagangan, pelaksana, penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang perdagangan, penyusunan dan penerapbidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi promosi dan pengembangan usaha, seksi distribusi, dan seksi perlindungan konsumen dan kemetrologromosi dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi promosi dan pengembangan usaha, merumuskan kebijakan teknis bidang promosi dan pengembangan usaha, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi promosi dan pengembangan usaha, melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, melaksanakan kampanye pencitraan produk, melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor daerah, melaksanakan kegiatan fasilitasi penerapan teknologi informasi perdagangan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik e commerce, melaksanakan monitoring kepemilikan legalitas usaha bidang perdagangan, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi promosi dan pengembangan usaha, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang promosi dan pengembangan usaha, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan pengembangan usaha. seksi distribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi distribusi, merumuskan kebijakan teknis bidang distribusi, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi distribusi, melaksanakan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok, melakukan pengawasan terhadap, melaksanakan pendataan produk ekspor, produk impor, dan produk potensial ekspor, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi distribusi, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang distribusi, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi distribusi. seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, melaksanakan pendataan dan pemetaan penyebaran alat ukur dan layanan informasi kemetrologian, memfasilitasi kerjasama metrologi legal, melaksanakan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, melakukan monitoring dan evaluasi hasil tera dan tera ulang alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian, melaksanakan penyuluhan dan pengamanan penggunaan alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, serta satuan internasional, melakukan pembinaan operasional separator ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian. bagian keempat bidang pengelolaan pasar bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas melaksanak. bidang pengelolaan ppasar mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan pasar, perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang pengelolaan pasar, pelaksana, penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang pengelolaan pasar, penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan pasar, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar. bidang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi prasina dan sarana: seksi pendapatan, seksi bina pedagang, keamanan, dan ketertibrasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi prasarana dan sarana, merumuskan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi prasarana dan sarana, melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima, melaksanakan analisis dan penyajian data pengelolaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi prasarana dan sarana, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang prasarana dan sarana, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi prasarana dan sarana. seksi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pendapatan, merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pendapatanelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pendapatan, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pendapatan, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pendapatan. seksi bina pedagang, keamanan, dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi bina pedagang, keamanan, dan ketertiban, merumuskan kebijakan teknis bidang bina pedagang, keamanan, dan ketertiban, cc. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi bina pedagang, keamanan, dan ketertiban, melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima, melaksanakan pengelolaan data pedagang pasar dan pedagang kaki lima: melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima, menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi bina pedagang, keamanan, dan ketertiban, menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang bina pedagang, keamanan, dan ketertibanmaka:berita dbagan struktur organisasi perangkat daerah kabupaten gunungkidul nnnananananan bupati dprd eennnnnnnnnnnnnnnnonponoonoonoooo wakil bupati paondinas perhubungan foot pelayanan terpadu bencana daerah dinas komunikasi dan dinas tenaga kerja dan f informatika transmigrasi dinas kebudayaan dinas kelautan dan perikanan dinas perpustakaan dan bapakoordinasi grgrnrnranana koordinasi fungsi ttd madinah fan aneuk tari tell mr: ie) 3s nun top pir ita sd, htosatu seba kel alfa ke) en: ie) ter gala (al (ga nag cco danang ni: sta led dasi isl lesi gal isa
teadaerentuanbadan penanggulangan bencana daerah kabupaten gunungkidulim reaksi cepat yang selanjutnya disingkat trc adalah tim yang dibentuk oleh kepala pelaksana bpbd dan mempunyai tugas untuk melaksanakan piket kesiapsiagaan selama jam hari serta melaksanakan kajian cepat lokasi bencana sebagai bahan data pengambilan kebijokasi bencana adalah lokasi atauaceklik adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam. banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat.. tanah longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduannya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuhan batuan. kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan atau kerugian. kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. wabah penyakitlazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. kerusuhan sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru hara kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentubab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan status keadaan darurat yang diakibatkan oleh suatu kejadian bencana wilayah kabupaten gunungkidul. tujuan peraturan bupati ini untuk terwujudnya kesamaan persepsi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah dalam menilai dan menentukan status keadaan darurat bencana daerah, terwujudnya upaya penanganan bencana secara optimal agar dapat meringankan beban penderitaan masyarakat akibat bencana, terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana dan atau pasca bencana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. bab iii mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana status keadaan darurat bencana daerah ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. penetapan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala pelaksana bpbd setelah mempertimbangkan hasil pengkajian trc. pengkajian secara cepat dan tepat oleh trc sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan permintaan atau. trc sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah. penentuan status keadaan darurat bencana daerah dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi gabungan instansi terkait yang dipimpin oleh kepala badan penanggulangan bencana daerah. status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan setelah terjadi bencana yang menimbulkan kerugian kerusakan sarana fasilitas umum, lahan pertanian, perikanan, permukiman, dan tumbuhnya perekonomian dan atau telah menimbulkan korban jiwa dalam suatu wilayah. bencana sebagaimana dimaksud pada meliputi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran, kerusuhan sosial, epidemi dan wabah penyakit, dan j . kegagalan teknologi. bab identifikasi bencana penentuan status keadaan darurat bencana untuk kejadian bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan: cakupan lokasi bencana, meliputi kejadian bencana melanda minimal satu wilayah desa dalam satu kawasan lokasi tertentu pada satu waktu yang dekat sama, jumlah korban bencana dan atau kerugian, meliputi terdapat korban jiwa meninggal dalam satu kejadian bencana, terdapat korban luka berat, sedang dan ringan yang memerlukan penanganan segera, terjadi pengungsian masyarakat korban bencana tempat pengungsian atau mengungsi pada keluarga, terdapat kerusakan parah permanen dan sedang pada bangunan rumah pemukiman penduduk, dan atau terdapat kerusakan dan kerugian harta benda masyarakat akibat bencana, kerusakan prasarana dan sarana, meliputi jalur tranportasi terganggu terputus tidak berfungsi, sarana prasarana perekonomian terganggu tidak berfungsi, dan atau fasilitas penerangan dan telekomunikasi terganggu terputus tidak berfungsi, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan pelayanan administrasi pemerintahan umum terganggu tidak berfungsi, pelayanan kesehatan terganggu, dan atau pelayanan pendidikan terganggu, gangguan terhadap fungsi penghidupan manusia, meliputi masyarakat kehilangan mata pencaharian, masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan, wabah penyakit dalam satu kurun waktu, dan atau paceklik atau gagal panen pertanian perikanan, kemampuan sumber daya alam maupun buatan, meliputi sulit mendapatkan air bersih, pencemaran lingkungan tingkat lanjut, kerusakan lahan pertanian, perkebunan tempat pencaharian masyarakat, dan atau kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungns lebih berdaya guna dalam peningkatan kinerja skpd dan kinerja pns, maka dipandang perlu mengatur, yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten gunungkiduloobot jabatan adalah bobot yang diperoleh berdasarkan evaluasi jabatan untuk jabatan struktural dan berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, kelangkaan profesi, serta kompleksitas pelaksanaan tugas. nilai skpd adalah komposisi jumlah pegawai dan bobot jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dan atau jabatan fungsional tertentu yang tidak dikecualikan menerima tambahan penghasilan pegawai skpd. capaian kinerja skpd adalah ketepatan waktu laporan dokumen perencanaan dan evaluasi skpd, laporan keuangan dan aset skpd, dan laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan. mutasi pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuaievaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah adalah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. matrik rancangan rencana kerja skpd adalah dokumen matriksumber dana, dan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. rancangan rencana kerja skpd penyempurnaan setelah musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten) adalah dokumen rancangan perencanaan skpd untuk periode (satu) tahun rencana. rencana kerja skpd adalah dokumen penetapan rencana kerja skpd tahun rencana. matrik perubahan rencana kerja skpd adalah matrik dokumendan sumber dana pada tahun anggaran berjalan. perubahan rencana kerja skpd adalah penetapan perubahan rencana kerja skpd tahun anggaran berjalan. dokumen pelaksanaan anggarskpd. pemberian tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan pns. bab iii kriteria tambahan penghasilan pegawai tambahan penghasilan pegawai diberikan per triwulan dan diperhitungkan berdasarkan pada: bobotjabatan, nilai skpd: cc. capaian kinerja skpd, disiplin pegawai, dan penilaian prestasi kerja pns. penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk jabatan struktural adalah nilai jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan masing masing jabatan struktural. faktor faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap masing masing jabatan struktural, meliputbobot jabatan untuk jabatan sekretaris daerah dan asisten sekretaris daerah selain berdasarkan nilai jabatan juga berdasarkan perhitungan proporsional tertimbang kompleksitas pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang atau urusan yang dikoordinasikan. penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu adalah berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang. bobot jabatan untuk jabatan fungsional tertentu auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selain berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang juga berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang kelangkaan profesi. perubahan bobot jabatan akibat mutasi pegawai pada triwulan berjalan, dipergunakan sebagai dasar perhitungan bobot jabatan pada triwulan berikutnya. besarnya bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam keputusan bupati. nilai skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah pejabat struktural dengan bobot jabatan struktural ditambah hasil perkalian antara jumlah pejabat fungsional dengan bobot jabatan fungsional masing masing skpd. penghitungan nilai skpd dilakukan pada bulan pertama per triwulan oleh masing masing skpd. perubahan nilai skpd akibat mutasi pegawai pada triwulan berjalan, dipergunakan sebagai dasar perhitungan nilai skpd pada triwulan berikutnya. bab capaian kinerja skpd capaian kinerja skpd dinilai berdasarkan ketepatan waktu laporan sebagai berikut: triwulanlalu, dan matrik rancangan rencana kerja skpd. laporan keuangan dan aset skpd, terdiri dari: dokumen pelaksanaan anggaran, laporan keuangan akhir tahun, dan laporan mutasi barang. laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan bulan desember tahun sebelumnya, bulan januari, bulan februari, dan bulan maretlaporan dokumen perencanaan dan evaluasi skpd, terdiri dari: rancangan rencana kerja skpd penyempurnaan setelah musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten), dan penetapan rencana kerja skpd. laporan keuangan dan aset skpd, terdiri dari: dokumen pra rencana kerja dan anggaran skpd, dan laporan pertanggungjawaban belanja dan pendapatan bulan april, bulan mei, dan bulan juni. laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan bulan april, bulan mei, dan bulan jundan penetapan perubahan rencana kerja skpd. laporan mutasi barang. laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan bulan juli, bulan agustus, dan bulan septlaporan skpd tentang evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah triwulan iii. laporan pertanggungjawaban belanja dan pendapatan bulan oktober dan bulan november. laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan bulan oktober dan bulan novlaporan skpd tentang evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah semester tahun lalu: matrik rancangan rencana kerja skpd, rancangan rencana kerja skpd penyempurnaan setelah musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten), penetapan rencana kerja skpd,penetapan perubahan rencana kerja skpd, dan laporan skpd tentang evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah triwulan iii. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, untuk laporan: dokumen pelaksanaan anggaran, laporan keuangan akhir tahun, dokumen pra rencana kerja dan anggaran skpd, laporan pertanggungjawaban belanja dan pendapatan, dan laporan mutasi barang.skpd penilai sebagaimana dimaksud pada capaian kinerja skpd yang digunakan sebagai dasar penetapan besarnya alokasi tambahan penghasilan masing masing skpd adalah ketepatan waktu penyampaian laporan. capaian kinerja skpd pada triwulan dinilai sampai dengan bulan november. hasil capaian kinerja skpd untuk triwulan dantigduskpd sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai berikut: skpd peringkat sebesar (seratus keseratus), skpd peringkat sebesar (sembilan puluh keseratus), dan skpd peringkat sebesar (delapan puluh keseratus). skpd dengan capaian kinerja peringkat (satu) mendapatkan penghargaan berupa sisa tambahan penghasilan pegawai dari skpd peringkat (dua) dan peringkat (tiga) maksimal (tiga puluh keseratus) dari nilai indeks. penghargaan untuk skpd peringkat (satu) sebagaimana dimaksud pada diberikan secara proporsional berdasarkan nilai skpd. bab penilaian disiplin pegawai penilaian disiplin pegawai untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai meliputi: unsur hukuman disiplin, dan unsur kehadiran kerja pegawai. unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf diperhitungkan dengan ketentuan: pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringanenam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin: dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat beratdua belas) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.uti besar, cuti sakit: cuti bersalin: cuti karena alasan penting, cuti luar tanggungan negara, dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan pada tahapan klasikal yang dilakukan dengan tatap muka lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihanunsur kehadiran kerja pegawai pada bulan desember diperhitungkan pada pemberian tambahan penghasilan pegawai pada triwulan tahun berikutnya disamping penghitungan kehadiran kerja pada triwulan tahun berikutnya. bab penilaian prestasi kerja pegawaipada huruf cc. penyusunan dan penyampaian skp padapada huruf dan pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud padamaretbab vii penerimaan tambahan penghasilan pegawai penerimaan tambahan penghasilan pegawai dihitung melalui tahapan sebagai berikut: menetapkan indeks: menghitung alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap tiap skpd berdasarkan peringkat hasil capaian kinerja skpd, dan cc. menghitung penerimaan tambahan penghasilan masing masing pegawai. indeks sebagaimana dimaksudskpd kumulatif, dan capaian kinerja skpd. perhitungan indeks untuk skpd peringkat disesuaikan dengan perhitungan penghargaan sebagaimana dimaksud pada atas nama bupati. perhitungan alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap tiap skpd sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut: skpd peringkat nilai skpd indeks skpd peringkat skpd peringkat nilai skpd indeks yo), dan skpd peringkat nilai skpd indeks besarnya alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap tiap skpd ditetapkan per triwulan dengan keputusan sekretaris daerah atas nama bupati. alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap tiap skpd dibulatkan dalam angka satuan.skpd peringkat bobot jabatan indeks skpd peringkat 1005p), skpd peringkat bobot jabatan indeks y6), dan skpd peringkat bobot jabatan indeksnerimaan tambahan penghasilan pegawai setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah sebesar rp. (nol rupiah). bab viii penerima tambahan penghasilan pegawai pns yang berhak menerima tambahan penghasilan pegawaitriwulan berjalan, tambahan penghasilan pegawai diberikan pada triwulan berikutnya. bagi coons dengan jabatan guru dan pengawas sekolah, pns atau coopegawai skpd melakukan penghitungan nilai skpd sesuai ketentuan pada setiap triwulan dan menyampaikan hasil penghitungan badan kepegawaian daerah. badan kepegawaian daerah melakukan penghitungan besarnya indeks dan besarnya alokasi tambahan penghasilan tiap tiap skpd berdasarkan capaian kinerja skpdberdasarkan keputusan sekretaris daerah atas nama bupati tentang indeks dan alokasi tambahan penghasilan pegawai tiap tiap skpdbab penghentian tambahan penghasilan pegawai tambahan penghasilan pegawai: dan dibebastugaskan dari jabatan organiknya. pns yang dihentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada tidak diperhitungkan dalam nilai skpd. bab biayaan bupati mamasa peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan mineral dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa menimbang bahwa mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukberwewenang membuat peraturan perundang undangan daerah bidkontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan mineral dan batubarakeputusan menteri pertambangan dan energi nomor mem tentang pedoman pencanangan wilayah pertambangan,gelolaan pertambangan mineraltambangan dan energi kabupaten mamteknmineral ikutan adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan, pengolahan dan pemurniusaha pertambangan untuk memproduksisosial menurut kondisi seluruh wilayah pen yang selanjutnya disingkat iup, yang terdiri dari iup eksplorasi dan iup operasi produksi adalah izin yang diterbitkan oleh bupatitahapan kegiatan operasi produksi. izin usahaminan kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang iup sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan. reklamasi adalah usahaumumberupa lurah tetap dan lurah produksi. lurah produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galianizinrencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat rtrw, adalah suatu penataan ruang wilayah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program program pembangunanangan wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang diajukan oleh pemohon sebagai wilayah izin usaha pertambanganlainnya. lokasi tertutup adalah suatu lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatansebagaroduksi pertambangan adalah bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan lainnya yang menghasilkan bahan galian untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain yang bersifat non komersil serta penjualan bahan galian tersebutbidang pertambangan mineral dan batubara.yang selanjutnya disingkat pit adalah kepala dinas dan pegawai dinas pertambangan energi dan sumber daya mineral yang ditunjuk diangkat sebagai inspektur tambang daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pengawasan produksi pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya disebut pengawasan produksi, adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran jumlah maupun kualitas bahan galian pertambangan yang dihasilkan baik melalui pengawasan secara administrasi maupun pengawasan secara teknisyang dilingkupibab ruang lingkup dan kewenangan ruang lingkup pengusahaan pertambangan mineral dalam peraturan daerah ini meliputi pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuanatau batubara dikelola berasaskan manfaat, keadilan dan kesinambungan: keberpihakan kepada kepentingan bangsa:bahan baku untuk kebutuhan dalam negerikewenangan pengelolaan pertambangan mineral:, dandaerah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah wup: wpr:, dan cc. wpn. bupati melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pada wilayah kabupaten mamasgubernur dan disampaikan secara tertulis kepada dewan perwakilan rakyat daerah. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakuk: pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah menetapkan luas dan batas tiup:undang undangan:, wpr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah, dalam rangka penetapan wpr, bupati sesuai dengan kewenangannya dan peta formasi batuan pembawa: dan atau peta geokimia dan geofisika. perkiraan sumber daya dan cadangan. data dan informasi hasil eksplorasi diolah menjadi peta potensi cadangan mineral:: bupati menyampaikan potensi cadangan mineral sebagaimana dimaksud beserta laporan hasil eksplorasi kepada menteri: peta potensi cadangan mineral sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital:, pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan kantor desa kelurahan dan kantor dinas, dan batas: daftar koordinat, dan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam wpbagian kesatu paragraf umum usaha pertambangan dilakukan berdasarkan iup dan ipr: iup dan ipr sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam tiup untuk iup dan wpr untuk ipr. iup diberikan oleh bupati berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh badan usaha:adan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer, iup sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapat tiup: dalam (satu) tiup dapat diberikan (satu) atau beberapa iup. iup diberikan melalui pemberian tiup: dan pemberian iup. iup sebagaimana dimaksud pada terdiri dari duartebelum melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud huruf pemegang iup diwajibkan melakukan sosialisasi dengan masyarakat lokasi iupbupati: izin sementara sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati berdasarkan hasil laporan eksplorasi dan pengecekan lokasi: izin sementara sebagaimana dimaksud pada berupa iup pengangkutan dan penjualan yang diberikan satujumlah mineral yang tergali tersebut.ambangan: iup operasi produksi sebagaimana dimaksud pada diperoleh atas hasil pelelangan tiup mineral logam yang mempunyai data hasil kajian studi kelayakasatu daerah:maka iup operasi produksi diberikan oleh gubernur setelah mendapat rekomendasi dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah provinsi yang berbeda maka iup operasi produksi diberikan oleh menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk pengangkutan dan penjualan dan atau iup: iup yang diperoleh, pemegang iup sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil pertambangan tanpa memiliki iup operasi produksi khusus. bagian kedua pemberian tiup paragraf umum untuk tiup mineral logam, pemohon tidak mengajukan permohonan wilayah bupati, tetapi tiup mineral logam diperoleh dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: untuk tiup mineral bukan logam, pemohon harus mengajukan permohonan kepada bupati, untuk tiup batuan, pemohon harus mengajukan permohonan wilayah kepada bupati. paragraf tata cara pemberian tiup mineral logam bupati melakukan lelang tiup mineral logam sebagaimana dimaksud dalam prosedur lelang, 9g. pengumuman hasil prakualifikasi, undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi: i. pengambilan dokumen lelang, penjelasan lelang,dan oo. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. pengumuman prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan: paling sedikit dimuat (satu) media cetak lokal dan atau (satu) media cetak nasional atau media elektronik, kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara, dan cc. kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. paragraf tata cara pemberian tiup mineral bukan logam dan batuan bupati memberikan tiup mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan yang mengajukan permohonan wilayah untuk tiup yang berada dalam daerah, bupati memberikan rekomendasi kepada menteri atau gubernur apabila ada permintaan rekomendasi dari menteri atau gubernur untuk pemberian tiup mineral bukan logam dan batuan yang akan diberikan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. bagian ketiga pemberian iup paragraf iup sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas iup eksplorasi: dan iup operasi produksi. bupati memberikan iup eksplorasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk tiup yang berada dalam wilayah daerah: bupati memberikan iup operasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah daerah: pelabuhan sebagaimana dimaksud pada adalah pelabuhan khusus atau terminal khusus yang dibangun oleh pemegang iup operasi produksi. iup eksploraiup operasi produksetiap pemegang iup eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam dan atau batuan dijamin untuk memperoleh iup operasi produksi sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, pemegang iup eksplorasi mengajukan permohonan iup operasi produksi untuk meningkatkan kegiatan pertimbangannya tahap operasi produksiliki data hasil studi kelayakan. paragraf persyaratan iup eksplorasi dan iup operasi produksi mineral logam dan mineral bukan logam pemegang iup wajib memenuhi persyaratan: administrasi: teknis: cc. lingkungan: dan finansial. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk badan usaha meliputi untuk iup eksplorasi dan iup operasi produksi mineral logamsi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk koperasiuntuk iup eksplorasi dan iup operasi produksi mineral logamebagaimana dimaksud pada huruf untuk perseorangan meliputisi sebagaimana dimaksud padaaragraf luas wilayah luas wilayah untuk pemegang iup eksplorasi mineral logam diberi paling banyak (seratus ribu) hektar, luas wilayah untuk pemegang iup eksplorasi mineral bukan logam diberi paling banyak (dua puluh lima ribu) hektar: luas wilayah untuk pemegang iup eksplorasi batuan diberi paling banyak (lima ribu) hektar, luas wilayah untuk pemegang iup operasi produksi mineral logam diberi paling banyak (dua puluh lima ribu) hektar: luas wilayah untuk pemegang iup operasi produksi mineral bukan logam diberi paling banyak (lima ribu) hektar: luas wilayah untuk pemegang iup operasi produksi batuan diberi paling banyak (seribu) hektar. paragraf jangka waktu iup eksplorasi untuk pertambangan mineral logam jangka waktu, iup eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam:iup eksplorasi dan studi kelayakan (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali (satu) tahun:iup operasi produksi untuk pertambangan mineral logam jangka waktu paling lama (dua puluh) tahun termasuk masa untuk konstruksi selama (dua) tahun dan dapat diperpanjang (dua) kali masing masing selama sepuluh) tahun: iup operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jangka waktu (sepuluh) tahun termasuk masa konstruksi selama (dua) tahun dan dapat diperpanjang (dua) kali masing masing selama lima) tahun, iup operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu jangka waktu (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang (dua) kali masing masing selama sepuluh) tahun: permohonan perpanjangan iup operasi produksi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada bupati sekurang kurangnya (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku izinnya. bagian keempat iup batuan paragraf umum semua proses ekstraksi batuan yang memenuhi unsur pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau dimanfaatkan secara komersial adalah merupakan pertambangan batuan, semua pelaksaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya dari apbn maupun apbd dan menggunakan batuan harus memiliki iup batuan: pelaksana kegiatan barang dan jasa dibolehkan memperoleh atau membeli batuan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah memiliki iup dan atau ipr batuan dengan menunjukkan bukti pembelian, pemberian izin sesuai yang dimaksud pada diberi izin yang sifatnya sementara, iup batuan sementara diberikan kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa daerah untuk memenuhi kebutuhan batuan demi kesinambungan pembangunan daerah. paragraf tata cara permohonan untuk tiup batuan, pemohon harus mengajukan permohonan wilayah kepada bupati:uas wilayah izin usaha pertambangan batuan pemegang iup eksplorasi batuan diberi tiup paling sedikit (lima) hektar dan paling banyak (lima ribu) hektar, pemegang iup operasi produksi batuan diberi tiup paling banyak (seribu) hektar. paragraf jangka waktu untuk batuan: iup operasi produksi untuk pertambangan batuan dengan luas s.d. hektar diberikan untuk jangka waktu (satu) tahun: luas s.d. hektar diberikan untuk jangka waktu (dua) tahun: luas s.d. hektar diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun: luas s.d. hektar diberikan untuk jangka waktu (empat) tahun, luas s.d. hektar diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun. iup operasi produksi sementara untuk pertambangan batuan dengan luas bawah hektar diberikan untuk jangka waktu (empat) bulan, luas s.d. hektar diberikan untuk jangka waktu (enam) bulan. permohonan perpanjangan iup operasi produksi batuan diajukan secara tertulis kepada bupati sekurang kurangnya (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku izinnya setelah dinas berwenang meneliti daya dukung potensi bahan tambang. pemegang iup operasi produksi batuan wajib melaporkan jumlah produksi kepada bupati melalui dinas yang berwenang dan dijadikan sebagai acuan pembayaran pajak. paragraf persyaratan perizinan pemegang diatur dengan peraturan bupati. paragraf hak dan kewajiban:, cc. tidak boleh memindahkan iup kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati: 0d: pengalihan kepemilikan dan atau saham sebagaimana dimaksud pada huruf sebelum memulai usahanya,rtambangan paling lambat (satu) bulan setelah iup diterbitkan: cc. melaksanakan pemasokan batas batas wilayah iup selambat lambatnya dalam waktu (dua) bulan setelah iup diterbitkan: menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, antara lain. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia: melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat:suatu daerah, i, i. peruntukan lahan pascaterbang sebagaimana dimaksud pada huruf dicantumkan dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang iup dan pemegang hak atas tanah: menyediakan dana reklamasi dan dana jaminan pascaterbang: meningkatwilayah kabupaten mamasa, mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam wilayah kabupaten mamasa: ss. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupatuu.vv. menindaklanjuti pemberitahuan teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari dinas: dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam iup. bagian kelima izin pertambangan rakyat paragraf umum kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut pertambangan mineral logam: pertambangan mineral bukan: logam dan atau pertambangan batuan. kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu wpr yang mencakup wilayah daratan saja:ipr diberikan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh ipr diatur dengan peraturan bupati. paragraf luas wilayah untuk (satu) iprparagraf jangka waktu untuk (satu) ipr diberikan kepada perseorangan dengan luas bawah hektar selama (enam) bulan: luas s.d hektar selama (satu) tahun. untuk (satu) ipr diberikan kepada kelompok masyarakat dengan luas bawah hektar selama (satu) tahun: luas s.d hektar selama (tiga) tahun: luas s.d hektar selama (lima) tahun. untuk (satu) ipr diberikan kepada koperasi dengan luas bawah hektar selama (satu) tahun: luas s.d hektar selama (tiga) tahun, luas s.d hektar selama (lima) tahun. bupati dapat memperpanjang ipr selama (dua) kali,paragraf hak dan kewajiban pemegang ipr berhak melakukan kegiatan dalam wprcc. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemegang ipr wajib sebelum memulai usahanya, pemegang ipraati ketentuan persyaratan teknis pertambangan,ii., menindaklanjuti pemberitahuan teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari dinas, dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ipr. bab vii jaminan kesungguhan pemegang iup eksplorasi wajib menyetor jaminan kesungguhan sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan: uang jaminan kesungguhandikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pengembalian pencairan uang jaminan kesungguhan diatur dengan peraturan bupati. bab viii jaminanoperasi produksi wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascaterbang: ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penyetoran, pencairan jaminan reklamasi diatur dengan peraturan bupati. pelaksanaan reklamasi oleh pemegang iup wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan:: dan konservasi mineral(tiga puluh) hari kalender sejak iup operasi produksi diterbitkan::diterbitkan: dalam hal rencana pascaterbang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bupati mengembalikan rencana pascaterbang kepada pemegang iup operasi produksi,pascaterbang sampai memenuhi kriteria keberhasilan::,,, bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascaterbang sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padaoperasi produksi wajib menyetorkan jaminan pascaterbang sebagai jaminan keuangan untuk melakukan pascaterbang, uang jaminan penutupan tambangbunga dari penutupan tambang dalam bentuk deposito berjangka menjadi milik perusahaan, uang jaminan penutupan tambang harus disetor pada tahun kedua kegiatan penambangan atau operasi produksi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pengembalian pencairan uang jaminan penutupan tambang diatur dengan peraturan bupatimenugasi dinas, lembaga riset yang bergerak bidang pertambangan dan atau perguruan tinggi untuk melakukan penyelidikan atau, data usaha pertambangan yang dimiliki oleh),tentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan diatur dengan peraturan bupati. pemegang iup atautumpang tindih lahan pemegang iup dan ipr atau ipr: penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui pengadilan. dalam hal, terhadap wilayah tumpang tindih dapat diberikan iup atau ipr sepanjang pemegang izin terdahulu memberikan persetujuan::berdasarkan peraturan perundang undangan dan kesepakatan bersamatumpang tindih atau sebaliknya sepanjang masing masing pihak bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan. bab xdaerah,::: bupati dapat:bupati. bab xiii berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan rakyat iup atau ipr berakhir karena dikembalikan: dicabut, dan habis masa berlakunya. pemegang iup danpemegang iup atau ipr yang iup nya atau,:orangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: wpr yang ipr nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ditawarkan kepada perorangan, kelompok masyarakat atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentu: apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada pemegang iup dapat mengunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum indonesia, pengusahaan jasa pertambangan dikelompokkan atas usaha jasa pertambangan, usaha jasa pertambangan non inti: eksplorasi, studi kelayakan, konjenis usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jenis usaha selain jenis usaha jasa pertambangan selain dimaksud pada ipjp dari bupati, bupati memberikan ipjp kepada perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan lain yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan wilayah daerah:: bupati memberikan skt kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti wilayah daerah, atau perorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang:aerah: tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang mampu berminat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan::diperoleh antara lain dalam bentuk pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang iup atau ipr produksi dan harga komoditas produksi,:, pengembangan masyarakat sekitar lokasi tambang pemerintah daerah sesuai kewenangannya menugaskan pemegang iup untuk, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup,upati mengupayakan terciptanya kewirausahaan antara pemegang iup dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat persatuan. pemegang iup wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tiup:::bab xvpengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang iup atua ipr:: pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi teknis pertambangan, pemasaran,: ii. pemantauan barang, jasa, teknologipelaksana inspeksi tambangstandar dan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan ketentu. bagian kedudidikan dan pelatihan mineral dan masyarakat. bab xix pembinaan dan pengawasan penyelenggara usaha pertambangan mineral:menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya:: pemasaran, cc. keuangan: pengelolaan data mineral,: oo.:sekali dalam setahun. paragraf pelaksana pengawasan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang antara lain pengawasan konservasi sumber daya mineral, meliputi recovery penambangan dan pengolahan: pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan marginal: pengelolaan dan atau pemanfaatan mineral ikutan, pendataan sumber daya serta cadangan mineral yang tidak tertimbang:, dan pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian. pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, meliputikeselamatan operasi pertambangan, meliputi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan perawatan sarana prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan: kompetensi tenaga teknik: dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascaterbang: penetapan dan pencairan jaminan reklamasi, pengelolaan pascaterbang: yang berlaku. pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun. pengawasan yang dilakukan: dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimanab@d. penggeledahan tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untukengarmenghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. ppnpnpnsiperaturan daerah ini,aian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi:xii ketentuan pidana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa iup atau ipr,huruf dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang atau pemegang iup operasi produksi atau ipryang bukan dari pemegang iup atau ipr sebagaimana dimaksud dalam dan dipidana dan didenda sesuai denganlain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab xx dan surat izin pertambangan rakyat yang telah ada sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin, kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan menjadi iup atau ipr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan danbupati mamasa, menimbang aa.: cc. bahwa perkembangan ternak kabupaten mamasa memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf huruf dan huruf atas, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternakpengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak. bab ketentuan umumikanan dan peternakan kabupaten mam,: pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari kabupaten mamasa daerah tujuan yang disertai dengan surat izin pengeluaran,mamasa berdasarkan surat persetujuan pemasukan barang yang dikeluarkan oleh dinas peternakan kabupaten mamasa, mutasi: keluar masuk daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan atau kabupaten mamasarusahaan pengiriman ternak dan atau bahan asal ternak adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman ternak dan atau bahan asal ternak antar daerah pulau yang memiliki izin usaha (pemegang izin) yang dikeluarkan oleh bupati mamasa dan berlaku selama tahun: masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak adalah masyarakat yang mengirim ternak dan atau bahan asal ternak antar daerah pulau dimana ternaknya telah dibudidayakan sekurang kurangnya tahun, dan memiliki bukti kepemilikan yang benar dan sah sebagai akibat pindah tinggal dan syukuran, pelayanan izin pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak adalah segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari kabupaten mamasa atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak: peternakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak: surat hasil pemeriksaan bukti eur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan atauholding ground,mamasa dengan jumlah ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran, surat persetujuan pemasukan barang spp) adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas peternakan kabupaten mamasa sebagai akibat akan masuknya ternak dan atau bahan asal ternak dari luar daerah pulau dalam kabupaten mamasa: holding ground adalah tempat:mamasaperizinan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak setiap perusahaan dan masyarakatatas ternak dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab iii jenis ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukan, mutasi dan keluar masuk daerah jenis ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan kabupaten mamasajumlah dari jenis ternak yang dapat dikeluarkan keluar daerah ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati atas persetujuan dprd. bab prosedur pengeluaran, pemasukan, mutasi dan keluar masuk daerah ternak dan atau bahan asal ternak perusahaan mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak dinas peternakan kabupaten mamasa. petugas holding ground melakukan pemeriksaan ternak dan pencatatan administrasi. batas waktu pemeriksaan holding ground adalah pada hari dan jam kerja. petugas holding ground membuat mengeluarkan hasil pemeriksaan ternak (bukti eur). dinas mengeluarkan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak sesuai hasil pemeriksaan. sebelum ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari luar daerah pulau dalam daerah wajib memperoleh surat persetujuan pemasukan barang spp) dari dinas. ketentuan prosedur pemasukan, mutasi dan keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternak selanjutnya akan diatur melalui peraturan bupati. bab persyaratan ternak dan bahan asal ternak yang dapat keluar, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dimasukkan kabupaten mamasa dengan itu. ketentuan persyaratan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak adalah disertai dengan surat keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh desa yang diketahui oleh petugas peternakan kecamatan dan masuk hewan dan bahan bahan asal hewan wajib memiliki izin keluar masuk dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan bahan asal hewan.kesehatan ternak yang akan masuk dan keluar wilayah kabupaten mamasa dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui produksi dan atautarif rp) ekor ternak kerbau kerbau belang dati, polong) bibit thn) dara thn) dewasa thn) kerbau belang bunga bibit (x3 thn) dara thn) dewasa thn) cc. kerbau biasa puu ) bibit (x3 thn) dara thn) dewasa thn) bibit thn) sapi dara thn) dewasa thn) bibit thn) kuda dara thn) dewasa thn) bibit bln) ternak kecil babi kambing) dara bln) dewasa bin) bibit thn) ekor ekor unggas ayam, itik, manila, angsa) dara thn) dewasa thn) hewan piaraan anjing) segala umur bab vii larangan setiap perusahaan danpemutaran atas ternak dan bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang ditunjuk, melakukan pengeluaran ternak betina produktif: melakukan pengeluaran ternak bibit dan atau ternak betina non produktif tanpa adanya penetapan dengan keputusan bupati, melintasi atau melewati dalam daerah kabupaten mamasa dengan tanpa dilengkapi surat izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal::idalam wilayah hukumnya:::daerah kabupaten mamasa atas ternak dan atau bahan asal ternak, untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak berlangsung efektif maka para petugas yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepada tim lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dan penyidik, sementara ditempatkan holding ground milik dinas peternakan kabupaten mamasa:il. penjelasan umum sejak jaman dahulu hingga saat ini, usaha peternakan merupakan kegiatan menonjol dalam masyarakat mamasa. dengan hasil usahanyamamasa pad)mamasal. penjelasan demiyang dimaksud dengan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak antara lain surat keterangan pengeluaran ternak, surat hasil pemeriksaan holding ground, surat keterangan jalan, surat keterangan daerah tujuan, surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan asal hewan ternak dan surat keterangan hasil tes brucellosis, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengertian melintasi dalam daerah kabupaten mamasa adalah lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak yang hanya melewati daratan dalam kabupaten mamasa: cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dalam hal petugas yang ditunjuk membuat laporan adalah berupa berita acara kematian ternak dan filum ternak serta berita acara kehilangan ternak.bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa menimbang .a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten mamasa, perlu dilakukan pengaturcc. bahwa agar bangunan gedung dapat diselenggarakan:adalah pemerintah kabupaten mamasa. daerah adalah daerah kabupaten mamasa. bupati adalah bupati mamasasa. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten mamasa. dinas lingkungan hidup dan tata ruang adalah dinas lingkungan hidup dan tata ruang kabupaten mamasadalahkarangan adalah suatu cetakan tanah, yang menurut kepentibangunan seluruhnya atau sebagian baik ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksikdb) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar. koefisien lantai bangunan kdhusaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi keagamaan fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada hurufliputi: bangunaneagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bangunan gedung masjid termasuk mushalla, bangunan gedung gereja termasuk kapel, bangunan gedung pura, bangunan gedung vihara, dan bangunan gedung kelenteng. fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dapat diubah. bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan perubahan fungsi bangunan gedung diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua klasifikasi bangunan gedung menurut fungsinya, bangunan wilayah kabupaten mamasa diklasifikasikan sebagai berikut bangunan rumah tinggal dan sejenisnya: bangunan keagamaan: bangunan perdagangan dan jasa, bangunan industri, bangunan pergudangan, bangunan perkantoran: bangunan transportasi: bangunan pelayanan umum: bangunan khusus menurut umurnya, bangunan wilayah kabupaten mamasa diklasifikasikan sebagai berikut: bangunan permanen, bangunan semi permanen: bangunan sementara, menurut wilayahnya, bangunan wilayah kabupaten mamas'tertentu: bangunan pedesaan. menurut lokasinya, bangunan wilayah kabupaten mamas: bangunan tepi jalan lingkungan: bangunan tepi jalan desa, bangunan tepi jalan setapak, bangunan tepi sungai dan bantaran sungai: menurut ketinggiannya, bangunan wilayah kabupaten mamas, menurut luasnya, bangunan wilayah kabupaten mamasa diklasifikasikan sebagai berikut: bangunan dengan luas kurang dari m2. bangunan dengan luas kurang dari bangunan dengan luas bangunan dengan luas bangunan dengan luas diatas menurut statusnya, bangunan wilayah kabupaten mamasa diklasifikasikan sebagai berikut bangunan pemerintah: bangunan swasta, status,,gedung. status hak atas tanah, sebagaimana dimaksud pada butir adalah penguasaanstatus kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud padagedung. pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukdalam rangka memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung dan sistem informasi bangunan gedung. berdasarkan pendataan bangunan gedung, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh suratorang, badan lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung, diwajibkan mengajukan permohonan kepada bupati mamasa melalui dinas terkait untuk mendapatkan imb. izin mendirikan bangunan imb) dimaksud dalam butir adalah surat bukti darimengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, rencana rinci tata ruang kota,secara cuma cuma pada dinas terkait, setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun diatas sungai saluran selokan parit jalan pengairan dan drainasentukan oleh kepala dinas terkait kabupaten mamasa dengan pertimbangximum (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga. garis sepadan penetapan jarak bangunan diukur dari jalan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang kabupaten mamasa sebagai berikut: jalan negara dari jalan jalan propinsi dari jalan jalan kabupaten dari jalan jalan dalam kota kabupaten, kecamatan dan desa dari jalteck yang menghadap dengan tetangga. garis sempadan danau sungai penetapan jarak bangunan diukur dari tebing sungai adalah sebagai berikut sungai bertanggal garis sempadan sungai bertanggal luar kawasan perkotaan sekurang kurangnya (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul, garis sempadan sungai bertanggal dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang kurangnya 3tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul: sungai tak bertanggal garis sempadan sungai tak bertanggal diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang kurangnya (empat puluh) meter dihitung dari tepi sungai, garis sempadan sungai tak bertanggal dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang kurangnya (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai: garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun ditep dan meter untuk bangunan gedung tepi danau sungai. besarnya garis sempadan danau sungai diluar ditetapkan oleh bupati setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat tim,mamasanalisa mengenai dampak lingkungan amdal) sesuai dengan aturan yang berlaku. untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan, real estate, pariwisata, rumah sakit,apat rtl yang sesuai dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat. rtl disusun berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap (lima) tahun untuk disesuaikan. rtl digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang pada suatu lingkungan kawasan dalam rangka menindaklanjuti rencana rincikabupaten mamasa:sumber yang dibenarkan secara resmi oleh dinas terkait, saluran air hujan sediatas permukaan tanah dengan pipa atau salura pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. pembuangan air kotor dimaksud pada dapat dialirkan saluran umum kota. air kotor yang berasal dari harus ditampung dalam tangki septic yang dihubungkan dengan bak perasaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. jika hal yangaerah perkotaan yang memilikitan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. penghargaan dalanventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat cah, termasuk daerah udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan. memanfaatkan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing masing ruang dalam bangunan gedung. pecahdan sarana dalam memanfaatkan bangunan gedung. kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan sebagaimana maksud pada meliputi kemudahan hubungan horizontal, tersedianya aksesenaalam jumlah lantai akses evaluasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam harus disesuaidengan jelas. ketentuan mengenai penyedia bagian kelima persyaratan kenyamanan d: kenyamanan hubungaperencana siap) dari bupati mamasa. perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum.: perencanaan konstruksi: perencanaan utilitas. yang disertai dengan rencana kerja dan syarat syarat pekerjaan rks) ketentuan dan ini tidak berlaku l,ii) pekerjaan plesteran, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan: hi) memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya, iv) memperbaiki lobang cahaya udara tidak boleh lebih dari m?: membuat pemisah halaman tanpa konstruksi vi): oleh bupati atau instansi yang ditunjuk,mamasa atau pejabat yang ditunjuk:@dbupati. babii. ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, paling banyak dari nilai bangunan yang sedang atau sudpalingmamasa sebelum peraturan daerah ini, dianggap telah memiliki imb ipb menurut peraturan daerah ini:t waktu (lima) tahun: izin mendirikan bangunan sebagaimanaamasizin usaha perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa: bahwa wilayah kabupaten mamasa memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan yang menjadi salah satu sektor yang dapatamasa tentang retribusi izin usaha perikikanan dan peternakan kabupaten mamasusaha pengangkut ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perikanan. usaha membudidayakanusaha pengelolaan ikan adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin agar tetap baik sampai ketangan konsumen. izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimilikiketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat skr atau lainizin usaha perikanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.bidang pembudidayaan ikan: pembudidayaan ikan skala kecil a). usaha pembenihan meliputi m 5000m' 5000m b). usaha pembesaran air tawar kolam air deras keramba jaring 10nit unit apung 7mx7mx2,5m) usaha pembudidayaan ikan skala menengah a). usaha pembenihan meliputi air payau 1i tertaut b). usaha pembesaran air tawar kolam air deras keramba unit unit 4mx2mx1,5m) keramba jaring unit unit usaha pembudidayaan ikan skala besar a). usaha pembenihan meliputi air payau air laut b). usaha pembesaran air tawar kolam air deras kolam air tenang keramba unit unit 4m demi1,5m) keramba jaring unit unit apung x1imx2,5m) surat izin usaha perikanan bidang pengolahan ikan besarnya jenis perizinan tarif surat izin usaha perikanan bidang pengolahan ikan cc. surat izin usaha perikanan bidang pengangkutan ikan besarnya jenis perizinan tarif surat izin usaha perikanan bidang pengangkutan ikizin usaha perikanan adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun. saat terulangnya retribusi adalah saat diterbitkannya izin usaha perikanan dan atau saat diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan.kaspembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengahulupelayanan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamas, cc. bahwa untuk maksud huruf dan huruf diatasretribusi pelayanan kesehatandewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dengan dprd, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten mamaspengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya. perawatan rawat jaltanpa perlu tinggal diataupunataupelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pengobmasmaupun rawat inap. puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat pustu adalah unit dari puskesmas yang membantu menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada dilokasi tertentu dan merupakan bagian integral dari puskesmasnya serta alat alat kesehatan pakai habis yang tersedia instansi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan. pemasarpelayanan kesehatan untuk kepentingan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan. retribusi, pustu dan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola pemerintahsebutpelayanan pada rsudspesialis, poliklinik kia kb dan igd rumah sakit: rel komponen komponen rp) jasa pelayanan total tarif poliklinik spesialis rujukan ahli: tarif komponen pel komponen rp) jasa pelayanan total tarifsebagaimana dimaksud adalah: kelas jasa sarana jasa pelayanan total tarif rp) rp) rp) kelas iii kelas kosovo iso.ooo vip jala tao kosovo dajaaas ama so0 room,jasa dokter umum rp) kelas iii kelas v.vip paha soso0sarana jasa pelayanan total tarif dlmmamangingan san 2x00 ano00 wfingakan sedang sooko season (tindakan besar soo ses000 iv. tndakantannyateamdan: kompeestua soo goo tao amor kaprasibendakang as0oo gami perban ringan soo soo gami peran sedang ) soo \|e gani perban berat goo goo erawatantuka kotor d00o soo perawatantuka bakar(s10n) y0000 1s000 perawatan tukabakar as000 perawatantuka bakar perawatantuka berarti30sg) s0000 lha perawatantuka kangen soo hs perawatan taoheostony iso ha perawatan tai pusat \| goo sanankanjasen sega tag00 perawatan payudara goo inimeksipeman a00 lharmeksikema soo hsing luka suntingan s0o0 ao hesingtuka51 oem(sedang be0oo heoingtukast oomteeran do000 6o0oo hoo000 angkattahtan koo goo jas simumsisi cbooo so0o0 han000 law pasangints coor soo lasipasang matter goo goo es pasang masa siang goo kemasan guide a00o\| soo tas pasang'besi fiksasi aksioma) s000 am pasan sepak a20 toko jan pasang bagasi solo s50n0 ist pasang gpe anak \|se pasang dewasa 2ooo solo0 isa. renossituang tanpa gps boo jattimubas pemasangan ern s0000 iss. pemasangan oksvenperam \|se pemakaian ncubatorperhar soo too isi. pemakaian titer too togo isa pemakaman singe pump tos00 isa pemakaanintuson pump yoon woo0 jan pemakaian seotonpump \|ai pemakaanbe she mayor broo0 a50 1s. pemakaanpotomi yahoo 2too0 a50 \|ha pemakaanbapon soo wikkaknudenan ss00o jaskumbantambung biasa soo jastaames aoo soo pangeran makan bondeper \|aetnemstas sederhana goo soo jae pembatas' kardopumoner yoo broo isa spuingteinga goo soo isissouimg posto bono soo resmi twente boo a2oo0 isa danai tourney ist papamear book solo0 tango isa yuratyaene aso0 a00 isaimsat akses hoo men \|sarpasano gmenbesarum tonton jan anata tampon solo boo anon fet dantbendensitaka 2solo ts0o0 yong tarif tindakan medik poliklinik gigi a.\|tambalan amalgam cartas sedang a.\|hambatan sinar getas sedang o.tambatan sinar camat baat 4n00a sangat t00000 tarif tindakan medik operatif.4delantunpomoumitant omo como aloosmanirosasanonerai soo 'sltamonvaara komo\| tarif tindakan poliklinik rehabilitasi medik. rp) rp) rp) trans electrocutaneus nerve system tens) manual terapi dalokemsetaasi komo 1solo 2saa dalhawwas moon reo0n ultrasound diathermy usd)bedah besarnya tarif sebagaimana dimaksud ini sebagai berikut: tarif perawatan jenazah. komponen jasa sarana jasa pelayanan\| total tarif rp) rp) rp) penyimpanan 1x24 jam bedahrp) rp) rp) kerajaan delaamua sao dalaman 2so0 dalomantaa sao pememsaammam anotasi teskehamian t2000 pilosa soo s000 slanatsaspema so0o0 sooko ilsolonganbaah to000rp) rp) rp) delman anon sn000 'almuaeaparowos 2soon soon como dsllamaseames 20m asa sn000mbmmesirsasomama dalomwara son ama damoasedng dalaman tation anon como dalamwamar tato anon como dalam anon ano0n soo damosikcagan cap bagian kelimaenis pelayanan jasa pelayanan total tarif rp) rp) rp)pelayanan instalasi gizi kelas rp) kelas iii kelas v.vip reg (isolasi tarif konsultasi gizi dan ahli gizi setiap pasien sebesar rp. unit transfusi darah jenis pelayanan jasa pelayanan total tarif rp) rp) rp) pengolahan darah pengolahan komponen daerah.sarana jasa pelayanan total tarif rp) rp) rp) visum repertum hidup) visum repertum otopsi jenazah bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pada puskesmas pustu, pukul dan sarana kesehatan lainnyapada poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik kia kb dan igd puskesmas adalah sebagai berikut tarif komponen melo komponen rp) jasa pelayanan total tarifpuskesmas perawatan disamakan dengan tarif tindakan rawat inap kelas ill rsud kabupaten mamasa sebagaimana dimaksud adalah: tarif komponen melo komponen rp) jasa pelayanan total tarif besarnya tarif jasa visite dokter adalahdan igd. jasa sarana jasa pelayanan\| total tarif jenis tindakan kompres luka eksplorasi benda asing ganti perban ringan ganti perban sedang ganti perban berat perawatan luka kotor perawatan luka bakar perawatan luka bakar perawatan luka bakar perawatan luka bakar plant berangkat tampon tarif tindakan medik poliklinik gigi a.\|tambatan amalgam cartas sedang 2t000 a.\|ambalan ina lo) cartas sedang t0000 orltambatan start lo1 atas berat c. tarif tindakan pertolongan persalinan. dalamumpemomismt como slomnaspesanoreas mon son daltamanvama cc. tarif tindakan poliklinik rehabilitasi medik. rp) rp) rp) electrical stimulation manual terapi dalberseteam sam a00 soo dalmawwas moon reo0n 2oeo0 bagian ketigajasa sarana jasa pelayanan total tarif jenis pemeriksaan trigliserida dalama como 1solo dalaman sao0n bilirubin total bilirubin direct alkali fosfatase pemerampuin delpmowitekatntan abon emo omo tao dalsassama anon sao00 dalocmanowan a00 ta000 pemeriksaan radio diagnostik radiologi) yang meliputi: rp) rp) rp) dafhmaa asal simo eno0n almoaseramaso aon asa sn000 daltumaparoron soon pemeriksaan diagnostik elektromedik yang meliputi: rp) rp) rp) pemakaman dalaman soo) emo slip lamp endoskopi usg mata dalimanwamer atom ano0 phototherapy bagian keempatasa sarana jasa pelayanan total tarif jenis pelayananjasa pelayanan total tarpelayanan total tarif rp) rp) rp) visum repertum hidup) visum repertum otopsi jenazwilayah kabupaten mamaskerjapada waktunya dapat ditagih dengan std. std sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukrian retribusi sebagaimana dimaksud pada antara lain diberikan kepada masyarakatlayanan kesehatanubah, terakhir diubah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat wilayahnya. pelayanan kesehatanmeningkatnya harga barang dan jasa satu sisi menyebabkan biaya operasional pelayanan kesehatan saat ini meningkat, oleh karena itu dalam upaya menjaga kesinambungan pelayanan, perlu adanya pengaturan kembali pola pembiayaan pelayanan kesehatan dasar ini dengan melaksanakan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten mamasetoran retribusi oleh wajib pungut retribusi dimungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemampuan wajib pungut retribusi,keadaan kondisi lapangan pada saat tertentu dan lain lain pertimbangan yang realitpns las bupati mamasa peraturan daerah kabupaten mamasasdalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad) guna menunjang pelaksanaan pembangunan:pokok pokok pengelolaan barang milik daerah, peraturan bupati mamasatertentu selaku kuasa pengguna ba kabupaten kotawaringin baratdaerah kabupaten kotawaringin baratmakaian kekayaan daerah, jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian penggunpemakaian kekayaan daerah tarif retribusi keterangan gedung bangunan gedung aula mini rp. per hari gedung ruang pola kantor bupati rp. per hari gedung aula bappeda rp. per hari gedung aula pertanian rp. per kegiatan balai kecamatan rp. per hari balai kelurahan rp. per hari mess pemda mess pemda makassar rp. per hari orang mess pemda mamuju rp. per hari orang mess pemda mamasa rp. per hari orang pemakaian kendaraan bermotor bus pemkab tergantung tujuan tarif sesuai bupati ambulance tergantung tujuan tarif sesuai bupati glider rp. per jam ekskavator rp. per jam walau rp. per hari tarontonk rp. mamasa sumarorong) rp. sumarorong polewali) lower rp. per jam truk rp. permasa retribusi dan saat retribusi terutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut wilayah kabupaten mamasa.bagian pertamadierdasarkan permohonan dari wajib retribusi, bupatiditerima(lima persen)retribusi pemakaian kekayaan daerah lembaran daerah kabupaten mamasa tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:, november sekretaris daerah kabupaten mamasa, drs. benyamin yd.,m.pdl adalah tanda bukti pelunasan retribusi, sepertiikan (bbi) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa,legislatif kabupaten mamasa. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten mamasa. dinas adalah dinas perikanan dan peternakan kabupaten mamasa. kepala dinas adalah kepala dinas perikanan dan peternakan kabupaten mamasbalai benih ikan adalah tempat memproduksi benih ikan, calon induk ikan dan induk iikanikan untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan penjualan produksi pada balai benih ikan sesuai dengan azas sebagaimana dimaksud pada bab iii nama, objek, subjek dan golongan retribusi dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah pada balai benih ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi pada balai benih ikan. objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi pada balai benih ikan pemerintah daerah. tidak termasuk objek retribusi penjualan produksi usaha daerah pada balai benih ikanhasil produksi pada balai benih ikan pemerintah daerah. retribusi penjualan produksi usaha daerah pada balai benih ikhasil produksi usaha daerah pada balai benih ikan jenis produksi tarif rp) bibit ikan mas ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor bibit ikan nila ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor bibit ikan lele ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor ukuran ekor calon induk induk ikan mas ikan nila ikan lele induk ikan yang sudah tidak produktif ikan mas ikan nila ikan lelpada balai benih ikanpemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupatirekening kas umum daerah rsud) selambat lambatnya dalam waktu (satu) hari kerja. tatacara pembayaran, penyetoran, retribusi diatursuratrumah potong hewmungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bahwamenertibkan administrasi serta tertib tata cara pelaksanaannya: cc. bahwa untuk maksud huruf dan huruf asa. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten mamasa. dinas perikanan dan peternakan adalah dinas perikanan dan peternakan kabupaten mamasafasilitas lainnya, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerahusaha pemotongan hewan adalah, milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan hewan. pemotongan hajat adalah pemotongan hewan untuk suatuging adalah semua daging hewan yang telah dipotong yang layak dimakan kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada dagingnyayang lain untuk penjualan daging. petugas pemeriksa. ternak potong adalah kerbau, sapi, domba, kambing dan babi peliharaan. unggas potong adalah setiap jenis burung yang diternakkanperizin cara pengajuan izin usaha pemotongan hewan akan diatur lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan perundang undangan yang berlakpemotongan hewan, pemeriksaan hewan baik secara ante mortem dan post mortemtarif retribusi rumah potong hewan atas pelayanan jasa yang diberikan ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong adalah sapi s.dooooeeninnaa rp. ekor kerbau. rp. ekor cc. kambing. rp. ekor babi. rp. ekor unggas. j. rp. , ekor tarif pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong dirumah potong hewan berdasarkan jenis hewan yang dipotong adalah sapi senaeeenananaaaa rp. ekor kerbau. rp. ekor cc. kambing . rp. ekor babi. ekor unggaswilayah pemungutan retribusi adalah wilayah kabupaten mamasboleh yang disediakan oleh dinas pendapatan daerah. hasil pungutan retribusi diykerja sejak jatuh tempo pembayaran. dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah. bab xguna keperluan penyidikanpajak potong hewan lembaran daerah kabupaten mamasramlan badawi diundangkan mamasa pada tanggal, november sekretaris daerah kabupaten mamasa drs. benyamin yd.,m. pangkat: pembina utama madyrumah potong hewharus menyesuaikan dengan undang undang tersebut. peraturan daerah tentang retribusi ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi guna meningkatkan pendapatan daerah. retribusimembayartidak dapat digolongkan adalah,paal cukup jelas. dasar pemberian pengurangan dan keringananjekdengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran dari wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten mamasa nomor
pemerintah kabupaten mamasa peraturan daerah kabupaten mamas: bahwa dalam rangka upaya menjamin keselamatan dan kelayakan laik jalan kendaraan bermotor maka dipandang perlu dilakukan pengujian terhadap setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam wilayah kabupaten mamasa: bahwa sebagaimana dimaksud.dua belassistem rem: sistem kemudi satir, body dan kerangka kendaraan, muatan (daya angkut): klakson: lampu lampu: penghapus kaca, kaca spion: ban: emisi gas buang standar, kaca depan dan kaca jendela, i. sabuk pengaman, perlengkapan administrasi dan peralatan layak jalan lainnya, p3k dan alat pemadam kebakaran. bab iii nama objek, subjek dan golonganyang alat alat berat rp. mobil penumpang rpdaerah dilakukan lunas tunai pemerintah kabupaten mamasa rancangan peraturan daerah kabupaten mamasa nomor . tahun tentang retribusi izin trayek dan izin pengusahaan angkutdimaksud dalam huruf a,huruf huruf:enamoo. sistem rem: sistem kemudi stir, body dan kerangka kendaraan: muatan (daya angkut), klakson: lampu lampu: uu. penghapus kaca, kaca spion, ban: xx. emisi gas buang standar, kaca depan dan kaca jendela, sabuk pengaman: aa. perlengkapan administrasi dan peralatan layak jalan lainnya: bb. p3k dan alat pemadam kebakaran. bab iii nama obyek, subyek dan golongan retribusi dengan peraturan ini setiap kendaraan bermotor yang menjalani pengujian sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor oleh pemerintah kabupaten atau oleh penguji yang telah ditentukan. obyek retribusi adalah pelayanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudyang pengetikan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping:kendaraan pertama kali ujiatas rp. mobil barang truk, kendaraan khusus dan kereta gandengan tempelankereta gandengan tempelan rp. alat alat berat rp. mobil penumpang rsebagaimana dimaksud padaketerdalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya bupati dapat mengenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai pencabutan buku ujsejakmelunasi retribusi yang tentang,tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal tertentunulisan, kesalahan perhitungantuhapussebagaimana yang dimaksud pada dan pembatalan sebagaimana yangyangnya. apabila setelah lewat (tiga) bulan sebagaimana yangdan pengurangan sanksi administrasi pembatalpabilii0d. memeriksa buku buku, catatan catatan, dan dokumen dokumen lain yang berkenamenurut hukum yang dipertanggungjawabkan. iijuta lama ratus ribu rupiah). tindak pidana yang dimaksud pada adalah pelanggaranbupati mamasa h.ramlan badawi diundangkan mamasa pada tanggal sekretaris daerah kabupaten mamasa, bernhard buntutiboyongmasa menimbang bahwa pembangunan daerah kabupaten mamasa sesuai kewenangan yang dimiliki selaku daerah otonom, lebih diarahkan pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah pad) khususnya yang bersumber dari sektor kepariwisataan, dipandang perlu mengatur pemungutan pada tempat rekreasi dan olahraga, bahwa untuk memenuhi maksud huruf dan huruf atas, dipandangl mpt tanggal september tentang jasa usaha konsultan pariwisata, keputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor km. pw. mpt tanggal julipw. mpt tanggal agustusanggal desember tentang ketentuan usaha obyek wisata, keputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor km. pw. mpp tanggal september tentang peraturan usaha jasa pariwisata, keputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor km. u. mpt tanggal september tentang usaha jasa pariwisata informasi pariwisata, peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil ppn) daerah:rencana pembangunan jangka menengah daerah rpmbupati adalah bupati mamasa. dprd adalah dewan perwakilan rakyatinas adalah dinas daerah kabupaten mamasa. kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten mamasa. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menjabat pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menandatangani tugas kedinasantempat rekreasi dan olahraga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani. tempat pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk menikmati, mengusahakan objek wisata serta kegiatan usaha lainnya dengan bidang tersebutlain yang terkait dengan bidang piwisataariwisata. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang lakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. objek dan daya tarik wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, alatretribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta dengan menganut prinsip komersialadalah sejumlah uang yang dikenakan kepada perusahaan perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun berbadan hukum yang menjalankan usaha jasa kepariwisatafasilitas rekreasi olahraga tarif keterangan yang digunakan rp) tempat olahraga lapangan sepak bola pertandingan sepak bola komersial per hari pertandingan sepak bola non komersial per hari pasar rakyat hoya hoya) ataukegiatan lainnya per kegiatan lapangan tenis per org sekali masuksarana rekreasi permandian alam air terjun lawan tiket masuk hari kerja libur anak anak per org sekali masuk demmatande betutu fatale tiket masuk hari kerja libur anak anak per org sekali masuk rante rante, malimbong, thailand) tiket masuk hari kerja libur anak anak per org sekali masuk rumah adat rambu sarat, makan, pondok sirene, ball dan pana). mea dewasa per org sekali masuk anak anak per org dan olahraglaksanakan oleh pihak ketigaharus dilakukan lunas tunai. dalam hal wajib retribusi tertentu tidakhasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara brutoterminal dan retribusi tempat khusus parkiterminal dan, daerah dan atau retribusi daerahsesuai peraturan perundang undanganesindan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. tempat khusus parkir adalah tempat yang dikhususkan untuk parkirnama objek, subjek retribusi bagian kesatu retribusi terminalanfaatundang undangan yang berlaku. bagian kedua retribusi tempat khusus parkir dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut pembayaran ataihak bumn danmpat khusus parkir. bab iii golongan retribusi retribusi terminal dtetapkan berdasarkan pemanfaatan jenis fasilitas terminal. tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang dikesatu retribusi terminal angkutan pedesaan mobil penumpang umum seat rp. mobil bus s d seat rp. mobil bus s d seat rp. mobil bus akbp dan akan mobil bus 9s d seat rp. mobil bus s d seat rp. mobil bus seat atas rp. cc. pemakaian tempat usaha: kios perwakilan angkutan rp. pemakaian fasilitas lainnya mandi rp. buang air besar rp. buang air kecil rp. bagian kedua retribusi tempat khusus parkirtempat khusus parkir adalah sedan, jeep, mobil penumpang, pick up, mini bus bus, truck, kendaraan khusus alat berat sepeda motor gerobak kereta jualan bab terminal adalah untuk kendaraan adalah setiap satu kali masuk keluar terminal, untuk pemakaian tempat usaha setiap satu bulan, untuk penggunaan fasilitas adalah setiap satu kali masuk. masa retribusi tempat khusus parkir adalah selama satu kali parkir. saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah skr) bab wilayah pemungutan retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir dipungut wilayah kabupaten mamasa tempat pelayanan diberiterminal dan lembaran daerah kabupaten mamasa tahun nomor
bupati mamasa provinsi sulawesi baratdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa, menimbang: bahwa pengembangpengembangan kepariwisataanrencana induk pengembangan pariwisata daerah kabupaten mam: keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor kepariwisataan kp iv tentang pemberian perizinan usaha kepariwisataan,:ncana induk pengembangan kepariwisataan kabupaten mamasa tahun bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan penjelasan atas rancanganumum sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah, pengembanglam, sejarah, budaya dan peninggalan budaya: daya tarik wisata aktual dan potensi kabupaten mamasa sebagai berikut lokasi daya tarik wisata daya tarik wisata berdasarkan budaya dan kecamatan berdasarkan gejala alam peninggalan budaya gunung mambulilling monumen to' pao air terjun mambulilling air terjun tetesan rumah adat rambu air terjun rante sarat pondok rumah adat buntu kasasi' permandian air panas perkampungan kode tradisional loko pemandian air panas perkampungan mesakada rante tradisional tape perkampungan pondok rante pung pemandian air panas bakar rante katon kuburan tua betutu pemandian air panas meriam belanda upacara rambu solo' dan nusantara mata air panas desa rambu tuka pasar mamasa orang gereja tua situs batu pumila' bukit pa' golongan sungai mamasa gereja kristen pertama mamasa rumah tradisonal pondok sirene air terjun parak tawaran kuburan tua nenek mata air panas rante patton kemiri kuburan liang dusun tanete upacara rambu solo dan rambu tuka rumah adat parentage otobus air terjun minang perkampungan tradisional bukit marudinding selena otobus panorama alam lisan padang perkampungan tradisional ada' tradisional otobus timur perkampungan tradisional sepang kuburan pahlawan demam tanda dan benteng satu banga upacara rambu solo dan rambu tuka' kuburan tua tedong tedong perkampungan tradisional ball peu' perkampungan tradisonal rante ball kalau' bukit buntu massa perkampungan air terjun tambak ball tradisional bata riak manuk perkampungan tenun air terjun allo dio rante sepang air terjun sare ayo rumah adat ball situs batu ikona satanetean rumah adat ball tumangke upacara rambu solo dan rambu tuka air terjun makanan air terjun ba'ba rapa' perkampungan air terjun buku' tanduk kalau tradisional mala 'bo mata air panas tamalantik tebing mata urang air terjun lawan upacara rambu tuka dan air terjun along sumarorong rambu solo air terjun bakkele agro wisata kopi dan kakao rumah adat tomakaka makan rumah adat daiko air terjun selokan permandian air panas malimbong malimbong rumah adat tampang goa loko' led upacara rambu solo dan rambu tuka' kosi timur gua alam (s\| menahan penataan persawahan air panas satu allo air terjun limba kuburan tosalama' dan lebong lagu'ran tua gua leang led pasar jambi mata air panas indon banua sungai jambi perkampungan air terjun sambal tradisional minang bumi perkemahan perkampungan tradisonal rantepeni satu dengen bukit taka tio bambang perkampungan gunung palapa tradisional ulu jambi perkampungan tradisonal kono kora perkampungan kono tampak rumah tradisional lontong rumah tradisional lateompom tadi pandan, kuburan dalam goa upacara ritual adat mappurondo permandian air panas thailand arale air panas lindu air terjun piping rumah adat banua air terjun lomba tera lasalle air terjun maksaruran buntu perkampungan batu lea mamoru palangka tradisional rante berang air panas rante berang tugu perjuangan tara agro wisata kopi upacara ritual adat mata air panas satu mappurondo tambun padding nenek angka padang gunung pandang tabuhan kampung tua buntu dewata rumah adat satu leang air terjun podium ritual adat mappurondo rumah tradisional tabang potong bukit pado kalau' upacara rambu solo dan sungai masuppu rambu tuka rumah tiang lombok perkampungan tradisional mamuju batu laledong upacara rambu solo' dan rambu tuka' upacara manggar rumah adat batu papan \|1l. agro wisata padi hitam rumah adat banua air terjun rimba condong sura air terjun lebong upacara rambu solo' dan air terjun karinding rambu tuka' bukit rangi pasar nosu wisata minat khusus wisata arung jeram sungai mamasa dan sungai masuppu telusur gua desa pamoseang kecamatan jambi pendakian gunung mambulilling dan gunung pandang dewata event kegiatan kepariwisataan festival gunung mambulilling festival budaya mamasa cukup jelas. yang dimaksud dengan produk wisata yang mempunyai nilai jual (selling poin adalah produk wisata yang secara khusus diminati oleh wisatawan mancanegarainsentif, konvensi, dan pameran). industri mice dalam kegiatan pariwisata, adalah suatu jenis kegiatan yang telah direncanakan dengan matang untuk menghadirkan banyak orang dalam suatu tempat yang mana dampak dari kegiatan itu berpengaruh sebanyak sektor (multiple effect) termasuk pertumbuhan ekonomipertahanan insentif dan disinsentif program investasi adalah pemberian atau pemotongan insentif kepada objek wisata yang memungut retribusi. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf angka yang dimaksud prioritas program penanganan adalah memfokuskan penanganan satu objek wisata unggulan angka yang dimaksud dengan prioritas penanganan kawasan adalah menangani lebih dari satu objek wisata sehingga dibuat penanganan kawasan wisata. huruf angka yang dimaksud dengan indikasi program adalah petunjuk program pembangunan pariwisata. angka yang dimaksud dengan indikasi program pembangunan sektoral adalah petunjuk program sektor tertentu dalam pembangunan pariwisata. angka yang dimaksud dengan indikasi program pembangunan adalah petunjuk program yang mengacu dokumen rencana induk pembangunan pariwisat .bupati mamas,:mamasa, rencana induk pengembangbab azas, tujuan, sasaran dan fungsi bagian kesatu azas asas riparia meliputi manfaatbyek daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri, keterpaduan: berkelanjutan, bagian kedua tujuan tujuan penetapan riparia adalah:merintah daerahtiga sasaran sasaran riparia adalah tersusunnya suatu konsep pengembangmamasa,danempat fungsi fungsi riparia adalah:mamasa. bab iii ruang lingkup dan jangka waktu perencanaan ruang lingkup ruang lingkup riparia terdiri atas ruang lingkup wilayah: ruang lingkup pekerjaan, danrdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut: ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf, ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah, objek dan daya tarik wisata otw): cc.pengembangan kepariwisataan. jangka waktu jangka waktu riparia adalah (sepuluh) tahun. bab arah kebijakan pengembangan pariwisata kebijak:: dan kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru. sasaran pengembangkabupaten mamasa menjadi daerah tujuan wisata regional sulawesi barat, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal, danbyek dan daya tarik wisata daerah meliputi wisata alam, wisata sejarah, budaya dan peninggalan budaya: wisata minat khusus, dan event kegiatan kepariwisataan. rincian selengkapnya obyek dan daya tarik wisataselain obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai obyek dan daya tarik wisata berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah, strategi pengembangan aksesibilitas: strategi pengembangan sarana prasarana, dan strategi pengembangan usaha., mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling value (nilai jual) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara, menata event event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional, nasional dan internasional, usaha penganekaragaman produk daya tarik wisata,ciri khas sendiri,:mamasa, meningkatkan peran serta biro perjalanan wisata untuk menjual produk wisata daerah dan kearifan lokal, meningkatkan sarana dan prasarana bagi sanggar seni yang ada agar tetap lestari dan berkesinambungan, danan toilet umum, peta objek wisata, alat ukur gps, kompas dll) disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata, meliputi pemenuhan kebutuhan objek wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, agrowisata dan objek wisata lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan dan penataan, pengelolaan dan penataan kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik untuk pengembangan kawasan desa wisata: dan penetapan legalitas kewenangan dan pungutdan, dan prosedur kemitraan. prioritas program, meliputi prioritas program penanganan, dan prioritas penanganan kawasan. tahapan pelaksanaan program, meliputi indikasi program indikasi program pembangunan sektoral, dan,lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bidang kepariwisataan,: hasil peninjauan kembali riparia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati, benyamin lembaran daerah kabupaten mamasa tahun nomor
la: pemerintah kabupaten mamasa peraturan daerah kabupaten mamasmasabahwa berdasarkan pertimbangan huruf atas danerintah dan pembanguan daerah, bahwa untuk maksud huruf dan huruf atas dipandangmasa. dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mamasa bupati adalah bupati mamasa.mamasa. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan kabupaten mamasa. unit pelaksana teknis dinas balai metrologi yang selanjutnya disebut utd adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan kabupaten mamasa, penawaran atau penimbangantentang adalah pegawai negeri sipil yang bertugas duniaarang dalam keadaan terbungkus adalah pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitpemerintah kabupaten mamasyang diberiretribusi dikenakan terhadap pelayanan pengujian setiap komponen tera, tera ulang, kalibrasi alat http dan pengujian bkt sebagaimana dimaksud dalam struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera tera ulang ditetapkan sebagai berikut pengujian genus pengujian genus jenis alat http pengusaha\| tiran pengen tiran (dp) pembatas\| tarif ahan tarif tarif rp)\| rp) tarif rp) rp) alat http pelayanan tera dan tera ulang ukuran panjang sampai dengan unit lebih dari sampai dengan unit lebih panjang dari dan setiap kelipatan berikutnya dihitung per unit) buah sampai dengan buah lebih dari sampai dengan 25l buah lebih dari pemanas buah anak timbangan biasa lebih dari buah s d buah s d buah dan kurang buah anak timbangan halus lebih dari buah dan kurang buah anak timbangan miligram buah anak timbangan standar atas s d buah atas s d buah atas s d buah dan kurang buah timbangan untuk menimbang biasa skala atau lebih dan setiap skala unit tarif kapasitas yang diperiksa sama kapasitas atas ton unit ton ton kapasitas s d unit kapasitas s d kurang dari unit kapasitas s d kurang dari unit 250kg kapasitas s d kurang dari 100kg unit kapasitas kurang dari unit timbangan untuk menimbang halus kapasitas atas unit kapasitas atas s d unit kapasitas s d unit alat pencak kartu otomatis unit tidak otomatis unit meter kadar air unit meter arus minyak meter kerja tarif h) sebagai berikut m h pertama tiap m h dengan ketentuan pembayaran minimum , : lebih dari m h tiap dan bagian bagian dari dihitung (satu) yh. meter indukdalam m3 htarifmeter induk yang menggunakan (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan (tiga) kali tari, . meter proper meter proper yang mempunyai (satu) seksi sebagai berikut liter pertama sebesar per liter dengan ketentuan minimum , : atas liter sebesar , liter dan bagian bagian dari liter dibulatkan menjadi (sepuluh) liter. meter proper yang mempunyai (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan (dua) kali tarif pesawat meter proper pada poin dengan ketentuan pembayaran minimum pompa ukur tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk (satu) pesawat pompa ukur minyak murni , pesawat, pompa ukur minyak campur , pesawat. meter air h) dari tiap pesawat sebagai berikut kapasitas atas y h , pesawat: kapasitas atas m h sampai dengan m h , pesawat kapasitas kurang atau sampai dengan m h , pesawat meter listrik meter meter kerjaj h) dari tiap pesawat sebagai berikut tiap pesawat (tiga) fasa, tiap pesawat (satu) fasa. meter induk (satu) fasa tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tiap pesawat meter pembatas arus tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tiap pesawat. tangki ukur tetap tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetapetiap kilo liter dan bagian bagian dari kilo liter dihitung sama dengan kilo liter. untuk tangki ukur tetap silinder daftar tarif tersebut pada huruf angka ini ditambah (lima puluh persen). untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sperodial tarif tersebut pada huruf angka ini ditambah (tujuh puluh lima persen). tangki ukur gerak tarifuntuk setiap kilo liter dengan pembayaran minimum , : tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal tanker) atau tangki ukur pindah d kilo liter per kilo liter, selebihnya dari kilo liter setiap kilo liter, bagian bagian dari kilo liter dihitung (satu) kilo liter. tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur apung sesuai dengan angka (a), (b). alat ukur gelas tarif pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar setiap garis skala, dengan ketentuan pembayaran minimum pipet ukur , pesawat bejana ukur tariftiap pesawat,. meter taksi tarifhanya tariftarif nomor ini: tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikuttarif tiap meter, bagian bagian dari meter dihitung meter tarifshowatch) dihitung tiap pesawat: penghitungan kecepatan pedometer) dan lain lainnya dihitung tiap pesawat, cc. meter rem ralentometer) dan lainnya dihitung tiap pesawat: meter parkir dihitung tiap pesawat, neraca analisa dihitung tiap pesawat, neraca substitusi dihitung tiap pesawat tarifberdasarkan lamanya pengujian, tiap jam dengan minimum pembayaran terhadap termometer: mesin ukur luas dan alat ukur luas: alat ukur sudut: balok ukur block gauge), mikrometer:bawah ini bagian bagian dari jam dihitung (satu) jam. tariftiap ton h dengan ketentuan pembayaran minimum selebihnya dari ton h s d ton h tiap ton h, selebihnya dari ton h tiap ton h: bagian bagian dari ton dihitung satu ton. pengujian barang dalam keadaan terbungkus untuk mendapatkan sertifikasi isi bersih, netto dan atau jumlah barang yang ada dalam bungkusan sesuai nominal labelnya sebagai berikut diproduksi secara manual tiap jenis produksi: diproduksi secara otomatis tiap jenis produksi. tariftariftiap pesawat bagi timbangan sentisimalberimbang atau mesin pengisi. semua jenis alat http pada huruf untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengansphalt mixing plant amp) dan watching plant, (seratus persen) tiap pesawat yang diperlakukan sesuai prosedur pengujian khusus dengan tingkat ketelitian tinggi dan atau kesaksamaan tinggi, setiap sertifikasi surat keterangan hasil penerapan skip) terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(satu) tempat dengan jumlah sekurang kurangnya (lima) pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, penerapan dan pengulangan terangan dapat dilakukan tempat pakai atau tempat terkumpul, dengan dihitung selain tarif tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ini juga dikenakan tambahan tarif sebagai berikut alat alat ukur, takar, timbangan dan ditanam pesawat mempunyai sifat dan atau konstruksi pesawat, khusus dengan pembayaran minimum tidak ditanam tetapi terkumpul dalam pesawat, (satu) tempat dengan jumlah sekurang dengan pembayaran kurangnya (lima) pesawat minimum tidak ditanam, tetapi terdapat tempat pesawat, pesawat yang ditanam atau tempat dengan pembayaran pesawat yang mempunyai kekhususan minimum tarif pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh izin tanda pabrik itp) atau izin tipe it) terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung tiap jam tiap pesawat dengan pembayaran minimum sebesar , . bagian bagian dari (satu) jam dihitung (satu) jam). bab vii wilayah pemungutan retribusi pelayanan tera tera ulang dipungut wilayah kabupaten mamasa tempat pelayanan tera tera ulangkepada pihak ketiga atau pihak lainnysebagaimana dimaksud pada dibayar oleh wajib retribusi secara langsung kepada bendahara penerimhasil penerimaan retribusi adalah merupakan pendapatan asli daerahemanfaatan dari penerimaan retribusnutup kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera tera ulang tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan unsur penyidik pegawai negeri sipil. hal hal yang belum diatur ditanggal mei bupati mamasa, ramlan badawi diundangkan mamasa padatrayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa menimbangmamas,eraturan bupati adalah peraturan bupati mamasa dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatia, subjek retribusi dengan nama retribusi izin trayek dipungutterbitkan izin proyeknya. babuktur dan besarnyatermasuk biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagai berikut: izin trayek mobil penumpang umum. mobil bus s d tempat duduk izin insidentil dalam kabupaten rp. keluar kabupaten rp. izin insidentil diberikan untuk sekali perjalanan dengan masa berlaku paling lama hari. bab vii peninjauan tarifusaha angkutan adalah jangka waktu yang lamanya (dua) tahun. masa retribusi izin insidentil adalah jangka waktu paling lama (empat belas) hari. saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat keterangan retribusi daerah skr bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah kabupaten mamasa. bab tata cara pemungutan,. bentuk bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan retribusi daerah ditetapkan oleh bupatigai mana dimaksud dalam undang undang hukum acara pidanamendirikan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa "bupati mamasa, sebagai suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan atau bangunanuntuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban baik secara teknis maupun administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf atas diperlukan penataan dan pengendalian izin mendirikan bangunan dengda, serta undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusiorganisasi dan tata kerja dinas daerah pemerintkerjaan umum dan perumahan kabupaten mamasa. pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunan adalah kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan kabupaten mamasa yang selanjutnya disingkaatau adalah besarnya prosentase bilangan pokok yang didasarkan pada fungsi bangunan,:bangunan tersebut: kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten mamasa: penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut ppn adalah penyidik pegawai negeri sipil pada lingkungan pemerintah kabupaten mamasa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyidikan pelanggaran peraturada dengan bukti itu membuat terang pelanggaran atau pejabat lain yang ditunjuk. untuk mendapatkan imb sebagaimana dimaksud pada pemohon dapat meminta keterangan rencana tata ruang, cc., dalam permohonan imb harus disebutkan nama, alamat dan pekerjaan pemohon: peruntukan bangunan, cc. (desain bangunan yang menampakkan budaya lokal dengan menambahkan minimal unsur atau karakter arsitektur toraja mamasa): gambar sistem struktur,: perhitungan struktur.:,kawasan perkotaan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten mamasa:: pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah terbitnya imb:dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik pengelola bangunan..: tidak memiliki izin mendirikan bangun.:dalah pemberian pentasan, pemeriksaan dan ketatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedubesarnya tarif retribusi dihitung mengikuti rumus yang berdasar pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi renovasi, pelestarian pemugaran: dan cc. pembangunan prasarana bangunan gedung perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ,sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bagian keenam wilayah pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan dipungut wilayah kabupaten mamasa. bagian ketujuh tata cara pembayaran paragraf penentuan pembayaran retribusi dipungut dengan menggunakan skr: pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan:hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto kepada kas daerah.sepuluh pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan seluruh penerimaan retribusi disetor bruto kas umum daerah,, bab v:retribusi izin mendirikan bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: semua peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten mamasamamasamberikan persetujuan adalah pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum sebagai kepala keluarga berdasarkan kartu keluargacc. revolusi:: kebakaran: lampiran peraturan daerah kabupaten mamasaan formulir pib termasuk pendaftaran bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran vibupati mamasa ttd ramlan badawi lampiran peraturan daerah kab. mamasa nomor tahun tanggal mei indeks sebagai faktor pengali harga satuan retribusi indeks kegiatan ino\| kegiatan indeks bangunan gedung la) pembangunanbangunangedungbaru ib) rehabilitasirenovasi rusaksedang rusakberat le) pelestarianpemugaran pratama madya utama prasarana bangunan gedung la) pembangunanbaru ib) rehabilitasi renovasi rusaksedang rusakberat indeks parameter ino\| kegiatan indeks san bangunan ogung la) bangunan gedung diatastanah permukaan fungsibangunangedung loo fa) fungsihunian sederhana sehat,dan rumah deret sederhana sederhana (b) fungsikeagamaan se) fungsiusaha (d) fungsisosia'danbudaya kantor lembaga eksekutif,legislatif, dan yudikatif. bangunan gedung milik negara le) fungsikhusus fungsigandacampuran terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi tingkat teknologi sederhana tidaksederhana khusus (b) tingkatpermanensi darurat semipermanen permanen (ec) tingkatrisikokebakaran rendah sedang oto tinggi ooo sd) tingkatzonasigempa zonaliminor zona minor zonalll sedang zona v sedang zona dibuat zona vl kuat (e) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung rendah sedang tinggi biak eokkssid san bangunan gedung rendah(atlanta) sedang(2lantai 3lantai) tinggi(lebihdari8lantai) kepemilikanbangunangedung negara,yayasan perorangan badanusaha waktupenggunaanbangunangedung (a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara era untuk pameran dan mock neng san admin jangka menengah (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek (tiga) tahun bangunan gedung bawah permukaan tanah (basement), bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung prasarana bangunan gedung )e kantor milik negarnana rencana anggaran (dari rab) ngaran biay\| klasifikasi waktupenggunaan nas. awas . keagamaan \|b. tidak sederhana sementarajangkamenengah usaha khusus tetap it. sosialdan budaya ") permanen ' \|a. darurat \|o40 khusus (b. semipermanen ganda campuran \|e. permanen risikokebakaran \|a. rendah oo. ib. sedang oo) \|. oto hea tinggi lo. zonasigempa \| \|a. zona minor \|o00o loo oto ib. zona minor \| ooh ooh le. zonalll sedang oto oo. \|d. zona n sedang oto oo. zona ikut ) ooh oo. \|i. zona vi kut oo) bo. .lokasi oo ) \|a. renggang \|0o40 lo. kepadatanbangunan \|(b. sedang bo. gedung padat oo lo. ketinggian wo) o10 \|a. rendah \|o40 bangunangedung \|b. sedang ooh tinggi a00 bo. kepemilikan \|a. negara yayasan oto. ib. perorangan \| te badanusahabupati mamasttd atas bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan ramlan badawi lampiran peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tanggal meiaoleunesimumn rumah tinggal ,25x0, i.a) kompleksitas sederhana. waktu penggunaan tetap indeks fungsi ,20x1, .c) permanen permanen. terintegrasi hunian ,15x .b) risiko kebakaran sedang. ,15x0, .c) zonasi gempa zona ill sedang. ,10x0, .b) lokasi sedang. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. .b) kepemilikan perorangan. oo. oo. fungsikeagamaan masjidkagama ,15x0, .a) risiko kebakaran rendah. ,15x .d) zonasi gempa zona iv sedang. ,10x0, .c) lokasi padat. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. .a) kepemilikan yayasan. oi. ifungsiusaha mallusah0, .c) zonasi gempa zona v kuat. ,10x0, .a) lokasi sedang. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan negara. sekolah sta)0, .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan negara. rumah sakitb) zonasi gempa zona v kuat.c) zonasi gempa zona ill sedang. ,10x1, .c) lokasi padat. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. ,05x .a) kepemilikan negara. sleunesiausus bangunan gedung ,25x1, .c) kompleksitas khusus. waktu penggunaan tetap indeks industri minyak pelumas fungsi ,20x1, .c) permanen permanen. terintegrasi khusus ,15x1, .c) risiko kebakaran tinggi. ,15x0, .b) zonasi gempa zona il minor. ,15x0, .a) lokasi renggang. ,10x0, .a) ketinggian bangunan rendah. .c) kepemilikan badan usaha swasta. ohh gamacaupuran ganda campuran hotel apartemen ,25x1, .c) kompleksitas khusus. waktu penggunaan tetap indeks mall shopping fungsi ,20x1, .c) permanen permanen. terintegrasi center sport hall. gandoo) indeks oo ) indeks o ) \| indeks a12 oki kormuksipembansrperahanergaman pagar (too tags jobs fog ama gamusiperandamasurekan jafgaua (to jas jos jam pes kamu kera apa po ps pangan upacara too ooh kama enorubung cinema jas jos jaa kmeukeikomneseworbarahtarah (ac komnteran too page jobs jag masam ooo pesonoirdibawahtaah \|rosmkamewa jalmsaaansa joe jos jom mama p team jap y p roneruks melas gar cats ari ps psaamamonnemamas \|ronamuksetamepapan rana aman ps.vii peraturan daerah kab. mamasa nomor tahun tanggal mei harga satuan (tarif) retribusi izin mendirikan bangunan gedung harga satuan retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan ' ) \| oo prasarana bangunan gedung peranan . konstruksi pembatas penahan pengaman konstruksi penahantoo kos konstruksilnstalasi konstruksi reklame yoo nan penyediaan administrasipenyediaan formulir permohonan imb termasuk biaya pendaftaranimb ' bupati mamasa ttd ramlan badawi
pemerintah kabupaten mamasa peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang bantuan keuangan pemerintah kabupaten mamasa kepada partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dantuan keuangan pemerintah kabupaten mamasadasakota diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupatenperiode berkenaan. bab iii pengajuan permohondaerah kabupaten,zdaerah kabupaten mamasa dan kepala kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat kabupaten mamasdan perlindungan masyarakat kabupaten mamasa. keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari komisi pemilihan umum daerah, asisten pemerintahan, pejabat pengelola keuangan daerah, kepala bagian hukum dan staf badan kesatuan bangsa dan politik dan perlindungan masyarakat kabupaten mamasa. pembentukan tim verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati mamasmamasformat berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksudmamasamemelihara data dan arsip danpengajuan penyerahbantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten mamasaperaturan bupati. il: n 4xsb jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun berkenan jumlah bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya sl jumlah perolehan suara hasil pemilu sebelumnya sb jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas 13s d27mei berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai nomorbentuk berdasarkan keputusan bupati mamasa nomor. tahun. tanggal. telah melaksanakan verifikasi persyaratan bantuan keuangan partai tahun. yang diajukan oleh dpc partai politik. berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi, bantuan keuanganmilihan umum tahun sebanyak.suara sah. rp. jmamasa, .o. tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan pemerintah daerah kabupaten mamasa kepada partai politik anakan. ketua (menanam) atanaananannaa sekretaris (.) akan anggota (iii) enaanaaannaaa anggota (iii.) tatakan anggota (.iii.ii) nana anggota (.iii.cio) aan anggota (iii)bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik nomor .e.oocondknnaa. pada hari ini.tanggal. bulan. tah un. yang bertanda tangan bawah ini bupati mamasa selanjutnya disebut pihak pertama ketua dan bendahara dpc partai politik.asa melalui rekening bank partai politik nomorasa diterima oleh partai politik yang bersangkutan. mamasa, pihak kedua pihak pertama dpc partai politik a.n bupati mamasa ketua ka. kantor kesatuan bangsa kab. mamasa bendaharkop surat partai politik bentuk laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun anggaran. nama partai politik npp nomor rekening bank jumlah kursi jumlah dana mamasa, ob. kepada yth. bapak bupati mamasa cg. kepala badan kesatuan bangsa kab. mamasa mamasa (terlampir) sbb rp) rp. operasional langganan daya dan jasa telepon dan listrik air minum jasa pos dan giro surat menyurat oma bendahara ketua telah diaudit bahasa kabupaten mamasa bupati mamasa ttd ramlan badawi
bupati mamasadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa, menimbangrencana pembangunan jangka menengmamasa tahunmasamamasamamasa dan misi, dan program bupati dan wakil: dan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintahrup israel an badawi diundangkan mamasa padananygani3 oktober hbe daerah kabupaten mamasa, prs. beny amin, yd.,m. pangkat pembina utama madya nip. lembaran daerah kabupaten mamasa tahun nomor rpm kabupaten mamasa tahun vinunnunnunalinnuntenun kecamatan samarinda seberang. luas wilayah administrasi kelurahan tenun kecamatan samarinda seberang (lebih kurang empat puluh satu koma enam puluh enam hektare). batas wilayah kelurahan tenun sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan baqa dan sungai mahakam; batas sebelah selatan kelurahan mangkupalas dan kelurahan mesjid; batas sebelah timur sungai mahakam dan kelurahan mesjid; dan batas sebelah barat kelurahan rapat dalam. penegasan batas wilayah kelurahan tenun sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan tenuntenun, kelurahan baqatenun dengan kelurahan baqabatas antara kelurahan tenun dengan kelurahan baqa, kelurahan mangkupalasimur laut menyusuri jalan mas penghulumenyusuri gang karya isistenjl. hos coro amino jl. paspengulu kelurahan mangkupalas kelurahan rapat dalam kelurahan mesjid kelurahan selalu kelurahan selalu kelurahan baqa kelurahan karang rumus kelurahan pelabuhan kelurahan tenun gang gang kuburan pangeran bendahara bung tomo perumahan uka gang surya sultan hasanuddin gang bung tomo asrama polisi gang surya gang surya penyeberangan haji mukmin penyeberangan batang aji gang darussalam gang andrews mangkupalas gang langgar gang gang sulawesi gang hasanah ganga irham sutra murni gang citra gang langgar gang kuburan gang surya gang kuburan gang gang citra gang muhyiddin gang langgam gang abdul hamid gang daeng angkola jalan tanjung jone gang sutra kembang gang masker gang karya desember gang hasanah gang melati gang karya baru gang ihsan gang langgam gang mandala gang haji mohammad idris pangeran bendahara gang jalan k.h. harun nasi gang surya gang sultan hasanuddin gang sultan hasanuddin gang pertemuan abdul rasyid daeng angkola jalan mangkupalas gang karya amal gang muharram bung tomo haji gemar said cokroaminoto pangeran bendahara gang karya isis pattimura pattimura mas penghulutenuntenununtenuntenunbelerangbelerang kecamatan samarinda seberang. luas wilayah administrasi kelurahan sungai belerang kecamatan samarinda seberang (lebih kurang dua ratus tujuh koma empat puluh tiga hektare). batas wilayah kelurahan sungai beleranggunung panjang; batas sebelah timur kelurahan baqa dan kelurahan rapat dalam; dan batas sebelah barat sungai mahakam. penegasan batas wilayah kelurahan sungai belerang sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan sungai belerang mulai dari sebelah barat yang tandai dengan titik koordinat dan yang terletak tengah sungai mahakam batas antara kelurahan sungai belerang, kecamatan samarinda seberang dan kelurahan karang asam ulu kecamatan sungai kunjung, selanjutnya arah timur laut menuju pinggir sungai mahakam sampai padaselanjutnya arah timur laut menuju jalan cipta mangun kusumbaratan kelurahan gunung panjpatok selanjutnya arah timurteluk lereng ilir kecamatan samarinda ulukarang asam ulu kecamatan sungai kunjung. berita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan sungai belesuami smpn samarinda kantor lurah karang asam ulu kantor lurah karang asam ilir big mall samarinda masjid baitul mustaqien ahmad yani sdn karanganyar sungai karang asam kecil tengkawang cendana meranti sdn jl. perumahan piranti bahari perumahan kopi jl. wajib senyum perumahan bukit pinang baharibung tomo pld belerang jl. cipta mangunkusumo jl. apt pranoto perumahan kelereng mas jl. kinabalu bank kaltim tara kelurahan gunung panjang kelurahan rapat dalam kelurahan karang asam ulusungai belerang brimob jalan budiman cipta mangun kusumo gang bung tomo rukun blok jalan ulin jalan k.h. harun nasi perumahan malindo jalan slamet riyadi gang gang rata team perumahan malindo jalan seroja gang mulia gang bhinneka jalan slamet riyadi perumahan belerang mas baru perumahan malindo jalan katoi terminal menyeberang gang gang perumahan kejati gang mulia jalan nirmala perumahan belerang mas baru gang tanjung gang gang bakti jalan seruni gang theovilus jenderal sudirman jalan gunung cerai lambaikan gang manggis gang rukun rukun gang gang gang kurnia sutra kembang gang manggis gang nunukan gang al ikhlas gang solid gang gang kai perumahan malindo perumahan malindo gang ikhlas gang langgar jalan katoi gang asura jalan sma jalan fee gang ikhlas gang manik manik perumahan bukit pinang bahari jalan untung senopati jalan katoi meranti gang gang wassalam gang untung raya gang keluarga gang keluarga jalan katoi gang wassalam gang terusan gang gang nyiur gang pancar indah gang teratai gang antasari gang al arab gang karet gang murni jalan k.h. harun nasi gang nova perumahan malindo jalan rukun jalan r.e. martadinata jalan firdaus gang hikmah jalan seruni gotong royong gang datu iba gang gang blok ppp gang gang al hidayah jalan melati blok jembatan mahakam jalan seroja jalan katoi gang rukun gang karya putra blok gang puskesmas blok gang melati gang kode gunung semeru hasan basri gang setia blok jalan siddiq gang rukun blok gang pare blok gang jalan gunung kinabalu gang nova jalan teratai gang gang rukun dua cahaya mutiara jalan rukun perumahan bukit pinang bahari perumahan bukit pinang bahari gang ikhlas blok blok blok gang palapa jalan melati gang flamboyan gang jalan manunggal gang gang perumahan malindo gang gang padati jalan cahaya mutiara jalan katoi perumahan belerang mas baru gang gang bhinneka jalan rukun jalan katoi sutra kembang jalan cipta mangun kusumo gang bhinneka gang rukun perumahan malindo jalan katoi blok jalan k.h. harun nasi meranti jalan katoi gang bakti perumahan malindo jalan k.h. harun nasi gang pancar gg. jalan katoi gang gang arus gang gang kuburan sutra kembang gang saluputi gang ikhlas lambaikan jenderal sudirman jalan r.e. martadinata gang gang family gang muhyiddin gang serumpun tirta mahakam gang melati gang jalan r.e. martadinata gang jalan katoi jalan kemangi gang syukur gang swadaya jalan budiman jalan ulin blok jl. rimba gang selamat gang haji syarat gang gang rukun kelapa gading gang jalan r.e. martadinata jalan jenderal sudirman gang gang swadaya jalan katoi gang karya putra gang darussalam gang sutra murni jalan r.e. martadinata jalan rukun blok jalan mulia jalan slamet riyadi jl.ulin gang keluarga gang ridho jalan slamet riyadi perumahan malindo jalan slamet riyadi gg. jalan anggrek gang gang swadaya gang adam malik brimob perumahan malindo jalan anggi perumahan bukit pinang bahari perumahan belerang mas baru gang wassalam jalan anggi jalan insinyur suami jalan insinyur suami palaeo rukun gang mujahidin jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi cipta mangun kusumo perumahan bukit pinang bahari perumahan bukit pinang bahari jembatan mahakam jalan k.h. harun nasi jalan meranti jalan smp perumahan malindo madu keliling jalan cendana jembatan mahakam kembar nurdin adam malik palaeo gang surya indah datu umar jalan tengkawang abdul sani gani datu iba jalan ulin jalan cipta mangun kusumo bung tomo reel sultan hasanuddin jalan slamet riyadi jalan slamet riyadi sultan hasanuddin cipta mangun kusumo cipta mangun kusumo perumahan belerang mas baru padat karya jalan k.h. harun nasi jalan untung senopati jalan untung senopati jalan gajah mada jalan gajah mada haji daerah apt pranoto jalan apt pranoto jalan slamet riyadi jalan slamet riyadi bung tomo bung tomoungai belerangpih keju lam keju mes keju ten keju seri kejukelurahan sungai belerangbelerangungai belerangdaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sungai belerangesjidesjidesjidesjidesjid kecamatan samarinda seberang. luas wilayah administrasi kelurahan mesjid kecamatan samarinda seberang (lebih kurang sembilan puluh enam koma dua puluh satu hektare). batas wilayah kelurahan mesjid sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan tenun dan sungai mahakam; batas sebelah selatan kelurahan mangkupalas; batas sebelah timur sungai mahakam; dan batas sebelah barat kelurahan mangkupalas dan kelurahan tenun. penegasan batas wilayah kelurahan mesjid sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan mesjidesjid, kelurahan tenunenggarimur lautselanjutnya arah tenggara menyusuri gang karya isis dengan titik koordinat dan batas antara kelurahan mesjid dengan kelurahan tenun; selanjutnya arah barat daya menyusuri jalan mas penghulu dengan titik koordinat dan batas antara kelurahan mesjid dengan kelurahan tenun ddepan gangtengah sungai mahakam batas antara kelurahan mesjid dengan kelurahan mangkupalasmesjsutra kembangkelurahan mangkupalas kelurahan rapat dalam kelurahan tenun samarinda kelurahan selalu kelurahan baqa kelurahan sungai dama kelurahan karang rumus kelurahan mesjid gang brimob gang kuburan pangeran bendahara blok mangkupalas perumahan uka gang surya jalan haji marhusin sultan hasanuddin perumahan uka perumahan uka gang mulia jalan tanjung santan gang anggrek gang rudal gang mulia asrama polisi gang surya gang family gang arus gang teratai lambaikan perumahan uka gang rukun gang surya gang gang industri jalan lumba lumba penyeberangan batang aji sutra kembang gang anggrek gang langgar gang gang gang gang theovilus gang jalan sma jalan kartika gang variasi blok gang gang sulawesi jalan rukun gang rukun gang hasanahfamily gang handayani gang gang citra blok gang langgar gang cempaka jalan mualim jalan rukun gang mawar gang seroja jalan rukun blok gang surya blok gang blok gang anugerah header gang citra gang gang gang syamsul gang mori gang saluputi gang andrews gang langgam cumi cumi gang kimura gang abdul hamid mangkupalas gang rukun gang daeng angkola gang jalan wajah aminah amin gang rudal gang masker jalan tanjung datu gang h.m. nasir gang gang karya desember gang hasanah madu keliling gang karya baru lambaikan gang ihsan gang melati gang langgam gang mandala gang pinrang gang haji mohammad idris pangeran bendahara rukun gang gang anggrek gang anggrek jalan damai gang muhyiddin gang darussalam gang manunggal gang surya gang anggrek jalan mulia gang gang cumi cumi gang pertemuan jalan sumber baru gang hidayah abdul rasyid sutra kembang jalan tanjung aru mangkupalas sutra murni jalan kimura gang kuburan brimob jalan manunggal daeng angkola jalan mangkupalas gang karya amal bung tomo gang muharram jalan manunggal sultan hasanuddin sultan hasanuddin haji gemar said cokroaminoto jalan k.h. harun nasi pangeran bendahara gang karya isis cumi cumi rukun mas penghulu jalan tanjung jone jalan smp pattimura pattimura jalan lumba lumbaesjidmesjid batas administrasi kelurahan kelurahan nggu palasesjidesjidmesjidngkupalasngkupalasangkupalas kecamatan samarinda seberang. luas wilayah administrasi kelurahan mangkupalas kecamatan samarinda seberang (lebih kurang seratus tujuh puluh empat koma enam puluh satu hektare). batas wilayah kelurahan mangkupalas sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan tenun dan kelurahan mesjid; batas sebelah selatan kelurahan simpang pasir; batas sebelah timur sungai mahakam; dan batas sebelah barat kelurahan rapat dalam. penegasan batas wilayah kelurahan mangkupalas sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan mangkupalas mulai dari batasangkupalasmenuju pinggir sungai mahakam sampai pada dengan titik koordinat dan terletak sekitar jalan sumber baru,terletak jalan mas penghulu batas antara kelurahan mangkupalas dengan kelurahan mesjid dan kelurahan tenun; patok selanjutnya arah barat daya menyusuri jalan mas penghulu dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan mas penghulu, jalan pattimuraterletak simpang jalan pattimura, jalan smp batas antara kelurahan mangkupalas,jalan smp dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan jalan smp dan jalan manunggalyusuri jalan manunggallapangan bolselattower tepiimursebagian mengikuti jalan dikira sebagian lurus arah timur menuju tugu perbatasan terletak jalan ampedengan titik koordinat dan terletak bawah sekitaran jembatan mahkotamangkupalas kecamatan samarinda seberang, kelurahan simpang pasir kecamatan pasaran, kelurahan selalu kecamatan samarinda ilir, kelurahan sungai kasih kecamatan sambutan. berita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan mangkupapaspengulu jl. pattimura smp negeri jl. smpn jl. manunggal kelurahan handal bakti kelurahan simpang pasir kelurahan sungai kasih kelurahan rapat dalam kelurahan mesjid kelurahan tenun samarinda kelurahan selalu kelurahan sungai belerang kelurahan baqa kelurahan sambutan kelurahan mangkupalas jalan sungai kasih pattimura gang rukun jembatan mahkota blok jalan k.h. harun nasi jalan sungai kasih perumahan uka gang mulia gang bintang jalan tanjung santan gang anggrek gang ketapang gang rudal gang mulia dikira gang surya gang family jalan air terjun gang teratai perumahan uka gang rukun rukun gang surya gang gang industri gang kuburan gang arwana gang solid jalan durian gang anggrek gang kai gang langgar gang gang gang gang theovilus gang jalan sma jalan kartika gang gang variasi gang sulawesi gang bintang jalan rukun gang gang arwana gang hasanah jalan k.h. harun nasi gang keluargagang family gang handayani gang rukun blok gang jalan fee gang setia blok gang langgar gang cempaka gang arwana jalan mualim pangeran bendahara gang mawar gang seroja jalan rukun blok jalan sultan alauddin gang surya blok gang gang anugerah header jalan tol balikpapan samarinda gang padati gang gang gang syamsul gang mori jalan rukun gang andrews jalan manunggal jalan rambai cumi cumi gang kimura jalan selat makassar gang abdul hamid mangkupalas gang rukun blok gang daeng angkola gang jalan k.h. harun nasi jalan wajah aminah amin jalan k.h. harun nasi gang rudal jalan arwana gang masker jalan tanjung datu gang arus jalan sungai kasih gang h.m. nasir gang gang hasanah gang saluputi gang karya baru lambaikan gang bhakti gang melati gang langgam gang arwana gang mandala blok gang pinrang gang haji mohammad idris gang setia kawan rukun gang jalan sungai kasih gang anggrek gang anggrek jalan damai gang muhyiddin gang darussalam jalan haji marhusin gang surya gang anggrek jalan rukun blok jalan mulia gang karya amal cumi cumi jalan firdaus gang manunggal jalan sumber baru gang hidayah abdul rasyid jalan tanjung aru mangkupalas jalan lumba lumba jalan kimura sejati jembatan mahkota jalan mangkupalas gotong royong jalan air terjun gang karya isis jalan manunggal jalan sultan alauddin jalan manunggal jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi jalan sungai kasih haji marhusin rukun mas penghulu jalan tanjung jone jalan k.h. harun nasi jalan borneo jalan lumba lumba jembatan mahkota jalan tol balikpapan samarinda jalan tol balikpapan samarinda cumi cumi jalan smp dikira pattimura pattimura ampera amperaangkupalaseju kti keju apa keju mpa keju keju pih keju lam keju meslya keju pelita keju keju keju keju keju ala keju kelurahan mangkupalasngkupalasangkupalasdaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan mangkupalasqaqaqaqaqa kecamatan samarinda seberang. luas wilayah administrasi kelurahan baqa kecamatan samarinda seberang (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh hektare). batas wilayah kelurahan baqasungai belerang dan kelurahan rapat dalam; batas sebelah timur sungai mahakam dan kelurahan tenun; dan batas sebelah barat kelurahan sungai belerang. penegasan batas wilayah kelurahan baqa sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan baqa mulai dari sebelahbaqa, kelurahan tenunbaqa dengan kelurahan tenun kecamatan samarinda seberang dan kelurahan rapat dalam kecamatan loa janan ilir; selanjutnya arah barat laut menyusuri jalan sultan hasanuddselatan,baqa,barat lauttimur; selanjutnya arah timurteluk lereng ilir dan kelurahan jawa kecamatan samarinda ulujawa kecamatan samarinda ulu dan kelurahan bugisbugis dan kelurahan pasar pagipasar pagi dan kelurahan pelabuhan kecamatan samarinda kota; berita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan baqperumahan kelereng mas kantor kelurahan pelabuhan jl.kh.abul hasan jl. pangeran dipenogor jl. kinabalu jl. tirta jl. pirus jl. jamrud jl. awang long masjid darussalam jl. niaga barat jl. sulawesi kantor kelurahan pasar pagi pasar pagi mall mesra bank kaltim tara jl. pirus jl. sei teen jl. veteran jl. kh. khalid jl. abdullah maris jl.niaga barat jl. gajah mada jl. yos sudarso kelurahan mangkupalas kelurahan rapat dalam kelurahan mesjid kelurahan tenun samarinda kelurahan selalu kelurahan selalu kelurahan sungai belerang kelurahan karang rumus kelurahan pelabuhan kelurahan pasar pagi kelurahan jawa kelurahan bugis kelurahan sungai pinang luar kelurahan teluk lereng ilir kelurahan baqa gang bakti gang brimob jalan niaga baru gang kuburan bung tomo niaga utara bung tomo rukun jalan k.h. harun nasi perumahan malindo perumahan uka gang sultan hasanuddin jenderal sudirman gang perumahan malindo jalan niaga barat gang mulia gang bhinneka jalan k.h. khalid perumahan belerang mas baru perumahan malindo siti aisyah gang anggrek terminal menyeberang gang langgar al pastilah jalan jamrud perumahan kejati gang mulia asrama polisi gang surya gang perumahan belerang mas baru gang tukang gang family gang jalan nusa indah gang bakti gang rufina jenderal sudirman gang teratai lambaikan gunung kinabalu perumahan uka rukun gang surya gang kurnia perumahan malindo jalan pintasan bukit barisan penyeberangan haji mukmin siti aisyah penyeberangan batang aji sutra kembang gang team gang gang anggrek perumahan malindo gang langgar gang gang pulau kalimantan gang gang jalan sma gang rukun gang gang sulawesi gang wassalam gang keluarga gang wassalam jalan rukun gang teratai gang murni gang hasanah jalan k.h. harun nasi perumahan malindo gang bubuhan gang karya barunya jalan rukun jalan kimura jalan niaga timur jalan kimura jalan kimura jalan basuki rahmat gang perumahan uka gang kimura perumahan uka ganga irham perumahan malindo jalan milano gang datu iba gang gang tirta kencana jalan sungai musi gang family gang tukang gang rufina gang karya putra gang jalan pirus gang gang citra gang madu gang setia gang langgar gang cempaka jalan milano gang pare jalan gunung kinabalu jalan mualim bukit barisan gang gang sederhana gang mawar gang seroja jalan rukun jalan merah delima gang surya gang palapa gang jalan sungai kayan veteran gang rukun gang flamboyan perumahan malindo gang melati gang anugerah header gang citra gang gang jalan nusa indah gang mori perumahan belerang mas baru jalan pulau sebatik gang bhinneka nilam jalan rukun gang andrews gang langgam jalan niaga baru sutra kembang jalan k.h. abdullah maisie gang bhinneka gang abdul hamid mangkupalas jalan pasundan perumahan malindo gang daeng angkola gang jalan k.h. harun nasi gang mawar jalan awang long pulau kalimantan jalan wajah aminah amin gang bakti perumahan malindo jalan tanjung aru gang dharma jalan k.h. harun nasi jalan jamrud gang gang masker jalan panglima batur jalan mas temanggung jalan tanjung datu gang arus gang gang karya desember jalan niaga timur jalan aga khan award gang hasanah gang karya baru jalan niaga barat lambaikan jenderal sudirman jalan haji hassan alwi gang gang haji syarat nahkoda jalan niaga timur jalan pulau flores tirta mahakam gang ihsan gang sudah gang melati gang sudah gang syukur gang langgam siti aisyah jalan sungai berantas jalan k.h. khalid gang mutiara gang mandala w.r. soepratman gang pinrang gang haji mohammad idris pangeran bendahara rukun gang jalan sungai kalian jalan gunung cerai gang anggrek gang ijazah dermaga jalan mulia gang wahyu gang anggrek gang sudah gang muhyiddin gunung semeru gang karya putra gang darussalam gang pelabuhan jalan pirus gang surya gang anggrek jalan rukun jalan mutiara gang gang jalan sungai kapuas jalan pangeran hiduplah jalan k.h. abul hasan gang pertemuan gang ridho jalan smp gang hidayah gunung arjuna datu umar abdul rasyid jalan sudah perumahan malindo jalan waris husain jalan waris husain sutra kembang mangkupalas jalan niaga utara jalan niaga utara sutra murni gang gang kuburan brimob perumahan malindo jalan panglima batur perumahan belerang mas baru gang wassalam palaeo jalan r.e. martadinata jalan r.e. martadinata daeng angkola gunung merbabu jalan mulawarman jalan mangkupalas jalan k.h. harun nasi gang karya amal madu keliling jalan awang long nurdin jalan r.e. martadinata jalan r.e. martadinata gang muharram jalan imam bonjol jalan limau palaeo haji daerah gang surya indah bung tomo reel haji gemar said cokroaminoto jalan pangeran diponegoro pangeran bendahara datu iba gang karya isis jalan k.h. harun nasi jalan jenderal sudirman jalan tanjung jone bung tomo perumahan belerang mas baru rukun mas penghulu padat karya jalan yos sudarso jalan yos sudarso sultan hasanuddin sultan hasanuddin pattimura pattimura bung tomo bung tomo jalan gajah mada jalan gajah mada patok patok patok batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan baqaten keju seri keju keju kelud keju keju keju keju pela keju keju keju keju keju telu ler ulu keju lyo keju keju keju telu ler ili keju lya keju keju kelurahan baqa rain kec sam rain kota kec samar siber ang kec sam rain kec sam rainqaharapan baqadaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan baqaanah merahanah merahanah merahanah merahanah merah kecamatan samarinda utara. luas wilayah administrasi kelurahan tanah merah kecamatan samarinda utara (lebih kurang empat ribu delapan rarus delapan puluh lima hektare). batas wilayah kelurahan tanah merah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas sebelah utara kelurahan budaya gampang dan kelurahan sungai siring; batas sebelah selatan kelurahan mugirejo, sambutan, makron; batas sebelah timur desa kutai lama; dan batas sebelah barat kelurahan lemak. penegasan batas wilayah kelurahan tanah merah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas wilayah kelurahan tanah merah mulai dari sebelah timur yang tandai dengan titik koordinat dan terletak jalan tambang batu bara batas antara kelurahan tanah merah dandayalaut menyusuri jalanterletak simpang gerbang taman pemakaman muslimin khusus khotbah jalan poros samarinda bontangutara menyusuri jalan poros samarinda bontangyusuri jalan poros samarinda bontang dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan gampang muaradayagampang muara dengan titik koordinat dan terletak samping jembatan batas antara kelurahan tanah merah dengan kelurahan sungai siring dlautdan kelurahan lemakselatan dengan titik koordinat dan terletak samping kuburtenggarterletakdidepan jalan imbalan dalampinggiraa. patok selanjutnya arah baratbb. patok selanjutnya arah barat daya dengan titik koordinat dan terletak jalan talang sari batas antara kelurahan tanah merah dengan kelurahan lemak kecamatan samarinda utara dan kelurahan mugirejo kecamatan sungai pinang, kota samarinda; cc. selanjutnya arah tenggaradd. selanjutnya arah timureeffgg. selanjutnya arah tenggara dengan titik koordinat dan terletak jalan assa adahhh. selanjutnya arah timur menyusuri gang tani dengan titik koordinat dan terletak dalam gang taniiijjkk. patok selanjutnya arah timur laut dengan titik koordinat dan terletak jalan ext tambang batu bara blok akasia dan kelurahan sambutan kecamatan sambutan, kota samarinda; llmmnn. patok selanjutnya arah tenggara dengan titik koordinat dan terletak simpang menuju kampung sipil batas antara kelurahan tanah merah kecamatan samarinda utara dengan kelurahan sambutan dan kelurahan makron kecamatan sambutan, kota samarinda; oo. selanjutnya arah timur laut; pp. selanjutnya arah timur dan desa kutai lama kabupaten kutai kartanegara; qqrr. 19a permendagri tahunsstt.uu. permendagri tahundan vv. selanjutnya arah timurberita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan tanah merahl. meranti karangsari kuburan cina jl.holding jl.syarah jl. ardiansyah perum borneo melati jl. damanhuri perumahan citra land jalan muara badak samarinda jalan muara badak samarinda sekolah sungai karang rumus, muang ilir, samarinda kelurahan makron kelurahan sambutan kelurahan sungai pinang dalam kelurahan mugirejo kelurahan gunung lengai kelurahan sungai siring kelurahan lemak kelurahan sempat utara kelurahan budaya gampang kelurahan tanah merah kabupaten kutai kartanegara blok jalan muang ilir citraan city citraan city gang mario kebon agung jalan gampang baru kebon agung blok citraan city gang sayur jembatan ramli citraan ity jalan girimukti jalan joo mulyo gang rukun gang tembus sebelah kelurahan blok citraan city citraan city perumahan korem perumahan korem mandala sono gang mario jalan utama karya blok jalan perumahan sejahtera mandala mandala blok blok taland ity mandala blok gang manunggal mandala blok gang anyar gang mufakat blok blok gang pesut gang manunggal blok blok citraan city blok blok gang ukuran gang perumahan korem jalan menuju masjid blok blok perum kore gang gang pesut mandala citraan city gang perjuangan blok jalan azizah ang muc hlis blok blok gang masyarakat blok sek olahan blok blok blok blok blok blok gang jala girimukti blok blok perumahan korem sono kit lim asr blok lok blok jalan azizah iii blok ang mufakat jalan perumahan mugirejo gang land city blok gang mario jalan gampang muara blok blok bukit limau asri jalan tarakan keruing blok jalan ditandu ruma han rem blok gang gang manunggal man gagal makmur gang jalan lagu asli gang masjid blok a b gang haji sulaiman gang ang merpati gang asy syahid citra gang komisaris jalan berapi gang malioboro perumahan sejahtera gang span aru jalan gampang baru jalan andik gang kun perupa jalan iansjah mar had jal ruma jalan gunung kapur jalan pro samarinda bon tang citraan cit jalan tagar jalan oyo mulyo jalan tagar blok c d gang masyarakat lok rum ahan korem alan girirejo gang jalan mardi sjah read rumahan korem kore gang say lan ternak jalan gunung kapur per han rem jalan int jalan rya bakti jal perintis lan ang ilir jalan bedeng gunung jeng jalan maire gang man nggak perumahan korem jalan kar bakti jal anhui jalan perumahan sejahtera jalan perumahan sejahtera lan muang datu rumahan kor air terj citraan city jala gampang citraan city gang muc lis alan rimba dalam gang padati jalan anh jal damanhuri jalan perintis amp ang jalan girimulyo jalan merintis jalan mag elang jalan purwodadi jalan manu jalan wisata budaya jalan girimukti jalan merbabu jalan d.i. pand kaitan jalan d.i. pand jantan uki ribu jalan assa'adah kebon gung per rem jalan merapi jalan serayu lan muang ili giri umur jalan rimba dalam lan ditandu citra city jala poros keb gung jalan mugirejo jalan meranti talang sari jalan joo uly jalan mugirejo jalan d.i. panjaitan jalan lemak jaya jalan suko rejo jalan rejo jalan a'a jalan pampa muara jalan rejo mulyo muang dalam jalan poros samarinda ont jal poros adinda bontang tk07 tk08 tk09 tk06 patok04 tk05 patok03 patok02 patok01 tk04 tk03 tk02 tk01 patok07 patok05 patok06anah merahtanah merahsungai siringtanah merah kabupaten kutai kartanegara batas administrasi kelurahan kelurahan tanah meranah merahtk03 tk04 patok01 patok02 patok03 tk05 patok04 tk06 tk07 tk08 tk09 patok05 patok06 patok0719a tk27 tk28 tk29 daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan tanah merahsirisirisirisiriungai siring kecamatan samarinda utara. luas wilayah administrasi kelurahan sungai siring kecamatan samarinda utara (lebih kurang tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan koma enam belas hektare). batas wilayah kelurahan sempat utara sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas sebelah utara desa tanah datar dan desa sungai bawang; batas sebelah selatan kelurahan tanah merah; batas sebelah timur desa kutai lama, desa balok pakai, desa tanah datar; dan batas sebelah barat kelurahan budaya gampang dan kelurahan tanah merah. penegasan batas wilayah kelurahan sungai siring sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas wilayah kelurahan sungai siring mulai dari sebelah utara yang tandterletak samping jembatan jalan gampang muara batas antara kelurahan sungai siring dengan kelurahan budaya gampang dmuara dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan gampang muaraselatan menyusuri jalan poros samarinda bontang dengan titik koordinat dan terletak simpang gerbang taman pemakaman muslimin khusus khotbah dpermendagri tahun18adan desa tanah datar kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara; aa.bcc. abuddee. abu 30agg. abu 29a permendagri tahun selanjutnya arah barahh. abu permendagri tahunii. ajjdaya menyusuri sungai karang rumus dan terletak samping jalan poros samarinda bontangllnn. perita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan sungai sirialan muara badak samarinda apt pranoto international airport obyek wisata lamin adat smpn pt. lana hartabudaya gampang kelurahan sungai siring abu abu abu abu abu abu abu abu pbu abu abu abu abu kabupaten kutai kartanegara jalan anyer api jalan usaha ang luas jalan gampang muara gang malioboro gang keluarga gang lin gang sjid gang pada jl. makassar gang jalan arm jalan gampang baru man uran kri ten pra impor jl. hasanuddin air port roa apt pranoto airport jl. kaisar unit ribu alan neq api gang jalan wisata udara jl. sendi ikan jalan bukit seribu jalan pampa muara neq api jalan poros samarinda patok03 patok02 tk03 patok01 tk02 tk01 patok04 tk06 tk05 tk04 tk07 patok05 tk08 patok06 patok07 patok08 tk09 tk10 tk11 tk12 tk13 tk14 tk15 tk16 tk17 batas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan sungai siriungai sirisungai siring kabupaten kutai kartanegara batas administrasi kelurahan kelurahan sungai sirisiri01 tk03 patok02 patok03 patok04 tk04 tk05 tk06 tk07 patok05 tk08 patok06 patok07 patok08 tk09 tk10 tk11 tk12 tk13 tk14 tk15 tk16 18a tk17 abu abu abu abu 30a abu abu 29a abu abu abu abu abu abu pbu koordinat geografis koordinat utm daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sungai siring kecamatan samarinda utara patoktimurtimurtimurtimurtimur kecamatan samarinda utara. luas wilayah administrasi kelurahan sempat selatan kecamatan samarinda utara (lebih kurang lima ratus sembilan puluh enam koma tujuh hektare). batas wilayah kelurahan sempat timurlemak dan kelurahan gunung lengai; dan batas sebelah barat kelurahan sempat utara dan kelurahan sempat barat. penegasan batas wilayah kelurahan sempat timur sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas wilayah kelurahan sempat timur mulai dari sebelah selatan yang tandai dengan titik koordinat dan terletak jembatan p.m noor batas antara kelurahan sempat timur dan kelurahan sempat selatan kecamatan samarinda utara dengan kelurahan gunung lengai dan kelurahan pelindung permjalan lemak tepidan kelurahan lemakkecamatan samarinda utaradan sempat utara kecamatan samarinda utara; selanjutnya arah barat menyusuri jallaut menyusuri jalan pakis merah dan pakis merapakis aji danturi putilingkungselatan menyusuri jalan merah rayawangiwangi dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan padat kardepan gang karya indahbengkuring ragang ring roadwahid hasyim batas antara kelurahan sempat timur dengan kelurahan sempat utara dan sempat barat kecamatan samarinda utara, kota samarindselatanaa.dan kelurahan sempat selatan kecamatan samarinda utara; bb. selanjutnya arah timurccddberita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan sempat timualangan tanah rawa sulaiman jl. gunung lengai jl. longpake toplam jl. simpang dam perumahan citra land jl. panjaitan jl. nurlemak kelurahan lemak kelurahan sempat utara kelurahan sempat timur jalan ketela jalan terong jalan bengkuring raya gang kita k.h. wahid hasyim jalan tagar citraan city citraan city padat karya jalan bengkuring raya jalan perjuangan jalan tagar gang mario citraan city jalan terong gang kita pramuka jalan p.m. noor gang gang sayur citraan city citraan city citraan ity cit taland ity blok alam segar p.m. noor jalan haji jagung harafiah stadion sempat stadion sempat citraan p.m. noor blok stadion sempat jalan labu hijau jalan pramuka gang jalan aji blok alan rong gang taruna jaya jalan pakis merah jalan rong gang damai gang citraan city jalan pakis aji gang kos fiona citraan city blok jalan pakis merah blok jalan pakis merah rah jalan labu hijau jalan terong pipit joo gang mario jalan terong jalan turi merah raya jalan pakis merah ang blok stadion sempat tun gal jalan perumahan sejahtera gang pln gang melati jalan kasturi jalan haji jagung harafiah blok jalan ketela alan labu merah lan terong pipit jalan sugandi jalan perjuangan baru blok blok jalan labu merah jalan labu merah gang ansar jalan haji jagung harafiah ral blok gang amanah lok gang anyar gang sepakat blok gang jalan haji achmad amino jal thohir sriwijaya jalan pakis merah jal terong pit jalan pakis merah jalan pakis aji blok blok stadion sempat jala pakis blok jalan terong pipit jalan bersama jalan blok citraan city blok gang harapan kita blok gang haji sulaiman jalan aksi mer jala pakis jalan ketela blok gang nci gang berkat jalan pramuka jalan perjuangan blok fj hb alan aksi citra bukit beliau asri blok jalan haj sugandi blo stadion sempat blok jalan wrong lok jalan terong gang rahmat gang taman royal jalan merah gang amd lan jalan ketela jalan haji achmad amino gang bela blok gang team jalan kis merah gang rizki blok blok jalan terong jalan sawi blok jalan terong pipit jalan kes ela stadion sempat gang citraan city gang perjuangan jalan haji jagung harafiah gang keluarga gang rahmat gang asrama ayu gang him jalan perumahan mugirejo jalan turi merah jalan haji achmad amino haji jalan pakis aji blok t u blok blok jalan pakis merah blok pram blok jalan labu hijau jalan pakis merah blok jalan pakis aji lok jalan pramuka jalan pakis merah gang asy syahid gang gang keluarga jalan terong jalan pakis merah gang ita jalan laki merah jalan bukit alata jalan puspita bengkuring blok jalan pramuka jalan ketela gang jalan turi merah jalan tagar blok gang mal blok jalan pakis rah blok blok stadion sempat gang haji allah jalan stela gang manunggal gang harapan kit blok jal sugandi lok gang sono jalan labu hijau stadion sempat gang mawar buku belum blok jalan terong pit nauli jalan turi merah blok villa tama gang lam segar gang human gang adinda jalan pakis merah gan ala segar blok jalan labu hijau blok blok jalan terong pipit pramuka pramuka gang husein jalan labu hijau blok jalan perumahan mugirejo gang kejaksaan jalan labu hijau jalan labu hijau jalan terong stadion gang manunggal gang semangat citraan city jalan bengkuring raya lab merah jalan pakis merah blok jalan ketela jalan sugandi gang jalan pramuka makmur gang hidayah gang camar gang mario bukit beliau asri gang triwarna jalan ketela jalan peru mahan pina jalan perjuangan blok jalan asparagus jalan perumahan stadion sempat gang baru jalan perjuangan blok gang berkat blok pramuka gang kita gang jalan turi merah gang amanah alan labu hijau gang sepak jalan tagar gang taruna jaya gang haji sulaiman blok blok blok jal turi mer ang haji dullah lan ama jalan terong pipit gang abah alan lorong abadi p.m. noor pramuka citraan cit blok gang har kat jalan h.m. ardas jalan andi jalan tembus jalan lab siam lok jalan bengkuring raya jala bukit alay blok jalan rap binuang gang haji duduk gan him jalan perjuangan jalan bukit alata jalan lorong abadi gang lok jalan dayah jalan turi merah blok gang him gang lan bengkuring raya jalan perupa sejahtera gang ita blok gc ic blok jalan ardas jalan a.w syahrini gang mandala jalan tvri k.h. wahid hasyim jalan turi era raya jalan rapat ang gang gang rahman jalan per juang alan berumah pinang pramuka gang mba blok gan musyawarah gang masyarakat alan ketela jalan sawi perjuangan gang asli jalan perum mugirejo sta dion empat jalan karya baru stadio sempat jalan unggul gang itik gang masjid cit land city citraan city blok jalan sawi jalan lagu stadion sempat jalan a.w. syahrini gang jalan perjuangan mohammad yamin stadion sempat jalan labu hijau jalan asparagus gang syarikat jalan tagar mohammad yamin jalan rapat binuang jalan perjuangan gang gang tauhid yusuf jalan sawi gang sepakat gang kepanduan gang sepakat k.h. wahid syim gang persik pondok surya raya gang sayur gang jalan unggul gang maw villa tamara gang bina baru jalan bengkuring raya jalan atu min jalan temp lestari ind jalan bengkuring raya blok k.h. wahid hasyim jalan bugis gereja ang alam seg gang amd ang salomon lan pramuka jalan damanhuri jalan karya baru jalan puspita bengkuring stadion sempat gang rahman gang baru jalan terong gang gunung jengki jalan sempat lestari indah jalan sempat lestari indah gang harapan kita blok jalan tagar jalan pipit raya gang sungai jalan juan gan alam segar jalan perumahan sejahtera jalan perumahan sejahtera jalan triwarna jalan bengkuring raya blok jalan anti lla tam jalan sup rjan jalan per anga jalan bedeng gang citraan city jalan mugirejo citraan city jalan d.i. pandai gang berkat stadion sempat erry suparman jalan bengkuring raya alan pramuka jalan nguling raya batu cermin jalan him jalan bengkuring raya jalan guru linga lan magelang jalan gun ung lengai gang wahyu p.m. noor p.m. noor padat karya giri maka jalan a.w. ara nie jalan bedeng jalan h.m. dans k.h. wahid hasyim k.h. wahid hasyim jalan lemak jaya jalan perjuangan jal gunung lin jalan dul wahab phanie k.h. wahid has jalan thohir hadiwijaya jalan entah citra city jalan h.m. ardas p.m. padat karya jalan d.i. panjaitan jalan girirejo jal batu bersaing jalan d.i. panjaitan tk17 tk12 tk13 tk14 tk15 tk16 tk18 tk19 tk20 tk01 tk02 tk03 patok01 tk04 tk05 tk06 tk07 patok02 patok03 patok04 patok05 patok06 patok07 patok08 patok09 patok10 tk08 tk09 tk10 tk11 batas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan sempat timurtimurmulyobukit pinang kelurahan tanah merahtimur kabupaten kutai kartanegara batas administrasi kelurahan kelurahan sempat timutimurlintang bujur tk01 tk02 tk03 pato01 tk04 tk05 tk06 tk07 patok02 patok03 patok04 tk08 patok05 patok06 patok07 patok08 patok09 patok10 tk09 tk10 tk11 tk12 tk13 tk14 tk15 tk16 tk17 tk18 tk19 tk20 daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sempat timurbaratbaratbaratbaratbarat kecamatan samarinda utara. luas wilayah administrasi kelurahan sempat barat kecamatan samarinda utara (lebih kurang seratus delapan puluh satu koma lima puluh tiga hektare). batas wilayah kelurahan sempat baratsempat timur; dan batas sebelah barat kelurahan sempat utara dan kelurahan air hitam. penegasan batas wilayah kelurahan sempat barat sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas wilayah kelurahan sempat barat mulai dari sebelah barat yang tandai dengan titik koordinat dan terletak samping jalan h.m. ardas batas antara kelurahan sempat barat dan kelurahan sempat utara kecamatan samarinda utara dengan kelurahan air hitam kecamatan samarinda ulupatok selanjutnya arah timur laut menyusuri jalan h.m. ardas dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan kh. wahid hasyimutara dselatanterletak simpang jalan abdul wahab syahrini dan pm. noor batas antara kelurahan sempat barat dengan kelurahan sempat timur dpatok dberita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan sempat baratelurahan gunung kedua kelurahan sempat selatan kelurahan sempat timur kelurahan sempat utara kelurahan air hitam kelurahan sempat barat gang kita k.h. wahid hasyim stadion sempat dion maja blok stadion sempat gang damai stadion sempat erry suparman stadion sempat gang kunci stadion sempat jalan batu besar blok stadion sempat gang asrama ayu gang him ang kita villa ara stadion sempat gang haji allah villa tamara stadion sempat gang maw gang human husein anion aja perumahan inang mas stadion sempat gang haji dullah baru jalan lorong badi jalan h.m. ardas jalan tembus gang him jalan batu cermin jalan lor ong abadi jala lundayeh gang him jalan h.m. ard ans jalan a.w. syahrini jalan perumahan pinang mas stadion sem aja ang rim stadion empat jalan unggul stadion sempat jalan a.w. syahrini gang stadion sempat gang sepakat jalan thoi hadiwijaya k.h. wahid hasyim jalan unggul gang mawar villa tamara k.h. wahid hasyim gang salomon stadion sempat gang rahman gang sun way perumahan sumber mas gang mai p.m. oor stadion sempat adat rya batu cermin jalan him k.h. wahid hasyim k.h. wahid hasyim jalan a.w. range k.h. wahid hasyim jalan kenya jalan abdul wahab sjahranie jalan h.m. ardas jalan h.m. ardas tk11 tk12 tk13 tk10batas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan sempat baratbaratdadi kelurahan air putihbukit pinangbarat batas administrasi kelurahan kelurahan sempat baratbaratlintang bujurtk10 tk11 tk12 tk13 daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sempat baratdaya gampadaya gampadaya gampadaya gampabudaya gampang kecamatan samarinda utara. luas wilayah administrasi kelurahan budaya gampang kecamatan samarinda utara (lebih kurang dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat hektare). batas wilayah kelurahan budaya gampang sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas sebelah utara desa kertabuana dan desa badak mekar; batas sebelah selatan kelurahan tanah merah dan kelurahan lemak batas sebelah timur kelurahan sungai siring dan desa sungai bawang; dan batas sebelah barat kelurahan sempat utara dan kelurahan lemak. penegasan batas wilayah kelurahan budaya gampang sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas wilayah kelurahan budaya gampang mulai dari sebelah utara yang tandai dengan desa kertabuana kecamatan tenggarong seberangduju anak sungaiterletak samping jembatan jalan gampang muara batas antara kelurahan budaya gampang dengan kelurahan tanah merah dutara dan desa sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara; selanjutnya arah barat lautpermendagri tahun selanjutnya arah barat laut dengan titik koordinat dan terletak jalan anyer apaa. permendagri tahun selanjutnya arah barat dengan titik koordinat dan terletak pinggir sungai gampang kirbb.ccddeegghh. abu permendagri tahuniijjll. pnnoo. abu permendagri tahun selanjutnya arah barat lautpp. pbu permendagri tahun selanjutnya arah barat dayadan desa kertabuana kecamatan tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara; berita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan budaya gampaos jaga air terjun beramai puncak samarinda jalan muara badak samarinda ponpes at tauhid apt pranoto international airport sekolah sungai karang rumus, muang ilir, samarinda masjid kubra obyek wisata lamin adat smpnsungai siring kelurahan lemak kelurahan sempat utara kelurahan budaya gampang abu abu abu abu abu abu abu abu abu pbu abu abu pbu pbu pbu kabupaten kutai kartanegara jalan muang ilir jalan gampang baru jalan anyer api gang pandai jalan darma jalan muang ilir gang polman jalan anyer api jalan mansostra airport road jalan majelis jalan gampang baru gang keluarga gang ulin gang mesjid jalan inpres jalan muang datu jl. makassar jalan muang ilir jalan gampang baru taman kuburan kristen apt pranoto airport gang padati jalan mulawarman jl. hasanuddin airport road apt pranoto airport jalan teluk kedondong jl. makassar jalan gampang baru jalan anyer api jalan bukit seribu gang sunda sungai bawang jalan bukit seribu jalan wisata budaya jalan muang ilir jalan gampang baru jalan gampang muara jl. beramai muara badak jalan rejo mulyo muang dalam jalan anyer api jalan poros samarinda bontang jalan batu bersaing tk06 tk13 tk12 tk11 tk10 tk09 tk08 tk07 tk01 tk02 tk03 tk04 tk05 patok01 patok02 patok03 patok04 patok05 patok06 patok07 tk14 patok08 tk15 tk16 tk17 tk18 tk19 tk20 batas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan budaya gampabudaya gampabukit pinangair hitam kelurahan budaya gampang kabupaten kutai kartanegara kec. samarinda utara batas administrasi kelurahan kelurahan budaya gampadaya gampapatok01 patok02 tk11 tk12 tk13 patok03 patok04 patok05 patok06 patok07 tk14 patok08 tk15 tk16 tk17 tk18 tk19 abu abu abu abu abu tk20 abu abu pbu abu abu pbu pbu daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan budaya gampang kecamatan samarinda utara patok koordinat geografis koordinat utmndung permndung permndung permai kecamatan sungai pinang. luas wilayah administrasi kelurahan pelindung permai kecamatan sungai pinang (lebih kurang seratus lima puluh delapan koma tiga puluh sembilan hektare). batas wilayah kelurahan pelindung permai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan sempat timur, gunung lengai, sungai karang rumus; batas sebelah selatan kelurahan sungai pinang dalam, kelurahan bandara; batas sebelah timur kelurahan sungai pinang dalam; dan batas sebelah barat sungai karang rumus. penegasan batas wilayah kelurahan pelindung permai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan pelindung permai mulai dari sebelah utara yang tandai patok dengan koordinat dan terletak simpang jalan d.i panjaitan dan jalan pm. noor batas antara kelurahan pelindung permai dengan kelurahan gunung lengai dan kelurahan sungai pinang dalam kecamatan sungai pinang; patok selanjutnya arah barat dayapatok selanjutnya arah selatanterletak simpang jalan mayjen paman, jalan hasan basri, batas antara kelurahan pelindung permai dengan kelurahan sungai pinang dalam dan kelurahan bandara kecamatan sungai pinang; selanjutnya arah barat daya mengikuti jalan hasan basridengan kelurahan bandara kecamatan sungai pinang dan kelurahan sidodadi kecamatan samarinda ulu; selanjutnya arah baraidodadisuhu rahayu batas antara kelurahan pelindung permai kecamatan sungai pinang dengan kelurahan sidodadi dan kelurahan gunung keduagelatin batas antara kelurahan pelindung permai kecamatan sungai pinang dengan kelurahan gunung kedua kecamatan samarinda ulu djalan pm. noor batas antara kelurahan pelindung permai dan kelurahan gunung lengai kecamatan sungai pinang dengan kelurahan sempat selatan dan sempat timur kecamatan samarinda utara. berita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan pelindung perbandara pelindung kantor lurah pelita usman ibrahim samanhudi masjid noor sdn masjid fatimah universitas mulawarman yayasan sumber dana jl. hasan basri jl. rajawali dalam jl. ahmad yani jl. d.i panjaitan jl. nur jl. katamsor jl. kemakmuran jl. pemuda kantor kelurahan sungai pinang dalam gang nikmat kelurahan sungai pinang luapelindung permai suhu rahayu jalan pemuda elang suhu rahayu gang rivai jalan mayor jenderal paman jalan mayor jenderal paman pramuka jalan p.m. noor gang gelatin blok alam segar p.m. noor jalan mayor jenderal paman kemakmuran jalan ade irma suryani nasution jalan pemuda jalan samping kolam jalan nusantara p.m. noor belibis jalan menuju gedung hima jalan pemuda per lagaan gang bhinneka gang kos fiona jalan nusantara jembatan nibung gan umat gang rahmat elang gang nggak gang jalan pemuda kenangan harpa gelatin gang jalan pasca sarjana blok jalan kesehatan gang berlian jalan setapak dekanat baru blok jalan gki nang jalan karya baru gang gang gang baru gang idar blok jalan ram bulan perniagaan gang gang gang jalan pemuda blok jalan ged pasca perniagaan antena blok gang tunggal jalan seririt gang jala pramuka jalan pramuka jala perjuangan antena jalan haji sugandi blok antena gang patriot jalan sentosa dalam letnan jenderal suprapto gan jalan azis samad pipit gang satria azis gang selamat gang kasturi gang gang team piano alan bukit alata jalan bukit alata jalan kesehatan gang jalan pemuda jalan nusantara jalan seririt jalan pemuda gang rah jalan pemuda gang mar jalan sejak tera jalan pemuda lang gang satria lan thp jalan pal merah ind pramuka gang blok jalan nusantara jalan pramuka gang gang keluarga gang fran jalan pramuka kedondong dalam alan batuk blok jalan sudan cempaka gang blok pipit jalan merdeka ang gang alih jalan pram jalan sejahtera jalan sugandi blok jalan gelatin belibis gang ibrahim lan rajawali dalam gang alam segar gang adinda blok ang lam segar belerang blok blok belibis pramuka alan gunung tabur jalan nusantara pramuka seririt gan citra jalan must salim seririt jalan lokasi gang masjid gang gang acta mohammad yamin gang masjid jalan trisakti sugandi jalan pramuka jalan nusantara ang satria jalan gan seririt jalan kasturi gang kedondong gang gang blok jalan sugandi blok jalan rajawali dalam jalan gunung tabur kena gan gang jalan mayor jenderal paman jalan kenangan pergi again lok pramuka gang kita otok jalan tetapi perjuangan kecapi jalan muara kaman blok gang jalan pelatuk jalan m.a tahu gang kebahagiaan p.m. noor pramuka gang gan pelita jalan merdeka blok lawan jalan bukit alata gang haji duduk jalan sugandi jalan perjuangan jalan bukit alay jalan sejahtera pramuka blok jalan pemuda jalan sudan rambai gang pulau indah jalan sentosa dalam jalan tvri jalan rajawali dalam k.h. wahid hasyim gang kulit ang kurangi gang haji sabri jalan pelatuk jalan pramuka gang gang jalan sugandi jalan proklamasi pramuka jalan batu bara jalan lokasi jalan nusantara haj dew nta jal hajar dewantara pahlawan camar long pari format seruling jalan olah azis jalan rajawali dalam antena jalan triwarna hasanuddin jalan merdeka long agar jalan pelatuk jalan haji candi gang tan tina jala tanah grogol gang pln tekukur kenangan iau jalan proklamasi jalan perjuangan annum gitar jalan sen osa gang ang jalan perjuangan ang lan lingkungan urusan agroekote kno ogi pondok surya raya gang pers suhu rahayu jalan sentosa dalam jalan perjuangan baru jalan kenangan kenangan gang sejahtera indah jalan katamu jalan sento dalam muara muntah gang alam segar jalan pramuka jalan perlu ngan jalan kar baru kolintang jalan lambung mang surat jalan pemuda gang ika gang kenangan jal merdeka kenangan k.h. wahid has kenangan hajar antara jalan sentosa ang jal kenangan jalan merdeka timur jalan pemuda jalan mayor jenderal setyo jalan gato subroto jalan hasan basri p.m. noor kenangan mohammad yamin p.m. noor jala mai gamelan jalan sentosa alam jalan gelatin jalan k.h. usman ibrahim jalan prokal masi jalan angklung alam segar gang gang keluarga gang gambar blok jalan mayor jenderal paman jalan mayor jenderal paman jalan sentosa dalam jalan mayor jenderal paman alan mayor jender paman penajam reformasi jal ery para jalan perlu anga kemakmuran lan gunung lin gai jalan rajawali dalam jalan proklamasi perjuangan gelatin jalan pelita erry suparman jalan ade irma suryani nasution k.h. samanhudi raya .h. wahid hasyim jalan pemuda blok jalan pramuka bahagian pahlawan jalan kenang pahlawan jalan elang jalan gatot subroto jalan kesfeh atan dalam sangat dokter sutomo dokter sutomo jalan ahmad yani jalan ahmad yani alan bukit alata mohammad yamin jalan berjuang belati jalan sejahtera jalan sentosa jalan ahmad yani jalan ahmad yani lan d.i panda ikan jalan d.i. panjaitan jalan gerilya mohammad yamin tk02 tk01 patok03 patok02 patok01 tk03 tk04 tk05 tk06 tk07 tk08 tk09 tk10 batas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan pelindung permpelindung permbatas administrasi kelurahan kelurahan pelindung permndung permpatok03 tk01 tk02 tk03 tk04 tk05 tk06 tk07 tk08 tk09 tk10 patok koordinat geografis koordinat utm daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan pelindung permai kecamatan sungai pinanggunung lenglenggunung lenggunung lenggunung lengai kecamatan sungai pinang. luas wilayah administrasi kelurahan gunung lengai kecamatan sungai pinang (lebih kurang lima ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tujuh hektare). batas wilayah kelurahan gunung lengai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan lemak, sempat timur; batas sebelah selatan kelurahan mugirejo, sungai pinang dalam; batas sebelah timur kelurahan lemak; dan batas sebelah barat kelurahan sempat timur. penegasan batas wilayah kelurahan gunung lengai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan gunung lengai mulai dari sebelah selatan yang tandai patok dengan titik koordinat dan terletak jalan d.i panjaitan batas antara kelurahan gunung lengai dengan kelurahan mugirejo kecamatan sungai pinang dan kelurahan tanah merah kecamatan samarinda utara, kota samarinda; patok selanjutnya arah barat dayamugirejo dan kelurahan sungai pinang dalam kecamatan sungai pinang; selanjutnya arah baratsungai pinang dalam kecamatan sungai pinang; patok selanjutnya arah barat mengikuti jalan d.i panjaitan dengan titik koordinat dan terletak simpang jalan p.m. noor batas antara kelurahan gunung lengai dengan kelurahan sungai pinang dalam dan kelurahan pelindung permai kecamatan sungai pinang; selanjutnya arah barat laut mengikuti jalan p.m. noor dengan titik koordinat dan terletak tengah jembatan batas antara kelurahan gunung lengai dengan kelurahan pelindung permai kecamatan sungai pinang dan kelurahan sempat timur, kelurahan sempat selatanpatokdan kelurahan lemak kecamatan samarinda utara; selanjutnya arah tenggara dengan titik koordinat dan terletak pinggir kanal irigaskanal irigasi dengan titik koordinat dan terletak pinggir jalan lemak tepimenyusuri anak sungai dengan titik koordinat dan terletak jembatan, gabaratbarat daya dengan titik koordinat dan terletak pungguaabb.cc. berita acara lapangan dan peta batas wilayah kelurahan gunung lengjl. meranti karangsari perempatan jl. pm. nur pertigaan padatkarya kalangan tanah rawa sulaiman universitas mulawarman jl. gunung lengai jl. longpake toplam jl. simpang dam perumahan citra land jl. panjaitan jl. d.i panjaitan jl. nur jalan muara badak samarindalemak kelurahan sempat utara kelurahan sempat utara kelurahan pelindung permai kelurahan gunung lengai jalan ketela jalan bengkuring raya k.h. wahid hasyim citraan city citraan city citraan city padat karya jalan bengkuring raya jalan perjuangan gang mario jalan terong kebon agung pramuka jalan p.m. noor gang citraan city gang sayur gelatin alam segar citra and cit stadion sempat stadion sempat gang rukun jalan pemuda jalan samping kolam gang tembus sebelah kelurahan p.m. noor citraan city stadion sempat jalan pemuda jalan labu hijau jalan terong blok gang tarun jaya jalan pakis merah jalan peron gang damai citraan city jalan pakis aji gang kos fiona citraan city perumahan korem berumah korem blok mandala jalan labu hijau jalan term pipit gang mario jalan terong blok tun gal jalan perumahan sejahtera mandala gang rahman blok mandala jalan ketela berumah korem gelatin jalan merah alan terong pipit blok blok jalan kesehatan blok jalan setapak dekanat baru mandala jalan labu merah gang jalan haji jagung harafiah blok lok gang manunggal mandala gang anyar gang sepakat blok ang jalan haji achmad amino thohir sriwijaya blok jalan terong jalan pakis merah jalan pakis aji blok stadion sempat jalan aksi blok gang mufakat blok berumah korem blok jalan bersama lok gang pesut gang manunggal blok gang pesut citraan city jalan pemuda jalan dung pasca ana gang harapan kita blok blok gang haji sulaiman blok blok jalan ketela blok ber jalan perjuangan blok fj hb citra cit jal kis mer bukit beliau asri blok gang kuburan gang perumahan korem stadion sempat blok blok jalan rong pipit jalan terong gang rahmat gang taman royal jala pakis rah gang amd alan tela blok jalan haji achmad amino gang bela blok jalan aksi mera gang team gang rizki blok jalan terong jalan sawi blok jalan terong pipit gang jalan tela perumahan korem jala bukit alata pra muka jalan kesehatan dion pada gang jalan pemuda mandala citraan ity gang persik gang perjuangan blok jalan azizah jalan haji jagung harafiah gang srikaya jalan pemuda gang asrama ayu gang him jalan sejahtera jal thp jalan perumahan mugirejo jalan turi merah jala haji ach amino haji asna gang chris blok jalan pakis aji blok t u perumahan korem blok blok jalan pak merah blok pra uka blok lan labu iau gang masyarakat jalan pakis merah blok gang keluarga jalan pakis aji blo jalan pramuka jalan pakis merah gang gang keluarga blok gan sekolahan jalan terong jalan pakis merah jalan aksi merah blok jalan puspita bengkuring blok blok jalan pramuka blok jalan ketela blok ang amal blok jalan pakis merah blok blok blok stadion sempat gang haji allah jalan stela gang harapan ita blok gang sung blok perumahan korem jalan sejahtera gang sono jalan labu hijau stadion sempat blok jalan turi rah unit beli sri gang mawar jalan peron pipit gang paul blok blok blok lan abdul wah phanie blok ang alam agar gang human gang adinda jalan pakis merah gang agar blok alan labu hijau blok jalan terong pipit jalan azizah iii pramuka jalan gunung tabu jalan kenya blok gang mufakat jalan labu hijau blok jalan perumahan mugirejo gang jalan must salim k.h. wahid hasyim jalan labu hijau jalan labu hijau jalan terong stadion temp aja gang semangat jalan lokasi citra city jalan bengkuring raya jalan labu merah jalan pakis merah blok jalan ketela blo blok makmur gang hidayah gang gang mario blok bukit bel iau asri gang triwarna jalan ketela jalan perupa han pinang jalan perjuangan gang blok keruing jalan asparagus blok jalan perumahan stadion temp jalan gunung tabur gang baru jalan turi mer ray jalan perjuangan gang berkat rumah korem blok gang gang manunggal gang kita pramuka gang manunggal makmur gang amanah jalan labu hijau gang sep kat jala raya gang taruna jaya gang masjid gang haji sulaiman jalan muara kaman blok jalan m.a. tahu blok gan aji llah sama jalan terong pipit gang abah jalan unggul p.m. gan merpati gang syahid muka citraan gang harkat blok gang komisaris alan tembus jalan siam jalan nusantara jalan bukit alata jalan tvri jalan bengkuring raya gang haji dudu blok jalan rapat binuang gan him jalan perjuangan jalan bukit alay jalan sejahtera gang untu lok lan lund ayah alan pramuka blok gang him jal bengkuring raya jalan perumahan sejahtera blok gc ic jalan joo mulyo blok gang lau indah gang mandala gang lan rapat bin gang gang rahman jala ruangan jalan peru han pinang pramuka jalan lokasi rimba jalan andika blok jalan ken angan musyawarah jalan ketela long agar gang rukun jalan sawi uma korem gang ramli pelatuk long pari jalan rumahan rejo stad ion empat jalan gunung kapur stadion sempat gang itik gang masjid jalan tanah grogol citraan city citraan city blok jalan awi stadion sempat jalan perjuangan jalan gelatin stadion sempat jalan labu hijau jalan asp bagus gang syarikat gang masyarakat blok jalan rapat binuang peru ahan orem jalan perlu angan gang tauhid yusuf jalan sawi gang kepanduan jalan angan kotak blog gang sepakat pondok surya raya perumahan korem perm korem jalan dosa ang satu gang jalan gunung kapur gang bina baru jalan bengkuring raya jalan perjuangan baru ang sejahtera dah jalan sem aja lestari jalan bengkuring raya blok gelatin muara untai gang ala sega eru han korem gang amd jalan perintis jalan karya akti alan pramuka jalan inti jalan puspita bengkuring stadion sempat gang baru lan pemuda jalan super jan jalan terong gunung jengki jalan gis ugirejo manunggal peru mahan korem jalan imbalan dalam jalan pemuda jalan sempat lestari indah jalan sempat lestari indah gang harapan kita jalan karya kti blok jalan pipit raya jalan jua gan alam segar lan pramuka jalan perumahan sejahtera jalan perumahan sejahtera jala perintis jalan triwarna jalan bengkuring raya blok jalan wangi perumahan korem naja erry super alan damanhuri jala jangan jalan bedeng gang mai perjuangan citraan city padat karya citraan city ang chris gang berkat jalan pemuda blok jalan ahmad yani stadi pada jalan ahmad yani ayan jalan bengkuring raya gang wahyu iri umur jal bengkuring raya jalan damanhuri jalan him jalan bengkuring raya jalan kesehatan dalam jalan gun lin jal magelang jalan purwodadi k.h. wahid hasyim .h. hasyim jalan gun ung lengai p.m. noor p.m. noor jala bukit laya jalan d.i. panjaitan kebon agung perm orem jalan sejahtera jalan pro samarinda bon tang jalan bedeng k.h. wahid has jala assa'adah jalan perjuangan jala gunung ngai alan thohir hadiwijaya citra city jalan mugirej jalan poros kebon agung p.m. noor jalan girirej meranti talang sari jal lemak jaya padat karya jal suko rejo jalan d.i. panjaitan jalan d.i. panjaitan patok02 patok01batas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan gunung lenggunung lenggunung lengai batas administrasi kelurahan kelurahan gunung lenggunung lengdaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan gunung lengai kecamatan sungai pinmaimaidamaimaidamai kecamatan samarinda ilir. luas wilayah administrasi kelurahan sidodamai kecamatan samarinda ilir (lebih kurang seratus dua puluh lima koma duidomulyo dan kelurahan sungai pinang dalam batas sebelah selatan kelurahan sambutan dan kelurahan sungai dama batas sebelah timur kelurahan sungai pinang dalam dan kelurahan sambutan batas sebelah barat sungai karang rumus dan kelurahan sungai dama penegasan batas wilayah kelurahan sidodamai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan sidodamaijalan jerawatgang perbatasan jalan jerawaselatanyjalan otto iskandardinataepanpatokutaa dan kelurahan sungai pinang dalam kecamatan sungai pinang; bbccdd. patok selanjutnya arah utara menyusuri jalanee. patok selanjutnya arah barat laut menyusuri jalan dengan titik koordinat dan terletak jalan damaiff. patok selanjutnya arah barat menyusuri jalan damai dan jalan kuburan cina dengan titik koordinat dan terletak jalan kuburan cina batas antara kelurahan sidodamai dangg. selanjutnya arah barat dayahh. selanjutnya arah barat daya dengan titik koordinat dan terletak jalan damai batas antara kelurahan sidodamai dan kelurahan sidomulyo kecamatan samarinda ilir; ii.jj. patokkkllmm. selanjutnya arah barat laut menyusuri gang syariah dengan titik koordinat dan terletak dalam gang syariah batas antara kelurahan sidodamai dan kelurahan sidomulyo kecamatan samarinda ilir; nnooppqqrr. patok selanjutnya arah barat menyusuri gang jalan jerawat dengan titik koordinat dan terletak didepan gang batas antara kelurahan sidodamai dan kelurahan sidomulyo kecamatan samarinda ilir; ss. selanjutnya arah barat menuju tengah sungai karang rumusdamts sulaiman yasinotto iskandardinata pasar sungai dama gang mosi gang gang gang vii perumahan citra gading jl. must salim jembatan arif rahman hakim jl. most salim kelurahan selalu kelurahan sungai dama kelurahan karang rumus kelurahan sidomulyodamai gang kecil gang sederhana gang jalan sultan alauddin gang gang jalan must salim gang gang cemara jembatan keheranan jembatan jalan cut mutia gang gang cemara gang al bawahi gang aspal jalan gunung sari gang al bawahi gang kecil gang kecil jalan palma jalan must salim gang hijrah jalan rumbia gang gang gang bagi blok gang aspal gang pesut jalan arif rahman hakim blok gang gang gang rumbia jalan turi jalan palma jalan gunung sari jalan gunung sari gang lestari gang murai pesut jalan gunung sari gang gang gang gang lestari jalan pakis jalan gunung sari jalan pelita gang gang gang intifadah gang hidayah gang lestari jalan rumbia gang gang jalan sultan alauddin gang gang burung jalan gurami abdul thalib jalan rumbia gang widodo gang noor gang kakap jalan pelita gang jalan kapas gang jalan pelita jalan marsda abdul saleh gang aspal jalan urip sukoharjo jalan tubulus salam gang gang gang jalan biawak jalan must salim jalan jerawat jalan otto iskandardinata jalan sultan sulaiman jalan damaibatas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan sidodamaidamaidamaidamaidaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sidodamaikasihungai kasih kecamatan sambutan kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan sungai kasih kecamatan sambutan kota samarinda km (lebih kurang tujuh ratus dua puluh empat koma lima puluh tiga kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan sungai kasihkelurahan pulau atas dan sungai mahakam batas sebelah timur kelurahan sambutan batas sebelah barat kelurahan selalu, sungai mahakam penegasan batas wilayah kelurahan sungai kasih sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan sungai kasih mulai dari sebelah selatan yang tandai dengan koordinat dan terletak tengah sungai mahakam batas antara kelurahan sungai kasih dan kelurahan pulau atas kecamatan sambutan dengan kelurahan bukan dan kelurahan handal bakti kecamatan pasaran, kota samarinda; patokterletak jalan sungai laisbarat laut mengikuti jalan sungai laistimur laut dengan koordinat dan batas antara kelurahan sungai kasih dengan kelurahan pulau atasmenyusuri jalan dengan koordinat 520412engan koordinat dan terletak simpang jalan kapten boediono aj, jalan embun suryani, jalan rapat mahangterletak ujung gang kasihterletak simpang gang kasih dengan jalan sejatikoordinat dan terletak simpang jalan marhusin dengan jalan sejati batas antara kelurahan sungai kasih dengan kelurahan sambutan kecamatan sambutan dan kelurahan selalu kecamatan samarinda ilir;aa. patok selanjutnya arah tenggarbb.cc. patok selanjutnya arah barat daya menyusuri jalan marhusin dan menyusuri anak sungai dengan koordinat dan terletak jalan sungai kasihdd. selanjutnya arah barat dayaungai kasih kecamatan sambutan, kelurahan selalu kecamatan samarinda ilir, kelurahan mangkupalas kecamatan samarinda seberang dan kelurahan simpang pasir kecamatan pasaran; peta batas wilayah kelurahan sungai kasihkantor kelurahan sungai kasih smpn samarinda puskesmas sungai kasih spbumangkupalas kelurahan mesjid kelurahan selalu kelurahan sungai dama kelurahan sambutan kelurahan sungai kasih jalan sungai kasih jalan tatak jembatan mahkota jalan sultan sulaiman jalan h.m. saleh arsyad jalan tonase gang ketapang gang masjid gang masjid jalan trikora jalan baru lestari gang arwana jalan sultan sulaiman jalan durian gang langgar gang gang bintang gang amal gang keluarga jalan handayani jalan baru lestari gang sofyan gang baru jalan ampera gang sejati kasih blok gang jalan h.m. saleh arsyad jalan ampera gang tepian gang arwana gang umum gang jalan sultan alauddin gang gang melati gang cumi cumi gang ampera jalan baru lestari jalan arwana jalan pondok sambutan permai jalan olah kebaya jalan sungai kasih jalan sultan sulaiman jalan trikora jalan rambai jalan simpang ambarukmo jalan trikora gang bhakti gang gang sejati kasih gang nusantara jalan rambai ampera jalan telkom jalan simpang ambarukmo jalan swadaya simpang pasir gang arwana gang taqwa jalan haji marhusin cumi cumi jalan lumba lumba gang masjid jembatan mahkota jalan soponyono jalan mangkupalas jalan telkom dikira jalan h.m. saleh arsyad ampera ampera jalan sungai kasih gang beringin jalan baru lestari jalan baru lestari jalan sungai kasih haji marhusin jalan segara jalan sultan sulaiman embun suryani jalan sultan alauddin jalan ktc gotong royong jalan sultan sulaiman jalan sejati jembatan mahkota sejati jalan borneo jalan lumba lumba jalan tatak cumi cumi jalan tatak jalan trikora jalan trikora kapten boediono kapten boedionobatas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan sungai kasihkeju upa keju lassungai kasihkasihungai kasih yang cetakan batas kecamatan fasilitas umum dan bangunan lainnya sungai mahakam lintang bujurpatok koordinat geografis koordinat utm daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sungai kasih kecamatan sambutanndang sarindang sari kecamatan sambutan kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan sindang sari kecamatan sambutan kota samarinda km (lebih kurang empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh satu kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan sindang sari sebagaimana maksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan makron batas sebelah selatan kelurahan pulau atas dan desa sungai meriam batas sebelah timur desa sidomulyo batas sebelah barat kelurahan makron penegasan batas wilayah kelurahan sindang sari sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan sindang sariselatan sampai pada permendagri tahumenyusuri jalan cor semen dengan koordinat dan terletak pinggir jalan cor semeujuabu permendagri tahun selanjutnya arah selatan menyusuri sungai haji musselanjutnya arah barat laut menyusuri jalan poros provinsi dengan koordinat dan batas antara kelurahan sindang sari, kelurahan makron dengan kelurahan pulau atas kecamatan sambutan, kota samarinda;laut kota samarinda; peta batas wilayah kelurahan sindang sari sebagaimana dimakron sdn sambutan kantor kelurahan sindang sari sdn sambutan kantor pos sindang sari jalan provinsi masjid nisbah kelurahan pulau atas kelurahan makron kelurahan sindang sari abu abu kabupaten kutai kartanegara jalan provinsi jalan masai jalan provinsi jalan provinsi jalan provinsi jalan provinsi jalan awang long olah kebaya jalan mulawarman jalan tri darma jalan masai jalan sultan sulaiman kelurahan jalan bhayangkara gang walet jalan pasundan jalan masai jalan tri bakti jalan padat karya jalan bhayangkara jalan provinsi jalan karya bakti jalan pasundan jalan provinsi jalan provinsi jalan provinsi jalan provinsi jalan provinsi jalan provinsi batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan sindang sarimpa keju mpa keju keju las keju pih keju seri kejusindang sarindang sariindang sariabu daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan sindang sarinyar kecamatan sungai kunjung kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan karang anyar kecamatan sungai kunjung kota samarinda km (lebih kurang seratus enam puluh koma delapan puluh lima kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan karang anyarkelurahan karang asam ilir batas sebelah timur kelurahan teluk lereng ulu batas sebelah barat kelurahan lok bahu penegasan batas wilayah kelurahan karang anyar sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan karang anyar mulai dari batas utara dengan kelurahan air putih yang tandai abu dengan koordinat dan yang terletak simpang jl. banggeris, jalan mt. haryono dan selanjutnya arah tenggara menyusuri jalan banggeris sampai pada dengan koordinat dan, kelurahan teluk lereng ulu kecamatan sungai kunjung dan kelurahan air putih kecamatan samarinda ulu.patok selanjutnya arah timur laut menyusuri anak sungai dengan koordinat dan terletak sampingdidepan gang katoi jalan teuku umarngkawangterletak disamping jalan masuk komplek rawa indah residenceutara dan kelurahan air putih kecamatan samarinda ulu; selanjutnya arah timur laut menyusuri jalan mt. haryono dengan koordinat dan terletak simpang jalan perumahan pemerintah provinsi kalimantan timur batas antara kelurahan karang anyarkarang anyamenara telepon cafe puncak pertamina smk ddi samarinda masjid ahmadiyah sdn samarinda smpn masjid darul nikah kantor lurah karang asam ilir citra griya biptengkawang cendana meranti sdn penggaris cendana gang kantor lurah karanganyar haryono kelurahan karang asam ulu kelurahan sungai belerang kelurahan karang asam ilir kelurahan teluk lereng ulu kelurahan teluk lereng ilir kelurahan air putih kelurahan lok bahu kelurahan karang anyar blok said jalan rapat indah jalan said gang rasa gang durian tunggal jalan ulin jalan slamet riyadi gang gang rata team blok jalan r.e. martadinata jembatan revolusi gang lawas jl. gaharu blok jalan rapat indah gg. jalan slamet riyadi jalan rapat indah gang gang blok gang gang jalan senior gang gang blok gang jalan katoi gang rawa jaya gg.keluarga jalan katoi blok gang gang gang gang gg. gg. gang sendawa gang gang haji kumala gang gang sukaraja gang kotak gang jalan said gang rasa gang horas jalan r.e. martadinata gang abadi gang rawa jaya nurdin gg. gang swasta jalan katoi gang asura jalan revolusi gang manik manik gg. jambu gang jalan katoi meranti gang gang gang untung raya jalan katoi jalan imbalan gang terusan gang pancar indah gang barakah jalan pangeran antasari gang gang nova gang gang puncak gang hikmah gang gang basah blok blok jl. dprd kaltim gang jalan senior gang gang gang gang kencana gang gang kpc gang puskesmas gang puncak gang gang kode gotong royong gg.amal jalan k.h. sirade salman blok gang melati gang gang gang ijazah gang nova gang gang warga gg. gang gang jalan revolusi blok gang gang gang haji mansur jalan katoi gg. gang jalan nusa indah gang gang durian tunggal jalan katoi gang gang jalan rapat indah blok meranti jalan cendana gang jalan katoi jalan said gang gang pancar gg. gang jalan katoi gang gang gang gang jalan pangeran antasari gang adam malik gang adam malik gang gg. gang jalan dprd kaltim gang gang manggis blok jalan bukit indah permai gang gang jalan said gang gang jalan katoi jalan senior jalan senior jalan said gang rasa gang jalan budiman gang gang gang jalan ulin gang gang nurul jannah jalan revolusi blok gang haji syarat ahmad gang gang gang jalan katoi perumahan bukit mediterania samarinda jalan katoi gang gang alam indah gang masjid jalan katoi gang gang rawa jaya jalan katoi gg.5b gang blora gang jalan pangeran antasari gang jalan polder gang indra gang citra jalan gaharu jalan pondok wira jl.ulin jalan said gang gang jalan manunggal gang jalan slamet riyadi jalan slamet riyadi gang jalan slamet riyadi gg. jalan imbalan haji daerah gang durian tunggal gang jalan imbalan banggeris jl. rimba gang gang gang gang jalan revolusi gang jalan pondok wira jalan meranti jalan anggi jalan anggi jalan pondok wira jalan senior jalan revolusi gang suroboyo jalan rapat indah jalan rapat indah jalan katoi gang nurul hasanah gang jalan ulin jalan tengkawang said banggeris jalan cendana jalan slamet riyadi jalan teuku umar jalan slamet riyadi jalan cendana jalan teuku umar jalan slamet riyadi jalan slamet riyadi kelapa gading said jalan pangeran antasari jalan pangeran antasari jalan m.t. haryonobatas wilayah batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan karang anyanyanyar kabupaten kutai kartanegara batas administrasi kelurahan kelurahan karang anyanyadaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan karang anyaulau ataspulau atas kecamatan sambutan kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan pulau atas kecamatan sambutan kota samarinda km (lebih kurang seribu tujuh ratus dua puluh empat koma dua puluh dua kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan pulau atassungai mahakam batas sebelah timur kelurahan makron, kelurahan sindang sari dan desa sungai mariam batas sebelah barat kelurahan sambutan, kelurahan sungai kasih penegasan batas wilayah kelurahan pulau atas sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan pulau atas mulai dari sebelah selatan yang tandai permendagri tahun dengan koordinat dan terletak tengah sungai mahakam batas antara kelurahan pulau atas kecamatan sambutan dengan kelurahan bukan kecamatan pasaran, kota samarinda dengan desa sungai mariam kecamatan anggara kabupaten kutai kartanegara; abu permendagri tahun selanjutnya arah utara dengan koordinat dan terletak pinggir sungai mahakam batas antara kelurahan pulau atasselanjutnya arah utara menyusuri kanal irigasi dengan koordinat dan terletak jalan provinsi batas antara kelurahan pulau atas dan kelurahan sindang saripatok selanjutnya arah barat laut mengikuti jalan provinsi dengan koordinat dan batas antara kelurahan pulau atas dengan kelurahan sindang sari dan kelurahan makron kecamatan sambutan, kota samarinda; patok selanjutnya arah barat mengikuti jalan provinsi dan jalan kenangan dengan koordinat dan terletak simpang jalan smpmenyusuri jalanmakron dan kelurahan sambutan kecamatan sambutan, kota samarinda; patok selanjutnya arah barat laut dengan koordinat dan terletak kanal irigasiyusuri jalan sultan sulaiman dan perumahan kopi pelita dengan koordinat dan terletak jalan perumahan kopi pelitambang batu barelkom batas antara kelurahan pulau atas dengan kelurahan sambutan kecamatan sambutan, kota samarinda; aa. patok selanjutnya arah barat daya menyusuri jalan telkom dengan koordinat dan terletak simpang jalan telkom danbb. patok selanjutnya arah barat laut menyusuri jalan jalan padat karya dengan koordinat dan terletakcckecamatan sambutan, kota samarinda; dddan kelurahan sungai kasihff. patok selanjutnya arah barat daya dengan koordinat dan terletak jalan sungai laisgg. selanjutnya arah tenggara menyusuri jalan sungai laishhii. selanjutnya arah barat daya menuju tengah sungai mahakam dan kelurahan handal bakti, kelurahan rawa makmur kecamatan pasaran, kota samarinda; jj. selanjutnya arah tenggara menyusuri tengah sungai mahakam dengan koordinat dan batas antara kelurahan pulau atas kecamatan sambutan dengan kelurahan rawa makmur dan kelurahan bukan kecamatan pasaran, kota samarinda. peta batas wilayah kelurahan pulau ataskecamatan sambutanjalan ampera puskesmas pemadam kebakaran masjid sto polsek puskesmas jalan mkt pelabuhan penumpang kelurahan buksungai kasih kelurahan makron kelurahan sambutan kelurahan pulau atas abu abu kabupaten kutai kartanegara jalan tri darma jalan gaya baru jalan provinsi jalan tambang jalan tatak jalan masai jalan provinsi olah kebaya mayor noedit jalan tambang jalan provinsi gang amal jalan smp gang family jalan pelabuhan jalan pasaran indah jalan semeru jalan inpres jalan wonotirto jalan seruni jalan bromo jalan kelapa jalan jayakarta gang amal jalan bromo jalan jayakarta jalan jayakarta jalan noor jalan masai jalan tidar karya bakti gang sumber asri jalan wonotirto jalan melati gang kubur jalan inpres jalan transmigrasi jalan telaga wangi jalan tonase jalan jayakarta gang walet jalan melati jalan manggis jalan nurul huda jalan pasundan jalan pelabuhan jalan masai durian jalan tri bakti embun suryani pepaya jalan nusa indah jalan mulawarman jalan sawahan jalan tri darma jalan telaga sari jalan parikesit jalan sultan sulaiman jalan inpres jalan pasaran indah sirsak mayor noedit jalan sekolahan mayor noedit jalan karya bakti jalan provinsi jalan masjid olah kebaya mayor noedit jalan smp kelurahan nahkoda jalan ampera jalan mkt jalan provinsi jalan pasundan jalan penghijauan jalan anjamoro delima jalan provinsi olah kebaya jalan sukorejo jalan tambang jalan tambang jalan usaha tani jalan tri darma jalan kenanga jalan provinsi jalan wilis jalan tatak jalan parikesit jalan melantik kapten boediono kapten boediono jalan tatak jalan tambang jalan provinsi cendana jalan olah kebaya diponegoro jalan ampera jalan ampera jalan telkom jalan sultan sulaimanbatas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan pulau atasupa keju las keju pihpulau atasulaulintang bujur abudaftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan pulau atas kecamatan sambutanpulau ataskronkron kecamatan sambutan,kron kecamatan sambutan,kronmakron kecamatan sambutan kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan makron kecamatan sambutan kota samarinda km (lebih kurang tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam belas kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan makron sebagaimana maksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan tanah merah batas sebelah selatan kelurahan pulau atas dan kelurahan sindang sari batas sebelah timur desa sidomulyo dan desa kutai lama batas sebelah barat kelurahan sambutan dan kelurahan pulau atas penegasan batas wilayah kelurahan makron sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan makronmakron dengan kelurahan sindang sariutara sampai pada permendagri tahunenggara dengan koordinat dan terletak pinggir jalmenyusuri sungai kutai lamutaratimurutara dengan koordinat dan batas antara kelurahan makron kecamatan sambutan dan kelurahan tanah merahdan kelurahan sambutaaa. selanjutnya arah baratbbccddffdan kelurahan pulau atas kecamatan sambutan, kota samarinda; gg. patok selanjutnya arah barat dayhhiijjkkllmmnnoo. patokpp.qqrrssttuu. patok selanjutnya arah selatan menyusuri jalan smpvv. patok selanjutnya arah selatan menyusuri jalan smp dengan koordinat dan terletak jalan olah kebaya batas antara kelurahan makron dengan kelurahan pulau atas kecamatan sambutan, kota samarinda; ww. selanjutnya arah timur menyusuri jalan olah kebaya dan jalan provinsi dengan koordinat dan terletak samping gang walet batas antara kelurahan makron dengan kelurahan pulau atas dan kelurahan sindang sari kecamatan sambutan, kota samarinda; xx.makron dengan kelurahan sindang sari kecamatan sambutan, kota samarinda; yy. selanjutnya arah utara dengan koordinat dan terletak kanal irigasizz. selanjutnya arah timuraaabbbcccdddeee. selanjutnya arah timur lautfff. selanjutnya arah utaraggghhh. selanjutnya arah utara menyusuri kanal irigasi dengan koordinat dan batas antara kelurahan makron dengan kelurahan sindang sari kecamatan sambutan, kota samarinda; kembali arah timur menyusuri kanal irigasi permendagri tahun dengan koordinat dan peta batas wilayah kelurahan makronjl.holding perum permata mugirejo kandang ayam handoko jl.syarah jl. ardiansyahperumahan kopi perumahan handal kopi puskesmas sambutan pesantren sultan fatih simpang tiga padat karya perum kopi kantor kelurahan pulau atas jalan olok bahaya sdn sambutan kelurahan bukan kelurahan rawa makmur kelurahan sindang sari kelurahan pulau atas kelurahan sambutan kelurahan mugirejo kelurahan tanah merah kelurahan makron abu kabupaten kutai kartanegara jalan tri darma jalan provinsi jalan masai jalan provinsi jalan tambang jalan provinsi jalan tambang jalan smp gang kuburan gang mukhlis blok jalan masai jalan kebun jalan ardiansyah mahad jalan tambang gang walet jalan damanhuri jalan pasundan jalan pelabuhan jalan masai jalan tri bakti jalan tri darma jalan bendungan gang mukhlis jalan mugirejo jalan provinsi jalan sekolahan jalan karya bakti jalan masjid olah kebaya jalan smp jalan assa'adah kelurahan jalan pasundan jalan provinsi jalan tambang olah kebaya jalan sukorejo jalan suka lima jalan tambang kapten boediono jalan assa'adah jalan tri darma jalan provinsi kapten boediono jalan tambang jalan tambang jalan provinsi jalan mugirejo jalan h.s. abdurrahman jalan tambang jalan olah kebaya jalan ardiansyah mahad jalan usaha tani jalan telkom jalan sultan sulaiman tk01 tk02 tk03 tk04 tk05 tk06 tk07 tk08 patok tk09 tk10 tk11 tk12 tk13 tk14 tk15 patok02 patok03 patok04 patok05 patok06 patok07 patok08 patok09 patok10 tk16 patok11 patok12 tk17 tk18 patok13 patok14 batas administrasi kecamatan pemerintah kota samarinda peta batas kelurahan makronkeju mpa keju mpa keju keju las keju pih keju serimakronkronmakrontk13 tk14 tk15 patok02 patok03 patok04 patok05 tk01 patok06 tk02 patok07 tk03 patok08 patok09 patok10 tk16 patok11 24a patok12 tk17 tk18 patok13 patok14 tk04 tk05 tk06 tk07 tk08 patok tk09 tk10 tk11 tk12 patok koordinat geografis koordinat utm daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan makronmpang tiga kecamatan loa janan ilir kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan simpang tiga kecamatan loa janan ilir, kota samarinda km (lebih kurang empat ratus tujuh puluh koma nol satu kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan simpang tiga sebagaimana maksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan sengkotek dan kelurahan harapan baru batas sebelah selatan kelurahan tani aman dan sungai loa janan batas sebelah timur kelurahan simpang pasir batas sebelah barat sungai mahakam penegasan batas wilayah kelurahan simpang tiga sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan simpang tiga mulai dari sebelah selatan yang tandai dengan koordinat dan yang terletak pinggir sungai loa janan batas antara kelurahan simpang tiga, kelurahan tani aman kecamatan loa janan ilir dan desa loa janan ulu kecamatan loa janan kabupaten kutai kartanegara, selanjutnya arah timur laut menuju jalan soekarno hatta sampai pada patokjalan budi utomodengan koordinat dan terletak jalan taman siswmenyusuriutara menyusuri pariparitmenyusuri aliran512457inggir jalan ext tambang batubara batas antara kelurahan simpang tiga dengan kelurahan tani amanbarat daya mengikuti jalan ext tambang batu baraaa.bb. patok selanjutnya arah barat laut dengan koordinat dan terletak pinggircc. selanjutnya arah barat laut menyusuri jalan h.m. rifaddin dengan koordinat dan terletakdd. patok selanjutnya arah barat laut menyusuri jalan blitar dengan koordinat dan terletak dibatasi antara kelurahan simpang tiga dengan kelurahan harapan baru kecamatan loa janan ilir; ee. patok selanjutnya arah barat daya menyusuri jalanff. selanjutnya arah utara menyusuri jalan kurnia makmurkecamatan loa janan ilir; gg. patok selanjutnya arah barat laut menyusuri jalan moeis hasandan kelurahan sengkotek kecamatan loa janan ilir; hhiijj. patokkkll. patok selanjutnya arah barat menuju jalan cipta mangunkusumo dengan koordinat dan terletak pinggir jalan cipta mangunkusumo batas antara kelurahan simpang tiga dengan kelurahan sengkotek kecamatan loa janan ilir; mm. selanjutnya arah baratdengan kelurahan sengkotek kecamatan loa janan ilir dan kelurahan loa buah kecamatan sungai kunjung; nn. permendagri tahun selanjutnya arah selatan menyusurikecamatan loa janan ilir dengan kelurahan loa buah kecamatan sungai kunjung dan desa loa janan ulu kecamatan loa janan kabupaten kutai kartanegara; oo. abu permendagri tahun selanjutnya arah timur menuju pinggir sungai mahakam dengan koordinat dan terletak dipinggirp. selanjutnya arah timur menyusuri sungai loa janan dengan koordinat dan terletak jalan manunggaleta batas wilayah kelurahan simpang tigajembatan dahulu masjid nurul batuah jl. sarana dahlan perumahan prima smk smk perum bpk perumahan gts perumahan bindu luhut perumahan pesona mahakpatok batas antar propinsi kantor kelurahan tanaman kelurahan tani amansimpang tiga pbu pbu pbu kabupaten kutai kartanegara cluster tarakan jalan k.h. harun nasi industri hamm rifaddin jalan hamm rifaddin jalan kurnia makmur jalan gerbang dayak gang sembilan gang rambai gang serumpun soekarno hatta manunggal gang rukun gang sepakat gang barito gang hijrah gang mawar cluster tarakan gang trakindo jembatan dahulu jembatan dahulu jalan gerbang dayak gang sahabat cluster tarakan gang nusa tandon jalan stadion gang mawar gang abadi blok gang rukun gang rosario gang mawar perumahan grand taman sari gang family jembatan mahakam ulu gang ulin gang flamboyan moncong gang nyiur industri gang haji dahlan jalan stadion gang ende jalan gerbang dayak gang tetapi gang aman jembatan dahulu cluster ambalan gang akasia iii gang abadi cluster tarakan gang haji abu bakar bin teman cluster ambalan cluster perawan gang abdul rahim pelita jalan karet sumber mas gang lestari gang gang mulia blok pelita iii cluster perawan gang usaha gang hikmah gang kutai cluster tarakan gang abdul rahim sendawa gang masjid cluster tarakan gang mahakam jalan taman siswa jalan hamm rifaddin sendawa gang abdul rahim bundaran dahulu gang muslimin cluster tarakan perumahan samarinda hill moncong cluster tarakan cluster ambalan perumahan grand taman sari jati cluster tarakan jalan karet blok batuah cluster ambalan gang langgar gang harapan jembatan mahakam ulu gang abdul rahim gang cluster ambalan gang jembatan dahulu atlit pon atlit pon p.t. malindo jalan taman siswa perumahan bumi undang luhur jalan soekarno hatta manunggal manunggal jalan gerbang dayak perumahan bumi undang luhur bina bersama padang golf moeis hasan jalan kurnia makmur jalan kurnia makmur jalan gerbang dayak cipta mangun kusumo perumahan grand taman sari atlit pon jalan gerbang dayak jembatan mahakam ulu jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi atlit pon jalan syahrini dahlan cipta mangun kusumo jalan adonara hamm rifaddin jati hamm rifaddin ekonomi jalan gerbang dayak jalan stadion jalan stadion jalan kurnia makmur hamm rifaddin hamm rifaddin teratai moeis hasan cipta mangun kusumo barito moeis hasan soekarno hatta hamm rifaddin hamm rifaddinimpang tigaaman kelurahan rawa makmurlok bahu kelurahan bukit pinang kelurahan air hitam kelurahan air hitam kelurahan simpang tiga kabupaten kutai kartanegara batas administrasi kelurahan kelurahan tani ammpang tigampang tigaabu61 patok koordinat geografis koordinat utm daftar titik koordinat dan pilar batas kelurahan simpang tiga kecamatan loa janan ilirngkotekengkotek kecamatan loa janan ilir kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan sengkotek kecamatan loa janan ilir kota samarinda km (lebih kurang lima ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan sengkotek sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara sungai mahakam batas sebelah selatan kelurahan simpang tiga batas sebelah timur kelurahan harapan baru batas sebelah barat sungai mahakam penegasan batas wilayah kelurahan sengkotek sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan sengkotek mulai dari sebelah utara yang tandai dengan koordinat dan yang terletak tengah sungai mahakam batas antara kelurahan harapan baru, kelurahan sengkotek kecamatan loa janan ilir dan kelurahan loa bakung kecamatan sungai kunjung, selanjutnya arah selatan menuju pinggir sungai mahakam sampai pada patok dengan koordinat dan terletak pinggir jalan cipta mangun kusumouju jalan kurnia makmurmenyusuri jalan kurnia makmur dengan koordinat dan batas antara kelurahanterletak pinggir jalan moeis hasyusuri jalan moeis hasan dengan koordinat dan batas antara kelurahan sengkotek dengan kelurahan harapan baru dan kelurahan simpang tiga kecamatan loa janan ilir; patok selanjutnya arah selatan dengan koordinat dan terletak dipinggir jalan moeis haslautmenuju jalan cipta mangunkusumoselanjutnya arah barat menuju tengah sungai mahakam dan kelurahan loa buah kecamatan sungai kunjung; selanjutnya arah utara menyusuri tengah sungai mahakam dengan koordinat dan batas antara kelurahan sengkotek kecamatan loa janan ilir dan kelurahan loa buah, loa bakung kecamatan sungai kunjung; peta batas wilayah kelurahan sengkotekdok kapal dermaga sei kunjung komplek bdk perum pln komplek bli united traktor mas mansyur pasar kemuning smpn samarinda smpn samarinda masjid istiqlal flamboyan jembatan dahulu masjid nurul batuah kantorlurah loa buah jl. sarana dahlan perumahan gtskelurahan tani aman kelurahan simpang tiga kelurahan harapan baru kelurahan loa buah kelurahan gunung panjang kelurahan loa bakung kelurahan karang asam ulu kelurahan sengkotek gang langgar blok cluster tarakan gang taqwa katak hanyar jalan padat karya industri blok k.h. mas mansyur jalan kurnia makmur gang mangga gang sembilan cipta mangun kusumo gang tanjung jakarta gang rambai gang sepakat gang barito gang weni jembatan mahakam ulu gang hijrah gang rantau gang aman jalan kemangi blok gang mawar blok gang rukun gang kemuning cluster tarakan gang trakindo jalan tembus pesona mahakam jembatan dahulu gang rosalia jembatan dahulu gang taqwa jembatan mahakam ulu blok gang sahabat cluster tarakan gang nusa gang prima gang dewi jalan syahrini dahlan gang gang pelopor gang mufakat gang mahakam indah blok gang rukun gang mawar gang haji yoon gang kurma perumahan grand taman sari gang haji bakrie gang gang family gang rejeki gang sukaraja gang ulin gang anggur moncong gang perumahan bumi undang luhur blok gang nyiur blok gang ikhlas gang agus darmawan gang sepakat industri gang pelopor gang husna gang langgar blok gang dewi jalan manunggal gang haji dahlan blok blok jalan bakti karya gang ikhlas gang ende gang hikmah gang tetapi blok blok gang aman gang damai jembatan dahulu blok cluster ambalan cluster tarakan blok blok blok gang jambu gang haji abu bakar bin teman cluster ambalan blok cluster ambalan blok gang turi cluster perawan gang abdul rahim pelita gang blok cluster perawan teluk ambulans blok gang wahyu sumber mas gang akasia iii blok gang lestari gang gang haji bahri gang anggur gang mulia blok gang langgar gang mahakam gang haji juri blok blok blok gang karya abadi blok gang blok blok cluster perawan gang wakaf gang usaha gang anggur gang hikmah gang family blok gang utama gang gang taqwa gang team gang haji halus cluster tarakan jalan tembus pesona mahakam gang tutup gang abdul rahim gang bhinneka blok gang masjid cluster tarakan blok blok blok gang mahakam blok blok blok blok jalan padat karya gang blok sendawa gang abdul rahim gang pelita gang langgar gang muslimin gang saudara bundaran dahulu gang damai cluster tarakan blok blok gang sawo moncong gang nangka gang mangga gang cluster ambalan cluster tarakan gang bakti perumahan grand taman sari jalan teuku umar gang sejahtera gang citra gang teratai jati cluster tarakan blok katak hanyar pelita iii gang pelopor gang manggar jalan haji ramli blok batuah blok cluster ambalan gang langgar gang harapan gang jembatan mahakam ulu gang abdul rahim jalan untung senopati gang ratu kembang perumahan batu tanggal blok jalan manunggal k.h. mas mansyur cluster ambalan gang jasa gang keluarga jembatan dahulu gang blok n o jalan soekarno hatta k.h. mas mansyur gang jalan padat karya bina bersama padang golf moeis hasan manunggal sendawa jalan untung senopati cipta mangun kusumo flamboyan perumahan grand taman sari katak hanyar jembatan mahakam ulu gang kaganangan jakarta jakarta kemuning gang jalan kurnia makmur jalan kurnia makmur jati p.t. malindo k.h. hasyim asy'ari jalan syahrini dahlan ekonomi jalan kurnia makmur k.h. mas mansyur cipta mangun kusumo moeis hasan teratai barito cipta mangun kusumo moeis hasan cipta mangun kusumo hamm rifaddin hamm rifaddinengkotekrawa makmur kelurahan handal baktisambutan kelurahan teluk lereng ilir kelurahan dadi mulya kelurahan bandara kelurahan sidodadi kelurahan sidodadi kelurahan air putih kelurahan sungai pinang dalam kelurahan lok bahu kelurahan sengkotekngkotekngkoteksengkotek kecamatan loa jananrapat dalam kecamatan loa janan ilir kota samarinda. luas wilayah administrasi kelurahan rapat dalam kecamatan loa janan ilir kota samarinda km (lebih kurang enam ratus lima puluh empat koma delapan puluh delapan kilo meter persegi). batas wilayah kelurahan rapat dalam sebagaimana maksud dalam sebagai berikut batas sebelah utara kelurahan baqa batas sebelah selatan kelurahan harapan baru, simpang tiga batas sebelah timur kelurahan tenun, mesjid, mangkupalas batas sebelah barat kelurahan sungai belerang, gunung panjang penegasan batas wilayah kelurahan rapat dalam sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut batas wilayah kelurahan rapat dalam mulai dari sebelah utara yang tandai dengan koordinat dan yang terletak pinggir jalan sultan hasanuddin kelurahan rapat dalam kecamatan loa janan ilir dengan kelurahan baqa kecamatan samarinda seberang selanjutnya arah barat daya mengikuti pembatas kuburan muslim sampai pada dengan koordinat dan terletak pembatas kuburan muslimipatok selanjutnya arah selatan,apt pranotojalan teluk merinduselatasyahrini dahlan batas antara kelurahan rapat dalam, harapan barutenggara menyusuri jalan atlit pon dan kelurahan mangkupalas kecamatan samarinda seberang; selanjutnya arah utara dengan koordinat dan terletak dekat toweraa. selanjutnya arah utbbccdd. patok selanjutnya arah barat laut dengan koordinat dan terletak jalan damaiee. patok selanjutnya arah barat laut dengan koordinat dan terletak jalan smpff. patok selanjutnya arah timur laut menyusuri jalan smp dengan koordinat dan terletak simpang jalan smpggmas penghulu, kelurahan tenun kecamatan samarinda seberang; hhharun nasi, jalan gemar said cokroaminoto dan jalan pattimura batas antara kelurahan rapat dalam kecamatan loa janan ilir dengan kelurahan baqa, kelurahan tenun kecamatan samarinda seberang. peta batas wilayah kelurahan rapat dalamkemangi dermaga sei kunjung suami smpn samarinda kantor lurah karang asam ulu kantor lurah karang asam ilir citra griya big mall samarinda sdn karanganyar sungai karang asam kecil meranti sdn otto iskandardinata pasar sungai dama karang rumus masjid al wahab jl. udangjl. perumahan piranti bahari perumahan kopi jl. wajib senyumjl. bung tomo pld belerang jl. cipta mangunkusumo jl. apt pranoto perumahan kelereng mas jl. mahkota jl. yos sudarso jl. suryasam kantor kelurahan karang rumus spbu perum bpk perumahan bindu luhut perumahan pesona mahakam perumahan pesona alam jl. yos sudarso jembatan kelurahan handal bakti kelurahan harapan barusungai kasih kelurahan mesjid kelurahan tenubugis kelurahan sambutan kelurahan teluk lereng ilir kelurahan rapat dalam gang bakti gang brimob jalan k.h. harun nasi jembatan mahkota gang kuburan jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi jalan budiman pangeran bendahara bung tomo jalan k.h. harun nasi cipta mangun kusumo cipta mangun kusumo pattimura jalan hamm rifaddin gang bung tomo jembatan mahkota blok jalan ulin jalan k.h. harun nasi jembatan selalu jalan sungai kasih mangkupalas gang rata team perumahan bukit pinang bahari sultan hasanuddin poles perumahan malindo jalan seroja gang mulia jalan tanjung santan jalan sungai kasih jalan slamet riyadi jalan slamet riyadi perumahan belerang mas baru gang anggrek dikira terminal menyeberang dikira dikira gang rudal perumahan kejati gang mulia jalan tembus pesona mahakam asrama polisi gang syukur gang surya jembatan jalan nirmala jalan katoi gang aspal perumahan belerang mas baru gang tanjung gang family jalan niaga barat gang bakti jembatan selalu jalan air terjun jalan seruni gang teratai jalan syahrini dahlan jalan katoi lambaikan perumahan uka teluk merindu gang rukun rukun gang surya gang gang gang kurnia gang gang dharma gang industri perumahan grand taman sari penyeberangan haji mukmin penyeberangan batang aji jalan kemangi sutra kembang moncong gang arwana gang al ikhlas jalan sawi gang solid gang aspal gang jalan durian gang anggrek gang kai gang langgar perumahan malindo gang gang gang gang theovilus gang gang ikhlas gang langgar jalan adipura gang swasta jalan katoi gang asura jalan sma gang ikhlas jalan kartika perumahan bukit pinang bahari gang manik manik gg. jambu gang gang melati jalan katoi gang variasi meranti gang gang sulawesi gang untung raya gang keluarga gang wassalam gang keluarga jalan katoi gang wassalam gang syukur gang terusan blok kakap jalan rukun gang gang nyiur gang pancar indah gang teratai blok gang antasari gang kenari gang al arab gang karet gang murni gang arwana gang hasanah gang adam malik gang amal jalan k.h. harun nasi gang manunggal gang nova perumahan malindo gang citra gg. jalan rukun jalan handayani jalan manunggal jalan kimura jalan kimura perumahan uka perumahan uka ganga irham gang hikmah jalan seruni gang sofyan jalan manunggal gang datu iba jalan tanjung santan gang gang gang blok ppp gang rambo gang family sam ratulangi gang al hidayah gang handayani jalan melati blok jembatan mahakam jalan seroja gang rukun gang karya putra blok gang puskesmas blok gang kode gotong royong gang gang jalan pulau irian jalan latsitarda gang citra slb untung tuah gang wahyu gang murai moncong jalan fee jalan gurami hasan basri gang setia blok gang langgar gang cempaka jalan siddiq gang rukun blok gang pare jalan kemangi gang arwana blok gang gang umum gang nova jalan teratai jalan mualim gang poltanesa sejati gang jalan tol balikpapan samarinda gang gang rukun dua gang tower gang mawar cahaya mutiara tongkol gang seroja jalan rukun perumahan bukit pinang bahari gang nunukan gang ikhlas gang blok jalan sultan alauddin gang surya blok blok jalan udang gang palapa jalan melati gang pesut gang gang elyaroski blok gang flamboyan gang perumahan malindo gang berkumpul jalan bakti karya gang anugerah header gang gang citra gang gang padati jalan cahaya mutiara gang gang gang melati gang syamsul gang mori perumahan belerang mas baru gang gang bhinneka jalan rukun jalan katoi gang andrews jalan tembus pesona mahakam gang langgam gang baru gang jalan manunggal sutra kembang gang syukur sepakat cumi cumi gang kimura jalan cipta mangun kusumo gang manunggal gang jalan selat makassar gang bhinneka gang abdul hamid mangkupalas gang rukun perumahan malindo jalan katoi jalan hamm rifaddin blok gang daeng angkola gang jalan k.h. harun nasi blok meranti jalan katoi jalan wajah aminah amin gang bakti perumahan malindo cluster tarakan jalan k.h. harun nasi gang rudal jalan niaga timur jalan arwana gang pancar poles gang masker jalan katoi gang jalan tanjung datu gang arus jalan sungai kasih gotong royong gang gang h.m. nasir gang gang pusaka gang gang karya desember jalan tongkol perumahan grand taman sari jalan waris husain gang hasanah gang saluputi gang karya baru gang dharma gang ikhlas lambaikan gang teratai blok jalan tol balikpapan samarinda gang bhakti jalan tol balikpapan samarinda gang family gang gang nusantara haji marhusin gang gang rawa indah gang serumpun jalan pulau samosir adam malik tirta mahakam gang gang syukur gang melati gang ihsan jalan pulau banda jalan katoi jalan waris husain jalan ktc jalan kemangi gang melati jalan swadaya gang langgam gang syukur gang swadaya jalan budiman gang nunukan jalan ulin gang arwana gang mandala gang blok gang pinrang gang haji mohammad idris gang selamat pangeran bendahara gang haji syarat jalan meranti gang taqwa gang gang jalan katoi gang setia kawan rukun gang nahkoda jalan katoi gang gang anggrek dermaga jalan katoi pelabuhan gang anggrek jalan damai gang muhyiddin gang swadaya jalan katoi gang karya putra gang darussalam jalan haji marhusin gang gang surya jalan imbalan gang anggrek jalan rukun blok jalan mulia jl.ulin gang kakap gang cumi cumi jalan firdaus gang ratu kembang pesut gang gotong royong gang manunggal gang pertemuan gang keluarga jalan sumber baru gang ridho sepakat teluk merindu jalan imbalan gang hidayah abdul rasyid gang hiduplah perumahan malindo jalan slamet riyadi sutra kembang jalan tanjung aru jalan slamet riyadi gg. mangkupalas atlit pon jalan segara gang berkah jalan lumba lumba jalan anggrek gang al ikhlas jalan gurami sutra murni gang atlit pon gang swadaya jalan kimura gang kuburan gang brimob perumahan malindo perumahan bukit pinang bahari jembatan mahkota perumahan belerang mas baru gang wassalam gang aspal jalan sultan alauddin palaeo daeng angkola jalan soponyono perumahan bumi undang luhur gang manggis jalan mangkupalas cipta mangun kusumo perumahan bukit pinang bahari gang rambai jalan air terjun gang keluarga perumahan bukit pinang bahari jembatan mahakam perumahan malindo gang karya amal madu keliling perumahan bumi undang luhur gang muharram jembatan mahakam kembar jalan untung senopati dikira simpang pasir jalan manunggal adam malik nurdin jalan katoi palaeo gang surya indah datu umar bung tomo dikira jalan ulin haji gemar said cokroaminoto abdul sani gani jalan otto iskandardinata pangeran bendahara jalan mulawarman datu iba gang karya isis jalan manunggal atlit pon jalan pangeran suriansyah jalan k.h. harun nasi jalan kemangi jalan sungai kasih gang mujahidin jalan cipta mangun kusumo jalan insinyur suami jalan insinyur suami atlit pon adam malik bung tomo reel jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi perumahan belerang mas baru sam ratulangi rukun mas penghulu jalan tanjung jone padat karya jalan k.h. harun nasi gotong royong perumahan samarinda hill jembatan mahkota sultan hasanuddin jalan untung senopati jalan untung senopati sultan hasanuddin jalan tol balikpapan samarinda jalan tol balikpapan samarinda cipta mangun kusumo jalan borneo jalan trikora jalan trikora jalan yos sudarso jalan yos sudarso hamm rifaddin hamm rifaddin cumi cumi haji daerah jalan smp jalan tol balikpapan samarinda jalan tol balikpapan samarinda dikira jalan slamet riyadi jalan syahrini dahlan jalan slamet riyadi jalan lumba lumba cipta mangun kusumo cipta mangun kusumo pattimura pattimura apt pranoto jalan apt pranoto bung tomo bung tomo jalan k.h. harun nasi jalan k.h. harun nasi ampera amperarapat dalamlok bahu kelurahan bukit pinang kelurahan tem indung permai kelurahan air hitam kelurahan rapat dalamrapat dalamrapat dalamrapat dalam kecamatan loa janan ilir patok koordinat geografis koordinat utm walikota samarinda h.syahril ja'ang, sh.
serdang bedagai themserdang bedagaserdang bedagai nomor tahun tentang badan permusyawaratan desperaturan desa (nama desa)(nama desa)(nama desa): konsiderans: ann ann pena pena ennneen ana aegean ann anakan apeatau tingkatan peraturan perundang undangan, atau apabila peraturan perundang llundangarii. peraturan menteri . nomor. tahun . tentang iiidan",soo. o(nama desa) dan kepala desa (nama desa)(nama desa)(nama desa)(nama desa), menimbang asas mengingat adonan:(nama desa)(nama desa), menimbang sarana mengingat adonan menetapkan keputusan kepala desa (nama desa) tentang penetapan petugas siskamling. ccsemin nana samaran ani gan ena can ena can ena aninennnnnnnannnnnnerdang bedagarat:: pengundangan peraturan desa dilakukan oleh sekretarisiraguatahun tentang perubahan atas peraturan desa (nama desa)tentang perubahan kedua atas peraturan desa (nama desa):nama desa)sen nenannnanaanansebagaimana dimaksud pada an, sebagaimana dimaksud dalam peraturan desa nama desa)vi. contoh peraturan desa peraturan desa (nama desa)kepala desa (nama desa), menimbang: bahwa.a.m &ij bah wa. jeeassn bah wa.nama cma mengingat undang undang. peraturan pemerintah. peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun . tentang .menetapkan peraturan desa (nama desa) tentang (judul peraturan desa) bab ketentuan umum dalam peraturan desa, yang dimaksud dengan desa.j st.ssassasann bab (judul bab) bab iii (judul bab) bab . dstserdang bedagai. peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibentuksas dalam membentuk peraturan desa harus berdasarkan kean yang tepat: cc.: cc. keputusan kepala desa:ditetapkan nama desa) pada tanggal kepala desa (nama desa), (nama jelas tanpa gelar) diundangkan nama desa) pada tanggal sekretaris desa (nama desa), (nama jelas tanpa gelar) berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun. nomor . bupati serdang bedagai, erry nuranikepalakekuasaan hukum yanggundangan, penyebarluasan peraturan desa dan penjelasannya diundangkan dalam berita daerah dan tambahan berita daerah kabupaten serdang bedagainomoran peraturan desa didelegasikan kepada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten serdang bedagai. pengundangan peraturan desa dilakukan oleh sekretaris desa. bab vii pembatalan pemerintah kabupaten serdang bedagai dapat membatalkan peraturan desa, peraturan kepala desa,bab viii ketentuan penutuplampiran peraturan daerah kab. serdang bedagai nomor tahun tanggal november
serdang bedagai kpandang perlu dibentuk suatu susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu kabupaten serdang bedagaiadalah sekretaris daerah kabupaten serdang bedagai sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten serdang bedagai. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten serdang bedagaielanjutnya disingkat kpt adalah merupakan perangkat daerah kabupaten serdang bedagai. kepala kantor adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kpt sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten serdang bedagadengan peraturan daerah ini, dibentuk kantor pelayanan terpadu kabupaten serdang bedagai. bab iii kedudukan kpt merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan. kpt dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala kantor. kepala kantor sebagaimana dimaksud pada inib tugas pokok dan fungsi kpt dalam penyelenggaran tugas tugas umum pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu serta dan berkoordinasi dengan instansi teknis pemerintah kabupaten serdang bedagai lainnya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kpt mempunyai fungsi merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis dibidang perizinan dan non perizinan: melaksanakan kegiatan tata usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum dan keuangan, cc. melaksanakan pemberian perizinan dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan dan pelayanan publik non perizinan lainnya, melaksanakan sosialisasi dan pemberian penerangan kepada masyarakat tentang pengajuan dan prosedur pengurusan dan pelayanan perizinan lainnya, melaksanakan pembinaan teknis dan operasional dibidang pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan lainnya, melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya, penjabaran tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan terpadu akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab susunan organisasi dan tata kerja bagian pertama susunan organisasi struktur organisasi kantor pelayanan terpadu terdiri dari kepala kantor, sub bagian tata usaha: seksi promosi, dokumentasi dan pelaporan: seksi pengembangan, pengawasan dan pengendalian, seksi pelayanan dan perizinan:bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor, seksi, jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bagan struktur organisasi kantor pelayanan terpadu kabupaten serdang bedagadalam melaksanakan tugasterpadu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugas. setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kpt bertanggung jawab kepada kepala kantor dan menyampaikan laporan tepat waktu. bab kepegawaian susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan lingkungan kpt atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.kepala daerah. bab viii pembiayaan biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan tugas kpt dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten serdang bedagai. bab ketentuan peralihan standard operating procedure prosedur tetap kantor pelayanan terpadu akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. standard pelayanan minimal akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. eselonering jabatan lingkungan kantor pelayanan terpadu sesuaiantor pelayanan terpadu ditetapkanerdang bedagai yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan bupati nomor tahun tentang pembentukan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketentuan lain yang berkaitan dengan itpenjelasan umum visi kabupaten serdang bedagai "memerlukan tindakan nyata untuk dapat diwujudkan. didasari oleh tujuan dan cita cita tersebut pemerintah kabupaten serdang bedagai dalam menyelenggarakan tugas tugas umum pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat membuat langkah baru dengan memberikan kemudahan kemudahan, penyederhanaan, transparansi dan ketepatan waktu khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinaperlu membentuk dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu kpt) dalam satu peraturan daerah. dengan diberlakukannya peraturan daerah ini pemerintah berharap kondisi ini dapat.eselon kepala kantor pelayanan terpadu adalah eselon ill a, eselon kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi adalah eselon ivtahun nomor seri lampiran perda kab. serdang bedagai nomor tahun bagan struktur tanggal oktober organisasi kantor pelayanan terpadu kelompok jabatan fungsional sub bagian tata usaha seksi seksi pengembangan pelayanan dan pengawasan dan pengendalian bupati serdang bedagai, dto, erry nurani
serdang bedagai walinomor tahun 2007l1e gui perubaharulidengmhmat tuhan yang maha esallbupati serdang bedagai,l menimbang bahwa nama nomenklatur kelompok jabatan dan tugas pokok dan fungsi yang ada pada organisasi dinas kesehatan daerah kabupaten serdang bedagai pandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan yang inginkan dalam rangka meningkatkan tugas tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan: bahwa berdasarkan menimbangmem utuseri mengubah dan sebagai berikut susunan organisasi dinas kesehatan daerah kabupaten serdang bedagai terdiri atas kepala dinas: bagian tata usaha: sub dinas pelayanan kesehatan dan farmasi: sub dinas pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan matra: sub dinas kesehatan keluarga dan promosi kesehatan: sub dinas standard, akreditasi, sertifikasi dan perizinan: kelompok jabatan fungsional: unit pelaksanaan teknis daerah utd): bagian tata usaha terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian keuangan dan perencanaan. sub dinas pelayanan kesehatan dan farmasi, terdiri atas seksi pelayanan kesehatan seksi farmasi. sub dinas pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan matra, terdiri atas seksi pengamatan dan pemberantasan penyakit: seksi pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan matra. sub dinas kesehatan keluarga dan promosi kesehatan terdiri atas seksi kesehatan keluarga seksi promosi kesehatan dan gizi sub dinas standard, akreditasi, sertifikasi dan perizinan terdiri atas seksi standard, akreditasi dan jaminan mutu seksi sertifikasi dan perizinansesuaikan dengan peraturan daerah inedagai bagan organisasi nomor tahun dinas kesehatan tanggal oktober daerah kab. serdang kepala dinas bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional sub dinas sub dinas sub dinas sub dinas yankee dan p2p, penyekat stand, kredit, kes. kel farmasi link kes. matra serif, perizinan promosi kes seksi seksi seksi seksi pelayanan peng. pmb stand. akr kesehatan kesehatan penyakit jaminan mutu keluarga seksi seksi seksi farmasi seksi pence sertifikasi promosi perizinan kesehatan gizi link matra utd bupati serdang bedagai, dto, erry nurani
iga benda kecamatan cemas menjadi (dua) desa, yang telah ditetapkan dengan peraturan desa benda kecamatan cemas nomor tahun tentang pemekaran desa benda menjadi desa benda dan desa sidomulyo kecamatan cemas, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindakenda kecamatan cemaspeta desa benda (induk) sebelum dipakai desa indrajaya desa tamannya desa caringinsunggai kec cemas kec cemas kecwaluran la, pak ha) "en maa mrt laga lawe kt, ipa apaan sia hg, ain suaka margasatwa ditepi nafas indonesia pai rena ineeahaul (us marzandan same , per marbun kecawalu alah sucasihi aina tegaipaiyan lp. gamal? ban #eobakagf utama spasi has ara jung hap ciankoh na! desa pasirpanjang veismbong koma lng kec cilacap esa tee pik: gelang par barter ang ca, han anni desa gunungbatu desa mekarsari desa kangkung kec, cilacap kec. ciracas kec. cilacap keterangan "tenunan batas desa mem \|ilan aspal jalan diperkeras sungai der kedusunan bupati sukabumisebagai desa induk hasil pemekaran peta desa benda (setelah dipakai) desa tamannya desa caringinnunggal kec, cemas kec, saluran ana de3a indrajaya akan ciugok kec. cemas per, gauge" cikarang had antics tonga! desa caringinnenggal fan saluran wat simas ion pangan sin desa margaluyu kec, cemas kat din lg" desa pasikpanjang kec. cilacap tesalboleud infos ann keterangan ninnin pts desa desa mekarsari desa kangkung mun jag aap kec. cilacap kec. cilacap pra ian diperkeras snp kantor desa kedusunan bupati sukabumisidomulyo kecamatan cemas sebagai desa hasil pemekaran desa indrajaya desa benda kec, cemas kec.cemas hay rta, tegaljaho sam suaka margasatwa epl sel marwakanaa san psi? mane ed des4 benda na, tepalpanjang malaka kec, cemas pali ling iguana margarin sufasari sisa dan enti sukamaju cikar langka kokigantore wang vsciuis dipegang scontitaa desa gunung: ama maya keterangan nynnnae patas desa mma jalan aspal jalan diperkeras pang peng kedusunan bupati sukabumienda kecamatan cemas dimekarkan menjadi (dua) desa yang dibatasi oleh pancurangadog, pasirkarangcongok, alor nes, mata air malaka dan kali malaka. hasil pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam dibentuk (dua) desa yang masing masing diberi nama sebagai berikut desa benda desa induk), dan desa sidomulyo desa pemekaran). posisi desa benda dibagian timur utara, sedangkan desa sidomulyo bagian barat selatan. sebelum pemekaran desa benda memiliki luas wilayaholeh patok buatan, tebing cibatu aureums pasir parahu (patok dengan titik koordinat yang dibatasi oleh patok buatan, pasir harikukun, pasir kepuh dan sungai dibutakan. sebelah timur berbatasan dengan desa caringinnunggal kecamatan saluran yang dibatasi oleh patok buatan dan kali lutung, dan desa pasirpanjang kecamatan cilacap yang dibatasi oleh kali lutung, kali kisaran dan kali banteng,esa mekarsari kecamatan cilacap yang dibatasi oleh kali cilegon, kali bojongsari, patok buatan, kali cibaregbeg dan kali cibelengbeng, desa kangkung kecamatan cilacap yang dibatasi oleh panggangan warung, patok buatan, kali citra,. sebelah barat berbatasan dengan desa indrajaya kecamatan cemas yang dibatasi oleh kali lebakgerdog, tebing tanjakan kondangdan pantai samudra indonesia. desa benda setelah pemekaran memiliki luas wilayahpatok (beton buah) dan tebing cibatu aureum, sebelah timur berbatasan dengan desa caringinnunggal kecamatan saluran yang dibatasi oleh patok dan kali lutung, dan desa pasirpanjang kecamatan cilacap yang dibatasi oleh kali lutung kali kisaran dan kali banteng.an desa mekarsari kecamatan cilacap yang dibatasi oleh kali cilegon, kali bojongsari, patok buatan dan kali cibaregbeg, sebelah barat berbatasan dengan: desa indrajaya kecamatan cemas yang dibatasi oleh kali lebakgerdok, tebing tanjakan kondang dan tebing pancurangadog, dan desa sidomulyo. desa sidomulyo memilki luas wilayah ha,indrajaya kecamatan cemas yang dibatasi olehh pasir parahu patok dengan titik koordinat yang dibatasi oleh patok buatan, pasirharikukun, pasirkepuh dan sungai dibutakan, sebelah timur berbatasan dengan desa benda, sebelah selatan berbatasan dengan: desa mekarsari kecamatan cilacap yang dibatasi oleh kali cibelengbeng, panggangan warung, patok buatan dan kali citra, desa kangkung kecamatan cilacap yang dibatasi oleh sebelah barat berbatasan dengan bisa. peta wilayah desa benda dan desa sidomulyoenda terbagi dalam (enam) bagian wilayah yang disebut dusun, masing masing diberi nama sebagai berikut dusun sindangkasih, dusun sindanghayu dusun sindanghayu ii, dusun banteng, dusun bantarlimus:, dusun pasirceuri. pusat pemerintahan desa benda berada dusun sindangkasih. wilayah desa sidomulyotegalpanjang, dusun hegarmanah, dusun margamulya, dusun wangi. pusat pemerintahan desa sidomulyo berada dusun wangi. bab sumber pendapatan dan kekayaan desa sumber pendapatan desa benda dan desa sidomulyo adalah sebagai berikut hasil kekayaan desa hasil pungutan desa yang sah urutan desa, hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong, lain lain pendapatan asli desa yang sah pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah bantuan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah propinsi dan pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dan sumbangan lain yang tidak mengikat kekayaan desa benda sebelum dimekarkan meliputi tanah seluas t177. m2, terdiri dari: tanah bengkok desa berupa sawah, berlokasi blok cibaregbeg dusun bantarlimus seluas m2, tanah titisan seluas m2, dipergunakan bangunan kantor desa, rumah dinas desa dan sekolah tk, berlokasi dusun sindangkasih seluas m2, bangunan sdn benda dan lapangan olahraga, berlokasi dusun sindangkasih seluas m2, bangunan puskesmas pembantu berlokasi dusun sidangkasih seluas m2: bangunan sdn sidanghayu dan lapangan olahraga berlokasi dusun sindanghayu seluas :t&m2,, lapang sepakbola berlokasi dusun wangi seluas m2. tanah kuburan seluas m2, berlokasi dusun sindangkasih seluas m2, dusun sindanghayu seluas m2, dusun banteng seluas m2, dusun bantarlimus seluas m2, dusun pasirceuri seluas m2, dusun tegalpanjang seluas m2, dusun hegarmanah seluas m2, dusun margamulya seluas m2, dusun wangi seluas m?. bangunan kantor desa beserta isinya,benda setelah dimekarkan mendapatkan bagian tanah desa seluas m2, terdiri dari tanah kas desa berupa tanah bengkok desa, sawah berlokasi blok cibaregbeg dusun bantarlimus seluas m2, tanah titisan seluas m2, dipergunakan untuk bangunan kantor desa, rumah dinas dan sekolah berlokasi dusun sindangaksih seluas m2: bangunan sdn benda dan lapangan olahraga berlokasi dusun sindangkasih seluas m2, bangunan puskesmas pembantu, berlokasi dusun sidangkasih seluas m2, bangunan sdn sidanghayu dan lapangan olahraga berlokasi dusun sindanghayu seluas:t& m2: tanah kuburan seluas dengan rincian sebagai berikut: dusun sindangkasih seluas m2, dusun sindanghayu seluas m2, dusun banteng seluas m2:, dusun bantarlimus seluas m2: dusun pasirceuri seluas :t& m2. bangunan kantor desa berserta isinyasidomulyo mendapat bagian tanah desa seluas m2, terdiri dari tanah titisan seluas dipergunakan: lapang sepakbola, berlokasi dusun wangi seluas m2. tanah kuburan seluas m?, berlokasi dusun tegalpanjang seluas m2, dusun hegarmanah seluas m2, dusun margamulya seluas m2, dusun ciwangiseluas m2. bab pemerintahan desa sebelum peresmian pemekaran desa, kepala desa benda menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada bpd benda kecamatan. pada saat peresmian desa sidomulyo, kepala desa benda menyerahkan aset aset desa yang menjadi aset desa sidomulyo secara tertulis, setelah mendapat persetujuan bpd benda yangenda tetap melaksanakan tugas sebagai kepala desa benda sampai dengan berakhir masa jabatannya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa desa sidomulyo bpd desa bendidomulyoha wala maunya salindalam rangka untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak restoran, makadilakukan perubahan, bahwa besaran persentasi tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ditetapkandianggap terlalu memberatkan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi dari menteri keuangan republik indonesia dan gubernur kalimantan selatan terhadap rancangsebagaimana surat menteri keuangan republik indonesia nomor mk. tanggal juli dan surat gubernur kalimantan selatan nomor kum tanggal agustus maka beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun tentang pajak daerah, perlu dilakukan penyempurnaan. beberapa ketentuan, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk per porsketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pajak penerangan jalan yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut nama pajak adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yangan diubah,diantara dan disisipkan (satu) yakniketentuan dan diubah, sehinggadan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut pajak yang terutang yang dibayar berdasarkan ketetapanihapusrencana pembangunan jangka panjang (ipjp) daerah kabupaten tasikmalaya tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tasikmalaya menimbang bahwa, bertahap dan berkesinambungan, perlu disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. bahwa ipjp daerah kabupaten tasikmalaya disusun melalui proses yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik masyarakat kabupaten tasikmalaya yang religius islami, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ipjp daerahtasikmalaya tentang rencana pembangunan jangka panjang ipjp)tentang rencana pembangunan jangka panjang (ipjp)rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupatentasikmalaya yang selanjutnya disebu(dl) ipjp daerah memuat perencanaan pembangunan daerah yang meliputi kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum kabupaten tasikmalaya dan visi, misi, dan arah pembangunan kabupaten tasikmalaya tahun ipjp daerah disusun sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi yang ada daerah dengan mengacu pada ipjp nasional dan ipjp provinsi. uraianmaksud dan tujuan (l)tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untukbab penjabaran ipjp daerah (dl) ipjp daerah merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah sampai dengan tahun ipjp daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rpm daerah dan rk
keputusan nyeri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan dun penyesuaian p~ri;,ti~wu).geri, keputusan ,: menteri dalangrncrintahan desa\j, bahwa untuk melaksanakan maksud huruf dan tersebut atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa dengan semakin meningkatnya hasil hasil pembangunan dan untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan desa diperlukan adanya kerjasama dan menghindari kemungkinan : ;,,, terjadinya perselisihan; maka dipandang perlu diatur bahwa kepala desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan tanggung jawabpemerintahan da.merah dan urusan pemerintah.han umum termasuk pembinaan ketentaraan dan ketertiban; dengan rahm.at tuhan yang maha esa kerjasama ant desa tentang nomor: hun peraturan ell ail kabupaten toba al\ sir if. :. ,,! . . . 'r,,i bahwa sehubungan dengan hal tersebut . l,. ,,'.!: .mengenai kerjasama antar desa; ~~ . . beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan yang ~diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada bupati dengan terobosan kepada cam at. bentuk kerja ar.! bab desa adalah kesatuan rnasyarakar hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakut setempat berdasarkan asal usul adat istiadatsetempat yang diakui dalam sister pemerintah nasional dan berada kabupaten; pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa; perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala kepala urusan don kepa. ja ke~ala dusun; ~~rja~ ~~ ~alah suatu usaha berwarna antar desa yang mengandung uns timbal jik saling menguntungkan dalan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan clan kemasyarakatan tingkat desa; perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar !desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat tingkat desa; .,, badan perwakilan desa adalah badan perwakilan yang terdiri alas terbuka pemuka masyarakat desa yang berfungsi mengayomi adaa~asal terhadap penyelenggaraan pemeritahan desa, carat adalah kepala kecamatan; bupati adalah bupati toba samosir; jam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan bab ketentuan umum peraturan daerah kabupaten toba samosir tentang kerjasama antar desa. memutuskan ,' \ ~menetapkan dengan persetujuan ,. dewan perwakilanrakyatdaerah kabupatenkota 1samosir .h, . ,,: keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengaturan mengenai pembentukan kelurahan. tuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar desa dibentuk badan kerjasama dengan sonalianya mengutamakan perangkat desa dari masing masing desa yang bersangkutan, pelaksanaan .kerja sama bab iii i. '.' tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabulan keputusan sama sebagaimana dimaksud dalan pejabat yang berwenang sebagai mana dimaksud 1a.l dapat mengambil keputusan. lam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan beras~j bani 'berlaku elah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud jum keputusan bersama sebagaimana dimaksud bani berlaku setelah pengesahan d~i: . bupati bagi desa yang bekerjasama, berada dalam wilayah kabupaten; .~ ., ma.sing masing bupati walikota bagi dead _yang bekerjasama, berada dalam wilayah : , kabupaten kota yang berlainan empat masih dalam satu wilayah prodi~si maupun luar wilayah propinsi. membuat ketentuan '., :i,, 1i keputusan bersama seba~dimana dimaksud dalan k~~e~t~ text_~,s)a1: q.~}~b ~aj berikut: ruang lingkup b1dang yang dlkerjasamaku. . don lain jain i''. untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dibentuk badan kerjasama, ),, ,i; i.: . . jl{kerjasama antar desa meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan 'memasyarakat.tan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari bpd. i:. ,'; ~kerja; !;11a dapat dilakukan antar desa jam satu kecamatan, ant~ des~ dalan satu kabupaten, dan antar desa yang berbeda kabupaten jam satu propinsi, dan antar desa 'yang berbeda propinsi dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. . . selesaikan perselisihan' ~tar desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara. iyawaral mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan berwarna yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ':! ati berkewajiban dan berwenang untuk bertindak clan mengambil keputusan dalam telah.ian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam penyelesaian persegi han baby elisha yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud pasal meliputi bidang rintihan, pembangunan dan kemasyarakatan yw1g meugukibatkun kerugian b9igi pemerintah .dan masyarakat desa yang bersangkutan. ilisihan sebagaimana dimaksud dalam adalah perselisihan pemerintahan dalam arti ilisihan bersifat hukum publik. pilihan dapat terjadi antar desa dalam satu kecamatan, antar desa yang be~h~da kecamatan satu kabupaten.antar desa yang berbeda kabur.ten dalam satu propinsi], ~;:m antar desa berbeda propinsi dalem wilayah negara kejuruan republik indonesia. bentuk eil selisih bab . pelaksanaan kerja. sama .antar desa dibebankan kepada masing masing desa yang ikutan. memberi3!1car serta men~apa d_aya g_una_ dan hasil guna dalam pelaksana kerjasama desa, bupati w1!]1b memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan. pasa1 em.baran daerah kab aten toda s.,\tvl nomor tahun seri uudangkau balige la11gagal agustus drs sabana at .f bolon ,.i cap rito lwa 'l' oba jvl tilt. digelapkan balige j~~!~l1".!. tegal ag!~o:!.~ e ~~.qo setiap orang dapat mengetahuinya, memberi ntaka pengundangan peran urun daerah ini ~au menempatkannya dalam lembaran daerah kahupatcu tobu suruosir. iran daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. )engan berlakunya peraturan daerah iui, rukun keleulnun keleutuuu hi11 11ll~ .7at11r jrl ong sama dinyalakan dicabut dan tidak berlaku lagi. lul hal yang belum diatur jalur i\~ra111rn11 daerah aka11 diatur li: l>il1' inhil dengan .keputusan bupati, pasai than ketentuan sebagaimana dimaksud dal.un i'peraturan daerah ini ;1di donn hari untuk melaksanakan kerjasama a11 li1r desa bantuan penutup dab shan antar desa yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desu mak:~ pq.iqbal yang ang dapat bertindak dan mcngarnbil keputusan dalam penyelesaian pt r1ehir ihr1 antar ~b~dimana dimaksud
aura bupati ogan ilir aan anna peraturan bupati ogan ilir nomor tahun tentang uraian tugas dinas pekerjaan umum cipta karyatetapkannyadinas pekerjaan umum cipta karya.dinas pekerjaan umum cipta karyacipta karya: kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum cipta karya kabupaten ogan ilir: unit pelaksanaan teknis dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas lapangan. bab kedudukan tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan dinas pekerjaan umum cipta karya merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten bidang cipta karya: dinas pekerjaan umum cipta karycipta karya. bagian ketiga fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut atas dinas pekerjaan umum cipta karya mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan perencanaan bidang cipta karya: pelayanan dan pembinaan serta bimbingan terhadap urusan bidang tata bangunan, pelayanan dan perizinan bangunan dan jasa kontruksi serta konsultasi, pelayanan dan pembinaan serta bimbingan terhadap penataan ruang lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan pedesaan: pelayanan dan pembinaan bidang kebersihan dan pertamanan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian: pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan utd. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas pekerjaan umum cipta karya terdiri kepala dinas. sekretariat terdiri dari sub bagian kepegawaian: sub bagian keuangan: sub bagian umum. bidang tata bangunan terdiri dari seksi pembangunan: seksi pemeliharaan bangunan. bidang tata ruang, lingkungan, permukiman dan perumahan terdiri dari seksi lingkungan perkotaan dan pedesaan: seksi perumahan dan pemukiman. bidang air bersih terdiri dari seksi air bersih perkotaan: seksi air bersih pedesaan. bab uraian tugas bagian keempat kepala dinas kepala dinas mempunyai tugas danengaturan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. tugas pokok kepala dinas meliputirogram strategi pembangunan cipta karya: menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan: membimbing dan mengarahkan pengelolaan unsur ketatausahaan: melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahancipta karya,perencanaan dan program kerja: melakukan analisa, evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban tugas: melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada jabatan fungsional: melaksanakan kedinasan yang berikan atasan. paragraf pertama bagian kelima sekretariat sekretariat pimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan tugas pelayanan ketatausahaan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepada bawahan dilingkungan dinas pekerjaan umum cipta karya: cc. menyusun rencana dan program tugas ketatausahadan ketatausahaan: menghimpun dan memahami peraturan perundangan serta pedoman tugas tata laksana perkotaan, memberi pelayanan ketatausahaan sesuai kebutuhan personil dan unit kerja: pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas yang laksanakan awalan: melakukan pembinaan kepada bawahan: membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan, melaksanakan tugas lainumum, sub bagian keuangan, sub bagian kepegawaian. kepala sub bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan perlengkapan, umum, rumah tangga dan meliputiprogram kegiatan ketatausahaan meliputi urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, dan hukum: menyusun hasil pengawasan internal dan eksternal: menyusun rencana pengadaan dan mutasi barang: melakukan pemeliharaan inventaris dan rumah tangga perkantoran: melaksanakan urusan kearsipan: melaksanakan legendaris surat keluar dan masuk, melaksanakan tertib administrasi: menyiapkan saran dan prasarana rapat pertemuan: melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat: membuat daftar inventaris barang: membuat laporan pelaksanaan tugas:melaksanakan ketat usahakan urusan keuangan meliputi memimpin dan mengarahkan tugas urusan keuangan: menghimpun dan memahami peraturan dan perundangan dan pedoman tugas bidang keuangan lingkup perkantoran: cc.: menghimpun dan merumuskan usulan pembiayaan kegiatan dan kebutuhan aparatur dari semua unit kerja:: melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai standar: pengelolaan keuanganuil. melaksanakan tugas lainnya sesuai petunjuk atasurusan perlengkapan, umum, rumah tangga, dan urusan kepegawaian meliputi memimpin pelaksanaan tugas ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian: menghimpun dan memahami peraturan dan perundangan serta pedoman tugas dan kepegawaian: membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan, menyusun rencana program kegiatan ketatausahaan meliputi urusan perlengkapan, umum, rumah tangga, dan kepegawaian,pegawai, f . menyusun hasil pengawasan internal dan eksternal, menyusun evaluasi pelaksanaan disiplin, melaksanakan urusan kearsipan kepegawaian: melaksanakan legendaris surat keluar dan masuk kepegawaian, ji. melaksanakan tertib administrasi: menyiapkan saran dan prasarana rapat pertemuan, melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat, membuat laporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lainnnya sesuai petunjuk atasan. bagian keenam bidang air bersih kepala bidang air bersih mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan, pembangunan, pengawasan dan rehabilitasi jaringan, pengelolaan sarana air bersih perkotaan dan pedesaan: menyusun rencana kerja dan program bidang air bersih sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya: menginventarisir sarana dan prasarana jaringan air bersih perkotaan dan pedesaan: melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih perkotaan dan pedesaan: melaksanakan koordinasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja instansi terkait: melaksanakan tugas kedinasan yang berikan atasan: memberikan penilaian dp3 bawahan. dalam melaksanakan tugas tersebut pada kepala bidang air bersih membawahi seksi air bersih perkotaan: seksi air bersih pedesaan. kepala seksi air bersih perkotaan mempunyai tugas menyusun rencana, spesifikasi teknis dan anggaran biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas air bersih perkotaan: merencanakan peningkatan pembangunan sistem jaringan air bersih masing masing ibu kota kecamatan ikk kecamatan): melaksanakan dan meningkatkan pembangunan jaringan air bersih yang belum ada maupun yang sudah ada tiap tiap ikk (ipa) serta pemasangan jaringan sambungan rumah (sr): menyusun program pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih yang ada masing masing ikk kecamatan, melaksanakan pemeliharaan bangunan bangunan sarana dan prasarana air bersih disetiap ikk kecamatan: melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perkotaan yang sedang laksanakan, akan dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan: melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan: memberikan penilaian dp3 bawahan. kepala seksi air bersih pedesaan mempunyai tugas menyusun rencana, spesifikasi teknis dan anggaran biaya pelaksanaan peningkatan kualitas air bersih pedesaan: merencanakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang tidak termasuk diluar jaringan air bersih ikk kecamatan: cc. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan dengan sistem sumur gali, proteksi sumur bor dan pemasangan hidran hidran umum: memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan tentang tata cara pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan air bersih pedesaan: menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan: 9g. pengadaan mobil tangki untuk air bersih hidran umum: melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan: i. memberikan penilaian dp3 bawahan. bagian ketujuh bidang tata ruang, lingkungan permukiman dan perumahan kepala bidang tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas dibidang tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan yang meliputi pengembangan pemukiman, pengelolaan prasarana lingkungan pemukiman serta pembangunan prasarana dasar lingkungan pemukiman: mengkoordinasikan perencanaan teknis dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan: membina dan mengarahkan pelaksanaan dan perumusan sasaran serta pelaksanaan tugas dibidang tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan: melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan: susi koordinasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja instansi lembaga atau mane ketiga dalam rangka tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan. kepala bidang tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan membawahi seksi tata ruang perkotaan dan pedesaan: seksi tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan. kepala seksi tata ruang perkotaan dan pedesaan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tata ruang, lingkungan, perkotaan dan pedesaan: merencanakan operasional kegiatan tata ruang perkotaan dan pedesaan, melaksanakan pengelolaan dan penataan ruang perkotaan dan pedesaan tertentu wilayah perkotaan dan pedesaan: melaksanakan survey dan inventarisasi dan untuk keperluan perencanaan tata ruang perkotaan atau kawasan tertentu wilayah perkotaan dan pedesaan berupa data primer lapangan dan sekunder intensional, melaksanakan pengelolaan data perencanaan tata ruang perkotaan dan kawasan tertentu diwilayah perkotaan dan pedesaan: melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan tatapendokumentasian yang berkaitan dengan penataanevaluasi dan pelaporan pelaksanaan dinas, . melaksanakan koordinasi tata ruang perkotaan dan pedesaan dengan sub unit lain dilingkungan dinas. kepala seksi tata ruang, lingkungan pemukiman dan perumahan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan dan pemukiman dan perumahan: merencanakan operasional kegiatan pengelolaan sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan: melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan dan pembinaan atas pemanfaatan hasil bangunan bidang sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan: melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan prasarana dan pembersihan drainase dan sanitasi, melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan pembinaan atas pemanfaatan hasil pembangunan dibidang air bersih, drainase, persamaan dan sanitasi: melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi pengelolaan prasarana lingkungan pemukiman dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas. bagian kedelapan bidang tata bangunan kepala bidang tata bangunan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program perencanaan umum bidang tata bangunan: merencanakan teknis pembangunan, pemeliharaan bangunan gedung, rumah negara, menyelenggarakan administrasi teknis bangunan: menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang tata bangunan: mengkoordinasikan perencanaan teknis dibidang tata bangunan: merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang tata bangunan: membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bidang tata bangunan: melaksanakan pelaporan evaluasi tugas bidang tata bangunan: melaksanakan koordinasi tugas bidang tata bangunrangka tata bangunan. dalam menyelenggarakan tugas diatas, kepala bidang tata bangunan mempunyai dua seksi yang membawahi seksi pembangunan: seksi pemeliharaan pembangunan. kepala seksi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penataan bangunan, merencanakan, mengevaluasi, penyelenggaraan pembangunan: melaporkan tugas pembangunan bangunan negara, menyusun program tata bangunan sesuai dengan rt rw kabupaten: melaksanakan operasional kegiatan bangunan: melaksanakan pengelolaan pembangunan gedung negara dan rumah negara: melaksanakan evaluasi hasil kerja pelaksanaan sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan gedung negara dan rumah negara, melaksanakan pembangunan gedung negara dan rumah negara: melaksanakan pemantauan pembangunan gedung negara dan rumah negara: melaksanakan koordinasi pembangunan dengan sub unit kerja dilingkungan dinas: melaksanakan evaluasi pelaksanaan program tahunan yang sedang dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. kepala seksi pemeliharaan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan,merencanakan, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara, melaporkan pelaksanaan tugas pemeliharaan bangunan: cc. merencanakan operasional kegiatan dan pemeliharaan bangunan: melaksanakan pemeliharaan gedung negara dan rumah negara: melaksanakan penyiapan materi pemeliharaan hasil pembangunan gedung negara dan rumah negara, melaksanakan pemeliharaan dan pembinaan atas pemanfaatan gedung negara dan rumah negara: melaksanakan koordinasi dan pemeliharaan dengan sub unit kerja lain lingkungan dinas: melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program tahunan pemeliharaan bangunan gedung negara dan rumah negara yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan dan yang belum dilaksankan: i. membuat penilaian dp3 bawahnawa pembina utama muda "nn nip. berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor . seri.
songobjek retribusi dan tarif retribusi sebagaimana diaturmengatur semua potensi objek retribusi kekayaan daerah kota sungai penuh dan tarif retribusi yang telah ditetapkan. rp. m? bulan. usaha tempat tinggal kegiatan lainnya. luas harga pasar setempat) bulan. pemakaian gedung bangunan dan perlengkapan tarif untuk komersil gedung pertemuan kapasitas orang . rp. , hari kapasitas 201s d orang . rp. , hari kapasitas orang. rp. , hari kuat tekan. jioeaa rp. sampel kuat tentu .j jen rp. sampel pengukuran tampak. rp. sampel laboratorium survey water ss.j.oeekaaan rp. hari total station. rp. hari theodolite.ooe rp. hari prisma ts. rp. hari ouadcopter drone. jo. rp. hari gps geodetik.o.oooaaan rp. hari automatic unt tr.o. rp. hari laser distance (laser pengukur data k).o.ooooenenannnnnalna rp. hari laser range (laser pengukur ini). oo. rp. hari ecosonder (laser pengukur kedalaman). ja. rp. hari global positioning system. rp. hari speed sun. rp. hari handy talk.oen rp. hari thermometer infrared. jj.cdb. rp. hari current eter. jj.o rp. hari satu set alat ukur (meteran dorong, meteran meteran jangka soto ng).o.oe rp. , hari hammer tes st. jj. rp. , hari fero scan. rp. , hari core drill beton. rp. , hari moved.coo anakan rp. , hari slump st. je.e rp. , hari core drill aspal. jemaah rp. , hari generator watt. jjj. rp. , hari sand come. rp. , hari sindir hidrolik. jeda rp. , hari sindir manual. rp. , hari hand bot. rp. hari dcp. aan annnnannanaa rp. hari plate bearing test. j.cco. rp. , hari benkelmen beam. rp. , hari bor spt.iincennn rp. , hari cetakan beton kubus. j.cj rp. , unit hari cetakan beton silinder. jj. rp. , unit hari cetakan beton balok. j.oo. rp. , unit hari pemakaian sarana panggung media luar tuang .eeeeee teknisi, bbm dan mobilisastarub ukuran 6x6 meter .iii. rp. , unit hari ukuran . jo.o. rp. , unit hari ukuran ete .io. rp. , unit hari ukuran ete .io.o. rp. , unit hari sound system besar . jj.iii. rp. , hari sound system menengah. rp. , hari sound system kecil . jj.co. rp. , hari alat alat studio: camera video .eaa rp. , hari infocus dan layar . rp. , hari kursi plastik . rp. , buah hari tarif untuk sosial pendidikan gedung pertemuan kapasitas orang . jjj. rp. , hari kapasitas 201s d orang . rp. , hari kapasitas orang . j. rp. , hari tarub ukuran 6x6 meter . ji. rp. , unit hari ukuran . joo rp. , unit hari ukuran eter .cbooo woo rp. , unit hari ukuran eter . jo.ooo. rp. , unit hari sound system besar. rp. , hari sound system menengah . rp. , hari sound system kecil . rp. , hari organ. rp. , hari alat alat studio: camera vide .oea rp. , hari infocus dan layar . joo. rp. , hari pentas .i.on kursi plastik .ooo rp. , hari meja bulat . j.oco rp: , buah hari rp. , unit hari pemakaian kendaraan alat alat berat: aspal mixing plan azp ). rp. , jam excavator cat .oouop rp. , jam calls .ooo rp. , jam awalan .oon rp. , jam sampel .o.cmenlnn rp. , jam molen . oo. cenenanaananll anal rp. hari track excavata . j.k rp. , jam excavator long atm. rp. , jam wheel loader a).iio. rp. , jam wheel loader wa ).ooo. rp. , jam air kompresor .j. rp. , jam stone cru sher .on rp. , jam aspal fini .jj.o rp. , jam motor grader gd. rc). rp. , jam tyre roller ts. ). rp. , jam crane kadang tr. .oo. rp. , jam generator tandem roller anna. cnnnnannnnnannannnan rp. , jam nana nanananannanan rp. , jam tandem ton we. rp. , jam beck loader . jen rp. , jam bulu . jen rp. , jam asphalt prayer . j.ooo rp. , jam vibrator roller . rp. jam dumpttuck. wed eeneeeeeeaalaa rp. , hari mobil tonton . j.on rp. , jam water tank. rp. , hari bus. rp. , hari mini bus .iee.an rp. , hari pick sen 20nennnetnnneneneee rp. , hari alpomain truck mentan rp. , jam aspal mixing plan mobile). rp. , jam aspal cutter.oocooooooooooo rp. , jam aspal prayer mobile).cocok rp. , jam air compressor mobile).c. rp. , jam aspal cutter.ooooocooooooo rp. , jam pemakaian laboratorium laboratorium aspal pengujian laboratorium aspal keras pen t fra si. jj.o rp. , sampel titik nyala. rp. sampel titik lembek. rp. sampel aktivitas. jelek rp. sampel berjenis. rp. sampel kehilangan berat tot). rp. sampel elastisitas s.j oo. rp. sampel titik noda. rp. sampel viscosa as.i.j rp. sampel kelarutan rp. sampel campuran beraspal ekstraksi reflux. j. rp. sampel ekstraksi sentrifugal. rp. sampel kepadatan.io. rp. sampel berjenis. jjj.cbooo. rp. sampel kadar t. joe rp. sampel kadaraspal. jiu. rp. sampel agregat kasar. je. rp. sampel kelekatan terhadap aspal. rp. sampel abra si. joe rp. sampel impact. joke rp. sampel sing.o. rp. sampel keputihan. rp. sampel lolos saringan . rp. sampel sound ss.j jee rp. , sampel kadarrongga. j.ie rp. sampel sand equivalent. jjj. rp. sampel rttemberg limit. jj. rp. sampel soungness .oe rp. sampel kadar rongga. jj. rp. sampel kadar organik. j. rp. sampel rencana campuran beton aspal berat jenis campuran. rp. sampel analisa saringan agregat kasar. rp. sampel berat jenis agregat kasar. rp. sampel analisa saringan agregat halus. rp. sampel berat jenis agregat halus. rp. sampel marshall. rp. sampel agregat untuk base dan subpage analisa saringan. berat jenis dan penyerapan. rp. sampel berati si. jie rp. sampel kelekatan terhadap aspal. rp. sampel si.icon rp. sampel impact.ooknakan rp. sampel chauss sing. rp. sampel rttemberg limit. jj. rp. sampel pemadatan modified. rp. sampel california bearing rp. sampel ratiomodified. j. rp. sampel tanah untuk sub grade berat jenis. rp. sampel rttemberg limit. joo. rp. sampel analisa saringan. jj. rp. sampel pemadatan standart. rp. sampel california bearing ratio cbr) standart. rp. sampel pengujian lapangan perkerasan lapangan) lanjutan dengan benkelman beam bb). rp. titik kepadatan dengan sand cone. rp. titik cbr dengan dynamic cone penetrometer dcp). noken. rp. titik cbr in situ (tanpa galian). rp. titik cbr asi dengan silinder (tanpa galian). rp. titik pit. rp. titik core till. jo. rp. titik laboratorium tanah pengujian laboratorium pengujian laboratorium index properti analisa saringan. rp. sampel mikrometer. rp. sampel rttemberg limit. j. rp. sampel shrinkage limit. rp. sampel berati si. rp. sampel berjenis. cee rp. sampel kadar aif.book rp. sampel tanah. rp. sampel soil completion pemadatan standart. rp. sampel pemadatan modified. rp. sampel california bearing ratio cbr) standart stated.jj. rp. sampel california bearing ratio cbr) standart unsoed. rp. sampel california bearing ratio cbr) modified stated. rp. sampel california bearing ratio cbr) modified unsoed. rp. sampel mechanical properties sifat teknis) kuat tekan bebas. kuat geser langsung. rp. sampel trivial consolidated rp. sampel trained.aan trivial consolidated trained. rp. sampel konsolidasi si. rp. sampel moisture condition value. rp. sampel van st. jee rp. sampel permeabilitas. j. rp. sampel rp. sampel pengujian lapangan pengujian tanah dan batuan lapangan california bearing ratio cbr) lapangan.j rp. titik dynamic cone penetrometer dcp). menekan rp. titik sand cone.j.oe rp. titik sindir tangan. jo. rp. titik sindir berat. j. rp. titik standart penetration test spt). rp. sampel bor tangan.j.e. rp. meter sumut uji. rp. titik van shortest. rp. sampel tva penetrometer. rp. titik pengambilan sampel lapangan disturbed sampel. rp. titik undistrubed sampel. rp. titik pengambilan contoh batuan. rp. tabung pengambilan contoh tanah. rp. tabung test pit.ioicocakkana rp. titik laboratorium beton pengujian laboratorium semen untuk campuran beton kehalusan.oe rp. sampel waktu pengikatan. rp. sampel kuat tekan bebas. rp. sampel berjenis. cce. rp. sampel mortar st. jjj.ij. rp. sampel agregat kasar untuk campuran beton, aspal dan semen analisa saringan. rp. sampel berat jenis dan penyerapan. rp. sampel berati si. rp. sampel abra si.io rp. sampel impact.o jea rp. sampel ciu shing. rp. sampel keputihan. jo. rp. sampel lolos saringan . rp. sampel radarlampung. j. rp. sampel oneness .week rp. sampel kadar aif. joon rp. sampel kadar rongga. jjj.coo rp. sampel sound ss.j joe rp. sampel kadar organik. jjj. rp. sampel kadar ut.k. rp. sampel kadar ait.oob rp. sampel kadar rongga. ji. rp. sampel campuran beton berat jenis campuran. rp. sampel analisa saringan agg kasar. rp. sampel berjenis agregat kasar. rp. sampel analisa saringan agregat halus. rp. sampel berjenis agregat halus. rp. sampel pembuatan benda uji kubus silinder beton. rp. , cetakan pembuatan benda uji balok beton. rp. cetakan pembuatan benda uji mortar. rp. cetakan slump st. jjj rp. sampel takaran campuran. rp. , unit pengujian mutu beton kuat tekan kubus . rp. sampel kuat tekan silinder. rp. sampel kuat tarik splitting. rp. sampel kuat lentur. joo rp. sampel modulus elastisitas. rp. sampel rongga udara. jj. rp. sampel pengujian lapangan pengujian mutu beton dan cacat beton hammer test. rp. sampel pundit. rp. sampel slump st. jek. rp. sampel core till. jo.oa rp. sampel laboratorium bahan bangunan batak unblock berat jenis. rp. sampel kadar aif.on rp. sampel kuat tekan. j.n rp. sampel pengukuran tampak. rp. sampel penyerapan air. rp. sampel kecepatan penyerapan. rp. sampel bobot si. jen rp. sampel aggregat halus pasir analisa anak. rp. sampel berat jenis. rp. sampel bobot si. jen rp. sampel kadar aif.on rp. sampel kadar ut.k rp. sampel kadar zat organik. jjj. rp. sampel kekekalan. jeo rp. sampel kekerasan. jen rp. sampel penyerapan air. rp. sampel aggregat kasar kerikil analisa anak. rp. sampel berat jenis. rp. sampel bobot si. jean rp. sampel kadar t.oon rp. sampel kadar ut.oo rp. sampel kekekalan. rp. sampel kekerasan. iii rp. sampel penyerapan air.o rp. sampel beton segar analisa anak. rp. sampel berat jenis. rp. sampel leading. rp. sampel faktor pemadatan. j. rp. sampel mix. conennkataan naa rp. sampel kadar udara.o rp. sampel mix sig d.o joon rp. sampel sium pp.ooo nenek. rp. sampel suru. one rp. sampel panas hidrasi. joo rp. sampel beton keras core gill. rp. sampel cie ep.oouop nana rp. sampel hammer test. rp. sampel modulus elasticity moe). rp. sampel kuat bentuk .ooe rp. sampel kuat titik.o. rp. sampel kuat tekan. jean rp. sampel ultra sonic. rp. sampel analisa beton keras. rp. sampel permeabilitas. jj.ooo rp. sampel t. ooh rp. sampel korosifitas. joo rp. sampel ubin semen berat jenis. rp. sampel kadar aif.oan rp. sampel keju sang. rp. sampel kuat lentur .ooa rp. sampel pengukuran tampak. rp. sampel penyerapan. rp. sampel batu alam berjenis. rp. sampel bobot si.i.eo jee rp. sampel kadar ait. rp. sampel kadar ut.book rp. sampel kekekalan.a rp. sampel kekerasan. jea rp. sampel kuat tekan. rp. sampel penyerapan air. jo. rp. sampel bata merah berat jenis. rp. sampel kadar aif. j.aaa rp. sampel kandungan garam. j. rp. sampel kecepatan penyerapan. rp. sampel kuat tekan. joe rp. sampel pengukuran tampak. rp. sampel penyerapan air. rp. sampel bobot si. jee rp. sampel kayu bangunan berat jenis. joe rp. sampel kadar aif.i.on rp. sampel kuat set.rekan rp. sampel kuat tentu . rp. sampel kuat tarik. jen rp. sampel kuat tekan. je.n rp. sampel modulus elasticity moe). . rp. sampel modulus rupture mor). rp. sampel tampak cacat. jio. rp. sampel baja tulangan beton kuat tarik . jeon rp. sampel lengkung. joe rp. sampel ukuran dan berat. rp. sampel paving block berat jenis. rp. sampel kadar aif.n rp. sampel keju san. rp. sampel kuat tekan. rp. sampel pengukuran tampak. rp. sampel penyerapan air. rp. sampel lembaran seng kuat tarik. jee rp. sampel pengukuran tampak. rp. sampel uji lengkung. jok rp. sampel mortar berat jenis. rp. sampel kadar aif.on rp. sampel bobot si.i.ooe rp. sampel bobot isi kering. j.ci. rp. sampel ete nsi t.j. rp. sampel flow ensi.o rp. sampel kebutuhan air.ee rp. sampel kuat sesat.i.on rp. sampel kuat tentu . rp. sampel kuat tarik. jee rp. sampel kuat tekan. rp. sampel penyusutan dalam ruangan. rp. sampel penyusutan luar ruangan. rp. sampel penyusutan akibat kondisi panas oven suhu ). rp. sampel penyusutan akibat kondisi lembab. rp. sampel bata beton ringan kadar aif.on rp. sampel penyerapan air. rp. sampel berat jenis. rp. sampel
nang, daa menkominfo. penyediaan konten. tanpa kabelatur kewajibankomunikasi dan informatika nomor tahun bahwa untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara jasa penyediaan konten yang telah mengajukan permohonan izin sampai dengan februari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam hurufpenyesuaian kata sebutan. keputusan. peraturlah ditetapkan struktur organisasi barunyesuaikmenjadi sebagai berikut: hal hal yang terkait dengan materi muatan khusus bidang pos dan telekomunikasi: direktorat jenderal pos dan telekomunikasi dibaca menjadi direktorat jenderal penyelenggaraanpenyelenggaraan pos dan informatika. hal hal yang: direktorat jenderal pos dan telekomunikasi dibaca menjadi direktorat jenderal sumber daya dan perangkatsumber daya dan perangkat pos dan informatika. hal hal yang memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut ditetapkan sebagai berikut: terkait dengan materi muatan khusus bidang pos dan telekomunikasi ditetapkan oleh direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika, dan ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semuberdasarkan keputusan dan atau peraturan menteri komunikasi dan informatika dan atau direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika atau direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatikaomunikasi dan informatika. akuntansi. barang milik negara. pedomanuntuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelol dan bertanggung jawab: bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas barang yang dikelolanya dan implementasi terhadap peraturan perundangan undangan, perlu adanya pedoman yang diikuti dan diacu oleh satuan kerja dalam pelaksanaan akuntanbagan akun standar, memutuskanlingkungan kementerian komunikasi dan informatika. seluruh satuan kerja dan unit pelaksana teknis lingkungan kementerian komunikasi dan informatika wajib menyelenggarakan akuntansi barang milik negara. penyelenggaraan akuntansi barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi barang milik negara lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. ketentuan mengenai pedoman akuntansiika pejabat yang berwenang menyelenggarakan akuntansi barang milik negara dimutasikan atau diganti wajib menyerahkan seluruh barang milik negara yang dikuasai beserta dokumen dan atau surat surat kepemilikannya kepada pejabat yang baru dengan suatu berita acara serah terimakominfo. nama domain. pengelolaan. tata cara. peraturan menteri komunikasi dan informatika regu baik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan nama domaiharus dikelola oleh pemerintah dan ataugelolaan nama domaimemutuskan: menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pengelolaan nama domaindalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dan pengelola nama domain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam menteri melakukan evaluasi terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap aspek: administrasi, paling sedikit meliputi: data administrasi badan usaha, surat ijin usaha, dan )landasan hukum pendirian usaha. teknis, paling sedikit meliputi: alat, perangkat, dan sistem yang digunakan, dan spesifikasi teknis alat dan perangkat. keuangan, paling sedikit meliputi: bukti pajak: dan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. menteri memberikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan bab pendaftaran nama domain dan atau registrar dan atau registrar nama domain. jika terjadi perpanjangan waktu proses penetapan nama domain, registri nama domain dan atau registrarhak atas kekayaan intelektual terhadap pendaftaran kepada registri nama domain tingkat tinggi indonesiab dan registrar dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undanganar nama domain. instansi penyelenggara negara dan badan usaha milik negara wajib menggunakan nama domain tingkat tinggi indonesia. badan usaha dan organisasi yang berdomisili wilayah indonesia danrusahaan asing yang berkedudukan dan sistem elektroniknya berada indonesia sertapemegang merek internasional yang telah terdaftar indonesia berhak mendaftarkan, menggunakan, dan memanfaatkan nama domain indonesia. pendaftaran nama domain untuk pemegang merek sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui badan hukum yang berada indonesia. badan hukum sebagaimana dimaksud pada diperkuat dengan surat penunjukan sebagai kuasa pendaftaran nama domain. pengguna nama domain berhak memilih dan mengganti registrar nama domain. dalam hal penggantian registrar nama domain sebagaimana dimaksud pada terjadi masalah, maka registri nama domain dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. penggunaan nama domain berlaku sekurang kurangnya (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengalihan nama domain pengguna nama domain berhak mengalihkan nama domain yang digunakannya kepada pengguna nama domain lainnya. dalam hal pengalihan nama domain sebagaimana dimaksud pada merupakan nama domain tingkat tinggi generik atau nama domain tingkat tinggi indonesia, dilakukan dalam masing masing registri nama domain. dalam hal pengalihan nama domain sebagaimana dimaksud pada merupakan nama domain indonesia tingkat kedua atau nama domain indonesia tingkat turunan, dapat dilakukan dalam satu registrar nama domain atau antar registrar nama domain. pengguna nama domain yang menerima pengalihan nama domain harus memenuhi persyaratan pengalihan nama domain dan persyaratan penggunaan nama domain sesuai dengan peruntukannya. pengalihan nama domain dilakukan sebelum masa aktif suatu nama domain berakhir. bab vii biayabesaran biaya pendaftaran dan atau penggunaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya operasional pengelolaan nama domain, biaya kontribusi lembaga internasional serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat. registri nama domain berhak memungut biaya atas: pendaftaran nama domain, perpanjangan nama domain, pendaftaran registrar, perpanjangan status operasi register, dan proses pengalihan registrar. registrar nama domain berhak memungut biaya atas: pendaftaran nama domain, perpanjangan nama domain: dan proses pengalihan nama domain. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada dan wajib dicantumkan pada website registri nama domain dan atau registrar nama domain. bab viii penyelesaian perselisihan nama domain setiap orang, instansi penyelenggara negarakepada registri nama domain dan registrar nama domain. registri nama domain dapat melakukan mediasi penyelesaian perselisihan nama domain. mediasi penyelesaian perselisihan nama domain sebagaimana dimaksud dalam dapat melibatkan forum nama domain indonesia. registri membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan nama domain. dalam hal mediasi penyelesaian perselisihan nama domain sebagaimana dimaksud pada tidak dicapai kesepakatan, pihak yang berselisih dapat mengajukan upaya penyelesaian perselisihan luar pengadilan atau pengadilan. bab pelaporan dan pengawasan pengelola nama domain wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan nama domain kepada menteri melalui direktur jenderal secara berkala atau sewaktu waktu. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun. laporan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal diminta oleh menteri. menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan nama domain indonesia. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat dapat meminta rekomendasi dari forum nama domain dengan melibatkan pakar dan instansi terkaittertulis. pencabutan nama domain jika setelah (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, pengguna nama domain yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran. pencabutan status operasi jika setelah (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, pengelola nama domain yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran. sanksi administratif diberikan oleh menteri sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan peralihan setiap orang yang telah melaksanakan pengelolaan dan atau menyediakan pendaftaran nama domain wajib menyesuaikan denggu baik indonesia, amir syamsudinnama domain indonesia tingkat kedua adalah turunan pertama nama domain tingkat tinggi indonesia. nama domain indonesia tingkat turunan adalah nama domain turunan selanjutnya dari nama domain indonesia tingkat keduamerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presideruang lingkup peraturan menteri ini mengatur tentang pengelolaan nama domain meliputi pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola nama domain. tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini, antara lain: memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna nama domain, melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan nama domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan nama domain dengan harga yang terjangkau. pengelolaan nama domain terdiri atas proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan nama domain. pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek kebijakan, operasional, administrasi, keuangan, dan teknis. pengelolaan nama domain diselenggarakan dengan prinsip mendiskriminasi, transparansi, dan akuntabel. bab pengelola nama domain bagian kesatu umum:bagian kedua registri nama domain paragraf umumnama domainama domaicc. menyelesaikan perselisihan nama domain. registri nama domain sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: registri nama domain tingkat tinggi generik: dan registri nama domain tingkat tinggi indonesia. paragraf registri nama domain tingkat tinggi generik registri nama domain tingkat tinggi generik sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan pengelolapada wajib mengikuti ketentuan pengelolaan nama domain internasional serta ketentuan peraturan perundang undangan. registri nama domain tingkat tinggi generik memiliki tugas: merumuskan kebijakan bidang pengelolaan nama domain tingkat tinggi generikgenerik: dan cc. menyelenggarakan pendaftardalamgenerik yang berdomisili indonesia. nama domain tingkat tinggi generik yang akan didaftarkan dengan menggunakan nama wilayah, geografis, budaya, dan atau situs nasional indonesia serta bersifat unik harus mendapat persetujuan menteri. dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait. paragraf registri nama domain tingkat tinggi indonesia registri nama domain tingkat tinggi indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi indonesia. registri nama domain tingkat tinggi indonesia memiliki tugas: merumuskan kebijakan bidang pengelolaan nama domain tingkat tinggi indonesia paling sedikit memuat: ketentuan nama domain yang dipublikasikan: dan daftar nama domain yang dibatasi, atas pertimbaindonesia, menyelenggarakan pendaftaran nama domain tingkat tinggi indonesiaprinsip kehati hatian, melaksanakan seleksi registrar nama domain, memberikan peringatan kepada registrar nama domain jika terindikasi melakukan pelanggaran, mencabut hak operasional registrar nama domain jika terbukti melakukan pelanggaran: dan melakukan pengawasan operasional dan teknis registrar nama domain. registri nama domain tingkat tinggi indonesia wajib: menjamin sistem elektronik registri nama domain indonesia beroperasi dengan baik, stabil, aman didukung dengan layanan yang dapat diandalkan, menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana wilayah indonesia, melakukan pengawasan terhadap registrar nama domain: memfasilitasi penyelesaian perselisihan nama domain indonesia, melaporkan daftar registrar nama domain kepada menteri, mengikuti ketentuan pengelolaan nama domain internasional dan peraturan perundang undangan indonesia: dan menyampaikan laporan berkala kepada menteri sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun. registri nama domain tingkat tinggi indonesia berwenang: menolak pendaftaran nama domain tingkat tinggi indonesia apabila nama domain tersebut tidak memenuhi persyaratan, menonaktifkan sementara penggunaan nama domain tingkat tinggi indonesia: dan menghapus nama domain tingkat tinggi indonesia apabila pengguna nama domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan setelah ada putusan pengadilan dan atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap. registri nama domain tingkat tinggi indonesia sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam hal registri nama domain tingkat tinggi indonesia bermaksud menghentikan kegiatannya, paling lambat (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatannya wajib menyerahkan seluruh pengelolaan nama domain yang dikelolanya kepada menteri dengan memperhatikan kelangsungan nama domain indonesia. bagian ketiga registrar nama domain paragraf umum registrar nama domain sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan pendaftaran nama domain tingkat kedua dan tingkat turunan. pendaftaran nama domain sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas permohonan pengguna nama domain. registrar nama domain terdiri atas: registrar nama domain instansi, dan registrar nama domain selain instansi. paragraf registrar nama domain instansi registrar nama domain instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan pendaftaran nama domain untuk kebutuhan instansi penyelenggara negara. nama domain untuk kebutuhan instansi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas nama domain .go.id dan .mil.id. registrar nama domain instansi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai registrar nama domain instansi sebagaimana dimaksud pada dan diatur secara terpisah dalam peraturan menteri tersendiri. paragraf registrar nama domain selain instansi registrar nama domain selain instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan pendaftaran nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan untuk pengguna komersial dan nonkomersial. registrar nama domain selain instansi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: registrar nama domain dengan registri indonesia: dan registrar nama domain dengan registri luar indonesia. registrar nama domain dengan registriindonesia. registrar nama domain dengan registri indonesia wajib mengikuti ketentuan nama domain yang ditetapkan oleh registri nama domain sebagaimana dimaksud dalam huruf registrar nama domain dengan registri indonesiaregistrar nama domain dengan registri indonesia dalam memberikan layanannya tidak bertanggung jawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan nama domain, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya. dalam hal registrar nama domain bermaksud menghentikan kegiatannya dan atau tidak bisa melanjutkan kegiatannya, paling lambat (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatan, registrar nama domain wajib menginformasikan kepada registri nama domain dimana register dimaksud terdaftar dan pengguna nama domain. dalam hal registrar nama domain habis masa berlaku, dicabut haknya, atau dalam keadaan memaksa, maka registri nama domain berhak mengalihkan seluruh pengelolaan nama domain kepada registrar nama domain lain yang dipilih oleh pengguna nama domain. registrar nama domain dengan registri luarluar indonesia. registrar nama domain dengan registri luar indonesia wajib mengikuti ketentuan nama domain yang ditetapkan oleh registrinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. registrar nama domain dengan registri luar indonesia wajib mengikuti ketentuan sebagai pengelola nama domain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. bab iii persyaratan dan tata cara penetapan pengelola nama domain pengelola nama domain ditetapkan oleh menteri berdasarkan rekomendasi forum nama domain indonesia. forum nama domain indonesia yang selanjutnya disebut forum sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah, pakar, dan perwakilan asosiasi organisasi terkait. forum sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam keputusan menteri. pengelola nama domain yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut: berbadan hukum indonesia, memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik, cc. memiliki jaminan stabilitas finansial dan jaminan ganti kerugian untuk menutup kewajiban pertanggungjawaban pengelola nama domain, dan memiliki kompetensi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. calon registri nama domain dan registrar nama domain dengan registri luar indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri untuk mendapatkan penetapan sebagai pengelola nama domain. calon registrar nama domain dengan registri indonesia mengajukan permohonan secara tertulis melalui registri nama domain kepada menteri untuk mendapatkan penetapan sebagai pengelola nama domain.
kementerian komunikasi dan informatika. pos universal. layanan. tarif. peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor tahun tentang tariftarif layanan pos universrif layanan pos universsuratkartu pos adalah bentuk komunikasi tertulis atas kartu bergambar dan atau tidak bergambar. sekogram adalah tulisan, cetakan, atau rekaman untuk keperluan tuna netrapaket adalah kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan atau pengantaran barang. tarif layanan pos universal dalam negeri adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan pos universal yang dikirim dengan moda transportasi darat, laut, dan atau udara untuk menjangkau seluruh wilayah republik indonesia. tarif layanan pos universal luar negeri adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan pos universal untuk tujuan luar negeri yang dikirim dengan moda transportasi darat, laut, dan atau udara untuk menjangkau seluruh duniajawabnya bidang pos. bab tarif tarif layanan pos universal ditetapkan dengan memperhitungkansedunia. besaran tarif layanan pos universmeliputi: kelangsungan pelaksanaan layanan pos universal, dan pemberlakuan tarif sesuai: km. tahun tentang tarif jasa pos dasar dalam negeri dankominfo. kehadiran. pegawainegakan disiplin dan reformasi birokrasi sebagai peningkatan profesionalisme pegawai aparatur sipil negara kementerian komunikasi dan informatika, perlu mengatur tentang kehadiran pegawaian direkam dalam sistem presensi elektronik.melakukan presensi terlambat masuk kerja (pada pukul.) pulang sebelum waktunya (pada pukul.) karena ada tugas kedinasan keperluan penting mendesak yaitu .daftar kehadiran manual daftar hadir manual kedatangan dan kepulangan (per unit organisasi eselon ii unit pelaksana teknis) kedatangan kepulangan no\| nama tanggal jam tanda jam tanda keterangan tangan tangan alas fals israel\| pimpinan unit organisasi,rekapitulasi kehadiran pegawai rekapitulasi kehadiran pegawai unit organisasi bulan no\| nama nip datang pulang cuti ijin tanpa ket terlambat sebelum (hari) (hari) keterangan jam) waktunya psw (hari) (iam) ala jaya jeli pimpinan unit organisasi, menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd diantaraaplikasi presensi kementerian komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut dengan adalah aplikasi yang mencatat dan mengolah data presensi pegawai. mesin presensi danunit kerjanya. unit organisasi adalah unit organisasi eselon dan unit pelaksana teknis kementerian komunikasi dan informatikapejabat pembina kepegawaian adalah menteri komunikasi dan informatika. pejabat yang berwenang adalah sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika.berminggu, dengan ketentuan sebagai berikut: hari kerja yaitu selama (lima) hari kerja mulai dari senin jumat, kecuali diatur lain sesuai dengan peraturan perundang undangan, jumlah jam kerja berminggu yaitu (tiga puluh tujuh setengah) jam, jam kerja yaitu selama (tujuh setengah) jam perhari, dapat diberlakukan jam kerja selama jam, dengan ketentuan sebagai berikut: jam kerja yaitu untuk (satu) regu selama (delapan) jam perhari, dinas pagi s d dinas siang s d dan dinas malam s d pegawai untuk setiap regu ditetapkan selama (satu) tahun, libur setelah turun dinas malam sampai masuk dinas pagi pada hari berikutnya, sistem shift tidak berlaku pada libur nasional. jam kerja pada bulan ramadhan mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. bab iiirus melakukan registrasi data biometrik dalam sistem presensi melalui usulan dari kepala unit organisasi pegawai yang bersangkutan kepada pusat data dan sarana informatika dengan tembusan kepada biro kepegawaian dan organisasi. usulan dari kepala unit organisasi pegawai sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan mesin presensi yang berada sekitar ruangan kerja pegawai. data biometrik sebagaimana dimaksud pada berupa sidik jari, wajah, atau handledikategorikan sebagai terlambat masuk. pegawai yang melakukan perekaman kehadiran pulang kantor pada pukul atau setelah pukul dan belum memenuhi ketentuan (tujuh setengah) jam kerja dikategorikan sebagai pulang sebelum waktunya dengan perhitungan sisa jam kerja setelah waktu istirahat berakhirtidak melakukan perekaman kehadiran masuk kantor dikategorikan sebagai terlambat (tiga setengah) jam. pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran pulang kantor dikategorikan sebagai pulang (empat) jam sebelum waktuny: disposisi, surat tugas, dan atau cc. sakit, atau cc. surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung dan pimpinan unit organisasiatau sakit wajib melakukan pembaruan bukti pendukung padamelakukan pembaruan bukti pendukung pada paling lambat (satu) hari kerja sebelum melakukan cuti. pegawai yang menyampaikan bukti pendukung padakahar memaksa dianggap sah melalui penetapan surat keterangan keadaan kahar memaksa dari kepala kantor: bencana alam, bencana ngalam: bencana sosial:tidak diwajibkan melakukan perekaman kehadiran. bagian ketiga penanggung jawab penanggung jawab yaitu: kepala subbagian kepegawaian, subbagian tata usaha, subbagian kepegawaian untuk unit organisasi lingkungan sekretariat jenderal, kepala subbagian kepegawaian dan organisasi untuk direktorat jenderal, kepala subbagian kepegawaian untuk inspektorat jenderal, kepala subbagian umum kepegawaian untuk badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, kepala bagian umum atau subbagian tata usaha untuk unit organisasi lingkungan unit pelaksana teknis, dan koordinator bidang kepegawaian untuk unit pelaksana teknis eselonisasi iv. pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud dalamorganisasi untuk diunggah dalam melalui menu permohonan izin. pegawai yang tidak dapat melaksanakan perekaman kehadiran karena mesin presensi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya wajib melapor kepada penanggung jawab masing masing unit organisasi paling lambat (satu) hari kerja setelah hari kejadian. penanggung jawab menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada pusat data dan sarana informatika setelah mendapatkan pengesahan dari pimpinan unit organisasi masing masing paling lambat (dua) hari setelah pelaporan. pusat data dan sarana informatika memberikan klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan analisis terhadap keadaan mesin. hasil klarifikasi dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan unit organisasi paling lambat (tiga) hari setelah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar input data kehadiran pegawai. daftar kehadiran manual wajib disediakan oleh penanggung jawab masing masing unit organisasiunit organisasihasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang telah ditandatangani oleh kepala unit organisasi dilaporkan kepada biro kepegawaian dan organisasi setiap tanggal (tujuhro kepegawaian dan organisasielolaan sistem presensi pusat data dan sarana informatika mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: mengelola sistem presensi dan infrastruktur secara berkala, memberikan bimbingan teknis kepada operator unit organisasi, melakukan registrasi data biometrik pegawai, dan menerima pengaduan dan memberikan klarifikasi kepada penanggung jawab tentang permasalahan dalam sistem presensi. biro kepegawaian dan organisasi mempunyai tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem presensi untuk disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan pembinaan pegawai. unit organisasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: pimpinan unit organisasi menunjuk (satu) orang pegawai sebagai operator dengan tugas melaksanakan entri data dan mengunggah bukti pendukung dalam dan menandatangani rekapitulasi kehadiran pegawai pada unit organisasi masing masing. penanggung jawab masing masing unit organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi data pegawai pada unit organisasinya yang meliputi: mengumpulkan, mengolah, dan melengkapi bukti pendukung atau surat keterangan pegawai pada unit organisasinya serta memastikan hasil entri data oleh operator, dan menyerahkan laporan rekapitulasi bulanan absensi pegawai kepada biro kepegawaian dan organisasi pada minggu pertama bulan berikutnya. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, unit kerja yang mengelola sistem presensi elektronik selain pusat data dan sarana informatika wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat (satudonna lalu lampiran peraturan menteri komunikasi da: bahwa lambangkementerian ketenagakerjaan, bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menjadi kementerian ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian ketenagakerjaan, maka perlu adanya lambang kementerian ketenagakerjaan yang mencerminkan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerinttenagakerjaan tentang lambang kementerian ketenagakerjaan, mengingat:lambang kementerian ketenagakerjaan. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan lambang kementerian ketenagakerjaan adalahpenggunaan lambang kementerian ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: memperkuat visi dan misi kementerian ketenagakerjaan, mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai kementerian ketenagakerjaan, cc. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi kementerian ketenagakerjaan, mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. lambang kementerian ketenagakerjaan dapat dipergunakan pada: seluruh perangkat media dan cetak mencetak, atribut pegawai, kegiatan penatalaksanaan administratif, dan kegiatan aktivitas yang bersifat formal. lambang kementerian ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat juga diperetenagakerjaan dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat. bentuk, warna dan arti lambang kementerian ketenagakerjamaka ketentuan mengenai lambang yang diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men tentang penetapan hari jadi dan lambang departemehanif dihadix8) an, lampiranlambang kementerian ketenagakerjaan lambang kementerian ketenagakerjaan keterangan lambang kementerian ketenagakerjaan titik perlambang (empat) ruh dalam diri manusia yang diartikan mewakili jiwa, raga, akal dan rasa. manusia perlambang (empat) unsur manusia yang terdiri dari: pemerintah: masyarakat, pengusaha, dan pekerja. (empat) manusia saling berhadapan dan berpegangan tangan membentuk anyaman. ketika keempat unsur manusia bekerjasama secara harmonis akan mewujudkan keseimbangan dan menghasilkan kinerja yang mampu mewujudkan kehidupan secara berkelanjutan dan akan mampu menjadi insan yang memanusiakan manusia. tipografi lambang kementerian ketenagakerjaan untuk kepentingan cetak dan publishing tipografi menggunakan jenis typeface multicolor untuk menimbulkan kesan elegan, klasik, anggun dan eksklusif. arti dan konfigurasi warna lambang kementerian ketenagakerjaan arti warna berwana biru adalah mewakili diri yang berkomitmen dengan teguh, dinamis, pelindung dan rasional untuk mewujudkan cita cita yang telah ditebang jelaskan oleh bentuk lambang kementerian ketenagakerjaan. konfigurasi warna panton (#2c4c63) turunan warna tinta dana dana nona bok 70k 60k sik m0k 30k 20k 10k rumus skala lambang kementerian ketenagakerjaanandang14x (ukuran cm) clean space area bebas lambang clean space adalah bidang warna atau garis imajiner yang memberikan ruang khusus pada lambang, dimana dalam clean space tidak boleh ada objek objek lain kecuali lambang itu sendiri. pp, teri(ukuran cm) aplikasi perbandingan lambang kementerian ketenagakerjaan kemnaker kemnaker ,0cmx .3cm) ,3cmx4,4cm) tara ,6cmx3,5cm) (19cmx2,6cm) kemnaker kemnaker ,2cmx1,7cm) ,8cmx1cm)#o hukum, sen, but hbab ketentuan umum dalam peraturan menterimenteri adalah menteri ketenagakerjaan. bab elektronik kartu tenaga kerja luar negeri setiap calon tki tki yang ditempatkan diluar negeri wajib diberikan koeln. koeln sebagaimana dimaksud pada berbentuk e koeln. e koeln sebagaimana dimaksud pada berisi data identitas tki dan diterbitkan oleh kepala bnp2tki. koeln sebagaimana dimaksud dalam melalui sidik jari biometrik. koeln sebagaimana dimaksud pada diberikan pada saat mengikuti pap. data identitas tki sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat keterangan jati diri tki (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan identitas ahli waris), dokumen perjalanan dan dokumen kerja tki, optis, mitra usaha dan atau pengguna, kepesertaan asuransi dan nomor rekening bank calon tki indonesia. pelayanan koeln dilakukan ditempat pelaksanaan pap. bab iii pelaporan kepala bnp2tki wajib melaporkan pelayanan pemberian e koeln secara berkala setiap (satu) bulan kepada menteri. pelayanan pemberian koeln dilarang dipungut biaya. menteri dapat melakukan evaluasi secara berkala setiap (enam) bulan terhadap pelayanan pemberian koeln. bab ketentuan lain lain hal hal yang belum diatur dalam peraturan menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh menteri. bab ketentuan penutup(lan gan presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang negara presiden republik indonesia, menimbang bahwa lebih meningkatkan pelaksanaan pengurusan piutang negara dianggap perlu untuk meninjau kembali keputusan menteri pertama nomor mp dan menetapkan bentuk, susunan organisasi dan tatakerja panitia urusan piutang negara serta pembentukan badan urusan piutang negara dalam lingkungan departemen keuangandengan mencabut keputusan menteri pertama nomor mp menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang negara. babi panitia urusan piutang negara bagian pertama kedudukan dalam tugas . presiden republik indonesia panitia urusan hutang negara,selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut sebagai panitia uppanitia upn mempunyai tugas membahas pengurusan piutang negara, yakni hutang kepada negara yang harus dibayar kepada instansi instansi pemerintah badan badan usaha negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik pusat maupun daerah melakukan pengawasan terhadap piutang piutang, kredit kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi instansi pemerintah badan badan usaha negara baik dibuat maupun didaerah. bagian kedua susunan organisasi (l) panitia upn terdiri dari seorang ketua merangkap anggota seorang wakil dari departemen keuangan sebagai anggota cc. seorang wakil dari departemen hankam sebagai anggota seorang wakil dari kejaksaan agung sebagai anggota seorang wakil dari bank indonesia sebagai anggota. untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas panitia upn tersebut pada dibentuk badan urusan piutang negara dilingkungan departemen keuangan. bagian . lan mp3 yan presiden republik indonesia bagian ketiga pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota panitia upn ditetapkan dengan keputusan presiden. bagian keempat tata kerja panitia upn mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan keperluan. tata tertib rapat dan tata kerja panitia upn ditetapkan oleh ketua panitia upn dengan persetujuan menteri keuangan. bab badan urusan piutang negara bagian pertama kedudukan, tugas pokok, dan fungsi badan urusan piutang negara, selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut badan upn, adalah badan yang menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri keuangan. . lan presiden republik indonesia tugas pokok badan upn ialah menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berhutang kepada instansi instansi pemerintahpada badan upn mempunyai fungsi persiapan rencana, mengolah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pengurusan piutang negara atau hutang kepada negara perumusan kebijaksanaan teknis tentang pelaksanaan pengurusan dan penyelesaian piutang negara, memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan penentuan penagihan, serta penyelenggaraan satuan satuan pengurusan piutang negara sesuai dengan kebijaksanaan menteri keuangan serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku cc. penetapan jumlah dari pelaksanaan penagihan jumlah utang negara, pelaksanaan pencatatan, pembukuan, dan verifikasi semua piutang negara dan barang barang sitaan serta pembayaran angsuran dan biaya pelaksanaan persiapan tindakan eksekusi menyangkut bidang penetapan surat paksa yang dapat jalankan secara penyitaan, pelelangan dan penyanderaan terhadap penanggung piutang negara, pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok badan upnbagian . dat presiden republik indonesia bagian kedua susunan organisasi (l) badan upn terdiri dari kepala, yang dirangkap oleh ketua panitia upn sekretariat direktorat penetapan dan penagihan piutang negara direktorat perbendaharaan piutang negara direktorat eksekusi dan laporan instansi vertikal wilayah daerah tingkatdirektorat terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) sub direktorat dan setiap sub direktorat terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) seksi. bagian ketiga kepala badan (l) badan upn dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai kedudukan setingkat dengan direktur jenderal. dalam menyelenggarakan pimpinan badan upn, kepala mem punyai tugas memimpin badan upn sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan, dan membina aparatur badan upn agar berdayaguna dan berhasilguna menentukan kebijaksanaan teknis yang secara fungsional menjadi tanggung membina . ulan presiden republik indonesiauntuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. dalam melakukan tugasnya kepala badan upn bertanggungjawab kepada menteri keuangan. bagian keempat tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala badan upn, sekretaris, para kepala direktorat, dan kepala kantor wilayah badan upn daerah tingkatbadan upn serta dengan instansi lain luar badan upn sesuai dengan tugas masing masing. bagian kelima pengangkatan dan pemberhentian (l) kepala badan upn diangkat dan diberhentikan oleh presiden. sekretaris, kepala direktorat, kepala kantor wilayah badan, upn daerah tingkat clan kepala satuan organisasi bawahan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh menteri keuangan. bagian . lan presiden republik indonesia bagian keenam ketentuan lain lain perumusan dan perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja sekretariat, direktorat direktorat, kantor wilayah badan upn daerah tingkat dan satuan organisasi dibawahny penutup (l) panitia upn cabang yang telah dibentuk berdasarkan keputusan menteri pertama nomor mp dengan berlakunya ke putusan presiden ini dinyatakan bubar. pelaksanaan pembubaran panitia win cabang seperti tersebut dalam dilakukan oleh menteri keuangan. bila dianggap perlu, daerah daerah tingkat dibentuk cabang panitia urusan piutang negara dengan keputusan menteri keuangan jenderal tni ra) ny) kp.impera kepitmisan presinok republik thon honor tahun tanggal maret badan upn sekretariat direktorat pirertomt penetapan pe perez daha3aan eksekusi li magis piutang lubang secara secara mmm faktor wilayah bahan upx dara3 tingkat, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten balangselanjutnya disingkat bpp adalah badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten balangan. kepala badan adalah kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten balangan. kan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan aparatur dan kedudukan hukum, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan aparatur dan kedudukan hukum, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan aparatur dan kedudukan hukum, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan aparatur dan kedudukan hukumn pembinaan aparatur dan kedudukan hukum: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan aparatur dan kedudukan hukum, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan aparatur dan kedudukan hukuminformasi dan sosialisasi disiplin pegawai, kedudukan hukum kepegawaian, pemberhentian dan pensiun pegawai: menyiapkan bahan dan memproses permohonan izin perceraian bagi aparatur sipil negara asn) daerah, il. menyiapkan kegiatan pembekalan ketaparatur sipil negara asn) yang purna tugas, m.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan satyalancana dan cuti pegawai, menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data terkait satyalancana dan cuti pegawai: oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi satyalancana dan cuti pegawai: menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis satyalancana dan cuti pegawai: memproses kenaikan gaji berkala kgb), dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. sub bidang informasi kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi informinformasi kepegawaian, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data informasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis informasi kepegawaian: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi informasi kepegawaformasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi informasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja informasi kepegawaian, menyiapkan bahan pengembangan sistem pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembaharuan (update) data kepegawaian dan rekonsiliasi data kepegawaian secara berkala, menyiapkan bahan penyusunan dan penyajian data profil aparatur sipil negara asn), informasi statistik kepegawaian daerah, serta informasi kepegawaian lainnya berdasarkan klasifikasi dan kriteria tertentu, menyiapkan bahan usulil. menyiapkan bahan pemantauan, dokumentasi serta evaluasi kegiatanm.menyiapkan bahan analisa data dan informasi penghitungan beban kerja dan kebutuhan pegawai masing masing satuan organisasi perangkat daerah sold), seleksidan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. sub bidang pengelolaan kopi mempunyai tugasmelaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan kopngelolaan kopi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan kopi, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan kopi, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan koppi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kopi, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan kopi, menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan kewirausahaan, menyiapkan bahaniapkan bahan pelaksanaan senam kesehatan jasmani skj) setiap hari jum'at pagi bagi aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten balangan, menyiapkan bahan pelaksanaan apel kesadaran nasional tanggal setiap bulan, il. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompetisi olah raga bagi aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten balangan, m.menyiapkan bahan pelaksanaan hari ulang tahun hut) kopi kabupaten balangan,dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenanganoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan diklat struktural serta diklat teknis dan fungsional, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendaliandiklat struktural, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian diklat teknis dan fungsional. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut kak et: menyusun kebijakan teknis diklat struktural serta diklat teknis dan fungsional) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan diklat struktural, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan diklat teknis dan fungsional, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pendidikan dan pelatihanterdiri dari sub bidang diklat struktural, dan sub bidang diklat teknis dan fungsional. sub bidang diklat struktural mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi diklat strukturstruktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data diklat struktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis diklat struktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi diklat struktural, diklat prajabatan dan ujian dinastruktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi diklat struktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja diklat struktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, menyiapkan bahan sosialisasi penyelenggaraandiklat struktural, diklat prajabatan dan ujian dinas, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. sub bidang diklat teknis dan fungsional mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi diklat teknis dan fungsional. (asu sma marteknis dan fungsional: mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data diklat teknis dan fungsional, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk diklat teknis dan fungsional, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi diklat teknis dan fungsional)teknis dan fungsional, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi diklat teknis dan fungsional, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja diklat teknis dan fungsional, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur sipil negara asn): menyiapkan bahan sosialisasi penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur sipil negara asn), menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan formasi dan rencana kebutuhan pegawai, seleksi pegawai dan penerimaan calon praja institute pemerintahan dalam negeri ipdn), memverifikasi dan meneliti draft surat ijin belajar dan surat tugas belajar,dan il kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kerj, pendidikan dan pelatihagustus barat balangan, ana laa mu) ansharuddin diundangkan paringin lan pada tanggal agustus salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kabar. hukum setda kabupaten balangan, kabupaten: gan sea 5w y ka, natabadan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah dan sub bagian tata usaha pada unitdaerah kabupaten balangan. bab tugas pokok, fungsi dan uraian tugaskepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan kesekretariatan korps pegawai republik indonesia kopi) kabupaten. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud padamanajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,kopi kabupaten, pelaksanaan administrasi badan, pelaksanaan administrasimbinaan aparatur dan informasi kepegawaididikan dan pelatihan, mengoordinasikan dan menyinkronisasikpegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah terdiri dari sekretariat: bidang pengembangan pegawai dan mutasi, bidang pembinaan aparatur dan informasi kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihkepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah bagian pertama sekretariat (azkpud. sebagaimana maksud pada (l),evaluasi dan pelaporan kegiatfl., dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. nama , w www s (@(@('(kpudkpupegawai dan mutasi bidang pengembangan pegawai dan mutasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengadaan dan kepangkatan serta mutasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan pegawai dan mutasi mempunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengadaan dan kepangkatan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian mutasi. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pengadaan dan kepangkatan serta mutasi: menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengadaan dan kepangkatan, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan mutasi, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pengembangan pegawai dan mutasi terdiri dari sub bidang pengadaan dan kepangkatan, dan sub bidang mutasi. sub bidang pengadaan dan kepangkatanmempunyai tugasmelaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengadaan dan kepang dan kepangkatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengadaan dan kepangkatan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan dan kepangkatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengadaan dan kepangkdaan dan kepangkatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan dan kepangkatan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengadaan dan kepangkatan menyiapkan bahan evaluasi penyusunan formasi dan kebutuhanmemeriksa kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat, memverifikasi nota usul persetujuan pemberian kenaikan pangkat, memverifikasi surat keputusan sk) kenaikan pangkat berdasarkan nota persetujuan badan kepegawaian negara bkn), il. memproses usulan penambahan masa kerja pmk) pegawai negeri sipil pns): dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. sub bidang mutasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi mututasi: mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data mutasi: menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis mutasi: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi mutamutasi: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutasi: menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja mutasi: menyiapkan bahan analisis data promosi dan mutasi jabatan struktural, menyiapkan bahan analisis data mutasi antar unit kerja dan mutasi umum: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian ketiga bidang pembinaan aparatur dan informasi kepegawaian bidang pembinaan aparatur dan informasi kepegawaimbinaan aparatur dan informasi kepegawaiaparatur dan kedudukan hukum, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian informasi kepegawaian: dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan korps pegawai republik indonesia kopi)inaan aparatur dan kedudukan hukum: menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan informkorps pegawai republik indonesia kopi), dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pembinaan aparatur dan informasi kepegawaian terdiri dari sub bidang pembinaan aparatur dan kedudukan hukum, sub bidang informasi kepegawaian: dan sub bidang pengelolaan kopi. sub bidang pembinaan aparatur dan kedudukan hukum mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan aparatur dan kedudukan hukumkerjaan umum dan penataan ruangdan penataan ruangselanjutnya disebut dinas adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten balangan. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten balangan. m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pemeliharaan dan peningkatnyusunan perencanaan teknis pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan, pelaksanaan program,dan peningkatan jalan dan jembatan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemeliharaan dan peningkatdan peningkatan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan: menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka melaksanakan pemeriksaan inspeksi, survey dan pengukuran jalan, melaksanakan inventarisasi bangunan pelengkap jalan yang ada jembatan, gorong gorong golongan, trap siring dan bangunan lain sebagai bahan pendukung jalan), melaksanakan pengawas, menyerahkan dokumen kegiatan leger pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan kepada unit kerja terkait dalam rangka pembinaan teknik kebinamargaan, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. rig bagian ketiga bidang cipta karya bidang cipta karygedung, sarana dan prasarana lingkungan permukiman. untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang cipta karya mempunyai fungsi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian teknik keciptakaryaan. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan gedung milik pemerintah, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan gedang serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pembangunan gedung, pembinaan teknik keciptakaryaan serta sarana prasarana penyehatan lingkungan, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembangunan gedung, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembinaan teknik keciptakaryaaan, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis sarana prasarana penyehatan lingkungan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang cipta karya terdiri dari seksi bina teknik keciptakaryaan, dan seksi pembangunan gedung, dan seksi sarana prasarana penyehatan lingkungan. seksi bina teknik keciptakaryaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan d. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: harap kasurbag patas menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan pembinaan lingkung, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan datapetunjuk teknisfasilitasi dan supervisipemantauan dan evaluasilaporan kinerjalaksanakan survey, penelitian dan penilaian terhadap bangunan gedung serta menyiapkan data data perencanaan dan pemeliharaannya, melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung dan menyiapkan petunjuk teknisnya, j . menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan instansi unit kerjaserta prasarana lingkungan, melaksanakan pendataan harga satuan bahan dan harga satuan bangunan gedung negara, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pembangunan gedung. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut api menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan gedung, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan gedung, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan gedung: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan gedugedung, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan gedung, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan gedung, melaksanakan pendataan dan inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah dan milik masyarakat, melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan gedung, memfasilitasi pemeliharaan bangunan gedung agar tetap memiliki nilai teknis bangunan, menyiapkan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara, il. mengadakan penelitian dan penilaian serta menyiapkan bahan rekomendasi pendirian bangunan gedung, mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk kelancaran proses penerbitan ijin mendirikan bangunan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi sarana prasarana penyehatan lingkungsarana prasaran, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan, bas resarrasupasg radar menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknisfasilitasi dan supervisipemantauan dan evaluasi kegiatan sarana prasarana penyehatan lingkungan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyehatan lingkungan, h.melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana penyehatan lingkungan, melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan, memfasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan agar tetap memiliki nilai manfaat bagi masyarakat: dan k.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian keempat bidang jasa kontruksi dan peralatan bidang jasa kontruksi dan peralatan mempunyai tugasmengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang jasa konstruksi dan peralatan mempunyai fungsi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan distribusi logistik, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan jasa konstruksi, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan peralatan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pengelolaan logistik, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan peralatan, (ssangasunann setan menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan distribusi logistik, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan jasa konstruksi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan peralatan, melaksanakan inventarisasi jasa konstruksi dan peralatan pemerintah dan inventarisasi barang barang (???), mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penelitian, penelaahan dan perencanaan serta sarana dan prasarana jasa konstruksi dan peralatan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan, menyiapkan penerbitan surat rekomendasi izin jasa usaha konstruksi, dan mengatur dan mengendalikan pemantauan aktivitas peralatan yang sedang digunakan, ji. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang jasa konstruksi dan peralatan terdiri dari seksi logistik, dan seksi pembinaan jasa kontruksi, dan seksi peralatan. seksi logistik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan distribusin distribusi logistik, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dan distribusi logistik, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan distribusi logistik, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan distribusi logistn distribusi logistik, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan distribusi logistik, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan dan distribusi logistik, melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan logistik, mengolah dan menginventarisasi barang barang lingkungan dinas (bisa ditambahkan penjelasannya), menyiapkan dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang dan material (bisa ditambahkan penjelasannya), melaksanakan dan mengatur pendistribusian logistik, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pembinaan jasa kontruksi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi berupa program uji mutu, rekomendasiusaha jasa kontruksi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan usaha jasa kontruksi, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan usaha jasa kontruksi, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan usaha jasa kontruksi, menyiapkan koordinasi bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan usaha jasa kontruksi: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha jasa kontruksi, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan usaha jasa kontruksi, mengadakan pengembangan, penyuluhan kepada masyarakat tentang usaha jasa konstruksi: menyiapkan bahan pengendalian dan program uji mutu jasa konstruksi, memantau dan mengevaluasi kinerja usaha jasa konstruksi, membuat surat rekomendasi ijin usaha jasa konstruksi: dan il. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. surat pat seksi peralatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan serta pengadministrasian, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan peralngadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralatan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan datapengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralatan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisipengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralpengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasipengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralatan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjapengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan peralatan, memfasilitasi pengembangan keterampilan operator dan mekanik, mengadministrasikan dan menyusun petunjuk teknis tata cara penyewaan peralatan, menyusun, il. mengadministrasikan penerimaan retribusi kekayaan daerah (sewa menyewa alat berat), m.melakukan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi daerah,: oo. melaksanakan penghitungan dan penerbitan surat keteranglon melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian kelima bidang sumber daya air bidang sumber daya air mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya air mempunyai fungsi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian teknik sumber daya air, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis binabina teknik sumber daya air, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaidang sumber daya air terdiri dari seksi bina teknik sumber daya air: seksi pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai, dan seksi peningkatan dan pembangun irigasi, rawa dan sungai. seksi bina teknik sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air. cistermasusang apkdan pemeliharaan sumber daya air, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya aidan pemeliharaan sumber daya air, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, melaksanakan survey dan inventarisasi prasarana sumber daya air, memfasilitasi kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemeliharaan irigasi, rawairigasi, rawa dan sungai, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemeliharairigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai, . bidang adalah bidang bidang lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah kabupaten balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah kabupaten balangan. seksi adalah seksi seksi pada bidang bidang lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerahdan penataan ruangbalangan. bab tugas pokok, fungsi dan uraian tugasdinasserta tugas pembantuan yang berikan kepada derahevaluasi dan pelaporadministrasi dinas, dan melaksanakyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemeliharaan irigasi, rawa dan sungai, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi peningkatan dan pembangunan irigasi rawa,dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan dan pembangun irigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan dan pembangundan pembangunan irigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pembangunan irigasi, rawa dan sungai, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjaagian keenam bidang penataan ruang bidang penataan ruang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian ruang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penataan ruang mempunyai fungsi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan ruang, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian seksi pemanfaatan ruang, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan dan pengendalian ruang. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian ruang, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan ruang: menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengawasan dan pengendalian ruang, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang penataan ruang terdiri dari seksi perencanaan ruang, dan seksi seksi pemanfaatan ruang, dan seksi pengawasan dan pengendalian ruang. seksi perencanaan ruang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisitata ruangdan menyusun petunjuk teknis perencanaan tata ruang, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan tatatata ruang, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan tata ruang, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan tata ruang, menyiapkan bahan pelaksanaan rencana tata ruang kabupaten, mem(aa memabupaten, menyiapkan bahan peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, melaksanakan perencanaan dan kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau rth), dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pemanfaatan ruang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemanfaatruang, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemanfaatan ruang menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemanfaatanfaatan ruang, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemanfaatan ruang,, menyiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang daerah:lakukan koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten dan memberikan saran pemecahannya: menyiapkan bahan peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pengawasan dan pengendalian ruang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan pengendalingendalian ruang, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan dan pengendalian ruang, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian ruang, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan pengendalingendalian ruang, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian ruang, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan dan pengendalian ruanglaksanakan koordinasi penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten, menyiapkan bahan pemberingendalian pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan kabupaten kota terkait, memlain, m.menyiapkan bahan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. kasupnag farakerjaan umum dan penataan rudan penataan ruanggustus balangan, tt his uddin diundangkan paringin pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten gan, yss (tn salinan sesuai dengan aslinya haruskariadi kabar. hukum setda kabupaten balangan 1g, (rek cyan setiap, nip. berita daerah kabupaten balangan tahun nomorcipta karyjasa konstruksi dan peralatansumber daya airpenataan ruang, mengoordinasikan dan menyinkronisasikkerjaan umum dan penataan ruangterdiri dari sekretariat, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang jasa konstruksi dan peralatan, bidang sumber daya air, bidang penataan ruang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional. jang kasta: apk: ten bab iii tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur unsur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruangmaksud pada adalah sebagai berikut,bina marga bidang bina margjalan, jembatan dan bangunan pelengkapjalan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bina marga mempunyai fungsi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina teknik kebinamargaan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan, cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan teknik kebinamargaan serta pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan, dan mengendalikan teknik kebinamargaan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, penelaahan dan perencanaan tentangngumpulan dan investasi data jalan, jal, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang bina marga terdiri dari seksi bina teknik kebinamargaan, dandan memberiumum pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan datanyusun petunjuk teknislaksanaumum pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan: menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapjalan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan: melaksanakan penelitian, pemeriksaan inspeksi, surveydan pengukuran terhadap jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, menghimpun dan mengolah data hasil penelitian, pemeriksaan inspeksi, survey dan pengukuran, melaksanakan pengumpulan dan inventarisasi data jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, bea ran (ey menyiapkan bahan perencanaan teknis program pembangunan, pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta bangunan pelengkapjalan, melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan, menghimpun dan menyimpan dokumen kegiatan legerjalan: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pembangunmengolah data penyusunan perencanaan teknis pembangunan, perizinan, pengembangan danpelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian pembangunjalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan:dan menyusun petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunjalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan kerjasama dalam rangka pemeriksaan inspeksi, survey dan pengukuran jalan dan jembatan, melaksanakan inventaris semua jalan dan jembatan yang ada kabupaten, melaksanakan pengawasan pembangunan dan pengendalian pekerjaan pembuatan dan perbaikan jalan dan jembatan, menyerahkan dokumen kegiatan leger jalan kepada unit kerja terkait dalam rangka pembinaan teknik kebinamargaan, il. melaksanakan penelitian, pemeriksaan, survey, dan pengukuran dalam rangka pemberia, dan pasar sonatas rar
anne eentabokainosabo luntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan dan pelayanan arsip dinam, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan arsip dinamdinamis serta pelayanan arsip dinamis. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan arsip dinamis, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan arsip dinamis, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi arsip inaktif, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendampingan penataan arsip dinamis, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan pengolahan, penyimpanan dan pemeliharpenyusutan (penilaian, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan) arsip, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perlindungan penyelamatan arsip dinamis serta mengevaluasi kegiatan pengelolalih media dan reproduksiurusan pemerintahan dibidang layanan informasi dan jasa kearsipan dinamis, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kerjasama, upaya pemecahan masalah yang terkait dengan otomasi kearsipan dinamis, il. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan jasa sistem dan penataan arsip dinamisdinamis terdiri dari seksi pengelolaan arsip dinamis, dan seksi pelayanan arsip dinamdinamis, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan arsip dinamis, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan arsip dinamis, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan arsip dinamis, melaksanakan kegiatan pendampingan penataan arsip dinamis, melaksanakan kegiatan menerima pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dinamis, melaksanakan kegiatan penyusutan (penilaian, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan) arsip melaksanakan kegiatan perlindungan penyelamatan arsip vital, melaksanakan kegiatan alih media dan reprodukdinamis, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan arsip dinamis, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan arsip dinamis, dan m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pelayanan arsip dinamis mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelayanan arsip dinamiyanan arsip dinamis, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan arsip dinamis, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan arsip dinamis, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan arsip dinamis, menyiapkan bahan kebijakan, norma, standar dan pedoman penyelenggaraan layanan infromasi kearsipan dinamis, memfasilitasi urusan pemerintahan bidang pelayanan informasi dan jasa kearsipan dinamis, melaksanakan kerjasama dan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan otomasi kearsipan dinamis, melaksanakan layanan arsip dinamis berbasis sistem informasi kearsipan dinamis sid), melaksanakan layanan jasa sistem dan penataan arsip dinamdinamis, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan arsip dinamis, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan arsip dinamis, dan m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian keempat bidang pembinaan dan penyuluh kearsipan bidang pembinaan dan penyuluh serta penyuluhan kearsipan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan dan penyuluh, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluh kearsipan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pembinaan kearsipan serta penyuluhan kearsipan: menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan kearsipan: menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyuluhlaksanaan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksasosialisasi kearsipan, melakukan perencanaan, penataan dan evaluasi penyelenggarauditilaian hasil pembiublikasi kearsipan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pembinaan dan penyuluh kearsipan terdiri dari seksi pembinaan kearsipan, dan seksi penyuluh kearsipan. seksi pembinaan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaarsipan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan kearsipan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kearsipan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan kearsipan, menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan: melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan, konsultasi kearsipan, melaksanakan kegiatan penilaian hasil pembinaan dan pengawasan: melaksanakan kegiatan monitoring hasil pembinaan dan pengawaarsipan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan kearsipan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kearsipan, dan il. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi penyuluh kearsipan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyuluh kearsipan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyuluhan kearsipan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyuluhan kearsipan, mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang penyuluhan kearsipan, mempersiapkan petunjuk pembinaan dan bimbingan tentang secara lisan maupun tulisan, melaksanakan kegiatan sosialisasi kearsipan, memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulikearsipan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan kearsipan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan kearsipa7) )7u7. ansharuddin diundangkan paringin ran pada tanggal agustus sekretaris daerah paten balangan, (fr did: ik nai salinan sesuai dengan aslinya ruskariadi kaba setda kabupaten, gan (lan ana tape ipt adalah upt:,,:, bidang pengelolaan dan pelayanan arsip statis, bidang pengelolaan dan pelayanan arsip dinamis, bidang pembinaan dan penyuluh kearsipngelolaan dan pelayanan arsip statis bidang pengelolaan dan pelayanan arsip statis mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan arsip statis serta pelayanan arsip statis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan dan pelayanan arsip statstatis, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan arsip statstatis serta pelayanan arsip statis, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan arsip statis, dan menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan arsip statis.ataan akuisisielolaan arsip statis:awasanusutan arsip (penilaian, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan)elenggaraan kerja sama bidang kearsipanstatis terdiri dari seksi pengelolaan arsip statis, dan seksi pelayanan arsip statis. seksi pengelolaan arsip statis mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolastatis, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan arsip statis, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan arsip statis, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan arsip statis, menyiapkan bahan kebijakan teknis penelusuran, akuisisi, pengolahan, penyelamatan dan perawatan arsip statis, menyiapkan bahan pengelolaan data dan infromasi arsip statis, melaksanakan kegiatan akuisisi arsip statis dari skpd penyelenggara pemerintah, badan usaha, organisasi politik, organisasi sosial, dan perorangan daerah, melaksanakan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan arsip statis hasil akuisisi, melaksanakan kegiatan pelestarian arsip statis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dibidang kearsipan statis, melaksanakan kegiatan autentikasi arsip statis, melaksanakan kegiatan alih media dan reproduksi arsip statis, melaksanakan kegiatan penyusunan guide, daftar dan inventaris arsip statstatis, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluaerima fisik arsip dan daftar arsip statis, menyusun guide, daftar, dan inventaris arsip statis, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan arsip statis, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pelayanan arsip statis mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelayanrsip statis, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan arsip statis, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan arsip statis, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelayanan arsip statis, menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan, perawatan dan layanan arsip statis, melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip statis, melaksanakan kegiatan pengelolaan data akuisisi dan pelestarian arsip, melaksanakan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan arsip, melaksanakan kegiatan autentikasi arsistatis, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan arsip statis, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan arsip statis, m.statis, oo. melaksanakan pemanfaatan arsip statis, melaksanakan penelusuran arsip statis, melaksanakan pameran arsip statis, melaksanakan lomba arsip dokumen statis, mengelola pengaduan masyarakat, mengelola perangkat teknologi informasi dan komunikasi, penyedia akses dan pelayanan informasi kearsipan melalui jaringan informasi kearsipan nasional jika):penyampaian hasilnya kepada pusat jaringan nasional, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya, bagian ketiga bidang pengelolaan dan pelayanan arsip dinamis bidang pengelolaan dan pelayanan arsip dinamis mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan arsip dinamis serta pelayanan arsip dinamis.
masyarakat dan desa kabupaten 8kalangan dalam pembangunan daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten balangan nomor tahun ten tang pembentukan dan susunan perangkat daerahdan peraturan bupati 8kmberdayaan masyarakat dan desa kabupaten balangannganrahmattuhanyangmahaesa bupatibalangan, peraturanbupatibalangan nomor68 tahun2017 tentang tugas pokok, fungsi danuraiantugas dinaspemberdayaanmasyarakatdandesa bupatibalangan provinsikalimantanselatan sselanjutnya disebut dinasadalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten balangan. kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten balangan. bab ketentuanumum pokok, dinas peraturan bupati tentang tugas fungsi dan uraian tugas pemberdayaanmasyarakatdandesa. menetapkan memutuskan untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan fungsi: perumusevaluasi dan pelapordinas pemberdayaan masyarakat dan desamempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. bab tugas pokok,fungsidanuraiantugasdinas pemberdayaanmasyarakat dansa bidang adalah bidang bidang lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa daerah kabupaten balangan. seksi adalah seksi seksi pada bidang bidang lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa daerahmasyarakat dan desabalangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada sekretariat mempunyaibagian pertama sekretariat bab iii tugas pokok,fungsi danuraiantugasunsur unsur organisasidinaspemberdayaanmasyarakatdandesa unsur unsur orgarusasr dinas pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari sekretariat; bidang pemerintahan dan pembangunan desa; bidang pemberdayaan masyarakat; bidang bidang keuangan dan aset desa; unit pelaksana teknis; dan kelompok jabatan fungsional.berdayaan masyarakatngelolaan keuangan dan aset desa; mengoordinasikan dan menyinkronisasik, dan keuangan dan aset desab_ _ = _dan bidang tugasolahan keuangan; penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengolahan aset daerah; penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengolahan administrasi kepegawaian;urunadministrasi kepegawaian serta pengelolaan aset lingkup dinasradministrasi dan aparatur, bina penataan desa dan kelurahan serta fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; menyusun program, mengoordinasikan, rnernbina, mengatur, dan mengendalikan administrasi dan aparatur desa dan kelurahan; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan desa dan kelurahan; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peranan badan permusyawaratan desa bpd) dalam pemerintahan desa; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perbuatan dan pengelolaan profil desa dan seluruh database penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikanadan permusyawaratan desa bpd) serta pembuatan peraturan desa pemdes); menyusun program, mengoordinasikan, rnernbina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; menyusun program, mengoordinasikan, rnernbina, mengatur dan mengendalikan penerbangan desa dan kelurahan; dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemerintahan dan pembangunan desamempunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian administrasi dan aparatur desa dan kelurahan; penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penataan desa dan kelurahan; dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan. bidang pemerintahan dan pembangunan desamempunyai tugas mengoordinasikan, rnernbina, mengatur dan mengendalikan administrasi dan aparatur penataan desa dan kelurahan serta fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan. bagian kedua bidang pemerintahan dan pembangunan desa "' ' "'< ~." '~\j.r. .administrasi dan aparatur; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan administrasi dan aparatur; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan administrasi dan aparatur; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan administrasi dan aparaturadministrasi dan aparatur; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan administrasi dan aparatur; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan administrasi dan aparatur;;bpo); melakukan evaluasi laporan kerja bulanan aparatur perangkat desa dan badan permusyawaratan desa bpo); melakukan evaluasi kewenangan kepala desa terhadap pemberhentian aparatur perangkat desa; melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia som)aparatur desa dan kelurahan; membantu menyelesaikan permasalahan terhadap aparatur desa atas pelaksanaan tugas; dan seksi bina administrasi dan aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan administrasi dan aparatur desa kelurahan. bidang pemerintahan dan pembangunan desaterdiri dari seksi bina administrasi dan aparatur; seksi bina penataan desa dan kelurahan; dan seksi fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan. dan bidang tugas sesuai lain tugas melaksanakperencanaan pembangunan desa dan kelurahan; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; seksi fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan rnernpunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan desa dan desdesa dan kelurahan; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penataan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penataan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penatataan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan penataan desa dan kelurahan;ataan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi meningkatkan pembinaan desa dan kelurahan; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi bina penataan desa dan kelurahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan penataan desa dan kelurahan. dan tugas bidang sesuai lain melaksanakan tugas kewenangannya. l.:: ~w ,,. v ' uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna, kelembagaan masyarakat dan adat serta pembinaanmanfaatan teknologi tepat guna; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan partisipasi dan swadaya masyarakat; penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian partisipasi dan swadaya masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan masyarakat rnernpunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan teknologi tepat guna; penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; dan bidang pemberdayaan masyarakat rnernpunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat serta partisipasi dan swadaya masyarakat. bagian ketiga bidang pemberdayaan masyarakat menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunrencanaan pembangunan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi perencanaan pembangunan desa;; menyiapkan bahan dan informasi dan melaksanakan sosialisasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahteknologi tepat guna; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat gunakegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna;teknologi tepat guna; menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; melaksanakan bimbingan dan pembuatan petunjuk teknis dalan; seksi teknologi tepat guna mempunyai tugasmelaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna. bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari seksi teknologi tepat guna; seksi kelembagaan masyarakat dan adat; dan seksi bina;dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. ( .elembagaan masyarakat dan adat; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan adat; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan ad kelembagaan masyarakat dan adat; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi pembinaan kelembagaan masyarakat dan adat; menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap kader pemberdayaan masyarakat kpm)atau kader pembangunan desa kpd); menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga kemasyarakatan dan adat seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, karang taruna, pkk, posyandu, rtr dan lainnya; melaksanakan pendataan dan menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan; menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program peningkatan pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat; menyiapkan bah; memfasilitasi peningkatan lembaga adat dan masyarakat adat dalan rangka pelestarian adat dan budaya lokal; seksi kelembagaan masyarakat dan adat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan kelembagaan dan adat. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;ingkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;; memfasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat; memfasilitasi peningkatan motivasi masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan dalan rangka menumbuh ; menyiapkan bahan koordinasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat; menyiapkan bahan koordinasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; memfasilitasi pengembangan semangatakti gotong royong masyarakat bbcom); seksi bina partisipasi dan swadaya masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat. bidang tugas dan melaksanakan tugas lain sesuai kewenangannya. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa, bina penataan aset desa serta pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketatausahaan keuangan desa; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan aset desa; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat; menyusun pedoman dan bimbingan pengelolaan dana yang berasal dari pendapatan transfer dana desa; menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis terhadap aparat desa dan badan permusyawaratan desa bpd) terkait dengan keuangan dan kekayaan pemerintah desa;apb desa yang menyangkut keuangan dan kekayaan pemerintah deskeuangan dan aset desa mempunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan keuangan desa; penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penataan aset desa; dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat. bidang keuangan dan aset desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketatausahaan keuangan desa, penataan aset desa serta pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat. bagian keempat bidang keuangan dan aset desa memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tni manunggal masuk desa tmd) dalam rangka percepatan pembangunan perdesaandan ketatausahaan keuangan desa; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan ketatausahaan keuangandan ketatausahaan keuangan desa; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa; memfasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi, pengelolaan keuangan dan kelayak;; memfasilitasi dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan keuangan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa; memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia som)aparatur desa dalam pengusahaan pengelolaan keuangan desa; memfasilitasi pembinaan aparatur desa dalam penyusunan, perencanaan dan verifikasi apb desa; memverifikasi laporan pengelolaan keuangan desa dan peraturan desa ten tang anggaran pendapatan dan belanja desa; seksi bina dan tata usaha keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa. bidang keuangan dan aset desa terdiri dari seksi bina dan tata usaha keuangan desa; seksi bina penataan aset desa; dan seksi pengembangan dan usaha ekonomi masyarakaset desa; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penataan aset desa; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penataan aset desa, ketatausahaan administrasi aset desa dan ketatausahaan pengelolaan aset desa; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penataan asepenataan aset desa; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan aset desa; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan penataan aset desa; melaksanakan pendataan seluruh aset kekayaan desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan lainnya; menyiapkan bahan pembinaan bagi aparatur desa dalan pengelolaan aset dan administrasi aset desa; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tentang optimalisasi, penambahan dan penghapusan aset desa; menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja lain dalan upaya pengamanan dan atau optimalisasi aset desa; melaksanakan penilaian dan optimalisasi terhadap aset desa; memfasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan aset akibat dari desa yang dimekarkan; memfasilitasi pemetaan batas desa yang akan dimekarkan; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi bina penataan aset desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan penataan aset desa. dan tugas bidang sesuai lain tugas melaksanakan kewenangannya. menyiapkan bahan rekomendasi kemajuan pencairan anggaran dana desa add)yang diajukan kepala desa; danmberdayaan masyarakat dan desa. bagian kelima unit pelaksana teknisusaha ekonomi masyarakat desa; mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat desa; menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat desa; menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan usaha ekonomi masyarakagembangan dan usaha ekonomi masyarakat desa; menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat desa; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat desa; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan usaha ekonomi masyarakat desa. pasa122 beritadaerahkabupatenbalangantahun2017 nomor68 !wan setiap, nip. ruskariadi kabar. hukum setda kabupaten balangan salinan sesuai dengan aslinya diundangkan paringin pada tanggal agustus sekretarisdaerah kabupaten~kalangan, ttd jl)~ ditetapkan paringinberdayaan masyarkat dan desa kabupaten balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab
salinan\| ats bupati balangan provinsi kalimantan selatlebih lanjut diatur dengan peraturan. babikp lampirformat kop surat panitia pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa kecamatan. oo. kabupaten balangan alamat: jln. . . kode pos. telpon fax. format stempel cap panitia pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa kecamatan sissisiseessinasemartan kabupaten balangan keterangan ukuran kotak terluar :3cm x6cm jenis huruf boolean oddstyle bold tebal) ukuran huruf paragraf atau single warna tinta stempel cap ungu bagai format surat suara contoh halaman depan surat suara surat suara dengan (lima) calon kepala desa pilihan mosododenpancekkan aaa anak catatan .co.occcomn kabupaten oncoooococcoooocdorili eng pee surat suara dengan (empat) calon kepala desa nata pilihan soaooodasennon sen oon onn catatan gs0nusasunanun kabupaten lilit ana aa? tea t.p surat suara dengan (tiga) calon kepala desa pilihan kanan lee orang benar catatan sesucemuusaia baki kabupaten sanur ska surat suara dengan (dua) calon kepala desa pilihan catatan suka odnb kabupaten mun d contoh halaman belakang surat suara panitia pemilihan kepala desa ketua anggota salinan sesuai dengan aslinya an, kabar. hukum setda kabur kalangan atu, (te jenar nansharuddin ka. h.iwan setiap, ntata administrasi administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya yang digunakan panitia pemilihan kepala desa adalah menggunakan kop surat dan stempel cap panitia pemilihan kepala desa. kop surat dan stempel cap panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada adalahrlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa bagian pertama ruang lingkup pengaturan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa meliputi: bahan dan peralatan dalam pemilihan kepala desa, ata sap pengadaan bahan dan peralatan, pendistribusian dan pengamanan, dan spesifikasi perlengkapan pemilihan kepala desa. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam antara lain: kotak suara, surat suara: bilik pemungutan suara, tinta: formulir, daftar calon kepala desa, alat dan alas untuk mencoblos, salinan daftar pemilih tetap dpt) dan daftar pemilih tambahan (dp tb), dan alat kelengkapan lainnya. alat perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: tali pengikat alat pemberi tanda color, tanda pengenal panitia pemilihan kepala desa, tanda pengenal petugas keamanan tps, kantong plastik besar, ballpoint, spidol kecil: dan spidol besaruntuk memasukkan surat suara pemilihan kepala desa. kotak suara yang digunakan untuk pemungutan suara jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kotak suara berbentuk kubuskotak suara harus kuat dan terbuat dari alumunium, kayu atau dari bahan bahan lainnya yang kuat dan aman serta mudah ditemukan atau dapat diperoleh desa tempat berlangsungnya pemilihan kepala desa. kotak suara untuk surat suara pemilihan kepala desa dapat menggunakan kotak suara kepala desa. surat suara sebagaimana dimaksud pada memuat foto, nama, dan nomor urutsurat suara untuk calon kepala desa berbentuk empat persegi panjang dengan posisi horisontal. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan sehingga diusahakan untuk tidak mengenai foto calon kepala desa, nama calon, dan nomor urut calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara. jumlah surat suara tiap tps sama dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah (dua koma lima persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadanganuntuk pelaksanaan pencoblosan dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa. bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada disediakan setiap tps dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan bilik pemungutan suara harus kuat dan terbuat dari aluminium, kayu atau dari bahan bahan lainnya yang kuat dan aman serta mudah snn ditemukan atau dapat diperoleh desa tempat berlangsungnya pemilihan kepala desa. bilik pemungutan suara dapat menggunakanbilik pemungutan suara tersebuttinta sebagaimana dimaksud pada berwarna ungu atau biru tua. tinta sebagaimana dimaksud pada. tinta sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat dari bahan kimia atau dari bahan gambir. penyediaan tinta tps disesuaikan dengan jumlah pemilih setiap tps dengan mengedepankan prinsip efisiensi. paragraf formulir formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. formulir yang digunakan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tahapan penghitungan perolehan suara calon kepala desa adalah formulir lembar hasil perhitungan suara calon kepala desa sah, formulir rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala desa, formulir lain sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang undangan. formulir lainnya yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan ini dibuat dan diadakan secara mandiri sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. paragraf daftar calon kepala desa dasar calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang profil calon kepala desa. tps pada desa disediakan paling tidak (satu) set daftar calon kepala desa. paragraf alat dan alas untuk mencoblos alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk mencoblos gambar calon kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada meliputi paku, bantalan dan meja. alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada disediakan (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara tps. paragraf daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan daftar pemilih tetap dpt) dan daftar pemilih tambahan tb) sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan sebagai acuan identitas pemilih bagi panitia pemilihan kepala desa, pemilih, calon kepala desa, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. daftar pemilih tetap dpt) dan daftar pemilih tambahan tb) disediakan masing masing (satu) rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman, panitia pemilihan kepala desa, dan saksi. bab pengadaan, pendistribusian dan pengamanan bagian kesatu pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa diadakan atau disediakan mengacu pada rencana biaya yang telah diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan telah disetujui oleh bupati. pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan mekanisme: pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah apabila dianggarkan sebagai kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran skpd yang membidangi pemerintahan desa, atau pengadaan barang dan jasa desa atau diatur secara khusus apabila dianggarkan sebagai bantuan keuangan secara khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desaaerahesa. dokumen surat pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dihembuskan kepada bupati kabupaten balangan melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten balangan. pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dibiayai dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan didesa. pengadaan perlengkapan dan honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam rekening belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal pada kegiatan pemilihan kepala desa dalam apb desa. kekurangan biaya kegiatan pemilihan kepala desa yang belum termuat dalam rencana anggaran biaya yang diajukan oleh panitia dapat dianggarkan dalam belanja dari sumber dana apb desa kekurangan sebagaimana dimaksud pada hanya diperuntukkan pada hari pemungutan suara jika pembiayaan pemilihan kepala desa mengacu kepada (dua) huruf pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa desa dan pedoman umum pengelolaan keuangan pemerintah desa. bagian kedua pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan pemilihan kepala desa harus selesai didistribusikan pada masing masing tps paling lambat (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang didistribusikan dari kabupaten desa panitia pemilihan kepala desa melalui kecamatan. serah terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dari camat selaku anggota panitia pemilihan kabupaten kepada ketua panitia pemilihan kepala desa.perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah desa diserah terimakan kepada camat selaku anggota panitia pemilihan kabupaten. panitia pemilihan kabupaten meneliti dan menyerahkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah desa kepada ketua panitia pemilihan kepala desa melalui kecamatanbagian ketiga pengamanan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus mendapatkan pengamanan sebelum dan sesudah acara pemilihan kepala desa. pengamanan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk mencegah upaya pengrusakan atau penghilangan. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diamankan oleh oleh pihak yang menerima dalam berita acara serah terima dan disimpan pada tempat yang aman desa. panitia pemilihan kepala desa bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan alat dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dari saat pembukaan dan perhitungan isi kotak suara pada tingkat tps sampai dengan berakhirnya acara rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat desa. setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa dinyatakan selesai, seluruh perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang telah digunakan beserta sisanya diserahkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada pemerintah kecamatan untuk disimpan dan diamankan. pemerintah kecamatan berkewajiban menyimpan dan mengamankan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ditempat yang aman kecamatan. khusus barang inventaris kpu kabupaten balangan yang dipinjam pakai dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus dikembalikan oleh panitia pemilihan kepala desa atau pihak yang meminjam setelah pemilihan kepala desa dinyatakan berakhir dan dinyatakan tidak terdapat permasalahan atau pengaduan yang bersifat administratif dan atau pidana. pengembalian barang inventaris kpu sebagaimana dimaksud pada dibuatkan tanda terima barang yang dipinjam pakaian. dokumen dan perlengkapan lainnya yang bukan barang pinjam pakai dikemas dengan rapi dan dimasukkan ketempat yang seharusnya serta disimpan ditempat yang aman kecamkare dng h.ansharuddin salinan sesuai dengan aslinya diundangkan paringin pada tanggal agustus kabar. hukum setda sekretaris daerah kabupaten "balangan tenbalangan, "yp p7, yaa anyer "ta naga dira iwan setiap, ng. ani nip. berita daerah kabupaten balangan tahun nomor
taiyelesaian sengketasaian sengketa pemilihan kepalayelesaian sengketa pemilihan kepalababpemilihan kepala desa tingkat desa dan atau kabupaten secara berjenjang oleh masyarakat dan atau calon kepala desa. laporan. jika pelaporan dilakukan secara lisan, format pelaporan disediakan oleh panitia. laporan sebagaimana dalam disampaikan selambat lambatnya (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diselesaikan secara berjenjang oleh panitia pemilihan tingkat desa, panitia pemilihan kabupaten yang ada kecamatan. panitia pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima. panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporanpelanggaran, secara berjenjang. panitia pemilihan menyelesaikan sengketa dilakukananitia pemilihan membuat keputusan, dan keputusan tersebut pada huruf bersifat final dan mengikat. penyelesaian sengketa dimaksud, paling lambat (empat belas) hari sejak pih, yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pada tahap pemilihan, ditindak lanjuti dengan pembatalan calon terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa. bab iiiegak hukum. panitia pemilihan kabupaten memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada aparat penegak hukum. laporan yang mengandung unsur pidandalam tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa. laporan yang mengandung unsur pidana dan masih dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan, tahapan pemilihan tetap dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa. diterima pada saat calon terpilih telah menjabat sebagai kepala desa, ditindaklanjuti dengan pemberhentian kepala desa, diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangundan, men ella kanah kabupaten balangan aas lai jiwa gagal bal bana ukari abi m.'seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pencalonan kepada desa yang jujur dan transparan, sehingga menghasilkan calon kepala desa yang mampu menjalan tugas pembangunan desa, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa, dilakukan batasan jumlah maksimal calon kepala desa sebagaimana ketentuan dalam ddalam rangka mengatasi terjadinya kelebihan jumlah calon kepala desa sebagaimana yang ditentukan dalam jumlah maksimal calon kepala desa perlu dilakukan seleksi tambahan bagi calon kepada desa yang memenuhi syseleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,seleksi tambahan calon dalam pemilihan kepala desa seleksi tambahan calon kepala desa dilakukan dalam hal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ternyata lebih dari (lima) orang. panitia pemilihan kepala desa melaporkan rencana seleksi tambahan kepada panitia pemilihan kabupaten dengan melampirkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi calon kepala desa paling lama (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi calon kepala desa berakhir. seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari setelah laporan panitia pemilihan kepala desa tentang rencana seleksi tambahan diterima oleh panitia pemilihan kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. dan paling banyak (lima) orang. panitia sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat berpendidikan paling rendah sarjana strata satu s1) dan atau sederajat, dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah atau perguruan tinggi atauanitia sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut menyusun jenis dan kerangka acuan kerja seleksi tambahan: melakukan seleksi tambahan pemilihan kepala desa melalui seleksi tertulis: menetapkan peringkat perolehan nilai calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan tertulis: menyampaikan hasil seleksi tambahan kepada panitia pemilihan tingkat desa untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa: melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui dinas pemberdayaan mayarakat dan desa. pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara independen dan tidak memihak seleksi tambahan dengan penilaian pengalaman bekerja pemerintahan desa lembaga desa mempunyai kriteria dan bobot sebagai berikut lebih dari (dua belas) tahun, dinilai (lima puluh): b.lebih dari (sembilan) tahun sampai dengan (dua belas) tahun, dinilai (empat puluh dua): cc. lebih dari (enam) tahun sampai dengan (sembilan) tahun, dinilai (tiga puluh), d.lebih dari (tiga) tahun sampai dengan (enam) tahun, dinilai (dua puluh): dan sampai dengan (tiga) tahun, dinilai (sepuluh). pengalaman bekerja pemerintahan desa lembaga desa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dan atau lembaga kemasyarakatan yang ada desa sesuai perundang undangan yang berlaku tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari (seratus) soal dengan tema soal antara lain: wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pemerintahan desa, cc. pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan pembangunan desa, pengetahuan umum. nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada adalah (lima puluhwaktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh panitia pemilihan kabupaten dan atau tim seleksi tambahan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. tim seleksi membuat berita acara pelaksanaan ujian tertulis calon kepala desa. tim melakukan penilaian dan mengakumulasikan nilai kumulatif seleksi tambahan. hasil penilaian tim dan berita acara diserahkan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat (tiga) hari sejak dilaksanakannya seleksi tambahan calon kepala desa. format berita acara pelaksanaan ujian tertulis bakal calon kepala desa, format tabel bantu penilaian dan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan dan ujian tertulis bakal calon kepala desa sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati inidengan nilai tertinggi berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan yang disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat desa. dalam hal terdapat bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat (lima) tidak tercapai, maka dilaksanakan ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai kumulatif sama sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara bakal calon kepala desa dimaksud. peserta seleksi tambahan pemilihan kepala desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkatalangan, ttd tpp alauddin diundangkan paringin pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten balangan, tan peta salinan fotokopi sesuai dengan aslinya sep mengetahui, sh ruskariadi kepala bagian hukum ala # seri tarian daerah kabupaten balangan &), sh. m. 1eleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa berita acara pelaksanaan ujian tertulis bakal calon kepala desa nomor ada hati snorewosa kaa ewe, daa see asas tahun. bertempat di. telah dilaksanakan ujian tertulis bakal calon kepala desa yang dihadiri oleh panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan desa, dan bakal calon kepala desa sebagaimana daftar hadir terlampir. pelaksanaan ujian tertulis bakal calon kepala desa sebagai berikut bakal calon kepala desa. kecamatan asn yang hadir dan mengikuti ujian tertulis sebanyak mma fame der: bakal calon kepala desa . kecamatan tee yang tidak hadir sebanyak .(.iii.) orang. ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul . wita s d . wita. koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul . wita . wita. nilai hasil ujian tertulis masing masing bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut nama scoonenvexcennessesasnng tmenpetoek hit insan esansssesneineninat mensameyan nama .ooieek, memperoleh nilai . ( .oooooooooooocococoo.o m nama esesesknnn kan, memperoleh nilai . (. nama eeveeeerverenesesesnnng temp eer oleh pil cnn217 (enicnressanesanensenssssn) nama oom. memperoleh nilai . ( .ooooooooooo oo) nata sesevanenensenanasensng ihempepole tia scan gisissnnntantenenesonencenan) dst. demikian berita acara pelaksanaan ujian tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. paringin. tim seleksi tambahan rincian nilai akumulatif hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa nilai pengalaman nilai total kepala bekerja lembaga tes tertulis nilai keterangan desa pemerintahan desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa a.l " ta he @ o7lpt metan sana rena panitia pemilihan desa, tabel bantu penilaian seleksi tambahan bakal calon kepala desa kriteria bobot nilai nilai pengalaman bekerja lembaga pemerintahan desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa pol tahun tahun s d tahun tahun s d tahun tahun s d tahun .s d tahun nilai tes tertulis pe \| jumlah total bupati balangan, nene sk, gnu ansharuddin r. salinan fotokopi sesuai dengan aslinya mengetahui, sekretariat daerah 2f kabupaten balangan setia taat ah. iwan setiap, nip.
ke:ata penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah: sehubunganserta adanya perubahan anggaran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bag(oo jpanmemsetan irevcapurun \| oo) oo ) learmawsetatano tenasia ) powo )j)3sas00o\|powo )j woa7tool oo jamawsetatan larangan oo powo o)j2537000\| o o o) span0soap freeware iresinamineci roo rp ) o bis presinarinaci isunasum asasooof ) sasaoool das ireematincei judul rpo o ) j asasooolmp oo ) iresinatincci jsimpangsumeuan rp ) o)o o ) o3sa0oo\| o ) iresinamincsi java sserooo\| oo ) 43so0oo\|ro (iso iteinarincci teununcpatu \| rpo o ) )j)9389s000\| ireenetnceioo ikamewan roo 3s12000f o j oa463000\| oo) s50000\| p umrah i grass0000\| tirasoooofp besaran bagi hasil retribusi daerah setiap desa kecamatan sebelum setelah besaran pagu penambahan penambahan tambahan oimuaraniman roo o l000\| ) 1319000o\| o ) bau uye xin2000\| o o)j o1276000\| oo )? untu kara o oo o)j la11000o\|rp oo o ) tua p osesooof o i132000\| oo ) ua oeatumeang roo i72000j o oo )j a343000\| oo ) sikap ut )j o1264000\| o )? incaran sasoool o benowo\| papua tertua avu ilogooo\| o ) o ) han uah utara o o ) o ) uua o awa han o o1404000\| o ? haru mungkur ayam ) o o ) panik ob0700o0\| o ) ) ses0polri o aaatone perang san tang astro\| dan iuatone massal oj ooo oj) 179n000\| o j) mango surya ojo rp ss6000\| )j o70oo\| o lo00\| more padang raya i12500n\| \|ap ban bara t6000\| ooo)j bait0ol )o )j108000) away pematang cap sir000\| oo) s25000\| away merah sog00o\| gzotoolap oo tawaran pudak sosoool rp s2000\| oo) ajaran jtbadalungga ) siti600o\|ap o o o )j9142000\| lawatan tindakan o5t oo\| oo)j lo6000o\| oo)? away upulantan lrp te7000\| oo )? wayan biharahiirlrp rp) rpo lawakan turun sabun ss7000 haawayan tangan tawaran pmi so000\| rp (sa isatumandi jotarwin ot s000\| belbarumano terbaru yoo 2000p losoooo\| leerumanon iawvasanman t057000\| rp a22000\|mp aarumano petarung rp to1room\| darlenrumanoi joununamamau oro2r0o0fra )oo)j atas00jap pen heearumano rasa anemon tamu menang raw menos sesooofap aiamemone tesromeran tonzooftp t252000\| memang tiamentone awan tap s1ao0o aamamone ampihongselatan s000\| los0000\| 5eamamona kusameratin ess0oo\| sesosok\| elumemong imatawaturus to36. anemon otornamawang ito s000f ajtammmong kurang o00\| dumping tampang tampimona tong ando\| rp aameitong namun snoooofap hedbampimone ipururuay b26. sa7000\| fp haa potong ungatawang gatot mpi mundur a000\| r002000\|p pepagan tayang bamboo rp halaman sun satu iss00o t5s000\| ap hang tema sor000 rp ema tmanerayamu te1boo\| 79000fap artbammam timor batuan tosecoo\| lase0oo\| mma tuampasawan 7es0comp 90o00ofqp bas paringin selatan ot powo)j) secolo\| o ) bas rin gin sel ratusan ) o rpo o ) sa60oo\| o ) tie resmi tinggi oo) simpang samaran rp ) oo ) o )? mah rp bupati angan, lampu pai dd) pena ya: yanapagu tambahan add dan board diberikan bagi setiap desa. pagu tambahan sebagaimana dimaksud pada merupakan pagu tambahan yang diakomodir dalam peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pagu tambahan sebagaimana dimaksud pada disalurkan setelah kepala desa melengkapi persyaratan sebagai berikut: fotokopi rekening tabungan atas nama pemerintah desa, peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa yang memuat pagu tambahan add dan board sebagai pendapatan desa:. besaran pagu tambahan add dan board bagi setiap desdan pagu tambahan, terdapat sisa add dan board rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari y60dan pagu tambahan berlangsung sampai dengan minggu kedua bulan desseptember bup ati balangan, ana hana kaharuddin diundangkan paringin pada tanggal septemberpagu tambahan add untuk setiap desa kecamatan sebelum setelah besaran pagu penambahan penambahan tambahan uo ooouoeuara nan o t3ua u ooohamarung haul ubuntu karau rpo oo ? luar oisalumbang oot sur usia selayar karun aduan uutpamurus wilayah joimarias t luar o o oj ott aaw ahan o o o o t rp. tsu jotmungkur ayam oo o juan utpanimbaan o o tee lena awal hatinya o o o ira j oo o ) o530. "selmatona o o dihalang o o u t so277a000\| o ) calon isuryatam oo) calon good baru baru lonaoooj limau ao o s2s.i37. ema lonaooo oipadangraya b11 oo haa long oo. sumber agung oibihara tool rp o martawaranoo pematang jot rp aya nou5jumrah awalan tawaran lrp tawaran j rpo o88700. ayan tindakan rp. . tawaran kontan o lrp oojamose1.0oo\|p oo ) away jantan lrp. o85143000\| away muara jaya roo m2474000\| sil1850001 j9: awan vihara hilir rp hawa awalan ilir tool o80018000 tan teo jawaban tputatbasiun si tawara novo iselpumpung o ot o515: jawaban o o uotbadalunggahilir oo jawaban o otnungka oo ) si1. tawaran tangani u t rpo oo7 tes ayan ootkedondong bee awalan o o uoibaramban ot her kawasan tambakan o ot oo .000j jawaranooo o ouipiyait atu mandi o(darwin o o olbaruman lok batu batu man dio o(pelajar batu mandi.o (teluk mesjid oo o7 ibatumand timbul tulang too larutan o oibanuahanyar rp o ) .00o\| jearumanoi bakung o o0316.ooo\| jatuhan ditaruh \| o .77a00o\| jearumanpi jau helparumawoi jounuromawu mp. .000l bar mani o(hamparan o o oi s10. "es batu mandi oo\| kasai o ter lampion )o o lipan aran o o o oo) 6s0. lampion o (tanah habang rp o4o8513. jampi ron oo(batu merah o o ge7.las. pion g ootlampihong kanan oo ) lamertona jlampihong oo oo ilampihong ooilampihong kir lampiran belajar lampion oikusambi hulu s21.7eo.0oo\| lam zona iku sambi hilir o \| ilampihong oooimatang lurus \| too lampion o olok karawang oo ilampihong likupang ino ilampihong oo(tampan go j o rpo o o ) hotel lam pamona matang danau rp tie lampion go o oilokpanginangan lampion jengkal rpo ilampihong disungai tabuk \| hosltampi zona ijimamun lampion go( teluk karya oo\| lampion ooo(puputan phong isungatawang hae ilampihong (kandang jaya rp lampion oimundar o o paringin ooo(ilalang ooo\|r powo7 o414008000\| has paringin mojo(kalahkan oo roo7 paringin oolasung batu )oot oo paringin para no o ojo rpo jaring nomor sayap rpo358: oo) oo. paringin imurungilung paringin oo) (mangkayahu. . arini ouilamida bawah o\|l rpo asiparingi noo idah o o trp angin oootewan mas rp. b06. paringin ojojmibabayau ol epa nam job apa ojo mee align taruh bahan . rp) oo parigi inan o ut paringin baru bahan rp. oo) )o. hertz arena tpanacuna rp. paringin ooigalumbang ol rp. oo paringin obat paringinoooimurungabum \|l rp. oo. paringin fungsi ro rp) o iresmctincci tebing tinggi o oo\| rpo hare bincmincci dun oo) e trepinemincci simpang tumbuhan hesreeinemincci java ) roo) repinemineci lanskap o reine tinggi (kam biy o o o \| oo guam be. besaran bagian dari hasil pajak daerah setiap desa penambahan penambahan tambahan para a790000\| rp) sisa0o0\| tua jaamaruna rp as9atom\| oo ) uu reo kess0o\| os2s4n0o\|ro oo )j oeuntukarau sa2200o\| oo) sdartoolrp oo ) ju jjisalumb ana rp a57600ol oo )j ss6i0polri o ) tuan j sirap t rp asszodol o oo sia0on u 7jj disatu 3s2spoof o jssmooo\|rp oo taiwan oupamurus t rpo )4a72000\| o os51000\| bahan u oo 3assoc\| )j se1tool oo ) bahu oo ) sapu rp sarwono\| o ) stogoofrp oo )? bau jawa ha sogno0ol rp ) s81s000\|rp oo ) maya juimungkuruyam oo\| rp oo ) sisi0o0l tiga oj jpanimbaan powo ) 3828000j atol00\| eye wonorejo o otr poo o o sbosoooj ) os7os0oo\|rp bu. emeraraet oo ) g633000f kantong o o j hawar oo) r0p tuang angka powo rp oo alaatonaooooo tra bulan ojo powo 7jd6s8000\| ) ss4good\|ro o etmatong hartono sasgcool rp ) g270000lrp oo ) tarjuatong o tentu tampuk a72000\| oo) jason o oik gunung rpo a7n80ool o ) s380000\| oo ihnhatone o oj imamantang rp 63a7ooo\| ooo ) oo ) banned utp a40 ooo ooj bti00o\|rp o s96000\| kantong ooo oteinuang santang g7ir0c0o\| oo ) t660000\| ooo 94x. phone jaringan rp j6assooof emang aiy rp asgoooolep o nang mara rp g524000\| oo o o oj tas1000\| si1000\| throne suryatama opo a020000\| oo) hang taruh penyamaran oo) oo) baamtong o oa maya rp ae6z0bolt ) sosaooo\| kantong .ooo japanarava assacoofap oo) sasaooojrp o among umen agung ooo o) oo) hawa bara 306s. o ) ssa0po\| oo o )j kawasan merah. rp7 33e1000\| 331t000\| oo )? tawaran awalan sad00o\| po ) oo) t42000\| away pundak o ss1s0polri oo ) lawakan badalunggk rp d052000\| rp ) a622000\| oo ) tawaran jutundakan oi ooo j si4000\|rp oo mar tawaran pln bas2000\| powo oj o3sei000\| ota5000\| tawaran tunai oa2 eno0o\| o) os25 awalan muaranya 37e20oo\| rp a250000\|1p away 5ju mara hilir os53900lap oo) haa 5apu rp d010000\|np o o)j425000\| awalan wayan ftin 3t85000\| o saloon\|am oo ota7000\| away putat basin rp) o001 o obi o0o\| o )j488000 hawaii sri pumping rpooooj3sat0oo\| ooo j a012000\|rp ooo)j9ds5000\| tawaran upadalungsa film rpoooojo bi2000\| oo j o568000\| ooo)j o435000 tawaran u dunia oouop rp ooo)j ada000\| roo )j tawaran o tangan oo oj so0o\| mayan tkeoonoong 327ryool tp 3room\|am o oja50000\| e bawahan terapan oo rp) d020000\| o away bajang rp sis200o\|tn o o ara pat powo oja2sa0on\| oo ) s24000\| earumano, oitarwn s613000\| baeamumana tampak sesi00o\| s50001 tes0001 teatumangioo teluk yesno oo ojo roo a00000\| oiz0po\| o j gi7000\| keamanan taman tuang aarumami parung bes000\| a200000\| sir000, hanuman tewonomaau anon asasi mo onar bar jsatumanoroj rasa ooo rp o 3xes000\| oo oo ) alumpwona tawaran astro\| sir elumemona taman sasangrawan 2s25ooo( reoodtss0romp sos0001 luamenong o7j jearumeraa o rpo o o 45a4000\| oo o )j) sis2000\| oo) sano00\| lampion oo otlampihong kana no\| rpooooo)j) oo ) o ) tampil hong oo tya rpo o o 37es000\| o )j4254000\| oo) lampion trusamainuw rosso0o son o00\| tomsnong trosamei mug a70 so0001 juampinong o matang lurus o o or poo ) rp ) tamampona teormamawang ito tiammmong oj grup ang oo o ) oo ) ban itampitongooj tampan go oo rp) 3s00000\| o ) ber jtampisong o(matang danau roo )j ) oo ? ltampmong oj guna kak o rpoooo) sas600o\| rp ) ss8000\|rp hee jampi hong sungai koo o j2872000\| oo ) oo) minine ima mun o rpo o ) oo )? amainono imam bos c00 sang0o\| ton tameinong .o ungarawang oo rp za2ooo\|ap sessooojrp oo juameinong ooo) jumpa oo j t roo )j se3000o\| )j) a1s0000\| si1000 bas tpa ino kekalahan goo o rp j rp ) a026000\| rpo ) tpa imam sun satu otot roo o j asas000\| rp ) s622000\| oo )? bar tpa man oooiavap op rp) sys0000\| o )j as3000\| has iparisain murung tune o o t rp o o)ses9o0corp o ) di720oo\| pepagan tmangkaya ap maa panam otorsatuna oo o j as1s0oo\| oo ) halpasnan lambda bawah oo ) o j a5b000 paringin aha ooj033000\| oo jas90ool oo ) pangan irian mas opo d21000oleh oo) paringin ubabayau rpooooo a072000\| o o o)j asasgoo\| oo lapangan sungai ketat rp ) rpo tia pamnamsewran jian opo 3desooofl oo ) \|tp oo) paringin selatan otbarurbahinu dalam 0oo) 36en00ol powo o)j ai6ooo\| o o s15000\| tpkamgwselata panggung i rpooooj \|tp o o o ) gse tan banyak rpo roo )j os42000\| oo) atparngiwselatan ogoimurungiambu o ltpoooo s063000\| ooo o j botol oo
ana petergendalian penduduk dan keluarga berencanagendalian dan keluarga berencana selanjutnya disebut dinas adalah dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten balangan. kepala dinas adalah kepala dinaspengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten balangan. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian penduduk dan informasi keluarga, menyiapkan bahan perumusl. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk daerah, m.bidang keluarga berencana mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur danmengendalikan distribusi alat dan obat kontrasepsi, penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian jaminan pelayanan keluarga berencana, penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan kesehatan keluarga berencandistribusi alat dan obat kontrasepsi: cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan jaminan pelayanan keluarga berencana, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikanidang keluarga berencana terdiri dari seksi distribusi alat dan obat kontrasepsi: dan seksi jaminan pelayanan keluarga berencana, dan seksi pembinaan kesehatan keluarga berencana. (ij seksi distribusi alat dan obat kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan dan memberigumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data distribusi alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis distribusi alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan dan melaksanayiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi distribusi alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja distribusi alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsi, menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsirencana kebutuhan, penyediaan dan penyaluran alat obat kontrasepsidaerah,oo. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala daerah, melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat obat kontrasepsi, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi jaminan pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisijaminan pelayanan keluarga berencana, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data jaminan pelayanan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis jaminan pelayanan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi jaminan pelayanjaminan pelayanan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja jaminan pelayanan keluarga berencana, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang jaminan pelayapelaya: oo. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pembinaan kesehatsehatsehatan keluarga berencana, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan kesehatan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina pembinaan kesehatan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan kesehathatan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesehatan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kesehatan keluarga berencana, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pembinaan kesehatji.il..menyiapkan data sasaran peningkatan partisipasi pria dalam penggunaan alat obat kontrasepsi:oo. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidanggoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan keluarga sejahtera, penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dan penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina ketahanan remajerdayaan keluarga sejahtera, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bina ketahanan remaja, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari seksi pemberdayaan keluarga kesejahteraan, seksi bina ketahanan keluarga balita, anakkeluarga sejahtera, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan keluarga sejahtera, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan keluarga sejahtera: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayakeluarga sejahtera: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan keluarga sejahtera: menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera: menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera, menyiapkan bahil. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera, m.menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan oo. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansikeluarga balita, anak dan lansia, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanskeluarga balita, anak dan lansia: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunnorma, standar, prosedur dan kriteria spk)aerah dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia: il. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi bina ketahanan remaremaja, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bina ketahanan remaja: menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina ketahanan remaja, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi bina ketahanan remajremaja, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bina ketahanan remaja, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina ketahanan remaja, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina ketahanan remaja, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina ketahanan remaja, menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dibidang bina ketahanan remaja: menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang bina ketahanan remaja, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang bina ketahanan remaja, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinysupatkbalangan, tag alauddin hans clan diundangkan paringin pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten balangan, nn nah muscaria salinan sesuai dengan aslinya bag. hukum setda kabupaten balangan (la kaa xm.sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah kabupaten balangan. seksi adalah seksi seksi padaji. unit pelaksana teknis, selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinasbalangan. bab tugas pokok, fungsi dan uraian tug kb) dan keluarga sejahtera,gendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi a.perumusevaluasi dan pelaporan dibidangluarga berencantahanan dan kesejahteraan keluarga, mengoordinasikan dan menyinkronisasikgendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari sekretariat, bidang pengendalian pendudukgendalian penduduk dan keluarga berencana bagian pertama sekretariat pasapasaig. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian: menyiapkan bahan pembinaan pegawai: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian kedua bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan menggerakan bidang pengembangan pengendalian penduduk penyuluhan dan menggerakembangan pengendalian penduduk penyuluhan dan menggerakan mempunyai fungsi: penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian advokasi dan menggerakan, penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, dan cc. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengendalian penduduk dan informasi keluargadvokasi dan menggerakan, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikanidang pengendalian penduduk:laksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi advokasi dan menggeradvokasi dan menggerakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data advokasi dan menggerakan: menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis advokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi advokasi dan menggeradvokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi advokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja advokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang advokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang advokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dibidang advokasi dan menggerakan, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi bidang advokasi dan menggerakan: il. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang advokasi dan menggerakan: m.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi dan menggerakan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kban dan pendayagunaan pkb dan kader kb, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kbdan pendayagunaan pkb dan kader kb, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, menyiapkan bahan perumusnorma, standar, prosedur dan kriteria spk) dibidang penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb: menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi bidang penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, il. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb, m.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader kb: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian penduduk dan informasi dan informasi keluarga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian penduduk dan informasi keluarga, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian penduduk dan informasipenataan desa dan kelurahan, (menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga:ikankanrikankanan selanjutnya disebut dinas adalah dinas perikanan kabupaten balangan. kepala dinas adalah kepala dinas perikanan kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat pada dinas perikanan kabupaten balangan. bidang adalah bidang bidang lingkungan dinas perikanan daerah kabupaten balangan. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pengembangan dan pemberdayaan perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan perikapemberdayaan perikanan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan dan pemberdayaan perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayadan pemberdayaan perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pemberdayaan perikanan, melaksanakan identifikasi pengawasan wilayah konservasi perairan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan wilayah konservasi perairan, menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pengendalian ilegal fishing, menyiapkan bahan pembinaan pemeliharaan dan pelestarian keragaman ikan ikan lokal: il. mengolah dan menyusun data statistik tangkap perikanan, dan m.ikanseptember ag. bupati balangan, alauddin diundangkan paringin pada tanggal september sekretaris daerah yangbuhawen balangan, kepala bagian hukum sekretariat daerah kab paten balangan nn ruskariadi nag schl aerikanan dan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis lingkungan dinas perikanan daerah kabupaten balangan. seksi adalah seksi seksi pada bidang bidang lingkungan dinas perikanan daerah kabupaten balangan. unit pelaksana teknis, selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinasikanan kabupaten balangan. bab tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas perikanan kabupaten balangantangkap dan perikanan budidayrikanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidalaksanaan kebijakan teknis perikanan bidang produksi, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perikanan bidang pengawasan dan pemberdayaan perikanan, mengoordinasikan dan menyinkronisasikikanan terdiri dari sekretariat: bidang produksi: bidang pengawasan dan pemberdayaan perikanperikanroduksi bidang produksi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan budidaya dan tangkap perikanan sertaroduksi mempunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian budidaya dan tangkap perikanan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis budidaya dan tangkap perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan budidaya dan tangkap perikanan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikidang produksi terdiri dari seksi budidaya dan tangkap perikanan, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. seksi budidaya dan tangkap perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi budidaya dan tangkapudidaya dan tangkap perikanan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data budidaya dan tangkap perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis budidaya dan tangkap perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi budidaya dan tangkapudidaya dan tangkap perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi budidaya dan tangkap perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja budidaya dan tangkap perikanan,ghimpun, mengolah dan menganalisa data sarana dan produksi tangkap, melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan dan pembenihan ikan, menghimpun, mengolah dan menganalisa potensi dan alokasi lahan dan pembudidayaan dan pembenihan ikan, mengolah data statistik perikanan budidaya dan tangkap, dan m.mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisidan pemasaran hasil perikanan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervidan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data statistikagian ketiga bidang pengawasan dan pemberdayaan perikanan (l) bidang pengawasan dan pemberdayaan perikanan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan dan pelestarian perikanan serta pengembangan dan pemberdayaan perikanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengawasan dan pemberdayaan perikandan pelestarian perikanan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan perikanan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pelestarian perikanan serta pengembangan dan pemberdayaan perikanan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengawasan dan pelestarian perikanan, dan cc.perikanan. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pengawasan dan pemberdayaan perikanan terdiri dari seksi pengawasan dan pelestarian perikanan, dan seksi pengembangan dan pemberdayaan perikanan. seksi pengawasan dan pelestarian perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan pelestarianlestarian perikanan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan dan pelestarian perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan dan pelestarian perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengawasan dan pelestarilestarian perikanan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pelestarian perikanan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan dan pelestarian perikanan, menyiapkan bahan penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian dan manajemen bidang perikanan: menyiapkan bahan penyuluhan perikanan kabupaten, menyiapkan bahan kebijakan akreditasi dan sertifikasi kelompok perikanan kabupaten, menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat perikanan, menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan kelembagaan masyarakat perikanan, m.menyiapkan bahan bimbingan jasa peningkatan kelembagaan masyarakat perikanan, dansapenyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian layanan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi dan kerjasamromosi dan melaksanakan kerja sama dengan semua jenis perpustakaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis layanan, teknologi informasi dan komunikasi serta promosi dan kerjasama, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan layanan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan teknologi informasi dan komunikasi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi dan kerjasamapengembangan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan internet, melaksanakan promosi dan melaksanakan kerja sama dengan semua jenis perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang layanan, teknologi informasi komunikasi dan kerjasama terdiri dari seksi layanan, dan seksi teknologi informasi dan komunikasi, dan seksi promosi dan kerjasama. seksi layanyanan perpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data layanan perpustakaan menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis layanan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi layanan perpustakaan, melaksanakan layanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, layanan baca tempat, layanan referensi, layanan bercerita, layanan keliling dan layanan bimbingan pustaka dan jenis layanan lainnya, melaksanakan penyusunan, penataan koleksi dan penataan denah ruanglayanan perpustakaan: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi layanan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja layanan perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi teknologi informasi dan komunikasi perpustakknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, melaksanakan pengembangan otomasi perpustakaan, melaksanakan pengelolaan website perpustakaan, melaksanakan pengelolaan jaringan interneteknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi promosi dan kerjasama mempunyai tugas tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi promosi dan kerjasama perpustakaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi dan kerjasama perpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data promosi dan kerjasama perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis promosi dan kerjasama perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi promosi dan kerjasama perpustakaan, melaksanakan promosi perpustakaan melalui berbagai media, melaksanakan kerja sama dengan semua jenismosi dan kerjasama perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi promosi dan kerjasama perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja promosi dan kerjasamasumber daya perpustakaan bidang pengembangan sumber daya perpustakaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan. mengendalikan pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan serta pengembangan minat dan budaya baca. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan sumber daya perpustakaanperpustakaan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tenaga perpustakaan, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan minat baca, pelaksanaolahan dan penyebaran informasi minat dan budaya baca. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan serta pengembangan minat baca, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan perpustakaan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan tenaga perpustakaan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan minat baca, melaksanakolahan dan penyebaran informasi minat dan budaya baca, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pengembangan sumber daya perpustakaan terdiri dari seksi pengembangan perpustakaan, dan seksi tenaga perpustakaan, dan seksi pengembangan minat baca. seksi pengembangan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangperpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan perpustakaan, melaksanakan supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat, f . membuat pemetaan pengembanganperpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi tenaga perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi tenagperpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tenaga perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan tenaga perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan tenaga perpustakaan, melaksanakan supervisi, pembinaan dan stimulasi tenaga perpustakaan, membuat pemetaan tenagatenaga perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan tenaga perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pengembangan minat baca mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan minat dan budaya bacminat dan budaya baca, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan minat dan budaya baca, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan minat dan budaya baca, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan minat dan budaya baca, menyiapkan bahan regulasi tentang pengembangan minat dan budaya baca: melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan minat dan budaya bacminat baca, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan minat baca, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan minat baca: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannyangoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan alih media, konservasi (pemeliharaan perawatan) serta restorasi (perbaikan) bahan perpustakaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang alih media dan pelestarian mempunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian alih media, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian konservasi, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian restorasipelaksanaan restorasi bahan perpustakaan melalui perbaikan fisik dan kandungan informasi bahan perpustakaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis alih media, konservasi serta restorasi, b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan alih media, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan konservasi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan restoras, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang alih media dan pelestarian terdiri dari seksi alih media, seksi konservasi: dan seksi restorasi. seksi alih media mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi alih medialih media bahan perpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data alih media bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis alih media bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi alih media bahan perpustakaan, mengumpulkan dan menyeleksi bahan perpustakaan yang akan dialihmediakan bahan perpustakaan, menyiapkan bahan regulasi tentang alih media bahan perpustakaan, melaksanakan klarifikasi hak cipta (copyright) dan kepemilikan bahan perpustakaan, melaksanakan alih media bahan perpustakaan yang bernilai sejarah, naskah kuno, buku langka, berisi informasi berharga penting atau bahan perpustakaan yang memiliki kondisi fisik yang sudah rapuh, melaksanakan pengemasan bahan perpustakaan yang telah dialihmediakan, melaksanakan distribusi bahan perpustakaan hasil alih medlih media bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi alih media bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja alih media bahan perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi konservasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi konservnservasi bahan perpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data konservasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis konservasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi konservasi bahan perpustakaan, melaksanakan pemeliharaan koleksi dari debu, jamur atau binatang pengganggu bahan perpustakaan, melaksanakan penataan dan pengelolaan kualitas bahanonservasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi konservasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan konservasi bahan perpustakaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi restorasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi restorstorasi bahan perpustakaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data restorasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis restorasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi restorasi bahan perpustakaan, melaksanakan identifikasi, penentuan dan penetapan kerusakan fisik bahan perpustakaan, melaksanakan perbaikan bahan perpustakaan yang memiliki kerusakan fisiestorasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi restorasi bahan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja restorasi bahan perpustakaalangan, tan sha alauddin diundangkan paringin salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal september tala asian pokok sekretaris daerah sekretariat daerah kabupaten balangan, kabupaten balangan t m iwan setiap, ruskariadi nip. berita daerah kabupaten balangan tahun nomor, selanjutnya disebut upt adalah upt, bidang deposit, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, bidang layanan, teknologi informasi komunikasi dan kerjasama, bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, bidang alih media dan pelestarian, unit pelaksana teknis uptdandeposit, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka bidang deposit, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deposit, akuisisi serta pengolahan bahan pustaka. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang deposit, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka mempunyai fungsi: penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian deposit, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian akuisisi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan bahan pustaka, penyusunapelaksanapelaksanaan katalogisasi, klasifikasi, verifikasi bahan perpustakaan dan pemasukan data pangkalan data. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pengelolaan deposit, akuisisi serta pengolahan bahan pustaka. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan deposit, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan akuisisi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan bahan pustaka, menyusumelaksanakmelaksanakan katalogisasi, klasifikasi, verifikasi bahan perpustakaan dan pemasukan data pangkalan data, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang deposit, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka terdiri dari seksi deposit, dan seksi akusisi, dan seksi pengolahan bahan pustaka. seksi deposit mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi deposieposit, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan deposit, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan deposit, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan deposit, mendata seluruh penerbit kkr baik terbitan pemerintah, swasta maupun perorangan yang ada daerah dan melaksanakan pelacakan kkr terbitan daerah mengenai daerah, f . melaksanakan penerimaan, pengumpulbibliografi daerah, daftar kkr indeks artikel majalah abstrak penelitian kliping koran, kid dan literatur sekunder lainnya, melaksanakan kerja sama penerbitan buku, majalah dan media informasi lainnya mengenai daerah dengan pihak terkaieposit, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi deposit, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan deposit, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi akuisisi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi akuisikuisisi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data akuisisi, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis akuisisi, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi akuisisi, mendata keperluan kkr yang diperlukan pustaka, melaksanakan pendataan penerbit baik terbitan pemerintah, swasta maupun perorangan dan melaksanakan pelacakan kkr, melaksanakan pengadaan, penerimaan pengumpulan dan pendistribusian kkr untuk dijadikan bahan perpustakaan guna pengembangan koleksikuisisi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi akuisisi, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja akuisisibahan pustaka, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan bahan pustaka, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan bahan pustaka, d.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan bahan pustaka, melaksanakan inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, verifikasi bahan perpustakaan dan pemasukan data pangkalan data, melaksanakan pengolahan kelengkapan bahan perpustakaan, melaksanakan pendistribusian bahan perpustakaan, melaksanakan stock name bahan perpustakaan secara periodbahan pustaka, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan bahan pustaka, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan bahan pustaka, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian ketiga bidang layanan, teknologi informasi dan komunikasi dan kerjasama bidang layanan, teknologi informasi komunikasi dan kerjasama mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan layanan, kerja sama dan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang layanan, teknologi informasi komunikasi dan kerjasama mempunyai fungsi:
seribu) tahun emisi yang telah beredar delapan tahun, dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan (seribu), bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah pecahan (seseribu rupiah). dan hijau, bagian belakang dicetak dengan warna biru kemerahan, hijau, kuning, biru dan violet:p , embodied latent image yang memuat angka dan tulisan bi negatif positif, tulisan bank indonesia dan tulisan seribu rupiah , sebelah .tulisan mikro bi yang disusun secara miring kekiri dan tekanan bergantian membentuk garis garis horizontaldeputi gubernur senior anwar nasution) beserta tulisan deputi gubernur senior , tanda tangan deputi gubernur aulia pohanp yang utuh atau terpotong sebagian,:sebelah . sebelah kanan gambar utama terdapat sebagian gambar recto verso garis garis halus guilloche, hiasan roset:, bahan jenis bahan terbuat dari serat kapas, dan memiliki spesifikasi sebagai berikut: ukuran mm, warna krem (putih kekuning kuningan), tidak memendam bawah sinar ultra violet:u
peraturan bank indonesia nomor: pb1 tentang fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum gubernur bank indonesia menimbang:perlu diterapkan sistem real time gross settlement rtgs,), bahwa sifat sistem rtgs mensyaratkan tersedianya likuiditas bank dalam jumlah cuk) yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, bahwa untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya gridlock, bank indonesia perlu menyediakan fasilitas likuiditas intrahari bagi bank peserta sistem bank indonesia rtgs indonesia, bahwa berhubung dengan bakal tersebut atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai fasilitas likuiditas intrahari bagi bank. undang undang nomor tahun yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional, sistem bank indonesia real time gross settlement yang selanjutnya disebut dengan sistem berths adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual, bank peserta sistem bi rtgs yang selanjutnya disebut dengan bank peserta adalah kantor pusat bank atau kantor cabang bank wilayah kliring lokal jakarta bagi bank yang berkantor pusat luar wilayah kliring lokal jakarta dan kantor cabang bank asing wilayah kliring lokal jakarta, kesulitan pendanaan jangka sangat pendek adalah keadaan yang dialami oleh bank peserta selama jam operasional sistem berths karena nilai transaksi keluar (outgoing transaction) melalu sistem berths pada saat tertentu lebih besar dibandingkan dengan saldo rekening giro rupiah bank peserta bank indonesia, yang disebabkan ketidaktaatan waktu transaksi masuk (incoming transaction) atau yang disebabkan nilai transaksi masuk (incoming transaction) pada saat tertentu lebih kecil daripada nilai transaksi keluar (outgoing transaction),, sertifikat bank indonesia yang selanjutnya disebut denganuang antar bank yang untuk selanjutnya disebut dengan pub adalah kegiatan pinjammeminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. bab persyaratan fli setiap bank peserta yang memperkirakan mengalami kesulitan pendanaan jangka sangat pendek dapat mengajukan permohonan fli kepada bank indonesia. bank peserta yang mengajukan fli. tingkat kesehatan bank dalam waktu (tiga) bulan terakhir berturut turut 'sekurang kurangnya cukup sehat sebagaimana tercantum dalam administrasi bank indonesia, dan tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan (suspend) sebagai bank peserta, dan tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh ipjp. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf mulai berlaku sejak januari permohonan fli sebagaimana dimaksud dalam wajib dijamin dengan agunan milik bark berupa sbi daratan obligasi pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagai agunan ipjpratan untuk fasilitas kredit lainya dari bank indonesia. bank dilarang untuk memperjualbelikan dan atau menjadikan kembali surat berharga yang masih berada dalam status sebagai agunan fli kecuali dalam rangka memperoleh ipjp. bank . bank wajib mengganti agunan fli apabila agunan yang telah diserahkan tidak memenuhi kondiskondisi sebagaimana diatur dalam dan penetapan nilai maksimum fli yang dapat diajukan oleh bank peserta didasarkan atas perkiraan transaksi keluar (outgoing transaction)y yang menjadi kewajiban bank peserta. kriteria penetapan nilai maksimum fli sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. (l) permohonan fli sebagaimana dimaksud dalam wajib diajukan secara tertulis kepada bank indonesia dengan disertai: bukti kepemilikan sbi dan atau obligasi pemerintah yang diagungkan, dan bukti perkiraan transaksi keluar (outgoing transaction) yang terbesar pada hari penggunaan fli, dan perjanjian kredit dalam rangka fasilitas likuiditas intrahari, dan akta pengikatan agunan secara gadai. bank indonesia menyetujui permohonan fli yang diajukan oleh bank peserta berdasarkan kecukupan nilai agunan fli berupa sbi dan atau obligasi pemerintah dengan memperhatikan nila maksimum sebagaimana dimaksud dalam . (d0) dalam hal bank peserta menggunakan sbi sebagai agunan, maka nilai jual sbi sekurang kurangnya (seratus per seratus) dari nilai fli pada hari pengajuan permohonan fli. dalam hal bank peserta menggunakan obligasi pemerintah sebagai agunan, maka nilai pasar obligasi pemerintah sekurang kurangnya (seratus lima belas per seratus) dari nila fli pada hari pengajuan permohonan fli. besarnya persentase nilai agunan, perhitungan nilai jual sbi dan nilai pasar obligasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan tunduk pada peraturan bank indonesia tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum. (d0) nila fli yang disetujui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam merupakan nilai maksimum fli yang dapat dipergunakan oleh bank peserta selama jam operasional sistem bi rtgs pada hari penggunaan fli. penggunaan fli sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara otomatis oleh sistem bi rtgs pada saat saldo rekening giro rupiah bank peserta bank indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction). bank indonesia dapat membatasi jenis jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan fli. ketentuan . ketentuan mengenai pembatasan jenis jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bank indonesia dapat mengenakan biaya bunga dan atau biaya lainnya kepada bank peserta atas penggunaan fli. ketentuan mengenai pengenaan dan besarnya biaya bunga dan atau biaya lainnya atas penggunaan fli ditetapkan lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bab iiipeserta yang bersangkutan bank indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan fli. batas waktu pelunasan fli sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bank peserta wajib melunasi fli sampai dengan batas waktu pelunasan fli sebagaimana dimaksud dalam dalam . dalam hal bank peserta tidak melunasi nila fli sampai dengan batas waktu pelunasan fli sebagaimana dimaksud dalam terhadap nilai fli yang tidak: bank peserta menundukkan diri pada ketentuan ipjp yang berlaku, dan agunan fli diberlakukan sebagai agunan ipjp. dalam hal bank peserta tidak dapat melunasi fli karena kegagalan sistem bi rtgs, peserta. bab . bab sanksi dalam hal bank peserta tidak memenuhi ketentuan agunan sebagaimana dimaksud dalam danau mengajukan permohonan fli berdasarkan bukti perkiraan transaksi terbesar sebagaimana dimaksud dalam huruf yang tidak benar, maka bank peserta dimaksud dikenakan sanksi berupa: penangguhan (suspend) sebagai bank peserta selama waktu tertentu, dan kewajiban membayar sebesar rp1. (satu miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran, dan cc. sanksi administratif berupa teguran tertulis. ala12 penjelasan atas peraturan bank indonesia nomor pbireal time gross settlementkesulitan pendanaan jangka pendek, bank dapat mengupayakan dana yang berasal dari pasar uang antara lain dari pasar uang antar bank pub). mengingat sumber dana dari pub untuk jangka sangat pendek belum berkembang indonesia dan ketersediaan dana dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan, maka bank indonesia memandang perlu untuk memberikan . memberikan pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional sistem rtgs dalam bentuk fasilitas likuiditas intrahai fli) bagi bank umum. fli dimaksud. pemberian fasilitas tersebut wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana diamanatkan dalam undang undang yang sama. dalam hal pelunasan fli tidak dapat dilakukan pada hari yang sama, maka bank dapat menggunakan fasilitas pendanaan jangka pendek yang bersifat overnight sesuai dengan ketentuan yang berlakuterhadap agunan pengganti berlaku pula semua ketentuan tentang agunan dalam peraturan ini. penetapan nilai maksimum fli oleh bank indonesia dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan pemberian fli yang melebihi kebutuhan bank. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas atas dasar nilai maksimum fli yang sudah disetujui oleh bank indonesia, pada saat saldo giro rupiah bank peserta bank indonesia lebih kecil daripada outgoing transaction (terjadi mismatch) maka secara otomatis sistem bi rtgs akan memberikan fli sejumlah mismatch tersebut. pembatasan jenis transaksi dimaksudkan agar bank peserta tidak mempergunakan fli sebagai sumber dana antara lain untuk pemenuhan kewajiban bank peserta kepada bank indonesia. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . sepanjang bank masih menggunakan sebagian atau seluruh fli,waktu pelunasan fli. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kegagalan sistem be rtgs adalah kegagalan rtgs central computer rcc) sehingga seluruh bank pesertaau gangguan pada jaringan rtgs yang mengakibatkan satu atau beberapa bank pesertatetap wajib melunasi fli sesuai batas waktu yang ditetapkan. . pemeriksaan terhadap bank peserta cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dpm
1i peraturan bank indonesia nomor pbi1 tentang bank umum gubernur bank indonesia, menimbang aa., dan memberikan kepastian hukum, bahwa sejalan dengan perkembangan dunia perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang sehat maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan kelembagaan bank, bahwa sehubungan dengan itu: peraturan bank indonesia tentangpembantu atau kantor kas adalah kantor bawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang indukny,entuk hukum suatu bank dapat berupa: perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. bab ii. bab perizinan bagian pertama pendirian bank bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahank:ewan komisaris serta direksi::ftar calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi,i..j'dewan: contoh. contoh tanda tangan dan para, identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal terjadi perubahdireksi: dan atau ii. untuk anggota dewan komisaris yang bermaksud menetap indonesia. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagi anggota dewan komisaris, ii. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam bagi anggota direksi,dan il sebagaimana dimaksud dalam, dan direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya. . bank yang telah mendapat izin usaha dari dewanbank belum melakukan kegiatan usaha, dewan. 1ddalambank yang sehat. selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalammerger, konsolidasi, dan akuisisi bank serta mengenai pembelian saham bank umum. dalam' perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalamewan komisaris, direksi, pejabat eksekutif dan pemimpin kantor cabang dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif, dan pemimpin kantor cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. anggota dewan komisaris dan direksiewan komisaris dan direksi bank yang memiliki kompetensi danmemiliki kemampuan dalam menjalankan tugas. . (ewan komisaris dan direksi. diantara anggota dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya terdapat (satu) orang anggota dewan komisaris dan (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan indonesia. (l) jumlah anggota dewan komisaris sekurang kurangnya (dua) orangs5) atau bank perkreditan rakyat, atau(l) direksi bank sekurang kurangnya berjumlah (tiga) orang.direktur sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris(l) calon anggota dewan komisaris atausebelum dimintakan persetujuan dari bank indonesia, penetapan calon anggota dewan komisaris atau direksi sebagaimana dimaksud dalamdewananggota dewan komisaris atau direksi. persetujuan. s5) persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota dewan komisaris atau direksi hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat anggota dewan komisaris dan atau direksiewan komisaris atau direksi baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamdirekshuruf angka apabila.dewan gubernur bank indonesiaproyeksi arus kas bulanan selama (dua belas) bulan, dan rencana kerja kantor cabang sekurang kurangnya selama (dua belas) bulan(l)ebagaimana dimaksud dalam (l), dewan gubernur bank indonesia membatalkan izin pembukaan kantor cabang yang telah dikeluarkan. bagian wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan bank. pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan: hanya dalam satu wilayah kliring dengan kantor cabangantor bawah kantor cabang. ((l) bank yang akan membuka kantor cabang, kantor perwakilan,, dan jenis jenis kantor lainnya luar negeri dalam rencana kerja tahunan bank. permohonan dewan gubes5). bab hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor cabanghuruf dan serta kecuali hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank. bab vii pemindahan alamat kantor bank (l) pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabangkantor cabang yang dilakukan: dalam kotamadya kabupaten dan wilayah kliringatau wilayah kliringebagaimana dimaksud dalam dan s5) pemindahan alamat kantor pusat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalamj1. j.sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan kantor bawah kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam dan pembukaan kantor bawah kantor cabang,iluar . luar kotamadya kabupatens5)rubahan nama dan bentuk badan hukum bagian pertamadalam yang berbentuk hukum koperasi. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia menerbitkan keputusan dews5)dewan gubedew. (l)dewankta.::dalamdewan gubenur bank indonesia. bab ix. bab penutupan kantor bank jl) penutupan kantor cabang dalams5)jl). persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalamdalamx. bab perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah bagian pertama perizinan perubahan kegiatan usaha jisertai alasan perubahan. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dokumen serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam, dan disertai dengan: dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf dalam hal terjadi perubahan, rencana susunan dan struktur organisasi serta personaliapan item. ii..j, dan,lam hal terjadi perubahan,. (l), dan anggota dewan komisariss5)gian kedua pembukaan kantor cabang syariah oleh bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensionaldan atau meningkatkan .jl) bank yang akan membuka kantor cabang syariah sebagaimana dimaksud dalam, yang mempunyai tugas: mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah, dan melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. pada um:rp2. (dua miliar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan wilayah jabodetabek, atau rp1. (satu miliar rupiah) untuk setiapgian . bagian ketiga perizinan pembukaan kantor cabang syariah (l) permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsipsertauntuk pembukaan kantor cabang syariah yang pertama kaldokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf dalam hal terjadi perubahan,jbank s5)empat pembukaan kantor cabang syariah berikutnyadan huruf sertambukaan kantor cabang syariah berikutnyagian kelima pembukaan kantor bawah kantor cabang, pelaksanaan kegiatan kas luar kantor bank, peningkatan dan penurunan status kantor, pemindahan alamat kantor, serta penutupan kantor bagi bank yang memiliki kantor cabang syariah hanya dapat melakukan pembukaan kantor bawah kantor cabang syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan serta melakukan kegiatan kas luar kantor bank syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam j.pemindahan alamat kantor cabang syariah dan alamat kantor bawah kantor cabang syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan penutupan kantor cabang syariah, kantor dibawah kantor cabang syariah, dan penghentian kegiatan kas luar kantor bank syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian keenam dewan pengawas syariah, pemimpin unit usaha syariah dan pemimpin kantor cabang syariah perubah. pengangkatan atau penggantian pemimpin umt usaha syariah dan pemimpinwajib disertai dengan dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf bagian ketujuh pencabutan izin pembukaan kantor cabang syariahbagian kedelapan akuntansi kantor cabang syariah jl) sistem akuntansi kantor cabang syariah mengacu kepada standar akuntansi keuangan sak) yang berlaku, sepanjang standar akuntansi tersebut memenuhi:bab xi. bab sanksi bank yang tidak menaati ketentuan dalam dan dan dan (l),. bank indonesia inink yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini wajib menyampaikan: dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf angka dan atau huruf angka seluruh struktur kelompok usaha dari bank sebagaimana dimaksud dalam kepada . huruf angkaanggota dewan komisaris dan direktur utama bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat lambatnya pada tanggal desember pejabat eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu selambat lambatnya (enam puluh) hari sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini.di:bank umumuku. selain permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurusbank perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kepengurusandisamping itu kualitas pengelolaan bank perlu didukung oleh pengurus yang independen terhadap pengaruh dari pihak lain serta benturan kepentingan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. sementara itu penambahan jaringan bank dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan, tingkat persaingan bank yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional. disadari bahwa perbankan nasional juga memiliki pasar yang spesifik dalam kegiatan operasionalnya. oleh sebab itukebutuhan masyarakat. ketentuan ini juga mengatur pendirian bank melalui kegiatan usaha konvensionalnya menjadi kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, termasuk pula pemberian kesempatan bagi bank untuk membuka kantor bank yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariahj. yang telah beroperasi sebelum dikeluarkannya peraturan bank indonesia im. angka huruf cukup jelas. huruf b,angka .huruf termasuk bentuk hukum perseroan terbatas adalah perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf danhuruf e.tidak .angka .huruf imhuruf c. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf dan huruf cukup jelas. huruf angka dan angka cukup jelas. angka dalam hal kim dan surat zin bekerja masih dalam proses penyelesaian, untuk sementara bank dapat menyampaikan surat keterangan atau bukti pengurusan dokumen dari instansi berwenang. kim dan surat izin bekerja yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang disampaikan pada saat melaporkan pengangkatan yang bersangkutan. huruf cukup jelascukup jelas. huruf g. huruf dalam hal calon pemegang saham bank berbentuk badan hukumpiaglodi::. cukup jelas. huruf ketentuan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal pemilik banktermasuk pihak pihak yang dianggap memiliki integritas yang baik adalah pihak pihak yang mendapat predikat tatau kembali menjadi pemilikcukup jelas. cukup jelas. dalam hal perubahan komposisi kepemilikan termasuk dalam kategori akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank maka perubahan komposisi tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan dalam . ini adalah perubahan dalam hal nominal dan atau prosentase kepemilikan. perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara jain disebabkan oleh hibah atau warisan saham diantara pemilik lama. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam peraturan perundang undangan yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk transaksi dimaksudpemimpin kantor cabang, pejabat eksekutif, dan pemimpin kantor cabang menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi adanyserta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. termasuk dalam pengertian kerugian bank antara lain mengurangi keuntungan bank. dalam . dalam kaitan ini, antara lain pemberian suku bunga yang ditetapkan tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlakupihak pihak yang dianggap memiliki integritas yang baik adalah pihak pihak yang mendapat predikat lyang dimaksud dengan pihak asing dalam ini adalah warga negara asing dan atau badan hukum asing. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.'tri angkat, saudara kandung'tiri angkat, suami istri, anak kandung tri angkat, suami istri dari anak kandung tri angkat, kakek nenek kandung'tiri angkat, cucu kandung tiri angkat, cucu. saudara kandung tiri angkat dari suami istri suami istri dari saudara kandung tiri angkat, saudara kandung tbank dalam ini adalah bank umum konvensional dan atau syariahtermasuk dalam pengertian direktur utama antara lain presiden direktur atau jabatan yang dipersamakan dengan iturtiri angkat, saudara kandung'tiri angkat, ti suami ista, anak kandung tri angkat:, suami istri dari anak kandungrtiri angkat, suami kakek nenek kandungrtiri angkat, cucu kandung tri angkat, saudara kandung tiri angkat dari suami istri suami istri dari saudara kandung tri angkat, saudara kandung yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang karyawan atau lebih, atau orang lain untuk dan atas nama direksi melakukan perbuatan hukum tertentukhusus bagi anggota direksi bank yang menjadi direktur kepatuhan (compliance director), tata cara persetujuan anggota direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan bank indonesia tentang . direktur kepatuhan dan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank. yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku antara lain berpedoman pada ketentuan perundang undangan tentang perseroan terbatas yang mengatur bahwa setiap penetapan calon anggota dewan komisaris atau direksi dilakukan oleh dan dengan sepengetahuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau sekurang kurangnya oleh dan dengan sepengetahuan pemegang saham pengendali. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf wawancara dilakukan terhadap: pihak pihak yang belum pernah bekerja lembaga perbankan, atau pihak pihak yang pernah bekerja lembaga perbankan namuncukup jelas. cukup jelas. cukup jelaslaporan sebagaimana diatur dalam ini berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh bank dalam kaitan dengan transaksi keuangan antara bank dengan bank indonesia. yang dimaksud dengan pejabat eksekutif dalam im atau pemimpin kantor cabang. yang dimaksud dengan bank dalam ini adalah bank umum konvensional dan syariah. cukup jelas. bank hanya dapat melakukan pembukaan. huruf sebagaimana dimaksud dalamkantor bawah kantor cabang bank meliputi kantor cabang pembantu, kantor kas, atau yang dipersamakan dengan itu. bank hanya dapat melakukan pembukaan kantor bawahbank hanya dapat melaksanakan kegiatan kas luar kantor banklaksanaan kegiatan kas luar kantor bank, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan bank yang materiallokasi tersebutmenjadi kas mobil. dalam hal bank akan memindahkan alamat kantor pusat lokasi yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai kantor cabang maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ini sedangkan untuk kantor cabang lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam dbukti . lain. buku penyelesaian kewajiban kepada nasabah adaljbawah kantor cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban kantor bawah kantor cabang kepada nasabah dan pihak lain telah selesai. persetujuan dari bank indonesiahuruf g. pedoman manajemen risiko antara lain memuat teh.alam. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. apabila diperlukan, syariahsyariah menjadi kas mobi:a. bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang bank indonesia, kredit likuiditas bank indonesia dalam rangka kredit program dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah, paling lambat (enam) bulan sejak berlakunya undang undang tersebut bahwa pengelolaan kredit likuiditas bank indonesia telah dialihkan kepada badan usaha milik negara berdasarkan perjanjian pengalihan pengelolaan kredit likuiditas bank indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal november bahwa selanjutnya pengelolaan kredit likuiditas bank indonesia dilakukan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan masing masing skim yang dialihkan, bahwa. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur pengalihan pengelolaan kredit likuiditas bank indonesia dalam rangka kredit programperhatikan: perjanjian pengalihan pengelolaan kredit likuiditas bank indonesia antara bank indonesia dengan bank rakyat indonesia persero), bank tabungan negara persero), dan permodalan nasional madani persero), masing masing nomor dan tanggal novembepengelolaan kredit likuiditas bank indonesia dalam rangka kredit program kbbi) dialihkan kepada badan usaha milik negara bumn) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. bumn sebagaimana dimaksud dalam yang menerima pengalihan pengelolaan kbbi, terdiri dari pt.bumn sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengelolaan skim kredit, yang masing masing terdiri dari pt. bank rakyat indonesia persero) mengelola: kredit usaha tani kut): kredit kepada koperasi kop): mengelola kredit pemilikan rumah sederhana prs): kredit pemilikan rumah sangat sederhana keras). pt. permodalan nasional madani persero) mengelola:. a kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dengan pola perkebunbank indonesi:'ah kpk bpr kpk bars): kredit usaha angkutan umum bus perkotaan kutub): kredit perkebunan besar swasta nasional pbs):telah dilakukan dengan perjanjian pengalihan pengelolaan kbbi. hak tagih atas kbbi yang telah dialihkan kepada bumn, sampai dengan kbbi dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum kbbi jatuh tempo, tetap dimiliki oleh bank indonesia. . (l) dengan telah dikalahkannya tugas pengelolaan kbbi kepada bumn sebagaimana dimaksud dalam maka kegiatan pengelolaan kbbi menjadi tugas bumn sesuai dengan perjanjian pengalihan pengelolaan kbbi. rincian tugas pengelolaan dan teknis pengelolaan kbbi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bank indonesia. bumn sebagaimana dimaksud dalam diberi kewenanganangsuran pokok yang dikelola oleh bumn sebagaimana dimaksud dalam wajib disalurkan melalui skim kredit yang sesuai dengan skim kredit yang dialihkan kepada masing masing bumn, secara berimbang. bank indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok yang dikelola oleh bumn. ketentuan mengenai pemberian kbbi tetap berlaku sampai dengan kbbi dimaksud jatuh tempo. apabila diperlukan, bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bumn mengenai pelaksanaan pengelolaan kbbi yang telah dialihkan. . bumn wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesia mengenai pengelolaan kbbi yang dialihkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. bumn dan bank pelaksana wajib mengembalikan kbbi kepada bank indonesia pada saat jatuh tempo. untuk skim kredit dengan pola channing, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat kbbi yang belum dilunasi, bank indonesia berhak menarik kembali kbbi dimaksud sampai dengan dilunasi. peraturan pelaksana, segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan pengelolaan kbbi kepada bumn tetap berlakuil. umum sesuai dengan tugasnya, bank indonesia berfungsi sebagai otoritas moneter yang independen dan mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiahredit likuiditas bank indonesia kbbi). berdasarkan undang undang tahun tentang bank indonesia, kbbi dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan kepada badan usaha milik negara bumn) yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan suatu perjanjian pengalihan pengelolaan kbbi. pengalihan kbbi kepada bumn yang ditunjuk oleh pemerintah terbatas pada pengalihan pengelolaan kbbi. . ii. demi cukup jelasperjanjian pengalihan pengelolaan kbbi ditandatangani pada tanggal november dan berlaku sejak tanggal november, maka bank indonesia tetap mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan. . cukup jelas penetapan rincian tugas pengelolaan dan teknis pengelolaan kbbi oleh bank indonesia adalah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pengalihan pengelolaan kbbi.. bunga kbbi yang dialihkan pengelolaannya tetap dibayarkan oleh bank pelaksana kepada bank indonesia. penyaluran kembali angsuran pokok tersebut harus dilakukan secara berimbang yaitu dengan memperhatikan kebutuhan masing masing skim kredit dan kinerja bank pelaksana dalam penyaluran skim skim kredit dimaksudbank indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan kbbi dalam rangka kredit program. . yang dimaksud dengan ketentuan pemberian kbbi dalam ini adalah ketentuan bank indonesia terhadap masing masing skim kredit proyek yang masih berjalan sampai dengan kbbi jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum kbbi jatuh tempo. dalam hal ini termasuk kewenangan bank indonesia untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek yang dibiayai dengan kbbi, pengenaan sanksi dan atau denda, serta kewajiban kewajiban yang merupakan tanggung jawab bank indonesia sesuai dengan komitmen antara bank indonesia dan bank pelaksana dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka bank indonesia berwenang melakukan perubahan atas ketentuan tersebut. terhadap penyaluran kembali kredit yang dananya berasal dari angsuran pokok maka bumn harus mengikuti ketentuan bank indonesia, namun dalam hal diperlukan, penyesuaian ketentuan dimungkinkan sepanjang dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari bank indonesia. perubahan penyesuaian ketentuan tersebut atas tidak menunda pelaksanaan pembayaran kembali kbbi kepada bank indonesia pada saat jatuh tempo. . cukup jelas cukup jelas, dengan demikian tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu kbbi. pengembalian kbbi kepada bank indonesia pada saat jatuh tempo dilakukan dengan cara mendebat rekening bank pelaksana pada bank indonesia sebesar jumlah kbbi yang terutang dan mendebat rekening giro bumn sebesar jumlah angsuran kbbi yang telah diterima oleh bumn atau bank pelaksana kepada bumnbagi. bagi skim kredit yang dalam pemberiannya terdapat ketentuan mengenai risk sharing, penyelesaian pelunasan atas risk sharing dilakukan oleh bank pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. cukup jelas cukup jelas pemberlakuan peraturan bank indonesia ini adalah dengan memperhatikan hal hal yang telah diatur dalam perjanjian pengalihan pengelolaan kbbi kepada masing masing bumn tanggal november tambahan lembaran negara republik indonesia nomor
diubah dengan pbi pbi tanggal juniengan telah diberikannya kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka diperlukan pengaturan tambahan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank tersebut dalam kliring lokal, bahwa beberapa ketentuan dalambelum dapat dijadikan landasan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan kliring lokal: rain kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal. mengubah beberapa berikut ketentuan. ketentuan ditambah dengan ketentuan baru antara angka dan masing masing menjadi angka 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, dan yang berbunyi sebagai berikut bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahsyariah adalah kantor cabang dari bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, unit usaha syariahif. pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yangsertifikat investasi mudharabah antar bank. ketentuan. ketentuan diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut bank peserta yang melakukan transaksi pub atau puas sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut warkat sebagaimana dimaksud dalam huruf dibatasi setinggi tingginya bernilai nominal (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk pelunasan transaksi pub atau pembayaran puas. ketentuan diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut (l) peserta yang menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek baik sebagai akibat dari penyelesaian akhir dan atau penyelesaian dari transaksi transaksi lainnya sehingga potensial mengakibatkan terjadinya saldo.ub atau puas, mengajukan permohonan fasilitas pendanaan atau pembiayaan kepada bank indonesia." ketentuan diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut (l) transaksi pub atau puasatau puas, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut jl) kantor bank konvensional atau bank syariah, baik kantor pusat ataupun kantor cabang, dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila saldo rekening giro pada bank indonesia yang mewilayahi kliring lokal kantor bank yang bersangkutan menunjukkan angka negatif pada saat bank indonesia menutup sistem akunting. bagi bank konvensional yang memiliki kantor cabang syariah kantor pusat bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor pusat bank dan saldo rekening giro uus pada bank indonesia yang mewilayahi kliring lokal. lokal menunjukkan angka negatif pada saat bank indonesia menutup sistem akunting. kantor cabang dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor cabang bank konvensional dan saldo rekening giro kantor cabang syariah pada bank indonesia yang mewilayahi kliring lokal menunjukkan angka negatif pada saat bank indonesia menutup sistem akunting. ketentuan diubah dan ditambah satu menjadi yang masing masing bunyinya menjadi sebagai berikut apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam kantor pusat bank tetap bersalah giro negatif sebagaimana dimaksud dalam atau huruf maka kantor kantor bank yang bersangkutan seluruh indonesia dihentikan keikutsertaannya dalam kliring. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam kantor cabang bank tetap bersalah giro negatif sebagaimana dimaksud dalam atau huruf maka kantor kantor cabang bank yang bersangkutan dihentikan keikutsertaannya dalam kliring. ketentuan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut jl) dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan terhadap peserta kliring yang tidak . tidak memenuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, bank indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara jain berupa kewajiban membayar, dan atau teguran tertulis. terhadap penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan bank indonesia imisebagai penyelenggara kliring. terhadap perusahaan percetakan sekuriti yang telah ditetapkan untuk mencetak warkat dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud dalam dan yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan bank indonesiapenunjukkan sebagai perusahaan percetakan sekuriti pencetak warkat dan dokumen kliring. pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan surat edaran bank indonesia. ketentuan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut . peserta dalam sistem manual dan semi otomasi wajib menggunakan warkat yang memenuhi spesifikasi warkat sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya tanggal juni ketentuan angka sampai dengan angka berlaku mulai tanggal maret itjak diberlakueberapa bank berdasarkan prinsip syariah. disamping itu bank umum konvensional juga telah diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dalam melakukan kegiatan usahanya, kantor cabang tersebut diwajibkan untuk memelihara rekening giro baik rupiah atau valas pada bank indonesia. hal ini memerlukan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank tersebut dalam kliring lokal. selain daripada itu guna mendukung efektivitas pelaksanaan kliring dipandang perlu untuk mencantumkan ketentuan sanksi bagi penyelenggara kliring lokal oleh pihak lain yang diberikan kewajiban kewajiban tertentu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara. . demi angka butir 1b,1c,1d,1e, 1f, dan cukup jelas angka kewajiban menyampaikan tembusan promes atau sertifikat ima tidak berlaku apabila transaksi pub atau puas yang dilakukan adalah dalam rangka pelunasan transaksi pub atau pembayaran puas. angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan transaksi lainnya antara lain adalah pelunasan kewajiban kewajiban kepada bank indonesia. angka . angka yang dimaksud dengan billet giro bank indonesia babi) adalah billet giro sebagaimana dimaksud dalamangka cukup jelas cukup jelas angka dan. yang tidak terdapat kantor bank indonesiadiwilayah kliring lokal yang tidak ada kantor bank indonesia juga akan dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam kliring lokal. angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas ii. ketentuan angka dan angka berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan bank indonesia ini. iii1 tentang penyediaan dana oleh bank yang dijamin bank lain gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional diperlukan adanya penyediaan dana oleh bank bank, bahwa dalam rangka mengurangi risiko kredit, bank wajib melaksanakan prinsip kehati hatian secara sungguh sungguh dalam penyediaan dana, bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang penyediaan dana oleh bank yang dijamin bank laimutuskan . menetapkan: peraturan bank indonesia tentang penyediaan dana oleh bank yang dijamin bank laintas maksimum pemberian kredit bpk), modal adalah modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum, peringkat investasi investment grade) adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemukaempatan dana antarkan, termasuk komitmen dan kontingensi. bagian penyediaan dana kepada pihak terkait untuk setiap peminjam atau kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitungkan dalam ketentuan batas maksimum pemberian kredit dengan jumlah setinggi tingginya sebesar (sembilan puluh keseratus) dari modal bank. bagian penyediaan dana kepada pihak tidak terkait untuk setinggi . kelompok peminjam yang dijamin oleh bank lain tidak diperhitung mewiuun batas maksimum pemberian kredit dengan jumlah setinggi tingginya sebesar (tujuh puluh keseratus) dari modal bank sampai dengan akhir tahun (tujuh puluh lima keseratus) dari modal bank selama tahun 809o (delapan puluh keseratus) dari modal bank sejak tanggal januari bank lain yang menjamin penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam dan(l) jaminan yang diberikan oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: bersifatirrevocable, harus dapat dicairkan selambat lambatnya (tujuh) hari sejak diajukannya klaim: mempunyai jangka waktu sekurang kurangnya sama dengan jangka waktu penyediaan dana, dan tidak dijamin oleh bank. bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima selambat lambatnya hari sejak terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya walaupun penyediaan dana belum jatuh tempo, atau pada saat. . (l) penyediaan dana berupa penempatan pada bank lain yang tidak menjadi peserta program penjaminan pemerintah, tidak diperhitungkan dalam batas maksimum pemberian kredit dengan jumlah setinggi tingginya sebesar modal bank. bank lain yang menerima penempatan sebagaimana dimaksud padaperingkat investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditetapkan dengan predikat minimal bbb atau setara dari lembaga pemeringkat standard poros, dan baa atau setara dari lembaga pemeringkat moody's, atau setara dengan huruf dan huruf dari lembaga pemeringkat lain yang disetujui bank indonesia. penetapan mengenai peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam dan peringkat total aset sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat diubah dengan surat edaran bank indonesia. bank yang memiliki penyediaan dana yang dijamin oleh bank lain sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan kepada bank indonesia setiap bulan sesuai dengan format dalam lampiran dan lampiran laporan sebagaimana dimaksud dalam wajib ditandakan ind pejabat yang berwenang, anggota direksi dan anggota dewan komi: indonesia. laporan sebagaimana dimaksud dalam harus diterima oleh bank indonesia sebagai satu kesatuan dengan laporan batas maksimum pemberian kredit. (l) pelanggaran terhadap ketentuan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang berlaku. pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi yang sama dengan sanksi penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan batas maksimum pemberian kredit. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan melebihi batas maksimum pemberian kredit dikenakan sanksi pelanggaran batas maksimum pemberian kreditnyediaan dana oleh bank yang dijamin bank lain umum bahwa lembaga perbankan berperan dalam fungsi intermedia yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada sektor usaha. penyediaan dana perbankan, antara lain melalui penyaluran kredit, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan usaha sektor riil yang memerlukan pembiayaan tersebut. penyediaan dana yang diterima oleh sektor usaha tersebut diharapkan digunakan untuk kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan sumbangan dalam menggerakkan perekonomian nasional. namun demikian penyediaan dana oleh perbankan harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip kehati hatian dan asas pengelolaan yang sehat. untuk mencapai hal tersebut maka lembaga perbankan dapat melakukan penyediaan dana dengan cara penyebaran risiko kredit yang mungkin timbul dengan bank bank lain yang mempunyai peringkat investasi. peringkat investasi tersebut ditentukan berdasarkan hasil peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka. demi . angka ketentuan mengenaiketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit berpedoman pada ketentuan bank indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit. angka cukup jelas angka yang dimaksud dengan lembaga pemeringkat terkemuka antara lain moody's, standard poros, atau lembaga pemeringkat lain yang disetujui oleh bank indonesia. angka yang dimaksud komitmen dan kontingensi berupa warkat penerbitan jaminan, aksentuasi endorsement, penjualan surat berharga dengan syarat repo, letter credit ic) yang masih berjalan, stand by l c dan garansi lainnya serta risiko kredit dari transaksi derivatif. dan jaminan yang diterima dari bank lain dapat berasal lebih dari satu bank penjamin. contoh . contoh perhitungan penyediaan dana kepada pihak terkait kasus modal bank rp. milyar jumlah penyediaan dana rp. mil .#rp. milyar) rp. milyar penyediaan dana kepada pihak tidak terkait. bpk pihak tidak terkait rp. milyar kelebihan limit bpk rp. milyar rp. milyaridak terkait (309o) rp. milyar kelebihan limit bpk rp. milyar rp. milyar rp. milyar) rp. milyar.jaminan yang diterbitkan oleh bank lain adalah dalam bentuk stand letter credit berdasarkan uniform customs and practice for documentary credits ucp) yang berlaku atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu sepanjang disetujui oleh direktorat pengawasan bank terkait, bank indonesia, jl. m.h. thamrin jakarta pengajuan klaim didasarkan pada kejadian yang terjadi lebih dahulu antara huruf dan huruf . yang dimaksud dengan dan penempatan lainnya. contoh perhitungan modal bank rp. milyar penyediaan dana: kredit yang diberikan kepada pihak terkait rp. milyar dengan jaminan bank lain sebesar rp. milyar, surat surat berharga yang dimiliki dari pihak terkait rp. milyar, penempatan pada bank lain yang merupakan pihak terkait rp. milyar. jaminan yang diperhitungkan (maksimum rp. milyar bpk pihak terkait rp. milyar perhitungan pelanggaran bpk jumlah penyediaan dana penempatan yang tidak diperhitungkan jaminan yang diperhitungkan bpk rp. milyar rp. milyar rp. milyar rp. milyar) rp. milyar. peringkat investasi yang digunakan adalah didasarkan atas jenis dan jangka waktu penyediaan dana. apabila jangka waktu penyediaan dana bersifat jangka pendek, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat investasi jangka pendek. permohonan persetujuan penggunaan pemeringkat lain diajukan kepada direktorat penelitian dan pengaturan perbankan, bank indonesia, jl. m.h. thamrin jakarta cukup jelas. cukup jelas cukup jelas laporan batas maksimum pemberian kredit adalah laporan bank kepada bank indonesia sesuai dengan ketentuan bank indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit. yang dimaksud dengan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan batas maksimum pemberian kredit adalah dapat berupa sanksi pelanggaran atau penampakan batas maksimum pemberian kredit cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dpn laporan penyediaan dana oleh bank yang dij ami bank lain nama bank bulan laporan: (dalam juta rp.) penyediaan dana yang dijamin jaminan yang diterima nama jenis baki jangka bank peringkat nilai debitur penyediaan debut waktu penerbit pemeringkat dana tanggal outta minat din jaminan pemeringkatan oya yaya yaa opa tidak terkait mac mengetahui, ttd. ttd. ttd. anggota dewan komisaris anggota direksi pejabat bank meneannananemmamama menanam lan keterangan kolom: kolom diisi dengan jenis penyediaan di. kolom diisi dengan baki debut outstanding pada akhir bulan lapor kolom diisi dengan peringkat bank penerbit jaminan, lembaga yang melakukan pemeringkat dan tanggal pemeringkatan dilakukan. kolom diisi dengan tanggal dimulainya penjaminan dan tanggal berakhirnya penjaminan. laporan real sasi ami nan nama bank bulan laporan: (dalam juta rp.) penyediaan dana yang dijamin realisasi jaminan nama jenis baki jangka bank penerbit nilai tan debitur penyediaan debut waktu jaminan pencairan pen dana ooo jala jar port tidak terkait mengetahui, ttd. ttd. ttd. anggota dewan komisaris anggota direksi pejabat bank lena enonenannn iin keterangan kolom: kolom diisi dengan jenis penyediaan da yang akan direalisasikan jaminannya. kolom diisi dengan baki debut outstanding pada saat sebelum realisasi penjamin
peraturan bank indonesia nomor pbi tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank gubernur bank indonesiaprinsip dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan gambaran mengenai kebijaksana dan akurat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang persyaratan dan tatacara pemeriksaanperrsyaratan dan tatacara pemeriksaan bankempat kedudukan indonesia, kantor perwakilan bank asing, pihak terkait adalah pihak pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank karena merupakan: pemegang saham perorangan yang memiliki saham (sepuluh keseratus) atau lebih dari modal disetor bank, pemegang saham berbentuk perusahaan badan yang memiliki saham (sepuluh keseratus) atau lebih dari modal disetor bank, anggota dewan komisaris bank, anggota direksi bank, keluarga dari pihak pihak tersebut dalam angka angka dan angka perorangan yang memiliki saham (dua puluh lima keseratus) atau lebih dan atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka pejabat bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap operasional bank dan atau bertanggung jawab langsung kepada direksi termasuk pejabat satuan kerja audit intern, perusahaan perusahaan yang dalamnya terdapat kepentingan dari pihak pihak dimaksud dalam angka sampai dengan angka atas dengan kepemilikan (sepuluh keseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan, dengan. perusahaan perusahaan yang dalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam angka sampai dengan angka walaupun pihak pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud: anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari (dua puluh lima keseratus) dari modal disetor perusahaan dan atau apabila bank mempengaruhi perusahaan tersebut:ihak lain adalah pihak pihak yang ditugaskan untuk dan atas nama bank indonesia serta dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan, misalnya akuntan publik, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang bank indonesia. bab pihak pihak yang diperiksa bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap: bank: dan atau kantor perwakilan bank asing. bank. (l) dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam huruf bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap:ebitur bank. pemeriksaan terhadap pihak pihak sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa pihak pihak tersebut antara lain. jl)tiap waktu apabila diperlukan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan terhadap aspek aspek kegiatan usaha bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal hal lain yang berkaitan dengan keuangan bank. jl) pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam rangkabank indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya,, dan pedoman, ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan bank,bank asing sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk memastikan kepatuhan kantor perwakilan bank asing terhadap peraturan bank indonesia dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku. . (dl) bank, kantor perwakilan bank asing,warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronishal hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. bank, kantor perwakilan bank asing dan penjelasan yang didapat pemeriksa. bank, kantor perwakilan bank asing danserta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil dari tim pemeriksa. bab iii persyaratan bagi pihak pihak yang melakukan pemeriksaan (l)sekurang kurangnya terdiri dari (dua) orang. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari: pegawai bank indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, pihak lain yang ditugaskan bank indonesia, atau gabungan antara pegawai bank indonesia dan pihak lain. (l) tim pemeriksa dari pihak lain wajib memenuhi syarat: tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan ketentuan bank indonesia, bukan pihak terafiliasi terhadap obyek yang diperiksa,yektif, kompeten dibidangnya dan memahami peraturan perundang undangan perbankan yang berlaku dan peraturan perundang undangan lainnya, secara terus menerus mengikuti program pendidikan profesiec(l) dalam hal pihak lain merupakan kantor akuntan publik, wajib terdaftar bank indonesia(dl) dalam memberikan penugasan kepada pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, bank indonesiaterms reference yang ditetapkan oleh bank indon sia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja. ll. (d0) tim pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari bank indonesia kepada pihak pihak yang diperiksa. bank, kantor perwakilan bank asing atau pihakstruksi pemeriksaan dari bank indonesia. (l) sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank asing atau pimpinan dari pihakbank asing atau pimpinan pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada bank indonesia selambat lambatnya (tiga) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan. (l) setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan. bank indonesiabank asing. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada beat rahasia. penggunaan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada oleh pihak pihak diluar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank indonesia. jl) bank dan kantor perwakilan bank asing wajib melakukan langkahbank indonesia. apabila dipandang perlu, bank indonesiaa11 bab pemeriksaan oleh pihak asing (l) pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asingsebagaimana dirga ranumphdm (l) wajib disampaikan secara tertulisbank indonesia dapat meminta kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada agar dalam pemeriksaan sekaligus memeriksa hal hal yang dibutuhkan oleh bank indonesia(l) pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asingbank indonesia. pemeriksaan terhadap bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang dilakukan oleh pemeriksa yang ditugaskan oleh bank asing yang menjadi pemegang saham bank wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada bank indonesia. (l) pemeriksaan terhadap bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank atau yang mewakili otoritas pengawas bank negara asal pihak asing yang bersangkutanwajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padajl) tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada bank indonesia segera setelah pemeriksaan berakhir. kantor cabang bank asing dan bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang diperiksa oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada bank indonesia segera setelah hasil pemeriksaan diperoleh. bab rahasia bank bab v. (l) pihak lain, pihak pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan serta pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam dan bab alamat penyampaian laporan, pemberitahuan dan izin pemeriksaan laporan laporan, pemberitahuan serta permohonan izin pemeriksaan, jl. m.h. thamrin jakarta sesuai dengan direktorat yang mengawasi bank yang bersangkutan, bagi bank yang berkantor pusat wilayah kerja bank indonesia jakarta, kantor bank indonesia setempat bagi bank yang berkantor pusat wilayah kerja kantor bank indonesia. bab vii sanksi (l) perusahaan induinduk tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia akan meminta pengalihan kepemilikan perusahaan induk pada pihak lain. jl) perusahaan ananak tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia meminta kepada bank untuk melepaskan kepemilikannya pada perusahaan anak selambat lambatnya (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal peringatan terakhir. (l) debiturdebitur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia meminta kepada bank dimaksud untuk: tidak melanjutkan pemberian fasilitas())tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat mengenakan sanksi administratif dan atau pemimpin kantor perwakilan bank asing, pencantuman dalam daftar orang tercela dibidang perbankan, dan atau merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang. (d0) pihak lain yang oleh bank indonesia dinilai tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat perintah kerja dan terms reference sebagaimana dimaksud dalam akan diberi peringatan tertulis oleh bank indonesia. a17 setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak (dua) kali dalam tenggang waktu (tiga) hari, namun pihak lain sebagaimana dimaksud pada tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam yat . bank indonesia dapat mengenakan sanksidalam rangka penyelesaian tugas oleh pihak lain:ikeluarkan dari daftar akuntan yang tercatat bank indonesia. bank yang tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: teguran tertulis: penurunan tingkat kesehatan bank, dan ataudau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan bank indonesia. kantor cabang bank asing dan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank asing yang tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud . dimaksud dalam setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak (dua) kali dalam tenggang waktu (tujuh) hari dapat dikenakan sanksi administratif antara lain, dan atau cc. pencantuman dalam daftar orang tercela dibidang perbankan. pihak pihak yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang: atau bagi akuntan publik, dikeluarkan dari daftar akuntan yang tercatat bank indonesia. bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bank indonesia ini maka: bar vii. surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dirpb tanggal februari tentang pemeriksaan oleh pejabat pejabat pemeriksa dari luar negeri terhadap bank bank asingsyaratan dan tataadaan bank yang bersifat strategis dan mengandung renya. pihakdalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan, bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan tenaga bank indonesiacara pemeriksaan bank. . ii. demi angka ketentuan mengenaietentuan mengenai bank perkreditan rakyat berpedoman pada ketentuan direksikantor perwakilanpihak terkait berpedoman pada ketentuan bank indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit. angka angka . cukup jelas angka cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas apabila dipandang perlu pemeriksaan oleh bank indonesia dapat dilakukan luar jam kerja. huruf huruf cukup jelas huruf debitur bank adalah pihak yang memperoleh hasil h& yang bersangkutan. yang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain mencakup jaringan telekomunikasi dan komputer beserta softwarenya(fit and proper test) terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, dan pejabat eksekutif bank. huruf cukup jelas huruf dalam hal ini, bank dapat sebagai sasar melalui teks atau fax. penghimpunan dana masyarakat yang tidak dicatat dalam pembukuan bank. yang dimaksud dengan peraturan bank indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuatentang sistem informasi debitur. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank, kantor perwakilan bank asing, dan pihak pihak lain adalah termasuk dewan komisaris, direksi, pimpinan kantor cabang bank asing, pimpinan kantor perwakilan bank asing, dan pegawai yang langsung bertanggung jawab. cukup jelas cukup jelas cukup jelas di. huruf cukup jelas huruf penugasan pihak lain oleh bank indonesia dapat dilakukan dengan cara lelang, penunjukan langsung dengan syarat antara lain bank indonesia memerlukan adanya bantuan yang berhubungan dengan keahlian khusus, keterbatasan waktu. huruf dalam hal tim gabungan terdiri dari pegawai bank indonesia dan pihak lain yang ditugasi bank indonesia, maka ketua tim pemeriksa adalah pegawai bank indonesia. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas terms reference memuat antara lainkertas kerja pemeriksaan, cukup jelas . cukup jelas konfirmasi dilakukan dalam pertemuan antara tim pemeriksa dengan pimpinan pihakngajuan penjelasan disampaikan oleh pihak pihak yang diperiksa kepada bank indonesia cg. direktorat pemeriksaan bank terkait secara tertulis dan wajib dihampiri dengan bukti dan dokumen pendukung. laporan hasil pemeriksaan akan digunakan oleh bank indonesia sebagai bahan pengawasan bank yang diperiksa antara lain melalui pembahasan intensif dengan pengurus bank dalam pertemuan wawancara. cukup jelas laporan hasil pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat besa dalam rangka peningkatan kinerja bank. oleh karena itu pengurus cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris. laporan hasil pemeriksaan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan dengan direktorat pengawasan bank yang membidangi. hasil pemeriksaan disampaikan dalam bahasa indonesia atgathghasa inggriya d. huruf besarnya pengenaan denda akan dicantumkan dalam perjanjian kerja antara bank indonesia dengan pihak lain tersebut. huruf cukup jelas huruf bank indonesia akan mencantumkan daftar akuntan yang tercatat bank indonesia dalam internet bank indonesiagubernur bank indonesia, menimbang aa. bahwa untuk mendukung kestabilan moneter dan prinsip kehati hatian perbankan, bank umum perlu memelihara giro wajib minimum, bahwa dengan telah berkembangnya sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah, kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum perlu diberlakukan pula bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenaisilahberdasarkan . melaku,, dana pihak ketiga bank yang untuk selanjutnya disebut dpk bandalah simpanan minimum bank dalam bentuk giro pada bank indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh bank indonesia, saldo giro negatif adalah saldo rekening rupiah bank bank indonesia yang menunjukkan angka negatif, pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang untuksertifikat investasi mudharabah antarkan yang untuk selanjutnya disebut pipi pugatiah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh bank indonesia. (l) bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah.giro wajib minimum dalam rupiah wajib pula memelihara giro wajib minimum dalam valuta asing. (dl) giro wajib minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar (lima keseratus) dari dpk bank dalam rupiah. giro wajib minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar (tiga keseratus) dari dpk bank dalam valuta asing. pemenuhan persentase giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan secara harian pada saat bank indonesia menutup sistem akunting. . perubahan pengaturan mengenai persentase giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan surat edaran bank indonesia. bab rekening giro bank pada bank indonesia bank hanya dapat memelihara (satu) rekening giro dalam rupiah kantor bank indonesia setempat. (l)rekening giro dalam rupiah wajib pula memelihara (satu) rekening giro dalam valuta asing kantor pusat bank indonesia. rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam valuta dollar amerika serikat. bab iii. bab iii tata cara perhitungan giro wajib minimum (l) giro wajib minimum dihitung dengan membandingkan jumlah saldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada bank indonesia setiap hari dalam (satu) masa laporan terhadap rata rata harian jumlah dpk bank dalam (satu) masa laporan pada (dua) masa laporan sebelumnya. perhitungan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam berlaku masing masing untuk giro wajib minimum dalam rupiah dan giro wajib minimum dalam valuta asing. saldo giro bank pada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: jumlah saldo giro rupiah seluruh kantor bank pada bank indonesia, saldo giro valuta asing bank pada kantor pusat bank indonesia. dpk bank sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: jumlah dpk bank dalam rupiah pada seluruh kantor bank indonesia, jumlah dpk bank dalam valuta asing pada seluruh kantor bank indonesia. . jl) dpk bank dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, dan kewajiban lainnya. dpk bank dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan bank indonesia, yang terdiri dari giro, simpanan berjangka, dan kewajiban lainnya. perubahan pengaturan mengenai tata cara perhitungpelaporan jl) bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada bank indonesia mengenai dpk bank serta pos pos aktiva dan asia dalam rupiah maupun valuta asing. tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran bank indonesia mengenai pelaporan bank. bab v. bab sanksi bank dinyatakan melanggar giro wajib minimum apabila saldo rekening giro harian bank pada bank indonesia lebih kecil daripada giro wajib minimum yang seharusnya dipeliharaterhadap kekurangan giro wajib minimum, untuk setiap hari pelanggaran.negatif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar: sebesar (seratus dua puluh lima keseratus) dari tingkat indikasi imbalan puas terhadap giro wajib minimum yang wajib dipelihara, ditambah dengan sebesar (seratus lima puluh keseratus) dari tingkat indikasi imbalan puas terhadap saldo negatif, untuk setiap hari pelanggaran. . dalam hal data mengenaivaluta asing maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar terhadap kekurangan giro wajib minimum untuk setiap hari pelanggaran. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dibayar dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi bank indonesia pada tanggal terjadinya pelanggaran. (l) pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan pembebanan pada rekening giro rupiah bank pada bank indonesia. dalam hal pembebanan rekening giro rupiah bank sebagaimana dataaksud dalam mengakibatkan rekening giro rupiah bersalah negatif maka bank juga dikenakan sanksi atas saldo negatif sebagaimana dimaksud dalam perubahan pengaturan mengenai sanksi pelanggarketentuan peralihan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan giro wajib minimum yang ada sebelum peraturan bank indonesia ini, sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan peraturan bank indonesia ini dinyatakan tetap berlaku. bab vii. bab vii ketentuanumum dalam menciptakan dan menjaga stabilitas moneter, bank indonesia antara lain melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, dimana salah satu piranti yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar tersebut adalah dengan mengendalikan jumlah giro wajib minimum bank bank pada bank indonesia. disamping itu, dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat yang mampu menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perbankan nasional dan internasional perlu diciptakan suatu sistem perbankan yang kuat yang dilandasi pada prinsip kehati hatian perbankan. prinsip kehati hatian perbankan dimaksud meliputi prinsip kehati hatian dalam pengelolaan risiko likuiditas bank, yaitu risiko atas ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dilunasi secara tepat waktu. dalam melakukan penilaian terhadap risiko likuiditas tersebut. diperlukan indikator indikator yang dapat digunakan untuk menilai dan menjaga kemampuan bank dalam memenuhi pembayaran kewajiban seleranya. salah satu indikator tersebut dilakukan dengan membandingkan saldo giro bank pada bank indonesia terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank yang disebut dengan giro wajib minimum. dewasa ini telah dikembangkan sistem perbankan yang dilandasi oleh prinsip syariah. berdasarkan sistem ini bank umum konvensional dapat mengkonversikan seluruh atau sebagian dari kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. berkenaan dengan hal tersebut dirasakan perlu untuk memberlakuk. pemberlaku tidak bertentangan dengan kaedah kaedah gigih. karakteristik bank umum syariah dan bank umum konvensional berbeda, maka sangat dimungkinkan adanya perbedaan komponen dana pihak ketiga dari kedua bank umum tersebut. oleh karena perbankan syariah masih dalam taraf pengembangan serta belum tersusunnya pernyataan standar akuntansi keuangan syariah peak syariah), maka untuk sementara waktu penentuan komponen dana pihak ketiga bagi bank umum syariah diperlakukan sama dengan komponen dana pihak ketiga bank umum konvensional. bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, fungsi kantor induk dari kegiatan usaha syaratnya dilakukan oleh unit usaha syariah. bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah diperkenankan untuk membuka (dua) rekening giro pada bank indonesia baik untuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. rekening tersebut dikelola dan digunakan secara terpisah untuk kenakan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. ii. demi angka sampai dengan angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas dalam hal bank mempunyai lebih dari (satu) kantor dalam suatu wilayah kerja bank indonesia maka bank yang bersangkutan hanya dapat memelihara (satu) rekening giro rupiah pada kantor bank indonesia setempat. cukup jelas cukup jelas formula perhitungan giro wajib minimum adalah sebagai berikut: jumlah harian saldo giro dari seluruh kantor bantahuntuk periode (dua) masa laporan sebelumnya. persentase giro wajib minimum bank dalam rupiah atau valuta asing didasarkan pada dpk bank sebagai berikut:akhir, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal sampai dengan tanggal akhir bulan. cukup jelas . huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf a17 cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan giro, tabungan, dan simpanan berjangka dalam ketentuan ini antara lain berupa giro hadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah. dpk bank dalam rupiah tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari bank indonesia dan bank perkreditan rakyat. cukup jelas cukup jelas . cukup jelasiro wajib minimum dalam rupiah yai tu: kekurangan giro wajib minimumrp1 miliar, tingkat indikasi imbalan puas tanggal sebesar (dua belas keseratus), sanksi kewajiban membayar untuk tanggal adalah sebesar: rp10 miliar rp1 miliar contoh perhitungan: sanksi kewajiban membayar saldo negatif adalah: giro wajib minimum tingkat indikasi imbalan puas ditambah dengan saldo negatif 1509onegatif rp1 miliar, tingkat indikasi imbalan puas tanggal sebesar (sebelas keseratus), sanksi kewajiban membayar untuk tanggal adalah sebesar: rp10 miliar miliar rp3. rp458. rp3. . rp4. dalam hal saldo giro unit usaha syariah kantor cabang syariah menunjukkan angka negatif pada saat bank indonesia menutup sistem akunting, maka unit usaha syariah kantor cabang syariah tetap dikenakan sanksi kewajiban membayar meskipun penjumlahan saldo giro saldo giro unit usaha syariah kantor cabang syariah dan kantor pusat kantor cabang konvensional masih positif. penjumlahan saldo giro tersebut dilakukan hanya untuk menentukan penghentian keikutsertaan dalam kliring bagi bank yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan peraturan bank indonesia pbi1 tanggal februari yang merupakan perubahan atas peraturan bank indonesia pb1 cukup jelas cukup jelas kurs transaksi yang digunakan adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. . cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan giro wajib minimum antara lain meliputi: rincian dpk bank: tata cara penyampaian laporan, formulir penyampaian laporan, sanksi penyampaian laporan, pedoman penyusunan laporan mingguan bank umum, sebagaimana diatur dalam:edaran bank indonesia nomor ppbepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bank indonesia ini.gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah perlu diselenggarakan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah, bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariaht . umpasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah, yang untuk, sertifikat investasi mudharabah antarkan, yang untukpeserta dan piranti pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah jl) peserta puas terdiri atas bank syariah dan bank konvensional. bank . bank syariah sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana. bank konvensional sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat melakukan penanaman dana. dalam melakukan transaksi puas bank hanya dapat menggunakan sertifikat ima. bab iii persyaratan sertifikat ima sertifikat ima yang diterbitkan oleh bank pengelola dana memenuhi persyaratan sebagai berikut: sekurang kurangnya mencantumkan: kata kata sertifikat investasi mudharabah antarkan , tempat dan tanggal penerbitan sertifikat ima, nomor seri sertifikat ima: nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, tingkat indikasi imbalan, tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan, tempat . tempat pembayaran, nama bank penanam dana, nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang, berjangka waktu paling lama (sembilan puluh) hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah atau uus. format sertifikat ima sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya mengikuti format sebagaimana terlampir. jl) nominal sertifikat ima harus ditulis dalam angka dan huruf. dalam hal terdapat perbedaan penulisan nominal antara angka dan huruf, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf yang ditulis selengkap lengkapnya. bab mekanisme transaksi sertifikat investasi mudharabah antarkan sertifikat ima sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh bank syariah pengelola dana dalam rangkap (tiga). sertifikat . serikat ima yang diterbitkan oleh bank syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana. (l) pembayaran sertifikat ima oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalu kliping atau billet giro bank indonesia dengan melampaui lembar kedua sertifikat ima, atau transfer dana secara elektronis. dalam hal pembayaran sertifikat ima dilakukan dengan menggunakan transfer dana secara elektronis, bank penanam dana wajib menyampaikan lembar kedua sertifikat ima kepada bank indonesia. sertifikat ima yang belum jatuh waktu dapat dipindahtangankan kepada bank lain. pemindahtanganan sertifikat ima sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan (satu) kali. dalam hal terjadi pemindahtanganan sertifikat ima sebagaimana dimaksud dalam bank terakhir pemegang sertifikat ima wajib memberitahukan kepada bank penerbit sertifikat ima. bab v. bab penyelesaian transaksi jl) pada saat sertifikat ima jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang sertifikat ima sebesar nilai nominal investasi. pembayaran oleh bank penerbit sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, menggunakan billet giro bank indonesia, atau transfer dana secara elektronis. bab perhitungan imbalan (l) tingkat realisasi imbalan sertifikat ima mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman. besarnya imbalan sertifikat ima dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati. realisasi pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya. bab vii. bab vii pelaporan (l) bank penerbit sertifikat ima wajib melaporkan kepada bank indonesia pada hari penerbitan sertifikat ima mengenai hal hal sebagai berikut: nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, tingkat indikasi imbalan sertifikat ima. bank penerbit sertifikat ima wajib melaporkan kepada bank indonesia tingkat realisasi imbalan sertifikat ima pada hari kerja pertama setiap bulan. pada hari kerja pertama setiap bulan, bank syariah wajib melaporkan kepada bank indonesia tingkat imbalan deposito investasi mudharabah untuk semua periode jangka waktu. laporan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan melalui sarana pipa. dalam hal bank belum memiliki sarana pipa atau mengalami kerusakan pada sarana pipa, maka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan secara manual kepada:bagi bank syariah yang berkantor pusat wilayah jabodetabek. direktorat .melalui kantor bank indonesia setempat bagi bank syariah yang berkantor pusat luar wilayah jabodetabek. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kantor pusat bank syariah atau uus penerbit sertifikat ima. bab viii penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan indonesia. bab ix. bab penutup peraturan bank indonesia ini mulai berlaku sejakbankan yang berfungsi sebagai lembaga memediasi antara pemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara sumber dan penanaman dana sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada yang membutuhkan. sejak diberlakuank bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah serta piranti yang dapat digunakan untuk menanamkan dana baik bagi bank konvensional maupun bank syariah, dan untuk memperoleh dana bagi bank syariah. ii. . ii. demi butir sampai dengan butir cukup jelas cukup jelas dan pada dasarnya puas dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak dapat melakukan penanaman dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga, namun tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk melakukan investasi pada bank syariah. cukup jelas yang dimaksud dengan tingkat indikasi imbalan. cukup jelas . cukup jelas cukup jelas asli dan lembar kedua sertifikat ima diserahkan kepada bank penanam dana. lembar kedua sertifikat ima digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada pembayaran dengan nota kredit, atau billet giro bank indonesia, atau dikirim bank indonesia dalam hal pembayaran dengan transfer dana secara elektronis. sedangkan lembar ketiga untuk arsip bank penerbit. penyerahan oleh bank penerbit dan diterimanya sertifikat ima oleh bank penanam dana menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk mematuhi pernyataan pernyataan yang tercantum dalam sertifikat ima tersebut. cukup jelas cukup jelas . pemindahtanganan sertifikat ima dapat dilakukan dengan menggunakan akta otentik baik dibawah tangan maupun notaris. pemindahtanganan sertifikat ima hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama sedangkan bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahtangankan sertifikat ima kepada bank lainnya hingga berakhirnya jangka waktu sertifikat dimaksud. tujuan memberitahukan dari bank pemegang sertifikat ima terakhir kepada bank penerbit sertifikat ima adalah untuk memudahkan bank penerbit sertifikat ima dalam membayar nominal pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan. cukup jelas cukup jelas tingkat realisasi imbalan sertifikat ima yang berjangka waktu:satu) bulan, diatas. atas haritiga) bulan. yang dimaksud dengan tingkat realisdikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana. rumus perhitungan besarnya imbalan sertifikat ima sebagai berikut: rxt keterangan: besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana nilai nominal investasi tingkat imbalan deposito investasi mudharabah (sebelum didistribusikan) jangka waktu investasi nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana atau pxt tingkat realisasi imbalan sertifikat ima contoh rp15, juta. kepada. kepada bank sebesar rp20 miliar rp56, juta. tanggal mei kepada bank sebesar rp20 miliar rp99, jutaapril tanggal89o rp15, juta. kepada bank sebesar rp20 miliar ,59o rp56, juta. tanggal mei kepada bank sebesar rp20 miliar rp99, juta. dalam menghitung tingkat imbalan dapat menggunakan metode yaitu revenue sharing atau profit sharing. dalam hal bank penerbit sertifikat ima menggunakan metode profit sharing, tingkat imbalan (r) dapat bernilai negatif bila bank penerbit mengalami kerugian. dalam hal bernilai negatif, bank penanam dana tidak akan memperoleh imbalan. selanjutnya, ana. kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecurangan kelalaian bank penerbit, bank penanam dana akan menanggung kerugian tersebut maksimum sebesar nilai nominal investasi. cukup jelas yang dimaksud dengan tingkat indik dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana.ertifikat hadiah bank indonesia gubernur bank indonesia, menimbang :.a. bahwa dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter, maka perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat hadiah bank indonesia, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai sertifikat hadiah bank indonesiaertifikat hadiah bank indonesiahadiah sertifikat hadiah bank indonesia, yang untuk selanjutnya disebut swi,karakteristik, jumlah dan jangka waktu penitipan dana jl) bank indonesia dapat menerima penitipan dana dari bank atau uus dengan menggunakan prinsip hadiah. sebagai bukti penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia menerbitkan swi. bank indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam yang diperhitungkan pada saat jatuh waktu. . (l) jumlah dana yang dapat dititipkan sebagaimana dimaksud dalam (l) sekurang kurangnya (lima ratus juta rupiah). penitipan dana atas lima ratus juta rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan (lima puluh juta rupiah). jangka waktu penitipan dana ditetapkan (satu) minggu, (dua) minggu, dan (satu) bulan yang dinyatakan dalam hari. perubahan jangka waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan surat edaran bank indonesia. bab iii tata cara permohonan dan penyelesaian transaksi penitipan dana kegiatan penitipan dana dilakukan oleh kantor pusat bank indonesia dari pukul wib sampai dengan pukul wib. . bank atau uus mengajukan permohonan penitipan dana melalui reuters monitoring dealing system mds faksimili telepon yang ditegaskan dengan faksimili, atau sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia kepada:bagi bank dan uus yang berkantor pusat wilayah jabodetabek,melalui kantor bank indonesia setempat bagi bank dan uus yang berkantor pusat luar wilayah jabodetabek. permohonan sebagaimana dimaksud dalam wajib ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana spp) sebagaimana contoh dalam lampiran dan disampaikan selambat lambatnya pukul wib. (l) dalam hal bank indonesia menyetujui permohonan penitipan dana sebagaimana diatur dalam bank indonesia akan memberitahukan kepada bank atau uus yang permohonannya disetujui melalui mds, telepon yang ditegaskan dengan faksimili atau sarana lain selambat lambatnya pukul wib. bank. bank indonesia akan mengumumkan secara luas jumlah keseluruhan penitipan dana menurut jangka waktu pelaksanaan transaksi melalui pipa, reuters atau celebrate selambat lambatnya pukul wib. (l) penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerja yang sama. penyelesaian transaksi penitipan dana bagi bank atau uus yang permohonannya disetujui oleh bank indonesia dilakukan dengan mendebat rekening giro bank atau uus pada bank indonesia sebesar nilai titipan. bab tata cara penyelesaian jatuh waktu penitipan dana (l) pada saat jatuh waktu penitipan dana, bank indonesia akan mengedit rekening giro bank atau uus pada bank indonesia sebesar nilai titipan dana. dalam hal bank indonesia memberikan bonus kepada bank atau uus pada saat jatuh waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam maka bank indonesia akan mengedit rekening giro bank sebesar nilai bonus yang besarnya diatur dalam dan dalam . dalam hal bank indonesia akan memberikan bonus kepada bank atau uus yang menitipkan dana, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah puas) yang merupakan rata rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi mudharabah antarkan sertifikat ima) yang terjadi puas, pada tanggal penitipan dana. dalam hal data mengenai tingkat indikasi imbalan puas sebagaimana dimaksud dalam tidak tersedia pada hari penitipan dana, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan puas terakhir yang terjadi atau yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan uus. pelaksanaan pendekatan rekening giro bank atau uus pada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan pengeditan rekening giro bank atau uus pada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut: bagi bank yang berkantor pusat wilayah jabodetabek dilakukan oleh kantor pusat bank indonesia, jl. m.h. thamrin jakarta bagi bank yang berkantor pusat luar wilayah jabodetabek dilakukan oleh kantor bank indonesia setempat. bab sanksi (l) dalam hal saldo rekening giro bank atau uus tidak mencukupi untuk menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud dalam maka transaksi penitipan dana dibatalkan. atas pembatalan transaksi penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam bank atau uus dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. dalam hal terjadi pembatalan transaksi penitipan dana karena saldo rekening giro bank atau uus pada bank indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi penitipan dana lebih dari (dua) kali dalam kurun waktu (enam) bulan, maka atas pembatalan yang ketiga dan seterusnya terhadap bank atau uus dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sebesar ,, (satu permit) dari kekurangan penitipan dana. jl) bagi bank atau uus yang mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu tidak diberikan bonus sebagaimana dimaksud dalam tanpa mengurangi ketentuan dalam terhadap bank atau uus yang mengambil titipan dana sebelum jangka waktu penitipan berakhir, dikenakan biaya administrasi: sebesar . sebesar (lima juta rupiah) untuk jumlah titipan dana sampai dengan (seratus miliar rupiah), sebesar (sepuluh juta rupiah) untuk jumlah titipan dana atas (seratus miliar rupiah) sampai dengan (lima ratus miliar rupiah): sebesar (lima belas juta rupiah) untuk jumlah titipan atas (lima ratus miliar rupiah). bab vi. babsertifikat hadiah bank indonesia umum dengan diberlakukannya ketentuan mengenai perbankan syariah yang termuat dalam undang undang nomor tahun dewasa ini telah berdiri beberapa bank syariah indonesia. diharapkan agar perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut dapat meningkatkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat secara optimal. selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar masyarakat melalui bank bank konvensional. dengan berkembangnya bank syariah maka pengendalian moneter dapat diperluas melalui bank bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. agar operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat dilaksanakan, maka perlu diciptakan suatu piranti yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat hadiah bank indonesia swi) yang dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank yang mengalami kelebihan likuiditas. ii. . ii. demi butir.februari aga lampiran surat penegasan transaksi penitipan dana (spp) lamp kepada bank indonesia jl. m.h. thamrin jakarta up. bagian operasi pasar uang, direktorat pengelolaan moneter perihal penegasan transaksi penitipan dana swi dengan ini kami menegaskan transaksi swi sebagai berikut: nominal (juta rp) jangka waktu jatuh waktu jumlah demikian penegasan kami. pt. bank. materai, tanda tangan keterangan: surat penegasan ini disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.
riode triwulan triwulan iv: total cuman woman guam comma, cuman normal suman norma, billet keping) gutarupiah) fillet keping) gutarupiah) (billet keping) gutarupiahj (billet keping) gutarupiah) (billet keping)\| juta rupiah) uang rupiah kertas sooko\| asias7o45\| 52s.co0ios\| logo\| 22s98s121\| 1s4.is94ss\| .sa l504,s5\| s21s25s17\| 2ssa2aso2\| 2ssa205e3\| mos29se\| x00\| 27o.so4e98\| s#oo0ao\| 4sossssei\| 9meneror2\| a4assessors\| soo.eo9\| les20s9929\| soo 5so\| solo a8\| os9\| tool m7\| o0\| s0\| opo) os, \|o o2\| o \|o li a.a oo, .a oil \|oo io ai total ii, uang rupiah logam tol \|o as1good\| s0, ans00000o\| 2125000o\| m380000\| 34660o\| yoo 2e0solo\| eno\| 8ebook\| a22. a5n0000 3s0o\| oos\| li kosovo\| amal soomooo\| aman ass.imo angdalam mencapai kestabilan nilai rupiah, bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar valuta asing domestik serta untuk memitigasi risiko nilai tukar rupiah, diperlukan pengayaan instrumen lindung nilai pasar valuta asing domestik, dengan tetap memomestic non deliverance forward. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: transaksi domestic non deliverance forward yang selanjutnya disebut transaksi ddf adalahtransaksi forward adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. mekanisme fixing adalahtransaksi valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi, yang terdiri atas transaksi spot dan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah. transaksi spot adalah transaksi spottransaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi derivatif nasabbab transaksi ddfcc. wajib memberikan edukasi kepada nasabah dan pihak asing tentang pelaksanaan kegiatan transaksi ddf:: dan kegiatan usaha perdagangan valuta asing. transaksi ddf sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: dilakukan berdasarkan underlying transaksi untuk transaksi ddf sebagaimana dimaksud dalam nominal transaksi ddf tidak melebihi nominal underlying transaksi, dan cc. jangka waktu transaksi ddf tidak melebihi jangka waktu underlying transaksidan atau pihak asing untuk kepentingan transaksi ddf.bank dapat melakukan transaksi ddf dengan bank luar negeri untuk cover heading bank. cover heading sebagaimana dimaksud pada didukung dengan underlying transaksi berupa transaksi ddf antara bank dengan nasabah dan atau pihak asing untuk tujuan lindung nilai. bank dilarang melakukan transaksi non deliverance forward valuta asing terhadap rupiah luar negeri. bank dilarang melakukan transaksi ddf menggunakan mata uang negara tertentu yang memiliki kerja sama antarkan sentral dengan bank indonesia terkait penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. bab iii transfer rupiah kepada pihak asing bank dilarang melakukan transfer rupiah luar negeri, termasuk dana rupiah yang berasal dari penyelesaian transaksi ddf. dana rupiah yang berasal dari penyelesaian transaksi ddf sebagaimana dimaksud pada dapat ditransfer luar negeri dalam bentuk valuta asing dengan terlebih dahulu melakukan transaksi spot atau transaksi forward. transaksi spot atau transaksi forward sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan dokumen underlying transaksi berupa kontrak transaksi ddf dan bukti transfer hasil penyelesaian transaksi ddf. bank dapat melakukan transfer rupiah untuk penyelesaian transaksi ddf rekening bank yang dimiliki pihak asing. bab jenis dokumen underlying transaksi dan penyampaian dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam dibuktikan dengan dokumen underlying transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. jenis dokumen underlying transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukungbolehdalam melakukan transaksi ddf, bank wajib memastikan nasabah dan atau pihak asing untuk menyampaikan dokumen underlying transaksi yang bersifat finalyang bersifat final dan dokumen pendukungbank wajib menatausahakan dokumen underlying transaksi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh nasabah dan atau pihak asing. jangka waktu untuk ketatausahaan dokumendokumen perusahaan. bab pelaporan transaksi bank wajib menyampaikan laporan transaksi ddf melalui sistem pelaporan bank indonesia yaitu laporan harian bank umum labu). mekanisme pelaporan transaksi ddf mengacu kepada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai labu. bab pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi ddfdalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamvii sanksiyang berwenang yang mengatur mengenai prinsip perlindungan konsumen. bank yang melanggarlabu.total nominal transaksi ddfperhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada menggunakan kurs jstor pada tanggal terjadinya pelanggaran.yang bersangkutan bank indonesia. bank indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dan atau sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan kepada otoritas perbankannan "ad dipemakaian kekayaan daerahtarif retribusi pemakaian kekayaan daerahasar hewan adalah tempat berlangsungnya transaksi jual beli hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan lain sebagainya. ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar seperti sapi, kerbau dan kuda. ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil seperti kambing, domba (biri biri), babi dan kelinci. besaran perubahansepanjang mengenai tarif retribusi pemakaiobyek dan komponen pemakaian kekayaan desa unit laboratorium: laboratorium tanah geo teknik) kadar air tanah uji) rp. rp. berat jenis tanah uji) rp. rp. rttemberg limit uji) rp. rp. analisa saringan uji) rp. rp. pemadatan standar uji) rp. rp. pemadatan modified uji) rp. rp. c.b.r laboratorium uji) rp. rp. mikrometer uji) rp. rp. shrainkoge uji) rp. rp. uncorafi comp. sheet uji) rp. rp. konsolidasi uji) rp. rp. berat isi uji) rp. rp. kuat geser langsung uji) rp. rp. permebillias filling head) uji) rp. rp. permeabilitas constant head) uji) rp. rp. laboratorium tanah geo teknik) pengukuran sifat sifat dasar batuan uji) rp. rp. kuat lentur uji) rp. rp. kuat tekan uji) rp. rp. kuat geser langsung uji) rp. rp. kuat geser tak langsung uji) rp. rp. pengukuran cepat lambat tebal sonik uji) rp. rp. kuat tekan kerja axial uji) rp. rp. serak durabaility batuan uji) rp. rp. analisa petrologi uji) rp. rp. analisa petrografi uji) rp. rp. touch text uji) rp. rp. pelapukan uji) rp. rp. point load strength uji) rp. rp. pemotongan contoh batuan per cms3 uji) rp. rp. pembentukan contoh batuan per cm3 uji) rp. rp. pekerjaan lapangan geo teknik): pemboran tanah rp. , titik rp. , titik pengambilan contoh tanah asli rp. , titik rp. , titik spt rp. , titik rp. , titik penyandian ringan bertitik gedung rp. , hari rp. , hari jembatan rp. , hari rp. , hari kuat geser tak langsung uji) rp. , titik rp. , titik air air(lx uji) rp. rp. tersuspensi uji) rp. rp. minyak dalam air uji) rp. rp. ion sulfat dalam air uji) rp. rp. bahan padat (lx uji) rp. rp. semen konsistensi semen uji) rp. rp. pengikatan awal semen uji) rp. rp. kuat tekanan mortar uji) rp. rp. berat jenis semen uji) rp. rp. kehalusan semen (lx uji) rp. rp. kadar air (lx uji) rp. rp. ketepatan bentuk uji) rp. rp. bobot rp. rp. agregat abrasi (lx uji) rp. rp. gradasi uji) rp. rp. berat jenis uji) rp. rp. berat isi uji) rp. rp. kadar lampu (lx uji) rp. rp. organik uji) rp. rp. mix design uji) rp. rp. modifikasi mix design uji) rp. rp. sand cun bertitik uji) rp. rp. benda uji kubus silinder beton dll) kuatkan rp. , buah rp. , buah kuat tarik rp. , batang rp. , batang lentur rp. , batang rp. , batang kuat tekan dengan nomor tesi rp. , buah rp. , buah gorong gorong rp. , buah rp. , buah bantalan karet rp. , buah rp. , buah tanah kadar air uji) rp. rp. pemadatan standart uji) rp. rp. pemadatan modified uji) rp. rp. c.b.r standart uji) rp. rp. c.b.r modified uji) rp. rp. agregat analisa ringan uji) rp. rp. berat jenis dan penyerapan agregat kasar uji) rp. rp. berat jenis dan penyerapan agregat halus (1x uji) rp. rp. berat isi uji) rp. rp. ubin semen kadar air uji) rp. rp. penyerapan uji) rp. rp. berat isi uji) rp. rp. berat lentur uji) rp. rp. keausan (1x uji) rp. rp. survey lapangan teodolith per hari) rp. rp. date leave cetakan kubus beton per hari)) rp. rp. slumptest (1x uji) rp. rp. coro drilling per titik) rp. rp. bengkelman beam (per titik) rp. rp. timbang ternak ternak besar per timbang) rp. rp. ternak kecil per timbang) rp. rp. i\|sewa tanah, toko, gedung dan bangunan lain lain sewa tanah sewa tanah pertanian milik pemda golonganperdagangan toko kios rumah makan golongan!kolam produksi (m? tahun) rp. rp. sewa tanah untuk bangunan menara tower rp. rp. billboard dan pemakaian khusus lainnya (m? tahun) sewa gedung sewa gedung pertemuan. sampai dengan (m? hari) rp. rp. s d (m? hari) rp. rp. s d (m? hari) rp. rp. s d (m? hari) rp. rp. sewa gedung perumahan rumah tinggal (m? tahun) rp. rp. rumah singgah (m? bulan) rp. rp. sewa kolam tambak produksi ikan (m? tahun) rp. rp. jasa layanan perpustakaan surat keterangan bebas pinjam perpustakaan rp. , orang rp. , orang biaya penggantian buku yang hilang seharga buku seharga buku yang yang hilang hilang jasa layanan pasar hewan: karcis masuk ternak besar rp. , ekor rp. ternak kecil rp. , ekor rp. timbangan ternak rp. , ekor rp. jasa layanan pasar benih ikan: jasa penampungan benih ikan rp. , ekor rp. , ekor packing rp. , ekor rp. , ekor bupati lombok timur, sukiman armyerlu diubah untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan rumah sakiperanan sekretariat sub bagian umum dan sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan, kelompok jabatan fungsional kepegawaian aset evaluasi dan pelaporseksi promosi kesehatan seksi pencegahan dan seksi pelayanan seksi alat kesehatan dan perbekalan dan pemberdayaan pengendalian penyakit kesehatan rujukan kesehatan rumah tangga masyarakat menular seksi pelayanan seksi sumber daya manusia seksi kesehatan seksi pencegahan dan kesehatan tradisional kesehatan lingkungan, kesehatan pengendalian penyakit kerja dan olahraga tidak menular dan kesehatan jiwa garis komando mmw garis koordinasi bupati malang, ttd. sanudiubah sebagai berikut: antara angka dan angka disisipkan (dua) angka, yakni angka dan angka 9oob. unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut ubk adalah unit organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaiubk: dan kelompok jabatan fungsional. sekretariat, bidang, upt, dan ubk sebagaimana dimaksud pada masing masing dipimpin oleh sekretaris dinas, kepala bidang, kepala upt, direktur rumah sakit daerah dan kepala puskesman ubk,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas, dibentuk upt pada dinas. upt sebagaimana dimaksud pada dapat berupa puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional. pembentukan upt pada dinas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan bupati. antara bagian kedelapan dan bagian kesembilan bab disisipkan (satu) bagian yakni bagian kedelapan yang berbunyi sebagai berikut: bagian kedelapan ubk antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas, dibentuk ubk pada dinas. ubk sebagaimana dimaksud pada berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus. pembentukan ubk pada dinas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan bupati. ubk sebagaimana dimaksud dalakepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala upt, direktur rumah sakit daerah, kepala puskesmas bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan usaha perusahaan umum daerah percetakan dan penerbitan perlu didukung tata kelola perusahaan yang baik, bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan perusahaan umum daerah percetakan dan penerbitan secara profesional, efektif dan efisien: bahwa dengan berlakunyaperlu mengaturtiap triwulan. evaluasikpmnilai buku sebesar rp1, (satu rupiah) dengan persetujuan dewan pengawamaka berita acara panitia penghapusan dilengkapi dengan berita acara hasil penelitian fisik. penghapusan aktiva tetap dan inventaris dilakukan dengan persetujuan dankpm. hasil penjualan aktiva tetap dan inventaris disetorkan kas pemuda percaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii penghasilan dewan pengawas bagian kesatu umum dalam melaksanakan tugas anggota dewan pengawas diberikan penghasilan yangdan cc. anthem atau insentif kinerja. bagian kedua honorarium honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada dewan pengawas setiap bulan dengan besaran sebagai berikut: ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak (empat puluh lima persen) dari gaji pokok dan tunjangan direktur utama: dan setiap anggota dewan pengawas menerima honorarium paling banyak (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok dan tunjangan direktur utama. dalam hal jumlah dewan pengawas hanya (satu) orang, besaran honorarium yang diberikan setiap bulan paling banyak sebesar (empat puluh lima persen) dari gaji pokok direktur. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam keputusan bupati. bagian ketiga tunjangan dewan pengawas diberikan tunjangan yang terdiri dari: tunjangan hari raya, tunjangan pendidikan, tunjangan kinerja, dan tunjangan akhir masa jabatan. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sebesar paling sedikit (satu) kali honorarium bulan yang lalu atau sesuai kemampuan keuangan pemuda percaya. tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan (satu) kali setahun paling banyak sebesar honorarium yang diterima bulan terakhir. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak sebesar (satu) kali honorarium bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan keempat telah tercapai. dewan pengawas diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: dewan pengawas, dewan pengawasagian keempat anthem atau insentif kinerja dalam hal pemuda percaya memperoleh keuntungan, dewan pengawasbupatbab viii penghasilan direksi bagian kesatu umum dalam melaksanakan tugas direksi diberikan penghasilangian kedua gaji anggota direksi diberikan gaji pokok yang besarnya: direktur utama paling banyak (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggbesaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan bupati. bagian ketiga tunjangan anggota direksi diberikan tunjangan yang terdiri dari: tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan istri suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan hari raya, tunjangan pendidikan, tunjangan transportasi, tunjangan kinerja, dan atau tunjangan akhir masa jabatan. besaran tunjangan jabatan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: tunjangan jabatan direktur utama paling banyak sebesar (dua koma lima) kali tunjangan jabatan pegawai tertinggi, dan tunjangan jabatan anggota direksi paling banyak (delapan puluh persen) tunjangan jabatan direktur utama: direksi setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan paling banyak sebesar (dua koma lima) kali tunjangan kesehatan pegawai tertinggi. direksi setiap bulan diberikan tunjangan istri suami paling banyak sebesar (sepuluh persen) dari gaji pokok. direksi setiap bulan diberikan tunjangan anak paling banyak sebesar (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan jumlah anak tertanggung paling banyak (dua) orang anak. direksi setiap bulan diberikan tunjangan pangan paling banyak sebesar (sepuluh) kilogram per jiwa. direksi diberikan tunjangan hari raya paling sedikit sebesar (satu) kali penghasilan bulan yang lalu. direksi diberikan tunjangan pendidikan satu kali dalam satu tahun paling banyak sebesar (satu) kali penghasilan bulan yang lalu. tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada direksi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan diberikan setiap bulan sebesar (satu koma lima) kali tunjangan jabatan karyawan tertinggi. direksi diberikan tunjangan kinerja paling banyak sebesar (satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan keempat telah tercapai. direksi diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: direksian kemampuan pemuda percaya: direksihurufhuruf dan hurufesaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemuda percaya. bagian keempat fasilitas fasilitas direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa dana representatif. dana representatif sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan paling banyak sebesar (tujuh puluh lima persen) penghasilan bulanan direksi yang terdiri dari gaji pokok direksi ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri suami, tunjangan kesehatan dan tunjangan pangan. bagian kelima anthem atau insentif kinerja dalam hal pemuda percaya memperoleh keuntungan, direksidireksanthem sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pengurus dengan perhitungan sebagai berikut direksi sebesar (lima puluh lima persen), dan dewan pengawas sebesar (empat puluh lima persen) dari direktur. bab penghasilan dan bonus bagi pegawai bagian kesatu penghasilan pegawai pemuda percaya diberikan penghasilan yang terdiri atas: gaji, tunjangan, fasilitas, dan atau jasa produksi. paragraf gaji gajparagraf tunjangan tunjangan pendidikan diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya pegawai dengan perhitungan yang ditetapkan dengan keputusan direksi. paragraf jasa produksi jasa produksgian kedua bonus bonus. pegawai adalah pegawai pemuda percaya. rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat (tiga) tahun dan paling lama (lima) tahunb ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi, aktiva tetap dan inventaris, penghasilan anggota dewan pengawas pemuda percaya: penghasilan direksi pemuda percaya, dan penghasilan pegawai pemuda percaya. bab iii rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran bagian kesatu penyusunan paragraf umum rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. penyusunan rencana bisnis dan rka pemuda percaya dilakukan oleh direksi pemuda percaymuatan rencana bisnis yang disusun oleh direksi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rpm dan disinkronkan dengan hasil analisis investasi yang disusun oleh pemerintah daerah. direksi wajib menyusun rka pemuda percaya yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. rka pemuda percaymuda percaya disinkronkan dengan rencana pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. rka pemuda percaya merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemuda percaya, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan. paragraf rencana bisnis rencana bisnis disusun sesuai kerangka rencana bisnis. rencana bisnis disusun untuk: menunjukkan gambaran mengenai bisnis pemuda percaya kepada para pemangku kepentingan, b.memberikan pedoman bagi pihak manajemen pemuda percaya dalam mengelola pemuda percaya: menentukan strategi bisnis, mengarahkan pengurus pemuda percaya fokus pada tujuan pemuda percaypercaya. rencana bisnis pemuda percaya paling sedikit memuat: a.evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya, kondisi pemuda percaya saat ini:paragraf rka rka pemuda percaya paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. rka pemuda percaya sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai kerangka rka pemuda percaya. bagian keduamaka rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui. direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada kpm untuk disahkan. sebelum disahkan oleh kpm sebagaimana dimaksud pada sekretariat daerah melakukan penelaahan paling lama (lima belas) hari kerja. sekretaritahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada dimulai pada tanggal januari. bagian ketiga penyampaian rancangan rka direksi menyampaikan rancangan rka pemuda percaymaka rancangan rka pemuda percaya dianggap telah disetujui. penyampaian rancangan rka pemuda percaya kepada kpm paling lambat pada akhir bulan november sebelum tahun rencana bisnis dimulai dan tahun buku rka dimulai pada tanggal januari. direksi menyampaikansekretariat daerah melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari kpm paling lama (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada bagian keempat perubahan rencana bisnis dan atau rka paragrafrpm):rpm)inkronanggaran perubahan terhadap rka pemuda percaypercaya, maka rka dapat direvisi (dua) kali dalam setahun. mekanisme penyampaian rancangan perubahan rka berlaku secara mutasi mutans dengan rancangan rka. waktu penyampaian perubahan rancangan rkpercaya: b.faktor yang mempengaruhi kinerja pemuda percaya: dan cc. upaya memperbaiki kinerja pemuda percaya paling lamapaling sedikit memuat neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas. laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpm paling lamaabagian ketigpengawas. pemuda percaymenimbang mengingat pajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati indragiri hulupenyempurnaan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, perlu perubahan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksana pemungutan pajak resto. ketentuandiubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutadapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh pada adalah jumlah pembayaran yang diterima pengusaha restoran yakn pen ditetapkan adil naa pada tanggal bupati ind ike nias sea ban ng: yani diundangkan rengat pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten indragiri hulu, hendrizal berita daerah kabupaten indragiri tahun nomor nasi putih s5@ sate ayam porsi sop kambing porsi lalapan porsi teh manis gelas@ jumlah sebelum pajak pajak restoran jumlah yang harus dibayaenagakerjenagakerjaan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas ketenagakerjaan kabupaten muara enim. kepala dinas adalah kepala dinas ketenagakerjenagakerjaan terdiri atas kepala dinas,etenagakerjatenagakerjaan, penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan lingkungan dinas ketenagakerjaan, pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas ketenagakerjaan, pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kehumasan lingkungan dinas ketenagakerjaan, penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program lingkungan dinas ketenagakerjtenagakerjaketenagakerjaan, penyiapan bahan fasilitasi advokasi lingkungan dinas ketenagakerjaketenagakerjanyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pelatihan kerja dan produktivitas mempunyai fungsi penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pelatihan kerja dan produktivitas, pelaksanaan koordinasidaerah, pelaksanaan koordinasi pemantauan surveillance) tingkat produktivitas, j . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktiv (iapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatancc., il. pelaksanaan pemberdayaan tki purna, pelaksanaan validasi atas rencana penggunaan tenaga kerja asing rata) yang lokasi kerja dalam (satu) daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerjahubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,, mengoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan, mengoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungpelaporan pelaksanaan kegiatanransmigrasi bidang transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang transmigrasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang transmigrasi mempunyai fungsi penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang transmigrasi, penyusunan dan pelaksanaan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan transmigrasi, pelaksanaan koordinasi bidang penyiapan, pemukiman dan penempatan transmigrasi, pelaksanaan pembinaan bidang ketransmigrasian, pelaksanaan transmigrasi dan fasilitasi pengurusan lokasi resettlement serta penyuluhan, pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi, pelaksanaan naskah kerjasama dengan daerah asal transmigran pengiritenagakerj ketenagakerjaenagakerjsatu dinas ketenagakerjaan lampiran xx tanggal januari bagan struktur organisasi dinas ketenagakerjaan umum dan fungsional kepegawaian penbnmoda bidang bidang bidang bidang pang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja hubungan industrial dan transmigrasi fungsional produktivitas dan perluasan kesempatan jaminan sosial tenaga kerja kerjmeni. pendahuluan: il. pokok pokok kebijakan pengawasan, il.atasatasexternal sertang dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah: keuangan daerah, barang daerah. urusan pemerintahan yang dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihanrang garap: pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang aset daerah, revi dja. pemeriksaan penanganan pengaduan. rai. inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern: inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten kota...embersatkerl. koordinasi pengawasan pengawasan terpadu.. peraturan pemerintah: peraturan menteri dalam negeri:: pokok pokok hasil pengawasan, laporan . laporan hasil pengawasan, petunjuk gubernur kepada bupati::aturan menteri dalam negeri nomor tahun dan peraturan bupati nomor tahun tentang standart biaya apbd cc.:: menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada bupati sampang dengan tembusan kepada gubernur jawa timur dan bpk perwakilan:: melaporkan pelaksanaan dana bantuan dekonsentrasi dan dana pembantuan lainnya kepada bupati sampang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. kegiatan pengawasan..: kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, cc.dibawahnya, kegiatan inventarisasi temuan pengawasan, tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan: kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif:ill. pelaporan. bupati sampang. laporan hasil monitoring dan evaluasi pada satuan kerja satker) disampaikan kepada bupati sampang dan temuannya kepada gubernur jawa timur. iv. penutup.rm, peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang pajak daerah, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengenaan pajak reklame perlu dibentuk peraturan bupati sampang tentang petunjuk pelaksanakawasan harga beli bahan reklamediijinkan. nilai strategis penyelenggarahalaman dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinarngunan, halaman dan jalanpermanen dan atau tidak permanen serta berukuran lebih dari m2:neonbox branding billboard baliho megaton videotrmenempel pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya. untuk jenis megaton videotron ditambah dengan peralatan mekanik elektronik, reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain,,bab il. bab objek, subyek, dasar pengenaan dan tarif pajak objek pajak adalah setiap penyelenggaraan reklame reklame sebagaimana dimaksud pada meliputi reklame papan billboard termasuk didalamnya megaton, videotron, kanopi, baliho, payung tenda papan nama tempel, neonbox dan sejenisnyasuara baik yang dalam maupun luar gedung dan sejenisnya, reklame film slide termasuk didalamnya yang berada dalam gedung maupun diluar gedung, dan reklame peragaan termasuk didalamnya semua peragaan menjajakan produk, pameran dagang usaha dan sejenisnya. subyek pajak adalah penyelenggaraan atau pemilik yaitu orang, badan hukum yang menyelenggarakan memasang reklame. subyek pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan menjadi wajib pajak wajib pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran pengisian surat pemberitahuan pajak daerah, pembayaran tagihan pajak dan kewajiban perpajakan lainnya. dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame nsr) sebagai berikut nsr nor spr nor sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor faktor biaya pembuatan reklame, biaya pemeliharaan reklame, cc. biaya pemasangan reklame, dan jenis reklame yang dipasang. nilai strategis pemasangan reklame spr) sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh faktor faktor meliputi: kawasan, sudut pandang reklame. dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dan objek pajak tidak dapat diketahui atau dihitung nsr, maka nsr dapat dihitung dari bukti otentik dan atau nilai kontrak. tabel hasil perhitungan nilai sewa reklame nsr) sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran besaran tarif pajak (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame bab iil. bab iii tata cara pendaftaran dan pendataan setiap wajib pajak reklame wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau penyelenggaraan reklameklame sebagaimana dimaksud pada merupakan pelaporan atas penyelenggaraan reklame ktp, sim), foto copyreklame diselenggarakan. terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan. data wajib pajak reklame diperoleh dengan kegiatan pendataan dengan menggunakan formulir speed.wajib pajak setelah menerima dan mengisi formulir scope dan speed dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani dalam waktu paling lambat (tujuh) hari harus mengembalikan kepada petugas pajak dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampangbab tata cara penghitungan dan penetapan pajak pajak reklamedengan menerbitkan skpd berdasarkan isian formulir speed. data isian formulir speed sebagaimana dimaksud dalam merupakan dasar bagiuntuk menerbitkan skpd. tanggal jatuh tempo pembayaran skpdapabila pajak reklame tidak dibayar sampai dengan jangka waktu (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo maka reklame dapat diturunkan dibongkar oleh tim penertiban reklame kabupaten sampangpada ditentukan sekurang kurangnya dalam waktu (tiga puluh) hari sejak skpd diterbitkpd, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat (tiga puluh) hari sejak skpdvii tata cara angsuran dan atas penundaan serta syarat syaratnya, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampangmbayaran angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil. bupati atau pejabat yang ditunjukdikepala dsegera menerbitkan surat keputusan penolakan pembetulan skpd atau stddinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten samp, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampangmendadak atau kenaikan pajak, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampangkeringanan dan pembebasan pajak tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut wajib pajak mengajukan surat permohonan keringanan dan pembebasan pajak kepada bupati dengan tembusan kepada kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang,(, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampangkabupaten sampang, bab keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang atas suatu:kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampmengajukatau pejabat yang ditunjuk, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampangkepala daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajaberdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada kepala daerah dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas rp. (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh kepala daerahn laporan hasil pemeriksaanwajib pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala kelurahan setempat. bab xiv pendelegasian kewenangan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sampang nomor tahun tentang pajak daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang. tugas kewajiban dan kewenangan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sampang: melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek pajak reklame. menerima dan menolak permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, memberikan keputusan terhadap permohonan, pengembalian,sampai dengan huruf setiap bulan bupati. bab penutup dengan berlakunya peraturan bupati iniajak reklametabel nilai sewa reklame kabupaten sampang (nsr) dikecamatan sampang (nsr) luar kecamatan sampang meter sisi tahun meter sisi tahun meter sisi tahun meter sisi tahun papan jalan billboard shop sign giant templatebaliho permainan ja. tanpa disinari meter sisi tahun meter sisi tahun disinari meter sisi tahun meter sisi tahun baliho insidentil meter sisi minggu meter sisi minggu meter sisi bulan meter sisi bulan papan toko template tokorp110000000\| spanduk (toko jalan) meter sisi minggu meter sisi minggu vertical banner meter sisi bulan meter sisi bulan umbul umbul meter sisi minggu meter sisi minggu meter sisi bulan meter sisi bulan kertas gantung stiker meter sisi minggu meter sisi minggu meter sisi bulan meter sisi bulan sunsvreen panel flatcian meter sisi bulan meter sisi bulan selebaran lembar lembar penyelenggaraandibaca tembok balon udara buah buah penyelenggaraan penyelenggaraan kendaraan bermotor meter hari meter hari #meter minggu #meter minggu meter bulan meter bulan rp2: hari hari female suara penyelenggaraan penyelenggaraan female film slide jatim detik i dengan suara sekali tayang sekali tayang i tanpasuara sekali tayang sekali tayang reklame peragaan peragaan hari peragaan hari bupati sampang, ttd noer tjahjo
panahwa berdasarkana. d.bahwa.peraturan ini ditetapkan pelaksana serta untuk evaluasi pelaksanaan pembangunanlaporbab pendahuluan latar belakang. dalam ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pada angka menyebutuntuk pencapaian tujuan negara melalui kegiatan pembangunan ini perlu ditopang dengan berbagai kebijakan sebagai aturan pelaksana, khususnya dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. seperti yang sudah dijalankan melalui program pengembangan kecamatan ppk) yang kemudian dilanjutkan dengan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ppm melalui ppk dan ppm m dijalankan agenda inisiasi, internalisasi dan institusionaliasi kegiatan perencanaan pembangunan pada jalur partisipasi. kemudian dimulai pada tahun sampai dengan saat sekarang tahun kabupaten sampang melaksanakan program pilot yang secara langsung melaksanakan penguatan pembangunan partisipatif dengan melaksanakan integrasi program ppm m dengan pembangunan reguler kabupaten. program ini berfungsi sebagai peralihan dari program penguatan jalur partisipatif yang murni menuju keterpaduan dengan perencanaan pembangunan dari jalur politik dan teknokrat. diharapkan semua elemen bangsa bersatu padu membangun negara untuk pencapaian tujuan kemerdekaan. untuk bisa menjalankan fungsi peralihan dari program pembangunan partisipatif dengan strategi integrasi, masyarakat umumnya dan khususnya desa, harus mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi prasyarat integrasi. yaitu prasyarat kemampuan kelembagaan, baik kelembagaan dari unsur partisipatif maupun kelembagaan dari unsur pemerintahan. kabupaten sampang memiliki persoalan yang cukup rumit dengan kelembagaan desanya. banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya kantor dan balai desa tidak dimanfaatkan secara layak oleh pemerintahan desa. belum banyak jumlah peraturan desa yang diterbitkan oleh desa untuk mengatur kewenangannya sendiri. pemdes yang ada lebih banyak ditujukan untuk persyaratan sebuah proyek semisal add atau lainnya, sehingga perlu ada dukungan yang konkrit dari seluruh stakeholder agar desa mampu menjalankan kewajiban dan mengatur kewenangannya. landasan hukumsurat dirjen pmd nomor pmd tanggal februari perihal petunjuk teknis pencairan dan penggunaan dana urusan bersama ppm mandiri perdesaan t.a..a pengertian ppm integrasi spp span, adalah nama program pilot integrasi untuk tahun yang merupakan kepanjangpada tahun lalu nama program adalah ppm m integrasi,apb desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa,fitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas tugasnya,: kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat daerah untuk mencapai tujuan,d desa, yang disampaikan (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah bpdmusrenbang desa kelurahan adalah,ala ppm m. adalah dokumen perencanaan untuk periode (lima) tahun, rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa) adalah dokumen perencanaan untukto tujuan penyusunan petunjuk teknis operasional ppm integrasi spp span kabupaten sampang adalah mendorong pemerintah desa agar merancangesa, meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan desa serta masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. bab ii. bab kebijakan ppm integrasi spp span kabupaten sampang konsep ppm integrasi spp span ppm m integrasi spp span spp span adalah program yang berupaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola ppm m kedalam sistem pembangunan reguler musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokrat dan politis dengan perencanaan partisipatif. pada dasarnya program ini memiliki dua agenda besar,ada agenda peningkatan kapasitas masyarakat, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelatihan pelatihan yang sudah ada dengan memperhatikan isu isu terkini yang menjadi kebutuhan pelaku dan masyarakat sampingan. kemandirian teknis desa dan kemampuan pendampingan kader desa dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian aset desa layak mendapatkan prioritas dalam pendampingan. sedangkan untuk agenda penguatan pemerintah lokal dalam menyelenggarakan pembangunan berbasis masyarakat harus lebih ditekankan pada peningkatan praktek penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan desa yang lebih partisipatif. perlu ada pendampingan khusus bagi desa untuk melaksanakan kegiatan perumusan pemdes tentang badan kerjasama desa bkd), pemdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) dan kegiatan laporan keterangan dan pertanggungjawaban kepala desa kpj) kepala desa. jenis. jenis dan ranah integrasi spp span pengintegrasian horisontal, yaitu menyatu paduan proses perencanaan ppm m dalam sistem perencanaan pembangunan reguler musrenbang). s0,par anasir unsur unsur integrasi spp span yang diintegrasikan adalah sistem. unsur yanger. mekanisme pengambilan keputusan ketentuan dan tata cara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam muses dan mad dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak pd, mulai dari penggalian gagasan, mkp, muses perencanaan, mad prioritas dan pendanaan, diintegrasikan dalam proses reguler. yaitu musrenbang desa penyusunan rpm desa dan review rkp desa dan musrenbang kecamatan. mekanisme pengelolaan kegiatan. pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat yang menjadi salah satu keunggulan ppm m pd, diintegrasikan agar terwujud pola standart pengelolaan kegiatan oleh masyarakat yang didanai dari berbagai sumber add, swadaya, program, apbd, csr, dll). mekanisme pertanggungjawaban ketentuan dan tata diintegrasikan dalam mekanisme pembangunan desa sehingga tercipta pola standart pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa. pelaku pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi dalam dan zendaya gunakan personil pelaku program oleh lembaga lembaga reguler, semisal lpml, pemerintahan desa, bpd, dll. kebijakan dan strategi ppm mpd integrasi spp span tujuan ppm mpd integrasi spp span umum: menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola ppm m: meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan tingkat desa,musrenbang kecamatan, mendorong penyelarasan rencana kegiatan dan penganggaran, meningkatkan manajemen pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desapemerintahan desa. prinsip ppm mpd integrasi spp span prinsip prinsip ppm m integrasi spp span spp span pembangunan, efektif dan efisien proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada optimal mungkin, partisipasi membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi sebanyak banyak, keberlanjutan mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggungjawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem, pemberdayaan empowerment) upaya untuk, kemandirian dan kesejahteraannya. kerangka kerja ppm mpd integrasi spp span otonomi daerah dan desa integrasi program dilaksanakan dalam kerangka kerja otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. pemberdayaan masyarakat integrasi program menjadi sarana peningkatan kebudayaan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. penguatan demokrasi integrasi program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi daerah otonom, utamanya desa dan antar desa. strategi ppm mpd integrasi spp span mendorong efektifitas pelaksanaan regulasi (peraturan), kegiatan yang dilakukan semua berdasarkan pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, dan berkaitan langsung maupun, kegiatan yang dilakukan semua cc. mendorong perumusan isu strategis pembangunan partisipatif,ain ppm mandiri, yakni pemerintah daerah, diorientasikan untuk penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, masyarakat sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas,regulasi. reorientasi pelatihan konsultan dan fasilitator. rancangan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian. sasaran ppm mpd integrasi spp span meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat kpud), kepala desa, pengurus bpd dan pengurus lpml, meningkatnya kapasitas bad dan upk,, meningkatnya keselarasan senja skpd dengan hasil musrenbang kecamatan, meningkatnya peran dprd dalam melakukan pengendalian, merumuskan dan membuat kebijakan regulasi,pm mpd integrasi spp span ketentuan pelaksanaan program pengembangan sistem pembangunan partisipatiftahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. ketentuan dasar pembangunan partisipatif ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. ketentuan dasar ini meliputi kecamatan dan desa berpartisipasi seluruh kecamatan dan desa berhak ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan. untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif, dituntut adanya kesiapan dari kecamatan dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan pertemuan delaksanaan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif. yang paling penting dalam kesiapan desa dalam berpartisipasi dalam ppm m integrasi spp span adalah tersedianya dokumen rpm desa dan rkp desa sesuai dengan ketentuan peraturan peradangan yang ada. selain hal tersebut desa yang berpartisipasi haruslah tidak sedang terkena sangsi program atau sangsi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sampang. prioritas kegiatan dengan memperhatikan keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan juga untuk membangun budaya musyawarah dalam memutuskan rencana pembangunan maka diperlukan ketentuan dasar prioritas kegiatan. secara lebih detail prioritas kegiatan akan dituangkan dalam indikator dan kriteria kegiatan yang layak dibahas dan didanai oleh blm integrasi. yang menjadi perhatian utama indikator dan kriteria yang layak untuk menempati prioritas tinggi adalah kegiatan yang berfungsi antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa antar kecamatan dalam satu kabupaten. swadaya masyarakat dan desa swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan pembangunan partisipatif. orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. swadaya bisa diwujudkan dalam menyumbangkan tenaga, dana (tidak boleh dipotong dari kompensasi hok upah harus diterima secara utuh oleh setiap pekerja kegiatan), maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. sekalipun dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, tetapi diutamakan swadaya bukan berasal dari rtm. tenaga kerja yang diperhitungkan dengan kompensasi hok diutamakan dari rtm, dengan mempertimbangkan penyerapan maksimal jumlah rtm yang ada. kompensasi hok bagi tenaga kerja rtm tidak boleh diminta untuk berkontribusi swadaya, karena kompensasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. keberpihakan kepada perempuan pemahaman memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan, upaya pemahaman dan upaya perlindungan. kegiatan dilaksanakan juga mengutamakan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan yang kurang beruntung, pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi dan politik serta perlindungan dari penguasaan aset produktif yang tidak seimbang. sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, pembangunan partisipatif mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan. jenis kegiatan yang dilarang negative list) jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui blm adalah sebagai berikut, pembangunan rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadahpembiayaan gaji pegawai negeri, pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak anak dibawah usia kerja, kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan atau penjualan barang barang yang mengandung tembakau,kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang,, kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari ha, pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari ha, kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar yang melebihi meter kubipm m integrasi spp spanembangunan partisipatifppm m integrasi spp span. bab iii pengelolaan kegiatan sesuai dengan tujuan umum ppm m integrasi spp span adalah untuk memfasilitasi berbagai upaya pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif kedalam sistem pembangunan reguler sesuai kondisi dan kreativitas daerah, maka melalui program ini dilaksanakan serangkaian kegiatan yang terbagi menjadi tiga jenis kegiatan, yaitu: kegiatan pengintegrasian, peningkatan kapasitas dan kegiatan pendukung. kegiatan kegiatan pengintegrasian serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pengintegrasian, yaitu perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari penyusunan atau penyempurnaan rpm desa, penyusunan rkp desa, penguatan musrenbang desa. peningkatan manajemen pemerintahan desa, yaitu pembentukan pemdes tentang rpm desa, apb desa, pemdes lainnya, kpj desa. penyelarasan kegiatan perencanaan, yang terdiri dari penguatan musrenbang kecamatan, penyelarasan jaring asmara dengan musrenbang desa dan kecamatan,, fasilitasi rapat koordinasi unit perencana skpd, penguatan musrenbang kabupaten. peningkatan dukungan pemerintah daerah dan dprd, yaitu fasilitasi hearing dprd, fasilitasi penyusunan peraturan daerah. kegiatanpengetahuan dan ketrampilan serta sikap pelaku sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup pelatihan kpud, lpml, bad dan upk, pelatihan kades, sekdes, bpd dan tim penyusun rpm desa, pelatihan setiawan kecamatan dan kabupaten. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan kpud, lpml, bad, upk, kades, sekdes, bpd, dan tim penyusun rpm desa dikelola oleh bad sebagai even organiser panitia pelaksana, pelatihan setiawan dilaksanakan oleh satker kabupaten sesuai dengan ketentuan tugas pembantuan tp). pengelolaan rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh tim yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator integrasi, fasilitasi proses dilakukan oleh tim pelatih masyarakat tpm tim pelatih masyarakat tpm) tpm dibentuk oleh rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh bad anggota tpm memperoleh pembekalan tor term tot). kegiatan pendukung yaitu berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan yang didanai dari sumber blm ppm m integrasi spp span. adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang negatif list dalam ppm pd, usulan dari musrenbang desa yang ditetapkan dalam rkp desa, usulan yang ditetapkan dalam musrenbang kecamatan, memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar desa, baik dalam satu kecamatan atau lebih: penetapan prioritas kegiatan, lokasi dan alokasi dilakukan pada musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) kabupaten dan ditetapkan dengan keputusan bupati, peserta musrenbang kabupaten untuk penetapan prioritas kegiatan, lokasi dan alokasi ppm m integrasi spp span adalah wakil setiawan kabupaten dari skpd terkait dan (enam) orang wakil kecamatan yang terdiri dari camat: (satu) wakil bad, (satu) wakil kepala desa, satu wakil setiawan kecamatan terutama dari unsur perempuan, (dua) wakil tokoh masyarakat terutama perempuan. ketentuan, prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan disesuaikan dengan ketentuan ppm m reguler. out put hasil out put yang diharapkan dari pelaksanaan ppm m integrasi spp span adalah tersedianya kpud sesuai permendagri nomor tahun tersedianya pemdes tentang rpm desa, tersedianya sk peraturan kades tentang rkp desa, tersedianya pemdes tentang apb desa, tersedianya peraturan daerah tentang pelaksanaan swakelola kegiatan oleh masyarakat, pembagian urusan pemerintah kabupaten dan desa, pembangunan partisipatif, penyelenggaraan musrenbang. melaksanakannya laporan pertanggungjawaban kepala desa secara rutin, terakomodasinya usulan hasil musrenbang kecamatan dalam apbd. tahapan. tahapan jadwal kegiatan perencanaan penyusunan atau review rpm desa, kegiatan penyusunan rpm desa dilakukan sekali dalam (lima) tahun dengan mengacu pada permendagri tahun dan surat mendagri pmd tanggal maret tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa. tahapan kegiatan dalam penyusunan rpm desa mencakup: pengkajian keadaan desa pkd penyusunan rancangan review rpm desa, pembahasan rancangan review rpm desa, penetapan rpm desa. musrenbang desa, musrenbang desa adalah forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintahan desa untuk review rkp desa tahun anggaran sebelumnya dan menyepakati rencana kegiatan desa tahun anggaran berikutnya. pelaksanaan kegiatan musrenbang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. penyusunan rancangan dan penetapan apb desa, musrenbang kecamatan,desa serta menyepakati kegiatan lintas desa kecamatan tersebut. diharapkan hasil musrenbang ini dipakai,. musrenbang kabupaten. musrenbang kabupaten adalah musyawarah stakeholders kabupaten untuk mematangkan rancangan rkd kabupaten berdasarkan senja skpd hasil forum skpd. forum ini nantinya juga akan berfungsi untuk menentukan lokasi dan alokasi kegiatan yang didanai oleh blm ppm integrasi spp span. pelaksanaan tahapan kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan ppm m reguler. pengendalian pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh bpd, laporan keterangan pertanggung jawaban oleh kepala desa, tim koordinasi tingkat kecamatan dan kabupaten. pelestarian tahapan kegiatan pelestarian dilakukan sesuai dengan ketentuan ppm dan untuk kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa des harus dibuat peraturan desa. ketentuan pelaksanaan kegiatan kriteria dan jenis kegiatan pendukung jenis kegiatan per bidang kegiatan bidang sarana prasarana, bidang usaha ekonomi produktif, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan, uraian per bidang kegiatan bidang sarana prasarana dasar pemikiran kabupaten sampang adalah salah satu kabupaten pulau madura yang memiliki karakter tanah dan geografi yang khas. sebaran penduduk yang mendominasi wilayah wilayah tegal dan kebun menyebabkan banyaknya kebutuhan jalan harus dibangun. selain itu kebutuhan perbaikan sarana dan prahara jalan juga menempati kebutuhan tertinggi perdesaan yang disebabkan oleh kontur tanah yang labil dan kualitas bahan baku yang kurang memadai. hal tersebut diatas menyebabkan desa banyak yang mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana jalan dalam dokumen rpm desa. dan memang pada kenyataannya sarana prasarana dasar yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat masih sangat minim kurang layak. selain sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan juga mendapat prioritas pembangunannya. untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten sampang harus menempatkan kebutuhan ini dalam kegiatan yang super prioritas, tujuan pembangunan atau peningkatan sarana prasarana dasar perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan ekonomi produktif masyarakat, pendidikan dan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuanpeningkatan penyediaan sarana prasarana transportasi yang butuhkan masyakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat miskin, pembukaan jalan jalan baru yang dibutuhkan untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan masyarakatbidang ekonomi dasar pemikiran perekonomian masyarakat perdesaan khususnya masyarakat madura sampang dibawah garis kemiskinan. sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ppm m integrasi spp span juga memberi peluang kepada masyarakat miskin produktif untuk memanfaatkan kemudahan mendapatkan modal usaha yang dikelola secara mandiri. dana bergulir yang dikelola oleh upk merupakan salah satu alternatif pemenuhan dana modal usaha yang terjangkau oleh masyarakat miskin. tujuan peningkatan taraf hidup dan pengentasan kemiskinan masyarakat daerah melalui pengembangan usaha ekonomi produktifuntuk pencapaian tujuan mengurangi angka kemiskinan, terutama rumah tangga sangat miskin, maka sasaran kegiatan bidang ini adalah kelompok perempuan yang produktif dan memiliki ikatan kelompok yang baik, jenis kegiatan pinjaman modal usaha melalui kegiatan spp dan melembagakan pengelolaan dana bergulir, pertanian, kehutanan, perkebunan, koperasi, ukm, pengairan kelautan, perikanan perindagtam, bkp4( pangan)ekonomi secara terencana dengan pengembangan kelompok usaha ekonomi baik formal maupun non formal dan pengembangan wira usaha masyarakat menjadi kegiatan yang penting untuk difasilitasi lebih baik, bidang sosial budaya dasar pemikiran bidang sosial budaya adalah bidang yang paling luas cakupannya karena memperhatikan aspek manusianya. selain bertumpu pada pembangunan manusia, sosial budaya juga diperlukan untuk melestarikan seni dan budaya yang ada budaya lokal). bidang ini juga berfungsi dan berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan strategi memperluas dan dan mengembangkan komunikasi kepada masyarakat luas (luar desa dan kabupaten) tujuan meningkatkan kualitas manusia dengan kegiatan kegiatan yang terfokus pada pengembangan manusia, meningkatkan kualitas lingkungan dengan kegiatan kegiatan yang terfokus pada pada pengembangan usaha dan lingkungan masyarakat, mengembangkan kelembagaan lokal yang ada dengan kegiatanyeng berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelembagaan lokal, melestarikan seni dan budaya lokal mengembangkan seni dan budaya lokal dapat mengembangkan komunikasi kepada masyarakat luas (luar desa dan kabupaten), yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakatosial budaysosial budaya. sasaran kegiatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, bpk, dan pkk, sarana kesenian (merambah panggung kesenian dan peralatan penunjang kesenian) gedung yayasan anak yatim, ponpes dan tempat ibadah jenis kegiatan dan ketentuan khusus pembinaan dan pengembangan kesenian yang ada desa pengadaan radio antar desa (lokal) pembangunan ruang pertemuan dan ruang keseniankegiatan sosial budaya secara terencana dengan pengembangan kualitas manusia dan pengelolaan pembangunan desa menjadi kegiatan yang penting untuk difasilitasi lebih baik. selain itu kebutuhan untuk pengembangan sosial budaya yang sesuai kultur dan budaya masyarakat madura sampang menjadi prioritas untuk upaya pengembangan manusia, bidang pemerintahan dasar pemikiran sumber daya manusia terutama pendidikan perdesaan kabupaten sampang sangatlah rendah, dari kenyataan tersebut perlunya hanya pengembangan sarana pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia umumnya dan aparatur pemerintahan desa khususnya tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan pengelolaan manajemen pembangunan desabidang pemerintahankegiatan pemerintahan, sasaran kegiatan melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan memperkuat pengelolaan pembangunan desa yang lebih pro pada pengentasan kemiskinan, jenis kegiatan dan ketentuan khusus pengadaan peralatan yang menunjang pemerintahan desa, penyediaan sarana prasarana kantor desa kelurahan, pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, f).bidang pemerintahan secara terencana dengan pengembangan kualitas manajemen pembangunan desa dan pengembangan kualitas manusia. untuk menunjang kegiatan diatas perlu juga diperhatikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan, kriteria kegiatan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana blm diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria lebih bermanfaat bagi rtmblm ppm m integrasi spp span adalah sebagai berikut dan mendukung peningkatan produksi pangan, kegiatan peningkatan bidang sosial budaya, kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan, penambahan permodalan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam untuk kelompok perempuan spp), pelatihan masyarakat. mekanisme usulan kegiatan tingkat desa untuk memanfaatkan dana blm integrasi, setiap desa boleh mengajukan paling banyak (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri dari atas (satu) jenis kegiatan paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan tiga usulan dimaksud adalah usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan yang dapat memberikan manfaat langsung serta peningkatan taraf hidup masyarakat dan mendukung peningkatan produksi pangan usulan kegiatan peningkatan bidang sosial budaya (pelayanan kesehatan, pendidikan non formal pelatihan masyarakat), usulan bidang ekonomi yang meliputi kegiatan permodalan kelompok usaha ekonomi produktif uep) maupun simpan pinjam kelompok perempuan spp). tingkat kecamatan untuk memanfaatkan dana blm integrasi, setiap kecamatan mengajukan paling banyak (tiga) usulan dengan ketentuan maksimal sebesar rp. , usulan. tata cara pengambilan keputusan tata cara pengambilan keputusan dalam musyawarah antar kecamatan pendanaan blm integrasi ditetapkan dalam sebuah tata tertib musyawarah. tata tertib musyawarah dirumuskan berdasarkan pada ketentuan penetapan dana yang ada dalam ppm m dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. bab pendanaan sumber pendanaan sumber danpartisipasi dunia usaha, swadaya masyarakat. besaran peruntukan dana besaran dana blm rp. yang bersumber dari apbn dan apbd yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendukung, besaran dana operasional kegiatan dok) rp. , , adalah dana yang bersumber dari apbn yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan dan pelatihan, besaran dana administrasi pembinaan ap) sebesar dari total blm, adalah dana yang bersumber dari apbd yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi kabupaten. rbm besaran dana untuk kegiatan ruang belajar masyarakat dok rbm) sebesar rp. yang bersumber dari apbn. ketentuan penyaluran dana penyaluran dana diartikan sebagai proses penyaluran dana blm dari kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) atau kas daerah rekening kolektif blm yang dikelola oleh upk. mekanisme penyaluran dana blm sebagai berikut: penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran direktur jenderal anggaran, depkes, penyaluran dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melalui mekanisme apbd dan diatur dalam surat edaran direktur jenderal perbendaharaan,, kementerian keuangan besaran dana dari apbd yang disalurkan masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya. ketentuan pencairan dana pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif blm ppm integrasi spp span yang dikelola unit pengelola kegiatan upk) kepada tim pengelola kegiatan tpk) desa. mekanisme pencairan dana disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam ppm m pd. pencairan blm kegiatan ppm m integrasi spp span tahapan dan persyaratan pencairan blm dana kegiatan ppm m integrasi spp span diatur sebagai berikut spp tahap sebesar 75y0 dari sp2 sumber dana apbn dapat diterbitkan dengan melampirkan surat keputusan sk) bupati walikota tentang penetapan upk ups, form lampiran surat penetapan kegiatan ppm m integrasi spp span (spk integrasi), form lampiran surat perjanjian pendanaan blm dana kegiatan ppm m integrasi spp span (sp2 integrasi) form lampiran surat pernyataan kesiapan penggunaan dana skpd integrasi), form lampiran copy dokumen anggaran blm yang bersumber dari dana apbd (dub) spp tahap sebesar dari sp2 sumber dana apbd (dub) dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai atau lebih. dengan melampirkan berita acara penggunaan dana ppm m integrasi rap) integrasi. from lampiran .28a dan lampiran .28b pencairan dub dapat dilakukan mendahului dana apbn spp tahap iii sebesar 25y0 dari sp2 sumber dana apbn dapat diterbitkan apabila penggunaan tahap sebelumnya (apbn dan apbd) telah mencapai atau lebih, dengan melampirkan berita acara penggunaan dana band integrasi). form lampiran .28a dan .28b. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sikap integrasi) yang ditandatangani oleh fk. fasilitator kabupaten. ketua upk ups dan pjo kab, form lampiran copy rekening kolektif upk ups yang disertai surat pernyataan dari fasilitator kecamatan dan fasilitator kabupaten, form lampiran dana operasional upk dan pelaksana desa dana operasional ini adalah bantuan stimulan dana dari ppm m integrasi spp span untuk kegiatan operasional upk sebesar maksimal (dua persen) dan operasional tpk desa maksimal (tiga persen) dari dana yang dialokasikan untuk desa yang bersangkutan. bab organisasi pelaksana dan pelaku kabupaten bupati bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif kabupaten, dan bersama dprd melakukan kaji ulang peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. tugas bupati adalah menyediakan dana blm dan administrasi pembinaan menyediakan dana add sesuai ketentuan yang berlaku, menerbitkan satuan kerja, surat permintaan pembayaran, bendahara, dan lain lain, bersama dprd, menerbitkan perda yang mendukung penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian. tim koordinasi ppm m integrasi spp span tim koordinasi kabupaten. tingkat kabupatekabupaten. dalam melaksanakan fungsi dan perannya, tingkat kabupaten dibantu oleh sekretariat atau sebutan lainnya. tugas tim koordinasi ppm m integrasi spp span kabupatenpenanggung jawab operasional kabupaten pjo kab) pjo kab adalah seorang pejabat lingkungan badan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. tugas penanggung jawab operasional kabupaten sebagai pelaksana harian tim koordinasi ppm m integrasi spp span kabupaten yang mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian, melaksanakan koordinasi dengan pelaku integrasi spp span kabupaten, melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi, memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada tim koordinasi ppm m integrasi spp span kabupaten, menerbitkan surat perintah membayar spm) kepada ppn, melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan upk. fasilitator kabupaten integrasi fasilitator kabupaten integrasi adalah tenaga konsultan manajerial profesional yang berkedudukan tingkat kabupaten. fungsi fas kab integrasi dalam pembangunan partisipatif sebagai koordinator fasilitator yang bertanggung jawab pada seluruh pelaksanaan ppm m maupun program pilot project. sedangkan wilayah tugasnya meliputi seluruh lokasi kecamatan yang ada kabupaten lokasi ppm m integrasi spp span. tugas dan tanggung jawab fasilitator kabupaten integrasi adalah mengkoordinasikan tim kerja fasilitator kabupaten, memastikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian, memastikan efektifitas kegiatan sosialisasi, melakukan mediasi dan membangun jaringan kerjasama para pihak intern pemerintah kabupatensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum hearing dprd, memberikan bimbingan dan dukungan tehnis kepada pelaku ppm m integrasi spp span, baik tingkat kecamatan mapun kabupaten, mendorong pemerintah kabupaten menyusun perda shop, seloka, dll agar terlaksana secara efektif, melakukan dengan kebutuhan lapangan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. fasilitator tehnik kabupaten integrasi kab) fasilitator teknik kabupaten.fasilitator teknikdalam ppm m integrasi spp span atau standar teknik prasarana. fasilitator teknikintegrasi spp span kecamatan dan desa. dalam menjalankan perannya, fasilitator kabupaten maupun fasilitator teknik harus melakukan koordinasi dengan tim koordinasi kabupaten yang ada wilayah kerjanya. tugas fasilitator kabupaten teknik integrasi membantu dan memberikan bimbingan kepada seluruh kader teknis desa secara reguler, membantu menyusun daftar harga satuan setempat dengan menghimpun data harga satuanembangunan partisipatif, membantu memfasilitasi dan melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana infrastruktur (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: gedung sekolahan, bangunan tempat pelayanan kesehatan), membantu dan memberikan bimbingan dalam membuat desain teknis, gambar konstruksiantu pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang akan mengerjakan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan, membantumelakukan supervisi prosesbantu menghubungkan dengan pihak lainj . membantu tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur pembangunan partisipatif berkaitan dengan kegiatan prasarana, membantu melaporkan progresil. membantu mengkoordinasikan laporan bulanan dengan fas kab dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin. fasilitator kabupaten keuangan integrasi fasilitator kabupaten keuangan adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan upk agar upk menjadi suatu lembaga yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan pinjaman. fasilitator kabupaten keuangan akan lebih berfokus pada penguatan dan pengembangan upk yang potensial, tetapi juga memberikan bantuan teknis dan rekomendasi dalam rangka penyehatan upk yang masuk dalam kategori kurang atau tidak potensial. dalam menjalankan tugas dan perannya fasilitator kabupaten keuangan harus melakukan koordinasi dengan fas kab dan tim koordinasi kabupaten yang ada wilayah kerjanya. tim rekomendasi kabupaten tugas tim rekomendasi kabupaten adalah melakukan tela'ah dan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh kecamatan untuk dilakukan perangkingan dan penetapan kabupaten. tim ini memiliki kewenangan untuk menggugurkan dan menyampaikan rekomendasi kelayakan usulan kecamatan berdasarkan pembahasan dengan bappeda sebagai koordinator perencanaan tingkat kabupaten. tim ini dibentuk dan ditugaskan kepala badan pemberdayaan masyarakat sebagai ketua satuan kerja ppm m integrasi spp span kabupaten. setiawan kabupaten setiawan kabupaten adalah perangkat pemerintah kabupaten yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan partisipatif kabupaten. tugas setiawan kabupaten: bersama sama dengan tim koordinasi ppm m integrasi kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan partisipatif tingkat kabupaten, mem: membantu tim koordinasi ppm m integrasi spp span kabupaten menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian, membantu tim koordinasi ppm m integrasi spp span integrasi spp span kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif kepada pemerintah kecamatan wilayah tugasnya, kecamatan.sesuaidesa menerima dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dbhpdrd) dan alokasi dana desa add) untuk itu dalam rangka mengatur penggunaannya perlu dibuat regulasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagiperwujud tanpa memperoleh penggantianmaksud dan tujuan, keuangan desa,pemerintah a.hurufdan lain lain yang sifatnya fisik infrastruktur dan menggunakan bahan material,(sepuluh per seratus) dari anggaran pemberdayaan masyarakat, penataan dan penegasan batas desa, kegiatan yang bersifat non fisik biaya penunjang kegiatan pelaksanaan program pokok pkk termasuk program pemberian makanan tambahan, revitalisasi posyandu, kesatuan gerak pkk, pembinaan anak remaja, karang taruna dan lpml,hone desa penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti lpml, pkk dan karang taruna dengan jumlah setinggi tingginya 10younjang operasional pelayanan publik, termasuk pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakatgadaan alat tulis kantor, barang cetakan, papan data, dan buku bukulintasperangkath. biaya operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangpensertifikatan tanah tanah kas desa,dpr, buku panjarperaturan perundang undangan dan disetor oleh masing masings lini nomor tahun tentang izin lingkungan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sampang, menimbang bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup upl) wajib memiliki izin lingkungizin lingkungan, perlu membentuk peraturan bupati sampangurusan wajib dan urusan pilihan,ampang. badan lingkungan hidup yang selanjutnya dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil selingkuhan. analisis dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut andal,lah izin yang ditertibkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. komisi penilai amdal, adalah komisi penilai amdal kabupaten sampang yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah. bab ketentuan penilaian amdal atau pemeriksaan ukl upl, dan cc. permohonan dan penertiban izin lingkungan. bab iii penyusunan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam dokumen amdal yang terdiri dari kerangka acuan, andal: dan rkl rpl pemrakarsa dalam menyusun dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, cc. yang terpengaruh atas segala bentuk dimaksudkepala blhlhkepala daerah melalui sekretaristibtibkepala daerah melalui sekretariat komisi penilai amdal. komisi penilai amdal menugaskan tim teknisplklklpbab tata cara permohonan dan penertib, dengan melampirkan: dokumen amdal atau formulir ukl upl. dokumen pendiri usaha dan atau kegiatanm rkl rpl atau pemeriksaan ukl upl. kepala daerahkepala daerah melalui kepala blhkepala daerahlh atas nama kepala daerah. izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh kepala daerah wajib diumumkan melalui media massa dan atau multimedia dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja sejak diterbitkan. format permohonan izin lingkungan dan bentuklingkungan sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama usaha dan atau kegiatan berjalan. izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha, kegiatan, adanya pencabutan izin. bab vkepemilik perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup cc. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhiovil. bab vii kewajiban pemegang izin lingkungan berkewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen amdal atau ukl upl kewajiban yang melekat dalam izin pembuangan limbah cair, tempat pembuangan sementara, limbah bahan berbahaya dan beracun b3) maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnydaerah secara berkala setiap (enam) bulan sekali melalui kepala blhlh. blh sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. bab ketentuan peralihan pada saat ditetapkannya peraturan bupati ini, untuk kegiatan dan atau usaha yang sudah memiliki rekomendasi ukl upl sebelum ada perubahan kegiatan dan atau usaha masih dinyatakan tetap berlaku. bagi pemohon baru sejakformat permohonan izin lingkungan dan bentuk izin lingkungan format permohonan izin lingkungan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal kop surat sampang, usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl kop surat sampang, octa
sa) kena mos 1gp bala lan remas aan bupati sumedang provinsi jawa baratstrategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahunan, bahwa dalam rangka mewujudkan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang menjadi rumah sakit pendidikan maka diperlukan perubahan rencana strategis rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahunrubahan rencana strategis rumah sakit umumrencana strategis rumah sakit umumkedudukan dan ruang lingkup kedudukan perubahan rencana strategis rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang merupakan dokumen perencanaan bagi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada memuat uraian kegiatan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang untuk kurun waktu (lima) tahun.ruang lingkup perubahan rencana strategis rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan bab gambaran pelayanan rsud kabupaten sumedang, kebijakan. bab rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. bab indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm. bab vii penutup naskah perubahan rencana strategis rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun tercantum dalam lampiran yang meruarenganasikategis na) gg: )lahir . snn tam jari peri fp. bak pet mri rumah sakit umum'daerah kabupaten'sumedang jl. prabu gerusan ulun pelajari tip fax email rsud.some lang gmail programrsud77 @gmail.com rsud kabupaten sumedang see paya renstra revisi rsb ipjp rsud sumedang bab pendahuluan latar belakang undang undang kesehatan nomor tahun menyatakmudian menurut undang undang rumah sakit nomor tahun diny rumah sakit sebagai salah provider pelayanan kesehatan, harus mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan karakterwaktu dan ketaatan rumah sakit terhadap peraturan, etik dan moral bagi kepentingan pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit itu sendiri dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sumedang tahun pembangunan bidang kesehatan terdapat dalam misi dua, yaitu mengembangkan sumber daya manusia kabupaten sumedang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi dengan nilai nilai keimanan dan ketakwaan. upaya ini dilakukan melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, peningkatan kapasitas pemerintahan sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi berbagai aktifitas masyarakat yang mendorong kepada penciptaan lingkungan yang sehat, kreatif dan berbudaya. dengan memperhatikan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang bermutu serta semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi rumah sakit, maka perlu kiranya komitmen bersama seluruh karyawan serta stakeholders untuk semakin meningkatkan upaya pelayanan yang berkualitas melalui perencanaan strategis yang komprehensif dan berdasar kepada kebutuhan, kemampuan dan manfaat bagi institusi dan masyarakat selanjutnya, rumah sakit sebagai sebuah institusi pemerintah ataunyusunan rencana strategis skpd, maka rumah sakit wajib membuat perencanaan strategis renstra) periode renstra revisi rsb ipjp rsud sumedang renstra rumah sakit ini disusun dengan melibatkan seluruh elemen pegawai, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada unit unit pelaksana, dengan metoda pengumpulan data, analisa data, penyusunan draft kerangka renstra, pembahasan, konsultasi dan asistensi dan akhirnya penetapan melalui mekanisme rapat kerja musrenbang) dengan skpd terkait, dewan pengawas dan pembina rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah blue) sebagaimana diatur dalamdan menuru, bahwa blue menyusun renstra bisnis blue, dengan demikian selanjutnya renstra rumah sakit ini disesuaikan menjadi rencana strategi bisnis rsb) rsud sumedang tahun dan rsud sumedang telah menetapkan visi terwujudnya pelayanan rsu daerah kabupaten sumedang yang empatik, mandiri, aman dan selamat tahun dengan demikian rsb ini akan menjadi pedoman bagi seluruh rangkaian program dan kegiatan serta road map bagi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai satuan kerja perangkat daerah pada bidang kesehatan. landasan hukum adapun landasan rencana strategi bisnis rsb) rumah sakit umumdidikan kedokteradan penyelenggara jaminan sosial bpjs): undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, undang undang nomor tahun tentang keperawatan, renstra revisi rsb ipjp rsud sumedang undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional ssn),, kemenkes nomor menkes sk xi tentang pedoman klasifikasi dan standar rumah sakit pendidikan, peraturan pemerintah nomor tahun tentang rumah sakit pendidikkabupaten sumedang, renstra revisi rsb ipjp rsud sumedangaturan daerah nomor tahun tentang pemetaan urusan pemerintahan kabupaten sumedangrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sumedang tahun maksud dan tujuan renstra disusun sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program program dan kegiatan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari aspek kepentingan teknis organisasi institusi, maka dibuatnya suatu perencanaan strategis mempunyai tujuan, sebagai penjabaran rpm kabupaten sumedang sebagai alat kontrol dan kendali atas pelaksanaan anggaran (pendapatan dan belanja) sebagai pedoman menilai ketepatan sasaran dan keberhasilan program sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja organisasi. sebagai pedoman penyusunan rencana kerja pada bagian bidang dan unit kerja lingkungan rumah sakit umum daerah kab. sumedang sistematika penulisan rsb rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian rsb rumah sakit, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra rsud. sumedang, keterkaitan rsb rsud. sumedang dengan rpm kabupaten sumedang, renstra kantor lembaga yang terkait dan renstra provinsi renstra revisi rsb ipjp rsud sumedangrumah sakit, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit. maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra rumah sakit. sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rsb rumah sakit, serta susunan garis besar isi dokumen. bab gambaran pelayanan rsud kabupaten sumedang tugas, fungsi, dan struktur organisasi rsud kabupaten sumedang memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala rumah sakit. uraian tentang struktur organisasi rumah sakit ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana rsud kabupaten sumedang. sumber daya memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki rumah sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset modal, dan unit pelayanan yang masih operasional. kinerja pelayanan rumah sakit bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja rumah sakit berdasarkan sasaran target rsb rumah sakit periode sebelumnya, menurut spm indikator kinerja untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan rumah sakit dan atau indikator lainnya seperti atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah kars kementrian kesehatan renstra revisi rsb ipjp rsud sumedang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan rumah sakit bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra rumah sakit, hasil telaahan terhadap rtrw, dan hasil analisis terhadap kajian lingkungan hidup strategis lhs) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan rumah sakitspekrumah sakit pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan rumah sakit beserta faktor faktor yang mempengaruhinyarumah sakitrumah sakit, dipaparkan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan rumah sakit provinsi kabupaten kotsasaran jangka menengah renstra k l ataupun renstra rumah sakitimplikasi rtrw dan lhs. renstra revisi rsb ipjp rsud sumedang penentuan isu isu strategis pada bagian ini review kembali faktor faktor dari pelayanan rumah sakit yang mempengaruhi permasalahan pelayanan rumah sakit ditinjau dari: gambaran pelayanan rumah sakit, sasaran jangka menengah pada rsb rumah sakit, sasaran jangka menengah dari renstra skpd provinsi, implikasi rtrw bagi pelayanan rumah sakit, dan aplikasi lhs bagi pelayanan rumah sakit. bab iv. visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan visi dan misi rumah sakit pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi rumah sakit. tujuan dan sasaran jangka menengah rumah sakit pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah rumah sakit. strategi dan kebijakan rumah sakit pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan rumah sakit dalam lima tahun mendatang. bab program dan kegiat. indikator kinerja rumah sakit yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja rumah sakit yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai rumah sakit dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rpm. renstra revisi rsb ipjp rsud sumedang bab gambaran pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tugas, fungsi, dan struktur rumah sakit umum daerah sumedangadapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana atas rumah sakit umum daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikutdengan tugas dan fungsinya, disamping melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, rsud kabupaten sumedang juga mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lainnya. susunan organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, adalah sebagai berikut direktur, wakil direktur pelayanan, membawakan bidang pelayanan medis, seksi pengendalian mutu pelayanan medis, seksi klinik medis, bidang keperawatan, seksi pengendalian mutu keperawatan, seksi asuhan keperawatan. renstra rsud sumedang tahun bidang penunjang medis, seksi pengendalian mutu penunjang medis, seksi pelayanan penunjang medis. wakil direktur umum dan keuangan, membawakan bagian program dan anggaran sub bagian program, sub bagian anggaran. bagian keuangan sub bagian pendapatan, sub bagian umum dan aset, sub bagian kepegawaian. jabatan fungsional. kepala instalasi, kepala unit, berdasarkansetiap jabatan struktural pada rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang mempunyai tugas umum,uraian tugas jabatan struktural pada rumah sakit umum daerah rsud). kabupaten sumedang, terlampir pada lampiran renstra rsud sumedang tahun struktur organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang direktur komite medik komite keperawatan jabatan fungsional hadir pelayanan hadir umum keuangan www bid. bidang bid. penunjang bag. bag bag. umum, aset pel. medis keperawatan medis prog anggaran keuangan kepegawaian sub. sub. san mutu sie. pengendalian sie. peng mutu sub. bagian pendapatan bagian umum dan medis mutu keperawatan penunjang bagian program aset medis ie. kini sie. asuhan sub. penata apaan sub. sie. klinik sie. pelayanan bagian anggaran bagian kepegawaian medis keperawatan penunjang keuangan medis sub. bagian akuntansi verifikasi instalasi ruangan renstra rsud sumedang tahun ii :: :: renstra rsud sumedang tahun sumber daya rsud kabupaten sumedang berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya manusia pns) rumah sakit umum daerah saat ini terdiri dari tabel jumlah pns rumah sakit umum daerah berdasarkan perkembangan jumlah sdm tenaga menurut tingkat pendidikan isa \|apoteker poo loop pool pama isi \|apoteker \|o08oo09o isi \|keperawatan vers lom low oa. isi \|tukumytndustri psikotogiftukum poo isi (administrasi sassy isi doktertmum dop isi \|bokterumum dokternya isi \|konomismisyty dorna o10 fo@s dosa salrrov loo isi kesehatan masyarakat )\|000008o los fog poso isi (komputer bos po pos isi agamatsam bos isi \|lainnya sha poso pol pala poo poo pool ipa \|rendaman yong ipaeperawatan los prabu ips \|rerammedismeareg \|oa \|oas ips (risioterapitarpisy pelomurm los los lo. renstra rsud sumedang tahun keperawatan asper) kesehatan gigi akg) keling akl apk) los los los \|o.\| pendidikan informatika ips lama poo tehnik content tro) loo boa teknik elektro medis item) ipa managemen los ips \|masakan poo boa ipakompuer \|los3 loo ipelagama \|o2 hygiene spp) bo. upi (kebidanan \|o9 loo los sla farmasi saa smp) low lo sla karya kesehatan sma4) sla sma u persamaan ll man la s7m slp smp smp skp ll law porterara los \|svmamtenacaxes.tanya man ses e renstra rsud sumedang tahun ii perawat ono ass ass a52 perawat anestesi kebidanan kes masyarakat tabel jumlah tenaga pejabat struktural dan fungsional jenis pendidikan satuan ket badawi: porter spesialis ingin bore s\|a poster spesial 2tta bone ala boa poster spesialis patologi kini bone ala boa wwo powo oowmwa diisi g i3 3511i51g5135g5ii55i5i5i5i5i33513i513 renstra rsud sumedang tahun dokter spesialis bedah orang \|boserspesiatsman jom ala bolo tea dea sea dea bea \|sa powterumum orang isa porercgi orang bool dana tea des lal menawar: loo is2 keperawatan jorge alah \|sai keperawatan esp \|orang a7\| sal \|pa keperawatan target jorge 2ss\| sel \|oa kediaman grey \|orang ae\| \|pa resensancis tar \|ome sol ipa anestesi jorge ala joa retitman jorge r0\| anestesi spk4) orang jsissec jom mal bal aan iwemacaresemaranramya: poo isa poster jom ala isi ramai jom slab ala lisosom jom \|pa anaiskesenatan tag \|orang rol ala \|pa tennis content arm) jorge sel joa om jom alah ipa resting arang jorge sc. \|oa rsterei form \|pa tenitnerwomedis mem form ala \|ps rerammedis tears \|orang s\|o ioo ramai jom \|oa name jom isisirarmasi kasum \|orang ola susu jom slo ala \|staeteraryakesenaan sman \|orang momawmevacares.tanpa nonmedis: \|sa managemen 0musi org \|sa administrasi mays \|orang 2s\| 2s\| isa res jom \|sa otonom ssmepm \|ome rel s3) isa mon lom sll alel renstra rsud sumedang tahun ii lainnya orang isrogamattam lom x0l ela ips taman jom s\|. ipa komuter lom 2lo ips seniman lom ipssrrma lom oa. ips thomas lom a.l ips tamyesemman home lol si. loo ipamanasemn lom lokal al loo ipsremasamn lom lal oal 2lml ingagama ore lal \|swsmajufrersamaanftupman \|orang sol os\| ss\| iswsmea ordo rel sal ala isme lom oml sll sama isesmessmseyssens home isp sons model sol to selo lol sarana dan peralatan kerja utama sarana bangunan gedung rawat jalan, terdiri dari ruang pendaftaran ruang pemeriksaan ruang tunggu pembayaran ruang administrasi pelayanan bpjs depo farmasi ruang radiologi, luasnya instalasi farmasi., luasnya instalasi laboratorium luasnya rehabilitasi medik, luasnya instalasi bedah sentral, luasnya instalasi gawat darurat, luasnya m2, terdiri dari ruang pemeriksaan tindakan ruang observasi ruang content ruang laboratorium ruang dokter jaga ruang administrasi depo farmasi instalasi rawat inap, luasnya m2, terdiri dari ruang perawatan penyakit dalam terdiri dari renstra rsud sumedang tahun ii kenanga kelas dan cempaka kelas iii) sakura kelas iii) ruang perawatan kesehatan anak terdiri dari tanjung kelas ruang perawatan bedah terdiri dari anggrek kelas. ,iii ruang perawatan kebidanan dan penyakit kandungan dahlia kelas ii, iii ruang perawatan perinatologi melati kelas ii, iii ruang perawatan icu kemuning ruang perawatan hcu instalasi gizi, luasnya m2, bidang administrasi, luasnya m2, ruang insinerator, luasnya dengan kapasitas kg hari. ruang jenazah, luasnya bangunan ipar http, luasnya instalasi paviliun tandang vip), luasnya ruang perawatan vip aster) ruang perawatan utama tulip) peralatan kedokteran peralatan kedokteran yang dimiliki rsud kabupaten sumedang, antara lain: unit) autoclave unit baby incubator bed side monitor blood bank refrigerator centrifugal haematocrite ' renstra rsud sumedang tahun ii flame photo meter infusion drop monitor larang$scope table \|operating table renstra rsud sumedang tahun ii read mill ultrasonography usg) \|x ray unit, as d750m sarana angkutan sarana angkutan yang dimiliki rsud kabupaten sumedang, terdiri dari ambulance unit mobil jenazah unit kendaraan dinas mobil unit motor unit kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang didasarkan pada sasaran target renstra, standar pelayanan minimal spm), dan indikator kinerja lainnya yang menjadi tugas dan fungsi rumah sakit umum daerah. hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang periode menjadi informasi utama dalam penyusunan renstra periode review capaian kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun disajikan pada tabel renstra rsud sumedang tahun ii e renstra rsud sumedang tahun tabel review pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun indikator kinerja tar target sesuai target get sindikat rasio capaian pada tahun tugas dan fungsi spm ikk target renstra skpd tahun ke realisasi capaian tahun ke ke lainnya skpd (as) rasio dokter lis :a5 pasien raja oo, rasio perawat las asas pasien raja rasio dokter color loo o.9a pasien gawat darurat rasio perawat pasien gawat darurat rasio dokter drag pasien rawat inap renstra rsud sumedang tahun rasio perawat oo, \|o,s pasien rawat inap alokasi anggaran 1y6 58y6 pendidikan billing system 100y0 100y6 bahan unit penambahan uni bisnis baru rasio jumlah mula penduduk pertumbuhan kunjungan pasien ,05y60 raja pertumbuhan rata2 kunjungan ,90y6 radar 6o bor o , renstra rsud sumedang tahun kali kali kali kali kali toi har hari hari hari hari thai sss (0s o,9s lo7\| tersedianya sop diseluruh unit pelayanan akreditasi versi yo6 emergency 15m respon time (mm waktu tunggu poli klinik gdr yoo yao yao yao yoo yoo ndr rujuk pasien ranah renstra rsud sumedang tahun tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang anggaran pada tahun ke realisasi anggaran pada tahun rasio realisasi dan rata? anggaran tahun ke pertumbuhan uraian anggara realitas luluh14s109,sop uuu, dut adalaenstra rsud sumedang tahun penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis berkantor penyediaan jasa pengamanan kantor fo) penyediaan publikasi, dekorasi dan dokumentasi fo) penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga polo orang pengadaan kendaraan dinas operasional tan penataan halaman kantor joaaesoong jas pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional fo) penyediaan jasa sewa kantor rumah dinas komputer pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor rehabilitasi sedang berat gedung kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor fo) rehabilitasi sedang berat fo) kendaraan dinas operasional pola momo! tan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu pemberian tanda mata untuk pegawai purna tugas pendidikan dan pelatihan formal renstra rsud sumedang tahun peningkatan pelayanan prima bidang penyusunan administrasi kepegawaian biaya pelatihan dan kursus pelatihan diklat teknis sub stasi fungsional kursus sem sinar lokakarya workshopsistem pengelolaan peng anta aaa keuangan penyusunan surat pemberitahuan spt) atas bagi pns lol pengelolaan penghapusan piutang pasien penyusunan rencana kerja (senja) skpd, rka dan dpa skpd penyelenggaraan forum skpd penyusunan rencana strategis lo) (renstra) bahan tarif penyusunan perubahan tari rpp. prp. pelayanan pengelolaan data kepegawaian akselerasi klaim jaminan sosial james) pengadaan obat generik untuk masyarakat miskin renstra rsud sumedang tahun pengadaan obat obatan dan alat kesehatan habis pakai bagi pelayanan rujukan masyarakat miskin non kuota rehabilitasi bangunan rumah sakit pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit (amb ang pengadaan obat obatan rumah batas sakit pengadaan mebeuleembangan sistem informasi kesehatan penelitian dan pengembangan rumah sakit (amb ang peningkatan fungsi dan kualitas batas pelayanan rumah sakit sosialisasi teknis pelayanan general audit laporan keuangan blue rsud sertifikasi iso pembangunan ruangan talasemia pendamping hibah rehabilitasi nos1\| renstra rsud sumedang tahun gedung rawat inap kelas penyediaan jasa pemurasaraan detat adala dicatat adala jenazah pembangunan gedung rawat inap kelas iii lanjutan rehabilitasi gedung instalasi bedah sentral lo) pembangunan poliklinik khusus lo) dot dan hiv pengawasan dan pengendalian sanitasi kesehatan pembangunan gedung rawat inap kelas lanjutan pembangunan ramp lantai gedung rawat inap kelas iii tahap pengadaan display running text bant. prop peningkatan sarana dan prasarana dan pengadaan alat kesehatan rsud kab. sumedang bant. prop) pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit rsud kab. sumedang bant. prop) penunjang peningkatan sarana dan prasarana dan pengadaan alat kesehatan rsud kab. sumedang bant. prop) penunjang pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit rsud kab. sumedang bant. prop pengadaan alat alat kesehatan rsud (ppid penunjang pengadaan alat alat kesehatan rsud (ppid pembuatan sumur pompa dalam w www u wz57e ww bz5mean bw yw wuw renstra rsud sumedang tahun (amb ang pengadaan bahan bahan kimia batas rumah sakit penyempurnaan gedung lo) hemodialisasi penyempurnaan gedung rawat inap kelas iii pemindahan jalur distribusi 'pemindahan jalur distribusi listrik dan genset pengadaan alat rontgen paru fo) dbhcht pengadaan alat alat kesehatan untuk pelayanan beasiswa tugas belajar jenjang pendidikan keperawatan dan ners bandros) akreditasi versi jci ala sasando pekan pen inn pemeliharaan rutin berkala alat alat kesehatan rumah sakit pemberian beasiswa bagi pns kab kota untuk program bant. prop) pelayanan rujukan dak bidang kesehatan penunjang pelayanan rujukan dak bidang kesehatan pelayanan rujukan luncuran dak bidang kesehatan penunjang pelayanan rujukan pena dang kesehatan m5, pengelolaan manajemen aset renstra rsud sumedang tahun hasil kegiatan rumah sakit tahun kunjungan pasien rumah sakit jumlah pasien o61 jumlah pasien kunjungan pasien igd jumlah jum perawat rasio dokterdgen rasio dok tep dan bidan pasien perawat igd dan dgn pasien jumlah kunjungan igd jumlah kunjungan pasien rawat jalan 27nos rata rata wv renstra rsud sumedang tahun hasil pencapaian indikator pelayanan rawat inap juta ase ara jumlah pasien masuk jumlah pasien keluar hidup 3a9 mati ken pasien mati jam jumlah lama dirawat jumlah hari perawatan bor rata rata tama dirawat frekuensi pemakaian (bto) kali kali isap as\| sa\| color sala tantangan dan peluang pengembangan pelayanan rumah sakit tantanganakan semakin besar baik dilihat dari sisi jumlah kunjungan maupun kompleksitas pelayanannya, juga semakin tumbuhnya kompetitor dari pihak swasta maupun rumah sakit baru sesama pemerintah selain itu juga, pola penyakit akan mengalami perubahan dari semula didominasi penyakit infeksi, berubah menjadi penyakit kardiovaskular dan penyakit degeneratif lainya, hal ini harus dapat diantisipasi oleh rumah sakit sebagai suatu tantangan yang dapat menumbuhkan daya saing serta peningkatan kualitas layanan, dengan berusaha memenuhi menyediakan layanan subspesialis serta didukung fasilitas dan sdm yang kompeten renstra rsud sumedang tahun ii tantangan lain yang tak kalah penting adalah pola pembiayaan pelayanan kesehatan dari pola cash oriented menjadi pola iklim oriented, baik melalui jkn bpjs maupun penjamin lainya, dimana diperlukan kecermatan, efisiensi serta kolaborasi antara professional prosedur dengan manajemen prosedur. aspek sadar hukum juga harus menjadi perhatian, dimana penerapan konsep patient safety harus menjadi perhatian utama, hal ini untuk menghindari ketidak puasa pelayanan maupun tuntutan ranah hukum sebagai akibat kelalaian dalam menerapkan control dan prosedur, baik dalam prosedur therapy tindakan medis maupun pelayanan lainya selain banyaknya tantangan seperti disampaikan diatas, rumah sakit juga menghadapi beberapa peluangseperti dukungan pemerintah daerah serta stakeholders lainya, baik dalam aspek pembiayaan dan investasi maupun dukungan dalam bentuk terbitnya regulasi regulasi seperti adanya perda pola tarif, yang akan semakin memperlancar jalanya pelayanan kepada masyarakat. disamping itu juga, rumah sakit harus semakin didukung kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran, kefarmasian serta semakin berkembangnya manajemen pelayanan baik melalui program iso maupun melalui program akreditasi rumah sakit nasional kars) maupun tingkat internasional dengan standar jica. manfaatkan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, yang mana melalui survey kepuasan pasien, pelayanan masih dirasakan memuaskan, tantangan kedepan supaya lebih meningkat dan semakin baik. renstra rsud sumedang tahun bab iii isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rsud kabupaten sumedang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, secara umum timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi oleh peluang yang belum memanfaatkan. hasil identifikasi permasalahan pada tiap urusan bagian dan bidang) pada rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, disajikan pada tabel tabel identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang faktor yang mempengaruhi permasalahan capaian standar pelayanan aspek kajian kondisi yang internal eksternal diluar rsud saat ini digunakan kewenangan kewenangan kabupaten skpd) skpd) sumedang jumlah dokter ketersediaan waktu tunggu rasio dokter lis spesialis dan tenaga spesialis menjadi panjang, pasien raja subspesialis yang berniat termasuk waktu tertentu bekerja daerah terbatas sangat sedikit tunggu apotek pasien non rasio perawat jumlah rujukan yang waktu tunggu perawat sudah pa. pasien raja memadai bisa ditangani menjadi panjang pkm proporsi kasus rasio dokter banyak pasien sistem kan tru emergency pasien gawat non gdr primer belum lebih kecil darurat masuk igd berjalan dibanding false emergency rasio perawat lebih banyak masyarakat kunjungan pasien penanganan malas mengikuti pasien false gawat pasien false antrian rawat emergency darurat emergency jalan makin tinggi mempengaruhi kualitas rasio dokter masih perlu ketersedian dan penambahan pelayanan, pasien rawat . kesediaan tenaga las dokter spesialis waiting list tinggi, inap medis terbatas tertentu visite lama, alur pulang terlambat renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang iii masyarakat rasio perawat rasio perawat merasakan pasien pasien masin suk waiting list tinggi mendapat rawat inap memadai layanan rawat inap alokasi anggaran keterbatasan pengembangan anggaran dirasa masih anggaran sdm agak lambat pendidikan kurang mempengaruhi penambahan kebutuhan tenaga,peralatan kecepatan unit bisnis pelayanan subspesialistik baru subspesialistik yang terbatas penanganan pasien rasio waiting list berbatasan pelayanan jumlah tinggi terutama efisiensi lahan untuk penduduk calon operatif pengembangan fungsi pelayanan pertumbuhan kemungkinan angka kesakitan pray kunjungan adanya penduduk kesehatan dasar pasien raja program bpjs semakin bertambah belum optimal aksesibilitas pelayanan bor pemakaian waiting list tinggi ranah tinggi kesehatan terhambat angka lama keterbatasan waiting list los 93x dirawat pendek jml tinggi kesempatan hari untuk las toi membersihkan keterbatasan waiting list tinggi fasilitas telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menelaah visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati sumedang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya dan untuk mengidentifikasi faktor. hasil identifikasi akan menjadi input bagi perumusan isu isu strategis pelayanan rumah sakit umum daerah. visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilihrenstra rsb revisi ipjp rsud sumedang iii visi kabupaten sumedang tahun ini adalah pada tahun sumedang senyum manis . senyum manis merupakan singkatan dari sejahtera, ayunda, maju, mandiri, dan agamis. penjelasan dari kata kata kuncinya adalah sebagai berikutrendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan gini coefficient), dan berkurangnya kasus kejahatan. ayunda adalah karakter masyarakat kabupaten sumedang yang dilandasi filosofi dan nilai nilai kegunaan sebagai pengungkit pembangunan. ditandai dengan banyaknya kegiatan kegiatan kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan. maju adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya pdrb (pertumbuhan ekonomi). mandiri adalah kemampuan masyarakat kabupaten sumedang dalam mengelola potensi sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. ditandai dengan meningkatnya pad (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintah swasta akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya indeks adaptasi teknologi. agamis adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat kab. sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai nilai agama yang diyakininya. ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih upaya upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi pada tahun sumedang senyum manis maka disusunlah lima) misi. misi tersebut adalah sebagai berikut: meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi. peningkatan efektivitas pemerintahan daerah akan berkontribusi dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas. tujuan misi pertama adalah mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, sdm, dan sistem pelayanan publik. meningkatkan kualitas demokrasi. mengembangkan sumber daya manusia kabupaten sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai nilai keimanan dan ketakwaan. renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang dengan sumber daya manusia kabupaten sumedang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif dalam lima) tahun depan, diharapkan kabupaten sumedang dapat mengembangkan potensi lokal melalui kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi. tujuan misi kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kabupaten sumedang. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas merupakan elemen penting untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi kabupaten sumedang berbasis potensi agrobisnis dan pariwisata, khususnya dalam hal peningkatan aksesibilitas sentra sentra ekonomi dan pariwisata melalui infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan cakupan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian. tujuan misi ketiga adalah mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas. mengembangkan perekonomian kabupaten sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok kelompok usaha kecil dan menengah. perekonomian yang kokoh adalah perekonomian yang berbasis pada kapasitas lokal. oleh karena itu, pencapaian misi keempat ini akan mewujudkan perekonomian kabupaten sumedang yang berpilarkan usaha kecil dan menengah yang mampu mengolah dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam dan potensi lokal lainnya. tujuan misi keempat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. mengembangkan lingkungan kabupaten sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis nilai nilai budaya sunda sebagai daya ungkit pembangunan. misi kelima ini bermaksud untuk mewujudkan lingkungan kabupaten sumedang yang berkelanjutan sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan aman dan nyaman. selain lingkungan yang lestari, kabupaten sumedang pun akan berkembang tanpa kehilangan jati diri budayanya. oleh karena itu, melalui pencapaian misi kelima ini, kabupaten sumedang akan menjadi wilayah yang memanfaatkan lingkungan dan budayanya sebagai daya ungkit pembangunan dengan pendekatan pendekatan yang berkelanjutan. program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilintara lain: program skpd yang merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi skpd, renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang iii program lintas skpd yang, program kewilayahan yangsumedang. program pembangunan daerah rpm tahun bidang kesehatan khususnya rumah sakit umum daerah terdiri dari program pengembangan sarana dan prasarana, program pelayanan masyarakat miskin. faktor penghambat dan pendorong pelayanan rsud kabupaten sumedang dalam pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terhadap penjabaran visi, misi dan program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih atas, maka rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang kesehatan, dan misi kedua merupakan misi yang harus emban oleh rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, sebagai satuan kerja perangkat daerah skpd) yang mempunyai tugas pokok dan fungsirumah sakit umum daerah kabupaten sumedang berperan penting dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan kabupaten sumedang dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung, melalui kesinambungan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau system rujukan ketersediaan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan serta pelayanan lainya sebagai penopang berlangsungnya kontinuitas pembangunan bidang kesehatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik aspek keterjangkauan tarif maupun kemudahan mendapat informasi dan pelayanan keberadaan rumah sakit, akan menumbuhkan roda perekonomian masyarakat sekitarnya baik langsung maupun tidak langsung (multiplier effect) peningkatan cakupan pelayanan rumah sakit, melalui program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit program pelayanan kesehatan bagi warga miskin baik melalui jkn bpjs pbi, maupun warga masyarakat umum dan masyarakat peserta bpjs non pbi renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang selain peran peran diatas rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang juga mempunyai peran strategis lainya yaitu, sebagai penyelenggara pendidikan dan penelitian klinis bidang kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan pendidikan kesehatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, peran rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang sangat dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan skpd. faktor penghambatketersediaan anggaran yang terbatas, sarana prasarana terutama sarana air bersih masih kurang, keterbatasan tata ruang rumah sakit (lahan sempit), dokter spesialis dan subspesialis tertentu masih kurang, dan besaran tarif pelayanan yang masih dibawah unit cost. faktor pendorongdukungan kuat dari pemerintah daerah, rumah sakit sudah terakreditasi kars versi dengan predikat paripurna, pelayanan rumah sakit mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue) memberikan fleksibilitas, diskresi dan otonomi, dan rumah sakit pendidikan. telaahan renstra k l dan renstra rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, sebagai satuan kerja perangkat daerah skpd) yang secara teknis menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengacu dan menyelaraskan program dan kegiatannya, terhadap kebijakan yang terkait dengan pembangunan kesehatan secara nasional. oleh karena itu, sesuai visi misi presiden, kebijakan pembangunan kesehatan periode tahun depan diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah bawah guna mendukung pencapaian mdg'ss pada tahun dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lainmenjadi tahun pada dan pencapaian keseluruhan sasaran millenium development goals gs) tahun renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang iii telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis telaahan rencana ruang ditinjau dari aspek tata ruang wilayah kabupaten sumedang keberadaan rumah sakit umum daerah sumedang sebenarnya sudah kurang layak, terletak wilayah pemukiman padat penduduk, terletak pada zonasi perkotaan merupakan kesulitan tersendiri dalam hal pengembangan fasilitas fisik, fasilitas penunjang seperti pengolahan limbah, kebisingan serta hal hal teknis lain seperti keterbatasan lahan parkir, garis sempadan jalan dll. kajian lingkungan hidup strategis lingkungan sekitar rumah sakit sebagaimana diatur perundang undangan harus memperhatikan hal hal berikut ketersediaan jaringan energy, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, serta sumber daya air, hal ini agar memungkinkan rumah saki dapat melangsungkan pelayanan kepada masyarakat tanpa diganggu atau menggangu lingkungan sekitar faktor penghambat dan pendorong pelayanan rsud kabupaten sumedang ditinjau dari implikasi rtrw faktor penghambat dan pendorong pelayanan skpd rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang ditinjau dari implikasi rtrw kabupaten sumedang tahun adalah sebagai berikut: faktor penghambat terdiri dari: kurangnya sumber daya air, terbatasnya energy (listrik), zonasi perkotaan, dengan pertumbuhan pedagang kaki lima sangat tinggi, sangat sulit untuk perluasan sarana fisik pelayanan mis perparkiran), dan masih banyak masyarakat miskin non kuota jkn bpjs yang perlu mendapat pelayanan kesehatan rumah sakit. faktor pendorong terdiri dari: jaringan komunikasi yang relative lengkap, jaringan transportasi yang mudah keamanan lingkungan, dan total coverage kepesertaan bpjs. penentuan isu isu strategis permasalahan pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, hasil telaahan terhadap visi, misi dan program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta hasil telaahan terhadap rtrw kabupaten sumedang tahun merupakan suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, begitupun sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang iii berangkat dari hasil identifikasi permasalahan dan telaahan telaahan tersebut diatas, maka isu isu strategis yang diangkat dalam rencana strategis bisnis rsb) rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun adalah indeks pembangunan manusia ipm) bidang kesehatan penurunan angka kematian bayi akb), dari kelahiran pada tahun menjadi kelahiran pada tahun penurunan angka kematian ibu aki), dari pada tahun menjadi pada tahun dan peningkatan usia harapan hidup uhh), pada tahun menjadi pada tahun millenium development goals mdg's) angka kematian ibu aki), angka kematian bayi akb), angka kematian balita kaba) dari pada tahun menjadi pada tahun angka kematian neonatal dari kelahiran menjadi kelahiran pada tahun dan pengendalian penyakit menular dan hiv aids). total average kepesertaan bpjs jaminan kesehatan nasional jkn): dengan rancangan kepesertaan semesta, secara nyata telah meningkatkan penggunaan jasa pelayanan rumah sakit, hampir adalah pasien peserta bpjs kesehatan, dan masyarakat non kuota bpjs, walaupun relative kecil masyarakat pengguna layanan rumah sakit, non kuota bpjs kesehatan, sering menjadi isyu penting, sehubungan warga tersebut sebagian masuk dalam kategori layak mendapat bantuan keselamatan dan keamanan pelayanan pasien rumah sakit stars bahwa keselamatan dan keamanan pasien merupakan amanat undang undang (uu tentang kesehatan dan tentang rumah sakit), setiap pelayanan harus berorientasi dan memprioritaskan keselamatan dan keamanan pasien, dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit menjadi acuan utama dalam pemberian asuhan pasien, mutu yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien, dengan harapan semakin meningkatkan jumlah dan jenis pelayanan. rumah sakit pendidikan saat ini rumah sakit sumedang sedang dalam proses untuk menjadi rumah sakit pendidikan, dimana secara factual rumah sakit sudah, sedang dan akan terus menyelenggarakan pendidikan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sdm bidang kesehatan yang berkualitas. selain itu juga, rumah sakit berkomitmen akan terselenggaranya penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lainya sebagai upaya menunjang terjadinya pengembangan dan kemajuan ilmu serta teknologi bidang kesehatan, pengobatan dan asuhan pasien yang mutakhir. renstra rsb revisi ipjp rsud sumedang bab visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan visi dan misi rsud kabupaten sumedangdengan mempertimbangkan potensi dan kondisi serta permasalahan dan isu isu strategis bidang pelayanan kesehatan maka visi rumah sakit umum kabupaten sumedang kabupaten sumedang tahun adalah terwujudnya pelayanan rsud emas efektif, maju, agamis dan sejahtera pada tahun untuk mencapai visi diatas, maka ditetapkan misi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang kabupaten sumedang tahun yaitu: menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan, meningkatkan tata kelola blue, meningkatan kualitas, kapasitas dan profesionalisme serta mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien rincian dari misi diatas adalah sebagai berikut menyelenggarakan pelayanan paripurna yang efektif efisien kepada semua lapisan masyarakat yang adil, aman, nyaman non diskriminasi: meningkatkan dan menyempurnakan manajemen ppk blue, untuk mewujudkan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang yang maju dan mandiri, meningkatkan fasilitas pelayanan serta pengelolaan yang baik untuk mewujudkan pelayanan pasien yang aman dan nyaman, meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme aparatur dengan dilandasi pengamalan nilai nilai luhur kemanusiaan, menghormati dan menghargai hakikat dan martabat manusia, menjunjung tinggi moral dan etik, dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan pendidikan kesehatan lainya. renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang tujuan dan sasaran jangka menengah skpd tujuan dan sasaran dari setiap misi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang kabupaten sumedang tahun adalah sebagai berikut tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan skpd target kinerja pada tahun ke tujuan indikator kinerja j\|ua\|m \|\| meningkatkan meningkatnya jumlah kemampuan menangani life 100y6 100y6 100y6 aksesibilitas kunjungan saving anak dan dewasa pelayanan rata rata kenaikan kunjungan raja jam buka pelayanan gawat jam jam jam jam jam darurat waktu tanggap pelayanan dokter menit gawat darurat menit menit menit menit meningkatkan meningkatnya cakupan cakupan pelayanan rasio tenaga kesehatan dengan pelayanan kepada kepada pasien dan pasien pasien dan masyarakat masyarakat pasien rawat inap dengan dokter perawat optimalisasi pendayagunaan tersedianya alokasi anggaran semua dokter dan perawat igd, perawat icu, telah mengikuti meningkatkan menambah sarana dan fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan baru serta rasio jumlah penduduk peningkatan kualitas yang sudah tersedia tersedianya unit bisnis baru subspesialis jantung catalan pelayanan home care pelayanan medikal check day care centre stroke unit pengembangan unit pelayanan yang sudah ada pengembangan ibs pelayanan penunjang slice slice diagnostic ct scan slice slice slice pel ginjal (hd bed 20bed layanan ginjal terpadu hd) bed bed bed ' ooo c c lo. eoeowub w w renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang tujuan sasaran indikator sasaran malu meningkatnya mengembangkan terselenggaranya mou peran serta kemitraan kerjasama dengan pihak masyarakat dengan semua perguruan tinggi yang secara aktif pihak terkait pelayanan, stakeholder pendidikan dan penelitian untuk memajukan rsud berdasarkan prinsip saling menguntungkan terselenggaranya mou kerjasama dengan dinas aan edam perbankan 100y6 100y6 100y6 100y6 dll yang terkait dengan pelayanan rsud meningkatnya terwujudnya rasio tempat tidur tt: tt: tt: tt: tt: tata kelola otonomi penyempurnaan gedung penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk manajemen pengelolaan blue rumah sakit penyediaan gedung dalam rangka (delapan lantai untuk menuju rumah icu, nica, cucu, picu sakit yang dan hcu, anak dan mandiri, efektif stroke unit dengan dan efesien penambahan (tempat tidur) meningkatnya meningkatkan pembinaan pegawai 4x bulan 4x bulan 4x bulan 4x bulan 4x bulan profesionalisme profesionalisme melalui kegiatan pelayanan pegawai yang pengajian, siraman yang mampu rohani menjunjung memberikan peningkatan peran tinggi nilai pelayanan medikolegal dalam nilai berkualitas pelayanan kesehatan kemanusiaan, dengan berlandaskan menghormati etik dan moral hakikat,martabat manusia, berlandaskan etik dan moral meningkatkan menerapkan terselenggaranya kualitas sistem sistem analisis beban kinerja yang remunerasi kerja abk) prima berbasis kinerja tersedianya sistem yang proporsional absen elektronik terlaksananya analisis jabatan anja) menerapkan terselenggaranya standarisasi kegiatan akreditasi pelayanan stars melalui stars pada tahun ( uub renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang strategi dan kebijakan identifikasi faktor internal dan eksternal rumah sakit dengan dokter spesialis tertentu masih ian dukungan pemda rasio sdm keprofesian non profesi rumah sakit pendidikan rasio bed jumlah penduduk masih bebas ena letak strategis rsud. terbatasnya lahan pengembangan aan emas maan ama bjb kesehatan informasi non kuota bpjs kesehatan 5se pusat rujukan \|. ruang terbuka hijau standar pelayanan besaran tariff dibawah unit cost versi faktor external format cwvemase jkn adanya rumah sakit kompetitor jaminan pembayaran berlakunya pasar bebas asean tarif tol cisumdawu, biji jkn masih rendah panen amalan tin dena deh pasien semakin tinggi kualitas pel. tinggi indon sasa teknologi medik unit cost renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang komparasi urgensi faktor internal \|aero mena, \|s1 \|sa \|sa \|sa \|as \|so sr\|sa \|wi \|wa\|wa \|ws (wo \|wa ine ben nan kar jai (sn (si isu (sr (wa (we (wa (wa (st (wo wr\|si \|oza blue (s1 (s1 (s1 s1 \|s7\| s8 \|w1\| w2\| w3 (s1 sistem informasi memadai '\|s2 \|s2 (s2 \|s7 \|ss \|wi\|s2 \|s2 wa\|ws\|we w7\|ws\| tatanan far \|sa frasa (so sisa \|sa (se (sa wr\|sa mass publik \|s3 (ss 1s6e1s715s3 \|s3 \|s4 \|s4 letak strategis rsud. isi (s4 (s3 isa \|se\|s7\|sa \|wi\|w2\|sa (wa \|we w7\|sa j\|a.si aan nuno (ss iss las pills (sr \|os iss iss jas (wa wow\|wa\| \|aes operasional \|ss (ss \|ss \|s7 \|ss \|ss \|ss \|w4 we\| pandan iso iso les \|so (se iso wa\|se \|we wrows\| \|ara pendidikan \|s6 \|s6 \|s2 \|ss (s6 1s6 1s6e w7\|w81\| standar pelayanan lengkap (s7 (s7 (s7 \| s7p \|s7 (s7 \|s7 \|s7 (s7 (s7 (s7 jumlah sdm memadai isi (ss (ss \|ss se\|s7f iss \|w2\|w3 wa\|ss (we w7\|ws\| ang mas pay fun lan \|ss (so pil jua iwo \|wal lara kurang (wi w1\|w1 (s5 \| s6e1s7\|wi1 w1\|(w1 \|(w4 w1\| e\|w7\|w8\| ema param vol (sa \|sa (ss \|so (sr (wows perlu lwo (wo lwa\| sesuai w21w2\| 5s3 1s4 (s5 \|s6e\|s7 ioananibaummtima (si \|so \|so (wa (se (s7 \|wa \|w2 \|ws wrows\| jose informasi belum optimal \|s2 \|s3 \|w3 (s5 1s6e1s7\|s8 w1\| (ws ww8\| aan naa bahwa \|sa \|sa (ss (wa\|wa (wa \|wa pra \|wo \|wa\| rendah \|s4 (ss \|s6e\|s7 w4\| sarana fisik masih kurang \|(w5\|s3 (s4 \|se\|s7 \|ws\|wi\|w2\|w3 (ws\| \|w7 (ws\| \|asi\| opa (va \|wo\|sa (ss \|ss (so \|wo (wo (wo jus peel \|wo\| jaga optimal w6e\| 1s4 (ss is6e1ns7 w4i w7\|w6e\| panah lensa (wr iss (so (s7 (wr (aer kol \|o.o2. cost (w7 1w7 \|sel (w71w7 (w71w7 w7\| lahan sempit isi \|(ws\|s3 (s4 \|se\|s7 \|ws\|wi \|(w2\|ws (wa \|(we\|we w7\| jumlah iii renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang komparasi urgensi faktor eksternal \|faktorexternal \|o1 o4\|os\|oe t1\|t2\| br: dukungan stakeholders ' ' 'o2\|lo1o1\|o1los \|o1\|o1\|t3 (ta jaminan pembiayaan oleh bpjs \|o2\| \|o2\|o2\|o2 o2\|o2\|t3 \|o2 adanya perda pola tarif ' ' '\|os os\| goals\|o3 \|t2 (ta \|o3 mana kepada log \|ox \|0g (os jos age \|t3 banyak investor berminat (bersama opersmmma kso) \|o1 \|og los (ros os!o5 o5 m0\| perkembangan teknologi medik \|o3 \|os moo\|oslo\|os\|ts o.s0. adanya rumah sakit kompetitor \|o2\|o3\|o4 m1i \|oef (rs (mi (te berlakunya pasar bebas asean '\|o1 o2\|o3 o4\|t2 (mi (rs (ta .6a sistem rujukan belum optimal o2\|o8\|o4\| fts (ts pemahaman masyarakat terhadap ana mami kuda joy log los ine (na ima ine les \|ina imo s2. tuntutan masyarakat terhadap tor log log its (ms ine ino s0. tidak semua tarif ina cbg's ate jor log ito \|xo (re (ro \|xo (ro pel liga jumlah ill oil lol a00\| renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang evaluasi faktor internal dan eksternal efi dan efe) nilai keterkaitan (nk) pkk bala 'awal sie\|7is\|oli0 faktor internal sla\| 3aa\| s77 oa7 3ss o.0a jaloalais2l2\| sama los l\|ass asi poa\|oxalate\| 3s\|a orl\|oa7 s77\| sm7\| 3s\|a\| slerolons\|2g1 o96\| a77 asi 0x3 s3\| 2era o1s\| o.c2\| ons tis\| o.s8 sama os2 osa ts\| bola. \|aor oral a21 renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang s2\| oa1 os) oo7\| ass a90 is) alalalal loss renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang faktor faktor kunci keberhasilan rumah sakit dengan ppk blue kualitas sdm tertentu masih kurang sistem informasi memadai penempatan sdm belum sesuai opini wtp dari akuntan publik pemanfaatan system informasi belum letak strategis rsud. optimal terakreditasi kars versi kepatuhan terhadap spo rendah pusat rujukan sarana fisik masih kurang pendidikan disiplin pegawai belum optimal jumlah sdm memadai besaran tariff dibawah unit cost lahan sempit tantangan (o) ancaman (t) dukungan stakeholders adanya rumah sakit kompetitor jaminan pembiayaan oleh bpjs berlakunya pasar bebas asean adanya perda pola tarif sistem rujukan belum optimal kepercayaan masyarakat kepada pemahaman masyarakat terhadap jkn kebijakan kerjasama operasional masih rendah kso) tuntutan masyarakat terhadap kualitas perkembangan teknologi medik pel. tinggi tidak semua tarif ina cbg's sesuai unit cost renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang peta kekuatan organisasi kekuatan organisasi kuadran iii stabilitas rasionalisasi eliminasi kelemahan formulasi strategi slot tantangan (o) ancaman (t) faktor eksternal dukungan adanya rumah stakeholders sakit kompetitor jaminan berlakunya pasar pembiayaan oleh bebas asean bpjs sistem rujukan adanya perda belum optimal pola tarif pemahaman rw. a6( ' wyj'yjy m . . renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap jkn masih kepada rendah kebijakan tuntutan kerjasama masyarakat operasional terhadap kualitas kso) pel. tinggi perkembangan tidak semua tarif teknologi medik ina cbg's sesuai unit cost strengths (s o) (s t) optimalisasi merubah rumah sakit dengan ppk keunggulan hambatan blue strategis rumah menjadi peluang, sistem informasi sakit dengan menempatkan memadai memanfaatkan pesaing menjadi opini wtp dari akuntan dukungan jejaring, dan publik pemerintah daerah menerapkan cost letak strategis rsud. dalam program efektif dan cost terakreditasi dan berizin program pelayanan efesien. operasional kesehatan dan pusat rujukan jejaring pelayanan pendidikan penumpangnya, agar standar pelayanan didapat manfaat lengkap sebanyak jumlah sdm memadai banyaknya oleh pengguna layanan kesehatan kelemahan (w) (w o) (w t) meningkatkan kualitas sdm tertentu memanfaatkan kemampuan masih kurang keunggulan untuk organisasi untuk penempatan sdm belum mengatasi merubah tantangan sesuai kelemahan dengan dan kelemahan pemanfaatan system pendayagunaan dan menjadi peluang informasi belum optimal pendekatan it, kepatuhan terhadap spo keunggulan sdm rendah dan posisi strategis sarana fisik masih rumah sakit kurang disiplin pegawai belum optimal besaran tariff dibawah unit cost lahan sempit renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedang untuk mewujudkan visi dan misi rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, disusunlah langkah langkah yang berisikan program program indikatif yang dirumuskan dalam suatu strategi yang terdiri dari strategi meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sdm meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, mengendalikan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan pengelolaan rumah sakit yang fleksibel, otonom dan akuntabel, meningkatkan kesejahteraan karyawan rsud melalui sistem remunerasi yang proporsional, sedangkan arah dan tindakan yang diambil sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan terdiri dari: kebijakan memantapkan status sebagai blue, menyediakan unit pelayanan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terwujudnya pelayanan yang berkualitas, akuntabel serta memuaskan para pelanggan, terciptanya profesionalisme pegawai yang handal dalam menopang terselenggaranya pelayanan yang aman dan nyaman, tercapainya aksesibilitas, kontinuitas, kejelasan dan kepastian dalam pelayanan, terselenggaranya remunerasi yang proporsional yang berbasis kinerja, renstra revisi rsb ipjp rsud. sumedangyang akan dilaksanakan oleh rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang selama (lima) tahun kedepan merupakan bentuk instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. rencana program dan kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam rsb rencana strategi bisnis rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahu,, dan program dan kegiatan prioritas pelayakerangka pendanaan dan pagu indikatif,urusan wajib yang mengacu pada spm standar pelayanan minimal) sesuai dengan kondisi nyata (eksisting) daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang. rencana program rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun terdiri dari program pengelolaan manajemen terpadu, program peningkatan cakupan pelayanan, program penambahan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, program pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan program pengembangan jenis unit pelayanan kesehatan baru, renstra revisi ipjp rsud sumedang program pengembangan dan pendidikan, rekrutmen, replacement dan pelepasan sdm, program peningkatan kesejahteraan, keimanan dan ketakwaan, program pendidikan dan penelitian bidang kedokteran kedokteran gigi kesehatan lainnya, dan program standarisasi pelayanan tingkat nasional melalui kegiatan starsdisajikan pada tabel renstra revisi ipjp rsud sumedang tabelterwujud program nya pelayanan layanan administrasi administr perkantoran asi berkantor menang tersedia penyediaan rsud yang katanya jasa sued profesion kualitas sarana komunikasi, ang layanan komunis sumber daya komuni asi dan air dan listrik kasi sumber admins daya air rasi untuk perang layanan oran administr asi berkantor menang terpenuhi penyediaan rsud katanya inya pelayanan sued kualitas layanan administrasi ang layanan administr perkantoran renstra revisi ipjp rsud sumedang admins asi rasi berkantor perang oran menang tersedia penyediaan rsud katanya bahan bahan sued kualitas bacaan bacaan dan ang sumber dan peraturan daya peraturan perundang manusia undangan perundang undang menang terpenuhi rapat rapat rsud katanya ina koordinasi sued konsol intan dan ang dasi iau, konsultasi koordinat program dan luar daerah dan kegiatan konsultan renstra revisi ipjp rsud sumedang menang terpenuhi penyediaan rsud katanya inya publikasi, sued kualitas sarana dekorasi dan ang reverse publikasi dokumentasi diana dekorasi informa dan dokumen public tasi terwujud program nya peningkatan peningkat sarana dan tan prasarana sarana aparatur prasina, sumber menang tersedia pengadaan rsud daya katanya biaya kendaraan sued manusia kualitas pengadaan dinas opera oo. ang dan pelayan signal disiplin kendaraan aparatur dinas op rasional menang tersedia pengadaan rsud katanya biaya perlengkapan sued pengadu pengadaan dan ang renstra revisi ipjp rsud sumedang aan peralatan peleng pelengkap gedung kapan pan dan kantor dan peralatan peralatan gedung kantor gedung kantor tersedia pengadaan rsud perlengkapan sued pelengkap dan ang pan dan peralatan peralatan kantor kantor terpenuhi penataan rsud inya halaman sued penataan kantor ang halaman kantor rsud nan kab. sumedang renstra revisi ipjp rsud sumedang terpaksa penyediaan rsud nanya peralatan sued penyedia dan ang perlengkapan peralatan rumah dan tangga pelengkap pan rumah tangga terpenuhi pemeliharaan inya perbaikan rutin berkas gedung renovasi kantor rsud dan sued ang pemilihan rain gedung kantor terpenuhi pemeliharaan rsud inya sued perbaikan rutin berkas oo. ang gedung renovasi kantor renstra revisi ipjp rsud sumedang dan pemilihan rain gedung kantor terpilih pemeliharaan rsud hanya sued kendaraan rutin berkas ang dinas kendaraan operation dinas opera signal terpenuhi pemeliharaan rsud inya sued penyama rutin berkas ang nan pasien perlengkapan dan dan meningkat peralatan akan kantor kinerja pegawai renstra revisi ipjp rsud sumedang terpenuhi rehabilitasi rsud inya sedang bera sued rehabilit kendaraan ang asi dinas opera sedang b signal erat kendaraan dinas op rasional terpenuhi pengadaan rsud inya pakaian sued kebutuhan dinas ang beserta pakaian perlengkapan dinas nya hansip terpenuhi pengadaan rsud inya pakaian sued kebutuhan sea gan ang pakaian kerja lapangan renstra revisi ipjp rsud sumedang terpenuhi pengadaan rsud inya pakaian sued kebutuhan khusus hari ang hari tertentu pakaian dinas terwujud pengadaan rsud nya mesin kartu sued peningkat absensi ang tan disiplin aparatur program rsud fasilitas sued pindah ang purna tugas pns terwujud pemberian rsud nya tanda mata sued pengharum untuk ang aan bagi pegawai pegawai purna tugas yang purna renstra revisi ipjp rsud sumedang man kis mea rsud sued ang terwujud program sumber kapasitas daya sumber daya manusia aparatur nsson terwujud pendidikan rsud nya dan pelatihan sued peningkat formal ang tan kualitas sdm pegawai terwujud peningkatan rsud nya pelayanan sued prima bidan ang aan penyusunan bang administrasi berkulit keperawatan saya pelatihan dan renstra revisi ipjp rsud sumedang kursus pelatihan lat teknis sub stasi fungsi ional kursus seminar lok karya work sho terwujud program nya peningkatan system pengembangan pelaporan sistem pelaporan keuangan capaian yang kinerja dan akuntabel keuangan tersedia penyusunan rsud laporan sued laporan capaian ang capaian kinerja dan kinerja ikhtisar dan realisasi ikhtisar kinerja realisasi renstra revisi ipjp rsud sumedang tersedia penyusunan rsud dokumen laporan sued laporan keuangan ang keuangan nan skpd skpd program peningkatan perencanaan dan penganggaran skpd tersedia penyusunan rsud perencanaan sued dokumen dan fo) ang acuan penganggaran pelaksana skpd aan kegiatan www renstra revisi ipjp rsud sumedang program rsud peningkatan sued pengelolaan ang administrasi kepegawaian skpd terwujud pengelolaan rsud nya data sued pegawai kepegawaian ang yang berkulit program rsud upaya sued kesehatan ang masyarakat adanya akselerasi rsud tim klaim bpjs sued akselerasi ang bpjs lintas sektor jorok0 cool layanan renstra revisi ipjp rsud sumedang kesehatan penduduk miskin terwujud pengadaan rsud nya obat generik sued pengadaan ang obat generik untuk masyarat program rsud pengadaan, sued peningkatan ang sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru ruma sakit mata renstra revisi ipjp rsud sumedang terpenuhi pengadaan rsud inya alat alat sued pengadaan kesehatan ang alat rumah sakit kesehatan rumah sakit terpenuhi pengadaan rsud inya obat obatan sued kebutuhan rumah sakit ang obat dan gas bagi medis pasien terwujud penelitian rsud nya dan sued analisis, pengembangan ang pengkajian rumah sakit terhadap kepuasan masyarat renstra revisi ipjp rsud sumedang terpenuhi peningkatan rsud inya fungsi dan sued kompeni egg kualitas ang asi pelayanan pegawai terasosiasi sosialisasi rsud saksikan teknis sued teknis pelayanan ang pelayanan (rsu rsud masyarat terpenuhi penyediaan rsud inya jasa sued kebutuhan pemulasaraa ang untuk jenazah pemula rain jenazah terpenuhi pengawasan rsud inya dan sued pelayanan pengendalian ang sanitasi sanitasi renstra revisi ipjp rsud sumedang terpenuhi pengadaan rsud inya bahan bahan sued kebutuhan kimia rumah ang layanan sakit laboratory yang memadai terpenuhi pengadaan rsud inya alat alat sued pengadaan kesehatan t07 ang alat untuk kesehatan pelayanan rumah sakit terwujud beasiswa rsud nya tugas belajar sued peningkat jenjang ang tan pendidikan kualitas renstra revisi ipjp rsud sumedang sdm keperawatan pegawai dan ners negeri bandros sipil rsud kab. sumedang akreditasi rsud stars1 sued meningkat ang nya mutu pelayanan rsud tercapai pengadaan rsud nya makanan dan sued pelayanan minuman ang pasir pengadaan makanan dan renstra revisi ipjp rsud sumedang minuman kepada pasien tercapai analisis rsud nya mengenai sued analisis dampak ang mengenai lingkungan dampak amdal) lingkung rsud kabupaten amdal) sumedang rsud sepeda tercapai pembangunan rsud nya ruang sued pelayanan talasemia ang kepada masyarat tercapai pembuatan rsud nya maket dan sued pembuat proposal ang pembangunan renstra revisi ipjp rsud sumedang gedung gedung rawat rawat inap inap lima lima lantai lantai tercapai penyempurna rsud nya gedung sued pelayanan rawat inap ang kepada kelas iii masyarat bersalin lantai terpenuhi pengadaan rsud inya tanah sued lahan ang untuk gedung pelayanan kepada masyarat meningkat pembangunan rsud nya gedung sued mutu medical check ang pelayanan unit rsud jantung, renstra revisi ipjp rsud sumedang kabupaten paru paru dan sumedang pembuluh kepada darah masyarat tercapai pemeliharaan rsud nya rutin berkala sued pemilihan alat alat fo) ang rain kesehatan alves, rumah sakit sarana dan prasarana rumah sakit dak bidang rsud ang renstra revisi ipjp rsud sumedang pelayanan rsud terwujud rujukan sued nya (dak bidang ang gedung kesehatan rawat ta. darurat terwujud pendamping rsud nya pelayanan sued gedung rujukan ang instalasi rawat darurat tersedia penunjang rsud pelayanan sued terpenuhi rujukan ang inya penunjang kegiatan pelayanan rujukan renstra revisi ipjp rsud sumedang renstra revisi ipjp rsud sumedang bab indikator kinerja rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm dibawah ini adalah beberapa indicator kinerja, yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rpm kabupaten sumedang tahun kondisi kondisi kinerja awal kinerja indikator rpm target capaian setiap tahun akhir rpm mono mao data (ramon ratna paslon oa rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk tt) #4mott) h40tti) 40tt) tt) rancangan awal renstra rsud sumedang tahun bab vii penutup penyusunan rencana strategis renstra) rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. dengan disusunnya rencana strategis renstra) rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu tahun dengan peran aktif semua stakeholders. rencana strategis renstra) rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pemilik, dewan pengawas dan komitmen kuat dari direksi beserta seluruh jajaran yang ada rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun keberhasilan pelaksanaan kegiatan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran seluruh staf. dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah kabupaten sumedang juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat kabupaten sumedang pada umumnya. demikian rencana strategis renstra) rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun diperlukan untuk mewujudkan good governance dan clean governanceri praktek kkn. rencana strategis renstra) rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang tahun merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada lingkungan rumah sakit umum daerah kabupaten sumedangdaerah kabupaten sumedang tahun pjsrenstra perubahan rsud kabupaten sumedang tahun
dalam rangka penyempurnaan dan harmonisasi pengaturan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah,, sebagaimana telah diubah dengan( lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembarandan penganggaran alokasi dana desa danlokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerahalokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditransfer dari apbd apb desa. pengelolaan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerapadapada dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara transfer dari rsud rkd. dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pemerintah desa membuka rkd pada bank umum pemerintahdan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah(dua puluh per seratus): tahap sebesar (dua puluh per seratus), tahap iii sebesar (tiga puluh per seratus), dan tahap sebesarbagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada (dua puluh lima per seratus), tahap iii pada bulan oktober, yaitu sebesar (tiga puluh per seratus), dan tahap pada bulan desember, yaitu sebesar selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap dan iii. bagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara e voting, penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap dapat disalurkan pada bulan maret sebesar (sepuluh persen) sedangkan sisa (lima persen diakumulasikan pada penyaluran tahap ii. penyaluran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari rsud rkd sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan setelah: diterimanya dana perimbangan yang bersumber dari apbn rsud, dan atau besaran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing masing desa telah ditetapkan. penyaluran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh kepala desa melalui camat kepada skpd. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan untuk penyaluran tahap peraturan desa tentang apb des tahun berjalan telah ditetapkan oleh kepala desa dan diundangkan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa dan diumumkan dalam media informasi pada sistem informasi desa sid), yang sudah diverifikasi oleh pengelola sistem informasi desa sid):: dan salinan keputusan kepala desa mengenai penunjukan bank tempat menampung rkd. untuk penyaluran tahap ii, iii dan dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana setiap tahapan. selain dilengkapi dengan lembar konfirmasi transfer dana sebagaimana dimaksud pada huruf penyaluran tahap iii wajib dilengkapi dengan laporan realisasi apb des semester dalam hal peraturan desa tentang apb des tahun anggaran berjalan dan peraturan desa tentang pertanggungjawaban apb des tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan belum ditetapkan, maka penyaluran hanya dapat dilakukan terhadap alokasi dana desa yang bersumber dari dana alokasi umum dengan persyaratan melampirkan peraturan kepala desa tentang penggunaan apb des sepeda belas. alokasi dana desa yang bersumber dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada hanya digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja perkantoran. format lembar konfirmasiejabat pengelola keuangan daerahdan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap penyaluran alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari rsud rkd: penyampaian laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan lpa alokasi dana desa dan bag dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. dalam hal terdapat lpa alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yangterhadap alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berikutnya sebesar lpa. siapa alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada terjadi karena: penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengaformat surat pengantar lembar konfirmasi sidoarjo, . kepada nomor pakan yth. sdr. kepala bukan sifat anakan. kabupaten sidoarjo lampiran paraknama terang) lembar konfirmasi kepala desa lembar: . bulan desa, . kepala desa bupati sidoarjo, ttd saiful ilah
.i;rr bupati barito selatan provinsi i(kalimantan teivgaii peraturan bupati barito selatan nomor talium{ tentang penurunan s"u affin pengait rahmat tunai yang maha esa bupati barito selatan, menimbang:; bahwa kejadian stunting pada balita masih banya.k terjadi kabupaten barito; bahwa untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal penurunan santing diperlukan pengaturan sebagai pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksarunan sunting; mengingat undang undang nomor run l959 tentang penetapan undang undang darurat nomor tahun i2o l2tentang pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2a246, tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan und,ang undang nomor tahun 24 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2oo4 nomor lo7 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor +a2a\; peraturan pemerintah nomor tahun ot2 tentang pemberian air susu lbu eksklusif lemo." negara republik indonesia tahun 2a12 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia, nomor' ll68, tambahan',"; peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot.l4o i2olos5 menkes per zola tentang penggunaaan kartu menuju sehat kms) bagi balita; l2. peraturan menteri kesehatan nomor menkes per lxl l20ll tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat berita negara republik indonesia tahun all nomor l3. peraturan menteri kesehatan nomor tahun ot2 tentang bahan tambahan pangan berita negara republik indonesia tahun ol2 nomor l4. peraturan menteri kesehatan nomor tahun ol3a77l; l5. peraturan menteri kesehatan nomor tahun angka kecukupan gizi yang dianjurkan indonesia berita negara republik indonesia nomor 1a38); l6. peraturan menteri kesehatan nomor tahun petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan republik indonesia tahun nomor tentang bagi bangsa tahun ol3 ol4 tentang berita negara l7. peraturan menteri kesehatan nomor tahun ol4ol4 nomor l9.al4 nomor 87fl; peraturan menteri kesehatan nomor tahun al4 tentang pedoman gizi seimbang berita negara republik indonesia tahun nomor 2l. o);7kesehatan nomor tahun tentang standar produk suplemen gizi berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri kesehatan nomor tahun ot6 tentang pedoman penyelenggaraan,, tahun ol7 nomor peran.u{ran menteri keuangan nomor ipm.ot l2ot9lernbatan daerah kabupaten barito selatan nomor memutuskan: menetap kabur ten adalah kabupaten barito selatan. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten barito selatan bupati adalah bupati barito selatan. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten barito selatan. setitu tubuh anak lebih kerdil atau pendek dari standar usia. intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditunjukkan kepada anak hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan olehsektor kesehatanng maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan atau masyarakat. tenaga gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan journsas asas penurunan sitting: bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan sturfiirual dan program lain; transparansi, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penuh.nan shooting harr.s dilakukan secara terbuka; peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harr.s memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat\| dan akuntabilitas dan preventif, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harr.s dilakukan dengan per tanggung jawab,anak. air susu ibu yang selanjutnya disebar"rt asi adalah cairan hidup yang mengandung sel sel darah putih, immunoglobulin, enzirrr dan hormon, serta protein spesifik, dan zat zat gtn lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan an; perbaikan prilaku sadar gin;im kewaspadaan pangan dan g4zi. bab pilar penurunan stunting aksi bersama dan terobosan juk penurunan stunting dilakukan melalui visi, misi dan komitmen pemerintah d merah; kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan prilaku, komitmen politik dan akuntabilitas; mengacu pada piograrn ,; mendorong kebijakan keamanan pangan; bab iii ruang lingkup bagian kesatu umumunting, meliputi; sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan sasaran untuk intervensi gin sensitif; sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: remaja putri ibu hamil; ibu menyusui dan anak bawah usia bulan; dan ibu menyusui dan anak usia sampai dengan dan melindungi ibu hamil dari malaria, hipertensi, ttrbercholosis tb), hepatitis, human imunodefisiensi virus hiv), dan lain lain. kegiatan intervensi gizispesifik a"rgu., sasaran ibu menyusui dan anak bawah usia bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendorong inisiasi menyusui dini imd); dan mendorong pemberian asi eksklusif. kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu men'usul dsampai dengan bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping asi (mp sr); menyediakan obat cacing; menyediakan suplementasi zink dan vitamin melakukan fortifikasinn persamaan; rnelakr rkan penganekaragarnanfeh atan nasional jkn) menyediakan jaminan persalinan universal jampersal) pemeriksaan ibu hamil dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan'didikan gizi masyarakat; memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada bernamgizi; pelayanan kartu identitas ltt"t kia) dan akta kelahiran anak; mencegah pernikahan usia dini; dan atau venin[katakan p"ru n pemerintah desa dan kelurahan'demand,irian keluarga' strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada (i) dilakukan terkait upaya akuntabilitas dan_ preventif melalui intervensi perubahan prilaku individu aa1 masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga kemandirian keluarga sebagi,im . tindakan secara. mandiri yang didampingi oleh tenaga4 kesehatan dan penyedia komunitas (community proud.er), secara berkala, berkelanjutan {continue) dan terintegrasi. kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada (i) dapat dilihat dari berbagai indikator, yar,g meliputi: sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan giziharuswimmfitas fisik; peningkatan perilaku hidup sehat; penyet.ikan pangan sehat dan percepatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini peningkatan akan sanitasi dan air bersih; peningkatan edukasi hidup sehat' gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada disapa.ry"t oleh selutut terutama guna penurunan stunting'q masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan peluru nar. sitting' gerakan sebagaimana dimaksud pada .liru pan. gerakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk yaituormasi; kampanye berbagai media; dyang membidangi. gerakan sebagaimana rencana strategis anggaran dpa). dimaksud pada dikoordinasikan oleh perbaikan gizi; penyakit; dan dimaksud pada dimaksudkan dalam dan didukung anggaran dokumen pelaksanaan bab edukasi, orient;zi. edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengertian szi; masalah'yang membidangi. bagian kedua orientasi gizi orientasi gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pet tugas gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan sitting yang berkualitas. orientasi szi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan secara periodik oleh yang membidangi. bagian ketiga pen5puluh gizi penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan sitting diselenggarakan dalam gedung dan luar gedung. penyuluhan sl.ang rawat jalan serta pen.pintervensiyangtepatpenrrrunansfilnting. penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pad.a dilaksanakan dengan memperhatikan norma norma yang berlaku dalam masyarakat' bab vii wewenang dan tanggung jawab bupati berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penurunan stunting kabu paten. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh tim penurunan stunting kabupaten. tim penurunan stunting kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari yang terkait secara teknis' (a) tim penurun stunting kabupaten sebagaimana dimaksud pada melakukan koordinasi dan'komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan sunting; mengkaji dan menganalisa permasalahan stunting dan perbaikan gizi kabupaten; merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan shooting kabu paten;; monitoring dan mengevaluasi program penurunan sunting kabupaten; memberikan sosialisasi kepada kecamatan, kelurahan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting kabupatensasaran ',o" off'' t1!nan stu] vfl]\ dalamupayapenurunansfilntingdilakukanpenajamansasaranwilayah interest; penanaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada lir ara""^rt p.d" pertimbangan pertimbangan yang meli puti: tingginya angka kejadian stunting; perlud. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan i.p"t dijadikan dasar perluasan' bab peran serta masyarakat masyarakat memiliki kesempatan untuk.o.".to.tm seluas luasnya dalam mewujudkan peningkatan status' gizi individu, keluarga dan masyarakat' sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini. dalam rangka penurunan stunting d',ang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berda5ra guna dan berhasil guna. bab pencatatan dan pelaporan setiap tenaga kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan sitsampaikan (dua) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu waktu bila diperlukan dan dilakukan secara berjenjang. bab o"fff'?** pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan atauinstitusi yan; peduli penurunan stunting kabupaten' kategori,kriteria,d.anbentukpemberianpenghargaansebagaimana dimaksudpadadikordinasikanoleh dinasteknisterkaitdan sesuai ketentuan yang berlaku' pemberian penuh organ sebagaimana dimaksud pada diberikan pada saat hari hari besar ,ru.uilrru1 dan matahari hari besar kesehatan' bab xii pendanaan sumber dari pendanaan bagi pelaksana upaya penurunan stunting bert anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana kelurahan' bab x:,: ^ir#li',fl, oi9 gagal berani bunton t,* ,p*; ol9 samurai ]aris daerah error selatan, berita daerah kabupaten barito selatan tahun 2oi9 nomor }, t
ns) aliran manan. bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahun tentang penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan pulokulootonomi daerah, pemerintah kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom bahwa guna kejelasan wilayah administratif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten yang terbagi dari beberapa wilayah kecamatan, perlu adanya penetapan dan penegasan batas wilayah kecamgasan batas wilayah adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas wilaywilayruang lingkup peraturan bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara kecamatan pulokulon dengan wilayah lain disekitarnya. bab iii batas kecamatan pulokulon batas wilayah kecamatan pulokulon adalah sebagai berikut batas sebelah barat kecamatan geser kabupaten grobogan, kecamatan tokoh kabupaten grobogan, dan kecamatan purwodadi kabupaten grobogan. batas sebelah utara kecamatan tawangharjo kabupaten grobogan: dan kecamatan wonosari kabupaten grobogan. batas sebelah timur, yaitu kecamatan kradenan kabupaten grobogan. batas sebelah selatan, yaitu kecamatan tangen kabupaten sragen. penegasan batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut dimulai dari abu. dengan koordinat dan yang terletak desa pulokulon dan desa mangunrejo kecamatan pulokulon berbatasan dengan desa sumberejo kecamatan wonosari kabupaten grobogansumberejo dan desa tanjungrejo kecamatan wonosari kabupaten grobogan, abu. selanjutnya arah timurtanjungrejo dan desa tambakrejo kecamatan wonosari kabupaten grobogan: abu. selanjutnya arah tenggara menelusuri median sungai fusi dan jalan setapak sawah sampai pada pbu. dengan koordinat dan yang terletak desa mangunrejo dan desa peninggalanpeninggalan dan desa toko: abu. selanjutnya arah timur menelusuri jalan setapak sawah dan saluran irigasitambakrejo dan desa kropak kecamatan wonosarikropak kecamatan wonosari kabupaten grobogan dan desa grobogan kecamatan kradenan kabupaten grobogan, pbu. selanjutnya arah tenggaragrobogan dan desa banjarsari kecamatan kradenan kabupaten grobogan, abu. selanjutnya arah selatanbanjarsari dan desa cewek kecamatan kradenan kabupaten grobogan, abu. selanjutnya arah barat menelusuri jalan setapak sawah sampai pada pbu. dengan koordinat dan yang terletak desa toko dan desa sidorejo kecamatan pulokulon kabupaten grobogan berbatasan dengan desa cewek kecamatan kradenan kabupaten grobogan:cewek dan desa pakis kecamatan kradenan kabupaten grobogan, abu.0oo11 selanjutnya arah selatan menelusuri jalan setapak sawah sampai pada ppakis dan desa simo kecamatan kradenan kabupaten grobogan, il.randupbu. selanjutnya arah tenggara menelusuri tepi jalan setapak perhutani sampai pada pmo dan desa bagi kecamatan kradenan kabupaten grobogan: pbu. selanjutnya arah selatan menelusuri jalan perhutanitarombo kecamatan tangen kabupaten sragen, abu.git kecamatan tangen kabupaten sragen, abu.0s7desanya dan desa sigit kecamatan tangen kabupaten sragen, abu. selanjutnya arah utara sampai pada abu. dengan koordinat dan yang terletak desa mlowokarangtalun dan desa pojok: abu. selanjutnya arah barat laut menelusuri jalan perhutani sampai pada abu. dengan koordinat dan yang terletak desa pojok dan desa jambon, abu. selanjutnya arah barat menelusuri jalan perhutani sampai pada p dan desa karanganyar kecamatan geser kabupaten grobogan, pbu. selanjutnya arah barat laut menelusuri jalan setapak sampai pada a, abu. selanjutnya arah barat laut menelusuri median sungai sampai pada abu. dengan koordinat dan yang terletak desa karangharjo dan desa jambon kecamatan pulokulon kabupaten grobogan berbatasan dengan desa warukaranganyar kecamatan purwodadi kabupaten grobogan, abu. selanjutnya arah barat laut menelusuri tepi sungai kecilwarukaranganyar dan desa kambuhan kecamatan purwodadi kabupaten grobogan: pbu. selanjutnya arah utara menelusuri jalan setapak sawahkambuhan dan desa global kecamatan purwodadkarangharjo dan, abu. selanjutnya arah utara menelusuri median sungai pelanting dan desa selo kecamatan tawangharjo kabupaten grobogan, aa. abu.selo kecamatan tawangharjo kabupaten grobogan dan desa sumberejo kecamatan wonosari kabupaten grobogan, dan ab. abu. selanjutnya arah tenggaradan desa pulokulon kecamatan pulokulon kabupaten grobogan berbatasan dengan desa sumberejo kecamatan wonosari kabupaten grobogan. peta penegasan batas wilayahian hukum yan png cnoponan lan cmoemamad frerudin, ip. w w, sela da. cai putormanie kec cal antaran tawangharjo peraturan bupati grobogan jang nomor tea tanggal ea (pp ibu munyenpapa aa. sendanareje pemerintah kabupaten grobogan nembanyharja kesia kipas peta penetapan dan penegasan batas saka pri daa wilayah kecamatan pulokulon san kabupaten grobogan pin. pupottidon o.m korongbarja skala 3an detakaari eta utan rta yaa dia banjarsari keterangan kaligrafi pilar date kecamatan pulokulon deng pilar permendagri batas kab. grobogan mab. sragen mo. r00) langka dj batu administrasi kabupaten masi jak haa jurikerje jalan hambat maa fr. cewek maa daftar koordinat pilar batas kecamatan reel kecamatan palokulon siadurea haa f 2ne1n nnu000 minat omaamtr trans) dip tkatkt madonna sensasi (anna? prana ugm auto sean suave pem urang is, paku su0a mim pro htm? pasuoona naar desai peraga urai pagi day, runuonos some1 (nia #rongga urang penuh0n praya tonyanga teranawra abunya pemunoon suara ceganeei rearanamry uang pasa pasa tnos palsu (seen prana ureter musa aise (mom prsauri erasure pangsi sa0esa peer ter maag rara aki pesona sites (sean firagaara jusiyagaarr maca namun (era pua urat a22 musa sangan segera furaagara urusan? meuogin sosis sonar\| tur maag tanam pass nee mag time kaca denan mou oat kigyona team kemana lembut mama mma ih, mievokerangaalan matan moga meme tmt pesumo signe arjasa\| ryan utan patin as mangan segera eagle ama ungasart oki goreng \|selama nasa lan mpaliatt go) joprloman. manga (wbiniaa palato aau naa pampocas ampat (anus peraga maa 3a names ang yuan peta ummat kawasaki 0bunga sio bata pra palu oah non silakan ikona market ogan cor kpa sai sri karni nam: a.a peta orientasi tie. kasutarahs sea bahasa ku: iru baru .p, aan cun \|. lena peanavara martabat lil ear mam ane selatan ara batan havumatan menggunakan kampus dar got batan feet ppt. matetinat mia! katun death anupama data dari permsramgri ma. tan sumber segala kabupaten sragen kesan tan ppp paha pat paa, te, mo www
sbipusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehaturaian tugas kepala utd menyusun rencana kebijaksanaan operasional pembinaan pelayanan kesehatmbinaan pengembangan dan pelayanan kesehatan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kegiatanlaksanakan penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, mencatat surat masuk dan keluar pada buku agenda cc. mengkoordinasikan dansurat yang akan dikirim, sesuai perintah atas. uraian tugas pengelola keuangan, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi keuanglaksanakan penyusunan konsep belanja operasional melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan melaksanakan tugas tugas perbendaharaan melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pengelolaan keuangan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugassertasejahteraan pegawai dankonsultasi untukutdutdutdcegahan dan pemberantasan penyakit pengelola pencegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit. uraian tugas pengelola pencegahan dan pemberantasan penyakit, terdiri dari memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyakit memfasilitasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit cc. memfasilitasi pelaksanaan pengamatan penyakit surveillance epidemiologi melaksanakan penanggulangan wabah kejadian luar biasa melaksanakan pengumpulan pengelolaan data, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi bidang pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyakitkesehatan keluarga pengelola kesehatan keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiat. uraian tugas pengelola kesehatan keluarga, terdiri dari memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang kesehatan keluarga memfasilitasi pelaksanaan upaya pembinaan d: cc. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data, pencatatan, pelaporan dan evaluasi dibidang kesehatan keluargsehatan lingkungan pengelola kesehatan lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan lingkungan. uraian tugas pengelola kesehatan lingkungan, terdiri dari memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan bidang kesehatan lingkungan memfasilitasi pelaksanaan penyehatan makanan dan minuman cc. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kualitas air dan lingkungan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan penyehatan tempat tempat umum, industri dan pemukiman memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap polusi air, udara dan tanah memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, pencatatan, pelaporan dan evaluasi bidang kesehatan lingkungenunjang pelayanan kesehatan pengelola penunjang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat obatan. uraian tugas pengelola penunjang pelayanan kesehatan, terdiri dari memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dalam bidang kegiatan penunjang memfasilitasi pelaksanaan upaya kegiatan laboratorium termasuk upaya pemeliharaan alat alat laboratorium sederhana cc. memfasilitasi pelaksanaan upaya kegiatan pengelolaan obat obatan melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan penunjangromosi kesehatan pengelola promosi kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi kesehatan. uraian tugas pengelola promosi kesehatan, terdiri dari memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dalam bidang promosi kesehatan memfasilitasi pelaksanaan upaya promosi kesehatan cc. memfasilitasi pelaksanaan upaya peningkatan peran serta masyarakat melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan promosi kesehatuskesmas pembantu pengelola puskesmas pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pusat kesehatan masyarakat. uraian tugas pengelola puskesmas pembantu, terdiri dari memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan puskesmas pembantu melaksanakan pelayanan kesehatan wilayah kerjanya cc. melaksanakan penyetoran dan pengumpulan retribusi melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan puskesmas pembantudaerahlaboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan kota tasikmalaya yang selanjutnya disebut utd rincian tugas kepala utd menyusun rencana kebijaksanaan teknis pengelolaan laboratorium kesehatan daerahlaboratorium kesehatan daerahgiatan pengelolaanyang akan dikirim sesuai perintah atasan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas:elolaan retribusi pelayanan laboratoriumjuga:an konsultasi dengan petugas lainnya dalam rangkalaboratorium klinik pengelola laboratorium klinik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeriksaan specimen secara mikrobiologi klinik, kimia klinik, parasitology klinik, hematologi klinik, imunologi klinik dan patologi klinik. uraian tugas pengelola laboratorium klinik, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang laboratorium klinik memfasilitasi pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan laboratorium klinik cc. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinikmeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat pengelola pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeriksaan specimen secara mikrobiologi. uraian tugas pengelola laboratorium kesehatan masyarakat, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat memfasilitasi pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat cc. memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat:a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dalam pembinaan bidang pendidikan non formal yang sifatnya teknis pada dinas pendidiktd adalah unit pelaksana teknis dinas sanggar kegiatan belajar pada dinas pendidikstruktur dan berjenjang. bab susunan organisasi bagian pertama unsur organisasi susunan organisasi utd sanggar kegiatan belajar terdiri dari kepala utd pelaksana administrasi cc.didikan non formal, perlengkapan dan administrasi warga belajarsanggar kegiatan belajar mempunyai tugas pokok memfasilitasi penyiapan dan pengadaan bahan pelajaran pendidikan non formalpersiapkan rencana kegiatan sanggar kegiatan belajar memfasilitasi penyiapan dan pengadaan bahan pendidikan non formal, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana belajarlebih lanjutsanggar kegiatan belajar tanggal januari kota tasikmalaya nomor .'ujian kendaraan bermotorujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotor dan ketatausahaan rincian tugas kepala utd menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional pengujian kendaraan bermotorujian kendaraan bermotorraian tugas pengolah: utd:melaksanakan persutd melaksanakan pemeliharaan kendaraan,kantorgujian kendaraan pengelola pengujian kendaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian kendaraan bermotor uraian tugas pengelola pengujian kendaraan, terdiri dari menyusun rencana kegiatan pengujian kendaraan bermotor: melaksanakan mengkoordinasikan petugas penguji cc. melaksanakan penyusunan prosedur pengujian melaksanakan pengawasan penggunaan alat uji dalam proses pengujian melaksanakan perawatan dan perbaikan alat ujihasil pungutbab iii ketentuan penutup hal hal yang belum cukup atur dalam keputusan ini, akan atur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diundangkan tasikmalaya bubuk benyaminelolaan terminaldibidang lalulintas dan angkutan jalan peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang retribusi perijinan dibidang lalulintas dan angkutan jalanterminalelolaan terminalngelolaan terminalterminterminal mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program utd mengkoordinasikan pelaksana: mencatat surat masuk dan keluar pada buku agenda cc.utd melaksanakan pemeliharaan kendaraan, gedung lingkungan terminalterminalketertiban dan keamanan pengelola ketertiban dan keamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan ketertiban dan keamanan dilingkungan utd. uraian tugas pengelola ketertiban dan keamanan, terdiri dari menyusun rencana kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan lingkungan terminal melaksanakan pembinaan ketertiban dan keamanan terminal cc. melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan terminal melaksanakan pengawasan tarif angkutan melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggargaturan lalulintas pengelola pengaturan lalulintas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan lalulintas lingkungan terminal. uraian tugas pengelola pengaturan lalulintas, terdiri dari: menyusun rencana kegiatan pengaturan lalulintas lingkungan terminal melaksanakan pengaturan sirkulasi kendaraan dan orang terminal cc. melaksanakan pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang yang masuk terminal melaksanakan pengaturan arus lalulintas daerah pengawasan terminal melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasilingkungan terminalrincian tugas kepala utd menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional pembinaan pendidikan non formendidikan non formal mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program utd mengkoordinasikan kegiat melaksanakndistribusikan surat surat masuk, keluar sesuai petunjuk atasan memelihara naskah dinas dan kearsipan memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantormelaksanakan pemeliharaan kendpenggandaan surat surat yang akan dikirim sesuai perintah atasan i.dilingkungan utd melaksanakan koordinasi untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan lingkungan utd menyusun laporan keuangan, sebagai bahan pertanggungjawabankepegawaian lingkungan utdnerimaan penghargaan tanda jasa, daftar urut kepangkatan dan proses menyiapkan peserta pendidikan dan latihan diklat) pegawainyiapan bahan pelajaran pengelola penyiapan bahan pelajaran mempunyai tugas pokok memfasilitasi penyiapan dan pengadaan bahan pelajaran. uraian tugas pengelola penyiapan bahan pelajaran, terdiri dari: melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan non formal menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan non formal dan mencarikan alternatif lainnya melaksanakan pencatatan buku buku atau bahan pelajaran: memfasilitasi pelaksanaan penyusunan konsep rencana kebutuhan bahan pelajaran memfasilitasi pelaksanaan penyusunan bahan pelajaran melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka fasilitasi penyiapan bahan pelajaran melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang tugasnya melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. paragraf pengelola sarana dan prasarana belajar pengelola sarana dan prasarana belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar. uraian tugas pengelola sarana dan prasarana belajar, terdiri dari melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar: menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar cc. melaksanakan pencatatan data kegiatan pendidikan non formal melaksanakan pencatatan data perkembangan kurikulum dalam kegiatan pengajaran melaksanakan pencatatan data sarana dan prasarana pendidikan melaksanakan koordinasi dengan pengelola lainnya dalam pengolahan data pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnyapada lembaran daerah kota tasikmalayasinmadam kebakarmadam kebakaran pada dinas pekerjaan umumanggulangan kebakaran dan ketatausahaan. uraian tugas kepala utd menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional penanggulangan kebakaranggulangan kebakarsurat masuk dan keluar pada buku agenda: cc. mengkoordinalaksanakan pengurusan kearsipan dan naskah dinas memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor melaksanakan pemelihmutmeliharaan kendaraan pengelola pemeliharaan kendaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan kendaraan. uraian tugas pengelola pemeliharaan kendaraan, terdiri dari menyusun rencana kegiatan pemeliharaan kendaraan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaranggulangan kebakaran pengelola penanggulangan kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran. uraian tugas pengelola penanggulangan kebakaran, terdiri dari menyusun rencana kegiatan upaya penanggulangan kebakaran melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bahaya kebakaran cc. melaksanakan operasional penanggulangan bencana kebakaran melaksanakan koordinasi dengan pelaksana lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas menerima dan mencatat terjadinya kebakaranijinrijinan pada dinas pekerjaan umumijinan dan ketatausahaan. uraian tugas kepala utd menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional pelayanan perijingelolaan pelayanan perijinan dibidang pekerjaan umumbijaksanaan teknisolahlingkungan utdinformasi dan pendaftaran pengelola informasi dan pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian informasi dan pendaftaran mengenai perijinan. uraian tugas pengelola informasi dan pendaftaran, terdiri dari: menyusun rencana kegiatan pemberian informasi perijinan dan pendaftaran melaksanakan pemberian informasi dan penyuluhan mengenai perijinan melaksanakan penerimaan pendaftaran terhadap pemohon ijierbitan ijin pengelola penerbitan ijin mempunyai tugas pokok melaksanakan penerbitan perijinan. uraian tugas pengelola penerbitan ijin, terdiri dari menyusun rencana kegiatan penerbitan perijinan melaksanakan pengecekan kelengkapan persyaratan cc. melaksanakan penerbitan perijinan melaksanakan pencatatan ijin yang diterbitk: kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan kota tasikmalaya: unit pelaksana teknis dinas adalahalatan, perbengkelanperalatan dan perbengkelperalatan dan perbengkelutd melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada kepala dinas melalui kepala bidang pelayanan kebersihan melaksanakan kegiatlaksanakan pengurusan kearsipan dan naskah dinas mendistribumberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor melaksanakan pemeliharaanpokokolahdralatan pengelola peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan peralatan persamaan. uraian tugas pengelola peralatan, terdiri dari menyusun rencana kegiatan pemeliharaan peralatan melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatrbengkelan pengelola perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan perbaikan kendaraan pengangkut sampah. uraian tugas pengelola perbengkelan, terdiri dari menyusun rencana kegiatan perbengkelan melaksanakan pemeriksaan kondisi kendaraan cc. melaksanakan operasional perbaikandicabut dengan perda nomor tahun peraturan daerah kota tasikmalaya nomor: tahun tentang izin usaha industri dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah bidang industri diperlukan pembinaan dan pengaturan serta pengawasan terhadap usaha industri daerah melalui pelayanan izin industri, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf atasnanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri undang undang nomor tahunimnomor mpp kep tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri dan tanda daftar industriperindustrian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaithandapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan kota tasikmalaya, kelompok industri adalah bagian bagian utama kegiatan industri yang diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan, jenis industri adalah bagian kelompok industri yang mempunyai ciri umum dan ciri khusus yang samarancang bangun dan perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian pabrik industri secara keseluruhan termasuk rancangan dan pembuatan mesin peralatan industri, investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk pengadaan mesin peralatan, izin adalah izin usaha industri yang selanjutnya disebut iui: retribusi izin usaha industri yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan izin usaha industriindustri (iui) setiap pendirian usaha industri wajib memiliki iui. iuberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. iui sebagaimana dimaksud pada terdiri dari iui kecil: iui menengah: besar. perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi kecil, perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya atasiui menengah, perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasinya atas rp. (sepuluh milyar rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki iui besar. jenis industri dalam kelompok industri kecil tertentu dengan nilai investasi seluruhnya bawah rp. (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban memiliki iui. izin usaha bagi perusahaan industri yang berkaitan dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. iui yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah ini berlaku pula untukapabila iwajib mengajukan permohonan penggantian iui tersebut kepada walikota. bab iii masa berlaku iui jangka waktu berlakunya iui ditetapkan selama (tiga) tahun dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap perusahaan industri wajib melakukan daftar ulang teregistrasi) setiap (tiga) tahun: daftar ulang teregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam ini harus sudah diajukan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum jatuh tempo teregistrasi iui: perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi dari kapasitas produksi dan investasi sesuai iui yang dimiliki wajib merubah dan memperbaharui ul nya. bab pengenaan retribusi untuk setiap penerbitan iui serta yang melaksanakan perpanjangan daftar ulang teregistrasi dikenakan retribusi. besarnya pengenaan retribusi iui, didasarkan pada jenis kelompok industriobjek retribusi adalah pelayanan atas penerbitan iui subjek retribusi adalah setiap perusahaan industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukumbab viii daerah pemungutan retribusi iui dipungut terhadap perusahaan industri kota tasikmalaypada saatdiatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab keringanan dan pembebasan retribusi kepada walikota,nya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) setiap bulan dan besarnyatinggi rp. (tiga juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ini adalah pelanggarplh. sekretaris daerah kota tasikmalaya ttd. drs. wawan saman. pembina nip. lembaran daerah kota tasikmalaya tahun nomor seri
ng walikota tasikmalaya keputusan walikota tasikmalaya nomor tahun lampiran (satu) berkas tentang tata cara pemberian izin lokasi kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang :a. bahwa dengan diundangkannya peraturan menteri agraria atau kepala badan pertanahan nasional nomor tahun tentang izin lokasi, maka untuk penerapannya lapangan dan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana dinilai perlu menerbitkan tata cara pemberian izin lokasinataan ruang undang undang nomor tahun tentang lingkungan hidupdayagunaan tanahkeputusfatwa pengarahan lokasi, peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kota tasikmalaya. memperhatikan surat gubernur kepala daerah tingkat jawa barat nomor pem tanggal april perihal petunjuk pelaksanaan izin lokasi surat kepala badan koordinasi penanaman modal daerah propinsi daerah tingkat jawa barat nomor per bkpm perihal informasi yang berkaitan dengan penerbitan izin lokasi daerah. memutuskan menetapkan keputusan walikota tasikmalaya tentang tata cara pemberian izin lokasiasisten tata praja adalah asisten tata praja pada sekretariat daerah kota tasikmalaya badan perencanaan daerah, yang selanjutnya disingkat bappeda adalah badan perencanaan daerah kota tasikmalaya kantor pertanahan adalah kantor pertanahan kota tasikmalaya dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kota tasikmalaya dinas badan kantor dan lembaga selanjutnya disingkat dengan dicale) adalah dinas, badan, kantor dan lembaga kota tasikmalaya yang ada kaitannya dalam proses pemberian izin lokasi aspek tata guna tanah adalah penilaian teknis objektif atas kesesuaian atau keserasian penggunaan sebidang tanah terhadap lingkungan sekitarnya surat keterangan adalah surat keterangan yang berlaku sebagai izin perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan hak atas tanah: izin lokasi adalah izin yang diberikan oleh walikota kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan hak atas tanah adalah hak hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang nomor tahun penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksudbadan usaha atau perusahaan adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk penanaman modal indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakub izin lokasi bagian pertama permohonan izin lokasi untuk memperoleh izin lokasi badan usaha atau perusahaan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada walikota melalui kepala kantor pertanahan kota tasikmalaya dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan tembusan kepada asisten tata praja kepala bappeda. permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada keputusan ini dilengkapi dengan melampirkan photo copy ktp pemohon yang masih berlaku photo copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan berikut perubahannya apabila ada perubahan: photo copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak npp) gambar kasar sketsa tanah yang dimohon pernyataan kesanggupan perusahaan untuk memberikan ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan dihampiri draf site plan surat persetujuan presiden atau badan kerjasama penanaman modal bkpm) bagi perusahaan penanaman modal asing pma) atau penanaman modal dalam negeri mdn) atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis bagi non pma atau mdn, surat keterangan terdaftar sebagai anggota rei bagi perusahaan pembangunan perumahan arahan rencana tata ruang wilayah rtrw) atau rencana detail tata ruang rdr) dari dicale yang berwenang: surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya uraian status kepemilikan tanah atau riw tanah surat keterangan lainnya yang dianggap perlu. berkas permohonan izin lokasi diserahkan oleh pemohon (badan usaha atau perusahaan) yang bersangkutan kepada petugas loket izin lokasi pada kantor pertanahan, selanjutnya petugas loket meneliti kelengkapan berkas permohonan memberikan penjelasan tentang hal hal yang berkaitan dengan izin lokasi cc. mengagenda surat permohonan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon atau perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan form pada lampiran keputusan ini menyiapkan surat permintaan untuk melengkapi berkas bagi permohonan yang belum lengkap sesuai dengan form pada lampiran iii keputusan ini menyampaikan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada kantor pertanahan: semua kebutuhan akomodasi yang timbul dalam proses penerbitan surat keputusan izin lokasi sepenuhnya dibebankan kepada pemohon. bagian kedua proses penerbitan izin lokasi setelah berkas permohonan izin lokasi diterima secara lengkap, maka petugas kantor pertanahan menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat koordinasi sesuai dengan form pada lampiran keputusan ini petugas kantor pertanahan mempersiapkan bahan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah, aspek tata guna tanah, yang meliputi keadaan hak atas tanah, kemampuan tanah serta bahan lainnya untuk rapat koordinasi rapat koordinasi dipimpin oleh sekretaris daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan peserta rapat terdiri dari: asisten tata praja unsur kantor pertanahan bappeda: dicale yang ada hubungannya dengan pemberian izin lokasi bagian hukum camat setempat kepala desa atau kelurahan setempat pemohon. petugas yang mewakili pimpinan unit kerjanya untuk menghadiri rapat koordinasi harus diberikan wewenang untuk menandatangani berita acara hasil rapat apabila dinilai perlu, guna mendapatkan data yang akurat, maka rapat koordinasi dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, hasil rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi sesuai dengan form pada lampiran keputusan ini dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat untuk dijadikan bahan pertimbangan walikota dalam mengambil keputusan pemberian atau penolakan izin lokasi. naskah keputusan pemberian izin lokasi atau surat penolakan izin lokasi dipersiapkan oleh kantor pertanahan sesuai dengan form dan pada lampiran dan vii keputusan ini. naskah keputusan pemberian izin lokasi dihampiri peta lokasi yang ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan. naskah keputusan pemberian izin lokasi atau surat penolakan izin lokasi diteruskankeputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh walikota. surat penolakan izin lokasi ditandatangani oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. proses pemberian izin lokasi dilaksanakan dalam jangka waktu (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dengan perincian waktu sebagai berikut pencatatan, penomoran, pemeriksaan berkas penyiapan aspek pertanahan, meliputi penguasaan dan teknis hari tata guna tanah (aspek tataguna tanah rapat koordinasi peninjauan lapangan penandatanganan keputusan dokumen hai bagian ketiga masa berlakunya izin lokasi izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut izin lokasi untuk penguasaan tanah dengan luas sampai dengan masa berlakunya (satu) tahun izin lokasi untuk penguasaan tanah dengan luas lebih dari sampai dengan masa berlakunya (dua) tahun izin lokasi untuk penguasaan tanah dengan luas lebih dari masa berlakunya (tiga) tahun. bagian keempat perpanjangan izin lokasi apabila sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin lokasi, badan usaha atau perusahaan belum dapat menyelesaikan keseluruhan perolehan tanahnya, apabila perolehan tanahnya telah mencapai lebih dari (lima puluh persen), dari luas tanah yang dimohon atau diizinkan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi untuk jangka waktu (satu) tahun. untuk memperoleh perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ini, perusahaan mengajukan permohonan paling lambat (sepuluh) hari sebelum jangka waktu berlaku izin lokasinya berakhir, yang ditujukan kepada walikota melalui kantor pertanahan. permohonan perpanjangan izin lokasi diajukan dengan dihampiri bukti perolehan tanah yang telah dikuasai monitoring perolehan dan pemanfaatan tanah dari kantor pertanahan. apabila izin perpanjangan telah berakhir sedangkan pemohon tidak mampu membebaskan tanah yang tersisa, maka izin yang diperolehnya ditetapkan sama dengan luas tanah yang sudah dibebaskan, kantor pertanahan setelah menerima surat permohonan perpanjangan izin lokasi sesuai dengan form pada lampiran viii keputusan ini, sebagaimana dimaksud ini mempersiapkan naskah keputusan perpanjangan izin lokasi sesuai dengan form pada lampiran keputusan ini, naskah keputusan perpanjangan izin lokasi diteruskan dengan surat pengantarbagian kelima surat keterangan izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh badan usaha atauemegang saham yang lokasinya terletak dalam satu hamparanuntuk perluasan usaha dengan ketentuan lokasi yang diperlukan untuk perluasan usaha merupakan satu hamparan dengan lokasi tanah yang telah diberikan izin lokasi dan merupakan kegiatan yang sama perluasan tidak bertentangan dengan rencana penanaman modal dan rencana tata ruang wilayah perusahaan diberikan maksimum (sepuluh persen) dari luas izin lokasi yang diberikan.yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan sekitarnya. dalam hal sebagaimana dimaksud keputusan ini, badan usaha atausurat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ini, sesuai dengan form pada lampiran keputusan ini dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud keputusan ini. terhadap peruntukan seperti dimaksud dalam keputusan ini cukup diterbitkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan setelah memperoleh fatwa pengarahan lokasi dari pemerintah kota. kantor pertanahan terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud keputusan ini menerbitkan surat keterangan sesuai dengan form dan pada lampiran dan tentang dapat atau tidaknya rencana perolehan dan atau penggunaan tanahnya dilaksanakan berdasarkan aspek tata guna tanah dan rencana tata ruang wilayah rtrw) atau rencana detail tata ruang rdr) lokasi yang bersangkutan dengan dihampiri peta lokasi. surat keterangan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan kantor pertanahan dengan tembusan disampaikan kepada: walikota kepala bappeda. surat keterangan digunakan sebagai dasar permohonan hak atas tanah oleh badan usaha perusahaan yang bersangkutan dan berlaku sebagai izin peralihan hak atas tanah. kepala kantor pertanahan membuat laporan berkala setiap triwulan dan mengirimkannya kepada walikota. bab iii pengawasan pelaksanaan izin lokasi dan pelaporan pengawasan pelaksanaan izin lokasi dilaksanakan oleh kantor pertanahan dan hasilnya dilaporkan kepada walikota. pemohon wajib melaporkan perolehan dan pemanfaatan tanahnya setiap (tiga) bulan kepada walikota melalui kantor pertanahan sesuai dengan form pada lampiran xii keputusan ini. kantor pertanahan melaksanakan kegiatan monitoring perolehan dan pemanfaatan tanah terhadap badan usaha atau perusahaan, (satu) bulan sebelum berakhir suatu izin dan hasilnya dilaporkan kepada walikota sesuai dengan form pada lampiran xiii keputusan ini. bab ketentuanm.s. pembina tingkat nip.
walikota tasikmalayawalikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan perundang undanganrlu diadakan beberapa perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlakumbahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentangata kearsipan departemen dalam negerilambangemutuskan menetapkan keputusan walikota tasikmalayabeberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut ketentuan angka harus dibactentuan harus dibaca kop naskah dinas perangkat daerah memuat nama sebutan pemerintah kota tasikmalaya nama sebutan perangkat daerah alamat, nomor telepon, nomor facsimile dan kode pos dengan menggunakan lambang daerah sesuai peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun yang ditempatkan dibagian kiri atas
png!biaya legsbiaya legs, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf tersebut atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam keputusan walikota. mengingat undang undang nomor tahun tentang bea materaiperaturbiaya legsbiaya legsdinas, badan, kantor dan bagian adalah dinas, badan, kantor dan bagian lingkungan pemerintkas daerah adalah kas daerah kota tasikmalaya sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas, badan dan kantor adalah sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas, badan dan kantor kota tasikmalaya dokumen atau formulir permohonan adalah setiap dokumen atau formulir yang diajukan kepada pemerintah sebagai berkas persyaratan permohonan perforasi adalah bukti legitimasi yang diberikan pemerintah kepada orang pribadi, badan hukum dan pemerintaholeh yang meliputi dokumen atau formulir permohonan keputusan yang mengatur tentang perizinan dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah rekomendasi keterangan perforasi karcis. subjek pungutan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum dan pemerintah yang memperoleh jasa pelayanan ketatausahaanbersifat mengatur atau menetapkan untuk kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil sebesar rp. (lima ribu rupiah untuk perizinan sebesar rp. (enam ribu rupiah surat keterangan yang diterbitkan dan ditanda tangani walikota atau pejabat a ratus rupiah rekomendasi izin yang diterbitkan sebesar rp. (lima ribu rupiah) tiap blok karcis lembar dari kertas biasa atau berwarna yang dicetak oleh pihak pemerintah dipungut biaya perforasi rp. (seribu rupiah), sedangkan karcis yang dicetak oleh pihak swasta dari kertas biasa atau berwarna dikenakan biaya perforasi sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah) kecuali keputusan permohonan perforasi dikenakan biaya legs sebesar kertas biasa rp. (dua ribu lima ratus rupiah) kertas berwarna rp. (tiga ribu lima ratus rupiah) bab vii bentuk ukuran dan warna legs bentuk legs adalah persegi empat legs (enam ribu rupiah) ukuran mmx warna dasar kuningrp. (lima ribu rupiah) ukuran mmx warna dasar birutiga ribu lima ratus rupiah) ukuran mmx warna dasar merahdua ribu lima ratus rupiah): ukuran mmx warna dasar coklatcontoh bentuk, ukuran dan warna legs sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. bab viii tata cara pemungutan pemungutan biaya legs dilaksanakan oleh petugas pada unit kerja lingkungan pemerintah daerah pemungutan retribusi legs dari masing masing unit kerja dilakukan dengan menggunakan surat setoran ss) atau dokumen lain yang dipersamakan hasil pemungutan biaya legs disetor kas daerah oleh pemegang kas pada dinas, badan, kantor dan bagian melalui pemegang kas pada dinas pendapatan kota tasikmalaya kepada unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi legs diberikan dana peningkatan pelayanan atau upah pungut sebesar (lima persen) dari jumlah penerimaan bab biaya operasional untuk kelancaran dalam pelaksanaan operasional pemungutan legs diberikan dana operasional sebesar (lima persen) dari realisasi pendapatan retribusi legs yang pengaturannya dituangkan dengan keputusan walikota sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan legs dan realisasi pemungutan dana operasional dilaksanakan oleh dinas sebelum disetorkan kas daerkeputus tahun tanggal september bentuk, ukuran dan warna legs (enam ribu rupiah) menara len anne (lima ribu rupiah) bian so) (tiga ribu lima ratus rupiah) png east bara (dua ribu lima ratus rupiah) dae (inna eyes 525p walikota bea bub lea,
walikota tasikmalaya ' ' ' '\|)\|). keputusfatwa pengarahan lokasi, maka untuk kelancaran teknis pelaksanaan dan tertib administrasi perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a atas,undang undang pokok pokok agraria:tata cara memperoleh izfatwa pengarahan lokasi. memutuskan menetapkanbadan perencanaan daerah yang selanjutnya disingkat bappeda adalah badan perencanaan daerah kota tasikmalaya kepala badan perencanaan daerah adalah kepala badan perencanaan daerah , izin lainnya adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha industri dan izin gangguan:obyek dan subyek jl)pribadi, badan hukum atau pemerintah yang memerlukan fatwa pengarahan lokasi. bab iii tata cara perolehan fatwa pengarahan lokasi jl) setiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan menggunakan lokasipermohonan fatwa pengarahan lokasi sebagaimana dimaksud ini diajukan secara tertulis kepada walikota melalui bappeda,jl) untuk memperoleh fatwa pengarahan lokasi sebagaimana dimaksud keputusan ini, pemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis kepada walikota melalui bappeda, untuk menjamin kelayakan teknis dan administratif, maka perlu dibentuk tim dari unsur dinas instansi teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota. dalam waktu (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan fatwa sebagaimana dimaksud pada dan atas, maka bappeda menerbitkan persetujuan atau penolakan fatwpoin atas bagi permohonan penggunaan lahan yang menimbulkan dampak lingkungan( untuk lokasi kegiatan pemerintahan perkantoran. rp. , m2 untuk lokasi industri. rp. untuk lokasi perumahan perumahan perorangan satu lantai.voodoo aan rp. lebih dari satu lantai.oe.k rp. perumahan yang dibangun pengembang rs rss.naaaaarrroonnnnnnnnnnnnnnanlanaknnnnnnnnnnn rp. im2 rumah menengah.ooooomo wom rp. rumah mewah. oma. rp. 1m2 untuk lokasi pertokoan, perdagangan dan jasa . rp. , m2 untuk lokasi home industri kerajinan. rp. m2 untuk lokasi pariwisata.oooooeena. rp. , m2 untuk lokasi yang digunakan bagi kepentingan sosial rp. m2 untuk lokasi lainnya. rp. bab penolakan dan pencabutan fatwa pengarahan lokasi jl)pengarahan lokasi yang telah ditetapkan bagi advice playing ataupun izin prinsip yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun masih tetap dinyatakan berlaku. bab kewenangan pengelolaan fatwa pengarahan lokasi permoho, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh bappeda. bab vii kewenangan penandatanganan fatwa pengarahan lokasi jl)lebih dari (ima ribu meter persegi) ditandatangani oleh walikota tasikmalaya,sampai dengan (lima ribu meter persegi) ditandatangani oleh kepala bappeda. bab vnya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala bappeda, pembina tingkat nip.
sbi tae pad:a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang sifatnya teknis pada dinas kesehat: utd adalah unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatusat kesehatan masyarakat terdiri dari kepala utd: pelaksana administrasi:: utd pusat kesehatan masyarakat terdiri dari tawang, kahuripan, palembang: panglayungan: spedes, cigeureung, cihideung, kawal, i. mangkubumi, indihiang: bungursari, i. cibeureum, purbaratu, tamansari: oo. dewi sartika.layanan kesehatan masyarakatusat kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakatmembantu penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan, rujukan dan kesehatan khusus: memfasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, cc. memfasilitasi kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan sekolah, usaha dan kesehatan usia lanjut: memfasilitasi penyuluhan kesehatan masyarakat, melaksanakan pengelolaan obat obatusat kesehatan nomor masyarakat kota tasikmalaya tanggal januari tentang susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatuaskantor arsip dan perpustakaan daerah kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan dibentuknya kantor arsip dan perpustakaankantor arsip dan perpustakaan daerykantor arsip dan perpustakaan daerkantor adalah kantor arsip dan perpustakaan daerah kota tasikmalaya kepala kantor adalah kepala kantor arsip dan perpustakaankantor arsip dan perpustakaankantor arsip dan perpustakaan daerah yang terdiri dari kepala kepala sub bagian tata usaha cc. kepala seksi pembinaan dan pengembangan kepala seksi pengolahan dan akuisisi kepala seksi perpustakaankantor arsip dan perpustakaan: tanggal september uraian tugas jabatan struktural kantor arsip dan perpustakaan daerah kota tasikmalaya kepala kantor memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan kantor dalam bidang ketatausahaan kantor, pembinaan dan pengembangan arsip dan perpustakaan, pengolahan dan akuisisi arsip dan perpustakaan serta pengembangan layanan arsip dan perpustakaan menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi kantor merumuskan dan menetapkan program kerja kantor sesuai dengan kebijakan walikota mendistribusikan, memberi petunjuk dan memantaukantorkantor yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum menyusun program kerja sub,kantor menyusun konsep rencana anggaran kantor, kebutuhan pegawai dan kebutuhan perlengkapan kantorkantor menganalisa dan mengkaji bahan pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan lingkungan kantor menganalisa dan mengkaji bahkantor menganalisa dan mengkaji bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kantorkantor dan memimpin kantor apabila kepala kantor berhalangan mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas tugas kantor kepada unit kerja lingkungan kantor mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan sub bagian tata usahsubmbinaan dan pengembangan memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatnyusun program kerja seksi pembinaan dan pengembangan arsip danmantau dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan arsip dan perpustakaan kepada bawahan menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan arsip dan perpustakaan: merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan arsip dan perpustakaan mengumpulkan dan mengolah informasi data yang berkenaan dengan arsip dan perpustakaan: menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan arsip sertarangka pembinaan dan pengembangan arsip dan perpustakaan merumuskan dan mengkaji bahan bimbingan dan konsultasi kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis) melaksanakan penyuluhan pemasyarakatan serta mempublikasikan kegiatan kearsipan: menyiapkan bahan pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan dan perpustakaan membantu kepala kantor untuk menyusun membuat rencana pengadaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan, kelurahan, kecamatan, dinas, badan, kantor, sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren melakukan survey bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat pemakaikoleksi yang ada menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok arsiparis dan pustakawan melakukan survey dan pendataan potensi daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan memantau penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan dan kearsipan melakukan pengkajian berbagai jenis perpustakaan melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan minat baca melaksanakan pembinaan dan penataan perpustakaan dan kearsipan pembentukan dan pembinaan kerjasama arsip dan perpustakaan mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembanganmbinaan dan pengembangan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan pengembanganngolahan dan akuisisi memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan pengumpulan arsip kesejarahan, pencocokan arsip, pemilihan, pencatatan dan pengklasifikasian arsip menyusun program kerja seksi pengolahan dan akuisidan akuisisi arsip menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengolahan dan akuisisi arsipdan akuisisi arsip menyimpan dan mengolah arsip aktif menyimpan dan mengolah serta memberikan layanan arsip inaktif melaksanakan penilaian dan akuisisi arsip menyimpan dan mengolah arsip statis memberikan layanan arsip statis menerbitkan naskah sumber arsip memelihara arsip dinamis memelihara arsip statis melaksanakan perawatan dan restorasi arsip statis melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga perangkat daerah melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar daerah kabupaten kota melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan pemerintah provinsi melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan arsip nasional republik indonesia melaksanakan kerjasama bidang kearsipan dengan lembaga instansi luar negeri membuat berita acara penyusutan dan pemusnahan arsipdan akuisiolahan dan akuisisi arsip menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pengolahan dan akuisisirpustakaan memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan pengolahan perpustakaan menyusun program kerja seksiperpustakaan menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengolahan perpustakaan menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengolahanperpustakaan melakukan pencatatan atau inventarisasi bahan pustaka dan pembubuhan cap identitas membuat klasifikasi bahan pustaka sesuai dengan subyeknya menentukan subyek bahan pustaka membuat accession list mengumpulkan alat alat seleksi bahan pustaka, baik dari penerbit, toko buku, majalah atau surat kabar serta survey dan pendataan terbitan terbitan toko toko buku melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam kaitannya dengan pengadaan dan pengembangan bahan pustaka membantu kepala kantor dalam membuat laporan dan evaluasi pengelolaan perpustakaan melakukan kerjasama penerbit atau instansi dalam rangka pengumpulan bahan pustaka karya cetak dan karya rekaman kedaerahan melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan pustaka karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan yang berlaku melakukan pengiriman surat peringatan dan penagihan terhadap peminjaman yang terlambat mengembalikan memberi bantuan bimbingan penelusuran literatur tentang suatu topik kepada pemakai, baik secara manual maupun secara elektronik menyelenggarakan layanan mobil unit perpustakaan keliling sebagai salah satu layanan eksistensi, baik kelurahan, sekolah, mesjid pesantren maupun tempat lain melakukan bimbingan minat baca membuat abstrak dan kliping melakukan perbaikan dan penjilidan terhadap koleksi yang sudah rusak melakukan penyiapan terhadap koleksi yang sudah tidak layak pakai, yang dilarang pemerintah ataupun tidak diminati oleh pemakai menyiapkan bahan penerbitan brosur, leaflet, buletin, pedoman petunjuk teknis pengelolaan perpustakaan penyajian koleksi bahan pustaka ruang laporan pelaksanaan pelayanan sirkulasi dan peminjaman bahan pustaka kepada pengguna jasa perpustakaan memberi bimbingan kepada pengguna jasa perpustakaan penyediaan informasi dan referensi perpustakaan membuat statistik peminjaman dan laporan berkala penyusun laporan kegiatan bidangnya melakukan survey bahan pustaka sesuai dengan kebutuhandengan koleksi yang ada melaksanakan penyusunan katalog buku majalah arsip: mendokumentasikan pinjaman dan pengembalian buku majalah arsipelolaan perpustakaan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan perpustakaanidikan kota tasikmalaya walikota tasikmalaya seimbang bahwa dengan dibentuknya dinas pendidikanidikaniz063memutuskan tetapkan keputusan walikota tasikmalaya tentang uraian tugas jabatan strukturalui:ndidikidikan kota tasikmalaya terdiri dari kepala dinas kepala bagian tata usaha, membawakan kepala subbagian umum dan kepegawaian kepala subbagian keuangan kepala bidang bina program, membawakan kepala seksi penyusunan program kepala seksi evaluasi dan pelaporan kepala bidang pendidikan dasar, membawakan kepala seksi taman kanak kanak dan sekolah dasar kepala seksi sekolah lanjutan tingkat pertama. kepala bidang pendidikan menengah, membawakan kepala seksi sekolah menengah umum kepala seksi sekolah menengah kejuruan. kepala bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, olahraga dan budaya, membawakan kepala seksi pendidikan luar sekolah dan masyarakat kepala seksi pendidikan pemuda, olahraga dan seni budaybh) struktural lingkungan dinas pendidikan kota tasikmalaya. bab iii ketentuan peralihan "f3ata tasikmalaya pada tanggal map bubuk benyamin die tasikmalaya afiggal nyaris daerah kota tasikmalaya \|tr.h. dang suhendar pembina tingkat bb. nip baran daerah kota tasikmalaya nomor seriesehatan kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan terbentuknya dinas kesehatesehatgumpulan dan pengolahan data dalam rangka mengklasifikasi jenis obat dan alat kesehatan dan bahan farmasi lainnya serta alat farmasi melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja dengan distributor obat dan alat kesehatan dan bahan farmasi lainnya melaksanakan pembinaan manajemen dan pengendalian narkoba bahan berbahaya dan alat kesehatan wilayah kota sesuai dengan jumlah dan jenis skala prioritas, tepat waktu dan tepat gunaekalan farmasi dan alatekalan dan alat kesehatan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perbekalan dan alatlayanan kesehatpelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan dasar dan rujukan promosi kesehatan menyusun rencana dlayanan kesehatan masyarakat menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi kesehatan dasar dan rujukan serta promosi kesehatan merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan standar pelayanan minimal bidang pelayanan kesehatan masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan pemeliharaan dan pengembangan kesehatan dasar dan rujukan serta produksi kesehatan melaksanakan manajemen pembinaan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana kesehatan masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan teknis pembinaan, peningkatan dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang pelayanan kesehatan masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan merumuskan, mengkaji dan menyusun akreditasi sarana kesehatan milik pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnyautd, rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlakudinas kesehatan dalam rangka pemberian ijin merumuskan, mengkaji dan melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan alat medis serta alat promosi kesehatebijaksanaan penyelengaraan pelayanan kesehatlayanan kesehapelayanan kesehatkesehatan dasar dan rujukan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan kesehatan dasar dan rujukan bidang pelayanan kesehatan masyarakat menyusun rencana kerja seksi kesehatan dasar dan rujukkesehatan dasar dan rujuklayanan kesehatan dasar dan rujukan menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesehatan dasar dan rujukkesehatan dasar dan rujukan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan sarana kesehatan milik pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka pemberian akreditasi sarana kesehatan milik pemerintah, swasta dan sarana kesehatan lainnya: melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja dengan penyelenggara sarana kesehatan swasta menyusun bahan pemberian rekomendasi dan perijinan terhadap sarana kesehatan menyusun bahnyiapkan bahan perjanjian atau persetujuan dengan pihak tiga melaksanakan pengendalian dan penelitian bidang pembinaan sarana kesehatan menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan serta pelayanan kesehatan swasta khusus melaksanakan administrasi dan pemberdayaan pelayanan kesehatan swasta khusus mengumpulkan dan mengolah data administrasi dan pemberdayaan pelayanan kesehatan swasta khusus menginventarisir jumlah dan jenis pelayanan kesehatan swasta khusus menyiapkan dan menyusun metoda dan tata cara pemberian pelayanan kesehatan swasta khusus kepada masyarakat menyiapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melaksanakan pola pelayanan rujukan menyusun bahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian pelayanan kesehatan khususdasar dan rujukan dan memberikan alternatif pemecahan masalah mengatur dan menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan seksi kesehatan dasar dan rujukan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kesehatan dasar dan rujukkesehatan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengembangan dan pembinaan promosi kesehatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat menyusun rencana kerja seksi promosi kesehatembangan dan pembinaan promosiromosi kesehatan menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan promosipromosi kesehatnyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan usaha kesehatan institusi, peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dan penyediaan sarana, metoda serta penyebarluasan informasi kesehatan pada masyarakat menginventarisir dan mengolah data informasi dibidang peningkatan peran serta masyarakat, usaha kesehatan institusi, penyebarluasan informasi dan pengembangan metoda, sarana penyuluhan menyusun bahan pembinaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan menyusun bahan pembinaan dan pengembangan medis serta alat promosi kesehatan .bidang promosi kesehatan dan peran serta masyarakat .bidang kesehatan memberikan masukan,kesehatan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi promosisehatan keluarga dsehatan keluarga dan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan keluarga menyusun rencana dsehatan keluarga dan masyarakat menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang kesehatan keluarga dan masyarakat meliputi perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan keluarga merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan bidang kesehatan keluarga dan masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang kesehatan keluarga merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pembinaan teknis bidang gizi masyarakat merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pelayanan medis keluarga berencana merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi bidang kesehatan anak dan remaja merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi bidang kesehatan usia lanjut merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan kesehatan anak luar sekolah melaksanakan manajemen pembinaan mutu pelayanan kesehatan keluarga melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana kesehatan keluarga merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan teknis pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang pelayanpemerintah kota tasikmalaya dalam rangka: melaksanakan kegiatansehatan keluarga dsehatan keluarga dan masyarakatsehatan keluarga dbaikan gizi masyarakat memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perbaikan gizi masyarakat bidang bina kesehatan keluarga dan masyarakat menyusun rencana kerja seksi perbaikan gizi masyarakatrbaikan gizi keluarga dan masyarakaaikan gizi keluarga dan masyarakat menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan perbaikan gizi keluarga dan masyarakatrbaikan gizi keluarga dan masyarakatembangan dan perbaikan gizi masyarakat menyusun bahan pembinaan dan bimbingan program gizi pusat kesehatan masyarakat menyusun bahan pembinaan dan bimbingan perbaikan gizi institusi pendidikan sosial dan perusahaan pabrik menyusu, ibu hamil, dan ibu yang bersalin: menyusunyusu, dan pelaksanaan usaha usaha peningkatan)usunan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan sarana program gizi:aikan gizi masyarakaaikan gizi masyarakat menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perbaikan gizikesehatan keluarga memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga bidang pembinaan kesehatan keluarga dan masyarakat menyusun rencana kerja seksi kesehatan keluargakesehatan keluargsehatan keluarga menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinakesehatan keluargambinaan kesehatan keluarga pembinaan usaha usaha kesehatan keluarga menyusun bahan pembinaan keterampilan petugas dan bidan puskesmas melalui pendidikan dan latihan menyiapknyiapkan bahan pelayanan medis keluarga berencana tempat pelayanan kesehatan menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana memberikan masukan saran dan informasi kepada kepala bidang kesehatan keluarga dkeluargakesehatan keluarga menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kesehatan keluargcegahan penyakit dan penyehatan lingkungan memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan yang meliputi pencegahan penyakit menular, penyehatan lingkungan dan epidemiologi pengawasan dan penilaian hasilcegahan penyakit dan penyehatan lingkungan menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pencegahan pengamatan dan pemberantasan penyakit merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pembinaan teknis bidang pencegahan penyakit yang meliputirumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pembinaan teknis penyehatan lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas air, tempat tempat umum dan industri merumuskan, mengkaji dan menetapkan standarisasi dan pembinaan teknis dalam bidang produk makanan dan minuman untuk wilayah kota tasikmalaya menyusun penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan sistem kewaspadaan dini penyakit potensial wayang diakibatkserta kejadian luar biasperedaran produk makan dan minumncegahan penyakit dan penyehatan lingkungcegahan penyakit dan penyehatan lingkungngamatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamatan, pemberantasan dan pencegahan bidang pencegahan penyakit menyusun rencana kerja seksi pengamatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit berdasarkan program kerja bidang pencegahan penyakit dan surveillance epidemiologmatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit bersumber binatang menular bersumber langsung serta surveillance epidemiolocegahan penyakitnyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pencegahan penyakit yang: menginventarisir dan mengolah data pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya menyiapkan dan menyusun metoda dan tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan pencegahan penyakit menular menyusun petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya melakukan pembinaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengamatan penyakit, pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit dan pemberantasan penyakit menular serta surveillance epidemiologiisiensi penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelidikan penyakit dan penelitian kejadian luar biasa penyakit dan wabah menginventarisir dan mengolah data yang berkaitan dengan kegiatan terjadinya kejadian luar biasa penyakit dan wabah penyakit menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberantasan penyakit dan surveillance epidemiologiamatan, pemberantasan dan pencegahan penyakiamatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penamaan, pemberantasan dan pencegahan penyakit melaksanakan pengamatan, analisis, pelayanan jemaah haji dan transmigrasiehatan lingkungan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyehatan lingkungan bidang pencegahan penyakit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan menyusun rencana kerja seksi penyehatan lingkungan berdasarkanyehatan lingkungehatan lingkungan dan kejadian luar biasa menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyehatan lingku, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan yang meliputi pengawasan sumber air dan air limproduk makanan dan minuman, tempat tempat umum dan industri memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media massa dalam rangka penyehatan lingkungan menyiapkan dan menyusun metoda dan tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan penyehatan lingkungan menyiapkan dan menyusun bahan standarisasi, pembinaan teknis bidang pengawasan kualitas air bersih, sampah dan air limbah menyiapkan dan menyusun bahan standarisasi, pembinaan teknis bidang penyehatan dan pengelolaan tempat umum dan industri menyiapkan dan menyusun bahan standarisasi, pembinaan teknis bidang penyehatan lingkungan pemukiman menyiapkan dan menyusun bahan standarisasi, pembinaan teknis bidang pengawasan produk makanan dan minuman melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan kegiatan penyehatan tempat tempat umum dan industri, pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan lingkungan pemukiman dan penyehatan makanan dan minuman bab uraian tugas jabatan struktural dinas keseheseh, kepegawaian dan perencanaan kepala sub bagian keuangan kepala bidang kefarmasian, membawakan kepala seksi bina farmasi kepala seksi perbekalan farmasi dan alat kesehatan kepala bidang pelayanan kesehatan, membawakan kepala seksi kesehatan dasar dan rujukan kepala seksi promosi kesehatan. kepala bidang bina kesehatan keluarga dan masyarakat, membawakan kepala seksi perbaikan gizi masyarakat kepala seksi kesehatan keluarga. kepala bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, membawakan kepala seksi pengamatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit kepala seksi penyehatan lingkungkesehatan kota tasikmalaya.esiensi penyelenggaraan penyehatan lingkungan yang terjadi pada masyarakatyehatan lingkuyehatan lingkungan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penyehatan lingkuoktober uraian tugas jabatan struktural dinas kesehkesehatan dalam bidang ketatausahaan dinas, pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pelayanan kefarmasian dan pengawasan makanan dan minuman, dan pembinaan program kesehatan lainnya menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas kesehatan merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja dinas kesehkesehatkesehatankedinasan lainnyaserta pengumpulan dan pengelolaan perencanaiserencanaanrencanaan menganalisisis dan mengkaji bahan pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan lingkungan dinas menganalisisisis dan mengkaji bahan penyusunan kebutuhan barang mewakili kepala dinas dan memimpin dinas kesehatan, kepegawaian dan perencanaperencanaan dinas menyusun rencana kerja sub bagian umum, kepegawaian dan perencanaperencanaan kepegawaian menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian umum, kepegawaian dan pengelolaan perencana, kepegawaian dan perencanapegawai merumuskan dan mengkaji kebijaksanakesehatan, kepegawaian dan perencan, kepegawaian dan perencanaan serta, kepegawaian dan perencanaan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dankesehatfarmasianfarmasian yang meliputi farmasi, narkoba, obat tradisional dan kosmetika menyusun rencana dfarmasian menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang kefarmasian meliputi farmasi, narkoba, obat tradisional dan kosmetika merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan bidang kefarmasian merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang kefarmasian melaksanakan manajemen pembinaan dan pengendalian farmasi dalam bidang farmasi, narkoba, obat tradisional dan kosmetika kepada seluruh satuan organisasi wilayah kota merumuskan, mengkaji dan menyusun standarisasi obat dan alat kesehatanobat tradisional dan kosmetikpersediaan obatseluruh satuan organisasi wilayah kota, kegiatan pengelolaan dan pemeriksaan farmasi, narkoba, dalam bidang farmasi, narkoba, obat tradisional dan kosmetika sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlakumbinaan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol dan bahan bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan merumuskan, mengkaji dan menyusun standarisasi persyaratan usaha bidang kefarmasian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakufarmasifarmasibina farmasi memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pembinaan dan penyuluhan bidang kefarmasian menyusun rencana kerja seksi bina kefarmasikefarmasifarmasian menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan kefarmaskefarmasian menyiapkan dan menyusun teknis penyuluhan tentang kefarmasikefarmasian mengumpulkan, mengolah dan mengawasi dan mengendalikan peredaran produksi makanan dan minuman menyusun standarisasi dan pembinaan teknis produk makanan dan minuman melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja dengan distributor obat, napa, obat tradisional, kosmetika, bahan berbahaya serta produk makanan minuman menginventarisir jumlah dan jenis pedagang eceran obat dan makanan minuman yang ada lingkungan wilayah kota memberikan legitimasi rekomendasi dan sertifikasi bidang kefarmasiankefarmaskefarmasian menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi binabekalan farmasi dan alat kesehatan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengawasan perbekalan farmasi dan alat kesehatan: menyusun rencana kerja seksi perbekalan farmasi dan alat kesehatwasan dan pengendalian perbekalan kefarmasian dan alatekalan farmasi dan alat kesehatan menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi dan alatobat dan alat kesehatan dan alat farmasi lainnya serta perbekalan farmasi menyusun bahan penetapan standarisasi produk obat dan alat kesehatan dalam rangka pengamanan dan penarikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku menyusun bahan pembinaan teknis sarana produksi, pendistribusian dan penyimpanan obat dan alat kesehatan dan alat farmasi lainnya serta perbekalan farmasi menyiapkan dan menyusun teknis peredaran obat dan alat kesehatan serta perbekalan farmasi
lan walikota tasikmalaya '''' '\|)\|)\|)!,!,!)\|,.untuk pelaksanaan lapangan, bagi aparat dan masyarakat yang membutuhkannya, dinilai perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya,,izin ganggu,guna pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguansetiap permohonan izinsamala jl. jajaran kecil jl. kebangsaan jl. siluman jl. jarak jl. benda no\|ecarmelo amrpasir angipasir angiwarung no\|)no\|besarnya tarif retribusi untuk tiap tiap luas ruang usaha adalah sebagai berikut: luas s d dikenakan tarif sebesar rp. selebihnya dikenakan tarif sebesar rp. apabila perusahaan sebelum mendapatkan izin tetapi sudah menjalankan usahanya lebih dari (tiga) bulan, maka yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan denda sebesar (tiga puluh persen) dari retribusi izin gangguan, besarnya tarif untuk daftar ulang teregistrasi dan pemindahan kepemilikan dikenakan retribusi sebesar (lima puluh persen) dari besarnya retribusi izin gangguan, apabila perusahaan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi denda sebesar (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi, pengelola dan pelaksana pembuat izin gangguan terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kehutanan dan perkebunan: bidang peternakan, bidang perikanan: petugas pemungut retribusi izin gangguan adalah bendaharawan penerima pada dinas pertanian kota tasikmalaya: hasil pungutan retribusi izin gangguan disetor secara bruto kas daerah kota tasikmalaya selambat lambatnya jam: kepada petugas pemungut retribusi izin gangguan diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar (lima persen) dari jumlah penerimaan. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya keputusan ini, maka setiap izin gangguan yang dikeluarkan terdahulu dinyatakan berlaku sampai batas waktu teregistrasi tiba. bab ketentugangguan yang keanggotaannya terdiri dari dinas, badan, kantor dan bagian yang ada hubungannya dengan kegiatan izin:,,: surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat spl adalah dokumen pernyataan yang dibuat oleh pemohon dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya,untuk menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi, pusat kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan:nya merupakan wewenang pemerintah propinsi:surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat skr adalah pungutan daerahyang terutang: bab ruang lingkup perizinan setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatdari walikota: setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan, memperluas atau daftar ulang teregistrasisetiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi bab iii jenis jenis perizinan perizinan yang diterbitkan oleh dinas terdiri dari perizinan pada jenis usaha tanaman pangan dan holtikultura perizinan pada jenis usaha kehutanan dan perkebunan perizinan pada jenis usaha peternakan. rincian perizinan pada jenis usaha sebagaimana dimaksud atas terdiri dari jenis usaha tanaman pangan dan holtikultura kapasitas luas ruang tingkat skala euler gabah s d s d ton s d tinggi kecil 51s d 11s d20 ton (1501s d m2\| tinggi menengah keatas ton keatas\| keatas\| tinggi besar penggilingan s d s d ton s d tinggi kecil tapioka 101s d s d ton \|(1501s d m21 tinggi menengah keatas ton keatas atas tinggi besar jenis usaha kehutanan dan perkebunan luas ruang type kapa tingkat jenis usaha kelas \|(situs\| tempat inang an\| skala tinggi kecil (sin gangguan mesin tinggi menengah guerra) tinggi besar izin gangguan pembibitan sedang kecil tanaman kehutanan dan sedang menengah perkebunan sedang besar bin perut sedang kecil izin gangguan perputaran sedang menengah sedang besar izin gangguan pengelolaan sedang kecil penebalan sedang menengah sedang besar sedang kecil izin gangguan pengelolaan sedang menengah sedang besar izin gangguan rumah sarang o 1500m2 sedang keci rin gangguan rumah saran sedang menengah guar sedang besar burung klinis sedang kecil izin gangguan pabrik tepung sedang menengah sedang besar jenis usaha peternakan jenis usaha type luas tingkat keterangan peternakan kelas kapasitas bangunan haa terang\| rumah potong atas untuk ekspor kebutuhan nan propinsi kebutuhan antar kota ekor hari sedang dalam propinsi iru pps00ekr lo. io0000000 tpa tpu is500ekor aph is5skor depot obat antibiotik kec pasar hewan sedang o#ipemmpanmpocl \|\|. ora penyimpanan doc tempat sipemmomanpasnl \|\|. ora sk. mentan budi daya unggas pts ot ekor ekor sedan ekor \|m2 1250000ekor \| 3400m2 tinggi ekor ekor 1230000ekor tinggi itik, angsa ekor kecil atau mentok ekor ekor sedan ekor 4500m2 tinggi ekor kalkun ekor oleat ekor sedan ekor jaan ekor burung puyuh ekor oleat ekor page jenar (ma ekor burung dara kecil ekor ekor t000m2 ting budi daya ekor m2 domba ekor 500m2 sedan ekor ll. 12300ekor \|2750m2 tinggi budi daya sapi ekor 50m2 pam das yaa gesit ekor 12100ekor \| 500m2 tinggi budi daya sapi 5ekor 20m2 kecil perah ekor ekor sed ekor elang 50ekor . 99m2 tinggi campuran kerbau ekor ekor lo. io. 12100ekor \| 500m2 tinggi ekor ekor ll. 12100ekor \| 500m2 tinggi ekor ekor m2 sedan ekor ll. 121000ekor\| 100m2 tinggi ekor m2 kecil ekor ekor sed ekor sedang 12300ekor \|2150m2 tinggihukum yang melakukan kegiatan atau usahaizin gangguan adalah pemberian izin yang dapat menimbulkan bahaya kerugian masyarakat serta kelestarian lingkungan, subyek izin gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat dan atau memperoleh izin gangguan atas tempat usaha, bab tata cara perizinan tata cara memperoleh izin ganggu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ini atas dilengkapi dengan syarat syarat sebagai berikutdesa photo copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku: photo copy tanda bukti kepemilikan sewa tanah, photo copy lunas pajak bumi dan bangunan pbb tahun terakhir, photo copy izin mendirikan bangunan imb): photo copy akta pendirian perusahaan bagi pt, dan sejenisnya: photo copy npp bab penandatanganan izin izin ditandatangani oleh walikota atau pejabat lain yang ditunjuk: yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditunjuk adalah kepala dinas, izin yang ditandatangani oleh walikotalebih dari (dua ribu meter persegi), izin yang ditandatangani oleh kepala dinaskurang dari (dua ribu meter persegi). bab vii masa berlaku izin masa berlaku izin gangguan masa berlaku izin ditetapkan selama kegiatan usaha berjalan dan untuk setiap tiga tahun dilakukan pendaftaran ulang teregistrasi kecuali bagi perusahaan pengguna mesin gergaji kayu izin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan untuk setiap (satu) tahun sekali dilakukan pendaftaran ulang teregistrasi) daftar ulang teregistrasi) tersebut sebagaimana dimaksud angka (satu) diatas diajukan selambat lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan sebelum tiba jangka waktu teregistrasi, izin gangguan diberikan kepada pemohon setelah membayar lunas retribusi izin gangguan, apabila pemegang izin gangguan menghentikan dan menutup kegiatan usahanya, maka pemegang izin wajib memberitahukan dan mengembalikan izin kepada walikota melalui dinas: apabila adauntuk disesuaikan dengan mengajukan permohonan kembali kepada walikota melalui dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian sewaktu waktu dapat dilakukan pemeriksaan lapangrombak jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada walikota pemegang izin gangguan memindahtangankan izin gangguan usahanya, tanpa mengajukan persetujuan kepada walikota, tidak melaksanakan teregistrasi. bab viii besarnya tarif retribusi pengenaan dan penetapan besarnya tarif retribusi setiap pemberian izin gangguan dipungut retribusi
tas walikota tasikmalaya eeasar dalam wilayah kota tasikmalaya untuk mempermudah dalam pelaksanaan lapangan, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannyapasar peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang pengelolaan pasar kota tasikmalayawalikota adalah walipasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kota ataupun desa, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat berupa toko, kios, los dan tendatau jongkoktoko adalah ruang dagangan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis lingkungan pasarsurat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat skr adalah surat keputusan menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutangkas daerah adalah kas daerah kota tasikmalaya.berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa halaman pelataran, ios dan atau kiosyang dimiliki dan dikelola olah pihak swasta atau perorangan badan. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berada lingkungyang digunakan berdagang. bab komponen retribusi para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar berupa pelataran atau halaman, los dan kios atau bangunan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah kota dikenakan kewajiban membayar retribusi sebagai berikut pedagang yang berjualan los dan atau kios serta bangunan lainnya yang dipergunakan pasar dikenakan retribusi pasar dan retribusi kebersihan: pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan lingkungan pasar dikenakan retribusi harian dan retribusi kebersihan: pengelola atau mck dan pelayanan jasa umum lainnya dalam pasar dikenakan retribusi pasar dan retribusi kebersihan: pemanfaatan pelataran dan halaman lingkungan pasar bagi kendaraan baik untuk kegiatan bongkar muat maupun parkir dikenakan retribusi, pemilik toko, ruko yang berada lingkungan pasar dikenakan retribusi kebersihan. kepada pedagang yang menempati kios atau jongkok dan pengelola fasilitas pasar lainnya, diwajibkan melaksanakan daftar ulang teregistrasi setiap satu tahun sekali dengan biaya sebesar rp. (lima ribu rupiah kepada pemegang izin tempat berjualan site) dikenakan retribusi sebesar rp. , tahun (seribu rupiah per meter persegi per tiga tahun)ype pasar cikurubuk dan pasar pancasila dalam pasar yang memiliki kios atau jongkok atau toko kelasi sebesar rp. m2 hari kelas sebesar rp. m2 hari retribusi kebersihan sebesar rp. hari pedagang kecil emperan atau pedagang yang tidak memiliki kios atau jongkok ditempat strategis sebesar rp. hari ditempat biasapadangan dan pasar indihiang dalam pasar yang memiliki kios atau jongkok kelasi sebesar rp. m2tempat strategis sebesar rp. hari tempat biasa sebesar rp. hari retribusi kebersihan sebesar rp. harigegernoong) dalam pasar yang memiliki kios atau jongkok atau toko kelas sebesar rp. m2ztype khusus pasar burung yang memiliki kios atau jongkok ataubesiikan sebesar rp. m2 hari pasar hewan rp. ekor pasar elektronikpasar suku cadang kendaraan yang memiliki kios atau jongkok toko sebesar rp. m2 hari cc. yang memanfaatkan pelataran pasar sebesar rp. hari untuk pasar tidak tetap atau yang bersifat sementara dikenakan retribusi luar pasar sebesar rp. hari bab vii tata cara pemindah tanganan izin pemohon mengajukan surat pemindahtanganan izin kepada walikota melalui dinas setiap pemindahtanganan izin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan walikota pemegang izin baru harus menyelesaikan balik nama surat izin tersebut paling lama (tiga) bulan sejak transaksi dilaksanakan dengan dikenakan biaya sebesar (lima persen) dari jumlah harga jual beli berdasarkan harga pasaratau tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan yang sejenisnya: hasil pemungutan retribusi oleh bendaharawan penerima pada dinas disetor secara bruto kas daerah: kepada pemungut diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar (lima persen) dari penerimaan bab sanksi administrasi keterlambatan pembayaran abdomen yang melebihi tanggal (lima belas) bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda (dua persen) setiap hari keterlambatan. apabila (tiga) bulan berturut turut tidak membayar retribusi tanpa alasan yang jelas, maka pemakai atau kios atau toko atau jongkok tersebut dicabut surat izinnya dan setelah diberi peringatan sebanyak (tiga kali) berturut turut tidak ditaati, maka pemakai atau kios atau toko atauatau kios atau toko atauatau toko ataubayar sekaligus: retribusi pasar dipungut daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan. bab tata cara penguranganpaling lama (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkapatas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, walikota selanjutnya menyetujui atau menolak yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada dinas untuk selanjutnya diberitahukan kepada wajib retribusi dalam hal disetujui atau ditolak selanjutnya dinas menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan skr atau dokumen yang dipersamakan itu bab xii ketentuan peralihan dengan diberlakukannya keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. bab xiii ketentuan penutup hal hal lain diatur dan ditetapkan lebih lanjut olehwalikota tasikmalaya menimbang bahwa kewenangan bidang perhubungan khususnya sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota tasikmalaya meliputi pelayanan perizinan tertentu bahwa segala pungutan dan atau retribusi yang timbul akibatlarizinan tertentu bidanghubungan kota tasikmalaya, kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota tasikmalaya, kas daerah adalah kas pemerintahan kota tasikmalaya,izin usaha angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan angkutan orang dan atau barang: kartu izin usaha angkutanatau izin operasi setiap kendaraan: retribusi izin dispensasi jalan adalah pungutan yang harus dibayar oleh setiap kendaraan yang memperoleh izin dispensasi penggunaan jala dalam satuan kilogram,bab jenis retribusi dalam rangka pelayanan perizinan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pungutan retribusi daerah. retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan retribusi perizinan terdiri dari retribusi izin usaha angkutan, retribusi izin trayek, retribusi izin dispensasi jalan, retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor. retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, bab iii nama, obyek, dan subyek retribusi dengan nama retribusi perizinan diselenggarakan pungutan retribusi daerah terhadap pelayanan perizinan tertentu bidang lalu lintas dan angkutan jalan wilayah kota tasikmalaya. obyek retribusi izin usaha angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan. obyek retribusi izin trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat izin trayek dan rekomendasi izin trayek. oobyek retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap kegiatan yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel kontruksi, karoseri, maupun bengkel perawatan. obyek retribusi izselain untuk kepentingan lalu lintas. subyek retribusi izin usaha angkutan adalah setiap perorangan dan atau badan hukum yang mendapatkan izin usaha angkutan. subyek retribusi izin trayek adalah setiap perorangan dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin trayek. susubyek retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap perorangan dan atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor. subyek retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap perorangan dan atau badan hukum yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas. babtersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan. struktur dan besarnya retribusi izin usaha angkutan didasarkan pada kapasitas tempat duduk untuk jenis angkutan penumpang dan jumlah berat yang diperbolehkan jbb) untuk jenis kendaraan barang. struktur dan besarnya retribusi izin trayek didasarkan pada jenis permohonan izin trayek dan kapasitas tempat duduk. struktur dan besarnya retribusi izin dispensasi jalan didasarkan pada jenis kendaraan yang ditentukan oleh jumlah berat yang diperbolehkan jbb) kendaraan dimaksud. struktur dan besarnya retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri didasarkan pada jenis bengkel. struktur dan besarnya retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas didasarkan pada jenis penggunaan jalan. bab ketetapan besarnya retribusi penetapan besarnya retribusi sebagai berikut retribusi izin usaha angkutthn mobil penumpang (sampai dengan tempat duduk) rp. end thn angkutan barang jbb sampai dengan kg. rp. end thn jbb s d kg. rp. end thn jbb s d kg. rp. end thn jbb lebih dari kg. rp. end thn retribusi izin trayekretribusi izin dispensasi jalan retribusi izin dispensasi penggunaan jalan bulanan jbb s d kg. rp. bulan jbb s d kg. rp. bulan jbb lebih dari kg. rp. bulan retribusi bagi kendaraan yang tidak memiliki izin dispensasi penggunaan jalan bulanan angkutan barang jbb s d kg. rp. lewat jbb s d kg. rp. lewat jbb lebih dari kg. rp. lewat angkutan penumpang bus sedang tempat duduk) rp. lewat bus besar tempat duduk atau lebih) rp. lewat retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor bengkel konstruksi dan karoseri rp. thn bengkel perbaikan dan perawatan rp. thn retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas penggunaan menyebabkan penutupan jalan rp. kegiatan hari penggunaan sebagian jalan tanpa penutupan rp. kegiatan harikan kas daerah. untuk melaksanakan pselain biaya peningkatan pelayanan, diberikan biaya pengawasan operasional yang besarnya ditentukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tasikmalaya. bab
surat teguran sebagaimana dimaksud pada ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. bab vrhitungan dan diterbitkan skrip(sepuluhanksi sebagaimana dimaksud pada ini berlaku untuk retribusi izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada butir retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada butir huruf d , cc, dan d : retribusi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri sebagaimana tercantum pada butir: meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan atau badan hukumtindak pidana bidang pungutsenwalikota tasikmalaya menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan parkielolaan parkir pada dinas perhubungrkilalulintrki melaksanakan pemungutan retribusi parkirrkir nomor: kota tasikmalaya tanggal tentang susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas pengelolaan parkir pada dinas perhubungan kota tasikmalaya kepala utd fungsional ttg pelaksana administrasi pelaksana operasional walikota tasikmalaya ttd. bubuk benyaminhubungan kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan terbentuknya dinas perhubungan kota tasikmalaya, maka untuk memperjelas dalam kelancaran pelaksanaan tugas perlu rhubunghubumelaksanakan kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan dengan cara mempelajari jumlah jenis sesuai skala prioritas, azas tepat waktu dan tepat guna menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan laporannya menyiapkan bahan rekomendasi dan penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah menyiapkan rekomendasi dan penerbitan ijin penyediaan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal menyiapkan bahan rekomendasi dan penertiban ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal menyitel menyajikan bahan evaluasi dan laporan program kerja dinas menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi data, evaluasi dan pelapodata, evaluasi dan pelaporan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi data, evaluasi dan pelapoalulintas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang lalulintas menyusun rencana dalulintaslalulintas pada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara menyusun bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu rambu lalulintas menyusun bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan marka jalan, isyarat lalujalan merumuskan dan mengkaji merumuskan dan mengkaji bahan kajian lalulintas terhadap bangkitkan dan tarikan jalan melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknik lalulintas merumuskan dan mengkaji bahan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalulintas jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara merumuskan dan mengkaji bahan bimbingan keselamatan dan penertiban bidang lalulintas, dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalulintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku merumuskan dan mengkaji bahan penyusunan rencana operasional penertiban lalulintas dan angkutan menyiapkan bahan koordinasi dan penilaian program operasional penertiban lalulintas dan angkutan serta pengendaliannya melaksanakan penutupan jalan sementara pada ruas jalan yang berhubungan dengan kondisi lalulintas dan kegiatan tertentu merumuskan dan mengkaji bahan pengendalian penggunaan jalan luar kepentingan lalulintlalulintashasilrumuskan, mengkaji dan menetapkan lokasi fasilitasi parkir untuk umum serta pengoperasian fasilitas parkir untuk umum. kepala seksi manajemen dan rekayasa lalulintas memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatanusun rencana kerja seksi manajemen dan rekayasaiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengaturan, penempatan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalulintas dan perlengkapan jalan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka penyusunan bahan kajian lalulintas terhadap bangkitkan dan tarikan perjalanan menyiapkan bahan pengaturan lalulintas pada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu rambu lalulintas menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan marka jalan menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan isyarat lalulintas menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengaman jalan menyiapkan bahan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung jalan menyiapkan bahan penanganan keselamatan lalulintas yang mencakup analisis daerah rawan kecelakaan dan pengelolaan data kecelakaan lalulintas serta usulan penanggulangannya melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis lalulintas menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi manajemen dan rekayasamanajemen dan rekayasa lalulintas menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi manajemen dan rekayasaumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan tata teknis pengelolaan perparkiran melaksanakan kegiatan pengaturan tata teknis pengelolaan perparkiran melaksanakan pemantauan dan pengendalian tata teknis pengelolaan perparkiran. seksi pengendalian dan operasional lalulintas memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian operasional lalulintas menyusun rencana kerja seksi pengendalian dan operasionalendalian dan operasional menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengendalian operasional lalulintas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan penertiban lalulintas mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan penertiban lalulintas melaksanakan kegiatan penertiban lalu lintas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kelancaran arus lalulintas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan bimbingan dan keselamatan berlalu lintas melaksanakan kegiatan bimbingan dan keselamatan berlalu lintas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengelolaan operasional lalu lintas mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan pengelolaan operasional lalu lintas melaksanakan dan menyusun jadwal kegiatan operasional lalu lintas melaksanakan kegiatan operasional lalu lintas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas melaksanakan kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan penilaian program operasional penertiban lalulintas dan angkutan serta pengendaliannya menyiapkan bahan pengendalian penggunaan jalan luar kepentingan lalulintas menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pengendalian dan operasionaldan operasional lalulintas menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengendalian dan operasionalangkutan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang angkutan menyusun rencana dangkutanumum kendaraan tidak bermotor merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan bimbingan perbengkelan umum merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pengendalian kelaikan sarana ujiuji kendaraan bermotor menetapkan standarisasi sarana perbengkelanperbengkelan kendaraan bermotor merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan petunjuk teknis perijinan perbengkelan kendaraan bermotor dan karoseri kendaraan bermotor menyusun bahan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan terminal merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rencana penunjukan, pengembangan pengelolaan dan penetapan terminal dan tempat pemberhentian kendaraan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebutuhan dan pengembangan prasarana angkutan menyusun bahan pembinaan terhadap pengusaha angkutan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan evaluasi, penataan jaringan trayek dan jaringan lintas merumuskan, mengkaji dan menetapkan konsep kerjasama dengan kabupaten kota dalam rangka penataan jaringan trayek merumuskan dan mengkaji tarif angkutangkuteknik sarana angkutan menyusun rencana kerja seksi teknik saranyiapkan bahan pengaturan umum kendaraan tidak bermotor menyiapkan bahan bimbingan perbengkelan umum melaksanakan bimbingan perbengkelan umum menyiapkan bahan pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum mengatur dan mengendalikan susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengujian kendaraan menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor mengumpulkan dan mengelola data pengujian kendaraan melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan menilai pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengaturan perbengkelan kendaraan mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan kegiatan pengaturan perbengkelan kendaraan melaksanakan kegiatan pengaturan perbengkelan kendaraan melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan perbengkelan kendaraan menyiapkan petunjuk teknis perijinan perbengkelan kendaraan bermotor dan karoseri kendaraan bermotor menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi teknik saranteknik sarana angkutan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi teknik saranbina usaha angkutan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan bina usaha angkutan menyusun rencana kerja seksi bina usahna usaha angkutan menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengaturan jaringan transportasi jalan mengumpulkan dan mengelola data pengaturan jaringan transportasi jalan melaksanakan kegiatan pengaturan jaringan transportasi jalan melaksanakan pemantauan dan pengendalian jaringan transportasi jalan menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis tata teknis keterminalan mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan tata teknis keterminalan melaksanakan kegiatan pengaturan tata teknis keterminalan dan pengelolaan keterminalan melaksanakan pemantauan dan pengendalian tata teknis keterminalan dan pengelolaan terminal melaksanakan pengendalian dan penertiban pangkalan pangkalan liar menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis tata teknis pengelolaan perparkiran menyiapkan bahan petunjuk teknis perijinan usaha angkutan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi bina usahangkutan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi bina usahrhubuhubukeuangan dan kepegawaian kepala sub bagian umum kepala bidang perencanaan membawakan kepala seksi penyusunan program kepala seksi data, evaluasi dan laporan kepala bidang lalu lintas membawakan kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas kepala seksi pengendalian dan operasional lalu lintas. kepala bidang angkutan membawakan kepala seksi teknik sarana angkutan kepala seksi bina usaha angkutan. susunan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran, keputusan iniperhubunovember uraian tugas jabatan struktural dinas perhuburhubungan dalam bidang teknik prasarana, teknik sarana, lalulintas dan angkutan jalan, teknik operasional, pembinaan dan pengembangan pos dan telekomunikasi menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas perhubungan menyusurhubungpeningkatan produksiperhubungan kepada walikota melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tugas dinas perhubungankebutuhan penyusunan barang mewakili kepala dan memimpin dinas apabila kepala berhalangan hadidan kepegawaian memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan kepegawaian dinas menyusun rencana kerja sub bagian keuangandan kepegawaian menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian keuangandan kepegawaibahyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi keuangan dan kepegawaian melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawaperhubungan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan kepegawaidan kepegawaian menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan evaluasi dinas menyusun rencana kerja sub bagian umummenyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian umum melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan pengadministrasian umum merumuskan dan mengkaji kebijakmeliharmenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umumemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang penyusunan rencana program, data, evaluasi dan pelaporan kegiatan perhubungan menyusun rencana dnghimpun rencana dan program kerja masing masing unit kerja lingkungan dinasbidang perhubungan menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang perhubungan meliputi penyusunan program, data, evaluasi dan pelaporan merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan merumuskan dan mengkaji bahan pengelolaan data statistik perhubungan mengkoordinasikan, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program pada masing masing bidanglingkungan dinas merumuskan dan mengkaji bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi perhubungan mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dinas melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait maupun pihak ketiga dalam rangka pengembangan dan peningkatan program perhubunganrogram pendidikan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan laporannya merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan penerbitan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan penerbitan ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal merumuskan, mengkaji dan menet dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat perangkat postel merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki)usunan program memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan program bidang perencanaan perhubungan menyusun rencana kerja seksi penyusunan programprogram perhubungan menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik yang berhubungan dengan penyelenggaraan bidang perhubungan beserta dengan penumpangnya melaksanakan pengumpulan program masing masing unit kerja lingkungan dinas melaksanakan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan rencana dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program kerja dinas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dinas menyiapkan usulan rencana peraturan perundang undangan bidang perhubungan melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang perhubungan menyusun daftar usulan proyek proyek sesuai program yang telah ditetapkan merencanakan pengadaan kebutuhan rambu rambu lalulintas, alat pemberian isyarat lalulintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lalulintas melaksanakan pengadministrasian program dinas menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi penyusunan programpenyusunan program menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penyusunan progrdata, evaluasi dan laporan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas menyusun rencana kerja seksi data, evaluasi dan pelaporanta, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan bahan pengelolaan data, evaluasi dan pembuatan laporan program kerja dinas melaksanakan manajemen evaluasi dan pelaporan dengan cara mengkoordinir dan membina mengendalikan kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkungan dinas sesuai dengan jenis, skala prioritas, azas tepat waktu dan tepat guna
cg,industrian dan perdagangan kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan terbentuknya dinas perindustrian dan perdagangdilingkungan dinas perindustrian dan perdagangndustrian dan perdagaindustrian dan perdagakepala bidang perdagangan dan perlindungan konsumen memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen menyusun rencana ddagangan dan perlindungan konsumen menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan perdagangan dan perlindungan konsumen menyiapkan bahan bimbingan teknis, dalam rangka pengembangan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri serta pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen merumuskan dan mengkaji bahan penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri serta perlindungan konsumen merumuskan mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga) merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap pengusaha kecil dan menengah sektor perdagangan merumuskan mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan analisa dan evaluasi data informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan merumuskan, mengkaji, melayani dan menetapkan bahan pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan, surat ijin usaha perdagangan dan ijin gangguan bidang perdagangan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting lainnya merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan monitoring dan mengevaluasi rencana dan program pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen merumuskan, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun potensi profil sektor perdagangan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dan perlindungan konsumedagangan dan perlindungan konsumedagangan dan perlindungan konsumen menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perdagangan dan perlindungan konsumen merumuskan, mengkaji dan menyiapkan bahan pembinaan manajemen usaha perdagangan untuk mendorong peningkatan ekspor daerahdagangan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian bidang perdagangan menyusun rencana kerja seksi perdagangadaganganmengumpulkan dan mengolah data perusahaan dagang untuk bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan memfasilitasi bimbingan teknis, dalam rangka pengembangan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan potensi dan profil sektor perdagangan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan lembaga perdagangan menyiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pemasaran membina dan memberikan bimbingan terhadap pengusaha kecil dan menengah dalam melaksanakan kegiatan perdagangan menyiapkan bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan mengkaji, melayani dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi surat ijin usaha perdagangan dan ijin gangguan bidang perdagdagdagangan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perdagangan menyiapkan bahan danrognosis bahan pokokbimbingan usaha perlindungan konsumen memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian bidang bimbingan usaha dan perlindungan konsumen menyusun rencana kerja seksi bimbingan usaha dan perlindungan konsumelindungan konsumen dan bimbingan usahadan bimbingan usaha memberikan bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen mengumpulkan, mengolah data perusahaan dari berbagai sektor usaha sebagai bahan penyusunan program dan pembinaan pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen menyiapkan bahan analisa dan evaluasi data informasi serta bahan pengendalian kegiatan pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha menyiapkan bahan pemberian tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang serta tanda daftar pks serta lembaga usaha niaga memantau, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usahmbingan usaha dan perlindungan konsumembingan usaha dan perlindungan konsumen menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi bimbingan usaha dan perlindungan konsumen menyiapkan, mengolah data bahan pembinaan pergudangan dan waralaba melaksanakan pengawasan pembinaan barang yang beredar pasar, sembakogelolaan pasar memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pengelolaan pasarusun rencana dpasar yang meliputi retribusi dan pembukuan serta pembinaan ketertiban dan pecel harian sarana prasarana serta kebersihan lingkungan pasar menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidangrumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan denganiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan perencanaan serta melaksanakan studi kelayakan pembangunan dan pengembangan pasar dalam upaya optimalisasi pelayanan yang meliputi pengelolaanganalisa, mengumpulkan dan mengkaji data dalam rangka penyusunan konsep petunjuk teknis kegiatan pengembangan pasar menganalisa, mengumpulkan dan mengkaji data dalam rangka penyusunan konsep dan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan fasilitas pasar dan pemeliharaan utilitas pasar menganalisa, mengumpulkan dan mengkaji data dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan pendapatan pasar mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan dan perijinan pasar, pengelolaan retribusi, pengawasan dan pengendalian pasar, pemeliharaan fasilitas pasar dan pemeliharaan utilitas pasar, penempatan penggunaan ruang dagang mengkaji, merumuskan dan menyusun bahan pembinaan terhadap petugas anggota keamanan, kebersihan pasar dan pemungut retribusi pasar serta pengawas merumuskan, mengkaji dan menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis penataan pengembangan pasarrumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan rekomendasi dan perijinan bidang pengelolaan pasangelolaan pasalolaan pasar menyusun laporan hasilretribusi dan pembukuan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pasar bidang retribusi dan pembukuan menyusun rencana kerja seksi retribusi dan pembukuanretribusi dan pembukuretribusi dan pembukuan pasar menginventarisir dan mengolah data yang berkaitan dengan jumlah pungutan retribusi menyiapkan dan menyusun metode dan tata cara pelaksanaan pemungutan mengkoordinasikan intensifikasi pemungutan retribusi pasar tradisional dan pasar modern membuat pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pungutan retribusi menyelenggarakan penyiapan data informasi pasar aspek harga maupun non hargretribusi dan pembukuretribusi dan pembukuan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi retribusi dan pembukuannyiapkan data informasi pasar aspek harga maupun non harga melaksanakan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan hasil pemungutan retribusi terhadap pemungut, pengelola dan koordinator pemungut menyelenggarakan penyiapan data informasi pasar (aspek harga maupun non harga) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan denganpembinaan ketertiban dan pemeliharaan sarana prasarana memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pasar bidang ketertiban dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan pasar menyusun rencana kerja seksi ketertiban dan pemeliharaan sarana prasaranaginventarisir dan mengolah data yang berkaitan dengan ketertiban dan pemeliharaan sarana prasarana serta kebersihan lingkungan pasar melaksanakan bimbingan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pasar, keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan pasar mengumpulkan dan mengolah data pedagang sebagai bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar menyiapkan bahan rekomendasi dan perijinan bidang pengolahan pasar melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian terhadap himpunan pedagang pasar dan kaki lima menyiapkan data informasi pasar harga maupun non harga)ketertiban dan pemeliharaan sarana prasaranaketertiban dan pemeliharaan sarana prasarana serta kebersihan lingkungan pasar menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan ketertiban dan pemeliharaan sarana prasarana serta kebersihan lingkunglapa bidang pengembangan penanaman modal memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pengembangan penanaman modal meliputi investasi dan promosi menyusun rencana danaman modal yang meliputi investor dan promosi merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan penanaman modal yang meliputi investor dan promosi menganalisa, mengkaji dan menetapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang penanaman modal yang meliputi investor dan promosi menganalisa, mengumpulkan dan mengkajianalisa, mengumpulkan dan mengkaji data dalam rangka mengidentifikasi dan penyusunarumusrumuskan dan mengkajirumuskan, mengkaji dan menyusun profil profil proyek penanaman modal bidang bidang usaha unggulan prioritas merumuskan, mengkaji dan menyusun profil profil investasi proyek kemitraan merumuskan, mengkaji dan menyusun bahan penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kota merumuskan, mengkaji dan menyusun bahan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah merumuskan dan menetrumuskan, mengkaji dan menetlaksanakan pembinaan bagi investor calon investor yang akan melaksanakan investasi bidang industri melakukan kerjasamausun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pengembanganyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perindustrian menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pengembangan penanaman modalmbangan penanaman modal menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengembangan penanaman modalvestasi memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pasar bidang investasi penanaman modal menyusun rencana kerja seksi investavestasiinvestasi penanaman modal menginventarisir dan mengolahinventarisir dan mengolah data dalam rangkamenyiapkan bahnyiapnyiapkannyiapkan bahan dalam rangka penyusunan profil profil proyek penanaman modal bidang bidang usaha unggulan prioritas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan profil profil investasi proyek kemitraan menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kota menyiapkan bahan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah menyiapkan bahan rekomendasi dan perijinan bidangvestovestor menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi investomemimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan promosi bidang penanaman modal menyusun rencana kerja seksi promoromosi bidangpromosi penanaman modal menyinyingkoordinasikaniapkan bahan perjanjian kerjasama bidang penanaman modal memfasilitasi temu usaha dan pengolahan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitrmelaksanakan kegiatan promosi bidang industri non agro menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi promosi melaksanakan kegiatan promosi bidangrindustrian dan perdagaindustrian dan perdagaagian perindustrian, membawakan kepala seksi industri agro kepala seksi industri non agro kepala bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, membawakan kepala seksi perdagangan kepala seksi bimbingan usaha dan perlindungan konsumen. kepala bidang pengelolaan pasar, membawakan kepala seksi retribusi dan pembukuan kepala seksi pembinaan ketertiban dan pemeliharaan sarana prasarana. kepala bidang pengembangan penanaman modal, membawakan kepala seksi investasi kepala seksi promosidilingkungan dinas perindustrian dan perdagahun tanggal: november uraian tugas jabatan struktural dinas perindustrian dan perdagadalam bidang perindustrian, bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, bidang pengelolaan pasar dan bidang pengembangan penanaman modal saran dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dinaskoordinasikahimpun, memantau pengelolaan administrasi pendapatan retribusi yang ada pada dinas. kepala sub bagian umum dan kepegawaian tetapnghimpun rencana dan program kerja masing masing unit kerja lingkungan dinas menghimpun rencana dan program kerja masing masing unit kerja dilingkungan dinas menerima, menyetor, mencatat, melaporkan mengenai pendapatan retribusi pasar tradisional pasar modern, sup, tdp, iui, dan legs. kepala bidang perindustrian memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perindustrian yang meliputi industri agro dan industri non agro menyusun rencana dndustrian menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang perindustrian meliputi industri agro dan non agro merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan perindustrian merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang pengelolaan perindustrian mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan potensi profil sektor perindustrian mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembinaan teknis bidang perindustrian merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin memfasilitasi dan membina dalam rangka pengembangan perindustrian melaksanakan kegiatan pembinaan dalam upaya upaya penanggulangan pencemaran yang diakibatkan adanya kegiatan perindustrian merumuskan, mengkaji,melaksanak melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan perindustrian merumuskan, mengkaji dan menyusun bahan bimbingan, fasilitasi dan intermedia pelayanan terhadap kelancaran pengadaan bahan baku, peralatan dan bahan penolong modal kerja serta penerapan standar pengawasan mutu sni, iso, hari diversifikasi produk dan inovasi teknologi industrindustrindustrian menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perindustrdustriagro menyusun rencana kerja seksi industriagro mengumpulkan dan mengolahagro menyiapkan bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis pelayanan pengadaan bahan baku, bahan penolong, peralatan, modal usaha, serta menerapkan standar mutu sni, issn, hari) diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri agro melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha industri agrodustriagro menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi industriagro. kepala seksi industri nonnon agro menyusun rencana kerja seksi industri nonnonnon agro mengumpulkan dan pengolahannon agro mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan standarisasi pengolahan industri non agronon agro mengumpulkan dan mengolah data serta bimbingan teknis bidang industri nonnon agro mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengendalian dan pengawasan teknis kegiatan industri non agro melaksanakan penyusunan bahan pedoman bimbingan teknis pelayanan pengadaan bahan baku, bahan penolong, peralatan, modal 'usaha serta penerapan standar mutu sni, iso, hari diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri non agro menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi industri nonnon agro menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksirbentuknya dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihlingkungan hidup dan pelayanan kebersihanmengelola perijinan bidang pengelolaan limbah menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pengendalian pencemarndalian pencemapencemaran menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengendalian pencematambangan dan pengendalian sumber daya alam memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan dan pengendalian sumber daya alam menyusun rencana kerja seksi pertambangan dan pengendalian sumber daya alamlaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan, dan kriteria bidang air bawah tanah melakukan inventarisasi danan atau mata air menyiapkan kelembagaan, sumbermelakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besaran pengusaha bidang pertambangan umum daerah melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas daerah bank data energi dan sumber daya mineral daerah menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumber daya mineral non migas daerah kepada pemerintah melalui departemen dalam negeri dan otonomi daerah serta departemen energi dan sumber daya mineral melaksanakan penanggulangan bencana alam geologi menyiapkan penyusunan bahan dan petunjuk teknis bidang minyak dan gas bumi menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pertambangan dan pengendalian sumber daya alambangan dan pengendalian sumber daya albangan dan pengendalian sumber daya alam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pertambangan dan pengendalian sumber daya alanganan dan pelayanan kebersihan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang penanganan dan pelayanan kebersihan menyusun rencana danganan dan pelayanan kebersihan menyusun, mengkaji dan mengolah data sarana prasarana dan objek serta subjek sampah menyusun dan mengkaji bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kebersihan menyusun dan mengkaji bahan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan menyusun dan mengkaji bahan pengaturan dan pelayanan kebersihan menyusun dan mengkaji bahan pendataan objek dan subjek kebersihan menyusun dan mengkaji bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penetapan tarif retribusi menyusun dan mengkaji bahan pembinaan sumber daya manusia pengelola kebersihannanganan dan pelayanan kebersihan menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kebersinanganan danlayanan kebersihan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana angkutan sampah menyusun rencana kerja seksi pelayanan kebersihansarana dan prasarana angkutan sampah menyiapkan dan mengumpulkan data sarana dan prasarana angkutan sampah menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kebersihan menyiapk menyiapk menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana angkutan samplayanan kebersilayanan kebersihan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksilolaan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pengaturan, merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir menyusun rencana kerja seksi pengelolaan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhirtempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir mengumpulkan dan menyiapkan data tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhirlolaan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhitempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhitamanan dan pemakaman memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman menyusun rencana dmakaman dan pemakaman menyusun dan mengolah data taman, dekorasi kota, sarana dan prasarana pemakaman untuk kepentingan perencanaan teknis mengkaji dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan survey dan gambar taman dan makam menyusun standar dan tolak ukur pembangunan taman, dekorasi kota dan reklame serta makam mengkaji dan menyusun standar dan tolak ukur pemeliharaan taman, dekorasi kota dan reklame serta makam mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembibitan dan penghijauan, pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan makam serta kegiatan penyuluhan menyusun dan mengkaji bahan pengelolaan sarana dan prasarana lapangan darah mengidentifikasi kebutuhan bibit tanaman untuk taman dan pohon pelindung menyusun dan mengkaji bahan pelaksanaan program penghijauan kota menyusun dan mengkaji bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pembibitan dan penghijauan menyusun dan mengkaji bahan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman serta makam menyusun dan mengkajighimpuusun dan mengkaji bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan dekorasi kota mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kegiatan pemakaman mengkaji dan menyusun konsep petunjuk teknis kenyamanan ketertiban makam mengkaji dan menyusunyusun dan mengkaji konsep petunjuk teknis kenyamanan dan ketertiban makamrtamanan dan pemakaman menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pertamanan dan pemakamtamanan danoordinasikan masalah pemberian fatwa pengarahan lokasi khusus untuk pembangunan perum bidang pemakaman umum dan pertamanan mengkoordinasikan masalah ijin lain lain yang berkaitan dengan pertamanan. kepala seksi pertamantaman menyusun rencana kerja seksi pertamantaman menyiapkan dan mengolah data taman, dekorasi kota, reklame, penerangan jalan umum serrtamanan menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan gambar pertamanan menyiapkan bahan standar dan tolak ukur pembangunan taman, dekorasi kota dan reklame menyiapkan bahan mengkoordinasikan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembibitan dan penghijauan, pemeliharaan sarana dan prasarana taman serta kegiatan penyuluhan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana lapangan darah menyiapkan bahan pengidentifikasian kebutuhan bibit tanaman untuk taman dan pohon pelindung menyiapkan bahan pelaksanaan program penghijauan kota menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pembibitan dan penghijauan menyiapkan bahan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman menyiapkan bahanyiapkan bahan penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan kegiatan penyuluhan menyiapkan bahan pengembangdekorasi kotananan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pertamanakampemakaman menyusun rencana kerja seksi pemakampemakaman menyiapkan dan mengolah damakaman menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan gambar pemakaman menyiapkan bahan standar dan tolak ukur pembangunan pemakaman menyiapkan bahan mengkoordinasikan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta kegiatan penyuluhan menyiapkapemakaman menyiapkan bahan mengkoordinasikan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kegiatan pemakaman menyiapkan bahan konsep petunjuk teknis kenyamanan ketertiban makam menyiapkaakamakaman menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksipala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan kota tasikmalaya jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam strukturallingkungan hidup dan pelayanan kebersihlingkungan hidup dan pelayanan kebersihan yang. kepala bidang lingkungan hidup, membawakan kepala seksi pengendalian pencemaran kepala seksi pertambangan dan pengendalian sda. kepala bidang pelayanan dan penanganan, membawakan kepala seksi pelayanan kebersihan kepala seksi pengelolaan tps dan tpa. kepala bidang pertamanan dan pemakaman, membawakan kepala seksi pertamanan kepala seksi pemakamlingkungan hidup dan pelayanan kebersihan kota tasikmalaya. hal hal lain ir. endang suhendar, nip.lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan kota tasikmalaya kepala dinas memimpin, mengatur, membina mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan serta pelayanan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan kebijakan kepala dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan menyusun, menetapkan, rencana dan program kerja dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan mengarahkan bawahan dalam rangka penyusunan konsep program dan pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup, pencegahan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan konservasi lingkungan hidup, pelayanan kebersihan serta pertamanan dan pemakaman mengarahkan bawahan dalam kaitannya dengan tugas tugas kesekretariatan dan rumah tangga dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan merumuskan kebijakan umum bidang lingkungan hidup, pelayanan kebersihan dan pertamanan serta pemakaman, mengkoordinasikannya dengan unit kerja lain dalam rangka mempersatukan kegiatan serta untuk kelancaran tugas tugas dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan melaporkan semua kegiatan dinas lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan kepada walikota melalui sekretaris daerah melaksanakan tugas lain yang diberikan olehumum, kepegawaian, dan keuangumum dan keuangan merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan umum, kepegawaian dan keuanganumum, kepegawaian dan keuanganlingkungan hidup dan pelayanan kebersihingkungan hidup memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang lingkungan hidup menyusun rencana dingkungan hidup menyusun pengaturan tentang analisis dampak lingkungan bagi kegiatan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat menyusun program kelestarian sumber daya alam menyusun program pengelola daerah penyangga sempadan sungai menyusun program rehabilitasi kerusakan lingkungan melaksanakan pengkajian dan pembahasan studi amdal melaksanakan penilaian dokumen andal, rkl rpl menyiapkan keputusan persetujuan andal, rkl rpl menyusun baku mutu lingkungan hidup berdasarkan standar internasional, nasional dan regional menyusun program penanggulangan menyusun program peningkatan sdm pengelolaan lingkungan hidup menyusun program pengendalian, pengelolaan pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan mempersiapkan pengesahan dokumen ukl upl dan dokumen lingkungan hidup menyusun pedoman teknis pelaksanaan penelitian kualitas lingkungan menyusun program pengelolaan pemanfaatan sampah daur ulang menyusun rencana penetapan kawasan konservasi menyusun rencana pelaksanaan operasional bidang pemanfaatan sumber daya wilayah pusat menyusun rencana pelaksanaan operasional pengelolaan lingkungan hidup wilayah perkotaan menyusun program pengembangan lingkungan memberikan saran dan pertimbangan bidang perencanaan lingkungan hidup melaksanakan pengawasan dan mewajibkan penyusunan amdal bagi kegiatan yang wajib amdallingkungan hidup menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidupingkungan hidup menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan melaksanakan tugas bidang lingkungan hidupndalian pencemaran memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, limbah amdal dan ukl upl menyusun rencana kerja seksi pengendalian pencemaranndalian pencemaran air, pencemaran udara, limbah amdal dan ukl upl pembinaan teknis peningkatan sdm lingkungan hidup penyusunan program pengembangan kelembagaan penyusunan program pengembangan pengendalian lingkungan hidup penyusunan program pengembangan mitra lingkungan hidup menyiapkan kerja sama dengan lembaga lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, unsur perguruan tinggi dan stake holder lain dalam pengembangan kelembagaan, peningkatan sdm dan pengembangan mitra lingkungan hidup pengkajian dan pembahasan studi amdal penilaian dokumen andal, rkl rpl penetapan persetujuan dokumen andal, rkl rpl membantu kegiatan sekretariat komisi penilai amdal kota mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data penyusunan amdal (penyusunan data base) menginventarisasi konsultan penyusun amdal dan dokumen lingkungan lainnya menyiapkan bahan bahan dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan unsur perguruan tinggi dan lembaga lain dalam pembahasan studi amdal dan study lingkungan lainnya menyiapkan bahan bahan pengesahan dokumen ukl upl dan dokumen lingkungan hidup mengawasi, memantau dan mengendalikan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah mengawasi dan meneliti pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan pencemaran menyelenggarakan uji emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak melaksanakan program kali bersih melaksanakan analisis kualitas limbah menginventarisasi perusahaan perusahaan yang wajib amdal, ukl dan upl memberikan ijin dan atau rekomendasi pembuangan limbah mengawasi pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya b3)
tapatan kota tasikmalaya walikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan terbentuknya susunan organisasi dinas pendapatan kota tasikmalaya, maka untuk memperjelas dalam kelancaran pelaksanaan tugas perlu didiapatndapyiapan bahan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana prasarana pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya memberikan masukan saran dan informasi kepada kepala bidang perencanaan dan penyuluhdan penyuludan penyuluhan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan penyulubidang pajak dan retribusi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pajak dan retribusi menyusun rencana d, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pajak dan retribusi merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan pajak dan retribusi merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang pajak dan retribusi merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggara merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaramelaksanakan monitoring dan pemeriksaan lokasi lapangan wajib pajak dan retribusi merumuskan dan mengkaji bahan penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerahn retribusi dalam kartu persediaan barang cetakan merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan perhitungan penetapan pajak dan retribusi serta melakukan penghitungan jumlah angsuran pungutan pembayaran penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusirmohonan wajib pajak dan retribusi melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip perpajakan dan retribusiajak dan retribusindaftaran, pendataan dan penetapan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi menyusun rencana kerja seksi pendaftaran, pendataan dan penetapdaftaran, pendataan dan penetap dan penetapan pajak dan retribusi daerah menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak dan retribusdaftaran, pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak dan retribusi menyiapkan dan atau mengirimkan menerima formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah yang meliputi formulir pendaftaran, formulir speed, kartu data dan kartu nomor pokok wajib pajak daerah mencatat daftar induk wajib pajak, daftar wajib pajak pertolongan membuat kartu nomor pokok wajib pajak daerah melaksanakan pemeriksaan lapangan guna penentuan besaran omset membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data menerbitkan skpd, skpd, skpd, skpd, skpd, skpd dan std memeriksa kembali skpd, skpd, skpd, skpd, skpd, skpd dan std yang telah diterbitkan mendistribusikan skpd, skpd, skpd, skpd, skpd, skpd dan std kepada wajib pajak melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan lokasi terhadap wajib pajak dalam rangka penetapan pajak dan mencegah pengunduran diri wajib pajak terhadap penetapan pajak melaksanakan penyusunan bahan penelitian, perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penetapan tambahan pajak dan retribusi melaksanakan penyusunan bahan pengaturan penyimpanan dan pendistribusian arsip surat perpajakan dan retribusi daerah melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan asuransi pajak dan retribusi daerah melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran penyetoran atas pemohon wajib pajak dan retribusiginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pendaftaran, pendataan dan penetapdaftaran, pendataan dan penetapan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendaftaran, pendataan dan penetapajak dan retribusi menyusun rencana kerja seksi pembukuan dan penagihajak dan retribusi daerah menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan penagihan objek serta subjek pajak dan retribusiobjek serta subjek pajak dan retribusiajak dan retribusi daerah menyiapkan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah menyiapk daeryusun laporbidang pendapatan lain lain memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pendapatan lain lain menyusun rencana drimbangan pendapatan lain lain merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan penerimaan pendapatan lain lain merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijakan teknis bidang penerimaan perimbangan, pembukuan dan penagihan pendapatan lain lain merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan kegiatan penghimpunan pengolahan data penerimaan perimbangan pendapatan lain lain merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan penyelenggaraan pelayanan penerimaan perimbangan pendapatan lain lainendapatan lain lain dalam kartu persediaan barang cetakanndapatan lain lain melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsipnyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pungutan pembayaran penyetoran pendapatan lain lain serta perhitungan realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan barang cetakdapatan lain lairimbangan pendapatan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan pendapatan lain lain menyusun rencana kerja seksi perimbangan pendapaterimambangan pendapatan lain lain menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pelayanan perimbang melaksanakan penyusunan bahan penelitian, perhitungan, penetapan pendapatan lain lain menyiapkan dan melaksanakan pembuatan konsep dan menerbitkan surat ketetapan pendapatan lain lain menyiapk melaksanakan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan tasikmalaya dalam penerbitan ketetapan surat pemberitahuan pajak berhutang pajak bumi dan bangunan melaksanakan pencatatan surat permintaan kesediaan memberi sumbangan dari pihak ketiga dalam daftar pemberi sumbanganimbangan pendapatan: evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi perimbanganendapatan lain lain menyusun rencana kerja seksi pembukuan dan penagihmenyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan penagihendapatan lain lain menyiapkan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan pendapatan lain lain menyiapk melaksanakan monitoring pemasukan pajak bumi dan bangunan tingkat kecamatan dan kelurahan desa bersama sama dengan kantor pelayanan pajak bumi dan bangugevaluasi dan melaporkndapapyuluhan, membawakan kepala seksi perencanaan dan pengendalian kepala seksi pembinaan dan penyuluhan kepala bidang pajak dan retribusi, membawakan kepala seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan kepala seksi pembukuan dan penagihan. kepala bidang pendapatan lain lain, membawakan kepala seksi perimbangan pendapatan kepala seksi pembukuan dan penagihpada dinas pendapatan kota tasikmalaya. hal haldiundangkan tasikmalaya bubuk benyaminpendapndapatan dalam bidang ketatausahaan dinas, perencanaan program, pajak, retribusi dan pendapatan lainnya menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas pendapatan merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja dinas pendapngkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan dalam bidang pendapatndapatan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya membina dan memberi motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatbidang pendapatan kepada walikota melaporkan sertatatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasiadministrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasimengelola dan melayaniinas dan memimpin dinas pendapatan apabila kepala dinasmemberi masukan, saran dan informasi kepada kepalabagian tata usahaan kepegawaian bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengelolaan kepegawaian, umum, kebutuhan rumah tangga, dan perlengkapangumpulan penyusunan data pegawai, formasi daftar urut kepangkatanngumpulkan, menyiapkan,lingkungan dinas melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja dinas melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran belanjadan penyuluhan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perencanaan dan penyuluhan pendapatan daerah menyusun rencana dndapatan meliputi perencanaan dan penyuluhan merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan perencanaan dan penyuluhan merumuskan, mengkaji dan menetapkan bahan kebijaksanaan teknis bidang pengelolaan perencanaan dan penyuluhan pendapatan merumuskan dan mengkaji perumusan bahan penyelenggaraan penyusunan perlindungan target pendapatan daerah dan pendapatan lain lain mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerahyang menangani pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain lain merumuskan dan mengkaji bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi pendapatan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah serta menggali sumber sumber pendapatan daerah melaksanakan perencanaan dan pengendalian bidang pendapatan daerahenerimaan pajak, retribusi serta semua pendapatan daerah lainnyanyuluhan, pemberian informasi dan penerangan perpajakrencanaan dan pengendalian serta pembinaan dan penyuluhanpenyulula bidang perencanaan dan penyuluhanencanaan dan pengendalian memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan pengendalian bidang pendapatan daerah menyusun rencana kerja seksi perencanaan dan pengendaliencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendali dan pengendalian pendapatan daerah melaksanakan penyusunan bahan rencana target pendapatan daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis perencanaan pendapatan daerah melaksanakan pengumpulan bahan data dan penyiapan rencana pengendalian pendapatan daerah melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pengendalian pendapatan daerah melaksanakan pengumpulan bahan data dalam rangka mencari sumber sumber pendapatan daerah serta mengembangkan sumber sumber pendapatan lainnya: menyusun konsep dalam rangka upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melaksanakan pengendalian operasional terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan bidang pendapatencanaan dan pengendalencanaan dan pengendalian menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengendalbinaan dan penyuluhan memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang pendapatan daerah menyusun rencana kerja seksi pembinaan dan penyuluhbahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhdan menyusun teknis penyuluhan tentang pajak daerah, retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan serta sumber sumber pendapatan lainnya memberikan informasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum mengenai pajak daerah, retribusi daerah, pbb baikpendapatan daerah dalam rangka pembinaan dan penyuluhan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap unit unit yang menangani penghasilan pendapatan daerah, apabila tidak tercapai target yang telah ditentukan
l walikota tasikmalaya menimbang bahwa dengan dibentuknya dinas koperasi dan usaha kecil menengoperasi dan usaha kecil meneng dan usaha kecil menengoperasi menyiapkan bahan penyusunan rencana bimbingan teknis pembinaan usaha koperasi, usaha pertanian, non pertanian perdagangan serta aneka usaha lainnya memfasilitasi pembinaan usaha koperasi, usaha pertanian, non pertanian, perdagangan serta aneka usaha lainnya menyiapk melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sektor pertanian, industri kerajinan, perdagangan dan jasa bagi koperasi melaksanaknyiapknyiapk menyiapkan bimbingan dalam rangka meningkatkan jaribina usahabidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam menyusufasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pembiayaan dan simpan pinjam merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan dalam bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam merumuskan dan mengkaji bahan dalam meningkatkan akses permodalan koperasiatau unit simpan pinjam memfasilitasi temu usaha, intermedia serta kerja sama dengan lembaga keuangan yang terkait merumuskan dan mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan simpan pinjam pola bagi koperasi bmt dan bmt serta lembaga ekonomi produktif merumuskan dan mengkajiserta mengadakan penilaian bagi ksp dan usp yang akan membuka kantor cabang pembantu dan kantor kas: mengumpulkan dan mengolah data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasifasilitasi pembiayaan dan simpan pinjamseksi fasilitasi pembiayaan memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan fasilitasi pembiayaan menyusun program kerja seksi fasilitasi pembiayaaneknis pembinaan fasilitasi pembiayaan menyusun rencana dan menjabarkan kebijakan teknis dan memberikan fasilitasi pembiayaan mengumpulkan dan mengelola data koperasi fasilitasi pembiayaan simpan pinjam koperasi menyiapkan pelaksanaan bahan bahan teknis dibidang fasilitasi pembiayaan menyiapkan pelaksanaan bahan bahan penelitian teknis fasilitasi pembiayaan menyiapkan pelaksanaan bahan bahan bimbingan, pembinaan, peningkatan permodalan fasilitasi pembiayaan menyiapkan pelaksanaan bahan bahan untuk fasilitas dan penyaluran bantuan permodalan melalui perbankan, bumn bumi dan lembaga keuangan lainnya untuk fasilitasi pembiayaan melaksanakan fasilitasi jaringan usaha fasilitasi pembiayaan melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan atas kelembagaan, manajemen, usaha data administrasi pengelolaan fasilitasi pembiayaan memfasilitasi temu usaha dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan merumuskan dan mengkaji bahan dalam meningkatkan akses permodalan koperasi dan ukm:fasilitasi pembiayafasilitasi pembiayaanfasilitasisimpan pinjam memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis simpan pinjam menyusun program kerja seksi simpan pinjamsimpan pinjamksp) dan unit simpan pinjam (usp) melaksanakan penyusunan rencana dan program bimbingan teknis pembinaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, dan unit simpan pinjam pola syariah melaksanakan bimbingan teknis simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dan unit simpan pinjam pola syariah melaksanakdan simpan pinjam pola syariah melakukan bimbingan teknis simpan pinjam pola syariah bagi kbit, bmt, unit bmt kopontren koperasi lainnya melaksanakan pengawasan, pengendalian bagi kbit, bmt, unit bmt kopontren koperasi lainnya melaksanakan fasilitasi kerja sama dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan simpan pinjam mengadakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam mengadakan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait lembaga lainnya dalam rangka pengembangan simpan pinjam melaksanakan penilaian bagi ksp dan usp yang akan membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melaksanakan bimbingan teknis dibidang simpan pinjam melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha, manajemen, kelembagaan dan administrasi pengelolaan simpan pinjam melaksanakan penilaian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi menyelenggarakan pelatihan teknis simpan pinjam memfasilitasi jaringan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjamsimpan pinjsimpan pinjamusaha kecil menengah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha kecil menengah menyusuecil menengah menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil menengah merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengembangan usaha kecil menengah mengkaji dan merumuskan penilaian serta menganalisa data teknis usaha kecil dan menengah ukm) dalam bidang pengembangan usaha kecil menengah merumuskan, mengkaji dan menyusun bahan rencana bimbingan teknis pengembangan usaha kecil menengah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan manajemen ukm merumuskan, mengkaji dan mengolah data dalam rangka pembinaan dalam meningkatkan akses pasar, perluasan pasar, penerapan teknologi tepat guna, akses kemitraan, akses permodalan serta akses manajemen dan organisasi melaksanakan temu usaha serta kerja sama dengan unit kerja terkait bumn, dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ukm merumuskan dan mengkajimelaksanakan bimbingan dalam rangka meningkatkan jaringan usaha dan kelembagaan ukm melaksanakan pembinaan dan pengembangan ukm sentra unggulan, bds, kkb, inkubator bisnis, lembaga hari, asosiasiorganisasi dan manajemen usaha kecil menengahusaha kecil menengah menyiapkan dan mengumpulkan data penilaian serta analisa data teknis organisasi dan manajemen ukm menyiapkan bahan rencana dan program bimbingan teknis pembinaan organisasi dan manajemen bagi ukm menyiapkan bahan penyuluhan dan pendidikan kewirausahaan bagi ukm formal dan informal serta kelompok ukm menyiapkan bahan pembinaan kelompok ukm dalam bidang manajemen dan organisasi kelompok menyiapkan bahan pembinaan administrasi organisasi ukm dan penerapan sistem akuntansi pembukuan serta laporan keuangan bagi ukm melaksanakan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, lsm, bumn bumi dalam pengembangan organisasi dan manajemenusaha kecil menengah menyusun program kerja seksi bina usahaecil menengah menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bagi asosiasi ukm, klinik hari, klinik bisnis ukm mengolah data dan menyiapkan bahan pembinaan dalam meningkatkan akses pasar, perluasan pasar, penerapan teknologi tepat guna, akses informasi, akses kemitraan, akses permodalan bagi ukm melaksanakan pendidikan, pelatihan, magang, studi banding, misi dagang, promosi, seminar lokakarya dalam rangka pengembangan usaha bagi ukm memfasilitasi temu usaha, kerja sama dan kemitraan dengan bumn bumi lembaga dinas terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan ukm menyiapkandalam rangka pengembangan usaha melaksanakan jaringan usaha serta membantu pemasaran ekspor produk ukm serta pengembangan sentra produk unggulan ukm melaksanakan pengembangan sentra produk unggulan ukm melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program pembinaan usaha ukm menyusun rencana program dibidang fasilitasi pembiayaan, menetapkan kelembagaan usaha kecil penyuluhan, sistem distribusi, mengembangkan industri rumah tangga pemasaran dan teknologi bagi pengembangan usaha kecil menengahoperasi dan usaha kecil menengah kota tasikmalaya kepala dinas adalah kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengkoperasi dan usaha kecil menengahoperasi dan usaha kecil menengahngembangan usaha koperasi, membawakan kepala seksi organisasi dan manajemen kepala seksi bina usaha kepala bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, membawakan kepala seksi fasilitasi pembiayaan kepala seksi simpan pinjam. kepala bidang pengembangan usaha kecil menengah, membawakan kepala seksi organisasi dan manajemen kepala seksi bina usahdinas koperasi dan usaha kecil menengkoperasi dan usaha kecil menengah kota tasikmalaya kepala dinas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas dalam bidang ketatausahaan, kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi, fasilitas pembiayaan simpan pinjam dan pembinaan usaha kecil menengahdinasdinas yang meliputi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan menyusulaksanakan koordinasilolaan kepegawaian, keuangan, umum dan pengumpulan bahrogram kerja dinasngumpuldinas, kebutuhan pegawaindistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dinas kepada unit kerja lingkungan dinas mewakili kepala dinas dan memimpin dinas apabila kepala berhalangan mengumpulkan dan mengolah informasi data yang berkaitan dengan penyelenggaraanumum dan kepegawaian memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan pengumpulan program kerja dinas menyusun program, kepegawaian dan pengusulan program kerja dinas menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengadministrasian umum, kepegawaian dan pengumpulan program kerja dinasumum, kepegawaian dan program kerja dinas melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka pengembangan karier, pendidikan dan latihan pegawai merumuskan dan mengkaji kebijak dan perlengkapannya serta kendaraan dinas melaksanakan pengumpulan penyusunan data pegawai dandan pelaksanaan keprotokolan, kehumasan, dan pengelolaan perpustakaan lingkungan dinas menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis program kerja lingkungan dinas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi barang dan kepegawaianmberi masukan, saran dan informasi kepada kepala bagian tata usahaagian tata usahauangan memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan dan administrasi keuangan dinas menyusun program kerja sub bagian keuangan, pedoman dan petunjuk teknis administrasi keuangandinas melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran dinas melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas melaksanakan penyiapan dan pengendalian surat perintah tugas spt) serta pembayaran surat perintah perjalanan dinas spp) melaksanakan penyiapan bahan pengendalian anggaran dinas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem informasi keuangan melaksanakan pembinaan perbendaharaan lingkunganmberi masukan, saran dan informasi kepada kepala bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugas mengevaluasi, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangangembangan usaha koperasi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang organisasi, manajemen dan bina usaha menyusuoperasi meliputi organisasi, manajemen dan usaha koperasi menganalisa bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan usaha koperasi meliputi manajemen, organisasi dan bina usaha merumuskan dan mengkaji aspek yuridis yang berkenaan dengan pengembangan usaha koperasi merumuskan dan mengkaji, diklat, magang serta pengembangan balai latihan koperasi merumuskan dan mengkajirumuskan dan mengkajirumuskan dan mengkajiserta bimbingan terhadap pengelolaan administrasi pembukuan dan administrasi usaha koperasi: merumuskan, mengkaji dan menyusun bahrumuskan, mengkaji dan menyusun bahnganalisa dan mengkaji bahnganalisa dan menilai data teknis usaha koperasi bidang produksi tata niaga hasil pertanian, perekonomian, perikanan, peternakan dan pariwisata hasil industri rakyat, distribusi, konsumsi, aneka jasa, pemasaran dan kemitraan merumuskan, mengkaji dan menyusun bahmfasilitasi temu usaha dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan usaha koperasi pra koperasi merumuskan, mengkaji dan menyusun bahpengembangan usaha koperasimbinaan organisasi dan manajemenmenyiapkan bahan menyiapknyiapkannyiapkanmelaksanakmberikmberikan bimbingan terhadap pengelolaan administrasi pembukuan dan administrasi usaha koperasi melakukmberikan petunjuk teknis pengangkatan manager dan karyawan koperasi dan menyediakan format perjanjiannymbinaan usaha koperasi menyusun program kerja seksi bina usaha
ara bei bupati tanah laut... saldo awal kas per1tahun rp. saldo kas per desember 2010sebesar rp. termasuk didalamnya kas bendahara penerimaan rp. dan kas bendahara pengeluaran sebesa, lampiran neraca lampiranlll laporan haruskahnardiansyah diundangkan pelaihari pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten tanah laut, abdullah berita daerah kabupaten tanah laut nomor tahun
salinan bupati tolitoli peraturan daerah kabupaten tolitoli nomor tahun tentang taman pemakaman umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tolitoli, menimbang bahwa kabupaten tolitoli dengan wilayah yang sangat terbatas serta pertambahan penduduk yang pesat, senantiasa masih menghadapi masalah tanah untuk pemakaman, bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing masingtaman pemakamman pemakaman umum tiap petak tanah makam taman pemakaman nya. pemakaman tumpangan dapat dilakukan atas atau samping jenazah yang telah dimakamkan, dengskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. ketentuan lebih lanjutengan peraturan bupati. kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman. bab data informasi pemakaman kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada skpd terkait dan masyarakat. kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakamanskpd, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakamanmemakamkan jenazah dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen atas petak tanah pemakamaning pahlawan: yang bertanggung jawab bidang pemakamanntaati tata tertib. ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada diatur deskpd yang bertanggung jawabskpd yang bertanggung jawab bidang pelayanan pemakamanxii sanksi administrasi terhadap yayasan yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis: pembatalan perizinan: pencabutan perizinan bab nksi pemeriksaan ditempat kejadian:v ketentuan pidana setiap orang dan atau yayasanadana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak rp. setiap orang dan atau yayasan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dalam peraturan ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak rpbabberakhirtaman pemakaman umum umum denganmakaman termasuk prasarana dan sarana umum yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. keterbatasan lahan pemakaman merupakan hambatan utama dalam penyediaan prasarana dan sarana pemakaman. hal tersebut sangat dirasakan oleh pemerintah daerah kabupaten tolitoli dengan luas yang terbatas, pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat, serta dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama dan tradisi berbeda beda, menuntut penyediaan prasarana dan sarana pemakaman yang berbeda beda pula. . upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten tolitoli melalui identifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. sering dengan itu, selaku ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemadam sesuai dengan kapasitasnya. penataan pemakaman selain berfungsi sebagai tempat pemakaman juga dapat berfungsi sebagai taman kota, resapan air dan paru paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan. sehubuskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman saja, akan tetapi merupakan wewenang dan tanggung jawab skpd yang bertanggung jawab bidang pertamanan, skpd yang bertanggung jawab bidang pekerjaan umum, skpd yang bertanggung jawab bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, skpd yang bertanggung jawab bidang tata kota dan pertanahan, skpd yang bertanggung jawab bidang bantal dan kess, dan perangkat daerah lainnya yang terkait. ii. demi cukup jelas (\|) yang dimaksud dengan kepercayaan adalah keyakinan yang dianut warga masyarakat diluar agama islam, katolik, kristen, hindu, budha dan kong chu. yang dimaksud taman pemakaman bukan milik pemerintah daerah adalah taman pemakaman milik perorangan atau umum yang telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan keluarga dan ahli warisnya serta masyarakat sekitar.terhadap daftar pemakaman ini. pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana apabila anggaran memungkinkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas huruf ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai, pensiun, dan pejabat pemerintah kabupaten tolitoli serta anggota mantan anggota dprd yang berdomisili diluar kabupaten tolitoli. yang dimaksud dengan blok khusus adalah blok atau petak makam khusus yang sediakan untuk pemakaman jenazah atau kerangka pahlawan nasional dan atau perintis kemerdekaan yang tidak bersedia dimakamkan ditahan makam pahlawan kalibata, dan pejabat negara, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat yang diakui pemerintah. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud pejabat negara adalahya. huruf yang dimaksud pejabat daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan daerah. huruf yang dimaksud tokoh masyarakat adalah ksud dalamnya mantan pejabat negara dan tokoh agama. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan blok blok tanah makam adalah bagian bagian dari taman pemakaman yang terdiri atas petak petak makam. pembagian blok blok tanah makam dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasantanah makam. blok blok tanah makam terdiri atas blok aai: lokasi blok al, blok all: blok alli:lain bidang pemakaman adalah kegiatan yang meliputi penyewaan tenda, kursi dan sound system, pengadaan plakat makam dan rerumputan, dan yang dimaksud dengan yayasan adalah yayasan yang telah memperoleh pengesahan dari departemen hukum dan ham yang dalam praktek kegiatannya semata mata tidak mencari keuntungan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dilaporkan adalah sebagai kontrol tarif oleh kepala skpd yang bertanggung jawab dibidang pemakaman untuk menghindari tarif oleh kepala skpd yang bertanggung jawab dibidang pemakaman untuk menghindari tarif tersebut dapat memberatbentuk yayasan berbadan hukum dalam ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang yayasan cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelastanpa diketahui identitas, kerabat dan atau ahli warisnya sebagai akibat antara lain kerusuhan, bencana alam, dan kecelakaan lalu lintas. yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah orang yang karena faktor ekonomi dan sosial atau sebab lain mengalami kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup layak yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga miskin makin dan atau surat keterangan tidak mampu daridera warna kuning dimaksud terbuat dari kertas warna kuning sebagai tanda atau simbol huruf cukup jelas hurufbupati adalah bupati kabupaten tolitolyayasan adalah badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan: taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenasah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana, krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah, jenasah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis, tempat penyimpanan abu jenasah adalah tempat yang dibangun : rumah duka adalah tempat persemaian jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau peraturan jenazah (kremasi): usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak bidang pelayanan pemakaman. bab taman pemakaman setiap ahli waris dan atau pihak yang bertanggungjawameliputi taman pemakaman milik pemerintah daerah dan taman pemakaman bukan milik pemerintah daerah meliputi antara lain tanah wakaf. taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan bagi warga masyarakat kabupaten tolitoli warga masyarakat yang meninggal dunia wilayah kabupaten tolitoli. dalam taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam dapat disediakan blok khusus yang diperuntukan bagi pahlawan nasional atau perintis kemerdekaan, pejabat negara, cukup jelas cukup jelas cukup jelas upacara pemakaman berupa penempatan pelepasan jenazah rumah duka, persemayaman pelepasan jenazah tempat persemayaman, prosesi pengurusan jenazah liang lahat: dan penurunan jenazah liang lahat pemakaman. yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan adalah peraturan perundang undangan daerah bidang keprotokolan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan keadaan tanah makam tidak memungkinkan secara teknis keadaan tanahnya mengandung air dengan kedalaman satu koma lima puluh). cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudkan keadaan tanahnya tidak memungkinkan adalah secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan pemakaman tumpangan karena mengandung air. yang dimaksud pemakaman tumpangan adalah pemakaman jenazah dalam tanah makanan yang masih berisi kerangka jenazah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman adalah antara lain jalan, tempat parkir, system drainase, klakat makam adalah tanda nisan yang dibuat dari beton dengan lapisan marmer, granit, porselin dan keramdaerah: tokoh masyarakat, danyang dimaksud pada huruf dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan ketentuan lebih lanjut mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur dengan peraturan bupati. dalam taman pemakamanjenazah pembakaran jenasah dan atau kerangka jenas bupati, dengan ketentuan tidak berada dalam wilayah padat penduduk, memperhatikan keserasian dan kelarasan lingkungan hidup: cc.bupati: angkutan jenazah, pembuatan peti jenazah, perawatan jenazah: pelayanan rumah duka, pengakuan atau kremasi, tempat penyimpanan abu jenasskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman dan masyarakat. usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus berbentuk yayasan dan wajib mendapat izin operasional dari skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. ahli waris dan atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenasah dapat juga melakukan pelayanan pemakaman baik secara perorangan maupun kekeluargaan. izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada berlaku selama yayasan masih berjalan dengan ketentuan setiap (tiga) tahun harus didaftar ulang kepada kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman oleh yayasan dilarang dilakukan area lokasi taman pemakaman. tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada dikenakan retribusi, yang besarannya ditetapkan dengan peraturan daerah, kecuali pemegang jamkesmas. bab perencanaan dan pengadaan kepala skpdprabupatiharus memenuhi standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka serta prasarana. ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. yayasan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka, serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang tetapkan. persyaratanlebih lanjut mengenai persyaratan dan tata caradan atur dengan peraturan bupati. babpemakamskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman, kecuali dengan alasan tertentu. alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam adalah menunggu keluarga almarhum almarhum dari luar daerahlaporan kematian dari dusun rt rw setempat:dari or: surat keterangan laporan kematian dari dusun rt rw desa daerah asal orang yang meninggal: surat pengantar kematian dari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang kesehatan daerah asal orang yang meninggal: foto copy kartu keluarga, foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal: dan surat keluarga dari kepolisian daerah asal. setiap jenazah yang akan bawahskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman, dengan melampirkan surat keterangan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas setempat: surat keterangan laporan kematian dari dusun rt rw setempat, surat ketangan dari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang kesehatan, surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit pemerintah: surat penguburan dari kepolisian. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman mengeluarkan izin penggunaan tanah makam atau pengakuan jenazah. perangkat daerah yang bertanggung jawablebih lanjut mengenai prosedur pemakaman jenazah, izin penggunaan tanah makam, dan izin pengakuan jenazah sebagaimana maksud dalam dan diatur dengan peraturan bupatiu pihak yang bertanggung jawab memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman, setelah berkonsultasi dengan skpd bidang kesehatansimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. bagian ketiga pengangkaine atau lampu si: berpintu satu pada sisi kiri dan kanan. serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan, pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan mobil jenazah , dan nama yayasan pengelola, memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman, dan memiliki izin pengangkutan jenazah dari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuanndera warna putih: harus menghidupkan lampu atau tanda tanda lain: dan harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengangkutan dan pengawalan jenazah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat penggalian dan pemindahan jenazah kerangka penggalian dan pemindahan jenazah kerangka dari satu petak tanah makam petak tanah makam lainnya, dapat lakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah. penggalian danizin tertulis dari kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. penggalian jenazah kerangka dapat dilakukan atas hasil penyelidikepala skpd yang bertanggung jawab dibidang pemakaman. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada permohonan penggalian jenazah kerangka disampaikan kepada kepala skpd yang bertanggung jawab bidangkepolisian. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penggalian jenazah kerangka sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bupatiupaya pemakan waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengajukan atau kremasi jenazah, dilakukan antar pukul wita sampai dengan pukul wita, kecuali apabila kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut luar waktu dimaksud. bagian keenam upacara pemakaman kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman memfasilitasi pemakaman jenazah perintis kemerdekaan, pejabat negara, pejabat daerah dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakamankepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakamskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman. izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat perpanjang setiap tahun dengan tidak pungut biayaskpd yang bertanggung jawab bidang pemakaman paling lama (tiga) bulan setelah masa izin penggunaan tanah makam berakhirbupati. kepala skpd yang bertanggung jawab bidang pemakamanal. setiap petak tanah makam tam
ag. salinan sp, sama terbuat. tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kebumen adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kebumen kepadasian besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan ketentuan pejabat struktural dengan eselon sebesar rp2. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon ii.b untuk asisten sekretaris daerah sebesar rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon ii.b selain asisten sekretaris daerah sebesar rp1. (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon iii.a sebesar rp550. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon iii.b sebesar rp450. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon iv.a sebesar rp325. (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon iv.b sebesar rp225. (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, pejabat struktural dengan eselon v.a. sebesar rp190. (seratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan staf lingkungan pemerintah kabupaten kebumen sebesar rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diatur berdasarkan hasil analisa beban kerja satuan kerja perangkat daerah dengan ketentuan sebagai berikut analisa beban kerja satuan kerja perangkat daerah kategori sangat baik dengan efektifitas dan efesiensi unit atas (satu), tambahan penghasilan yang diberikan (seratusbaik dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar (nol koma sembilan) sampai dengan (satu) tambahan penghasilan yang diberikan (sembilan puluh persen) dari ketentuan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan analisa beban kerja satuan kerja perangkat daerah kategori cukup dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar (nol koma tujuh puluh) sampai dengan (nol koma delapan puluh sembilan) tambahan penghasilan yang diberikan (delapan puluhsangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi inspektorat kabupaten kebumen, sekretariat daerah kabupaten kebumen, dinas kesehatan kabupaten kebumen, dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial kabupaten kebumen, dinas perindustrian perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten kebumen: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kebumen: dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kabupaten kebumen: dinas pertanian dan peternakan kabupaten kebumen, dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten kebumen, dinas kelautan dan perikanan kabupaten kebumen, badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kebumen, il. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten kebumen: badan kepegawaian daerah kabupaten kebumen, badan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kebumen, oo. satuan polisi pamong praja kabupaten kebumen, kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten kebumen: kantor lingkungan hidup kabupaten kebumen, kantor ketahanan pangan kabupaten kebumen, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kebumen, dan kantor kecamatan. analisa beban kerja satuan kerja perangkat daerah kategori baik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kebumen, dinas pekerjaan umum kabupaten kebumen, dinas sumber daya air dan energi sumber daya mineral kabupaten kebumen: dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten kebumen, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumen, dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kebumen, kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten kebumen, dan kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten kebumen. analisa beban kerja satuan kerja perangkat daerah kategori cukup sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten kebumen. ag. selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada (aa pemberian tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria anggaran uang lembur yang ada pada satuan kerja perangkat daerah dengan ketentuan sebagai berikut anggaran uang lembur sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan penghasilan (seratus persen) dari kriteria analisa beban kerja, anggaran uang lembur atas rp50. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp100. (seratus juta rupiah) diberikan tambahan penghasilan (sembilan puluh lima persen) dari kriteria analisa beban kerja, dan cc. anggaran uang lembur atas rp100. (seratus juta rupiah) diberikan tambahan penghasilan (sembilan puluh persen) dari kriteria analisa beban kerja. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh uang lembur satuan kerja perangkat daerah tersebut. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan secara penuh, kecuali dalam hal sebagai berikut pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong (dua koma lima persen) per hari, dan pegawai negeri sipil yang mengikuti tugas belajar pegawai negeri sipilegawai negeri sipil yang cuti sakit, dan hari libur kalender dan atau hari libur kalender akademik. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak dibayarkan bagi pegawai negeri sipil yang mengambil cuti luar tanggungan negaraatuan kerja perangkat daerah kepada kepala satuan kerj. pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kebumen. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan terhitung mulai bulan januaripeg: pan negaripegawai bagi pegawai negeri sipil) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar ,5y6dan. pulang sebelum waktunya (satu) sampai dengan (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesarangkacuti alasan penting dan cuti sakitbagi yang sakit melebihi (sepuluh) hari kerja dibayarkan (lima puluh persen) per bulan dari total besaran tpp, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari (empat) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar dibayarkan (lima puluh persen) per bulan dari total besaran tpp. bagi pns yang diwajibkan mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, apabila terlambat melakukan pengisian maka tpp bulan april dan seterusnya, dipotong sebesar (dua puluh lima persen) sampai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan. bagi pns yang belum mengganti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah dipotong sebesar (dua puluh lima persen) sampai dengan pns tersebut mengganti. tpp bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut: dipotong (dua puluh lima persen) dari basic tpp pada bulan berikutnya selama (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, dipotong (lima puluh persen) dari basic tpppotong (seratus persen) dari basic tppbersama: dan hari libur nasional. pejabat fungsional pertama atau pelaksana senior yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator diberikan tpp tambahan sebesar (dua puluh persen) dari tpp subkoordinator. pejabat fungsional ahli muda atau pertama yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator diberikan tpp tambahan sebesar (dua puluh persen) dari tpp koordinator. pns yang merangkap sebagai plt diberikan tpp tambahan sebesar (dua puluh persen) dari tpp jabatan yang ditangkapnya. pns yang merangkap sebagai plh diberikan tpp tambahan sebesar (lima belas persen) dari tpp jabatan yang ditangkapnya. ketentuan untuk mendapatkan tambahan tpp sebagaimana dimaksud dan sebagai berikut: memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definisinya, dan pemberian tambahan tpp dihitung dari awal bulan sejak menjabat, dan masa jabatan minimal (satu) bulan kalender capaian beban kerja individu berdasarkan kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik. pengisian laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada paling lambat dilakukan tanggal (satu) pada bulan berikutnya. unggah data dukung kelengkapan faceprint dan verifikasi laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada paling lambat dilakukan tanggal (dua) pada bulan berikutnya. capaian beban kerja individu berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf angkapembayaran tpp dapat dibayarkan tiap bulan. khusus untuk pembayaran tpp pada bulan desember dibayarkan pada tahun berikutnya. pembayaran tppdiverifikasi dan disahkan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiasebagaimana dimaksud pada sebesar (satu persen) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. apabila terjadi perpindahan atau mutasi pns pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam peraturan bupati tentang kelas jabatan, maka terhadap pegawai tersebut memakai kelas jabatan yang lama sebagai dasar penghitungan penerimaan tpp sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan baru dalam peraturan bupati tentang kelas jabatan. apabila terjadi perpindahan atau mutasi pns, penghitungan penerimaan tpp jabatan baru diberlakukan pada bulan berikutnya. pembayaran tpp bagi pns yang mengalami perubahan penghitungan besaran tpp, diberikan sesuai penghitungan besarbab vii pengawasan dan evaluasi bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran tpp. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh inspektorat. bab viii pembiayaan pembiayaan tpp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan lain lain tpp bagi pns pindahan dari instansi lain luar daerah pemerintah daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan ketersedian anggaran yang ada. tpp bagi pns tentara nasional indonesia polisi republik indonesia yangjanuari bab ketentuan peralihan perhitungan tpp berdasarkan beban kerja dari serapan anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf pada triwulan tahun dihitung sebesar (sepuluh persen). perhitungan tpp berdasarkan hasil pencapaian ikm sebagaimana dimaksud pada huruf pada triwulan tahun dihitung sebesar (limta dead maa jaeperhitungan basic tambahan penghasilan pegawai rincian perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah variabel pengungkit variabel hasil basic tpp asn besaran kematangan indeks prestasi kerja rasio belanja indeks indeks tunjangan indeks skor ini ini undang indeks opini laporan ppd penataan inovasi pemerintah perjalanan reformasi pembangunan indeks gini basic tpp asn 68x kinerja bpk indeks penyerang penyerang keuangan (bobot ratio (bobot kelas kapasitas perangkat daerah daerah (bobot\| dinas (bobot birokrasi manusia ipm) jabatan perpres fiskal kejahatan garapan garapan (bobot kabupaten pembulatan tahun konstruksi pemerintah pemerintah daerah (bobot (bobot bobot kabupaten daerah kebumen rp) daerah daerah predikat sangat ab uas lol a.n jaw, ,.ahli m h hno ritiiftiihhhhh bupati kebumen, ttd. arif sugianto hatipenghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kebumen bel commodo mma latte eka jabatan tahun kerja profesi bertugas penyeimbang lainnya kr. sekretariat daerah sekretaris daerah tas 137a5s000\| (setda) staf ahli bupati seok asisten sekretaris daerah too kepala bagian pengadaan barang dan jasa kepala bagian selain bagian pbj ' i\| too sub koordinatorpada pbj a757. sub koordinatorselain pbj 4a39g300\| too kasubbag pbj kasubbag selain bag pbj a3g00\| too kasubbag pbj 70o6. kasubbag selain bag pbj jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan io0000 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan13 jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan13 \| po000 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan12 jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan12 \| po00o0 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan a111. jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan11 \| po00000 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan 9e.c0o0\| jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan10 \| \| pbo0000 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan9 jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan9 \| po000 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan8 jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan8 \| lo000 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan7 jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan7 \| po00o0 jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan6 jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan6 \| ioo jabatan fungsional pada pbj kelas jabatan jabatan fungsional selain pada pbj kelas jabatan \| po000 .ooo\| pelaksana kelas pada bag pbj selain bag pbj \| pelaksana kelas &pada bag pbj ' \| ' ' pelaksana kelas selain bag pbj \| lo. pelaksana kelas pada bag pbj ) ' ' pelaksana kelas selain bag pbj ' ' \| pelaksana kelas 4pada bag pbj ) ' ' pelaksana kelas selain bag pbj \| pelaksana kelas 3pada bag pbj mo. pelaksana kelas selain bag pbj \| pelaksana kelas 2pada bag pbj ' ' e\| .00o0o\| pelaksana kelas selain bag pbj \| lo. m3000\| pelaksana kelas 1pada bag pbj pelaksana kelas selain bag pbj \| lo. mag gm. mmm. inspektorat daerah \|inspektur a0464000\| \| ita) sekretaris . a12 inspektur pembantu wilayah sub koordinator a1157. kasual kelasjabatan9 a1157. kasual kelasjabatan8' s300\| pelaksana kelas3 a0400\| a104000\| pelaksana kelas2 pelaksana kelas1 kou loh perangkat daerah kriteria '\| kepala (kondisi kerja dan sekretaris pertimbangan obyektif kabid lainnya) sub koordinator bpk kasual subid kelas jabatan kasual subid kelas jabatan 7o6000o4nr85000\|a4757. jabatan fungsional kelas jabatan ' ' jabatan fungsional kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatan ' ' \| ' ' jabatan fungsional kelas jabatan ' ' \| pelaksana kelas7 pelaksana kelas6 pelaksana kelas5 pelaksana kelas4 pelaksana kelas3 pelaksana kelas2 s.ooo\| a1095. pelaksana kelas1 a010. \| mmm. dinas kesehatan kepala pengendalian sekretaris penduduk kabid oo (dinkes pkb) sub koordinator 2n9000\| kasual kasi kelas jabatan 2n9000\| kasual kasi kelas jabatan ' ' ) \|ho. al. lo. lo. lo.) ane pee pan bnn dan dee esa kesehatan daerah kasual kelas jabatan8mm mmm. klinik pengobatan kepala upt kelas jabatan 2n9000\| penyakit paru kasual kelas jabatan o'5s00s3000\| door\|l pelaksana kelas1 nm. mj . . \|d. bpbd kepala pelaksana sekretaris kabid sub koordinator 2n9000\| kasual subid kelas jabatan kasual subid kelas jabaw. m mm. satpol kepala sekretaris kabid oo sub koordinator 2n9000\| kasikelas jabatan9 2n9000\| kasikelas jabatan82n900\| jabatan fungsional kelas jabatanm2000\| pelaksana kelas7 a1jam. s5. perangkat daerah kriteria kepala 4n85000\| ena hana esalainnya) kabid . paw bappeda sub koordinator a757000\| kasual subid kelas jabatan9 a757000\| kasual subid kelas jabatan ' ' a41212 \|9 a4757000\| jabatan fungsional kelas jabatan a4412000\| jabatan fungsional kelas jabatan7 jabatan fungsional kelas jabatan ' ' e\| ' ' m6. jabatan fungsional kelas jabatan ' ' \| pelaksana kelas7 pelaksana kelas6 a1082000\| m6. pelaksana kelas5 \| pelaksana kelas4 a300\| pelaksana kelas3 a0400\| pelaksana kelas2 pelaksana kelas1 nm. . dinas p3a kepala sekretaris kabid sub koordinator 2n9000\| kasubbag kasi kelas jabatan ' kasubbag kasi kelas jabatan o'jabatan fungsional kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatan n16000\| jabatan fungsional kelas jabatan7 \| jabatan fungsional kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatan m2000\| pelaksana kelas7 \| pelaksana kelas6 pelaksana kelas m2000\| pelaksana kelas4 pelaksana kelas aa0o400\| pelaksana kelas2 h1 odp n22oo\| lo. me, c.dinas komunikasi kepala . dan informatika sekretaris . a12 diskominfo) kabid . sub koordinator kasual subid kelas jabatan9 kasual subid kelas jabatan ' ' a176 lo. jabatan fungsional kelas jabatan a116000\| jabatan fungsional kelas jabatan7 lo. jabatan fungsional kelas jabatan ' ' e\| ' ' lo. jabatan fungsional kelas jabatan m2000\| pelaksana kelas7 \| pelaksana kelas6 pelaksana kelas5 m2000\| pelaksana kelas4 a3t00\| pelaksana kelas3 a0400\| pelaksana kelas2 pelaksana kelas1 z20\| nm. . . dinas kependudukan kepala dan pencatatan sipil sekretaris a42 (disdukcapil) kabid sub koordinator lil kasual kasi kelas jabatan ' kasual kasi kelas jabatan oo jabatan fungsional kelas jabatan a0a6000\| jabatan fungsional kelas jabatan ' 989000j)5 lo. pelaksana kelas4 a38z00\|l lo. pelaksana kelas3 aa040\| m0000\| pelaksana kelas2 lo. lo. mo00\| pelaksana kelas1 2ool lo. lo. mag asn. m. bpsdm kepala sekretaris . a12 kabid . sub koordinator kasual subid kelas jabatan9 kasual subid kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatan a0a6000\|a3t00\| pelaksana kelas3 a0400\| mo000o\| pelaksana kelas2 pelaksana kelas1 nm. . kriteria iii kepala (kondisi kerja) sekretaris too pupr kabid .h sub koordinator kasual subid upt kelas jabatan kasual subid kelas jabatan a126000\| kasual pada upt kelas jabatan too jabatan fungsional kelas jabatan too jabatan fungsional kelas jabatan ' jabatan fungsional kelas jabatan12 io yoo. kriteria iii kepala (kondisi kerja) sekretaris dinas pertanian kabid dan pangan sub koordinator ditopang) kasual subid upt kelas jabatan kasual subid kelas jabatan ' ' kasual pada upt kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatankriteria iii kepala (kondisi kerja) sekretaris too dinas pendidikan kabid . kepemudaan dan sub koordinator it. olahraga kasual subid upt kelas jabatan (disdikpora) kasual subid kelas jabatan kasual pada upt kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatan ljabatan fungsional kelas jabatan g98900o0o\| jabatan fungsional kelas jabatan yosms, \|d. utd laboratorium upt kelas jabatan lingkungan kasual ka kelas jabatan too jabatan fungsional kelas jabatan tooselain kriteria ill, iii kepala sekretariat dewan koo aa51000\| kabar sekretariat dewan s5806. loh sekretariat dewan sekretaris lo. io. setwan koordinator lil loh sub koordinator lo. . kasual subid upt kelas jabatan9 lo. ix. kasual subid kelas jabatanmmm mmm. selain kriteria ill, iii kepala koo a151000\| sekretaris koo dinas tenaga kerja kabid . loh disnaker8gz00\| koo pelaksana kelas3 aa0o40\| lo. pelaksana kelas2 lo. pelaksana kelas1 lo. lil al. lo. lo. lo.) selain kriteria lil,i kepala lo. a151000sekretaris . lo. diperindah kuku kabid . lo.pmptsp kabid . lohlo. ho. jabatan fungsional kelas jabatan io. pelaksana kelas7 koo. ih. pelaksana kelas6 ih. pelaksana kelas54 aag00\|pemberdayaan kabid yoo. masyarakat desainas lingkungan kabid . loh hidup kelautan dan koordinator loh perikanan sub koordinator koh dkpho. jabatan fungsional kelas jabatan lho. jabatan fungsional kelas jabatan ho. jabatan fungsional kelas jabatan hkearsipan kabid . lo. dan perpustakaan koordinator dihapus) sub koordinator lo. kasual subid upt kelas jabatan lo.kesbangpol kabid . loh koordinator lo. sub koordinator lo. . kasual subid upt kelas jabatan9 lo. ix. kasual subid kelas jabatan jabatan fungsional kelas jabatan14 il. kotugas yang selanjutnya disingkasementaratim penguji keseha151000\| sekretaris koo dinas perumahan kabid . loh kawasan pemukiman koordinator dan perhubungan sub koordinator koh disperkimhuba000\| ooh pelaksana kelas2 oo.i. pelaksana kelas1 lo. lil al. lo. lo. lo.) masa pan end pen sekretaris lo. idinas pariwisata kabid . lo. dan kebudayaan koordinator disparbud)kou loh camat kecamatan tempat bertugas sekretaris camat s806.0o00\| secolo\| kec. ayah kasual perencanaan kecamatan kelas jabatan9 4s9000\| kec. karanggayam kasi kecamatan kasubbag kelas jabatan a176000\| kec. sedang pelaksana kelas7 pelaksana kelas6 pelaksana kelas5 pelaksana kelas4 a38700\| pelaksana kelas3 am040\| mo0o0o\| pelaksana kelas2 s.000o\| pelaksana kelas1 . kecamatan selaintempat camat bertugas sekretaris camat kasual perencanaan kecamatan kelas jabatan9 kasi kecamatan kasubbag kelas jabatan pelaksana kelas7 ho. pelaksana kelas pelaksana kelas m2000\| pelaksana kelas4 pelaksana kelas3 ad0400\| aer nama opd nama jabatan kelas basic tpp kondisi kelangkaan tempat pertimbangan faktor jabatan tahun kerja profesi bertugas penyeimbang lainnya ll. pelaksana kelas pelaksana kelas .m. lurah sekretaris lurah kasi kelurahan kelas jabatan \| pelaksana kelas pelaksana kelas y0000000 pelaksana kelas yo000000 pelaksana kelas pelaksana kelas pelaksana kelas pelaksana kelas ngga. eos3. bupati kebumen, ttd. arif sugiantohari adalah hari kerjabab sasaran penerima tpp tpp diberikan kepada pns lingkungan pemerintah kabupaten kebumenyang ditugaskan sebagai pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,dari aparat penegak hukum,sedang mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara, melaksanakan tugas belajar, dibebaskan dari jabatan organiknya, diperbantukan dipekerjakan padabab iii penetapan besarbasic tpp diberikan sebesar (enam puluh lima persen) dari basic tpp sebagaimana dimaksud padatppberdasarkan beban kerja individu dan beban kerja perangkat daerah. tpp berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns yang memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan,dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik. tpp berdasarkan beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan ketercapaian target anggaran kas per triwulan dan nilai sakit. besaran tpp berdasarkan beban kerja individu sebesar (delapan puluh persen) dari besaran basic tpp dan besaran tpp berdasarkan beban kerja perangkat daerah sebesar (dua puluh persen) dari besaran basic tpp. tpp berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns berdasarkan perhitungan sebagai berikut beban kerja individu terdiri dari kinerja individu sebesar (lima puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 30y6 (tiga puluh persen) beban kerja perangkat daerah terdiri dari penyerapan anggaran sebesar (sepuluh persen) pencapaian nilai sakit sebesar (lima persen): dan pencapaian nilai ikm sebesar (lima persen) perhitungan tpp berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud padans yang dipimpinnya. tpp diberikan kepada pns berdasarkan beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (dua puluh persen) capaian kinerja unit kerja organisasi terdiri dari: (sepuluh persen) serapan anggaran perangkat daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing masing perangkat daerah dengan skor persentase sebagai berikut: persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan (tujuh puluh persen), maka tpp beban kerja perangkat daerah diberikan sebesar (sepuluh persen), persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan (empat puluh persen), maka tpp beban kerja perangkat daerah diberikan sebesar (tujuh koma lima persen), dan persentase realisasi belanja kurang dari (empat puluh persen), maka tpp beban kerja perangkat daerah diberikan sebesar (lima persen). (lima persen) dari hasil evaluasi sakit perangkat daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:seratus persen), nilai sakit perangkat daerah dengan nilai cc, maka skor persentase nilai sakit perangkat daerah sebesar (delapan puluh persen), danenam puluh persen). (lima persen) dari hasil pencapaian ikm perangkat daerah pada triwulan sebelumnya dengan skor persentase sebagai berikut nilai ikm perangkat daerah dengan s d maka skor persentase nilai ikm perangkat daerah sebesar (seratus persen), nilai ikm perangkat daerah dengan s d maka skor persentase nilai ikm perangkat daerah sebesar (tujuh puluh lima persen), dan nilai ikm perangkat daerah dengan s d maka skor persentase nilai ikm perangkat daerah sebesar (lima puluh persen). dalam hal terjadi force majeure berupa antara lain perubahan peraturan perundang undangan, perubahan kebijakan dan atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada perangkat daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada huruf maka tpp dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak force majeure setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. persetujuan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dasar hukum dan atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakanindividu)t( beban kerja perangkat daerah))nerima tpp berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada adalah pns yang bertugas kecamatan ayah, kecamatan sedang dan kecamatan karanggayam. besaran alokasi tpp berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan rumus sebagai berikut: tpp (10xo basic tppsebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns yang: melaksanakanpersen) dari basic tpp pns. penerima tpp berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada adalah pns dengan kriteria sebagai berikut pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya radiasi bahan radioaktif yaitu pns yang bekerja laboratorium kesehatan daerah, klinik pengobatan penyakit paru pada dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan laboratorium lingkungan pada dinas lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yaitu pns yang bekerja satuan polisi pamong praja dan badan penanggulangan bencana daerah, pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yaitu pns yang bekerja pada bagian pengadaan barang dan jasa, badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang,an dinas pertanian dan pangan.yaitu eselon kelas jabatan dan besaran alokasi tpp berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: tpp kk basic tpp) kriteriadan pns yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi pns pemerintah daerah sangat sedikit hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut yaitu pns bagian pengadaan barang dan jasa. alokasi tpp berdasarkan kelangkaan profesi pada jabatan pimpinan tertinggi pemerintahan daerah diberikan (seratus persen) dan untuk jabatan lainnya sebesar (sepuluh persen) dari basic tpp. besaran alokasi tpp berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: tpp kp basic tpp) untuk sekretaris daerah. tpp kp basic tpp) untuk selainsuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah. kriteria penerima berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi corona virus disease yaitu: dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, badan penanggulangan bencana daerah, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kecamatan. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan yaitu inspektorat, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan yaitu badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah yaitu badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu satuan polisi pamong praja, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pencatatan sipil yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi perangkat daerah yaitu sekretariat daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yaitu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia: dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika yaitu dinas komunikasi dan informatika. bab besaran dan tata cara perhitungan tpp tpp berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dijadikan dasar penghitungan penerimaan tpp. tpp berdasarkan kriteria tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dijadikan dasar penghitungan penerimaan tambahan tpp. besaran tpp diberikan dengan perhitungan sebagai berikut tpp basic tpp tpp berdasarkan tempat bertugas tpp berdasarkan kondisi kerja tpp berdasarkan kelangkaan profesi tpp berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya faktor penyeimbang. besaran tpp berdasarkantee bupati buleleng provinsi baliulele: cc.nu tusukan: menetapkan: peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. bab xii ketentuan peralihan program telpagustus bupati buleleng, ttd putu agus suradnyana diundangkan singaraja pada tanggal agustus sh.mh. pembina tk. (iv b) nip. o11 penjelasan ataspenjelasan umum penyelenggaraanpersoalan utama pembangunan sering berkenaan dengankontribusi pendanaan juga dapat berasal darieraturan daerah yang berfungsi. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelasbuleleng1. huruf yang dimaksud dengan unsur pemerintah daerah adalah bappedcukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan di wilayah kerja perusahaan adalah kabupatenyang berbatasan langsung dengan kabupaten tempat perusahaan berada. yang dimaksud dengan di luar wilayah kerja perusahaan adalah kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan kabupaten tempat perusahaan berada. cukup jelas huruf yang dimaksud dengan program pemberdayaan masyarakat adalah program telhuruf yang dimaksud dengan program kemitraan program telp yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat wilayah sasaran. yang dimaksud dengan program bina lingkungan adalah program telp yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan daerah. huruf yang dimaksud dengan sumbangan atau donasi adalah program telp dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali. huruf yang dimaksud dengan promosi adalah program telcukup jelas yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah perkembangan tahap cukup jelas. huruf cukup jelas huruf cukup jelas hurufsedangkandaerah kabupaten buleleng. dprd adalan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bulelengim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan daerah, yang selanjutnya disebut tim fasilitasi telp daerah adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan telp. forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, selanjutnya disebut forum telp adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan telp bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah tentang telp meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukumenerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan. bab asas, maksud, dan tujuan: dan il. berwawasan lingkungan.: cc.:cc.bab iii penyelenggaraan telp bagian kesatu:terdiridua hak dan kewajiban: menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program telp dari perusahaan yang bersangkutan:wajibbagian ketiga hak dan partisipasi masyarakat setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan telp melalui tim fasilitasi telp daerah atau forum telp. setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan jsp baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan telp dengan berkoordinasi dengan forum jsp terlebih dahulu. bagian keempatidang: bidang olahraga: dan pemerintah daerah. bagian kelima bentuk program telp program penerapan telp oleh perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, cc. sumbangan dan donasi, dan promosiurang kurangnya sekali dalam (satu) tahun. bab forum telp perusahaan membentuk forum telp sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan telp. pembentukan forum telp sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh pemerintah daerah: program yang telah didanai telp: perusahaan yang telah melaksanakan telp:telp pembiayaan jsp meliputi pembiayaan pelaksanpembiayaan pelaksanaan telp dapat berupa dana, barang dan atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan, cc. bagi perusahaan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajibanelp daerahngaduan dan penyelesaian sengketa bagian kesatu pengaduan semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan telp. pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada tim fasilitasi telp daerah dan atau forum telp. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa pelaksanaan telp dilakukan secara: pembatasan kegiatan perusahaan, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal,
salinan site bupati kebumen provinsi jawa tengah peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kebumeusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah badan usaha milik negara) maupun pemerintah daerah badan usaha milik daerah) yang menjalankan usaha kabupaten kebumenkebumen. forum pelaksana jserilaku organisasi yang bersangkutan. bab maksud dan tujuan peraturan bupati inijspjsdisusunnya peraturan bupati inijjsp daerah: dan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal. bab iii penyelenggaraan jsp penyelenggaraan jsp berdasarkan kesepakatanperusahaan dan atau dana lain yang dialokasikan perusahaan untuk kegiatan sosialmfasilitasi sejumlah anggaran untuk penyelenggaraan jsp yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,jsp daerah. tim sebagaimana dimaksud pada beranggotakanjjsp. pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati, bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang olahraga, bidang sosial dan keagamaan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang lingkungandata yang disediakan pemerintah daerah melalui tim fasilitasi. perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan jsp kepada pemerintah daerah. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekali dalam (satu) tahun. bab forum jsp perusahaan dapat membentuk forum jsp sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan jsppembiayaan yang diperlukan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan dalamjjsp serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan jsjsp daerah. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui efektivitas program jsdaerah kabupaten banyuasinyuasiyuasin merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyuasin, b.0sjngelolaan penanaman modalkabupaten banyuasin tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. bar il.yuasin. pemerintah daerah adalah bupati dan dewan perwakilan rakyatjis,masyarakat setempat, maupun masyarakat pada umur.negatif baik langung maupun tidak langsung dari keberadaaan, kegiatan usaha dan atau perilakuuntuk menghimpun serta melakukan komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan telp kabupaten banyuasin. bab ii. babkabupaten banyuasin: dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan kabupaten banyuasin dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional pelaksanaan telp, tujuan peraturan daerah ini adalah: terwujudnya batasan yang jelas tentang telp beserta pihak pihak yang menjadi pelakunya: yang terintegrasi dengan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah kabupaten banyuasin:, berdaya guna dan berhasil guna:ce. meminimalisir dampak negatif dari keberadaan, kegiatan usaha, dan atau perilaku perusahaan serta mengoptimalkan dampak positif dari keberadaan, kegiatan usaha, dan atau perilaku perusahaan: (h iii asas, prinsip dan ruang lingkup bagian kesatu asas penyelenggaraan telp oleh perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan asas asas: kepastian hukum: bh. kebersamaan: keterbukaan: berkelanjutan: berwawasan. sana berwawasan lingkungan: kemandirian: dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. pelaksanaan telp selaras dengan karakteristik dan kekhasan daerah berbasis kearifan lokal berdasarkan asas asas: kesetaraan: keserasian: cc. kepedulian, keberpihakan, kepatutan dan kewajaran: 'kemanfaatan: 2g. kesejahteraan: kemitraan yang kreatif, inovatif dan partisipatif: dan 'keterpaduan. prinsip prinsip sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan, dengan berpedoman pada: transparansi: akuntabilitas: cc. responsibility: independensi: dan ce. keadilan. bagian ketiga ruang lingkup bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial: kompensasi pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkunganbagian ketigasi dan kewajiban pelaksana pelaksana telp yaitu pelaku dunia usaha ataun wilayah banyuasin. perusahaan pelaksana telp tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik,asas asas telpsc. menetapkan bahwa tjislp adalah bagian yang tidak terpisahkan dalan keb akan manajemen mau pun program pengembangan perusahaan. bab cakupan, tujuan, sasaran dan forum pelaksana program bagian kesatu cakupan program program telp mencakup: bina lingkungan dan sosial: kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi: dan program langsung pada dinas syaricc..programeutup. bentuk. bieoleh bupati. penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan titlevibab ketentuan peralihan forum pelaksanaimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten banyuasin lembaran daerah kabupaten banyuasin tahun nomor seri oleh bupati. ketentuan. a kang ketentuana yasin, diundangkan pangkalan balai hai padatgnggatn sekte daerah tupatbn, banyuasin, terima iba) firmansyah lembaran daerah kabupaten banyuasin tahun nomor w
tion foto
pns ina yi, apa pcr lan pa, penyusun: islah lhamid abu abdillah anton lulusan ma'had minhaj tsar jember tahun tulisan ini ditampilkan website resmi ma'had n a minhaj tsar jember kami menanti saran masukan para pembaca, semoga bermanfaat. daftar isi mukadimah .oocooooo.ooooooooo. keutamaan tarbiyah.oooooooo oo. o.o.i@ menjadi manusia terbaik. .food datangnya pertolongan allah. .cbooo.& mendapat doa dari penduduk langit dan bumi. diangkatnya derajat dan dihapusnya dosa. amalan aliyah. .coo# wo. woo oom8 bekal dalam tarbiyah . oo . banyak berdoa.oooooooooooo nan senantiasa belajar dan musyawarah. .i.o. saling menasihati. .ooooooooooom10 rajin mencatat. .ooooooooooon10 asal muamalah adalah kelembutan dan menginginkan kebaikan .cooooooo.oooooooooooo.i12 jauh sifat keras dan kaku.ooccoooo.cbooo. pengaruh lingkungan dalam tarbiyah.oo.ooo. komunitas rumah. komunitas ma'had. komunitas lingkungan sunnah. komunitas lingkungan umum. cara menangani masalah anak .coor oo. beberapa hal yang harus dijauhi.ooooooo.ooo.d x0d pendidikan anak dalam islam kita yang beramal untuk akhirat, menginginkan derajat yang tinggi sisi nya, dan kualitas yang terbaik, maka lebih pantas dan wajib untuk mengevaluasi dan mendiskusikannya. mendiskusikan tentang kurikulumnya, tentang modul modul yang layak dan mana yang harus dibenahi. begitu pula mendiskusikan dan dimusyawarahkan terkait perkembangan tiap anak, teknis pendidikan keseharian, kendala kendala yang muncul, dan lainnya. tidak boleh dibiarkan begitu saja kendala kendala yang muncul tanpa ada diskusi tentangnya. tapi kita dituntut untuk mengevaluasi dari waktu waktu, mencari jalan keluarnya. demikian yang seharusnya dilakukan oleh para pendidik ma'had ma'had ahlus sunnah. harus ada upaya agar amalan kita tetap berada dalam koridor al gur'an dan as sunnah, sehingga butuh adanya evolusi yang berkesinambungan. saling menasihati. butuh adanya saling menasihati atas kebaikan dan kesabaran, agar amalan kita kokoh. tidak setengah setengah, karena amalan yang kita lakukan ini adalah proyek besar, mercusuar dakwah ahlus sunnah. tarbiyah merupakan proyek besar, terkhusus negeri ini. puluhan bahkan lebih dari seratus ma'had telah tersebar seluruh wilayah negeri kita. mudah mudahan lahir anak anak yang tangguh pada imannya dan akhlaknya. maka penting adanya saling menasihati atas kebenaran dan kesabaran secara berkelanjutan. rajin mencatat. demi kekokohan amalan yang sedang kita lakukan, penting bagi kita untuk selalu mencatat perkembangan perkembangan yang pendidikan anak dalam islam terjadi. jalan keluar yang disepakati, kemudian dijalankan untuk mengatasi kasus demi kasus agar mempermudah untuk dievaluasi. setiap pengajar dan musyrik punya buku catatan pribadi, mencatat kasus demi kasus dengan tatsabut (teliti). jangan sampai seorang pengajar atau musyrik hadir dalam majelis musyawarah, kemudian datang dengan tangan hampa. jika terjadi musyawarah tiap pekan, namun salah satu pengajar tidak ada catatan atau evaluasi, maka ada indikator bahwa pengajar tersebut kurang serius. seharusnya dia punya buku kecil untuk mencatat perkembangan anak, dalam kedisiplinannya, adab, dan akhlaknya. misalnya terjadi kasus saat berwudhu, terjadi kasus saat anak shalat, terjadi kasus saat anak naik turun tangga. dia selalu menyiapkan catatan. kenapa? karena dia punya keseriusan terhadap pendidikan. sehingga saat dia hadir musyawarah, dia punya catatan catatan yang dia catat dengan tatsabut yang dia saksikan, dia lihat, dia dengar, untuk dicarikan solusi bersama. contoh lain saat dia menyimak, dia lihat anak ini mengantuk, mengeluh karena sakit perutnya, yang menyimak mencatatnya. fulan bin fulan mengeluh sakit perutnya, akan ana sampaikan kepada wali kelasnya dan kepada ayahnya. kenapa anak ini sakit, karena seorang pengajar tersebut memiliki keseriusan. dia merasa anak ini adalah anaknya sendiri. anak anak adalah calon mujahid yang akan berjuang membela agama allah, sehingga seorang pengajar benar benar serius dalam menangani amalan yang besar ini. pendidikan anak dalam islam asal muamalah adalah kelembutan dan menginginkan kebaikan penting diyakini bagi setiap pengajar bahwa asal dalam bermasalah kepada manusia secara umum dan kepada anak anak secara khusus adalah kelembutan yang diiringi dengan kasih sayang. allah ta'ala berkata: lelaki cab! talk disebabkan rahmat dari allah semata, engkau berkemah lembut kepada mereka. seandainya engkau berhati keras lagi kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. os. ali imran: kelembutan secara zahir dan kasih sayang secara bathin. berdasarkan sabda nabi shallallahu alaihi sallam, ray b3) sesungguhnya tidaklah kelembutan pada suatu urusan kecuali menjadikannya baik. dan tidaklah dicabut pada suatu urusan, kecuali akan menjadikannya jelek. hr. muslim hadits ini mengenai segala urusan, termasuk urusan tarbiyah. tidaklah lemah lembut itu ada pada suatu perkara kecuali permasalahan itu akan menjadi baik, menjadi benar dan indah. permasalahan menjadi selesai dengan sebab kelembutan setelah pertolongan dari allah. maka kita harus memahami ini dan pendidikan anak dalam islam ketika kita menjadi pengajar, maka siapkan diri kita untuk mengamalkannya. tatkala sifat lemah lembut itu tidak ada, tidak diperhatikan dalam mengatasi suatu masalah, niscaya perkara itu akan menjadi jelek. permasalahan semakin rumit, yang nakal semakin nakal, yang tidak baik semakin tidak baik, yang benci semakin benci. kelembutan adalah pokok, maka wajib bagi kita untuk menjaganya dan serius dalam mengupayakannya dan mengutamakannya. kemudian kata kata dan sebagainya memang harus disertai dengan kelembutan secara tampak dan kasih sayang bathin. seorang pengajar benar benar menginginkan kebaikan kepada anak didiknya. pendidikan anak dalam islam jauh sifat keras dan kaku jika pengajar ingin menjatuhkan anak didiknya, membongkar airnya kepada teman temannya, memberikan hukuman, maka ini meniadakan kelembutan dan tidak menginginkan kebaikan. kadang kadang karena seorang pengajar marah, tersinggung, atau merasa dipermainkan, maka dia ingin memberikan balasan yang jelek. antaranya mengumbar aib dan kesalahan, serta menjatuhkan mentalnya hadapan teman temannya. maka perbuatan ini meniadakan sabda nabi shallallahu alaihi sallam, tidaklah beriman salah seorang antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. mutafagun alaih) hendaknya kita evaluasi, sudah ada atau belum pada diri kita tentang kandungan hadits atas. saat kita mengajarkan ilmu kepada anak anak, duduk bersama mereka, membasmi' (menyimak), atau duduk bersama mereka untuk memurajaah pelajaran. apakah ada perasaan seperti ini, kalau tidak ada maka ini suatu masalah. akhlak menginginkan kebaikan untuk anak didik harus menghiasi para pengajar. secara zahir lembut dan secara bathin dia menginginkan untuk para muridnya kebaikan. sehingga jika ada masalah yang muncul (sering gaduh, bertengkar, dan lainnya), maka perlu evaluasi kepada diri kita. memang benar bahwa hidayah tangan allah, namun kita perlu mengevaluasi. pendidikan anak dalam islam hukum asal tarbiyah adalah lemah lembut pada ucapan dan gerakan badan. bagaimana gambaran gerakan badan dalam kelembutan, allah 'ala mengatakan: layan sea car nil das ari janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan bumi dengan angkuh. sesungguhnya allah tidak mencintai orang orang yang sombong dan membanggakan diri. os. lukman: termasuk lawan sifat lembut adalah tidak tersenyum dan tidak berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaranya. pendidikan anak dalam islam pengaruh lingkungan dalam tarbiyah tarbiyah anak anak tidak bisa lepas dari empat lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap keimanan, akhlak, ibadah, dan karakter anak anak. komunitas rumah. nabi shallallahu alaihi sallam bersabda: maka s3g bad aly aga setiap anak dilahirkan berada atas kiprahnya. namun kedua orang hanyalah yang membuatnya menjadi yahudi, nurani, atau majus. shahih ibnu hibah orang tua sangat menentukan, punya andil dan peran besar terhadap keberhasilan atau kegagalan akhlak bahkan iman anak anak. peristiwa demi peristiwa yang terjadi, laporan laporan yang masuk kepada asatidzah dari berbagai wilayah dan berbagai ma'had hampir penyebabnya adalah orang tua. komunitas ini berperan pada kesuksesan anak, bila orang tua pandai dalam mentarbiyah anaknya, maka sang anak terdidik dan berkembang dengan baik biidznillah . komunitas ma'had. komunitas ini sangat berpengaruh terkait tumbuh kembang iman, akhlak, ibadah, dan karakter anak anak. tidak jarang anak anak berhenti belajar dan benci kepada ilmu agama, ternyata setelah ditelusuri karena sikap seorang pengajar yang tidak tepat. pendidikan anak dalam islam komunitas lingkungan sunnah. lingkungan ahlus sunnah sangat berpengaruh pada adab, kerajinan, dan kreatif anak. bagaimana para ikhwan (orang orang sekitarnya) dalam bersikap, bergaul, berau'adalah, berdagang, menerima tamu, ketika berjumpa, beribadah, berta'akun. semua itu disaksikan, dilihat, dan didengar oleh anak anak. komunitas lingkungan umum. meski lingkungan luar terasa jauh bagi anak anak, namun ada beberapa alat dan media yang mendapatkannya. sehingga memiliki pengaruh pada diri anak. pendidikan anak dalam islam cara menangani masalah anak tentu dalam proses belajar mengajar banyak terjadi kasus dan permasalahan pada anak didik. semisal malas dalam mengikuti pelajaran, baik dalam bentuk respon dia dalam belajar atau dalam bentuk tidak memuja'ah rumah. atau tidak mengerjakan tugas tugas dan beberapa bentuk kemalasan yang lainnya. lalu bagaimana cara menyembuhkan penyakit malas ini? pembahasan kita lebih fokus pada anak anak madrasah (tingkatan sd) bawah, karena akan berbeda masalahnya antara anak anak madrasah bawah dengan yang tingkatan remaja atau yang sudah baligh. karena syariat juga membedakan cara bermasalah, sesuai dangan tingkatan umur dan kematangan jiwa. rasulullah shallallahu alaihi sallam bersabda, eng aaa lini kama bila naa padi minim perintahkanlah anak kalian untuk shalat saat umur mereka tujuh tahun. dan pukulan mereka dalam keadaan umur mereka sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka. hr. abu dawud tujuh tahun sebatas perintah shalat. dibolehkan memukul umur sepuluh tahun ketika mereka meremehkan apalagi meninggalkan shalat. syariat islam membedakan muamalah pendidikan anak dalam islam terhadap anak anak sesuai dangan usianya, sehingga kita tidak boleh salah dalam muamalah bersama mereka. ini kalau masalah shalat, anak anak tidak boleh dipukul sampai tingkatan umur sepuluh tahun. berarti kita harus bersabar dalam mencarikan solusi bagi anak anak yang bermasalah ketika shalat. ini permasalahan shalat, yang merupakan rukun kedua dalam islam dan mendapat ancaman yang keras bagi yang meninggalkannya. lalu bagaimana dengan kesalahan kesalahan lainnya? misalnya adalah kemalasan, berupa tidak mengerjakan pr, tidak memuja'ah, terlambat datang kelas, atau sekolah. perkara ini disebutkan bukan berarti meremehkan kesalahan tersebut, tetapi yang ingin kita bahas adalah cara penanganannya. kesalahan kesalahan ini jika dibiarkan akan membentuk karakter yang kurang baik. contoh yang lain adalah melakukan pelanggaran pelanggaran dan kenakalan kenakalan yang ringan ataupun yang berat. tentu bukan bagian dari hikmah, jika kita memposisikan pelanggaran berat atau super berat seperti menyikapi kesalahan ringan. begitu pula bukan termasuk hikmah, jika kesalahan ringan namun kita menyikapinya, baik secara lisan, raut muka, dan sikap lainnya seperti kesalahan besar. itu semua bukanlah termasuk dari hikmah dan kelembutan. pendidikan anak dalam islam celah n.ooooooooooooo oom an. .voodoo##w#ennnnnnnnnnnn menghajar atau memboikot. .ooo24 meremehkan.oooooooooooooococ marah yang berlebihan.oooooooo beberapa hal yang perlu diamalkan.oo.oo.i2i7 berbaik sangka. memberi motivasi. .ooooooooooooo adab pengajar ketika hendak mengajar.o.oo. hendaknya membersihkan diri dan bersuci dari hadits. berdoa ketika keluar rumah.ooo.2d9 duduk tempat yang mudah dan terlihat. berbicara dengan suara yang jelas. tidak berbicara terlalu cepat. .oo. bergurau sewajarnya. .oooooooo. penutup .oooooooooooooooooooo.oo pendidikan anak dalam islam beberapa hal yang harus dijauhi celaan. pelanggaran apapun bentuknya, penting bagi para pengajar untuk menghindari kata kata yang mengandung celaan atau makian kepada anak anak. misalnya ketika mendapati anak yang malas, sang pengajar atau musyrik karena lelah, dia mengatakan: memang dasar, kamu ini pemalas. anak dicap dan divonis sebagai pemalas. ini sebuah kesalahan, beda halnya dengan ucapan seorang pengajar: sya allah, seorang mukmin itu rajin. seorang mukmin itu tidak pemalas. ini dua redaksi atau kalimat yang berbeda nilainya dalam syariat dan berbeda pengaruhnya. secara praktek nabi shallallahu alaihi sallam telah memberikan tauladan kepada kita. sebagaimana dalam hadits, seri iko a33 ang kie ceng tea jan 2d! bai klg alai (gag has bahwasanya aisyah radhiyallahu anha istri nabi shallallahu alaihi sallam berkata: tatkala segolongan orang yahudi datang rasulullah shallallahu alaihi sallam, mereka mengucapkan: semoga kejelekan atasmu. maka aisyah radhiyallahu anha berkata: aku memahami ucapannya, lalu aku menjawabnya: semoga atasmu kejelekan dan laktat. hr. al bukhari pendidikan anak dalam islam seorang yahudi yang jelas kelahirannya, menyakini bahwa unair adalah anak allah. namun rasulullah shallallahu alaihi sallam menegur aisyah: jgn lan ist ika mba bb" alan sen jgn ntb aah tenang wahai aisyah, sesungguhnya allah mencintai kelembutan dalam setiap perkara. aisyah berkata: wahai rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? kemudian rasulullah shallallahu alaihi sallam menjawabnya: sesungguhnya aku telah menjawabnya: semoga atas kalian. hr. al bukhari rasulullah shallallahu alaihi sallam tidak menegur aisyah dengan ucapan: wahai aisyah, engkau seorang mencela. sehingga kita bisa menegur anak didik kita dengan ucapan: sya allah, baarakallahu fik. anak shalih itu orang yang rajin, tidak ada anak shalih yang malas. perkataan yang membuat anak ini merasa dihormati, merasa disayangi oleh sang pengajar. anak anak merasa dijaga kehormatannya, begitu juga kalimat kalimat yang lainnya. jika mendapati anak dengan pakaian yang tidak bersih, janganlah engkau mengatakan: kamu ini, tiap hari bajunya kotor. kamu ini tidak menjaga kebersihan! ini juga bentuk makian, bukan sebuah solusi. anak akan sakit hati dengan sebab itu. biarkanlah cara yang baik, misalnya dengan ucapan: kamu ingin dicintai oleh allah, perindahlah pakaian. jadikanlah pakaian bersih, karena allah suka dan cinta kepada yang indah. allah akan cinta kepada orang yang suka dan selalu menjaga keindahan dirinya. pendidikan anak dalam islam atau mencaci maki pada kelas tertentu. wali kelas karena sudah kesal dan lelah, ketika kegaduhan terjadi, sampai akhirnya mengatakan: ini kelas, memang kelas paling gaduh dan sulit diatur. seharusnya tidak demikian, karena efek negatif yang muncul lebih besar dan terlihat daripada efek positifnya. antara efek negatif yang muncul adalah akan selalu menimbulkan keretakan, keengganan, dan kebencian antara anak didik kepada para pengajarnya. jika ini yang terjadi, maka kita gagal poin ini. mungkin antara kita dahulu pernah sekolah sekolah umum, kita akan ingat guru yang luar biasa kejamnya. mudah menuduh, mencaci, maka apa yang terjadi pada siswa dan teman teman kita? mereka akan benci kepada guru itu dan juga benci kepada pelajaran tersebut. akhirnya kita dapati pelajaran yang diampu oleh guru tersebut prestasinya merosot, karena anak anak tidak suka. ini terkait dengan kesalahan verbal (kesalahan ucapan dan sikap). tuduhan. antara kasus yang muncul adalah menuduh anak didik. misalkan ada seorang anak yang tidak kokoh halamannya, kemudian datang madrasah dan disimak. namun halamannya tidak lancar, seorang pengajar langsung mengatakan: kamu tidak belajar kan! seorang pengajar langsung memvonis, padahal belum tentu benar. bisa saja anak tersebut ternyata sudah belajar, tapi karena satu dan lain hal saat setoran hafalan, dia tidak lancar. tetapi sang pengajar terburu buru menghukum sang anak. begitu pula pendidikan anak dalam islam perbuatan sang pengajar dengan nada santai, seolah olah tidak ada pengaruh atas apa yang dia ucapkan. misalnya: kamu tidak belajar kan, ini akibatnya tidak belajar! tuduhan tuduhan yang terjadi kepada diri anak, mungkin sang anak dalam hati mengatakan: ustadz tahu dari mana, saya tidak belajar? seorang anak terkadang diam, mendengarkan ucapan pengajarnya. namun dia menahan dirinya dan memendam kebencian. begitu pula dia melihat atau mendengar temannya diperlakukan seperti dirinya, sehingga semakin timbul kebencian pada dirinya. tuduhan demi tuduhan, maka janganlah anak anak diposisikan tertuduh. masih banyak cara cara yang lebih baik. contoh lainnya, ketika ada barang hilang kelas, kemudian disepakati oleh pengelola kelas akan diadakan sweeping (razia). maka cara ini, walaupun sering dilakukan, namun kurang mendidik. karena mengandung membongkar aib, anak anak yang tidak tahu menjadi tahu. akan timbul pertanyaan pada anak anak: kenapa sweeping, ada apa? berarti ada sesuatu! ada pencurian! berarti ada teman temanku yang mencuri. lambat laun berita itu akan ketahuan bahwa yang mencuri adalah fulan, ini juga kurang mendidik. kita menyangka bahwa itu adalah langkah yang benar, namun tidak! tapi kita mencari dengan cara yang lebih hikmah. dengan memberi motivasi dan menutup aib yang terjadi. contoh lainnya ketika terjadi kehilangan toko pondok, kemudian ada perlakuan khusus kepada anak anak yang dipahami bahwa disitu terjadi pencurian. sehingga kalau ada anak anak yang pendidikan anak dalam islam datang, diperiksa oleh petugas. anak anak menjadi bingung yang tadinya tidak melakukan apa apa, menjadi pihak yang ikut tertuduh. contoh lainnya adalah ketika terjadi kehilangan barang toko putri, lalu dibuat peraturan bahwa setiap yang masuk tidak boleh pakai jilbab. karena telah terjadi salah seorang santriwati mengambil barang toko dan memasukkannya dalam jilbabnya. subhanallah, jilbab merupakan salah satu syiar agama, namun menjadi tertuduh. akan terbentuk pikiran anak anak bahwa lingkungan ini tidak baik. bukan dengan cara seperti ini dalam menyikapi permasalahan. sya allah kebijakan tadi dibuat untuk mendidik anak anak menjadi lebih baik dan menjaga aset ma'had, namun caranya tidak demikian. betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi orang tersebut tidak sampai kepada kebaikan yang dia inginkan. dan antara kebaikan itu yang ujung ujungnya adalah sebuah pelanggaran. kenapa hal itu terjadi, karena caranya yang salah dan tidak menempatkan pada tempatnya. ini poin bagi para pengajar agar tidak menempatkan anak didik pada posisi tertuduh. menghajar atau memboikot. seorang pengajar ketika menghajar muridnya lebih dari tiga hari dengan bentuk haji yang melampaui batas lagi tidaklah dibenarkan. apalagi terjadi padanya sikap sikap yang berbeda dan berkelanjutan atau berkepanjangan, ini juga bukan pada tempatnya. pendidikan anak dalam islam bukan pada arena pendidikan, menghajar yang melampaui batas waktunya atau melampaui batas kapasitasnya. meremehkan. kita senantiasa mengevaluasi dan kami yakin masing masing kita akan senang dengan terevaluasinya amalan kita yang sedang dikerjakan. karena kita bisa berbenah dan semoga amalan yang mulia ini karena allah. kita ingin mencetak generasi yang tangguh. kita khawatir ternyata ada cara yang salah selama ini yang kita lakukan. contoh kejadian, terjadi pada seorang yang menyimak ujian al our'an, sebelum dimulai ujian, yang menyimak mengatakan: kalau kamu, ustadz harus mendapatkan kesalahan minimnya sepuluh kesalahan. kita tidak tahu maksud pengajar ini serius, sedang marah, atau bergurau. maka kita ambil kemungkinan yang ketiga, yaitu pengajar ingin mengisi waktu untuk bergurau dan ingin berkemah lembut kepada anak didiknya. tetapi kenyataannya tidak demikian. sang anak akan menganggap itu serius, bukan sekedar gurauan. akhirnya membuat anak menjadi gerigi atau benci karena merasa diremehkan. kalau anak gagal ketika ujian, dia akan semakin benci kepada pengajar. mungkin dulunya semangat hari hari ujian, sekarang dia menjadi sakit hati. marah yang berlebihan. ketika terjadi kasus seorang anak yang sering terlambat datang, maka faktornya perlu dipelajari. karena sering terlambat, terkadang sang pengajar kesal akhirnya dia menunggu anak ini pintu gerbang ma'had. pendidikan anak dalam islam tatkala anak ini datang dan terlambat, sang pengajar berkata, kamu kenapa terlambat? pulang sana, pulang! maka anak pulang dengan hati yang sakit. anak tersebut akan berkata: ustadz tidak mau tahu kenapa saya terlambat. mungkin anak salah, dan mungkin pula dia termasuk anak yang kurang baik masalahnya dengan orang tua. atau faktor orang tua yang memanjakan anaknya. maka perlu dipelajari. jangan sampai anak rumah mendapat mu'adalah yang kurang tepat dari orang tuanya, sampai sekolah dia mendapat adalah yang kurang tepat dari ustadznya. mau mana anak akan lari? mau kemana dia pergi? berbahaya kalau dia sampai benci kepada lingkungan sunnah dan para pengajar sunnah. ini sudah pernah terjadi dan malu untuk disebutkan. pendidikan anak dalam islam beberapa hal yang perlu diamalkan berbaik sangka. misalnya ucapan seorang pengajar: ustadz yakin kamu sudah belajar, cuma kamu gerigi ya? sini ustadz rasmi', tidak mengapa salah, silahkan baca. sya allah, kamu kan sudah murata 'ah rumah. anak saya allah akan memahami hal ini, dia juga tahu kalau dirinya belum murata'ah. sya allah dia menyadari dan akan mengatakan: allah, ustadz sangat baik kepadaku. aku tidak murata'ah saja, dia berbaik sangka kepadaku. berarti ustadz orang yang baik. ini juga lingkungan yang baik, saya tidak tuduh, namun saya dihargai. inn adalah bahasa hati anak yang tidak terucap dengan nisannya, tapi islam menjaga apa yang akan muncul hati orang yang mendengar atau melihat. oleh karena itu rasulullah shallahu alaihi sallam bersabda, sgp ben asia indah gen jangan meremehkan perkara kecil walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri berseri. hr. muslim karena wajah yang berseri seri menimbulkan prasangka baik pada orang yang melihatnya. islam menjaga perasaan lawan bicara orang yang melihat dan orang yang berjumpa. memberi motivasi. dari sahabat anas bin malik radhiyallahu anhu, nabi shallallahu alaihi sallam bersabda: pendidikan anak dalam islam kab ssn lag aed tab lan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada anggapan sial. telah membuatku senang al fa'lu. para sahabat bertanya: apa itu al fa'lu? beliau menjawab: kalimat yang baik. hr. al bukhari perkataan baik yang melahirkan semangat beramal, berta' akun, murata'ah, dan berakhlak baik. nabi shallallahu alaihi sallam sangat senang dengan kata kata yang menimbulkan optimisme, bukan membuat lemah dalam beramal. kalimat yang menimbulkan semangat pada anak didik, sangat penting dimiliki oleh pengajar. pendidikan anak dalam islam adab pengajar ketika hendak mengajar antara perkara yang harus diperhatikan saat pengajar memulai mengajar adalah: hendaknya membersihkan diri dan bersuci dari hadits. serta mengenakan wewangian, boleh pula mengenakan pakaian terbaik yang miliki. begitulah yang dilakukan oleh imam malik rahimahullah. dalam perkara ini walaupun anak anak tidak bisa mengungkapkan, namun mereka bisa menilai dan mengambil pelajaran. berdoa ketika keluar rumah. apabila keluar dari tempat tinggalnya untuk berdoa dan bertawakal kepada allah, karena akan menjalankan amalan yang agung. duduk tempat yang mudah dan terlihat. hendaknya seorang pengajar memposisikan dirinya saat duduk mengajar tempat yang mudah dilihat dan didengar penjelasannya oleh anak didik, seperti duduk atas kursi atau yang misalnya. berbicara dengan suara yang jelas. hendaknya seorang pengajar ketika membuka pembicaraan dengan suara yang didengar. tidak terlalu keras (teriak) dan tidak pula terlalu rendah. seperti usia dan tahun membutuhkan suara yang sedikit keras, namun tetap atas kadarnya. apabila suara kita terlalu keras (teriak) maka hal demikian membuat anak didik tidak dapat menyimak yang disampaikan, pendidikan anak dalam islam fan bumi yap gaig cojiktnig dining dekat label oi) abg cad kana julian yag cad juan abi alga colasi lling gang ols nias gita cad sad orang topik gigi gal sad ,ss ala omi san bada (add bli vie, eka et) lt, siri alah tegak daa3 dan sadis saat (laa ageng adal (si sak ana sah sab (las cab bakal tau lai is9 asap hasan kas js9 abbas gai cekung dala daun aya kami bersyukur kepada allah 'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi waktu dan umur untuk salah satu amalan besar dalam islam, yaitu belajar agama dan mengajarkannya kepada manusia. sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, perlu bagi kita untuk mengenal arti kependidikan (tarbiyah) itu sendiri. pendidikan anak dalam islam melainkan bingung (kenapa ustadz demikian?). intinya ukuran suara teratur dan sesuai dengan kondisi. tidak berbicara terlalu cepat. hendaknya seorang pengajar tidak berbicara terlalu cepat, akan tetapi tahap demi setahap. seperti kata demi kata dan kalimat demi kalimat. sebab tanpa disadari, bisa jadi anak anak tidak paham penyampaian yang terlalu cepat menurut mereka. ini semua bertujuan agar mereka mampu mencerna pelajaran. tidak mengapa, bagi pengajar untuk mengulangi penjelasannya tiga kali atau lebih dengan harapan anak didik mampu memahami apa yang disampaikan. diharapkan bagi pengajar untuk memahami kemampuan anak didiknya. seorang pengajar paham kepada siapa dia berbicara, apakah kepada anak anak atau maupun smp. tujuannya agar anak didik tidak menolak apa yang kita sampaikan, ketika mereka kurang paham. nabi shallallahu alaihi sallam pernah bersabda yang dirikan oleh sahabat ali bin abi thalib radhiyallahu anhu: batang isi ucapkanlah kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. apakah kalian senang jika allah dan rasul nya dipusatkan?! hr. al bukhari bergurau sewajarnya. saat kondisi mengajar, tidak mengapa pengajar bercanda kepada anak didiknya untuk mempererat ukhuwah antara pengajar dan murid. sehingga mereka akan mudah diarahkan in sya allah . pendidikan anak dalam islam hal demikian sebagaimana yang dipraktekkan oleh nabi shallallahu alaihi sallam kepada anak kecil yang bernama abu umar. tatkala burung pipinya mati. maka rasulullah shallallahu alaihi sallam bersabda kepadanya, pel wahai abu umar, apa yang dilakukan burung kecil? hr. al bukhari pendidikan anak dalam islam mudah mudahan pembahasan ini dilengkapi pada waktu yang akan datang. bagi yang punya pertanyaan, usulan, atau contoh contoh, silahkan disampaikan kepada kami. semoga amalan kita dalam mendidik anak salafiyah termasuk jihad sisi nya. mudah mudahan allah lahirkan orang orang besar yang akan melanjutkan dakwah tauhid dan sunnah. walau alam sumber: audio tentang tarbiyah yang disampaikan oleh ustadz lukman ba'abdul dan ustadz abdurrahman biak hafidzahumallah. pendidikan anak dalam islam menurut kbbi kamus besar bahasa indonesia) kependidikan berasal dari kata dasar didik yang bermakna memelihara dan memberi latihan. jika kata didik ditambah akhiran dengan an (didikan) maka mempunyai makna hasil didikan. sedangkan pendidik adalah orang yang mendidik. adapun pendidikan adalah usaha pengubahan tata laku seorang. tujuan pendidikan (tarbiyah) adalah mendidik anak anak kaum muslimin agar sukses dunia dan akhirat. dalam menerima pendidikan (tarbiyah) ini, anak anak berbeda sesuai dengan hidayah yang allah berikan. sebagaimana nabi shallallahu alaihi sallam bersabda: aji dat sin san yes abal san spa sang isu cet kata syg nang nak gal sai aaa edi later sae was see ran rei lab dah ella jia pemisahan diutusnya aku oleh allah dari hidayah dan ilmu seperti hujan lebat yang sedang mengairi bumi. maka antara tanah itu ada yang bersih sehingga menyerap curahan air dan tumbuhan sana rerumputan yang banyak dan pepohonan. ada pula antara tanah itu yang gersang, kemudian dihujani dengan air lebat hingga allah memberikan manfaat pendidikan anak dalam islam kepada manusia dengan air tersebut. lalu manusia minum, memberikan minum, dan bercocok tanam. ada air yang menghujani lembah yang tidak dapat mengambil air dan tidak pula tumbuh sana rerumputan. itu semua adalah pemisahan bagi orang yang memahami agama allah, sehingga allah memberikan manfaat atas diutusnya aku. berupa dia mempelajari ilmu dan mengajarkannya. pemisahan lembah itu adalah bagi siapa yang tidak mau menerima ilmu dan tidak mau menerima hidayah allah yang aku diutus dengannya. hr. al bukhari pendidikan anak dalam islam keutamaan tarbiyah menjadi manusia terbaik. nabi shallallahu alaihi sallam bersabda: sebaik baik kalian adalah yang mempelajari al quran dan kemudian mengajarkannya. hr. al bukhari datangnya pertolongan allah. tarbiyah merupakan kesempatan dan peluang besar untuk istiqomah atas kebenaran dan mendapat pertolongan dari allah ta'ala. karena amalan ini pada dasarnya adalah menolong dan membantu saudara saudara kita dalam mendidik putra putri mereka. menjadikan anak anak yang shalih dalam ibadah, adab, dan akhlak mereka. tentu, ini merupakan kesempatan dan peluang besar untuk meraih pertolongan allah ta'ala. karena kalau bukan karena allah dan pertolongan nya, niscaya kita tidak bisa istiqomah atas jalan yang lurus. mengingatkan kita kepada sabda nabi shallallahu alaihi sallam, kan allah selalu menolong hamba nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. hr. muslim kita butuh kepada pertolongan allah untuk diri kita, keluarga, dan anak anak kita. dengan kita menolong saudara pendidikan anak dalam islam saudara kita, mendidik putra putri mereka, semoga dengan sebab itu pertolongan allah akan datang. mendapat doa dari penduduk langit dan bumi. rasulullah shallallahu alaihi sallam bersabda, was bii sad jan dat ogd sesungguhnya allah, para malaikat, para penduduk langit dan bumi sampai semut yang berada dalam lubangnya berkhalwat (mendoakan kebaikan) kepada orang orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. hr. at kirmizi diangkatnya derajat dan dihapusnya dosa. ketika kita duduk atau meluangkan waktu bersama anak anak, mengajari mereka, mengikuti perkembangan akhlak, ilmu, dan ibadah mereka. dari waktu waktu mendiskusikannya yang tentu memakan banyak waktu, pikiran, dan tenaga kita. semua itu bukan tanpa hitungan, semua itu bukan tanpa balasan. kita tidak jarang tertimpa sedih dan gundah ketika mendapati anak anak tidak serius dalam belajar. mendapati anak didik bermasalah dalam akhlaknya, tidak memahami pelajaran, dan lainnya. semua itu harapannya menghapuskan dosa dosa dan menjadi sebab diangkatnya derajat kita sisi allah. terkadang kita duduk sampai larut malam untuk mendiskusikan mereka. waktu dan istirahat kita tersisa, bahkan waktu ibadah kita tersisa. tak jarang, kita terganggu konsentrasi dan kekhususan dalam beribadah. semua itu tentu tidak akan sia sia biidznillah , ketika semua itu diiringi dengan mengharap ridha allah. mengharapkan anak pendidikan anak dalam islam anak menjadi orang orang shalih dan bermanfaat untuk dakwah tauhid dan sunnah. tentu, hasil dari amalan besar ini merupakan hasil yang dikehendaki seorang mukmin. waktu yang sama, amalan besar ini tidak disukai oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. sehingga amalan ini tantangannya besar, membutuhkan keseriusan yang berkesinambungan, kesabaran yang sampai pada puncaknya, keuletan, dan kekokohan pada amalan yang kita lakukan. tentu, masing masing kita berupaya untuk mensyukuri nikmat ini. kemudian mengikhlaskan dari waktu waktu dan kokoh dalam amalan. amalan aliyah. apabila manusia telah meninggal, maka akan terputus semua ramalannya kecuali tiga perkara. sebagaimana sabda nabi shallallahu alaihi wasallam: kal leg chae h5hko gladi ola iko apabila manusia telah meninggal, maka akan tercetuslah seluruh ramalannya. kecuali tiga perkara, yaitu sedekah aliyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shalih untuk kedua orang tuanya. hr. at kirmizi pendidikan anak dalam islam bekal dalam tarbiyah banyak berdoa. menuntut pada kita banyak berdoa kepada allah, agar dibantu dan ditolong dalam melakukan amalan ini. kita benar benar bergantung kepada allah dan menyandarkan keberhasilan pendidikan kepada nya, maka perbanyakan berdoa. seorang pengajar yang shalih, dia tidak akan melupakan doa untuk anak didiknya. dia akan menyempatkan waktu waktu mustafa, mendoakan kebaikan untuk anak didiknya. senantiasa belajar dan musyawarah. nabi shallallahu alaihi sallam bersabda: menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. hr. ibnu wajah demi kekokohan amalan tarbiyah, kita butuh berthalabul ilmi. kita sendiri butuh berthalabul ilmi, thalabul ilmi secara umum terkait iman, akidah, akhlak, dan ibadah. juga thalabul ilmi secara khusus terkait tarbiyah. bagaimana tarbiyah itu menurut bimbingan al our'an dan as sunnah. kita wajib berthalabul ilmi dengan membaca, bertanya kepada para ulama, dan membaca fatwa fatwa mereka. kemudian kita sering berdiskusi dan sabar selama berjalannya diskusi. kalau pencari dunia memiliki waktu waktu khusus untuk mendiskusikan pekerjaan dunia mereka. ada evaluasi harian, tekanan, dan bulanan. ada pula evaluasi yang sifatnya parsial, dalam bidang bidang dan evaluasi menyeluruh. pendidikan anak dalam islammenimbang aa.oba samosir nomor tahun tentang izin ganggulint. daerah kabupaten toba samosir tahun seri nomorizin ganggudman sekretarisbaerah kabupaten toba samosir, kap tokyo lembaga kabupaten toba samosir tahun nomor .! penjelasan atas peraturan daerah kabupaten toba samosiralah satunya izin gangguganggugangguangangguan kabupaten toba samosirganggu'tempat usahatempat usaha kabupaten toba samosiradalah tempat usakafogkatan yan aan bagaimana dimaksud pada aya kian ditentukan oleh pemberi pemerintah daerah. surah keran setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian.atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. tata cara untuk mendapatkan izin gangguan dengan permohonan yang ditujukan kepada bupati c g, instansi pengelola yang melaksanakan peraturan daerah ini dengan melampirkan persyaratan izin. jangka waktu berlakunya izin gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan. terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud padaizin gangguanketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. subjek retribusi izin gangguanatas:cc. penegakan hukum: ketatausahaan:yang dibayarkan ditentukan marak aan indeks san tarif dasar dengan memperhatikan nomina yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: gilig lrt (jumlah retribusi izin gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. tarif lingkungan)l( indeks lokasi) adalah angka indeks yang didasarkan pada klarifikasi jalan dengen parameter: a). jalan utama dengan nilai b). jalan sekunder dengan nilai cc). jalan lingkungan dengan nilai:: gangguan menengah dengan nilai: gangguan kecil dengan nilai: lrt luas ruang tempat usaha) dihitung per meter struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut lingkungan industri luas kebawah.ioo.io. rp. , m2 luas m2s a mlaooo.ooooeo. rp. , m2. luas s d ka. rp. , m? luas s d m2.ooooooo.voodoo rp. , m? luas afa s.o.voodoo. rp. , m? lingkungan pergudangan luas wah.ooooooooooooooo rp. , m? luas s d permenanmmmnba rp. t700, im? luas m?s d penanaman rp. , m? luas s d penanaman rp. m? luas atas penaaananamenanaan rp. m? lingkungan pertokoan dan pasar luas bawah.ooo. rp. , m? luas msi wara einen nona oo. rp. , m? luas s d wan ene anno ana nm. rp. , m? luas s d meaooenenn nona. rp. , m? luas atas sa.o.ooooooooooooooo. rp. im? lingkungan pemukiman' sosial luas ah.oo.ooooooooo. woo rp. , m2 luas msi nenek nenas rp. , m? luas s d arca cnonenenen naa rp. too, m? luas s d penunnnamamanamaan rp. , m? luas keatas .oooooooooooooooo. rp. , m? besarnya retribusi daftar ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam dipungut sebesar (tujuh puluh lima per seratus)!apat dicabut apabila melakukan kegiatan bertentangan dengan izin gangguan, melanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam izin. orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut a.melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan izin yang diberikaryawan: memelihara sapta pesona dalam dan sekitar lokasi usaha. orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin yang dimiliki: mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalamwilayah pemungutanusaha tersebut masih berjagangguan adal
peraturan daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi izin usaha perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati toba samosir, menimbang aa. bahwa retribusi daerah bidangperaturan daerah tentang izin usaha perikanan,dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi izin usaha perikanan perlu diatur mengenai pemungutan retribusiahun nomor tambahan indonesia nomor lembaran negara republik bab xvsa! ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah ini, diaturama, seks daerah kabupaten toba samosir, kan kay, pn, fdi setda bet rty mancur kabupaten toba samosir tahun nomor.! penjelasan atas peraturan daerah kabupaten toba samosirusaha perikanan ii. demi cukupjelas. cukup jelas cukup jelas. yang termasuk usaha pembudidayaan ikan air tawar antara lain usaha pembenihan dan atau pengedaran ikan, pembesaran ikan dan keramba jaring apung"usaha perikatambahanmberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. biota adalah segala jenis mahluk hidup organisme yang hidup atau mendiami suatuwarga indonesia atau badan hukumkelangsungan produktivitas daya perairan dan tujuan yang telah disepakati. sia dei control, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mangan ut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau an. harus izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut iup, adalah ijin tertulis yangera usaha perikanan, yang selanjutnya disebut rup adalah pernyataan tertulis dukungan yang diberikan oleh dinas pertanian, peternakikan, yang selanjutnya disebut ski adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pertanian, peternakan dan perikanan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang diangkut'dikirim keluar dari kabupaten toba samosdan bentuk usaha lainnya.giatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan air tawarterdiri dari, pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan air tawar, pelayanan izin usaha penangkapan ikan. objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu: izin usaha perikanan pembudidayaan ikan air tawar yang terdiri atas. usaha pembenihan pengedaran ikan dengan luas mulai dari (nol koma tujuh lima) ha. usaha pembesaran ikan air kolam tenang dengan luas lahan lebih dari (dua) ha. usaha pembesaran ikan air deras dengan ketentuan lebih dari (lima) unit dengan ketentuan (satu) unit 100m? (seratus meter persegi) usaha keramba jaring apung dengan ketentuan lebih dari (empat) unit dan (satu) unit (7x7x2, m3). keramba tidak lebih dari (lima puluh) unit dengan ketentuan (satu) unit 4x2x1, m3,engan ketentuan (satu) unit 3x3x2, m?. subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dan pemberibagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa berdasarkan pelayanan izin usaha perikanan ikan air tawar diu berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha dan jumlah unit yang dibudidaypenyelenggaran pemberian izin berupa biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangair tawar dengan luas areal adalah ditetapkan sebagai berikut: tarif izin usaha perikanan pembudidayaan ikan air tawar: usaha pembenihan pengedaran ikan ditetapkan: untuk luas s d sebesar rp. (seratus lima puluh ribu). untuk luas lebih dari (satu) hektar dikenakan sebesar rp. (dua ratus ribu). usaha pembesaran ikan air kolam tenang ditetapkan: untuk luas s d dikenakan sebesar rp. (serat lima puluh ribu). untuk luas lebih dari (satu) hektar dikenakan sebesar rp. (dua ratus ribu) usaha pembesaran ikan kolam air deras ditetapkan (dua ratus rupiah) usaha keramba jaring apung ditetapkan (dua ratus rupiah) m3) usaha keramba ditetapkan (lima ratus rupiah) tarifitetapkan (seribu lima ratus rupiah) m3. cc. untuk daftar ulang, masing masing objek retribusi dikenakan sebesar (lima puluh per seratus) bab iii ketentuan perijinan izin usaha perikanan berlaku selama (lima) tahun. untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan daftar ulang sekali ketentuan tentang tata cara dan syarat pengurusan izin usaha perikanan lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. bab golongan retribusi jenis retribusi izin usaha perikanan yang diatur dalam peraturan ini golongan retribusi perizinan tertentu. bani babi wilayah pemungutan retribusi izin usaha perikanan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ka) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memaksa dengan peraturan bupati naan penagihan retribusi diaturusaha perikan
mengingatuawujudkan kemandirian desa yang berha9 diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, maka desa memerlukan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan desa; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih mandiri perlu dialokasikan dana yang menjadi hak hak desa guna mendukung penyelenggaraanesa; bupati toba samosir, dengan rahmat tuhan yang maha esa pengelolaan keuangan desa pera turun daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tent ang dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten toba samosiroba samosir. anggota rah kabupaten 9 umum pengelolaan tent ang menetapkan pera turun daerah keuangan cesa. memutuskan: dengan persetujuan bersama dewan perwakilan daerah kabupaten toba samosir dan bupati toba samosir peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pendeta laim tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;seri nomor: sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa; bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah; bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; bantu; hibah dan sumbangan dart pihak ketiga yang tidak mengikat. bab sumber sumber pendapatan desoba samosis serta penampung dan penyerap aspirasisumber pendapatan desa adalah sumber pendapatan penerimaan desa yan9 berasal dari pendapatan asli desa. anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut apbddapatan asli desa yang selanjutnya disebutundang undangan. dana alokasi khusus desa selanjutnya disebut dak desa adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa yangpersentase desa yang warna untuk tiap desa. alokasi dana desa proporsional yang selanjutnya disebut add adalah besama bagian alokasi dana yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa menurut variabel yang ditetapkan. hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar {sepuluh per seratus). hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksudkan pada dibagi secara merata kepada seluruh desa. jenis jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada adalah semua pajak daerah yang tercantum dalam apbd. bagian dari penerimaan retribusi daerah dialokasikan kepada desa sebesar (sepuluh per seratus). jenis jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada adalah semua retribusi daerah yang tercantum dalam apbd. penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada dibagi secara proporsional dengan ketentuan (enam puluh per seratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi retribusi daerah tersebut diberi1eh, (empat puluh per seratus) dibagi rata untuk seluruh desa seluruh daerah. bagian kedua bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pengaturan lebih lanjut mengenai pendapatan asli desa pad) diatur dengan peraturan desa. sumber pendapatan yang telah dikutip provinsi dan kabupaten tidak dibenarkan adanya kutipan sejenis tambahan dari desa. hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas tanah kas desa; pasar desa; bangunan desa; pasar hewan; tambatan perahu; pelelangan ikan yang dike bola oleh desa; lain lain kekayaan milik desa. pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: hasil usaha desa; hasil kekayaan desa; hasil swadaya dan partisipasi; basil gotong royong; lain lain pendapatan asli desa yang sah.salurkan dalam kas daerah. bagian pertama pendapatan asli desa penggunaan add diatur dengan ketentuan maksimal (tiga puluh per seratus) untuk kegiatan biaya operasional pemerintahan desa dan bpd, sebesar (tujuh puluh per seratus) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. biaya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi: bantuan operasional pemerintah desa; bantuan operasional bpd. biaya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada diluar tunjangan penghasilan aparatur desa. biaya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. penggunaan add tidak diperbolehkan untuk kegiatan politikbesarnya jumlah add yang diterima oleh setiap desa diatur dengan peraturan bupati. bagian yang merupakanagaimana yang dimaksud dalam dibagi dengan ketentuan (enam puluh per seratus) merupakan alokasi dana desa minimal add), (empat puluh per seratus) merupakan alokasi dana desa proporsional add). nilai bobot dan variabel desa ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: kemiskinan; kesehatan; pendidikan dan; jarak tempuh ibukota kecamatan (keterjangkauan). ketentuan lebih lanjut mengenai nilai bobot dan variabel desa untuk menentukan besarnya add,diatur dengan peraturan bupati. selambat lambatnya (bulan) bulan setelah disahkannya apbd, pemerintah daerah harus telah menyerahkan kepada pemerintah desa penetapan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta alokasi dana desa. penetapan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati mengenai penjabaran apbd. desa memperolehesar (sepuluh per seratus) dari penerimaan dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang tercantum dalam apbd setelah dikurangi biaya belanja pegawai. bagian ketiga bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah alokasi dana desa) keuangan desa dikelola oleh kepala desa. dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada kepala desa membentuk tim pengelola keuangan desa dan dalam tim pengelola keuangan desa tersebut sekretaris desa bertanggung jawab sebagai koordinator pejabat teknis pengelola keuangan desa ppid). pergantian dan atau penunjukan sekretaris desa selaku koordinator ppid adalah wewenang bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan desa. perencanaan keuangan desa disusun dalam apb desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. perencanaan keuangan desa disusun oleh pemerintah desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. babi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa pemerintah kabupaten dapat memberikan oak desa bagi desa desa tertentu, untuk membiayai .yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten. pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dak desa diatur dalam peraturan bupati. bab ill dana alokasi khusus desa bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, berbentuk hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa dapat dicantumkan dalam apb desa tahun berjalan dengan melakukan perubahan apb desa, atau dicantumkan dalam apb desa tahun berikutnya. hibah dan sumbangan yang diberikan pihak ketiga kepada. pemerintah desa dicantumkan dalam apb desa. pemberian hibah dan sumbangasi kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, yang penggunaannya dicantumkan dalam apb desa. bagian keempat bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupatenviii ketentuan penutup bupati dengan persetujuan dprd berhak mengurangi jumlah bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta add pada tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa. kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diperiksa oleh inspektorat daerah sebelum dilimpahkan kepada pihak yang berwenang. kepalavii sans untuk membantu pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah desa menyampaikan data potensi pendapatan daerah desanya masing masing kepada pemerintah kabupaten. babi informasi pendapatan daerah kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. kepala desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan desa kepada bpd setiap akhir tahun anggaran. masyarakat dapat melakukan pemantauan penggunaan keuangan desa hasil pemantauan masyarakat disampaikan kepada bpd untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengawasan penggunaan keuangan desa dilakukan oleh bpd. pengawasan fungsional pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten. mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan desa. babi pengawasan, pemantauanoan pertanggungjawaban diundangkan balige padatanggal al.mulai berlaku pada tanggal diundangkan. peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling lambat (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, desa memiliki hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. selain itu, desa memiliki hak dan kewajiban atas semata sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. sehubungan dengan itu, yang dialokasikan untuk desa paling sedikit (sepuluh per seratus) yang merupakan alokasi dana desa add) dan hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. makna otonomi asli yang dimiliki desa dan undang undang ini, didasarkan pada asal usul dan adat istiadat, demokratisasi yang ada dan telah berkembang, serta upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama ini desa. secara seksama dapat dipahami bahwa desa merupakan bertemunya arus kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. dengan kata lain, desa merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. dalam arti ini, maka desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. desa bagi bangsa indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintahan modem seperti sekarang ini pemerintah desa sesungguhnya telah rnenialankan tugas tugas pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan nilai nilai tradisional dan kearifan budaya yang hidup dan dipatuhi oleh rakyatnya. namun sejalan dengan kehadiran negara modern kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru, ketika undang undang nomor. tahun tentang pemerintahan desa telah digunakan untuk melakukan sentralisasi, birokratisasi dan uniformis pemerintahan desa diseluruh indonesia. lahirnya undang undang nomor. tahun tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya direvisi dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah mengoreksi sejumlah kebijakan tentang desa dalam kurun waktu lampau. dengan undang undang nomor. tahun secara tegas bahwa pemerintah telah berketetapan menjadikan desa sebagai perwujudan negara yang paling terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. kebijakan ini lebih berpihak dan menempatkan desa pada kesejahteraannya dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk menghidupkan desa dari sisi kemandirian yang didasarkan pada hak dan asal usul, adat istiadat, potensi dan karakteristik local. undang undang nomor. tahun juga secara tegas mengakui adanya otonomi desnjelasan umum tent ang pengelolaan keuangan desa penjelasan atas pera turun daerah kabupaten toba samosir nomor tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ii. demi berdasarkan pertimbangan atas maka sudah saatnya desa memasuki suatu babak baru dalam era ekonomi daerah dewasa ini.babakan baru itu sendiri adalah sesuatu babakan yang memberikan peluang dan harapan kepada desa untuk dapat menjalankan urusan rumah tangganya secara mandiri dengan topang suatu system keuangan yang mapan, terarah, berkesinambungan yang disusun penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) yang ditetapkan dalam suatu peraturan desa. dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang keuangan desa ini diharapkan desa desa yang ddi kabupaten oba samosir akan mampu menjalankan roda pemerintahan dan rod perekonomiannya karena sudah topang oleh suatu system keuangan yang perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban disahkan sesuai dengan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. lahirnya peraturan daerah tentang desa ini diharapkan juga akan dapat mendorong kreatifitas, inovasi dan tingkat pemerintah dan masyarakat des, disamping tentunya akan memacu semangat swadaya dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan terbukanya berbagai pejuang pengembangan perekonomian desa yang dapat digerakkan dari adanya pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. dipahami pula bahwa posisi desa yang sangat strategis merupakan modal dasar yang harus dipahami secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala maupun hubungannya dengan lingkungan yang strategis baik regional, nasional dan lntrmasional. oleh karena itu perlu ada strategi utama untuk mendirikan desa. salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk kemandirian desa adalah dengan memberikan dana alokasi desa dan membagikan kewenangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. undang undang nomor. tahun menegaskan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa antara lain adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa, sedangkan urusan lainnya mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasar:an hak asal usul desa, tugas pembantuan, pemerintah provinsi dansehingga dengan demikian lahirnya kebijakan tingkat daerah yang menyangkut dengan pemberian alokasi dana desa akan menjadi terintegrasi dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. cukup jelas cukup jelas alokasi dana desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten misalnya: sebesar rp. (delapan ratus milyar rupiah) besarnya biaya belanja pegawai sebesar rp. empat ratus milyar rupiah) maka yang akan bagikan kepada desa sebagai add sebesar sepuluh per seratus) dari rp. empat ratus milyar rupiah) atau setara dengan rp. (empat puluh milyar rupiah). dengan ketentuan ini dimaksudkan akan memperoleh pembagian proposional sebesar (enam puluh per seratus) dari masing masing jenis retribusi yang berasal desa yang bersangkutan, sedangkan sisanya sebesar40% empat puluh per seratus) dibagikan secara merata kepada desa desa lain. misalnya: untuk jenis retribusi yang diperoleh dari pasar desa didesa terkumpul sebesar rp. satu juta rupiah) setiap tahunya berarti desa dari jumlah ini akan peroleh pembagian secara proposional sebesar (enam puluh keseratus) atau setara dengan rp. (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang empat puluh keseratus) bagikan secara merata kesemua desa desa yang ada kabupaten toba samosir. pembagian proposional ini akan mendorong desa desa lebih aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi karena desa tempat retribusi tersebut berasal secara langsung akan memperoleh manfaatnya. cukup jelas retribusi daerah dimaksud adalah retribusi daerah yang menjadi komponen pendapatan asli daerah yang tercantum dalam apbd. bagian yang menjadi hak desa sebesar sepuluh per seratus) dari retribusi daerah ini diberikan kepada desa setiap tahun anggaran. dengan demikian pemerintah kabupaten harus memiliki rekapitulasi retribusi daerah yang terima dari setiap desa dalam setiap tahunnya. cukup jelas bagian pajak daerah yang menjadi hak desa sebesar (sepuluh per seratus) dibagi rata untuk desa. pajak daerah dimaksud adalah pajak daerah yang menjadi komponen pendapatan asli desa yang tercantum dalam apbd bagian yang menjadi hak desa sebesar (sepuluh per seratus) dari pajak daerah ini diberikan kepada desa setiap tahun anggaran. dengan demikian setiap kabupaten harus memiliki rekapitulasi pajak daerah yang peroleh dari objek objek yang berasal dari tiap dengan ketentuan ini masyarakat secara langsung dapat melakukan pemantauan yakni suatu upaya untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan keuangan desa, karena masyarakat secara perorangan ataupun kelompok tidak berhubungan langsung dengan proses proses pengawasan penggunaan keuangan desa yang berimplikasi secara hukum, maka hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada bpd untuk seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas karena salah satu sumber pendapatan desa berasal dari dana perimbangan antara pusat dan daerah dan pendapatan asli daerah pad) berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam apbd, maka kepala desa harus bertanggungjawab kepada bupati. dalam hal ini bupati dapat menggunakan berbagai ketentuan dan struktur dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bpd adalah pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi bpd. kapasitas pemeriksaan dimaksud tidak berupa pelaksanaan audit atau pemeriksaan audit atau pemeriksaan yang dapat dipersamakan dengan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kepala urusan keuangan desa atau bendahara desa merupakan alat kelengkapan dalam struktur pemerintahan desa yang pengangkatannya tetapkan oleh kepala desa. cukup jelas meskipun keuangan desa pengelolaannya percayakan kepada kepala desa dan penggunaanya diatur dalam apb desa melalui peraturan desa akan tetapi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan demi untuk menumbuhkan kepercayaan publik desa masih perlukan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kelembagaan yang ada misalnya: bpd, lkd, pkk, karang taruna dan lain lain kelembagaan yang keberadaanya atur dalam peraturan desa. tambahan lembaran daerah kabupaten toba samosir tahun nomor cukup jelas cukup' jelas cukup [atas cukup jelas inspektorat kabupaten dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. ketidakmampuan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengurangan jumlah bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta add, pembuktiannya dilakukan berdasarkan mekanisme pengawasan yang ada baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, bpd maupun hasil pemantauan masyarakat. cukup jelas ketentuan ini dimaksud untuk kepentingan pemerintah kabupaten yang setiap tahunnya akan menyusun rekapitulasi pendapatan masing masing desa baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. dengan penyampaian informasi data potensi pendataan daerah desanya pembuatan rekapitulasi dimaksud akan semakin mudah. kelembagaan yang ada ditingkat daerah untuk melakukan proses proses pertanggungjawaban dimaksud.
a t aa. sioba samosir, menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten dituntut agar mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan menggali sumber sumber pendapatan daerah: bahwa salah satu sumber yang potensial meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga atau para pengusaha investor badan hukum maupun perorangan yang berada dalam dan luar kabupaten toba samosoba samosir nomor tahun pengelolaan barang milik daerah kabupaten toba samosir,adalah dinas pendapatan, pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten toba samosir. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten toba samosir. peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten toba yang disetujui bersama antara bupati dengan dewan perwakilan rakyat daerah. kas daerah adalah kas daerah kabupaten toba samospihak ketiga adalah badan usaha dan atau perorangan yang memberikan sumbangan kepada pemerintah kabupaten toba samosirergerak atau tidak bergerakpihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam kepada pemerintah daerah tidak mengurangi segalayang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetor kas daerah. sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kekayaan asetsumbangan yang berbentuk. sumbangan sebagaimana dimaksud pada yang sebelumnya telah dibebani kewajiban negara dan pemerintahenyumbang. bab iii persetujuan ssl pasai sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dprd. bab tata cara pelaksanaan dan besarnya sumbangan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penggunaannya dilakukan melalui mekanisme apbd. besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. besarnydalam digunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untukmei bupati toba samosir, cap dto pendapatan jasmin simanjuntak diundangkan balige pada tanggal sekretaris dar kabupaten toba samosir,, yes pamona aang lbertyaemanurung nn , tan) sg) lembaranpaerahsehingga dapat dilakukan pungutan terhadap badan usaha maupun perorangan yang melakukan usaha kabupaten toba samosir sebagai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan atas penerimaan dari sumbangan pihak ketiga, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten toba samosir, il
mengingat undang undang nomor tahun tentang perkawinan lembaran negara republik ltidak sesuai lagi dengan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan penataan yang efektif dan efisien dalam pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan; bahwa sesuaisalah satu kriteria dalam pelaksanaan ktp dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan adalah perlu diatur dan ditata penyelenggaraan administrasi kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqairn; bupati toba samosir, dengan rahmat tuhan yang maha esa pera turun daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan penyelenggaraan menetapkan pera turun daerah tent ang administrasi kependudukan. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten toba samosir dan rupa toba samosi_ iialam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presidenba samosir. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten toba samosir. dinas adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten toba samosir. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten oba samosir. peraturan bupati adalah peraturan bupati toba samosirf dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai wni. penduduk kabupaten oba samosir adalah setiap orang yang bertempat tinggal wilayah kabupaten oba samosirdaerah kabupaten toba samosirabupaten toba samosir dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang. babi ketentuan umumjawab terhadap keluarga orang bertempat tinggajutipan akta pencatatan sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengaku,izin status tinggal terbatas menjadi izincatatan pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam kutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi akta. sanksi administratif adalah denda yang dikenakan kepada setiap penduduk apabila dalam pelaporan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu dan pergantian yang diakibatkan kesalahan data oleh penduduk, hilang dan rusak. dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: ' .ncatatan penting;melaksanakan urusanyang dialami penduduk atas dasar putus;se daerah. bagian keduagelolaan data dan penyajian data kependudukan daerah; koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. bagian kesatu kewenangan bab ill kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksanaasas dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk; kartu keluarga; kartu. tanda penduduk; surat keterangan kependudukan;rati:omor induk kependudukan (nik)m.bi data dan dokumen kependudukan setiap penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan yang berlaku; mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pen?catatan sip ii; mendapatkan perlindungan atas data pribadinya; bagian kesatu hak penduduk babi hak dan kewajiban penduduk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk menjamin legalitas identitas penduduk; terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil daerah. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimaksudkan untuk memberikan status hukum yang sah bagi setiap penduduk. babi maksud dan tujuan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia; m.republiklahir mati warga negara indonesia dan surat keterangan kematianqairnana dimaksud pada menggunakan formulir yang telah ditent; biodata penduduk untuk orang asing;dan biodata penduduk untuk perubahan data tambahan anggota keluarga wni. paragraf pendaftaran penduduk dan pencatatan biodata penduduk bagian kesatu pendaftaran penduduk dan pencatatan biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bab vii kependudukan setiap penduduk wajib untuk mengurus untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya kepada dinas;; melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa panting yang dialaminya kepada dinas dan bagi tidak mampu melaporkan sendiri dapat dikatakan kepada orang lain;nya;gian kedua kewajiban penduduk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;kartu tanda penduduk ktp) diterbitkan oleh pemerintah daerah dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk. paragraf kartu tanda penduduk kartu keluarga kk)bupati kepadalnfonnasi administrasi kependudukan.erbitan kartu keluarga kk) tidak dikenakan biaya (gratis). ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan diatur dengan peraturan bupati. paragraf kartu keluarga nomor induk kependudukan diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam oleh bank data kependudukannomor induk kependudukansipil khususnya seksi pendaftaran penduduk berdasarkan laporan penduduk paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangyang telah ditentukan.qairndinas. bagian ketiga pendaftaran wni tinggal sementaraberdasarkan permohonan penduduk dengan memberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya. bagian kedua pendaftaran perubahan alamat dalam ktp dimuat pas photofoto bersama merah; dan penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru; pas foto sebagaimana dimaksud pada berukuran dengan ketentuan (tujuh puluh per seratus: formulir permohonan ktp; dan blank ktp bagi penduduk wni dan orang asing tinggal tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti. penerbitan kartu tanda penduduk ktp) tidak dikenakan biaya (gratis):ktp untuk wni berlaku selama masa waktu (lima) tahunri luar negeri oleh dinas ktp untuk penduduk wni yang berusia (enam puluh) tahun atas berlaku seumur hidupbas) tahun atau sudah kawin atau lemah kawin. penduduk sebagaimana dimaksud pada hanya memiliki (satu) ktp bagi penduduk korban bencana diberikan ktp oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya penduduk kabupaten toba samosir yangpadamasa berlaku surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada adalah (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat tersebut. pemerintah daerahpengungsi; penduduk korban bencana; orang terlantar;bupati. bagian kelima pindah datang pendudukaerah asal; formulir permohonan tinggal sementara yang diproses daerah asal; blank surat keterangan tinggal sementara bagian keempat pendataan penduduk rentan administrasi kependudukanbas) hari sejak diterbitkan lain janggal terbatas. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat pindah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengansurat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan. untuk penduduk kabupaten toba samosir yang melakukan pindah datang dalam daerah, meliputi: penduduk yang pindah datang antar desa dalam satu kecamatan wajib melapor kepada kepala desa untuk selanjutnya kepala desa menerbitkan surat keterangan pindah desa tujuan. penduduk yang pindah datang antar kecamatan wajib melapor kepada camat setempat untuk selanjutnya camat menerbitkan surat keterangan pindah kecamatan tujuantp dan bagi penduduk yang bersangkutan daerah tujuan. penduduk luar kabupaten toba samosir yang datangkabupaten oba samosir datang sebagaimana dimaksud pada adalah berdomisilinya penduduk alamat yang baru dalam kabupaten toba samosirdaerah. setiap wni dan wna penduduk kabupaten toba samosir atau luar kabupaten oba samosir yang mengalami peristiwa kelahiran wilayah pemerintah kabupaten oba samosir dapat melaporkan untuk mencatatkan dan menerbitkan kutipan aldbupatidalam pelaporan kelahiran tidak disertai dengan keterangan akta nikah akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran anak seorang lbu. paragraf peristiwa kelahiran wilayah kabupaten toba samosir bagian kedua pencatatan kelahiran setiap penduduk berkewajiban untuk melaporkan, menginformasikan, mencatatkan dan mendaftarkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada dinas dan atau kepada desa kelurahan. bukti terjadinya peristiwa panting kependudukan yang dialami penduduk yang dicatatkan dalam registrapadadipersyaratan dan tata cara yang sudah ditentukan. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kutipan akta dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kesatu umum bab viii pencatatan sipillakelahiran warga penduduk daerah kabupaten toba samosir atas kapal tsurat keterangpada~ tempat singa~~i orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan negara republik indonesia setempat. paragraf pencatatan kelahiran atas kapal laut atau pesawat terbangabupaten toba samosir yang mengalami kelahiran luar wilayah pemerintah kabupaten oba samosirdinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati. pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran kepada dinas yang melampaui batas waktu {enam puluh) tuanya, didasarkan atas laporan orang yang menemukan kepada dinas dilengkapi dengan serdan dapat diberikan apabila: anak tersebut sudah dewasa; orang tua angkat yang mengadopsinya dengan ketetapan pengadilan; orang tua kandungnya yang didukung dengan keterangan yang kuat benarbupatiri membentuk su: akta nikah buku nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kua) khusus bagi beragama islam; kutipanltempat kejadian peristiwa perkawinan untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan selambat lambatnya {enam puluh) hari dari tanggal perkawinannya. paragraf umum . . bagian keempat pencatatan perkawinandari peristiwa lahir mati yang dialami. penduduk yang melaporkan peristiwa lahir mati kepada dinasdesalahir matidaerah kabupaten toba samosir wajib melaporkannya kepada dinas dan atau desa kelurahejabat instansi pelaksana atau utd instansi memaksa~a mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam den~an tata cara menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suara istri~gain:an.a dimaksud pada huruf d1ben kepada masing masing suatu dan istri fotokopi ktp; pas foto akta kelahiran dan paspor suami dan atau istri bagi orang asingrsyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penuh kepercayaan ['!) penduduk daerah kabupaten toba samosir dengan peristiwa perkawinan melampaui batas waktu yang peristiwanya wilayah pemerintahan kabupaten oba samosir dapat melaporkan penerbitan akta perkawinannya pad dinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlakudengan peraturan bupati. kutipan akta perkawinan yang diterbitkan instansi pelaksana diberikan masing masing kepada istri dan suami.daerah kabupaten oba samosir dengan peristiwa perceraian dalam wilayah pemerintahan kabupaten toba samosir atau luar wilayah pemerintahan kabupaten oba samosirdengan ketentuan. bagian keenam pencatatan perceraian yang peristiwanya wilayah kabupaten toba samosir yang pembatalannya ditetapkan dari pengadilan. penerbitan pembatalan perkawinan oleh dinas hanya untuk oranglda perkawinan dan membuat catatan pinggir pada buku register dan kutipan aldbupati. bagian kelima pembatalan perkawinanlda perkawinan. pencatatan untuk penerbitan aldyang dilaksanakan wilayah pemerintahan kabupaten toba samosir setiap peristiwa kematian penduduk daerah kabupaten toba samosir yang terjadi wilayah kabupaten oba samosir: desa kelurahan untuk memperoleh surat keterangan kematian dari desa kelurahan; dinas,aragraf pencatatan peristiwa kematian yang terjadi wilayah kabupaten toba samosir setiap peristiwa kematian penduduk wilayah kabupaten oba samosir wajib dilaporkan segera kepada desa kelurahan setempat. setiap peristiwa kematian penduduk daerah kabupaten toba samosir wilayah kabupaten oba samosir(umum bagian kedelapan pencatatan kematmbatalan perceraiandaerah kabupaten toba samosirbupati.bagian kesembilan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anakdesa kelurahan domisili korban;bupatihanya mengeluarkan surat keterangan kematian. bagi penduduk luar kabupaten toba samosir yang mengalami peristiwa kematian wilayah pemerintahan kabupaten toba samosir oleh keluarganya atau yang mewakili melapor sebelum (tiga puluh) hari dari tanggal kematianengan peraturan bupati. paragraf hilang atau kecelakaan yang kuat dugaan mengalami peristiwa kematia dikecualikan padaparagraf pencatatan pengakuan anak pengangkat1an anak wna yang dilakukan oleh wni penduduk kabupaten toba samosirduduk kabupaten toba samosir yang melakukan pengangkatan anak warga negara asing luar negeri penduduk kabupaten toba samosir yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari wnjdaerah yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari wnana menjadi wni sebagaimana dimaksud paddiatur dengan peraturan bupati. paragraf pencatatan perubahan status kewarganegaraan wilayah pemerintahan kabupaten toba samosir perubahan nama seseorang yang diakui hanya berdasarkan penetapan pengadu yang ditunjuk, pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai aturan untuk selanjutnya dinasketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan, pendapatannya diatur dengan peraturan bupatisetiap penduduk diwajibkan melaporkan sendiri peristiwa pendudukannya untuk dicatatkan dan selanjutnya diterbitkan dokumennya oleh dinas. bagian keduabelas pelaporan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukanncatatan peristiwa penting lainnya dalam hal anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraadalrn; siak merupakan satu (back up data disaster recovery centre) bagian kedua unsur;satu tujuan siak babi sistem informasi administrasi kependudukan (sejak)lainnya yang dialaminya sebagaimana dimaksud pad dapat dibantu oleh keluarganya atau orang lain yang dipercayakan dengan surat kuasa yang dibubuhi dengan materengan peraturan bupati. untuk;pasat huruf berada direktorat jenderal pada pemerintah pusat; unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi administrasi kependudukan pada pemerintah provinsi; dan dinas. pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah petugas yang diberi hak aksesdatabase pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten kota dan dinas ;dan database pada penyelenggara kabupaten kota berada pada dinashari sejak tanggal kelahiran); kelahiran atas kapal taut atau pesawat terbang; lahir mati wilayah negeri kesatuan republik indonesia hari sejak tanggal lahir tl); perkawinan wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak tanggal perkawinan); perkawinanmbatalan perkawinan wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak putusan pengadilan); perceraian wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak ditetapkan putusan pengadilan); perceraian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia setelah kembali indonesia hari sejak indonesia); pembatalan perceraian wilayah negara kesatuan indonesia republik indonesia hari sejak ditetapkan putusan pengadilan); kematian wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak tanggal kematian);lain tinggal terbatas dan lain tinggal tetap hari sejak diterbitkan kita); pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia hari sejak kedatangan dari luar negeri); pindah datang dari luar negeri bagi orang asing hari sejak diterbitkannya kitap); perubahan status orang asing yang memiliki lain tinggal terbatas menjadi lain tinggal tetap hari sejak pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia); pindah luar negeri bagi orang asing yang memiliki lain tinggal terbatas atau yang memiliki lain tinggal tetap hari sebelum rencana perpindahan); penduduk yang melakukan perubahan hari sejak terjadi perubahan susunan keluarga); dan penduduk yang memperpanjang ktp hari sebelum masa berlaku habis).lain tinggal tetap yang bepergian tidak membawa ktp; penduduk orang asing yang memiliki lain tempat terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal. babi penetapan denda administratif komunikasi, data center dan data cadangan (back up data disaster recovery center)laporan peristiwa setiap penduduk yang melampaui batas batas waktu kependudukan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut; kelahiran pelaporan terlambat s d tahun anak dan kelahiran pelaporan terlambat s d tahun anak ill dst kelahiran pelaporan terlambat atas tahun anak dst pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak: wni )wna pencatatan dan penerbitan kutipan akta perubahan nama pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian meliputi: wni )wna pencatatan peristiwa penting lainnya perubahan status kewarganegaraan pencatatan perkawinan meliputi: wni )wna pencatatan perceraian meliputi: wni wna pembatalan perkawinan meliputi: wni )wna pembatalan perceraian meliputi: wni )wna pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak wni )wna pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak wni )wna pencatatan akta lahir luar negeri pencatatan kelahiran kapal laut dan pesawat terbang pelaporan lahir mati. pelaporan pencatatan perkawinan luar negeri. pelaporan pencatatan perceraian luar negeri pelaporan pencatatan kematian luar negeri. pelaporan pencatatan perubahan status kewarganegaraan perubahan susunan keluarga dalam kartu keluarga keterlambatan perpanjangan ktp surat pindah datang antar kabupaten kota dan propinsi. kematian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia setelah kembali indonesia hari setelah kematian); pengangkatan anak wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak ditetapkan putusan pengadilan); pengangkatan anakngakuan anak wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah biologi dengan disetujui lbu); pengesahan anak wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak ayah lbu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan); perubahan nama wilayah negara kesatuan republik indonesia hari sejak ditetapkan putusan pengadilan); perubahan status kewarganegaraan wilayah negara kesatuan republik indonesia; atau peristiwa penting lainnya hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan); memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;dan membuat dan menandatangani serta acara pemeriksaan. bab xiii penyidikbabi ketentuan pidana ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan denda administratif diatur dengan peraturan bupati. pembayaran denda administratifidalam buku penerimaan. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam merupakan penerimaan daerah dan disetor kas daerah. denda sebagaimana dimaksud pada dipungut wilayah daerah. babi tata cara pemungutan dan pembayaran denda administratif rp. rp. rp. rp. rp. rp. orang asing tinggal tetap tinggal sementara pindah antar kabupaten kota dan propinsi wni pindah luar negeri aa. wni datang dari luar negeri bb. orang asing tinggal terbatas datang dari luar negeri. cc. orang asing tinggal terbatas berubah menjadi tinggal tetap dd. orang asing tinggal terbatas tinggal tetap pindah luar negeri diundangkan balige pada tanggal j<.a,w kabupaten toba samosir,rudal berlaku pada tanggal diundangkanketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah lni,bab ketentuan penutupbab xiv ketentuan peralihankabupaten oba samosi,n atau luar wilayah kabupaten toba samosir. berbagai peraturan perundang undangkabupaten toba samosir dan meninggalkannya, serta berhak kemballndonesia kabupaten toba samosirumum penjelasan pera turun daerah kabur ten toba samosir nomor tahun tent ang penyelenggaraan administrasi pendudukii. demidiskriminatifdaerah dansanksi administratif dan ketentuan pidana. huruf cukup jelasdata kualitatif' adalah data yang berupa penjel" surat keterangan pencatatan sipil "adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam perda ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar bir cukup jelas pasar cukup jelas cukup jelas pasat cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasat2 cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasar45 cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan""penuh kepercayaan" adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai nilai pengaman kepercayaan terhadap" pengesahan anak" cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten toba samosir tahun nomorberapa peraturan daerah kabupaten toba samosir bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi bilang pajak daerah clan retribusi daerah; bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam angka ditegaskan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis pajak clan retribusinya diluar undang undang nomor tahun dinyatakan hanya berlaku paling lama (satu) tahun sejak diberlakukannya undang undang demak:sud, sehingga perlu dilas:akan pencabutan;encabutan (tujuh belas) peraturan daerah kabupaten toba samosir; bupatitobasamosir, dengan rahmat tuhan yang maha esa pencabutan (tujuh belas) peraturan daerah kabupatentobasamosir tent ang peraturan daerah kabur aten toba samosir nomor tahun2012 peraturan daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi air bersielolangambilan hasil hutan ikujualan produksi usaharuntukan penggunaan tanyeberangan atas air lembaran daerah kabupaten toba samosir tahun seri nomor43); peraturan daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi tempat penginapan pesanggrahan villasar grosir dan pertokoan lembaran daerah kabupaten toba samosir tahun seri nomor44); peraturan daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak peta lembaran daerah kabupaten toba samosir tahun seri nomor pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka menetapkan peraturan daerah tentang pencabutan (tujuh belas) peraturan daerah kabur aten toba samosir. memutuskan dengan penyetujuan bersama dewanperwakilanrakyatdaeaahkabupatentobasamosir dan bup ati toba samosiseri nomor diundang balige pada tanggal pendapatan jasmin simanjuntak cap dto ditetapkan balige pada tanggal mei bupati toba samosiperaturan daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi lain usaha pemanfaatan kayu pada tanah milikjasa konstruksiangkutan sungai, danau dan penyeberalayanan kesehambuangdaftaran perusahaan lembaran daerah kabupaten toba samosir tahun seri nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
oba samosirarkir tepi jalan umum#).gawai sekretaris daerah kabupaten toba samosir, ian liber anggur lembaran daerah kabupatenrkir tepi jalan umum: ii. demimasa retribusi adalah dimana setiap pemilik kendaraan melakukan parkir selama (satu) hari dan untuk parkir berlangganan selamai cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten toba samosir tahuneraan dan waktudan besarnyadan biaya pembinaan didasarkan pada tujuan pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umumuntuk retribusi parkir per unit jam sepeda motor. rp. , (seribu rupiah) baca bermotor. rp. , (seribu rupiah) taksi, mobil penumpang dan sejenisnya. rp. , (dua ribu rupiah) mobil pribadi.oonaaann rp. , (seribu rupiah) bus dan sejenisnya. rp. ,x (tiga ribu rupiah) truk dan sejenisnya.o. rp. , (empat ribu rupiah) truk sumbu (tiga) dan sejenisnya. rp. , (empat ribu rupiah) truk lebih dari sumbu (tiga) gandeng. rp. , (lima ribu rupiah) parkir satu hari satu malam jam). rp. , (sepuluh ribu rupiah) retribusi parkir berlangganan per bulan: sepeda ot.oooooooo. rp. , (sepuluh ribu rupiah) )taksi, mobil penumpang dan sejenisnya. rp. , (tiga puluh ribu rupiah) )bus dan truk dan sejenisnya. rp. (empat puluh ribu rupiah) mobil pribadi dan sejenisnya. rp. , (dua puluh ribu rupiah) )truk sumbu (tiga) dan sejenisnya. rp. , (enam puluh ribu rupiah) )truk lebih dari sumbu (tiga) gandeng. rp. , (delapan puluh ribu rupiah) bab iii pengelolaan dan penetapan lokasi parkir setiap orang yang memikirkan kenderaan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan. penetapan lokasi tempat parkir agar memperhatikan rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten toba samosirketentuan lebih lanjut mengenai tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. setiap orang yang memakidiluar batas batas tempat parkir yang telah ditentukan. petugas parkir berkewajiban untuk memberikan layanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya: menyerahkan karcis parkir:!im
peraturan daerah kabupaten toba samosba samosir, menimbang aa.! dto pendapatan jasmin simanjuntak diundangkan balige padatanggal fermi sekretaris daerah kabupaten toba samosir, gi) dana liberty aan lembaran daerah paten coba samosir tahun nomor. sim penjelasan atas peraturan daerah kabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan bermotoriengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintahgujian kendaraan bermotor,ujian kenderaan bermotoujian kendaraan bermotor bagian kesatu nama, objek, dan subjek retribusi pasajenis kendaraan bermotor dan pelayanan pengujjenis pengujian berkala kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: jenis angkutan tarif mobil bus dan mobil barang (empat) roda adas plat uji ic. penggantian buku uji mobil barang (enam) roda atas tadasaui plat uji tc. penggantian buku uji mobil penumpang umum plat uji je. penggantian buku uji truk gandeng dan truk tempelan bahasa jb. plat uji io. penggantian buku uji kendaraan umum roda tiga baca bermotor. plat uji penggantian buku uji kendaraan khusus tadasali plat uji penggantian buku ujihuruf diatas ditambah , bab iii ketentuan pengujianpenumpang, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum roda tiga (baca bermotor). pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang dimasa berkala uji paling lama (enam) bulan. untuk melaksanakan pengujian dilakukan oleh dinas yang menangani bidang perhubungab ketentuan denda bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat kendaraannya untuk diuji dikenakan denda, besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut terlambat (satu) bulan dikenakan denda dari jasa uji: terlambat s d bulan dikenakan denda dari jasa uji: terlambat (tiga) bulan dikenakan denda 75y6 dari jasa uji, terlambat s d bulan dikenakan denda dari jasa uji, terlambat (lima) bulan dikenakan denda dari jasa uji, terlambat s d bulan dikenakan denda dari jasa uji: keterlambatan lebih dari bulan, untuk setiap bulan dalam tahun dikenakan denda setinggi tingginya rp. (seratus ribu rupiah), keterlambatan diatas (satu) tahun dikenakan denda setinggi tingginya rp. (seratus ribu rupiah). denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutang. bab golongan retribusi retribusi pengujian kenderaan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum. bab wil
peraturan daerah kabupaten toba mesioba samosir, menimbang aa.toba samosesai sekretaris daerah. kabupaten toba samosir, pan live and lembaran rang pusat(meriksaan alat pemadam kebakoba samosir tahun nomor(igunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahayameriksaan alat pemadam kebakaran bagian kesatuyang memanfapenggunaan jasatingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikulabad meliputi biaya administrasi operasional kegiatan, biaya tim pemeriksa, beban belanja modal dan pemeliharaan terhadap peralatan dan\| perlengkapan operasional pemeriksaan alat pemadam kebakara). sampai dengan liter . rp. (empat ribu rupiah): b). lebih dari liter s d liter. rp. (lima ribu rupiah): c). lebih dari liter s d liter. rp. (enam ribu rupiah): d). lebih dari liter. rp. (delapan ribu rupiah). alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya sampai dengan kg. rp. (enam ribu rupiah), lebih dari s d kg. rp. (delapan ribu rupiah): lebih dari s d kg. rp. sepuluh ribu rupiah), lebih dari . i.ordo. rp. (dua belas ribu rupiah): hidrat dan house reel. rp. (tiga ribu rupiah): alarm otomatis: a). sampai dengan m0. , (tiga puluh rupiah) meter persegi, b). lebih dari s d m . , (dua puluh rupiah) meter persegi. spindle otomatis a). sampai dengan m0. , (empat puluh rupiah) meter persegi, b). lebih dari s d m2. , (tiga puluh rupiah meter persegi: cc). lebih dari atas. (dua puluh rupiah) meter persegi::: bangunan industri, pabrik dan gedung: dan b.(satu) tahun\|meriksaan alat pemadam kebakar(maaba samosir, menimbang aa.lintrum sekretaris daerah kabupaten toba samosir, liber nge lembaran daerah kabupayi n'toba samosir tahun nomor.t kan penjelasan atasyediaan dan atau penyediaan kakus, maka perlu dibentuk peraturan daerahyediaan dan atau penyediaan kakuobil tangki tinja adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menyedot, mengangkut, atau dari septik tank komunal instalasi pengolah lumpur tinja tinja adalah segala bentuk jenis kotoran yang ada dalam jamban septik tank yang dapat menimbulkan pencemaran dan penyakit serta mempengaruhi kebersihan, kesehatan dan keindahan. jamban adalah septik tank tempat pembuangan yang berbentuk tabuimanfaatkan pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus yang dilaksankakus dan jarak tempuh lokasi penyediaan kakuditetapkan berdasarkan penjumlahan tarif waktu jarak tempuh dan tarif volume penyediaan. struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus adalah ditetapkan sebagai berikut: berdasarkan waktu dan jarak tempuh pulang pergi kendaraan tangki lokasi besaran tarif retribusi yaitu: jarak tempuh km. rp. (lima puluh ribu rupiah) jarak tempuh km. rp. (seratus ribu rupiah) jarak tempuh km. rp. (seratus lima puluhribu rupiah) jarak tempuh km. rp. , (dua ratus ribu rupiah) jarak tempuh jam atau lebih. rp. , (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan volume penyediaan, ditentukan melalui rumus sebagai berikut bangunan tempat tinggal rumah tangga. rp. , m3 rumah toko kedai, rumah makan dan tempat dagangan. rp. , m3 hotel, penginapan, bioskop, gudang, restoran. rp. , m3 kantor badan swasta. j.been. rp. , m3 bangunan lain yang berfungsi sosial. rp. , m3manfaatan pemanfaatan dari penerimaan retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakusdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tolitoli, menimbang bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, bahwa peraturan daerah kabupaten tolitoli tahun tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu disesuaikan dengan perkembangan, sehingga dilakukan perubahlembaran daerah kabupaten tolitoli tahun2003, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten tolitoli nomor tahun tentang larangan, pengawasan penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol lembaran daerah kabupaten tolitoli tahun nomor seri nomor diubah dan ditambah sebagai berikut ketentuan dalam huruf huruf dan huruf diubah serta penulisan butir huruf diganti dengan angka arabpenyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut sebagaiiberikanbahan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran dengan ethanol, minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang diolah secara tradisional dan tanpa memabukkan, izin peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati untuk memasukkan, mengeluarkan, dan mengedarkan dan menjualtim pengawasan dan penertiban adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang beranggotakan instansi terkait didaerah,bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut izin peredaran sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah pemohon mendapat rekomendasidari dinas perdagangan, perindustrian dan penanaman modal serta dinas kesehatan kabupaten tolitoli. ketentuan diubah, sehingga berbunyi tidak dikeluarkan izin usaha pembuatan dan atau produksi minuman beralkohol baik secara mekanik maupun secara tradisional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi berikut bupati sebelum memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon, selama (empat belas) hari. ketentuan dan diubah, serta ditambah (satu) menjadi (lima) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk hotel restoran rumah makan, cc. super market swalayan. minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat seperti penginapan, wisma, warung kecil, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stadion dan kios kios kecil(seribu) meter. minuman beralkohol tidak boleh dijual dibawah umur tahun, pelajar dan anggota tni, polri serta pegawai negeri sipil yang berseragam. penjual minuman beralkohol hanya diizinkan untuk diminum langsung ditempat penjualan. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut badan usaha dan atau perorangan yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang dan sekitarnya, meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menyertapenjualan sehingga mudah diliat oleh umum: harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan, bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk. setiap orang yang mabuk sebagaimana dimaksud pada huruf karena meminum minuman beralkohol yang menyebabkan dapat menggangu ketentraman masyarakat dapat dilakukan penahanan oleh petugas yang ditunjuk. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam s d jam waktu indonesia bagian tengah dan pada malam hari jam s d jam waktu indonesia bagian tengah: pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang untuk maksimum (dua) jam. ketentuan dijadikan (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut setiap kemasan atau botol minuman beralkohol produk dalam negeri atau produk impordalamdaftar bahan yang digunakan:umum. bahwa berdasarkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, daerah,. il. penjelasan demi sampai dengan cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tolitolielitunglitung timur. inspektorat adalah inspektorat kabupaten belitung timur. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten belitung timur. badan daerah adalah badan daerah kabupaten belitung timur. kecamatan adalah kecamatan wilayah kabupaten belitung timur, bidang perindustrian dan bidang perdagatenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecilandibidkecamatan terdiri dari: kecamatan manggar dengan tipe kecamatan gantung dengan tipe kecamatan kelapa sampit dengan tipe kecamatan dendang dengan tipe kecamatan damar dengan tipe kecamatan simpang renggang dengan tipe dan kecamatan simpang pesdinas sebagaimana dimaksud pada merupakan unsur pelaksana teknis dinasbadan, sebagaimana dimaksud pada merupakan unsur pelaksana teknis badanada dan telah dilakukan penataan organisasi sebagaimana peraturan daerah ini maka:an peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan manggar pada tanggal september bupati belitung timur, ttd muslim ihharuskan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota melakukan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah. hal ini sangat berkaitan dengan pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kotmenjadi kewenangan daerah. dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, harus memperhatikan intensitas urusan pemerintahan dimana untuk mengindentifikasi intensitas urusan pemerintahan telah dilakukan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan disertai data data pendukung yang diverifikasi oleh tim kementerian lembaga sehingga akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. selain itu harus diperhatikan juga potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga organisasi perangkat daerah yang terbentuk akan dapat mendukung visi dan misi dari kepala daerah. penataan kelembagaan dilakukan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan adanya pengklasifikasian kedalam tipe (beban kerja besar), tipe (beban kerja sedang) dan tipe (beban kerja kecil) untuk dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat dprd dan inspektorat, serta klasifikasi tipe dan tipe untuk kecamatan. dengan adanya pengklasifikasian ini diharapkan akan tercipta suatu organisasi yang efektif dan efisien, hemat struktur namun kaya aknaga nanajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung timur, menimbang bahwa dengan adanya peningkatan indeks dan perkembangan perekonomian dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak yang berlaku kabupaten belitung timur, maka dibutuhkan penyesuaian dalam pengaturannya, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf dan penyesuaian terhadap. beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut:, bioskop, theater dan sejenisnya sebesar (sepuluh keseratus), musik hidup, pertunjukan musik festival, pertunjukan artis, panggung remaja dan sejenisnya sebesar (lima belas keseratus), pagelaran kesenian, tari, dan hiburan rakyat sebesar 10y6 (sepuluh keseratus), d.pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar (sepuluh keseratus), pameran sebesar (sepuluh keseratus), sirkus, akrobat, sulap, permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar (dua puluh keseratus), permainan billar, dan bowling sebesar (dua puluh keseratus), h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar (lima belas keseratus), diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 75y5 (tujuh puluh lima keseratus), panti pijat, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran sebesar (dua puluh keseratus), penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf tempat tempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ini, dan il. karaoke sebesar (empat puluh keseratus).ihapus.musim pengambildihapus.: (nol koma nol lima keseratus) untuk nilai jual objek pajak sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), (nol koma lima belas keseratus) untuk nilai jual objek pajak atas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (satu miliar rupiah), dan (nol koma dua keseratus) untuk nilai jual objek pajak atas rp. (satu miliar rupiah). dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. diantara bab xxv dan bab xxvi disisipkan (satu) bab, yakni bab xxv, dan diantara dan disisipkan (empat) baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:iirubahan atas kabupaten belitung timur nomor tahun tentang pajak daerah umum tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang pajak daerah telah sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah adalah sebesar paling tinggi (maksimum: perseru). salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan cara melakukan penyesuaian operasional mungkin terhadap nilai jual objek pajak nop). pada tahun pemerintah kabupaten belitung timur melakukan analisa dan kajian terhadap nop yang telah ditetapkan pada saat pbb p2 masih dikelola oleh pemerintah pusat kabupaten belitung timur yang menghasilkan suatu laporan penyesuaian nop, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap nop kabupaten belitung timur, hal ini berakibat menurunnya keinginan dan kemampuan subjek wajib pbb p2 untuk melunasi pajak terutang yang sudah ditetapkan sehingga menjadi penyebab bertambahnya piutang pbb sektor perdesaan dan perkotaan pada pemerintah kabupaten belitung timur. dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran subjek wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pbb p2, perlu dilakukan perubahan terhadap tarif pbb p2 yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang pajak daerah. serta menindaklanjuti daryang membatalkan beberapa ketentupemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan dengan terbitnya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xii sehinggab.indeks berdasarkan ketinggian bangunan menara, peruntukan wilayah, dan jumlah operator pengguna menaratingkat penggunaan jasa, tarif retribusi: rpm retribusi pengendalian menara telekomunikakibatketentuan pada (in d) nip. noref peraturan daerah kabupaten belitung timur, provinsi kepulauan bangka belitung tahunuraian struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tingkat penggunaan jasa tarif retribusi dengan rincian sebagai berikut: tingkat penggunaan jasa diklasifikasikan sebagai berikut: indeks ketinggian bangunan menara indeks ikm), adalah indeks tinggi kontruksi menara dihitung dari atas tanah bangunan. ketinggian menara nilai indeks meter meter meter meter meter indeks letak menara indeks ilm), adalah index lokasi kawasan menara berada berdasarkan peruntukan wilayah. lokasi kawasan menara nilai indeks kawasan pertanian persawahan perkebunan kehutanan pertambangan perikanan kawasan pemukiman pedesaan kawasan pemukiman perkotaan kawasan perkantoran perdagangan kawasan bandara pelabuhan industri pariwisata purbakala indeks jumlah operator pengguna menara indeks ipm), adalah indeks berdasarkan banyaknya operator telekomunikasi dalam satu menara. nilai indeks operator telekomunikasi operator telekomunikasi operator telekomunikasi operator telekomunikasi tarif jasa pengawasan ditentukan berdasarkan: honorarium, nilainya disesuaikan dengan standar harga belanja kabupaten belitung timur. frekuensi pengawasan, ditentukan sesuai dengan pengawasan yang dilakukan dalam setahun sebanyak (tiga) kali pengawasan. personil, ditetapkan menggunakan (empat) orang petugas. sehingga besaran tarif jasa pengawasan sebagai berikut: jumlah total jasa honorarium nilai rp) personil una frekuensi pengawasan rupiah) rp) (tiga) kali (tiga) kali bupati belitung timur, ttd muslim iha salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala bagian hukum, ttd abdullah, penata tk. iii nip. penjelasan atasmelakukan pengendalian dan pengawasan atas keberadaan bangunan menara telekomunikasi pemerintah kabupaten belitung timur telah menerbitkpenarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi kabupaten belitung timur selama ini berpedomannamun dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii pada tanggal mei maka besarsudah tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan retribusi. hal tersebut terjadi karena penetapan besaranmengacu pada penjelasan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang telahberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii pada tanggal meihonorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, uang makan, alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan pengendalian. berkaitan dengan hal tersebut maka perlu segera dilakukan perubahan atas peraturan daerah kabupaten belitberpedoman pada tata cara penghitunganawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung timur, menimbang bahwa untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat dari bahaya asap rokok dan dalam rangka menurunkan angka perokok kabupaten belitung timur, perlu mengatur kawasan tanpa rokok,belitung timur. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten belitung timutimuokseratus keseratusgian kedua tempat khusus rokok setiap pimpinan atau penanggungjawab ktr sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib untuk menyediakan tempat khusus rokok. tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud padadalam hal tempat khusus merokok belum tersedia maka tempat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada dapat disamakan dengan tempat khusus merokok. bab kewajiban dan larangan setiap pimpinan atau penanggungjawab ktr sebagaimana dimaksud pada huruf b,c,mbinaan ddan pengawasan ktr dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rokok ktr, berupa: sosialisasihasil pengawasan wajib dilaporkan oleh masing masing instansi sesuaisecara berkelanjutan. bab vii sanksi administratif pimpinan atau penanggungjawab ktr yang tidak melakukan pengawasan dan atau inspeksi sebagaimana dimaksud dalam, (saturalihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala peraturan yang telah ada masih berlaku dannii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan, dapat dibagi menjadi beberapa asas, sebagai berikut:c.dengan perokok pemula adalah anak dibawah (delapan belas) tahun, remaja, dan orang dewasa baik laki laki maupun perempuan yang akan mulai untuk merokokdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebes, menimbang: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu pedoman tata cara penagihgihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkota, peraturan pemerintah nomor tahun20218tahun 2020tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten brebes nomor tahun 20162020agihan pajak butiradalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapateguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk segera melunasi tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan ataubab surat teguran atau peringatan bupati dapat menerbitkan surat teguran atau peringatan, sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang bersifat himbauan kepada wajib pajak. surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan segera setelah melewati batas jatuh tempo pembayaranpajak. bupati mendelegasikan wewenang penerbitan surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala badan. bab iii surat tagihan pajak daerah bupati dapat menerbitkan std dalam hal: pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurangnyapajak. bupatimendelegasikanpenerbitan stp dsebagaimanadimaksudpada kepada kepala badan. bab tata cara pembayaran dan penagihan pajak yang terutang berdasarkan spot harus dilunasi paling lambat (empat) bulan sejak tanggal diterimanya spot oleh wajib pajak. spot yang tidak atau kurang dibayar setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar (dua persen)sebulan. wajib pajak dapat diberikan surat teguran atau peringatan, apabila spot yang telah diterima belum dilunasi atau dibayar dalam waktu (lima belas) hari sebelum tanggal jatuhtempo. surat teguran atau peringatanalender sejak tanggalditerbitkan. bentuk formulir surat teguran atausetelahmelewatijangkawaktu (lima belas) harikalendersejaktanggalditerbitkan surat teguranatau peringatan, jumlahpajak yang harusdibayartidakdilunasioleh wajib pajak, maka diterbitkan std danharusdilunasidalamjangkawaktu paling lama (satu) bulansesudahtanggaljatuhtemposetiap bulan. bupati dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada mendelegasikan kepada kepala badan. pajak: yang terutang berdasarkurat teguran atau peringatan aan pemerintah kabupaten brebes kan badan pendapatan daerah nasar) jalan veteran telp. brebes waste brebes, nomor kepada yth. sifat lampiran perihal surat teguran atau peringatan pbb p2 kabupaten brebes diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentupbb p2) kabupaten brebes, maka benda kabupaten brebes menerbitkan surat teguran atau peringatan pbb p2 untuk menghimbau saudara selaku wajib pajak pbb p2 agar segera melaksanakan pembayaran pbb p2 dengan rincian sebagaiberikut: nomor objek pajak nama wajib pajak alamat wajib pajak letak objek pajak tahun pajak objektif#dbk pbb p2 iethuwang denda adm. per blakan dumikkh. jumlah yang harusdibheyar surat teguran atau peringatan ini harus segera dilunasi dalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari kalender sejak tanggalditerbitkan. demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih. kepala badan pendapatan daerah kabupatenbrebes nip. yk mem mem eminem eminem inn enam amami mem imam meme mam maen mmm umma tanda terima surat teguran atau peringatan pbb p2 kabupaten brebes nomor objek pajak nama wajib pajak alamat wajib pajak tahun pajak objek pajak pbb p2 berhutang denda adm. y0) per bulan jumlah jumlah yang harusdibayar surat teguran atau peringatan ini( diterima ditolak oleh bpk ibn saudara .i j. alasan ditolakadalah: .oo.ooooconnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnalnn nnn nnn petugas, penerima, coret yang tidak perlu.td surat tagihan pajak na2: daerah (std) pemerintah kabupaten brebes kepada badanpendapatan daerah yth. bpk ibu sdr. nomor: berdasarkan ketetapan yang tercantum pada surat pemberitahuan pajak terutang spot) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) kabupaten brebes dengan rincian sebagai berikut nomor obyek pajak nama wajib pajak alamat wajib pajak letak obyek pajak ternyata saudara belum melaksanakan pembayaran spot tersebut sehingga benda kabupaten brebes melaksanakan penagihan dengan menerbitkan std dengan rincian sebagai berikut: tahun pajak objek pajak pbb p2 berhutang denda adm. per bulan jumlah jumlah yang harus dibayar jatuh tempo pembayaran tempat pembayaran kepala badan pendapatan daerah std yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah kabupaten brebesonnanannn anna) nip. tanda terima surat tagihan iak daerah pbb p2 kabupaten brebes nomor obyek pajak nama wajib pajak alamat wajib pajak objek pajak pbb p2 berhutang denda adm. per bulan surat tagihan pajak daerah ini diterima ditolak oleh bpk ibu saudara . alasan ditolakadalah @.i.ooe.oooooennnnnnnnnnnnnnnannannnnnannnnnn nan nana petugas, penerima, coret yang tidak perlu. bupati brebes, idea riyanto
macdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebes, menimbang aa. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan: bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah. badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat bumi adalah bumi yang dimiliki pemerintah daerah. tim pengarah yang selanjutnya disingkat adalah unsur pengarah dalam kompetisi yang terdiri dari kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah yang kompeten bidang pelayanan publik. tim pelaksana kegiatan yang selanjutnya disingkat tpktim verifikasi yang selanjutnya disingkat adalah unsur penilai dalam kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan atau unsur profesi akademiagen perubahan adalahbab penyelenggaraan kompetisiumi wajib mengikut sertakan paling sedikit (satu) inovasi setiap tahun untuk kegiatan kompetisi. bumi yang ikut serta dalam kompetisi sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan public service obligation pso) atau usaha lan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, mengikut sertakan inovasi lingkungan instansi masing masing. persyaratan inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi yaitu: selaras dengan tema kompetisi, memenuhi seluruh kriteria inovasi: relevan dengan salah satu kategori kompetisi, telah diimplementasikan paling singkat (bulan) bulbelum pernah menerima penghargaan sebagai kategori top pada kompetisi periode sebelumnya. untuk penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan tp: tpk: dan cc. tv..tunjuk penyelenggaraan kompetipetunjuk penyelenggaraan kompetisalam rangka mencapai visi dan misi diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, businesselpenyelenggaraan kompetisi bertujuan untuk:yang terdiri dari inovasi yang sudah berumur tahun keatas dan rintisan blm berjalan tahun::dan menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem jaringan inovasi pelayanan publik bab penyelenggara dan peserta penyelenggara kompetisi penyelenggara kompetisi, terdiri dari:,cclaksanaan kegiatan kompetisi terdiri dari tatap muka presentasi dan wawancara dengan inovator dilaksanakan secara tatap muka selama (dua) hari dengan pembagian (satu) hari untuk kategori tahun atas dan (satu) hari untuk kategori rintisan belum berjalan tahun. virtual kunjungan lapangan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting. peserta kompetisi peserta kompetisi terdiri dari unit pelayanan publik perangkat daerah dan bumi. inovasi dari peserta yang diikut sertakan dalam kompetisi diajukan dalam bentuk proposal dan dokumentasi inovasiserta perangkat daerah atau bumi yang bersangkutan. peserta dapat mengajukan lebih dari (satu) inovasi. efektif yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan. bermanfaat yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik. dapat ditransfer direplikasi. berkelanjutan: kesehatan, ketahanan pangan:: perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup: dan tata kelola pemerintah: penegakan hukumpublikasi sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi ini dilakukan sebagai berikut: sosialisasi dan bimbingan teknis tingkat kabupaten publikasi pemberitaan melalui websiteunit pelayanan publik membuat dan mengajukan proposal dan dokumentasi inovasi kepada agen perubahan instansi atau perangkat daerah masing masing: agen perubahan mengajukan proposal dan dokumentasi inovasi yang diajukan oleh unit pelayanan publik tersebut kepada sekretariat daerah melalui bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten brebes, dan apabila agen perubahan menilai proposal dan dokumentasi inovasi tersebut belum layak, maka agen perubahan berhak untuk mengembalikan proposal tersebut kepada unit pelayanan publik, sebelum diajukan kepada tim sekretariat. penilaian tahapan penilaian terdiri dari seleksi administrasi seleksi administrasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan selaras dengan tema kompetisi: memenuhi seluruh kriteria inovasi, relevan dengan salah satu kategori kompetisi telah diimplementasikan paling singkat tahun untuk kategori tahun atas dan (enam) bulan untuk kategori rintisinovasiinovasi top pada kompetisi periode sebelumnya: dan belum pernah menerima penghargaan top sebanyak (dua) kali, baik secara berturut turut maupun tidak, pada kompetisi periode sebelumnyalolos seleksi administrasi) selanjutnya dinilai oleh tv. setiap proposal dan dokumentasi inovasi dinilai oleh tv. tahap ini menghasilkan nominasi top inovasi yang dilampirkan dalam berita acara serah terima dari kepada tpk: dan top inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website pemerintah kabupaten brebes dan media lainnya. cc. penentuan top inovasi pada tahap ini, tpk melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut meminta penjelasan kepada atas nominasi top inovasi: menentukan top inovasi dalam sidang tpi yang dihadiri oleh minimal dari jumlah anggota tpk,: dan top inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website pemerintah daerah, dan media lainnya guna mendapatkan opini dari masyarakat. top dan top inovasi selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan meyakinkan presentasi dan wawancara. penyajian dengan bobot dan substansi dengan bobot pada sesi tertentu tahap presentasi dan wawancara, dapat mengundang wakil pengguna pelayanan atau tenaga ahli yang mewakili profesi untuk menjadi bagian dari panel penilai. hasil penilaian wakil pengguna layanan atau tenaga ahli tersebut bersifat pertimbangan dan tidak mengikat dalam pengambilan keputusan. verifikasi dan observasi lapangan.dapat meminta tpk dan atau penentuan inovasi terbaik. berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, menentukan inovasi terbaik: dan inovasi terbaik ditetapkan dengan keputusan bupatipiala dan sertifikat serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik: dan top menerima penghargaan berupa piala, piagam dan uang pembinaan sebagai reward dari pemerintah daerah kabupaten brebes serta wajib ikut serta dalam kip tingkat nasional maupun tingkat provinsi. jadwal kompetisi kompetisi diselenggarakan setiap tahun mulai dari bulan januari sampai dengan maret. rincian jadwal kompetisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara kompetisi latar belakang uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, dan tujuan yang terdiri dari: rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi antara lain kebutuhan kepentingan publik yang tidak belum terhambat terpenuhi), gagasan dari inovasi: tujuan dari inovasi: kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target inovasi! lengkapi uraian tersebut atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan! maksimal kata. saran penulisan paragraf analisa masalah dan pernyataan masalah (problem statement) disertai data kuantitatif, the point dan apa inisiatif inovasi yang ditawarkan paragraf dinarasikan tujuan utama inovasi (maksimal tujuan paragraf deskripsikan dengan jelas siapa dan berapa target dari inovasi tersebut (kelompok miskinrentan dan penyandang disabilitas memiliki poin tersendiri) kesesuaian jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan kategori diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih! maksimal kata. saran penulisan paragraf sampaikan deskripsi masalah (yang diatasi dengan inovasi) sangat relevan dengan kategori inovasi terpilih dan sampaikan pernyataan tegas inovasi termasuk kategori yang mana (pilih kategori yang jarang dipilih dan strategis) catatan inovasi hanya boleh dikaitkan dengan satu kategori inovasi kategori kip terdiri dari: kesehatan: pendidikan: pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat: pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. kontribusi sebutkan kontribusi inovasi terhadap capaian terhadap capaian nasional gs tpb (lihat perpres nomor nasional tahun sustainable jika ada lebih dari satu tujuan dalam development gs tpb dan atau target agar dijelaskan goals secara singkat! gs) tujuan maksimal kata. pembangunan untuk informasi gs tpb lebih lanjut dapat berkelanjutan mengakses laman berikut: tpb) saran penulisan paragraf sampaikan pernyataan tegas inovasi terkait tujuan sdg's yang mana (prioritas) paragraf sampaikan kontribusi inovasi dalam pencapaian tujuan nasional sdg's terpilih, sertakan data bukti catatan inovasi boleh terkait dengan lebih dari satu tujuan sdg's, dijelaskan secara singkat deskripsi uraikan secara singkat cara kerja inovasi ini inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi! maksimal kata saran penulisan paragraf cara kerja inovasi sampaikan mekanisme atau proses bekerjanya inovasi dalam praktik paragraf efektivitas inovasi sampaikan tingkat keefektifan inovasi atasi permasalahan catatan siapkan manual dan sop inovasi, bukti capaian kinerja inovasi, testimoni inovatif jelaskan sisi kebaruan keunikan, nilai kebaruan, nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian tambah, atau masalah dari inovasi ini dibandingkan dengan keunikan model penyelesaian masalah yang pernah ada digunakan dalam konteks wilayah anda dengan cara menggambarkan kecepatan penyelesaian masalah dan luasan target populasi penyelesaian masalah yang terjangkau oleh kinerja inovasi! maksimal kata. saran penulisan paragraf kebaruan sampaikan hal baru, unik, beda inovasi anda dan nilai tambah sampaikan keunggulan dibanding cara lama dalam atasi masalah paragraf kehandalan sampaikan kehandalan inovasi mengatasi masalah (kecepatan, keluasan, keterjangkauan, kinerja) catatan siapkan data komparasi inovasi sejenis transferabilitas jelaskan bukti bahwa inovasi: sifat dapat telah diadaptasi direplikasi disesuaikan diterapkan pada dan diterapkan oleh unit instansi lain, konteks tempat dan atau lain) memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain! maksimal kata. saran penulisan paragraf tranferable sampaikan pernyataan tegas inovasi potensial dan mudah untuk direplikasi paragraf potensi sampaikan kesamaan masalah dan karakter target group banyak daerah lokasi paragraf direplikasi sampaikan bukti akurat inovasi telah direplikasi pihak lain catatan siapkan data kesamaan potensi, media transfer inovasi, testimoni replikator, kerjasama sumber daya jelaskan sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia, metode, peralatan atau material) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut! jelaskan langkah langkah strategi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada! bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan? maksimal kata. saran penulisan paragraf kondisi sampaikan sumber daya yang dimiliki dan digunakan dalam inovasi paragraf mobilisasi sampaikan kondisi dan upaya mobilisasi partisipasi dukungan dan optimalisasi sumber daya paragraf keberlanjutan sampaikan bukti jaminan dukungan sumber daya catatan siapkan data tabel sumber daya, rencana anggaran, bantuan sumber daya eksternal strategi jelaskan strategi apa saja yang telah keberlanjutan dilakukan agar inovasi tetap berlanjut! catatan: strategi keberlanjutan dapat berupa: strategi institusional berupa regulasi: strategi sosial berupa partisipasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan kepentingan publik yang harus dipenuhi: dan strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas sdm, penjaminan kualitas dan atau pemberlakuan sop. maksimal kata. saran penulisan paragraf institusional sampaikan kebijakan regulasi jaminan keberlanjutan inovasi paragraf sosial sampaikan adanya partisipasi dan kolaborasi lintas pelaku dalam inovasi paragraf manajerial sampaikan upaya pengembangan sdm, penjaminan mutu, penyusunan sop catatan siapkan data bukti regulasi, tabel pemangku kepentingan, diklat petugas, iso, sop, dll evaluasi evaluasi internal jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara eksternal internal instansi maupun eksternal (lembaga lainnya yang relevan) untuk mengukur dampak inovasi secara resmi! maksimal kata. saran penulisan paragraf eksistensi sampaikan kegiatan evaluasi resmi yang sudah dilakukan (internal eksternal) dan sampaikan kemampuan evaluasi untuk membuktikan manfaat dampak inovasi catatan siapkan data bukti kegiatan monitoring dan evaluasi, hasil catatan money, skm metode evaluasi jelaskan metode pelaksanaan evaluasi inovasi tersebut (waktu dan indikator kinerja yang digunakan)! maksimal kata. saran penulisan paragraf metode sampaikan nama teknik atau jenis evaluasi yang digunakan dan frekuensi sampaikan intensitas frekuensi pelaksanaan evaluasi paragraf indikator sampaikan indikator parameter keberhasilan inovasi (narasi disertai target terukur) catatan siapkan indikator yang relevan sebagai penentu keberhasilan penanganan masalah dan menjawab tujuan inovasi hasil evaluasi jelaskan hasil dari evaluasi tersebut, baik berupa output maupun outcome! lengkapi dengan data output maupun outcome, sebelum dan sesudah inovasi! bagaimana tindak lanjutdari hasil evaluasi tersebut? maksimal kata. saran penulisan paragraf hasil sampaikan pernyataan keberhasilan inovasi atasi masalah dan before after sampaikan data perubahan sebelum dan sesudah berbasis indikator (output outcome) paragraf tindak lanjut sampaikan tindaklanjut atas hasil evaluasi (termasuk atas rekor hasil money) catatan siapkan tabel before and after, bukti tindak lanjut hasil money responpandemi jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons pandemi covid maksimal kata. saran penulisan paragraf pra sampaikan kondisi inovasi sebelum pandemic, bentuk pokok layanan yang diberikan dan efek sampaikan efek pandemic terhadap pelaksanaan inovasi (pelayanan) paragraf pasca sampaikan penyesuaian perubahan inovasi (pelayanan) akibat adanya pandemic catatan siapkan tabel komparasi layanan sebelum dan sesudah pandemic, disertai indicator keterlibatan jelaskan pemangku kepentingan mana yang pemangku terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka kepentingan dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini! maksimal kata. saran penulisan paragraf identitas sampaikan siapa saja yang terlibat dalam inovasi paragraf peran sampaikan peran yang dimainkan dalam tahapan inovasi, rumuskan prioritas peran stakeholders paragraf keberlanjutan sampaikan kontribusi stakeholders untuk keberlanjutan inovasi (revisi pengembangan) catatan siapkan tabel kontribusi peran pemangku kepentingan dalam inovasi faktor penentu sebutkan dan jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung inovasi! maksimal kata. saran penulisan paragraf penentu keberhasilan sampaikan hasil identifikasi atas penentu keberhasilan inovasi (key success factors) paragraf kendala sampaikan kendala hambatan yang ditemui dalam inovasi catatan siapkan strategi penanganan kendala hambatan untuk mengoptimalkan inovasi, rencana pengembangan (roadmap inovasi) bupati brebes, ttd idea riyantounit pelayanan publik perangkat daerah dan bumi untuk melakukan sosialisasi peraturan bupati ini dengan sebaik baiknya.
peraturan bupati brebes nomor tahun tentang pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerahbluebadan layanan umkabupaten brebesbelanjsisa lebih perhitungan anggarandalam memenuhi kewajibanjangka pendek atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. pembiayaan blueanfaatan lpa blue lpa blue dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada (satu) periode anggaran. lparintah bupati untuk menyetorkan sebagian atau seluruh lpa blue sebagaimana dimaksud dalam didahului dengan pengkajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. pengkajian oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengacu pada: rba, b.laporan ipa yang disajikan berdasarkan periodeanggaran beserta akumulasinya, dan laporan likuiditas keuangan blue. hasil pengkajian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapanjumlah lpa yang akan disetor kas daerah. penyetoran lpa blue kas daerah dilakukan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak perintah bupati sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan. penyetoran lpa blue dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening blue rekening kas daerah. pemanfaatan lpa blue yang disetorkan kas daerah diutamakan untuk mendanai program dan kegiatan layanan dasar masyarakat dan untuk memenuhi standar pelayanan minimal. bab iii penganggaran lpa blu dituangkan dalam rba dan dikonsolidasikan dalam apbd. lpa blu ddisajikandalam pembiayaan blue sebagaisaldo awal pembiayaan. penganggaran pemanfaatan lpa blue mengikuti mekanisme penyusunan apbd. bab ketatausahaan ketatausahaan dana lpa blue yang dikelola oleh blue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang ketatausahaan dan ataupengelolaan keuangan blue. ketatausahaan dana lpa blue yang disetorkan rekening kas daerahmengikuti ketatausahaan apbd. babi pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan atas dana lpa bluekabupaten brebekabupaten brebes yang selanjutnya disingkat rkd adalahkedudukan rkdrkd tahun memuat pedoman pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dgunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten brebes tahun bab iii sistematika sistematika, bupati adalah bupatibupati ini bertujuankali, perizinan non berusaha non kali:cc,wali kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait. bab ketentuan penutup pada aat peraturan bupati ini mulai berlaku, makasatu pintu kabupaten brebes berita daerah kabupaten brebesberdsarkan ketentuan huruf( berita daerah kabupaten brebes tahun nomotransfer bagi hasil pajak daerahperaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa kabupaten brebesbiaya cetak peta, retribusipenyediaan dan atau penyediaan kakus, retribusipersetujuanbangunan gedung, retribusilzin usaha perikanan, dan retribusipengasahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan. bab iii pengalokasian transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagian kesatu penganggaran penganggaran bagi hasil pajak daerahdan retribusidaerahkepada desa sebesar (sepuluh persen) dari rencana penerimaan pajak daerahdan retribusi daerah. penganggaran bagi hasil pajak daerahdan retribusi daerah sebagaimanadimaksuddalam tertuang dalam apbd sebagai belanja dari perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah. bagian kedua penyediaan data paragraf rencana penerimaan bagi hasil pajak daerah badan pendapatan daerah kabupaten brebesmengusulkananggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten brebes. berdasarkan rencana penerimaan pajakpajakdaerahper desa untuk ditetapkan dalam peraturan bupati brebes, dan alokasipenerimaanpajakdaerahper desauntukditetapkandalam surat keputusan bupati brebespenerimaanpajakdaerahsebagaimanadimaksudpada dan menjadi dasar perhitungan bagi hasil pajakdaerah masing masing desa. bagihasilpajakparagraf rencana penerimaan bagi hasil retribusi daerah badan pendapatan daerahkepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten brebesdan kesehatan hewan menetapkan rencana penerimaan retribusi rumah,, j . satuan polisi pamong prajamenetapkanrencanapenerimaanretribusipemeriksaa nalatpemadamkebakaran, dinas perindustrian dan tenaga kerjamenetapkanrencanapenerimaanretribusipengesahan rencana penggunaantenagakerjaasing perpanjangan, il. dinas kesehatanmenetapkanrencanapenerimaanretribusipelayanankesehatan, dinas lingkungan hidup dan pengelolaan sampahmenetapkanrencanapenerimaanretribusipelayanankebersi han sampah, dan retribusi pengolahan limbah cair, badan pengelolaan keuangandan aset daerhmenetapkanrencanapenerimaanretribusisewatanah,bangunan, dan pemakaian kekayaan daerah, bagian umum sekretariat daerah kabupaten brebesmenetapkanrencanapenerimaanretribusisewarumahdinas, dan bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten brebesmenetapkanrencanapenerimaanretribusi sewa islamic centre. berdasarkan rencana penerimaan retribusirretribusidaerahper desa untuk ditetapkan dalam peraturan bupati brebes, dan alokasipenerimaanretribusidaerahper desauntukditetapkandalam surat keputusan bupati brebes. rencana penerimaandan alokasipenerimaanretribusi daerahsebagaimanadimaksuddalam huruf dan b,menjadi dasar perhitungan bagi hasil retribusi daerah masing masing desa. bagihasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam mempertimbangkan potensi retribusi daerah yang ada masing masing desatadan kecamatan menyampaikan perubahan data rencana penerimaanretribusidaerahpenerimaan retribusi daerahmengusulkan perubahan perubahanrencana penerimaansebagaimana dimaksuddalam danperubahan rencana penerimaan pajakdaerahdan atauretribusidaerahper desa untuk ditetapkan dalam peraturan bupati brebes, dan perubahanalokasipenerimaanpajakdaerah dan atauretribusidaerah per desauntukditetapkandalam surat keputusan bupati brebes. paragraf realisasi penerimaan pajak dan retribusidata realisasi sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya disampaikankepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten brebes untukdiperhitungkanbesaranbagihasilnya per desa. bagian ketiga perhitungan dan penetapan alokasi rencanapenerimaan dan alokasipenerimaansebagaimanadimaksuddalam huruf dan serta huruf dan dihitungsebesar (sepuluhpersen) darirencanapenerimaanpajakdaerahsebagaimanadimaksuddalam dan rencanapenerimaanretribusidaerahsebagaimanadimaksuddalam bagi hasil pajak daerahdan retribusi daerahdilakukan denganbab dokumen pelaksanaan penyaluran bagi hasil bagian kesatu dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerahbadan pengelolaan keuangan dan aset daerahuangan dan aset daeraherahdan bagi hasil retribusi daeraherahdan bagi hasil retribusidaerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: tahap sebesar 30y6 (tiga puluh persen) dari alokasipenerimaan per desa, tahap sebesar (tiga puluh persen) dari alokasipenerimaan per desa, dan tahap iii didasarkan pada selisih antara alokasi penerimaan per desadengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap dan tahap ii. penyaluran bagi hasil pajak daerahdan bagi hasil retribusi daerahkepada desa dilaksanakan dengan mekanisme pengajuan permintaan penyaluran dari dinpermades dilengkapi dengan lampiran perhitungan rincian per desa. paragraf pencairan transfer bagi hasil pencairan bagi hasil pajak daerahdan retribusi daerah disesuaikan dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku. paragraf kurang bayar dan lebih bayar dalam hal realisasi penerimaan pajakdaerah dan retribusidaerahsampai dengan triwulan iii lebih besar dari alokasi penerimaan per desa, maka terdapat kurang bayar yang akan dianggarkan dalam apbd perubahan tahun anggaran berikutnya. dalam hal terjadi lebih bayar, maka akan diperhitungkan pada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnyaperubahan apbd tahun berikutnyacamatbab penggunaan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retribusi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerahdan iii. biaya operasional sekretariat badan permusyawaratan desa bpd), iv.vii. kia peraturan bupati brebes nomor tahun tentang pedoman tata cara penggunaankendaraan dinasdalamrangka meningkatkan kinerjadan kelancaran penyelenggaraan tugas tugas pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten brebes secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan fasilitas kendaraan dinas, bahwa guna tertib administrasi dan tertib penggunaan ataspemberian fasilitas kendaraan dinas bagi pegawai negeri sipil perlu diatur pedoman tata cara penggunaan kendaraan dinas lingkungan pemerintah kabupaten brebes: bahwakepala perangkat daerah selakuangkutan bermotor yang merupakan barang milik daerah pemerintah daerah yang hanyabaik roda (dua), roda (tiga) maupun roda (empat) atau lebih. kepentingan dinas adalah kepentingan kepentingan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. tugas kedinasan adalah tugas tugas yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil berdasarkan tugas pokok fungsinya atau status jabatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakupegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pns adalah pns dilingkungan pemerintah daerahns atas pemakaian kendaraan dinasns yangngakibatkan kerugian daerah. pemakai adalah pejabat atau pns yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam speensbaik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah dirugikan. aparat pengawas fungsional adalah lembaga yang secara fungsional berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian yaitudaerah provinsi dan inspektorat daerah kabupateperaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara menggunakan kendaraan dinas lingkungan pemerintah daerah. tujuan tata cara penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada bertujuan untukperangkat daerah. bab jenis kendaraan dinas jenis kendaraan dinas meliputi kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas operasional,huruf merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh pimpinan dprd dan kepala perangkat daerah. kendaraan dinas operasional khusuperangkat daerahjenis kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut jumlah jenis kendaraan silinder maksimal) bupati (satu) unit sedan (satu) unit jeep s.u.v wakil bupati (satu) unit sedan (satu) unit jeep s.u.v jenis kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut silinder maksimal) ketua dprd (satu) unit sedan atau minibus pejabat eselon (satu) unit sedan atau minibus bensin atau minibus solar pejabat eselon iii (satu) unit minibus bensin atau (satu) unit sepeda motor pns staflapangan (satu) unit sepeda motor jenis kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jenis ambulans, pick up, alat alat besar, bus, truk, mobil pemadam kebakaran, kendaraan roda 3tiga) dan sepeda motor khusus. setiap kendaraan dinas wajib dicatat dalam daftar inventaris barang sebagai barang milik daerah. kendaran dinas hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan dinas secara optimal dan efisien. penggunaan kendaraan perorangan dinas ditetapkan oleh bupatiuntuk kepentingan pengamanan dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, setiap kendaraan dinas diberi identitas berupa logo kabupaten dan nendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas khusus dicatat sebagai barang milik daerah pada setiap perangkat daerah dengan kepala kepala daerah sebagai pengguna barangpengguna barang menunjuk calon pemakai kendaraan dinas operasional berdasarkan pertimbangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi jabatannya, dengan menetapkan keputusan penunjukan pemakaunjukan pemakai sebagaimana dimaksud pada sekretaris kepala bagian umum kepala sub bagian tata usaha yang membidangi perlengkapan dan aset menerbitkan speed atas pemakai kendaraan dinas. formatpeed kendaraan dinas operasional diatasnamakan atas diri pemakai dengan mempertimbangkan prioritas dan kepentingan dinas yang lebih utama oleh pengguna barang. dalam hal mendapatkan speed untuk kendaraan dinas operasional, calon pemakai, diwajibkan menyampasalinan ktp sim yang masih berlaku, dan salinan terakhir jabatan. speed bagi kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk pool serta kendaraan dinas operasional khusus diatasnamakan pejabat pada sub bagian umum sub bagian tata usaha pada perangkat daerah. pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada diatur oleh kepala sub bagian umum kepala sub bagian tata usaha dengan persetujuan atasan langsung dan atau pengguna barang. speed bagi pemakai kendaraan dinas berlaku paling lama (dua) tahun dan dapat diperpanjang. setiap pemakai kendaraan wajib memenuhi kriteria memiliki tugas pokok dan fungsi jabatan untuk memakai kendaraan dinas: memahami dampak dan resiko atas pemakaian kendaraan dinas, bertanggung jawab menjaga kendaraan dinas yang dipakai, memelihara kendaraan dinas dari kerusakan dan pemakaian yang tidak sewajarnya, mengganti materi atas kehilangan kendaraan dinas akibat kelalaian dengan ketetapan dari majelis tuntutan ganti rugi pemerintah, tidak memindahtangankan kendaraan dinas pihak lain tanpa seijin pengguna barang, dan bersedia menyerahkan kendaraan dinas kepada pengguna barang apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih utama. pemakai kendaraan sebagaimana dimaksud pada membuat surat pernyataan kesanggu kendaraan yang melanggar ketentuan pada dikenakan sanksi administratif berupa penarikan kendaraan dinas. format surat penarikanakai kendaraan dinas telah pensiun, mutasi dan atau promosi keluar dari perangkat daerah asal, maka speed yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kendaraan dinas yang dipakai wajib dikembalikan kepada pengguna barang sesuai pendapatannya pada kartu inventaris barang. perangkat daerah yang memperoleh tambahan kendaraan dinas baru atau mendapat mutasi kendaraan dari perangkat daerah lain, maka diperlukan pertimbangan bagi proporsi atau rasio kecukupan kendaraan pada perangkat daerah bersangkutan. dalam hal proporsiatau rasio kecukupan kendaraan pada perangkat daerah dianggap berlebih, maka sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah dapat menarik kendaraan lain dari perangkat daerah bersangkutan untuk digunakan bagi perangkat daerah kurang proporsi. kebijakan proporsi atau rasio kecukupan kendaraan dinas pada perangkat daerah adalah wewenang pengelola barang milik daerah. bab pinjam pakai kendaraan dinas pinjam pakai kendaraan dinasdilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau antar perangkat daerah dalam pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. pinjam pakai kendaraan dinas dapat dilaksanakan untuk kendaraan pool dan tidak mengganggu kepentingan pengguna barang perangkat daerah yang bersangkutan. pinjam pakai kendaraan dinas tidak diperkenankan bagi kepentingan komersial, kepentingan politik serta lembaga swadaya masyarakat atau yayasan yang membawa kepentingan kelompok tertentu karena tidak mencerminkan integritas dan keadilan pemerintah daerah. pinjam pakai kendaraan dinas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati. atas persetujuan bupati, pengelola barang milik daerah menerbitkan surat keputusan pinjam pakai kendaraan dinas kepada perangkat daerah pengguna barang. setelah surat keputusan pinjam pakai kendaraan dinas terbit, pengguna barang dan peminjam barang menandatangani bersama berita acara pinjam pakai kendaraan.segala biaya yang timbul dari resiko pemakaian kendaraan dinas yang dipinjam pakai,menjadi tanggung jawab pihak peminjam. bab ketentuan peralihan pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum peraturan bupati ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati ini paling lamaidentitas kendaraan dinas kendaraan roda dua kendaraan dinas roda dua diberi identitas berupa nomor registrasi kode barang inventaris, diletakan tempat yang aman tidak mudah rusak dan mudah dibaca. kendaraan dinas operasional roda empat. kendaraan dinas operasional roda empat diberi identitas berupa logo dan tulisan kendaraan operasional . (nama skpd) kabupaten brebes), terbuat dari stiker warna huruf kontras dengan warna dasar kendaran. contoh stiker kendaraan operasional aje bukan kabupaten brebes kendaraan dinas khusus lapangan. kendaraan dinas khusus lapangan roda tiga atau lebih, disamping diberi identitas sesuai dengan fungsinya (ambulance, patroli, pemadam, dll, diberi identitas lain berupa logo dan tulisan kendaraan . (sesuai fungsinya) (nama unit kerja) kabupaten brebes, terbuat dari stiker warna huruf kontras dengan warna dasar kendaraan. contoh stiker kendaraan perpustakaan keliling @:s kabupaten brebeskeputusan penunjukan pemakai kendaraan dinas (kop perangkat daerah) keputusan kepala nina (nama perangkat daerah) nomor aan. pom . tentang penunjukan pemakai kendaraan dinas lingkungan .(nama perangkat daerah) kabupaten brebes kepala . (nama perangkat daerah) menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan . peraturan bupati brebes nomor . tahun tentang penunjukan pemakai kendaraan dinas, perlu menetapkan keputusan kepala . perangkat daerah) tentang penunjukan pemakai kendaraan dinas lingkungan . nama perangkat daerah). tahun tentang pedoman tata cara penggunaan kendaraan dinas lingkungan pemerintah kabupaten brebes berita daerah kabupaten brebes tahun nomor. memutuskan menetapkan kesatu menunjuk pemakai kendaraan dinas operasional lingkungan nama perangkat daerah) kabupaten brebes kepada pegawai negeri sipil dengan nama dan data kendarkepala bagian kepala sub bagian tata usaha . nama perangkat daerah) yang membidangi masalah perlengkapan dan asetkepala . ini berlaku selama (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan brebes pada tanggal kepala .(nama perangkat daerah) lampiran keputusan kepala . nomor tahun tentang penunjukan pemakai kendaraan dinas daftar pemakai kendaraan dinas lingkungan .euu. (nama perangkat daerah) aan aan aan aaa kepala .(nama perangkat daerah) bupati brebes, idea riyanto lampiran iiiunjukan pemakaian kendaraan dinas (speed) (kop perangkat daerah) surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas nomor loose yang bertanda tangan bawah ini nama nip jabatan sekretaris kepala . nama perangkat daerah yang membidangi masalah perlengkapan dan aset)milik pemerintah kabupaten brebes, yang digunakan untuk operasional . nama perangkat daerah) dengan data kendaraan polisi jenis merk type tahun pembuatan pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan memelihara dan merawat kendaraan dinas secara rutin agar selalu dalam keadaan baik dan sikap pakai. mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata mata hanya untuk keperluan dinas. melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan. bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan. menyerahkan mengembalikan kepada kepala perangkat daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari perangkat daerah atau pensiun. pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang meminjamkan kendaraan dinas kepada pihak lain. mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas untuk keperluan lain selain keperluan dinas. menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan utang. membiarkan kendaraan dinas tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan dilokasi yang tidak aman atau kurang terlindung. pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraanrebes, .o. con sekretaris kepala . yang membidangi masalah perlengkapan dan aset pangkat tembusan yth. sat. oomrnyataan kesanggupanperangkat daerah melalui sekretaris kepala bagian kepala sub bagian yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, apabila terjadi mutasi keluar dari perangkat daerahmentaati ketentuan penggunaan kendaraan dinasbrebes, . yang membuat pernyataan pangkatarikan kendaraan dinas (kop perangkat daerah) nomor brebes,. sifat segera kepada yth. lampiran sdr. icon perihal penarikan kendaraan dinas di dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten brebes, khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional . nama perangkat daerah), bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut sesuai dengan peraturan bupati brebes nomor . tentang tata cara penggunaan kendaraan dinas pada . ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purnakabupaten brebes, salah satu kendaraan dinas operasional roda . yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut. nama perangkat daerah) melalui sekretaris kepala . yang membidangi masalah perlengkapan dan aset), paling lambat seeemeeeelperangkat daerah) atas nama saudara nomor .nana. nip. nnntnkakk. bupati brebes, idea riyanto
peraturan bupati brebes nomor tahun tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa kabupaten brebes dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebes, menimbang aa. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, khusunya masayarakatrebessasaran yang diharapkan, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor permen m tentang pengelolaan rumah susun sewa, pemerintah daerah kabupaten kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunasarana prasarana utilitas umum perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah,, memutuskan memutuskan peraturan bupati tentang pengelolaan rumah susun sederhana sew. yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatanrangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa. bab pemanfaatan fasilitas rusunawa setiap orang dapat memanfaatkan fasilitas rusunawa. fasilitas rusunawa yang dapat dimanfaatkan terdiri dari: hunian, dan bukan hunian. fasilitas hunian rusunawa sebagaimana dimaksud pada hurufdaerah, dan belum mempunyai rumah berdasarkan surat keterangan yang diketahui oleh kepala desa atau kepala kelurahan. pemanfaatan fasilitas huniansebagaimana dimaksud dalam hurufrangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawayang dilakukan oleh penghuni. pemanfaatan fasilitasrangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelola rusunawfasilitas bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada diatur oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawabagi penghunirangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaanperjanjian sewa menyewa. pemeliharaan bangunan rusunawa dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa yang meliputi prasarana, sarana, dan utilitas rusunawa. bab iii rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa setiap orang yang memanfaatkan ruang rusunawa wajib memperoleh rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rusunawa, dan rekomendasi pemanfaatan fasilitas bukan hunian rusunawa. masa berlaku rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa paling lama (satu) tahun. rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rusunawa dapat perbarui paling lama (enam) kali masa berlaku rekomendasi. dasar pemberian rekomendasiruang rusunawa. dasar pemberian rekomendasiruang bukan hunian rusunawaperangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelola rusunawa. persyaratan administrasi rekomendasi pemanfaatan ruang hunian rusunawaformulir data pemohon dan kependuduk. persyaratan administrasi rekomendasi pemanfaatan fasilitas bukan hunian rusunawa sebagai berikut: surat kuasa bermaterai dalam hal dikuasakanj,foto copy akta pendirian badan usaha untuk pemohon yang berbadan usaha. prosedur pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa adalah sebagai berikut: kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan rekomendasi yang telah lengkap dan benar, perangkat daerah yang dan atau tinjauan lokasi memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi, dan keputusan kepala perangkat daerah yang telahmenyampaikan surat pengantar dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa, meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunianperangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawasunawa setelah membayar tarif iuran pengelolaan rusunawa dan menandatangani perjanjian sewa menyewa. pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa sebagaimana dimaksud pada adalah pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa paling sedikit sebesar tarif iuran pengelolaan rusunawa pada bulan pertama. perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa dan kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa. perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit: penyelesaian perselisihan, dan sanksi atas pelanggaran. masa berlaku perjanjian sewa menyewa sesuai dengan masa rekomendasi yang berikan. bab hak, kewajiban dan larangan penghuni hak penghuni sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: memanfaatkan fasilitas rusunawa sesuai rekomendasi yang dimiliki, dan penghuni yang memiliki cacat fisik dan atau lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus. kewajiban penghuni sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut membayar tarif iuran pengelolarekomendasi pemanfaatan rusunawa berakhir atau rekomendasi pemanfaatan rusunawa dicabut, dan menyerahkan kembali kepada pengelola dalam kondisi baik. penghuni sebagaimana dimaksudrekomendasi:tarif iuran pengelolaan rusunawa setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rusunawa wajib membayar tarif iuran pengelolaan rusunawa. tarif iuran pengelolaan rusunawa bayarkan secara tunai lunas. tarif iuran pengelolaan rusunawa bayarkan per bulan atau pertahun. pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa dibayarkan per bulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat tanggal (empat belas) setiap bulan. pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa dilakukan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa. pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan terdiri dari komponen harga iuran pengelolaan rusunawa fungsi hunian, fasilitas bukan hunian dan denda. pendapatan hasil tarif iuransanksi administratif setiap pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa yang melanggar ketentuan dalam dan huruf huruf dan huruf dan diberikan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penyegelan, dan atau pencabutan rekomendasi. setiap pemilik rekomendasi pemanfaatan rusunawa yang melanggar ketentuan huruf huruf dan huruf diberikan sanksi administratif berupadalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawasunawa, pemilik rekomendasisunawa dicabut. bab vii pencabutan rekomendasi pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa selain sebagaimana dimaksud dalam dan juga dapat dicabut dalam hal ada permohonan dari penghuni, rekomendasi pemanfaatan ruang rusunawa dikeluarkan atas data yang tidak benar dipalsukan oleh pemohon rekomendasi, dan pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa dikeluarkan atas data yang tidak benar dipalsukan oleh pemohon rekomendasi. pelaksanaan pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa sebagaimana dimaksud pada disertai dengan penutupan fasilitas rusunawa. pencabutan rekomendasitarif iuran pengelolaan rusunawa yang telah dibayarkan oleh pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa yang dicabut rekomendasinya sebagaimana dimaksud pada tidak dapat ditarik kembali. pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa wajib mengembalikan ruang rusunawa kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dalam kondisi baik paling lambat (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa. dalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa tidak mengembalikan fasilitas rusunawa sebagaimana maksud pada maka perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa melakukan pengosongan tanpa syarat. bab viii pelaksanaanperangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dan dengantata cara pendaftaran pangan segar asal tumbuhan untuk produk dalam negeri usaha kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebes, menimbang bahwa dalam rangka menyediakan pangan segar asal tumbuhan yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah, bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu pedoman pendaftaran pangan segar asal tumbuhan untuk produkhp)brebes. daerah adalah kabupaten brebes. otoritas kompeten keamanan pangan yang selanjutnya disingkat kkp adalah unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah tingkat propinsi atau kabupaten kota yangkomisisekretaris opp atau ketua kkp kabupaten kota atau provinsi dan minimal berpengalaman dalam pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan minimal (dua) tahun. petugas tim inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh kkpangan segar asal tumbuhlaku usaha pusatlaku usaha pangan produksi dalam negeri usaha kecil meliputi usaha mikro dan usaha kecil, dan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan pusat produksi dalam negeri meliputi usaha menengah, serta pelaku usaha pusat produksi luar negeri meliputi digunakan dalam penanganan pusat, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi. informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukkemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat,, tata cara penomoran pendaftaran pusat syarat dan tata cara pendaftaran produk dalam negeri usaha kecil bagian kesatu umum pendaftaran pusat dilakukan terhadap pusat dalam kemasan dan atau pelaku usaha dimaksud pada dapat mendaftarkan unit penanganan pusat untuk mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang penilaiannyaterbitkan oleh kkp d kabupaten yang merupakan bukti penjaminan keamanan pusatpertanian dan ketahanan pangan. kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada bertindak sebagai ketua kkp dan tim teknis kkp ditetapkan oleh kepala perangkat daerah tersebut. nomor pendaftaran pusat produk dalam negeri usaha kecil diterbitkan oleh kkp kabupaten brebes. dalam hal petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran pusat produksi dalam negfoto copy surat keterangan level penerapan sanitasi higiene pada sarana produksi dan distribusi pusat bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran produk dalam negeri usaha kecil, dan surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh kkp d kabupaten.pertanian dan ketahanan pangan selaku ketua kkp kabupaten brebes. ketua kkp kabupaten brebesa). pemenuhan standar penanganan yang baik pusat minimal level b). pemenuhan standar keamanan dan mutu pusat sesuai ketentuan perundang undangan, dan c). pemenuhan ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang undangan. ketua kkp kabupaten brebesan nomor pusat akan menjadi dasar bagi kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk menerbitkan surat persetujuan pendaftaran pusat. bab iii tata cara penopd uk aa.aa b.bb.bb.cc.dddddd. mm yy keterangan pusat pd uk kode sesuai jenis pendaftarankomoditas mengacu pada keputusan bb.bb menteri pertanian nomor pts hk. m tentang jenis komoditas tanaman binaan lingkup kementrian pertanian, dan yy bulan dan tahun penerbitan nomor. tata cara penomoran pendaftaran pusat pd uk untuk produk campuran pusat pd uk mix aa.aa ggg b.bb.cc.dddddd. mm yy keterangan pusat pd uk kode sesuai jenis pendaftaran,angka yang menunjukkan jumlah ggg pusat yang dicampur mix yy bulan dan tahun penerbitan nomortidak ada perubahan label kecuali identitas produsen distributor importir, dan masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari bulan sebelum masa berlaku habisunit yang menerbitkan nomor pendaftaran pusat. bab perpanjangan viii sanksi administratif pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam dan serta dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran pusat, dan atau cc. pencaburebes. ditetapkan brebes, pada tanggal september bupati brebesmn peraturan bupati brebes nomor tahun tentang pembentukan lembaga pengelola islamic centerislamic center kabupaten brebes yang professional, efektif dan efisien, perlu sebuah lembaga non struktural daerah yang secara mandiri dan transparan untuk mengelola seluruh aset pemerintah daerah kompleks islamic centerdoman pembentukan lembaga pengelola islamic centmbentukan lembagapengelola islamic center. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati brebes. islamic center adalah pusat kegiatan dakwah, kajian, riset, pengembangan dan pemberdayaan umat islam kabupaten brebessebagaiwadahuntukmelaksanakanpengelolaan islamic center. lembaga pengelola islamic center adalahlembaga non struktural yang dibentuklah pemerintah kabupaten brebessebagaiwadahuntukmelaksanakan pengelolaan islamic center. mustasyar islamic center adalah organ lembaga pengelola islamic centeryang berfungsi sebagai dewan penasihat, pembina dan pengawas lembaga pengelola islamic center kabupaten brebes. ketua islamic centeradalah ketua lembaga pengelola islamic center. sekretariat adalah sekretariat islamic center yaitu sebusekretaris adalah sekretaris islamic center sebagai kepala sekretariat islamic center divisi takmir masjid, pendidikanya kegiatan keislaman adalah pelaksanaan islamic centeryang mengkoordinasikan seluruh kegiatan peribadatan,peringatanharibesarislam, dakwah, ukhuwah islamiyah, fasilitasimanasik haji atauumroh, pendidikandankajianislam. divisi pemeliharaan aset, bisnisdan kemitraanadalah pelaksana islamic center yang mengkoordinasikanseluruhkegiatanpemeliharaanaset, penyediajasa, bisnisdankemitraan. divisi pemberdayaan muatan pengembanganadalah pelaksana islamic center yang mengkoordinasikanseluruhkegiatanekonomi, kesehatan, sosialbudaya, advokasihukum, layananpublik, pengembangansumberdayamanusia sdm) dan islamic center brebes. kawasan islamic center adalahaset pemerintah kabupaten brebesseluas hektar yang berlokasi jalan yos sudarso brebes. bab pembentukan berdasarkan peraturan bupati ini dibentuk lembaga pengelola islamic center. pengurus lembaga pengelola islamic center sebagaimana dimaksud dalam 2ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii visi dan misi lembaga pengelola islamic center visi lembaga pengelola islamic center yaitu: mewujudkan islam wasathiyah misi lembaga pengelola islamic center yaitu: menjadikan islamic center sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, kajian, pengembangan dan pemberdayaan umat islam kabupaten brebes, menjadikan islamic center sebagai lembaga publik yang transparan, profesional, mandiri, efektif dan efisien, membantu pemerintah kabupaten brebes dalam melaksanakan pelayanan publik demi terwujudnya masyarakat muslim brebes yang beriman dan bertakwa serta adil dan makmur. bab struktur, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi struktur organisasi lembaga pengelola islamic center, terdiri dari mustasyar islamic center, ketua islamic center, ketua harian islamic center, sekretariat islamic center,dan pelaksana divisi. bagan struktur lembaga pengelola islamicngelola islamic center dipimpin oleh seorang ketua islamic center yang dalam melaksanakan tugasnya berada bawah arahan nasihat, pembinaan dan pengawasan mustasyar islamic center. ketua islamic center lembaga islamic center bertanggungjawab kepada bupati melalui sidang mustasyar. ketua harian islamic center dalammelaksanakantugasdanfungsinyabertanggungjawabkepadaketua islamic center. sekretariat islamic center dipimpinolehseorangkepalasekretariatberkedudukandibawahdanbertanggung jawab kepada ketua islamic center untuk melaksanakan tata kelola dan tata usaha lembaga. pelaksana divisidalammelaksanakantugasdanfungsinya bertanggungjawab kepada ketua islamic center. lembaga pengelola islamic center mempunyai tugas penetapan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sehingga dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi lembaga sebagaimana dimaksuddalam dan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lembaga pengelola islamic centermempunyai fungsi: penyusunan dan perumusan kebijakanstrategis pengelolaan islamic center, mengkoordinasikan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengelolaan islamic center. bagian kesatu mustasyar islamic center mustasyar islamic center sebagaimanadimaksuddalam huruf beranggotakan (lima) orang yang terdiri dari tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pejabat daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan umat islam dan diakui kapasitas keilmuan, akhlak dan prestasinya oleh masyarakat kabupaten brebes, susunan keanggotaan mustasyar islamic center terdiridari (satu) orang ketuamerangkapanggota, (satu) orang sekretarismerangkapanggota, dan (tiga) orang anggota. mustasyar islamic center dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya didukungoleh sekretariat islamic center. mustasyarlslamic center memiliki tugaskan wewenang antara lain: memberikan nasihat,pembinaan dan pengawasan kepada pengelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga pengelola islamic center baik diminta ataupun tidak diminta, menyerap dan menyampaikan aspirasi umat tentang pengelolaan pusat kegiatan dakwah, kajian, riset, pengembangan dan pemberdayaan umat islam kabupaten brebes, mustasyar dalam menjalankan tugas pengawasan memiliki wewenang untuk meminta lembaga akuntan publik yang independen untuk melakukan audit laporan keuangan lembaga tanpa persetujuan ketua islamic center, kebijakan mustasyar pada poin atas dapat dilakukan dengan persetujuan atau usulan (lima) anggota mustasyar, menyelenggarakan sidang mustasyar paling sedikit (satu) kali dalam (satu) semester, menyelenggarakan sidang darurat mustasyar setiap saat jika dibutuhkan. sidang mustasyar sebagaimanadimaksuddalam huruf diselenggarakan oleh mustasyar islamic center yang dihadiri oleh bupati, ketua islamic center, sekretaris islamic center, seluruh pejabat pengelola islamic center dan tamu undangan. sidang mustasyar terdiri dari jenis sidang mustasyar awal, sidang mustasyar akhir, dan sidang darurat mustasyar. sidang mustasyar awalsebagaimanadimaksudpada huruf terdiridari: sidang mustasyar awal bersifat terbuka untuk umum, dan sidang mustasyar awaldiselenggarakan pada pertengahan semester pertama tahun anggaran berjalan. sidang mustasyar awalsebagaimanadimaksudpada huruf aa, diselenggarakan dengan tujuan dan agenda merupakan forum sidang laporan pertanggungjawaban ketua islamic centerkepada bupati atas pelaksanaan program kerja lembaga pada periode tahun anggaran sebelumnya, pemaparan hasil evaluasi, saran dan tanggapan mustasyar, membuka ruang dialog publik. sidang mustasyar akhirsebagaimanadimaksudpada huruf terdiridari: sidang mustasyar akhir bersifat terbuka untuk umum, sidang mustasyar akhirdiselenggarakan pada pertengahan semester kedua tahun anggaran berjalan. sidang mustasyar akhirsebagaimanadimaksudpada diselenggarakan dengan tujuan dan agenda pemaparan ketua islamic center tentang rencana kerja anggaran lembaga periode tahun anggaran berikutnya, pemaparan tanggapan mustasyar sebagai nasihat dan saran masukan atas rencana kerja anggaran lembaga untuk periode tahun anggaran berikutnya, membuka ruang dialog publik atas rencana kerja anggaran lembaga untuk periode tahun anggaran berikutnya. sidang darurat mustasyar sebagaimanadimaksudpada huruf, terdiridari: sidang darurat mustasyar bersifat tertutup untuk umum, sidang darurat mustasyarbisa diselenggarakansewaktu waktu jika diusulkan oleh separuh plus satu anggota mustasyar. sidang darurat mustasyarsebagaimanadimaksudpada diselenggarakan dengan tujuan dan agenda mendengarkan penjelasan ketua islamic centeratas suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh ketua islamic center yang dianggap oleh mustasyar sebagai bentuk penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidak patahan ketua islamic center terhadap nasihat atau saran masukan dari mustasyar yang dapat berakibat pada kerugian materi dan atau nama baik lembaga dan umat islam pada umumnya, memberikan keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan ketua islamic center atas permasalahan yang disidangkan, menindak lanjuti hasil keputusan sidang dengan memerintahkan kepada ketua islamic center untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan atau membatalkan kebijakan yang tidak sesuaidengan peraturan perundang undangan, memberikanlaporan kepada aparat penegak hukum untuk melanjutkan hasil keputusan sidang melalui proses hukum yang berlaku jika hasil keputusan sidang darurat mustasyar menolak penjelasan ketua islamic centeratas permasalahan yang disidangkan. bagian kedua ketua islamic center ketua islamic centersebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi sebagai penanggungjawab sekaligus bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud dalam dan ketua islamic center bertanggungjawab kepada bupati melalui sidang mustasyar. ketua islamic center dapat diangkat dari unsur pns pemerintah daerah atau profesional dari unsur masyarakat yang memiliki integritas, kapabilitas dan kepedulian yang tinggi terhadap pemberdayaan umat islam kabupaten brebes. ketua islamic center berwenang membuat peraturan lembaga yang bertujuan agar lembaga dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menjalankan misi dan mewujudkan visi terbentuknya lembaga pengelola islamic center. ketua islamic center membawahi divisiyaitu: divisi takmir masjid, pendidikan, dan kegiatan keislaman, divisi pemeliharaan aset, bisnis, dan kemitraan:dan divisi pemberdayaan umat, dan pengembangan. paragraf divisi takmir masjid, pendidikan, dan kegiatan keislaman bidang takmir masjid, pendidikan,dan kegiatan keislaurusan peribadatan,sarana dan prasarana peribadatan, dakwah, pendidikan, majelis taklim, infak, fasilitasi manasik ibadah haji umroh, remaja masjid, panitia hari besar islam, serta kemaslahatan umat. pelaksana divisi takmir masjid, pendidikanya kegiatan keislaman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua islamic center. pelaksana divisi dapat mengusulkan tambahan sub bidang kepada ketua dan akan diputuskan pada sidang mustasyar awal. paragraf divisi pemeliharaan aset, bisnisdan kemitraan divisi pemeliharaan aset, bisnis, dan kemittata kelolaan tata laksana penggunaan dan pemeliharaan atas perlengkapan dan barang inventaris lembaga, serta menerapkan strategi pengembangan bisnis yang sehat dan akuntabel. pelaksana divisidapatmengusulkantambahan sub divisijikadiperlukankepada ketua islamic center dan akan diputuskan pada sidang mustasyar awal. paragraf divisi pemberdayaan muatan pengembangan divisi pemberdayaan umat, dan pengembekonomi, kesehatan, sosialbudaya, pelayananpublik pengembangan sumberdayamanusia sdm) danislamic center. pelaksana divisi dapat mengusulkan tambahan sub divisi kepada ketua dan akan diputuskan pada sidang mustasyar awal. bagian ketiga sekretariat islamic center sekretariat islamic center sebagaimana dimaksud dalam huruf adaljabatan strategis dalam sekretariat yaitu kepala sekretariat dan sub bagian perencanaan program dan keuangan harus dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten brebesyang memenuhi persyaratan administratif. kepala sekretariat islamic center disebut sekretaris islamic center yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua islamic center. sekretaris berfungsi sebagai pejabat kuasa pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran dariunsurperangkatdaerahsesuaidengan peraturan perundang undangan. sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengurusan surat menyurat, administrasi sumber daya manusia, kerumah tanggapan dan inventarisasi kantor, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, serta administrasi keuangan lembaga. sekretaris dalam menjalankan tugas tugasnya berwenang untuk menyusun dan menerbitkan peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan tata usaha dan tata kelola lembaga yang mengikat seluruh pegawai dan pejabat lembaga. semua peraturan dan atau tata tertib yang dibuat sekretaris harus mendapat persetujuan ketua islamic center. sekretaris berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan administrasi dan keuangan yang diperlukan oleh mustasyar islamic center sesuai dengan program dan rencana kerja lembaga yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran lembaga. sekretaris, membawahi sub bagian perencanaan program dan keuangan,dan sub bagian data dan hubungan kemasyarakatan. sub bagian sebagaimana dimaksud pada masing masing dilaksanakan oleh staf sub bagianyang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris. paragraf sub bagian perencanaan program dan keuangan staf sub bagian perencanaan program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. paragraf sub bagian data dan hubungan kemasyarakatan staf sub bagian data dan hubungankemasyarakatanmempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi dan dokumentasi data sertakehumasan. bab masa kerja masa jabatan anggota mustasyar untuk (satu) periode adalah (lima) tahun. seorang anggota mustasyar dapat menjabat lebih dari (dua) kali periode sampai dengan yang bersangkutan mengundurkan diri atau ditolak oleh (tiga) orang atau lebih anggota mustasyar yang lainnya. masa jabatan ketua, sekretaris, divisi, dan staf sub bagian untuk periode adalah (lima) tahun. seorang ketua sekretaris, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang dapat menjabat pada jabatan yang sama paling lama selama (dua) periode. pejabat pengelola islamic center yang berasal dari unsur pns pemerintah daerah yang sudah tidak menjadi pejabat pengelola akan dikembalikan pemerintah daerah. pegawai lembaga islamic center yang berasal dari unsur non pns masa kerjanya ditentukan dalam surat perjanjian kerja. ketentuan tentang perjanjian kerja antara pegawai dan lembaga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala lembaga pengelola islamic center. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasdanfungsinya, ketua islamic center mustasyar, sekretariat, dan pelaksana divisitaatdanberpedomanpada peraturan perundang undangansertamenerapkanprinsip prinsipkoordinasi, integrasidansinkronisasi, eksistensi, efektivitas, transparansidanakuntabilitas. pimpinan disetiap tingkatan wajib mengawasi bawahannya masing masing, dalamterjadi penyimpangan segera mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai denganperaturan perundang undangan. bab vii ketatausahaan keuangan dan barang ketua islamic center sebagaipenggunaanggarandanpenggunabarang. ketua islamic center berwenangdanbertanggungjawabdalampenatausahaankeuangandanbarang. sekretaris islamic center sebagaikuasapenggunaanggarandankuasapenggunaanggaran. penatausahaankeuangandanbarangdilaksanakansesuaidengan peraturan perang ang undangan. bab viii kerjasama dalamrangkapelaksanaantugasdanfungsilembagapengelola islamic center brebes, ketua islamic center dapatbekerjasamadenganpihakketiga. kerjasamasebagaimanadimaksuddimaksud (satu) dilakukandenganprinsipsalingmenguntungkan, disepakatisesuaidenganperaturanperundang undangan. penandatanganankerjasamasebagaimanadimaksud (satu) dilakukanlah ketua islamic center sesuaidenganperaturanperundang undangan. bab ketentuan peralihan pihakketiga yang menempati kawasan islamic center sebelumberlakunya peraturan bupatiini, wajibmenyesuaikanketentuandalam peraturan bupatiinipaling lama (lima) tahunsejak peraturan bupatiiniberlakuiadanya perubahan rincian dana desa setiap desa kabupaten brebes, makagasnyektif lainnya. kriteria sebagaimana dimaksud pada adalah tpp asn berdasarkan bebasn berdasarkan kondisi kerja provinsi atau kab kota sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic tpp asnpenetapan kriteria tpp asnasn provinsi atau kab kota. tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, tempat bertugas dengan bobot paling tinggi sebesar dari basic tpp, dan kelangkaan profesi dengan bobot minimal dari basic tpp. asnmberian tpp untuk calon pegawai negeri sipil mendapatkan (delapan puluh persen) dari besaran pagu tpp berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai kemampuan keuangan daerahasn yang dipimpinnya. penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam hurufasn.asnasn dilakukan bppsdmk. babpersentase psw menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor tpp sebagaimana dimaksud pada il), dan pengurangan dari pagu tpp disiplin kerja. asnasn bulan) pengurangan tpp sebagaimana dimaksud dari pagu tpp disiplin kerja. asnpresentase jangka jenis hukuman hukuman pengurangan waktu disiplin disiplin pengurangan teguran ringan bulan dam pernyataan ringan bulan tidak puas secara tertulis penundaan kenaikan gaji sedang bulan berkala selama (satu) tahun penundaan sedang bulan kenaikan pangkat selama (satu) tahun penurunan pangkat sedang bulan setingkat lebih rendah selama (satu) tahun penurunan pangkat berat bulan setingkat lebih rendahberat yo0 bulan meliasnasnasn yang menjalani cuti bersama, asn yang menjalani cuti tahunan, cc. asn yang melaksanakan tugas dinas luar kantor, dan asnasn penerima sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. selain tpp sebagaimana dimaksud asntpp bagi asnasn'tpp padaejabat pelaksana tugas. hanya menerima tpp pada jabatan tpp asn yang tertinggi, dan tpp asnasnasn yang bekerja pada instansi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, asn yang bekerja pada instansi dengan pola jasa pelayanan kesehatan, asnj . asn,pada tanggal januari sampai dengan juni dilakukan ujiroduktivitas kerja dengan bobot (seratus persen). bab xii ketentuan peralihan bagi perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan corona virus disease covid yaitu inspektorat daerah, sekretariat daerah, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah baperlitbangda), badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan penanggulangan bencana daerah, dinas kesehatan, dan satuan polisi pamong praja, dinas komunikasi informasi dan statistik, dinas perhubungan, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan diberikan tambahan (sepuluh persen) dari dasar besaran tpp sebagaimana dimaksud dalamtpp, inspektur daerah diberikan tambahan sesuai kondisi kerja sebesar (sepuluh persen) dari dasar besaran tpp, dan bagi jft pengelola pengadaan barang jasa pemerintah bagian pengadaan barang dan jasa setda kab. brebes diberikan tambahan sesuai kondisi kerja sebesar dari dasar besarankriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten brebes kriteria dapat diberikan keterangan mas dani san bnn nan pertimbang pelaksanaantpp ket jabataniii jabatan aslinya belum difungsionalkan untuk jft besarnya setara kelas administrasi pelaksanaan guru kelas jabatantpp jabatan jabatan kepala perangkat daerah, asisten sekda staf ahli kabar setda, sekretaris perangkat daerah, camat, sekretaris bpbd, jft ahli madya pengadaan barang jasa kabar setwan, sekcam, kabid perangkat daerah, urban, jft ahli madya jft assessor ahli muda, jft ahli muda pengadaan barang jasa lurah, kasubbag biara dan keuangan kecamatan, eselon pada dinas dan badan, jft ahli pratama pengadaan barang jasa analis, penyusun, pendeta'ah, pengawas, bendahara, jft pelaksana lanjutan, pemeriksa jalan dan jembatan, penyuluh peningkatan kwalitas hidup ibu dan anak dp3kb, kustodian bmn, penyidik satpolsapjabatan
en salinan ntambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalahalir sehingga berbunyi sebagai berikut pegawai tidak tetap ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikuttenaga medistahanan pangan, tanaman pangan, hortikulturaadalah sekretaris dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perikanbagian ketiga bidang tanaman pangan bidang tanaman pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangantanaman pangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi perbenihan dan produksidan produksiseksi sarana dan prasarana dan prasaranaa11 seksi perlindunganbagian keempat bidang hortikultura bidang hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembanganumusbinaan umum dan koordinaantauan, evaluasi dan pelapor: pelaksanaan bimbingan teknis dan superviadministrasi bidang hortikultura, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pembibitan dan produksiembibitan dan produksipengolahan dan pemasaran hasiln pemasaran hasilsarana, prasarana dan perlindungan, prasarana, dan perlindunganbagian kelima bidang perikanan bidang perikanan mempunyai tugas menyikanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi produksi dan sarana budidayaroduksi dan sarana budidayapengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapumber daya ikan dan pengendalian penangkapbina usaha dan pengendalian mutudan pengendalian mutubagian keenam bidang penyuluhan bidang penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penyuluhyuluhan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi programa penyuluhan dan supervirograma penyuluhan dan supervisikelembagaan penyuluhanpenyuluhteknologibaran teknologi dan informasi pertanian dan perikanangan, pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhanrtanian, perikanan, dan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanperaturan bupat, dan peraturan bupati nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor ketahanan pangra kebehss sam yakobus. ul. mui pembina tingkat!l bagan susunan organisasi dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan kabupaten sanggau kepala dinas subbagian umum sebagian subbagian dan kepegawaian meta dao keuangan dan aset bidang ketahanan bidang tanaman pangan pangan bidang hortikultura bidang perikanan bidang penyuluhan seksi ketersediaan seksi perbenihan seksi pembibitan dan seksi produksi dan seksi programa kerawanan pangan dan produksi produksi hortikultura sarana budidaya penyuluhan dan tanaman pangan perikanan supervisi seksi distribusi dan seksi pengolahan dan cadangan pangan seksi sarana dan pemasaran hasil seksi pengelolaan seksi kelembagaan prasarana tanaman hortikultura sumber daya ikan dani penyuluhan pangan pengendalian seksi konsumsi dan penangkapan keamanan pangan seksi sarana, rasa seksi teknologi dan seksi perlindungan rana dan perlindungan e informasi tanaman pangan hortikultura seksi bina usaha dan pengendalian mutu perikanjah ideas zara yakobus. $h , pembina tingkat (iv b) nip. yg:ikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyulu, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan terdiri atas: sekretariat: bidang ketahanan pangan: bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perikanan, bidang penyuluhrtahanan pangan membawahi (tiga) seksi yaitu: seksi ketersediaan dan kerawanan pangan: seksi distribusi dan cadangan pangan: dan cc. seksi konsumsi dan keamanhan paragraf bidang tanaman pangan bidang tanamnaman pangan membawahi (tiga) seksi yaitu: seksi perbenihan dan produksi tanaman pangan: seksi sarana dan prasarana tanaman pangan, dan cc. seksi perlindungan tanamjihortikultura fasa bidang hortikulturhortikultura membawahi (tiga) seksi yaitu: seksi pembibitan dan produksi hortikultura: seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dan seksi sarana, prasarana dan perlindungan hortikultura. seksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi. seksi sebagaimana dimaksud pada (likanan pasai bidang perikikanan membawahi (tiga) seksi yaitu: seksi produksi dan sarana budidaya perikanan: seksi pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan: dan seksi bina usaha dan pengendalian mutu perikayuluhan bidang penyulupasai bidang penyuluhan membawahi tiga) seksi yaitu: seksi programa penyuluhan dan supervisi, seksi kelembagaan penyuluhan: dan cc. seksi teknologi dan inform, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluevaluasi dan pelaporan atas penyelenggarapangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan, koordinasi, dan fungsi penyuluketahanan pangan bidang ketahanan pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibinaan umum dan koordinaantauan, evaluasi dan pelaporbimbingan teknis dan supervikepala dinas. seksi ketersediaan dan kerawanrsediaan dan kerawdistribusi dan cadangistribusi dan cadangonsumsi dan keammberikan pelayanan yang optimal padarumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang yang menyebabkan harus adanya pelayanan luar jam kerja atau shift yang telah ditetapkan, untuk itu perlu memberikan biaya kelebihan jam kerja kepada perawat dan bidan yang bertugas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf atas, dan agar meningkatkan motivasi dan kinerja paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan lingkungan rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang, serta dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemberian biaya kelebihan jam kerja perlu dibentuk peraturan bupati sintangumum daerah ade muhammad doen kabupaten sintang, adalah rumah sakit milik pemerintah kabupaten sintangebihan . kelebihan jam kerja adalah waktu kerja yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang melebihi (tujuh) jam sehari untuk (enam) hari kerja. atau melebihi (tiga puluh delapan) jam dalam (satu) minggu. standar biaya kelebihan jam kerja adalah besaran biaya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil honor kontrak blue yang melaksanakan kelebihan jam kerja rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang. bab maksud dan tujudiberikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang optimal dalamlingkungan rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang. bertujuan untuk peningkatan motivasi kerja bagi perawat dan bidan yang melaksanakan tugas pada kelebihan jam kerja, tercapainya pelayanan yang optimal kepada pasien, tercapainya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan. bab iii kriteria penetapan kelebihan jam kerja kriteria kelebihan kapasitas daya tampung rumah sakit adalah terdapat tempat tidur tambahan extra bed sudah terisi penuh full, pasien yang dirawat tidak dapat lagi dititipkan ruangan perawatan lainnya, adanya kasus kasus tertentu dan kejadian luar biasa yang menyebabkan tingginya kunjungan pasien. pemberian biaya kelebihan jam kerja dihitung luar jam kerja dan atau shift yang telah ditetapkan. perawat dan bidan yang menerima biaya kelebihan jam kerja adalah sebagai berikut perawat pegawai negeri sipil honor atau kontrak blue, bidan pegawai negeri sipil honor atau kontrak blue. bab . bab tata cara pemberian biaya kelebihan jam kerja biaya kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan persyaratan surat keterangan dari direktur rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang tentang, b.surat perintah tugas dari direktur rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang, jadwal dan absensi pelaksanaan tugas luar jam kerja. biaya kelebihan jam kerja diberikan kepada perawat dan bidan yang bertugas sesuai dengan daftar nama surat perintah tugas direktur rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang. biaya kelebihan jam kerja karyawan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang bersumber dari anggaran badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah ade muhammad doen sintang. biaya kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam rencana bisnis anggardiberikan sesuai kemampuan keuangtentuan lain lain ketentuan yang diatur dalam peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal april bab vesaruraian besaran biaya jumlah jam kerja dinas pagi rp. . , orang dinas sore rp. . , orang dinas malam rp. . , orang bupati sintang, djarot sinarolaten. kepala inspektorat adalah inspektur kabupaten klaten. sekretariat adalah sekretariat inspektorat kabupaten klaten. sekretaris adalah sekretaris inspektoratlingkungan inspektorat kabupaten klaten. inspektur pembantu adalah pejabat struktural yang membawahi wilayah kerja dalam pembinaan dan pengawas. wilayah kerja adalah wilayah pembinaan dan pengawasan inspektur pembantu wilayah ii, iii d yang ditetapkan dengan keputusandalam terdiri dari: inspektur, sekretariatinspekturinspektur merupakan jabatan struktural eseloninspektur, sekretaris, inspektur pembantu wilayah, meliputi pengambilan kebijakan dalaminspektorat dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan inspektur pembantu, dan petunjuk teknis bidang pengawasaninspektorat, memberikan saran, masukan kepada bupati melalui sekretaris daerah bidang pengawasan. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, mengoordinasikan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugasgawasinspekturinspektorat, mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan inspektorat, 'mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja inspektorat, mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang undangan bidang pengawashasil pengawasan dariatrlindungan sosial korban bencanadan jaminan sosial, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial, cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidangdan jaminan sosiallindungan dan jaminandan jaminan sosialperlindungan sosial korban bencana dan jaminanmelaksanakan kebijakan teknis bidangmemantau, evaluasi dan pelaporansertagarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan, melaksanakan dan menyelenggarakan bantuan sosial terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan meringankan korban bencana, illindungan dan jaminan sosial kepada atasan, dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi perlindungan sosial korban bencanasosial korban bencana, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi perlindungan sosial korbanperlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, melaksanakan penyedia kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, mitigasi perlindungan sosial, penanganan korban bencana alam, pendayagunaan sumber daya, pemulihan dan penguatan sosial, serta pengelolaan logistikembangan dan pendayagunaan taruna siaga bencana tagawa): melaksanakan penanganan orang yang mengalami keterlantaran (kehabisan bekal perjalanan), melaksanakan dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana, bantuan rehabilitasi sosial bagi korban pasca bencana, memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana, il. melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihlindungan sosial korban bencana berdasarkan program kerja, oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencjaminan sosial mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi jaminan sosial, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi jaminpemberian perlindungan dan santunan kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang rentan, ketidakmampuan sosial dan ekonomi dan lanjut usia terlantar, serta penyandang disabilitas ganda, melaksanakan pemeliharaan anak anak terlantar, melaksanakan validasi, seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial, melaksanakan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang rentan atau ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, melaksanakan perlindungjaminan sosial berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi jaminan sosialsosial dan penanganan fakir miskin, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidangbidangmempunyai uraian tugas: merencanakan operasional dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskisosial dan penanganan fakir miskinberdayaan sosial komunitas adat terpencil kat), melaksanakan kebijakan teknis mengembangkan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (asks), melaksanakan kebijakan teknis penerbitan izin pengumpulan sumbangan, j . melaksanakan kebijakan teknis pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (lk3): melaksanakan kebijakan tekniskesejahteraan sosial, serta kepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan, il. melaksanakan kebijakan teknisyiapkan bahan pembinaan bagi keluarga pahlawan dan pemeliharaan taman makam pahlawan, melaksanakanoo. melaksanakan pelayanan administrasi, fasilitasi, rekomendasi dan perijinan serta pengembangan lembaga kesejahteraan sosial) memantau, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, perizinan pengumpulan sumbangan,epahlawanan, perintisan, kesetiakawanan, dangarahkan dan mengendalikan pelaksana perdesaan, perkotaan dan daerah pesisir berdasarkan data yang masuk dan pemantauan laperdayaan sosial dan penanganan fakir miskin kepada atasan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosialpotensi dan sumber kesejahteraan sosial) mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial)gembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, melaksanakan pembinaan dan mendorong lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan akreditasi dan fasilitasi sertifikasi asks: menyusun, melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dan bimbingan kepada potensi dan sumber kesejahteraan sosial (asks): menyusun, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil kat): melaksanakan pelayanan administrasi, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, fasilitasi, rekomendasi dan perizinan karang tarun dalam rangka untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkardayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja, il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan potensi dan sumberepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial mempunyai uraian tugas: menyusun rencana dan program kegiatan serta rencanaeksi kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan sumber dana kesejahteraanaman dan pelestarian nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, melaksanakan perlindungan sosial dan penghargaan, seleksi, identifikasi dan pengelolaan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan veteran yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan, menerbitkan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, menyaksikan pelaksanaan undian dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan undian tingkat kabupaten, j . melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pelayanan, fasilitasi, rekomendasi perizinan undian berhadiah, dan pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosialberdasarkan program kerja, membuat laporannanganan fakir miskin mempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi penanganan fakir miskin, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi penanganan fakir miskimbinaan dan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan daerah pesisir, melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin perdesaan, perkotaan dan daerah pesisir, melaksanakandalam penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan daerah pesisir, memfasilitasi, koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan daerah pesisir, melaksanakan penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampuanganan fakir miskin berdasarkan program kerja, il. rehabilitasi sosial bidang rehabilitasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang rehabilitasirehabilitasi sosial, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang rehabilitasi sosial: cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatrehabilitasi sosial mempunyai uraian tugas: merencanakan operasional dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang rehabilitasirehabilitasi sosialrehabilitasimelaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial, pembinaan, bimbingan sosial dan pelatihan terhadap anak terlantar, mengirimkan penyandang disabilitas, gelandangan, eks psikotik dan anak balai panti rehabilitasi, j . memantau, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum danmengarahkan dan mengendalikan pelaksana berdasarkan data yang masuk dan pemantauan laprehabilitasi sosial kepada atasan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitaspenyandang disabilitas:penyandang disabilitasrehabilitasi sosial penyandang disabilitas, melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, eks psikotik dan eks penderita penyakit kronis: melaksanakan pembinaan, bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik dan eks penyakit kronis, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dalam dan luar panti, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental, rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa, j . melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik, pemenuhan aksesibilitas dasar, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual, pendampingan dan pelayanan sosial: il. melaksanakan pembinaan, pelatihan ketrampilan dalam mengembangkan potensi guna peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, melaksanakan pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, motivasi dan bimbingan sosial dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri, mental spiritual penyandang disabilipenyandang disabilitas berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan, dan g . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosialanak, lanjut usia dan tuna sosial,anak, lanjut usia dan tunamenyiapkan bahan untuk pembinaan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosial, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak jalanan, anak terlantar dan lanjut usia dalam keluarga, masyarakat dan lembaga, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, pengangkatan anak, pengasuhan anak balita, anak berhadapan dan berkonflik dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak korban tindak kekerasan, melaksanakan pembinaan, bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan luar panti kepada anak jalanan, anak nakal, anak group out karena kemiskinan, generasi muda penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) dan mengirimkan balai panti rehabilitasi anak, melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, bimbingan sosial dan pelatihan terhadap tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, warga negara migran bermasalah sosial, pemulung, dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, memulangkan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik demarkasi daerah desa kelurahan asal, melaksanakan pemberian bantuan perlindungan bagi warga negara migran bermasalah sosial dan korban tindak kekerasan melalui shelter, il. melaksanakan pelayanan konsultasi, advokasi dan perlindungan bagi warga negara migran bermasalah dan korban tindak kekerasan, memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan mengirimkan anak korban tindak kekerasan panti balai sosial perlindungan anak, melaksanakan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dengan pemulihan dan pengembangan kemampuan, pelatihan dan ketrampilan, oo. melaksanakan razia terhadap gelandangan dan pengemis, mengirimkan tuna sosial panti balai rehabilitasi maupun panti karya untuk mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan, memberikan motivasi kepada wanita, lanjut usia korban tindak kekerasan dan mengirimkannya klinik center, memberikan bimbingan sosial dan pelatihan bagi keluarga penyandang masalah sosial psikologis dan lanjut usianak, lanjut usia dan tuna sosial berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tunakualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup dan perlindungan anak, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatn perlindungan ana sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, melaksanakan kebijakan pelembagaan pengarusutamaan gender pug) pada lembaga pemerintmelaksanakan kebijakan teknismelaksanakan kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak, penyediaan pelayanan bagi keluarga dan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan hak anak, melaksanak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, melaksanakan kebijakan teknis yang memerlukan koordinasi, il. mengumpulkan, pengolahan, analisis dan penyajian data genderang anak dalam kelembagaan data daerah, memantau, evaluasi dan pelaporcegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan dan hak anak, pehidup anak dan keluarga, pelembagaan pug dan pha pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha: mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup anak berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapmberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada atasan: dan g . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi kualitas hidup perempuan dan keluargaperempuan dan keluargaperempuan dan keluarkualitas hidup perempuan dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, melaksanakan advokasi, fasilitasi dan mediasi pengarusutamaan gender melalui pengintegrasian gender dalam program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender pada lembaga pemerintah, melaksanmemberdayakan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, melaksanakan advokasi, fasilitasi dan mediasi kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga, melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, melaksanail. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gendkualitas hidup perempuan dan keluarga berdasarkan program kerja, oo. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi kualitas hidup perempuan dan keluargrlindungan perempuan dan anakperempuan dan anak, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi perlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anak, melaksanakan sosialisasi, advokasi perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan kerjasama, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, anak berhadapan hukum abh) dengan melibatkan para pihak, kementerian lembaga, melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menganalisis data kekerasan terhadap perempuan dan anak, data terpilih menurut jenis kelamin, serta data anak, dan menyebarluaskan kemanfaperempuan dan anak berdasarkan program kerja, il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anaualitas hidup anakanakana, melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak, melaksanakan fasilitasi dan mediasi pengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian pemenuhan hak anak dalam program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif anak pada lembaga pemerintah, melaksanakan advokasi, fasilitasi dan mediasi pemenuhan hak anak dalam pembangunan keluarga, melaksanakan fasilitasi pengembangan kabupaten layak anak, j . membina dan mengoordinasikan organisasi anak serta melaksanakan hari besar yang berhubungan dengan anaualitas hidup anak berdasarkan program kerja, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi kualitas hidup anasusunan organisasi, kedudukanyang membawakan: seksi perlindungan sosial korban bencana, dan seksi jaminan sosial. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang membawakan: seksi pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, seksi kepahlawanan, kesetiakawanan dan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, dan seksi penanganan fakir miskin. bidang rehabilitasi sosial, yang membawakan: seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan tuna sosial. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang membawakan: seksi kualitas hidup perempuan dan keluarga, seksi perlindungan perempuan dan anak, dan seksi kualitas hidup anak. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional. bab viiuraian tugas dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasiuraian tugas kantorinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak kabupaten demak kelompok jabatan sub bagian sub bagian keuangan umum dan kepegawaian perlindungan sosial dan penanganan rehabilitasi perempuan dan dan jaminan fakir miskin sosial perlindungan anak sosial potensi dan sumber sosial penyandang perempuan dan perlindungan kesejahteraan sosial disabilitas keluarga sosial korban bencana seksi kepahlawanan, seksi perlindungan takraw awan sosial dan perempuan dan kesejahteraan sosial sia dan tuna sosial anak sosial seksi seksi kualitas penanganan utdhuruf angka dsosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, merumuskan kebijakan teknis urusandan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakkepada bupati, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokokdanokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas, menyiapkan bahan penyusunan uangan berdasarkan program kerja, il.pen
vans optimalisasi, peningkatan kinerja, mendasari kemampuan keuangan daerah dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka efektifitas penggunaan anggaran dan tertib administrasirlu diubah, bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf maka perlu melakukandiubah sebagai berikut, yaitu mengubah ketentuan dalam lampiran bab angka romawi huruf huruf pada angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikut standart perjalanan dinas apabila menginap per hari orang bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten setinggi tingginya eselon golongan tujuan ess. iii gol. iii gol. it dalam wilayah provinsi jawa timur selain kota surabaya uang harian umum (uang saku, ang makan, transport lokal) bebammamat luar wilayah provinsi jawa timur uang harian lumpur (uang saku, ang makan, transport lokal) luar jabodetabek, bandung, semarang, papua, bali, sumatera, kalimantan, sulawesi, maluku batam jabodetabek, surabaya, bandung, semarang, papua, bali, sumatera, kalimantan, sulawesi, maluku batam paman keterangan diberikan secara cost (riil) bagi bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, pimpinan dprd, anggota dprd dan eselon ketua wakil bupati anggota tujuan dprd ketua dalam wilayah provinsi can luar wilayah provinsi jancaman aaa keterangan diberikan secara cost (riil) mengubah ketentuan dalam lampiran huruf sehingga berbunyi sebagai berikut tata cara proses pengadaan langsung untuk pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya (untuk pengadaan dengan nilai lebih darikelengkapan dokumen kepada ppk dengan ketentuan pengadaan dengan nilai paling besar menyertakan bukti pembelian, pengadaan dengan nilai lebih dari sampai dengan antara lain akuntansi pembelian, dan bukti pembelian. keterangan diperuntukkan untuk pengadaan barang jasa lainnyarp200.keterangan diperuntukkan untuk pengadaan baranguntuk pengadaan pekerjaan konstruksi proses pengadaan langsung sampai dengan rp50. (apabila diperlukan)e.yerahkan berita acara hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga kepada ppk, ppk menerbitkan surat perintah mulai kerja smk) kepada penyedia, ppk melakukan pembayaran dengan menggunakan bukti akuntansi setelah pekerjaan diselesaikan olehil. ppk menerbitkan surat perintah kerja spk) dan surat perintah mulai kerja smk) kepadajasa konsultansi yang bernilai sampai dengan jutapkkerangka acuan kerja kak) dan hps,, nama peserta, sacara. pejabat pengadaan menyampaikan berita acara kepada ppk. ppk menerbitkan surat perintah kerja spk) dan surat perintah mulai kerja smk) kepada penyedia. keterangan nilai pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan (dua puluh juta) pembayaran dilakukan dengan mekanisme gu: nilai pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai lebih dari (dua puluh juta) sampai dengan (lima puluh juta) pembayaran dilakukan dengan mekanisme ls. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali untuk ketentuan dalam angka tentang standart perjalanan dinas apabila menginap per hari orang, efektif dilaksanakan setelah diundangkannyadsurua. sat bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat asuh accpelayanan kepada masyarakat. ah. nasir diundangkan putussibau pada tanggal agu stub sekretaris paten kapuas hulu, ama supagu dana diatas miliar d rp800. bulan miliar pagu dana diatas miliar s d rp900. bulan miliar pagu dana diatas miliar rp1. bulan kuasa pengguna anggaran barang pagu dana s d miliar rp480. bulan pagu dana diatas miliar s d rp580. bulan miliar pagu dana diatas miliar d rp680. bulan miliar pagu dana diatas miliar s d rp780. bulan miliarrp460. bulan miliar pagu dana diatas miliar s d rp560. bulan miliar pagu dana diatas miliar s d rp660. bulan miliar pagu dana diatas miliar rp760. bulan pejabat pengelola keuangan rp2. bulan daerah bud kuasa bendahara umum daerah rp1. bulan pejabat penandatangan sp2d pejabat pembuat komitmen pagu dana s d miliar rp450. bulan pagu dana diatas miliar s d rp550. bulan miliar pagu dana diatas miliar d rp650. bulan miliar pagu dana diatas miliar s d rp750. bulan miliar pagu dana diatas miliar rp850. bulan pejabat penandatanganan surat rp750. bulan penyediaan dana bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu pad s d 50jt rp300. bulan pad diatas 50jt s d rp350. bulan pad diatas 250jt s d rp400. bulan pad diatasrp450. bulan miliar pagu dana diatas miliar d rp550. bulan miliar pagu dana diatas miliar s d rp650. bulan miliar pagu dana diatas miliar rp750. bulan pembantu bendahara penerimaan rp275. bulrp500. bulan pembantu pelaksana harian kas rp350. bulan daerahs d rp400. bulan miliar nilai aset tetap yang dikelola s d rp450. bulan miliar nilai aset tetap yang dikelola s d rp500. bulan miliar nilai aset tetap yang dikelola s d rp550. bulan miliar jasa maksimum pengajar uang sidang penceramah instruktur widyaiswara pengajar narasumberp250. kegiatan guru ngaji tenaga penilai juri wasit rp250. kegiatan instruktur senam instruktur rp250. kegiatan lainnyarp25. naskah pelajaran bahan ujian pemeriksaan hasil ujian rp500, siswa mata ujian setingkat pendidikan menengahrp50. naskah pelajaran bahan ujirp50. naskah pelajaran bahan ujian temerp650. bulan penanggungjawab rp600. bulan ketua rp550. bulan wakil rp500. bulan sekretaris rp450. bulan anggota rp400.350. bulan operator rp30rp10. bulan wakil rp10. bulan anggota rp9. bulan bupati kapuas hulu, er. a.m. nasirps kekuasaan rups meliputi: pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris, b.pengesahan akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, pengesahan laporan tahunan perseroan, pengesahan pembagian hasil usaha perseroan, pengesahan perseroan, pengesahan rka perseroan, penetapan modal dasar dan perubahan modal dasar, penetapan pemilik modal dan perubahan pemilik modal, pengesahan penyertaan modal perseroan, pengesahan pengurangan modal perseroan, pengesahan pembentukan dan pemisahan anak perusahaan, pengesahan penggabungan, konsolidasi, pengambilalihan akuisisi, divestasi, restrukturisasi dan privatisasi, dan kekuasaan lain yang tidak diserahkan kewenangannya kepada direksi dan atau dewan komisaritigabab dewan komisaris bagian kesatu tugas dan kewajiban dewan komisaris anggota komisaris bertugas: melakukan pengawasan terhadap atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroantujuan perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. anggotabagian kedua jumlah anggota dewan komisaris jumlah anggota dewanota dewan. bagian ketiga komposisi anggota dewan komisaris komposisi anggota komisaris ditetapkan sebagai berikut: a.jumlah anggota dewan komisaris sebanyak (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah daerah, jumlah anggota dewan komisarikomisarikomisaris lebih dari (tiga) orang dengan komposisi dewan komisaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. anggota dewan komisaris dari unsur independen sebagaimana dimaksud padaanggota direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. anggota dewan komisarikomisaris calon anggota dewan komisaris yang telah melalui proses ukk diangkat sebagai anggota dewan komisaris oleh rups. anggota dewan komisaris diangkat untuk masa jabatan (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak (kali) masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisariberusia paling tinggi (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dan tidak terlibat aktif dalamkomisarihuruf berpedoman pada dokumen sebagai berikutkomisaris diangkat kembali,alam hal masa jabatan anggota komisaris telah berakhir dan belum terdapat penetapan pengangkatan anggota dewan komisaris oleh rups,komisaris diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima penghasilan dewan komisaris penghasilan anggota komisarisewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf diatur sebagai berikut: gaji bulanan komisaris utama sebesar (empat puluh keseratus) dari penghasilan bulanan direktur atau direktur utama: dan gaji bulanan anggota dewan komisaris sebesar (delapan puluh keseratus) dari gaji bulanan yang diterima oleh komisaris utama. besaran tunjangan dan reward capaian kinerja dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf besarannya diatur oleh direksi, dengan besaran diatur dalam keputusan direksikomisaris dengan besaran ditetapkan direksi atas persetujuan dewan komisaris. jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: laba tahun lalu sebagai dasar perhitungan pemberian jasa produksi menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan dewan komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada kepada anggota dewan komisariskomisaris, cc. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota dewan komisaris: dan uang perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar wilayah daerah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugasenam tata cara pelaksanaan dan pembagian tugas anggota komisaris anggota dewan komisaris wajib melaksanakan: rapatanggota komisaris dapat mengundang direksi, dewan komisaris menetapkan tata tertib rapat dewan komisaris, setiap rapatkomisaris, apabila ada, rapat dengan anggota komisaris minimal (tiga) bulan sekali, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional perusahaan minimal (tiga) bulan sekali, dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana bisnis perseroan kepada rups minimal (satu) tahun sekali. tata cara pelaksanaan dan pembagian tugas anggota dewan komisaris ditetapkan oleh komisaris utama, dalam melaksanakan tugas dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu organ pendukung dewan komisaris terdiri dari: sekretariat dewan komisaridankomisaris. pembentukan organ pendukung anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh komisaris utama. bagian ketujuh pemberhentian anggota dewan komisaris anggota dewan komisaridewan komisaris berhentiperseroan dilaksanakan oleh pejabat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan bumi. dalam hal anggota dewan komisaris berhenti karena diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada huruf anggota dewan komisaris wajib menyampaikan alasan pemberhentiannya. pemberhentian anggota dewan komisarixii direksi bagian kesatu tugas direksi tugas direksi adalah: menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan, dan menjalankan perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar. direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan, serta memastikan agar perseroanatu darirseroan. direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau kekeluargaan (istri suami dan anak anaknya) pada perseroan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. bagian kedua jumlah direksi calon direksi yang terpilih dalam proses seleksi diangkat sebagai direksi oleh rupsadalah memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha pada perusahaan, berijazah paling rendah strata satu)kan pertama kali, hdan rka perseroan paling sedikit (sepuluh keseratus) selama masa jabatanny. dalam hal pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dengan melampidanyang bersangkutanserta rka minimal (sepuluh keseratus):sertifikasi keahlian khusus yang dimilikirups sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan direksi berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan calon direksi perseroan diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat penghasilan direksi penghasilan anggota direksiiatur dapat terdiri atas: gaji pokok, tunjangan jabatan, perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha yang selanjutnya disebut perseroan adalah perusahaan perseroanpengendali atau yang disingkat psp adalah pemegang saham perseroan yang memiliki saham paling sedikit (lima puluh satu keseratus) dan atau daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian perusahaan perseroanperusahaan perseroan dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroanusahaan serta mewakili perusahaan perseroanseroan yang dibuat dan ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. pegawai adalah pegawai perseroan. calon pegawai adalah calon pegawai perseroan. pejabat struktural adalah pejabat struktural perserodan atau anggota direksi untuk memenuhi target yang ditetapkanbakal calon anggota komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota dewangaji pokok anggota direktur sebesar (delapan puluh keseratus) dari gaji pokok direktur utama sebagaimana dimaksud pada huruf dan apabila perseroan memiliki anak perusahaan maka gaji direktur atau direktur utama perseroan paling tinggi (satu koma lima) penghasilan tertinggi direktur utama anak perusahaan. ketentuan lebih lanjut mengenaikomisari dengan besaran ditetapkan direksi atas persetujuan dewan komisarisdengan besaran ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris. selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada kepada anggota direksiberdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada rup hasil audit laporan akhir masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada pengendali. laporan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada danmaksudanggota direksi pada perseroan diberhentikan oleh rupsrupskomisaris dan dilaporkan kepada rups. penjabat direksi sebagaimana dimaksud pada berasal dari salah satu pejabat struktural perseroankomisaris melaporkan kekosongan anggota direksi dan usulan pengisian kepada rups paling lambat tiga hari sejak dewan komisaritetap diberikan penghasilan tetap. bab xiii susunan organisasi dan kepegawaian susunan organisasi perseroan terdiri atas: dewan komisaris, direksi: sekretaris perseroan: bagian, manajer, dan satuan pengawas intern. sekretaris perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan perseroan badan organisasi perserrseroan diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan komisaris. penggunaan logo dan stempel perseroan dan anak perseroan ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris. administrasi kepegawaian perseroan diatur oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik gcg). administrasi kepegawaian perseroan sebagaimana dimaksudv pembentukan anak perusahaan dalam rangka peningkatan efektivitas, produktivitas dan kinerja perseroan, direksi dapat mengusulkan pembentukan anak perusahaan kepada rups. anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat berbadan hukum perusahaan perseroan daerah,anak perusahaan yang didirikan sebelum perubahan bentuk hukum perusahaan daerah aneka wira usaha menjadi perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha dikukuhkan menjadi anak perusahaan perseroan. komisaris, direktur, pejabat struktural dan pegawai anak perusahaan aneka wira usaha dikukuhkan menjadi komisaris, direktur pejabat struktural dan pegawai anak perusahaan perseroan melalui rups. organ dan tata kerja anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelaporan bagian kesatu jenis laporan jenis laporan perseroan terdiri dari: laporan bulanan, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban akhir masajabatan direksi, laporan pengawasan dewan komisaris, laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dewan komisaris: dan laporan kegiatan usaha lainnya. laporan bulanan perseroanrseroan periode bulanan. laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah laporan yang berisi laporan keuangan, laporan kinerja dan operasional perserotersusun oleh direksi dan berisi: laporan keuangan dan tingkat kesehatan periodisasi jabatan, laporan pelaksanaan rencana capaian jangka menengah, laporan pelaksanaan tata kelola perseroan yang baik, dan d.catatan strategis atas pelaksanaan operasional perseroan. laporan pengawasperiode tertentu yang berisi pelaksanaan pengawasan perseroan tahun berjalan. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatyang berisi:dewan komisaris. bagian kedua tata cara penyampaian laporan tata cara penyampaian laporan oleh direksi perseroan diatur sebagai berikut: laporan bulatanggal bulan berikutnya, laporan tahurups kepada dewan komisaris paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direksi, d.laporan pengawasan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh dewan komisaris kepada pemegang saham pengendali minimal (enam) bulan sekali, laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh anggota komisaris kepada rups maksimal (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota komisarianggota dewan komisaris secara insidentil. bab xvi penggunaan laba penggunaan laba perseroan ditetapkan oleh rups dengan ketentuan sebagai berikut: deviden paling rendah 55y6 (lima puluh lima keseratus) dari laba, dana guna pemenuhan cadangan paling rendah (dua puluh keseratus) dari laba, cadangan dana corporate social responsibility csr) paling tinggi 5y6 (lima keseratus), anthem untuk direksi dan dewan komisaris paling tinggi (lima keseratus) dari laba, jasa produksi untuk pegawai paling tinggi (sepuluh keseratus) dari laba, dan dana pensiun pegawai paling rendah 5y6 (lima keseratus) dari laba. deviden sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada pemilik modal perseroan. deviden kepada pemilik modal perseroan dari unsur daerah disetorkan kas rekening kas daerah. dana cadangan csr sebagaimana dimaksud pada huruf disimpan dan dicatat pada laporan ekuitas perseroan sebelum ada penetapan penggunaannya. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan ditetapkan oleh rups. bab xvii rencana bisnis dan rencana kerja anggaran (rb dan rka) bagian kesatu rencana bisnis rb) tahun buku perseroan adalah tahun taklim. merupakan rencana bisnis yang hendak dicapai oleh perseroanyang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis,menyampaikan rancangan kepada dewan komisaris untuk ditandatangani bersama paling lambat (enam puluh) hari kerja sejak pengangkatan atau pelantikan.ditandatangani bersama antara direksi dengan dewan komisaris. yang telah mendapatkan pengesahan dari rupsdan penyimpangan pencapaian kurang lebih (dua puluh keseratus) dari sasaran. perubahrubahan berisi: analisis sebab dilaksanakannya perubahan, kondisi perseroan saat ini: dan yang dilakukan penyesuaian. perubahan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan rups. bagian kedua rencana kerja anggaran rka) rka perseroan merupakan penjabaran tahunan dari perseroan. rka perseroan disusun oleh direksi perseroan. rka sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: visi dan misi perseroan, rencana rinci program kerja, rencana pendapatan dan biaya, rencana investasi tahun: dan target kinerja. direksi perseroan menyampaikan rancangan rka kepada dewan komisarikomisarisrka perubahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat bulan agustus tahun berjalan. rka perubahan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan rups. rka perubahan sebagaimana dimaksud pada dan dan merupakan dasar perjanjian kontrak kerja tahunan direksi. bab operasional dan tata kelola bagian kesatu operasional operasional perseroan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh direksi perseroan disetujui oleh dewan komisaris. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat aspek: organ, pedoman pengelolarseroan. bagian kedua tata kelola perseroan wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola, mengoptimalkan nilai perseroaseron anak perusahaan, mendorong agarseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar perseroan, meningkatkan kontribusi perserorseroan mengedepankan prinsip efisien, transparan, efektif dan akuntabel. kewenangan persetujuan pengadaan barang dan jasa perseroan dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris diatur sebagai berikut: pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah tertuang dalam rka dan rka perubahan, pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan nilai rp500. (lima ratus juta rupiah) oleh direksi: dan pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatas nilai rp500. (lima ratus juta rupiah) oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris. pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kepada dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri dengan: laporan keuangan posisi bulan terakhir, perhitungan kebutuhan likuiditas (tiga) bulan terakhir, dan jenis dan spesifikasi aktiva tetap dan inventaris. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perseroan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlakudemak. restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perseroan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perseroan guna memperbaiki kinerja dan atau meningkatkan nilai perseroan privatisasi adalah penjualan saham perusahaanlihangood corporate governance yang selanjutnya disingkaselanjutnya disingkat adalah rencana bisnis yang hendak dicapai perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha dalam jangka (lima) tahun depan. rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat rka adalah merupakan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. bab xvi penghapusan aset direksi dapat mengajukan permohonan izin untuk menghapus aset berupa aktiva tetap dan inventaris perseroan kepada dewan komisaris. permohonan penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: aktiva tetap dan inventaris, aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapuskanpemegang sahasetelah mendapatkan persetujuan anggota komisaris, penghapusan aset ditetapkan dengan keputusan direksi. asetreksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aset kepada dewan komisaris. hasil penjualan aset disetorkan kas perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xxi restrukturisasi dan privatisasi bagian kesatu, dan profesionalrseroan yang terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha perseroanrseroanengan memperhatikan efesiensi biaya, manfaat dan resiko. bagian kedua privatisasi privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perseroan, meningkatan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham padaeerseropersonarups dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuxxii penggabungan, pengambilalihan,rseroan dengan (satu) atau lebih bumi. penggabungan (merger) perseroanrups. bagian kedua pengambilalihan akuisisi perseroan dapat mengambil alih akuisisi bumi dan atau badan usaha lainnya. pengambilalihan akuisisi sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: pengambilalihan saham: pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perseroan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan perseroan, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, seluruh pemegang saham, dan pegawai, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rups. tata cara pengambilalihan akuisisi sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh direksi atas persetujuan rups. bagian ketiga pembubaran pembubaran perseroan ditetapkan dengan peraturan daerah. fungsi perseroan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh daerah. kekayaan hasil pembubaran perseroan dikembalikan kepada pemegang saham. bab xxiii investasi perseroan perseroan dapat melaksanakan investasi melalui: investasi pengembangan usaha perseroan, investasi pada bumi lain, investasi obligasi, dan investasi pada badan usaha lainnya. pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada harus tertuang dalam rka dan mengacu pada yang telah mendapatkan pengesahan dari rups. bab xxiv pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis terhadap perseroanbumi, dan pejabat daerah lainnya yang ditunjukrseroan, dilakukan audit atas: laporan tahunan, dan laporan pertanggungjawaban akhir masaoleh pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis bumi atas usulan dewan komisaris. kriteria akuntan publik yang ditunjuk sebagai pelaksana audit adalah akuntan publik yang terdaftar kementerian keuangan republik indonesia. bab xxvi pengelolaan dana corporate social responsibility (csr) dalam rangka tanggung jawab sosial perseroan mengelola dana csr bersumber dari penyisihan laba yang dibukukan tiap tahun buku. pengelolaan dana csr harus transparan dan akuntabel. pengelolaan dan penggunaan dana csr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana csr kepada dewan komisaris. bab xxvii kerjasama bagian kesatu bentuk kerjasama dalam rangka mencapai tujuan perseroan dapat dilaksanakan kerjasama antara perseroan dengan: daerah: bumi lainya, bumn: koperasi, dan atau lembaga lainnya. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan dari rups. kerjasama sebagaimana dimaksud dalam harus menjamin: peningkatan efisiensi dan produktivitas perseroan, peningkatan pengamanan modal aset perseroan, dan kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia. bagian kedua jangka waktu kerjasama jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh rups. berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan karena: kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir. terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama. jangka waktu kerjasama. berakhirnya kerjagian ketiga perpanjangan kerjasama kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dapat dilakukan oleh direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada rups paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama. direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada rupsgian keempat bagian hasil usaha kerjasama bagian laba atau hasil usaha kerjasama perseroan dengan pihak ketiga yang menjadi hak perseroan dibukukan dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku. bab xxbeberapa kalisusunan organisasi dan tata kerja perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha rapat umum pemegang saham dewan komisaris direksi satuan sekretaris pengawas \| 5n0n0nonnntan perseroan intern bupati demak, ttd hm. natsir dilaksanakan melalui akta perubahan bentuk hukum. akta perubahan bentuk hukumperseroan daerah demak aneka wira usaha.rups dan disahkan oleh pejabat berwenang. bagian kedua status kepengurusan dan kepegawaian badan pengawaskomisarisbadan pengawas perusahaan daerah aneka wira usaha. direksidireksidireksi perusahaan daerah aneka wira usaha. calon pegawai dan pegawaicalon pegawai dan pegawai perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha. pejabat strukturalpejabat struktural perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha. pengukuhan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh rups. bagian ketiga penetapan pemegang saham dengan adanya proses, tahapan selanjutnya adalah penetapan daerah sebagai pemegang saham perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha oleh rups. penetapan pemegang saham sebagaimana dicantumkan dalam akta perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah demak aneka wira usaha. bagian keempatneka wira usaha dilaksanakan uji tuntas (due diligence) atas laporan keuangan perusahaan daerah aneka wira usaha sebelum dilaksanakan penutupan neraca (cut neraca) perusahaan daerah aneka wira usaha. uji tuntas (due diligence) sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh akuntan publik yang terdaftar pada kementerian keuangan republik indonesia. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis bumi atas usulan badan pengawas. hasil dari pelaksanaan uji tuntas (due diligence), akuntan publik menyampaikan laporan kepada pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis bumi dan badan pengawas. paragraf penutupan neraca cut off neraca) dan neraca awal badan pengawas melaksanakan revi atas hasil due diligence laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam hasil revi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti. direksi wajib menindaklanjuti hasil revi badneka wira usaha yang sudah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan sebagai penutupan neraca perusahaan daerah aneka wira usaha. penutupan neraca (cut off neraca) sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penetapan neraca awal perseroan. neraca awal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi dan komisaris dan disahkan oleh rups. paragraf penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan daerah aneka wira usaha hak dan kewajiban perusahaan daerah aneka wira usaha yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban perseroan. hak dan kewajiban anak perusahaan daerah aneka wira usaha yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban anak perusahaan perusahaan daerah aneka wira usaha. bab iii tempat kedudukan perseroan perseroan berkedudukan kabupaten demak. kantor pusat perseroan berada kabupaten demak. wilayah operasional perseroan adalah seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. bab tujuan dan kegiatan usaha perseroan bagian kesatu tujuan tujuan didirikan perseroan adalah: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, membantu daerah mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahterberdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, memperoleh laba dan atau keuntungan yang sebagian dipergunakan sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan daerah. bagian kedua kegiatan usaha perseroan memiliki kegiatan usaha produksi, perdagangan dan jasa meliputi: perdagangan umum, keagenan dan distribusi komoditas strategis kebutuhan masyarakat, pariwisata, d.pengolahan dan perdagangan hasil bumi, hasil laut, perikanan, pertanian dan peternakan, jasa konsultasi, jasa konstruksi dan perumahan, pemberian modal usaha, perbankan, dan pendistribusian dan perdagangan obat obatan, alat alat kesehatan dan perlengkapan laboratorium. bab kepemilikan modal modal perseroan terbagi dalam lembar saham yang untuk pertama pendirian perseroan seluruh modal perseroan dimiliki oleh daerah. dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja perseroan maka kepemilikan modal perseroan dapat dimiliki oleh: bumi: bumn: perseroan terbatas yang dimiliki oleh swasta, koperasi, atau badan usaha lainnya. kepemilikan modal selain daerah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit adalah (sepuluh keseratus) dari jumlah modal perseroan. penetapan kepemilikan modal perseroan selain daerah sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh rups. bab modal besaran modal dasar perseroan ditetapkan oleh rups. modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham. pemegang saham wajib memberikan penyertaan modal untuk pertama kali kepada perseroan paling sedikit (dua puluh lima keseratus) dari modal dasar. pemegang saham wajib memberikan tambahan setoran modal pada perseroan sehingga memenuhi jumlah modal dasar perseroan. pemenuhan modal oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. pemenuhan modal oleh daerah dapat bersumber dari: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. penambahan setoran modal oleh pemegang saham kepada perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan rups. nominal nilai saham pada tiap lembar saham ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris dan dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. daerah dapat melaksanakan pengurangan modal pada perseroan. pengurangan modal daerah pada perseroan dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi kepemilikan saham sebesar (lima puluh satu keseratus). pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada dan dapat disebabkan oleh: terjadinya perubahan bentuk hukum bumi, divestasi dan atau ilusi, cc. penurunan nilai lembar saham, dan kerugian yang dialami perseroan yang dapat mengancam peran dan fungsi bumi. bab vii pemegang saham pengendali (psp) daerah adalah psp. psp memiliki kekuasaan tertinggi dalam rups. psp memiliki paling sedikit (lima puluh satu keseratus) dari jumlah modal. bab viii anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar bagian kesatu anggaran dasar anggaran dasar perseroan paling sedikit memuatata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, dan tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. anggaran dasar perseroan ditetapkan oleh rups. anggaran dasar yang telah ditetapkan oleh rups dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indonesia dan disahkan oleh pejabat berwenang. bagian kedua perubahan anggaran dasar perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh rups. perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indonesia serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. bab organ perseroan organ perseroan terdiri atas: rups, dewan komisaribersumber dari anggaran badan layanan umum daerahngadaan barang jasa yang dananya bersumber dari dana blue dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintdia metode pemilihan penyedia terdiri atas: e purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, atau seleksi. e purchasing sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk barang jasa lainnya yang sudah tercantum dalam e marketplace e bisnis. pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk: barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak rp500. (lima ratus juta rupiah). jasa konsultansijasa lainnya pekerjaan konstruksi untuk keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikutbangunan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh (satu) pelaku usaha yang mampu, barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan, jasa konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang pada tahap prakualifikasi ulang yang lulus prakualifikasi ulang hanya (satu) peserta atau seleksi ulang mengalami kegagalan, atau pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat dan mendesak (cito)paling banyak rp500. (lima ratus juta rupiah) dan atau jasa konsultansi yang bernilai paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah dilaksanakan oleh pejabat pengadaandiatas rp500. (lima ratus juta rupiah) dan atau jasa konsultansi yang bernilai diatas rp200. (dua ratus juta rupiah dilaksanakan oleh panitia pemilihmendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas rp200. (dua ratus juta rupiah. bagian ketigempat jenjang nilai pengadaan barang jasa jenjang nilai pengadaan barang jasa ditentukan sebagai berikut: barang jasa lainnya pekerjaan konstruk500. (lima ratus juta rupiah), metode pemilihan penyedia dengan tender dilakukan terhadap pengadaan barang jasa yang bernilai atas rp500. (limbukti pembelian pembayaran atau akuntansi bermaterai bukti pembelian pembayaran atau akuntansi bermateraijasa dengan nilai paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah) contoh bukti pembelian pembayaran antara lain faktur bon inavoice, struk, notakontan, akuntansi, surat perintah kerja spk digunakan untuk pengadaan dengan nilai diatas rp50. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp500. (lima puluh juta rupiah), dan surat pesanan surat pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lainnya. jasa konsultan200. (dua ratus juta rupiah), metode pemilihan penyedia dengan seleksi dilakukan terhadap pengadaan barang jasa yang bernilai atas rp200. (dusurat perintah kerja spk digunakan untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah), dan200. (dua ratus juta rupiah). bagian kelimlue rsud, kom blue rsud dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia. jangka waktu pelaksanaan kontrak dapat tidak terikat pada batas tahun anggaran berjalan. bagian keenamtujuhketentuan mengenai standar prosedur operasional tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh direktur. bab vii pengadaan barang jasa melalui elektronik ketentuan pengadaan barang jasa pada blue rsud diupayakan pelaksanaannya dilakukan secara elektronik. bab viii fleksibilitas pengadaan barang jasa fleksibilitas pengadaan barang jasa dilakukan untuk pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat dan mendesak (cito). fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada adalah pembebasan sebagian dari ketentuan mengenai pengadaan barang jasa yang dimaksud dalam dan yaitu: metode pemilihan penyedia, dan jenjang nilai pengadaan fleksibilitas metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf adalah menggunakan metode pemilihan penyedia penunjukan langsung. fleksibilitas jenjang nilai pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengecualian dari nilai pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam penentuan kondisi darurat dan mendesak (cito) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pejabat eselon iii yang membidangi. ketentuan mengenai penentuan kondisi darurat dan mendesak (cito) sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direktur. lingkup pekerjaan pengadaan barang jasa dengan fleksibilitas sebagian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap: belanja bahan pakai habis meliputi: belanja bahan laboratorium, belanja bahan pakai habis kedokteran:kedokteran belanja modal pengadaan alat rumah tangga untuk ruangan perawatan dan instalasi, pengadaan obat, bahan pakai habis medis, perlengkapan alat kesehatan, dan penyediaan gizi pasien. bab unit layanan pengadaan pengadaan barang dan atau jasa dilakukan oleh unit layanan pengadaan. dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan direktur. ketentuan mengenai persyaratan dan pengangkatan unit layanan pengadaan diatur lebih lanjut oleh direktur. bab evaluasi dan pengawasan bagian kesatu evaluasi kom blue melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun terhadap kinerja penyedia barang jasa. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada menunjukkan nilai terbaik (best value) bagi blue rsud maka dimungkinkan untuk ditunjuk kembali sebagai penyedia. bagian kedua pengawasan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh satuan pengawas internal blue rsud. pengawasan pengadaan barang jasa: audit, revi: cc.sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan sebagai penilaian kinerja pelaku pengadaan barang jasa. bab sanksi kom blue, pejabatsanksi yang dapat dikenakan kepada kom blue, pejabat, peringatan tertulis, disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat.xii pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang jasa bluelaksanaan pengadaan barang jasa. pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada diberikan sejak proses register gugatxiii pelayanan sengketa kontrak penyelesaian sengketa kontrak antara kom blue dengan menunjuk yurisdiksi pengadilan sebagaimana tercantum dalam kontrak. bab xiv pengadaan barang jasa dengan proses mendahuluirsud. pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dan harus mendapat persetujuan tertulis dari direktur. persetujuan tertulis dari direkturketentuan lain lain pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan berpedoman pada peraturan bupati ini dilaksanakan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan. petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bupati ini ditetapkan oleh direktur paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan. bab xvi ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan keputusan direktur dan semua bentuk kerjasama yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasbupatiwilayah kabupatenselaku pengguna anggaran. unit layanan pengadaan adalah unit kerja yang mempunyai fungsi menangani pengadaan barang jasa. pejabat pembuat komitmen blue yang selanjutnya disebut kom blue adalah pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab dan kewenangan oleh direktur dalam melaksanakan transaksi dan atau mengendalikan kontrak. pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh direktur utama direktur untuk melaksanakan purchasing, pengadaan langsung atau penunjukan langsung. panitia pemilihan adalah tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh direktur blue pada unit kerja yang mempunyai fungsi menangani pengadaan barang jasa dan dapat berbentuk adoc untuk melaksanakan tender, seleksi, atau penunjukan langsungsebagai pihak pemberi pekerjaan. pengadaan barang jasa badan layanan umum daerbadan layanan umum daerah yang menggunakan anggaran badan layanan umum daerah dansegala pekerjaandblue rsudblue rsud dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. peraturan bupati ini bertujuan untuk: melaksanakan prinsip prinsip tata kelola pengadaan barang jasa yang baik pada blue rsud kabupaten demak,lue rsud, dan mendorongrsud yang menggunakan anggaran belanja blue yang bersumber dari:jasa konsultansi, jasa lainnya, dan pekerjaan konstrukkebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang jasa kebijakan pengadaan barang jasa pada blue rsudlue rsudlue rsudelaku pengadaan barang jasa pada blue rsud terdiri atas: pengguna anggaran pa), kom, pejabat pengadaan, panitia pemilihan, panitia pemeriksa hasil, penyelenggara swakelola, dan penyedia. penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan oleh blue rsud atau dapat dilaksanakan oleh agen pengadaan. bab perencanaan pengadaan perencanaan pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan blue rsud. perencanaan pengadaan barang jasa blue rsud terdiri atas pengadaan melalui: swakelola, dan atau penyedia dan penganggaran pengadaan barang jasa. perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada meliputi anggaranhasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam rencana umum pengadaan rup). pengumuman rup blue rsudpengadaan blue rsud, situs web blue rsudumum pengadaan untuk kebutuhan tahun berikutnya dilakukan paling cepirektur dan dilaporkan kepada dewan pengawas blue rsud. bab pelaksanaan pengadaan barang jasa bagian kesatu swakelola pengadaan barang jasa melalui swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola. penyelenggara swakelola terdiri atas: tim persiapan, tim pelaksanaan, dan atau tim pengawas. pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola dilakukan dengan menetapkan swakelola tipologi oleh pa. penetapan tipologi oleh sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: swakelola tipologi yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh blue rsud penanggung jawab anggaran, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: dapat menggunakan pegawai perangkat daerah lain dan atau tenaga ahli: dan penggunaan tenaga ahli paling banyak (lima puluh keseratus) dari jumlah tim pelaksana. swakelola tipologi yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh blue rsud penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain pelaksana swakelola, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:ketentuan mengenai penetapan penyelenggara swakelola dan standar prosedur operasional tata cara pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direkturmbuangan air limbah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka tengah, menimbang :a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha daerah diperkirakan akan meningkat akibat pembuangan air limbah yang berdampak pada pencemaran lingkungan, maka untuk tidak mencemari lingkungan hidup dan kualitas air limbah yang akan dibuang harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, bahwa berdasarmbuangngka tengah. bupati adalah bupati bangka tengahurusan lingkungan hidup kabupaten bangka tengpembuangan air limbah adalah izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu,retribusi izin pembuangan air limbah adalah pungutan atas pembayaran pelayanan pemberian izin pembuangan air limbah yang dikeluaruntukdaerahungutan adalah pendapatan yang diperoleh dari proses pendataan, penagihan, pembayaran, penyetoran, penerimaan, dan penyimpanan uang retribusi. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin pembuangan air limbah dipungut pembayaran retribusi perizinan pembuangan air limbah. objek retribusi adalah pemberian izin pembuangan air limbah oleh pemerintah daerah. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pembuangan air limbah dari pemerintah daerahpenggantian biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan izin. bab prinsip dan komponen biaya dalam penetapan struktur duangan air limbahngadaan bangko: biaya operasional pengawasan dan pembinaan: biaya laboratorium. tarif retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan dengan rumus bps val biaya administrasi biaya transportasi biaya pembinaan bps biaya peralatan sampling biaya laboratorium biaya sampling val volume air limbah nilai biaya tarif retribusi izin pembuangan air limbah: biaya administrasi sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah): biaya transportasi, adalah sebagai berikut biaya rupiah dalam kecamatan koba rp. kecamatan lubuk besar rp. rp. kecamatan simpangkatis rp. kecamatan sungaiselan rp. kecamatan pangkalanbaru rp. provinsi kep. bangka belitung pangkalpinang) rp. penggolongan didasarkan volume air limbah yang dibuang setiap bulannya: golongan (sampai dengan perbulan) rp. golongan (di atas m3100 per bulan) rp. golongan iii (di atas m3 per bulan) rp. golongan (di atas m3 per bulan) rp. golongan (di atas perbulan) rp. dalam rangka pembinaan, pengawasan, penertiban pemberian izin pembuangan air limbah, dapat dilakukan pengujian kembali sampling dan tidak dikenakan jasa pelayanan berupa biaya operasional pengawasan dan pembinaan serta biaya laboratoriumelama izin masihkepala skpkepala skpd. bupati atau kepala skpdkepala skpd memberikan tambahan biaya sebesar 2y6skpdkepala skpdi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepala skpdskpdni bupati bangka tengah, cap dto abu hadiah diundangkan koba padatanggal agustusc w" w bh) pembiayaan netto rp. tte it: lampiran neraca, lampiran iii laporan arus kas: lampiran catatan atas laporan keuangan, dan lampiran laporan keuangan bumi bangka tengah primambentukan lembaga kemasyarakatan desa kelurahmbentuk peraturan daerah tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa kelurambentukan lembaga kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat tipciptabagian pertama lembaga kemasyarakatan desa paragraf tata cara pembentukan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan peraturan desadesa dibentuk untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. tugas lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada meliputi membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat, yangmasyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan hak politik masyarakat. paragraf kepengurusandesacc. penduduk desa dan bertempat tinggal tetap desa, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja serta membangun dan memberdayakan masyarakat desabukan merupakan perangkat desa atau bpd atau salah satu anggota partai politik: dan dipilih secara musyawarah dan mufakatcc. berakhir masa jabatan: pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desadesa dapat bersumber dari swadaya masyarakat baik berupa uang, barang maupun tenaga: anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa): anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan atau apbd provinsi kepulauan bangka belitung, bantuan pemerintah, pemerintah daerah dancc.unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. bagian kedua lembaga kemasyarakatan kelurahan paragraf tata cara pembentukan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurahkelurahan dibentuk adalah membantu lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. lembaga memasyarakat kelurahankelurahan berkedudukan sebagai mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. lembaga kemasyarakatan kelurahnya sebagaimana dimaksud pada lembaga kemasyarakatan kelurahmasyarakatkelurahan dan masyarakat. paragraf kepengurusan pengurus lembaga kemasyarakatankelurahankelurahanpenduduk desa dan bertempat tinggal tetap kelurahan: mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja serta membangun dan memberdayakan masyarakat kelurahanberakhir masa jabatan: pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahanan kelurahan: cc. bantuan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintahkelurah: menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahkelurahan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan kelurahkelurahan: dan memfasilitasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan kelurahan. bab iii jenis lembaga kemasyarakatan desa kelurahan jenis lembaga kemasyarakatan desa kelurahan terdiri dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan lpml), lembaga adat, pkk desa kelurahan: rt rw:, karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. ketentuan mengenai tugas dan fungsi masing masing jenis lembaga kemasyarakatan desa kelurahan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab kader pemberdayaan masyarakat lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh kpm. ketentuan pembentukan kpmgka tengahpelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah bagian skpd yang melaksanakan satu atau beberapa program skpd selaku kuasa pengguna barang termasuk sekolah sekolah, pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu pustu), dan pos kesehatmbantu mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barangjabat yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, memelihara dan menyalurkan barang milik daerah. pengurusdisetiap skpdn ataubarang milik daerah dari gudang atau tempat lain yang ditujukan skpd. penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna kuasa pengguna barang dalam mengelola inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlakudilelang, dipertukarkan, dan atau dihibahkan. hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantianselenggaranya kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang daerah: terwujudnya administrasiesien. bab iii asas dan. ruang lingkupruang lingkupdudukan, kewenanganyang membidangi urusan aset daerah selaku pembantu pengelola, kepala skpd selaku pengguna barang, kepala utd selaku kuasa pengguna barang, penyimpan barang milik daerah: dan pengurus barang milik daerah. bupati, pengendalian dan pengamanan atas pengelolaan barang milik daerah. kepala satuan kerja yang membidangi uruskpd kepada bupati melalui sekretaris daerah:retaris daerah selaku pengelola barang, melakukan pengawasan dan pengendalian penggunayimpan barang bertugas sebagai berikutb kegiatan pengelolaan barang milik daerah kegiatan pengelolaan barang, pemindahtanganan: pembinaan, pengawasan dan pengendalian, i. pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. pedoman kegiatasengketa barang daerah penyelesaian sengketa terhadap barang milik daerah, terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh satuan kerja unit kerja terkait yang dimediasi oleh bupatitata usaha negara tun), perdata maupun secara pidana. bab viiralihan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang pengelolaan barang milikarga negara indonesia yang mempunyai izin tinggal pada daerah lain diwilayah negara kesatuan republik indonesia. instansi pelaksana adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bangka tengah. instansi pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukapid instansi pelaksana adalah unit kerja dinas tingkat kecamatan yang: @pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukannya. kewajiban sebagaimana dimaksud dalamdalamndentitas: dan surat keteranganbupatiip pada instansi pelaksanadicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya. bagian keduarsyaratan dan tatacara pencatatan biodata penduduk diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga,persyaratan dan tatacara memperoleh diatur dengan peraturan bupati. bagian keempatnya, sebagai berikutetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh ktp diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima kartu tanda penduduk khususdaninstansi pelaksana sesuai dengan domisili petugas rahasia khusus yangta petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus dan harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh kepala instansi pelaksana. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh ktp khusus diatur dengan peraturan bupati. bagian keenamwarga negara indonesia yang bermaksud pindah dari daerah asal. persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk warga negara indonesia diatur dengan peraturan bupati. kota, @d. antar kabupaten atau kotadelapan pindah datang antarnegaragian kesembilan penduduk pendatang setiap penduduk pendatang lebih dari (dua) hari, wajib melapor kepada rt rw atau kepala dusun kepala lingkungan atau kepala desa lurah setempat sejak kedatangannya. kewajiban melapor sebagaimana berlaku juga bagi penanggungjawab yang menampung penduduk pendatang. apabila penduduk pendatang tidak melapor sebagaimana ketentuan dalam maka ketua rt rw dapat melakukan tindakan berupa teguran sampai pada pengusiran. ketentuan lebih lanjut mengenai penduduk pendatang diatur dalam peraturan bupati. bagian kesepulorang terlantar:.masa berlaku akta catatan sipil akta pencatatan sipil berlaku untuk selamanya. bab vii pembetulan dan pembatalan dokumen kependudukstansi pelaksanabab viii hak dan kewajiban instansi pelaksana instansi pelaksana mempunyai hak aksesinstansi pelaksana dan pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengandan sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. ketentuan lebih sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatinstansi pelaksana. pedoman pengkajian dan pengembangan siak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lab pelaporan bagian kesatugantikanketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua pelaporan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepala desa lurah wajib melaporkan data penduduk hasil penyelenkadescamat untuk disampaikan kepada gubernur provinsi kepulauan bangka belitung secara reguler., (dua pergian tidak membawa ktp sebelumsampai tahun, dan ktp yang diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku ktp. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, mulai berlaku sejak tanggal januariupaya penyelenggara: dana darurat sejumlah dana bagi hasil pajak sejumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah dan(investasi) pemerintah daerah sejumlah pembayaran pokok utang sejumlah nihil pemberian pinjaman daerah sejumlah nihseptemdan memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, perlu menerbitkan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dengan dikenakan retribusi sebagayang bertanggungjawab dan berwenang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. skpd yang dimaksud adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupatenorang atau ibu dan anaknya nkri)yang meliputi penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang telantar dan komunitas terpencil. surat keterangan pindah yang selanjutnya disingkat skpluar dari suatu wilayah wilayah lain dalam nkri. surat keterangan pindah datang yang selanjutnya disingkat skpdmasuk dalam suatu wilayah dari wilayah lain dalam nkri. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing tinggal tetap yang selanjutnya disingkat skpd tinggal tetap adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana kepada orang asing tinggal tetap yang pindah dalam wilayah nkri. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing tinggal terbatas yang selanjutnya disingkat skpd tinggal terbatas adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana kepada orang asing yang tinggal terbatas yang pindah dalam wilayah nkri. surat keterangan pindah luar negeri untuk wni yang selanjutnya disingkat span untuk wni adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana kepada. surat keterangan pindah luar negeri untuk orang asing yang selanjutnya disingkat span untuk orang asing adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana kepada penduduk orang asing tinggal tetap dan orang asing tinggal terbatas yang akan pindahkeluarkan oleh instansi pelaksana kepada wni yang datang dari luar negeri karena pindah dan menetap indonesia dan orang asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatani yang mempunyai izin tinggal pada daerah lain wilayah nkri. surat pelaporan perubahan kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat spp adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana terhadap perubahan status kewarganegaraan penduduk. pembatalan akta adalah pencatatan pembatalan akta catatan sipil yang dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan akta cacat hukum. pencatatan aktadalam kantor dan dihadiri oleh pasangan suami istri yang akan menikah atau bercerai. pencatatan akta luarluar kantor dan pencatatan akta perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan dalam kantor tanpa dihadiri oleh pasangan suami istri yang akan menikah atau bercerai. pencatatan akta pengangkatcatatan akta pengakuakuan secara hukum dari secatatan akta pengesahbab nama, obypungut retribusi atas setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. objek retribusi adalah setiap jasa pelayananmeliputi ktp, kk: akta catatan sipil: dan dokumen kependudukan lainnya. dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan sebagai berikut warga negara indonesia: ktp warga negara indonesia, akta kelahiran: danyang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum. bab iii tata cara ketentuan mengenai tata cara penerbitan ktp, kk, akta catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab golongan retribusijumlah penggantian biaya cetak dan proses dan aspek keadilan. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusiviii wilayah pemungutan retribusi dipungutxiipenduduk rentan administrasi kependudutarifkabupaten bangka tengah biaya retribusi jenis pelayanan kartu keluarga kk) rp. rp. kartu tanda penduduk ktp) rp. rp. surat keterangan pindah rp. surat keterangan pindah datang skpd) rp. surat keterangan pindah datang penduduk orang rp. asing tinggal tetap skpd tinggal tetap) surat keterangan pindah datang penduduk orang rp. asing tinggal terbatas skpd tinggal terbatas) surat keterangan pindah keluar negeri span) rp. untuk wni surat keterangan datang dari luar negeri skala) rp. surat keterangan tempat tinggal skt) rp. rp. surat keterangan pindah luar negeri span) rp. untuk orang asing surat pelaporan perubahan kewarganegaraan rp. rp. spp) biaya retribusi jenis akta dokumen kelahirkematibiaya retribusi jenis akta dokumen perkawinan pencatatan akta kantor rp. rp. pencatatan akta luar kantor rp. rp. pembatalan akta perkawinan rp. rp. kutipan kedua dan seterusnya rp. rp. pencatatan akta perkawinan penduduk rentan rp. rp. pencatatan akta perkawinan penduduk miskin rp. perceraian pencatatan akta kantor rp. rp. pembatalan akta perceraian rp. rp. kutipan kedua dan seterusnya rp. rp. pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak pencatatan akta pengangkatan anak rp. rp. pencatatan akta pengakuan anak rp. rp. pencatatan akta pengesahan anak rp. rp. pembatalan akta rp. rp. kutipan kedua dan seterusnya rp. rp. perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan pencatatan akta perubahan nama. rp. rp. pencatatan akta perubahan kewarganegaraan. rp. rp. pencatatan pelaporan wni mengenai kelahiran, rp. rp. perkawinan, perceraian, kematian yang terjadi luar negeri. pembatalan akta perubahan nama. rp. rp. pembatalan akta perubahan kewarganegaraan. rp. rp. kutipan kedua dan seterusnya. rp. rp. bupati bangka tengah, cap dto abu hadiah
selang sok bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan peningkatan persentase sahamyang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penyertaan modal daerah: bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan berpedombank pembangunan daerah sumatera selatan dankonvensional yang lingkup operasinya juga meliput dan bangkaumsel babel tahun anggaran sebesar(satu juta rupiah): dan harga ago (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) per lembar. besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan harga nominal dan harga agosumselumsel babel. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud padketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal pemerintah kabupaten bangka tengah pada bank sumseluntuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yang salah satunya penghapusan retribusi dan pungutan yang membebani nelayan, serta menindaklanjuti surat menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor men kp xi hal penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka usaha nelayan, maka pungutan terhadap nelayan tempat pelelangan ikan tpi) dalam wilayah kabupaten bangka tengah yang telah dilaksanakan perlu ditinjau kembali, bahwa peraturan daerah kabupaten bangka tengah nomor tahun tentang retribusi tempat pelelangan ik. ) selang senyang sudah semakin terbatas dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, bahwa agar pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat tercapai, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dengan memberikanurusan kelautan dan perikanan kabupaten bangka tengahorang atau badan adalah orang atau badan yang melakukan usahapengangkutan ikan yang selanjutnya disingkat sapi, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha perikanan untuk setiap kali pengangkutan hasil sumberdaya ikan keluar daerah dengan angkutan darat dan laut. surat keterangan daftar kapal yang selanjutnya disingkat sdk, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang memiliki bobot sampai dengan gross ton gt). surat keterangan daftar usaha perikanan budidaya, yang selanjutnya disingkat skup, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap pembudikabupaten bangka tengahbersamaan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dandan pembudidaya ikan, mendorong perluasan dan kesempatan kerja,:: dan menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. bab iii jenis usaha dan jenis perizinan semua kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan dalam bentuk supikan, izin usaha pengumpulan penampungan hasil perikanan: dan izin usaha pengangkutan ikan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah: kegiatan perikanan dalam kategori nonsampai dengan (lima) gt, dan cc. kegiatan usaha bidang pembudidaya ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil. izin usaha penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bergerak (aktif): dan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis (pasif). izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: pembudidayaan ikan air payau: pembudidayaan ikan air tawar, dan cc. pembudidayaan ikan air laut. izin usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pengasinan pengeringan, pemandangan dan pengasapan: cc. pengalengan: pembekuan, fermentasi (perapian): pereduksi pengekstrasian,: dan lain lainnya yang merubah bentuk dari produksi aslinya menjadi produk lain. izin usaha pengumpulan penampungan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pengumpulan hasil perikanan: dan penampungan hasil perikanan. izin usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pengangkutan hasil perikanan dengan menggunakan kapal dan kendaraan darat pengangkut ikan. dalam hal usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan untuk menangkap ikan, wajib memiliki sisiiki. dalam hal usaha nelayan kecil yang menggunakan kapal perikanan untuk menangkap ikan dan atau mengangkut ikan diharuskan memiliki sdk. dalam hal usaha pengumpulan penampungan hasil perikanan, setiap akan membawa hasil pernikahannya keluar daerah baik yang menggunakan kendaraan darat atau laut diharuskan memiliki sapi. dalam hal usaha pembudidaya ikan kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, diharuskan memiliki skup. bab iii kewenangan penerbitan izin bupati memberikan kewenangan kepada kepala dinas untuk menerbitkan dan atau memperpanjang sup, sisi, dan atau siki kepada orang badan yang menggunakan kapal dengan ukuran diatas (lima) sampai dengan (sepuluh) gt: sdk kepada nelayan kecil yang menggunakan kapal non motor, kapal motor tempel, dan kapal bermotor yang berukuran sampai dengan lima) gt: sapi kepada para pengumpul penampung hasil perikanan: dan skup kepada setiap pembudidaya ikan kecil. penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan dan lingkungannya. bab tata cara penerbitan perizinan usaha perikanan bagian kesatu persyaratan perizinan usaha perikanan untuk memperoleh sup, setiap orang atau badan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan sup kepada kepala dinas dengan melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disyahkan oleh instansi yang bertanggung jawab bidang pengesahan badan hukum koperasi bagi pemohon yang berbadan hukum koperasi, surat keterangan usaha dari kepala desa lurah setempat yang menyebutkan bidang usaha perikanan bagi pemohon yang tidak berbadan hukum bukan koperasi, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik usaha atau penanggung jawab perusahaan, dan pas foto berwarna terbaru pemilik usahaangkapan ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan sisgangkut ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan siknelayan kecil yang akan mengoperasikan kapal pernikahannya, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan sdk kepada kepala dinas dengan melampirkan surat keterangan usaha dari kepala desa lurah setempat yang menyebutkan bidang usaha perikanan, pas kecil, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik kapal:penampung atau pengumpul hasil perikanan yang akan membawa ikan daerah diluar wilayah daerah dengan menggunaan kendaraan darat, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan sapi kepada kepala dinas dengan melampirkan fotokopi sup: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik usaha, dan surat keterangan asal ikan dari kepala pelabuhan ppi tempat ikan didaratkan. setiap pembudidaya ikan kecil, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan skup kepada kepala dinas dengan melampirkan: surat keterangan usaha dari kepala desa lurah setempat yang menyebutkan bidang usaha perikanan, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik usaha, dan pas foto berwarna terbaru pemilik usaha sebanyak (dua) lembar ukuran cm. bagian kedua kewajiban pemegang izinsup kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha, cc. mengajukan permohonan penggantian sup dalam hal sup hilang atau rusak, dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap (enam) bulan sekali kepada kepala dinas. pemegang sisiakan melakukan perubahan data yang tercantum dalam sisi: cc. mengajukan permohonan penggantian sisi dalam hal sisiki berkewajibanakan melakukan perubahan data yang tercantum dalam siki: cc. mengajukan permohonan penggantian siki dalam hal sikdk dan skuba berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam sdk dan skuba, mengajukan permohonan penggantian sdk dan skuba dalam hal sdk dan skuba hilang atau rusak, dan cc.bagian ketiga larangan pemegang izin pemegang izin dilarang memindahtangankan pemegang izin tanpa mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin: melakukan kegiatan usaha perikanan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin, cc.bab masa berlaku dan perpanjangan perizinan usaha perikanan sup berlaku selama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan setiap tahun harus didaftarkan ulang. sisdaya ikan. sik. sdk dan skuba berlaku selama (satu) tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan. sapi berlaku selama (satu) kali kegiatan pengangkutan. bab penggunaan alat tangkap jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi jaring insang (millet): jaring udang (travel net): cc. jaring lingkar (purse seine): payang: pancing tonda, rawai dan pancing ulur, bagan apung, bagan perahu dan bagan tancap, jenis alat tangkap pasif statis (sero, termal, tugu dan bubu): alat tangkap modifikasi yang ramah lingkunganberakhir apabila habis masa berlakunya, dan dicabut atau dibatalkan: izin usaha perikananizin usaha perikananizin usaha perikananizin usaha perikananijin harus menghentikan segala macam bentuk kegiatan usahanya. bab viii larangan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, setiap orang atau badan dilarang menggunakan alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam setiap orang atau badansetiap orang atau badan dilarang melakukan usaha perikanan daerah selain yang ditentukan dalam izin usaha perikanan. setiap orang atau badan dilarang melakukan penangkapan dengan alat tangkap statis jalur pelayperikananikaperikikanan, i.izin usaha perikanatau badan yang melakukan usaha perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuanizinyang sahpembina nipuntuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan peningkatan pelayanan kesehatan yang prima, maka diperlukan upa lainnya: bahwa peningkatan kualitas kesehatan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah pelayanan obat yang memadai serta didukung dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum kabupaten bangka tengah: bahwtahun tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah bangka tengah, belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan fisioterapitindakan anestesi, konsultasi spesialis: dan konsultasi farmasidan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. ketentuan diubah dan ditambah (satu) pada sehingga berbunyi sebagai berikut. hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada berupa komponen jasa medis, jasa paramedis, jasa pelaksana, jasa konsultasi spesialis, jasa apoteker, jasa asisten apoteker, jasa apoteker spesialis, jasa ahli gizi, jasa pembantu ahli gizi, jasa fisioterapi, jasa asisten fisioterapi, dan jasa anestesi dikembalikan kepada instansi pemungut paling lambat setiap tanggal (lima) bulan berikutnya. besarnya jasa yang dikembalyang tidak atau kurang dibayarditerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf wajib retribusi denganlangsung sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikentara bab xviii dan bab xix disisipkan (satu) bab, yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikutdiubahuli pola tarif rsud bangka tengah tarif rawat jalan komponen perda baru jumlah sol gamma enggan poliklinik umum, gigi, dan jasa rumah sakitspesialis jasa rumah sakitll kelasi kelasi utama paviliun pelayanan maya mol mol lp) medisapoteker jasa apoteker spesialis jasa asisten apotekerantpawanan kompnentaya progam enafarmasi jasa rumah sakit jasa apoteker jasa asisten apoteker tarif pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium) bahan aap jasa jumlah jenis pemeriksaan pelaksana biaya alat sakit rp) rp) rp) rp) hematrokit retikulosit hitung jenis malaria . po. \|. . protein \|. ketan il. urobiinogen lo. bo. do. bo. loo.\| caliumon kreatinin kinase comb aan fosfatase alkali \|sa soo0o\| \|saat loo s000\| unse t0. pewarnaan acid phosphatase ' anti total anti anti hcv antigen) progesteron take t0. thromboplastinparsial assay factor \|f. von willbrands fibrinogen degradation product (ay (ay bta complement3( c3) cryoglobulin gaig antiserum (awam prostat spesifik antigen psa) tarif hemadialisa pelayanan komponen paviliun utama kelas kelas kelas biaya rp) rp) rp) rp) rp) jasa rumah sakit jasa medik jasa paramedis analisis gas bahan dan alat ses jasa medik jasa paramedis tarif pemeriksaan radio diagnostik jabat pemeriksaan alat rp) rp) rp) nasal ekstremitas bawah bno abdomen ''''''## cor analisis uretrocografi duodenum omdc. tarif pemeriksaan penunjang diagnostik (elektromedik) pela kanan komponen paviliun utama kelasi lasi kelas biaya rp) rp) rp) rp) rp) aaa usg abdomenjek sel sel a8l empedu jasa rumah sakit usg thorax jasa pelaksana bahan dan alat jasa pelaksana joran (makanan\| @rl gal isl gen usg kepala jasa rumah sakit jasa pelaksana bahan dan alat moo sea jasa pelaksana tarif pemeriksaan penunjang diagnostik elektromedik bahan masa jasa jasa besar jenis pelayanan medis paramedis biaya alat sakit rp) rp) rp) rp) rp) ekg, emg funduscopy refraksi leo gastroscopy colonoscopy bronchoscopy i. tindakan medik ugd poliklinik r. keperawatan alur umum bahan yasa yasa jasa jumlah jenis pelayanan medis paramedis alat rp) rp) rp) rp) rp) jahitan1 loo bo. jahitan pomkunikanak bahan jasa jasa jasa jumlah tindakan &alat medis paramedis rp) rp) rp) rp) rp) bmp t0000 so0o \|.) poliklinik penyakit dalam bmp \|. al. poliklinik mata .\| dan konjungtiva algebra soo poliklinkbedah endotracheal tube endotracheal bahan jasa jasa tindakan dasar yes paramedis jumlah alat rp) rp) rp) rp) rp) ekspirasi pengambilan benda asing: ringan s3sas berat sistema khitanan inn leo. poliklinik kulit alergitest patches condilomaacuminate iinjeksikenacort ganglion bahan jasa jasa tindakan jasa medis paramedis jumlah alat rp) un) (an) rp) rp) pplkunikgii oo tambal permanen amalgam silikat komposit glass monomer cement mahkota sementara (gigi) pencabutan gigi dewasa per gigi cito jet manual ultrasonik gigi konsultasi orhodonine bahan jasa jasa tindakan jasa medis paramedis jumlah alat rp) rp) rp) rp) rp) \|. poliklinik kebidanan dan ginekologi suntik \|.\|no pelayanan komponenbiaya kelasi kelasi kelaskompi jasa rumah sakit hyperplasia endometrium jasa pelaksana tindakan pervaginam sedang: bahan dan alat incisa hamatum vagina jasa rumah sakit incisa bartolini jasa pelaksanano\| pelayanan komponenbiaya kelasi kelasi kelasihi.alat paramedis jumlah jenis tindakan medik rp) rp) rp) rp) rp) heating jahitan) heating jahitan) heating jahit jahitan) jangkar jantan (per jantan roof g0\|pasang spark kecil dewasa pasang spark sedang dewasa pasang spark besar dewasa fungsi pleura fungsi kandung kemihbilas lambung (phan jasa sasa jasa jasa besar jenis pelayanan alat medis yak rp) rp) ppavutun 4s000\| bogor\| so00 do0o0\| mem aja kelas is. kelasi t2000\| kelaslll t0. paviliun seorawana (utama khusus kelasi kelasi kers pom abo00 solo dagang, kecil narkoba umum) sedang besar khusus tarif pelayanan rehabilitasi medik bahan jasa jasa jasa besar jenis pelayanan medis paramedis biaya rp) rp) rp) rp) rp) sederhana sedangsedang besar pop kelas iii tarif visum repertum orang mati jenazah bahan jenis ihe paramedis page dik biaya, pelayanan alat rp) rp) rp) rp) luar pemeriksaan dalam tarif visum repertum orang hidup bahan jenis ihe paramedis page dik biaya, pelayanan alat rp) rp) rp) rp) tarif perawatan jenazah bahan jasa jasa besar jenis pelayanan pelaksana biaya alat rp) rp)x. jasa sopir sebesar yc. jasa pendamping (perawat) sebesar yc. bila pasien didampingi tenaga medis dikenakan tarif sebesar tenaga medis tujuan tarif (rp) dokter umum dalam kota dokter spesialis dalamjasa sopir sebesar yc. jasa pendamping (perawat) sebesar y4. bila pasien didampingi tenaga medis maka dikenakan tarif jasa medis sebesar tenaga medis paramedis tujuan kasi dokter umum dalam kota dokter spesialis dalam kota tarif pemakaian oksigen (nola.jumlah pelayanan komponen biaya tarif obat dan alat habis harga netto a00 pakai jasa rumah sakit pas jasa farmasi \|juli m0) maspaswemskegutammndaknpelayanan tindakan medik terapi kamar operasi sederhana rose pasti: biopsi curettage: biopsi hapus: eksis flavus:, ranselverban: gips, sederhana khusus circumcision, biopsi kelenjar: cc. skin traksi, eksis laevis, berucapny:, seksi alta, hemangioma, tumor jinak libro adenoma mama: bibir sumbing sederhana labioschisis: polidactill: dislokasi sendi bahu, panggul: dan ii. angkat pen besar semuajenis laparatomi:riptohipnus, megalodon, hipospadia, pes agung harus, harus: tumor tulang syndact, 9g. tumor mesenterika: semua jenis tumor ganas: i. semuajenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang: fraktur terbuka: k. rupture tenda: pol harus menanam i. pasang plat dan screw: fraktur rahang: obstruksi saluran pernapasan bawah karena benda asing, batu uretra, batu ginjal: oo. struktur uretra, batu kandung empedu: hipertrofi prostat, hydroneprosis: osteomradikal nepectomy: radikal mastectomy, medical neck rejection, multiple faktur dengan komplikasi: operasi vaskuler, 9g. transaction oesophagus: resepsi near: splenactomy, megalodon hysprug: pankreatectomy radical, il. hysterectomy radikal, operasi tumor ganas ovarium, debunking: oo. vulvectomy: ablasi retina, gg. vitrektomy, fraktur muka: dan laryngectomy. corpus lineup kecil dengan marcos corpus lineup: insist abses: biopsi: irigasi sinus: ekspirasi, dan laringoscopy direct. sedang dengan marcos granula telinga: tampon bullock: reposisi dan fiksi fraktur nasal: dan aspirasi sinus. besar imsektomy: eithmoidretomy, dan palypuctomy. besar khusus ago gibran nasoheryng: mastectomy: timpanoplasti: dan larymectomi. mo) muspisiemskebutamtmdakanpelayamn kecil lithiasis: funduscopy, repair conjungtiva: bleparoplasti, tarsotomy: argon laser: congenital forix plastik, cyclodiatermi, symbole sharon: transcanal rekanalisasi: dan j. koreksi entropi entropi. besar schelorotomy: ekstraksi linier, strabismus: trabeculektomi: tumor ganas, cycle dialiri, dan 9g. gonotomi. besar khusus aviation retina, dekompresi, fraktur tripod: rekonstruksi kelopak berat: dan direktori. sederhana microwave diathermi: short wave difteri, cc. ultrasonik: infra red radiation, traction (cervical lumbal): parafin bath: dan 9g. exercise massage speech therapypelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar lebih menjamin keselamatan, keamanan berlalu lintas, penumpang, barang dan kendaraan serta memenuhi standar kelayakan jalan dan untuk menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah maka pengujian kendaraan bermotor perlu diatur pelaksanaannyadengurusankepala satuan kerja yang menangani urusanumlah berat barang. objek retribusi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pengujian kendaraan bermotor. bab. besarnya tarif ditentukan sebagai berikut rincian tarif jumlah jenis pelayanan retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor kendaraan dengan jbb kg, dengan rincian sebagai berikut biaya uji penggantian biayapenggantian buku ujipengecatan identitas lokasi bab vii tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor wajib uji, wajib memiliki surat tanda bukti lulus uji laik jalan dari bupati atau pejabat. tata cara pengurusan surat tanda buktixaslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan, bahagiatrayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka tengah, menimbang bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan pada pelayanan angkutan penumpang, perlu dipungut retribusi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahkhusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum terhadap pelayanan angkutan jaringan khusus seperti angkutan antar jemput, anak sekolah, angkutan karyawan dan angkutan antar permukim dalam wilayah kabupaten bangka tengahtahun: mobil bus (jumlah s.d. seat) , tahun, mobil bus (jumlah s.d. seat) rp200. , tahun, mobil penumpang (s.d. seat) , tahun, dan kendaraan khusus rp200. , tahun. bab vii wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut wilayah daerah. bab viii tata cara permohonan izin trayek setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor untuk usaha angkutan penumpang umum wajib memiliki surat tanda bukti izin trayek dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. tata cara pemberian surat tanda bukti izin trayek kendaraan bermotodprovinsi semula rp.tambah rp. jumlahtahuo) selang segapengeluaran ( ) pembiayaan netto rp. ( ) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan:sampai disneraca:, ibnu saleh lembaran daerah kabupaten bangka tengah tahun nomor
sekarang sesangka tengw vv t"t33"$hil:rilitungelitung timur, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomorpenyerta&n modal daerah sebagaimana dimaksud umi dev'yertaan modal daerah kepadamodal daerah adalah kekayaan kabupaten belitung timur mes, inventaris, surat surat berharga, fasilitas dan hak hak lainnya. kontrak manajemen adalahbantuan bahwa pihak ks,ak produksi adalah kontrak produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam ber.. pihak ke&ga diwajibkan membayar sejumlah uang (royaltykontrak bagi keuntungan adalah. kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga. hasil usaha atau keuntungan dibagi antarakontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini pihak ketiga menginvestir terlebih dahulu modal peralatan dan iain lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. pengelola hpl) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedangkan. bangunan yang dibangun tersebut rasuk dalam inventaris daerah.. seluma bangunan tersebut menjadi hak milik daerah setelah berakhir hak guna bangunan yang bersangkutankabupaten ujung timurrangkat daerah kabupaten belitung timurb tujuan pasai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanann(dpadanaka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan bupati tentang pembelian saham dimaksud. bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama daerah dalam melaksanakan pembelian saham. (l) penyertaan modal daerah dalam pembentukan perseroan terbatas pt) sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah, terlebih dahulu harus diadakan perjanjian dasar antara bupati dan pihak pihak yang ikut dalam pendirian perseroan terbatas pt) tersebut. perjanjian dasar. hak, kewajiban, dan sanksi sanksi. lain lain yang dianggap perlu. berdasarkan perjanjian dasar yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dan kemudian dibentuk perseroan terbatas pt) dengan akta notaris. bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas namaperaturan bupati. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan peraturan bupati setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, kekayaan daerah yang tertanam dalam perseroan terbatas pt), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkterlebih dahulu dimintakan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah atas rencana kontrak tersebut. setelah mendapat. persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada diadakan perjanjian kerja sama antara bupati dan pihak ketiga yang memuat materi pokok: identitas masing masing pihak. jenis dan nilai modal dari pihak daerah. bidang usaha. jangka waktu perjanjian. hak, kewajiban, dan sanksi sanksi. lain lain yang dianggap perlu.bupati. untuk lakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal atau saham daerah dalan pembentukan perseroan terbatas pt) dan atau menentukandan bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur unsur dinas pendapatan daerah kabupaten belitung timur, bagian ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten belitung timur. bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten belitung timur. bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten belitung timur, bagian hukum sekretariat daerah kabupaten belitung timur. kantor perwakilan badan pertanahan nasional kabupaten belitung timur. unsur tenaga ahli konsultan. dinas pendapatan daerah kabupaten belitung timur ash daerah. bab pembinaan (l) bupati melakukan pembinaan sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh sekretariat daerah kabupaten belitung timur. (!) dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu perseroan terbatas pt), niaga untuk meraihmakiara pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud pada dan seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada bupati. bab pengawasan (l) bupatimaki daerah. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada pihak ketiga daer, disetor kas daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun berikutnya. bab vii ketentuan penutup pasai pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan bupati belitung timur nomor tahun tentang penyertaan modal daerah kepada fihak ketiga dinyatakan tidak berlaku. bagi. pasa! peraturan daerah ini rruilai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang rrj, ditetapkan manggar pada tanggal maret belitung timur, agar pee bagi sahaja purnama kue diundangkan manggar pada tanggal maret baris daerah lebanon "kn belitung timur, psa mau dapat y&y'amirudin lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor
la. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya, pemerintah kabupaten belitung timurterwujuda pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangkadengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional maka daerah bertanggung jawab untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenaelitung timur dan bupati belitung timur memutuskan menetapkan peraturan daerahypindah. prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. bab visi, misi, maksud, dan tujuan visi pendidikan daerah adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu, dinamis, kreatif, inovatif untuk membentuk manusia yang cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.: melaksanakan pembinaan dan pengembangtanggap akan persamaan hak laki laki dan perempuan: cc.::: dan mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai nilai keimanan dan ketakwaan. maksud penyelenggaraan pendidikan daerahinovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta bertanggungjawab. bab iii ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup: penyelenggaraan pendidikan: pengelolaan pendidikan: dan pendanaan pendidikan. babketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab prinsip penyelenggaraan pendidikan, berhitung, dan budaya lokal: pendidikan dasar: dan cc. pendidikan menengahbagian kelima penerimaan peserta didik penerimaan peserta didik pada satuan pendidikanketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan peserta didik diaturketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan nonformalkhusus pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana,: cc. tunawicara: tunagrahita: tunadaksa: tunalaras:dilaksanakan sesuaibab satuan pendidikan satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat dan atau lpa: menyusun tata tertib yang disahkan oleh kepala dinas: untuksatuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dari penyelenggara pendidikan. penyelenggaraan pendidikan oleh lpa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tata tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta didik: waktu kegiatan belajar: pakaian sekolah: penghargaan atas keberhasilan: dankomite sekolah madrasah, dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah madrasah. satuan pendidikan dapat memberikan tugas tambahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah. kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada diberikan tambahan penghasilan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan sesuai kemampuan sekolah madrasahnpsesuai ketentuan peraturan perundang undangnyelenggaraan smp, sma dan smk bertaraf internasional merupakan kewenangan pemerintah propinsi.taraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi: snp sejak sekolah berdiri: dan pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional yang ditetapkan sesuaipenyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional dilaksanakanx, atau masyarakat dapat mendirikan satuan atau program pendidikan nonformalundangan. bab xiii pendirian, penggabungankepada bupati melalui kepala dinasdan ataubupati melalui dinas. pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat wajib mendapatkan izin dari bupati:pinsi, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang sah danpinsiperaturan bupati. bagian ketiga pendidikan yang diselenggarakan lpa lpadan atautata cara dan ketentuan persyaratan perizinan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, masyarakat dan atau lpa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bab xiv kewajiban dan hak peserta didikbagi yang mampuyang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya: cc. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi::np:bupatiguru pembimbing khusus, nara :d.e:gh.perundang undangan. kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal, pendidik selain guru dan pendidik pada jalur pendidikan nonformal harussesuai dengan ketentuitas nonformal: penilik melakukan pemantauan, penilaian,dalusia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sertapendidikan: tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan! yangerintah daerah dapat melakukmpat pembinaan karier, promosi, dan penghargaan paragraf pembinaan karierdan atau internasional: gubernur pada tingkat propinsi: bupati pada tingkat kabupaten: camat pada tingkat kecamatan: kepala kelurahan pada tingkatp: promosi: cc. piagam, uang: dan atau bentuk penghargaan lainnya. pemerintah dan atauwajiban dan hakdan secara aktif menjadi anggota organisasi profesi guru. organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. pemerintah daerah memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi yang telah didaftarkan pada pemerintah daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai kecuali yang diselenggarakan oleh masyarakatperundangundangan madrasah: dan atau organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. organisasi profesi pendidikan dapat berperan serta dalam pendidikan melalui: pengendalian mutu pendidikan profesi: pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan, cc.:daerahdaerahdaerahcc. pengusaha, organisasi profesi: pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya: pendidikan bertaraf internasional: pendidikan berbasis keunggulan lokal: dan atau h.papan pengumumerintah daerah memfasilitasi dewan pendidikan dalam pelaksanaan fungsi dan perandaerah berkedudukan: organisasi profesi lain:npb xvixixsesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab: dan standar pendidikan daerah propkurangnya terdiri dari: standar isi: standar proses: standar kompetensi lulusan: standar pendidik dan tenaga kependidikan: standar sarana dan prasarana: standar pengelolaan: standar pembiayaan, dan:dan:xxiipxii: sarana dan prasarana:pa dengan satuan pendidikan daerah paragraf kerja sama penyelenggaraan pendidikankabupaten belitung timur,yo0: memperluas jaringan kemitraan: dan atau cc. menyelenggarakan satuan pendidikan atauprogram studi bertaraf internasional atau: pemanfaatan sumber daya: penyelenggaraan program kembaran,kabupaten belitung timurbupativmasyarakat:ppempat pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara pemerintah daerahplimap: kebijakan pemerintah: kebijakan pemerintah daerah:xxiv pendanaan pendidikan dan biayapropinsi, pemerintah daerah dan masyarakat. biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. pemerintah, pemerintah propinsi atauketentuan peratur formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat. pendanaan biaya operasi personalia pns dan atau non personalia untuk satuan pendidinya. pendanaan biaya operasi personalia pns dan atausesuai kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerahoperasi satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat. pemerintah daerah sesuai untuk membiayai pendidikannya. pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membantu pendanaan organisasi profesi guru daerah yang mekanismenya diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga sumber pendanaan pendidikanpinsi: bantuan pemerintah daerah:pemerintah: bantuan pemerintah propinsi: bantuan pemerintah daerah:, dan atau sumber lainnya yang sah. penerimaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: dana yang diperoleh disetorkan pada rekening kas satuan pendidikan: pemanfaatan dana lebih lanjutstrategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah: pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf diumumkan secara transparan: tidak dipungut dari perserta didik atau orang tua walinya yang tidak mampu secara ekonomi:bupati sesuaisistem anggarrumah rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutanpendapatan dan belanja satuan pendidikan sesuai peraturan perundang undangan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada bupati melalui dinas satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba. pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dilakubab xxvverifikasi, atau investigasi apabila: pengaduan disertai dengan identitaspengadu yang jelas: dan pengadu memberi bukti adanya'yang melalaikan tugas dan tanggungpenutupan satuan pendidikan oleh bupatidaerah: melakukan tindakan pertama dan memeriksadan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan bidang penyelenggaraan pendidikan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada dikenakan pidana sesuai undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dttd irwandi rani lembaran daerah kabupaten belitung timur tahun nomor
pen ao. pin kalitung timur, menimbang bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemilihan kepala desa, perlu merubahubah sebagai berikut: ketentuan dalam diubah,pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama slip) atau sederajat, berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun, sehat jasmani dan rohani, sg. berkelakuan baik, bersedia dicalonkan menjadi kepala desdalam (dua) kali masa jabatan pada desa yang bersangkutan, il.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat, tidak berkedudukan sebagai pns, pegawai bumn, pegawai bumi, atau tenaga kerja honorer yang dibiayai oleh apbd dan apbn, dan oo. bersedia bertempat tinggal desa yang bersangkutan. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan administratif yang meliputi, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir: cc.: pas photo hitam putih ukuran cm sesuai dengan ketentuanpemungutan suara dilaksanakan menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desaulang dapat dilakukan dalam hal tidak dihadiri paling sedikit (satu per dua) dari jumlah pemilih yang terdaftar. dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan kepala desa bertanggungjawab kepada bpd. ketentuan dalamyang sah ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.dapat dilakukan pemungutan suara ulang bagiukan dengan menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja desa. segala peraturan pelaksana dari
lan paw pulang issn e issn rev kebijakan aplikasi tindak pidana siber (cyber crime) indonesia budi kristiani belanda putra pascasarjana doktor ilmu hukum, universitas islam bandung abstract the government initiated the birth the law information and electronic transactions effort prevent the occurrence siber crimes. the percentage cyber crimes indonesia this figure certainly not small number and certainly can have serious impact the protection and welfare the indonesian people this research emphasizes first, how the cyber crime policy indonesia mitigation the second, how cyber prevention efforts the future. the research method this research normative juridical using primary and secondary data analyzed gualitatively. first, law enforcement dealing with cyber crimes indonesia has not been optimal implemented. factors that influence law enforcement against cyber crimes include legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities law enforcement and community factors second, prevention cyber crimes the future can done increasing facilities, knowledge and specialization and training law enforcement officers the cyber field well efforts secure information systems through collaboration with internet service providers isp). keywords: policy, criminal act, cyber abstrak pemerintah menginisiasi lahirnya undang undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana siberpenelitian ini menekankan pada pertama, bagaimana kebijakan tindak pidana siber indonesia dalam menanggulanginya kedua, bagaimana upaya penanggulangan siber masa yang akan datang. metode penelitian dalam penelitian ini yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder analisis secara kualitatif. hasil penelitian ini menunjukan pertama, penegakan hukum dalam penanggulangan cyber crimes indonesia belum dilaksanakan secara optimal. faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crimes meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum dan faktor masyarakat. kedua, penanggulangan cyber crimes kedepan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas, pengetahuan dan spesialisasi dan pelatihan pelatihan terhadap aparat penegak hukum bidang cyber serta upaya pengamanan sistem informasi melalui kerjasama dengan internet service provider isp). kata kunci: kebijakan, tindak pidana, siber budi kristiani belanda putra pendahuluan karakter tersebut. bagus ronny peradaban dunia pada masa kini rahman nitibaskara, dicirikan dengan fenomena kemajuan penetrasi internet yang begitu besar teknologi informasi dan komunikasi yang apabila tidak dipergunakan dengan bijak berlangsung hampir semua bidang maka akan melahirkan kejahatan dunia kehidupan manusia. revolusi yang maya atau yang diistilahkan dengan dihasilkan oleh teknologi informasi dan kejahatan siber atau cyber crime yang komunikasi biasanya dilihat dari sudut merupakan perkembangan lebih lanjut dari pandang penurunan jarak geografis, computer crime. dunia maya (cyberspace) penghilangan batas batas negara dan zona saat ini ternyata rentan terhadap perilaku waktu serta peningkatan efisiensi dalam kriminal. sebagai contoh adalah praktik pengumpulan, penyebaran, analisis dan praktik implantasi virus yang mencederai mungkin juga penggunaan data. komputer seluruh dunia, bank dan disamping berbagai hal positif yang lembaga keuangan telah kehilangan uang dapat diambil dari kemajuan teknologi dalam jumlah besar. negara maju seperti informasi dan transaksi elektronik amerika serikat dan inggris dan beberapa komunikasi, perkembangannya yang pesat negara lainnya mengungkapkan bahwa dari perkembangan internet juga data tentang keamanan nasional telah menimbulkan sisi gelap (sisi negatif) yakni dibobol dan download oleh orang orang dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. yang tidak berkepentingan. tindak internet membuat kejahatan yang semula pidanalain juga dapat dilakukan melalui bersifat konvensional dan langsung seperti media internet seperti pornografi anak, pengancaman, pencurian, pencemaran penyerangan terhadap privacy seseorang, nama baik, pornografi, perjudian, perdagangan barang ilegal, atau hadirnya penipuan hingga tindak pidana terorisme situs situs yang meresahkan masyarakat. kini melalui media internet beberapa jenis contoh lain, bagi mereka yang senang akan tindak pidana tersebut dapat dilakukan perjudian dapat melakukannya dari rumah secara line oleh individu maupun atau kantor hanya dengan mengakses kelompok dengan resiko tertangkap yang situs atau dapat sangat kecil dengan akibat kerugian yang juga dan banyak lebih besar baik untuk masyarakat maupun lagi situs sejenis yang menyediakan negara petrus richard goose, fasilitas tersebut dan memanfaatkan fenomena tindak pidana teknologi fasilitas internet banking untuk informasi merupakan bentuk kejahatan pembayarannya tanpa harus bertemu yang relatif baru apabila dibandingkan secara fisik. dengan bentuk bentuk kejahatan lain yang selanjutnya, berdasarkan data polri, sifatnya konvensional. tindak pidana kasus kejahatan dunia maya yang terjadi teknologi informasi muncul bersamaan selama kurun waktu (empat) tahun dengan lahirnya revolusi teknologi terakhir tercatat (empat puluh delapan) informasi. sebagaimana dikemukakan oleh kasus. dari (empat puluh delapan ronin nitibaskara bahwa: interaksi kasus yang dilaporkan tersebut, (dua sosial yang meminimalisir kehadiran puluh lima) kasus telah dinyatakan secara fisik, merupakan ciri lain revolusi oleh jaksa penuntut umum. teknologi informasi. dengan interaksi petrus richard goose, data semacam ini, penyimpangan direktorat ekonomi dan khusus unit hubungan sosial berupa kejahatan (crime) cybercrime bareskrim mabes polri, akan menyesuaikan bentuknya dengan kasus kejahatan dunia maya selama kurun waktu (tiga) tahun yang dilaporkan budi kristiani belanda putra yang berkaitan dengan cyber crimes. upaya penanggulangan kejahatan siber pengiriman personel polri tidak hanya indonesia masa depan terbatas dilakukan dalam lingkup nasional belum optimalnya penegakan tetapi juga dikirim untuk mengikuti kursus hukum terhadap cyber crimes disebabkan negara negara maju agar dapat karena sarana dan fasilitas penegakan diterapkan dan diaplikasikan indonesia. hukum yang belum memadai. penegakan pelatihan, kursus dan ceramah hukum terhadap cyber crimes mutlak kepada aparat penegak hukum lain memerlukan alat sebab karakteristik dari (misalnya jaksa dan hakim) mengenai kejahatan ini adalah dilakukan dengan alat cyber crimes juga hendaknya baik yang berwujud maupun yang tidak dilaksanakan, dikarenakan jaksa dan berwujud. penentuan waktu dan tempat hakim belum memiliki satuan unit khusus terjadinya cyber crimes ditentukan saat yang menangani kejahatan dunia maya kapan alat itu bekerja efektif, oleh sebab itu sehingga diperlukan sosialisasi terutama analisis telematika sangat diperlukan setelah disahkannya ite agar memiliki dalam mengungkap kejahatan ini. untuk kesamaan persepsi dan pengertian yang menerusi, mendeteksi dan menanggulangi sama dalam melakukan penanganan kejahatan ini onto purba menjelaskan terhadap kejahatan siber. jaksa dan hakim bahwa caranya sangat tergantung aplikasi cyber sangat dibutuhkan seiring dengan dan topologi jaringan yang dipakai. perkembangan tindak pidana teknologi sebagian aplikasinya ada gnacktrack yang semakin banyak terjadi masyarakat dan backtrack. hal ini menggambarkan yang akibatnya dapat dirasakan satu bahwa sarana dan fasilitas yang memadai daerah, luar daerah perbuatan yang menjadi hal yang penting dalam proses dilakukan bahkan luar negeri. penegakan hukum. tanpa adanya sarana kurangnya sarana dan prasarana dalam atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum cyber crimes, sangat penegakan hukum akan berlangsung berpengaruh terhadap kinerja aparat dengan lancar. sarana atau fasilitas penegak hukum dalam menghadapi high tersebut antara lain, mencakup tenaga tech crimes. manusia yang berpendidikan dan trampil, pencegahan dan penanggulangan organisasi yang baik, peralatan yang terhadap cyber crimes membutuhkan memadai, keuangan yang cukup, dan pendekatan penal dan non penal yang seterusnya. kalau hal hal itu tidak integral dan membutuhkan keterpaduan. terpenuhi, maka mustahil penegakan membicarakan masyarakat adalah suatu hukum akan mencapai tujuannya. keharusan atau kewajiban yang melekat untuk meningkatkan upaya pada perbincangan mengenai hukum. penanggulangan kejahatan siber atau hukum dan masyarakatnya merupakan cyber crimes yang semakin meningkat dua sisi dari satu mata uang. maka tanpa polri dalam hal ini bareskrim mabes polri perbincangan mengenai masyarakat telah berupaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sesungguhnya berbicara mengenai kejahatan cyber dan cara tentang hukum yang kosong. satjipto penanganannya kepada satuan rahardjo, kewilayahan polda). sosialisasi tersebut satjipto rahardjo menyimpulkan dilakukan dengan cara melakukan bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelatihan (pendidikan kejuruan) dan pemegang peranan ditentukan tingkah peningkatan kemampuan penyidikan lakunya oleh pola pola peraturan yang anggota polri dengan mengirimkan diharapkan daripadanya baik oleh norma personel nya berbagai macam kursus norma hukum maupun oleh kekuatan budi kristiani belanda putra kekuatan luar hukum. satjipto hukum masyarakat indonesia masih sangat rahardjo, penegakan hukum kurang, yakni: sampai saat ini, kesadaran berasal dari masyarakat dan bertujuan hukum masyarakat indonesia dalam untuk mencapai kedamaian dalam merespon aktivitas cyber crime masih masyarakat. oleh karena itu, dipandang dirasakan kurang. hal ini disebabkan dari sudut tertentu, maka masyarakat antara lain oleh kurangnya pemahaman dapat mempengaruhi penegakan hukum dan pengetahuan (lack information) tersebut. soerjani soeharto, masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber pengaruh masyarakat dalam penegakan crime. lack information ini hukum ini ditelaah dari kesadaran hukum menyebabkan upaya penanggulangan yang menjadi indikator dari derajat cyber crime mengalami kendala, dalam hal kepatuhan hukum. ini kendala yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat penataan hukum dan proses pengawasan sangat diperlukan dalam berteknologi dan (controlling) masyarakat terhadap setiap rendahnya kesadaran hukum para letter aktivitas ang diduga berkaitan dengan menjadikan penegakan hukum terhadap cyber crime. dengan demikian, kiranya cyber crimes tidak berjalan optimal. tidak pepatah jika dikatakan bahwa penegakan adanya kesadaran hukum para letter ini hukum yang optimal memerlukan terlihat pada pemanfaatan sarana internet kesadaran hukum dan kesadaran moral untuk melakukan berbagai jenis tindak dari masyarakat. pidana salah satunya memperjualbelikan layanan seks dan berbagai jenis tindak penutup pidana lainnya. simpulan kesadaran hukum dari para korban pertama, penegakan hukum dalam untuk melaporkan kejahatan yang penanggulangan cyber crimes indonesia dialaminya masih sangat sedikit. belum dilaksanakan secara optimal. berdasarkan laporan semantic bertajuk faktor faktor yang akan mempengaruhi norton cybercrime report, hampir satu penegakan hukum terhadap cyber crimes dari dua persen) korban kejahatan meliputi faktor hukum, faktor penegak siber (cyber crimes) tidak pernah hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam menyelesaikan secara tuntas kejahatan penegakan hukum dan faktor masyarakat. cyber yang mereka alami. padahal, dari keempat faktor tersebut, maka faktor sebanyak persen pengguna yang yang paling berpengaruh pada lemahnya disurvei mengaku pernah menjadi korban penegakan hukum yang ada terhadap pelaku kejahatan tindak pidana cyber. penanggulangan cyber crimes dalam anatomi kejahatan transnasional adalah korban cybercrime tak faktor hukum (substansi hukum) yang melapor) korban dari kasus eksploitasi banyak mengandung kelemahan dan faktor seksual pun jarang ada yang melaporkan, penegak hukum. yurisdiksi cyber crimes hal ini disebabkan karena korban malu juga sangat berpengaruh dalam penegakan apabila ada orang yang mengetahui hukum, mengingat jarak, biaya dan kejadian yang dialaminya. kedaulatan masing masing negara. oleh kurangnya kesadaran hukum karena itu dibutuhkan kerjasama masyarakat berimplikasi dan pemahaman internasional baik secara mutual serta ketidaktaatan mereka terhadap assistance, perjanjian ekstradisi dan hukum. didik arief mansur dan kesepakatan atau kerjasama dengan elisatris gultom merumuskan beberapa negara negara lain terkait kejahatan siber alasan maka sampai saat ini kesadaran atau cyber crimes dalam upaya penegakan budi kristiani belanda putra hukum dalam menanggulangi tindak daerah. dengan demikian, ada satuan pidana teknologi informasi. tugas khusus yang menangani kasus kasus kedua, penanggulangan cyber cybercrime seperti layaknya kasus korupsi, crimes dapat dilakukan dengan cara terorisme, narkoba dan sebagainya. meningkatkan fasilitas, pengetahuan dan mengingat terkait yurisdiksi cybercrime spesialisasi dan pelatihan pelatihan bersifat transnational, penanggulangan terhadap aparat penegak hukum bidang tindak pidana ini dapat memanfaatkan cyber serta upaya pengamanan sistem internet (melalui e mail atau messenger) informasi melalui kerjasama dengan dan digital signature sebagai sarana internet service provider isp) sebagai pemeriksaan sehingga dapat menghemat penyedia layanan internet serta perlunya waktu, biaya dan jarak serta perlu perhatian pertanggungjawaban provider, dilakukan peningkatan komitmen moral melakukan pengamanan software jaringan dalam penegakan hukum terhadap komputer (dengan cara mengatur akses kejahatan transnasional dengan cara (access control), firewall introver melakukan sosialisasi dan pelatihan detection system ids) dan melakukan pelatihan. back up rutin), pengamanan hardware (dengan cara penguncian komputer atau daftar pustaka penggunaan dial back), pengamanan arief, bara nawawi. tindak pidana personalia (yang mencakup seleksi manwantara perkembangan kajian operator dari sisi intelektual dan moral, cybercrime indonesia) . pt. membuat perjanjian atau antara raja grafindo persada. jakarta. operator dengan manajemen atau diantara penegak hukum yang berkaitan ali, zainuddin. filsafat hukum . sinar dengan kejahatan siber (cyber crimes) ini grafika. jakarta. dan lain sebagainya). atmasasmita, romli. teori dan kapita semesta kriminologi . ketika saran ditata. bandung. babe aa, rangka kan direktorat ekonomi dan khusus unit cybercrime bareskrim mabes cyber crimes indonesia para penegak polri, pada tahun kau perlu mengadakan perang moeljatno, azas azas hukum pidana. gan para penegak bina aksara. jakarta. hukum negara lain. hukum, melaksanakan perjanjian internasional mansur, didik arief dan elisatris dengan efektif, kerjasama antara penegak gultom, cyber law: asp hukum dn, teknologi informasi . ketika hukum serta peningkatan kualitas dan ditata. bandung. kuantitas sarana dan prasina dalam nitibaskara, bagus ronny rahman. penegakan hukum dan dapat dibentuk ketika kejahatan berdaulat: nota kesepahaman atau diantara sebuah pendekatan kriminologi, penegak hukum yang mengatur mengenai hukum dan sosiologi . peradaban. teknis pelaksanaan penyidikan dan jakarta. penuntutan terkait dengan kejahatan siber rahardjo, satjipto. hukum dan perilaku (cyber crimes). hidup yang baik adalah dasar kedua, pemerintah, meningkatkan hukum yang baik . kompas. komitmen strategi prioritas nasional perlu jakarta. dilakukan misalnya dengan membentuk cyber task force dari lingkup pusat hingga budi kristiani belanda putra soeharto, stereo faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , pt. raja grafindo persada. jakarta. saefullah, tien jurisdiksi sebagai upaya penegakan hukum dalam kegiatan cyberspace, artikel dalam cyberlaw: suatu pengantar . pusat studi cyberlaw fakultas hukum unpad. elips. loan bernard tanya. simanjuntak dan markus page, teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi , genta publishing. yogyakarta. urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita . raja grafindo persada. jakarta. goose, petrus richard. perkembangan cybercrime dan upaya penanganannya indonesia oleh polri, makalah pada seminar nasional tentang penanganan masalah cybercrime indonesia dan pengembangan kebijakan nasional yang menyeluruh terpadu , diselenggarakan oleh deplu. bi, dan diskominfo, jakarta. agustus budi kristiani belanda putra sebanyak (tiga puluh tujuh) kasus dan (empat belas) kasus telah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum dan beberapa kasus telah mendapatkan vonis serta beberapa kasus dihentikan business pendidikannya. alasan dihentikannya penyidikan sp oleh penyidik healthcare educational dikarenakan tidak cukup bukti, dicabutnya pengaduan atas permintaan pelapor (kasus pencemaran nama baik), dan deportasi luar negeri (handing over). direktorat ekonomi dan khusus unit cybercrime bareskrim mabes polri, banking, government, papa military dalam bentuk gambar, kejahatan data diatas menunjukan bahwa siber dapat digambarkan dengan beberapa institusi yang marak terserang kejahatan gambar sebagai berikut: siber (cyber crimes) adalah sebagai gambar bentuk kejahatan siber cyber berikut: crimes) indonesia. institusi kesehatan: direktorat ekonomi dan khusus unit institusi bisnis: cybercrime bareskrim mabes polri, institusi pendidikan: institusi militer: institusi perbankan dan keuangan: gambar pertumbuhan organisasi kejahatan cyber. us en dcmedia pdf accenture cost cyber crime study.pdf) dari gambar diatas, dapat dilihat inc risks: bahwa bentuk tindak pidana siber yang beng, marak terjadi indonesia adalah hacking mean dan tindak pidana yang sejenisnya lamo tee anna pencemaran nama baik dan peranan kemas pencurian (pencurian data atau pencurian ser mena informasi dan bentuk bentuk pencurian lainnya) sebanyak sae gambar kejahatan siber pada beberapa bean industri. terkait dengan kejahatan siber (cyber crimes) ini, data dari tahun us en dcmedia pdf sampai dengan tahun menunjukan accenture bahwa kejahatan siber (cyber crimes) terus cost cyber crime study.pdf) meningkat. gambar pertumbuhan kejahatan siber. cyber crime market ) budi kristiani belanda putra diatas malaysiadalam kenyataannya, penulis menemukan sebuah fakta bahwa meskipun gambar atas merupakan data dari telah ada berbagai peraturan perundang tahun yang menunjukan bahwa undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan siber (cyber crimes) mengalami pidana siber atau cyber crime, pelaku peningkatan sebesar dan terus kejahatan tindak pidana siber atau cyber meningkat dari tahun tahunnya. crime masih sulit untuk dijerat. hal ini perlu pula disadari bahwa dikarenakan sifat dari kejahatan tersebut meningkatnya kejahatan siber (cyber yang bersifat transnasional dan memiliki crimes) dunia telah membuat indonesia karakter karakter tersendiri yang rumit. masuk dalam salah satu negara yang untuk itu pada makalah ini, akan dibahas rawan dilakukannya tindak pidana atau mengenai penegakan hukum atau kejahatan siber. hal tersebut dapat kebijakan aplikasi terkait dengan digambarkan dengan gambar berikut ini: penanggulangan tindak pidana siber atau cyber crime indonesia. gambar posisi indonesia dibandingkan dengan negara negara lain terkait metode penelitian dengan kejahatan siber cyber crimes). penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan indonesia. urutan. kedua. metode interpretasi. jenis dan sumber data terbesar. negara. asal. cyber) yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan isi hukum sekunder dan bahan hukum tersier. data yang telah terkumpul akan dianalisis an) an) la) la) an) berdasarkan metode analisis secara sudikaba pesan inda planes indonesia malaria turkey germany kualitatif. an) an) an) an) berdasarkan beberapa hal tersebut sed san atas, makalah ini hendak membahas pertama, bagaimana penegakan hukum (kebijakan aplikasi) dalam rangka sauna dia menanggulangi kejahatan siber gambar atas menunjukan bahwa (cybercrime) indonesia kedua, negara indonesia menempati posisi bagaimana upaya penanggulangan (lima) sebagai negara yang marak kejahatan siber masa depan dilakukannya kejahatan siber (cyber crimes) dibandingkan dengan negara negara lainnya dunia. terkait dengan kejahatan siber (cyber crimes), negara indonesia berada dibawah filipina dan budi kristiani belanda putra pembahasan cybercrime sebelum disahkannya ite penegakan hukum kebijakan aplikasi dilakukan dengan menafsirkan cyber dalam rangka menanggulangi kejahatan crime dalam perundang undangan siber cyber crime) indonesia kuhp dan khususnya undang undang perkembangan teknologi informasi yang terkait dengan perkembangan era globalisasi yang semakin teknologi informasi diantaranya: berkembang serta diiringi dengan undang undang nomor tahun pembentukan hukum teknologi informasi tentang telekomunikasi: dewasa ini hendaknya diikuti dengan undang undang tahun langkah langkah antisipatif oleh aparat sebagaimana telah diubah oleh penegak hukum untuk mencapai undang undang tahun keseimbangan dan tata pergaulan tentang hak cipta: tengah tengah kehidupan kelompok, undang undang tahun golongan, ras dan suku, serta masyarakat, tentang perubahan atas dalam suatu negara maupun dalam undang undang tahun hubungan dengan pergaulan kawasan tentang tindak pidana regional dan internasional sehingga dapat pencucian uang sebagaimana telah menciptakan perlindungan yang baik dan diganti dengan undang undang kesejahteraan masyarakat indonesia tahun tentang sebagaimana diamanatkan oleh alinea pencegahan dan pemberantasan empat uud sebagai tujuan nasional tindak pidana pencucian uang: bangsa indonesia sekaligus elemen dasar undang undang tahun penyelenggaraan negara hukum tentang pemberantasan tindak indonesia. pidana terorisme, berikut ini akan diuraikan faktor dan lain sebagainya. faktor yang mempengaruhi penegakan dalam perkembangan terkini, hukum terhadap kejahatan siber (siber dalam rangka mengatur cyber space dan crimes). faktor faktor yang dimaksud kejahatan siber (siber crimes) telah terbit yaitu sebagai berikut: undang undang nomor tahun penegakan hukum terhadap tentang informasi dan transaksi kejahatan siber sangat dipengaruhi oleh elektronik sebagaimana telah diubah oleh faktor hukum. karena kejahatan siber undang undang nomor tahun berada pada anatomi kejahatan tentang perubahan atas undang undang transnasional maka hukum yang nomor tahun tentang informasi digunakan adalah hukum nasional yang dan transaksi elektronik sebagai payung dalam pembahasan ini adalah hukum hukum. ite ini diharapkan sebagai indonesia. namun sepanjang tidak diatur kekuatan pengendali dan penegak dalam hukum nasional maka yang ketertiban bagi kegiatan pemanfaatan dipergunakan adalah asas asa5, pains ip teknologi informasi tidak hanya terbatas prinsip dan kaidah hukum internasional. pada kegiatan internet, tetapi semua penanggulangan cyber true oleh kegiatan yang memanfaatkan perangkat aparat penegak hukum sangat dipengaruhi komputer, dan instrumen elektronik oleh adanya peraturan perundang lainnya. undangan, terdapat beberapa perundang undang undang ini telah undangan yang berkaitan dengan teknologi memenuhi syarat pemberlakuan hukum baik informasi khususnya kejahatan yang secara yuridis, sosiologis dan filosofis. berkaitan dengan internet sebelum secara filosofis, lahirnya undang undang disahkannya ite. penegakkan hukum nomor tahun tentang informasi budi kristiani belanda putra dan transaksi elektronik sebagaimana sehingga keberadaan cyber law (termasuk telah diubah oleh undang undang nomor instrumen hukum internasional yang tahun tentang perubahan atas mengaturnya) diakui, diterima dan undang undang nomor tahun dilaksanakan oleh information society. tentang informasi dan transaksi dalam praktik penegakan hukum elektronik didasarkan amanat yang terhadap apapun bentuk kejahatan terkandung pada undang kejahatan transnasional salah satunya undang dasar negara republik indonesia kejahatan siber (cyber crimes), faktor tahun yang menyatakan setiap hukum yang utama yang seringkali orang berhak untuk berkomunikasi dan menjadi kendala penegakan hukum dalam memperoleh informasi dengan baik untuk praktik adalah masalah yurisdiksi. masalah mengembangkan pribadi dan lingkungan keraguan penentuan yurisdiksi dalam sosialnya, serta berhak untuk mencari, cyber space pun justru diakui oleh pakar memperoleh, memiliki, menyimpan, hukum itu sendiri. tien saefullah yang mengolah, dan menyampaikan informasi menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara dengan menggunakan segala jenis saluran yang diakui hukum internasional dalam yang tersedia. secara yuridis, undang pengertian konvensional, didasarkan pada undang ini telah mengatur mengenai batas batas geografis dan waktu sementara segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi multimedia kegiatan internet, perangkat komputer, bersifat internasional, multi yurisdiksi dan dan instrumen elektronik lainnya serta tanpa batas batas geografis sehingga dibentuk oleh lembaga yang berwenang sampai saat ini belum dapat dipastikan yakni dewan perwakilan rakyat selaku bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat legislator. diberlakukan terhadap komunikasi secara sosiologis, masyarakat multimedia dewasa ini sebagai salah satu memang memerlukan undang undang pemanfaatan teknologi informasi. didik nomor tahun tentang informasi arief mansur dan elisatris gultom, dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah oleh undang undang nomor penentuan yurisdiksi merupakan tahun tentang perubahan atas suatu diskursus yang sangat penting dalam undang undang nomor tahun rangka penegakan cyber law apalagi dalam tentang informasi dan transaksi konteks penegakan hukum terhadap elektronik untuk mengatur berbagai kejahatan transnasional. permasalahan aktivitas yang mereka lakukan selama mengenai yurisdiksi diatur dalam berinteraksi cyber space. dinamika undang undang nomor tahun globalisasi informasi telah menuntut tentang informasi dan transaksi adanya suatu aturan untuk melindungi elektronik sebagaimana telah diubah oleh kepentingan para letter dalam mengakses undang undang nomor tahun pelbagai informasi. pengaturan dalam tentang perubahan atas undang undang undang undang nomor tahun nomor tahun tentang informasi tentang informasi dan transaksi dan transaksi elektronik menyebutkan elektronik sebagaimana telah diubah oleh undang undang ini berlaku untuk setiap undang undang nomor tahun orang yang melakukan perbuatan hukum tentang perubahan atas undang undang sebagaimana diatur dalam undang nomor tahun tentang informasi undang ini, baik yang berada wilayah dan transaksi elektronik ini sejalan hukum indonesia maupun luar wilayah dengan agama, nilai nilai maupun kaidah hukum indonesia, yang memiliki akibat moral yang diterima secara universal hukum wilayah hukum indonesia budi kristiani belanda putra dan atau luar wilayah hukum indonesia ketentuan ketentuan pidana untuk dan merugikan kepentingan indonesia. menanggulangi cyber crime. pada selanjutnya, dalam angka yang hakikatnya untuk menentukan yurisdiksi menyatakan bahwa orang adalah orang manakah yang dapat diterapkan dalam perseorangan, baik warga negara kegiatan cyberspace, termasuk indonesia, warga negara asing, maupun dalamnya cyber crime, tidak perlu dicari badan hukum. yurisdiksi tertentu yang lain dari pada yang dalam penjelasan lain (yurisdiksi dengan karakteristik disebutkan undang undang ini memiliki khusus), karena sebenarnya prinsip jangkauan yurisdiksi tidak semata mata prinsip dalam hukum internasional sudah untuk perbuatan hukum yang berlaku memadai untuk dipergunakan. didik indonesia dan atau dilakukan oleh warga arief mansur dan elisatris gultom, negara indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan penentuan yurisdiksi cyber crimes luar wilayah hukum (yurisdiksi) indonesia dapat ditelaah dari asas asas hukum baik oleh warga negara indonesia maupun internasional. ada dua pandangan dari warga negara asing atau badan hukum negara yakni perundang undangan hukum indonesia maupun badan hukum asing pidana berlaku bagi semua perbuatan yang memiliki akibat hukum indonesia, pidana yang terjadi dalam wilayah mengingat pemanfaatan teknologi negara, baik dilakukan oleh warga informasi untuk informasi elektronik dan negaranya sendiri maupun oleh orang transaksi elektronik dapat bersifat lintas asing (asas teritorial). kedua, perundang teritorial atau universal. yang dimaksud undangan hukum pidana berlaku bagi dengan merugikan kepentingan indonesia semua perbuatan pidana yang dilakukan adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada oleh warga negara, dimana saja, juga lua merugikan kepentingan ekonomi nasional, wilayah negara (asas personal). juga perlindungan data strategis, harkat dan dinamakan prinsip rasionalitas yang aktif. martabat bangsa, pertahanan dan lebih lanjut dikatakan bahwa dasar lain keamanan negara, kedaulatan negara, yang masuk akal bahwa hukum pidana warga negara, serta badan hukum luar negara adalah asas melindungi indonesia. kepentingan. ini dapat dibedakan antara barrel mente menyatakan bahwa melindungi kepentingan nasional (prinsip yurisdiksi cyber space membutuhkan nasional pasif) dan melindungi prinsip prinsip yang jelas yang berakar kepentingan internasional (prinsip dari hukum internasional. hanya melalui universal). moeljatno, prinsip prinsip yurisdiksi dalam hukum dalam substansi hukum amerika internasional ini, negara negara dapat terdapat beberapa teori yang berkaitan dihimbau untuk mengadopsi pemecahan dengan yurisdiksi cyber space yakni: yang sama terhadap pertanyaan mengenai tien saefullah, yurisdiksi internet. didik arief the theory the uploader and the mansur dan elisatris gultom, downloaded (teori tentang pendapat mente ini dapat ditafsirkan mengunggah dan mengunduh). bahwa dengan diakuinya prinsip prinsip uploader (pengunggah) adalah yurisdiksi yang berlaku dalam hukum pihak yang memasukkan informasi internasional dalam kegiatan cyber space elektronik dalam cyber space oleh setiap negara, maka akan mudah bagi sedangkan downloaded negara negara untuk mengadakan (mengunduh) adalah pihak yang kerjasama dalam rangka harmonisasi mengakses informasi. pada budi kristiani belanda putra umumnya, yurisdiksi mengenai menurut bara nawawi arief, perbuatan perbuatan perdata dan membicarakan masalah yurisdiksi cyber tindak pidana tidak ada kesulitan. pada hakikatnya berkaitan dengan masalah suatu negara dapat melarang dalam kekuasaan atau kewenangan, yaitu siapa wilayahnya kegiatan uploading dan yang berkuasa atau siapa yang berwenang downloading yang diperkirakan mengatur dunia internet. merujuk pada dapat bertentangan dengan pendapat david johnson dan davis kepentingan negaranya. misalnya, post, bara nawawi arief menuliskan suatu negara dapat melarang setiap mengenai empat model yang saling orang untuk uploading kegiatan bersaing yaitu: bara nawawi arief, perjudian dalam wilayah negaranya dan melarang setiap orang dalam pelaksanaan kontrol yang wilayahnya untuk downloading dilakukan oleh badan badan kegiatan perjudian. pengadilan yang saat ini ada (the the theory the law the server existing judicial forums). (teori hukum pusat penyedia). penguasa nasional melakukan pendekatan lain yang dapat kesepakatan internasional digunakan adalah memperlakukan mengenai the governance cyber server dimana webpages secara space. fisik berlokasi, yaitu dimana pembentukan suatu organisasi mereka dicatat sebagai data internasional baru new elektronik. menurut teori ini international organization) yang sebuah webpages yang berlokasi secara khusus menangani masalah server pada stanford university masalah dunia internet. tunduk pada hukum california. pemerintah atau pengaturan namun teori ini akan sulit sendiri (self governance) oleh para dipergunakan apabila uploader pengguna internet. berada dalam yurisdiksi asing. dari keempat model yang the theory international space dikemukakannya itu, johnson dan post (teori ruang internasional). mendukung model ke (selfgovernance) menurut teori ini, cyber space dengan alasan bahwa penerapan prinsip adalah lingkungan hukum yang prinsip tradisional dari due process and terpisah dengan hukum personal jurisdiction (proses dan konvensional dimana setiap negara yurisdiksi pribadi) tidak sesuai dan akan memiliki kedaulatan yang sama. mengacaukan apabila diterapkan dunia dalam kaitan dengan teori ini cyber space. cyber space menurut mereka mente mengusulkan agar cyber harus diperlakukan secara terpisah dari space menjadi fourth space. yang dunia nyata dengan menerapkan hukum menjadi dasar analogi tidak terletak yang berbeda untuk cyber space (cyber pada kesatuan fisik, melainkan space should treated separate pada sifat internasional yakni space from the real world applying sovereignless quality (kualitas distinct law cyber space). bara kedaulatan). semua kegiatan dalam nawawi arief, cyber space dianalogikan dengan pandangan johnson dan post ini kegiatan ruang angkasa. semua ternyata banyak mendapat kritikan dari kegiatan ini diatur secara bersama para pakar hukum seperti lawrence lessing, sama. christopher koran, masak amano termasuk juga bara nawawi arief. bara budi kristiani belanda putra nawawi arief sependapat dengan apa yang lembaga pemasyarakatan. dalam disampaikan oleh masak amano bahwa penegakan hukum, zainuddin ali sistem hukum dan yurisdiksi nasional atau mengestimasi kemungkinan kemungkinan teritorial memang memiliki keterbatasan, yang dapat dihadapi petugas penegak namun tidak berarti ruang cyber hukum dalam melaksanakan tugas dibiarkan bebas tanpa hukum. cyber space penegakan hukum: zainuddin ali, juga merupakan bagian atau perluasan dari lingkungan hidup (life environment) yang sampai sejauh mana petugas perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. terikat dengan peraturan yang ada. jadi merupakan kepentingan hukum yang sampai batas batas mana petugas harus dilindungi. bara nawawi arief, berkenan memberikan kebijakan. apalagi keberadaan teladan macam apakah yang kejahatan siber atau cyber crimes yang sebaiknya diberikan oleh petugas berada pada anatomi kejahatan kepada masyarakat. transnasional, dimana dalam teori hukum sampai sejauh manakah derajat ditentukan bahwa yurisdiksi yang berlaku sinkronisasi penugasan yang pada kejahatan transnasional adalah diberikan kepada para petugas yurisdiksi teritorial. hal ini juga didukung sehingga memberikan batas batas dengan cedera putera yang yang tepat pada wewenangnya. menyatakan bahwa locus delictilah yang berpijak pada estimasi yang menjadi titik penentu dari yurisdiksi yang disampaikan oleh zainuddin ali berlaku atas kejahatan yang dilakukan. tersebut, maka dapat dianalisis mengenai sehingga yurisdiksi yang berlaku bagi kendala yang dihadapi penegak hukum cyber crimes adalah yurisdiksi teritorial. dalam menanggulangi cyber crimes ini. salah satu elemen penggerak penegak hukum dalam menegakkan substansi hukum adalah struktur hukum. hukum seringkali masih menggunakan agar hukum dirasakan manfaatnya, maka ketentuan dalam kuhp padahal sudah ada dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif undang undang nomor tahun menerjemahkan hukum itu dalam fora tentang informasi dan transaksi kepentingan kepentingan sosial yang elektronik sebagaimana telah diubah oleh memang harus dilayaninya. bernard undang undang nomor tahun tanya, loan simanjuntak dan markus tentang perubahan atas undang undang page, adapun struktur hukum nomor tahun tentang informasi yang dimaksud untuk menerjemahkan dan transaksi elektronik (pada kasus hukum adalah penegak hukum. carving). hal ini membuat terdakwa penegak hukum atau orang yang dengan mudah lepas dari jeratan hukum bertugas menerapkan hukum mencakup karena unsur unsur yang ruang lingkup yang sangat luas. sebab, dibawakan tidak dapat dibuktikan. menyangkut petugas pada strata atas, kesalahan dalam menggunakan undang menengah dan bawah. artinya dalam undang memang sudah seringkali terlihat melaksanakan tugas penerapan hukum, dalam kasus kasus yang ditangani oleh petugas seyogianya harus memiliki suatu penegak hukum dalam kasus kejahatan pedoman salah satunya peraturan tertulis siber. tertentu yang mencakup ruang lingkup ketidakcermatan penegak hukum tugasnya. zainuddin ali, ini disebabkan karena latar belakang penegak hukum mencakup komponen pendidikan hukum yang belum memadai. sistem peradilan pidana yang terdiri dari seorang penyidik tidak semuanya polisi, jaksa, hakim, advokat dan berpendidikan sarjana hukum, sehingga budi kristiani belanda putra wajar jika tidak mengerti kapan saat terdeteksinya, digunakan kategori ilmu menggunakan suatu undang undang atau forensik dalam dunia hacker. tertentu dalam kasus yang tengah kemampuan berbahasa asing bagi dihadapinya. ketidakcermatan penyidik ini polisi dan aparat penegak hukum lain pun juga didukung dengan sifat lemahnya masih perlu ditingkatkan jika ingin mekanisme kontrol dari penuntut umum bekerjasama dengan penegak hukum yang sesungguhnya mempunyai hak untuk negara lain. penguasaan bahasa asing ini mengembalikan berkas penyidikan saat hanyalah merupakan langkah awal dari prapenuntutan. sehingga ketika terdakwa terjalinnya kerjasama internasional yang diadili maka unsur unsur yang dibawakan baik, sebab hal yang paling penting adalah tidak dapat dibuktikan. penentuan bahasa hukum yang digunakan salah satu indikator dari kepatuhan untuk merumuskan tindak pidana. apalagi hukum adalah teladan yang diberikan oleh jika terdapat perbedaan definisi mengenai penegak hukum kepada masyarakat. cyber crimes. namun penegak hukum seringkali selanjutnya, respon penegak melakukan perbuatan perbuatan yang jauh hukum terhadap laporan masyarakat dari keteladanan. agak sulit bagi penegak masih sangat rendah. penegak hukum hukum untuk menindak pelaku cyber seringkali mengatakan tidak ada kejahatan crimes sementara sendiri justru menjadi yang dimaksud tanpa menyelidiki lebih pelaku atau bahkan pihak yang melindungi lanjut. birokrasi dalam penegakan hukum cyber crimes ini. dalam kondisi seperti ini yang terlalu berbelit belit selama ini justru maka konsistensi hukum tidak mungkin menjadi hambatan bagi penegak hukum ditegakkan. kecanggihan perkembangan untuk menanggulangi kejahatan siber. teknologi selain memberi manfaat bagi laporan pun sering ditanggapi dengan kesejahteraan masyarakat, juga telah sikap yang tidak simpatik. sikap sikap terbukti merupakan prakondisi bagi birokratis dan anti kritik ini menjadikan peningkatan modus operandi kejahatan penegak hukum sebagai bagian yang yang berkembang masyarakat. dalam terpisah dari masyarakat. dalam kondisi kenyataannya secara tatanan praktis seperti ini, tidak mungkin ada kerjasama acapkali kecepatan pertumbuhan teknologi antara penegak hukum dan masyarakat yang meningkatkan kecanggihan modus dalam proses penegakan hukum. operandi kejahatan belum dapat diikuti berdasarkan penjelasan diatas, dengan memadai pihak kepolisian. romli dapat dilihat bahwa penegak hukum atmasasmita, tidak semua indonesia mengalami kesulitan dalam kepolisian daerah yang memiliki unit menghadapi merebaknya cyber crimes. cyber padahal kejahatan ini berkembang hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya sedemikian luas. aparat penegak hukum yang memahami kemampuan dari penegak hukum seluk beluk teknologi informasi (internet), dalam menjaring pelaku pun masih disamping itu aparat penegak hukum diragukan karena mengungkap kejahatan daerah pun belum siap dalam dunia maya memang memerlukan mengantisipasi maraknya kejahatan ini penguasaan teknologi yang bukan hanya karena masih banyak aparat penegak sekadar untuk menggunakan dan mengetik hukum yang gagap teknologi gaplek hal atau mengoperasikan internet. pakar ini disebabkan oleh masih banyaknya teknologi informasi, onto purba institusi institusi penegak hukum mengatakan bahwa untuk mengungkap daerah yang belum didukung dengan cyber crime diperlukan penguasaan jaringan internet. kemampuan teknologi yang tinggi. untuk
vol issue august page. prev (journal law pulang issn e issn review tanggung jawab otoritas jasa keuangan dalam penanggulangan penipuan investasi heru suyanto, ariyanto adhi nugroho dan rahmad fakultas hukum, universitas pembangunan veteran jakarta abstract the financial services authority ojk) institution that has the functions, duties and authority regulate, supervisi, examine and investigate. addition ojk also has the duty and authority protect consumers throughout the financial services sector. the task protecting consumers regulated article law includes providing information and education the public the characteristics the financial services sector, services and products: ask the financial services institution stop its activities the activity has the potential harm the community: and other actions deemed necessary accordance with the provisions legislation the financial services sector keywords: the financial services authority, responsibility, consumer abstrak penelitian ini hendak memberikan informasi tanggungjawab otoritas jasa keuangan ojk) dalam penanggulangan penipuan investasi yang merugikan masyarakat. beberapa kasus penipuan tidak dapat diidentifikasi dengan baik oleh otoritas jasa keuangan, tindakan dilakukan setelah lembaga investasi tersebut terbukti melakukan penipuan. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dikuatkan dengan data primer mengenai kasus investasi. hasil penelitian menunjukan tanggungjawab otoritas jasa keuangan hanya dalam bentuk tindakan pembekuan administratif setelah terjadinya kasus penipuan dan tidak dapat dimintakan kerugian materil karena investasi adalah wilayah privat kontrakan sehingga belum dilakukan secara optimal. kedua, perlindungan hukum yang dilakukan otoritas jasa keuangan bentuk pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelligent yang aktif mencari informasi penipuan investasi masal pada babak awal (up liner). kata kunci: otoritas jasa keuangan, tanggung jawab, konsumen heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad pendahuluan adanya perundang undangan yang terkait undang undang nomor tahun masalah penipuan investasi ini. ini penting tentang otoritas jasa keuangan karena investasi ini memiliki ciri khusus, ojk) merupakan legitimasi otoritas yang bila digunakan perangkat hukum jasa keuangan terbentuknya dengan dasar umum, misalnya penipuan secara umum peraturan tersebut ojk melaksanakan dalam kuhp, akan kurang jelas dan kurang tugas dan fungsinya dalam hal pengaturan tepat sasaran. dan pengawasan pada bidang industri jasa ciri khusus dalam penipuan keuangan yang mencakup bidang investasi adalah pada modus operasinya perbankan, pasar modal, dan industri jasa dengan skema piramida. nama lain skema keuangan non bank. pembentukan ojk piramida adalah skema poni atau sering merupakan amanat dari undang juga disebut money game (permainan undang nomor tahun tentang uang). skema yang berbentuk mirip bank indonesia yang substansinya piramida ini karena adanya deretan orang merekomendasikan untuk pembentukan atau investor yang berlapis lapis secara suatu lembaga pengawasan sektor jasa berurutan. skema piramida ini akan keuangan. dibahas secara mendalam pada bagian independensi ojk sebagai lembaga pembahasan. otonom diberikan tugas dalam bentuk dengan demikian sangat menarik pengawasan dan pengaturan lembaga dan penting mengetahui apakah keuangan baik dalam bentuk bank dan penanggulangan penipuan investasi ini non bank. lembaga keuangan non bank sudah mencukupi dari aspek hukumnya, seperti asuransi, dana pensiun, bursa termasuk secara khusus apakah skema efek pasar modal, modal ventura, piramida ini juga sudah ada perangkat perusahaan anjak piutang, reksadana, hukum menangkapnya. hal ini akan menjadi perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan pokok bahasan dalam penulisan penelitian asuransi. otoritas jasa keuangan ojk) nantinya. akan melakukan pengawasan lembaga secara fungsi dan tugas otoritas jasa terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank keuangan ojk) sebagai lembaga yang dan non bank dan secara substansial akan independen atau otonom diberikan fungsi diberikan tugas serta kewenangan dalam tugas dan kewenangan dalam bentuk bentuk pengawasan lembaga keuangan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan bank dan non yang sebagaimana dilakukan serta penyidikan. hal tersebut sebagai oleh bank indonesia dan bapepam lk. upaya perlindungan konsumen pada bidang secara nasional penipuan investasi, industri jasa keuangan. atau secara awam sering disebut investasi bodong, memiliki skala yang luas. data metode penelitian menunjukkan bahwa jumlah penipuan yang penelitian ini pada penelitian ini tercatat otoritas jasa keuangan sampai dengan menggunakan metode penelitian tahun mencapai triliun. sebagai normatif dengan dikuatkan data empiris contoh akhir akhir ini adalah kasus berdasarkan kasus kasus hukum yang cipaganti, raihan jewelry, lautan emas terjadi pada dalam jenis investasi mulia,dan koperasi pandawa. khususnya diantaranya dalam bentuk putusan pada kasus koper pengadilan yang sudah berkekuatan hukum salah satu upaya pencegahan adalah tetap. jenis dan sumber data baik yang tersedianya perangkat hukum yang cukup. bersifat primer dan sekunder akan perangkat hukum yang dimaksud adalah heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad gangguan sektor jasa keuangan, saat pengaturan dan pengawasan bank ojk harus bertanggung jawab. masih dibawah bank indonesia, tidak ada inilah esensi dibentuknya ojk. undang undang yang mengharuskan pada ditegaskan kembali adanya perlindungan konsumen. saat itu, fungsi ojk yang mencakup perlindungan konsumen hanya dilihat keseluruhan sektor jasa keuangan. sebagai bagian dari praktek perbankan yang bahkan ditambahkan sistem sehat, dengan tujuan akhir tingkat kesehatan bank yang baik. sehingga dapat pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi . hal ini dapat dikatakan, perlindungan konsumen sektor diartikan bahwa investasi bodong jasa keuangan adalah hal baru, yang perlu harus dilihat secara terintegrasi, pemahaman semua pemangku kepentingan karena sering juga menggunakan dan masyarakat. sebenarnya kalau dianalisa lebih mendalam, ini adalah rekening yang ada bank untuk penyimpanan dananya. keberpihakan yang lebih besar kepada konsumen, khususnya sektor jasa keuangan. huruf menekankan peran sebagai contoh, kalau dulu sengketa antara ojk dalam perlindungan konsumen nasabah bank dengan banknya yang tidak dan masyarakat. konsumen disini dapat diselesaikan, harus proses tentu saja dalam konteks konsumen peradilan yang panjang. sekarang ini ada jasa keuangan, seperti nasabah institusi ojk yang menerapkan sistem dan bank, pasar modal, reksadana, prosedur perlindungan konsumen. asuransi dan lainnya. termasuk pertanyaan yang sering muncul didalamnya adalah konsumen atau dalam pelaksanaan suatu tujuan, fungsi dan korban penipuan investasi. ojk tugas adalah masalah kewenangan. untuk bertugas juga melindungi kewenangan ini, ojk memberikan kepentingan masyarakat, ini kewenangan yang luas kepada ojk yang semakin memperkuat pengertian tertuang dalam dan secara diatas dan sangat terkait dengan umum kewenangan ini adalah mengatur, para korban penipuan investasi. memberi ijin, mengawasi, dan mencabut bahkan, kalau dilihat pada ijin. objeknya adalah sektor jasa keuangan penjelasan ini khususnya secara keseluruhan, bukan terbatas pada huruf yang berbunyi: bank, non bank dan pasar modal. yang dimaksud dengan melindungi dari tersebut, ojk adalah kepentingan konsumen dan berwenang mengambil langkah langkah masyarakat termasuk perlindungan nyata misalnya menetapkan peraturan, terhadap pelanggaran dan kejahatan kebijakan, struktur terkait lembaga jasa sektor keuangan seperti manipulasi dan keuangan ljk). pada huruf ojk berbagai bentuk penggelapan dalam juga berwenang memberikan perintah kegiatan jasa keuangan. dengan demikian tertulis kepada ljk maupun pihak tertentu. ojk tidak dapat lagi menghindar dari isi perintah tertulis tergantung situasi dan amanat melindungi kejahatan sektorjasa kasus yang dihadapi. secara lebih kongkrit keuangan, dimana salah satunya adalah hal ini dapat dilihat pada penjelasan penipuan investasi masal atau investasi huruf yang berbunyi: bodong ini. yang dimaksud dengan perintah kalau dilihat sejarah perlindungan tertulis adalah perintah secara konsumen sektor jasa keuangan, baru tertulis untuk melaksanakan atau dengan inilah ada penjelasannya. pada tidak melaksanakan kegiatan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad tertentu guna memenuhi perlindungan konsumen sjk ketentuan peraturan perundang menerapkan prinsip: transparansi, undangan sektor jasa perlakuan yang adil, keandalan, keuangan dan atau mencegah dan kerahasiaan dan keamanan data informasi mengurangi kerugian konsumen, konsumen, dan penanganan pengaduan masyarakat, dan sektorjasa keuangan. serta penyelesaian sengketa konsumen perintah tertulis diberikan secara sederhana, cepat, dan biaya antara lain untuk mengganti terjangkau. beberapa ketentuan yang pengurus atau pihak tertentu diwajibkan oleh ojk bagi pelaku usaha lembaga jasa keuangan, jasa keuangan punk) adalah sebagai menghentikan, membatasi, atau berikut (poj nomor poj.o7 memperbaiki kegiatan usaha atau hak punk. punk berhak untuk transaksi, menghentikan atau memastikan adanya itikad baik mengubah perjanjian antara lembaga konsumen dan mendapatkan jasa keuangan dengan pihak informasi dan atau dokumen lain yang diduga merugikan mengenai konsumen yang akurat, konsumen, masyarakat, dan sektor jur, jelas, dan tidak menyesatkan. jasa keuangan, serta menyampaikan informasi yang jelas. pelaku usaha informasi, dokumen, dan atau jasa keuangan wajib menyediakan laporan tertentu kepada ojk. dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan dalam penjelasan tersebut, ojk memiliki yang akurat, jujur, jelas, dan tidak kewenangan untuk menyesatkan. informasi ini harus melarang atau menghentikan suatu dituangkan dalam dokumen atau kegiatan sektor jasa keuangan, sarana lain yang dapat digunakan misalnya kegiatan yang diduga sebagai alat bukti. dokumen investasi bodong. informasi harus disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada mengganti pengurus konsumen mengenai hak dan meminta pihak pihak tertentu kewajibannya, pada saat membuat untuk menyampaikan laporan, perjanjian dengan konsumen, dan dokumen dan informasi yang pada saat disampaikan melalui dikehendaki ojk berbagai media antara lain melalui perlindungan konsumen ini oleh iklan media cetak atau elektronik. ojk dilakukan dengan kebijakan atau informasi terkini. punk wajib peraturan, maupun dengan pelaksanaan menyampaikan informasi yang perlindungan. dalam hal kebijakan, maka terkini dan mudah diakses kepada yang diatur adalah baik lembaga jasa konsumen tentang produk dan atau layanan. keuangan ljk), maupun masyarakat. ljk wajib mentaati standar standar yang punk wajib menyampaikan ditetapkan ojk tentang perlindungan informasi kepada konsumen tentang konsumen. disatu sisi, konsumen juga penerimaan, penundaan atau harus mentaati dan memberikan penolakan permohonan produk keterangan, informasi yang akurat. kalau dan atau layanan. dalam hal pelaku keduanya patuh, maka akan dicapai suatu usaha jasa keuangan standard layanan industri keuangan yang menyampaikan informasi tentang tinggi. penundaan atau penolakan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad permohonan produk dan atau dan prosedur pelayanan dan layanan, wajib menyampaikan penyelesaian pengaduan pelaku alasan penundaan atau usaha jasa keuangan. penolakannya kecuali diatur lain punk wajib menginformasikan oleh peraturan perundang kepada konsumen setiap perubahan undangan. manfaat, biaya, risiko, syarat, dan punk wajib menggunakan istilah, ketentuan yang tercantum dalam frasa, dan atau kalimat yang dokumen dan atau perjanjian sederhana dalam bahasa indonesia mengenai produk dan atau layanan yang mudah dimengerti oleh pelaku usaha jasa keuangan. konsumen dalam setiap dokumen dalam hal konsumen tidak seperti: memuat hak dan kewajiban menyetujui perubahan terhadap konsumen, dapat digunakan persyaratan produk dan atau konsumen untuk mengambil layanan maka konsumen berhak keputusan, dan memuat persyaratan memutuskan produk dan atau yang dapat mengikat konsumen layanan tanpa dikenakan ganti rugi secara hukum. bahasa indonesia apapun. dalam dokumen dapat disandingkan j)) punk wajib menyelenggarakan dengan bahasa lain jika diperlukan. edukasi dalam rangka meningkatkan punk wajib menggunakan huruf, literasi keuangan kepada konsumen tulisan, simbol, diagram dan tanda dan atau masyarakat. rencana yang dapat dibaca secara jelas, penyelenggaraan edukasi dimaksud memberikan penjelasan atas istilah, wajib disusun dalam suatu program frasa, kalimat dan atau simbol, tahunan dan dilaporkan kepada diagram dan tanda yang belum otoritas jasa keuangan. dipahami oleh konsumen. pelaksanaan perlindungan punk wajib memberikan konsumen ini dilakukan dengan (empat) pemahaman kepada konsumen cara yaitu: fcc, idr, laps dan market mengenai hak dan kewajiban conduct. untuk lebih jelasnya diuraikan konsumen, diantaranya: secara singkat dibawah ini. memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung financial customer care fcc) atau konsumen untuk setiap produk sistem layanan konsumen terintegrasi dan atau layanan yang disediakan adalah layanan melalui saluran telpon oleh punk, dilarang memberikan dan email, tentang pertanyaan informasi fasilitas secara otomatis yang dan aduan. setiap tahun ojk menerima mengakibatkan tambahan biaya ribuan pertanyaan informasi dan tanpa persetujuan tertulis dari ratusan aduan tentang lembaga jasa konsumen. keuangan. sebelum konsumen idr internal dispute resolution) menandatangani dokumen dan atau adalah sistem penyelesaian sengketa perjanjian produk dan atau layanan, yang harus dimiliki oleh setiap ljk. punk wajib menyampaikan dalam sistem ini setiap keluhan atau dokumen yang berisi syarat dan aduan ketidak puasa nasabah harus ketentuan produk dan atau layanan dilayani dengan baik. tugas ojk adalah kepada konsumen, yang memuat: mengawasi agar idr ini berjalan sesuai rincian biaya, manfaat, dan risiko, dengan aturan ojk. heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad market conduct atau disiplin pasar, menyelenggarakan urusan adalah pelaksanaan transaksi keuangan administrasi satuan kerja, dan yang legal, adil dan teratur. transaksi melaksanakan tugas lain yang keuangan yang merugikan konsumen diberikan oleh dewan menyalahi prinsip market conduct yang komisioner. baik. tugas ini dilakukan dengan selain dilaksanakan melalui berbagai strategi, seperti pengawasan departemen perlindungan konsumen kepada ljk, menindaklanjuti aduan diatas, tugas perlindungan konsumen ini kepada fcc (no2), dan berbagai bentuk juga banyak dilakukan oleh departemen edukasi masyarakat. salah satu strategi, penyidikan, khususnya melalui satgas yang juga terkait dengan penipuan waspada investasi. adapun tugas investasi adalah dibuatnya investor departemen penyidikan ojk adalah alert portal iap). sebagai berikut: monitoring laps lembaga alternatif melakukan penyidikan tindak penyelesaian sengketa) sektor jasa pidana sektor jasa keuangan, keuangan. ojk mengawasi dan melakukan koordinasi memonitor terhadap laps ini dan pelaksanaan penyidikan tindak mewajibkan mereka untuk membuat pidana sektor jasa keuangan laporan secara rutin, dengan tujuan dalam lingkungan ojk dan menyediakan sebuah cara penyelesaian dengan lembaga penegak hukum sengketa yang murah namun lainnya, independen dan dapat diandalkan. cc. menyusun pedoman penyidikan dilihat dari struktur organisasi ojk, tindak pidana sektor jasa perlindungan konsumen ini ditangani oleh keuangan, departemen perlindungan konsumen. melakukan pengembangan dalam peraturan dewan komisioner ojk kebijakan penyidikan tindak pdk. tentang ojk pidana sektor jasa keuangan, departemen perlindungan konsumen melaksanakan evaluasi atas mempunyai tugas tugasnya: kebijakan dan pedoman melakukan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana operasional pelaksanaan sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, memberikan dukungan kepada melakukan pelayanan konsumen, penyidik dalam melaksanakan melakukan pembelaan hukum penyidikan tindak pidana sektor perlindungan konsumen, jasa keuangan, melakukan pengembangan merumuskan kerjasama bidang pengawasan market conduct, penyidikan tindak pidana sektor memastikan efektifitas jasa keuangan dengan pihak pelaksanaan internal kontrol, eksternal: pengendalian kualitas dan melaksanakan dan melakukan pengelolaan risiko mengoordinasikan kerjasama satuan kerja, dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan urusan rangka penegakan hukum administrasi bidang edukasi dan melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen serta pencegahan tindak pidana sektor deputi komisioner edukasi dan jasa keuangan, perlindungan konsumen, melaksanakan pengelolaan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad administrasi penyidikan: dan melaksanakan urusan saran administrasi satuan kerja. dengan memperhatikan kasus kasus sebagai tambahan informasi, penipuan investasi yang makin meningkat, departemen penyidikan dipimpin oleh dan kendala kendala yang dihadapi, berikut kepala departemen, dari polri berpangkat dirumuskan saran kepada satgas waspada inspektur jenderal bintang dua), dan investasi umumnya dan otoritas jasa direktur penyidikan dipimpin oleh direktur keuangan khususnya. saran dimaksud dari polri berpangkat brigadir jenderal dapat dibagi dua yakni bidang bintang satu). keduanya adalah juga pencegahan dan bidang penindakan, penyidik, selain penyidik lainnya baik dari sebagai berikut: pertama, pencegahan polri maupun penyidik pegawai negeri sipil adalah semua upaya untuk mengurangi atau pns). laporan masyarakat. hal ini karena bahkan menandakan faktor faktor penyebab laporan dari masyarakat atau korban terjadinya penipuan investasi. preventif biasanya dilakukan pada saat sudah babak lebih utama dilakukan ojk dibandingkan akhir dari skenario skema piramida dengan represif. tersebut. babak akhir atau robotnya skema kedua, kepada nasabah atau investasi tersebut ditandai dengan aliran masyarakat karena tanggungjawab ojk dana sudah mulai tidak lancar. peran hanya pada wilayah hukum administratif pemerintah berkaitan dengan investasi, masyarakat harus menyadari jangan tergiur dengan penutup investasi yang bersifat instan, dalam waktu simpulan yang pendek namun mendapatkan pertama, tanggung jawab otoritas keuntungan pengembalian yang besar. jasa keuangan terhadap penanggulangan logika keuangan harus digunakan investasi belum dapat dilakukan optimal, disamping logika hukum juga harus tanggung jawab tersebut dalam bentuk dicermati. pencegahan yang optimal. oleh karena investasi pada umumnya merupakan masuk daftar pustaka bisnis kategorinya wilayah privat. departemen pendidikan dan kebudayaan. masyarakat banyak tertarik investasi karena kamus besar bahasa indonesia . keuntungan yang bersifat instan. peran balai pustaka. jakarta. otoritas jasa keuangan dapat membekukan manurung, adler cayman. konsep dan lembaga investasi yang teridentifikasi empiris teori investasi . adler berisiko merugikan masyarakat karena manurung press. jakarta. mengandung unsur penipuan. kedua, perlindungan konsumen moechdie, abu harfiah dan haryadi yang dilakukan pemerintah dalam investasi gamelan. gerbang pintar pasar keuangan dalam bentuk pencegahan, dapat modal . pt. capital bridge dilakukan dengan layanan informasi, advisory. jakarta. edukasi, dan adanya semacam intelligent shaft, yusuf. perlindungan konsumen yang aktif mencari informasi penipuan dan instrumen instrumen investasi masal pada babak awal (up hukumnya . citra aditya bakti, liner). represif atau penanganan tindak bandung. pidana penipuan investasi, mulai dari menutup operasi, mengamankan aset sjahdeni, sutan remy. seluk beluk penyelenggara, penyelidikan, penyidikan tindak pidana pencucian uang dan dan tindakan hukum lain yang diperlukan. heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad pembiayaan terorisme , pustaka utama grafiti. jakarta subjektif, hukum pembuktian , perannya paramita. jakarta. radjagukguk, jerman. peranan hukum indonesia menjaga persatuan, memulihkan ekonomi dan memperluas sosial depok: fakultas hukum universitas indonesia. heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad dianalisis berdasarkan metode analisis salah satu kewenangan otoritas jasa normatif kualitatif. keuangan yaitu melakukan suatu penyediaan, hal tersebut berdasarkan pada permasalahan huruf tahun makalah penulisan ini akan dalam struktur ojk terdapat penyidik yang membahas pertama, bagaimana dalam hal ini adalah pejabat pegawai negeri tanggungjawab otoritas jasa keuangan sipil ppn). menurut ketentuan dalam penanggulangan investasi kedua, ojk jelas disebutkan bahwa bagaimana perlindungan konsumen oleh selain pejabat penyidik kepolisian negara otoritas jasa keuangan terhadap sektor republik indonesia, ppn tertentu yang jasa keuangan lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan pembahasan lingkungan ojk, diberi wewenang tanggungjawab otoritas jasa keuangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam penanggulangan investasi dimaksud dalam kurap . sesuai dengan otoritas jasa keuangan mempunyai ketentuan huruf kurap tugas untuk membela dan melindungi ketentuan penyidik ppn diakui sebagai kepentingan konsumen dan masyarakat. penyidik sesuai dengan undang undang pengertian konsumen menurut yang berlaku mana ppn tertentu diberi angka ojk adalah pihak pihakyang wewenang khusus oleh undang undang. menempatkan dananya dan atau menurut huruf memanfaatkan pelayanan yang tersedia tahun ojk dapat melakukan kerja lembaga jasa keuangan antara lain sama dengan otoritas pengawas lembaga nasabah pada perbankan, pemodal pasar jasa keuangan negara lain serta modal, pemegang polis pada perasuransian, organisasi internasional dan lembaga dan peserta pada dana pensiun, internasional lainnya dalam rangka berdasarkan peraturan perundang pemeriksaan dan penyidikan serta undangan sektor jasa keuangan. " bank pencegahan kejahatan sektor keuangan. sebagai sektor jasa keuangan dihadapkan tujuan kerja sama bantuan hukum pada pelayanan nasabah dengan prinsip timbal balik dalam perkara pidana untuk kehati hatian, karena bank bersentuhan mempermudah proses penyidikan dalam langsung dengan konsumen sebagai rangka pembuktian perkara dalam nasabah bank. yusuf shaft, aspek persidangan khususnya bagi negara yang perlindungan konsumen yang substansinya meminta bantuan hukum. subjektif: terdapat dalam peraturan perundangan bantuan hukum tersebut juga berlaku mengenai ojk sebagai upaya perlindungan sebaliknya. kewenangan ojk dalam terhadap pihak yang memiliki posisi lemah hubungan internasional sebagaimana serta menghindari kewenangan. jerman ditentukan dalam ojk radjaguguk: ojk sebagai lembaga adalah melakukan kerja sama dan independen berfungsi preventif dan represif memberikan bantuan dalam rangka bagi kewenangan pengusaha terhadap pemeriksaan dan penyidikan yang nasabahnya. peranan ojk penting dalam dilakukan oleh otoritas pengawas lembaga memberikan perlindungan konsumen jasa keuangan negara lain berdasarkan menurut ketentuan sampai dengan permintaan tertulis. ojk dapat ditempuh langkah penyidik yang bertindak menurut pencegahan dan pemberantasan ojk adalah pejabat penyidik kepolisian negara republik heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil penting untuk memperoleh hasil atau jajaran ojk. penyidik berstatus sebagai keuntungan. hasil ini dapat berupa pegawai negeri sipil. menurut tambahan nilai, pendapatan, bunga ataupun ojk, dalam ojk dipekerjakan hasil yang lain. suatu masyarakat dimana pegawai negeri sesuai dengan ketentuan penghasilan semakin naik, maka potensi peraturan perundang undangan. menurut investasi juga semakin besar. inilah diperuntukkan sebagai mengapa peristiwa penipuan investasi ppn. wewenang dari penyidik ppn semakin besar belakangan ini, karena menurut ojk antara semakin banyak penduduk memiliki dana lain: menerima laporan, pemberitahuan, untuk diinvestasikan. pendudukan sangat atau pengaduan, melakukan penelitian atas membutuhkan tempat untuk investasi kebenaran laporan, melakukan penelitian dananya. potensi ini kita namakan faktor terhadap setiap orang yang diduga permintaan (demand) investasi. melakukan atau terlibat dalam tindak penerima investasi, biasanya adalah pidana, memanggil, memeriksa, serta perusahaan yang sedang berkembang atau meminta keterangan dan barang bukti dari agent yang memiliki usaha yang sedang setiap orang yang disangka melakukan, atau tumbuh dan memerlukan dana dari luar sebagai saksi dalam tindak pidana sektor untuk usahanya. penerima investasi jasa keuangan. penyidik ojk berwenang dinamakan faktor penawaran (supply). dalam hal melakukan pemeriksaan atas investasi dalam penulisan ini adalah pembukuan, catatan, dan dokumen, investasi keuangan. pada kamus besar melakukan penggeledahan, meminta data, bahasa indonesia investasi merupakan dokumen, atau alat bukti lain, meminta penanaman uang atau modal suatu bantuan aparat penegak hukum lain, perusahaan atau proyek untuk tujuan meminta keterangan dari bank tentang memperoleh keuntungan. kamus besar keadaan keuangan, memblokir rekening bahasa indonesia: pada bank, dan meminta bantuan ahli. bentuk bentuk investasi keuangan hasil penyidikan disampaikan kepada pihak yang umum dapat berupa tabungan dan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam deposito: obligasi atau surat hutang, ojk dan pihak kejaksaan saham stock atau bukti kepemilikan wajib menindaklanjuti dan memutuskan perusahaan: membuka usaha baru, tindak lanjut hasil penyidikan sesuai properti: logam mulia, kolektibel benda kewenangannya paling lama (sembilan benda seni: pasar berjangka, suatu puluh) hari sejak diterimanya hasil transaksi dimana penyerahan barang penyidikan tersebut . dilakukan dimasa yang akan datang: investasi dapat kita lihat dari reksadana: gabungan atau campuran berbagai perspektif atau sudut pandang. antara saham dan obligasi fahmi irham: dari sudut pandang suatu negara, investasi sangat penting untuk kelangsungan bentuk investasi tabungan dan deposito pembangunan ataupun perbaikan ekonomi (no hanya boleh dilakukan oleh masyarakat. pembangunan infrastruktur perbankan, dengan mengacu pada undang seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan undang perbankan dan undang undang seterusnya, perlu investasi. tersedianya otoritas jasa keuangan. sedangkan investasi menentukan keberhasilan investasi reksa dana (no dilakukan oleh program program ekonomi suatu negara. manajer investasi yang juga dalam dari sudut pandang investor atau pengawasan ojk abu harfiah dkk: pemilik dana, kegiatan investasi sangat bentuk investasi sampai dengan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad dapat dilakukan pasar modal maupun menjadi diluar pasar modal. bentuk inilah yang malaysia rp6, punya potensi untuk dijadikan modus juta) penipuan, khususnya jika dilakukan luar new belum pasar modal. era \|o trilyun ada dari uraian atas dapat ditarik era inform kesimpulan bahwa investasi (keuangan) catur juta asi adalah transaksi ekonomi biasa yang wicara menjadi dibutuhkan oleh dua pihak, yakni investor ana, rp4,5jt dan perusahaan yang membutuhkan invest dalam tambahan dana. kedua pihak akan hari) memperoleh keuntungan, investor akan dana) memperoleh hasil keuntungan yang bahan menari diperjanjikan, perusahaan beruntung dari global trilyun kan laba (profit) yang makin besar. aliran usd diri sejarah penipuan investasi masal dan indonesia sudah cukup lama, tercatat mulai sukar mencap masuk tahun oleh gensindo trading company bunga dalam (gtc) yang pemiliknya adalah widianto invest dpo setiabudi yang berhasil menipu orang perbulan polis dengan jumlah kerugian milyar saat valuta ian itu. sayangnya tidak ada tindakan pidana asing) atas kasus penipuan tersebut. hampir kurnia rp. penjara setiap tahun terjadi penipuan investasi ini, subur milyar namun belum ada catatan yang lengkap alam (pemda kurung mengenai hal ini. hasil wawancara dan raya gian studi ojk, khususnya satgas waspada sar beruntun tahun investasi diperoleh data penipuan investasi. agraris gan denda secara akumulasi sampai tahun nis, jumlah penipuan melebihi trilyun, rally milyar dengan jumlah korban penipuan mencapai arabi) dari orang.( satgas waspada investasi, hasil ojk) panen) beberapa kasus yang cukup fenomenal diantaranya adalah dari penelitian yang penulis jul total lakukan, pengaturan skema piramida hanya ditemui pada undang undang nomor tah korban kerugian proses pelaku tahun tentang perdagangan, yakni hukum bada berbunyi (oran modus) dan berbunyi pelaku usaha distribusi dilarang banyu belum menerapkan sistem skema piramida mas trilyun ada dalam mendistribusikan barang . mulia inform tgn dibagian penjelasan ini berbunyi: abadi juta asi yang dimaksud dengan skema muh. dalam yusuf hari piramida adalah istilah nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad penjualan barang. kegiatan usaha itu dengan penawaran keuntungan sebesar memanfaatkan peluang keikutsertaan sampai dari hasil penjualan. kegiatan mitra usaha untuk memperoleh perdangan tersebut dilakukan dengan cara imbalan atau pendapatan terutama dari anggota yang bergabung menyetorkan biaya partisipasi orang lain yang sejumlah uang sebagai pembelian bergabung kemudian atau setelah account bergabungnya mitra usaha tersebut. anggota wandering harus dari dan penjelasan atas, melakukan perekrutan anggota baru dapat ditarik kesimpulan dalam dimana anggota baru tersebut juga distribusi barang sudah sangat jelas harus membeli account dilarang menggunakan cara skema wandering piramida, skema piramida adalah semakin banyak anggota baru yang kegiatan yang terpisah dengan distribusi direkrut maka semakin besar barang tersebut, yakni suatu upaya kemungkinan mendapatkan bonus merekrut mitra usaha lain yang bergabung yang besarnya dari juta sampai kemudian. larangan pada secara juta (minimal mendapatkan tegas diberikan ancaman hukuman dalam anggota baru). dengan pidana penjara paling dalam tempo (satu) tahun, juni lama (sepuluh) tahun dan atau pidana sampai mei terdakwa telah berhasil denda paling banyak memasarkan account dengan nilai (sepuluh miliar rupiah). rp29. kalau dicermati pertanyaannya adalah, apakah ini sebenarnya kasus ini adalah kasus penipuan juga berlaku bagi kegiatan skema piramida investasi masal, karena menjanjikan yang lain, misalnya skema piramida yang keuntungan dari investasinya. selain itu diterapkan dalam praktek investasi masal, transaksi yang diujikan sebenarnya, yakni sampai saat ini masih terdapat beberapa penjualan tiket pesawat dan lain lain adalah pendapat. namun demikian langkah maju kedok belaka. datang dari pengadilan tinggi jayapura. tindak pidana pencucian uang atau putusan pengadilan tinggi jayapura nomor money laundering adalah tindak pidana pid. sus pt. jap tanggal april yang bertujuan menyembunyikan atau dimana dra goenarni menawan mengaburkan harta kekayaan hasil suatu dihadapkan persidangan sebagai tindak pidana. sebagai contoh, terdakwa dengan dakwaan primer kesatu: berhasil memperoleh harta berupa uang melakukan atau turut serta melakukan dari melakukan penipuan, kemudian sebagai pelaku usaha distribusi yang harta tersebut dipindahkan atau ditransfer melanggar larangan untuk menerapkan rekening isteri bank lain. kegiatan sistem skema piramida dalam terdistribusi inilah yang dimaksud pencucian uang. barang, sebagaimana diancam pidana secara lengkap, ancaman hukuman dan dalam undang undang pendefinisian tindak pidana pencucian uang tahun tentang perdagangan. ini dapat dilihat pada dan secara sekilas kasus dapat dijelaskan undang undang nomor tahun sebagai berikut. pada tahun goenarni sebagai berikut melakukan perdagangan langsung kota setiap orang yang jayapura dengan nama wandering, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, perusahaan yang menjual account yakni membelanjakan,membayarkan,menghibahkan jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar an, menitipkan, membawa luar negeri, hotel dan tiket keretaapi secara online mengubah bentuk, menukarkan dengan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad mata uang atau surat berharga atau pidana. mengatur bila tindak pidana perbuatan lain atas harta kekayaan yang pencucian uang dilakukan oleh korporasi. diketahuinya atau patut dibukanya begitu undang undang tipu tindak merupakan hasil dari tindak pidana pidana pencucian uang) ini diundangkan sebagaimana dimaksud dalam semua pihak harus melaksanakan. lembaga dengan tujuan menyembunyikan atau yang sangat erat dalam tipu adalah menyamarkan asal usul harta kekayaan industri jasa keuangan, khususnya dipidana karena tindak pidana pencucian perbankan. hal ini karena pemindahan uang dengan pidana penjara paling lama dana, transfer dana kebanyakan dilakukan (dua puluh) tahun dan denda paling banyak melalui perbankan. namun demikian, rp. (sepuluh miliar tipu ini juga membentuk lembaga untuk rupiah). pelaksana utama pemantauan dan setiap orang yang penanggulangan, yaitu plat pusat menyembunyikan atau menyamarkan asal pelaporan dan analisis transaksi usul, sumber, lokasi, peruntukan, keuangan. plat memiliki wewenang dan pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang akses kepada seluruh transaksi yang ada sebenarnya atas harta kekayaan yang indonesia. dari data transaksi ini kemudian diketahuinya atau patut dibukanya dianalisis mana yang mencurigakan sebagai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tipu. dimaksud dalam dipidana secara sepintas, tindak pencucian uang karena tindak pidana pencucian uang ini seperti bukan kejahatan dan tidak ada dengan pidana penjara paling lama (dua korban secara langsung. namun demikian puluh) tahun dan denda paling banyak rp. sekarang ini banyak negara sudah (lima miliar rupiah). memasukkan money laundering sebagai kejahatan dalam sistem hukumnya. hal ini setiap orang yang menerima atau karena tipu, bagi para penjahat berguna menguasai penempatan, pentransferan, untuk: sutan remi sjahdeini: pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, mengubah bentuk uang haram dari penukaran, atau menggunakan harta perbuatan kriminalnya, sehingga kekayaan yang diketahuinya atau patut akan mengelabui otoritas untuk dibukanya merupakan basil tindak pidana menuntut mereka. sebagaimana dimaksud dalam menjauhkan uang haram dari dipidana dengan pidana penjara paling aktivitas kriminalnya, hal ini untuk lama (lima) tahun dan denda paling menghindari dirampasnya atau banyak rp. (satu miliar disita uang hasil criminal tersebut. rupiah). menikmati uang hasil kriminal dalam hal tindak pidana tersebut tanpa menimbulkan pencucian uang sebagaimana dimaksud kecurigaan. dalam dan dalam kasus grup pandawa, uang para dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan investor sudah berubah bentuk menjadi terhadap korporasi dan atau personil berbagai macam asset (tanah, mobil, pengendali korporasi. property) dan rekening bank (atas nama dan diatas mengatur isteri, mertua dan lainnya). dengan tindakan apa saja yang termasuk tindak demikian dapat dikatakan, kegiatan pidana pencucian uang. lebih pencucian uang adalah kegiatan lanjutan penerima atau rendah harta hasil tindak dari sebuah kejahatan, yang bertujuan menyembunyikan hasil kejahatan. penting heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad untuk dilakukan pencernaan oleh mengadukan permasalahan kepada ojk. masyarakat sebagai konsumen dalam mengamanatkan ojk untuk bidang investasi yang tidak dapat melayani pengaduan dengan sebaik dipertanggungjawabkan. baiknya, yang meliputi penyediaan perlindungan konsumen oleh otoritas perangkat, mekanisme dan fasilitas jasa keuangan terhadap sektor jasa pengaduan, tentu saja yang mudah keuangan terjangkau oleh masyarakat. namun, terkait dalam perlindungan konsumen kepada dengan penipuan investasi masal ini, yang sektor jasa keuangan sjk) indonesia, diperlukan adalah adanya informasi yang adanya tahun adalah suatu cepat dan tepat mengenai kelembagaan hal baru. sebagai contoh, saat pengawasan tempat investasi, sebelum investasi bank bawah bank indonesia, dilakukan. aspek eksekusi atau tindakan perlindungan konsumen bank bukan suatu nyata dari perlindungan konsumen dan norma yang diatur khusus. dengan masyarakat diamanatkan dalam demikian dapat dikatakan bahwa gan undang undang ini. adalah kemenangan konsumen mengamanatkan bahwa sektor jasa keuangan, karena dimandatkan ojk harus berpihak pada konsumen dan secara khusus dalam undang undang. masyarakat dengan melakukan pembelaan perlindungan konsumen sjk ini dapat hukum. pada huruf terlihat bahwa ojk kita lihat pada bab yang dapat memaksa dengan memerintahkan berbunyi bab vi: perlindungan lembaga jasa keuangan ljk) tertentu konsumen dan masyarakat. pemakaian ntuk memperhatikan dan menyelesaikan kata 'masyarakat' jelas berarti luas, bukan duan konsumen dan masyarakat. ljk hanya konsumen yang telah menjadi sidak dapat membiarkan atau mengacuhkan nasabah suatu lembaga jasa keuangan. ini guan yang diterima. dalam prakteknya penting karena banyak yang menafsirkan harus memiliki system penyelesaian bahwa ojk hanya melindungi konsumen guan atau dikenal dispute resolution jasa keuangan yang legal. system secara internal. tentu saja perintah dalam cukup jelas bahwa ojk ojk ini bukan sembarang perintah, karena berwenang melindungi masyarakat, ojk juga sebagai pengatur dan pengawas termasuk didalamnya adalah konsumen yj, jk, artinya ljk tidak dapat mengabaikan penipuan investasi masal. cakupan begitu saja perintah ini. dalam perintah ini, perlindungan yang mencakup pencegahan karena tidak dibatasi, dapat termasuk huruf yakni berupa informasi penggantian kerugian kepada konsumen dan edukasi, dan penindakan (huruf dana tau masyarakat. lebih lanjut, kalau berupa penutupan operasi atau perintah ini tidak ditaati dapat meningkat menghentikan kegiatan. penindakan ini pada tindakan berikutnya yang diatur dalam juga dilakukan kepada ksp pendapa pada huruf yakni mengajukan gugatan bulan november lebih lanjut ojk pengadilan. tujuan dari gugatan semacam juga diberi kewenangan yang lebih luas lagi ini adalah memperoleh ganti rugi bagi berupa tindakan yang dianggap perlu dalam konsumen atau masyarakat yang dirugikan koridor undang undang (huruf c). oleh praktek sektor jasa keuangan. namun sebelum undang undang 21tahun sampai saat ini kasus gugatan semacam ini ini lahir, konsumen jasa keuangan belum pernah terjadi. akan menjadi contoh tidak ada tempat mengadu, kecuali dengan penerapan yang fenomenal jika ojk mau proses pengadilan biasa. saat ini konsumen melakukan gugatan pengadilan dalam dijamin undang undang ini untuk kasus ksp pandawa. heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad dalam rangka perlindungan konsumen filosofi keseluruhan dari tahun ini undang undang juga mengamanatkan misalnya pada konfederasi agar ojk menyusun ketentuan yang lebih (menimbang) huruf yang berbunyi: detail dan operasional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sektor jasa keuangan yang yang ada. amanat ini tertuang pada terselenggara secara teratur, adil, tahun transparan dan akuntabel, serta amanat ini juga sudah dilaksanakan mampu mewujudkan sistem oleh ojk dengan menerbitkan peraturan keuangan yang tumbuh secara otoritas jasa keuangan poj) nomor berkelanjutan dan stabil, dan poj. tentang perlindungan mampu melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan. namun konsumen dan masyarakat, . demikian, dalam prakteknya perlindungan dari bunyi menimbang tersebut konsumen ini menemui beberapa dapat disimpulkan, ide mendirikan ojk permasalahan, khususnya yang terkait adalah untuk sektor jasa keuangan secara dengan penipuan investasi masal sebagai keseluruhan, dan bahkan juga masyarakat, berikut bukan hanya konsumen atau nasabah. adanya perbedaan penafsiran masalah penafsiran ini dapat berdampak terhadap dalam hal cakupan pada beberapa pelaksanaan tugas ojk, lembaga jasa keuangan. pertama, termasuk didalamnya masalah penipuan penafsiran dalam arti sempit yakni yang investasi masal ini. kalau dalam arti sempit dimaksud ljk yang dimandatkan kepada menjadi tidak memiliki wewenang. kalau ojk adalah ljk berizin, dalam arti ljk dalam arti luas memang memiliki tugas dan yang telah memiliki ijin ojk, atau kalau wewenang. berdiri sebelum ojk ada berarti diberikan masalah penyidikan. ojk memiliki oleh bank indonesia atau bapepam lk. parlemen penyidikan sektor jasa penafsiran ini mendasarkan argumennya keuangan, yang tugasnya adalah mendidik tentang definisi ljk, tindak pidana yang terjadi sjk. namun, khususnya pada angka yang sebagaimana dalam kasus grup pandawa, berbunyi: ojk tidak terlibat pendidikannya namun lembaga jasa keuangan adalah lembaga diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. yang melaksanakan kegiatan sektor biasanya, ojk akan menjadi salah satu perbankan, pasar modal, perasuransian, saksi ahli pada proses selanjutnya. ada dua dana pensiun, lembaga pembiayaan dan sebab utama: pertama, walaupun ojk lembaga jasa keuangan lainnya" diberi wewenang penyidikan namun tidak diberi wewenang memiliki penyidik sendiri walaupun bunyi tersebut (sebagaimana dimiliki oleh kpk). penyidik diatas tidak ada kata berizin namun ojk dari polri dan pns. kedua, terkait otomatis dengan sendirinya diartikan dengan masalah butir diatas yakni sebagai ljk yang sudah berizin, karena masalah cakupan wewenang ojk, apakah bagaimana disebut bank, jika belum sjk illegal juga menjadi cakupan tugasnya. memiliki ijin sebagai bank. kedua, masalah keberpihakan: ljk versus penafsiran ljk dalam arti luas berarti ljk konsumen. perlindungan konsumen adalah semua lembaga yang berusaha pada sektor mandat baru khususnya dari perspektif jasa keuangan, baik berizin maupun tidak pengawas bank maupun pengawas non atau belum berizin (illegal). penafsiran bank. hal ini berbeda dengan pasar modal, kedua ini mendasarkan argument pada yang secara filosofis memang bertujuan heru suyanto ariyanto adhi nugroho rahmad pada perlindungan investor sebagai moneter terjadi sejak tahun konsumennya. saat pengawasan bank menyebabkan beberapa bank ditutup dan berada dengan maupun negara rugi ratusan trilyun. persiapan dan perbankan, perlindungan konsumen tidak perdebatan yang cukup lama akhirnya secara tegas dimandatkan. dengan terbentuk ojk dengan undang undang pengalaman seperti ini, pengawas tahun tentang otoritas jasa sebenarnya lebih bertujuan untuk keuangan. menyehatkan ljk nya, lebih berpihak pada ini jelas dimuat kepada ljk daripada konsumen atau bahwa ojk adalah lembaga yang nasabah bank. walaupun sebenarnya dalam independen yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan bank, ada porsi market wewenang dibidang pengaturan, conduct. artinya, kalau bank .g. pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. memperhatikan dan melayani konsumen fungsi ojk menyelenggarakan sistem dengan baik, bank juga akan sustain pengaturan dan pengawasan yang (lestari) dalam jangka panjang, karena ang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan memiliki pelanggan yang loyal. namun dalam sektor jasa keuangan. hal ini porsi market conduct ini sangat kecil dalam bank. seri dak di diatur dalam ojk. pengawasan bank, sehingga tidak menjadi menurut ojk perhatian utama. melaksanakan tugas pengaturan dan masalah pembelaan hukum. pengawasan terhadap: kegiatan jasa didalam bab iii telah dibahas bahwa ojk , so. kana keuangan sektor perbankan, kegiatan jasa memiliki departemen perlindungan keuangan sektor pasar modal, dan konsumen dimana salah satu direktoratnya segi kegiatan jasa keuangan sektor adalah direktorat pembelaan hukum. perasuransian, dana pensiun, lembaga namun demikian, sampai saat ini belum pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan ada contoh kasus dimana ojk melakukan lai lainnya. dari ketiga atas, beberapa pembelaan hukum secara penuh pemahaman dan norma penting yang sebagaimana tahun relevan dan terkait dengan penipuan tentang ojk. investasi adalah pada huruf atas ojk berwenang melakukan gugatan, yang pada cakupan tugas, fungsi dan dasarnya untuk membela masyarakat yang wewenangnya adalah sektor jasa dirugikan dari suatu kegiatan jasa keuangan, dalam arti seluruh sektor keuangan. hal ini sangat relevan dengan jasa keuangan, baik yang memiliki kasus kasus penipuan investasi masal, ijin ataupun tidak belum memiliki dimana korbannya adalah masyarakat ijin. ini penting terkait dengan awam yang menjadi investor. artinya, pertanyaan apakah ojk berwenang masyarakat dapat menuntut ojk untuk menindak perusahaan penipu melakukan pembelaan hukum dalam proses investasi. peradilan dalam rangka mendapatkan tujuan dibentuknya ojk adalah kembali dana atau uang yang telah keseluruhan kegiatan sektor jasa diinvestasikan. keuangan yang berkualitas adil, ojk didirikan melalui sejumlah transparan, akuntabel, stabil dan perdebatan yang cukup lama. sebenarnya seterusnya. ojk bukan sekedar pembentukan sudah diamanatkan dalam pengawas bank, pasar modal, dan undang undang nomor tentang bank non bank. penafsiran perlu indonesia tahun saat itu krisis proporsional, sehingga kalau terjadi
vol issue august page. oom lam pulang issn e issn review kritik terhadap kompilasi hukum islam mengenai status ahli waris hunts rizky dwi pradana fakultas hukum, universitas pulang dosen1378 @unpad.ac.id abstract the study this scientific work actually aimed the existence year old compilation islamic law khi) against the inheritance hunts where there are clear rules regarding the inheritance hunts. even though can find the inheritance discussion classical high books, there are various opinions the differences opinion the jurists priests regarding the sex status hunts the acquisition inheritance that should have been received the hunts. the question isn't the classical high books used reference the khi compilation process? this research shows that there rule khi regarding inheritance hunts, this makes possible for later the birth legal certainty because the various decisions the religious court the same case but not classical high books discussing hunts based the hadith the prophet muhammad. keywords: critics, compilation islamic law khi), hunts abstrak telaah dalam karya ilmiah ini sebenarnya ditujukan pada eksistensi keberadaan kompilasi hukum islam khi) yang kini berusia tahun terhadap pewarisan hunts mana tidak adanya aturan yang jelas berkenaan dengan pewarisan hunts. padahal pembahasan pewarisan dalam kitab kitab fikih klasik dapat kita temukan beragam pendapat hingga perbedaan pendapat dari para rugosa atau imam mazhab mengenai status kelamin hunts sampai dengan perolehan harta waris yang seharusnya diterima oleh hunts. pertanyaannya adalah bukankah kitab kitab fikih klasik ini dijadikan rujukan dalam proses penyusunan khi penelitian ini menunjukkan tidak adanya aturan dalam khi berkenaan pewarisan hunts, hal demikian memungkinkan kemudian hari lahirnya tidak adanya kepastian hukum karna keputusan yang beragam pengadilan agama terhadap perkara yang sama namun tidak pada kitab kitab fikih klasik membahas hunts berdasarkan hadits nabi muhammad saw. kata kunci: kritik, kompilasi hukum islam khi), hunts rizky dwi pradana pendahuluan apa cara perpindahan atau menyelesaikan secara naluriah kehidupan manusia harta yang ditinggalkan untuk keluarga ialah lahir, hidup dan mati. semuanya (ahli waris) nya, hal ini sering diketahui membawa pengaruh serta akibat hukum dengan nama: hukum warisan. dalam pada lingkungannya. paling utama orang syari'at islam ilmu tersebut diketahui yang dekat dengannya, kerabat dalam arti dengan nama: ilmu mawards, high nasab maupun lingkungan. lahirnya mawards atau ilmu afraid. suparman seseorang berakibat adanya hak dan usman dan yusuf somawinata, kewajiban untuk diri sendiri dan orangan lebih lanjut, terdapat perbedaan antara serta adanya lahirnya ikatan hukum antara para ahli hukum indonesia tentang istilah seseorang dengan orang tua, keluarga dekat, penamaan yang tepat dan sesuai berkenaan dan masyarakat sekitar. suparman usman hukum pewarisan itu sendiri masih dan yusuf somawinata, beraneka ragam. sebagai contoh, prof. semasa hidup, mulai balita, anak wirjono prodjodokoro memakai kata anak, tampil, baligh dan usia selanjutnya, hukum warisan . hadirin, memakai kata seseorang berbuat selaku penanggung hak hukum pewarisan . dan soepomo dan kewajiban, untuk diri sendiri, saudara, memakai kata hukum waris . eman masyarakat, dan umat islam harus tunduk, suparman, taat dan patuh sesuai ketentuan syari'at menurut muhammad ali as sabun dalam seluruh aspek kehidupannya. begitu sebagaimana dikutip mohammed juga adanya kematian seseorang makmur ilmu waris syariah, menjadikan pengaruh dan akibat hukum berkenaan timah orang yang meninggal untuk diri sendiri, kerabat, warga dunia ada kaitan erat dengan orang orang masyarakat dan lingkungan sekitarnya. yang menjadi ahli waris. kaitan erat ini begitu pun, kematian tersebut menjadikan berbentuk dengan wujud ketetapan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) penerima timah dan pengodean harta yang berhubungan dengan mengurus warisan. pendistribusian timah untuk jenazah (fardu kifayah). dengan terjadinya penerima timah bertujuan untuk saling kematian otomatis melahirkan akibat perwujudan tanggung jawab bagi kehidupan hukum, berupa adanya ikatan ilmu hukum generasi. penerima timah. meninggal berkenaan dengan hak para keluarganya dunianya pemilik harta jangan menjadikan (ahli waris) mengenai seluruh harta hilangnya jaminan dan keselamatan hidup warisan. bahkan khalayak dan negara penerima timah. sri hindi, baitul mal) pun dalam keadaan tertentu, perkara warisan yang berlaku memiliki hak atas harta yang ditinggalkan indonesia sampai hari ini masih bukan tersebut. suparman usman dan yusuf merupakan keseragaman hukum. dengan somawinata, akibat hukum yang demikian perkara hukum waris yang masih selanjutnya lahir dengan terjadinya majemuk, beragam, akibatnya sampai hari peristiwa hukum meninggalnya seseorang ini aturan berkenaan perkara warisan salah satunya masalah seperti apa proses indonesia masih belum terdapat kesamaan. mengurus dan kelanjutan hak hak dan eman suparman, kewajiban kewajiban orang yang telah dalam hukum yang berlaku indonesia meninggal dunia. idris samulo, selain diketahui hukum warisan yang berasal dari hukum agama islam), demikianlah, meninggal dunianya diketahui juga hukum warisan lain, ialah seseorang mengakibatkan lahirnya cabang hukum warisan yang berasal dari hukum ilmu hukum yang berkenaan dengan seperti adat nusantara (bangsa indonesia) dan rizky dwi pradana tersebut sebagai sebab perolehan pahala tanda tanda pada tubuh hunts yang yang abadi dan kemenangan yang besar. mengarah kepada seorang laki laki atau dan menjadikan penyimpangan serta perempuan. lebih lanjut, kemajuan pembangkangan terhadap nya dalam teknologi sekarang ini juga dapat kita ketentuan tersebut sebagai sebab perolehan gunakan sebagai suatu usaha (ikhtiar) kita hukuman yang kekal dan siksa (azab) yang bersama dalam menetapkan status hukum pedih. syekh ali ahmad al marawi, seorang hunts yaitu dengan cara melakukan tes kromosom. hukum hukum tersebut) itu kedua, sebagaimana telah penulis adalah ketentuan ketentuan dari allah dan sampaikan bahwa dalam kompilasi hukum rasul nya, niscaya allah memasukkannya islam khi) tidak mengatur dan dalam surga yang mengalir menjelaskan mengenai pewarisan hunts dalamnya sungai sungai, sedang mereka (seorang ahli waris hunts) untuk kekal didalamnya, dan itulah kemenangan memperoleh bagian dalam proses yang besar. barangsiapa yang pewarisan. hal demikian jelas akan mendurhakai allah dan rasul nya serta menciptakan ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan ketentuan nya, tidak diinginkan oleh lapisan masyarakat niscaya allah memasukkannya dalam walaupun para ulama atau imam mazhab api neraka sedang kekal dalamnya: telah memiliki pendapat atau istinbath dan baginya siksa yang menghinakan. hukum namum demikian terdapat (an nisan?: perbedaan dalam keadaan tertentu dan dalam warisan yang ketiga proses peradilan hakim hakim sebagai penutup surah an wisata', terdapat pengadilan agama yang satu dengan yang petunjuk atau isyarat hikmah bahwa allah lain bisa saja sangat bebas memutuskan, sendirilah yang menangani pengaturan menjadi banyak putusan yang beragam pembagian zakat dan menentukan mengenai pembagian waris terhadap golongan golongan yang berhak untuk perkara yang sama dikarenakan tidak mendapatkannya. syekh ali ahmad al diatasnya dalam kompilasi hukum islam. marawi, allah menerangkan hukum ini saran kepadamu), supaya kamu tidak sesat. dan pertama, bagi penulis kejelasan allah maha mengetahui segala sesuatu. tentang warisan atau harta pusaka yang (an nisan?: diperoleh hunts sudah sangat cukup baik diterangkan dalam islam walaupun dalam penutup hal hal tertentu para ulama ada beda simpulan pendapat sebagai bentuk kehati hatian, pertama, pewarisan bagi ahli waris namum demikian penulis menyepakati hunts hari ini bukan sesuatu yang sulit untuk mengambil mana yang termudah dan untuk dijelaskan dalam kajian fikih, ditempuh dengan jalur musyawarah hunts telah sangat jelas terakomidir kekeluargaan diantara ahli waris lainnya penetapan statusnya sejak belasan abad lalu sebagai upaya menjaga hubungan sebagaimana adanya hadis nabi silaturahmi diantara kerabat. karna muhammad saw yang menerangkan sesungguhnya fenomena pembagian harta tentang status hunts dihukum sebagai pusaka (warisan) hari ini tak menutup laki laki atau perempuan dan ditentukan kemungkinan melahirkan, menciptakan statusnya melalui pertama kali buang air keadaan saling permusuhan diantara kecil atau dapat diketahui dari tumbuhkan hubungan kekerabatan, keluarga rizky dwi pradana disebabkan harta yang merupakan sesuatu suryadi, hukum waris islam . andi. yang sensitif bagi manusia. yogyakarta. kedua, penulis melihat khi sudah harus disetarakan melakukan perbaikan, suparman, eman. hukum waris diperbaharui sesuai dengan kondisi atau indonesia dalam perspektif islam adat dan bw . ketika ditata. keadaan sekarang ini bahwa ada hal hal bandung, tertentu dalam pewarisan terakomodir (diatur) dalam khi misalnya saja seperti usman, suparman dan yusuf somawinata. masalah pewarisan hunts, maksud dan high mawards: hukum pewarisan anak dalam kandungan yang mana hal islam . gaya media pratama. tersebut belum diatur oleh khi. mengutip jakarta. pendapat prof. j.e shaetapy, bahwa wawan kurniawan, reformasi hukum idealnya suatu undang undang itu direvisi pewarisan dalam kompilasi hukum setelah berlaku selama (dua puluh islam indonesia . fakultas lima) tahun. maka khi yang telah ada sejak syariah dan hukum uin sunan tahun dan telah berusia (dua puluh gunung dati. bandung. enam) tahun ini nulis har katakan mahar dengan wadah, buku ajar fish waris , tain ina antasari press. banjarmasin. kondisi, keadaan hari ini yang tetap berpedoman pada kitab suci al gurun dan hadits nabi saw. daftar pustaka al marawi, syekh ali ahmad. hikmah at tari' falsafatuhu . beirut: darul el fikri. diterjemahkan oleh faisal saleh dkk. indahnya syariat islam. hindi, sri. pewarisan hunts (kelamin ganda), maksud (orang hilang), anak dalam kandungan , dalam much karim (editor), problematika hukum pewarisan islam kontemporer indonesia, kementerian agama ri, jakarta, mardaani, hukum pewarisan islam indonesia , raja grafindo persada, jakarta, mulia, muji. pembaharuan hukum islam indonesia: analisis historis tentang kompilasi hukum islam) . islam future, vol. vii, tahun iain ar raniry, aceh. rizky dwi pradana rizky dwi pradana hukum pewarisan dari kuh per bw) yang terbentuknya hukum syariah (hukum terdapat dalam buku erfrecht), keluarga syariahhhukum perkawinan suparman usman dan yusuf somawinata, syariah dan hukum pewarisan syariah) yang tertulis sesungguhnya telah lampau menurut penulis dalam penerapan menjadi kebutuhan dan harapan penduduk kehidupan sehari hari pembagian waris beragama islam. sejak terciptanya sesuai syariat islam ini dilakukan oleh pengadilan islam yang memiliki orang orang yang beragama islam, kewenangan menyelesaikan urusan urusan sedangkan pembagian waris sesuai dengan hukum keluarga, rasanya sangat kuh perdata bw) dilakukan oleh orang dibutuhkan hukum kekeluargaan syariah orang indonesia yang bukan beragama tertulis, karena ternyata buku buku hukum islam, sementara pembagian waris sesuai yang digunakan acuan oleh hakim dalam hukum adat dilakukan oleh orang orang memutus terlalu banyak dan beragam. yang biasanya bermukim suatu daerah akibatnya, untuk perkara yang sama tertentu (pedalaman) yang mana kental putusannya menjadi beragam sehingga nilai nilai atau tradisi masyarakat adat, tidak tercapai suatu kepastian hukum. dipegang teguh oleh masyarakat dalam keadaan seperti itu berlangsung cukup menjalani kehidupan sehari hari. lama. mardaani, sampai hari ini ketiga aturan keadaan normal, alamiah dalam tersebut masih dipertahankan, berlaku. kehidupan manusia sebagaimana yang sementara itu, majemuknya sistem hukum penulis utarakan atas merupakan warisan negara ini bukan hanya karna peristiwa yang kebanyakan dirasakan oleh sistem kekeluargaan masyarakat yang manusia tetapi ada keadaan keadaan berbeda beda melainkan juga disebabkan tertentu (jarang langka) yang tidak tradisi adat negeri ini yang juga dikenal menutup kemungkinan hadir dihadapan sangat bervariasi. oleh karna itu, tidak kita. masalah tersebut misalnya saja mengherankan jika sistem hukum mengenai pewarisan hunts (kelamin pewarisan adat yang ada juga beraneka ganda atau tanpa kelamin) dalam literatur ragam serta memiliki corak dan sifat sifat pewarisan islam merupakan salah satu tersendiri sesuai dengan sistem hukum masalah yang masuk dalam pembahasan keluarga dan masyarakat tradisional pewarisan tertentu disamping pewarisan tersebut. suparman usman dan yusuf janin dalam kandungan, pewarisan orang somawinata, hilang maksud) dan pewarisan mati menurut sri hindi, negeri ini, bersama (mati beruntun). menariknya aturan tuhan yang maha esa mengenai adalah hunts menurut mardaani, telah waris telah menjadi hukum yang berlaku banyak dibicarakan dalam kitab kitab fikih serta dipergunakan pengadilan islam karena kenyataannya sering terjadi disisi dalam memutus perkara cara membagi lain hukum dalam keadaan tertentu serta perkara mengenai dengan timah membedakan antar lelaki dan perempuan, tersebut yang diatur dalam buku ke seperti menjadikan imam untuk jamaah khi. hanya saja materi hukum warisan laki laki, urusan menjadi saksi, pewarisan, yang terdapat dalam khi tersebut masih dan lain lain yang dibedakan padanya laki butuh dilengkapi, diperbaiki, dan laki dan perempuan. mardaani, dikembangkan sesuai dengan temuan dan pewarisan hunts merupakan masalah perkembangan baru dalam implementasi yang belum atur pada kompilasi hukum persidangan pada khususnya dan publik islam sebagai hukum yang berlaku bagi pada umumnya. sri hindi, umat muslim negeri ini. untuk itu rizky dwi pradana penulis memiliki ketertarikan untuk hendak membahas pertama, bagaimana membahas, menganalisis dan mengkaji status ahli waris hunts dalam high lebih jauh dan dalam karya ilmiah ini dari mawards kedua, mengapa kompilasi perspektif high, praktik pengadilan dan hukum islam khi) tidak mengatur yang terjadi masyarakat. pewarisan hunts metode penelitian pembahasan pada prinsipnya penulisan ini dibuat status ahli waris hunts dalam high dengan metode deskriptif kualitatif , mawards dalam wujud desain deskriptif dan metode istilah hunts bersumber dari pengumpulan datanya melalui cara studi bahasa arab khanate yang memiliki arti pustaka. deskriptif yang pengertiannya lunak atau arti lainnya melunak. ahmad ialah pencarian fakta melalui interpretasi watson munawar dan sri hindi, yang tepat. moh nazir, kualitatif dalam bahasa indonesia diketahui ialah penelitian yang berupa kata kata atau dengan istilah banci , wadah (wanita gambar bukan angka angka, kalaupun ada adam) atau waria (wanita pria). lebih angka angka sifatnya hanya sebagai lanjut, ensiklopedi hukum syariah, pendukung. hunts adalah orang yang diragukan jenis penelitian deskriptif kualitatif kelaminnya apakah pria atau wanita karena merupakan suatu penelitian yang sadarkan mempunyai alat kelamin sekaligus ataupun pada fakta fakta atau peristiwa yang tidak mempunyai alat kelamin apapun, baik sebenarnya dan penelitian menggunakan alat kelamin pria atau wanita. sri hindi, kata kata atau tulisan tulisan maupun gambar gambar yang sama dengan fakta lebih lanjut, definisi lainnya yang dan bukan penelitian yang memakai angka dimaksud dengan hunts yaitu seseorang sebagai penjelasan. sudirman anim, yang mempunyai lebih dari satu alat kelamin pria atau wanita atau tidak dalam penulisan karya ilmiah ini, memiliki kedua daunnya sama sekali. sri peneliti memakai dua jenis sampel data, hindi, istilah lainnya, hunts yaitu data primer data yang didapatkan adalah manusia yang diragukan, apakah berasal dari studi dokumentasi dengan lelaki atau wanita, karena memiliki lebih library research, yakni penelitian terhadap gari satu jenis kelamin (gubuk dan zakar), dokumen dokumen atau referensi dari atau tidak memiliki sama sekali lebih dari berbagai literature yang dipandang satu jenis kelamin. sri hindi, representatif dan relevant dengan objek hunts sering katakan dalam kitab kitab yang diteliti sedangkan data sekunder fish karna kenyataannya sering terjadi ialah sumber data yang tak langsung padahal hukum dalam kondisi tertentu memberikan data pada penampung data. membedakan antara pria dan wanita, data yang didapat berasal dari literatur seperti menjadikan imam bagi jamaah laki literatur kepustakaan, misalnya buku buku, laki, urusan menjadi saksi, pewarisan, dan majalah, internet, serta sumber sumber lain lain yang dibedakan padanya laki laki data lain yang mempunyai keterkaitan dan perempuan. mardaani, dengan penelitian karya ilmiah ini. lebih lanjut, menurut amir syarifuddin dalam mardaani permasalahan dalam hal hal yang berbeda padanya hukum berdasarkan beberapa hal tersebut untuk laki laki dan perempuan, munculnya atas, makalah ini tulisan karya ilmiahini masalah hunts menjadi pembicaraan. rizky dwi pradana ahli fikih menentukan kejelasan dari muhammad saw sedang menimbang anak kelamin orang yang menjadi objek suatu hunts suku ansar. adanya hukum. meskipun hunts mempunyai berikanlah warisan anak hunts lebih dari satu alat kelamin, namun hukum ini (seperti bagian anak laki laki atau yang diberlakukan padanya hanya satu perempuan) berdasarkan awal pertama sebagai lelaki atau wanita. lebih lanjut dan keluar pentingnya. bagi maksud itu harus dipastikan alasan penentuan cara buang air kedudukan jenis kelamin orang yang kecil ini sebagaimana tanda yang ditetapkan hunts. kepastian tersebut diketahui oleh rasulullah saw untuk mengetahui melalui petunjuk. mardaani, jenis kelamin karna hal demikian adalah masalah hunts ini sering dibahas tanda umum yang dapat dijumpai pada dalam kitab kitab hukum islam, karena seorang anak dan orang yang sudah tua. walaupun hunts memiliki lebih dari satu sementara tanda lainnya seperti tumbuh alat kelamin, namun hukum syariah) yang kumis dan janggut pada pria dan tumbuh diberlakukan padanya hanya satu, yaitu payudara pada wanita baru akan diketahui laki laki atau perempuan. untuk itu, harus ketika telah baligh. dipastikan kedudukan jenis kelamin lebih lanjut, bila hunts buang air seorang hunts. kecil lewat kedua alat kelaminnya, maka menurut father rahman untuk harus diteliti dari alat kelamin yang mana menentukan orang hunts itu sebagai pria lebih dulu keluar air pentingnya. pendapat atau wanita, ahli hukum islam klasik ini dirikan oleh said bin musabab menempuh dengan dua cara. sri hindi, dan diikuti oleh ahmad dan jumhur ulama. much karim, apabila keluar air seninya secara yaitu berbarengan maka tanda berikutnya melalui satu, yaitu dengan cara diteliti dari alat kelamin mana air kencing tersebut tempat keluarnya air seni, cara ini sebagai keluar lebih banyak. pendapat ini tanda untuk mengetahui jenis kelamin dirikan oleh al awal, dua sahabat hunts tersebut. sri hindi, much imam abu hadiah. amir syarifudin, sri karim, bila hunts buang air hindi, melalui zakar maka dianggap sebagai mengenai ini imam abu hadiah tak pria dan karenanya dapat mewarisi sepaham karna banyaknya air kencing yang sebagaimana orang pria. dan bila hunts keluar dari salah satu kelamin bisa buang air melalui far maka dianggap dikarenakan luasnya jalan keluar dan hal itu sebagai wanita dan karenanya dapat tak menerangkan keasliannya. sri mewarisi seperti seorang wanita. riw hindi, sisi lain, imam seperti ini juga diperoleh dari ali, syafi'i tak ditemukan adanya pendapat muawiyyah, sa'id bin al musabab, jabar mengenai ini. bin zaid ahli kubah dan lainnya. sri dua, dengan cara melihat tanda hindi, much karim, tanda kedewasaannya. amir syarifudin, sri dalil yang dipakai untuk hindi, bila dengan melihat menentukan pria atau wanita manusia alat kelamin yang dipergunakan dalam hunts melalui cara satu ialah sabda membuang air seni belum berhasil, maka rasulullah saw yang dirikan sahabat cara lainnya dengan melihat ciri ciri atau ibnu abbas kala rasulullah pernah ditanya tanda tanda dewasa hunts. ciri ciri mengenai waris seorang anak yang detail bagi pria setidaknya: tumbuh kumis mempunyai penis dan vagina. kalau nabi dan janggut, bicaranya berubah menjadi keras, keluarnya sperma lewat penis, timbul rizky dwi pradana akun lehernya, dan ada ketertarikan sementara itu, kedudukan hukum pada wanita. sementara itu, ciri ciri detail pewarisan hunts menurut fuqaha, untuk wanita setidaknya: besarnya sebagai berikut wadah, payudara, keluar darah dari far nya, dan sependapat ahli hukum islam ada ketertarikan pada pria. menerangkan bila hunts itu telah seorang hunts yang dapat memakai salah satu alat (kelamin) ditetapkan statusnya melalui tanda tanda itu, atau dia memiliki ketertarikan atau cara cara tersebut diatas istilah dan mencintai (seorang pria atau dengan hunts hair musikal. sedang wanita) .maka dapat diumumkan hunts yang sulit ditetapkan jenisnya baik dia pria atau wanita, dia dinamakan dengan cara meneliti alat kelamin yang sebagai hunts wadah. ketentuan dipergunakan saat buang air kecil, ciri ciri bagian timah nya yang akan didapat khusus, keterangan ahli medis, maupun ialah berlaku menurut ketentuan pengakuan dirinya, diistilahkan hunts sebagai seorang pria atau seorang musikal. kesulitan dalam menetapkan wanita, dengan mempertimbangkan jenisnya berakibat pada kesulitan dalam tanda tanda itu. menentukan pengodean timah nya. sri ketika tidak dapat ditetapkan status hindi, much karim, hukum seorang pria atau menurut amir syarifuddin dalam perempuan, karna petunjuknya mardaani ada beberapa tanda untuk tidak gamblang, maka diistilahkan membedakan jenis kelamin hunts, yaitu hunts musikal. ahli hukum islam cara dan bentuk kencing dari berbeda paham dalam hal ini hunts itu. bila kencing dari mazhab imam maliki, penis artinya dia seorang pria dan (hunts musikal) memperoleh bila dia kencing lewat bagiannya setengah daripada jatah yang artinya seorang wanita. hal ini didapatkan bagi seorang anak didasarkan hadits nabi saw dari lelaki dan gadis. artinya ialah, ibnu abbas, bahwa nabi saw banci. dikasih jatah pertengahan pernah ditanya tentang anak yang antara dua jatah tersebut. maka mempunyai penis dan zakar, dari perselisihan ini dipecah jadi dua, segi mana menerima waris. nabi lalu jatah disatukan kedalam dua menjawab. dari segi cara jatah dan dibagi rata. maka kencing. tanda ini dapat diketahui hasilnya itulah jatah bagi sejak bayi tersebut sampai anak hunts musikal itu. kecil. mazhab imam ahmad bin tanda fisik, berupa munculnya handal, persis dengan pendapat jenggot pada pria dan munculnya imam syafi'i, yaitu payudara pada seorang perempuan. ditangguhkan ditunggu sampai tanda ini mulai ketahuan kala jelas, dan sama dengan pendapat seseorang sudah baligh. imam abu hadiah, yaitu bila tanda tanda fisik tidak ada, memberikan pada hunts maka hunts tersebut termasuk hunts musikal lalu, jatah yang musikal. tetapi pada era sekarang ini terendah antara dua jatah. dengan kecanggihan ilmu kedokteran, dalam mazhab harafiah, dikasih masalah ini dapat dipecahkan dengan pada hunts musikal yang mudah, yaitu melalui tes kromosom. amir paling rendah diantara dua jatah syarifudin, sri hindi, tersebut, tak butuh rizky dwi pradana menunggu menangguhkan disimpan didiamkan dulu sampai ada kejelasan (pria atau sampai ada kejelasan yang dapat wanita). mengumumkan bahwa mazhab imam syafi'i: sama hunts musikal itu sebagai sama dari penerima timah dan seorang pria atau seorang hunts dikasih jatuhnya yang wanita, atau berdamai diantara paling sedikit, karna dia manusia sesama penerima timah dalam yang diyakini adanya pertalian pembagiannya, seperti: darah kepada setiap seseorang anak pria dapat sepertiga tiga dari mereka. sedang sisanya perekam anak (hunts (dari timah) disimpan sampai musikal) dapat sepertiga dua terang benderang keadaan perekam sisa lebih sesungguhnya. seperenam (disimpan) bila tak berubah jatah hunts menurut pendapat yang paling raih, musikal dan jatah timah nya hak atas timah yang dikasih kepadanya selainnya, jika diumumkan seyogyanya yang paling rendah antara hunts itu lelaki atau wanita, dua kondisi, keadaan bila dia sebagai pria maka saat itu harta peninggalan dan sebagai perempuan. kemudian dapat dibagi langsung sesuai sementara waktu sisa timah yang menjadi ketentuan jatah warisannya haknya dibekukan sampai keadaannya (tidak perlu menjadi terang, atau sampai ada ditahan ditangguhkan), seperti kesepakatan tertentu antara penerima timah atau sampai hunts itu tiada skema waris: sehingga otomatis jatuhnya berpindah pada mama ahli warisnya. wadah, mendapat seperenam seperenam kritik terhadap kompilasi hukum islam ayah tidak terdapat aturan mengenai status mendapat seperenam ahli waris hunts seperenam mazhab imam syafi'i, jika dalam anak perempuandapat kondisi salah satu dari ahli waris meninggal cucu hunts dunia haknya dikarenakan adanya hunts mendapat musikal dalam salah satu dari dua bila diubah jatah hunts dan kondisi keadaan (yakni sebagai pria atau jatah harta peninggalan lainnya, perempuan), maka maju (pada saat apabila dia dihukum sebagai membagikan yang masih belum ada seorang pria dengan bila dia kejelasan mengenai pria dan wanitanya sebagai seorang wanita. maka hunts), kala itu sama sekali tak di kala itu, mubah dihasilkan pada mubah kan diberikan jatah pun. sisa hunts dan pada penerima daripada timah tersebut harus timah lainnya, ialah jatah harta dibekukan didiamkan ditangguhkan. peninggalan yang sudah ada beragam metode dalam ditentukan diyakini menjadi hak membagi besarnya bagian yang ada didapat mereka (pasti jatuhnya), ialah oleh penerima pewarisan yang hunts jatah yang terendah diantara dua musikal, seperti jatah yang berbeda itu. jatah mendapatkan menentukan jenis harta peninggalan selebihnya, kelamin manusia yang bersangkutan rizky dwi pradana meneliti ciri ciri telah baligh nya anak wanita dan anak pria misalnya apa yang dibuka pada sebagai ashoka hair nomor dan belum bisa mendapat sisanya, yaitu empat ditetapkan atau samar samar, maka perekam rp. rp. para ahli hukum islam beragam hunts musikal pendapat dalam menetapkannya, mendapatkan kali jatah wanita, seperti: atau dua pertiga rp. mengasihi jatah paling sedikit rp. , , sementara anak dari dua taksiran pria atau wanita sepertiga rp. wanita pada hunts dan rp. mengasihi jatah paling banyak taksiran hunts wanita, asal pada penerima timah lain. masalah demikian mazhab imam abu ayah menerima hadiah, muhammad syaitan seperenam rp. rp. dan abu yusuf. mengasihi jatah paling sedikit mama menerima dari dua taksiran pria atau seperenam rp. rp. wanita pada hunts dan penerima timah yang lainnya, anak wanita terima empat dan kelebihan harta ditunggu perekam rp. rp. pembagiannya sampai ada status yang terang. demikian mazhab fuqaha syafi'iyah, abu dawud, hunts menerima dari dan ibn jabar. rp. rp. , . mengasihi setengah dari dua jadi bagian yang terkecil dari dua taksiran pria dan wanita kepada perkiraan atas adalah bagian hunts musikal dan penerima perempuan. sementara bagian ibu timah lain. mazhab ulama dan bapak sebesar rp. ulama malikiyah, hanabilah, dan anak perempuan sebesar rp. syiah zaidiyah, dan syiah , . islamiyah. pendapat ke misal pembagian timah hunts musikal bila contoh atas disukai dengan wadah, cara ke akan dihasilkan: bila seorang wafat maka, penerima ayah rp. timah terdiri atas ayah, mama, seorang anak gadis, anak (hunts musikal). timah mama rp. nya sejumlah rp. , , maka jatah masing masing adalah: anak gadis rp. pendapat satu: taksiran hunts pria: asal masalah anak hunts rp. total rp. ayah menerima seperenam rp. rp. sisa timah sejumlah rp. ditangguhkan atau mama menerima dihentikan hingga ada status hukum seperenam rp. rp. yang pasti atas anak hunts atau rizky dwi pradana diserahkan pada musyawarah dilingkungan baru pada tahun kekeluargaan penerima timah. sesudah adanya kesepahaman tanda tangan pendapat skb ketua mahkamah agung dan menteri mengenai pendapat ke ini, contoh agama dan o04 sk atas diselesaikan dengan cara dan dan tahun keempat ayah rp. skb ini tak lain ialah jalan pintas sambil , rp. menanti keluarnya undang undang tentang susunan, kekuasaan dan acara pada mama rp. yang merupakan peraturan pelaksaan dari , rp. tahun bagi lingkungan yang ada kala itu sedang dalam proses anak gadis rp. penyusunan secara intensif. butanol , rp. arifin, dalam pembentukan khi memakai anak hunts rp. (empat) jalur, yaitu: (suryadi, , rp. pengkajian kitab kitab fikih dengan bantuan beberapa dosen fak. jumlah rp. syariah iain se indonesia. gagasan untuk mengadakan khi mengumpulkan pendapat ahli negeri ini pertama kali diumumkan oleh hukum islam termasyhur negeri menteri agama munawar sjadzali pada ini. februari dalam khotbahnya depan mengumpulkan putusan putusan civitas academica iain sunan ampel mufti terdahulu yang tersusun surabaya. sejak saat itu, gagasan ini dalam putusan putusan pengadilan menggelinding dan mendapatkan sambutan syariah seluruh wilayah negara hangat dari banyak pihak. bulan maret kesatuan republik indonesia sejak presiden ke mengambil prakarsa untuk kolonial kerajaan nederland hingga menyusun khi itu hingga pada maret dengan khi ini tersusun. dan departemen agama mengadakan studi perbandingan mengeluarkan keputusan bersama mengenai implementasi dan kma. dan tahun penegakan hukum syariah ditandatangani daerah istimewa negara negara islam, paling utama yogyakarta oleh ketua republik sekali negara negara terdekat yang indonesia. abdul azis dahlan, penduduknya beragama islam. gagasan khi timbul sesudah tujuan utama perumusan khi beberapa tahun membina bidang negeri ini ialah menyiapkan pedoman yang justicia pa. tugas pembinaan ini seragam (unifikasi) bagi hakim pengadilan disandarkan pada tahun islam dan menjadi hukum yang berlaku tentang ketentuan ketentuan pokok yang wajib ditaati oleh umat islam kekuasaan kehakiman yang indonesia. sebab, sebenarnya materi menyatakan bahwasanya hal organisasi, hukum yang ada dalam khi selama ini telah administrasi dan keuangan pengadilan banyak dipraktekkan oleh masyarakat dilakukan oleh departemen sendiri sendiri, indonesia. pada konteks ini, khi dianggap sedang pembimbingan teknis yudisial sebagai high keindonesiaan yang bercirikan dilaksanakan oleh mahkamah agung. karakter masyarakat indonesia. antara walaupun undang undang itu ditetapkan contoh yang dapat diungkapkan dalam pada tahun namun pelaksanaannya kasus tersebut misalnya: harta bersama rizky dwi pradana atau harta gong gini. kompilasi ketidakpastian hukum yang sesungguhnya hukum islam disebutkan, bagi pewaris tidak diinginkan oleh masyarakat namun yang beristri lebih dari seorang, maka tercipta lembaga peradilan. masing masing istri berhak mendapat waris merupakan suatu hak yang bagian atas gong gini dari rumah tangga sudah ditentukan oleh allah swt dalam dengan suaminya, sedangkan keseluruhan al gurun, dan menjadikannya sebagai bagian pewaris adalah menjadi hak para sebuah kewajiban yang jelas yang tidak ahli warisnya. ahmad profil, muji mulia, menerima perubahan dan penggantian. pembagian harta tersebut dinilai menetapkannya dalam kitab nya dan hati belum pernah tercatat dalam kitab kitab nurani orang orang mukmin berkonsultasi high klasik. oleh sebab ini, hal tersebut untuk selalu menjaganya. dimulai merupakan ciri dan karakteristik indonesia, pertama dengan firman nya. syekh ali yang kemudian dapat dikatakan sebagai ahmad al marawi, faham keindonesiaan. ahmad profil, muji allah mensyaratkan bagimu mulia, tentang (pembagian pusaka untuk) anak khi adalah instrument hukum yang anakmu. (an nisan' sah dan memiliki daya ikat, tetapi sebatas disusul dengan mewajibkan pada dictum instruksinya. kehadirannya tak pembagian tersebut kepada manusia, bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku menunjukkan segi kebaikannya, dan tertulis suatu negara yang mengikat dan mendapatkannya atas pengetahuan dan memaksa semua penduduk sebagaimana hikmah allah dalam firman nya, syekh ali halnya undang undang, keppres, ahmad al marawi, maupun lainnya. karena, inpres dikeluarkan tentang) orang tamu dan anak oleh presiden republik indonesia selaku anakmu, kamu tidak mengetahui siapa executive leader, bukan state leader dan antara mereka yang lebih dekat (banyak) ditujukan kepada menteri agama selaku manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan yang membantu presiden untuk dari allah. sesungguhnya allah maha menjalankan tugas tugas kepemerintahan, mengetahui lagi mahabijaksana. (an yaitu mensosialisasikan secara masif nisan?': kompilasi hukum islam, suatu tugas tugas disusul dengan peringatan akan urusan urusan keagamaan bagi muslim bahaya (kudarat) warisan sebab wasiat mengenai perkawinan, pewarisan dan dan utang, yaitu dalam firman allah, syekh perwakilan. ahmad profil, muji mulia, ali ahmad al marawi, dengan tidak memberi kudarat sementara itu, pembahasan (kepada ahli waris). allah menetapkan pewarisan dalam khi terdapat pada bab yang demikian itu sebagai syariat yang dalam khi tersebut benar benar dari allah. dan allah maha menurut penulis tidak menemukan adanya mengetahui lagi maha penyantun. (an aturan berkenaan dengan pewarisan nisan': hunts padahal bukan tidak mungkin allah swt mengakhiri nya kedepan akan bermunculan kasus kasus dengan mengatakan bahwa hukum hukum yang berkenaan dengan hunts dan harus yang telah dijelaskan nya dalam beberapa ditangani, diperiksa perkaranya dan merupakan batas (hubud) yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan agama ditentukan nya kepada hamba nya dan islam maka ketika waris khuntsainitidak tidak akan meridian terhadap yang lainnya komodor, tidak diatur dalam suatu aturan sebagai ganti. kemudian menjadikan hukum yang mengikat maka akan muncul ketaatan kepada allah dalam ketentuan

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.