text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
undang undang (uu) penunjukkan pemangku sementara jabatan presiden republik indonesia. presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan peraturan untuk mengatur dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, mengingat dannjukkan pemangku sementara jabatan presiden republik indonesia. satu satunya jika presiden dan wakil presiden republik indonesia mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ketua dewan perwakilan rakyat menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan presiden. jika ketua dewan perwakilan rakyat tidak dapat pula menjalankan kewajiban itu, maka digantikan oleh wakil ketua dewan perwakilan rakynesia serikatpresiden republik indonesia serikat, menimbang bahwa rakyat daerah daerah bagian diseluruh indonesia menghendaki bentuk susunan negara republik kesatuan, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, bahwa negara yang berbentuk republik kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada negara indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamirkan pada hari agustus yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi, bahwa untuk melaksanakan kehendak rakyat akan bentuk republik kesatuan itu daerah daerah bagian negara indonesia timur dan negara sumatera timur telah mengatakan pemerintah republik indonesia serikat sepenuhnya untuk bermusyawarah dengan pemerintah daerah bagian negara republik indonesia, bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua fihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak rakyat tibalah waktunya untuk mengubah konstitusi sementara republik indonesia serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi undang undang dasar sementara negara yang berbentuk republik kesatuan dengan nama republik indonesia, mengingat baba dan konstitusi, mengingat pula piagam persetujuan pemerintah republik indonesia serikat dan pemerintah republik indonesia tanggal mei dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat dan senat, memutuskan: menetapkankonstitusi sementara republik indonesia serikat diubah menjadi undang undang dasar sementara republik indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut mukadimah. presiden republik indonesia serikatengan berkat dan rahmat tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan ke tahanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. babi. negara republik indonesia. bagian bentuk negara dan kedaulatan.kesatuan. kedaulatan republik indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat. bagian ii. daerah negara. republik indonesia meliputi seluruh daerah indonesia. bagian iii. lambang dan bahasa negara. bendera kebangsaan republik indonesia ialah bendera sang merah putih. lagu kebangsaan ialah lagu indonesia raya". meterai dan lambang negara ditetapkan oleh pemerintah. bahasa resmi negara republik indonesia ialah bahasa indonesia. presiden republik indonesia serikat presiden dan wakil presiden. masing masing menteri berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan urusan yang khusus masuk tugasnya. sebelum memangku jabatannya, menteri menteri mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) hadapan presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi menteri, langsung ataupun tak langsungsetia kepada undang undang dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi republik indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan republik indonesia, bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang dilangsungkan kepada saya oleh jabatan menteri". gaji presiden, gaji wakil presiden dan gaji menteri menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan, jika ada, ganti rugi yang lain lain, diatur dengan undang undang. jabatan presiden, wakil presiden dan menteri tidak boleh dipangku bersama sama dengan menjalankan jabatan umum apapun dalam dan luar republik indonesia. presiden, wakil presiden dan menteri menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perjanjian untuk memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan republik indonesia atau dengan sesuatu daerah otonom dari indonesia. mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan republik indonesia, kecuali surat surat utang umum. yang ditetapkan dalam dan ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya. bagian ii. dewan perwakilan rakyat. dewan perwakilan rakyat mewakili seluruh rakyat indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap jiwa presiden republik indonesia serikat penduduk warga negara indonesia mempunyai seorang wakil, ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam kedua. golongan golongan kecil tionghoa. eropa. jika jumlah jumlah itu tidak tercapai dengan pemilihan menurut undang undang termaksud dalam maka pemerintah republik indonesia mengangkat wakil wakil tambahan bagi golongan golongan kecil itu. jumlah anggota dewan perwakilan rakyat sebagai tersebut dalam ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan pengangkatan itu. anggota anggota dewan perwakilan rakyat dipilih untuk masa empat tahun. mereka meletakkan jabatannya bersama sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali..alam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut. keanggotaan dewan perwakilan rakyat tidak dapat dirangkap dengan jabatan presiden, wakil presiden, jaksa agung, ketua, wakil ketua atau anggota mahkamah agung, ketua, wakil ketua atau anggota dewan pengawas keuangan, presiden bank sirkulasi dan jabatan jabatan lain yang ditentukan dengan undang undang. seorang anggota dewan perwakilan rakyat yang merangkap menjadi menterimenteri. anggota angkatan perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan dewan perwakilan rakyat, dengan sendirinya menjadi non aktif selama keanggotaan itu. setelah berhenti menjadi anggota, kembali dalam dinas aktif lagi. dewan perwakilan rakyat memilih dari antaranya seorang ketua dan seorang atau beberapa orang wakil ketua. pemilihan pemilihan ini membutuhkan pengesahan presiden. selama pemilihan ketua dan wakil ketua belum disahkan oleh presiden, rapat presiden republik indonesia serikat diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua umurnya. anggota anggota dewan perwakilan rakyat sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) hadapan presiden atau ketua dewan perwakilan rakyat yang dikatakan untuk itu oleh presiden, menurut cara agamanya sebagai berikut saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi anggota dewan perwakilan rakyatberjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara undang undang dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi republik indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan republik indonesia dan bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa". dalam rapat dewan perwakilan rakyat ketua memberi kesempatan berbicara kepada menteri menteri, apabila dan tiap tiap kali mereka mengingininya. dewan perwakilan rakyat bersidang, apabila pemerintah menyatakan kehendaknya tentang itu atau apabila ketua atau sekurang kurangnya sepersepuluh dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat menganggap hal itu perlu. ketua memanggil rapat dewan perwakilan rakyat. rapat rapat dewan perwakilan rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang kurangnya sepuluh anggota menuntut hal itu. sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusyawaratan dilakukan dengan pintu tertutup. tentang hal hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup. anggota anggota dewan perwakilan rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada ketua. presiden republik indonesia serikat dewan perwakilan rakyat mengadakan rapat rapatnya jakarta kecuali jika dalam hal hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanyai, anggota anggota mempunyai hak menanyai. menteri menteri memberikan kepada dewan perwakilan rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum republik indonesia. dewan perwakilan rakyketua dan anggota anggota dewan perwakilan rakyat begitu pula menteri menterimajelisanggota anggota dewan perwakilan rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menunjuknya sebagai anggota. mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri. gaji ketua dewan perwakilan rakyat, tunjangan tunjangan yang akan diberikan kepada anggota anggota dan mungkin juga kepada ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan undang undang. sekalian orang yang menghadiri rapat dewan perwakilan rakyat yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika majelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan itu dihapuskan. hal itu berlaku juga terhadap anggota anggota, menteri menteri dan pegawai pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu. presiden republik indonesia serikat dewan perwakilan rakyat tidak boleh bermusyawarah atau mengambil keputusan, jika tidak hadir lebih dari sepeda jumlah anggota sidang. sekedar dalam undang undang dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan. apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. apabila suara suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak. pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. apabila suara suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. dewan perwakilan rakyat selepas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam maka untuk pertama kali selama dewan perwakilan rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang undang,epublik indonesia serikat,. bagian iii. mahkamah agung. susunan dan kekuasaan mahkamah agung diatur dengan undang undang. ketua, wakil ketua dan anggota anggota mahkamah agungmahkamah agungoleh undang undang. mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri. bagian iv. dewan pengawas keuangan. presiden republik indonesia serikat susunan dan kekuasaan dewan pengawas keuangan diatur dengan undang undang. ketua, wakil ketua dan anggota anggota dewan pengawas keuangandengan undang undang. mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri. bab iii. tugas alat alat perlengkapan negara. bagian pemerintahan. pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan indonesia dan teristimewa berusaha supaya undang undang dasar, undang undang dan peraturan peraturan lain dijalankan. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. menteri menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama sama untuk seluruhnya, maupun masing masing untuk bagiannya sendiri sendiri.. sekalian keputusan presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas angkatan perang republik indonesia, ditandatangani serta oleh menteri menteri menteri) yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam keempat dan keempat. presiden republik indonesia serikat pegawai pegawai republik indonesia diangkat menurut aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang. presiden memberikan tanda tanda kehormatan yang diadakan dengan undang undang. peraturan pokok mengenai perhubungan darat, laut dan udara ditetapkan dengan undang undang. bagian ii. perundang undangan. kecuali apa yyat. usul pemerintah tentang undang undang disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat dengan amanat presiden. dewan perwakilan rakyat berhak memajukan usul undang undang kepada pemerintah. dewan perwakilan rakyat berhak mengadakan perubahan perubahan dalam usul undang undang yang dimajukan oleh pemerintah kepadanya. apabila dewan perwakilan rakyat menerima usul undang undang pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada presiden. apabila dewan perwakilan rakyat menolak usul undang undang pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada presiden. dewan perwakilan rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh pemerintah kepada presiden. selama suatu usul undang undang belum diterima oleh dewan perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh pemerintah. presiden republik indonesia serikat pemerintah harus mengesahkan usul undang undang yang sudah diterima, kecuali jika dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan. pengesahan oleh pemerintah, ataupun keberatan pemerintah sebagai dimaksud dalam yang lalu, diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat dengan amanat presiden. sekalian usul undang undang yang telah diterima oleh dewan perwakilan rakyat memperoleh kekuatan undang undang, apabila sudah disahkan oleh pemerintah. undang undang tidak dapat diganggu gugat.: ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam yang berikut. peraturan peraturan yang termaktub dalam undang undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat selambat lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang undang pemerintah. jika suatu peraturan yang dimaksud dalam yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan ketentuan bagian ini, ditolak oleh dewan perwakilan rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum. jika undang undang darurat yang menurut yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya baik yang dapat dipulihkan maupun yang tidak maka undang undang mengadakan tindakan tindakan yang perlu tentang itu. jika peraturan yang termaktub dalam undang undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang undang, maka akibat akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam yang lalu. peraturan peraturan penyelenggara undang undang ditetapkan oleh pemerintah. nama ialah peraturan pemerintah. peraturan pemerintah dapat mengandalkan hukuman hukuman atas pelanggaran aturan aturannya. batas batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang undang. undang undang dan peraturan pemerintah dapat memerintahkan kepada alat alat perlengkapan lain dalam republik indonesia mengatur selanjutnya pokok pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan ketentuan undang undang dan peraturan itu. presiden republik indonesia serikat undang undang dan peraturan pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan aturan tentang pengundangan peraturan peraturan demikian. undang undang mengadakan aturan aturan tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya undang undang dan peraturan peraturan pemerintah. pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. bagian iii. pengadilan. perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang undang atau atas kuasa undang undang. mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan undang undang atau atas kuasa undang undang, didasarkan . memberhentikan, memecat untuk sementara dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal hal yang ditentukan dengan undang undang. hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang undang dalam kitab kitab hukum kecuali jika mengundang undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang undang tersendiri. segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang undang. segala keputusan pengadilan harus berisi alasan alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan aturan undang undang dan aturan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. lain dari pada pengecualian pengecualian yang ditetapkan oleh undang undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari peraturan ini. keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka. mahkamah agung ialah pengadilan negara tertinggi. mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan presiden republik indonesia serikat pengadilan yang lain, menurut aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang. dalam hal hal yang ditunjuk dengan undang undang, terhadap keputusan keputusan yang diberikan tingkat tertinggipresiden, wakil presiden, menteri menteri, ketua, wakil ketua dan anggota, dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota mahkamah agung, jaksa agung pada mahkamah agung, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas keuangan, presiden bank sirkulasi dan juga pegawai pegawai, anggota anggota majelis majelis tinggi dan pejabat pejabat lain yang ditunjuk dengan undang undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh mahkamah agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang undang. dengan undang undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan undang undang itu. dengan undang undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan undang undang itu. presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari mahkamah agung, sekadar dengan undang undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat. jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah presiden, menurut aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi. amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang undang ataupun atas kuasa undang undang, oleh presiden sesudah meminta nasehat dari mahkamah agung. pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian sekolah olehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran. bagian iv. keuangan. babakan hal uang. presiden republik indonesia serikat bagian keluarga negarawan dan penduduk negara. keluarga negarawan republik indonesia diatur oleh undang undang. pewarna negarawan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang undang. undang undang mengatur akibat akibat kewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah warga negarawan dan anak anaknya yang belum dewasa. penduduk negara ialah mereka yang diam indonesia menurut aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang. bagian hak hak dan kebebasan kebebasan dasar manusia. setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang undang. sekalian orang berhak menuntut perlakukan dan perlindungan yang sama oleh undang undang. sekalian orang berhak . setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim hakim yang ditentukan untuk itu, . sekalian orang yang ada didaerah negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya. setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara. setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika warga negara atau penduduk kembali kesatu. tiada seorangpun boleh diperbudak, diperumum atau diperlambat. perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang. presiden republik indonesia serikat seluruh daerah republik indonesia hanya diakui sah alat alat pembayar yang aturan aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang undang. satuan hitung untuk menyatakan yang alat alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang undang. undang undang mengakui sah alat alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu. pengeluaran alat alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah republik indonesia ataupun oleh bank sirkulasi. untuk indonesia ada satu bank sirkulasi. penunjukan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang undang. babakan urusan keuangan anggaran pertanggungan jawab gaji. pemerintah memegang urusan umum keuangan. keuangan negara dipimpin dan dipertanggung jawabkan menurut aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang. pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh dewan pengawas keuangan. hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat. dengan undang undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran republik indonesia dan ditunjuk pendapatan pendapatan untuk menutup pengeluaran ituusul undang undang pengubah anggaran umum, tiap tiap kali jika perlu dimajukan pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat. anggaran terdiri dari bagian bagian yang masing masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan pendapatan. presiden republik indonesia serikat bab bab terbagi dalam pos pos. untuk tiap tiap kementerian anggaran sedikit dirinya memuat satu bagian. undang undang penetapan anggaran masing masing memuat tidak lebih dari satu bagian. dengan undang undang dapat diizinkan perpindahan. pengeluaran dan penerimaan republik indonesia dipertanggung jawabkan kepada dewan perwakilan rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh dewan pengawas keuangan, menurut aturan aturan yang diberikan dengan undang undang. tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas negara, kecuali dengan undang undang atau atas kuasa undang undang. pinjaman uang atas tanggungan republik indonesia tidak dapat diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan undang undang atau atas kuasa undang undang. pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang, mengeluarkan billet billet perbendaharaan dan promes promes perbendaharaan. dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan ketentuan khusus, gaji gaji dan lain lain pendapatan anggota majelis majelis dan pegawai pegawai republik indonesia ditentukan oleh pemerintah, dengan mengindahkan aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan. undang undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam kepada alat alat perlengkapan lain yang berkuasa. pemberian pensiun kepada pegawai pegawai republik indonesia diatur dengan undang undang. bagian hubungan luar negeri. presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara negara lain. kecuali jika ditentukan lain dengan undang undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang undang. masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh presiden hanya dengan kuasa undang undang. presiden republik indonesia serikat berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam pemerintah memasukkan republik indonesia dalam organisasi organisasi antara negara. pemerintah berusaha memecahkan perselisihan perselisihan dengan negara negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau perakitan antar negara. presiden mengangkat wakil wakil republik indonesia pada negara negara lain dan menerima wakil negara negara lain pada republik indonesia. bagian vi. pertahanan negara dan keamanan umum. undang undang menetapkan aturan aturan tentang. mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan pengecualiannya. angkatan perang republik indonesia bertugas melindungi kepentingan kepentingan negara republik indonesia. angkatan perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk angkatan perang dan mereka yang wajib masuk angkatan perang. undang undang mengatur segala sesuatu mengenai angkatan perang tetap dan wajib militer. pemerintah memegang urusan pertahanan. undang undang mengatur dasar dasar susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada umumnya. presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang republik indonesia. dalam keadaan perang pemerintah menempatkan angkatan perang bawah pimpinan seorang panglima besar. opsir opsir diangkat, dinaikan pangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama presiden, menurut aturan aturan yang ditetapkan dengan undang undang. presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh presiden republik indonesia serikat dewan perwakilan rakyat. dengan cara dan dalam hal hal yang akan ditentukan dengan undang undang, presiden dapat menyatakan daerah republik indonesia atau bagian bagian dari padanya dalam keadaan bahaya, bilamana menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri. angkatan perang, dan bahwa penguasa penguasa sipil takluk kepada penguasa penguasa angkatan perang. untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang undang. bab pemerintah daerah dan daerah daerah swapraja.otonomyang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya.sar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. daerah daerah swapraja yyang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah. perselisihan perselisihan hukum tentang peraturan peraturan yang dimaksud dalam dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam presiden republik indonesia serikat sambil menunggu ketentuan ketentuan sebagai dimaksud dalam maka peraturan peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan peraturan itu diganti dengan penjabat penjabat yang demikian pada republik indonesia. bab konstituante. konstituante sidang pembuat undang undang dasar) bersama sama dengan pemerintah selepas lepasnya menetapkan undang undang dasar republik indonesia yang akan menggantikan undang undang dasar sementara ini. konstituante. ketentuan ketentuan dalam berlaku juga buat konstituante dengan pengertian bahwa jumlah jumlah wakil itu dua kali lipat. yang ditetapkan dalam dan dan berlaku demikian juga bagi konstituante. konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rancangan undang undang dasar baru, jika pada rapatnya tidak hadir sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota sidang. undang udang dasar baru berlaku, jika rancangannya telah diterima dengan sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh pemerintah. apabila konstituante sudah menerima rancangan undang undang dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah. pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera. pemerintah mengumumkan undang undang dasar itu dengan keluhuran. apabila pada waktu konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan anggota anggota dewan perwakilan rakyat menurut aturan aturan undang undang sebagaimana dimaksud dalam maka konstituante merangkap menjadi dewan perwakilan rakyat yang tersusun menurut aturan aturan yang dimaksud data tersebut. presiden republik indonesia serikat pekerjaan sehari hari dewan perwakilan rakyat, yang karena ketentuan data (l) ini menjadi tugas konstituante, dilakukan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih oleh konstituante antara anggota anggotanya dan yang bertanggung jawab kepada konstituante. badan pekerja terdiri dari ketua konstituante sebagai anggota merangkap ketua dan sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap anggota konstituante mempunyai seorang wakil. pemilihan anggota anggota badan pekerja yang bukan ketua dilakukan menurut aturan aturan yang ditentukan dengan undang undang. badan pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang wakil ketua. aturan dalam berlaku untuk pemilihan ini. anggota anggota badan pekerja sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) hadapan ketua konstituante menurut cara agamanya, yang bunyinya sebagaimana yang ditentukan dalam bab vi. perubahan, ketentuan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. bagian perubahan. segala usul untuk mengubah undang undang dasar ini menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. dengan undang undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya. usul perubahan undang undang dasar, yang telah dinyatakan dengan undang undang itu oleh pemerintah dengan amanat presiden disampaikan kepada suatu badan bernama majelis perubahan undang undang dasar, yang terdiri dari anggota anggota dewan perwakilan rakyat sementara dan anggota anggota komite nasional pusat yang tidak menjadi anggota anggota dewan perwakilan rakyat sementara. ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat sementara menjadi ketua dan wakil ketua majelis perubahan undang undang dasar. yang ditetapkan dalam dan berlaku demikian juga bagi majelis perubahan undang undang dasar. pemerintah harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan undang undang dasar yang telah diterima oleh majelis perubahan undang undang dasar. dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang undang, maka perubahan perubahan dalam undang undang dasar diumumkan oleh pemerintah dengan keluhuran. naskah undang undang dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh presiden republik indonesia serikat pemerintah setelah, sekadar perlu, bab babnya, bagian bagian tiap tiap bab dan nya diberi nomor berturut dan penunjukkan menunjukkannya diubah. alat alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan peraturan serta keputusan keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam undang undang, dasar mulai berlaku, dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut undang undang dasar, kecuali jika melanjutkannya ituyang lebih lanjut. bagian ii. ketentuan ketentuan peralihan. peraturan peraturan,. sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan ketentuan undang undang dasar ini, maka undang undang menentukan alat alat perlengkapan republik indonesia yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat alat perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal agustus yakni atas dasar perundang undangan yang masih tetap berlaku karena sambil menunggu peraturan keluarga negarawbagian iii. ketentuan penutup. segera sesudah undang undang dasar ini mulai berlaku, pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada undang undang dasar. presiden republik indonesia serikat segera sesudah undang undang dasar berlaku pemerintah mewujudkan pembentukan aparatur negara yang bulat untuk melaksanakan pokok pokok dari undang undang dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan jalan menyusun kembali tenaga tenaga yang ada. ii. undang undang dasar sementara republik indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal agustus jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam sudah dilakukan tindakan tindakan untuk membentuk alat alat perlengkapan republik indonesia, sekaliannya atas dasar ketentuan ketentuan undang undang dasar ini, maka ketentuan ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan tindakan bersangkutan dilakukanagustus presiden republik indonesia serikat, soekarno perdana menteri, mohammad hatta menteri kehakiman, soepomo diumumkan jakarta pada tanggal agustus menteri kehakiman, soepomo rencanatersebut atas disetujui seluruhnya dalam sidang ke babak ke rapat ke dewan perwakilan rakyat republik indonesia serikat pada hari senen tanggal agustus jakarta. dewan perwakilan rakyat sekertaris, republik indonesia serikat. ketua, presiden republik indonesia serikat semadi. santo penjelasanundang undang dasar sementara negara kesatuan republik indonesia ini dalam bentuknya adalah perubahan konstitusi sementara r.ls karena dengan berubahnya bentuk negara banyak konstitusi sementara r.ls. dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan juga baru harus dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan yang dihapuskan, diubah ataupun diganti dan baru itu, karena cara perubahan demikian ini tidak akan terang dibaca. perubahan konstitusi sementara rilis. ini dilakukan dengan sekaligus mengumumkan (mengundangkan) naskah konstitusi sementara lagi sebagaimana bunyinya setelah diubah. undang undang dasar sementara negara kesatuan ini memuat apa yang ditentukan dalam piagam persetujuan antara r.i.s. dan pemerintah r.i. dalam pada itu dasar dasar yang sesungguhnya sudah diakui oleh r.i.s. maupun oleh r.i. akan tetapi tidak atau kurang dijelaskan dalam konstitusi sementara r.ls. maupun dalam undang undang dasar r.i.,ditegaskan dalam undang undang dasar sementara negara kesatuan ini, dasar dasar yang sama r.ils. dan r.i. akan tetapi yang dinyatakan dengan susunan kata kata berlainan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan perpangkatan akan adanya perbedaan faham, dipersesuaikan dengan menyatakannya, susunan kata kata dan istilah istilah pada umumnya dan terutama yang dapat menimbulkan salah pengertian, diperbaiki, sistematik dimana perlu, diperbaiki, yaitu: yang dimaksudkan dengan daerah republik indonesia itu ialah daerah hindia belanda dulu dan cukup sempurna dalam menunjuk pengakuan kemerdekaan beragama serta sudah meliputi apa yang dimaksud dalam universal declaration human rights", hak hak penduduk atas kemerdekaan berkumpul dan berapa berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang undang, dengan pengertian, sekalipun undang undang itu belum diadakan, hak hak itu sudah boleh dilakukan, karena sudah diakui dalam undang undang dasar, hak memajukan pengaduan atau permohonan kepada penguasa secara kolektif yang dimaksudkan dengan perkataan perbedaan dalam itu ialah presiden republik indonesia serikat kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat yang berbeda beda, yang telah ada dan bukannya menimbulkan perbedaan perbedaan baru, bahkan dimaksudkan supaya perbedaan perbedaan yang baru ada itu dengan perkembangan masyarakat akan hilang, setidak tidaknya akan berkurang: hak mendirikan serikat sekerja untuk memperjuangkan kepentingan anggota anggota pelarangan organisasi organisasi yang bersifat partikelir yang merugikan ekonomi nasional dasar sama hak yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam memberikan sokongan kepada pejabat pejabat agama dan persekutuan persekutuan atau perkumpulan perkumpulan agama undang undang dasar sementara negara kesatuan ini sama bunyinya dengan konstitusi sementara republik indonesia serikat, ini dibuat bukan dengan maksud meneruskan adanya "minoriteiten" dalam negara indonesia yang demokratis, bahkan cita cita negara kita ialah mempersatukan segala golongan satu bangsa yang "homogen'", akan tetapi oleh karena dalam "realities" pada waktu sekarang golongan golongan kecil itu masih ada, maka perlu diadakan jaminan, supaya mereka mempunyai perwakilan dalam dewan perwakilan rakyat, pengaturan pokok pokok mengenai perhubungan darat, laut dan udara dengan undang undang tugas kewajiban dewan pengawas keuangan bea dan cukai yang perlu disebutkan sendiri samping pajak adanya alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum menyusun kembali tenaga yang ada berarti bahwa, setelah terbentuknya negara kesatuan, pegawai yang ada itu tempatkan sedemikian rupa diseluruh indonesia, sehingga tercapai "the right man the right place" dan efficiency yang sebesar besarnya, dengan tidak membeda bedakan antara pegawai tersebut, selanjutnya karena untuk membentuk aparatur kementerian jawatan) yang bulat perlu pemindahan pemindahan pegawai, maka sebelum jaminan perumahan dapat disediakan untuk pemindahan pegawai yang diperlukan untuk kebulatan aparatur kementerian (jawatan), maka kementerian kementerian jawatan jawatan) tempatkan jakarta, yogyakarta dan lain lain tempat sesuai dengan sifat kementerian jawatan) berhubung dengan kedudukannya tempat masing masing mukadimah konstitusi sementara r.i.s. alinea ke diganti dengan alinea ke dan ke dari pembukaan undang undang dasar kedudukan daerah daerah swapraja diatur dengan undang undang pada pembentukan undang undang itu serta pemerintahannya, yang akan dilakukan dengan mengganti hak hak asal usul, akan didengar pihak yang bersangkutan, antara lain untuk menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh semena mena atau dengan membedakan agama satu sama lain, untuk menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengadakan perubahan (perbaikan) ekonomi negeri untuk menjamin berkehidupan tiap tiap warga negara indonesia, presiden republik indonesia serikat tiada seorang maupun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri kemanusiaan atau menghina. tiada seorang maupun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan aturan undang undang dalam hal hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya. setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak. bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua pun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan aturan hukum yang berlaku. setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, . tiada seorang diucapkan. tersangka. tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh dilancarkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah. tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak hak pewarnaan. tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat. menginjakbolehkan dalam hal hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya. kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat menyurat tidak boleh diganggu gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan peraturan undang undang dalam hal hal yang presiden republik indonesia serikat bab yang mengatur alat alat perlengkapan dan bab yang mengatur tugas alat alat perlengkapan negara dikemukakan, mendahului bab yang mengatur pemerintahan daerah dan swapraja, tentang hak interpelasi dan hak enquete dewan perwakilan rakyat dipindah tempatnya dalam bagian yang mengatur dewan perwakilan rakyat. adapun ketentuan ketentuan dalam piagam persetujuan tersebut atas mengenai isi. undang undang dasar sementara negara kesatuan ialah undang undang dasar negara kesatuan dipercepat dengan mengubah konstitusi sementara r.ls. sedemikian rupa, sehingga essential undang undang dasar republik indonesia, antara lain: cc. ditambah dengan bagian bagian yang baik dari konstitusi sementara r.i.s. termasuk dalamnya. undang undang dasar sementara negara kesatuan diadakan yang memuat pokok:fikiran hak milik itu adalah suatu fungsi sosial". selanjutnya diadakan perubahan perubahan dalam konstitusi sementara r.ls., antara lain ialah senat dihapuskan. dewan perwakilan rakyat sementara terdiri atas gabungan d.p.r. r.ls dan badan pekerja k.n.i.p. tambahan anggota atas penunjukan presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah. dewan perwakilan rakyat sementara bersama sama dengan k.n.l.p. dinamakan majelis perubahan undang undang dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan perubahan dalam undang undang dasar baru. konstituante terdiri dari anggota anggota, yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota untuk tiap tiap penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minorities. presiden ialah presiden sekar dewan menteri harus bersifat kabinet parlementaire. tentang jabatan wakil presiden dalam negara kesatuan selama masa sebelum konstituante terbentuk, pemerintah r.ls. dan pemerintah r.i. akan mengadakan tukar fikiran lebih lanjut. mana mungkin diusahakan supaya perundang undangan r.i. berlaku. dewan pertimbangan agung dihapuskan. tentang essential undang undang dasar r.i. ini buat sebagian sudah termuat dalam konstitusi sementara r.ls. dengan lebih tegas. maka yang diambil ialah redaksi konstitusi sementara r.i.s. juga apa yang ditentukan dalam undang undang dasar r.i. sudah termuat dalam konstitusi sementara r.i.s. dengan lebih jelas. hanya dari undang undang dasar r.i. belum termuat dalam konstitusi sementara r.s., dan dalam undang undang dasar sementara sekarang ini dimasukkan dalam ketentuan ketentuan dalam undang presiden republik indonesia serikat undang dasar r.i. belum termuat dalam konstitusi sementara r.l.s. dalam undang undang dasar sementara sekarang perlu ketentuan ketentuan itu dimasukkan ini mengandung arti antara lain bahwa seluruh barang barang yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup rakyat, dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa yang diartikan dengan cabang cabang produksi bukan hanya produksi dalam arti kata mewujudkan sesuatu barang, tetapi pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan, baik dalam negeri maupun dengan luar negeri, dalam arti kata "dikuasai" termasuk pengertian mengatur dan atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan mengutamakan bangunan koperasi. tentang fungsi sosial dari hak milik itu adalah primaire dan dimengertikan bahwa hak milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat. tentang senat sebagai institut negara federasi yang "mewakili daerah daerah bagian" konstitusi sementara r.i.s.) dihapuskan, karena daerah daerah bagianitu tidak akan ada lagi dalam suatu negara kesatuan. bagaimana susunan dewan perwakilan rakyat semestinya, ditetapkan dalam dan untuk pertama kali selama dewan perwakilan rakyat belum tersusun menurut aturan aturan dalam tersebut atas, maka.i.s. formulering bahwa dewan perwakilan rakyat sementara terdiri atas gabungan dewan perwakilan rakyat r.i.s., senat, badan pekerja komite nasional pusat dan dewan pertimbangan agung dipandang kurang betul karena pada saat negara kesatuan terbentuk empat badan itu tidak ada lagi, dan juga karena formulering demikian seakan akan menentukan bahwa peraturan peraturan tentang (keanggotaan) dewan perwakilan rakyat r.l.s., senat, badan pekerja komite nasional pusat dan dewan pertimbangan agung masih berlaku buat masing masing bagian dari dewan perwakilan rakyat sementara itu. adapun ketua dan wakil wakil ketua disebutkan sendiri samping anggota anggota ialah karena ketua badan pekerja komite nasional pusat bukan anggota badan itu. tentang ditambah tidaknya dewan perwakilan rakyat sementara dengan anggota anggota lain pemerintah berpendapat, bahwa adalah sukar sekali untuk menentukan criteria bagi penunjukan anggota anggota tambahan oleh presiden itu. sekalipun majelis perubahan undang undang dasar merupakan suatu badan, akan tetapi karena badan tersebut hanya bertindak apabila perlu diadakan perubahan dalam undang undang dasar sementara dan dalam system undang undang dasar sementara ini perlu tidaknya diadakan perubahan ditentukan oleh pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat sementara, maka majelis tersebut tidak mendapat tempat tersendiri dalam undang undang dasar sementara presiden republik indonesia serikat melainkan ketentuan ketentuan tentang majelis tadi dimasukkan dalam bagian tentang perubahan undang undang dasar sementara. alasan bagi pemerintah untuk menyimpang dari pada apa yang ditentukan dalam piagam persetujuan r.ls. r.i. dengan menentukan bahwa anggota anggota konstituante dipilih dengan dasar perhitungan tiap tiap penduduk memilih seorang anggota ialah aa. karena suatu dewan perwakilan rakyat dengan jumlah anggota (dipilih atas dasar perhitungan penduduk memilih seorang anggota dipandang pantas untuk suatu bangsa yang terdiri atas juta jiwa (lihat bb. karena pada umumnya suatu konstituante beranggota lebih banyak dari pada jumlah anggaran dewan perwakilan rakyat. untuk menetapkan seorang yang tertentu yang harus memegang sesuatu jabatan adalah bertentangan dengan susunan kenegaraan kita apabila penjabat itu dari semula pula harus dipilih. maksud piagam persetujuan untuk menentukan ir. soekarno sebagai presiden pertama sudah tercapai karena ir. soekarno pada waktu sekarang menjabat presiden r.i.s. (dan r.i.) dan menurut ketentuan dalam penjabat penjabat yang dipilih atau diangkat menurut peraturan peraturan sebelum konstitusi sementara r.ls.) diubah tetap memegang jabatannya sampai diganti dengan yang lain menurut undang undang dasar (baru), apabila melanjutkan itu tidaklebih lanjut. konstitusi sementara r.i.s. menentukan dalam presiden tidak dapat diganggu gugat. menteri menteri bertanggung jawab. akan tetapi dalam dinyatakan: dewan perwakilan rakyat.(sekarang) kerena tidak dapat memaksa kabinet atau masing masing menteri meletakkan jabatannya. undang undang dasar r.i. menentukan dalam presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. dan dalam presiden dibantu oleh menteri menteri negara. maksud undang undang dasar r.i. semula memang menteri menteri adalah semata pembantu presiden, yang tidak bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah. ketentuan undang undang dasar r.i. ini sudah berubah dengan "convention", mulai saat itu menteri menteri bertanggung jawab akan tetapi ada kalanya kalau keadaan memaksa kabinet menjadi presidential lagi. piagam persetujuan menentukan bahwa dewan menteri harus bersifat kabinet parlementaire, yang berarti bahwa dewan perwakilan rakyat harus dapat memaksa kabinet atau masing masing menteri meletakkan jabatannya sekalipun dewan perwakilan rakyat masih tersusun sementara. presiden republik indonesia serikat ketentuan ini dalam undang undang dasar sementara ini dinyatakan dalam yang bersamaan teksnya dengan konstitusi sementara r.i.s. akan tetapi imbangan dari kekuasaan dewan perwakilan rakyat untuk memaksa kabinet atau masing masing menteri meletakkan jabatannya, harus diadakan, yaitu kekuasaan presiden untuk membubarkan dewan perwakilan rakyat (kalau dewan perwakilan rakyat dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi). maka perlu dimuat ketentuan ketentuan sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar sementara ini. tentang jabatan wakil presiden sudah ada kata sepakat antara fihak r.l.s. dan fihak r.i. untuk mengadakannya. dalam system undang undang dasar sementara ini wakil presiden dan juga presiden akan dipilih menurut peraturan peraturan. karena dalam konsepsi kedua fihak presiden dan wakil presiden tidak akan diganti sebelum undang undang dasar tetap dibentuk oleh konstituante maka pengaturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden diserahkan kepada konstituante, akan tetapi dalam undang undang dasar sementara ini ditulis. presiden dan wakil presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang undang hanya sementara). demikianlah undang undang dasar sementara ini telah memberi bentuk dan formulering kepada pokok pokok dari pada isi dan jiwa masyarakat bangsa indonesia pada taraf kemajuan usahanya dalam menyusun dan membangun negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. presiden republik indonesia serikat diterangkan dalam peraturan itu. setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapa diakui dan diatur dengan undang undang. hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang undang. sekalian orang baik sendiri sendiri maupun bersama sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. sekalian orang baik sendiri sendiri maupun bersama sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa. setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap tiap jabatan pemerintah. orang asing boleh diangkat dalam jabatan jabatan pemerintah menurut aturan aturan yang ditetapkan oleh undang undang. setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara. penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat. perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan. presiden republik indonesia serikat setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain. seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena mena. hak milik itu adalah suatu fungsi sosial. pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan aturan undang undang. apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirasakan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan aturan undang undang, kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan aturan itu. setiap warga negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan. setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat syarat perburuhan yang adil.tiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia. setiap orang berha. tiap tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas. mengajar adalah bebaskebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud maksud itu, diakuisetiap orang yang ada daerah negara harus patuh kepada undang undang termasuk presiden republik indonesia serikat aturan aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa penguasa.. tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian,pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya. bagian vi. asas asas dasar.. penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan perjanjian syarat syarat perburuhan dan keadaan keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda janda dan anak yatim piatu. penguasa terus menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan peraturan undang undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber sumber kemakmuran negeri. penguasa mencegah adanya organisasi organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan peraturan yang ditetapkan dengan undang undang. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. presiden republik indonesia serikateluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negara. penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani. penguasa teristimewa berusaha selepas lepasnya menghapuskan buta huruf penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang tua murid murid. terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum. murid murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat syarat kebaikan kebaikan menurut undang undang bagi pengajaran umum, sama haknya dengan hak murid murid sekolah umum. penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. negara berdasarguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada penjabat penjabat agama dan persekutuan persekutuan atau perkumpulan perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak. penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh presiden republik indonesia serikat taat kepada undang undang termasuk aturan aturan hukum yang tak tertulis. bab ii. alat alat perlengkapan negara. ketentuan umum. alat alat perlengkapan negara ialah presiden dan wakil presiden: menteri menteri, dewan perwakilan rakyat: mahkamah agung: dewan pengawas keuangan. bagian pemerintah. presiden ialah kepala negara. dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu seorang wakil presiden. presiden dan wakil presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang undang..dan wakil presiden berkedudukan tempat kedudukan pemerintah. pemerintah berkedudukan jakarta, kecuali jika dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain. presiden dan wakil presiden sebelum memangku,jabatan, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) menurut cara agamanya hadapan dewan perwakilan rakyat, sebagai berikut saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi presiden wakil presiden) republik indonesiapresiden republik indonesia serikatajukan kesejahteraan republik indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan oleh jabatan kepala negara wakil kepala negara) republik indonesia, sebagai sepantasnya bagi kepala negara wakil kepala negara yang baik)yang dapat diangkat menjadi menteri ialah warga negara indonesia yang telah berusia tahun danmembentuk kementerian kementerian. presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet. sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet itu, presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi perdana menteri dan mengangkat menteri menteri yang lain. sesuai dengan anjuran pembentuk itu juga, presiden menetapkan siapa siapa dari menteri menteri itu diwajibkan memimpin kementerian masing masing. presiden boleh mengangkat menteri menteri yang tidak memangku sesuatu kementerian. keputusan keputusan presiden yang memuat pengangkatan yang diterangkan dalam dan ini ditanda tangani serta oleh pembentuk kabinet. pengangkatan atau penghentian antara waktu menteri menteri begitu pula penghentian kabinet dilakukan dengan keputusan presiden. untuk merundingkan bersama sama kepentingan kepentingan umum republik indonesia, menteri menteri bersidang dalam dewan menteri yang diketuai oleh perdana menteri atau dalam hal perdana menteri berhalangan, oleh salah seorang menteri yang ditunjuk oleh dewan menteri. dewan menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepadauangan yang terintegrasi. sejak tanggal pengawasan mengenai aspek kehati hatian desember berlakunya undang bank, dan pemetik saan bank. sesuai undang nomor tahun tentang dengan ketentuan tersebut, maka otoritas otoritas jasa keuangan (selanjutnya jasa keuangan memiliki kewenangan untuk disebut undang undang otoritas jasa melaksanakan pengawasan penerapan keuangan), memperlihatkan bahwa prinsip kehati hatian dalam pemberian indonesia akan bergelar dalam menerapkan kredit perbankan. mulai diane zaini, model pengawasan terhadap industri keuangannya. suri, tujuan pendirian ojk secara nor mati menurut angka undang adalah meningkatkan dan memilih ra undang nomor tahun tentang kepercayaan publik bidang jasa keu otoritas jasa keuangan, yang dimaksud angan, menegakkan peraturan perundang dengan otoritas jasa keuangan adalah undangan bidang jasa keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari meningkatkan pemahaman publik campur tangan pihak lain, yang mempu mengenai bidang jasa keuangan dan nyai fungsi, tugas, dan wewenang melindungi kepentingan konsumen jasa pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan keuangan. selain itu tujuan lain ojk penyidikan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk agar bank indonesia bi) fokus undang undang ini. kepada pengelolaan moneter dan tidak oleh sebab itu berdasarkan perlu mengurusi pengawasan bank karena undang undang otoritas jasa keuangan bank merupakan sektor utama dalam tujuan pembentukan otoritas jasa perekonomian. mulai diane zaini, keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan bank yang melaksanakan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara usahanya berdasarkan kepercayaan secara teratur, adil, transparan, dan masyarakat perlu diatur dan diawasi. akuntabel, serta mampu mewujudkan pengaturan dan pengawasan bank sistem keuangan yang tumbuh secara diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi berkelanjutan dan stabil, dan mampu perbankan indonesia sebagai lembaga melindungi kepentingan konsumen dan kepercayaan masyarakat dalam kaitannya masyarakat. sebagai lembaga penghimpun dan penyalur seiring dengan adanya tindak pidana dana, pelaksana kebijakan moneter, serta perbankan maka ojk memiliki peran yang sebagai lembaga yang ikut berperan dalam strategis dalam penanggalan gan tindak membantu pertumbuhan ekonomi serta pidana perbankan, mengingat ojk pemerataan, agar tercipta sistem perbankan memiliki kewenangan sebagaimana diatur yang sehat, baik sistem perbankan secara dalam undang undang nomor menyeluruh maupun individual, dan tahun tentang otoritas jasa mampu memelihara kepentingan keuangan wewenang dalam hal pengaturan masyarakat dengan baik, berkembang dan pengawasan mengenai kelembagaan secara wajar dan bermanfaat bagi bank yang meliputi: pengaturan dan perekonomian nasional. pengawasan mengenai kelembagaan bank, berkaitan dengan hal tersebut, masalah pengaturan dan pengawasan mengenai yang lebih penting adalah pembinaan kesehatan bank, pengaturan dan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip kehati hatian pada lembaga perbankan .( lukman hakim dan eka traviata ontario) perbankan melalui pemberian jaminan likuiditas, reliabilitas, kepastian hukum bagi nasabah, disamping solvabilitas, kualitas aset, rasio implementasi tentang prudential banking kecukupan modal minimum, principles (penerapan prinsip kehati batas maksimum pemberian hatian). penerapan prinsip kehati hatian kredit, rasio pinjaman terhadap yang dilakukan oleh seluruh pihak simpanan, dan pencanangan pengelola dan pelaku perbankan masih bank, harus lebih ditingkatkan untuk mencapai laporan bank yang terkait dengan sasaran yang diharapkan. kesehatan dan kinerja bank, undang undang otoritas jasa sistem informasi debitur, keuangan menyebutkan bahwa otoritas pengujian kredit (credit testing), jasa keuangan melaksanakan tugas dan pengaturan dan pengawasan terhadap: standar akuntansi bank. kegiatan jasa keuangan sektor pengaturan dan pengawasan perbankan, mengenai aspek kehati hatian bank, kegiatan jasa keuangan sektor pasar meliputi: modal: dan manajemen risiko, kegiatan jasa keuangan sektor tata kelola bank, perasuransian, dana pensiun, lembaga prinsip mengenal nasabah dan pembiayaan, dan lembaga jasa anti pencucian uang, dan keuangan lainnya. pencegahan pembiayaan ojk menyebutkan untuk terorisme dan kejahatan melaksanakan tugas pengaturan dan perbankan. pengawasan sektor perbankan fungsi otoritas jasa keuangan sebagai sebagaimana dimaksud dalam huruf regulator adalah penyelengaraan sistem undang undang otoritas jasa keuangan, pengaturan dan pengawasan yang otoritas jasa keuangan mempunyai terintegrasi terhadap keseluruhan wewenang: kegiatan sektor keuangan. pengaturan dan pengawasan mengenai berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan kelembagaan bank yang meliputi: jasa keuangan yang dilakukan oleh perizinan untuk pendirian bank, lembaga lembaga keuangan tunduk pembukaan kantor bank, anggaran pada sistem pengaturan dan dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengawasan otoritas jasa keuangan, kepengurusan, dan sumber daya seperti sektor perbankan, pasar modal, manusia, merger, konsolidasi, dan perasuransian, dana pensiun. akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank: dan pemeriksaan bank. kegiatan usaha bank, antara lain: penjelasan undang undang sumber dana, penyediaan dana, otoritas jasa keuangan menentukan produk hibrida, dan aktivitas pengaturan dan pengawasan mengenai bidang jasa. kelembagaan, kesehatan, aspek kehati pengaturan dan pengawasan hatian dan pemeriksaan bank merupakan mengenai kesehatan bank yang lingkup pengaturan dan pengawasan meliputi: microprudential yang menjadi tugas dan keadilan progresif volume nomor september wewenang otoritas jasa keuangan. negatif yang terkait dengan kegiatan rumusan unsur wewenang otoritas jasa usaha bank atau persepsi negatif keuangan dalam pengaturan dan terhadap bank. pengawasan perbankan berdasarkan risiko strategi, risiko yang antara undang undang otoritas jasa keuangan. lain disebabkan penetapan dan pengawasan pemeriksaan bank pelaksanaan strategi bank yang berdasarkan risiko dilakukan terhadap tidak tepat, dengan bilan keputusan jenis jenis risiko sebagai berikut bisnis yang tidak tepat atau risiko kredit, yaitu risiko yang kurangnya responsnya bank ter timbul sebagai akibat kegagalan hadap perubahan eksternal. counterpart dalam memenuhi risiko kepatuhan, risiko yang kewajibannya. disebabkan bank tidak mematuhi risiko pasar, risiko yang timbul atau tidak melaksanakan peraturan karena adanya pergerakan variabel peran pengundangan dan ketentuan pasar (ad verse movement) dari lain yang berlaku. portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat meru ikan bank. ketentuan dalam variabel pasar antara lain suku dan undang undang perbankan bunga dan nilai tukar. secara eksplisit mengandung muatan risiko likuiditas, risiko yang antara pengaturan tentang prinsip kehati hatian lain disebabkan bank tidak mampu dalam kegiatan perbankan. ketentuan memenuhi kewajiban yang telah undang udang perbankan tersebut jatuh tempo. secara khusus dapat dikatakan sebagai risiko operasional, yaitu risiko ketentuan yang termasuk dalam ruang yang antara lain disebabkan lingkup pembinaan dan pengawasan, ketidakcukupan dan atau tidak artinya ketentuan tentang prudential berfungsinya proses internal, banking principle tersebut merupakan kesalahan manusia, kegagalan bagian dari pembinaan dan pengawasan sistem atau adanya problem bank. dalam hal pemberian kredit eksternal yang mempengaruhi pengaturan utama tentang pelaksanaan operasional bank. prinsip kehati hatian diatur dalam risiko hukum, yaitu: risiko yang dan undang undang disebabkan oleh adanya kelemahan perbankan. aspek yuridis. kelemahan aspek penyediaan informasi mengenai yuridis antara lain disebabkan kemungkinan timbulnya risiko kerugian adanya tuntutan hukum, ketiadaan sehubungan dengan transaksi nasabah yang peraturan perundang undangan dilakukan oleh bank, sebagaimana yang yang mendukung atau kelemahan diatur dalam undang perikatan seperti tidak di penuhi undang perbankan, dimaksudkan agar syarat sahnya kontrak dan akses untuk memperoleh informasi perihal pengikatan agunan yang tidak kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi tempur na. lebih terbuka yang sekaligus menjamin risiko reputasi, risiko yang antara adanya transparansi dalam dunia lain disebabkan adanya publikasi perbankan. informasi tersebut dapat prinsip kehati hatian pada lembaga perbankan .( lukman hakim dan eka traviata ontario) memuat kondisi bank termasuk mengenai pendapatan bank, selanjutnya kecukupan modal, dan kualitas aset. mulai memungkinkan terjadinya penurunan laba. diane zaini, kredit bermasalah dapat dilakukan secara pembentukan otoritas jasa sistematis dengan mengembangkan sistem keuangan akan berdampak pada perubahan pengenalan diri yang berupa suatu daftar dalam melaksanakan tugas dan kejadian atau gejala yaitu diperkirakan kewenangannya dalam sektor perbankan dapat menyebabkan suatu pinjaman yang harus dilakukan dengan secara berkembang menjadi kredit bermasalah. optimal. walaupun tugas pengaturan dan oleh karena itu, penulis menyarankan pengawasan perbankan telah beralih dari kepada pelaku usaha perbankan agar dapat bank indonesia otoritas jasa keuangan, melaksanakan prinsip kematian hatian namun bank indonesia tetap memiliki dalam pemberian kredit kepada calon kewenangan dan akses terhadap data dan nasabah, untuk meminimalkan terjadinya informasi dari perbankan. dengan kredit macet dan mencegah npl agar terbentuknya sistem pengaturan dan kestabilan keuangan bank akan tetap terus pengawasan perbankan oleh otoritas jasa berjalan dengan baik. keuangan, maka harus ada pedoman atas selain itu pengawasan terhadap prinsip kehati hatian secara jelas terhadap prinsip kehati hatian harus terus dijalankan otoritas jasa keuangan agar tidak terjadi oleh otoritas jasa keuangan mengingat resiko terhadap kestabilan sistem dana yang ada pada lembaga perbankan perbankan mengingat prinsip kehati hatian merupakan dana dari masyarakat sehingga harus dimaknai sebagai sarana untuk lembaga perbankan harus hati hati dalam mencegah terjadinya dampak sistemik, dan memberikan kredit sehingga tidak terjadi moral hazard, karena otoritas jasa kredit bermasalah. keuangan sebagai lembaga baru yang belum mempunyai pengalaman seperti daftar pustaka bank indonesia. suri, buku buku ii. penutup abdulkadir muhammad, hukum dan penerapan prinsip kehati hatian penelitian hukum, bandung: dalam pemberian kredit kepada nasabah citra aditya bakti dilakukan untuk meminimalkan terjadinya cfg. sunaryati hartono, hukum kredit macet. hal itu pun dilakukan oleh ekonomi pembangunan indonesia, bank dalam memberikan kredit kepada bina cipta, bandung. nasabah. prinsip kehati hatian yang gatot pramono, perbankan dan dilakukan oleh pihak bank terdiri dari masalah kredit, rangka cipta, jakarta. beberapa tahapan diantaranya penerapan ismail, manajemen prinsip dan yang dianggap sangat perbankan, jakarta, kencana. membantu untuk menyeleksi nasabah sukarno, aspek aspek hukum nasabah yang baik dan kurang baik perkreditan pada bank, alfabet, bandung. sebelum diambil keputusan perjanjian akad taiwan, manajemen kredit. perbankan, upp tim kpn, adanya kredit bermasalah tersebut yogyakarta. akan menyebabkan menurunnya keadilan progresif volume nomor september peraturan perundang undangan keuangan , jurnal keadilan undang undang nomor tahun progresif, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan kedalam undang lukman hakim, analisis penerapan undang nomor tahun prinsip kehati hatian dalam tentang perbankan pemberian kredit kepada nasabah, undang undang nomor tahun tesis, tidak dipublikasikan, undang undang nomor tahun lampung, undang undang nomor suri yustianti, kewenangan pengaturan tahun tentang bank indonesia. dan pengawasan perbankan oleh undang undang nomor tahun bank indonesia dan otoritas jasa tentang otoritas jasa keuangan keuangan, jurnal hukum peraturan bank indonesia nomor kenotariatan dan ppa tan, vol pbi tentang penilaian kualitas aset bank umum. mulai diane zaini dan lukman hakim, pengawasan penerapan prinsip sumber lain kehati hatian dalam pemberian diakses kredit perbankan oleh otoritas jasa pada tanggal april keuangan, volume issue june lukman hakim, analisis alternatif penyelesaian sengketa antara pihak nasabah dengan industri jasa keuangan pada fra otoritas jasa prinsip kehati hatian pada lembaga perbankan .( lukman hakim dan eka traviata ontariokehati hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit lukman hakim dan eka traviata ontario dosen fakultas hukum universitas bandar lampung, dan dosen fakultas bisnis universitas mitra indonesia email lukman.hakim @ubl.ac.id dan ekatravilta@ yahoo.com abstract banks are institutions that channel credit much possible and serves increase the need for services for banking services the community. banking competition increasingly strongest, banks are required proactively provide credit products that can meet the needs diverse communities with innovative product design, competitive, responsive the needs customers and profitable. anticipated and review the competition between one bank with another bank, the funds collected must planned properly and maximal that can channel the community through credit loan. connection with the application prudential banking principles known prudential banking. the problem this research how apply prudential principles lending customers. the method used this study the normative juridical approach, the examination the rules, norms, rules and further analysis the data used qualitative jurisdiction. based the results the research shows that the application prudential principles the provision credit customers conducted banking institutions minimize the occurrence bad loans. implementation several rules before giving credit customers has been done, implementing the basic principles editing and carrying out prudential principles such principle which character, capacity, capital, collateral, and condition economy. keywords: prudential principles, credit, banking institutions, customers pendahuluan post para bank, algemenevolks credit usaha perbankan dimulai dari bank, nederland handles maatschappij zaman babylon, dilanjutkan zaman nhm), nationale handles bank nhb), yunani kuno dan romawi. pada saat itu, dan escompto bank lukman kegiatan utama bank hanya sebagai tempat hakim, terdapat pula bank bank tukar menukar uang. selanjutnya, kegiatan milik pribumi, cina, jepang, dan eropa bank berkembang menjadi tempat penitipan lainnya. bank bank tersebut antara lain: dan peminjaman uang. uang yang bank nasional indonesia, bank buah disimpan oleh masyarakat, oleh bank saudagar, bank boemi, the matsui dipinjamkan kembali masyarakat yang bank, the bank china, dan batavia membutuhkannya. bank. kemudian zaman kemerdekaan sementara itu, mengenai sejarah perbankan indonesia bertambah maju perbankan indonesia tidak terlepas dari dan berkembang lagi. lukman hakim, zaman penjajahan hindia belanda. pada saat itu terdapat beberapa bank yang berkaitan dengan penerapan memegang peranan penting hindia prinsip kehati hatian pada bank atau yang belanda antara lain: javasche nv, dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan secara proaktif menyediakan produk perbankan, salah satu upaya agar prinsip produk kredit yang dapat memenuhi tersebut dapat diterapkan adalah penerapan kebutuhan masyarakat yang beraneka prinsip mengenal nasabah. prinsip ragam dengan disain produk yang inovatif, mengenal nasabah yang lebih dikenal kompetitif, responsif terhadap kebutuhan dengan know your customer principles nasabah dan menguntungkan. kyc) adalah prinsip yang diterapkan menurut undang undang nomor bank untuk mengetahui identitas tahun sebagaimana telah diubah dan nasabah, memantau kegiatan transaksi ditambahkan kedalam undang undang nasabah termasuk pelaporan transaksi yang nomor tahun tentang perbankan mencurigakan dan sudah menjadi (untuk selanjutnya disebut uup), yang kewajiban bank untuk menerapkannya. dimaksud dengan bank adalah badan lukman hakim, usaha yang menghimpun dana dari penerapan prinsip mengenal masyarakat dalam bentuk simpanan dan nasabah dalam transaksi perbankan menyalurkannya kepada masyarakat dalam merupakan faktor yang penting dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk melindungi tingkat kesehatan bank. hal ini lainnya dalam rangka meningkatkan taraf dikarenakan dengan adanya prinsip ini hidup rakyat banyak. berarti bank telah menerapkan prudential keragaman jenis kredit yang banking (kehati hatian), dengan demikian diperlukan oleh masyarakat seperti bank akan terhindar dari berbagai risiko kebutuhan kredit untuk keperluan investasi, yang dapat mengganggu tingkat kesehatan atau untuk modal kerja, ekspor, impor, bank itu sendiri. konstruksi dan lain lain terdapat juga perbankan merupakan salah satu kebutuhan kredit untuk keperluan lembaga yang mempunyai peranan penting konsumtif. dunia bisnis selalu mengalami yang sangat strategis didalam berbagai ketidakpastian sebagai akibat siklus bidang, antara lain dalam kegiatan perekonomian yang terus berubah, selain masyarakat khususnya bidang financial, itu perkembangan ekonomi indonesia serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi tiap tahun tidak menentu sehingga kebutuhan pribadi seseorang. saat ini menuntut kemampuan untuk melakukan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan yang diharapkan dunia perbankan sebab sudah bukan mampu mendorong perkembangan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa khususnya dibidang perbankan indonesia perbankan sangat membantu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian khususnya para pengusaha masyarakat. yang ingin mengembangkan usahanya. untuk mengantisipasi dan lukman hakim, meninjau persaingan antara bank satu bank merupakan lembaga yang dengan bank yang lain, maka dana yang melakukan usaha untuk menyalurkan dihimpun harus bisa direncanakan dengan kredit sebanyak banyaknya dan berfungsi baik dan maksimal sehingga dapat untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan disalurkan kepada masyarakat melalui akan jasa jasa perbankan untuk bentuk pinjaman kredit. berkaitan dengan masyarakat. persaingan perbankan pada penerapan prinsip kehati hatian pada bank saat ini yang semakin ketat, bank dituntut atau yang dikenal dengan prudential keadilan progresif volume nomor september banking dalam rangka mengatur lalu lintas pendekatan penelitian ini kegiatan perbankan. menggunakan yuridis normatif untuk saat ini banyak sekali kasus akan menguji peraturan, norma, aturan terkait prinsip kehati hatian terjadi dalam dengan tujuan penelitian ini. pendekatan ini perbankan nasional. padahal prinsip ini dibuat dengan cara literature studi sudah disyaratkan dalam peraturan (penelitian kepustakaan) untuk perbankan dimana bank dalam menjalankan mengumpulkan berbagai macam undang usahanya harus berdasarkan prinsip kehati undang teori dan literatur terkait dengan hatian sebagaimana tertuang dalam azas masalah yang harus diperiksa. jenis perbankan diantaranya adalah azas kehati penelitian yang dilakukan dalam penelitian hatian. ini adalah penelitian hukum normatif yang prinsip ini sangat diperlukan terutama disebut juga dengan penelitian hukum dalam hal penyaluran kredit karena sumber teoritis atau penelitian hukum dogmatik dana kredit yang disalurkan adalah bukan karena tidak mengkaji pelaksanaan dari bank itu sendiri tetapi dana yang implementasi hukum. abdul kadir berasal dari masyarakat sehingga perlu muhammad, penelitian ini penerapan prinsip kehati hatian melalui meneliti dan mengkaji mengenai analisa yang akurat dan mendalam, pemberlakuan atau implementasi ketentuan penyaluran yang tepat, pengawasan dan hukum perbankan berdasarkan undang pemantauan yang baik, perjanjian yang sah undang nomor tahun tentang dan memenuhi syarat hukum, pengikatan juncto undang undang nomor tahun jaminan yang kuat dan dokumentasi tentang perbankan. perkreditan yang teratur dan lengkap. tipe penelitian yang digunakan semuanya itu bertujuan agar kredit dalam penelitian ini adalah deskriptif. yang disalurkan tersebut dapat kembali menurut abdulkadir muhammad penelitian tepat pada waktunya sesuai dengan hukum deskriptif bersifat pemaparan dan perjanjian kredit. apabila kredit yang telah bertujuan untuk memperoleh gambaran disalurkan kepada masyarakat dalam atau deskripsi lengkap tentang keadaan jumlah besar tidak dibayar kembali hukum yang berlaku tempat tertentu kepada bank tepat pada waktunya, maka yang terjadi dalam masyarakat. abdul kualitas kredit dapat digolongkan menjadi kadir muhammad, penelitian ini non performing loan npl) yang diharapkan dapat memberikan informasi berujung pada kredit macet, kalau sudah secara jelas dan lengkap yang memaparkan terjadi kredit macet secara langsung telah mengenai prinsip kehati hatian dalam menurunkan citra dan kredibilitas bank pemberian kredit. mata publik dan perbankan internasional. bahan hukum yang dikumpulkan, gatot pramono, dianalisis dengan langkah langkah meliputi berdasarkan latar belakang inventarisasi, sistematisasi, interpretasi dan mengenai prinsip kehati hatian diatas maka eksplanasi. deskripsi meliputi isi maupun terdapat permasalahan sebagai berikut: struktur hukum positif", sedangkan langkah bagaimana penerapan prinsip kehati hatian sistematisasi dilakukan untuk memaparkan pada lembaga perbankan? dan bagaimana dan stuktur atau hubungan hirarkis implementasi prinsip kehati hatian dalam antara aturan aturan hukum. dalam pemberian kredit kepada nasabah? kegiatan sistematisasi ini, dilakukan prinsip kehati hatian pada lembaga perbankan .( lukman hakim dan eka traviata ontario) analisis korelasi aturan aturan hukum yang ii. pembahasan berhubungan agar dapat dipahami dengan penerapan prinsip kehati hatian pada baik. lembaga perbankan pada tahap ini juga dilakukan dasar hukum mengenai hukum rasionalisasi dan penyederhanaan sistem perbankan indonesia, menyangkut sumber hukum dengan mengkonstruksi aturan hukum dalam arti formal maupun sumber aturan umum dan pengertian pengertian hukum materil. sumber hukum dalam arti umum agar bahan hukum menjadi tertata materiil adalah sumber hukum yang lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menentukan isi hukum itu sendiri, yang menjadi lebih jelas dan lebih tepat terdiri dari jenis jenisnya sehingga dipahami. pada tahap eksplanasi dilakukan bergantung dari sudut mana dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna peninjauannya. apakah dari sudut pandang yang terkandung dalam aturan hukum ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sehubungan dengan isu hukum dalam lain sebagainya. muhammad djumhana, penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling bank merupakan lembaga keuangan berhubungan secara logis. yang memiliki fungsi sebagai lembaga analisis hukum merupakan open intermedia keuangan (financial system, yang berarti bahwa aturan hukum intermedia institution) yaitu sebagai dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu lembaga yang melakukan kegiatan hubungan dan juga norma hukum bertumpu penghimpunan dana berupa simpanan pada asas hukum dan dibalik asas hukum seperti tabungan, giro maupun deposito dari dapat disistematisasikan gejala gejala masyarakat dan menyalurkannya kembali hukum lainnya. dengan pola analisis bahan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman hukum yang demikian ini, akan mudah kredit atau pembiayaan dengan bunga yang diamati atau dianalisis tentang kegiatan kompetitif. usaha lembaga perbankan indonesia samping itu perbankan juga khususnya dalam pemberian kredit dan merupakan agen kepercayaan (agent penerapan prinsip kehati hatian. trust) dari masyarakat mengingat adanya dimana prinsip kehati hatian ini salah satu prinsip pengelolaan bank yakni merupakan suatu prinsip yang harus prinsip kepercayaan (fiduciary principle) dilaksanakan serta diterapkan oleh para sehingga bank dalam memberikan pelaku jasa keuangan baik lembaga pinjaman berupa kredit selalu berpedoman perbankan atau lembaga keuangan lain pada prinsip kehati hatian (prudential yang menghimpun dana dari masyarakat banking) lukman hakim, sehingga dalam penyaluran kembali dana lingkup lembaga keuangan dalam masyarakat tadi diharapkan dilakukan arti luas termasuk didalamnya lembaga dengan menerapkan prinsip kehati hatian perbankan, perasuransian, dana pensiun, didalamnya sehingga kepercayaan penggantian, lembaga pegadaian dan masayarakat pun dapat terus tumbuh dan sebagainya yang menjembatani antara terjaga. pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. muhammad djumhana, keadilan progresif volume nomor september kehati hatian berasal dari kata dimaksud dengan bank adalah badan usaha hati hati (prudent) yang erat kaitannya yang menghimpun dana dari masyarakat dengan fungsi pengawasan bank dan dalam bentuk simpanan dan manajemen bank. prudent dapat juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam diterjemahkan dengan bijaksana, namun rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam dunia perbankan istilah itu banyak. sedangkan pengertian perbankan digunakan dan diterjemahkan dengan hati menurut undang undang nomor tahun hati atau kehati hatian (prudential). jadi tentang perbankan yang dimaksud prinsip kehati hatian perbankan (prudent dengan perbankan adalah segala sesuatu banking principle) merupakan suatu asas yang menyangkut tentang bank mencakup atau prinsip yang menyatakan bahwa bank kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam menjalankan fungsi dan kegiatan dan proses dalam melaksanakan kegiatan. usahanya wajib bersikap hati hati (prudent) kehati hatian berasal dari kata dalam rangka melindungi dana masyarakat hati hati (prudent) yang erat kaitannya yang dipercayakan pada bank. gatot dengan fungsi pengawasan bank dan pramono: manajemen bank. prudent dapat juga hal tersebut dijelaskan dalam diterjemahkan dengan bijaksana, namun undang undang nomor tahun dalam dunia perbankan istilah itu sebagai perubahan dari undang undang digunakan dan diterjemahkan dengan hati nomor tahun tentang perbankan, hati atau kehati hatian (prudential). jadi bahwa perbankan indonesia dalam prinsip kehati hatian perbankan (prudent melakukan usahanya berasaskan demokrasi banking principle) merupakan suatu asas ekonomi dengan menggunakan prinsip atau prinsip yang menyatakan bahwa bank kehati hatian. dalam ketentuan ini, dalam menjalankan fungsi dan kegiatan menunjukkan bahwa prinsip kehati hatian usahanya wajib bersikap hati hati (prudent) merupakan suatu asas terpenting yang dalam rangka melindungi dana masyarakat wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh yang dipercayakan pada bank. taiwan bank dalam menjalankan kegiatan pengertian bank sering disamakan usahanya. dengan pengertian perbankan. padahal dua bank adalah sebuah lembaga atau hal yang sangat berbeda. bank hanya perusahaan yang aktivitasnya menghimpun mencakup aspek kelembagaan. ada dana berupa giro, deposito tabungan dan beberapa pengertian ataupun definisi bank simpanan yang lain dari pihak yang yaitu kelebihan dana (surplus spending unit) menurut joseph singel, bahwa kemudian menempatkannya kembali yang dimaksud bank adalah kepada masyarakat yang membutuhkan department store finance yang dana (deficit spending unit) melalui menyediakan berbagai jasa penjualan jasa keuangan yang pada keuangan. gilirannya dapat meningkatkan menurut dictionary banking kesejahteraan rakyat banyak. taiwan and financial service jerry rosenberg bahwa yang dimaksud pengertian bank menurut undang bank adalah lembaga yang undang nomor tahun menerima simpanan giro, deposito angka tentang perbankan bahwa yang dan membayar atas dasar dokumen prinsip kehati hatian pada lembaga perbankan .( lukman hakim dan eka traviata ontario) yang ditarik pada orang atau non performing loan npl ismail, lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan implementasi prinsip kehati hatian dananya dalam surat berharga. dalam pemberian kredit kepada taiwan nasabah pengertian kredit perbankan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat menurut kamus besar bahasa indonesia, melalui lembaga perbankan dapat pengertian kredit adalah pinjaman uang diwujudkan melalui bentuk pembangunan dengan pembayaran pengembalian secara sektor ekonomi seluas luasnya. menurut menganggur atau pinjaman sampai batas sunaryati hartono, pembangunan hukum jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank dilakukan terus menerus dan merupakan atau badan lain. kata kredit berasal dari proses yang tidak pernah selesai, kata romawi cedera artinya percaya. dikarenakan selalu ada perubahan yang dalam bahasa belanda istilahnya mendorong laju pertumbuhan tidak hanya vertrowen, dalam bahasa inggris believe bagi masyarakat tapi juga bagi lembaga atau trust confidence artinya sama yaitu keuangan dan non keuangan. sunaryati percaya. kepercayaan adalah unsur yang hartono, sangat penting dan utama dalam pergaulan kredit berasal dari kata cedera atau hidup manusia. sukarno, credits. cedera dari bahasa yunani yang tercantum dalam undang berarti kepercayaan, sementara credits undang nomor tahun tentang dari bahasa latin yang berarti kepercayaan perbankan menyebutkan bahwa sebelum akan kebenaran. arti kata tersebut memiliki memberikan kredit bank harus melakukan implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan penilaian yang seksama, mengingat sumber harus dilandasi kepercayaan. secara dana kredit yang disalurkan adalah bukan etimologis istilah kredit kredit berasal dari dari bank itu sendiri tetapi dana yang bahasa latin, cedera, yang berarti berasal dari masyarakat sehingga perlu kepercayaan. sedangkan menurut penerapan prinsip kehati hatian melalui tahun tentang perbankan. analisa yang akurat dan mendalam, dirumuskan kredit adalah penyediaan penyaluran yang tepat, pengawasan dan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dengan itu, berdasarkan persetujuan atau dan memenuhi syarat hukum, pengikatan kesepakatan pinjam meminjam antara bank jaminan yang kuat dan dokumentasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak perkreditan yang teratur dan lengkap, peminjam untuk melunasi utangnya setelah semuanya itu bertujuan agar kredit yang jangka waktu tertentu dengan pemberian disalurkan tersebut dapat kembali tepat bunga. pada waktunya sesuai perjanjian kredit berdasarkan pengertian diatas yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. menunjukkan bahwa prestasi yang wajib apabila kredit yang telah disalurkan bank dilakukan oleh debitur atas kredit yang kepada masyarakat dalam jumlah besar diberikan kepadanya tidak semata mata tidak dibayar kembali kepada bank tepat melunasi utangnya tetapi juga disertai pada waktunya sesuai perjanjian kredit dengan bunga sesuai dengan perjanjian maka kualitas kredit digolongkan menjadi yang telah disepakati sebelumnya. keadilan progresif volume nomor september kredit diberikan atas dasar kelengkapan berkas, melakukan survey kepercayaan, oleh karena itu dengan untuk memastikan kebenaran berkas yang adanya pemberian kredit berati adanya telah diserahkan oleh calon nasabah. kepercayaan. makna kepercayaan tersebut setelah dilakukan survey dan data sesuai adalah adanya keyakinan dari bank sebagai dengan fakta lapangan berkas diberikan kreditur bahwa kredit yang diberikan akan kepada analis kredit untuk kembali dicek sungguh sungguh diterima kembali dalam kelengkapan berkas serta data calon jangka waktu telah tertentu sesuai dengan nasabah sebelum meminta keputusan kesepakatan. kredit merupakan transaksi kepada pimpinan cabang. jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, beberapa tahapan yang dilakukan tetapi pembayarannya dilakukan dengan oleh pihak bank sesuai dengan beberapa angsuran dalam waktu yang telah prinsip prinsip dasar sebelum pencairan ditentukan. penerapan prinsip kehati hatian kredit kepada nasabah, dilakukan untuk dalam pemberian kredit kepada nasabah mencegah terjadinya kredit macet. karena telah dilakukan oleh pihak bank untuk setelah akad kredit, pihak bank meminimalkan terjadinya kredit macet. memberikan kepercayaan penuh kepada dari pengertian kredit yang begitu nasabah untuk membayarkan angsuran luas maka bank sebagai pemberi kredit setiap bulannya selama perjanjian yang kreditur) dalm menjalankan perannya telah disepakati oleh pihak bank dan wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan nasabah. untuk selalu tetap memelihara oleh sebab itu, dalam proses keseimbangan yang tepat antara keinginan pemberian kredit calon debitur benar benar untuk memperoleh keuntungan dalam melalui proses atau tahapan yang panjang bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan sebelum terjadinya akad kredit. tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada berdasarkan analisis atas, penulis sisi lainnya. hal demikian diperlukan menyimpulkan bahwa kredit yang karena kredit yang diberikan oleh bank diberikan oleh bank telah menerapkan mengandung resiko, sehingga dalam prinsip kematian hatian dengan baik pelaksanaannya bank harus memperhatikan khususnya untuk kredit jangka panjang. hal asas asas perkreditan yang sehat. ini wajib dilakukan oleh pihak bank untuk muhammad djumhana mencegah dan meminimalkan terjadinya penerapan beberapa aturan sebelum kredit macet, walau terkesan sedikit rumit memberikan kredit kepada nasabah telah tetapi dalam pelaksanaan lapangan dilakukan, dengan menjalankan prinsip sangat mudah jika calon nasabah mengikuti prinsip dasar pemberian kredit seperti dengan baik tahapan tahapan yang prinsip (character, capacity, capital, diberikan bank. collateral, dan condition economy), bank sebagai pemberi kredit harus prinsip (party, purpose, profitability, menerapkan prinsip kehati hatian se protection), prinsip (return, payment, bagaimana telah diamanatkan dalam risk bearing ability). undang undang perbankan dan diverse pemberian kredit oleh lembaga gas dengan dan perbankan melalui beberapa tahap, berawal peraturan bank indonesia nomor dari pengumpulan berkas calon nasabah pbi tentang penilaian kualitas yang ingin melakukan, menganalisis aset bank umum. bagi seorang analis prinsip kehati hatian pada lembaga perbankan .( lukman hakim dan eka traviata ontario) kredit tidak mudah untuk senen tukan bentuk simpanan, merupakan sumber dana karakter calon debitur karena dalam jangka dari bank yang bersangkutan. demikian waktu tertentu karakter buruk seseorang pula dari segi penyaluran dananya, bisa ditutupi dengan baik. penilaian hendaknya bank tidak semata mata hanya karakter ini erat hubungannya dengan memperoleh keuntungan yang sebesar terpenuhinya asas iktikad baik da lam besarnya bagi pemilik bank akan tetapi perjanjian. kitab dalam menjalankan kegiatannya harus pula undang undang hukum perdata kuh diarahkan dan ditekankan untuk perdata) mengatur bahwa suatu perjanjian peningkatan taraf hidup masyarakat. mulai harus dilaksanakan dengan iktikad baik. diane zaini mulai diane zaini bank yang melaksanakan kegiatan pengawasan penerapan prinsip kehati usahanya berdasarkan kepercayaan hatian oleh otoritas jasa keuangan masyarakat perlu diatur dan diawasi. konsep hukum kewenangan pengaturan dan pengawasan bank pengaturan dan pengawasan lembaga diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi keuangan dalam kegiatan jasa keuangan perbankan indonesia sebagai lembaga sektor perbankan oleh otoritas jasa kepercayaan masyarakat dalam kaitannya keuangan ojk) dan bank indonesia. sebagai lembaga penghimpun dan penyalur berdasarkan hal tersebut undangannya dana, pelaksana kebijakan moneter, serta lembaga tersendiri untuk mengatur dan sebagai lembaga yang ikut berperan dalam mengawasi perbankan diharapkan adanya membantu pertumbuhan ekonomi serta sinergi dan koordinasi yang baik oleh bank pemerataan, agar tercipta sistem perbankan indonesia dengan otoritas jasa keuangan. yang sehat, baik sistem perbankan secara dengan demikian keberadaan otoritas jasa menyeluruh maupun individual, dan keuangan dapat menjembatani kepentingan mampu memelihara kepentingan antar bank indonesia dan kementerian masyarakat dengan baik, berkembang keuangan. suri yustianti, secara wajar dan bermanfaat bagi kebijakan ini diambil mengingat perekonomian nasional. banyaknya permasalahan sektor pendekatan yang dilakukan dalam perbankan yang terjadi krisis yang mencapai tujuan pengaturan dan berdampak (dua puluh satu) bank swasta pengawasan bank dilakukan dengan nasional yang krisis dilikuidasi oleh bank menerapkan kebijakan memberikan indonesia, yang ditemukan berbagai keleluasaan berusaha (deregulasi), penyimpangan sehingga banyak yang kebijakan prinsip kehati hatian bank mempertanyakan pengawasan bank (prudential banking), dan pengawasan bank indonesia. begitu juga adanya peristiwa yang mendorong bank untuk melaksanakan yang mengejutkan bahwa bank century secara konsisten ketentuan intern yang ditetapkan bank indonesia sebagai bank dibuat sendiri (self regulatory banking) gagal berdampak sistemik. banyaknya dalam melaksanakan kegiatan permasalahan sektor jasa keuangan operasionalnya dengan tetap mengacu bidang perbankan yang dapat mengganggu kepada prinsip kehati hatian. stabilitas sistem keuangan semakin bank dalam menjalankan usahanya mendorong diperlukannya pembentukan terutama dalam menghimpun dana dalam lembaga pengawasan sektor jasa keadilan progresif volume nomor septemberkuhperdata dalam proses perwalian anak kandung bawah umur yang melakukan perbuatan hukum agung maradona pegawai badan kependudukan dan keluarga berencana propinsi lampung abstract underage child who has never done marriage requires guardian take care herself and their property and the guardianship automatically the hands their parents. the research method uses normative and empirical juridical approach. the results the study indicate that the submission application guardian biological child who still underage carrying out legal act, this case the sale plot land and building, the applicant should not have submit request the guardian minor the process guardianship underage children who carry out legal acts this case the sale land and buildings, guardianship carried out their parents when they are young, they are not yet smart and understand things related property expenditure. keywords: guardianship, sales and land pendahuluan balik untuk memelihara dan mendidik perkawinan merupakan salah satu anak anak mereka siti hadiah, kebutuhan manusia, dimulai dengan akad meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selama yang menimbulkan kebolehan bergaul lamanya, namun dalam mengarungi bahtera antara laki laki dan perempuan dalam rumah tangga adakalanya ada sebab tuntutan naluri kemanusiaan dalam tertentu yang mengharuskan perkawinan itu kehidupan dan menimbulkan hubungan tidak bisa dilanjutkan. ada beberapa faktor timbal balik antara hak dan kewajiban yang menyebabkan putusnya perkawinan, kedua belah pihak. perkawinan tidak hanya diantaranya yaitu karena kematian. ketika menyatukan dua insan saja melainkan salah seorang dari ami asti meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah keluarga kedua belah pihak serta perceraian mustafa kamal, al, menimbulkan hubungan hukum antara keduanya. amir syarifuddin, kaitannya dengan meninggalnya setelah terjadinya perkawinan, maka salah seorang suami atau istri dalam suatu akan menimbulkan akibat hukum sekaligus rumah tangga, maka terjadi pula proses menimbulkan hak dan kewajiban selaku waris mewarisi sebagai hak dari suami istri suami istri dalam keluarga. menurut tersebut. jika suami meninggal maka istri kuh perdata suami dan istri wajib mewarisi harta dari suaminya begitupun saling setia dan tolong menolong serta sebaliknya. selain itu anak saling bantu membantu. perkataan saling keturunannyapun juga memperoleh hak setia tersebut berarti setia dalam waris mewarisi dari sebab hubungan perkawinan. kemudian pertalian kekeluargaan atau nasab. kuh perdata menyebutkan berikutnya sehingga ahli waris ini adalah orang yang suami dan istri dalam suatu perkawinan, ditetapkan dalam nash berhak mendapatkan maka suami dan istri terikat secara timbal harta warisan mustafa kamal, al, yang masih bawah umur pengadilan negeri, sebab penetapan ini menurut menurut muhammad jawab pemohon sangat diperlukan secara hukum mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dan khususnya untuk menjual obyek harta dilarang melakukan tindakan hukum. dan peninggalan tersebut. anak kecil yang dilarang melakukan sehubungan dengan permohonan tindakan hukum harus mempunyai wali pengajuan perwalian anaknya bawah untuk mengasuh dan menangani berbagai umur yang dilakukan oleh pemohon, hakim hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. dan mengabulkan permohonan tersebut. dalam hal ini adalah perwalian atas harta menurut kuh perdata disebutkan benda yang dimiliki oleh anak tersebut pengertian dari perwalian itu, yaitu pada termasuk harta warisan dari orang tuanya. menyatakan: mereka perwalian yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan tidak berada tuanya adalah ketika mereka masih kecil bawah kekuasaan orang tua, berada yang mereka belum pandai dan mengerti bawah perwalian atas dasar dan cara tentang hal yang berhubungan dengan sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, pembelanjaan harta. namun ketika anak keempat, kelima dan keenam bab ini . anak tersebut sudah besar dan mengerti berdasarkan penjelasan tentang harta, maka segala tindakan yang seharusnya pemohon tidak perlu berkaitan dengan harta diberlakukan mengajukan permohonan menjadi wali dari kembali. anak bawah umur yang belum anaknya yang masih bawah umur. hal pernah melakukan perkawinan, ini dikarenakan secara otomatis menurut membutuhkan seorang wali untuk orang tua tersebut mengurus dirinya dan harta bendanya dan berhak untuk mengurus segala hal tentang perwalian itu secara otomatis berada diri dan harta benda anaknya. karena tangan orang tuanya. seperti diketahui wewenang itu juga meliputi segala bahwa dalam kuh perdata disebutkan perbuatan hukum luar pengadilan. pengertian dari perwalian itu, yaitu pada sehingga tanpa penetapan pengadilanpun, menyatakan: mereka seharusnya orang tua tersebut bisa menjual yang belum dewasa dan tidak berada harta peninggalan itu. namun permohonan dibawah kekuasaan orang tua, berada pengajuan perwalian anak bawah umur dibawah perwalian atas dasar dan cara ini masih banyak terjadi pengadilan sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, negeri. keempat, kelima dan keenam bab ini . berdasarkan latar belakang tersebut dalam hal penetapan hakim tentang atas, maka penulis tertarik untuk pengajuan perwalian anak bawah umur, melakukan penelitian dengan judul dilatarbelakangi oleh putusnya hubungan analisis yuridis perkawinan termasuk kematian. dalam kuh perdata dalam proses perwalian anak penelitian ini, penulis menganalisis kandung bawah umur yang melakukan permasalahan yang timbul dari putusnya perbuatan hukum . perkawinan, dimana salah seorang dari suami istri meninggal dunia dan pihak yang ii. pembahasan meninggal itu mempunyai harta bersama perkawinan salah satunya adalah sebidang tanah. pihak dalam kuh perdata pengertian yang meninggal, meninggalkan ahli waris perkawinan tidak dengan tegas diatur yaitu pemohon dan anak pemohon yang ketentuan yang mengatur mengenal masih bawah umur. karena pemohon perkawinan seperti kuh perdata ingin menjual sebidang tanah dan bangunan memandang soal perkawinan hanya dalam peninggalan tersebut, maka pemohon hub hub data dan hubungan hubungan perdata dan pasa meminta penetapan perwalian anaknya kuh perdata. perkawinan menganut prinsip analisis yuridis kuh perdata dalam proses.( agung maradona) monogami. menyatakan bahwa menjadi wali bagi anak anaknya. perwalian suami dan istri harus saling setia, tolong ini dinamakan perwalian menurut undang menolong dan bantu membantu. meskipun undang wettelijke voorbij). seorang anak tidak dijumpai sebuah definisikan tentang yang lahir diluar perkawinan berada perkawinan, akan tetapi ilmu hukum dibawah perwalian orang tua yang berusaha membuat rumusan perkawinan mengakuinya. apabila seorang anak yang sebagai berikut: perkawinan merupakan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua suatu ikatan antara seorang pria dan ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan seorang wanita yang diakui sah oleh mengangkat seorang wali atas permintaan perundang undangan negara dan bertujuan salah satu pihak yang berkepentingan atau untuk membentuk dan membina kehidupan karena jabatanya (native voorbij). tetapi keluarga yang kekal dan abadi soeharto ada juga kemungkinan, seorang ayah atau simon, ibu dalam surat wasiatnya (testament) berdasarkan rumusan tersebut atas mengangkat seorang wali bagi anaknya. dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai perwalian semacam ini disebut perwalian berikut menurut wasiat (tertamentair voorbij) muhammad amin summa, suatu perkawinan, supaya menjadi sah, nana harus dilangsungkan sesuai dengan seperti diketahui bahwa dalam kuh perdata disebutkan pengertian dari paku perancang undangan yang perwalian itu, yaitu pada menyatakan: mereka yang belum dewasa perkawinan menurut kuh perdata dan tidak berada bawah kekuasaan orang berasaskan monogami tua, berada bawah perwalian atas dasar kuh perdata), sehingga digali dan dan cara sebagaimana teratur dalam bagian poligami dianggap bertentangan dengan ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kuh perdata. perkawinan ada atasnya harus menurut kamus besar bahasa berlangsung kekal dan abadi. indonesia, perwalian juga mempunyai hal ini berarti pemutusan beberapa pengertian sebagai berikut: perkawinan hanya dapat terjadi karena koenjtaraningrat, kematian, undang undang memberikan segala sesuatu yang berhubungan suatu pengecualian yang sejauh mungkin dengan wali, harus dihindari, kuh perdata menganggap pemeliharaan dan pengawasan anak perceraian sebagai sesuatu hal yang yatim dan hartanya: terpaksa dilakukan karena suami istri itu pembimbing (negara, daerah, dan tidak dapat dimungkinkan tetap hidup sebagainya) yang belum bisa berdiri bersama. sendiri). adapula yang berpendapat bahwa perwalian perwalian itu berhubungan dengan wali. pada umumnya dalam setiap adapun wali itu mempunyai banyak arti perwalian hanya ada seorang wali saja, yang penggunaannya disesuaikan dengan kecuali apabila seorang wali ibu konteks kalimatnya. berikut adalah (moerdervoogdes) kawin lagi, dalam hal beberapa pengertian tentang wali yaitu: mana suaminya menjadi medevoogd. jika h.m.a. thai dan sehari sarana, salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang undang orang yang menurut hukum (agama, orang tua yang lainnya dengan sendirinya adat) diserahi kewajiban mengurus anak keadilan progresif volume nomor september yatim serta hartanya, sebelum anak itu wali harus menerima pengangkatan itu, dewasa, kecuali jikalau seorang istri yang pengusaha pengantin perempuan pada berkawin atau jikalau mempunyai waktu menikah (yaitu yang melakukan alasan alasan menurut undang undang janji nikah dengan pengantin laki laki), untuk minta dibebaskan dari pengangkatan orang shaleh (suci), penyebar agama, itu h.m.a. thai dan sehari sarana, kepala pemerintah dan lain sebagainya. berdasarkan beberapa pengertian alasan alasan itu ialah diantaranya perwalian atas, dapat disimpulkan bahwa jikalau untuk kepentingan negara harus perwalian adalah kekuasaan seseorang berada luar negeri, jikalau seorang untuk memelihara dan mengurus diri anak anggota tentara dalam dinas aktif, jikalau yang belum dewasa termasuk juga sudah berusia tahun, jikalau sudah memelihara dan mengurus harta bendanya. menjadi wali untuk seorang anak lain atau dalam hal ini, penulis membahas tentang jikalau sendiri sudah mempunyai lima perwalian terhadap anak kecil (belum orang anak sah atau lebih. ada golongan dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya orang orang yang tidak dapat diangkat meninggal dunia. perwalian itu mengenai menjadi wali. mereka itu ialah orang yang pribadi anak yang bersangkutan maupun sakit ingatan, orang yang belum dewasa, harta bendanya. perwalian terhadap diri orang yang dibawah curate, orang yang pribadi anak adalah dalam bentuk telah dicabut kekuasaannya sebagai orang mengurus kepentingan diri anak, mulai tua, jikalau pengangkatan sebagai wali ini dari mengasuh, memelihara, serta untuk anak yang menyebabkan pencabutan memberikan pendidikan dan bimbingan tersebut muhammad amin summa, agama. pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan lain dari pada itu juga kepala dan kebutuhan anak. anggota anggota balai harta peninggalan semua pembiayaan tersebut adalah weeskamer) tidak dapat diangkat menjadi menjadi tanggung jawab wali. sementara wali, kecuali dari anak anaknya sendiri. itu, perwalian terhadap harta bendanya, secara garis besar, menurut kuh perdata adalah dalam bentuk mengelola harta benda pap anak secara baik, termasuk mencatat perwalian itu dibagi atas macam yaitu: sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian oleh orang tua yang hidup perwalian, mencatat perubahan perubahan terlama hartanya selama perwalian, serta sampai kuh menyerahkan kembali kepada anak apabila perdata. pada kuh perdata telah selesai masa perwaliannya karena menyatakan apabila salah satu dari anak telah dewasa dan mampu mengurus kedua orang tua meninggal dunia, maka diri sendiri h.m.a. thai dan sehari sarana, perwalian terhadap anak anak yang pada umumnya dalam tiap belum dewasa, demi hukum dipangku perwalian hanyalah ada seorang wali saja. oleh orang tua yang hidup terlama, pengecualian terdapat apabila seorang wali sekadar ini tidak telah dibebaskan atau (moedervoodges) kawin lagi, dalam hal dipecat dari kekuasaan orangtuanya mana suaminya menjadi medevoogd. jika pada waktu bapak meninggal dan seorang yang oleh hakim diangkat menjadi ibu saat itu mengandung, maka balai harta peninggalan bhp) menjadi analisis yuridis kuh perdata dalam proses.( agung maradona) pengampu (kurator) atas anak yang menyatakan menerima berada dalam kandungan tersebut. pengangkatannya. kurator yang demikian disebut curator perwalian yang diangkat oleh hakim sentris . apabila bayi lahir, maka ibu kuh perdata menentukan demi hukum menjadi wali dan balai bahwa semua orang yang tidak berada harta peninggalan bhp) menjadi bawah kekuasaan orang tua dan yang pengawas. apabila ibu tersebut kawin perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat lagi maka suaminya demi hukum seorang wali setelah mendengar atau menjadi wali peserta dan bersama memanggil dengan sah keluarga sedarah istrinya bertanggungjawab tanggung dan semena (perairan). bagi wali yang renteng terhadap perbuatan perbuatan diangkat oleh hakim (native voorbij) yang dilakukan setelah perkawinan itu dimulai dari saat pengangkatan jika hadir berlangsung. bagi wali menurut dalam pengangkatannya. bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan undang undang (wetterlijk voorbij) kepadanya kamariah, dimulai dari saat terjadinya peristiwa kuh perdata yang menimbulkan perwalian itu, menyatakan perempuan bersuami tidak misalnya kematian salah satu orang tua. boleh menerima perwalian tanpa bantuan bagi anak luar kawin yang diakui dan izin tertulis dari suaminya . akan dengan sendirinya bawah perwalian tetapi jika suami tidak memberikan izin bapak ibu yang mengakuinya, maka maka dalam kuh orang tua yang lebih dahulu perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan mengakuinyalah yang menjadi wali dari pendamping (ijsland) itu dapat kuh perdata). digantikan dengan kekuasaan dari hakim. apabila pengakuan bapak dan ibu selanjutnya dilakukan bersama sama maka kuh perdata menyatakan apabila apakah yang menjadi wali. suami telah memberikan bantuan atau izin perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau itu atau apabila kawin dengan perempuan ibu dengan surat wasiat atau dengan itu setelah perwalian bermula, seperti pun akta autentik. apabila perempuan demikian juga. kuh perdata menurut atau dengan menentukan bahwa orang tua masing kuasa dari hakim telah menerima perwalian masing yang melakukan kekuasaan tersebut, maka wali perempuan bersuami orang tua atau perwalian atas seorang atau tidak bersuami, berhak melakukan anak atau lebih berhak mengangkat segala tindakan tindakan perdata berkenaan seorang wali atas anak anaknya itu dengan perwalian itu tanpa pemberian bilamana sesudah meninggal dunia kuasa atau bantuan atau pun juga dan atau perwalian itu tidak ada pada orang tua tindakan tindakan itu pun yang baik dengan sendirinya atau pun bertanggungjawab pula. karena putusan hakim seperti termaksud berdasarkan uraian atas, maka dalam kuh perdata. menurut peneliti perwalian merupakan bagi wali yang diangkat oleh orang tua pengawasan atas orang sebagaimana diatur (terstamentaire voorbij wali wasiat) dalam undang undang, dan pengelolaan dimulai dari saat orang tua itu barang barang dari anak yang belum meninggal dunia dan sesudah wali keadilan progresif volume nomor september dewasa. demikian juga dengan yang berperilaku kriminal dapat penguasaan dan perlindungan terhadap dipertanggungjawabkan secara pidana seseorang sebagai wali, orang tersebut paulus hadisuprapto, mempunyai hubungan hukum dengan indonesia mengenai batasan usia orang yang dikuasai dan dilindungi, anak tersebut dapat dilakukan penelusuran anaknya atau orang lain selain orang tua terhadap beberap peraturan perundang yang telah disahkan oleh hukum untuk undangan, sebagai berikut: dalam bertindak sebagai wali. convention the rights the child, anak diartikan sebagai setiap orang anak dibawah umur dibawah usia tahun, kecuali berdasarkan pengertian anak dalam kaitannya hukum yang berlaku terhadap anak, dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. dilakukan dengan mendasarkan pada yang dimaksud dengan anak adalah tingkatan usia, dalam arti tingkat usia mereka yang belum dewasa dan yang berapakah seorang dapat dikategorikan menjadi dewasa karena peraturan tertentu sebagai anak. anak memiliki karakteristik mental, fisik masih belum dewasa. undang khusus (spesifik) dibandingkan dengan undang nomor tahun tentang orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih hak asasi manusia menjabarkan pengertian terabaikan, oleh karena itu hak hak anak tentang anak ialah setiap manusia yang menjadi penting diprioritaskan paulus berusia dibawah (delapan belas) tahun hadisuprapto, dan belum menikah termasuk anak yang mengenai definisi anak, ada banyak masih dalam kandungan apabila hal pengertian dan definisi. secara awam, anak tersebut adalah demi kepentingannya. dapat diartikan sebagai seseorang yang mengenai pengertian atau definisi dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan anak dalam berbagai peraturan perundang perkawinan. dalam hukum positif undangan yang ada indonesia saat ini indonesia anak diartikan sebagai orang belum ada batasan yang konsisten. artinya yang belum dewasa (minderjarig person antara satu dengan lainnya belum terdapat under age), orang yang dibawah keseragaman, melihat hal tersebut dapat umur keadaan dibawah umur (minderjarig ditarik kesimpulan bahwa penetapan head inferioritas) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada bawah batasan umur atau usia anak digantungkan pengawasan wali (minderjarige under pada kepentingan pada saat produk hukum voorbij) paulus hadisuprapto, tersebut dibuat. pengertian anak itu sendiri jika kita anak menurut kitab undang tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis undang hukum perdata kitab menurut hukum dapat berbeda beda undang undang hukum perdata kuh tergantung tempat, waktu dan untuk perdata) menyatakan bahwa belum dewasa keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan adalah mereka yang belum mencapai umur untuk menentukan umur anak. pengertian genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih anak ini menjadi penting terutama dahulu telah kawin. bertitik tolak dari berkaitan dengan upaya perumusan batasan aspek pengertian anak atas, ternyata upaya pertanggungjawaban pidana hukum positif indonesia tidak mengatur (criminal responsibility) terhadap seorang unifikasi hukum pasti dan berlaku universal anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak untuk menentukan kriteria batasan umur analisis yuridis kuh perdata dalam proses.( agung maradona) terhadap seorang anak. oleh sebab itu, maka seorang wali wajib terlebih dahulu mengenai batas anak yang masih memperoleh izin dari pengadilan agama. digolongkan sebagai anak terdapat sementara proses pengalihan aset, perbedaan penentuan. dalam hal terhadap seorang wali diharuskan untuk perbedaan batasan umur yang ada dalam mengalihkan semua harta (aset) kepada hukum positif indonesia terdapat anak bawah perwalian ketika anak telah perbedaan, maka diambil garis batas berusia tahun, atau telah menikah. pengertian anak berlaku untuk anak yang namun jika ditemukan adanya aset (harta) berusia (delapan belas) tahun. yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, berdasarkan penjelasan maka pengadilan agama dapat memutuskan atas, seharusnya pemohon tidak perlu perkara tersebut, didasarkan para proses mengajukan permohonan menjadi wali dari verifikasi dan inventaris harta yang anaknya yang masih bawah umur. hal dikelola oleh wali, jika ditemukan adanya ini dikarenakan secara otomatis menurut penyalahgunaan, maka wali harus atas, orang tua tersebut berhak mengganti rugi terhadap kerugian tersebut. untuk mengurus segala hal tentang diri dan mengenai kaitannya dengan harta benda anaknya. karena wewenang itu penjualan, penyewaan, penggantian juga meliputi segala perbuatan hukum berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang luar pengadilan. sehingga tanpa penetapan tanah dan bangunan seperti dalam pengadilanpun, seharusnya orang tua penelitian ini maka untuk memberi tersebut bisa menjual harta peninggalan itu. perlindungan hukum maka selain namun permohonan pengajuan perwalian ketentuan ketentuan yang diatur dalam anak bawah umur ini masih banyak undang undang perkawinan dan terjadi pengadilan negeri seluruh kuh perdata tersebut diatas, terutama indonesia. dalam hal hibah untuk anak dibawah umur seharusnya pada awal penetapan dengan obyek sebidang tanah dan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi bangunan hendaknya dilakukan pendaftaran semua aset (harta) dari anak dibawah umur peralihan hak kantor pertanahan tersebut, dan wali wajib setempat yang tentunya kepengurusannya mendokumentasikan semua perubahan dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya terhadap aset tersebut. harta tersebut harus sehingga setelah terbit sertifikat maka diaudit secara annual (tahunan) untuk akan muncul nama anak dibawah umur mengetahui nilai dari aset dari anak yang tersebut dalam sertifikat, ini dilakukan diperhatikan itu, dan untuk memastikan dalam rangka perlindungan hukum kepada bahwa hartanya tetap terjaga. selain itu, penerima hak yang masih dibawah umur, wali dilarang menjual, mengalihkan atau sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang menggadaikan aset anak perwalian, kecuali tuanya sendiri atau saudaranya akan dalam keadaan yang darurat (memaksa). melakukan tindakan hukum terhadap harta wali juga dilarang mengikat, membebani anak tersebut, kecuali untuk kepentingan atau membagi aset (harta) tersebut kecuali anak menghendaki dan harus ada ketetapan tindakan tersebut akan meningkatkan atau izin dari pengadilan setempat. (menambah) nilai aset. kemudian, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta (tanah) milik anak perwalian tersebut, keadilan progresif volume nomor september iii. penutup daftar pustaka berdasarkan uraian atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa amir syarifuddin, hukum perkawinan pengajuan permohonan sebagai perwalian islam indonesia antara high anak kandung yang masih bawah umur munakahat dan undang undang dalam melakukan perbuatan hukum terkait perkawinan, kencana, jakarta, penjualan sebidang tanah dan bangunan, h.m.a. thai dan sehari sarana, fikih seharusnya pemohon tidak perlu munakahat kajian fikih nikah mengajukan permohonan menjadi wali dari lengkap, pt. raja grafindo persada, anaknya yang masih bawah umur. hal jakarta, ini dikarenakan secara otomatis menurut koenjtaraningrat, kamus besar bahasa atas, orang tua tersebut berhak indonesia, balai pustaka, jakarta, untuk mengurus segala hal tentang diri dan kamariah, hukum perdata, edisi revisi, harta benda anaknya. karena wewenang itu umm press, malang, juga meliputi segala perbuatan hukum muhammad amin summa, hukum luar pengadilan. sehingga tanpa penetapan keluarga islam dunia islam, pt. pengadilanpun, seharusnya orang tua raja grafindo persada, jakarta, tersebut bisa menjual harta peninggalan itu. mustafa kamal, al, fikih islam sesuai namun permohonan pengajuan dengan putusan majelis tarih, citra perwalian anak bawah umur ini masih karsa mandiri, yogyakarta, banyak terjadi pengadilan negeri paulus hadisuprapto, delinkuensi anak seluruh indonesia. proses perwalian anak pemahaman dan kandung yang masih bawah umur dalam penanggulangannya, selaras, malang, melakukan perbuatan hukum terkait penjualan sebidang tanah dan bangunan, siti hadiah, tanggung jawab balai harta perwalian yang dilakukan oleh orang peninggalan selaku wali pengawas tuanya adalah ketika mereka masih kecil terhadap harta anak dibawah umur yang mereka belum pandai dan mengerti study mengenal eksistensi balai tentang hal yang berhubungan dengan harta peninggalan medan sebagai pembelanjaan harta. namun ketika anak wali pengawas), tesis sps usu, anak tersebut sudah besar dan mengerti medan, tentang harta, maka segala tindakan yang soeharto simon, hukum orang dan berkaitan dengan harta diberlakukan keluarga, perspektif hukum perdata kembali. anak bawah umur yang belum barat bw, hukum islam, dan hukum pernah melakukan perkawinan, adat, edisi revisi, sinar grafika, membutuhkan seorang wali untuk jakarta, mengurus dirinya dan harta bendanya dan perwalian itu secara otomatis berada tangan orang tuanya. analisis yuridis kuh perdata dalam proses.( agung maradona) |
salinan bupati magelang peraturan bupati magelperlu mengatur petunjuk pelaksanatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada danbendahara penerimaan dppkad atau petugas pemungut pajak yang ditunjuk secara resmi atau tempat tempat yang ditunjuk, sesuai dengan tempat yang telah ditentuk. penyetoran penerimaan pembayaran pajak dilakukan kas umum daerah paling lama (satu) hari kerja berikutnya. wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsurangkutangsurangsuran pembayaran. dalam hal pengajuan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditolak, pembayaran pajak sesuai dengan yang tertuang dalam spot, skpd, std. dalam hal pengajuan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada diterima, wajib pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran pembayaran yang telah disediakan oleh dppkad. kepala dppkad menandatangani surat perjanjian angsuran pembayaran yang telah ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundatundapenundapenundaan pembayaran. dalam hal pengajuan surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ditolak pembayaran pajak sesuai dengan yang tertuang dalam spot, skpd, std. dalam hal pengajuan surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diterima wajib pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh dppkad. kepala dppkad menandatangani surat perjanjian penundaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada bab tata cara pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak yang membayar pajak melebihi dari jumlah yang ditetapkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada kepala dppkad. permohonan kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan ketentuan sebagai berikutdan bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran, ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dihampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup. kepala dppkad melakukan penelitian atau penghitungan atas permohonan kelebihan pembayaran pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak. berdasarkan hasil penelitian atau penghitungan sebagaimana dimaksud pada kepala dppkadpala dppkad menerbitkan skpd. jiktersebut. jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan untuk membayar kewajiban pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutny. pembayaran dapat diterima langsung oleh wajib pajak atau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening wajib pajak. bab vii keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas spot dan atau skpd kepada kepala dppkad, keberatan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan secara perorangan atau kolektif melalui kepala desa lurah untuk spot dan atau skpd dengan ketetapan sampai dengan (seratus ribu rupiah), atau perorangan untuk spot dan atau skpd dengan ketetapan diatas (seratus ribu rupiah). pengajuan keberatan spot dan atau skpd secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui kepala desa lurah dan melampirkan spot dan skpd asli. pengajuan keberatan spot dan atau skpd secara perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf diketahui oleh kepala desa lurah dan melampirkan spot dan skpd asli pengajuan keberatan spot dan atau skpd sebagaimana dimaksud dalam ddanjikkeberatan yang diberikan oleh kepala dppkadppkadditerimanya keberatterlampaui dan kepala dppkadterhadap keputusan atas keberatan yang ditetapkan oleh kepala dppkad kesertai dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu (satu) bulan sejak diterimanya keputusan atas keberatan yang diajukan, dihampiri salinanwajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetudan atauetuetuetulan ketetapan pajak paling lama (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetuetulan ketetapan pajak dianggap dikabulkan. bagian kedua tata cara pembatalan ketetapan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembataataataatalatalan ketetapan pajak dianggap dikabulkan. bagian ketiga tata cara pengurangan ketetapan pengurangan ketetapan pajak dapat diberikan, dalam hal terjadi suatu bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit dan sebagainya, dya adalah 1lsemata mata berasal dari pensiunanbesarnya pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan sampai dengan (seratus persen) dari besarnya pajak terutang, dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan sampai dengan (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang. wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada kepala dppkad dalam hal sebagaimana diatur dalam pengajuan permohonan pengurangnguranganngurangurangketetapan pajak dianggap dikabulkan. bagian keempat tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administratif wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak kepada kepala dppkad dalam hal telah jatuh tempo batas pembayaran pajaknya. pengajuan permohonanhapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak paling lama (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pajak dianggap dikabulkan. bab penghapusan piutang pajak jl)j. penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat petugas dppkajl) berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam kepala ddimaksud pada kepala dppkad mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada bupati. dalam hal bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan keputusan bupati tentang penghapusan piutang pajak untuk jumlah piutang pajak sampai dengan rp. (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari rp. (lima miliar rupiah) dengan persetujuan dprd kabupaten magelangtata carjuga tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulusebagai dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan. pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan skpd atau std atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila perhitungan besarnya pajak terutang dalam skpd atau std berbeda dengan spotralihan dalam rangka pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, kepala dppkad dalam menerbitkan spot tahun berdasarkan basis data pajak yang berasal dari pelimpahan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia. terhadap basis data pajak sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pemutakhiran data atau pendataan ulang apabila terdapat ketidaksesuaian objek pajak dan subjek pajak dengan data dilapangan sesungguhnya. pemutakhiran data atau pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penyampaian pop dan atau l pop wajib pajak. basis data pajak sebagaimana dimaksud pada sepanjang tidak ada perubahan objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak sampai dengan akhir tahun maka basis data pajak tersebut digunakan sebagai dasar untuk penetapan pajaksekretaris daerah kabupaten magelang, ttd utomo berita daerah kabupaten magelang tahun seri, pemerintah propmeliputi perserikatan bangsa bangsa badan badan internasional dari perserikatan bangsa bangsa undp united nation development program): ilo international labour organization), unesco united nation education scientific and cultural organization), fao food and agricultural organization), icao international civil aviation organization), who word health organization), upu united postal union), wmo word meteorological organization), undo united nations industrial development organization), itu international telecommunication union), dan iaea international atomic energy agency) unicef united nation children's fund): wfp world food programme), fungsi fund the united nations for the development west irian), bird international bank for reconstruction and development), imf international monetary fund), adb asian development bank), dan ida international development association). kerjasama teknikerancis republik indonesia, kerjasama teknik polandia republik indonesia, kerjasama teknik amerika serikat republik indonesia usaiddan kerjasama teknik belgia republik indonesia. colombo plan colombo plan australia, colombo plan canada, colombo plan jepang: otot overseas technical cooperation agency), dan ecf overseas economic cooperation fund). colombo plan inggris: colombo plan new zealand, colombo plan india, dan spec pakistan republik indonesia). kerjasama kebudayaan the ford foundation, rockefeller foundation, friedrich albert stiftung, care cooperation for america relief everywhere corporation), crs catholic relief service), cws church world service), fns friedrich neumann stiftung), irri international rice research institute), oem oxford committee for famine relief), j)) leprosy mission, asian foundation, christian children's fund: desc international executive service corporation), the british council, wrc world relief corporation), the international fertilizer development centre: dan the damien foundation. organisasi asean sekretariat asean, same south east asian minister education organization) beserta proyeknya indonesia antara lain bioskop dan cropped, dan pacu the asean heads population coordination unit). bab iii pemungutan pajak bagian kesatu kewenangan pemungutan pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala dppkad. tugas, kewajiban dan wewenang kepala dppkad adalah bersama sama dengan lurah dan kepala desa melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak menetapkan besarnya pajak dan menerbitkan ketetapan pajak, bersama sama dengan camat, lurah dan kepala desa,menyetorkan penerimaan pajak kas umum daerah, menerbitkan dokumen pajakpajapendaftaran dan pendataan setiap wajib pajak mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi pop dan atau l pop dengan dihampiri permohonan tertulis dari wajib pajak, dan bukti kepemilikan objek pajak dapat berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah waris, surat keterangan dari kepala desa lurah atau dokumen lainnya, pop dan atau l pop sebagaimana dimaksud pada dapat diambil langsung oleh wajib pajak dppkad atau dikirim wajib pajak oleh petugas dppkad. pop dan atau l popketahui oleh kepala desa lurah. dalam hal pop dan atau l pop ditandatangani oleh kuasanya, pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada dihampiri surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi ktp penerima kuasa. pop dan atau l pop sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dppkad paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterimanya pop dan atau l pop. petugas dppkad mencatat pop dan atau l pop yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dan memberikan tanda terima. wajib pajak yang tidak menyampaikan kembali pop dan atau l pop pada waktunya diberikan surat teguran. dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali pop dan atau l pop sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, kepala dppkad menerbitkan surat ketetapan pajak dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) dari besarnya pajak yang terutang. dalam hal penelitian atau pemeriksaan pop dan atau l pop ditemukan data tidak benar, kepala dppkad menerbitkan skpd dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua puluh lima persen) dari selisih besarnya pajak yang terutang. wajib pajak yang karena keadaannya tidak menyampaikan pop dan atau lyang dengan sengaja tidak menyampaikan popmelaporkan perubahan data objek pajak dan atau subjek pajak dppkad dengan cara mengisi pop dan atau l pop sebagai perbaikan pembetulan pop dan atau l pop sebelumnya. bagian ketiga penilaian untuk menetapkan nop dilakukan penilaian dengan cara: penilaian massal, yaitu nop bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah(znt) sedangkan nop bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan( dbb), dan penilaian individu yaitu penilaian yangmeliputi:empat penetapan berdasarkan pop dan atau l pop sebagaimana dimaksud dalam kepala dppkad menerbitkan spot. spot sebagaimana dimaksud pada diterbitkan secara masal setiap masa pajak. kepala dppkad mencetak daftar himpunan ketetapan pajak. sebelum disampaikan kepada wajib pajak, dilakukan penelitian data spot dengan data daftar himpunan ketetapan pajak. kepala dppkad dapat mengeluarkan skpd dalam hal hal sebagai berikut: pop dan atau atau l pop yang disampaikan oleh wajib pajak. penyampaian spot dan atau skpd kepada wajib pajak dilakukan dengan cara: diambil langsung oleh wajib pajak dppkad, petugas dppkad menyampaikan secara kolektif melalui kecamatan dan desa kelurahan, dan kepala desa lurah melaporkan penyampaian spot dan atau skpd secara berkala dppkad. bab tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang paling lam) bulan sejak tanggal penetapan. |
sb)dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbang bahwa dalam rangkalaporan keuangan tahun anggarandan petugas pengampu dalam penyusunan laporan keuanglaporan keuabupati tentang pejabat pengampu dan petugas pengampu penyusunan laporan keuanganampu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran petugas pengampu adalah petugas yang bertugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keuanganampu terdiri atas petugas pengampu pada ppid dan petugas pengampu pada perangkat daerah. petugas pengampu pada ppid sebagaimana dimaksud pada adalah ahmad setiawan, s.e. petugaslaporan keuangan tahun anggaran menandatangani pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan tahun anggaran cc. mengampu pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran dan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran tingkat dprd. petugas pengampu sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran dan menyiapkan data yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dalam hal ada pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran pejabat pengampu dan petugaspejabat pengampu dan petugas pengampu penyusunan laporan keuangan tahun anggaran dinas pendidikan pemuda dan olah raga drs. eko triton agus ariyanto plt. kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten magelang kepala dinas kesehatan kabupaten magelang) oam akan manan direktur rsud muntilan) daya mineral kepala dpu esdm kabupaten magelang) badan perencanaan pembangunan daerah. drs. sutiyoso, si. atik puji rahayu plt. kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten magelang dinas perhubungan ilmu kuswandari, sos. yeti pria madani kepala dinas perhubungan kabupaten magelang kepala blh kabupaten magelang) dinas kependudukan dan pencatatan sipil padi srono, s.h. fitri wardhana, s.e., me. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten magelang) badan penanggulangan bencana daerah drs. jadi helmi suryani kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten magelang kepala disnakersostrans kabupaten magelang) kepala disperinkop dan umkm kabupaten magelang kepala kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten magelang plt. sekretaris daerah kabupaten magelang) sekretaris dprd kabupaten magelang) dinas pendapatan, pengelolaan keuangan drs. djoko tjahjono, m.m. dyah setyorini, s.e. dan aset daerah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten magelang) inspektur kabupaten magelang) badan penanaman modal dan pelayanan sulistyo yuwono, s.h. dwi studi perijinan plt. kepala badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu kabupaten magelang camat borobudur) camat dukun) camat sawangan) camat muntilan) plt. camat mungkin) camat mertoyudan) camat tempuran) camat kajoran) plt. camat kaliangkrik camat bandongan) camat candimulyo) camat pakis) camat galak) camat grabag) camat tegalrejo) camat secang) camat industri) kelurahan muntilan agus triwijoko intan yun cristiano lurah muntilan) lurah mendut) lurah sakitan) plt. lurah sumberejo) lurah secang) kepala badan kepegawaian daerah kabupaten magelang kepala satuan polisi pamong praja kabupaten magelang kepala bapermaspuan dan kabupaten magelang dinas komunikasi dan informatika drs. danu trepsilo, m.m. arsip ardianata, md. kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten magelang) kantor perpustakaan dan arsip endang warni, s.h. catur kurnia hadi, md. plt. kepala kantor perpustakaan dan arsip kabupaten magelang kepala distanbunhut kabupaten magelang) kepala dinas peternakan kabupaten magelang) ketahanan pangan kepala ppp kabupaten magelang) dinas pariwisata dan kebudayaan drs. edy susanto marhaeny wahyu handayani kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten magelang dinas perdagangan dan pasar drs. suri, si. ira andriana, md. kepala dinas perdagangan dan pasar kabupaten magelangreklamereklamerupa reklamedanbaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang din reklame adalah penya pihaklain yang menjaditanggum:, nilaistrategis lokasireklame adalah ukuran nilaiaspekkegiatan dibidang usahi pajakadalah semua penyelenggarahim side: reklame peragaan. dikecualikan dariobjekpajakadalah penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusaran pemerintah daerah, penyelenggaraan reklame melaluitele visi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenis. pasa16 subjekpajakadalah orang prbadiataudasar peng ejaan dan tarif pajak pasa15 dasarpengenagan tarif pajakadalah nlaistrategis, oksisewa reklame dihitung berdasarkan besama pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, niaistrategis, oksireklamepajak ditetapkan sebesar254 (dua puluh lima persen) bab wilayah perang ujian dan cara perhitungan pajak (l)pajak terutang dan sura pem berita huan pajak daerah pasa1l8pasa1lpajak 1l1lwajib pajak yang membayar sendiri, spipicara pena lamib pajak baik langsung maupun tidak langsung |
lembaran daerah kota cimahi nomor tahun seri: peraturan daerah kota cimahantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang temuannya disampaikan kepada kpudinspekto yang selanjutnya disebut inspektorat adalah unsur pengawasapbd kota cimahcimah.cara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suaradaerah tingkat daerahatau dewan pimpinan cabang partai politik tingkat daerah kepada walikota.: surat keputusan penetapan susunan kepengurusan partai politik tingkat daerah yang sah, fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak npp) partai politik tingkat daerah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan otentik hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dprd hasil pemilu yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris kpud, surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat daerah yang sah atas materai dengan menggunakan kop surat partai politikfotokopi nomor rekening kas umum partai politik tingkat daerah yang bersangkutan: rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tingkat daerah: laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dan lampiran sebagaimana dimaksud atas dibuat dalam rangkap (dua)ukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara dengan disertai penandatangandalam acara resmi yang disaksikan oleh walikota. penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya dilaksanakan pada triwulan pertadike nama drs. arsip si. alamat jl. pulang kampung parakan, tara rt rw: benda baru, kecamatan ora teu pulang tangerang selatan, nama dr. ever ariadiannie soeharto putri, mars alamat jl. waringin komplek tni al, rt rw pondok labu, cilandak.dua): berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberi kuasa kepada astiruddin purba, s.h., endang harian, s.h.,m.h., jhon materi purba, s.h., sapta simon, s.h., syarifudin, s.h., dwi seno wijanarko, s.h., m.h., ikhwan kurnia, s.h., ahmad khozinudin, s.h., nazarono, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor tim hukum dan advokasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tangerang selatan drs. arsip, dr. ever ariadiannie soeharto putri, mars yang beralamat jl. salak rt. rw. nomor kelurahan pondok benda, kecamatan pulang, tangerangshi.,.h.1beralamat the tower 15th, suite jl. rasa said kav. jakarta selatanbahwa seiring dengan pendapat tersebut diatas, pada praktiknya mahkamah pernah memutus beberapa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasilyo, bahkan melebihi yo: bahwa, bahwamenurut hemat pemohon, pengajuan perselisihan pemilihamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kelurahan kedung kecamatan pulang keterangan tertulis sain iris ketua pps kelurahan pondok benda kecamatan pulang keterangan tertulis wakhtono ketua kpps tps kelurahan pondok benda kecamatan pulang keterangan tertulis anwar sanusi ketua pps kelurahan pondok cabe ilir kecamatan pulang keterangan tertulis agus sandi ketua pps kelurahan pondok barat kecamatan pulang keterangan tertulis yamin ketua kpps tps kel pondok cabe ilir kecamatan pulang keterangan tertulis murdarip ketua kpps tps kel pulang barat kecamatan pulang keterangan tertulis ari yulianto ketua ppk kecamatan serpong keterangan tertulis jdih ketua pps buatan kecamatan serpong keterangan tertulis ade supriatna r,s. ketua pps melenggang kecamatan serpong keterangan tertulis ramadan ketua pps lengkong gudang kecamatan serpong keterangan tertulis andi sugandi ketua pps lengkong gudang timur kecamatan serpong keterangan tertulis haryanto ketua pps lengkong wetan kecamatan serpong keterangan tertulis abdullah ketua pps rawa mekar jaya kecamatan serpong keterangan tertulis kemal kodrat ketua pps serpong kecamatan serpong keterangan tertulis ahmad zeni anggota ppk serpong utara kecamatan serpong utara keterangan tertulis dedi samulo ketua ppk kecamatan pondok aren keterangan tertulis ubaidillah ketua pps pondok merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id karya kecamatan pondok aren keterangan tertulis abdul aziz ketua pps jurangmangu timur kecamatan pondok aren keterangan tertulis tarmizi ketua pps pondok jaya kecamatan pondok aren keterangan tertulis suami ambar ketua pps pondok betung kecamatan pondok aren keterangan tertulis muhammad amin ketua pps perigi baru kecamatan pondok aren keterangan tertulis jain ketua pps pondok kacang kecamatan pondok aren keterangan tertulis jakarta ketua pps pondok kacang barat kecamatan pondok aren keterangan tertulis nurfuady ketua pps perigi kecamatan pondok aren keterangan tertulis salah basri ketua pps pondok aren kecamatan pondok aren keterangan tertulis soleh ketua pps jurangmangu barat kecamatan pondok aren keterangan tertulis syarifudin ketua pps pondok pucung kecamatan pondok aren keterangan tertulis jumanji ketua kpps tps jurangmangu barat kecamatan pondok aren keterangan tertulis zainal ketua kpps tps jurangmangu timur kecamatan pondok aren keterangan tertulis ainun hid ketua kpps tps parigi kecamatan pondok aren keterangan tertulis rendi hermawan kpps tps perigi baru kecamatan pondok aren keterangan tertulis ruri noto prasetyo ketua kpps tps pondok aren kecamatan pondok aren keterangan tertulis subhan arifin ketua kpps tps pondok betung kecamatan pondok aren merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keterangan tertulis jari ketua kpps tps pondok jaya kecamatan pondok aren keterangan tertulis rondoni ketua kpps tps pondok kacang barat kecamatan pondok aren keterangan tertulis riyanto ketua kpps tps pondok kacang timur kecamatan pondok aren keterangan tertulis marulloh ketua kpps tps pondok karya kecamatan pondok aren keterangan tertulis jamal ketua kpps tps pondok pucung kecamatan pondok aren keterangan tertulis enzo lazuardi ketua ppk setu kecamatan setu keterangan tertulis sandi ketua pps babakan kecamatan setu keterangan tertulis damai ketua pps bakti jaya kecamatan setu keterangan tertulis nursaad ketua pps kebanggan kecamatan setu keterangan tertulis ahmad saputra ketua pps muncul kecamatan setu keterangan tertulis didi sugandi ketua pps setu kecamatan setu keterangan tertulis kusama ketua ppk ciputat kecamatan ciputat keterangan tertulis irwan setiawan ketua pps kelurahan jombang kecamatan ciputat keterangan tertulis mulyono ketua pps kelurahan ciputat kecamatan ciputat keterangan tertulis yasmin ketua pps kelurahan cipayung kecamatan ciputat keterangan tertulis syaiful malik ketua pps kelurahan sawah baru kecamatan ciputat keterangan tertulis iim badrutaman ketua pps kelurahan sawah kecamatan ciputat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keterangan tertulis sunda ketua pps kelurahan serta kecamatan ciputat keterangan tertulis sutisna ketua pps kelurahan serta kecamatan ciputatakan a: bukan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo menjadi kewenangan mahkamah konstitusi memeriksa dan menghadirinya,yang ditetapkan dengan rumus selisih suara perkara php, yakni: x yszyang pada dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selatan pada dak2 semester tahun berjumlah jiwa, bukti ptba xchandra tujuh puluh empat) suaradan drs. benyamin tiga ratus dua puluh dua) dance suara dengan demikian selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah seratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh) suara bahwa selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon dikaitkan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dengan rumus selisih suara perkara php berdasarkan dan huruf pmk yaitu: pihak terkait pemohon jadi x5ysz sehingga x dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo karena jumlah lebih besar dari jumlah z(x y2bahwa dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam huruf pmk tahun juncpihak terkait. mohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idrmohonanubstansial. bahwa jika terdapat satu pelanggaran pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun yang bersifat terstruktur, sistemik dan madipertimbangkan lebih lanjut. bahwa pengenyampingan ketentuan batas ambang maksimum selisihtahun yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait. bahwa mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawalbahwa mahkamah konstitusi sebagai garda utama penjaga kemurnian konstitusi dalam menegakkan demokrasi sudahmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgonpasangan calon walikota dan wakil ank drs. arsip, dan dr. ever ariadiannie sem hj. airin machi diary, sh., kemamammnow bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal desember serentak wilayah tangerang selatan termasuk pemungutan suara ulang satu tps yakni tps kampung kelereng, kel. serpong, kecamatan serpong pada tanggal desember pemilihan telah dilakukan secara demokratis, menjunjung tinggi asas merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo uber, judul dan bersih, dan tidak ada indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi: bahwa penghitungan suara pun telah dilaksanakan mulaili| (empat puluh dua ribu tujuh drs. arsip, dan dr. seratus enam puluh empat ever ariadiannie ribu tujuh ratus tiga puluh dua) soeharto poetry, mars suaramerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhal poin dalil pemohon bantahan remamomrmacrenan hal ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk hal bahwa berdasarkan ketentuan bahwa pihak terkait akan huruf nomor tahun menanggapi secara sekaligus poin tentang perubahan atas dalil dalil pemohon hal. sampai undang undang nomor tahun dengan hal. poin s d tentang penetapan peraturan yang pada pokoknya mengenai pemerintah pengganti undang kekhawatiran pemohon mengenai undang nomor tahun kemungkinan mahkamah akan tentang pemilihan gubernur, bupati, terpasang dengan berlakunya dan walikota menjadi undang nomor undang juncto tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi peraturan mahkamah nomor tahun tentang konstitusi pmk) nomor tahun pedoman berbicara dalam perkara sehingga mahkamah akan perselisihan hasil pemilihan menutup mata terhadap gubernur, bupati, dan walikota, kecurangan kecurangan yang pemohon mengajukan pembatalan acap kali dilakukan oleh para penetapan perolehan suara hasil pelaku pemilu: pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun bahwa pertama tama pihak yang ketentuannya terkait memberikan apresiasi sebagaimana diatur undang undang yang setinggi tingginya terhadap sebagai berikut kebesaran hati pemohon yang ketentuan untuk mengakui tidak cukup memiliki calon pemilihan calon bupati wakil dasar atau selisih suara yang bupati dan calon walikota wakil cukup untuk mengajukan walikota permohonan php terhadap hasil pemilihan walikota dan jumlah penduduk kurang wakilwalikota tangerang selatan atau sama dengan berdasarkan maka perbedaan perolehan nomor tahun suara berdasarkan juncto peraturan penetapan perolehan suara mahkamah konstitusi pmk) hasil pemilihan oleh kpu nomor tahun kota tangerang selatan adalah bahwa pemohon telah setan jumlah penduduk lebih dari alamat yaitu mendalilkan maka mengenai penolakan dan atauberatannya terhadap berdasarkan penetapan berlakunya perolehan suara hasil nomor tahun juncto pemilihan oleh kpu kota peraturan tangerang selatan adalah mahkamah konstitusi pmk) ,5y0, nomor tahun dalam jumlah penduduk lebih lembaga php mahkamah besar dari konstitusi ini. menurut hemat maka perbedaan perolehan pihak terkait alasan alasan suara berdasarkan penolakan dimaksud seharusnya penetapan perolehan suara didalilkan dalam suatu hasil pemilihan oleh kpu permohonan pengujian kota tangerang selatan undang undang terhadap adalah undang undang dasar, jumlah penduduk lebih besar dari maka bahwa kecurigaan pemohon perbedaan perolehan suara terhadap hasil perolehan suara berdasarkan penetapan pihak terkait dalam pemilukada perolehan suara hasil tangerang selatan yaitu pemilihan oleh kpu kota diperoleh melalui serangkaian tangerang selatan adalah tindakan pelanggaran pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif hal bahwa pemohon sebagai pasangan adalah sangat mengada ada dan huruf calon walikota dan wakil walikota tidak berdasar hukum, poin pada pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun bahwawnagng undang nomor dengan jumlah penduduk 2p15 telah mengatur menurut data bps terakhir tahun mengenal lembaga lembaga berjumlah jiwa mana saja yang mempunyai sumber: kewenangan untuk memeriksa http tangselkota.bps.go.id ). pelanggaran pelanggaran huni perbedaan perolehan suara antara yang dilakukan oleh semua'pinak pemohon dengan pasangan calon yang terlibat dakara proses peraih suara terbanyak berdasarkan pemilukada: sebagai contoh penetapan hasil penghitungan suara dapat pinak mete! sampaikan sesuai ketentuan peraturan sebagaiberikut: perundang undangan, karena jumlah pelanggaran kode etik penduduk kota tangerang selatan pan penyelenggara pemilihan lebih dari satu juta jiwa, menurut diatur dalam sid pemohon paling banyak sebesar diselesaikan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu hal bahwa berdasarkan penetapan dkpp): huruf perolehan suara hasil pemilihan poin walikota dan wakil walikota pelanggaran administrasidiatur dalam pemilihan umum kota tangerang s d diproses selatan nomor: pts kpu oleh panas dan diteruskan kota tangsel x11 kepada kpu maupun instansi tentang penetapan hasil terkait: rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan sengketa pemilihan diatur umum walikota dan wakil walikota dalam s d tangerang selatan tahun diselesaikan oleh panas, adalah sebagai berikut sdr. dr. ikhsan mojo dan tindak pidana pemilihan seri. claudia chandra diatur dalam s d dengan jumlah suara gaya asal sid diselesaikan oleh sdr. drs. arsip dan| bawaslu yang berkoordinasi dan seri. ari ever dengan penyidik polri dan ariadiannie soeharto putri, jaksa melalui gakkumdu: mars agagiiumlah suara sengketa tun pemilihan yang y9): al. diatur dalam s d seri. airin machi diary, sh.mh setelah seluruh upaya administratif bawaslu telah dance dengan jumlah suara dilakukan: perselisihan hasil pemilihan dengan keseluruhan jumlah suara s d oleh mahkamah konstitusi, hal bahwa dengan demikian pemohon bahwa terkait dengan proses dan huruf pasangan calon nomor urut perolehan suara dalam poin memperoleh sebanyak pemilukada tangerang selatan suara atau sedangkan tidak ada satu pun putusan pasangan calon peraih suara hukum yang berkekuatan hukum terbanyak pasangan calon nomor tetap yang menyatakan pihak urut memperoleh sebanyak terkait telah bersalah dan atau suara atau karena melakukan pelanggaran sehingga selisih perolehan suara pemilu sebagaimana dalil antara pemohon dengan pasangan pemohon: calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah dengan demikan terbukti bahwa suara atau dalil pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara pihak hal bahwa memang besaran presentasi terkait dalam pemilukada huruf selisih perolehan suara pemohon tangerang selatan adalah poin dengan perolehan calon dengan (karena adanya pelanggaran suara terbanyak sebagaimana pemilu adalah mengada ada, tersebut atas tidak memenuhi batasan maksimum prosentase bahwa seluruh dalil pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selisih suara pemohon dengan tentang pelanggaran terstruktur, pasangan calon peraih suara sistematis dan massif yang terbanyak, sebagaimana diatur menjadi dasar mahkamah dalam ketentuan mengabulkan perkara nomor tahun tentang perselisihan hasil pemilihan perubahan atas undang undang umum php) yang sebelum nomor tahun tentang sebelumnya sebagai penetapan peraturan pemerintah yurisprudensi adalah tidak pengganti undang undang nomor berdasar karena seluruh putusan tahun tentang pemilihan mahkamah tersebut diputus gubernur, bupati, dan walikota sebelum diundangkan dan menjadi undang undang juncto berlakunya tahun peraturan dan pmk tahun mahkamah konstitusi nomor tahun tentang perubahan atas bahwa mahkamah sebagai peraturan mahkamah konstitusi pengawal konstitusi dan terlebih nomor tahun tentang|!agi tidak ada putusan yang pedoman berbicara dalam perkara menyatakan perselisihan hasil pemilihan nomor tahun juncto gubernur, bupati, dan walikota. peraturan mahkamah konstitusi pmk) hal bahwa meskipun demikian menurut nomor tahun tidak huruf hemat pemohon hasil perhitungan mempunyai kekuatan hukum poin suara yang dilakukan memohon maka dengan demikian kekuatan tidaklah hasil pemilukada yang tegak hukum lurus dengan semangat nilai nilai nomor tahun tetap demokrasi karena hasil perhitungan mengikat dan mempunyai suara tersebut diperoleh melalui kekuatan hukum termasuk serangkaian tindakan manipulatif, mahkamah konstitusi, syarat pelanggaran dan penuh kecurangan, pemohon telah pula dengan demikian dalil pemohon mencari keadilan dari berbagai harus ditolak atau setidak saluran hukum untuk menemukan tidaknya dikesampingkan, keadilandengan pertimbangan dan jamantwumunagaema hal bahwa tugas pengadilan dalam huruf memutus suatu perkara tidak hanya poin menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegadis yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. hal ini sebagaimana disampaikan prof. mahf. hal bahwa prof. saito raharjo huruf mengatakan bahwa keadilan itu tidak poin merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal bahwa meskipun perolehan suara huruf antara pemohon dengan peraihan poin suara terbanyak terdapat selisih sebesar suara atau akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak pasangan calon diperoleh melalui serangkaian tindakan pelanggaran pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis,,hal bahwa oleh karena hasil perolehan huruf suara dalam pemilihan walikota dan poiphp.d viii dalam sengketa perselisihan pemilukada kabupaten sintang hal bahwa selain itu, mahkamah dalam huruf putusannya nomor poin php.viii dalam sengketa perselisihan pemilukada kabupaten gresik juga mempertimbangkan mk. dalam menegaan keadilan substansial (substantive justice) hal bahwa seiring dengan pendapat huruf tersebut diatas, pada praktiknya poin mahkamah pernah memutus beberapa perkara perselisihan penetapan perolehan suarabahkan melebihi hal bahwa putusan nomor huruf php.d viii dalam poin hal bahwa putusan nomor huruf php.d ix dalam poinmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal bahwa putusan nomor huruf php.d vi dalam poinhal bahwa menurut hemat pemohon, huruf pengajuan perselisihan pemilihan poisubstansial. hal bahwa jika terdapat satu huruf pelanggaran pelaksanaan pemilihan poin walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun yang bersifat terstruktur, sistematis dan maspertimbangan lebih lanjut. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pembatasan kewenangannya akan membuka potensi lahirnya perompak demokrasi oleh para sindikat penghancur demokrasi dengan dalil pembatasan mencari keadilan tersebut telah tertutup, meskipun hasil suara pemilukada diperoleh melalui pelanggaran dan kecurangan. bahwa mahkamah konstitusi telah mempunyai sejarah yang panjang dalam dalam menegakpemilihan umum sebagaimana yang diatur dalamstantifbahwa mahkamah konstitusi saat ini kembali dihadapkan dengan aturan yang mengebiri kehadirannya sebagai pengawal konstitusi dalam menegakkan demokrasi,si mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam menegakkan demokrasi dengan meletakkan segala galanya diatas kemurnian jiwa konstitusi, sebagaimana diharapkan publik. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo hal bahwa pengenyampingan ketentuan huruf batas ambang maksimum selisih poinmilihselatan tahun yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait. hal bahwa mahkamah konstitusi huruf sebagai lembaga negara pengawal poinan negara hukum yang demokratis, menjamin dihormatinya konstitusihal bahwa mahkamah konstitusi huruf sebagai garda utama penjaga poin kemurnian konstitusi dalam menegakan demokrasi sudah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpembatasan kewenangannya akan membuka potensi lahirnya perompakan demokrasi oleh para sindikat penghancur demokrasi dengan dalil pembatasan mencari keadilan melalui pelanggaran dan kecurangan. hal bahwa mahkamah konstitusi telah huruf mempunyai sejarah yang panjang poin dalam menega pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalamtansihal bahwa mahkamah konstitusi saat ini huruf kembali dihadapkan dengan aturan poin yang mengebiri kehadirannya sebagai pengawal konstitusi dalam menegakan demokrasi, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam menegaan demokrasi dengan meletakan segala segalanya diatas kemurnian jiwa konstitusi, sebagaimana diharapkan publik hal bahwa untuk memperkuat dalil huruf pemohon sebagaimana tersebut poinmemohon, demi keadilan yang hakiki dan kewibawaan demokrasi, mohon kiranya dengan kerendahan hari mahkamah konstitusi untuk memeriksa, menguji, dan mempertimbangkan proses hasil perhitungan suarakan secara terstruktur, sistematis, dan massif dan penambahl kesalahan dan pelanggaran huruf hasil perhitungan poin bahwa uud menegaskan bahwa gubernur, bupati,hal bahwa pelaksanaan asas huruf demokrasi atau asas kedaulatan poi, dan kewajibannya dago. hal bahwa untuk memastikan huruf pelaksanaan pemilukada yang poin merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] tour danai hal bahwa sesuai dengan ketentuan huruf dan peraturan poin komisi pemilihan umum nomor tahun tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan gubernur, bupatiffhal bahwa serangkaian tindakan huruf pelanggaran yang dilakukan oleh poin memohon dan pasangan calon nomorhal bahwa terkait dengan hal tersebut, huruf dalam mengemban misinya poinotomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhal bahwa dari pandangan hukum huruf atas, mahkamah dalam mengadili poinvide merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpelaksanaan rekapitulasi hal hasil penghitungan perolehan suara huruf yang dilakukan oleh memohon, poiniz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh uudita atas kata kata bijak dari mantan hakim yakni oliver wendell holmes,,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id huruf pemohon adalah keberatan terhadap poinbertanggal desember junctohal hal bahwa pokok permohonan dalam bahwa dalil pemohon hal. s d huruf permohonan keberatan dan hal. (poin s d adalah poin pembatalan hasil rekapitulasi hasil mengada ada dan pihak terkait penghitungan suara tingkat kota akan menanggapinya secara dalm pemilihan walikota dan wakil sekaligus: walikota tangerang selatan tahun ini adalah berupa pelanggaran bahwa dalil pemohon adalah terhadap proses dalam pemilu atau tidak berdasar hukum dan pemilukada yang pada akhirnya menyesatkan dan hanya berpengaruh terhadap hasil pemilu didasarkan pada asumsi secara signifikan, yakni karena pemohon belaka yaitu: terjadi secara terstruktur, sistematis bahwa dalil pemohon dan massif yang ukuran ukurannya menggambarkan adanya telah ditetapkan dalam berbagai pelanggaran pemilukada yang putusan mahkamah. hal ini terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dinyatakan dalam sebagaimana putusan pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi mahkamah nomor php.d sebelumnya yaitu nomor ix bertanggal juli php.d xi sengketa pada sengketa php provinsi hpu prov. sumatra selatan) sumatera selatan, dimana dan nomor php.d viii disebutkan bahwa . kedua, sengketa php kab. gresik) pelanggaran dalam proses pemilu gan seolah olah hal tersebut juga atau pemilukada yang berpengaruh terjadi pada pemilukada terhadap hasil pemilu atau tangerang selatan pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau| bahwa dalam proses dan pns, dugaan pidana pemilu,"dan pelaksanaan pemilukada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagainya. pelanggaran yang tangerang selatan telah seperti ini dapat membatalkan hasil berjalan lancar, dimana semua pemilu atau pemilukada sepanjang pihak penyelenggara dan berpengaruh secara signifikan, yakni terutama pihak terkait telah karena terjadi secara terstruktur, berpedoman pada azas sistematis, dan massif yang ukuran pemilihan umum yang langsung, ukurannya telah ditetapkan dalam bebas, rahasia jujur dan adil berbagai putusan mahkamah. vide: sesuai dengan peraturan dan putusan mahkamah nomor perundang undangan yang php.d xi bertanggal berlaku, juli halaman hal bahwa dalam putusan mahkamah bahwa terkait dengan dalil huruf konstitusi nomor php.d pemohon yang menyatakan poin vii bertanggal juni bahwa memohon telah pada pokoknya mahkamah melakukan pembiaran akan menegaskan bahwa pelibatan terjadinya pelanggaran dan pegawai negeri sipil pns) dalam kecurangan yang dilakukan oleh pemenangan pasangan calon pihak terkait adalah dalil yang merupakan tindakan yang menyesatkan, faktanya dalam mencederai prinsip kemandirian proses dan perolehan suara penyelenggara pemilu dan dalam pemilukada tangerang ketidaknetralan jajaran birokrasi. selatan tidak ada satu pun padahal jajaran birokrasi menurut putusan hukum yang berkekuatan pertautan perundang undangan hukum tetap yang menyatakan diharuskan bersikap netral. bentuk pihak terkait dan atau memohon bentuk pengarahan yang dilakukan telah bersalah dan atau karena oleh pejabat birokrasi baik secara melakukan pelanggaran pemilu tersurat maupun tersirat untuk sebagaimana dalil pemohon: mendukung salah satu pasangan bahwa dengan demikian dalil calon, merupakan upaya sengaja pemohon harus ditolak. untuk memengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis,vide: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii bertanggal juni halaman hal bahwa dalam penyelenggaraan huruf pemilukada walikota dan wakil poin walikota tangerang selatan tahun telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa untuk memperkuat dalil pemohon sebagaimana tersebutoleh memohon, demi keadilan yang hakiki dan kewibawaan demokrasi, mohon kiranya dengan kerendahan hati mahkamah konstitusi untuk memeriksa, menguji dan mempertimbangkan proses hasil perhitungan suara yang) secara terstruktur, sistematis dan massif yang mengakibatkan kerugian signifikan atas perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara pasangan nomor urut petahana) secara manipulatif. kesalahan dan pelanggaran hasil perhitungan suaramerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. hal jenis dan bentuk pelanggaran pemilihan walikota dan hal bahwa pada pokoknya pelanggaran bahwa dalil pemohon yang huruf yang dilakukan oleh memohon dan menyatakan bahwa pihak terkait poin pasangan calon nomor urut baik diuntungkan dengan tambahan dilakukan secara aktif maupun suara sebanyak suara secara pasif (pembiaran) selama dan sebaliknya pemohon proses pemilihan, secara sendiri kehilangan suara adalah sendiri maupun bersama sama, baik tidak berdasar dan menyesatkan, sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu (pemungutan suara) maupun pada saat pelaksanaan pemilihan bahwa pemohon tidak mampu (pemungutan suara), telah membuktikan berapa jumlah memberikan akibat yang signifikan suara pemohon yang hilang terhadap perolehan suara pemohon, tiap tiap tps pada yaitu: pelaksanaan pemilukada tangerang selatan bahwa seluruh gambaran adanya pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam bagan hal. permohonan pemohon adalah ilustrasi yang didasarkan asumsi tanpa disertai dengan bukti dan fakta hukum: bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh memohon @oud non, pihak terkait tidak pernah diuntungkan dengan hal tersebut, bahwa perolehan suara pihak terkait dalam pemilukada kota tangerang selatan adalah murni suara dan aspirasi serta amanah yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diberikan oleh segenap masyarakat kota tangerang selatan kepada pihak terkait. bahwa dengan demikian dalil pemohon harus ditolak. hal pelanggaran pasangan calon bahwa dalil pemohon dalam huruf nomor urut petahana) atas permohonannya adalah tidak poin ketentuan undang undang benar dan tidak berdasar: kedua republik indonesia nomor tahun tentang perubahan atas bahwa pihak terkait tidak ada undang undang nomor tahun melibatkan kepala desa, lurah tentang penetapan peraturan termasuk mengumpulkan dan pemerintah pengganti undang memobilisasi rt rw se kota undang nomor tahun tangerang selatan dengan tentang pemilihan gubernur, bupati, menggunakan apbd kota dan walikota menjadi undang tangerang selatan untuk undang, berupa larangan calon memenangkan pihak terkait, melibatkan kepala desa atau sebutan lain lurah dan perangkat bahwa permasalahan oleh desa atau sebutan lainfperangkat pemohon telah selesai kelurahan, berupa tindakan calon panwaskada karena tidak nomor melalui pejabat pemerintah memenuhi unsur, sebagaimana kota tangerang selatan dalam berita acara pleno mengumpulkan dan mobilisasi panwaskada, antara lain se kota tangerang selatan menggunakan apbd kota berita acara pleno nomor tangerang selatan sebagai panwaskada kota konsolidasi terselubung untuk tangsel xii tanggal memenangkan pasangan calon desember bukti pt nomor urut petahana) berita acara plenopetahana) bahwa dalil pemohon tidak huruf atas ketentuan undang benar, menyesatkan dan tidak poin undang republik indonesia nomor berdasar: ketiga tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun bahwa pihak terkait tidak adamelakukanpelanggaran pemerintah pengganti undang tahun karena undang nomor tahun faktanya sampai saat ini tidak tentang pemilihan gubernur, bupati, satupun putusan baik oleh dan walikota menjadi undang panwaskda ataupun pengadilan undang, berupa larangan pejabat yang menyatakan pihak terkait negara, pejabat aparatur sipil melakukan pelanggaran terhadap negara, dan kepala desa atau ketentuan tersebut: sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang bahwa permasalahan yang menguntungkan atau merugikan didalilkan oleh pemohon telah salah satu calon selama masa dilaporkan kepada panwaskada kampanye petahana dilarang dan telah dinyatakan selesai melakukan penggantian pejabat panwaskada kota tangerang (enam) bulan sebelum masa selatan karena tidak terbukti dan jabatannya berakhir. petahana memenuhi unsur: dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk bahkan pemohon telah kegiatan pemilihan (enam) bulan mempersoalkan perihal yang sebelum masa jabatannya berkahir, sama dalam permohonan berupa: sengketa pemilihan panwaskada kota tangerang ketidaknetralan pns asn selatan dalam register perkara pemerintah kota tangerang nomor sengketa pilkada selatan dengan melakukan xii dan panwaskada telah pengerahan masyarakat untuk memutuskan yang menyatakan memenangkan pasangan nomor permohonan pemohon tidak urut petahana): dapat diterima bukti pt berkenaan dengan netralitas pns asn pejabat pemerintah pns asn, pihak terkait kota tangerang selatan sesuai dengan surat edaran mengumpulkan dan mobilisasi menteri dalam negeri rrw se kota tangerang pendayagunaan aparatur selatan menggunakan apbd negara nomor tahun kota tangerang selatan sebagai tentang netralitas pegawai konsolidasi terselubung untuk negeri sipil dalam pemilihan memenangkan pasangan calon umum, pihak terkait telah urut petahana): mengeluarkan surat edaran nomor bpp pasangan calon nomor urut tertanggal juli tentang petahana) yang maju sebagai netralitas pegawai honorer calon kepala daerah tangerang dalam pemilihan umum selatan tahun kepala daerah walikota dan melaksanakan kegiatan wakil walikota kata pemerintah selama masa tangerang selatan, (enam) bulan berakhir masa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon: bahwa tidak benar ada mobilisasi oleh pns asn mobilisasi masyarakat yang kepada rt rw untuk dilakukan oleh lurah pendukung memenangkan pihak terkait, pasangan calon petahana) faktanya kegiatan tersebut untuk memenangkan pasangan merupakan kegiatan rutin nomor petahana) dan kesbangpolinmas setiap memberikan hadiah dan tahunnya dan pihak terkait penghargaan kepada juga tidak hadir dalam acara penyelenggara pemilihan tersebut dan telah diputuskan tingkat pps, atas keberhasilan oleh panwaskada tidak memenangkan pasangan nomor memenuhi unsur urut petahana). sebagaimana berita acara pleno nomor panwaskada kota tangsel xii tanggal desember vide bukti pt bahwa tidak benar pihak terkait memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk kampanye dan memenangkan pihak terkait, dan permasalahan tersebut juga telah selesai panwaskada kota tangerang selatan: bahwa tidak benar ada mobilisasi lurah kepada masyarakat dan tidak ada pemberian hadiah penghargaan kepada pps untuk memenangkan pihak terkait. faktanya telah diputus dan selesai panwaskada kota tangerang selatan dan tidak terbukti dan memenuhi unsur berita acara pleno nomor panwaskada kota tangsel xiipt dan berita acara pleno nomor panwaskada kota tangsel x11keempat indonesia nomor tahun bahwa pihak terkait selaku tentang perubahan atas undang petahana incumbent) tidak ada undang nomor tahun melakukan pelanggaran tentang penetapan peraturan tahun karena pemerintah pengganti undang faktanya sampai saat ini tidak undang nomor. tahun satupun putusan baik oleh tentang pemilihan gubernur, bupati, panwaskda ataupun pengadilan dan walikota menjadi undang yang menyatakan pihak terkait undang, berupa larangan calon melakukan pelanggaran terhadap dan atau tim kampanye menjanjikan ketentuan tersebut, dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi bahwa tidak benar ada money pemilih. berupa: politic yang dilakukan oleh bapak abdul rasyid karena tidak ada money politik politik uang yang pemberian uang atau apapun secara massif yang dilakukan oleh oleh bersangkutan, tim sukses tim pendukung dari nomor urut petahana) yang bahwa permasalahan ini telah dilakukan oleh bapak abdul rasyid selesai panwaskada berita ketua fraksi golkar) selaku bagian acara rapat pleno penetapan dari timses pasangan calon laporan nomor urut lp pilkada xii nomor panwaskada kota tangsel xii tanggal desember videputusan bahwa dalil pemohon tidak benar, huruf panwaskada kota tangerang menyesatkan dan mengada ada, poin selatan no: kelima sengketa pilkada x1tanggal november tentang korelasi dan signifikansinya penggunaan simbol warna dengan perolehan suara pasangan calon, berupa pemohon dengan pihak terkait, kecurangan yang dilakukan serta telah selesai ditingkatkan pasangan nomor petahana) panwaskada kota tangerang dengan menabrak putusan selatan: panwaskada kota tangerang selatan terkait dengan sengketa bahwa tidak ada yang dilanggar warna identik bagi pasangan oleh pihak terkait berkenaan petahana) yang mengakibatkan warna hijau toska terkait kerugian bagi pemohon. panwaskada yang tertuang dalam keputusan sengketa no: sengketa pilkada x1 tanggal november bahwa warna hijau kebiruan dan atau hijau toska atau hijau dapat terus dipergunakan oleh pasangan calon nomor urut airin machi diary benyamin dance) dalam kegiatan kampanye hingga batas waktu yang diatur oleh uu: dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan diindonesia keenam nomor tahun tentang bahwa pihak terkait selaku perubahan atas undang undang petahana incumbent) tidak ada nomor tahun tentang melakukan pelanggaran penetapan peraturan pemerintah tahun karena pengganti undang undang nomor faktanya sampai saat ini tidak tahun tentang pemilihan satupun putusan baik oleh gubernur, bupati, dan walikota panwaskda ataupun pengadilan menjadi undang undang, berupa yang menyatakan pihak terkait pengabaian asas pemilihan dimana melakukan pelanggaran terhadap pemilihan seharusnya dilaksanakan ketentuan tersebut: secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, bahwa pencoblosan kali, tidak jujur, dan adil dengan terjadinya ada kaitannya sama sekali pemilihan (pencoblosan) oleh dengan pihak terkait, karena pemilih lebih dari dua kali. pihak terkait tidak. pernah menginstruksikannya, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa permasalahan pencoblosan dua kali, oleh panwaskada telah ditangani dan dinyatakan selesai menjadi kewenangan kepolisian untuk menindaklanjutinya, dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak: hal pelanggaran terhadap bahwa dalil pemohon tidak benar, huruf undang undang republik indonesia menyesatkan dan mengada ada, poin nomor tahun tentang ketujuh perubahan atas undang undang bahwa pihak terkait selaku nomor tahun tentang petahana incumbent) tidak ada penetapan peraturan pemerintah melakukan pelanggaran pengganti undang undang nomor tahun karena tahun tentang pemilihan faktanya sampai saat ini tidak gubernur, bupati, dan walikota satupun putusan baik oleh menjadi undang undang, berupa panwaskada ataupun pengadilan penyiapan tps depan rumah yang menyatakan pihak terkait dan yang mengakibatkan melakukan pelanggaran terhadap pemilih tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut, haknya untuk memilih secara bebas bahwa penentuan lokasi tps merupakan kebijakan memohon dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pihak terkait, dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan tolak: hal pelanggaran berupa adanya catatan bahwa dalil pemohon sama huruf kejadian khusus dan atau sekali tidak jelas, karena tidak poin keberatan saksi dalam pelaksanaan ada kaitannya dengan pihak kedelapan rekapitulasi hasil penghitungan terkait: perolehan suara tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil faktanya berdasarkan hasil walikota tangerang selatan: review oleh tim pihak terkait bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat tps, saksi pemohon menandatangani form model kwk dan tidak mengajukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keberatan tingkat tpsbahwa dalil pemohon tidak benar huruf undang undang republik indonesia dan tidak berdasar, poin nomor tahun tentang kesembilan perubahan atas undang undang bahwa tidak benar pihak terkait nomor tahun tentang melakukan pelanggaran terhadap penetapan peraturan pemerintah tahun pengganti undang undang nomor karena faktanya sampai saat ini tahun tentang pemilihan tidak satupun putusan baik oleh gubernur, bupati, dan walikota panwaskada ataupun pengadilan menjadi undang undang, berupa yang menyatakan pihak terkait penggunaan fasilitas dan anggaran melakukan pelanggaran terhadap pemerintah dan pemerintah daerah ketentuan tersebut: untuk kegiatan kampanye pasangan calon petahana), berupa bahwa tidak benar penggunaan apbd tahun penggunaan apbd tahun untuk mempengaruhi sebagaimana didalilkan penyelenggara pemilihan dan pemohon. faktanya organisasi massa, serta basis penggunaan abdi untuk pemilih melalui penggalian penyelenggaraan pemilihan dana bantuan sosial dan hibah, adalah sebagai amanat penggunaan fasilitas pemerintah tahun junto daerah berupa kendaraan dinas tahun dan surat untuk kepentingan kampanye menteri dalam republik paslonmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id belanja hibah untuk kegiatan penyelenggaraan pemilukada. bahwa berkenaan dengan dana hibah dalam apbd murni tahun anggaran telah dialokasikan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang telah ditetapkan dalamdimana kota tangerang selatan belum diikutkan sebagai salah satu peserta dalam pilkada serentak tahun sehingga dana hibah dalam apbd murni tahun anggaran tidak ada kaitannya sama sekali dengan pihak terkait dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun karena telah direncanakan sejak tahun dan ditetapkan pada tanggal januari bahwa pihak terkait tidak pernah menggunakan kendaraan dinas dalam kampanye pihak terkait. berkenaan dengan permasalahan tersebut telah selesai panwaskda sebagaimana dalam berita acara pleno nomor panwaskada kota tangsel xii tanggal desember bukti pt terlebih lagi anggota dprd provinsi banten yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dimaksud pemohon bukanlah tim pemenangan pihak terkait yang terdaftar kpu dalam form model bc1 kwk bukti pt dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan tolak: hal uraian peristiwa pelanggaran pemilihan walikota dan hal memohon tidak melaksanakan bahwa dalil pemohon dalam hal huruf proses pemutakhiran data tahap ke s d poin tidak benar, poin dari data data pemilih sementara menyesatkan dan tidak berdasar dps) menjadi data pemilih tetap dan akan ditanggapi sekaligus: dpt), bahwa, memohon tidak bahwa tidak benar ada melaksanakan proses pelanggaran dalam penyusunan pemutakhiran data tahap ke ll daftar pemilih tetap dpt), tidak dari data daftar pemilih benar ada permufakatan sementara dps) menjadi data terselubung antara memohon pemilih tetap dpt) dengan pihak terkait dan tidak sebagaimana yang diatur dalam benar untuk mempermudah pkpu tahun tentang tindakan kecurangan yang tahapan, program, dan jadwal dilakukan oleh pihak terkait penyelenggaraan peduli dalam rangka menutupi gubernur dan wakil gubernur, kecurangan pihak terkait, karena bupati, dan wakil bupati, penyusunan dpt dilakukan walikota dan wakil walikota, bersama sama tim pemenangan dimana pada lampiran memohon masing masing pasangan calon sebagai penyelenggara dan panwaskada, berkewajiban menjalankan tahapan proses yang justru pihak terkait menilai dalil diperintahkan peraturan pemohon tidak bisa diverifikasi perundang undangan, dengan kebenarannya, alasan sebagai berikut bahwa sepengetahuan pihak terkait berkaitan dengan dpt, bahwa pemohon telah memohon telah melaksanakan menyampaikan keberatan pemutakhiran daftar pemilih mulai kepada memohon atas data gari dp4, dps, dpt dan dpt.tb daftar penduduk potensial sesuai dengan peraturan kpu pemilih pemilihan dp4) tahun tentang yang disingkronisasi dengan pemutakhiran data dan daftar daftar pemilih terakhir pemilih dalam pemilihanyek permohonan ago: bahwa untuk memastikan pelaksanaan pemilukada yangsesuai dengan ketentuanbahwa serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagai daftar pemilih gubernur dan wakil gubernur, sementara dps) untuk bupati dan wakil bupati dan atau tahap walikota dan wakil walikota. pertama)sebagaimana pihak terkait melihat memohon pkpu tahun telah melakukan upaya cukup menegaskan dalam lampiran serius untuk menjamin tidak kegiatan pada tahapan terdapatnya pemilih fiktif dan atau persiapan point mengenai ganda dalam proses sinkronisasi, dimana pokok pemutakhiran data, keberatan pemohon adalah adanya temuan data bahwa dalam pemutakhiran bermasalah berupa nomor daftar pemilih, memohon nkk daftar pemilih tidak bersama sama dengan tim jelas (kosong), masih pemenangan masing masing tercantumnya nama nama pasangan calon termasuk pemilih yang telah meninggal pemohon, pihak terkait dan dunia dan adanya nama| panwaskada kota tangerang anggota tni polri, yang selatan telah melakukan oleh pemohon telah tahapan, antara lain menghitung jumlahnya sebesar data pemilih pada tanggal september bermasalah untuk diperbaiki telah dilakukan rapat pada daftar pemilih pleno rekapitulasi dan sementara dps). penetapan daftar pemilih sementara dps) tingkat kota tangerang selatan bahwa memohon tidak dalam pemilihan walikota dan menyelesaikan keberatan wakil walikota tangerang pemohon atas temuan selatan tahun data bermasalah sebagaimana dalam tertuang sebagaimana tersebut diatas, dalam keputusan kpu kota dibuktikan dengan penetapan tangerang selatan nomor rekapitulasi daftar pemilih pts kpu kota tangsel hasil pemutakhiran tingkat dan kabupaten.kota untuk berita acara nomor ditetapkan sebagai daftar| ba ix bukti pt pemilik sementara dps) yang dalam dps jumlah masih menyisakan sejumlah pemilih sebanyak data bermasalah pemilih, berdasarkan hasil dengan model permasalahan rekapitulasi daftar pemilih yang sama yaitu nomor sementara dari tiap tiap nkk daftar pemilih tidak kecamatan: jelas (kosong), masih tercantumnya nama nama pemilih yang telah meninggal bahwa terhadap dps tersebut dunia, dan adanya nama telah pula dilakukan perbaikan anggota tni polri bukti oleh memohon bersama merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sama dengan masing masing tim pasangan calon termasuk pemohon, yang bahwa dalam daftar pemilih lalu ditetapkan dapat rapat sementara dps) yang pleno terbuka rekapitulasi masih terdapat data pemilih daftar pemilih sementara bermasalah tersebut, hasil perbaikan disp) dan sebelum ditetapkan menjadi penetapan daftar pemilih daftar pemilih tetap dpt)| tetap dpt) dalam pemilihan oleh memohon harus melalui walikota dan wakil walikota tahapan perbaikan daftar tangerang selatan tahun sementara dps) melalui pada tanggal oktober pengumuman dan tanggapan yang tertuang dalam masyarakat terhadap daftar keputusan kpu tangsel pemilih sementara dps)| pts kpu kota tangsel yang menurut hukum harus tentang dilaksanakan pemutakhiran penetapan rekapitulasi daftar data dan daftar pemilih pemilih sementara hasil tahap dua) pada perbaikan disp) dan tanggal september penetapan daftar pemilih sebagaimana ditegaskan tetap dpt) dalam pemilihan dalam pkpu tahun| walikota dan wakil walikota pada kegiatan tahap tangerang selatan tahun persiapan point huruf dan berita acara nomor angka tentang perbaikan ba x bukti pt daftar pemilih sementara dimana jumlah pemilih dalam dps). bukti daftar pemilih tetap sebanyak pemilih: bahwa pada faktanya memohon tidak. melakukan tahapan perbaikan tahap bahwa setelah ditetapkannya (dua) yakni perbaikan data dpt, memohon telah pula pemilih dari daftar pemilih kembali melakukan sementara apps) menjadi pencernaan ulang terhadap daftar pemilih tetap dpt, dalam rangka bermasalah sebesar melaksanakan surat edaran dalam daftar pemilih tetap kpu nomor dpt), dan oleh karena itu kpu tertanggal tindakan memohon tersebut oktober terhadap dpt telah melanggar ketentuan bukti pt dimana pkpu tahun berdasarkan hasil pada kegiatan tahap pencernaan oleh persiapan point huruf memohon telah ditetapkan angka tentang perbaikan daftar pemilih tetap menjadi daftar pemilih sementara sebanyak pemilih, dps), hal tersebut tidak sesuai surat keputusan kpu luput juga disampaikan oleh tangerang selatan nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksi mandat pemohon pts kpu kota tangsel dalam catatan khusus x1 tentang dan atau keberatan saksi pencernaan ulang daftar dalam pelaksanaan pemilih tetap dpt) dalam rekapitulasi hasil pemilihan walikota dan wakil penghitungan perolehan walikota tangerang selatan suara tingkat kota dalam tahun beserta berita pemilihan walikota dan wakil acara nomor ba xi walikota tahun form tertanggal november model db2 kwk): bukti bukti pt bahwa dalam daftar pemilih tetap dpt) yang ditetapkan bahwa memohon bersama termh sejumlah sama dengan tim yang didalamnya terdapat pemenangan pasangan data bermasalah| salon masing masing tersebut dijadikan sebagai termasuk pemohon telah pula rujukan jumlah banyaknya menyetujui terkait adanya pencetakan kertas suara dan daftar pemilih tetap undangan himbauan pemilih tambahan satu dpt model form dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh memohon, yang selanjutnya bahwa kesengajaan tertuang dalam surat memohon untuk tidak keputusan kpu tangerang melaksanakan perintah selatan nomor pts kpu pkpu tahun kota angel pada kegiatan tahap tentang persiapan point huruf rekapitulasi daftar pemilih angka perihal perbaikan tetap tambahan tb daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih dps) yang menyisakan tetap tambahan tb daftar pemilih bermasalah dalam pemilihan walikota sebesar daftar pemilih dan wakil walikota merupakan gerbang masuk tangerang selatan tahun (awal permufakatan tertanggal oktober terselubung antara memohon dan berita acara nomor: dengan paslon ba x bukti pt petahana) untuk mempermudah celah tindakan kecurangan yang termasuk memohon telah dilakukan oleh pasangan melakukan pencernaan calon petahana). dan kembali terhadap dpt dan pada berikutnya pemohon dpt sebagaimana telah pula melaporkan notulensi rapat pencernaan tindakan memohon yang dpt dpt pada hari sabtu tidak menyelesaikan daftar november kantor kpu kota tangerang selatan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemilih bermasalah yang dihadiri pula oleh tim tersebut kepada bawaslu pemenangan pemohon bukti akan tetapi secara pt kemudian hasil bersamaan selain laporan ini pencernaan ditindaklanjuti ada jenis laporan oleh memohon dengan pemohon kepada bawaslu membuat berita acara kota tangerang selatan ba xi tentang sampai pemilihan tanggal pencernaan daftar pemilih desember dilakukan tetap dan daftar pemilih tidak diputuskan (mengambang tetap tambahan dpt samapai sekarang) dan tertanggal november kemudian pemohon bukti pt berkeberatan atas kinerja bawaslu kota tangerang bahwa dengan tahapan tahapan selatan akhirnya pemohon yang telah dilalui dan mengadukan pada bawaslu dilaksanakan memohon bersama yang pada saat ini sama tim pemenangan masing menyampaikan pada masing pasangan calon, pemohon terhadap data termasuk dihadiri dan disetujui bermasalah tersebut harus pula oleh pemohon serta dihadiri dilakukan investigasi oleh panwaskada kota mendalam terkait laporan tangerang selatan,maka tidak tersebut. hal tersebut tidak benar dalil pemohon yang luput juga disampaikan oleh mendalilkan ada pelanggaran saksi mandat pemohon dalam penyusunan dpt, dalam catatan khusus dan atau keberatan saksi dengan demikian dalil pemohon dalam pelaksanaan haruslah dinyatakan ditolak.pemohon telah mempertanyakan kepada memohon jumlah daftar data penggunaanftar hadirform model beserta lampiran kartu tanda penduduk ktp)an jumlah daftar hadir pengguna yang menggunakan hak pilih form model khususnya untuk jumlah daftar data pengguna hak pilih dalam daftar pemilumodel kecurangan lainnya lagi lagi berasal dari ketidakpastian dpt yang ber: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa model pelanggaran memohon yang telah memperlancar tin dan wakil gubernur, bupati,faktanya sisa undangan himbauan pemilihan:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih form model untuk colokan dengan sisa undangan himbaua:ma perbuatan memohon tersebut telah mempengaruhi perolehan suara pemohon:n jumlah sisa undangan himbauan pemilih model form sehingga melalui distribusi form model gunakan untuk melakukan mobilisasi pemilih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untuk memenangkan pasangan calon petahana),tas yang sangat beririsan dengan basis pemilih pemohon:tas yang merupakan basis pemilih pemohon. hal ketidaknetralan pns asn bahwa dalil pemohon tidak benar, huruf pemerintahan kota tangerang menyesatkan dan tidak berdasar, poin selatan dengan melakukan bahwa berkenaan dengan buku pengerahan masyarakat untuk menata tangsel, sudah, sedang memenangkan pasangan urut dan akan dilaksanakan perlu petahana) pihak terkait jelaskan sebagai berikut bahwa pada tanggal bahwa buku menata tangsel september bertempat sudah, sedang dan akan kantor kelurahan pondok karya dilaksanakan berisi visi misi dan dengan mengundang dan program kerja pemerintahan kota serta para tokoh masyarakat tangerang selatan dari tahun dilaksanakan konsolidasi untuk s d bukti pt pemenangan pasangan calon adalah program rutin pemerintah nomor petahana) dengan kota tangerang selatan dari membagi bagikan buku yang badan perencanaan berjudul menata tangsel, pembangunan daerah sudah, sedang dan akan bappeda) yang telah dirancang dilaksanakan yang pada intinya pada tahun dalam rpm mengandung kampanye tahun s d dan jauh kepemimpinan pasangan calon hari sebelum adanya penetapan petahana bukti pasangan calon walikotadan wakil bukti bukti walikota oleh memohon. disamping itu bappeda juga telah menerbitkan secara rutin merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id buku buku, antara lainpersoalan mengenai buku buku tersebut telah selesai panwaskada sebagaimana berita acara pleno lp pilkada xii bukti pt bahwa pembuatan dan penyebaran buku sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon adalah sebagai upaya keterbukaan informasi mengenai perkembangan kota tangerang selatan serta untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yang berdasarkan pada tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,, peraturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang anggaran pendapatan belanja daerah kota tangerang selatan tahun bahwa ada atau tidak ada pilkada perencanaan pembangunan harus dibuat berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional: dengan demikian dalil pemohon tersebut cenderung mengada ada dan tidak benar, sehingga dalil pemohon harusnya ditolakbahwa apa yang didalilkan november bertepatan pemohon adalah tidak mendasar dengan pelaksanaan kampanye dan tidak benar. terbuka urut bahwa pada dasarnya kehadiran ditemukan banyaknya kehadiran satpol dalam acara pns asn yang dalam hal ini kampanye terbuka pihak terkait adalah satpol kota sudah menjadi tupoksi dari tangerang selatan dengan satpol sebagai bagian dari menggunakan atribut resmi pengamanan dan menjaga pns asn dalam acara tersebut. ketertiban umum selama bukti bukti bukti berlangsungnya pilkada serentak tahun bahwa kehadiran satpol sesuai surat edaran mentri tersebut tidak wajar, dan tidak dalam negeri nomor ditemui selain pada saat tentang pelaksanaan kampanye terbuka peningkatan kesiapsiagaan dan paslon nomor urut sementara keterlibatan satuan polisi hal ini tidak terjadi pada saat pamong praja dan satuan kampanye pasangan nomor urut perlindungan masyarakat dalam atau pada saat kampanye penyelenggaraan pemilihan pemohon: kepada daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun bukti pt selain itu, satpol tidak hanya datang pada saat kampanye terbuka pasangan calon urut saja, tetapi juga satpol juga hadir dalam kampanye terbuka pasangan calon urut dan pasangan calon urut lapangan alap alap. hal ini dibuktikan dengan adanyamengenaimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan pasangan calonmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkumpulan dokume2damerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idfoto kehadiran kampanye pihak terkait( bukti pt bahw1 telah dinyatakan bahwa dugaan pengerahan asn satpol pp) pada kampanye terbuka pasangan calon urut tidak cukup alat bukti dan selesai panwaskada kota tangerang selatan vide bukti pt sehingga dari bukti bukti tersebut kedatangan satpol dalam kampanye terbuka pasangan calon urut merupakan tugas dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketentraman serta ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kota tangerang selatan dan bukan pengerahan asn. dengan demikian dalil pemohon adalah tidak benar, sehingga dalil pemohon haruslah ditolak bahwa masih dalam hari yang sama bahwa dalil pemohon tidak benar, tanggal desember menyesatkan dan mengada ada, bertepatan dengan kampanye bahwa pihak terkait tidak ada terbuka pasangan calon nomor menginstruksikan pns asn untuk urut3 petahana) secara jelas berkampanye dalam kampanye tertangkap pns asn yang bernama terbuka pihak terkait pada ius staf dinas perhubungan kota tanggal desember tangerang selatan) terlibat aktif karena kampanye terbuka pihak berkampanye dengan memakai kaus terkait dilaksanakan pada atribut pasangan nomor urut tanggal november petahana). bukti bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti dalil pemohon ini bertolak belakang dengan fakta yang justru pihak terkait memberikan instruksi kepada pns asn untuk bertindak netral, (vide bukti pt bahwapermasalahan yang didalilkan pemohon telah selesai panwaskada kota tangerang selatan,sebagaimanditolak. bahwa pns asn dalam bahwa dalil pemohon mengenai kampanye paslon nomor urut kampanye massif paslon melakukan kampanye massif adalah tidak berdasar, dalam kegiatan gerak jalan hut menyesatkan dan mencari tangsel yang ke kecamatan mencari kesalahan: pulang bukti bukti bahwa dalil pemohon tidak ada buktiyang dilaporkan pemohon dalam laporan nomor lp pilkada x11 tertanggal desember dalam melaporkan dugaan pelanggaran ini berdasarkan berita dcmedia sosial dan tidak melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya, hal ini berdasarkan putusan panwaskada kota tangerang selatan yang tertuang dalam berita acara rapat pleno penetapan laporan nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lp pilkada x11 tertanggal desember nomor panwaskada kota tangsel x11 vide bukti pt bahwa terlihat pemohon selalu mencari cari kesalahan pihak terkait yang track rekornya selalu patuh pada peraturan perundang undangan. hal ini dibuktikan dengan beberapa laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait yang diputuskan panwaskada kota dinyatakan tidak terbukti, sehingga dalil pemohon harusnya ditolak bahwa sesuai ketentuan bahwa dari dalil dalil pemohon undang undang republik dimana pihak terkait telah indonesia nomor tahun melanggar tentang penetapan peraturan undang undang republik pemerintah pengganti undang indonesia nomor tahun undang nomor tahun (tentang penetapan peraturan tentang pemilihan gubernur, bupati, pemerintah pengganti undang dan walikota menjadi undang undang nomor tahun undang, disebutkan bahwa, dalam tentang pemilihan gubernur, kampanye, pasangan calon dilarang bupati, dan walikota menjadi melibatkan aparatur sipil negara, undang undang adalah tidak anggota kepolisian negara benar, tidak berdasar, sehingga republik indonesia, dan anggota dalil pemohon harusnya ditolak tentara nasional indonesia . bahwa apa yang dialihkan bahwa tindakan paslon nomor urut pemohon adalah tidak benar. yang dalam hal ini pejabat petahana bahwa pihak terkait petahana yang melakukan kampanye telah patuh dan taat serta ditemukan banyaknya kehadiran berpegang teguh kepada pns asn yang dalam hal ini peraturan perundang undangan diantaranya juga para kepala baik dalam tahun sekolah tangerang selatan|jo tahun terbukti secara nyata bahwa peraturan kpu tahun pasangan nomor urut telah maupun peraturan bawaslu melibatkan aparatur sipil negara tahun 2015sebagai petahana dalam kegiatan kampanyenya incumbent sudah barang tentu menjadi kewajiban untuk memberikan teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat termasuk aparatur pemerintahan kota tangerang selatan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa berdasarkpt pihak terkait telah mengeluarkan surat edaran nomor:bukti pt sehingga dalil pemohon haruslah ditolak. hal mobilisasi rt rw se kota bahwa dalil pemohon tidak benar, huruf tangerang selatan menggunakan menyesatkan dan mengada ada, poin apbd kota tangerang selatan bahwa pihak terkait tidak ada sebagai konsolidasi terselubung melakukan mobilisasi rt rw se untuk memenangkan pasangan kota tangerang selatan untuk calon nomor urut petahana) memenangkan pihak terkait: bahwa pada tanggal faktanya kegiatan bagi rt rw november bertempat tersebut adalah program rutin hotel griya studi, griya bogor, dari kesbangpolinmas setiap kesbangpolinmas kota tahunnya, sebagaimana dalam tangerang selatan laporan kegiatan dan foto mengumpulkan seluruh ketua kegiatan tahun hotel dan ketua seluruh kota grand prioritas, jalan raya tangerang selatan untuk puncak km. cisarua bogor, mengikuti kegiatan peningkatan bukti pt kewaspadaan bahaya paham kegiatan pada tanggal radikalisme dan tindak kekerasan november adalah kegiatan bagi rt rw se kota tangerang peningkatan kewaspadaan selatan pada kegiatan bahaya paham radikalisme dan peningkatan toleransi dan tindakan kekerasan bagi rt rw kerukunan dalam kehidupan se kota tangerang selatan beragama pada badan kegiatan) kota tangerang kesbangpolinmas tahun selatan tahun dilaksanakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id anggaran sebagaimana setiap tahunnya. kegiatan ini undangan yang diberikan sudah dilaksanakan sebanyak kesbangpolinmas, tertanggal (delapan) kali. kegiatan ini sesuai november bukti dengan rencana pembangunan bahwa pertemuan bogor yang jangka menengah daerah kota dilakukan oleh kesbangpolinmas tangerang selatan dalam perda sehari setelah jadwal kampanye nomor tahun tentang pasangan urut petahana) rmd kota tangerang. faktanya pada tanggal november pihak terkait tidak menghadiri adalah kedok dan tipu muslihat, acara tersebut, sehingga tidak dimana pada intinya kegiatan ada materi dan atau muatan tersebut adalah dalam rangka kampanye yang dilakukan oleh menggerakan struktur pihak terkait untuk pemerintahan sampai pada memenangkan pihak terkait. tingkat rt rw dalam justru kegiatan tersebut diisi oleh memenangkan pasangan calon berbagai narasumber dari nomor urut petahana, dengan berbagai institusi, antara lain alasan hukum sebagai berikut dosen praktisi dari univ. dengan mencermati tema sahid jakarta: kegiatan adalah suatu yang kepolisian resor ganjil kewaspadaan tangerang selatan: bahaya paham radikalisme komisi dprd tangerang dan tindak kekerasan bagi selatan: bukti pt rt rw se kota tangerang bahwa kegiatan ini merupakan selatan pada kegiatan program dan kegiatan sesuai peningkatan toleransi dan dengan rencana pembangunan kerukunan dalam kehidupan jangka menengah daerah yang beragama pada badan tertuang dalam perda kota kesbangpolinmas tahun tangerang selatan nomor anggaran (objek tahun tentang rencana kegiatan kekerasan bagi pembangunan jangka menengah rt rw), daerah kota tangerang selatan: bahwa dalam undangan sehingga dalil permohonan terhadap rt rw se kota pemohon mengenai mobilisasi tangerang selatan tersebut rt rw se tangsel menggunakan persyaratan mengisi apbd untuk kegiatan biodata tersebut dan peningkatan toleransi dan membawa surat tugas dari kerukunan antar umat beragama kelurahan masing masing, bogor tanggal november bahwa menurut informasi tidak terbukti dan rt rw yang mengikuti harus ditolak kegiatan terbuat telah bahwa dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak tidak ada muatan materi (tiga) kali yang proses kampanye yang disampaikan keberangkatannya untuk memenangkan pihak dilakukan pengisian biodata terkait, sebagaimana dan surat tugas dari dinyatakan yang disampaikan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kelurahan rt rw yang peserta kegiatan dan bersangkutan, narasumber bukti pt bahwa dalam surat undangan pertemuan bahwa dalil pemohon berkenan kesbangpolinmas bogor dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana disebut oleh kesbangpolinmas telah mengundang rt rw se | selesai ditingkat panwaskada kota tangerang selatan, kota tangerang selatan tidak akan tetapi faktanya tidak memenuhi unsur kampanye undangan tersebut oleh para dan atau pengkondisian lurah lurah se kota pemenangan pihak terkait, tangerang selatan hanya sebagaimana dalam berita acara mengundang dan atau pleno panwaskada tangerang menugaskan rt rw. yang selatan nomor siap mendukung panwaskada pemenangan pasangan kota tangsel xii tanggal petahana, dengan kata lain desember vide bukti pt bahwa yang diundangkan tidak semua rt rw se kota dengan demikian permohonan tangerang selatan pemohon haruslah dinyatakan melainkan rt rw pilihan tidak dapat diterima. saja yang dipastikan bersedia mendukung pasangan calon nomor petahana: bahwa banyak rt rw (tujuh) kecamatan se kota tangerang selatan yang tidak terkonfirmasi kesediaannya mendukung pasangan calon nomor petahana oleh para lurah tidak diri tahu'uang dikondisikan: bahwa pertemuan tersebut diperkuat dengan bukti foto merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbut sambil menunjukan simbol nomor urut pasangan nomor petahanaurut petahana paling sedikit kemenangan lebih dari suara dimasing masing tps rt rw pendukung calon nomor petahana hal penyiapan tps depan rumah bahwa dalil pemohon tidak jelas, huruf dan sebagai tindak lanjut mengada ada dan menyesatkan, poin konsolidasi dan mobilisasi dan rw, yang mengakibatkan pemilih bahwa yang menentukan lokasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak dapat menggunakan makna dan kebijakan penentuan lokasi untuk memilih secara bebas dan tempat pemungutan suara tps) menguntungkan pasangan calon sepenuhnya adalah menjadi nomor petahana. kewenangan memohon, dan tidak bahwa data sebaran lokasi intervensi dalam bentuk apapun tempat pemungutan suara dari pihak terkait, berbagai wilayah lingkungan dan yang kesemua pengurus bahwa dalil pemohon yang dan berafiliasi dengan menyatakan adanya arahan untuk pasangan calon nomor memilih pihak terkait kepada bahwa sesuai tinjauan pemilih, adalah dalil yang dilapangan pada saat pemilihan mengada ada karena saat pemilih tps tps pada lingkungan mencoblos surat suara dalam bilik rt rw yang terkondisikan, suara sepenuhnya dalam ditemukan fakta adanya arahan keadaaan merdeka dan bebas untuk memilih pasangan calon sambil memperhatikan surat dengan bentuk arahan suara bukan melihat orang orang berupa kode jari, kode suara, dan yang ada tps, dan tidak dapat ekspresi wajah yang dilakukan dipastikan nantinya kepada siapa oleh pengurus dan yang akan memberikan suaranya mengarahkan pada pasangan kepada pasangan calon mana, calon sehingga pemilih tidak dapat menggunakan bahwa faktanya diseluruh tps haknya untuk memilih secara sebagaimana didalilkan oleh bebas: pemohon seluruh saksi pemohon bahwa tindakan pengkondisian yang hadir tingkat tps, tersebut dilakukan rt rw yang menandatangani berita acara menjadi timses pasangan calon dalam form. .kwk tidak nomor urut tps tps mengajukan keberatan dalam tersebut semua wilayah form. .kwk,( vide bukti pt kecamatan tangerang selatan, sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan dari amanat dkk bahwa pernyataan dari orang kecamatan ciputat timur orang sebagaimana disebutkan bukti saiful imam dkk pemohon tidak memiliki nilai kecamatan serpong bukti kebenaran yang mengikat karena komarudin dkk pernyataan tersebut dibuat kecamatan pondok aren bukti berdasarkan subjektivitas yang syamsul anwar membuatnya, kecamatan setu bukti fikri dkk kecamatan ciputat bahwa sejak dilakukan proses bukti asep haryana pemungutan suara, sampai dkk kecamatan pulang dengan penghitungan suara bukti tingkat tps tidak ada temuan bahwa adapun data tps tps panwaskada terkait pelanggaran yang dikondisikan sesuai sebagaimana didalilkan oleh sebaran kecamatan pemohon, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagaimana pernyataan diatas, adalah sebagaimana dikuatkan bahwa terkait adanya kegiatan bukti yang dilakukan oleh bahwa tindakan tersebut kesbangpolinmas, tidak ada berpengaruh signifikan terhadap kaitannya dengan penentuan meningkatkan perolehan suara lokasi tempat pemungutan suara pasangan calon dan tentu tps), saja berpengaruh signifikan pada pengurangan perolehan suara sehingga perolehan suara pihak pemohon, terkait sebagaimana didalilkan bahwa data sebaran lokasi oleh pemohon adalah tempat pemungutan suara perolehan dari pelaksanaan depan rumah rt rw, perolehan pemungutan suara yang suara pasangan calon dan dilakukan secara langsung, selisih suara pasangan calon umum, bebas dan rahasia dengan suara pemohon seluruh tps, termasuk tps tps bersesuaian rencana yang yang didalilkan oleh pemohon bogor dengan kemenangan lebih tps kelurahan, dari suara dimasing masing tps, dimana hal tersbut dengan demikian dalil pemohon dapat merinci pemohon tidak terbukti dan sebagaimana berikut ini haruslah dinyatakan tolak: ciputatadalah kelurahan cipayung ada tps, kelurahan ciputat ada tps, kelurahan sawah baru ada tps kelurahan sawah lama ada tps, kelurahan serta ada tps, kelurahan serta indah ada tps bukti ciputat timurkelurahan pondok kanji ada tps, kelurahan rengas ada tps, kelurahan sempoa ada tps, kelurahan dirender ada tps, kelurahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwaas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yangepada kitapun rincian dalil dalil permohonan keberatan pisangan ada tps, kelurahan ada cempaka putih ada tps bukti setukranggan ada tps, kelurahan kademangan ada tps, kelurahan muncul ada tps, kelurahan setu ada tps, kelurahan babakan ada tps, kelurahan bakti jaya ada tps bukti pondok arenpondok kacang timur ada tps, kelurahan pondok karya ada tps, kelurahan pondok betung ada tps, kelurahan pondok aren ada tps, kelurahan pondok kacang barat ada tps, kelurahan jurang mangu timur ada tps, kelurahan jurang mangu brat ada tps, kelurahan perigi lama ada tps, kelurahan perigi baru ada tps, kelurahan pondok jaya ada tps, kelurahan pondok pucung ada tps bukti pulabambu apus ada tps, kelurahan kedung merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d ada tps, kelurahan pondok benda ada tps, kelurahan pulang barat ada tps, kelurahan pulang timur ada tps, kelurahan benda baru ada tps, kelurahan pondok cabe ilir ada tps, kelurahan pondok cabe udik ada tps bukti serpocrater ada tps, kelurahan melenggang ada tps, kelurahan rawa mekar jaya ada tps, kelurahan serpong ada tps, kelurahan rawa buntu ada tps, kelurahan lengkong gudang ada tps, kelurahan lengkong gudang timur ada tps, kelurahan lengkong wetan ada tps bukti serpong utara jumlah tps yang teridentifikasi dekat rumah rt rw 98dengan selisih suara antara pemohon dengan paslon kelurahan lengkong karya ada tps, kelurahan paku alam ada tps, kelurahan peluang ada tps, kelurahan paku jaya ada tps, kelurahan pakulonan ada tps, kelurahan pondok jagung ada tps, kelurahan pondok jagung timur ada tps bukti dengan jumlah total tps jumlah selisih suara dan jumlah total kelurahan bahwa dari data tersebut merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo durut petahana berupa mengarahkan rt rw melalui struktur pemerintahan dari:pilkada x11 bukti hal pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon adalah huruf petahana) yang maju sebagai calon tidak benar. poin kepala daerah tangerang selatan tahun melaksanakan kegiatan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah selama masa (enam) menteri pekerjaan umum bulan berakhir masa jabatan yang prt m tertanggal mengakibatkan kerugian bagi agustus tentang tim ahli pemohon, bangunan gedung tag). bahwa untuk menjamin bahwa pasangan nomor urut terwujudnya bangunan gedung merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagai petahana calon kepala tertentu yang memenuhi daerah melantik tim ahli persyaratan administratif dan bangun dan gedung selama persyaratan teknis bangunan masa jabatan sudah berkurang gedung yang sesuai dengan dari (enam) bulan, perbuatan fungsinya guna mewujudkan mana yang dilakukan calon bangunan gedung yang walikota nomor urut fungsional, maka perlu dibentuk petahana) telah menimbulkan tim ahli bangunan gedung, hal kerugian bagi pemohon akibat ini sesuai dengan amanat perda ketidaknetralan dengan kota tangerang selatan nomor pemanfaatan dari calon nomor tahun tentang perubahan urut petahana), atas peraturan nomor tahun bahwa kegiatan tersebut tentang bangunan dilakukan pada tanggal. gedung,( bukti pt oktober sekitar pukul wib bertepatan aula kantor dari penjelasan atas, bahwa walikota tangerang selatan dilantiknya tim ahli bangunan dengan mengeluarkan gedung adalah sebagai upaya keputusan walikota tangerang pembentukan tim ahli bangunan selatan nomor kep. gedung baru demi mewujudkan huk dengan diketuai oleh bangunan gedung yang denda priyandana. sebagaimana fungsional kota tangerang dalam foto pelantikan yang selatan dan bukan mengganti dilakukan oleh petahana bukti pejabat yang telah ada. bahwa pelanggaran tersebut bahwa permasalahan yang dialil telah dilaporkan kepada pemohon telah selesai tingkat panwaspilkada dengan tanda panwaskada, sebagaimana berita bukti penerimaan laporan acara pleno panwaskada lp pilkada x11 tangerang selatan nomor bahwa panitia pengawas panwaskada pemilihan kepala daerah kota kota tangsel x1i tangerang selatan hanya memutuskan dengan tanggal desember memberikan keterangan bahwa bukti pt saksi pelapor tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dengan demikian dalil pemohon mengetahui secara langsung haruslah ditolak,xi1 bukti hal money politik politik uang yang bahwa dalil pemohon. adalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id poin tim sukses tim pendukung dari mengada ada, nomor urut petahana) yang dilakukan oleh bapak abdul rasyid bahwa berdasarkan putusan ketua fraksi golkar) selaku bagian panwaskada kota tangerang dari timses pasangan calon urut selatan yang tertuang dalam petahana): berita acara rapat pleno bahwa ditemukan pemberian penetapan laporan nomor hadiah dari bapak abdul lp pilkada xii nomor rasyid ketua fraksi golkar) panwaskada kota berupa sepeda motor merk tangsel xii yang berisi mio warna hitam kepada sebagai berikut vide bukti pt bapak samawi (ketua pps) sebagai bentuk bahwa panwaskada kota keberhasilannya dalam tangerang selatan telah memenangkan pasangan menginstruksikan kepada calon nomor urut panwascam setu untuk petahana, melakukan investigasi bahwa atas perbuatan mendalam terkait laporan pemberian hadiah tersebut dimaksud, oleh bapak abdul rasyid bahwa laporan politik uang kepada bapak samawi telah sebagaimana yang dilaporkan dilaporkan oleh pemohon tidak cukup bukti dan tidak pada panas kota memenuhi unsur karena saksi tangerang selatan, pelapor tidak dapat sebagaimana dalam laporan memberikan keterangan lp pilkada x11 klarifikasi laporan yang bukti bukti dimaksud panwaskada bahwa panas kota kota tangerang selatan, tangerang selatan saksi adalah orang yang melakukan rapat pleno yang dapat memberikan keterangan pada pokoknya panas guna kepentingan penyidikan, menyebutkan karena saksi penuntutan, dan pemeriksaan pelapor tidak dapat sidang pengadilan tentang memberikan keterangan suatu tindak pidana yang klarifikasi laporan dimaksud dilihat sendiri, dialami sendiri, dipanwaskada kota atau didengar sendiri, maka tangerang selatan. bukti laporan pemohon tidak ditindaklanjuti dan selesai panwaskada kota tangerang selatan: mengumumkan status laporan dalam form menyampaikan form a12 dan pleno penetapan status laporan kepada pelapor. sehingga dari putusan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id panwaskada kota tangerang selatan tersebut politik uang yang dilakukan oleh abd. rasyid tidak terbukti dan dalil pemohon haruslah ditolak hal kecurangan yang dilakukan bahwa dalil pemohon tidak benar, huruf pasangan calon nomor menyesatkan dan mengada ada, poin petahana) dengan menabrak putusan panwaskada kota bahwa dalil pemohon tidak ada tangerang selatan terkait dengan korelasi dan signifikansinya sengketa warna identik yang dengan selisih perolehan suara terlarang bagi pasangan pemohon dengan suara pihak petahana) yang mengakibatkan terkait, kerugian bagi pemohon: bahwa pemohon telah bahwa tidak pernah ada yang melaporkan pasangan calon dilanggar berkenan dengan warna nomor petahana hijau toska yang digunakan oleh menggunakan atribut berwarna pihak terkait, justru menurut hijau toska yakni warna identik putusan panwaskada kota dengan warna pemerintah kota tangerang selatan nomor tangerang selatan, yang mana sengketa pilkada x1 dalam rapat pleno penetapan tanggal november kota laporan pemohon panwaskada tangerang selatan, pihak terkait menegaskan melarang dibebaskan untuk menggunakan pasangan calon nomor warna hijau toska, bukti pt petahana menggunakan warna hijau toska, bahwa kalaupun ada anggota bahwa pada hari minggu tanggal satuan polisi pamong praja november bertepatan menggunakan kerudung dengan pelaksanaan kampanye berwarna hijau toska sama sekali terbuka urut tidak ada kaitannya dengan pihak ditemukan adanya penggunaan terkait, dan pihak terkait tidak atribut berupa kerudung ada mengarahkan atau berwarna hijau toska yang menginstruksikan menggunakan dipakai oleh satuan polisi warna kerudung hijau toska pamong praja wanita kota dalam kampanye terbuka pihak tangerang selatan: terkait, bahwa pemohon telah melaporkan pasangan calon kepada karena hal tersebut adalah panitia pengawas pemilihan inisiatif pribadi masing masing kepala daerah kota tangerang dalam rangka menyesuaikan selatan, dengan tanda bukti warna pasangan pasangan penerimaan laporan nomor calon yang sedang kampanye, lp pilkada xii yang faktanya dalam kampanye dalam diterima panwaskada hari rabu kampanye terbuka. pemohon tanggal desember bukti anggota perempuan satuan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti polisi pamong praja bahwa merujuk putusan menggunakan kerudung warna panwaskada kota tangerang merah yang identik dengan partai selatan nomor pengusung pemohon dan warna sengketa pilkada x1 alat peraga kampanye yang tanggal november dibuat pemohon, tentang penggunaan simbol warna pasangan calon yang bahwa permasalahan ini telah menyebutkan bahwa warna selesai ditingkat panwaskada hijau kebiruan dan atau hijau kota tangerang selatan toska hanya boleh dipakai oleh sebagaimana berita acara rapat pasangan nomor urut dan pleno penetapan laporan nomor bukan oleh asn yang dalam hal lp pilkada x1i nomor ini satpol wanita kota panwaskada kota tangerang selatan, tangsel xii bukti pt bahwa berdasarkan berita acara dengan demikian dali pemohon rapat pleno penetapan laporan (tidak terbukti dan haruslah nomor dinyatakan tolak: lp pilkadaixii nomor panwaskada kota tangsel xi1 menyebutkan bahwa berdasarkan fakta dan data lapangan, terlahir pasanga': bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno penetapan laporan nomor lp pilkada xii nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memberikan teguran tertulis kepada terlahir melalui satpol kota tangerang selatan. bukti bahwaatas pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan kerugian pemohon adalah para pemilihmenjadi tidak mandiri dan independen dan terpengaruh atas tindakan penggunaan warnaurut sejumlah peserta kampanye dan satpol yang menggunakan atribut warna tersebut. hal terjadinya pemilihan pencoblosan) bahwa dalil pemohon tidak jelas, huruf oleh pemilih lebih dari dua kali menyesatkan dan mengada ada: poin bahwa pada tanggal bahwa permasalahan yang desember relawan didalilkan pemohon telah selesai pemohon bernama nata saksi tingkat panwaskada kota tps kelurahan parigi baru, tangerang selatan, sebagaimana kecamatan pondok aren) dan dalam berita acara rapat pleno hasan (saksi tps kel. penetapan laporan nomor parigi baru, kec. pondok aren), lp pilkada xii nomor pada tanggal desember panwaskada kota mendapati saudara toko yang tangsel xii vide bukti pt melakukan proses pencoblosan sebanyak (dua) kali, yaitu tps dan tps kelurahan dengan demikian dalil pemohon parigi baru, kec. pondok aren: tidak terbukti dan haruslah bahwa setelah dilakukan dinyatakan tolak,. pondok aren: bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar adanya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perintah dari lurah kel. parigi baru kec. pondok aren:xi1 tanggal desember bukti bukti bukti bahwa terhadap laporantersebut, panwaskada kota tangerang selatan berdasarkan berita acara rapat pleno penetapan laporan nomor lp pilkadaixii hanya memberikan keputusan bahwa melakukan pencoblosan lebih dari dua kali tidak diatur dalam peraturan pilkada yang berlaku bukti bahwa terhadap hal tersebut, pemohon sangat berkeberatan mengingatolon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal penggunaan fasilitas pemerintah bahwa dalil pemohon tidak benar huruf daerah berupa kendaraan dinas dan tidak mendasar, poin untuk kepentingan kampanye paslon bahwa dalil pemohon tidak ada bahwa pada saat pelaksanaan korelasi dan signifikansinya kampanye pasangan calon dengan perolehan suara antara pada hari minggu, tanggal pemohon dengan pihak terkait november bertepatan dan bukan menjadi kewenangan lapangan sun burst city, mahkamah konstitusi untuk ditemukan penggunaan fasilitas pengadilannya karena, sudah negara berupa kendaraan dinas ditangani oleh lembaga lain, kijang nova dengan nomor sebagaimana dalam berita acara polisi rapat pleno penetapan laporan bahwa kendaraan tersebut lp pilkada x11 diketahui milik anggota dprd hanya memutuskan bahwa provinsi banten dari pkb, yang laporan pelapor adalah temuan merupakan partai pengusung panwaskada kota tangerang paslon selatan desember dan bahwa pelanggaran tersebut sudah dilimpahkan sentra telah dilaporkan kepada panitia sakkumdu kota tangerang pengawas pemilihan dengan selatan dengan nomor tanda bukti penerimaan pelimpahan laporan sg pilkada x11 tanggal lp pilkada xii desember vide bukti bahwa terhadap laporan pt tersebut, pihak panitia pengawas pemilihan kepala daerah kota terlebih lagi anggota dprd tangerang selatan, melalui provinsi banten dari pkb yang berita acara rapat pleno bukan merupakan bagian dari tim penetapan laporan pemenangan pihak terkait yang lp pilkada xii hanya terdaftar kpu tangerang memutuskan bahwa laporan selatan, pelapor adalah temuan panwaskada kota tangerang dengan demikian dalil pemohon selatan desember dan haruslah dinyatakan tolak sudah dilimpahkan sentra gakkumdu kota tangerang selatan dengan nomor pelimpahan sg pilkada x11hibah untuk pemenangan pasangan calon nomor hal bahwa perencanaan money politic bahwa dalil pemohon tidak benar poin titik dengan menggunakan apbd kota dan tidak berdasar, tangerang selatan untuk kepentingan pemenangan pasangan bahwa proses penganggaran calon nomor petahana dapat jelas dalam apbd merupakan tugas terlihat melalui proses perubahan pemerintah daerah untuk apbd kota tangerang selatan melaksanakan proses keuangan tahun hal mana dalam apbd negara. murni sebagaimana dalam peraturan walikota tahun tentang ada atau tidak adanya pilkada apbd kota tangerang selatan, proses penganggaran merupakan dimana pagu anggaran untuk kewajiban pemerintah daerah bantuan sosial dan hibah sebesar untuk melaksanakannya secara rp. bukti rutin, selanjutnya untuk menggerakkan basis pendukung pasangan noor urut sesuai dengan undang undang petahana, yakni menjelang pilkada tahun tentang kota tangerang selatan terdapat keuangan negara lonjakan drastis anggaran dana anggaran pendapatan dan hibah dan bantuan sosial pada belanja daerah, selanjutnya apbd perubahan tahun kota disebut apbd, adalah rencana tangerang selatan menjadi rp. keuangan tahunan pemerintahan bukti (naik daerah yang disetujui oleh dewan dari anggaran apbd murni perwakilan rakyat daerah. atau mengalami kenaikan sebesar rp. , ) bahwa apbd kota tangerang selatanvide bukti pt belum ada peraturan dan atau surat dari menteri dalam negeri. yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. hibah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: dengan demikian dalil pemohon haruslah dinyatakan ditolak. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id poin titik bansos pada apbd p tahun ini dan tidak berdasar, mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dari pemkot bahwa pemerintah daerah kota tangsel dalam konsep pengelolaan tangerang selatan telah keuangan daerah. penambahan nilai melakukan perencanaan dengan belanja langsung maupun dana baik dalammerencanakan dan hibah ini dilakukan pada saat mengelola keuangan daerahnya, memasuki pelaksanaan pilkada, bahwa peningkatan belanja hibah dan disalahgunakan untuk pada perubahan apbd kota meningkatkan popularitas demi tangerang selatan memuluskan kemenangan pasangan adalah amanat dan telah sesuai calon nomor petahana, disisi yang dengan ketentuan, yakni lain hal ini adalah sebuah potensi undang undang nomor bagi kerugian negara. tahun junto undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran(sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id videpemberian dana hibah dan bahwa dalil pemohon tidak benar poin bansos pada apbd perubahan dan tidak berdasar, titik tahun telah mengabaikan asas bahwa dalam hal pengelolaan keterbukaan, asas profesionalitas, dana hibah pemerintah kota asas akuntabilitas dan sarat akan tangerang selatan telah kepentingan yang selalu dipaksakan mengacu dan mengikuti seluruh untuk kepentingan pemenangan mekanisme tahapan pasangan calon nomor petahana, sebagaimana diamanatkan oleh dengan alasan sebagai berikut peraturan mendagri nomor bahwa jika merujuk pada tahun junto peraturan tahun mendagri nomor tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id disebutkan tentang pedoman pemberian kepala daerah mengajukan hibah dan bantuan sosial, bukti rancangan perda tentang pt perubahan apbd sebagaimana dimaksud berkenaan dengan nama calon dalam penerima hibah, alamat, dan disertai penjelasan dan besaran hibah yang akan dokumen pendukung kepada diberikan kepada calon penerima dprd untuk memperoleh hibah telah tercantum dalam persetujuan bersama. peraturan walikota nomor pengambilan keputusan kep. huk tentang mengenai rancangan perda daftar penerima hibah dan tentang perubahan apbd bantuan sosial tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada bukti pt sebagai dilakukan oleh dprd bentuk pelaksanaan asas bersama kepala daerah transparansi dan akuntabilitas paling lambat bulan berkenaan dengan penerima sebelum tahun anggaran sana hibah: yang bersangkutan berakhir. apabila apbd sampai batas baha keterlambatan pengesahan waktu sebagaimana apbd perubahan adalah dimaksud pada tidak akibat proses pembahasan yang mengambil keputusan rana negera alatnya pembahasan bersama dengan kepala diakhir pembahasan yang daerah melaksanstah disebabkan partai pengusung pengeluaran yang memohon dianggarkan dalam apbd sehingga adalah tidak benar dalil tahun anggaran berjalan. pemain yang menyatakan bahwa menurut ketentuan aturan pernyataan dana kepada hukum tersebut diatas terdapat penerima fiktif atau diberikan larangan untuk tidak mengambil kepada kelompok golongan keputusan rancangan perban tertentu yang secara politik han apbd tahun selama berafiliasi dengan pihak terkait, (tiga) bukan sebelum tahun anggaran yang bersangkut bahwa dengan demikian dalil berakhir. pemohon haruslah dinyatakan bahwa apbd tahun akan olak, berakhir per tanggal desember dan karenanya dalam hitungan (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tahun anggaran berakhir jatuh pada tangmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idubahan tahun telah kurang dari (tiga) bulan tahun anggaran berakhir per desember (bukti bahwa mendasarkan fakta tersebut jelas pada prosedur pengesahan apbd perubahan telah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam selatan, panwaskada kota tangerang selatan sebesar rp.hal bahwa penetapan nilai dana hibah bahwa dalil pemohon tidak benar poin titik telah mengabaikan urusan dan tidak berdasar, pemerintahan wajib, dimana nilai alokasi anggaran urusan wajib lebih bahwa faktanya sesungguhnya kecil daripada alokasi untuk dana alokasi belanja hibah termasuk hibah. tahun tentang salah satu urusan wajib pemerintahan daerah dan surat pemerintah daerah sesuai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id edaran kemendagri permendagri tahun menegaskan bahwa belanja hibah beserta perubahannya dianggarkan setelah permendagri tahun memprioritaskan pemenuhan belanja :(vide bukti pt urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan hal ini dapat terlihat dari peraturan daerah kota hal bahwa secara yuridis meningkatkan tangerang selatan tahun poin titik alokasi anggaran untuk urusan tentang perubahan apbd pemerintahan wajib adalah suatu ta. kota tangerang kewajiban dan secara faktual tentu selatan: saja lebih dibutuhkan masyarakat sehingga penetapan nilai dana karena akan berdampak pada hibah tidak mengabaikan urusan peningkatan kesejahteraan pemerintah wajib dimana jumlah masyarakat. kondisi ini menunjukkan kumulatif urusan pemerintahan bahwa elite pemerintah kota wajib menempati yo dari tangerang selatan tidak peka total belanja daerah sedangkan terhadap persoalan dan kebutuhan alokasi anggaran urusan pilihan masyarakat dan cenderung menempati sebesar dari mementingkan kepentingannya total belanja daerah sebagaimana daripada memenuhi kebutuhan dalam perda tahun masyarakat banyak. tentang perubahan apbd ta. kota tangerang selatan, tentunya hai ini memiliki tujuan dan sasaran agar program kegiatan pemerintah kota tangerang selatan mencapai rpm rencana program jangka menengah daerah) bahwa dengan demikian dalil pemohon haruslah dinyatakan tolak. hal bahwa pemohon membuktikan bahwa dalil pemohon tidak benar poin titik kecurigaannya bahwa dalam dan tidak berdasar, pengesahan apbd perubahan tahun bahwa proses pengajuan yang dipaksakan sebagaimana perubahan apbd kota telah bertentangan dengan tangerang selatan tahun tahun tersebut (telah sesuai dan melalui adalah skema money politik dalam mekanisme yang telah ditetapkan menggunakan apbd kota dalam peraturan perundang tangerang selatan untuk undangan, yakni pemenangan pasangan calon nomor permendagri tahun urut petahana, hal tersebut beserta merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dibuktikan dengan dalam lampiran perubahannya permendagri daftar penerima alokasi hibah tahun bukti pt apbd tahun yang terdiri dari lembaga vide, bukti permendagri tahun yang mana diantaranya terdapat tentang pedoman lembaga yang berafiliasi dengan penyusunan anggaran basis organisasi pendukung pendapatan dan belanja pasangan calon nomor urut daerah tahun anggaran petahana. videt bahwa bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatan lembaga diluar hibah untuk polres, panas, kpu disetujui dan telah disahkan oleh dprd pada apbd murni tahun sebelum kota tangerang selatan ditetapkan menjadi peserta pemilukada serentak (vide bukti pt dan (vide bukti pt bahwa dalil pemohonada realisasi anggaran dana bahwa dalil pemohon tidak benar poin titik hibah dan bansos apbd tahun dan tidak berdasar kota tangerang selatan ditemukan daftar penerima bantuan bahwa dana hibah sebagaimana merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada walikota dan wakil walikota tangerang selatan, jenis dan bentuk pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun basis paslon pelanggaran pilwalkot tangsel basis non paslon terkondisi suara oleh: tdk bisa memilih menguntungkan paslon memohon dan atau paslon merugikan pemohon pengkondisian pemilih tidak melakukan melalui pemutakhiran berbagai cara data dpt money politik penggunaan penggunaan mobilisasi pasien dengan kebijakan warna identik rumah rt irw apbd hijau toska untuk tps pemberian tidak money politik hadiah mengembalikan tidak taat oknum pada sisa keputusan pemohon leg dprd penyelenggara surat undangan panwaspilkada kehilangan pemilihan suara paslon paslon menang diuntungkan tambahan curang suara bahwa pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan pasangan calon baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif (pembiaran) selama proses pemilihan, secara sendiri sendiri maupun bersama sama, baik sebelum pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara) maupun pada saat pelaksanaan pemilihan (pemungutan suara),dari organisasi sosial dan didalilkan pemohon sudah masuk kemasyarakatan yang berafiliasi dalam apbd murni tahun dengan paslon 3sebagaimana yang dicantumkan kembali dalam tersebut diatas adalah sebagai apbd perubahan berikut. vide, bukti knpi komite nasional pemuda tidak benar alokasi dana apbd indonesia) tangerang selatan. diberikan kepada pihak pihak menerima rp. yang terafiliasi dengan pihak ketua knpi dijabat oleh eng terkait, sulaiman sekretaris dpc ppp tangsel). ppp adalah salah satu bahwa berkenaan dengan dana partai pendukung paslon hibah dalam apbd murni tahun urut dan eng menjadi salah anggaran telah satu anggota tim sukses. dialokasikan dan ditetapkan dewan masjid dmi) tangerang sesuai dengan ketentuan selatan. menerima rp. peraturan perundang undangan yang berlaku yang telah ketua dmi tangsel adalah heli ditetapkan dalam peraturan slamet kabar kesra pemkot daerah perda) kota tangerang tangsel). heli slamet diduga selatan tahun kuat aktif terlibat dalam proses tentang anggaran pendapatan pemenangan incumbent. dan belanja daerah tahun forum persatuan majelis taklim anggaran pada tanggal fmt) kota tangerang januari vide bukti pt selatan. menerima pimpinan fmt dimana kota tangerang selatan banyak diisi oleh ibu ibu belum diikutkan sebagai salah pengurus partai golkar. satu peserta dalam pilkada organisasi ini dibuat oleh serentak tahun incumbent dan banyak diisi oleh ibu ibu pengajian al hidayah sehingga dana hibah dalam bawah payung partai golkar: apbd murni tahun anggaran komunitas ukhuwah remaja tidak ada kaitannya sama madani kurma) tangerang sekali dengan pihak terkait selatan. menerima dalam pemilihan walikota dan dibina oleh abdul wakil walikota tahun rasyid, ketua fraksi partai karena telah direncanakan sejak golkar tangerang selatan. tahun dan ditetapkan pada abdul rasyid adalah mantan tanggal januari sekretaris pribadi airin: yayasan kahfi menerima pemerintah kota tangerang dibina oleh abdul selatan memiliki tahapan dalam rasyid, ketua fraksi partai proses pemberian dana hibah, golkar tangerang selatan. yakni: abdul rasyid adalah mantan sekretaris pribadi airin machi tahap penganggaran diary calon petahana): calon penerima dana merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] karang taruna tangerang hibah menyampaikan selatan menerima rp. proposal januari juni diketuai oleh abdul rasyid, ketua fraksi walikota memberikan partai golkar tangerang disposisi kepada skpd selatan. abdul rasyid adalah terkait, januari juni mantan sekretaris pribadi airin kepala skpd machi diary calon mengevaluasi usulan petahana): proposal, juli usaha kesehatan sekolah kepala skpd membuat tangerang selatan menerima rekomendasi usulan hibah lembaga ini untuk disampaikan kepada dipimpin langsung oleh calon ketua tapi juli petahana. tapi membahas pengurus posyandu seledri kelayakan belanja hibah: menerima tapi menyusun nota lembaga ini dipimpin langsung pertimbangan calon oleh calon petahana penerima hibah untuk forum kader posyandu kemudian disampaikan menerima rp. kepada walikota juli lembaga ini dipimpin langsung berdasarkan nota oleh calon petahana pertimbangan tapi komisi penanggulangan aids mengalokasikan anggaran tangerang selatan menerima hibah pada rancangan lembaga kua pas: dipimpin langsung oleh calon pembahasan kua pas petahana: tahun palang merah indonesia pmi) i. pemerintah kota bersama tangerang selatan menerima dprd menyepakati diketuai oleh kua pas calon petahana: berdasarkan kesepakatan forum guru ngaji kecamatan kua pas ppid ciputat menerima menyusun rka hibah forum ini tidak uang desember memiliki badan hukum. tapi menyusun perda dibentuk oleh incumbent. forum apbd untuk dibahas ini tidak memiliki kantor: dengan dprd: forum guru ngaji kecamatan il. dprd menyetujui perda ciputat timur menerima tentang apbd des forum ini tidak memiliki badan hukum. perda apbd beserta dibentuk oleh incumbent. forum raperwal penjabaran apbd ini tidak memiliki kantor, disampaikan provinsi forum guru ngaji kecamatan untuk evaluasi, pulang menerima gubernur menetapkan forum ini tidak terkait hasil evaluasi memiliki badan hukum. dibentuk des merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] oleh incumbent. forum ini tidak tapi bersama badan memiliki kantor: anggaran dprd forum guru ngaji kecamatan melakukan pembahasan serpong menerima bersama dalam rangka forum ini tidak tindak lanjut dan memiliki badan hukum. penyempurnaan perda dibentuk oleh incumbent. forum apbd dan raperwal ini tidak memiliki kantor: penjabaran apbd hasil forum guru ngaji kecamatan evaluasi provinsi januari serpong utara menerima forum ini. tidak dprd menerbitkan memiliki badan hukum. keputusan pimpinan dprd dibentuk oleh incumbent. forum tentang penyempurnaan ini tidak memiliki kantor perda tentang apbd forum guru ngaji kecamatan januari pondok aren menerima berdasarkan surat forum ini tidak keputusan pimpinan memiliki badan hukum. dprd, walikota dibentuk oleh incumbent. forum menetapkan perda ini tidak memiliki kantor, apbd dan raperwal forum guru ngaji kecamatan penjabaran apbd menjadi setu menerima perda dan perhal januari forum ini tidak memiliki bidang hukum. dibentuk oleh berdasarkan perhal incumbent. forum ini tidak tentang penjabaran apbd, memiliki kantor: ppid menyusun dpa forum silaturahmi masyarakat belanja hibah uang, cempaka putih menerima tapi bersama ppid forum ini tidak membahas dpa ppid memiliki badan hukum. januari dibentuk oleh tokoh skpd mengesahkan dpa masyarakat pendukung airin: januari paguyuban sga radio walikota menerbitkan surat menerima keputusan tentang daftar forum ini tidak memiliki badan penerima hibah februari hukum. dibentuk oleh tokoh masyarakat pendukung calon petahana: ii. tahapan pencairan forum silaturahmi pondok calon penerima hibah pesantren spp) kota mengusulkan surat tangerang selatan menerima pencairan walikota, forum ini tidak kepala skpd menugaskan memiliki badan hukum. tim verifikasi untuk dibentuk oleh tokoh masyarakat melakukan penelitian pendukung calon petahana: terhadap usulan pencairan: komunitas ukhuwah remaja tim evaluasi melakukan madani kurma) kota survey lapangan terhadap merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] tangerang selatan menerima calon penerima hibah, komunitas ini hasil tim survey tidak memiliki badan hukum. tuangkan dalam berita terindikasi terkait dengan tim acara: pemenangan paslon urut kepala skpd membuat surat permohonan penerbitan spp dan spm hibah: usulan disampaikan dppkad selaku skpd: ppk skpd memproses pencairan, paling lambat hari dengan persyaratan yang lengkap langsung transfer kepada rekening penerima hibah: singkatnya proses penganggaran dan pencairan dana hibah kota tangerang selatan sudah sesuai denganketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk surat edaran kpk nomor: perihal himbauan terkait dana bansos dan hibah apbd tertanggal januari arahan dari komisi pemberantasan korupsi republik indonesia kpk ri) dalam bukti pt bahwa berkenaan dengan (dua puluh dua) penerima dana hibah sebagaimana didalilkan pemohon, pihak terkait jelaskan sebagai berikut knpi komite nasional pemuda indonesia) tangerang selatan.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tangerang,. walikota sesuai rakorpim dmi se kota, pengurus posyandu seledri bahwa tidak benar menerima rp. karena faktanya tidak memenuhi merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected],(merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] aturan yang berlaku, dan pada saat itu diketuai. kecamatan setu. pemberian dana hibah merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo dmasyarakat cempaka putihpaguyuban sga radio menerima rpmerdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d memberikan akibat yang signifikan terhadap perolehan suara pemohon, yaitu: pertama pelanggaran memohon atas ketentuan hufmana memohon, melanggar ketentuan dalam. mengelola daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) dan pemutakhiran data dan daftar pemilih, bentuknya berupa. kedu, berupa: tindakan calon nomor urut melalui pejabat pemerintah kota tangerang selatan mengumpulkan dan mobilisasiketigmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id:vide bukti ptmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa seluruh bantuan tersebut bahwa dalil pemohon tidak benar, poin titik sangat mempengaruhi para menyesatkan dan mengada ada, penerima bantuan yang masing bahwa sejak kpu menetapkan masing memiliki basis pemilih pasangan calon walikota dan mengingat bantuan tersebut wakil walikota tanggal diberikan dalam suasana menjelang agustus pemerintah kota pelaksanaan pemilihan walikota dan tangerang selatan tidak wakil walikota tangerang selatan mencairkan belanja hibah kepada tahun calon penerima hibah yang pemohon dialihkan,hal ini hal bahwa bantuan tersebut juga| sebagaimana mengacu pada poin titik mayoritas diberikan kepada surat edaran kpk lembaga, ormas, forum atau tanggal januari komunitas yang berafiliasi dengan perihal himbauan terkait pasangan calon dana bansos dan hibah apbd: hal bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa dengan demikian dalil poin titik bahwa bantuan tersebut diberikan pemohon haruslah dinyatakan dalam rangka memberikan dukungan tolak. (suara) untuk memutuskan pasangan calon nomor untuk melaju pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota tangerang selatan tahun hal bahwa sekali lagi pemohon bahwa dalil pemohon tidak benar, poin titik menegaskan, anggaran pendapatan menyesatkan dan mengada ada, dan belanja daerah apbd) bahwa apbd perubahan tahun perubahan kota tangerang selatan anggaran adalah legal dan tahun adalah cacat hukum sah, telah melalui proses (illegal) karena ditetapkan dengan pembahasan dan disetujui tidak memenuhi batas waktu bersama sama pemerintahan sebagaimana diatur oleh hukum dan kota tangerang selatan dengan peraturan perundang undangan dan dprd kota tangerang selatan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id karenanya penetapan apbd tahun yang selanjutnya telah dituangkan menjadi tidak sah. dalam peraturan daerah kota tangerang selatan tahun hal bahwa penyelenggaraan pemilihan tentang perubahan apbd poin titik walikota dan wakil walikota| ta. kota tangerang tangerang selatan tahun yang selatan, menggunakan dana dari sumber dengan demikan dalil ini harus apbd tahun yang illegal tidak ditolak,hal bahwa serangkaian tindakan bahwa dalil pemohon adalah poin pelanggaran yang dilakukan oleh mengada ada dan menyesatkan memohon dan pasangan calon karena telah menyimpulkan (petahana), telah memenuhi asumsi akan adanya kualifikasi terstruktur, sistematis dan pelanggaran yang sama sekali massif, dimana hal itu tidak dilakukan oleh pihak terkait. mempengaruhi secara sangat faktanya tidak ada satu pun fakta signifikan terhadap perolehan suara hukum yang membuktikan pemohon dengan perolehan suara adanya pelanggaran pemilu yang pasangan calon dilakukan oleh pihak terkait: dengan demikan dalil ini harus ditolak: hal bahwa pelanggaran pelanggaran bahwa dalil pemohon adalah poin berdasarkan fakta fakta hukum mengada ada dan menyesatkan, sebagaimana pemohon uraikan pemohon tidak mampu mengurai diatas telah memenuhi unsur dengan jelas mengenai siapa saja terstruktur dan sistematis yakni yang terlibat dalam pelanggaran dilakukan oleh memohon dan yaitu pemohon tidak menyebut walikota selaku pasangan calon secara jelas dan pasti siapa dan nomor (petahana) yang melibatkan bagaimana keterlibatan jajaran jajaran pemerintah kota tangerang pemerintah kota tangerang selatan dari tingkat pemerintah selatan dan memohon sehingga pns asn, lurah se kota tangerang mampu mempengaruhi perolehan selatan hingga jajaran terendah suara 'masing masing pasangan sampai setingkat dan rt, calon dalam pemilukada kota maupun pelanggaran yang dilakukan tangerang selatan dan melibatkan memohon, invasi bahwa untuk menjaga kpu, ppk, pps dan kpps sebagai netralitasnya pihak terkait telah penyelenggara pemilukada kota mengeluarkan surat edaran tangerang selatan, telah nomor bpp memenuhi unsur massif, yakni tertanggal juli tentang pelanggaran pelanggaran tersebut netralitas pegawai negeri sipil merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terjadi merata diseluruh kecamatan dan pegawai honorer dalam se kota tangerang selatan dan pemilihan umum kepala daerah sangat mempengaruhi sejumlah walikota dan wakil walikota kota besar pemilih atau komunitas yang tangerang selatan, yang berisi tidak dapat dihitung jumlahnya satu tentang instruksi kepada seluruh persatu.vide bukti pt dengan demikian dalil pemohon ini harus ditolak, hal bahwa meskipun berbagai bahwa dalil pemohon adalah poin pelanggaran dilakukan memohon dan mengada ada dan menyesatkan pasangan calon tetapi panitia karena sepengetahuan pihak pengawas pemilihan kepada daerah terkait seluruh penilaian terhadap (pawaspilkada) kota tangerang laporan yang masuk kepada selatan, tidak menindak lanjuti untuk bawaslu seluruhnya menjadi menjatuhkan sanksi sebagaimana kewenangan instansi tersebut. diatur dalam peraturan perundang bahwa bawaslu adalah lembaga undangan sampai kepada independen bawah bawaslu pembatalan calon oleh komisi provinsi dan bawaslu tidak ada pemilihan umum daerah kota hubungan apapun dengan pihak tangerang selatan, dengan terkait, beberapa alasan diantaranya bahwa dalil pemohon adalah panitia pengawas pemilihan bentuk keputus'asian dan rasa kepala daerah kota tangerang frustasi pemohon, kalaupun selatan menyatakan tidak pemohon tidak puas dengan berwenang memeriksa perkara kinerja panwaskada terdapat aduan pelanggaran pemilukada, lembaga dkpp untuk panitia pengawas pemilihan menyelesaikannya dan bukan kepala daerah kota tangerang mahkamah konstitusi: selatan tidak menindak lanjuti dengan dalih kurangnya alat dengan demikian dalil pemohon bukti dan saksi serta harus ditolak, kualifikasinya. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal bahwa meskipun pelanggaran bahwa dalil pemohon adalah poin pelanggaran telah dilakukan secara mengada ada dan telah nyata oleh memohon dan pasangan melecehkan hak demokrasi rakyat calon tetapi terhadapnya tidak tangerang selatan yang telah menghentikan proses pemilihan memberikan hak suaranya pada cara imbas dari kecenderungan pemungutan suara tanggal pemilih yang menjatuhkan pilihannya desember yang lalu. lebih pada pasangan calon lanjut tdak pernah ada putusan (petahana). hal ini merupakan hukum yang berkekuatan tetap kerugian yang nyata yang dialami dari lembaga manapun yang oleh memohon,pada saat yang sana menyatakan pihak terkait telah tidak ada tindakan yang bersifat melakukan pelanggaran pemilu, langsung, seketika dan secara nyata mengembalikan proses pemilihan dengan demikian dalil pemohon walikota dan wakil walikota kota tidak terbukti dan harus ditolak, hal bahwa sesuai aturan, data dan fakta bahwa dalil pemohon adalah poin berbagai pelanggan tersebut diatas, mengada ada dan menyesatkan seharusnya perolehan suara yang karena tidak didukung dengan diperoleh pasangan calon |data dan fakta kesalahan (petahana) tidak lah sebesar sebesar penghitungan suara yang sah perhitungan hasil penetapan dari menurut hukum telah dilakukan kpud kota tangerang selatan oleh memohon sehingga sebesar suara, melainkan mengurangi perolehan suara harus dikurangi dengan besaran pemohon. potensi tambahan suara yang perolehan suara sebagaimana diulang oleh pasangan calon telah ditetapkan memohon adalah (petahana). sementara pelanggaran hasil dari proses pemilukada atas pemutakhiran data dpt yangtaat asas, berpotensi menjadi tambahan suara bahwa dalil pemohon yang pemohon, sehingga terdapat menyatakan akibat pelanggaran perubahan jumlah perolehan perolehan suara pemohon suarahasil penghitungan suara, bertambah sebesar dengan rincian sebagai berikut sehingga hasil akhir menjadi sdr. dr. ikhsan mojo dan suara, adalah khayalan seri claudia chandra, pemohon belaka yang hasil suara versi kpu menyesatkan, dengan jumlah sura bahwa pelanggaran pelanggaran berkurang akibat yang didalilkan pemohon sampai pelanggaran jumlah suara saat ini tidak ada putusan yang bertambah akibat menyatakan kepada. memohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran dan hasil atau pihak terkait melakukan suara akhir suara: pelanggaran tersebut terlebih lagi sdr. drs. arsip sidang (tidak ada satupun yang bisa dan sari. dr. ever memastikan dari jumlah ariadiannie soeharto putri, akan memilih pemohon: mars. hasil suara versi bahwa perolehan suara pihak kpu dengan jumlah terkait sejumlah suara berkurang akibat sebagaimana ditetapkan pelanggaran jumlah suara memohon adalah hasil dari bertambah akibat proses pemungutan suara dan pelanggaran dan penghitungan suara yang sah hasil suara akhir sesuai peraturan perundang suara, undangan yag berlaku: seri airin machi diary, bahwa sangat tidak masuk akal sh.,mh dan benyamin dalil pemohon yang mengurangi dance. hasil suara versi| suara pihak terkait akibat kpu dengan jumlah pelanggaran sebesar suara berkurang akibat menjadi suara, adalah pelanggaran jumlah akal akalan pemohon tanpa suara bertambah akibat disertai data dan fakta, faktanya pelanggaran dan hasil saksi pemohon tps justru suara akhir suara. menandatangani hasil penghitungan suara tingkat tps dalam form kwk dan tidak hal bahwa dengan demikian menurut mengajukan keberatan: poin perhitungan pemohon, perolehan oleh karenanya keputusan suara pemohon sebesar komisi pemilihan umum kota suara, pasangan calon nomor tangerang selatan nomor sebesar suara dan pasangan pts kpu kota tangsel calon nomor sebesar x11 tentang suara penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hal bahwa berdasarkan hitungan gan hasil pemilihan walikota dan poin sebagaimana tersebut diatas, sudah wakil walikota tangerang selayaknya permohonan yang selatan tahun tertanggal menjadi pemilik suara terbanyak dan desember dan berita olehkarenanya dapat ditetapkan acara nomor: ba xii perolehan suara tersebut untuk tentang rekapitulasi hasil memohon dan pemohon dinyatakan penghitungan perolehan suara sebagai pasangan calon dengan tingkat kota dalam pemilihan perolehan suara terbanyak walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun hal bahwa demi tegaknya hukum dan 4dalah sah dan mengikat, poin keadilan dan meniadakan ketidak sehingga permintaan pemohon adilan yang dialami oleh masyarakat yang meminta pembatalan adalah kota tangerang selatan dalam tidak beralasan hukum. pemilihan umum walikota dan wakilwalikota tangerang selatan tahun tidak terbukti dan harus ditolak,(petahana) pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota pangeran(petahana) pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun juga haruslah dibatalkan dan pasangan calon nomor urut (. atau setidak tidaknya karena pelanggaran yang dilakukan kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tangerang selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon walikota dan wakil walikota tangerang selatan atas nama hj. airin machi diary, sh.mh dan benyamin dance selambat lambatnya (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan hal bahwa dengan demikian cukup bahwa dalil pemohon tidak benar, poin beralasan hukum bagi pemohon menyesatkan dan mengada ada, untuk memohon kepada mahkamah bahwa tidak ada satupun alasan konstitusi agar menyatakan batal yang dapat dibuktikan oleh dantidak sah berita acara pemohon, untuk dapat rekapitulasi hasil pemungutan suara membatalkan keputusan komisi ditingkat kota dalam pemilihan pemilihan umum kota tangerang walikota dan wakil walikota selatan nomor pts kpu tangerang selatan tahun kota tangsel nomor ba xii bertanggal x11 tentang desember juncto keputusan penetapan rekapitulasi hasil komisi pemilihan umum kota penghitungan perolehan suara tangerang selatan nomor dan hasil pemilihan walikota dan pts kpu kota tangsel wakil walikota tangerang x11 tentang selatan tahun tertanggal penetapan hasil rekapitulasi desember dan berita perhitungan perolehan suara dalam acara nomor: ba xii pemilihan umum walikota dan wakil tentang rekapitulasi hasil walikota tangerang selatan tahundengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan harus ditolak, hal bahwa selanjutnya beralasan bahwa dalil pemohon tidak benar, poin menurut hukum bagi pemohon untuk menyesatkan dan mengada ada, memohon kepada mahkamah untuk bahwa dikarenakan pihak terkait memerintahkan memohon melakukan sudah membantah dan mendiskualifikasi pasangan calon memberikan bukti dan fakta yang nomor urut (petahana) yang telah dalil dalil pemohon didasarkan melakukan pelanggaran yang pada asumsi belaka, maka tidak sedemikian hebatnya, kemudian ada dasar dan alasan satupun menetapkan pemohon sebagai bagi mahkamah untuk pasangan calon dengan suara mendiskualifikasi pihak terkait: terbanyak kedua sebagai pasangan bahwa dengan ditetapkannya calon terpilih. atau setidak tidaknya, pihak terkait oleh memohon dalam mahkamah tidak sependapat, sebagai pasangan calon walikota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id beralasan menurut hukum bagi dan walikota yang mendapatkan pemohon untuk memohon kepada perolehan suara terbanyak, telah mahkamah untuk memerintahkan melalui tahapan yang demokratis memohon untuk melakukan sesuai dengan peraturan pemungutan suara ulang seluruh perundang undangan, tps se kota tangerang selatan. dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan harus ditolak, hal bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalil pemohon tidak benar, poin diatas, menunjukan menyesatkan dan tidak penyelenggaraan pemilukada kota mendasar, tangerang selatan tahun bahwa pemilihan walikota dan diselenggarakan secara tidak wakil walikota tangerang profesional dan diwarnai berbagai selatan telah dilaksanakan pelanggaran serta kesalahan profesional dan demokratis memohon dan kecurangan dari sesuai peraturan perundang pasangan calon nomor urut undangan yang berlaku, (petahana), sehingga secara bahwa tidak benar terjadi langsung mempengaruhi perolehan berbagai pelanggaran yang suara pemohon dan penetapan hasil dilakukan oleh pihak terkait yang pemilukada kota tangerang selatan mempengaruhi perolehan suara, tahun karena sampai hari ini tidak ada putusan yang menyatakan demikian: justrudengan demikian permohonan pemohon tidak terbukti dan haruslah dinyatakan tolaktanggal agustus ptpt keputusan komisi pemilihan kota tangerang selatan nomor pts kpu kota tangsel viijumlah penduduk per kecamatan kota tangerang selatan dak2 semester tahunba xii tanggal desemberadalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpns asn pejabat pemerintah kota tangerang selatan mengumpulkan dan mobilisasi rt. mobilisasi masyarakat yang dilakukan oleh lurah pendukung pasangan calon petahana) untuk memenangkan pasangan nomor petahana) dan memberikan hadiah dan penghargaan kepada penyelenggara pemilihan tingkat pps, atas keberhasilan memenangkan pasangan nomor urut petahana). keempatdan atau tim kampanyemenjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. berupa:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpt keputusan sengketa panwaskada kota tangerang selatan nomor permohonan: sengketa pilkada x11 tanggal novemberhasil review tim atau form dari seluruh tps,daftar tim kampanye pihak terkait, form model bc1 kwk, pt keputusan kpu kota tangerang selatan nomor pts kpu kota tangsel dan berita acara nomor ba 1xpt surat edaran nomor kpu i tertanggal oktober perihal pencernaan ulang dptmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tertanggal novemberpt notulensi rapat pencernaan dpt tb pada hari sabtu, november kantor kpu kota tangerang selatanpt buku kota tangerang selatan outlook pencapaian pembangunan berita acara pleno lp pilkada xi1 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pt surat edaran mentri dalam negeri nomor tentang peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun1 tertanggal desember nomor panwaskada kota tangsel x11 ptptpt dokumentasi kegiatan kesbangpol tahun hotel grand prioritas: pt dokumentasi kegiatan kesbangpol tahun hotel griya studi: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pt pernyataan nara sumber pt perda kota tangerang selatan tahun tentang perubahan atas peraturan tahun tentang bangunan gedung, pt berita acara pleno panwaskada tangerang selatan nomor panwaskada kota angel xi1 pt putusan panwaskada kota tangerang selatan no: sengketa pilkada xi1pt keputusan walikota tangerang selatan nomor kep. huk tentang daftar penerima hibah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan bantuan sosial tahun anggaranpt pernyataan dari pak heli slamet selaku ketua dmi kota tangerang selatan,sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idxi pt tanda penerimaan laporan no: lp panwaskada tangsel xi1 pt tanda penerimaan laporan no: lp panwaskada tangsel x1smua kelima pelanggaran terhadap putusan panwaskada kota tangerang selatan no: sengketa pilkada xi tanggal november tentang penggunaan simbol warna pasangan calon, berupabagi pasangan petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon. keenamabaian dengan terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh pemilih lebih dari dua kali. ketujuh pelanggarnyiapan tempat pemungutan suara tps) harus dibuat oleh kpps dierupa penyiapan tps depan rumah dan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara bebas. kedelapan pelanggaran berupa adanyzakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ikesembilangunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye pasangan calon petahana), berupa. penggunaan fasilitas pemerintah daerah berupa kendaraan uraian peristiwa pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun, bahwakpu, walikota dan wakil walikota, dimana pada lampiran memohon sebagai penyelenggara berkewajiban menjalankan tahapan proses yang perintahkan peraturan perundang undangan, dengan alasan sebagai berikut bahwa pemohongkronisasi dengan daftar pemilih terakhir pada tanggal juni untuk selanjutnya dimutakhirkan sebagai daftar. pemilihpuporamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtangerang selata (vide buktiangerang selatannya, memohon kuasa hukumnya, sertamentara dps) untuk tahap pertama) sebagaimana pkpu tahun menegaskan dalam lampiran kegiatan pada tahapan persiapan point mengenai sinkronisasi, dimana pokok keberatan pemohon adalah adanya temuan data bermasalah berupa, yang oleh pemohon telah menghitung jumlahnya sebesar data pemilih bermasalah untuk diperbaiki pada daftar pemilih sementara dps). bahwa memohon tidak menyelesaikan keberatan pemohon atas temuan data bermasalah sebagaimana tersebut diatas, dibuktikan dengan penetasih menyisakan sejumlah data bermasalah dengan model permasalahan yang sama yaitu. bukti bahwa dalam daftar pemilih sementara dps) yang masih terdapat data pemilih bermasalah tersebut, sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dpt) oleh memohon harus melalui tahapan perbaikan daftar pemilih sementara dps) melalui pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara dps) yang menurut hukum harus dilaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih tahap (dua) pada tanggal september sebagaimana ditegaskan dalam. bukti bahwa pada faktanya memohon tidak melakukan tahapan perbaikan tahap (dua) yakni perbaikan data pemilih dari daftar pemilih sementara dps) menjadi daftar pemilih tetap dpt) yang oleh pemohon masih menemukan sisa data bermasalah sebesar dalam daftar pemilih tetap dpt), dan oleh karena itu tindakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memohon tersebut telah melanggar ketentudalam daftar pemilih tetap dpt) yang ditetapkan memohon sejumlah yang didalamnya terdapat data bermasalah tersebut dijadikan sebagai rujukan jumlah banyaknya pencetakan kertas suara dan undangan himbauan pemilih model form bahwa kesengajaan memohon untuk tidak melaksanakan perintah pkpu tahun pada kegiatan tahap persiapan point huruf angka perihal perbaikan daftar pemilih sementara dps) yang menyisakan daftar pemilih bermasalah sebesar daftar pemilih merupakan gerbang masuk awalan permufakatan terselubung antara memohon dengan paslon petahana) untuk mempermudah celah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana). dan pada berikutnya pemohon telah pula melaporkan tindakan memohon yang tidak menyelesaikan daftar pemilih bermasalah tersebut kepada bawaslu akan tetapi secara bersamaan selain laporan ini ada jenis laporan pemohon kepada bawaslu kota tangerang selatan sampai pemilihan tanggal desember dilakukan tidak diputuskan (mengambang sampai sekarang) dan kemudian pemohon berkeberatan atas kinerja bawaslu kota tangerang selatan akhirnya pemohon mengadukan pada bawaslu yang pada saat ini menyampaikan pada pemohon terhadap data bermasalah tersebut harus dilakukan investigasi mendalam terkait laporan tersebutform model db2 kwk): bukti bahwa pemohon telah mempertanyakan kepada memohon jumlah daftar data penggunata daftar hadir yang menggunakan hak pilih form model beserta lampiran kartu tanda penduduk ktpkan jumlah daftar hadir pengguna yang menggunakan hak pilih form model khususnya untuk jumah daftar data pengguna hak pilih dalam daftar pemilih: bukti bahwa model kecurangan lainnya lagi lagi berasal dari ketidakpastian dpt yang berma, bahwa model pelanggaran memohon yang telah memperlancar ti'anyafaktanya sisa undangan himbauan pemilih. il.kan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih form model untuk dicocokkan dengan sisa undangan hibawau,na perbuatan memohon tersebut telah mempengaruhi perolehan suara pemohon. jumlah sisa undangan himbauan pemilih model form merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sehingga melalui distribusi form model gunakan untuk melakukan mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon petahana). oo.patis yang sangat beririsan dengan basis pemilih pemohon.patis yang merupakan basis pemilih pemohon.pada tanggal september bertempat kantor kelurahan pondok karya dengan mengundang dan serta para tokoh masyarakat dilaksanakan konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon nomor petahana) dengan membagi bagikan buku yang berjudul menata tangsel, sudah, sedang dan akan dilaksanakan yang pada intinya mengandung kampanye kepemimpinan pasangan calon petahana bukti bukti bukti bahwabanyaknya kehadiran pns asn yang dalam hal ini adalah satpol kota tangerang selatan dengan menggunakan atribut resmi pns asn dalam acara tersebut. bukti bukti bukti bahwa kehadiran satpol tersebut tidak wajar, dan tidak ditemui selain pada saat pelaksanaan kampanye terbuka paslon nomor urut sementara hal ini tidak terjadi pada saat kampanye pasangan nomor urut atau pada saat kampanye pemohon. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa masih dalam hari yang sama tanggal desember bertepatan dengan kampanye terbuka pasangan nomor urut petahana) secara jelas tertangkap pns asn yang bernama ius staf dinas perhubungan kota tangerang selatan) terlibat aktif berkampanye dengan memakai kaus atribut pasangan nomor urut petahana). bukti bukti bukti bahwa pns asn dalam kampanye paslon nomor urut melakukan kampanye massif dalam kegitan gerak jalan hut tangsel yang ke kecamatan pulang bukti bukti bukti f. bahwa sesuai ketentuan (b), . bahwa tindakan paslon nomor urut yang dalam hal ini pejabat petahana yang melakukan kampanye ditemukan banyaknya kehadiran pns asn yang dalam hal ini diantaranya juga para kepala sekolah tangerang selatan terbukti secara nyata bahwa pasangan nomor urut telah melibatkan aparatur sipil negara dalam kegiatan kampanyenya mobilisasi rt rwpetahana). bahwa pada tanggal november bertempat hotel griya studi, griya bogor, kesbangpolinmas kota tangerang selatan mengumpulkan seluruh ketua dan ketua seluruh kota tangerang selatan untuk mengikuti kegiatan peningkatanmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dalam kehidupan beragama pada badan kesbangpolinmas tahun anggaran sebagaimana undangan yang diberikan kesbangpolinmas, tertanggal november bukti bahwa pertemuan bogor yang dilakukan oleh kesbangpolinmas sehari setelah jadwal kampanye pasangan urut petahana pada tanggal november adalah kedok dan tipu muslihat, dimana pada intinya kegiatan tersebut adalah dalam rangka menggerakkan struktur pemerintahan sampai pada tingkat rt rw dalam memenangkan pasangan calon nomor urut petahana, dengan a.asan hukum sebagai berikut dengan mencermati tema kegiatan adalah suatu yang ganjildalam kehidupan beragama pada badan kesbangpolinmas tahun anggaran objek kegiatan kekerasan bagi rt rw). bahwa dalam undangan terhadap rt rw se kota tangerang selatan tersebut persyaratan mengisi biodata tersebut dan membawa surat tugas dari kelurahan masing masing. bahwa menurut konfirmasi rt rw yang mengikuti kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak (tiga) kali yang proses keberangkatannya dilakukan pengisian biodata dan surat tugas dari kelurahan rt rw yang bersangkutan. bahwa dalam surat undangan pertemuan kesbangpolinmas bogor sebagaimana disebut mengundang rt rw se kota tangerang selatan, akan tetapi faktanya undangan tersebut oleh para lurah lurah se kota tangerang selatan hanya mengundang dan atau menugaskan rt rw yang siap mendukung pemenangan pasangan petahana, dengan kata lain bahwa yang diundang tidak semua rt rw se kota tangerang selatan melainkan rt rw pilihan saja yang dipastikan bersedia mendukung pasangan calon nomor petahana. bahwa banyak rt rw (tujuh) kecamatan se kota tangerang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgonetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohonkan bahwa salah satu pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan disebut pemohon, dimana yang memenuhi kualifikasi sebagai pemohon diantaranya adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota, bahwa berdasarkan berita acara pleno komisi pemilihan umum: kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selatan yang tidak terkonfirmasi kesediaannya mendukung pasangan urut petahana oleh para lurah tidak diberi tahu yang dikondisikan. bahwa pertemuan tersebut diperkuat dengan bukti fotoebut sambil menunjukkan simbol nomor urut pasangan nomor petahana).. petahana paling sedikit kemenangan lebih dari suara masing masing tps rt rw pendukung calon nomor petahana. penyiapan tps depan rumah dan sebagai tindak lanjut konsolidasi dan mobilisasi dspetahana. bahwa datasebaran lokasi tempat pemungutan suara berbagai merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo wilayah lingkungan dan yang kesemua pengurus dan berafiliasi dengan pasangan calon bahwa sesuai tinjauan dilapangan pada saat pemilihan tps tps pada lingkungan rt rw yang terkondisikan, ditemukan fakta adanya arahanbahwa tindakan pengkondisian tersebut dilakukan rt rw yang menjadi timses pasangan calon nomor urut tps tps tersebut semua wilayah kecamatan tangerang selatan, sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan dari amanat dkk kecamatan ciputat timur bukti syaiful imam dkk kecamatan serpong bukti komarudin dkk kecamatan pondok aren bukti syamsul anwar kecamatan setu bukti fikri dkk kecamatan ciputat bukti asep haryana dkk kecamatan pulang bukti bahwa adapun data tps tps yang dikondisikan sesuai sebaran kecamatan sebagaimana pernyataan diatas, adalah sebagaimana dikuatkan bukti bahwa tindakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap meningkatkan perolehan suara pasangan calon dan tentu saja berpengaruh signifikan pada pengurangan perolehan suara pemohon. bahwa datasebaran lokasi tempat pemungutan suara depan rumah rw, perolehan suara pasangan calon dan selisih suara pasangan calon dengan suara pemohon bersesuaian rencana yang bogor dengan kemenangan lebih dari suara dimasing masing tps, dimana hal tersebut pemohon dapat merinci sebagaimana berikut ini kecamatan jumlah selisih keterangan tps yang suara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kasi pemohon dekat dengan rumah pasangan rt rw calon ciputat kelurahan cipayung ada tps kelurahan ciputat ada tps kelurahan sawah baru ada tps kelurahan sawah lama ada tps kelurahan jombang ada tps kelurahan serta ada tps kelurahan sara indah ada tps bukti ciputat kelurahan pondok ranji ada timur tps kelurahan rengas ada tps kelurahan sempoa ada tps kelurahan cireundeu ada tps kelurahan pisangan ada tps kelurahan cempaka putih ada tps bukti setu kelurahan kranggan ada tps kelurahan kademangan ada tps kelurahan muncul ada tps kelurahan setu ada tps kelurahan babakan ada tps kelurahan bakti jaya ada tps bukti ama pata camat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pondok aren ada tps kelurahan pondok karya ada tps kelurahan pondok betung ada tps kelurahan pondok aren ada tps kelurahan pondok kacang barat ada tps kelurahan jurang mangu timur ada tps kelurahan jurang mangu barat ada tps kelurahan perigi lama ada tps kelurahan perigi baru ada tps kelurahan pondok jaya ada tps kelurahan pondok pucung ada tps bukti pulang kelurahan bambu apus ada tps kelurahan kedung ada tps kelurahan pondok benda ada tps kelurahan pulang barat ada tps kelurahan pulang timur ada tps kelurahan benda baru ada tps kelurahan pondok cabe ilir ada tps kelurahan pondok cabe udik merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ear serpong kelurahan crater ada tps kelurahan melenggang ada tps kelurahan rawa mekar jaya ada tps kelurahan serpong ada tps kelurahan rawa buntu ada tps kelurahan lengkong gudang ada tps kelurahan lengkong gudang timur ada tps kelurahan lengkong wetan ada tps( bukti serpong kelurahan lengkong karya ada utara tps kelurahan paku alam ada tps kelurahan peluang ada tps kelurahan paku jaya ada tps kelurahan pakulonan ada tps kelurahan pondok jagung ada tps kelurahan pondok jagung timur ada tps( bukti epik indonesia bahwa dari data tersebutpetahana berupa mengarahkan rt rw melalui struktur pemerintahan dari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.lp pilkada x11 bukti bahwa pasangan nomor urut sebagai petahana calon kepala daerah melantik tim ahli bangunan dan gedung selama masa jabatan sudah berkurang dari (enam) bulan, perbuatan mana yang dilakukan calon walikota nomor urut petahana) telah menimbulkan kerugian bagi pemohon akibat ketidaknetralan dengan pemanfaatan jabatan pemerintah untuk meningkatkan popularitas dari calon nomor urut petahana), bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal oktober sekitar pukul wib bertempat aula kantor walikota tangerang selatan, dengan mengeluarkan keputusan walikota tangerang selatan nomor: kep. huk dengan diketuai oleh denda priyandana. sebagaimana dalam foto pelantikan yang dilakukan oleh petahana. bukti bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada panas pilkada dengan tanda bukti penerimaan laporan lp pilkada xi1 bukti bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa panitia pengawas pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan hanya memutuskan dengan memberikan keterangan bahwail bukti money politikcalon urut petahana). bahwa ditemukan pemberian hadiah dari bapak abdul rasyid ketua fraksi golkar) berupa sepeda motor merek mio warna hitam kepada bapak samawi ketua pps) sebagai bentuk keberhasilan nya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut petahana. bahwa atas perbuatan pemberian harian tersebut oleh bapak abdul rasyid kepada bapak samawi telah dilaporkan oleh pemohon pada panas kota tangerang selatan, sebagaimana dalam laporan lp pilkada xii bukti bukti bahwa panas kota tangerang selatan melakukan rapat pleno yang pada pokoknya panas menyebutkan karena saksi pelapor tidak dapat memberikan keterangan klarifikasi laporan dimaksud dipanwaskada kota tangerang selatan. buktiyang terlarang bagi pasangan petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon. bahwa pemohon telah melaporkan pasangan calon nomor petahana menggunakan atribut berwarna hijau toska yakni warna identik dengan warna pemerintah kota tangerang selatan, yang mana dalam rapat pleno penetapan laporan pemohon panwaskada menegaskan melarang pasangan calon nomor petahana menggunakan warna hijau toskaadanya penggunaan atribut berupa kerudung berwarna hijau toska yang dipakai oleh satuan polisi pamong praja (para satpol pp) wanita kota tangerang selatan. bahwa pemohon telah melaporkan pasangan calon kepada panitia pengawas pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan, dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor: m15 lp pilkada xi1 yang diterima panwaspilkada hari rabu tanggal desember bukti bukti bahwa merujuk putusan panwaskada kota tangerang selatan no: sengketa pilkada x1 tanggal november tentang penggunaan simbol warna pasangan calon yang menyebutkan bahwa warna hijau kebiruan dan atau hijau toska hanya boleh dipakai oleh paslon nomor urut dan bukan oleh asn yang dalam hal ini satpol wanita kota tangerang selatani menyebutkan bahwa berdasarkan fakta dan data lapangan, terlahir pasangan calo , cukup alat bukti dan panwaskada kota tangerang selatan memberikan teguran tertulis kepada terlahir melalui satpol kota tangerang selatan. bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan kerugian pemohon adalah para pemilih menjadi tidak mandiri dan independen dan terpengaruh atas tindakan penggunaan warannomor urut sejumlah peserta kampanye dan satpol yang menggunakan atribut warna tersebut. terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh pemilih lebih dari dua kali. bahwa pada tanggal desember relawan pemohon bernama nata (saksi tps kelurahan parigi baru, kecamatan pondok aren) dan hasan saksi tps kel. parigi baru, kecamatan pondok aren), pada tanggal desember mendapati saudara toko yang telah melakukan proses pencoblosansebanya (dua) kali, yaitu tps dan tps kelurahan parigi baru, kecamatan pondok aren. bahwa setelah dilakukanamatan pondok aren. bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar adanya perintah dari lurah kel. parigi baru, kec. pondok aren.il tanggal desember bukti bukti bukti bahwa terhadap laporan tersebut, panwaspilkada kota tangerang selatan berdasarkan berita acara rapat pleno penetapan laporan nomor: lp pilkada il hanya memberikan keputusan bahwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tidak diatur dalam peraturan pilkada yang berlaku. bukti bahwa terhadap hal tersebut, pemohon sangan berkeberatan mengingatketentualopada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon pada hari minggu, tanggal november bertempat lapangan sun burst bsd city, ditemukan penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas kijang nova dengan nomor polisi bahwa kendaraan tersebut diketahui milik anggota dprd provinsi banten dari pkb, yang merupakan partai pengusung paslon bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan dengan tanda bukti penerimaan laporan lp pilkada xii bahwa terhadap laporan tersebut, pihak panitia pengawas pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan, melalui berita acara rapat pleno penetapan laporan nomor: lp pilkada il hanya memutuskan bahwa laporan pelapor adalah temuan pengawas pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan desember dan sudah dilimpahkan sentra gakkumdu kota tangerang selatan dengan nomor pelimpahan sg pilkada ilmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idertanggal agustus dan keputusan komisi pemilihan umum kota tangerang selatan nomor: pts kpu kota tangsel viii, il. tenggang waktu pengajuan permohonanpemilihan. bahwa penetapan hasilsebagaimana tertuang dalammerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo penggalian dana bantuan sosial dan hibah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut petahana. bahwa perencanaan money politik dengan menggunakan apbd kota tangerang selatan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor petahana dapat jelas terlihat melalui proses perubahan apbd kota tangerang selatan tahun dan muatan yang terkandung didalamnya, hal mana dalam apbd murni sebagaimana dalam peraturan walikota tahun tentang apbd kota tangerang selatan, dimana pagu anggaran untuk bantuan sosial bansos dan hibah sebesar hibah rp. bukti selanjutnyauntuk menggerakkan basis pendukung pasangan nomor urut petahana, yakni menjelang pemilukada tangerang selatan terdapat lonjakan drastis anggaran dana hibah dan bansos pada apbd perubahan tahun kota tangerang selatan menjadi rp. bukti (naik256y6 dari anggaran apbd murni, ataumengalami kenaikan sebesar rp. , ) bahwa penambahan nilai hibah dan bansos pada apbd p tahun ini mencerminkan tidak adanya aspek perencanaan yang baik dari pemkot tangseldilakukan pada saat memasuki pelaksana pilkada, dan disalahgunakan untuk meningkatkan popularitas demi memuluskan kemenangan pasangan calon nomor petahana, disisi yang lain hal ini adalah sebuah potensi bagi kerugian negara. bahwa pemberian dana hibah dan bansos pada apbd perubahan tahun telah mengabaikan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan sarat akan kepentingan yang terlalu dilaksanakan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor petahana,dengan alasan sebagai berikut: bahwa jika merujuk pada tahun disebutkan: kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan apbd. melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam apbd tahun anggaran berjalan. bahwa menurut ketentuan aturan hukum tersebut diatas terdapat larangan untuk tidak mengambil keputusan rancangan perubahan apbd tahun selama (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. bahwa abdi tahun akan berakhir per desember tahun dan karenanya dalam hitungan (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir jatuh pada tanbulan tahun telah telah kurang dari (tiga) bulan tahun anggaran berakhir per desember bukti bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas dalam prosedur pengesahan apbd perubahan telah tidak sesuai dengan, panwasda kota tangerang selatan sebesar rp. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa. bahwaahwa pemohon membuktikan kecurigaannya bahwa dalam pengesahan apbd perubahan tahun yang dipaksakan sebagaimana telah bertentangan dengan 317 tahun 2014tersebut adalah skema money politik dalam menggunakan apbd kota tangerang selatan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut petahana, hal tersebut dibuktikan dengan dalam lampiran daftar penerima alokasi hibah apbd tahun yang terdiri dari lembaga vide, bukti yang mana diantaranya terdapat lembaga yang berafiliasi dengan basis organisasi pendukung pasangan calon nomor urut petahana. bahwa pada realisasi anggaran dana hibah dan bansos apbd tahun kota tangerang selatan ditemukan daftar penerima bantuan dana dari organisasi sosial dan kemasyarakatan. yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berafiliasi dengan paslon sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut vide: bukti lembaga diterima temuan keterangan organisasi rp) lapangan knpi komite ketua knpi ppp adalah nasional dijabat oleh salah satu pemuda eng sulaiman partai indonesia) sekretaris dpc pendukung tangerang ppp tangsel). paslon urut selatan dan eng menjadi salah satu anggota tim sukses calon petahana) dewan ketua dmi heli slamet masjid dmi) tangsel adalah terlibat dalam tangerang heli slamet proses selatan kabar kesra pemenangan pemkot calon tangsel) petahana) forum pimpinan fmt organisasi ini persatuan banyak diisi oleh dibuat oleh maj'lis taklim ibu ibu calon fmt) kota pengurus partai petahana) tangerang golkar dan banyak selatan diisi oleh ibu ibu pengajian al hidayah dibawah paying partai golkar komunitas dibina oleh abdul rasyid ukhuwah abdul rasyid, adalah mantan remaja ketua fraksi sekretaris madani partai golkar pribadi airin kurma) tangerang machi diary tangerang selatan calon selatan petahana) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yayasan dibina oleh abdul rosyidi kahfi abdul rasyid, dalah mantan ketua fraksi sekretaris partai golkar pribadi airin tangerang machi diary selatan calon petahana) karang dibina oleh abdul rasyid taruna abdul rasyid, adalah mantan tangerang ketua fraksi sekretaris selatan partai golkar pribadi airin tangerang machi diary selatan calon petahana) usaha lembaga ini kesehatan dipimpin sekolah langsung oleh tangerang calon selatan petahana) pengurus lembaga ini posyandu dipimpin seledri langsung oleh calon petahana) forum kader lembaga ini posyandu dipimpin langsung oleh calon petahana) komisi lembaga ini penanggalan dipimpin gan aids langsung tangerang oleh( calon selatan petahana) palang lembaga ini merah dipimpin indonesia langsung oleh pmi) calon tangerang petahana)dibentuk oleh calon petahana) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtimurulautaraondok arentu dibentuk oleh calon petahana) forum forum ini tidak didirikan silaturahmi memiliki badan oleh tokoh masyarakat hukum. masyarakat cempaka dibentuk oleh pendukung putih calon calon petahana) petahana) paguyuban forum ini tidak didirikan sga radio memiliki badan oleh tokoh hukum. masyarakat pendukung calon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id petahana) forum forum ini tidak didirikan oleh silaturahmi memiliki badan tokoh pondok hukum. masyarakat pesantren pendukung spp) kota calon tangerang petahana) selatan komunitas komunitas ini terkait dengan ukhuwah tidak memiliki tim remaja badan hukum. pemenangan madani paslon urut kurma) kota tangerang selatan bahwa seluruh bantuan tersebut sangat mempengaruhi para penerima bantuan yang masing masing memiliki basis pemilih, mengingat bantuan tersebut diberikan dalam suasana menjelang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun i. bahwa bantuan tersebut juga mayoritas diberikan kepada lembaga, ormas, forum atau komunitas yang berafiliasi dengan pasangan calon bahwa adapun lembaga, ormas, forum atau komunitas yang terkait atau berafiliasi dengan pemohon tidak mendapatkan bantuan dana tersebut. bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan (suara) untuk memuluskan pasangan calon nomor untuk melaju pada pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun bahwa sekali lagi pemohon menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) perubahan kota tangerang selatan tahun adalah cacat hukum (illegal) karena ditetapkan dengan tidak memenuhi batas waktu sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang undangan dan karenanya penetapan apbd tahun menjadi tidak sahwalikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun yang menggunakan dana dari sumber apbd tahun yang illegalitidakbahwa serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan pasangan calon petahana), telah memenuhi kualifikasi terstruktur, sistematis dan massif, dimana hal itu mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap perolehan suara pemohon dengan perolehan suara pasangan calonmemohon dan walikota selaku pasangan calon nomor petahana)yang melibatkan jajaran pemerintah kota tangerang selatan dari tingkat pemerintah pns asn, lurah se kota tangerang selatan hingga jajaran terendah sampai setingkat dan rt,tangerang selatantangerang selatanmeskipun berbagai pelanggaran dilakukan memohon dan pasangan calon tetapi panitia pengawas pemilihan kepala daerah panwaspilkada) kota tangerang selatan, tidak menindaklanjuti untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan sampai kepada pembatalan calon oleh komisi pemilihan umum daerah kota tangerang selatan, dengan beberapa alasan, diantaranya panitia pengawas pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara aduan pelanggaran pemilukada,epala daerah kota tangerang selatan tidak menindaklanjuti dengan dalih kurangnya alat bukti dan saksi, serta kualifikasinya,, bahwa meskipun pelanggaran pelanggaran telah dilakukan secara nyata oleh memohon dan pasangan calon tetapi terhadapnya tidak menghentikan proses pemilihan serta imbas dari kecenderungan pemilih yang menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon petahana). hal ini merupakan kerugian yang nyata yang dialami oleh memohon, pada saat yang sama tidak ada tindakan yang bersifat langsung, seketika dan secara nyata mengembalikan proses pemilihan walikota dan wakil walikota. bahwa sesuai uraian data dan fakta berbagai pelanggaran tersebut diatas, seharusnya perolehan suara yang diperoleh pasangan calon petahana) tidaklah sebesar perhitungan hasil penetapan dari kpud kota tangerang selatan sebesar suara, melainkan harus dikurangi dengan besaran potensi tambahan suara yang diulang oleh pasangan calon petahana) akibat pelanggaran yang dilakukan baik oleh memohon maupun pasangan calon petahana). sementara, pelanggaran atas pemutakhiran data dpt berpotensi menjadi tambahan suara pemohon, sehingga terdapat perubahan jumlah perolehan suara hasil penghitungan suara, dengan rincian sbb suara berkurang bertambah suara versi akibat akibat akhir kpud pelanggaran pelanggaran sdr. dr. ikhsan aman merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id gmamomas sdr. drs. arsip dan sari. dr. ses jan dea soeharto putri, suara mars sdr. hj. airin machi diary, sh, dan benyamin bahwa dengan demikian, menurut perhitungan pemohon, perolehan suara pemohon sebesar suara, pasangan calon nomor sebesar suara dan pasangan calon nomor sebesar suara. bahwa berdasarkan hitungan sebagaimana tersebut diatas, sudah selayaknya pemohon yang menjadi pemilik suara terbanyak dan oleh karenanya dapat ditetapkan perolehan suara tersebut untuk memohon dan pemohon dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyakangerang selatan dalam pemilihan umum walikota dan wakil wali kota tangerang selatanpetahana) pada pemilihan umum walikota dan wakil merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tanggal destingkat komisi pemilihan umum kota tangerang selatan sesuaitanggal desember pukul wib, maka hitungan jam adalah sejak hari kamis, tanggal desember pukul wib, dan akan berakhir sampai dengan hari minggu, tanggal desember pukul wib.tangerang selatan tahun berupa. permohonan keberatan dan pembatalan terhadapingkat komisi pemilihan umum kota tangerangbertanggal desember kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari minggu, tanggal desember pukul wib. dengan demikian permohonan pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu3 (tiga kali dua puluh empat) jam, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. buktiwali kota tangerangetahana) pada pemilihan umum walikota dan wakil wali kota tangerang selatan tahun juga haruslah dibatalkan dan pasangan calon nomor urut , atau setidak tidaknya karena pelanggaran yang dilakukan oleh. kota tangerang selatan dengan tidak mengikutsertakanucappetahana)merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo terpilih. atau,setidak tidak tangerang selatan. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menunjukkan penyelenggaraan pemilukada kota tangerang selatnomor urut petahana), sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara pemohon dan penetapan hasil pemilukada kota tangerang selatanertanggal desember pukul menyatakan mendiskualifikaspada pemilihan umum walikota dan wakil wali kota tangerang selatan tahun menyatakan pasangan calon walikota dan wakil wali kota tangerang selatan atas nama drs. arsip dan seri. dr. ever ariadiannie merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id soeharto putri, mars sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tangerang selatan tahun dengan suara sebesar suara, pasangan calon nomor sebesar suara dan pasangan calon nomor sebesar suara,kecualbacakan,persidangan hari selas ba xii tertanggal desember bukti suratberita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kotauktitertanggal agustus bukti akta pengajuan permohonan pemohon ap3) span.mk bukti daftar pemilih tetap dpt) bermasalah sebesar data pemilih bukti lampirtanda bukti penerima laporan nomor lp pilkada x11 tertanggal desember bukti penerima laporan nomor lp pilkada x1ilundangan kesbangpolinmas kepada rt rw kota tangsel, nomor b.kembang tanggal novsurat pernyataan tentang pengkondisian suara tps s d tps dekat rt rw dari seluruh kecamatan se kota tangerang selatan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtimurtuondok arenulautara bukti penerimaan laporan nomor: lp pilkada xi1 bukti foto awasi bangunan dan gedung, pemkot tangsel lantik tim abg)tertangkap tangan mencoblos lebih dari kali oleh perintah lurah bukti berita acara rapat pleno penetapan panwasda nomor panwaskada kota tangsel xi1 tanggal desember bukti foto buktilampiran daftar penerima alokasi hibah apbd tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti lampiran daftar penerima alokasi hibah apbdaftarmenang suara dr. ihsan mojo dan jucmaowan drs. arsip, dan ever ariadianni sudarto poetry hj. airin machi dini, sh. mh. benyamin dance nita yana bahwa terdapat. vide bukti: tbyang ketentuannya sebagaimana diatur undang undang sebagai berikut ketentuan untuk calon pemilihan calon bupati wakil bupati dan calon walikota walikota wakil walikotaomisi pemilihan umum kota tangerang selatan kurang atau sama dengan lebih besar dari lebih besar dari bahwa pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota pada pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun dengan jumlah penduduk menurut data bps terakhir tahun berjumlah jiwa sumbersesuai ketentuan peraturan perundang undangan, karena jumlah penduduk kota tangerang selatan lebih dari satu juta jiwa, menurut pemohon paling banyak sebesar y6. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id2atas nama drs. arsip, dan dr. ever ariadianni sudarto poetry, mars. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara akesamaan si" suara dr. ikhsan mojo dan juommomos drs. arsip, dan dr. ever ariadianni sudarto poetry mrs hj. airin machi dini, sh. mh. dan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo vide bukti: tgs. arsip, dan dr. ever ariadianni sudarto poetry, mars.: bahwa dalil pemohon pada halaman nomor dan pemohon sendiri mengakui selisih(empat puluh enam koma nol lima persen). sehingga pemohon kembali menegaskan bahwa prosentase selisih perolehan suara tersebut tidak memenuhi batasan maksimum prosentase sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor tahunuru yang jelas jelas tidak ada relevansinya dengan permohonan gutentangbagian polita permohonan halaman sampai halaman dan halaman sampai pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan administrasi pemilihan. pada bagian polita permohonan halaman sampai halaman dan halaman sampai halaman pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan pidana pemilu. pada bagian polita permohonan halaman sampai halaman pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan sengketa pemilihan. padabagian polita permohonan halaman sampai halaman merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon mendalilkan dan menyimpulkan tentang permasalahan keuangan daerah. padandiskualifikasi pasangan nomor urut memerintahkan pemungutan suara ulang:yakni:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkara pendahuluan., dan papan pengumuman kpu kota tangerang selatan: vide bukti: ta merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgopartai politik dan atau gabungan partai politik yang mengajukan hari dan pasangan calon walikota dan waktu nama pasangan tanggal wakil walikota pendaftar calon pendaftar jumlah kursi nama partai dprd (kursi) hj. airin partai golkar machi diary, partai keadilan sh, sejahtera partai nasdem drs. benyamin partai dance kebangkitan senin,total jumlah juli claudia kursi chandra drs. arsip, partai demokrasi indonesia selasa, perjuangan wib juli dr. ever partai hanura ariadiannie total jumlah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id soeharto vide bukti: ta persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dan pada tanggal agustus telah disampaimohamad ikhsan mojo claudia chandra: drs. arsip, dr. ever ariadiannie soeharto poetry, mars,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpasangan peserta pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan dan menetapkannya dalam melalui tim kampanye, melalui penghubuikie1 tentang pengundian nomor pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun bahwa berdasarkan keputusan kpu, pasangan calon nomor urut hj. airin machi diary, sh, dan drs. benyamin dance: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara hasil: pts kpu kota angsebagai berikut nama pasangan calon jumlah suara prosentase walikotadan wakil walikota yo) sdr. dr. ikhsan mojo dan januomonowem sdr. drs. arsip sidang sari. dr. ever ariadiannie sdr. hj. airin machi diary, jatmansomamonme| issn san swa bahwa dengan demikian pemohon pasangan calon nomor urut memperoleh sebanyak suara atau yo ataubahwa memang besaran presentasi selisih perolehan suara pemohon dengan perolehan calon dengan suara terbanyak sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi batasan maksimum prosentase selisih suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sebagaimana diatur, tiga hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh kpu kota tangerang selatan, maka setiap pasangan calon sudah diperbolehkan melakukan kegiatan kegiatan kampanye sesuai dengan pkpu tahun bahwa kpu kota tangerang selatan telah merancang dan melakukan berbagai kegiatan kegiatan sepanjang tahapan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan secara aktif dan kreatif dan partisipatif untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun bahwa, kpu kota tangerang selatan telah melaku:: kecamatan setu pasangan calon pasangan calon pasangan calon vide bukti: te kecamatan serpong pasangan calon pasangan calon pasangan calon vide bukti: te kecamatan serpong utara merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo vide bukti: te kecamatan pondok aren pasangan calon pasangan calon pasangan calon vide bukti: te: te kecamatan pulang pasangan calon pasangan calon pasangan calon vide bukti:engan rapat pleno terbuka dengan dihadiri oleh: ketua dan anggota kpu kota tangerang selatan orang) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idiuommoman. om|emma jaan mat vide bukti: tgas. dan. wakil merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo: taarena dalil tersebut adalah dalil yang mengada ada,atas: bahwa adapun perolehan suara sah menurut rekapitulasi penghitungan memohon untuk masing masing pasangan calon pada tabel berikut: nama pasangan calon walikota dan aan jana tahun iuammowaa oem claudia chandra merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idjaman vide bukti: tg tg tg bahwa memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir point halaman yang mendalilkan memohon tidak melaksanakabahwa, memohon menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan pada tanggal junikronisasikan dengan data daftar pemilih terakhir dan terdapat temuan pemohon sebanyak karena faktanya pada tanggal juni kpu kabupaten kota belum melakukan pemutakhiran data pemilih, melainkan pada tanggal juni sinkronisasi masih dilakukan oleh kpu ri: bahwa memohon telah melakukan pemutakhiran data tahapadapun proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh memohon sebagai berikut maa sman taman ang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan seluruh tps ciputat maa men apr serpong amadps) yang disusun berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian coklat) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp), pencocokan dan penelitian coklat) dilakukan dari tanggal juli agustus dan jumlah petugas pemutakhiran data pemilih ppp)umah makan telaga seafood bsd city. rapat pleno dihadiri oleh tim kampanye pasangan calonsukanya), panwaslih muhammad taufik mz, muhammad aceh, lazuli), kpu provinsi banten, lembaga pemantau, dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) dan awak media pers. adapun daftar pemilih sementara dps)tps merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo fame (aa timur men era semena lap ani sinis jerapah toa201 serpong mes ejaan aan lan pot nama tan peras tata vide bukti: tb tbumah makan sae pisan dan dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon nomor joko salman alfarisi), tim kampanye pasangan calon nomor derajat fatahillah), tim kampanye pasangan calon nomor taufik), panwaskada muhammad aceh dan lazuli), dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil heru), ppk se kota tangerang selatan. masing masing tim kampanye pasangan calon dan dan panwaskada diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pencernaan terhadap data pemilih sementara dps) yang sudah diberikan oleh kpu.nas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil)alam laporannya hanya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terdapat sample sebanyak pemilih ganda. sekalipun ppk sudah melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt).umah makannas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) dan seluruh pemangku kepentingan dengan rekapitulasi sebagai berikut: nama ata" jumlah ber rampasan hyung footer mp2 tour nusra corn see year utara tan sar serangan vide bukti: tbkota tangerang selatanaftar pemilih tetap dpt) maupun pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat, bahwa, dalam kesempatan tersebut diberikan kesempatan kepada tim merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo yang disertai dengan data name address,kota tangerang selatan dan dilaksanakan rumah makan sae pisan serpong. vide bukti:umah makan telaga seafood dan dihadiri lengkap oleh tim kampanye semua pasangan calon, panwaskada, kpu provinsi, pemantau dan disdukcapil. berikut rekapitulasi tb nama jumlah ten damar man senayan yee angin aroma raja alas utara atm jani note vide bukti: tbnama jumlah jumlah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mea men bea bos kan rsa menembak alm utara ane sap una yang pepaya yah vide bukti:2 dengan nomor kpu kota angel x1 perihal pencernaan dpt namun tim kampanye pasangan calon nomor vide bukti:j, vide bukti: tb pada tanggal november kpu mengundang tim kampanye paslon dan panas rm.merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgomeskipun demikian menurut hemat pemohon hasil perhitungan suara yang dilakukan memohon tidaklah hasil pemilukada yang tegak lurus dengan semangat nilai nilai demokrasi karena hasil perhitungan suara tersebut diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecuranganmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddpt pencopotan pada yang tidak memenuhi jumlah tb yang tidak jumlah dada sila greet apem sjossatuw ajosmanum aja (an jajratoa nan nasa ega t gene jejamemam giant jejaamaa alamat (lama setempat setempat swa jan ae jumlah pemilih dpt jumlah pemilih dpt tanggal november tanggal november aya jumlah pemilih dpt jumlah pemilih dpt aktif. aktif. ame jumlah yang terdaftar jumlah yang terdaftar dalam dpt (sama dalam dpt (sama vide bukti: tb lampiran rekapitulasi pencernaan dpt pemilih tot see: timur lang aren utara meninggi ena jajansolo (aja saga dao dae dosa pisa tana |aoo2| gitar merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo mpe porno paanananar amar stir domisili ane pin tidak asn "ne lalin sep alan dkm balapan nan lo? lupa tuban rar pergi anna ses ara hilang bat lola kerap kra jojo haram pasaran. pete rpn ? ip nos argo tka mojo bukan wan vpn nan seks penduduk pro snp sama depe pera jumlah ser para ss5 soe asia tersiar ing yan spa fifa vide bukti: tb tb tbrapat koordinasi tindak lanjut nomor: kpu x merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] pada hari sabtu, november kpu kota tangerang selatan melaksanakan rapat koordinasi dengan panwaslih kota tangerang selatan dan tim kampanye pasangan calon, adapun isi materi rekor sebagai berikut: membahas terkait surat edaran kpu nomor: kpu x perihal kecermatan dpt dan tb menimbang tedapat tps kelurahan terdapat jumlah pemilih tb lebih dari sama dengan dan pengadaan surat suara bersumber pada jumlah dpt ditambah maka untuk memastikan ketersediaan surat suara tps tersebut kesepakatan rapat untuk tb tps tersebut dilakukan konversi dpt sekaligus mencermati dpt tps terbatas pada jumlah tb yang lebih dari menawarkan kepada tim kampanye pasangan calon untuk waktu pencernaan dpt karena ketika penetapan tb masih saja dipermasalahkan terkait temuannya dps. forum rapat menyepakati penjadwalan pencernaan diserahkan kpu, pada tanggal november kpu kota tangerang selatan melaksanakan rapat pleno penetapan hasil pencernaan daftar pemilih tetap dan dihadiri oleh panwaskada kota tangerang selatan sdr. muhammad aceh), tim kampanye pasangan calon nomor (sdr. salman alfarisi), tim kampanye pasangan calon nomor (sar. lili saran), tim kampanye pasangan calon nomor (sdr. taufik) dan ppk se kota tangerang selatan: adapunrekapitulasi daftar pemilih tetap hasil konversi dpt nama jumlah jumlah bak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id men dengan apa dengan nomor kpu kota tangsel x1 perihal pencernaan dpt namun tim kampanyedak hadir,: pada tanggal november kpu mengundang tim kampanye pasangan calon dan panwaskada rumah makan sae pisan serpongmen aan jawa yang tidak memenuhi jumlah tb yang tidak jumlah syarat memenuhi syarat apes jamaah meja gps lee (pedoman goa jee oo merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo hilang ingatan hilang ingatan hak pilih dicabut hak pilih dicabut bukan penduduk bukan penduduk setempat setempat jumlah pemilih dpt jumlah pemilih dpt tanggal november tanggal november jumlah pemilih dpt jumlah pemilih dpt aktif. aktif. november a b) november a b) jumlah yang terdaftar jumlah yang terdaftar dalam dpt (sama dalam dpt (sama dengan dengan lampiran rekapitulasi pencernaan dpt jenis kecamatan pemilik kelas cip cipta i pemula pa, ixserpon f servo total tms min umat timur aren utara mer hrer|3rla a o jml ganda jml pen pon daan dar dibawa umur lo| lim lol pindah sao bidan. tidak lol ida map 3nro range admin az. bol alfa lol tni lol |o| |l1 a|l polri lim hilang |lo| ingatan p"lo| lo| hak pilih lcabut jmi |of| bukan penduduk jml ring tri te7berikut rekapitulasi pencernaan dpt rekomendasi panwaskada kota tangerang selatan pada pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun temuan paslon nomor urut nik sama beda pence jumlah sudah nama rekan nama jumlah dan kota aik ganda kecamatan keluar data tindak data identik ahan lanjuti tidak nik jelas ciputat timur pondok aren serpong utarrekapitulasi pencernaan dpt temuan pasangan calon nomor urut pada pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun temuan paslon nomor urut suda nik sama tanda pen gempa ret nama kota jumlah lang dan kecamatan kelurahan data uti aik and data |(an| tidak nove i nik jelas mber nata sae serta opo ika, sub total curta sepak prim snn timer pondok bani ppa l2any) kanan elsa es) jajak cirenuea near reef tes rengas sea sub total pamukan es| bambuapus ane pna ikppmnaie kedung lose pulang barat pulang timur pondok cabe era jurang mangu pesnsund gnd mon jurang mangu minal man kendi pace las pan jan sae jaan kek pena aje aren pondok membahas pondok momen pondok pondok pee him ber poros pegagan kri rawa mekar pee sega raja seng map (aaa lengkong sawo jaw lengkong arema lengkong mem indonesia lafal jaa aow maja lengkong sewa jawa tam aaa jajanan fx (eps) merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d dagu pondok bateman erie dekan desa ar, ryan ke" gang esa koran dp, ngga began man see yna mean nga atap pra kaa kena jos ceng bahwa memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir halaman yang mendalilkanmemohon menolak dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut. adapun dasar memohon menolak dalil tersebutdomain wewenang, bahwa memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir halaman yang mendalilkan mobilitas rt rw se kota tangerang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selatan dengbahwa memohon menolak dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, adapun dasar memohon menolak dalil tersebut: bahwa rt rw bukan merupakan institusi yang berada bawah kendali (sub ordinat) dari kpu kota tangerang selatan, sehingga kpu kota tangerang selatan tidak dapat mengawasi, mengarahkan atau mengendalikan rt rw kota tangerang selatan. selain itu memohon tidak pernah menerima laporan dari pihak manapun terkait dalil yang disampaikan oleh pemohon, bahkan panwaskada kota tangerang selatan tidak pernah mengirimkan pemberitahuan mapun rekomendasi yang berkaitan dengan mobilisasi rt rw oleh salah satu pasangan calon. bahwa oleh karena dalil pemohon menurut memohon mengada ada dan tidak berdasarkan fakta, maka dalil tersebut haruslah ditolak bahwa, memohon menolak dalil permohonan pemohon yang mendalilkanurut petahana):nempatan lokasi tps telah disesuaikan dengan ketentutps sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, bahwa meskipun perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar suara atau yo, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak pasangan calon diperoleh melalui. serangkaian tindakan pelanggaran pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematisbahwa oleh karena hasil perolehan suara dalam pemilihan walikota daphp.d viii dalam sengketa perselisihan pemilukada kabupaten sintang, bahwa selain itu, mahkamah dalam putusannya nomor php.viii dalam sengketa perselisihan pemilukada kabupaten gresik juga mempertimbangkan dalam menegakmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpenetapan lokasi tps mempertimbangkan beberapa aspek sosiologis yakni dari sisi keamanan, cuaca, jarak tempuh dengan pemilih dan letak geografis. bahwa penentuan lokasi tps mempertimbangkan kemudahan akses pemilih untuk menjangkau lokasi tps bagi pemilih pemilih disabilitas. kpps harus memastikan lokasi tps netral dan bersih dari atribut pasangan calon manapun. dalam persoalan ini tidak ada satupun laporan keberatan masyarakat atau tim kampanye saksi pasangan calon tps terhadap lokasi penempatan tps. bahwa, lokasi penentuan tps sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak jauh berbeda dengan lokasi tps sebagaimana dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya, vide bukti: tn tn bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, penempatan lokasi tps dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun bukan serta merta ditetapkan lokasinya begitu saja, akan tetapi telah melalui proses yang diatur oleh peraturan peraturan tersebut diatas, sehingga dalil pemohon yang menyatakan adanyaurut petahana) adalah dalil yang mengada ada dan sudah sepatutnya ditolak. bahwa memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir halaman yang mendalilkan pasangan calon nomor urut petahana) yang maju sebagai calon kepala daerah melaksanakan kegiatan pemerintah selama masa (enam) bulan berakhirnya masa jabatan mengakibatkan kerugian bagi pemohon, bahwa memohon menolak dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, adapun dasar memohon adalah petahana tetap harus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye serta mendapatkan surat izin cuti pada saat melaksanakan kampanye. vide bukti: tm tm bahwa, memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir halaman yang mendalilkanpartai golkar) selaku bagian dari tim sukses pasangan calon nomor urut petahana), bahwa, memohon menolak dalil tersebut karena selain memohon tidak menerima laporan baik dari masyarakat maupun rekomendasi dari panwaskada juga hal tersebut bukan kewenangan kpu kota tangerang selatan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut karena menjadi ranah penegak hukum (kepolisian): bahwa, memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir halaman yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan pasangan calon nomor urut(hijau toska kebiru biruan) yang terlarang bagi pasangan petahana) yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon, bahwa dalil tersebut tidak benar, karena pada faktanya permasalahan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh panwaskada kota tangerang selatan sebagaimana putusan panwaskada nomor sengketa pilkada x1 yang pada amar putusannya tidak menyebutkan atau tidak pernah melarang penggunaan warna identik (hijau toska kebiru biruan), vide bukti: tmdalilkan adanya kejadian pemilihan (pencoblosan) oleh pemilih lebih dari dua kali atas anjuran dari lurah setempat,mohon mengatakan dalam sub judulnya terjadinya pemilihan (pencoblosan) oleh pemilih lebih dari dua kali, akan tetapi dalam dalilnya pemohon mendalilkan pada tanggal desember mendapati saudara toko yang telah melakukan proses pencoblosan sebanyak (dua) kali yaitu tps dan tps kelurahan parigi baru, kecamatan pondok aren , sehingga antara sub judul dengan dalil permohonan pemohon tidak bersesuaian, bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara lokasi tps yang dimaksud pemohon dari mulai dibuka pukul sampai dengan penutupan pukul serta penghitungan suara sampai dengan selesai tidak ditemukan kejadian khusus sebagaimana didalilkan pemohon: bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon terjadi tps dan tps kelurahan parigi ternyata tidak pernah ditemukan atau tidak pernah ada laporan atas peristiwa tersebut, yang seharusnya apabila benar terjadi dapat seketika dibuatkan laporan pada saat hari pemungutan suara tanggal desember dengan mengisi c2 kwk atau setidaknya dapat diketahui dan dilaporkan dalam formulir model da2 kwk pada saat rekapitulasi tingkat ppk kecamatan kecamatan pondok aren, akan tetapi hingga pelaksanaan rekapitulasi, hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam formulir keberatan, baik c2 kwk, da2 kwk ataupun db2 kwk bahwa, memohon menolak dalil permohonan pemohon pada butir halaman yang mendalilkamemohon menolak dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, karena pada saat kampanye rapat umum yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon berjalan dengan lancar, damai, aman dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tertib, serta tidak ada laporan atau temuan tentang hal tersebut kepada kpu kota tangerang selatan: bahwa memohon menolak dalil pemohon pada butir halaman yang mendalilkan penggunaan apbd p untuk pemenangan pasangan calon urut petahana), bahwa memohon menolak dalil yang dikemukakan oleh pemohon, karena memohon sebagai penerima hib. vide bukti: tml nama pasangan calon walikota dan mama lan tahun dr. ikhsan mojo daritangselba 1imerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. tb surat undangan kpu kota tangerang selatan nomor: kpu kota tangsel x1 tertanggal november . tb surat undangan kpu kota tangerang selatan nomor: kpu kota tangsel x1 tertanggal november tb berita acara nomor: ba xidpkecambahmodel db1 kwk) dan model db2 kwk) t: t1 ba xii2015. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idm keputusan sengketa panitia pengawas pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan nomor permohonan: sengketa pilkada xi1 tn alamat dan lokasi tps kecamatan serpong pada pemilihan walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun tn keterangan tertulis sono serangga ketua ppk kecamatan ciputat timur keterangan tertulis nasa ketua pps kelurahan pondok ranji kecamatan ciputat timur keterangan tertulis oma irawan ketua kpps tps kelurahan pondok ranji kecamatan ciputat timur keterangan tertulis kasino sos ketua ppk kecamatan pulang keterangan tertulis muhammad yasin ketua pps kelurahan peluang timur kecamatan pulang keterangan tertulis mad nani ketua kpps tps kelurahan peluang timur kecamatan pulang keterangan tertulis bahagia darussalam ketua pps kelurahan kedung kecamatan pulang keterangan tertulis suwardi ketua kpps tpsm1surakartapoliteknik kesehatan surakarta pada kementerian kesehatan, perlu mengatur kembali tarif layanan badan layanan umum politeknik kesehatan kepada penggunajasa. www .jdih.kemenkeu.go.id program studi diploma iiisemester program non reguler per mahasiswa semester jurusan fisioterapi program reguler per mahasiswa semester program non reguler per mahasiswa semester jurusan okupasi terapi program reguler per mahasiswa semester program non reguler per mahasiswa semester jurusan robotik prostetikwww .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan program non reguler per mahasiswa semester jurusan jamu program reguler per mahasiswa semester program non reguler per mahasiswa semester program studi diplomafisioterapi program reguler per mahasiswa semester program reguler per mahasiswa transfer) semester program non reguler per mahasiswa semester program non reguler per mahasiswa transfer) semester jurusan okupasi terapirobotik prostetik program reguler per mahasiswa transfer) semester www .jdih.kemenkeu.go.id program non reguler per mahasiswa transfer) semesterprogram non reguler per mahasiswa semester akademik lainnya cuti akademik per mahasiswa semester ketatausahaan pengganti per lembar ijazah dan transkru.b bata t.u. kementerian yuwono n219740912199703100 www .jdih.kemenkeu.go.id kuliah tunggal program diploma, dan d.makan asrama: cc. tarif seragam mahasiswa, tarif klinik, tarif laboratorium: tarif penggunaan kendaraan bermotor, lahan, ruangan, dan gedung: tarif diklat, tarif hak atas kekayaan intelektual, dan tarif produk sampingwww .jdih.kemenkeu.go.id layanan umum politeknik kesehatan surakarta pada kementerian kesehatan. tarif asramarumah tangga, dan atau tenaga kerja. tarif makan asrama sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan atau tenaga kerja. tarif seragam mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan seragam, atribut seragam,kendaraan bermotor,tarif diklatdiklat, akomodasi, dan atau tenaga ahli. tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada pengguna layanan yang memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, dan hasil penelitian dan pengembangan secara komersil. tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada berupa royalti. besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi sebesar (sepuluh persen) dari nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan royalti sebagaimana dimaksud padawww .jdih.kemenkeu.go.idkarta ..a mp: kepa bagian t.u. kementerian mala ar sistar yuwono kapotarif layanan badan layanan umum politeknik kesehatan surakarta pada kementerian kesehatan jenis layananwww .jdih.kemenkeu.go.id jurusan akupunktur per mahasiswa semester jurusan jamu per mahasiswa semester program studi d ivjurusan akupunktur per mahasiswa semester program studi profesi keperawatan per mahasiswa semester kebidanan per mahasiswa semester cc. fisioterapi per mahasiswa semester kesehatan tradisional per mahasiswa semester non www .jdih.kemenkeu.go.id |
center! keuangan republik indon salinan peraturan center!pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi dalam rangka pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah, yang ketentuannyperlu mengatur ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah mengingat dalam rangka penanganan pandemi corona vis disease covidperaturan center!engan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan bulan negara, kecuali ten sebab ruang lingkupdan belanja subsidi ppn dtp; dan pendapatan pajak dtp, berupa: pendapatan dtp; dan pendapatan ppn dtp. objek pajak yang mendapat insentif berupa pajak dtp sebagaimana dimaksud dalam merupakan objek pajak sebagaimana diaturuntuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease covid belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pengesahan belanja subsidi oleh kpa bun subsidi pajak dtp dengan dibebankan pada dipa bun bab iii pejabat perbendaharaan negara dan penganggaran direktur potensi kepatuhan dan penerimaan direktorat jenderal pajak ditetapkan sebagai kpa bun belanja subsidi pajak dtp. kpa bun belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud pada berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi ppk dan ppm. sekretaris direktorat jenderal pajak ditetapkan sebagai kpa pendapatan pajak dtp. anggaran belanja subsidi pajak dtp dalam penanganan pandemi corona virus disease covidtahunbab pengesahan tagihan belanja subsidi pajak dtpkapitulasi laporaterkaitubsidi pajak dtp. berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi pajak dtp dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ppk belanja subsidi pajak dtp melakukan pengujian secara formal dan material terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan belanja subsidi pajak dtp dalam dipa bun. dalam hal tagihan sudah dinyatakan lengkap dan benar, ppk belanja subsidi pajak dtp: menerbitkan surat setoran pajak dtp atau dokumen yang dipersamakan berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi pajak dtp dan berita acara yang menyertai sebagaimana dimaksud dalam menyusun spam untuk ditandatangani oleh kpa bun belanja subsidi pajak dtp; menerbitkan spp belanja subsidi pajak dtp yang bersifat permintaan pengesahan pendapatan pajak dtp dan belanja subsidi pajak dtp, yang disusun dengan mencatat: pendapatan pajak dtp sesuai dengan jenis pajak dtp dengan nilai masing masing sebesar nilai yang tercantum dalam surat setoran pajak dtp sebagaimana dimaksud dalam huruf belanja subsidi pajak dtp sesuai dengan jen1s belanja subsidi pajak dtp dengan nilai yang sama dengan nilai surat setoran pajak dtp sebagaimana dimaksud dalam huruf dan jumlah total nilai pengesahan pendapatan pajak dtp sebagaimana dimaksud pada angka dan jumlah total nilai pengesahan belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud pada angka yang bernilai sama besar. ppk belanja subsidi pajak dtp menyampaikan spp belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri surat setoran pajak dtp sebagaimana dimaksud pada huruf dan spam sebagaimana dimaksud pada huruf kepada ppm. berdasarkan spp belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud dalam ppm belanja subsidi pajak dtp melakukan pengujian secara formal terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan dan ketersediaan alokasi anggaran belanja subsidi pajak dtp dalam dipa bun. dalam hal spp belanja subsidi pajak dtp dinyatakan lengkap dan benar, ppm belanja subsidi pajak dtp menerbitkan dan menyampaikan spm belanja subsidi pajak dtp kepada ppn dengan dihampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam beserta arsip data komputer pm. dalam hal spp belanja subsidi pajak dtp dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, ppm mengembalikan spp belanja subsidi pajak dtp secara tertulis disertai alasan penolakan atau pengembalian spp belanja subsidi pajak dtp tersebut paling lama (satu) hari kerja setelah spp dimaksud diterima. spm belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud pada bersifat perintah pengesahan pendapatan pajak dtp dan belanja subsidi pajak dtp. ppn menerima dan melakukan penelitian dan pengujian atas spm belanja subsidi pajak dtp yang disampaikan oleh ppm sebagaimana dimaksud dalam penelitian dan pengujian spm sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan men erdasarkan hasil penelitian dan penyu jian spm sebagaimana dimaksud pada ppn menerbitkan sp2d belanja subsidi pajak dtp. sp2d belanja subsidi pajak dtp sebagaimana dimaksud pada bersifat pengesahan terhadap pendapatan pajak dtp dan belanja subsidi pajak dtp. babi akuntansi dan pelaporan keuangan spm belanja subsidi pajak dtp yang telah diterbitkan sp2d menjadi dasar bagi: kpa bun belanja subsidi pajak dtp untuk mengakui dan mencatat realisasi belanja subsidi pajak dtp pada laporan keuangan bun pengelolaan belanja subsidi; dan kpa pendapatan pajak dtp untuk mengakui dan mencatat realisasi pendapatan pajak dtp pada laporan keuangan kementerian negara lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan penyusunan dan penyampaian kementerian negara lembaga. mengenai laporan pedoman keuangan bab ketentuan lain lainmasa pajak berdasarkan ketentuanbab vii penutup peraturan menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.===== ala biro umum administrasi kementerian yab lampiransurat pernyataan tanggung jawab mutlak pajak ditanggung pemerintah (spam pajak dtp) yang bertandatangan dibawah ini: nama nip jabatan . . kuasa pengguna anggaran menyatakan sesungguhnya bahwa: perhitungan . . sebesar . . (dengan huruf telah dihitung dengan benar. apabila kemudian hari terdapat kesalahan atas perhitungan . . tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bukti bukti pembebanan anggaran belanja subsidi pajak dtp terhadap perhitungan pemotongan pajak dtp tersebut atas disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. jakarta, . kuasa pengguna anggaran . . . petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak pajak ditanggung pemerintah (spam pajak dtp) uraian isian diisi dengan nama lengkap penanda tangan spam. diisi dengan nip penanda tangan spam. diisi dengan uraian akun belanja subsidi pajak dtp. diisi dengan nilai bruto belanja subsidi pajak dtp sebesar sama dengan nilai pajak dtp. diisi dengan uraian akun belanja subsidi pajak dtp. diisi dengan tanggal penerbitan spam. diisi dengan dengan tanda tangan dan stempel dinas atau tanda tangan elektronik. diisi dengan nama lengkap penanda tangan spam. diisi dengan nip penanda tangan sp.mengingat sakit kusta dr. sitanala tangerang pada kementerian kesehatan, telah menyampaikanbahwasitanala tangerpoliklinik eksekutif; tarif pemakaian alat medis; tarif instalasi gawat darurat; tarif home care; tarif penunjang medis; tarif rehabilitasi medik; tarif kedokteran forensik; tarif pelayanan central steril supply department css); tarif penggunaan ambulans(vip), kelas utama (vip), dan perawatan intensif khusussebesarutama tarif kelas utama ii, dan tarif, tarif penggunaan ambulansruangan, dan geducljamin cljamin clan atau pengguna jasacllain. terhadap pas1en atau kondisi tertentu dapat dikena; masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin; pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis;itanala tangerengan aslinya kepala biro urr::,:: w:: ~:.::._~ u.b. <,.,.,.,._\\j"{;g~. ,,, ' '.;., kepala i ; tt~ kementerian umum ~ r .?.~~ ~f.~ lampiran pera turuper visite s.d. tindakan medik rawat inap (belumtindakan keperawatan rawat inap (belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diresepkan) asuhan keperawatan per asuhan s.d.tindakan s.d. tindakan kefarmasian per tindakan s.d. tindakan keperawatan per tindakan s.d. lainnya jahit per tindakan .d. tindakan medik operatif (belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diresepkan)khususjenis layanan satuan tarif rp) bedah kusta bedah ortopedi pasien kusta tangan per tindakan s.d. kaki per tindakan s.d. mata per tindakan s.d. bedah kebidanan dan kandungan kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. khusus per tindakan jenis layanan khusus bedah mulut kecil sedang besar khusus khusus ,r'menterier konsultasi s.d. tindakan medik poliklinik (belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diresepkan) tindakan medik kecil per tindakan s.d. tindakan medik per tindakan s.d. sedang tindakan medik besar per tindakan s.d. asuhan keperawatan per asuhan jenis layanan satuan tarif rp) asuhan gizi per asuhan konseling pendidikan per kedatangan kesehatan konseling apoteker per konseling s.d. hemodialisa per paket s.d. one day care per hari .d. medical check mcu) per paket s.d poliklinik eksekutifoliklinik per konsultasi s.d. eksekutif tindakan poliklinik per tindakan s.d. eksekutif (belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diresepkan)kecil besar per liter jenis layanan satuan tarif rp)nnual per hari pressure cap)igd) konsultasi visite igd per konsultasi s.d. tindakan medik igd (belurtindakan medik diluar per tindakan s.d. paket asuhan keperawatan per asuhan s.d. pendidikan kesehatan per tindakan one day care per hari s.d. home care pemeriksaan horse care per tindakan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) penunjang medis laboratorium patologi klinik hematologi per pemeriksaan s.d. homeostasis per pemeriksaan s.d. kimia darah per pemeriksaan s.d.bank darah s.d. laboratorium patologi klinik cito) hematologi per pemeriksaan s.d. homeostasis per pemeriksaan s.d. kimia darah per pemeriksaan s.d. jenis layanan satuan tarif rp)radiologi pemeriksaan sederhana per pemeriksaan s.d. pemeriksaan sedang per pemeriksaan s.d. pemeriksaan sedari per pemeriksaan s.d. pemeriksaan khusus per pemeriksaan s.d. dengan perjanjian dan bahan kontras (jenis layanan satuan tarif rp) radiologi cito bila hasil dimintakan cepat) pemeriksaan sederhana per pemeriksaan s.d. pemeriksaan sedang per pemeriksaan pemeriksaan sedang per pemeriksaan .d. pemeriksaan khusus per pemeriksaan .d. dengan perjanjian dan bahan kontras .d.konsultasi jenis layanan satuan tarif rp) rehabilitasi karya kusta per kali latihan .d. tindakan kedokteran forensik pemulasaraan jenazah per jenazah s.d. tindakan kedokteran per tindakan .d. forensik center! keuangan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum u.b. ,,~.~.:~~ ~,~~~~~ kepala " : stra s wfe: brian sri mulyani indrawi |
mentehikeuangan republik indonesia salinan. peraturan menteribah; penilaian tas usulan pinjaman daerah; penentuan saran dana pen damping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan atau; dan peta kapasitas fiskal daerah kabupaten kota. bab iii penyusunan peta kapasitas fiskal daerah penyusunan peta kapasitas fiskal daerah provinsi dilakukan melalui (dua) tahap, yaitu: tahap penghitungan kapasitas fiskal daerah provinsi;dilakukan melalui (dua) tahap, yaitu: tahap penghitungan kapasitas fiskal daerah kabupaten kota;es1 sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada formula sebagai berikut: provinsi i pendapatan [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan iprovinsia tambahan infrastruktur;dan belanja bagi hasil. indeks kapasitas fiskal daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan cara membagi kapasitas fiskal daerah provinsi tersebut dengan rata rata kapasitas fiskal daerah seluruh daerah prov1ns1. berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada daerah proves1 tinggpendapatan [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan bulkabupaten kotaendapatan bagi hasilbelanja bagi hasil; dan alokasi dana desa. indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan cara membagi kapasitas fiskal daerah kabupaten kota tersebut dengan rata rata kapasitas fiskal daerah seluruh kabupaten kotat tinggi penghitungan kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam dan menggunakan data realisasi apbd tahun anggaran dan laporan keuangan transfer daerah tahun anggaran bab ketentuan lain lainh. lampu daerah provinsi! nama daerah indeks kfd prov. aceh prov. sumatera utara prov. sumatera barat prov. riau prov. jambi prov. sumatera selatan prov. bengkulu prov. lampung prov. dki jakarta prov. jawa barat prov. jawa tengahprov. sulawesi sela tan prov. sulawesi tenggara prov. bali prov. nusa tenggara barat prov. nusa tenggara timur prov. maluku prov. papua prov. maluku utara prov. banten prov. bangka belitung prov. gorontalo kategori kfd dang tinggi dang tinggi rendah tinggi sangat rendah dang sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi rend sangat tinggi rendah rendah dang tinggi sangat rendah rendah sedang sangat rendah dang rendah rendah sangat rendah dang sangat rendah tinggi sangat rendah sangat rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd prov. kepulauan riau sangat rendah prov. papua barat dang prov. sulawesi barat sangat rendah prov. kalimantan utara rendah peta kapasitas fiskal daerah kabupaten kota nama daerah indeks kfdtegori kfd dang rendah sangat rendah sangat rendah sedang sangat rendah dang tinggi dang dang rendah dang sangat rendah rendah sangat rendah rendah sangat rendah sangat rendah dang sedang rendah rendah rendah dang rend tinggi dang rendah tinggi rend sangat rendah dang rendah sangat rendah sangat rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. toba samosir sangat rendah kota binjai dang kota medan sangat tinggi kota pematang siantar dang kota sibolga sangat rendah kota tanjung balai sangat rendah rendah kab. humbang hasundutan sangatrendah kab. padang lawas utara rend kab. labuhanbatu selatan rendah kab. labuhanbatu utara rend kab. nias utara sangat rendah kab. nias barat sangat rendah kota gunungsitoli sangat rendah kab. limapuluh kota sangat rendah kab. agam sangat rendah kab. kepulauan mentawai sangat rendah kab. padang pariaman rendah kab. pasaman rendah kab. pesisir selatan rendah kab. sijunjung sangat rendah kab. solar sangat rendah kab. tanah datar sangat rendah kota bukittinggi sangat rendah kota padang panjang sangat rendah kota padang tinggi kota payakumbuh sangat rendah kota sawahlunto sangat rendah kota solar sangat rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kata pariaman sangat rendah kab. pasaman barat dang kab. dharmasraya rendah kab. solar selatan rendah kab. bengkalis sangat tinggi kab. indragiri hilir tinggi kab. indragiri hulu dang kab. kampar dang kab. siak sedang kata dumai rendah kata pekanbaru sangat tinggi kab. kepulauan meranti dang kab. batanghari sangat rendah kab. bungo rendah kab. kerinci sangat rendah kab. merangin sangat rendah kab. muaro jambi rendah kab. sarolangun dang kab. tanjung. jabung barat dang kab. tanjung jabung timur sangat rendah kab. tebo rendah kata jambi tinggi kata sungai penuh sangat rendah kab. lahat tinggi kab. musi banyuasin sangat tinggi kab. musi rawas tinggi kab. muara enim tinggi kab. ogan komering ilir tinggi kab. ogan komering ulu sedang kata palembang sangat tinggi kata prabumulih dang kata pagar alam dang nama daerah indeks kfd kategori kfd kota lubuk linggau rendah kab. banyuasin tinggi kab. ogan ilir dang kab. ogan komering ulu timur rendah kab. ogan komering ulu selatan rendah kab. empat lawang rendah kab. penukal abab lematang ilir sedang kab. musi rawas utara dang kab. bengkulu selatan sangat rendah kab. bengkulu utara rendah kab. rejang lebong sangat rendah kota bengkulu dang kab. kaurdang kab. lampung tengah sedang kab. lampung utara rendah kab. lampung timur sangat rendahh. bandung sangat tinggi kab. bekasi sangat tinggi kab. bogor sangat tinggi nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. ciamis tinggi kab. cianjur sangat tinggi kab. cirebon tinggi kab. garut sanga tinggi kab. indramayu tinggi kab. karawang sangat tinggi kab. kuningan sedang kab. majalengka tinggi kab. purwakarta tinggi kab. subang dang kab. sukabumi sangat tinggi kab. sumedang tinggi kab. tasikmalaya sangat tinggi kota bandung sangat tinggi kota bekasi sangat tinggi kota bogor sangat tinggi cire bon tinggi kota depok sangat tinggi kota sukabumi dang kota tasikmalaya tinggi kota cimahi dang kota banjar rend kab. bandung barat tinggi kab. pangandaran rendah kab. banjarnegara dang kab. banyumas tinggi kab. batang dang kab. flora dang kab. boyolali dang kab. brebes tinggi kab. cilacap tinggi kab. demak tinggi kab. grobogan tinggi kab. jepara tinggi kab. karanganyar tinggi kab. kebumen tinggi nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. kendal dang kab. klaten dang kab. kudus tinggi kab. magelang tinggi kab. pati tinggi kab. pekalongan dang kab. pemalang tinggi kab. purbalingga dang kab. purworejo dang kab. rembang rendah kab. semarang dang kab. sragen tinggi kab. sukoharjo tinggi kab. tegal tinggi kab. temanggung sedang kab. wonogiri sedang kab. wonosobo sedang kota magelang sedang kota pekalongan dang kota salatiga dang kota semarang sangat tinggi kota surakarta tinggi kota tegal dang kab. bantul tinggi kab. gunung kidul sedang kab. kulonprogo rendah kab. sleman tinggi yogyakarta tinggi kab. bangkalan rendah kab. banyuwangi sangat tinggi kab. blitar tinggi kab. bojonegoro sanga tinggi kab. bondowoso tinggi kab. gresik sangat tinggi kab. jember sangat tinggi kab. jombang tinggi nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. kediri tinggi kab. lamongan tinggi kab. lumajang tinggi kab. madiun dang kab. magetan dang kab. malang sangat tinggi kab. mojokerto tinggi kab. nganjuk tinggi kab. ngawi dang kab. pacitan sangat rendah kab. pamekasan tinggi kab. pasuruan tinggi kab. ponorogo sedang kab. trenggalek dang kab. tuban tinggi kab. tulungagung tinggi kota blitar dang kota kediri sedang kota madiun dang kota malang tinggi kota mojokerto sedang kota pasuruan rendah kota probolinggo dang kota surabaya sangat tinggi kota batu dang kab. bengkayang rendah kab. lc.ndak tinggi kab. kapuas hulu tinggi kab. ketapang tinggi kab. mempawah sangat rendah kab. sambas dang nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. sanggau dang kab. sintang dang kota pontianak tinggi kota singkawang rendah kab. sekadau rend kab. melawi dang kab. kayong utara rendah kab. kubu raya dang kab. barito selatan rend kab. barito utara rendah kab. kapuas sedang kab. kotawaringin barat dang kab. kotawaringin timur tinggi kota palangka raya dang kab. katingan dang kab. seruyan dang kab. sukamara rendah kab. lamandau rendah kab. gunung mas rendah kab. pulang pisau rendah kab. murung raya sedang kab. barito timur rendah kab. banjar dang kab. barito kuala rendah kab. hulu sungai selatan sedang kab. hulu sungai tengah rend kab. hulu sungai utara rendah kab. kotabaru tinggi kab. tabalong tinggi kab. tanah laut tinggi kab. tapin rendah kota banjarbaru dang kota banjarmasin tinggi kab. balangan tinggi kab. tanah bumbu tinggi kab. berau sangat tinggi nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. kutai kartanegara sangat tinggi kab. kutai barat tinggi kab. kutai timur sangat tinggi kab. paser tinggi kota balikpapan sangat tinggi kota bontang tinggi kota samarinda sangat tinggi kab. penajam paser utara tinggisangat rendah kota kotamobagu sangat rendah kab. minahasa tenggara sangat rendah kab. bolaang mongondow utara sangat rendah kab. kepulauan siau sangat rendah tagulandang biaro kab. bolaang mongondow timur sangat rendah kab. bolaang mongondow selatan sangat rendah kab.' banggai dang kab. banggai kepulauan sangat rendah kab. buol sangat rendah kab. toli toli sangat rendah kab. donggala rend kab. morowali rendah kab. poso rendah kota palu dang kab. parigi moutong dang kab. tojo una una rendah kab. sigi rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. banggai laut sangat rendah kab. morowali utara rendah kab. bantaeng rend kab. barru sangat rendah kah. bone dang kab. bulukumba dang kab. enrekang sangat rendah kab. gowa dang kab. jeneponto rend kab. luwu dang kab. luwu utara dang kab. maras rendah kab. pangkajene dan kepulauan rendah kab. pinrang rendah kab. kepulauan selayarrend kab. wajo dang kata parepare rend kata makassar sangat tinggi kata palopo rendah kab. luwu timur tinggi kab. toraja utara sangat rendah kab. buton sangat rendah kab. konawe rend kab. kolaka rendah kab. muna sangat rendah kata kendari dang kata bau bau rendah kab. konawe selatan sangat rendah kab. bombana sangat rendah kab. wakatobi sangat rendah kab. kolaka utara sangat rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. konawe utara rendah kab. buton utara sangat rendah kab. kolaka timur sangat rendahgadung sangat tinggi kab. bangli rendah kab. buleleng tinggi kab. gianyar tinggi kab. jembrana dang kab. karangasem dang kab. klungkung rendah kab. tabanan sedang kota denpasar tinggi kab. lima sangat rendah kab. dompu rendah kab. lombok barat dang kab. lombok tengah sedang kab. lombok timur dang kab. sumbawa sangat rendah kota mataram dang kota lima sangat rendah kab. sumbawa barat tinggi kab. lombok utara rend kab. alor sangat rendah kab. belu sangat rendah kab. ende sangat rendah kab. flores timur sangat rendah kab. kupang rend kab. lembata sangat rendah kab. manggarai rendah kab. ngada sangat rendah kab. sikka sangat rendah kab. sumba barat sangat rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. sumba timur rendah kab. timur tengah selatan sangat rendah kab. timur tengah utara sangat rendah kata kupang rend kab. rote ndao sangat rendah kab. manggarai barat sangat rendah kab. nagekeo sangat rendah kab. sumba tengah sangat rendah kab. sumba barat daya sangat rendah kab. manggarai timur sangat rendah kab. sahrend kota ambon sangat rendah kab. seram bagian barat rendah kab. seram bagian timur rend kab. kepulauan aru rendah kata tual sangat rendah kab. maluku barat daya sedang kab. buru selatan sangat rendah kab. biak numfor sangat rendah kab. jayapura sedang kab. jayawijaya dang kab. merauke tinggi kab. mimika sangat tinggi kab. nabire dang kab. paniai rendah kab. puncak jaya sedang kab. kepulauan yapen rendah kata jayapura dang kab. sarmi dang kab. keerom dang kab. yahukimo sedang nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. pegunungan bintang dang kab. tolikara dang kab. boven digoel tinggi kab. mappi tinggi kab. asmat tinggi kab. waropen dang kab. supiori rendah kab. mamberamo raya dang kab. mamberamo tengah dang kab. yalimo dang kab. lanny jaya dang kab. nduga dang kab. puncak tinggi kab. dogiyai rend kab. intan jaya dang kab. deiyai sangat rendah kab. halmahera tengah rend kota ternate rendah kab. halmahera barat sangat rendah kab. halmahera timur rendah kab. halmahera selatan dang kab. halmahera utara sangat rendah kab. kepulauan sula sangat rendah kota tidore kepulauan rendah kab. pulau morotai sangat rendah kab. pulau taliabu sangat rendah kab. lebak tinggi kab. pandeglang tinggi kab. serang tinggi kab. tangerang sangat tinggi kota cilegon tinggi kota tangerang sangat tinggi kota serang tinggi kota tangerang selatan sangat tinggi kab. bangka dang kab. belitung rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kota pangkal pinang rendah kab. bangka selatan sangat rendah kab. bangka tengah sangat rendah kab. bangka barat sangat rendah kab. belitung timur rendah kab. boalemo sangat rendah kab. gorontalo rendah boron talo rendah kab. pohuwato rendah kab. bone bolango sangat rendah kab. gorontalo utara sangat rendah kab. karimun sedang kab. bintan dang kab. natuna sedang kota batam sangat tinggi kota tanjung pinang rendah kab. lingga rendah kab. kepulauan anambas dang kab. fakfak sedang kab. manokwari rendah kab. sorong rendah kota sorong rendah kab. raja ampat dang kab. sorong selatan rendah kab. teluk bintuni sangat tinggi kab. teluk wondama sangat rendah kab. kaimana sedang kab. tambrauw dang kab. maybrat sangat rendah kab. manokwari selatan rend kab. pegunungan arfak rendah kab. majene sangat rendah kab. mamuju rendah kab. polewali mandar rendah kab. mamasa sangat rendah kab. mamuju utara rendah nama daerah indeks kfd kategori kfd kab. mamuju tenga sangat rendah kab. bulungan dang kab. malinau tinggi kab. nunukan rendah kota tarakan dang kab. tana tidung rendah menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi plhpasar keuangan serta memperluas basis investor domestik, diperlukan pengaturan mengenai perluasan pihak dan mekanisme penjualan surat berharga syariah negara dengan cara penempatan langsung (private placement) oleh pemerintah kepada para investor dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum bidang pengelolaan surat berharga syariah negarasebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang jdih.kemenkeu.go.id. jdih.kemenkeu.go.id surat penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nilai nominal: jenis mata uang, bentuk sbs (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan), indikasi jangka waktu jatuh tempo: harga atau imbal hasil, dan indikasi imbalan. format surat penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud padaetujuan atau penolakan penawaran pembelian direktur jenderal untuk dan atas nama menteri dapat menerima seluruh, menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud dalam yang disampaikan oleh pihak. penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko c.g. direktorat pembiayaan syariah dalam waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian sbs secara lengkap. persetujuan pemrosesan atas penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan oleh direktur jenderal kepada direktur pembiayaan syariah melalui media komunikasi elektronik dan ditindaklanjuti dengan persetujuan secara tertulis. jdih.kemenkeu.go.id tindak lanjut atas penawaran pembelian sbsdengan pihak, atau penolakan pemerintah atas penawaran pembelian sbs oleh pihak. penolakan penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan mempertimbangkan termasuk namun tidak terbatas pada: tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau strategi pengelolaan pembiayaan, kondisi pasar surat berharga negara, dan atau posisi kas pemerintah. pemberitahuan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan surat direktur jenderal atas nama menteri kepada pihak yang mengajukan penawaran pembelian sbs. pembahasan lebih lanjut oleh direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh direktur pembiayaan syariah. pokok pokok pembahasan lebih lanjut meliputi antara lainjdih.kemenkeu.go.id imbal hasil atau harga, tingkat imbalan, dalam hal sbs dengan imbalan, dan tanggal setelan. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: kesepakatan untuk dapat menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian sbs, atau tidak tercapai kesepakatan atas penawaran pembelian sbs, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pembahasan. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam dokumen kesepakatan. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf direktur pembiayaan syariah menyampaikan laporan tidak tercapainya kesepakatan kepada direktur jenderal. dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh direktur pembiayaan syariah dan pejabat berwenang atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili pihak. dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jenis sbs surat perbendaharaan syariah negara atau sbs jangka panjang), jenis imbalan, cc.imbal hasil atau harga, tingkat imbalan, dalam hal sbs dengan imbalan, dan tanggal setelan. jdih.kemenkeu.go.id bab iii private placement dalam rangka pemenuhan kas akhir tahun untuk pemenuhan kas akhir tahun, dapat dilaksanakan penjualan sbs dengan cara private placement pasar perdana domestik. nominal yang disepakati dalam pembahasan penjualan sbs sebagaimana dimaksud pada berupa batas maksimal sbs yang akan diterbitkan pemerintah dan dituangkan dalam dokumen kesepakatan. dalam rangka penjualan sbs sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal dapat menerima seluruh, menerima sebagian, atau membatalkan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal direktur jenderal menerima sebagian atau membatalkan hasil kesepakatan yang tercantum dalam berita acara pembahasan dan atau dokumen kesepakatan, direktur pembiayaan syariah menyampaikan keputusan direktur jenderal tersebut melalui media komunikasi elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis. jdih.kemenkeu.go.id badan usaha milik negara atau badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan badan usaha milik negara atau badan layanan umum yang pembinaan dan pengawasannya berada bawah kementerian keuangan. dasar pertimbangan direktur jenderal dalam menerima sebagian atau membatalkan hasil kesepakatan dalam dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam termasuk namun tidak terbatas pada: kebutuhan pembiayaan utang, realisasi terkini anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berjalan: dan atau hasil rapat komite asset liability management. bab penetapan dan dokumen penerbitan hasil penjualan bagian kesatu penetapan hasil penjualan direktur jenderal atas nama menteri, paling lambat (satu) hari kerja sebelum tanggal setelan: menetapkan hasil penjualan sbsdokumen sebagai berikut: ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sbs dan atau adenium ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sbs, dan jdih.kemenkeu.go.id surat kepada agen ketatausahaan, kliring, dan setelan serta kepada agen pembayar imbalan dan nilai nominal sbs. dalam hal direktur jenderal berhalangan sementara, penetapan hasil penjualan sbs dengan cara private placement dan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas direktur jenderal atas nama menteri. bagian keduatermasuk namun tidak terbatas pada: dokumen transaksi aset sbs: ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sbs, fatwa dan pernyataan kesesuaian sbs dengan prinsip syariah, dan atau perjanjian perwaliamanatjenis akad sbs sebagaimana dimaksud pada yang dapat digunakan dalam penerbitan sbs termasuk namun tidak terbatas pada: akad arah, akad mudharabah, akad masyarakat, akad istishna', akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau jdih.kemenkeu.go.id akad yang berdasarkan kombinasi dari (dua) akad atau lebih sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf, dewan direktur perusahaan penerbit sbs, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat. jdih.kemenkeu.go.idpenggunaan danmenteri c.g. direktur jenderal dapat menggunakan konsultan hukum. konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada dapat ditunjuk dari konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk penerbitan dan penjualan sbs pasar perdana domestik pada tahun anggaran berjalan. penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakpejabat pembuat komitmenjdih.kemenkeu.go.id bab setelan dan pengumuman hasil penjualan bagian kesatu setelan hasil penjualan setelan hasil penjualan sbs dengan cara private placement dilakukan paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan t teknis pelaksanaan setelan hasil penjualan sbs dengan cara private placement mengikuti ketentuan yang berlaku bank indonesia. dalam hal pembelian sbs dengan cara private placement dilakukan oleh dealer utama sbs baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama pihak, maka dealer utama sbs bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan setelan. dalam hal pihakdealer utama sbs tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan setelan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko melaporkan dealer utama sbs kepada otoritas bidang pasar modal dan atau otoritas bidang perbankan. jdih.kemenkeu.go.idgian kedua pengumuman hasil penjualan hasil penjualan sbs dengan cara private placement diumumkan kepada publik dan otoritas terkait paling lambat pada tanggal setelan. pengumuman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: nilai nominal, mata uang, cc. seri sbs, tingkat imbalan (kupon), imbal hasil (yield) atau harga, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit sbs, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. jdih.kemenkeu.go.id bab ketentuan umum bagian kesatu definisi dan ruang lingkupdomestik adalah kegiatan penawaran dan penjualan sbs untuk pertama kali dalam wilayah indonesia. pemerintah adalah pemerintah pusat jdih.kemenkeu.go.id bab viformat surat penawaran pembelian sbs (kop surat institusi perusahaan) tempat, (tanggal, bulan, tahun|engan cara private placement pasar perdana domestik bersama surat ini kami (nama institusi perusahaan) mengajukan (penawaran pembelian sbsbs (diisi dengan jenis sbs yang dikehendaki: surat perbendaharaan negara syariahmata uang (diisi dengan mata uang yang dikehendaki) bentuk sbs (diisi dengan bentuk sbs yang dikehendaki: sbs yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan) seri sbs (diisi dengan seri sbs yang dikehendaki) jdih.kemenkeu.go.id nominal sbs (diisi dengan jumlah nominal penawaran sesuai dengan mata uang yang ditawarkan) jatuh tempo alddmmyyyy tingkat imbalan . (dalam hal sbs dengan imbalan) imbal hasil harga atau harga: . tanggal elemen |ilddmmyyy sub registry (diisi dengan tempat ketatausahaan sbs) kode sub registry (isi dengan kode tempat ketatausahaan sbsdealer utama sbs) "). atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. surat ini ditandatangani oleh pejabat nama yang berwenang untuk bertindak atas nama pihak sesuai peraturan ketentuan institusi perusahaan yang berlaku pada institusi perusahaan, ttd. disertai stempel perusahaan institusi (apabila adal) nama pejabat yang berwenang jabatan tembusan: direktur pembiayaan syariah keterangan: frasa kalimat tersebut dicantumkan dalam hal pengajuan penawaran pembelian sbs dilakukan oleh dealer utama sbs untuk dan atas nama pihak. jdih.kemenkeu.go.id surat pernyataan (kop surat perusahaan) surat pernyataan pada hari ini . tanggal. bulan . tahun . jakarta, (nama pejabat), bertindak selaku (nama jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (nama perusahaan), berkedudukan (alamat perusahaan) jakarta, dengan ini menyatakan sebagai berikut: bersedia untuk mematuhi ketentuan sebagai dealer utama sbs, telah menyediakan dana untuk pembelian sbs dengan cara private placement pasar perdana domestik sesuai dengan penawaran yang kami sampaikan, cc. menjamin investor yang kami wakili dalam penawaran pembelian sbs dalam valuta asing adalah memang benar merupakan investor residen. demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran informasi yang disampaikan, kami bersedia menanggung segala akibat dan bersedia menerima sanksi dari kementerian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jakarta, dd mm yy nama institusi perusahaan surat ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas ttd. nama pihak sesuai peraturan ketentuan yang berlaku pada institusi perusahaan, nama pejabat yang berwenang disertai stempel perusahaan institusi (apabila ada)) jabatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf dicantumkan apabila dealer utama sbs mengajukan penawaran pembelian sbs dalam valuta asing. dalam hal dealer utama sbs menyampaikan penawaran pembelian sbs dalam mata uang rupiah, maka cukup mencantumkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf jdih.kemenkeu.go.id format dalam rangka penjualan surat berharga syariah negara dengan cara private placement pasar perdana domestik. penerima kuasa, pemberi kuasa, surat ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama hak ttd. ketentuan yen telah td, pada nama pejabat yang berwenang #status perusahaan, nama pejabat yang berwenang disertai stempel apaan institusi jabatan apabila jabateb, ono pug, kepala bagian administrasi kementerian mas soeharto nip 196909221990011001m jdih.kemenkeu.go.id yang berkedudukan baik dalam maupun luar negeri, bank indonesia, badan layanan umum, atau pemerintah daerah secara bilateral, dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sbs sesuai dengan kesepakatanorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risikoirektorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi dalam pengelolaan sbsjdih.kemenkeu.go.id kepada pemegang sbs sampai dengan berakhirnya periodeatas setelan dana dan setelan kepemilikan sbs. hari kerja adalah hari mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh bank indonesia. konsultan hukum adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan telaahan dalam aspek hukum dan memberikan pendapat hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan sbs. residen adalah orang perseorangan warga negara indonesia baik indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan wilayah republik indonesia, bank indonesia, badan layanan umum, atau pemerintah daerahpenawaran pembelian sbs adalah pengajuan penawaran pembelian sbs pasar perdana domestik dengan cara private placement kepada pemerintah oleh pihak. peraturan menteri ini mengatur mengenai tata cara penerbitan dan penjualan sbs yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan cara private placement, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing pasar perdana domestik. jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua pelaksanaan penerbitan dan penjualan pemerintah berwenang menerbitkan sbs yang dapat dilaksanakan: secara langsung oleh pemerintah:irektur jenderaldalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan direktorat pembiayaan syariah dapat berkoordinasi dengan unit kerja dan atau pihak lain yang terkait. pemerintah dapat melakukan penjualan sbs, baikdengan cara private placement pasar perdana domestik. penjualan sbs sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh pemerintah melalui menteri. jdih.kemenkeu.go.id penyelenggaraan penjualan sbspenjualan sbs dengan cara private placement pasar perdana domestik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. bab mekanisme private placement bagian kesatu pihak dan cara pembelian setiap pihak yang merupakan residen dapat membeli sbs dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dengan cara private placement pasar perdana domestik. pihak selain residen dapat membeli sbs dengan cara private placement pasar perdana domestik hanya dalam mata uang rupiah. pembelian sbs dengan cara private placement pasar perdana domestik oleh pihak dilakukan secara langsung atau melalui dealer utama sbs. pembelian sbs dengan cara private placement pasar perdana domestik oleh pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat dilakukan melalui dealer utama sbs. jdih.kemenkeu.go.id dealer utama sbs dapat membeli sbs dengan cara private placement baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama pihak. pihak selain dealer utama sbs hanya dapat membeli sbs dengan cara private placement untuk dan atas nama sendiri. bank indonesia hanya dapat melakukan pembelian sbs dengan cara private placement untuk sbs jangka pendek. pihak selain bank indonesia dapat melakukan pembelian sbs dengan cara private placement untuk sbs jangka panjang dan atau sbs jangka pendek. bagian kedua nominal penawaran pembelian nominal penawaran pembelian sbs dalam mata uang rupiah oleh pihak paling sedikit rp250. (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan nominal untuk (satu) seri paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah). nominal penawaran pembelian sbs dalam valuta asing oleh residen paling sedikit usd25. (dua puluh lima juta dolar amerika serikat) atau ekuivalen dengan mata uang asing lain, dengan nominal untuk (satu) seri paling sedikit usd1. (satu juta dolar amerika serikat) atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. dalam hal penawaran pembelian sbs dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam mata uang selain dolar amerika serikat, perhitungan batasan minimal untuk menentukan jdih.kemenkeu.go.id ekuivalen dengan mata uang asing lain dengan mata uang dolar amerika serikat pembelian sbs. dalam hal terdapat keputusan dan atau peraturan perundang undangan mengenai pembelian sbs oleh pihak dalam rangka: pemenuhan kewajiban investasi pada surat berharga negara, dan atau pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, ketentuan nominal penawaran pembelian sbs dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan dan atau peraturan perundang undangan terkait. nominal penawaran pembelian sbs yang terkait dengan pengembangan sukuk negara dengan skema investasi sosial, untuk (satu) seri sbs paling sedikit: rp10. (sepuluh miliar rupiah), untuk penawaran pembelian sbs dalam mata uang rupiah, atau usd1. (satu juta dolar amerika serikat) atau ekuivalen dengan mata uang asing lain, untuk penawaran pembelian sbs dalam valuta asing. skema sukuk negara sebagaimana dimaksud pada meliputi sukuk untuk investasi dalam rangka: pengelolaan dana wakaf, hibah, dana filantropi, dan keuangan sosial lain, pengelolaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lain bidang pendidikan, atau cc. pengelolaan dana keuangan mikro yaitu koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. jdih.kemenkeu.go.id setiap pihak yang melaksanakan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan penawaran pembelian sbs dengan cara private placement, baik dilakukan secara langsung atau melalui dealer utama sbs. bagian ketiga penyampaian penawaran pembelian penawaran pembelian sbs dapat dilakukan dengan mengajukan surat penawaran pembelian sbs kepada menteri c.g. direktur jenderal dengan tembusan kepada direktur pembiayaan syariah. surat penawaran pembelian sbs sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai: kesediaan untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, ketersediaan dana untuk melakukan pembelian sbs dengan cara private placement, dan atau kesediaan dealer utama sbs untuk menjamin investor yang diwakili adalah benar merupakan investor residen, dalam hal dealer utama sbs mengajukan penawaran pembelian sbs dalam valuta asing untuk dan atas nama residen. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf butir dikecualikan dalam hal skema sukuk negara berbasis investasi sosial. cc. surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan atau menandatangani dokumen kesepakatan, dalam hal pejabat yang berwenang mewakili pihak berhalangan untuk melakukan pembahasan dan atau menandatangani dokumen kesepakatan.okt im) nama sw'ud rusli. trip pekerjaan warga binaan aga lana alamat lembaga pemasyarakatan klas surabaya, dusun arah macan mati, desa kebon agung, kecamatan porong, kabupaten sidoarjo: selanjutnya disebut . . pemohon nama marselinus edwin harian pekerjaan mahasiswa alamat jalan budi swadaya nomor rt. rw. kampung kelurahan kebon jeruk, jakarta barat, selanjutnya disebut . pemohon il, nama dopamin salman pekerjaan swasta alamat jalan jamsaren nomor serangan, surakarta,dan tanggal november memberi kuasa kepada kurniawan adi nugroho, s.h., arif saudi, s.h., m.h., dpl ing haryadi jaha, s.h. m.h., melly hasundutan, s.h., sigit sudibyanto, s.h., m.h., tejo kristanto, s.h., utomo kurniawan, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god s.h., dwi ardiansyah santoso, s.h., sapto dumai rail raharjo, s.h. dan azam khan, s.h., para advokat, advokat magang konsultdopamin salman associates yang beralamat jalan budi swadaya nomor kampungrawa, pemanggilan, jakarta barat dan konsultan hukum yang beralamat jalan cempaka putih raya nomor floor suite cempaka putih, jakarta pusbarat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god: uud yang berbunyi, dan waktu pengajuannya, jika dibatasi jumlah sekali dan grasi berbanding lurus dalam yang sama dengan rehabilitasi yang tidak mungkin dibatasi pengajuan oleh ruang dan waktu. rehabilitasi diberikan kapan saja, demikian juga semestinya pengajuan grasi:maksimal selama (satu) tahun bertentangan dengan konstitusi. dimana penegakan hukum lebih didasarkan pada akal pikiran bukan dengan dasar hati nurani atau merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godaksimal setahun sejak eintrachtwaktunya,merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godamaksimal tahun sejak eintrachtmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godma. grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif presiden. alasan alasan pemohon dengan adanya pembatasan jangka waktu grasi tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap undang undangl alamat desa macan mati, kecamatan kebon merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.idsujud rusli saksi tidak akan kabur laginamun terbentur ketentuan nomor tahun yang berisi pembatasan pengajuan grasi maksimal setahun sejak eintracht. untuk itu pemohon mengajukan pengujian merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan tersebut untuk dibatalkan dan untuk memperkuat dalil ini akan mengajukan ahli psikolog dra. janna liliana setiawan: bahwa setiap terpidana yang yang telah mendapatkan putusan eintrachtmaka pengajuan grasi yang melebihi tahun sejak eintracht maka menjadikan pengajuan grasi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil alias kadaluarsa alias pengajuan grasi yang telah diajukan pemohon seakan akan melanggar grasi terbaru yang dibuat oleh pemerintahan jaman presiden sby, bahwa dengan materi pemberitahuan putusan eintracht tidak diterima terdakwa dan keluarga, maka pemohon sebagai terdakwa tertutup akses untuk mengajukan grasi, hal ini menjadi kerugian konstitusional pemohon karena tidak dapat mengajukan grasiselain itu lambatnya salinan putusan resmi yang diberikan kepada terdakwa menyebabkan menyulitkan terdakwa untuk menentukan akan mengajukan atau grasi, sehingga hal ini menjadi kerugian konstitusional pemohon karena tidak dapat mengajukan grasi, dengan demikan maka dan harus hapus dan kembali sebagaimana dalam diatur dalam lama dalam danmenjadi layak: keberadaan pemerintah yang terbuka, akuntabel, dan responsif., merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.: dengan pembatasan grasi hanya dapat diajukan maksimal tahun sejak eintracht telah memberikan batasan yang mencederai poin nilai nilai dasar tersebut atas:merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua gohwaktutau aktor merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god intelektualeintrachtmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dapat dibatasi memperoleh fasilitas grasi dalam rangka presiden mewujudkan kesejahteraan rakyat. bahwa presiden adalah perwujudan kedaulatan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat untuk diberi kewenangan konstitusional berupa grasi, hal sangat tidak masuk akal kemudian dikurangi kembali oleh ketentuan undang undang sebagai perwujudan konstitusi, bahwa untuk menjawab dan akibat hakim adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan khilau sebagaimana pendapat prof. maria farida indrawi dalam kesempatan suatu sidang mk. bahwmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god.merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] maka grasi sebagai solusi atas prinsip kemanusiaan pada negara modern dan beradabkeadilan substantif dan bukan semata mata keadilan forminomor tahun berisi menteri dapat berinisiatif pemberian grasi, sehingga pembatasan waktu menjadikan pertentangan didalam tubuh grasi itu sendirjuuinisiatif menteri hukum dan ham ri. sifat aktif presiden dan menterinya haruslah diberi ruang seluas luasnya tidak dibatasi waktu sehingga pembatasan waktu setahun justru bertentangan dengan maksud semangat negara hadir dalam setiap nafas warga negaranya merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godtahun sejak berkekuatan hukum tetap. karena apabila saat terpidana mengajukan peninjauan kembali sehari setelah berkekuatan hukum tetap namun kemudian putusan atas peninjauan kembali turun diputus lebih dari tahuhilangkan kesempatan atau hak hukum bagi terpidana untuk mengajukan grasi, sehingga jelas pembatasan grasi hanya maksimal tahun adalah bertentangan dengan keadilan yang diatur pula dalam undang undang dasarmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua goddiatas dan karenanya membatasi jangka waktu pemberian grasi maksimal hanya tahun sesudah berkekuatan hukum tetap adalah ironi kemanusiaan. ironi kemanusiaan demikian karenaangka waktu gra yang mana sering berubah bukan untuk kemajuan namun justru mempersulit warga negara untuk mencapai keadilan, bertobat dan berbuat baik seakan tidak ada artinya karena penilaian abstrak keadilan hanya diukur waktu setahun sajamaksimal tahun sejak eintracht, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pemberian waktu sampai dengan akhir bagi pengajuan grasi dapat dilaksanakan): constance through time avoidance frequent change sebagaimana upaya yang dilakukan pemohon dan pemohon iii serta masih banyak lagi warga negara pejuang keadilan tanpa pamrih demi tegaknya kesejahteraan nkriatau memberikan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pembelaan depan hukum sebagai warga negara indonesia (vide undang undang dasar(vide putusan nomor puu xiiigrasi dengan undang undang nomor tahun tentang grasi sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang undang undang nomor perbedaan tahun tentang undang undang nomor grasi tahun tentang grasi penyusunan pembahasan dpr pembahasan dpr dengan dengan membentuk membentuk panitia kerja panitia khusus dengan hanja) komisi iii dengan proses rapathalaman, terdiri dari halaman, menyangkut menyangkut dibahas secara tidak terdapat mendalam. ini dapat pembahasan. dipahami sangat serius. rancangan grasi tidak dibatasi waktu grasi dibatasi waktu dan undang undang antara ruu dan yang antara ruu dan yang (ruu) disahkan terdapat disahkan terdapat persamaan. perbedaan yaitu ruu terdiri pembatasan khusus hukuman mati, sedangkan yang disahkan hanya terdiri dari dan pembatasan grasi berlaku untuk semua jenis pidana. grasi tidak ada batas grasi dibatasi waktu dan dan waktu dan boleh lebih hanya sekali dengan dari sekali dengan pertimbangan untuk segera pertimbangan grasi memberikan kepastian adalah wewenang penuh hukum, dengan didasari presiden, sehingga awal ruu hanya untuk apabila dibatasi hukuman mati. pengajuannya maka mengurangitahun maka akan diproses sampai dengan akhir tahun padahal terdapat ketentuan az. tabrakan dengan kuhp maka sudah semestinya grasi nomor tahun dicabut dan tidak berlakuakte(ekhususparu grasi jokowi)tahun undang nomor tahun tentang grasi.tahun grasi undang undang nomor menetapkan batasan pengajuan tahun dalam permohonan grasi dibatasi maksimal menyebutkan bahwa pengajuan tahun sejak eintracht. permohonan grasi tidak terbatas dengan proses administrasi dan dengan syarat tertentu. pertimbangan pn, ma, presiden pengajuan satu kali kecuali ditolak paling cepat bulan maka pengajuan telah berumur tahun dan untuk grasi nomor tahun sama pidana mati dapat diajukan lagi dengan pengajuan grasi hanya kali setelah grasi pertama yang ditolak karena umur tahun hanya bulan telah lewat waktu tahun jika dikurangi bulan maka pengajuan kedua sudah habis. kewenangan menteri hukum dan undang undang nomor tahun ham undang undang nomor menetapkan ketentuan baru yaitu tahun tidak mengatur adanya memberikan kewenangan kepada wewenang menteri hukum dan ham menteri hukum dan ham untuk aktif dalam proses pengajuan grasi. membantu pengajuan gi. grasi dengan alasan telah berkelakuan baik. untuk mencapai tujuan pemasyarakatan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godgrasi.karena putusan telah inckracht pada tanggal juliuntuk mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananyamerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god membutuhkan waktu yang panjang sehingga pembatasan grasi maksimal tahunsatu tahun sejak eintracht dibatalkan. hal ini dapat mengacu pada pertimbangan putusan mahkamah konstitusiel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god.rdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godelvetanat@mahkamahkonsituadijawabnya). selanjutnya rakyat jadi korb,merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.iddengan permohonan pembatalan ketentuan grasi atas dasar perubahan undang undang guo, bahwa sebagai prajurit dan pejuang, kami tidak pernah berani meminta apapun kepada negara. kami hanya ingin diberi kesempatan untuk mengabdi dan lebih mengabdi kepada negara kesatuan republik indonesia, bahwa pembatasan kewenangan presiden dalam pemberian grasi untuk mencegah absolut telah diberi sarana yaitu setelah mendapat pertimbangan mahkamah agung, namun apapun kewenangan ini tetap dikembalikan utuh kepada presiden berupa pendapat tidak mengikat. dengan demikian pembatasan grasi maksimal setahun dalam aturan undang undang yang suratnya dibawah konstitusi adalah jelas dan nyata bentuk pengurangan bahkan peniadaan kewenangan presiden berdasar uud merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godgabulkanidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menyatakan undang undang nomor tahun tentang grasi berlaku kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga berbunyi, permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentusurat permohonan grasi dari pemohon bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon: bukti fotokopi kartu mahasiswa atas nama pemohonlll: bukti fotokopi undang undang nomor tahun bukti fotokopi undang undang nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi permohonan pengujian grasi perkara nomor puu xiii bukti fotokopi surat presiden nomor tahun tanggal agustus tentang penolakan grasi, bukti fotokopi print out berita media online tribun news: bukti fotokopi surat pernyataan hisyam bin ali zein, bukti fotokopi hasil psikosis su'ud rusli oleh dra janna liliana, bukti fotokopi hasil psikosis su'ud rusli oleh hj. suherman, bukti fotokopi berita dengan judul dan link, news okezone, bukti fotokopi berita dengan judul dan link, news detik.com: bukti fotokopi riset yang dilakukan oleh julianne hill dan rayon tumpang painteri gultom: selain itu, para pemohon mengajukan tiga orang saksi dan lima orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal oktober dan tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi para pemohon dr. abdul fitriciada azhari, s.h., hum. secara umum, pemohon mengajukan permohonan untuk menguji ketentuan undang undang nomor tahun yang berbunyi, permohonan grasi, sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lama dalam waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. ketentuan tersebut, dipandang bertentangan dengan ketentuan uud yakni ketentuan ketentuan serta dan uud sementara itu, pihak pemerintah selaku memohon telah memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan pemohon pada sidang tertanggal oktober yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak prerogatif presiden, yaitu hak istimewa ditentang sedemikian luas, sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon memperoleh kesempatan mendapatkan grasi yang telah diajukan pemohon pada tanggal januari bahwa pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum semester universitas thahiriyah jakarta dan warga negara yang aktif memberikan bantuan hukum publik kepada masyarakat yang membutuhkan advokasi dalam rangka menjamin hak hak warga negara bidang hukum termasuk grasi, pemohon iii sebagahttp: megapolitan.kompas.com read antasari. da. belum. tahu. sejarahnya. saksi. masuk. penjara.gara gara. siapa. peninjauan kembali bisa lebih dari sekali dengan demikian sah pemohon iiiperubahan atas undang undang nomor tahun tentang grasi. kerugibahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god oleh karena itu, presiden sebagai pelaku kekuasaan tertinggi bidang pemerintahan diberikan hak prerogatif dalam memberikan grasi oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun namun dengan banyaknya, sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan birokratissatu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap vide undang undang nomor tahun majelis hakim yang mulia. berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan yang diberikan oleh memohon, selanjutnya perkenalkan saksi untuk memberikan keterangan sebagai berikut. pertama. bahwa ketentuanketentuan tersebut harus dipahami secara sistematik dalam kaitan dengan ketentuan uud yang menyatakan, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mengenai dasar pertimbangan dan perbedaan mengenai tujuan dari kekuasaan presiden yang terkait dengan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. ketentuan uud menunjukkan bahwa kekuasaan presiden memberi grasi dan rehabilitasi harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dari mahkamah agung. hal ini ditegaskan pulaebutkan,sementara itu ketentuan uud. menunjukkan pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden. didasarkan pada pertimbangan pertimbangan politis yang diberikan oleh presiden merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pada dpr. hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden adalah semata mata untuk tujuan hukum dan keadilan, sementara pemberian amnesti dan abolisi adalah untuk tujuan kepentingan politik nasional. termasuk tujuan untuk menjaga integrasi nasional dan mempertahankan kedaulatan negara. berdasarkan pemahaman tersebut, maka kekuasaan presiden untuk memberikan grasi harus didasarkan semata mata pada tujuan hukum dan keadilan. tidak disumbangkan untuk kepentingan lain, atau direduksi menjadi kepentingan administrasi. keterangan pemerintah selaku memohon yang menyatakan bahwa permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis sehingga dilakukan pembatasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun menunjukkan bahwa pemberian grasi oleh presiden telah direduksi menjadi persoalan administrasi dan mengabaikan tujuan pemenuhan hukum dan keadilan. ketentuan uud sama sekali tidak menyebutkan adanya pembatasan terhadap pemberian grasi oleh presiden, kecuali harus berdasarkan pada pertimbangan hukum mahkamah agung. oleh karena itu, ketentuan undang undang nomor tahun yang memberikan pembatasan terhadap permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan tetap adalah bertentangan dengan ketentuan uud yang tidak memberikan pembatasan apa pun, terutama dalam hal permohonan grasi kecuali dengan memperhatikan pertimbangan hukum mahkamah agung. bahwa kekuasaan presiden memberi grasi adalah kekuasaan konstitusional yang tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan yang lain. dengan mengambil perbandingan pada presidensial amerika atau sistem presidensial amerika, william duke dalam tulisannya the president's power pardon constitutional history yang dimuat dalam william and mary law review volume nomor tahun halaman menyebutkan bahwa this power not among the most awesome powers the american chief executive, is, best, his most benevolent power. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pada bagian lain tulisannya duke menyebutkan juga kekuasaan presiden memberi grasi merupakan apparently benign executive gift that cannot take the other branches government. artinya kekuasaan presiden untuk memberikan grasi bukan hanya merupakan kekuasaan yang mengagumkan, tetapi kekuasaan presiden yang paling baik hati (he the most benevolent power) yang merupakan suatu hadiah yang diberikan eksekutif yang tidak dapat dikontrol, tidak dapat diperiksa (checks) oleh cabang cabang kekuasaan yang lain. sementara itu hakim agung marshal yang terkenal dengan putusannya dalam kasus marburg madison yang melahirkan lembaga judicial review mendefinisikan kekuasaan presiden dalam memberikan grasi melalui penafsiran yudisial dalam kasus united states melawan wilson sebagai berikut. pardon act grace, proceeding from the power entrusted with the execution the laws, which exempt the individual, whom bestowed, from the punishment the law conflicts for crime has committed. the private, though official act the executive magistrate, dimuat dalam william duke halaman artinya suatu pengampunan dalam hal ini pemberian grasi adalah suatu tindakan mengasihi atau kasih saking (an act grace) dari seorang presiden untuk melanjutkan atau melaksanakan kekuasaanya yang dipercayakan kepadanya dalam melaksanakan eksekusi hukum, yang membebaskan seorang individu, yang memperoleh pengampunan tersebut dari hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan. hakim marshal menyebutkan bahwa kekuasaan tersebut bersifat pribadi (private). sekalipun merupakan tindakan resmi dari presiden dalam kapasitas sebagai eksekutif (the executive magistrate). pengertian yang diberikan oleh hakim marshal menunjukkan bahwa adanya karakter pribadi (private character) dalam kekuasaan presiden dalam memberikan grasi yang diwujudkan dalam suatu karunia kasih saking (grace). sehingga sekalipun secara resmi diputuskan oleh presiden dalam wewenangnya sebagai the executive magistrate tetapi sepenuhnya tergantung pada kebaikan hati (its benevolent the president) sebagai pribadi. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dengan karakter yang bersifat pribadi tersebut, maka kekuasaan presiden untuk memberi grasi tidak dapat dicampuri oleh cabang cabang kekuasaan yang lainnya. demikian pula halnya dengan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut akan bertentangan dengan hakikat kekuasaan presiden dalam memberikan grasi yang bersifat pribadi dan mengandung ungkapan kasih saking yang lahir semata mata dari kebaikan hati presiden. berdasarkan pengertian kekuasaan pengampunan (pardon power) dalam sistem presidensial amerika tersebut, maka adanya ketentuan undang undang nomor tahun yang membatasi pengajuan permohonan. grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah putusan memperoleh kekuatan tetap adalah bertentangan dengan hakikat kekuasaan presiden untuk memberikan grasi yang bersifat pribadi dan mengandung kebaikan hati untuk mengaruniakan kasih aktingnya kepada individu warga binaan. yang ketiga. bahwa adanya perubahan dari ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu menjadi ketentuan undang undang nomor tahun yang membatasi permohonan grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan. memperoleh kekuatan hukum tetap adalah menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak didasarkan pada koherensi dengan norma dan hakikat dari kekuasaan konstitusional presiden dalam memberikan grasi sebagaimana terkandung pada uud melainkan semata mata didasarkan pada pertimbangan pertimbangan kebijakan atau politik hukum pemerintah terutama pertimbangan yang bersifat administratif. padahal ketentuan mengenai pemberian grasi oleh presiden jelas tidak dapat didasarkan pada kebijakan hukum yang bersifat berubah ubah karena kekuasaan presiden dalam memberikan grasi diberikan oleh uud sebagai kekuasaan konstitusional yang memiliki karakter pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain atau dikurangi oleh kepentingan kepentingan lain termasuk kepentingan yang bersifat administratif. dengan demikian, perubahan ketentuan undang undang grasi tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan yang sesuai dengan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god norma dan hakikat filosofis kekuasaan presiden sebagaimana terkandung pada uud dalam hal ini, menurut pandangan saksi, ketentuan undang undang nomor tahun yang berbunyi, permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dibatasi oleh tenggang waktu tertentu adalah sudah sesuai dengan norma dan hakikat kekuasaan presiden yang terkandung dalam uud dra. jana liliana setiawan bahwa bertobat berasal dari kata tobat. dalam bahasa inggris istilahnya repentance, artinya berhenti berbuat dosa dan berubah. bertobat merupakan kata kerja yang secara harfiah artinya berubah pikiran dan dalam pengertian rohani berarti berubah pikiran kepada hal yang lebih baik atau sungguh sungguh berubah atau menyesal atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan, atau pun dosa yang telah diperbuatnya, dan berbalik kepada ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. bahwa pertobatan dimulai dari kesadaran yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa telah melakukan kesalahan. selain melahirkan pengakuan, pertobatan yang sungguh sungguh menuntun kepada penghentian perbuatan dosa dan mulai aktifnya penurunan, diibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar arah yang salah. bertobat artinya putar haluan menuju arah yang benar, bukan hanya berhenti dan terombang ambing tengah lautan kehidupan. bahwa menurut sigung freud dalam teori psikodinamikanya, rasa bersalah digambarkan sebagai akibat dari konflik antara dua komponen kepribadian, yaitu ego dan super ego. ego yang bekerja berdasarkan prinsip realitas cenderung ingin melakukan hal hal memuaskan keinginan atau naluri manusiawinnya yang bersifat pribadi, sementara super ego yang merupakan standar moral yang diperoleh melalui pendidikan orang tua dan lingkungan sosial maupun ajaran agama cenderung bertindak sebagai sensor yang bersifat menyalahkan. dengan demikian, super ego atau biasa disebut dengan hati nurani merupakan sensor moral yang berfungsi seperti pagar yang membatasi seseorang agar tidak berbuat hal hal yang tidak sesuai dengan nilai nilai dan ajaran agama. ketika merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god seseorang melangkahi pembatas itu, maka alarm hati nurani akan berbunyi membisikkan kesalahan yang telah dilakukan. bahwa ketika seseorang menyadari telah berbuat suatu kesalahan, maka hati nurani akan menggerakkannya untuk mengakui kesalahan tersebut. rasa bersalah yang terus dipendam dapat merusak jiwa seseorang. sebaliknya rasa bersalah yang diakui dan dimaafkan akan membuat jiwa terasa bebas. bahwa pertobatan adalah suatu pengalaman rohani yang hanya bisa dipahami oleh pribadi yang mengalaminya merupakan hasil dari pergumulan batin, terkadang merupakan sebuah pergumulan yang panjang. bahwa sebagian orang mengalami proses pertobatan yang ringkas dan tidak rumit, tetapi sebagian lagi membutuhkan waktu yang lama sebelum akhirnya bertobat setelah melalui jalan yang berbelit. persoalannya kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersedia bagi masing masing orang untuk bertobat. dengan demikian jelas bahwa pertobatan tidak bisa diukur dengan waktu, ada yang seketika setelah melakukan kesalahan, ada yang butuh waktu beberapa bulan, bahkan ada juga yang membutuhkan waktu bertahun tahun. bahwa ciri pertobatan yang sungguh sungguh ialah. kesedihan karena kesadaran yang mendalam. bahwa ternyata kesalahannya telah mempermalukan dan menghancurkan hati allah. pengakuan yang sungguh sungguh atas kesalahan yang sudah dilakukan, dan: cc. tekad untuk berbalik dari kesalahan itu dan terjadi reformasi atau perubahan perilaku dalam hidupnya. bahwa seseorang yang telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan sungguh sungguh sudah bertobat dari dosanya akan menunjukkan perubahan perilaku dari kecenderungan melakukan kejahatan kepada kecenderungan berbuat kebaikan, serta berusaha menjadi teladan bagi orang lain. bahwa salah satu indikator adanya perubahan perilaku menjadi baik sehingga dapat dikatakan orang tersebut telah benar bertobat adalah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god apabila seseorang mampu mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk juga berbuat baik serta bertobat. bahwa pertobatan yang sungguh sungguh dari seorang pelaku kejahatan dibarengi dengan pemberian maaf oleh keluarga korban akan dapat menentramkan hatinya dan dapat semakin memotivasi untuk berbuat kebaikan, sehingga kecil kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan jahatnya. bahwa menurut pandangan verse sic!) orang orang yang telah bertobat lebih terbuka untuk keyakinan tentang hidup baru yang harus mereka jalani, sehingga mereka lebih mudah menerima saran dan membuat mereka juga lebih mudah menerima tanpa kritis tatanan ajaran dan praktik keagamaan, serta perilaku baru. ini disampaikan oleh william seorang psikolog inggris dalam bukunya the battle for. bahwa apabila dilakukan pemantauan dan pembinaan yang terarah kepada pelaku kejahatan yang telah sungguh sungguh bertobat, maka akan dapat menghilangkan motivasi perilaku jahat yang sebelumnya pernah dilakukan dan terbentuk pola perilaku baik yang baru. ii. bahwa pelaku kejahatan yang telah merasa bersalah dan menyatakannya secara berulang ulang, menyesali perbuatannya, dan tidak melakukan pembelaan diri meskipun terdapat alasan untuk itu merupakan indikasi yang menunjukkan kesungguhan hatinya yang tulus untuk bertobat. bahwa pertobatan yang tulus dari pelaku kejahatan dapat dilihat dari perilaku baik yang telah ditunjukkannya, melakukan pembinaan dan pelatihan pelatihan kepada para narapidana lain serta keinginan mengabdi kepada negara dan berguna bagi masyarakat. andi muhammad amrun perkenalkan saksi pertama tama menyampaikan pendapat yang sangat fundamental terkait dengan perkara guo, yaitu bahwa tiada batasan waktu untuk memberi maaf, tiada syarat bagi kata maaf, maaf diberikan dari hati yang tulus, dan bahkan kata maaf dapat diberikan tanpa diminta. saksi memahami permohonan para pemohon sebagaimana diungkapkan bagian petit, saksi anggap dibacakan, dan saksi sependapat dengan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god argumen argumen yang diajukan para pemohon terkait dengan permohonan guo. yang mulia hakim ketua dan hakim mahkamah konstitusi. bahwa sistem yang dianut negara dunia memperlihatkan secara universal, the grasi diberikan oleh raja atau presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara. pemberian grasi pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor keadilan dan kemanusiaan. dalam konteks keadilan permohonan grasi dikabulkan ternyata ada sebab sebab tertentu hakim pada lembaga pengadilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil. grasi diberikan sebagai legal komunis .untuk mewujudkan keadilan. faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana telah membuktikan dirinya dalam keadaan sakit, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap manusia itu sendiri. indonesia sebelum diberikan keputusan permohonan grasi sebagaimana kita ketahui presiden harus memperhatikan pertimbangan mahkamah agung agar pemberian grasi tidak digunakan secara sewenang wenang dan pemberian grasi juga tidak boleh melemahkan atau merugikan perundang undangan pengadilan. grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada presiden untuk minta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada presiden. grasi diberikan oleh presiden kedudukannya sebagai kepala negara. grasi adalah satu dari lima hak yang dimiliki oleh kepala negara dalam yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang undangan. sejalan dengan undang undang dasar dan undang undang nomor tahun presiden dalam memberikan grasi berdasarkan pertimbangan mahkamah agung. grasi pada dasarnya pemberian dari presiden dalam bentuk pengampunan yaitu berupa perubahan, peringatan, pengurangan, dan penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidanakan pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak berarti menghilangkan kesalahan apabila fakta sesungguhnya demikian dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana. sebuah penelitian memperlihatkan bahwa pemberian grasi tidak semua dikabulkan dan tidak semua terpidana dapat mengajukan grasi karena merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god harus memenuhi syarat yang diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang grasi yang dianggap sebagai obstacle atau perintang dari tercapainya suatu keadilan. kemudian penilaian penilaian menunjukkan tentang alasan alasan pemberian grasi sebagaimana diungkapkan yaitu karena adanya faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. pertama untuk memperbaiki akibat dari undang undang sendiri dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakan hukuman terhadap orang itu akan mengakibatkan keluarganya akan. terlantar. dari sudut keadilan grasi kepada orang yang telah dijatuhi hukuman bermanfaat mengorek sistem peradilan yang mungkin menghasilkan putusan keliru atau upaya grasi dapat menjadi sarana untuk menggenapkan keadilan. kemudian grasi dapat menjadi sarana koreksi untuk sistem peradilan mengingat tidak ada sistem peradilan sempurna dunia ini. kesalahan mungkin terjadi dan disitulah manfaat grasi. grasi diadakan untuk menggenapi keadilan tapi tidak bersifat penghapus kesalahan terpidana. grasi diberikan dengan pertimbangan mungkin saja terjadi kesalahan dalam penghukuman baik jangka waktu penghukuman terlalu lama atau hukuman tidak setimpal dengan derajat kesalahan yang telah dibuktikan dalam berkeadilan. faktor kemanusiaan dapat dijelaskan bahwa bila seorang terhukum tiba tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, hakim adalah seorang manusia mungkin saja hilal atau ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwa perubahan ketatanegaraan, perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa, misalnya ketika soeharto dijatuhkan oleh kekuatan reformasi maka kebutuhan grasi tiba tiba mendesak terlepas dari kasus koalisi atau amnesti. pemberian grasi kepada seorang terpidana sebagaimana dalam rangka memberikan perlakuan manusiawi dan koreksi terhadap kesalahan dalam proses hukum dan penghukuman. kemudian juga grasi sejalan dengan konsep pengayoman yang ditulis oleh raharjo yang mengatakan, bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god penjara dirumuskan disamping menimbulkan efek derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis yang berguna . pemberian grasi juga perlu dilakukan pada terpidana yang karena proses hukum berlangsung tidak benar dengan bukti bukti pendukung kesalahan yang lemah atau manipulatif. saksi memberikan catatan kaki terhadap proses hukum terhadap antasari yang saksi nilai banyak kontroversi mulai dari persoalan bukti bukti yang bertentangan dengan pidana forensik dan pengakuan saksi saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama dengan bekas perkara yang berbeda yang dijadikan saksi mahkota. peradilan antasari dapat diskualifikasi sebagai peradilan sesat. grasi oleh karena itu grasi menjadi upaya meluruskan proses hukum yang tidak benar tersebut. pemberian grasi demikian haruslah memberikan efek positif dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum selain agar keputusan yang telah dibuat benar benar telah sesuai dengan tujuan norma norma keadilan juga agar tidak menimbulkan permasalahan kemudian hari. asalan untuk mewujudkan keadilan dapat menjadi faktor pemberian grasi jika ternyata hakim telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil. pemberian grasi oleh kepala negara merupakan satu perlindungan hak hak warga negara dari perlakuan sewenang wenang atau arbiter oleh penegak hukum. saksi ingin mengajak, melihat beberapa praktik negara lain. india, grasi diberikan kepada terpidana oleh kepala negara. india, grasi diatur dalam undang undang dasar india. permohonan grasi diajukan kepada kementerian dalam negeri kepada pemerintah pusat untuk dimintai pertimbangan dengan berkonsultasi dengan lembaga negara terkait. setelah berkonsultasi dilakukan kementerian dalam negeri membuat rekomendasi kemudian mengirimkan kembali permohonan grasi pada presiden untuk diputuskan. india, bawah ketentuan konstitusi seorang gubernur provinsi juga dapat memberikan grasi pada untuk kasus kasus kecil. namun perbedaannya grasi oleh presiden dan grasi oleh gubernur bahwa kekuasaan presiden untuk memberikan grasi pada semua kasus termasuk hukuman mati. konstitusi india tidak merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia (videgrasi lebih dari sekali danwaktu, yang kemudian menjadi kerugian konstitusional pemohon karena tidak dapat mengajukan grasi dengan demikian maka harus dihapus dan kembali sebagaimana diatur dalam tahun bahwa larangan terhadap pengajuan permohonan grasilebih dari paling lama dalam jangka waktu (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetapmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id memberikan batasan waktu pengajuan grasi. permohonan pun dapat ditolak jika rekomendasi tidak melihat relevansi permohonan grasi dengan kasus hukumnya. grasi korea, berdasarkan konstitusi korea selatan, presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi. pemberian grasi kadang juga menimbulkan kritik ketika pemberian grasi ditengarai sebagai bagian dari konspirasi politik ataupun hadiah politik pada kolega. satu bulan sebelum berakhir masa jabatannya, presiden lee myung bak memberikan grasi kepada rekan politiknya yang terbukti tersebut dan korupsi. pemberian grasi tersebut telah menimbulkan gerbang protes kemarahan, bahkan proksi antara lee dan presiden terpilih park geun hye. yang mulia, korea selatan tidak ada pengaturan batas waktu pemberian grasi. inggris, pemberian grasi juga memiliki akar historis. sejarah inggris kuno mencatat bahwa grasi sebagai bagian kekuasaan pemerintah berasal dari raja. grasi dalam bentuk pengampunan adalah bagian upaya raja untuk menjaga perdamaian ketertiban. grasi diberikan atas dasar kemanusiaan raja kepada seorang yang telah terbukti bersalah pengadilan telah menjalani hukuman. raja memberikan pengampunan pada setiap jenis kejahatan, raja memberikan pengampunan dengan mendengarkan nasihat menteri. inggris tidak ada batas waktu pemberian grasi. amerika serikat pun, grasi tidak ada pembatasan untuk pemberian grasi. malaysia, grasi diberikan oleh raja sebagai pemegang kewenangan konstitusional telah mendapatkan pertimbangan dari pemerintah. dalam kasus yang paling mutakhir, pemerintah malaysia tidak memberikan rekomendasi grasi bagi politisi malaysia anwar ibrahim dan rekomendasi ini kemudian menjadi alasan mengapa raja tidak memberikan grasi. sebagai penutup, sangat tidak beralasan pembatasan waktu untuk pemberian grasi. sebagaimana diatur undang undang nomor tahun dan bertentangan dengan semangat yang dikandung dalam juncto undang undang dasar juncto dan bahwa pembatasan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god waktu telah membatasi, menghalangi, menugasi hak konstitusional presiden baik kepala negara untuk memberikan grasi. ketentuan tentang grasi sebagaimana diatur dalam undang undang dasar tidak ada kata pembatasan, presiden hanya dikatakan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan pertimbangan mahkamah agung. kemudian, hal itulah dengan terkait dengan guo, maka guo ini bertentangan dengan undang undang dasar dan dan kemudian juga bahwa dengan pembatasan waktu itu artinya telah hilang sebuah keadilan, dimana keadilan adalah elemen dari suatu negara hukum. bila ada benturan antara kepastian hukum yang normatif dan keadilan, maka hakim seharusnya mengutamakan keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum. pemberian grasi, sesungguhnya juga bermuara pada semangat perlindungan hak asasi manusia, warga negara dari perlakuan semena mena dari proses peradilan yang diperlihatkan pada hukuman yang tidak memenuhi unsur keadilan, kemudian juga putusan hakim yang tidak adil dapat bersumber dari tekanan kekuasan luar kekuasaan kehakiman, seperti tekanan politik pemerintah atau tekanan sebagainya masyarakat. oleh karena itu, menurut hemat ahli permohonan guo beralasan menurut hukum. firman wijaya grasi tidak dimaksudkan dalam ranah peradilan pidana, melainkan masuk ranah politis ataupun ranah kebijakan seorang presiden dalam memberikan pengampunan dan melihat aspek sosiologis masyarakat maupun individu terpidana tersebut. dengan demikian grasi dalam bahasa ekstrimnya dapat diberikan tanpa alasan apapun atau dengan alasan apapun. grasi dapat diberikan dengan permohonan atau tanpa permohonan sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. dalam kurap tidak terdapat satu kata pun yang menyatakan peradilan pidana indonesia melibatkan kewenangan seorang presiden atau kepala negara atau kepala pemerintahan. presiden dalam melaksanakan hak konstitusionalnya (grasi) hanya perlu mendapatkan ketepatan dalam membuat suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id dalam masyarakat dan sesuai dengan undang undang grasi, tanpa adanya keterikatan hukum acara tertentu. namun ketika ditelaah lebih jauh bahwa antara grasi dengan peradilan itu memang terdapat suatu hubungan yang sangat erat karena grasi dapat mengubah suatu hukuman tanpa melalui peradilan. pada poin inilah saksi sebagai ahli acara pidana mencoba masukan materi dan semoga dapat menjadi bahan dalam rangka pembelajaran kita bersama. menurut penjelasan undang undang dasar sebelum amandemen, grasi dalam kekuasaan ini presiden bertindak sebagai kepala negara. grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau meringankan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan. bahwa hukuman yang diterima terpidana lebih berat dari seharusnya, samping tujuan mengadakan koreksi terhadap putusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. selain itu faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan. terdapat beberapa pendapat guru besar hukum pidana yang akan saksi kutip berdasarkan alasan pidana dan pemidanaan luar konteks kemanusiaan pemberian grasi sebagai berikut. menurut sahetapy, alasan yang memungkinkan presiden untuk memberikan grasi. adalah hakim seorang manusia yang mungkin saksi khilau atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwa. bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, misalnya sehabis revolusi atau peperangan. menurut pope, keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi adalah. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ada kekurangan dalam peraturan perundang undangan yang dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seorang itu harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan. adanya keadaan keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau meniadakan pidana yang telah jatuhkan. tentang hal ini pope telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. pemberian grasi sebagai terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun tidak dapat dibatalkan atau diberikan oleh kekuasaan pemerintahan luar lingkup badan peradilan. dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau membatalkan hukum. hukum telah ditegakkan dan sudah tercapai kepastian hukum, pemberian grasi sifatnya hanya memberikan pengampunan tanpa meniadakan kesalahan terpidana, meskipun pemohon dalam pengajuan grasi tidak harus mengaku bersalah, sebagaimana dalam kasus grasi yang diperoleh chapelle corby (warga negara australia). pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak konstitusional presiden untuk memberikan pengampunan. grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak menghilangkan kesalahan terpidana. presiden bisa saja memutus pengajuan grasi kepada terpidana dengan pandangan berbeda dari mahkamah agung atau bisa saja tidak mengikuti pertimbangan dari mahkamah agung karena bersifat pertimbangan. permohonan yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana, melainkan sebagai warga merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god negara yang berhak meminta ampunan kepada presiden sebagai pemimpin negara, meskipun tidak tercantum dalam kuhp. namun grasi dapat menggugurkan hak warga negara untuk menjalankan pidana. dengan dikabulkannya grasi maka pidana yang dijatuhkan pada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah jenisnya. atas dasar pengertian atas seyogianya dan semestinya pengajuan grasi dan pemberian grasi tidak perlu dibatasi ruang dan waktunya. grasi adalah sarana keadilan substantif dalam rangka menuju kesejahteraan negara dan masyarakatnya. keadilan substantif ini lebih ditekankan pada keadilan seoarang presiden karena grasi adalah mutlak hak presiden dalam rangka mencapai tujuan negara kesejahteraan, keadilan, dan persatuan nkri. contoh tujuan persatuan nkri telah dijalankan dengan baik oleh presiden jokowi dengan memberikan grasi pada elemen pemberontak opm papua. contoh pemberian grasi terkait kesejahteraan telah dijalankan presiden jokowi terhadap eva bande selaku pejuang kelestarian lingkungan hidup namun menjadi terpidana akibat risiko perjuangannya. akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memajukan bangsa, mensejahterakan, mempersatukan, dan menegakkan keadilan substantif jika kemudian hak pemberian grasi dibatasi ruang dann waktu? terbukti grasi tidak dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara. saksi mengingatkan poin pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v poin poin poin pidana mati tidak dapat jatuhkan dengan masa percobaan selama tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau selama tahun. perspektif percobaan tahun ini akan dapat dipenuhi dan dijalankan pada saat ini dengan mekanisme grasi, yang mana akan berjalan baik secara grasi tidak dibatasi dengan ruang dan waktunya. riyanto subtansi materi dalam hal ini menyangkut grasi. yang mana topik bahasan tersebut lebih khusus kalau menurut saksi tepatnya melalui dua atau lebih pendekatan keilmuan dalam hal ini, baik secara disipliner tadi sudah disinggung seperti hukum administrasi negara dan hukum pidana, atau merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dengan pendekatan multi disipliner ilmu politik, dan ilmu hukum, dan sebagainya. adapun pertimbangan alasan tersebut atas pasarkan pada subtansi bahwa sepengetahuan saksi pengertian yuridis tentangpenerima grasi itu tentunya terpidana, , sehingga kajian atas grasi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan baik secara indispliner maupun multi disipliner. pada kontek hukum topik bahasan grasi terlalu jauh itupun tidak bisa untuk diuraikan dalam perspektif hukum adat. kendati demikian jika lihat pada kontek dasarnya bahwa grasi esensinya, sepanjang mengenai pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, maka lebih sesuai dipadankan dengan kontek pemakaman dalam hukum adat yang mana selanjutnya saksi urutan bawah ini. bahwa kita sering mendengar istilah pidana adat bila disarikan dari pengertian ter haar yaitu setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dalam masyarakat. dan setiap merupakan dari suatu pihak terhadap barang barang materil dan materil seseorang ataupun orang banyak yang merupakan suatu kesatuan. yang ketiga, gangguan keseimbangan dan setiap penumpukan barang barang tersebut menimbulkan suatu reaksi adat. reaksi adat inilah yang termasuk untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat, baik bersifat dunia lahir maupun dunia gaib. reaksi adat biasanya dijalankan dengan pembayaran pelanggaran atau denda. guna sedikit bahasan bahwasanya dimana perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik adalah dengan mengambil uraian, misalnya dari uraian sholehuddin dalam bukunya sistem sanksi dalam hukum pidana. yang pada intinya adalah pertama aliran klasik pada prinsip hanya menganut single track system. ini sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan kepada perbuatan dan bukan pada pelakunya. kedua, aliran modern, memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. aliran ini bertolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualitas pidana yang bertujuan mengadakan sosialisasi terhadap pelaku kejahatan. ketiga, berkembang aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepsinya pada kebebasan kehendak manusia (doktrin free will) yang telah berkembang dan mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya pembinaan individual terhadap perilaku tindak pidana. aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. jadi, aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualitas pidana adalah modifikasi, modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan keadaan meringankan sebagaimana yang sering terjadi peradilan saat ini. menurut mulai dalam konteks pemidanaan menjelaskan prinsip prinsip dasar yang dikemukakan dalam teori teori tentang tujuan pemidanaan. yang pertama adalah teori retribusi yang berpandangan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. pidana yang tidak layak lalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. jadi, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. pandangan retribusi ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam. yang kedua, teori teologis. memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik maupun yang berkaitan dengan dunia,. kejahatan sebagai merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana. yang ketiga, retributivisme teologis. tujuan pemidanaan bersifat karena menghubungkan prinsip prinsip teologis, misalnya utilitarianisme dan prinsip prinsip retributivisme dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif. pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk menghadirkan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu retribusi dan bersifat utilitarian, misalnya mencegah dan sekaligus merehabilitasi. dari sekian teori teori ini, nampaknya pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan inilah yang lebih rasional dan saat ini lebih didambakan. ini cocok dilandasi oleh asumsi dasar. dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. terkait dengan grasi, grasi atau pengampunan dan pemakaman dalam perspektif hukum adat. perkenalkan saksi mencoba mengkaji mengenai grasi dalam konteks pengampunan sekaligus pemakaman yang dikenal dalam hukum adat. sebagai pengertian yuridis bahwasanyamenengok kepada grasi sebagai pengampunan yang ditujukan kepada pelaksanaan pidana kepada terpidana, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian grasi atau pengampunan akan terkait dengan tujuan pemidanaan pada umumnya. sejalan dengan keinginan adanya perubahan sistem peradilan pidana indonesia sebagai bentuk kritik dan kejenuhan atas keadilan yang diperoleh sebagai produk peradilan pidana yang hanya sekadar berefleksi kepentingan negara berhadapan dengan pelaku tindak pidana kurang memperhatikan kepentingan korban. maka harapan akan perubahan orientasi sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung terfokus pada perbuatan yang dilarang dan pelaku tindak merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pidana, telah beralih ataupun bergeser kepada berorientasi terhadap perbuatan pelaku dan korban. sekilas jika dilihat dalam terminologi tentang grasi, maka pembahasannya terlalu jauh, bukan tidak bisa untuk diuraikan dalam perspektif hukum adat. namun demikian, jika dilihat pada konteks dasarnya bahwa grasi atau pengampunan yang intinya dia akan sepadan dengan pampasan dalam hukum adat, maka ini menjadi relevan. tujuan pemidanaan yang merupakan reaksi adat bermaksud untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat, baik bersifat dunia lahir, maupun dunia gaib. prof. made dinyana. bali dikenal adanya pamarisudhan, misalnya. itu bagaimana memulihkan keadaan suatu upacara pembersihan desa bertujuan untuk memulihkan keseimbangan gangguan masyarakat. dan ini bukan dianggap sebagai suatu siksaan atau penderitaan, tapi semata mata hanya untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat. memang tidak banyak referensi sebenarnya mengenai grasi dalam konteks hukum adat. namun dalam konteks pembahasan tentang pemakaman, saksi mendengar dan pernah membaca tentang beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh pak batangas berbakti dalam hal ini. kebetulan ada bukunya tentang peradilan restoratif dalam bingkai empiris teori dan kebijakan. secara etimologi bermakna setidaknya pembebasan seseorang dari hukuman atau pembebasan dari suatu kesalahan. adapun pengampunan atau permintaan ampun dan serta memaafkan adalah memberikan ampunan atau kesalahan terhadap orang yang dianggap bersalah. pemberian maaf dari pihak korban atau keluarganya merupakan jawaban terhadap pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban atau keluarganya, dalam hal ini masyarakat kita sudah sering dilakukan. dalam konteks yang demikian, hal ini menunjukkan seluruh rangkaian upaya penyelesaian suatu perkara pidana disertai upaya upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan, yang bersifat fisik, finansial, atau masalah psikis, emosional, hal inilah yang disebut dengan peradilan restoratif. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dalam konteks grasi, jika dipadankan dengan konteks pemberian maaf, maka pemberian grasi akan sejalan dengan pandangan pemidanaan, yaitu teori retributivisme teologis, mana tujuan pemidanaan menggabungkan prinsip teologis dan retributivis, pencegahan dan rehabilitasi. dan yang lebih penting lagi didasarkan pada alasan alasan baik secara sosiologis, yuridis, maupun politis, maka berbeda dengan tujuan pemidanaan dalam kuhp. oleh karena itu, saksi akan mencoba bagaimana perbedaan antara grasi dalam konteks pengampunan dan dalam konteks pemakaman menurut hukum adat. perbedaan konteks grasi berupa pengampunan dan perayaan dalam hukum adat adalah pertama, pengampunan dalam grasi secara yuridis formal menurut undang undang lebih merupakan suatu proses pemberian maaf secara politis yang hanya dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. dalam hukum adat, konteks pengampunan yaitu pemberian maaf dapat diberikan oleh korban atau keluarganya, atau yang lebih luas misalnya kelompok atau sukunya. yang kedua, grasi dalam konteks yuridis formal perundang undangan berupa pengampunan yang hanya diberikan kepada orang yang telah dijatuhi putusan pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. adapun pengampunan berupa pemakaman dalam konteks hukum adat, diberikan kepada pelaku yang belum tentu atau belum mendapat hukuman. jadi, perkara sedang berjalan. yang ketiga, grasi dalam konteks yuridis formil. pengampunan hanya diberikan kepada terpidana yang dijatuhi hukuman dengan lama tertentu, bahkan dibatasi jangka waktunya. sedangkan pengampunan atau pemakaman dalam konteks hukum adat dilakukan lebih cepat, lebih baik. karena hal tersebut akan menjadikan pertimbangan hal hal yang meringankan. ini biasa yang terjadi dalam praktik kehidupan sehari hari. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godapapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakuntuk mendukung dalil ini pemohon akan mengajukan saksi fakta anton medan,merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god saksi para pemohon anton medan pertama, saksi mengenal keluarga korban dan cukup baik. yang kedua, dengan su'ud rusli juga saksi selalu membina, termasuk bapak materialis akbar, tahu persis. saksi bekas binaan beliau. yang ketiga, saksi menyampaikan sejak tahun saksi sudah dipercaya untuk berdakwah dari lapas lapas, rutan rutan. pertama, saksi ingin sampaikan dengan pelaku pembunuh yang sesungguhnya gunawan santoso atau ahin, bekas istrinya ang shui yin atau alis anggota, juga teman baik. saksi terakhir ketemu singapura, tiga bulan lalu, satu bulan lalu masih ketemu pantai mutiara lagi makan. saksi pernah singgung tanya masalah kasus pembunuhan, alah sudahlah koh anton. katanya, kalau tuhan saja main kita, kenapa kita enggak main. jadi kamu ikhlas untuk memberikan maaf? kalau untuk gila itu, ahin, saksi enggak ada maaf. yang lain terserah, saksi main semua. maksudnya bekas suaminya, santosa. saksi tanya, rusli ini kan, su'ud ini prajurit. kedua, saksi pertama kali dihukum enam tahun penjara penjara binjai usia tahun. lalu pembakaran kompak metro jaya tahun waktu belum ada kurap, yang ada kuhp. orang ditahan sewenang wenang, saksi kena tahun situ, lahir nama anton medan. lalu keluar lagi, masuk lagi, total saksi dihukum tahun, saksi jalani tahun bulan. akhirnya dengan berbagai pembinaan yang saksi dapati, timbul kesadaran. dari perjalanan saksi dalam lapas selama tahun bulan lapas dan selama saksi dakwah dalam, saksi sangat memprihatinkan sekali melihat status narapidana, khususnya hukuman mati. saksi kasih contoh, pak materialis akbar pun tahu, mungkin pak peta sama koh liong baru tahun baru dieksekusi. lalu bahar, tahun tidak dieksekusi, mati sendiri cilacap, sekarang ini masih banyak sekali dalam. ini kita tidak hanya menyiksa pelaku kejahatannya, tetapi keluarganya juga. saksi pikir kok kita kejam sekali, coba berikan statusnya agak jelas. kenapa? su'ud rusli ini tahun lebih tahanan blitar, saksi terakhir merampok toko emas merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god nasabah, melibatkan abri, sampai ponsel itu komunikasi dunia luar susah setengah mati, contohnya sampai edi sampai kabur dari ponsel, sekarang ada kosambi, cirebon, dari tahun nah, ini kan tidak menyiksa narapidana saja, tetapi juga keluarga, anak, istri. nah, komunikasinya mereka susah, kayak rusli ini kan dia dari angkatan, bagaimana kok dibatasi tahun, tahun lebih kok dia tidak bisa komunikasi dengan luar. jadi saksi katakan dalam ajaran islam, allah katakan, walaupun dosa yang kita lakukan penuh langit dan bumi, kalau kalian mau bertobat, allah pasti menerima taubat. saksi minta hakim yang mulia, kita ini penjara besar, penjara kecil nusakambangan, selembar, porong, penjara kecil, kita penjara besar. kita akan hadapi pengadilan akhirat, mudah mudahan kita hadapi pengadilan tempat persidangan ini tidak hanya membawa undang undang, tetapi bawa hati nurani. sari kadi yang pertama, sebagaimana kehidupan tempat lain, sipil, tentara juga mengenal apa yang namanya keseimbangan. ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada kehidupan supremasi sipil, ada kehidupan supremasi militer. menjadi keyakinan kami, saksi, dan adik adik saksi, termasuk sekarang yang lagi aktif karena diturunkan secara sistematik, dan mohon maaf, saksi menyimpang sedikit, saksi pernah sekolah amerika, sekolah tentara, ternyata juga sama negara lain karena itu sekolah sekolah dari beberapa negara, kami meyakini kebenaran walaupun harus membunuh sekalipun manakala supremasi sipil sudah tidak bisa jalan, maka kehidupan supremasi militer, dimana perintah adalah hukum tertinggi, kalau dalam supremasi sipil sudah tahu pasti bahwa hukum adalah panglima, tetapi kalau tentara perintah adalah hukum tertinggi. itu sebagai kebenaran. kebenaran ini kemudian, dikaitkan dengan masalah yang kedua, yaitu nilai nilai yang kami yakini. dari nilai keilahian, nilai filsafat, sampai nilai operasional. yang saksi maksudkan, walaupun dengan membunuh sekalipun, kami meyakini itu adalah untuk kepentingan kemanusiaan, untuk tegaknya hukum. maka, tidak ada kami merasa kemudian berdosa merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god apalagi mohon maaf, kami merasa takut untuk dipenjara kalau kami harus melaksanakan perintah. inilah nilai keilahian. kemudian, sapta marga dan sumpah prajurit dengan rincinya dan ternyata sapta marga dan sumpah prajurit, tidak hanya indonesia, tapi ini universal. memang yang menciptakan kita, tetapi dengan bahasa lain negara lain juga seperti itu. yang pertama adalah sana ada nilai filsafat tentang keadilan dan kebenaran. tetapi dalam tataran nilai operasional bahkan didahului dengan demi allah dan ini undang undang republik ini luar biasa, yang tidak beragama islam pun harus demi allah. saksi bersumpah, salah satu sumpahnya adalah setia, hormat, serta taat pada atasan dengan tak membantah perintah atau putusan. secara umum mana pun, negara mana pun dikenal asas tidak ada bawahan yang salah, kecuali atasan, katakanlah atau perwira yang salah. dan dalam konteks ini, saksi ingin menjelaskan hal yang ketiga tentang pengorganisasian. karena tentara itu dibikin ibaratnya kayak darah putih, yang mulia, kalau dalam tubuh kita, itu tidak menggunakan aturan. dia ketika darah merah tidak berhasil, ini keyakinan semua prajurit,. itu kemudian dia dengan caranya kemudian menghantam penyakit. maka dalam aturan kehidupan, sebelum melaksanakan tugas negara dalam sehari hari, kita juga dikenal apa yang namanya perintah atasan. undang undang kemudian membenarkan kalau perintah itu tidak benar, maka ada delapan hari untuk mengajukan keberatan, tetapi selama delapan hari itu juga sebelum diputuskan oleh atasan, kamu perintah saksi ubah atau tidak, tapi wajib melaksanakan perintah itu. yang jadi soal adalah untuk melaksanakan ini semua karena kepentingan negara diwakili oleh unit unit, dimana unit unit dipimpin oleh perwira perwira, kepada perwiralah negara ini kemudian mempercayakan. dalam tataran organisasi kalau perwira begitu mendapat perintah mempunyai kesempatan sepertiga waktu dari saat perintah dikeluarkan sampai dengan pelaksanaan perintah. tetapi kalau prajurit, dia tidak boleh ada berpikir sekali pun. bagaimana mungkin, kalau perintah tembak, kemudian berpikir, iho ini yang saksi tembak punya anak, punya istri. bubar itu semua. itulah makanya, sana diatur, diatur dalam merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pengorganisasian sampai tingkat yang kecil. saksi tahu, saksi mendengar, saksi diminta, dan saksi datang karena saksi harus membela prajurit ini. republik ini terlalu kejam, bagaimana mungkin ada bawahan masuk penjara gara gara melaksanakan tugas. harus masuk penjara kalau kesalahannya sendiri atau menyimpang ketika melaksanakan tugas. dan ini banyak,. bagaimana mungkin seorang kopral kemudian dihukum pelanggaran ham, ini negara terlalu kejam, perwiranya yang harus dihukum, maka saksi mau datang sini karena saksi ingin menjelaskan kepada yang mulia. seorang prajurit dalam artian bawahan, yaitu mulai bintara, pltu bawah, senjata tidak bisa dibawa pulang. kalau seorang kopral, seorang prajurit senjatanya umumnya adalah laras panjang. kalau pengawal, maka senjatanya pistol. baik pistol maupun laras panjang, itu seluruhnya dikunci, ada tempatnya. dan itu ada seorang bintara yang bertanggung jawab. tidak bisa kemudian dibawa keluar, kecuali dalam latihan dan dalam tugas, itu boleh. tetapi kalau luar itu, tidak boleh. maka, kalau kopral ini bukan dalam medan perang sampai bisa mengantongi senjata dan peluru, mustahil, kalau bukan karena perintah. yang kedua. yang bersangkutan ternyata bawahan dari terpidana yang letnan ii. persoalannya adalah bukan hanya sekadar bawahan, tetapi dia anggota langsung dalam kesatuan itu,. maka berangkat meninggalkan kesatuan, meninggalkan anak, istri, mengawal yang bersangkutan semata mata tugas. tidak boleh kemudian menanyakan, ini tugas apa, pak? karena itu kewenangan pemerintah. boleh saja tanya, tetapi perwiranya bisa mengatakan, sudah, kamu laksanakan saja. karena kalau tingkat bawah tidak dijadikan mesin, bukan tentara, tetapi gerombolan tanpa kode etik, tanpa disiplin. bambang sugianto kami mewakili dari lapas porong. kebetulan saudara su'ud rusli hampir delapan tahun ditempatkan lapas porong dan kebetulan pertama kali yang menerima saudara su'ud rusli, mulai penggeledahan badan sampai karantina blok itu kebetulan saksi yang antar. mohon izin, saksi sampaikan fakta fakta yang ada selama su'ud rusli, saudara su'ud rusli ini lapas porong. akan saksi bacakan sini, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa sujud rusli merupakan warga binaan yang ada lapas porong. masuk lapas kelas surabaya porong pada tanggal juli jadi, sampai saat ini hampir delapan tahun. pada periode tersebut yang menjabat sebagai karapas adalah bapak kuning. setelah melalui serangkaian ketentuan tentang cara penerimaan warga binaan, yang bersangkutan masuk dalam blok karantina. kemudian setelah itu ditempatkan dalam blok yang maksimum security ada blok selama blok su'ud rusli itu dengan kesadaran sendiri membantu rumah sakit lapas, terutama poli gigi. saudara su'ud rusli situ bertanggung jawab mengawasi warga binaan lain yang memerlukan perawatan dan pengobatan. yang bersangkutan selama dalam kepemimpinan bapak kuning. yang bersangkutan menjadi koordinator kebersihan lapas. kemudian pada tahun pada saat bapak nur achmad santosa, bc. ip., s.h., si. menjadi karapas porong, dibentuklah suatu kegiatan adisi orientasi, dimana program program dalam adisi orientasi tersebut, saudara su'ud rusli dipercaya sebagai semacam ketua dalam pembinaan tersebut. ada saksi lampirkan surat pengangkatan dari karapas saat itu. sini pun juga akan saksi lampirkan juga surat penghargaan dari bapak karapas pak nur achmad nur santosa pada saat itu. pada tahun itu yang dilakukan saudara su'ud rusli adalah memberikan program kedisiplinan dan pengenalan lingkungan kepada warga binaan pemasyarakatan, memberikan pelatihan baris berbaris kepada warga binaan pemasyarakatan. sebagai koordinator pembinaan prikehidupan warga binaan pemasyarakatan. sebagai koordinator kegiatan pembuatan perkapalan yang saat itu bekerja sama dengan unduh. sebagai koordinator kegiatan pertanian dan perikanan. sebagai pembina kegiatan kepramukaan cibubur. kebetulan saat itu saksi yang awal juga cibubur. warga binaan orang. atas pelatihan dari saudara su'ud, dengan prestasi menjadi juara nasional. kemudian sebagai pembina upacara kesadaran nasional setiap tanggal situ sampai saat ini tetap dilakukan setiap bulan. tanggal saudara su'ud rusli selalu melatih teman teman warga binaan lain untuk sebagai pengibar bendera. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kemudian pada tahun pada saat kepemimpinan pak nur juga, melatih ibu ibu dharma wanita lapas kelas surabaya dalam rangka menciptakan lomba yel yel, dan alhamdulillah menjadi juara se jawa timur. setelah itu pada tugas tugas tersebut atas, masih terus dilanjutkan, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan lapas. yakni, mulai pada masa kepemimpinan bapak karapas, pak bambang sumardiono, pada tahun hingga kepemimpinan saat ini yaitu bapak karapas, bapak prasetyo sekarang). dan salah satunya yang ada terwujud, yaitu menjadi pelatih warga binaan narapidana terorisme atas nama hisyam alias umar patek. sini juga saksi lampirkan pernyataan surat tulisan tangan sendiri dari umar patek bagaimana bahwa saudara su'ud rusli melatih saudara umar patek untuk jadi pengibar bendera, dan bagaimana saudara umar patek diberi keyakinan oleh su'ud rusli mengenai cinta tanah air. dengan saudara su'ud rusli situ pertanyaan itu juga saudara umar patek ini bercerita bagaimana dia diyakinkan tentang nkri. kemudian dengan binaan saudara su'ud rusli ini, umar patek dengan perannya walaupun ditentang oleh para radialis yang luar tetap dengan berani, dengan keyakinan, akhirnya mengibarkan bendera pada hari kebangkitan nasional dan diekspos sampai berita luar negeri. kemudian juga hari ulang tahun kemerdekaan agustus tahun ini diekspos juga, itu juga berkat campur tangan dari saudara su'ud rusli. jadi pada intinya sejak tanggal juli sampai hari ini tanggal oktober selama saksi lapas porong, saksi sana menjalankan tupoksi saksi salah satunya adalah menjalankan fungsi intelejen yang saksi laporkan langsung kepada bapak karapas bahwa mulai juli sampai tanggal oktober saudara su'ud rusli tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib lapas porong. jadi pada intinya dapat kami ringkas bahwa saudara su'ud rusli ini selama lapas porong selalu berkelakuan baik, bisa bekerja sama, dan juga membantu lapas, membantu dinas dalam menjalankan program program lembaga pemasyarakatan. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua goi. pokok permohonan para pemohon pemohon adalah perorangan warga negara indonesia terpidana pada perkara pidana pengadilan militer jakarta yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum dan pemohon iii adalah kuasa hukum antasari azhar. para pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya grasi karena berdasarkan tersebut bahwa grasimenurut pemohon guo mencederai rasa keadilan (sense justice) bagi pencari keadilan karena pemohon terkendala mengajukan permohonan grasi. pemohon berpangkat kopral dua marinir angkatan laut, didakwa atas perkara melakukan pembunuhan, padahal pemohon melakukan hal tersebut semata mata atas pengaruh dan perintah atasanmelindungi atasan untuk pasang badan, namun pemohon akhinya telah mendapat maaf dari keluarga korban, menurut para pemohon, hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dalam pemberian grasi tidak boleh ada pembatasan waktu karena melanggar hak prerogatif presiden dan keadilan yang diatur dalam uud bahwa menurut para pemohon,.berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan para pemohon merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.idgrasi yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan uulegal standingara pemohon bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan ketentuan grasi yangketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan angka dan uudundang undang nomor tahun tentang grasi yang dibentuk sebagai hasil dari konstitusi ris dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan sistem ketatanegaraan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia yang berlaku pada saat itu. undang undang tersebut tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi danserta tidak mengatur pula penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. dengan tidak diatumya ketentuan tata cara pengajuan permohonan grasi dalam undang undang nomor tahunberdasarkan uraian atas dan sesuai dengan amanat ketentuan uud yang menentukan bahwa presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung, undang undang nomor tahun telah diganti dengan undang undang baru yaitu undang undang nomor tahun tentang grasi yang selanjutnyaahwa terbentuknya undang undang tentang grasi yang bare tersebut, ketentuan tentang prinsip prinsip umum tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diaturundang undang ini mengatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi yakni hanya terhadap putusan paling rendah (dua) tahun serta ditegaskan permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. sehubungan dengan dalil para pemohon yang pada intinya menganggap bahwa ketentuan guo telah membatasi hak prerogatif presiden sehingga mencederai rasa keadilan (sense justice), pemerintah berpendapat sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa grasi pada dasarnya adalahpengampunan. bahwayang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, presiden sebagai pelaku kekuasaan tertinggi bidang pemerintahan, diberikan hak prerogatif dalam pemberian grasi oleh uud namun, dengan banyaknya(satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (vide undang undang nomor tahun bahwa ketentuan undang undang nomor tahun sebelum perubahan berbunyi sebagai berikut:" sedangkan ketentuan undang undang nomor tahun perubahan) menjadi "terhadap perubahan ketentuan guo dimaksudkan bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang grasi, permohonan yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon telah berketetapan hati untuk memilih upaya grasi dan belum pernah melakukan upaya meskipun terdapat alasan untuk mengajukan pk. pemohon benar benar mengaku bersalah dan insyaf atas peristiwa yang telah terjadi serta ingin mengabdi kepada negara dan agama untuk kedepannya, guna menebus segala salah dan dosa. pemohon menyatakan sebagai korban atasan adalah semata mata untuk memperkuat pengajuan grasi karena apapun yang sudah terjadi telah terjadi tidak bisa diganti dengan apapun. keinginan menebus dosa dalam bentuk berbuat baik dan mengabdi negara dirasa paling tepat diajukan dalam bentuk upaya non hukum yaitu grasi. pemohon tidak ingin dan tidak mau berdebat atau mempermasalahkan hukumnya. pemohon hanya berharap kemurahan hati presiden untuk diberi kesempatan mengabdi dan lebih lebih menjadi kepada negara, bangsa dan agama,dari umar patek terhadap su'ud rusli sebagai berikut: sur merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan undang undang nomor tahun diberikan waktu penyelesaian (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang grasi. namun dalam tenggang waktu (dua) tahun tersebut tempatperlu diperpanjang sampai dengan tanggal oktober bahwa selain berdasarkan ketentuan atas,maka ketentuan inidengan demikian, berdasarkan keterangan atas terhadap anggapan para pemohon yang mendalilkan ketentuan guo seharusnya tidak dibatasi dalam pengajuan rasanya, pemerintah tidak sependapat karena dengan tidak dibatasi pengajuan permohonan grasi, penyelesaian atas grasi akan semakin menumpuk dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang yang menginginkan kepastian atas dirinya dan orang lain yang membutuhkannya. oleh karena itu, sudah tepat pembatasan pengajuan grasi diatur dalam undang undang nomor tahungrasi tidak bertentangan dengan angka dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunmenganggapmenurut para pemohon, para: merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsoleh karena pemohon sebagaiya vi1dan terhalang untuk mengajukan permohonan grasi karena ketentuan guo sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: sedangkan terhadap pemohon dan pemohon iii mahkamah tidak menemukan adanya kerugian maupun pelanggaran hak konstitusional pada kedua pemohon dimaksud meskipun hanya berupa potensi yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas sehingga menurut mahkamah tidak memenuhi ketentuan mk, oleh karenany:mohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menyatakan bahwa grasi yang diajukan lebih dari (satu) tahun sejak eintracht nya putusan dianggap kadaluwarsa, sehingga pengajuan grasi yang diajukan pemohon seakan akan melanggar bahwa pemohon berpendapat grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana disebutkan dalam uud namun menurut pemohon hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dalam pemberian grasi tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya karena bertentangan dengan keadilan yang diatur pula dalam uud merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] bahwa menurut pemohon, karena sama sekali tidak memuat aturan peralihan, bagaimana dengan kasus kasus yang diajukan sebelum dan hanya sekadar membatasi pengajuan grasi yang diajukan berdasarkan berlakunya undang undang nomor tahun tentang grasi apakah akan diproses sampai dengan akhiraturan yang menguntungkan. oleh karena itu, untuk menghindari tabrakan dengan kuhp maka sudah semestinya dicabut dan tidak berlaku: bahwa menurut pemohonuntuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang telah disahkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti sampai dengan bukti serta menghadirkan saksi dan ahli yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon su'ud rusli) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya berbunyi. alasan pemohon dirugikan adalah bahwa pemohon perseorangan wni sebagai terpidana dalam kasus pembunuhan. berdasarkan putusan mahkamah agung nomor put k mil pid tanggal juli merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pemohon menjalani pidana lembaga pemasyarakatan porong kelas surabaya. pemohon tidak memiliki upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman atau penghapusan pidananya karena adanya pembatasan jangka waktu pengajuan grasi dalam sebab putusan resmi mahkamah agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diterima pemohon setelah melewati waktu satu tahun sehingga pemohon tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengajukan grasi. pemohon tidak mengajukan peninjauan kembali sebab pemohon mengakui kesalahannya dan dengan sungguh sungguh bertobat menyesali semua perbuatannya tersebut dan berusaha senantiasa untuk selalu berkelakuan baik sehingga pemohon memilih mengajukan grasi. terhadap argumentasi pemohon tersebut, mahkamah tidak sependapat sebab putusan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam konteks permohonan guo jangka waktu (satu) tahun dimaksud dihitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan. bahwa keberadaan lembaga grasi secara eksplisit diakui oleh uud sebagaimana terdapat dalam keberadaan grasi tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada narapidana yang sedang melaksanakan hukuman untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringatan, penguranganyang diajukan kepada presiden sehingga grasi merupakan salah satu hak konstitusional setiap terpidana. grasi juga dalam rangka penegakan, pemenuhan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. selain itu grasi adalah bagian dari cara negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan pidana yang hak pemberiannya diserahkan kepada presiden sepenuhnya meskipun terlebih dahulu harus dengan mendapatkan pertimbangan dari mahkamah agung guna mengetahui latar belakang, motivasi, serta keadaan terpidana dan akibat perbuatannya, bahwa menimbang secara historis hak atau kekuasaan presiden untuk memberi grasi berasal dari tradisi dalam sistem monarki inggris dimana raja dianggap sebagai sumber keadilan sehingga kepadanya diberikan hak yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dikenal sebagai hak prerogatif eksekutif (executive prerogative) dalam bentuk hak untuk memberi pengampunan kepada warganya yang telah dijatuhi pidana. ketika amerika serikat sebagai bekas jajahan inggris mendeklarasikan kemerdekaannya dan menyusun konstitusinya secara tertulis, gagasan tentang hak prerogatif itu kemudian diadaptasi dalam sistem pemerintahannya yang kemudian dikenal sebagai sistem presidensial. namun demikian, berbeda halnya dengan gagasan asalnya yang menganggap hak itu melekat pada kekuasaan raja atau mahkota (crown), amerika serikat kekuasaan tersebut dianggap diturunkan dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada presiden (sepanjang berkenaan dengan undang undang federal) dan kepada gubernur negara bagian (sepanjang berkenaan dengan undang undang negara bagian dan sesuai dengan konstitusi masing masing negara bagian itu). ketika sistem presidensial kemudian diterima oleh banyak negara maka hak untuk memberikan pengampunan itu dianggap melekat kepada presiden meskipun pengaturan dan pelaksanaannya sangat bervariasi masing masing negara, bahwa oleh karena hak untuk memberikan grasi adalah hak konstitusional presiden yang secara umum disebut sebagai hak prerogatif yang atas kebaikan hatinya memberikan pengampunan kepada warganya maka tergantung pada presiden untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. grasi ini memang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan terpidana, juga bisa jadi untuk kepentingan negara terhadap besarnya beban politik yang ditanggung atas penghukuman yang diberikan kepada terpidana yang mungkin ada kaitannya dengan tekanan rezim kekuasaan sehingga akan melepaskan dari beban politik sedemikian rupa. kepentingan lainnya adalah bahwa terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara, baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa luar negeri atas prestasi tertentu. demikian pula dengan adanya rencana kebijakan presiden antara lain seperti untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang luar biasa sehingga sudah tidak manusiawi lagi bagi narapidana. demikian pula grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan, terpidana menjadi gila, sehingga secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god perikemanusiaan haruslah diberi kesempatan secara hukum dalam hal ini melalui pemberian grasi, bahwa berdasarkan pertimbangan atas,. namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi. menurut mahkamah, tindakan demikian secara doktrin tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam undang undang guo, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut. i3. menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbanganelvetanat@mahkamahkonsitua godmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god lensa man sae maa pena saat tega asa span tam wee bea mam kenya eh. alang bendera umar patek kibarkan bendera norma undang undang dasarmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.idmaria farida indrawi ttd. ttd. santo wahiduddin adams ttd. dewa gede laguna panitera pengganti, ttd fadzlun budi merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god oleh nomor tahun tentang grasi dalam rangka menuju keadilan sosial, uud berbunyi,lama (satu)merdeka barat jakarta tel fax email diajukan oleh: apaan nama ir. sri bintang pamungkas s.e., si., ph. tar pekerjaan dosen alamat jalan merapi bukit permai, cibubur, tra ciracas, jakarta timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor tlf xii bertanggal desember memberi kuasa kepada dahlia zein, s.h., m.h., dan anwar, s.h., m.h., advokat dan penasihat hukum pada kantor tidar law firm, yang beralamat depok mulya blok nomor. beji, kota depokmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelituiperbendaharaan negara yang diundangkan pada januari dalam perkara uji materi terhadap uud ini. ii. pemohon dan kepentingan hukumnya bahwa sebagai warga negara indonesia, pemohon mempunyai hak atas perlindungan hukum, jaminan atas perlakuan hukum yang adil dan jaminan atas kepastian hukum. bahwa berdasarkan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pemohon sebagai perorangan warga negarnomor tahun tentang perbendaharaan negara:egawai negeri sipil. pemohonbegitu saja peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa memperhatikan untung dan rugi merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui godpada tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung padaasa kerja yang sudah sangat tinggi,, yang sudah dicapainya dengan susah payah. pada tersebut jugatentu saja terlebih lebih kepada para pensiunan. tidak sedikit kejadian yang menunjukkan, bahwa sesudah pensionkesengsaraan para mantan pegawai negeri tersebut. pada tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada uud tentang hak hak asasi manusia, khususnya berikut: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupanh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god setiap orang berhak atas perlindunganukuman yang dijatuhkan kepada pemohon berdasarkan pada tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hak pemohon dalam uud yaitu hak hak sebagaimana tertulis atas (khususnya yang ditulis dengan huruf tebal)perbendaharaan negara pad, menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun tidak mengenal istilah kedaluwarsa, sehingga dengan demikian tidak pula dikenal istilah hukuman dalam bentuk apa pun yang mengurangi besarnya pembayaran pensiun, semisal batas maksimal pembayaran senilai (lima) tahun. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god jika majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil 'r. sri bintang pamungkas, bukti fotokopi surat tanda terima surat keputusan pensiun atas nama ir. sri bintang pamungkas si., s.e., ph. d., bertanggal desember bukti fotokopi surat penghentian pembayaran gaji spp) atas nama ir. sri bintang pamungkas si., s.e., ph. d.: bukti fotokopi voucher iklim program pensiun: pensiun pertamamerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui godesdesember perihal panggilan sidang. namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan, mahkamah memperoleh informasi dari anak pemohon yang diterima via telepon pada pukul wib oleh kepaniteraan mahkamah, bahwa pemohon tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan karena pemohon sedang berada dalam tahanan kepolisian dan tidak memperoleh izin untuk menghadiri persidangan. informasi ini dipertegas dengan surat tertulis pemohon yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal desember pukul wib, yang menyatakan pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak memperoleh izin dari penyidik kepolisian dan menyatakan telah menunjuk konsultan hukum untuk mewakilinya dalam persidangan mahkamah. dalam surat dimaksud pemohon hanya melampirkan surat perintah penahanan pemohon tanpa melampirkan surat kuasa maupun konsultan atau kuasa hukum dimaksud, bahwa kemudian dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf atas, mahkamah telah menjadwalkan kembali sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal desember pukul wib, dan mahkamah juga telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk bertanggal merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god desember perihal panggilan sidang, dengan disertai pemberitahuan dari mahkamah bahwa apabila pada persidangan selanjutnya berhalangan, pemohon dapat diwakili oleh kuasa wakilnya. namun demikian, baik pemohon ataupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan dimaksud, melainkan yang hadir adalah seorang kerabat pemohon bernama ari, yang memberikan surat dari pemohon kepada mahkamah, yang dibacakan oleh ketua majelis hakim yang pada pokoknya menyampaikan alasan ketidakhadiran pemohon pada sidang tanggal desember dan tanggal desember karena tidak memperoleh izin dari penyidik. dalam persidangan majelis hakim menanyakan apakah kerabat pemohon yang hadir pada persidangan tersebut saudara ari) diberikan kuasa oleh pemohon, namun yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kuasa dari pemohon, melainkan hanya diminta mengantarkan surat: bahwa setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dan ditutup, kepaniteraan mahkamah menerima kehadiran saudara anwar, s.h., m.h., pada pukul wib dengan membawa surat kuasa khusus nomor tlf xi1 bertanggal desember dalam surat kuasa dimaksud pemohon memberi kuasa kepada dahlia zein, s.h., m.h., dan anwar, s.h., m.h., namun pada persidangan tanggal desember baik pemohon maupun kuasanya tidak hadir persidangan: bahwa mahkamah menghargai upaya hukum yang pemohon lakukan untuk melakukan pengujian undang undang mahkamah dan mahkamah memahami proses hukum yang sedang pemohon jalani yang menyebabkan pemohon kesulitan untuk menghadiri persidangan mahkamah. namun berdasarkan mk, pemohon juga diberi kesempatan untuk didampingi atau diwakili oleh kuasanya pada persidangan pemeriksaan berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. sebagaimana surat pemohon tanggal desember pemohon juga menyatakan akan menunjuk kuasa hukum, namun sampai dengan sidang tanggal desember selesai dan ditutup pukul wib, mahkamah tidak menerima surat kuasa dimaksud. berdasarkan hal tersebut, mahkamah menilai bahwa untukbarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutmaterialis akbar, menahan m.p sitompul, dan santo. ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul wib, oleh sembilan hakim konstitusi yaitu arief merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui godmenahan sitompul panitera pengganti, ttd. yunita ramadan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god seperti halnya,sekali lagi tanpa berhitung tentang untung dan rugientara nasional indonesia dan anggotaahwa tanpa kehadiran pegawai negeri, maka kelangsungan hidupnya negara kesatuan republik indonesia nkri) ini terancam berkelanjutandapat dan pertahanan negara. bahkan betapa pentingnya peranan pegawai negeri sipil itu bisa dilihat, manakala ada negara, seperti switzerland atau swiss, yang memilih untuk tidak mengadakan pegawai negeri dengan anggota tentara atau militer negaranya. oleh sebab itu, semua negara dunia, termasuk indonesia, mempunyai sejumlah peraturan perundang undangan nasional tentang pegawai negeri yang, antara lain, berisi upaya memelihara dan mempertahankan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god keberadaannya komponen negara yang amat penting dan tidak bisa tidak harus ada ini dengan sebaik baiknya. upaya memelihara dan mempertahankan keberadaan pegawai negeri dengan sebaik baiknya itu dituangkan dalam berbagai peraturan tentang pemberian gaji, tentang tunjangan tunjangan, tentang program program peningkatan kwalitas dan lain lain, serta pensiun terhitung sejak mulai pensiun sampai akhir sesuai dengan ketentuan perundang undanganbisa dilihat, antara lain,,lebih khusus lagi dalam upaya memelihara dan mempertahankan keberadaannya dengan sebaik baiknya, diadakan tanpa ada peluang tawar menawar, atau kesepakatan yang bisa dirundingkan, atau negosiasi, seperti yang hampir selalu terjadi antara pihak swasta dan swasta, atau antara negara dan dunia swasta. pemohon memilih menjadi pegawai negeri sipilkhususnya dalam pembukaan, sebagai salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara:adalah bidang yang kurang penting atau kurang. mengandung unsur pengabdian. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran itu juga terbaca pada uud yang menyebutkan, antara lain: tiap tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional yang diatur dengan undang undang. dalam berbagai tulisan berkaliber dunia, semua bersepakat bahwa pendidikan, pengajaran, pelatihan dan penelitian adalah unsur unsur terpenting bagi peningkatan kwalitas sumberdaya manusia sdm) yang salah satu hasil utamanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi iptek): yang kemudian menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan hidup manusia, samping berbagai usaha mengungkap rahasia langit dan bumi. allah swt dalam berbagai firman nya juga mengatakan, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi pemimpin muka bumi, dan hanya manusia yang mau berpikir yang bisa memahami penciptaan alam semesta dan membongkar rahasia langit dan bumi. bahkan manusia dianjurkan untuk terbang angkasa luar dengan kekuatan untuk melepaskan diri dari tarikan bumi. semua itu dasarnya adalah pendidikan dalam iptek. karena itu rasul memberikan apresiasi yang tinggi yang tidak akan putus ramalannya sekalipun telah meninggal dunia, salah satunya adalah bagi mereka yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia. ill. tentang pokok perkara tentang kejadiannya berikut ini adalah kejadian yang dialami pemohon beberapa bulan sesudah menerima surat keputusan pensiun terhitung mulai bulan juli pada bulan desember pemohon menyampaikan beberapa dokumen kepada pt. aspen kantor pusatnya jalan cempaka putih raya, dengan harapan bisa diproses. pemohon juga tidak lupa meninggalkan nomor rekening bank mandiri. pemohon beranggapan, bahwa proses pembayaran pensiun sudah berjalan dan tinggal menunggu realisasinya. pemohon tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh pihak pt. aspen maupun oleh pihak universitas indonesia, bahwa ada satu merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstiusigoid dokumen penting yang perlu diterbitkan dan diserahkan kepada pt. aspen dalam rangka mengurus pensiun, yaitu surat keterangan penghentian pemberian gaji spp). sekalipun gaji bulanannya sebagai pns sudah dihentikan terhitung mulai bulan juli tetapi pemohon tidak sadar bahwa pensiun bulanannya tidak pernah dibayarkan. baru pada september ketika pemohon menanyakan berapa jumlah pensiunnya kantor pusat pt. aspen, pemohon diberitahu petugasmenyerahkan kembali beberapa dokumen pensiun yang diminta oleh petugas pt. aspen, antaranya surat keputusan pensiun dari badan kepegawaian negara. petugas pt. aspen juga memberitahu tentang tiadanya spp dari universitas indonesia. petugas universitas indonesia memberitahu, bahwa pemohon tidak pernah dilaporkan sudah pensiun oleh fakultas teknik universitas indonesia, sehingga tidak pernah menerbitkan spp untuk pemohon. akhirnya pemohon mendapatkan spp dari petugas universitas indonesia ituuntuk pertama tentang perkara yang diujikan pemohon mempunyai pendapat, bahwa nomor tahun tentang perbendaharaan negara, selanjutnya disebut dengan bertentangan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstiusigoid dengan uud sebagai akibatnyapandangan manajemen keuangan dalam butir mengingat tentang itu, padauntuk investasi oleh pemerintah, seperti pembayaran pembelian barang, untuk pembayaran pembangunan infrastruktur dan angkatan peranggaji pegawai negeri untuk kesejahteraan hari tua dan pembayaran uang pensiun ditampung dalam apa yang disebut public pension fund: indonesia dikelola oleh pt. aspen, yaitu lembaga dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. khusus untuk pembayaran uang pensiun pegawai negeri, meskipun setiap tahun anggaran ada perubahan jumlahnya sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya jumlah pegawai negeri yang pensiun, tetapi mempunyai sifat sifat yang khusus, yaitu: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god nilai dananya relatif tidak besar untuk setiap orang, tetapi meliputi puluhan juta orang pegawai negeri: pengeluaran yang sifatnya captive, karena setiap tahun ada, dan besarnya merupakan fungsi pengeluaran tahun sebelumnya, mudah diprediksi besarnya, karena pertumbuhan rata ratanya bisa dihitung atau diperkirakan tidak ada aktivitas kontrak yang melalui proses tender dan negosiasi dengan pihak tiga: hampir tidak mungkin terjadi kesalahan dalam pembayaran, karena mudah menghitung dan menariknya kepada bendahara pengeluaran: kamulah terjadi kesalahan mudah mengoreksinya, besar kecilnya pembayaran uang pensiun seseorang atau beberapa orang tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan apbn: kecuali ada perubahan besar besaran dalam kebijakan pensiun oleh negara yang menyangkut banyak orang atau semua orang. dengan karakter seperti itu, maka pengeluaran untuk pembayaran uang pensiun perlu mendapat perlakuan yang sifatnya khusus. perlakuan khusus tersebut dapat dilakukan lewat beberapa hal, antara lain: pengelolaan oleh institusi khusus, seperti pt. aspen yang merupakan, hak tagih terhadap pembayaran pensiun atas harus bersifat penuh tidak mengenal arti kedaluwarsa, karena jasa yang diberikan oleh pegawai negeri, sudah dipenuhi seluruhnya oleh pegawai negeri sebelum masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. hak tagih atas pembayaran pensiun dengan begitu tidak mengenal waktu,merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god dengan demikian, juga tidak mengenal istilah jatuh tempo , dan tidak pernah ada perjanjian ap. dalam cakupan apbn, maupun antara swasta dan swasta (private business). dalam dunia bisnis pada umumnya, hak tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang jatuh tempo bisa dikenakan hukuman berupa denda: hal mana umumnya disebutkan dalam perjanjian. denda itu bisa berupa pengenaan bunga atas jumlah dana yang terutang, atau berupa penalty yang sifatnyakhususnya pada tertulis kata kata semacam denda akibat dari dasawarsa tetapi tidak jelas maksudnya: hak tagih mengenai utang atas beban negara daerah ke salah satu interpretasi atas tersebut yang disampaikan oleh petugas aspen adalah sebagai berikut: apabila hak tagih mengalami dasawarsa, maka pembayarannya dibatasi dengan suatu angka maksimum, yaitu ekivalen dengan lima tahun. sini terjadi keanehan, mengenai (empat) hal: bahwa bertugas aspen tidak seharusnya membuat interpretasi, karena baik dasawarsa atas hak tagih maupun jatuh tempo tidak berlaku pada pembayaran uang pensiun, bahwa yang yang dikenai hukuman adalah justru yang menagih hutang: tidak ada kejelasan tentang dari mana waktu yang (lima) tahun diambil, selain bahwa itu adalah lamanya periode kepresidenan, yang tidak ada kaitannya dengan saat dimulainya utang piutang, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitui god tidak ada kejelasan tentang undang undang yang dimaksud. pertunangannya dengan uud dengan penjelasan berdasarkan ilmu manajemen keuangan atas, maka khususnya pada telah bertentahal. secara khusus, pada tersebut: tidak berlaku atau dilarang dimasukkan dalam ranah yang bersangkut paut dengan pembayaran uang pensiun sehubungan dengan keuangan negara .atau apbn: karena dalam hal hal yang berkaitan dengan pembayaran uang pensiun itu tidak ada istilah hak tagih yang kedaluwarsa dan jatuh tempo : bisa dinyatakan berlaku dalam hubungan yang lain, selain pembayaran uang pensiun, tetapi hanya dengan penjelasan tertentu. pada tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung padpengenaan hukuman berupa membatasi pembayaran untuk (lima tahun) dengan alasan hak tagih yang terlambat atau dasawarsa sungguh mengurangi hak atas penghidupan yang layak: apalagi hak tagih atas uang pensiun: khususnya bagi pemohon yang mantan pns dan bekerja bidang pendidikan. pada tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung padamerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstiusigogawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pemungutan pajak penghasilan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan perlu me;menetapkan ment ei ! uf\f\ ig \f\i l"(epudui< ff,id ol, isi \ atas: impor barang; dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir,;; bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pem1?belian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan up);a akan dengan mekanisme pembayaran langsung (l;s); badan usaha tertentu meliputi: badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui ;penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; badan usaha milik negara yang dilakukan restrict{irigasi oleh pemerintah setelah berlakunya peraturan menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya; dan badan u1saha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, meliputi pupuk sriwijaya palembang, petrokimia gresik, pupuk kujang, pupuk kalimantan timur, pupuk i;standar muda, telekomunikasi selular, indonesia power, pembangkitan jawa bali, semen padang, semen tonase, nusa tbk, krakatau wiratama, rajawali sindo, wijaya karya beton tbk, kimia firma apotek, kimia arma trading distribution, badak natural; gas liquefaction, tambang timah, petik s surabaya, indonesia comets plus, bank syariah mandiri, bank bri syariah, dan bank bnt syariah, berkenaan 1dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;;; l\ jic::l\i tl': f i l<lun l<; \ nu udl. 1r, :iol\i ec31 \;untuk keperluan industrinya atau ekspornya; industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang; badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan dalam negeri. (la) dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf angka melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetapbadan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf angka tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagiizin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang pertambangan mineral dan batu bara. ketentuan dil;:>ml'f\it fl \ l\t:tl \l' ic \f\i ":l:j 'u ii< il'lll ol' il:: atas pemungutan oleh direktorat jenderal bea dan cukai atas: impor:sepuluh persen) dari nilai impor; barang tertentumenggunakan angka pengenal impor api), sebesar (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar (noltidak menggunakan angka pengenal impor api), sebesar (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan atau barang yang tidak dikuasai, sebesar (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang; ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif harmonized system holeh eksportir, sebesar (satu koma lima persen) dari nilai ekspor bagaimana teran tum dalam pemberitahuan ekspor barkoma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertama bahivj fl'i t i l\f:tl \j\w;aj'i '!lt'u hl_ i '\ ,l " ()[\lf::'.;;;; penjualan kertas sebesar (nol koma satu persen); penjualan baja sebesar (nol koma tiga persen);;f,i f:: (! l<f.: i'j ci\!\ f ep jui< ll\l!) oi' ie:si \atas pembelian oleh industri atau badan usahaemas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batanganbesarnya psaha milik negara bagaimana dimaksud dalam huruf yang bergerak dalarrt sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf. m[f\jt[f ; f\[u \f , (: \f\i fu:cf'll fll. l,lf 10f, ie'.:;i \;mengenai; barang kiriman hadiah hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau tuk keren tangan penanggulangan bencana;atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; barang pindahan; barang dan bahan yang dipergunakan tuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; ef' r! t'.l i l<cu af\ jl:; af\ f;:epik lll< lf\ll x)f\l['. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional pin);; kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau clnya, serta alat esei'amal; kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau:; t:r i l\[i l \f\ig \f'.i l et'l.ili l\llj(lf\ll: c;i \ peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh kementerian pertahanan atau tentara nasional indonesia untuk penyediaan data batas dan fentara nasional indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh kementerian pertahanan atau tentara nasional indonesia; dan atau;; barang untuk kegiatan usaha panas bumi. impor sementara, jika pada waktu iparnya nyata nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf;l0. (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah; pembayaran untuk: pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, berada benda pos; pemakaian air dan listrik;fl, tl: f\i l\l u \hl(;f\f,i hl f'uui( lf ll)()l\lf.:};i \ kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; tau; kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi clan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;; pembayarclan perikanan bagaimana dimaksud dalam huruf yang jumlahnya paling banyak rp20. (dua puluh juta. rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah; pembelian batubara, mineral logam, clan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang telah dipungut pajak penghasilan atas pembelian barang clan atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan saha milik negara. 1por emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.clclan peraturan pelaksanaannya. el\ itu cll \l'. \ '. l: t'l l h. ,ii lu , [ ; penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bank indonesiverse but: dikenakan tarif bea masuk sebesar (nol persen); atau tidak dipungut pajak. pertambahan nilaisatu yakni (2a) serta ketentuan(2a) pajak penghasilan atas ekspor komoditas tambang batubara, m.mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. pajak penghasilan atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam huruf mu,itis:i l<[u \ <,; al l ei ul_ll\ lh! i)( lf'll :::;1apenjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penjualan emas batangansebagaimana dimaksud dalam huruf dan pembelian batubara, mineral logam, dan. mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam huruf terutang dan dipungut pada saat pembelian. antara dan disisipkan satu yakni (la), ketentuan diubah, serta ditambahkan satu yakni;(la) pemungutan pajak penghasilan atas ekspor komoditas tam bang batubara, mineral. logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutanml:'f, it:j\i l<lu \l,ic \f,j fl'l iul. lf\ll h)l\if'.;lf\rhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada a), direktorat jenderal bea dan cukai melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyetoran pajak penghasilan oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, direktorat jenderal bea dan cukai,;mij\ij ll \l,ic:;,'\f\i l{it'l!uui< ll\lll ll\il'. :! \ ketentuanbahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada: penyalur agen bersifat final; selain penyalur agen bersifat tidak final. pemungutan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf atas penjualan pelumasketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha bidang lain diatur dengan peraturan direktur jenderal pajakdiundangkan jakarta padatanggal junil\ item i l<eu al\l(; \l\ f ec:pu lll< lf\ ol'll c'sia lampiraml<. tentang pemungutan pajak penghias!lan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan bidang !por atau kegiatan usaha b!nomor uraian barang parfum dan cairan pewangi.: pakaian selam (wet suit) sadcllery dari berbagai bahan.cikulit samak, dari kulit komposisi: barang untuk bepergian dengan ukuran.dari kulit komposisi barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan: dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi lain lain: dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi: tas olah raga:: dirancang khusus untuk digunakan:;tn dalam olah raga lain lain: san.mg tangan pelindung kerja lain lain ikat pinggang dan bandolier nomor m[ ,it el'\ l<f:j.j al\ ic \f'i l e'.pub lll< lf\ ol, isi uraian barang aksesori pakaian lainnya pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari k:unit berbulu. pakaian dan aksesori pakaian lain lain: lain lain karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutann: lain lain karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai umbi " kelam" schumacks" karaman" dan kabut tenunan tangan semacam itu dari wol atau bulu hewan halus: lain lain dari bahan tekstil lainnya: lain lain lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi: dari wol atau bulu hewan halus: lain lain dari bahan tekstil lainnya: lain lainla: lain lain karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum. lain lain:logan pelindung jari alas kaki lainnya:nomor el\ jit: cnl eu \l\ic1 \f\i \ef 'uul.ll< ii'id of\llc'. uraian barang plastik. alas kaki olah raga: bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju lain lain:: menutupi mata kaki: sepatu selam lain lain: dilengkapi logam pelindung jari lain lain lain lain: raga: bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju lain lain: dilengkapi:pi dengan spike, clean atau sejenisnya bot pengendara ataupol alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari alas kaki.lainnya dengan sol luar dari kulit: menutupi mata kaki lain lain1; sepatu ten.alas kaki lainnya. nomor el\ it[!'{i l\[lj \l\ic;f\,f\i f \epu dl_ll( ll, ol\ ie:: i \ uraian barang dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi dengan bagian atasnya d_ari bahan tekstil lain laintribus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), pada penguat yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari cm;: marmer, travertine dan alabaster granit: lembaran tebal dipoles lain lain batu lainnya: batu calcaratus lainnya lain lain lain lain: marmer, travertine dan alabaster: manner lain lain batu calcaratus lainnya granittanah liat cina lain lain patung dan barang keramik ornamental lainnya. dari porselin atau tanah liat cina: lain lain lain lain:e ut dalam pos atau gelas minum stewart, selain keramik kaca: dari kristal timbal gelas minum lainnya, selain keramik kaca:: dari kristal timbal barang kaca lainnya: nomor el\ tl:: (; \ l\i rn: of\ rain barang dari kristal timbal barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak dan bagiannya, dad logam mulia polkasa, dari platina lain lain:peralatan lain'mya.mesin verse : dengan keluaran tidak melebihi dari jenis yang digunakan untuk orang, dalam kendaraan bermotor: dengan keluarpenain lain penari pendingin, tipe rumah tangga: nomor f\item l j \f\j c \l'l ol\l uraian barang tipe kompresi: dengan kapasitas tidak melebihi lain lain lain lain:lain lain: tipe rumah tanggaheatshrink) mesin untuk mengatasi minuman. mesin pencuci piring: dari tipe r..sar atau lain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleat;: dengan kapasitas linen kering tidak melebihi'untuk keperluan rumah tank!f!a; resistor panas listrik, selain van: dimaksud dalam pos nomor l'i ol\dilengkapi semata mata dengan pemanas air: radiator pemanas tempat penyimpanan lain lain microwave ovelain lain lain lain: laser disc player: lain lain lain lain:lain lain kamera digital lainnya: kamera saku digital single lens reflects dsr)aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara: portabel lain lain lain lain: lain lain:nomor l\it fc( al\ l\i ru=. r\l :'s uraian barang lain lain lain lain: dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara: portabel lain lain tidak dikombinasikan dengan apai"atus perekam atau bereproduksi suara tapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu: portabel lain lain: dioperasikan dengan tenaga listrik lain lain lain lain: portabel lain lain:katoda: dari jenis yang semata mata tau terutama digunakan dalam sistem pengolah berwarna lain lain: berwarna monitor lainnya:unit panel layar datar tipe proyeksi lain lain, berwarna lari lain: berwarna proyektor: dari jenis yang semata mata tau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos tipe panel layar datar lain lain lain lain: nomor l::l\it l': f\l (;a f\j f<e f\i of, uraian barang mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar inch atau lebih lain lain lain lain, berwarna: dioperasikan dengan baterai lain lain: tabung sinar katoda liquid crystal device lcd) light emitting diode (led) dan tipe panel layar datar lainnya lain lain yacht dan :kendaraan air lainnya untuk pesisir atau olah raga; sampan dan dapat dikembangkan lain lain: perahu layar, dengan atau tan.pa motor pembantu perahu motor, selain perahu motor tempel lain lain kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya. lain lain: lain lain kamera fotografi (selain kamera sinematografi): dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex slr))lain lain: lain lain nomor el) aj\iga\i f puu lll< ij\jonesi \ uraian ba.rang'n luar angkasa atau kendaraan air. untuk kendaraan darat untuk kendaraan udara untuk kendaraan air lain lain jam lainnya. beker: dioperasikan secara: elektrik: kronometer kapal lain lain lain lain: kronometer kapal lain lain piano, termasuk piano otomatis;, maupun tidak dan bagiannya. tern pat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor: untuk kendaraan dari pos atau lain lain tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya tern 1n itu: dari bambu atau rotan: dari rotan dari bambu lain lain tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu: diberi lapisan penutup nomor l'i l\j al\ r \epu of\ uraian barang:dari bambu atau rotanmbu dari jenis yang digunakan taman, kebun atau ruang depan lain lain lain lain: fume cupboard lain lain: perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari jenis yang digunakan taman, kebun atau ruang depan lain lain alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eider down, bantalan kursi, pouse: dari karet atau plastik seluler, disaring maupun tidak dari bahan lainnya: nomor u \ \i g \ \i m:jj jm, :=: uraian barang kasur pegas lain lain, tipe hiperthermia hiphothermia lain lain kantong tidur lain lain: selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur lain lain;dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan: lain lain: lampu sorot lampu fluoresen dan alat kelengkapan penerangan lain lain lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri: lain lain perangkat penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya: searchlight lampu sorot lainnya penerangan eksterior lainnya lain lain: lain lain lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik: dari tipe minyak bakar: lain lain lain lain: dari plastik, batu, keramik, kaca lain lainpapan selancar layar lain lain tongkat _golf dan perlengkapan golflainnya: tongkat golf, lengkap bola lain lain nomor menteri keuangan republik indonesia uraian barang joran, kail dan perlengkapan joran lainnya; jaring ikan, jaring kupu kupu d joran penggulung tali pancing menteri keuangan republik indonesia, ttd bambang bojonegoro i ! uan gan lampiran peraturan center! keuangan republik!k indonesia nomor pmk tentang perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan nomor pm!<lainnya yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan sebesar (tujuh setengah persen) nomored pan, pilot jenis portabel) atau chamber pot: kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik manik; tali sepatu: tali sepatu lain lain lain lain: dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji bijian lain lain. bltu: dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil: tas sekolahlembaran plastik atau dari bahan tekstil lain lain nomor i'\ l<e uan gan rain barang barang dari jenis yang biasa dibawa dalam sal<u atau dalam tas tangan: dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil lain lain: dari tembaga dari nikel dari kayu ataulain lain: dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil: tas rias, dari lembaran plastik tas bowling lain lain lain lain: dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton dari tembaga dari nikel daribarang lainnya dari kulit samak ata:u dari kulit komposisi. tali sepatu bot;perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.: perabotan dari kayu yang tidak termasuk bab lain lain karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.: keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos atau nomor tangan republik k lain lain lain lain:lain lain: dari kapas dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya jas:dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya: dari kapas lain lain ensemble: dari kapas dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya nomor gaun: gan uraian barang: .1tuk bayi, rajutan atau kaitan. dari kapas dari serat sintetikserat sintetik nomor l<.e gan dari bahan tekstil lainnya: dari kapas: uraian baran:glain lain lain lain ensemble:wol atau bulu hewan halussetelannomor uan gan lain lain lain lain ensemble: uraian barang dari wol atau dari bulu hewan halus dari kapa:tra: dicetak dengan proses batik tradisional lain lain lain lain racelana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan nomor celana pendek: uraian barangblus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempat u:an,dan payung semacam itu lain lain: mempunyai tangkai teleskopik nomor gan lain laintau tanah liat cina. perangkat makan dan perangkat dapur lain lain. patung dan barang keramik ornamental lainnya. lain lain: kotak sigaret ornamental dan sabak barang keramik lainnya. dari porselin atau tanah liat cina: lain lain gelas minum lainnya, selain keramik kaca: lain lain barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas min um) atau keperluan dapur selain keramik kaca:barang kaca lainnya: lain lainperak, disepuh atau dibalut dengan logam mulia lainnya, maupun tidak: bagian lain lain dari logam mulia lainnya, disepuh atau dibalut dengan logam mulia maupun tidak: bagian lain lain dari logam tidak mulia yang dibalut dengan logam mulia:: manset dan kancing kerah: bagian lain lain lain lain: nomor uan gan uraian barang angle perhiasan imitasi lainnya bagiacair peralatan lainnya:; lain lain: dari besi tuang, tidak enamel: perangkat dapur sabak lain lain dari besi tuang, enamel dari besi stainless: perangkat dapur sabak lain lain dari besi (selain besi tuang) atau baja, enamel lain lain:; menggosok pot dan bantalan gosok atau memoles, sarung tangan dan yang sejenisnya: menggosok pot dan bantalan menggosok atau memoles, sarung tangan dan yang sejenisnya lain lain perangkat santer dan bagiannya: bejana st: nomor gan r e uraian barang lemari pendingin, tipe rumah tangga:bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal lain lain:; jarum mesin jahit. nomor f'.:{ uan gan i \ uraian barang mesin jahit tipe rumah tanggakomputer handheld termasuk politop dan personal digital assistant pda) laptop termasuk notebook dan subnotebook lain lain vacuum cleaner. dengan motor listrik terpasang:: dari jenis yang cocok untuk penggunaan rum.; mengekstrak jus buah atau sayur peralatan lainnya: memoles plam pos aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro termal: pengering rambut aparatus penata rambut lainnya aparatus pengering tangan setrika listrik: dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri lain lain oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar: rice cookernomor l<e jan gan uraian bara;kamera web kamera perekam video: dari jenis yang digunakan dalam penyiaran kamera televisi: dioperasikan dengan tenaga listrik lain lain lain lain: dioperasikan dengan tenaga listrik lain lain lain lain, berwarna:diatas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu: mobil golf, termasuk golf bugy lain lain kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus apiapi tidak termasuk van) lain lain: penggerak empat roda lain lain: nomor nyeri l<keuangan epub lll< indonesia rain baranglain lain: dengan kapasitas silinder tidak melebihiistem penggerak dua roda (4x2) sistem penggerak berlipat roda (4x4) dengan kapasitas silinder melebihi cc: nomor gan l<. uraian barang mobil (termasuk station wagon, suv dan mobil sport, tapiendaraan lainnya,dengan kapasitas silindermelebihi tapi tidak melebihi; kereta samping.moved dan sepeda roda dua bermotor lain lain: sepeda motor (dengan atau tanpa kereta samping) termasuk skuter: dengan kapasitas silinder melebihi fa.pi tidak melebihi dengan kapasitas silinder melebihi tapi tidak melebihinomor gan f e don uraian barangcc: lain lain lain lain: lain lain: sepeda motor dengan tenaga elektrik lain laininn ya. kacamata pelindung sinar matahari lain lain:lam: penghitung detik lain lain lain lain instrumen musik bersenar lainnya (misalnya, gitar, biola, harpa). instrumen brass wind lain lain: organ keyboard berpita;nomor af\ l e uraian barang; suling pemikat dari segala jenis;: suling pemika; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis. sepeda roda tiga, skuter, mobil berbeda dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka boneka:lain lainlain lain: blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan mengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abadi) mesin jahit mainan; mesin tik mainan tali lompat kelereng lain lain.kasino dan perlengkapan lintasan holding otomatis. mesin dan konsol video game, selain dari barang pada subboxski salju dan perlengkapan ski salju lainnya: ski pengencang ski (pengikat ski) lain lain barang dan perlengkapan untuk tenis meja: nomor f\j af\ gan uraian barang meja lain lain raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak: raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak lain lain bola, selain bola golf dan bola tenis meja:: barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, gimnastik atau atletik pada umumnya joran, mata kail dan perlengkapan joran lainnya; jaring ikan, jaring kupu kupu dasisir, jepitan peraih rambut dan sejenisnya;lam pos dan bagiannya. sisir, jepitan berapi rambut dan sejenisnya: dari karet keras atau plastik: dari karet keras dari plastik lain lain lain lain: tusuk rambut hiasan: dari alumunium dari besi atau baja dari plastik lain lain bagian: dari plastik dari besi atau baja dari alumunium lain lain lain lain:;: nomor enter kesan gan epub'li uraian barang penyemprot batang dan kepala pengulas bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias termos .dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya; bagiannya selain kaca bagian dalam. termos dan bejana hampa udara lainnya menteri keuangan republik indonesia, ttd bambang bojonegoro gan lampiran ill peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk tentang perubahan keempat atas peraturan center! keuangan nomor pmid03eksportnomor uraian barang; millie tanah charlotte atau tanah dinas. bentonit tanah liat tahan api tanah liat lainnya:giling: petite lain lain digiling: petite lain lain nomor uraian barangmagnesium karbonat alam (magnetit) lain lain: magnesia leburan, magnesia sing; anhidrat bes. crocidolite lain lain mika, termasuk belakangnya;ff3 bqelspar fluorspar: mengandung kalsium fluorida atau kurang menurut beratnya nomor gan j\i uraian barangermiculata, permit dan klorit, tidak dikembangkan kieserite, epsomite (magnesium sulfat alam) kieserite epsomite lain lain: zirconium silikatpanggang. bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi panggang: tidak aglomerasi aglomerasiilmenitenomor menteri kesan gan rep ubi uraian barang lain lain batu hara; kriket, avoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari satu hara. batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak aglomerasi: antrasit bituminus coal: batu bara bahan bakar lain laincenter! keuangan republik indonesia, ttd salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum kepala b tarian lh jij f(j t =: mum tirto nip ._:_4 ot il.ti" :::: bambang bojonegorogunaan, penggantian kerugian dan santunseksi, dan sub urusan izin membuka tanah dilingkupi pengawasan dan pengendalian pertanahanraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idumahan kawasan permukiman pertanahan seksi seksi seksi penggunaan, penggantian penyediaan perumahan legalitas dan pemberdayaan kerugian dan santunan permukiman seksi perencanaan dan penyerahan seksi seksi pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas prasarana, sarana, dan utilitas pertanahumahan, yang membawahi: seksi penyediaan perumahan: dan seksi perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas. bidang kawasan permukiman, yang membawahi: seksi legalitas dan pemberdayaan permukiman, dan seksi prasarana, sarana, dan utilitas. bidang pertanahan, yang membawahi: seksi penggunaan, penggantian kerugian dan santunan, dan seksi pengawasan dan pengendalian pertanahdan bidang pertanahancc.mengoordinasikan perumusmengoordinasikanumahannyediaan perumahan, perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitasumahan mempunyai uraian tugas: dilingkupiseksi perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana,rencanaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perencanaan dan penyerahan, dan utilitas umum, dan sub urusan sertifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dilingkupi legalitas dan pemberdayaan permukiman serta prasarana, sarana, dan utilitasawasan permukiman mempunyaidilingkupi legalitas dan pemberdayaan permukiman. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi legalitas dan pemberdayaan permukimseksi,dilingkupi prasarana, sarana dan utilitas. dalamrasarana, sarana,bagian kelima bidang pertanahan, dan sub urusan penggunaan tanah dilingkupi penggunaan, penggantian kerugian dan santunan, serta pengawasan dan pengendaliantanahan mempunyaidilingkupi penggunaan, penggantian kerugian dan santunan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun |
salinan spt daerah dan ketentuansekolah dasar yang selanjutnya disingkat adalah dilingkungan pemerintah kabupaten tanah laut. sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat smp adalah smp dipendidikanndidikan dan kebudayaan yaitu: upt taman kanak kanak terdiri dari: upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan pelaihari. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan jorong. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan bati bati. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan tambang ulang. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan taking. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan panyipatan. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan batuan. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan kitap. upt taman kanak kanak negeri pembina kecamatan batu ampar. upt sekolah dasar terdiri dari: ups negeri batuan. upt negeri batuan. upt negeri dalam. upt negeri ketapang. ups negeri kunyit. upt negeri kunyit. upt negeri pekalongan. upt negeri pekalongan. upt negeri riam pinang. upt negeri sungai bakar. upt negeri tanjung. upt negeri tanjung. upt negeri tanjung. upt negeri tebing siring. upt negeri tebing siring. upt negeri tebing siring. upt negeri tebing siring. upt negeri tirta jaya. upt negeri tirta jaya. upt negeri banyu orang. upt negeri banyu orang. upt negeri banyu orang. upt negeri bati bati. upt negeri bati bati. upt negeri bentuk darat. upt negeri bentuk darat. upt negeri bentuk darat. upt negeri bentuk kampung. upt negeri benua raya. upt negeri benua raya. upt negeri kait kait. upt negeri kait kait. upt negeri liang anggang. upt negeri liang anggang. upt negeri nusa indah. upt negeri nusa indah. upt negeri padang. upt negeri pindahan. upt negeri pindahan. upt negeri sumbangan. upt negeri ujung. upt negeri ujung. upt negeri ujung baru. upt negeri alur. upt negeri bawang. upt negeri bawang. upt negeri batu ampar. upt negeri buru. upt negeri damar lima. upt negeri pamit. upt negeri pamit. upt negeri pamit. upt negeri pamit. upt negeri durian bungkuk. upt negeri durian bungkuk. upt negeri gunung mas. upt negeri gunung melati. upt negeri gunung melati. upt negeri kilatan. upt negeri pantai linux. upt negeri tajau mulia. upt negeri tajau pecah. upt negeri tajau pecah. upt negeri bumi harapan. upt negeri handal pabrik. upt negeri binatang atas. upt negeri binatang bawah. upt negeri handal gayam. upt negeri handal maluku. upt negeri handal buruk. upt negeri handal buruk. upt negeri kura utara. upt negeri kura utara. upt negeri pantai harapan. upt negeri sungai rasa. upt negeri sungai rasa. upt negeri alur. upt negeri alur. upt negeri alurbatang. upt negeri jorong. upt negeri jorong. upt negeri jorong. upt negeri jorong. upt negeri muara asam asam. upt negeri sahur. upt negeri sahur. upt negeri sahur. upt negeri serangan. upt negeri bukit mulia. upt negeri bukit mulia. upt negeri bukit mulia. upt negeri kebun raya. upt negeri kebun raya. upt negeri kitap. upt negeri kitap kecil. upt negeri kitap kecil. upt negeri singapura. upt negeri mekarsari. upt negeri muara kitap. upt negeri muara kitap. upt negeri pandan sari. upt negeri pandan sari. upt negeri pandan sari. upt negeri pasir putih. upt negeri riam dungan. upt negeri riam dungan. upt negeri salaman. upt negeri salaman. upt negeri sebagian baru. upt negeri sumber jaya. upt negeri sumber jaya. upt negeri sungai cuka. upt negeri bawah layang. upt negeri handal negara. upt negeri handal negara. upt negeri kali besar. upt negeri kura. upt negeri maluku balin. upt negeri padang luas. upt negeri padang luas. upt negeri raden. upt negeri srikandi. upt negeri sungai bakau. upt negeri tambak karya. upt negeri tambak sarinah. upt negeri tambak sarinah. upt negeri batasan. upt negeri batasan. upt negeri batasan. upt negeri batu mulia. upt negeri batu mulia. upt negeri batu tungku. upt negeri batu tungku. upt negeri batu tungku. upt negeri bumi asih. upt negeri bumi asih. upt negeri kandangan baru. upt negeri kandang lama. upt negeri kucingkita. upt negeri panyipatan. upt negeri panyipatan. upt negeri panyipatan. upt negeri sukaraja. upt negeri tanjung dewa. upt negeri sambungantu atu. upt negeri bumi jaya. upt negeri bumi jaya. upt negeri gunung besar. upt negeri kampung baru. upt negeri karang taruna. upt negeri karang taruna. upt negeri karang taruna. upt negeri penahanan. upt negeri panggung. upt negeri panggung. upt negeri panggung baru. upt negeri pendaratanmuda. upt negeri sarang halang. upt negeri sumber mulia. upt negeri sungai riam. upt negeri sungai riam. upt negeri sungai riam. upt negeri tampang. upt negeri telaga. upt negeri telaga. upt negeri tungakaran. upt negeri ujung batu. upt negeri ujung batu. upt negeri baterai. upt negeri benua lawas. upt negeri benua lawas. upt negeri benua tengah. upt negeri benua tengah. upt negeri benua tengahkuala tambangan. upt negeri pagatan besar. upt negeri panggang. upt negeri panggang. upt negeri panggang. upt negeri panggang dalam. upt negeri tabanan. upt negeri tabanan. upt negeri tabanan. upt negeri taking. upt negeri taking. upt negeri telaga langsat. upt negeri bengkulu. upt negeri bengkulu. upt negeri gunung raja. upt negeri kayu abang. upt negeri martabat. upt negeri martabat. upt negeri pulau sari. upt negeri pulau sari. upt negeri sungai jelai. upt negeri sungai jelai. upt negeri sungai pinang. upt negeri tambang ulang. upt negeri tambang ulang. upt sekolah menengah pertama terdiri dari: upt smp negeri tambang ulang. upt smp negeri tambang ulang. upt smp negeri batuan. upt smp negeri batuan. upt smp negeri batuan. upt smp negeri batuanpanyipatan. upt smp negeri panyipatan. upt smp negeri panyipatanura. upt smp negeri kuraumi makmur. upt smp negeri bumi makmurbagian kedua kedudukan upt pada dinas pendidikan dan kebudaya pokok, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu upt taman kanak kanak paragraf susunan organisasi susunan organisasi upt taman kanak kanak terdiri atas: upt taman kanak kanak dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi uptaman kanak kanakaman kanak kanak. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt taman kanak kanak mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan operasional pengelolaan taman kanak kanakcc.taman kanak kanak, menetapkan perencanaan kinerja unit pelaksana teknis upt) taman kanak kanakpendidikan taman kanak kanakaman kanak kanak menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan unit pelaksana teknis upt) taman kanak kanakaman kanak kanaktaman kanak kanaklaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan mutu pendidikan taman kanak kanak, melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah, melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik, oo.pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuh kembangkan minat baca anak, mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah upt, melaksanakan inventarisasi barang asset daerah pada wilayah uptmelaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan, xx. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis upi) taman kanak kanaksekolah dasar paragraf susunan organisasi susunan organisasi upt sekolah dasar terdiri atas: upt sekolah dasar, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt sekolahdasar mempunyai tugas melaksanakandasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt sekolah dasar mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan operasional pengelolaan sekolah dasardasar, menetapkan perencanaan kinerja unit pelaksana teknis upt) sekolah dasaroordinasikan kegiatan dalam sekolah dasadasardasadasar,sekolah dasardasardasar, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran pendidikan sekolah dasardasarsekolah menengah pertama paragraf susunan organisasi susunan organisasi upt sekolah menengah pertama terdiri atas: upt sekolah menengah pertama, danmenengah pertamamenengah pertama. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt sekolah menengah pertama mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan operasional pengelolaan sekolah menengah pertamamenengah pertama, menetapkan perencanaan kinerja unit pelaksana teknis upt) sekolah menengah pertamasekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertamamenengah pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan sekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertama, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertamamenengah pertamaeselon, pengangkatan, dan pemberhentian kepala upt satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru. pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabatndidikan dan kebudayamudahkan pelaksanaan tugasa,taman kanak kanak kepala unit pelaksana teknis taman kanak kanak urusan tata usaha bupati tanah laut, kelompok jabatan fungsional ttd bambang alamsyahdasar kepala unit pelaksana teknis sekolah dasar urusan tata usaha bupati tanah laut, kelompok jabatan fungsional bambang alamsyah lampiran ii!urusan tata usaha bupati tanah laut, ttd kelompok jabatan fungsional bambang alamsyah |
kas salinan eng tastanah laut, perlu menetapkan jadwal retensi arsip fasilitas non keuangan dan non kepegawai sebagai lembaga kearsipan daerah. instansi adalah dinas badan kantor kecamatan lembaga lingkungan pemerintah kabupaten tanah lautintim pemusnahan arsip instansi adalah tim pemusnahan arsip instansi yang bertugas untuk melaksanakan pemusnahan arsip instansi dan berkoordinasi dengan skpd yang terkait. tim pemusnahan arsip kabupaten adalah tim pemusnahan arsip kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan pemusnahan arsip kabupaten dan berkoordinasi dengan skpd yang terkait. bab jadwal retensi arsip jadwal retensi arsip fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian pemerintah kabupaten tanah laut ini dipakai sebagai pedoman dalam penyusutan arsip lingkungan pemerintah kabupaten tanah laut. jadwal retensi arsip fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian(nomor), kolom jenis arsip , kolom jangka waktu simpan retensi) aktif dan inaktif :dan kolom keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen atau dinilai kembali. bab iii penyusutan arsip bagian kesatu umuminstansi. penyusutan arsip fasilitas non keuangan dan non kepegawaian meliputi kegiatan pengurangan arsip bidangdengan cara memindahkan arsip in dan menyerahkan arsip statis dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten tanah laut. setiap satuan unit organisasi lingkungan pemerintah kabupaten tanah laut dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip arsip non keuangan dan non kepegawaian pemerintah kabupaten tanah laut sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada ketentuan ketentuan dalam peraturan bupati ini. bagian kedua pemindahan arsip inaktif pemindahan arsip inaktif dari unit pengolahinaktif daridinas perpustakaan dan kearsipanfasilitasi non keuangan dan non kepegawaian pemerintah kabupaten tanah lautkabupaten. pelaksanaan pemusnahan arsip bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam yang potensinya (sepuluh) tahun atau lebih ditetapkan oleh bupati. pemusnahan arsip disaksikan oleh tim pemusnahan arsip kabupatentangani oleh tim pemusnahan arsip kabupaten. pembentukan tim pemusnahan arsip instansi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. pembentukan tim pemusnahan arsip kabusa, nip,ode etik bagian pengadaan barang dan jasa daerahbagian pengadaan barang dan jasa daerahkode etik bagian pengadaan barang dan jasfungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai, yang ditetapkan melalui surat keputusan jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang. pengelola pengadaan barang jasa adalah pegawai negeri sipil yang bersertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah lingkungan bagian pengadaan barang dan jasa yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia. kelompok kerja pengadaan selanjutnya disebut pokja adalah tim yang terdiri atas pejabat struktural atau pengelola pengadaan barang jasa ataulingkungan bagian pengadaan barang danjasabagian pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat bpb adalah salah satu bagian pada sekretariat daerah kabupaten tanah laut yang bertugaskode etik bagiandalam melaksanakan kegiatan pemilihan penyediasekretariat daerah kabupaten tanah laut$, jasa konsultansi dan jasa lainmelalui sekretaris daerahkomite etik kepada bupati melalui sekretaris daeraholeh inspektur kabupaten tanah laut, (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh kepala bagian pengadaan barang dan jasa, (tiga) orang anggota, yang terdiri dari unsur bagian hukum, unsur bagian kepegawaian, dan unsur bagian pengadaan barang dan jasateknis, media masa dan atau pihak lain diluar bpb dengan pemanggilan para pihak. pengumpulan bukti.komite etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepadmelakukan pelanggaran kode etikpb: dan cc. penghentian tunjangan kinerja daerah paling kurang (tiga) bulpbpb selaku sekretaris komite etik. bab viii pembiayapb. bab ketentuan lain lain kode etik yang diatur dalam peraturan bupati ini juga berlaku kepada setiap orang yang menjadi narasumber dan atau tenaga ahli lingkup bpbaan alfirial, sa, syahrial nurdin nip, berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor |
st) salinan sar,@):lpahusus anggaran perjalanan dinas pada kegiatan teknis direalisasikan tanpa memperhatikan volume dan harga satuan sepanjang dana untuk perjalanan dinas tersebut masih terseddan ) salinan sps ksan eta kabupaten tanah laut, alfirial, sa, syahrial nurdin nip. berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor |
salinan a ,g dibahwlembarantujuh puluh persen) dan add sebesar (tiga puluh persen) dari jumlah add. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, tahap (kedua), pada bulan juli sebesar (lima puluh per seratus). dalam hal terjadi perubahan penambahan pagu add, desa dan desa dalam tahun anggaran berjalan, penyaluran dilakukan dengan ketentuan apabila telah dilakukan penyaluran tahap (pertama) sebagaimana dimaksud pada huruf dengan pagu sebelum perubahan, penyaluran dilakukan pada tahap (kedua) sebagaimana dimaksud pada huruf terhadap jumlah selisih antara pagu perubahan dengan jumlah penyaluran tahap (pertama). apabila telah dilakukan penyaluran tahap (pertama) dan tahap (kedua) sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan pagu sebelum perubahan, penyaluran dilakukan terhadap jumlah selisih antara pagu perubahan dengan jumlah penyaluran tahap (pertama) dan tahap (kedua). ketentuan huruf dan diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikutcc.an camat yang bersangkutan secara berjenjang. untuk penyaluran add, desa dan desa tahap (pertam dan desa tahap (kes5) untuk penyaluran add, desa dan desa sebagaimana dimaksud pada huruf tanpa penyampaian syarat penyaluran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyampaian syarat sebagaimana dimaksud dalam dandan diterima oleh bupati cg. kepala duka melalui kepala bmrep gan aslinya sekretarissak nba hrubah., tambahan lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor .):hurufsembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), desa sebesar rp. (lima ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuhmak lisertifikat hasil uji laboratorium lingkungan hiduperbitan sertifikat hasil uji laboratorium lingkungan hiduperbitan sertifikat hasil uji laboratoriumerbitan sertifikat hasil uji laboratoriumertifikat hasil uji laboratorium lingkungan hidup auntuk mengamati secara detail suatu contoh dengan cara menguraikan komponen komponen pembentuknya atau penyusuerbitan sertifikat hasil uji laboratorium lingkungan hidupcap ttd alfirial, sh, abdullah nip. berita daerah kabupaten tanah laut tahun nomor |
wali kota tasikmalaya provinsi jawa barat peraturan wali kota tasikmalaya nomor tahun rencana aksi daerah pengarusutamaan genderyelenggarakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu melaksanakan strategi pengintegrasian gender dalam proses penyusunan kebijakan kota tasikmalaya, bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan rencana aksi daerah pengarasutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional, implementasi dan terukurwali kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakaksi daerah pengarasutamaan gender kota tasikmalaykakota tasikmalaya. rencana kerja pembangunan daerah kota tasikmalaya yang selanjutnya disebut rkd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode (satu) atau disebutdari berbagai perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. bab maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pug sehingga masyarakat memiliki akses, manfaat dan dapat berperan dalam setiap tahapan proses pembangunan daerah. peraturan wali kota ini dibentuk dengan tujuan untuk: memberi arah bagi pelaku pembangunan dalam upaya melaksanakan pug, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan ketahanan keluarga: cakupan, cc. sistematika: dan pemantauan dan evaluasi. bab kedudukan rencana aksi daerahbab cakupan rencana aksi daerah pug meliputi penguatan kelembagaan pug, sosialisasi pug, implementasi dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pug. rencana aksi daerah pug sebagaimana dimaksud pada menjadi tolok ukur pencapaian pug. bab sistematika rencana aksi daerah pug disusun dengan sistematika sebagai berikut a.kota,perangkat daerah dan lembaga lain yang terkait dalam mendukung dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian, ukuran keberhasilan per triwulan yang memuat target target, sasaran yang jelas dan terukur direncanakan untuk dicapai setiap triwulanyang diisi secara subyektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing masing aksi, keterangan yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala dari masing masing pelaksanaan aksi. rencana aksi daerahantauan dan evaluasi wali kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah pugsesuai tugas dan fungsiiksan hasanuddin berita daerah kota tasikmalay;;an turn hana salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal kementerian perdagangan kepala biro hukum, . *uraian termasuk dalam pos tarif harga patokan ekspor (hpe)us$ uraian termasuk dalam pos tarif harga patokan ekspor (hpe) serpih kayu kayu dalam bentuk keping atau pecahan wood chips particle) us$ ton kepingan kayu (chipwood) us$ tons d meranti us$ merbau us$ rimba campuran us$ sentimen lainnya eboni us$ jati us$ hutan tanaman: pinus dan gmina us$ akasia us$ sengon us$ karet us$ balsa, eukaliptus, dll) us$uraian termasuk dalam pos tarif harga patokan ekspor (hpe) penampang lebih dari mm2 s d mm2 dari jenis: merbau us$us$ meranti putih us$ meranti kuning us$ kulit sangat dan kulit mentah dari wan: sapi dan kerbau ex4101. us$ biri biri domba us$ lembar kambing us$ lembar sangat dan kulit picked dari wan: sapi dan kerbau us$ square feet biri biri domba us$ square feet uraian termasuk dalam pos tarif harga patokan ekspor (hpe) kambing us$ square feet kulit disimak wet blue) dari hewan: sapi dan kerbau us$ square feetpos tarif harga patokanu.'s september septemolio pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia africa s choickhan banaspati pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesiapoll laras al arabiqkubah pt. berkah emas sumber terang pt. berlian eka sakti tangguh, pt. berkah emas nama merek pemilik merek diproduksi sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu al koda kubah semarangantena pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palmarea pt. cisadane raya chemicals pt. cisadane raya chemicals.arena palmbater pt. pacific medan industri pt. pacific medan industribasan pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri bosan pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia bukit zaitun pt. multi nabati sulawesunaken pt. salim thomas pratama tbk. pt. salim thomas pratama tbk.ar pt. asianagro agungnya pt. asianagro agungnyaal ir. haryanto tjokrosetio pt. citra neutrino langgeng captain brand pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia caroline pt. megasurya mas pt. megasurya mas mater kingcbr choco bahari karim pt.emara pt. panca nabati prakarsa pt. panca nabati prakarsa centurychap farmas hylum karan kumar melani pt. inno wangsa oils fatsaroli pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo crc plus pt. cisadane raya chemicals pt. cisadane raya chemicals.cup pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesimai pt. warnai sentosa cooking oil pt. damai sentosa cooking oil dunia pt. damai sentosa cooking oil pt. damai sentosa cooking oil darling pt. berkah emas sumber terang pt. berlian eka sakti tangguh, nama merek pemilik merek diproduksi motherelima pt. salim thomas pratama tbk. pt. salim thomas pratama tbk. delta pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrirmaga ir. well sugiarto pt. sukses inti pertama devon3hn kurdi pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri dunia donut holder llcnas pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleoliza s premiumteyaz pt. pacific medan industri pt. pacific medan industriureka pt. megasurya mas pt. megasurya mas nama merek pemilik merek diproduksilcon pt. permata hijau palm oleopt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia fair pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri firman pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia ferrous pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesiaive stars pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia bola pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri fortune pt. sinar alam permai____________devicegreenredbacknum karim pt. bina karya prima rais well backnum karim pt. bina karya prima frlndonesia tbk.;indonesia pt. royal industries indonesia gentleosta pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri ggold pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia golden chef pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesiaseal pt. asianagro agungnya pt. asianagro agungnya nama merek pemilik merek diproduksi golden spontaste a777wgodfrey pt. musim mas pt. musim mas godfrey pt. musim mas pt. musim mas godfrey pt. musim mas pt. musim masco pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri gul bangco pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia goul banco pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri grain d nama merek pemilik merek diproduksi s pt. megasurya mas pt. megasurya mas heart and higienis backnum karim pt. bina karya primahi!bahari karijahan pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri jahan bahar narang pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesiapt. pacific medan industri jersey pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm olly claro pt. mike oleo nabati industri pt. mike oleo nabati industri juliannayenat pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia kadbanoo pt. pacific medan industri pt. pacific medan industriamil pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri karena pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri koloid pt. royal industries indonesia pt. royal industrieslndonesia krusial pt. royal industries indonesia pt. royal industrieslking brand pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo king chief pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrikitchen king pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia koning backnum karim pt. bina karya prima koolbano pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia korl pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia kunci mas pt. smart tbk. pt. smart tbk.indonesia pt. royal industries indonesia lamar pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia lama pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia coqele pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrim raharjo sapto aji pt. multi guna gas lion kinpt. permata hijau palm oleo lum pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia lucu pt. kurnia tunggal nugraha pt. kurnia tunggal nugrahao pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo madan victor pt. musim mas pt. megasurya mas madina pt. royal industries indonesia pt. royal industriesalmbater pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrihakam pt. salim thomas pratama tbk. pt. salim thomas pratama tbk. ma1wand pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia majukan pt. panca nabati prakarsa pt. panca nabati prakarsa nama merek pemilik merek diproduksi malaka pt. royal industries indonesia pt. royal industriess pt. multi guna gas pt. multi guna gas manilaco polo pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia margaret pt. megasurya mas pt. megasurya maszhab pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesiamarina palm klein pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri maro pt. berkah emas sumber terang semakulin pt. asianagro agungnya pt. asianagro agungnya mashima pt. pacific medan industri pt. pacific medan industript. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia medali pt. asianagro agungnya pt. asianagro agungnyara pt. smart tbk. koto backnum karim pt. bina karya prima minnato backnum karim pt. bina karya primanama merek pemilik merek diproduksibacknum karim pt. bina karya prima karan kumar melani pt. inno wangsa oils fats; pt. berkah emas sumber terang; berlian eka sakti tangguh; batara elok semesta terpadu; pt. permata hijau palm oleo mr. coo haqma pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri neo pt. sayap mas utama pt. karya indah alam sejahtera neptune pt. miliar nabati indonesia; pt. berkah emas sumber terang semarang; pt. batara elok semesta terpadu gresik;ilina pt. royal industries indonesia pt. royal industriesve grove pt. megasurya mas pt. megasurya mas olly pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri omar pt. musim mas pt. musim masrita oil pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri oriental pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia owa pt. royal industries indonesia pt. royal industriesnama merek pemilik merek diproduksi palm drofat pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri paman palmbater pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrinama merek pemilik merek diproduksimusim mas pt. musim mas or pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri pohon kelapa sawit pt. sawit asahan tetap utuh pt. sawit asahan tetapraga golabe pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia rail pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia raihan pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia rajah pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo red sept. pacific medan industri pt. pacific medan industri rekam pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri ree masterhpalm pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia rika pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia rikl'ita pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri ritz backnum karim pt. bina karya prima rizzoli ir. haryanto tjokrosetio pt. citra neutrino langgeng rona pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia robise brand cv. bumi waras pt. tunas baru lampungpt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleospoon pt. megasurya mas pt. megasurya mas royal umbrella pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo roti pt. pacific medan industri pt. pacificby ir. haryanto tjokrosetio pt. citra neutrino langgeng rupchanari pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrif oil pt.indonesia pt. royal industries indonesia sahaja raharjo sapto aji pt. multi guna gas sahabat mas pt. golden union oil pt. golden union oil sahabat pt. golden union oil pt. golden union oilntuario pt. royal industries indonesia pt. royal industrieslndonesia satwa pt. pacific medan industri pt. pacific medan industpt. permata hijphire ir. haryanto tjokrosetio pt. citra neutrino langgeng tang tenera, pt. sentana prima unggul, pt. inti mas abadi sampai ir. haryanto tjokrosetio pt. citra neutrino langgeng sedap pt. wings surya pt. karya alam indah semesta sedih oil pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesinse pt. megasurya mas pt. megasurya mas shabbir pt. royal industries indonesiam al tarif pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia suami pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia harshad pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia serba pt. pacific indo dairy pt. pacific medan industri sup thumb device pt. ultimas nabati asahanlang mba talbait pt. royal industries indonesia pt. royal ks karan kumar melanipt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo sleman pt. pacific medan industript. musim mas pt. mike oleo nabati industri suco lukisan pt. musim mas pt. mike oleo nabati industri sunsindonesiadelicioaj pt.nama merek pemilik merek diproduksi etawon pt. tunas baru lampung pt. tunas baru lampung taylor s pt. megasurya mas pt. megasurya mas tata pt. royal pt. musim mas pt. musim mas tiles pt. asianagro agungnya pt. asianagro agungnya topaz ir. haryanto tjokrosetio pt. citra neutrino langgeng top saradekey pt. permata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo nama merek pemilik merek diproduksipermata hijau palm oleo pt. permata hijau palm oleo tropical backnum karim pt. bina karr maid pt. pacific medan industri pt. pacific medan industrisia pt. pacific medan industriensi ir. well sugiarto pt. sukses inti pertamaeg fri pt. pacific medan industri pt. pacific medan industri victory; pt. inno wangsa oils fats nama merek pemilik merek diproduksi vico pt. kurnia tunggal nugrahavita backnum karim pt. bina karya prima vita karan kumar melani pt. inno wangsa oils fats,tal pt. megasurya mas pt. megasurya mas hitam pt.tas pt. asianagro agungnya pt. asianagro agungnya viva juga pt. pacificla pt. megasurya mas pt. megasurya mas, pt. musim mas vila choco pt. megasurya mas pt. megasuryapt. royal industrieslndonesia pt. royal industrieslndonesia wahab (with candle picture) pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesiawangsatan pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia well pt. kurnia tunggal nugraha pt. kurnia tunggal nugraha wfrogrammyoyo merah, putih)rbhd equatorial guinea pt. pacific medan industriturkmenistan) pt. pacific medan industrinama merek pemilik merek diproduksiceafghanistan pt. pacific medan industriltd., singapore pt. musim mas agama general trading concept pt. smart tbk africa s choice square group sdn bhd, malaysia pt. smart tbk agroleader saritrees monta trading yemen pt. pacific medan industri akhtar belati smart for marketing trade yemen pt. pacific medan industri al arabi harafiah natural resources sdn bhd pt. cisadane raya chemicals al arabi laila harafiah natural resources sdn bhd pt. multi guna gas label global leading company limited yemen pt. pacific medan industri aldaaysi ali bahrain pt. pacific medan industri dansha halakhah for trading and indus yemen pt. pacific medan industri shaheer berakar trading distribution, syriaic ethiopia) pt. pacific medan industri layar lyyemen pt. pacific medan industri nabi pensil transnational lda angola) pt. pacific medan industri sad sadlthalat minaret limited sirkuit company turki pt. pacific medan industri nama merek pemilik merek diproduksi assad able perfect sdn. bhd. pt. able commodities indonesia assad sad shalat ihracat sana minaret limited tiket turkey pt. pacific medan industri nabi doc international sdn bhd, iraq pt. pacific medan industri sama mani vegetable oils derivatives co. l.l.c) pt. pacific medan industri, pt. karya indah alam sejahtera say three brother marga mohamed abdelmoneam ahmed egypt pt. pacific medan industri al sama louis dreyfus company asia pte ltd pt. karya indah alam sejahtera sami sami sharifian company, afghanistan pt. pacific medan industryemen pt. pacific malamiyemen pt. pacific medan industri al jazeera yemen company for hee and soap industry cgi) pt. pacific medan industri al maarten media shall bros for trading investment co. ltd yemen pt. pacific medan industri al maarten virgo oils fats pte. ltd. pt. permata hijau palm oleo al khalid mohammed gaya alami afghanistan pt. pacific medan industri khalid zebra wafat afghanistan pt. pacific medan industri halaman hajjawi international trading turkey pt. pacific mnama merek pemilik merek diproduksi alim virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleo_______ltd., singapore pt. musim mas alma general trading limited uganda pt. pacific medan industri alma daly gida kimyallac amb san tic ltd sti, turkey pt. smart tbk almmedan industri wahid taher quraisy ltd afghanistan pt. pacific medan industri madya saif ahmed harman for import yementrading yemen pt. pacific medan industrindonesia pt. permata hijau palm oleogeneral trading cooling yemen pt. pacific medan industri almosawer asas global commodities sdn. bhd afghanistan) pt. pacific medan industrltd pt. karya indah alam sejahtera ani refworld marketing sdn bhd pt. inno wangsa oils fats ani refworld ghana pt. pacific medan industri smart tbk anita cristo s.a. pt. smart tbk nama merek pemilik merek diproduksi anita inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim masvisakhapatnam pt. pacific medan industriltd, egypt pt. pacific medan industri arman arman masud sabzawaiy co. ltd afghanistan) pt. pacific medan industri aroma moi international singapore)a sajdah mani vegetable oils derivatives co. lie oman) pt. pacific medan industri asal hajjawi international trading yemen pt. pacific medan industri atta atta afgan madina afghanistan pt. pacific medan industri awalkulbano sami sharifian company afghanistan pt. pacific medan industrirwanda pt. pacific medan industri b&h b&h bakery distributor oakland port, usa pt. pacific mnama merek pemilik merek diproduksi bahar inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim masltd pt. karya indah alam sejahteramedan industri balika ragawi trading corp yemen pt. pacific medan industri bbs grand nourriture international, philippines pt. smart tbk belle mere acap pte ltd pt. karya indah alam sejahtera, pt. asianagro agungnycompany pt. tunas baru lampungyemen pt. pacific medan industri bintang periskop development investment lda pt. inti mas abadi bintang timor food unipessoal lda pt. tunas baru lampung bita skender order import export turkey) pt. pacific medan industri blanco aandatta ltd., uk. pt. smart tbk blue girl yemen company for hee and soap industry cgi), yemen pt. pacific medan industri haber hajjawi international trading yemen pt. pacific medan industrltd., singapore pt. musim mas boa appetite multi commodity international ltd. pt. karya indah alam sejahtera nama merek pemilik merek diproduksi bokylin fujian zhoudachu imp exp trade xiamen china pt. pacific medan industri bokylin fujian kanan shanghai food co.,ltd china pt. pacific medan industrimedan industri bong metres holding international, ltd. america pt. pacific medan industriafghanistan pt. pacific medan industrivietnam pt. smart tbk mater king louis dreyfus company asia pte. ltd. pt. karya indah alam sejahterasmart tbk chef super value store limited pt. tunas baru lampung chef cinco industries sdn bhd jordan pt. pacific medan industriguyana pt. pacific medan industri chef hilippines pt. smart tbk mega win co. ltd, myanmar pt. smart tbk coco monde sarinama merek pemilik merek diproduksi crown eeeeee trade sdn bhd pt. permltd. pt. permata hijau palm oleo, pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolin) dunia moi international singapore) pte. ltd pt. karya indah alam sejahtera, pt. able commodities indonesia, darling mother louis dreyfus company asia pte ltd pt. karya indah alam sejahtera dawn margarin rahim food pakistan pt. pacific medan industrieluxe karan kumar melani icc indonesia pt. permata hijau palm oleo rica katha international sdn bhd mozambique pt. pacific mmdiana multi commomedan industri diena able perfect sdn bhd pt. able commodities indonesia, pt. permata hijau palm oleo dima ew. corporation trading pte ltd pt. sentana prima unggul,angola) pt. pacific medan industri nama merek pemilik merek diproduksi dora mega win company limited, myanmaraction multi commoha cinco industries sdn bhd jordan pt. pacific medan industri duke q pt. pacific medan industri e.r.a refworld marketing sdn bhd pt. inno wangsa oils fats eagle louis dreyfus compltd pt. inno wangsa oils fats elnakhla novanto lda pt. smart tbk ellaelvis moi international singapore) pte. ltd. pt. able commodities indonesia elvis maxwell asia) pte ltd madagascar pt. pacific medan industriment investment lda pt. inti mas abadi enak timor food unipessoal lda pt. tunas baru lampung nama merek pemilik merek diproduksikingdom pt. smart tbke ltdltd, angola afrika pt. pacific mafghanistan) pt. pacific medan industrifati brand louis dreyfus company asia pte. ltd pt. karya indah alam sejahtera feast rouge pt. karya indah alam sejahtera feast rouge nigeria pt. pacific medan industri lestin 01fields about industrial trading investment group yemen pt. pacific medan industri nama merek pemilik merek diproduksi fino segoe pte ltd. pt. permata hijau palm oleo five star rougee bul bido uganda limitedisco e fresh inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim masgaston, croatiindonesia pt. permata hijau palm oleono watanmal boolchand co. ltd pt. smart tbk gitabano sami sharifian company afghanistan pt. pacific medan industri globus periskop development investment lda pt. prima unggul, pt. inti mas abadi nama merek pemilik merek diproduksigloria rouge nigeria pt. pacific medan industri g.l.d. yassin ali general trading llc somalia pt. pacific medan industript. musim mas gold paman m s paman model sabzewari, afghanistan pt. pacific medan industrimedan industri golden kamariah yemen company for hee and soap industry cgi), yemen pt. pacific medan industri golden light straits pte ltd pt. tunas baru lampung golden oil loyalis limited, hong kmedan industri goldstar inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim masjordan pt. pacific medan industri;afghanistan pt. pacific medan industri grain dmulti guna gas nama merek pemilik merek diproduksiindustry cgi), yemen pt. pacific medan industri greenland mohammed mayor kaid& for trading yemen pt. pacific medan industri green lands louis dreyfus company asia pte. ltd. pt. karya indah alam sejahtera;brand grow well agro pte. ltd. pt. karya indah alam sejahtera gul bang sedih zai ltd afghanistan) pt. pacific medan industri gulf farms roommate man consumer pt. inti mas abadisaudi arabia) pt. pacific medan industriugandameadows union pt. asianagro agungnya pintar year pintar trading co., ltd., myanmar pt. smart tbk home chef union pt. asianagro agungnya huda iman impor general trading pt. inno wangsa oils fats nama merek pemilik merek diproduksi humile d orhumile d uae pt. smart tbkangola pt. pacific medan industri&jllcltd., singapore pt. musim mas jimmy s kitchen new era ent ltd pt. tunas baru lampung jimmy s kitchen virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleo nama merek pemilik merek diproduksi jolie damltd pt. karya alam indah sejahteramsterboer food traders, the netherlands pt. smart tbk jpb able perfect sdn bhd pt. able commoindustry yemen) pt. pacific medan industrikasi mech marketing sdn bhd pt. permata hijau palm oleo kao quanzhou onsen credit trade china pt. pacific medan industrico. ltd. pt. pacific mking s miliar trading china) pte. ltd.ng s choice chia kim lee food industries pte ltd pt. permata hijau palm oleo king oil mandalay aung pt. smart tbk kingdom virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleo nama merek pemilik merek diproduksi kingdom icc oils and fats fzc pt. inno wangsa oils fats kosmo vandal international foods limited gambia pt. pacific medan industriafghanistan) pt. pacific medan industri kulltd pt. karya indah alam sejahterapt. musim masmodities indonesia vita louis dreyfus compmedan industriqltd., singapore pt. musim maslion globe chia kim lee food industries pte ltd pt. permata hijau palm oleo s gold able perfect sdn bhd pt. able commodities indonesia mcompany pt. inno wangsa oils fatsyemen pt. pacific medan industri matbenin pt. pacific medan industri mama societe anil sar africa olam international limited, singapore pt. karya indah alam sejahtera,ama africa 01am south africa pty) ltd. madagascar pt. pacific medan industriata hijau palm oleo many food service able perfect sdn bhd pt. able commodities indonesialtd., singapore pt. musim mas master masterbaker marketing fico saudi arabia pt. pacific medan industriltd pt. megasuiya masmodities indonesia nama merek pemilik merek diproduksi megewah moi international singapore) pte. ltd pt. able commodities indonesia mewah virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleo mgj mustapha allow& sons gambia pt. pacific medan industri mia dasar trading pte. ltd pt. priscolin milano mathworld industries limited pt. permata hijau palm oleo milano ohm import export pte ltd majunya port pt. pacific medan industrimoisapi meta uganda limited uganda pt. pacific medan industri model m s paman model sabzewari, afghanistan pt. pacific medan industri momen inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim mas mom s choice trans wynn group companies pt. bina karya prima nama merek pemilik merek diproduksi2 rougepany asia pte ltd pt. karya indah alam sejahteraafghanistan pt. pacific medan industribhd pt. cisadane raya chemicals; pt. inno wangsa oils fat percaya inter continental oils fats pte.gpt. musim masuzbekistan pt. pacific medan industri noor ary rustam afgan ltd afghanistan pt. pacific medan industrigrenadines pt. pacific medan industri nuri louis dreyfus comp, pt. smart tbk, pt. tunas baru lampung _____o1lku singapore jurong intipt. musim masrais trading saru, madagascar pt. inno wangsa oils fats orita ets. baba ahmed issa pt. smart tbk oritorita moi international singapore) pte ltd pt. able commomodities indonesialimited senegalyemen pt. pacific medan industrimyanmar pt. smart tbk pika guna trading yemen pt. pacific mmedan industri qbbnama merek pemilik merek d1produksyemen pt. pacific medan industriltd., singapore pt. musim mas riki pure vegetable oil mcd general trading llc pt. asianagro agungnya rinci urumqpt. musim maslimited, yemen pt. smart tbk royal umbrella abdul aziz mohammed saif for trading yemen pt. pacific medan industri rupa alam hajjawi international trading germany pt. pacific medan industrimalaysia pt. smart tbk.ltd. pt. able commodities indonesia; pt. karya indah alam sejahtera safe impact import and export ltd ganda afrika pt. pacific medan industri pahalpahala virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleo+ ari food saru congo pt. pacific medan industri sante bumbu oil inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim masa pt. smart tbk sante bumbu oil multi commoltd pt. karya indah alam sejahtera; pt. berkah emas sumber terang; pt. batara elok semesta terpadu; berlian eka sakti tangguh satelite cairo trade for supplies egypt mesir) pt. pacific medan industri satellito general trading limited uganda pt. pacific medan industri nama merek pemilik merek diproduksmillennium bakery ptycompany, somalia pt. inno wmodities indonesia sophie vandal international foods limited gambia pt. pacific medan industri sirah al faqih for general trading aden branch yemen pt. pacific medan industri sister aandatta limited, pt. smart tbkrougeinama merek pemilik merek diproduksi sona olam international limited py. karya indah alam sejahtera sona 01am south africa pty), ltd, angola pt. pacific medan industri sona louis dreyfus company asia pte ltd pt. permata hijau palm oleonetherlands pt. smart tbkkazakhstan pt. pacific medan industri suami vandal international foods limited equatorial guinea pt. pacific medan industri sunsite sekira pte ltd pt. tunas baru lampung sunny day bcc foods company limited pt. tunas baru lampungltd pt. permata hijau palm oleo super amigo) super delicious inter continental oils fats pte. ltd., singapore pt. musim mas super delicious multi commodity international ltd. pt. smart tbk, pt. inti mas abadi,delicious mci trading f.z.e pt. inno wangsa oils fats super delicious multi commodity international ltd mari tina pt. pacific medan industri super delicious multi commodity international pte ltd pt. tunas baru lampung nama merek pemilik merek diproduksltd pt. karya indah alam sejahtera super logo icc oils and fats fzc pt. inno wangsa oils fatslogo virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleo, pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolin)afghanistan) pt. pacific medan industri) arcade ecg pazarlama gida shalatie, djibouti pt. pacific moil sub sahara tradingtamu louis dreyfus company asia pte ltd pt. permata hijau palm oleo temple louis dreyfus compcarrier, haitiindonesia pt. permata hijau palm oleonama meter pemilik meter diproduksighana pt. pacific medan industris nabati asahan miliar group) ufc hari fiesta southeast asia food, inc ph) pt. ultimas nabati asahan miliar group)iltd pt. permltd pt. karya indah alam sejahtera, asianagro agungnya, pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolin) valorrefworld marketingtanzania pt. pacific medan industri nama merek pemilik merek diproduksimadagascar pt. pacific medan industri viva mathworld industries limited pt. permata hijau palm oleo vys icc oils and fats fzc pt. inno wangsa oils and fats vy hajjawi international trading yemen pt. pacific medan industri wahab fair wahab ltd. zain bashir ltd fair wahab group companies) afghanistanltd. pt. able commodities indonesafghanistan) pt. pacific mmedan industri wfp (world food programme) united nations, rome, italy pt. smart tbk nama merek pemilik merek diproduksiisco emyanmar pt. smart tbktanzania pt. pacific m yes cura palm oils fats pte, ltd pt. inno wangsa oils fats lima quanzhou onsen credit trade china pt. pacific medan industri stmaafghanistan) pt. pacific medan industri zam zam zamzam sari, benin pt. smart tbk zaranama merek pemilik merek diproduksi$s! tahun tentang komisi perlindungan anakdibentuk komisi perlindungan anak daerah kabupaten musi banyuasiusi banyuasin tentang komisi perlindungan anak daerkeputusan komisi perlindungan anak indonesia nomor sk kpai tentang pedoman pembentukan komisi perlindungan anak daerah, lampiran peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tanggal april. tentang komisi perlindungan anak daerah kabupaten musi banyuasin struktur organisasi komisi perlindungan anak daerah kabupaten musi banyuasin wakil ketua pokja pokja pokja pokja pokja bidang bidang bidang bidang data bidang kajian pengawasan sosialisasi dan hasan, pengaduan dan informasi dan telaah monitoring advokasi evaluasi kepala sekretariat pad (es.iii) kasubbag perencanaan kasubbag data dan pit. bupati musi banyuasin beni werneri memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang komisi perlindungan anak daerah kabupaten musi!musi banyuasiomisi perlindungan anak daerah yang selanjutnya disebut pad adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak kabupaten musi banyuasinanak agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh kpa daerah. advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak. advice adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari komisi perlindungan anak daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak. mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak. dengan peraturan bupati ini dibentuk komisi perlindungan anak daerah pad) kabupaten musi banyuasin. tujuan pembentukan komisi perlindungan anak daerah pad) adalah untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak daerah. bab kedudukan dan tugas pokok pad bagian kesatu kedudukan kpa daerah merupakanertanggungjawaban umum pad dilakukan kepada bupati musi banyuasin melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. hubungan pad dan kpai bersifat koordinatif, konsultatif dan integratif. bagian kedua tugas dan fungsi kpa daerah mempunyai tugas: melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak daerah, memberikan masukan dan usulan kepada bupati: menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak daerahiii susunan organisasi dan keanggotaan susunan organisasi kpa daerah terdiri dari: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota: dan (lima) orang anggota. keanggotaan kpa daerah berasal dari unsur pemerintpad diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapatkan pertimbangan dewan perwakilan rakyat daerah untuk masa jabatan (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah melalui proses seleksi untuk (satu) kali masa jabatan. pad dapat menunjuk tim ahli yang memahami perlindungan anak apabila diperlukan, untuk membantu kelancaran anggota pad dalam melaksanakan tugasnya. dalam rangka mendukung kelancaran kerja kpa daerah dapat membentuk kelompok kerja pokja) yang dapat membantu kelancaran tugas, sesuai dengan kebutuhan antara lain bidang sosialisasi dan advokasi, bidang pengaduan, bidang data dan informasi, bidang kajian dan telaah, dan bidang pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan. bab pemilihan pengangkatan pemberhentian, dan penggantian antar waktu pad bagian kesatu pemilihan pemerintah daerah membentuk dan menetapkan tim seleksi calon anggota pad yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi yang bersifat hoc. tim seleksi daerah untuk calon pad ditetapkan oleh bupati. persyaratan kriteria tim seleksi dan mekanisme rekrutmen anggota kpa daerah ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang urusan perlindungan anak. bagian kedua pengangkatan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota paragraf pengangkatan anggota pad bupati menetapkan calon anggota pad setelah mendapat pertimbangan dprd untuk diangkat menjadi anggota pad. pengangkatan dan penetapan anggota pad dilakukan dengan surat keputusan bupati untuk jabatan tahun dengan tembusan kpai. berdasarkan surat keputusan tersebut maka dilakukan proses pengukuhan dan disaksikan oleh kpai. paragraf pemberhentian dan penggantian antar waktu keanggotaan pad berhenti apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter, diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap, melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik pad, dan habis masa jabatan lima) tahun. penggantian yang dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf diusulkan melalui sekretaris daerabupatibupati untuk ditetapkan menjadi anggota pad. bab kesekretariatan dalam melaksanakan tugasnya pad dibantu oleh sekretariat. sekretariat pad dipimpin oleh kepala sekretariat, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pad. sekretariat pad dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada lingkungan sekretaris daerah atau dibawah perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.pad. sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perlindungan anakmaupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perlindungan anakbupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang urusan perlindungan anakstruktur organisasi pad, sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini. bab vii pembiayaan honor anggota pad ditetapkan dan dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah apbd) kabupaten musi banyuasin. dukungan dana program, fasilitasi kerja dan operasional pad disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten musi banyuasin. pegawai sekretariat pad diatur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.. pad dapat menggali dana masyarakat melalui gerakan kepedulian sosial yang tidak mengikat bagi perlindungan anak kabupaten musi banyuasin. bab viii ketentuan penutup pasaitua kp4prt pit. bupati musi banyuasin ng, beni werneri diundangkan sedayu padatanggal p''njamin keberlangsungan pelayananagayang membidangi kepegawaian rsud malinau sebagaimana dimaksud pada menyerahkan perencanaan formasi kebutuhan pegawai non pns) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. pengumuman sebagaimana dimaksud pada memuat hal sebagai berikuwarga . warga negara indonesia, berusia paling rendah (dua puluh) tahun, paling tinggi (tiga puluh lima) tahun, kecuali untuk posisi tertentu sesuai kebutuhan, pendidikan, diatur sebagai berikut tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan ii:slip sederajat,suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan wawancara oleh panitia seleksi. selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada manajemen rsud malinau dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanananitia seleksibagian ketujuh pengangkatan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai pegawai non pns wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang. dalam non pns, akan menerima perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pegawai non pns dan direktur daftar pelamar yang diterima sebagai pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian melalui direktur kepada pejabat pembina kepegawaian daerah, pengangkatan pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam berstatus sebagai pegawai kontrak., masa kontrak kerja pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada selama (dua) tahuhubungan kerja kewajiban, hak dan larangan, waktu . waktu kerja dan pakaian, batas usia pensiun, dan sanksi. bagian kedua hubungan kerja hubungan kerja antara direktur dan pegawai non pns blue dilakukan melalui perjanjian kerja, hubungan kerja antara direktur dan pegawai non pns blue dapat saling mengakhiri hubungan kerja,selama pegawai non pns menjalani masa percobaan, apabila terjadi perselisihan hubungan kerja akan diselesaikan secara musyawarahdan pegawai non pns blue. perjanjian non pns blueperjanjian kerja untuk pegawai kontrak blue sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam jangka waktu maksimal (dua) tahun. perjanjian kerja untuk pegawai tetap blue, dibuat sampai dengan maksimal batas usia (lima puluh enam) tahun, bagi yang memiliki keahlian tertentu dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan. pegawai tetap bluedirektur. tata cara penyelesaian perselisihan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam adalah tingkat pertama melalui musyawarah mufakat dengan tahapan sebagai berikut tahapan . tahapan pada tahap ini,kepala bagian tata usaha untuk dibahas dan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat. dalam hal belum terselesaikannya perselisihan hubungan kerja pada tingkat pertamadalam hal belum terselesaikannya hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, maka akan diselesaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga kewajiban, hak dan larangan paragraf kewajiban setiap pegawai non pns pada rsud malinau.f.i.j.masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, iaragraf hak pegawai non pns blue rsud malinau berhak atas penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh direktur disesuaikan dengan kemampuan keuangan blue. . pegawai non pns pada rsud malinau berhak atas izin, cuti: cc. perlindungan, dan pengembangan kompetensi bagi pegawai non pns dengan status pegawai tetap. izin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah izin meninggalkan pekerjaan karena menjalankan tugas negara tertentu, keperluan keluarga pribadi, izin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut ditunjuk mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan dan atau melaksanakan tugas kenegaraan tertentu, ditunjuk mengajukan diri untuk mengikuti seminar pelatihan workshop atas persetujuan direktur. ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut pegawai yang sakit selama (satu) atau (dua) hari dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya dengan melampirkan surat keterangan dokter, melaksanakan pernikahan diberi izin maksimal selama (tujuh) hari, istri melahirkan diberi izin selama (dua) hari, pernikahan anak pegawai diberi izin selama (dua) hari: suami. suami istri, anak, orang tua atau mertua meninggal dunia diberi izin selama (tiga) hari, orang yang tinggal serumah dengan pegawai meninggal diberi izin selama (dua) hari, khitanan pembaptisan anak diberikan izin selama (satu) hari, terkena bencana alam diberi izin selama (tiga) hari, menunaikan ibadah haji atau ziarah tanah suci menurut ajaran agamanya masing masing, pegawai yang mengajukan izin sesuai ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf harus dalam bentuk surat permohonan izin, pegawai yang mengajukan izin diluar ketentuan maka dinyatakan izin diluar tanggungan blue rsud dan diberikan sanksi sesuai ketentuan, izin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan keluarga pribadicuti sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit: cuti bersalin, setiap tahun hanya boleh mengambil salah satu jenis cuti. setiap pengajuan cuti harus mempertimbangkan kepentingan operasional dan administrasi unit kerja yang bersangkutan, sebaliknya unit kerja juga akan mempertimbangkan kepentingan pegawai. pada dasarnya cuti tidak dapat dikumpulkan dan diambil sekaligus, kecuali dengan alasan yang kuat yang disertai rekomendasi atasan langsung. pegawai, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah berita daerah kabupaten malinau tahun nomor peraturan . pegawai yang tanpa izin sebelumnya memperpanjang cutienya dapat dianggap sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah (mangkir). ketentuan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut cuti tahunan setelah (satu) tahun bekerja, cuti tahunan diberikan selama (dua belas) hari dalam (satu) tahun, hak cuti tahunan dianggap gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya, kecuali dengan alasan dinas, pegawai hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari atasan langsung,, pegawai harus menyerahkan formulir permohonan cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung secara berjenjang kepada direktur selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengambilan cuti. pegawai yang cuti sebelum terbitnya persetujuan direktur dapat dianggap sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah (mangkir).i.cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian, dan jpegawai blue wanita yang melahirkan berhak atas cuti selama bulan secara total, yaitu bulan sebelum melahirkan dan bulan sesudah melahirkan, cuti melahirkan akan diberikan bila ada permohonan dari pegawai blue yang bersangkutan atau sesuai dengan surat keterangan pemberitahuan dari dokter bidan yang merawatnya, cc. jika. cc. jika seorang pegawai melahirkan secara prematur, maka jumlah hak cuti melahirkan sama seperti huruf pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan izin istirahat sesuai dengan rekomendasi dokter, permintaan cuti melahirkan dilakukan dengan menggunakan formulir dilengkapi dengan keterangan dari dokter yang merawatnya, yang menyatakan perkiraan tanggal melahirkan, sedikitnya (satu) bulan sebelum dimulainya istirahat tersebut, selama cuti melahirkan pegawai blue wanita menerima gaji, cuti melahirkan diberikan sampai anak ke (dua). perlindungan sebagaimana dimaksud pada berupa jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, bantuan hukum. jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.,ngembangan kompetensi bagi pegawai non pns dengan status pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada direncanakan setiap tahun oleh rsud malinau sebagai pola ppk blue, pelaksanaan . pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (lima hari) dalam (satu) tahun masa perjanjian kerja, dalam hal perjanjian kerja diperpanjang, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan paling lama (sepuluh) hari tiap tahun, pegawai non pns dengan status pegawai tetap pada rsud malinau yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dan tidak melaksanakan tugas dan atau memutuskan hubungan kerja dengan rsud malinau yang telah membiayainya, wajib mengembalikan (sepuluh) kali dari biaya yang telah diterimanya kepada rsud malinau yang telah membiayainya. paragraf larangan setiap pegawai non pns pada rsud malinausurat berharga milik negara daerah secara tidak sah, f..i.j ..rsud malinaursud malinaursud malinauerhitung mulai akhir bulan pada saat mengajukan diri. . ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban, hak dan larangan pegawai non pns diatur dengan peraturan direktur. bagian keempat waktu kerja dan pakaian kerja paragraf waktu kerja jam kerja dan hari kerja pegawai non pns diberlakukan sama dengan pegawai negeri sipil lingkungan rsud malinau sebagai ppk blue, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu. jam kerja dan jam istirahat pada rsud malinau sebagai ppk blue diatur sebagai berikuthari sabtu: jam mulai kerja istirahat jam selesai kerja jam.jam kerja shift: shift pagi day shift) jam s d shift sore swing shift) jam s d shift malam night shift) jam s d waktu libur menyesuaikan dengan jadwal shift pegawai non pns pada rsud malinaugawai pada rsud malinau sebagai ppk blue wajib bersedia melakukan pekerjaan yang ditentukan menurut jadwal khusus. pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. paragraf pakaian kerja pengaturan pakaian kerja pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk blue, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang diatur dengan keputusan direktur bagian kelima batas usia pensiun batas usia pensiun pegawai non pns blue adalah (lima puluh delapan) tahun. batas . batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi profesi tenaga khusus. tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada adalah tenaga tugas. batas usia pensiun bagi profesi tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada adalah (enam puluh) tahun. bagian keenampembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja bagian kesatu pembinaan pembinaan pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk blue, diselenggarakan untuk meningkatkan kedisiplinan, kinerja pegawai, pelaksanaan program serta mutu pelayanan melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja. pembinaan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang diatur dengan keputusan direktur. bagian . bagian kedua pengembangan pengembangan pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk. bagian ketiga penilaian kinerja penilaian kinerja pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk blue dilaksanakan secara objektif: terukur, akuntabel: partisipatif, dan transparan. penilaian kesejahteraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk blueblue rsud serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii pemberhentian dalam hal pertimbangan kebutuhan tenaga kerja, direktur dapat memberhentikan dengan hormat seorang pegawai karena kelebihan tenaga kerja, pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pegawai menerima pemberitahuan secara tertulis dari direktur selambat lambatnya (satu) bulan sebelum pemberhentian dilaksanakan, pemberhentian . peraturan bupatimalinau tahun nomor peraturan bupati nomor tahun tentang pemberlakuan pola tata kelola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) rumah sakit umum daerbupati adalah bupati malinau. pemerintah . pemberhentian terhadap pegawai non pns pada rsud malinaudan atau pengurus partai politik, cc. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benarmakai obat bius dan atau narkoba, berjudi, mabuk serta madat dalam dan atau luar lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila dalam dan atau diluar lingkungan kerja, melakukan .idalam maupun diluar lingkungan kerja, menganiaya dan atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, teman sekerja, pasien dan atau keluarganya didalam dan atau diluar lingkungan kerja, membujuk pimpinan, rekrumah sakit umum daerah malinau, menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas rumah sakit umum daerah malinau untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik didalam maupun diluar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, il. tidak masuk kerja selama (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan atau secara akumulatif selama masa kontrak, pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direktur,. alinaursud malinau sebagai ppk blue yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikangawai non pns sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. bab . bab viii peraturan blue dalam melaksanakan pengelolaan pegawai setiap rsud malinau sebagai ppk blue wajib menyusun peraturan blue. peraturan sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh direktur. peraturan sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh rsud malinau sebagai ppk blue dalam melaksanakan pengelolaan pegawai. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku pegawai dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan kontrak. pegawai blue yang masih dalam masa percobaan selanjutnya disebut pegawai kontrak dalam masa percobaan, pegawai honorer dan pegawai kontrak pada rsud malinau sebagai ppk blue yang telah bekerja sebelum peraturan bupati ini diundangkan, dapat diangkat menjadi pegawai non pns blue dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, kebutuhan pegawai, dan kemampuan keuangan blue, pegawai yang telah bekerja terhitung setelah tanggal januari menjadi pegawai tidak tetap tanpa status percobaan: pegawai yang telah bekerja terhitung sejak januari sampai dengansatu) tahun, pegawai. pegawai yang telah bekerja terhitung sebelumdua) tahun, dmalinau yang selanjutnya disingkat rsud malinau adalah rumah sakit umum daerah kabupaten malinau direktur yang selanjutnya disebut pimpinan blue adalah direktur blue rsud malinasud yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipimalinau, remunerasi adalah .cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, suami isteri adalah seorang yang secara sah menjadi suami isteri menurut hukum dari dari pegawai non asn yang telah didaftarkan unit kerjanya, anak adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pegawai dan atau anak angkat dari pegawai yang diakui dan disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, berusia sampai dengan tahun yang belum bekerja atau belum menikah dan telah didaftarkan unit kerjanya, keluarga pegawai adalah seorang suami isteri dan anak dengan jumlah yang merupakan tanggungan maksimal (tiga) orang anak, yang tercantum sesuai dengan kartu keluarga kk) dan terdaftar pada bagian kepegawaian unit kerjanya, orang tua pegawai adalah orang tua kandung atau mertua yang dapat dibuktikan dengan akte kelahiran. pengangkatan pegawai non pns adalah rekrutmen yang dilakukan oleh direkturobjektif adalah suatu sikap yang lebih pasti dan lebih dapat diyakini keabsahannya mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadiartisipatif . partisipatifdisiplin pegawai non pns adalah kesanggupan pegawai non pns rsud malinauraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak diurut atau larangan itu dilanggar. pernyataan adalah kesanggupan untuk mentaati kewajibrsudpegawai pada rsud malinau sebagai ppk blue terdiri dari pegawai negeri sipil, dan pegawai non pns. pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pegawai kontrak blue rsud: dan pegawai tetap blue rsud. . pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalamdua tahun serta wajib menjalani masa percobaan selama enam bulan. pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah seseorang yang telah menyelesaikan masa kontraknya selama dua tahun dan telah menjalani masa percobaan selama enam bulan. pegawai tetap sebagaimana dimaksud diangkat oleh bupati berdasarkan usulan direktur, bab ruang lingkup pengelolaan pegawai non pns pengelolaan pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk blue dilakukan mulai dariv. bab . bab iii pengadaan bagian kesatu umum pengadaan pegawai non pns pada rsud malinau sebagai ppk blue perencanaan, pengumuman lowongan, pelajaran, seleksi: pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. pengadaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh manajemen rsud malinau. pengadaan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh direktur kepada pejabat pembina kepegawaian daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaipanitia seleksi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan manajemen rsud malinau sebagai ppk blue, perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, dan perangkat daerah lain yang terkait. tugas bagian kedua perencanaan rsud malinau sebagai ppk blue wajib menyusun formasi kebutuhan pegawai non pns dengan mempertimbangkan a.ri peta jabatan. standar kebutuhan sesuai dengan klasifikasi rsud penyusunan formasi kebutuhan pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian rsud malinau melalui direktur kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk mendapatkan persetujuan. pejabat yang membidangi kepegawaian rsud malinau sebagaimana dimaksud pada melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai non pns dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. pejabat;;^besi (hematit, magnetit) dengan kadar usd we uraian barang pos tarif hs harga patokan ekspor (hpe) satuanlaterit (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar a12uraian barang pos tarif hs harga patokan ekspor (hpe) satuanrutin dengan kadar usd we uraian barang pos tarif hs harga patokan ekspor (hpe) satuanuraian barang pos tarif hs harga patokan ekspor (hpe) satuanj^um dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasin, menimbang bahwa bercantum dalam undang undang tahun tentang pemerintahan daerah, pelayanan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintah kabupaten kota, bahwa untuk pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor tahun tentang perlindungan anak, yakni hak sipil berupa akta kelahipencatatan sipil dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahubab ketentuan penutup peraturan bupati musi banyuasin ini berlaku:2y paul plt. bupati musi banyuasin beni werneri diundangkan sedayu pada tanggal daerah, adi beritalayanan kartu keluarga kk), kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil gratis bagi penduduk kabupaten musi banyuasin),banyuas yang memiliki izin tinggal tmaksud dan tujuan percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahundan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahun bertujuan: dan cc.ruang lingkup ruang lingkup percepatan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia tahun adalah meliputi persyaratan pencatatan kelahiran, tata cara pencatatan kelahiran dan seluruh proses pelaksanaan pelayanan akta kelahiran yang dilaksanakan pada rumah sakit umum daerah puskesmas, rumah bersalin bidan, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial lainnya. bab persyaratan dan tata cara penerbitan kartu keluarga orang tua atau yang dikatakan menyampaikan permohonan perubahan kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran atau pemecahan kartu keluarga dan akta kelahiran melalui rumah sakit dan atau puskesmas rumah bersalin tempat lahir anak untuk proses perubahan penerbitan kartu keluarga dan penerbitan akta kelahiran. permohonan dan penerbitan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan persyaratan sebagai berikut surat keterangan kelahiransurat kuasa bagi permohonan yang dikatakan, kartu keluarga asli orang tua anak, fotokopi kartu tanda penduduk ktp el) orang tua anak, fotokopi akta perkawinan orang tua anak, dan formulir pendaftaran. petugas rumah sakit dan atau puskesmas rumah bersalin tempat lahir anak memberikan formulir yang akan diisi dan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon. petugas mengecek kelengkapan administrasi pada proses pembuatan akta kelahiran. mengeluarkan surat pengantar untuk pembuatan dokumen kependudukan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten musi banyuasin. petugas rumah sakit dan atau puskesmas rumah bersalin menyampaikan dokumen pendaftaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten musi banyuasin. dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen pendaftaran yang telah disampaikan oleh petugas rumah sakit dan atau puskesmas rumah bersalin. dinas kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan kartu keluarga dan akta kelahiran dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran diserahkan kembali rumah sakit dan atau puskesmas rumah bersalin asal pendaftaran kartu keluarga dan akta kelahiran. rumah sakit dan atau puskesmas rumah bersalin menyerahkan kepada pemohon. kartu keluarga dan akta kelahiran yang dilaporkan melalui sistem informasi administrasi kependudukan diselesaikan dalam waktu paling lama (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. bab tata carabagi anak usia s d hari melalui rumah sakit umum daerah puskesmadokter bidansakit umum daerah puskesmasumum daerah puskesmasbagian kedua tata cara permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran bagi anak usia s d hari melalui rumah bersalinbidan praktek swastabersalin bidan praktek swastabersalin bidan praktek swasta, mengirim surat keterangan kelahiran dari rumah bersalin bidan beserta berkas persyaratan dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung. bagian ketiga tata cara permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran atas hari melalui lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial lainnya (l)ormat sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dengan memenuhi syarat berupa surat keterangan kelahiran dari dokter bidan penolong kelahiran:paspor bagi wni bukan penduduk dan orang asing: fi. dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter bidan penolong kelahiran, tidak terpenuhi, pemohon melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam), dalam hal persyaratan berupa akta nikah kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) kebenaran sebagai pasangan suami istri, spam sebagaimana dimaksud pada huruf dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon, dan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pemuka penuh kepercayaan. pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuannya dilakukan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan bap)(4yberdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada petugas lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial melakukan verifikasi formulir pelaporan kelahiran dan berkas pelaporan kelahiranterhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan, cc. mengantri data mengingat data permohonan pencatatan kelahiran dalam sistem informasi administrasi kependudukandiberikan kepada pemohobab vii pembiayaan biaya yang timbul untuk percepatan pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak usia tahubab viii ketentuan lain lain seluruh data yang diisi dalam formulir permohonan pencatatan kelahiranpermohonan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi anak usia tahun sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan biaya gratis. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (enam puluh) hari sejak kelahiran sampai dengan batas usia (delapan belas) tahun, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan domisili penduduk setelah mendapat penetapan kepala dinas dan tidak dikenakan denda administrasi. dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuat perjanjian kerjasama dengan instansi terkait agar cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi anak usia tahun bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan melaksanakan sosialisasi secara periodikdengan berpedoman pada peraturan perundang undangbhkabmal. bhkabmal:. bhkabmal memutuskan menetapkan:bhkabmalmalinau, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional fasilitas kesehatan tingkat pertamakesehatan sosial kesehatan dalam bentuk danamalinau dankesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten malinau dan kepala ftp puskesmas secara berjenjang dan fungsional oleh aparatur pengawasan instansitetapperaturan . peraturan bupati malinau nomor tahun tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi danpbd kabupaten malinau tahun anggaran berita daerah kabupaten malinau tahundinas adalah dinas kesehatan pengendalian penduduk dan kb. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk keluarga berencana kabupaten malinaupengendalian penduduk dan keluarga berencanaselolaan dan penggunaan dana jkn oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. jasa pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada peserta bpjs kesehatan dan keluarganya. pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai adalah pengadaan obat dan bhp yang ketersediaannya dinyatakan kosong oleh gudang obat kabupaten malinau tapi penggunaannya dibutuhkan sesegera mungkin untuk pelayanan kesehatan puskesmas. bahan habis pakai adalah bahan barang benda yang penggunaannya satu beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. belanja modal pada periode tertentu. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital jkn pada ftp milik pemerintah daerah. peraturan bupati ini bertujuan mengatur. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penganggaran, pembayaran dan ketatausahaan, cc. pemanfaatan dana kapital jkn, jasa pelayanan kesehatan, biaya operasional pelayan kesehatan, pengelolaan dana kapital jkn, dan pembinaan dan pengawasan, bab iii penganggaran kepala ftp puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapital jkn. berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapital jkn tersebut sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyusun rka perangkat daerah. rka perangkat daerahundang undang. bab pembayaran dan ketatausahaan bpjs kesehatan melakukan pembayaran dana kapital jkn kepada ftp puskesmas. dana. . dana kapital jkn sebagaimana dimaksud pada dibayarkan langsung oleh bpjs kesehatan kepada ftp puskesmas melalui rekening dana kapital jkn puskesmas setelah dikurangi biaya administrasi bank. dana kapital jkn sebagaimana dimaksud pada diakui sebagai pendapat.pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala ftp. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada bendahara dana kapital jkn ftpengendalian penduduk dan keluarga berencana paling lambat setiap tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepala ftp sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kesehatan, pengendalian penduduk menyampaikan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (sp3b) ftp setiap pertiga bulan pada bukan untuk penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) ftp oleh bpk. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan pembayaran dan ketatausahaan dana kapital jkn kepada ftp sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. bab pemanfaatan dana kapital jkn. alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk tiap ftp ditetapkan paling sedikitpengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan pertimbangan: tunjangan yang diterima dari pemerintah daerah, kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai: dan. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan operasional pelayanan kesehat. pendapatan dana kapital jkn yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan,sisa dana kapital jkn dimanfaatkan untuk tahun berikutnya. dalam hal sisa dana kapital jknigunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. dalam hal sisa dana kapital jknkesehatan. . pemanfaatan sisa dana kapital jknperangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab jasa pelayanan kesehatan alokasi dana kapital jkn: jenis ketenagaan atau jabatan dan kehadiran. variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan dan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan ketentuvii biaya operasional pelayanan kesehatan alokasi dana kapital jkn untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk biaya obat alat kesehatan dan bahan medis habis pakai: belanja . belanja barang operasional terdiri atas: pelayanan kesehatan dalam gedung pelayanan kesehatan luar gedung operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling bahan cetakan atau alat tulis kantor administrasi, koordinasi program dan sistem informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehat dan bahan medis habis pakai,serta pengadaan barang danketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pemanfaatan dana kapital jkn untuk biaya obat,alat kesehatan dan bahan medlolaan dana kapital jaminan kesehatan nasionalperangkat daerah dinas kesehatan. pelaksanayang berwenang. bab . |
band rea berita negara republik indonesia kemenag. impor. barang modal. keadaan tidak baru. ketentuanmberikan kepastian berusaha impor barang modal dalam keadaan tidak baru dan untuk pengamanan alat kesehatan berupa oxygen concentration, oxygen generator, ventilator, dan alat terapi pernafasan lainnya, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat, perlu mencabutua provinsi sumatera maan peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayananrujukan perorangan, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan dikecualikan untuk keadaan darurat gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis, kecuali dalam keadaan darurat, bencana, kekhususan permasalahan pasien, dan permasalahan letak geografis pelayanan kesehatan. bab viii wilayahusi banyuasin maka dikembangkan wilayah rujukan wilayah rujukan dapat ditentukan berdasarkan target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh, 'babupaten, swasta, dan provinsi serta vertikal: ec. wilayah administratif kabupaten dan provinsi, data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif. wilayah rujukan propinsi wilayah rujukan kabupaten musi banyuasin meliputi seluruh wilayah kabupaten musi banyuasin dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya rumah sakit pemerintah atau swasta minimal kelas dan laboratorium klinik utama pemerintah swasta ditentukan dengan bupati wilayah rujukan dalam kabupaten musi banyuasin seperti yang tercantum pada lampiran iii merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini: dan. surat rujukan harus dihampiri: formulir rujukan balik, kartu jaminan kesehatan, dan dokumen hasil!kewajiban pengirim dan penerima rujukan pengirim rujukan wajib pasien tidak termasukpasiendanbagi pasien gawat daruratxii pembinaan dan pengawasan dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rsud wilayah kabupaten musi banyuasinxapril plt. bupati musi banyuasin# beni. memutuskan:musi banyuaskesehatan provinsi adalah dinas kesehatan provinsi sumatera selatan. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin. kepala dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahmusi banyuasin dibuktikan dengan ktp dan kartu keluarga yang sah.rumah sakit daerah pusat dan rumah sakit rujukan tertinggipelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif yang selanjutnya disebut rumah sakitrujukan regional ppk1), meliputi: praktik bidan, klinik bersalin, klinik pratama, praktik dokter umum, praktik dokter gigi,, atau puskesmas pond. rumah sakit pratama pelayanan kesehatan tingkat kedua spesialistik ppk meliputi: rumah sakit umum daerah: rumah sakit swasta, laboratorium klinis kesehatan daerah, atau laboratorium klinis kesehatan swasta. pelayanan kesehatan tingkat ketiga subspesialistik ppk meliputi rumah sakit rujukan tertinggi top referral): ah) rumah sakit dr. cipta mangunkusumo rumah sakit jantung harapan kita rumah sakit kanker dharma rumah sakit rotinsulu rumah sakit rujukan provinsi sup dr. mohammad mesin palembang rumah sakit arnaudi bahar palembang: dan atau rujukan bahan pemeriksaan laboratorium. rincian kegiatsistemsistemdanrujukan kecamatangawat darurat letak geografis dan transportasi pelayanan kesehatansesuai ketentuan alur pelaksana |
tan rei bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan provinsi sumatera selatan peraturan bupati musi banyuasisi banyuasimma saya ama uea berpusat pada anak, pembelajaran aktif: (b) alat p3k untuk penangan pertama pada anak yang mengalami luka: mengontrol kondisi fisik anak, dan kegiata deteksi dini tumbuh kembang atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi,. layanan pengasuhan pada satuan paud sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dilakukan berkerja sama dengan orang tua melalui program parenting. program parenting sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan kelompok pertemu,, keterlibatan orang tua luar kelas, (.paling sedikit satuan paud harus terlindungi dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. perlindungan dari kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputikanmenumbuhkan situasi area satuan paud penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi,layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam paal huruf (e) dilakukan oleh satuan paud melalui kegiatan membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahirancal: membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan,,(l) satuan paud wajib menyusun program kerja penyelenggaraan paud hi. menyususebagai, nama kegiatan tujuan kegiatan sikap yang dibentuk, dan langkah.aterkait dengan paud hi, cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan paud hi,baikmkan dengan menjumlahkan seluruh indikator, dengan kriteria kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi,.baba, hukum, romasari sh.,rlindungan anak kabupaten musi banyuasinmusi banyuasinumum diselenggarakannya paud adalah terselenggaranya layananenyelenggaraan paudpemerintahananasaran paud adalah masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini: kadean melaksanakan bimbingan teknis kepadaibentuk gugus tugas paud hi. gugus tugas sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaanbabdbagian kedua peran satuan paud satuan paud dalam rangka melaksanakan layanan paud memiliki tugasbuat komponen pelaksanaan paud hi, bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam melaksanakgtknyelenggaraan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif: bahasa sosial emosional, dan seni. layanan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, |
maperlu mengubahmengenai keanggotaan pumbadan pengelola urusan masyarakat adat kabupaten malinau beberapaberita daerah kabupaten malinau nomor tahun diubah sebagai berikut: ketentuan bagian kesatu keanggotaan huruf diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut keanggotaan . keanggotaan anggota puma terdiri dari:rumahan dan kawasan permukiman dinas pariwisata kph malinau satu orangerudu dayak abai dayak punah dayak mersatu orang yang mewakili organisasi non pemerintah: mma. lsm yang diinisiasi dan dibentuk dari masyarakat adat kabupaten malinau. keanggotaan .lembaran daerah kabupaten malinau tahun nomor |
ana berita negara republik indonesiaatur dalamjajanan kuliner dan cenderamata penerima tugas destinasi wisata provinsi sulawesi utara wisata likupang, kecamatan kabupaten minahasa utara airmadidi provinsi maluku utara kabupaten kepulauan morotai kepulauan morotai menteri perdagangan republik indonesia, ttd. muhammad lutfi |
rela bupati!dayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian, kebudayaan, situs situs sejarah dan tradisi musi banyuasin dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasin, menimbang bahwa kebudayaan musi banyuasinmusi banyuasinmusi banyuasin dan untuk mewujudkan maksud pada huruf atas, perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan melalui permusi banyuasinmusi banyuasinmusi banyuasin.musi banyuasin, pengembangan seluruh aspek kebudayaan musi banyuasinmusi banyuasinmusi banyuasin dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat musi banyuasin. dalam pelaksanadan bidang kebudayaan dan dewan kesenianmusi banyuasin diatur dengan keputusan bupati. bagian ketiga pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara musi banyuasin bahasa dan aksara musi banyuasinmusi banyuasin dilakukan melalui cara cara antara lain sebagai berikut: penggunaan bahasa dan aksara musi banyuasinmusi banyuasin, pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara musi banyuasinmusi banyuasinmusi banyuasin sebagaimana dimaksud pada (l) diajarkan dalam bentuk: mata pelajaran kebudayaan musi banyuasin (adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan yang berhubungan dengan adat). kesenian tradisional dikembangkan masyarakat musi banyuasin melalui sanggar sanggar dan komunitas budaya yang bentuk musi banyuasin. kedudukan dan tugas lembaga kesenian lembaga kesenian sebagai wadah organisasi dalam pengembangan kesenian merupakan berkedudukan luar organisasi pemerintah daerah. lembaga kesenian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari lembaga keseniandalam lembaga kesenian dan kebudayaan yang telah dibentuk. lembaga keseniankeseniansenian lainnya. kewenangan, hak dan kewajiban lembaga kesenian lembaga kesenian berwenang mengangkat dan menentukan pengurus dan pelatih kesenian pada lembaga yang telah bentuk. lembaga keseniankesenian berwenang menyelesaikan perselisihan perbedaan pendapat dan gagasan yang ada berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah. keputusan musyawarah dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat dan gagasan menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan. lembaga kesenian berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan. lembaga keseniankesenian dan kebudayaankesenian berkewajiban mempertahankan pancasila dan uud lembaga kesenian berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya bidang kesenian dan kebudayaan. lembaga kesenian berkewajiban membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memperkenalkan kesenian dalam dan luar daerah. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah. menegaskan makna dan hakekat senitiga pemberdayaan lembaga kesenian dan kebudayaan kegiatan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan dilakukan berdasarkan nilai seni dan budaya setempat. seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan uud pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian musi banyuasinmusi banyuasin pada hotel dan restoran, media elektronik,keputussitus makam agar pakaian daerah, upacara adat ritual adat, ornamen bangunan rumah adat, dan situs situs makam musi banyuasinmusi banyuasin sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah musi banyuasin, ditetapkan jenis pakaian resmi musi banyuasin yaitu pakaian adat musi banyuasin, pakaian resmi lengkap, pakaian motif khas musi banyuasinkeputusan bupati. upacara adat ritual adat musi banyuasinsitus situs makam keberadaannya wajib dijaga, diberdayakan dan lestarikan. rumah adat yang bercirikan khas musi banyuasinkesenian dan kebudayaan musi banyuasin pembukuan hukum adat yang tertulis maupun yang tidak pernah tertulis, diajarkan pada sekolah sekolah dalam bentuk mata pelajaran kebudayaan musi banyuasin (adat istiadat, kesenian, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan berhubungmusi banyuasin. bab perlindungan kebudayaan musi banyuasinkebudayaan. setiap orang berperan serta melakukan perlindungan kebudayaan. perlindungan terhadap kebudayaan musi banyuasinmusi banyuasinmusi banyuasin"ei anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten musi banyuasinbupati ini, ketentuan yang terkait dengan dan atau mengatur tentang pemeliharaan kesenian dan kebudayaan musi banyuasin, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku. setiap orang dan atau badan hukum yang berdasarkan peraturan bupati ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, wajib menyesuaikan selambat lambatnya (satu) tahun sejak peraturan bupati iniwaan hee. babi ketentuan umummusi banyuasinbidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. masyarakat musi banyuasin adalah sekelompok warga negara indonesia yang tinggal kabupaten musi banyuasin. bahasa daerah adalah bahasa musi daerah yang musi banyuasin. sastra daerah adalah aksara musi banyuasin yaitumusi banyuasin yaitumenurun dalam masyarakat musi banyuasinks tertulis dan tradisi lisan. nilai tradisionalmusi banyuasinudaya daerah adalah budaya masyarakat musi banyuasinkehidupan warga masyarakatnyamusi banyuasidari adat istiadat, kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat,cara masyarakatnyamusi banyuasin pada peraturan bupati ini mencakup aspek aspek sebagai berikut bahasa dan aksara musi banyuasin: kesenian meliputi seni rupa, seni teater, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra musi banyuasin: pakaian daerah, upacara adat ritual adat, ornamen bangunan rumah adat, tanah adat dan tanah ul, hukum adat, lembaga adat atau perhimpunan pelaku adat, dan situs situs peninggalan sejarahbupatilembaga musi banyuasinmusi banyuasin: sarana pendukung budaya daerah,masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis, terjadinya hak komunitas adat terhadap kekayaan adat, pertamanya warisan budaya dengan baik, dan sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas khasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya musi banyuasin:musi banyuasinmusi banyuasin. bab iii sasaran pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan musi banyuasin sasaran pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan musi banyuasinmusi banyuasin,musi banyuasin masyarakat turut serta memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan musi banyuasin. peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan musi banyuasin |
bupati malinau provinsi kalimantan utara peraturan bupati malinamalinagian pengadaan barang dan jasa tentang kode etik pengelolaan barang jaskabupaten malinau, (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex officio oleh asisten ekonomi, pembangunan dan sda, dan (lima) orang anggota, yang terdiri atas: inspektur inspektorat kabupaten malinau, kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten malinau: kepala .malinau. ekonomi pembangunan dan sdmalinaimplementasi sistem e procurement lingkungan pemerintah kabupaten malinau.alinau. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten malinmalinaukutai baratmalinau. bab prinsip pengadaan. |
ben pang berita negara republik indonesia kemenag. penugasanatur dalamil. bupati pidie jaya . . trienggadeng bupati aceh tamiang tualang baro bupati aceh tengah (sun nara wali kota subulussalam renang wali kota langsa ikan dan sayur tipe alokasi penerima tugas nama pasar pasar rupiah) keamanan phenom emon masa jasa joseon damian tenan erdogan owamasman (raman simo0 mamasa one iron duri owattantan tower 0woo0 bone bone gee dasa tipe alokasi penerima tugas nama pasar provinsi sulawesi tenggara but upa tahap bupati konawe kepulauan bahu bubu provinsi maluku bupati maluku barat daya (tepat total |
bupati garut provinsi jawa baratsi pimpinan dan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. bagian keduketentuan: ketua dprd sebesar rp12. (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dan wakil ketua dprd sebesar rp6aragraf pelaksanaan dan pertanggungjawabann alat kelengkapan lainnya dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapagian keempat tenaga ahli fraksi masing masing fraksi pada dprd dapat disediakan tenaga ahli fraksi yang bertugas memberikan masukan dan atau menyusun laporan pandangan umum pendapat akhir fraksi serta bertanggungjawab atas bukti bukti pertanggungjawaban administrasi kegiatan fraksi. tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh sekretaris dprd berdasarkan usulan masing masing fraksi dan diberikan honor per bulan berdasarkgedung dprd dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. bab pertanggungjawaban dan pelaporan pimpinan dan anggota dprd yang menggunakan biaya dinas, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatandiselesaikan oleh yang bersangkutan, sekretaris dprd dengan persetujuan pimpinan dprd berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran atas kegiatanlain lain untuk pertama kalinya pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd berdasarkan peraturan bupati ini, dibayarkan mulai september tata cara pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprdiman keita berita dae kabupaten garut tahun nomorperaturan perundang undangan. alat kelengkapan dprd yang selanjutnya disebut alat kelengkapan adalah alat kelengkapan dprd. rapat adalah rapat rapat yang diselenggarakan oleh dprd. pengawasan dprd adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan apbddiberikan kepada pimpinan dan anggota dprd yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinyaang representasi uang representasi diberikan dengan perhitungan sebagai berikut: ketua dprd rp2. (dua juta seratus ribu rupiah): wakil ketua dprd rp1. (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan cc. anggota dprd rp1. (satu juta lima rgian kedua tunjangan keluarga dan tunjangan beras tunjangan keluarga diberikan dengan perhitungan sebagai berikut: istri suami ketua rp210. (dua ratus sepuluh ribu rupiah): ty" istri suami wakil ketua rp168. (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), istri suami anggota rp157. (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), anak ketua rp84. (delapan puluh empat ribu rupiah), anak wakil ketua rp67. (enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan anak anggota rp63. (enam puluh tiga ribu rupiah). tunjangan beras diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:7. (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) kilogram orang, tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan (sepuluh) kilogram orang dengan jumlah keluarga paling banyak (empat) orang. tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada dan diberikan setiap bulan. bagian ketiga uang paket uang paket diberikan dengan perhitungan sebagai berikut: ketua rp210. (dua ratus sepuluh ribu rupiah), wakil ketua rp168. (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan anggota rp157. (seratus lima gian keempat tunjangan jabatan tunjangan jabatan diberikan dengan perhitungan sebagai berikutdan anggota rp2. (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan. bagian kelima tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan perhitungan sebagai berikutdelapan ratus rupiah), dan anggota rp91. (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan perhitungan sebagai berikut: ketua sebesar rp228. (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan anggota sebesar rp91enam tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses selain penghasilan, untuk mendorong kinerj sebesar rp14. (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) orangkali melaksanakan reses.penunjang kegiatan reses. komponen penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: .a. biaya makan dan minum rapat: jamuan ringan, dan jamuan makan. biaya sewa gedung dan atau sewa tenda, cc. biaya sewa meja kursi, biaya sewa sound system, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah. penyediaan jamuan reses dilaksanakan oleh pihak ketiga yang proses pengalamannya dilaksanakan oleh sekretariat dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pimpinan dan anggota dprd dalam pelaksanaan reses didampingi oleh pendamping dari sekretariat dprd yang ditugaskan oleh sekretaris dprd. pendamping bertanggung kerangka acuan kerja yang ditetapkan kuasa pengguna anggaran. masing masing pendamping diberikan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd bagian kesatusediakan pakaian dinas berupa: pakaian sipil harian psh) disediakan sebanyak (dua) pasang dalam (satu) tahun, pakaian sipil resmi psr) disediakan sebanyak (satu) pasang dalam (satu) tahun, cc. pakaian sipil lengkap psl) disediakan sebanyak (dua) pasang dalam (lima) tahun, pakaian dinas harian pdh) lengan panjang disediakan sebanyakpakaian dinas beserta ongkos jahatnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian ketigadalah sebagai berikut: ketua dprd sebesar rp9. (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp8. (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan cc. anggota dprd sebesar rp7. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada belum dipotong besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam masing masing anggota dprd setinggi tingginya sebesar rp9. (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan. besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada belum dipotong ph21. bagian keempat belanja rumah tanggabelanja penunjang kegiatan dprd bagian kesatu program paragraf umum belanja penunjang dprd berupa programparagraf penyelenggaraan rapat penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf disediakan tempat, makanan dan minuman. rapat rapat fraksi dilaksanakan gedung dprd disediakan makan dan minum serta fasilitas kelengkapan rapat yang dibebankan pada anggaran sekretariat dprd. paragraf kunjungan kerja kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan rencana kerja dprd. pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota dprd, pimpinan dan anggota fraksi, dan atau pimpinan dan anggota alat kelengkapan dprd dan alat kelengkapan lain setelah disetujui pimpinan dprd. pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam anggota dprd, pimpinan fraksi, dan atau pimpinan dan anggota alat kelengkapan dprd dan alat kelengkapan lain dapat diberikan biaya perjalanan dinas. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada keputusan bupati tentang standar satuan harga belanja pegawai jasa. paragraf pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangan anggota dprd dapat diberikan pembiayaan kegiatan untukberikan untuk kegiatan berupa: seminar, dan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan lainnya sesuai rencana kerja dprd.ahasan materi tertentu, anggota dprd melalui alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain dapat menggunakan jasa tenaga ahli atau narasumber, untuk dimintai pendapat tentang hal hal yang menjadi pokok bahasan alat kelengkapan dprd dan alat kelengkapan lain. standar biaya untuk tenaga ahli atau narasumber sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang dprd diberikan pembiayaan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan pemberian besaran uang harian, uang representasi, akomodasi maupun transportasi kegiatan koordinasi dan konsultasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. |
salinan nia sa. deltatingan, menimbang aa. bahwa sebagai tindak lanjutangulangganomor peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease peraturan bupati katingan nomor tahun tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatdaerah adalah kabupaten katingan,satuan tugas penanganan corona virus disease, kepolisian adalah kepolisian resort katingan,katingan,katingan,, tempat kerja non pemerintah adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik pemerintahan atau pemerintah daerah, kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten katingan yang dipimpin oleh camat,orang adalah setiap individu yang berada kabupaten katingank tujuan memperoleh keuntungan atau labdenda administrasi adalah teguran tertulis dan denda berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaiksetiap orang dan penegak hukum dalam upaykatingan. tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada bagi setiap orang dari bahaya penyebaran virus corona disease (adalahwajib untuksetiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib untuwajib melakukan upaya pengaturan jaga jarak, wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan kerja secara berkala: wajib melaksanawajibusaha dan lingkungan kerja, dan tidak memperkenankan pengunjung untuk masuk tempat usahanya apabila tidak menggunakan masker, membuat dan memasang tanda peringatan kewajiban menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan cairan hand sanitizer dan pembatasan interaksi fisik physical distancingapotek dan toko obat, toko, pasar modern, dan pasar tradisional. dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalahdengan keluarga (kurang dari lima orang), menggunakan peralatan sendiri. apabila kegiatan olahraga ditempat umum dan berkelompok, olahraga tempat umum bersama dengandan instansi terkait bersama tni dan polri untuk ditempat kerja non pemerintahpat mengikutsertakan unsur kepolisian dan atau tni untuk pelaksanaan toko, pasar modern, pasar tradisional, apotek, toko obat, warung makan, rumah makan,cafe restoranyaitu tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dikenakan sanksi: kerja sosial yang terdiri dari menyapu jalan umum selama (dua) jam dan untuk pelanggar yang berulang dikenakan sanksi menyapu jalan selama (satu) minggu setiap hari, membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial selama (satu) hari. denda administratif sebesar rp100. (seratus ribu rupiah). setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan sekolah dan atau instansi pendidikan dikenakan sanksi sampai dengan teguran tertulis sebanyak (tiga) kali untuk institusi, rekomendasi pencabutan izin penyelen,dirumah ibadah dikenakan sanksi sampai dengan teguran tertulis sebanyak (tiga) kali rekomendasi penutupan sementara, atau penutupan sementara selama pandemi covid setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan tempat kerja dikenakan sanksi sampai dengan untuk instansi pemerintahan penjatuhan disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan,diikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administrasi paling banyak sebesar rp15. (lima belas juta rupiah),arus dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administrasi paling banyak sebesar rp5. (lima belas, toko obat, warung makan, rumah makan, cafe restoran dan pedagang kaki lima lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis (dua) kali, rekomendasi pencabutan izin pencabutan izin beroperasi :atau denda administrasi paling banyak sebesar rp5. bupati sesuai dengan kewenangannya. bab vii sosialisasi dan partisipasi bupati menugaskan dinas yang membidangi,untuk pengisian jabatan pelaksana lingkungan pemerintah kabupaten konawe utara diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan dan tugas jablakukan penyesuaian dengan jabatan pelaksana yang ada dinomenklatur jabatan pelaksanaan bagi berita negara republik indonesia tahun nomor1273is sisisisis le) fe) sis s|s isi le) six sis asia els #lsid s|s|s had ans etal tele ser rai sisi sala stel sera alla arfarafep ke) eleng pena eeeeee saja file mjm aja s|. sisi alel fanterara staf apa thing ana sisi similis disisi he: sale ke) mba sig lalai similis lal islalelpis sol sia sis sis|sasis s|sasis sig sig apalagi leleh| ane flelelelel ala aga sisi haa s|elev here p?isi le) :(alalelela hehe slalahalalala tan eee eni bio ce) islslalsis haha ala here #aaaaaa ala tiebnlibkk isis is$ ala. talajalalaj: similis ssi similis| elelelelels similis s3 sis disisipi3 sis |g similis 2alla lala een aisisisis aja elajafelala disisi3 s|ajalnya| uuunkk nim alabama rar hehe ks) nin isis le|ale|alalak ks) (ep) salelalale kep) rei disisi here piala ngga lelalele|s telaga selasa ping . . sis sis als signs s|s alis c|z z|als sis lala ka) lesi (al ala s|e| tea nua legal trrekanoaematat sig sis level ela np: dengan saran ahabahep taat ller any gi: selada kan ben isis pia alas ala isis nita olelalala mua here |gla pia similis sjalsizis aaa rar, eksis salad fara alel seal lala (sig te) jalal le) glotto1o disisipi isisisisisisisisi sis| isisisisis olololt ooo ooj moo) non mon tit olo oololooi n|ix ix nin i ir minin iin wlw ni s isi ii sisi ninnin disisi we. sala isislalsi mol sel slelalsisigi sisisisis antara: sislsisia sel ellada yjajajaja men laras like mwialalala cdlealalal sig similis kaa alatababete lalat |elsa isisisisis| isisisisisisisisisis|level sisi| s|sis| jalajsjalais|a slalalalal sisisisislelololal sis ss) sal sisisisisialg imimininilnlnlail ilina jelas|s|s|s aisislsls sisi sisa ala lala keadaan bye gala: lajang (ea (sisisisis isisisisisisisisisisisisisisisisisis slelalslal. (sisjajaiai |alajalaja|disisi slelalalalalalalalalal del ala sslselslsl sis sss als inisial sisi sial sial ssi sisisisisi isisisisisisi sisi sisisisisisisisisisis telalajalalala disisipi. sisisisisjal2lsisisisisisis|sisi| wislelalg palatal ssisisisisisislelcisislolcic sls|sislalsi|s sisisisisi islsisisis isisisisislalaisisisisisials| ialalslalala|s sisi sisisisisisisisisisisisisisi isisisisisisi sea pala alaa tele jelata sisisisis afi javana jala otd kon kon mon ron bon bon bon bon kon kon bon kon kon mon men mio) sisisisis aialalalal iaslalalslalalalaialalaisialalalalalalal lalalalalalala ane sig so: sig sis sis isl 2lel (salah (sisi ane lal dosa telalelalelsl isl isl l.lalu blalsisisia sig islam sial alalsisisi sisters| posisi s|5l|s slelsisls stelelalalalala| seals| sisi idola| sal sal. disisipi si sig si5ig bam sis sisinya illa r : sisi. slalaigisig slalalals slalsisisi sala palatal salsa lali jalal #isisislal sisisisisisisi sisisisisjal sisi sisisisisis akuisisi sistem sel sisisisisi isi sisisigis rlsisig sislelalsis isl inflasi ial sal else selaras alas slelaisjal sslalaisisisisisisjalejalslalsisis ale slelsjalsis sla le|siswa|slalalsiololsisisisisisisisisisisisisisislslal siang sisisisielaisisisisieisisislelsisisi sisi ssi salesisisizlgi iigisis sisi sisi isisisgi isis sis sisisisisisgisisglalg i si sisigsis iimwlolnajlolaloi i la mlo otlontojajatoi sisisisisis isisisisisisisisisisisisisisi sisi similis jailolo sisi sis teo iiwiwiwiwnj rin w|w diri sisisisisisisisisis slslalalalalalalai d01 o0l otot otot oop ojo otot otot ojo api pipa para pi. isisisisisisisisisis min lag mod misi (at msi sisisisisisisisisi: kp) (alelelalelalalelala isisisisis|s|s|s|sis lninininlwiniwnjiwnimnim isisisisisisisisisis sis isisisis isis similis si.s ala jelajah jalal al a aaaaaiasisisi sisi slalalal sisisisisisisisisisisisisisisisis isisialaisiai sis #ssisislaisi sisa sislalsl ssi sisi sisi olelololojojalelalai gisisisisisigigiasidisig iisisisisia isi iis iis sisi olelelelele| sisisisisisis|sisisisisisisisisisisisisisisisisi isisisisisisi ssssssssssisisisis itisisisisisisisisi sis iis iis sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisissss (sisisisisis bp| gp) bp) bel bb| bpj bh) bp| bp) bp) bp) bp) bo) bpj bh) sh| b0) bp) shj sp| bp) sp| bp) sp| alalalalalalalalalalalalalalalalolalalalalalalal lalalalalalalala ojo ojo ojo) odo otd aon odo ojo otd ssi ssi isi isi sisi isi mnimimimimwimimimimimwm iiw iwninininininininimwimimimiwn ninimimimiminwniwm is| |c| al2l alelalal sel (sisi ielalalelel dalla sisi sisislelalsi signs| isis galaksi sial iisislslalsi sielalalsls bl8 isl jalal fisis jalal elsa asli sls| isi lal minin slelsialelsisisisisisis sisi3alla small (sisisisisisisl sislalieisiel isi siselalslalals six #palatal sala slalalsisie sialslaisisis isislelsisalsislals slaisisisisisiei malala sisa lasjalal sis etalase siaga fi3i sisi isisisislelsisi selasa elalalans alas sizissisgigsikkgkissg sisisisigisi isi sisislasisisisisisisi (sizfelala|alalafefelafejalalejalelejejajalslalejajelejeleelelajsl iitiskiskikiminiwiwiw wiki ololololo oinininrinininin ajajatatatatataj alf ajatatat alf alf ayahanda aja alf (oa kol kol ko1 ko) le) s1o10 oto o10 le) (oi kol ko) sik ti2 is| sisi sis s|s|s bal" dinirinin tp) xix ndi tp) xix s|sis |s|s ic, sisisisisisisisisi& sol |sisisisisisisisisisisis ajal iis sis sjalalslalslalalala oleo all aaa aal ala sisa gejala alabama garis zlelelslalalalalalalalal islalalsls finis sisisisislelslalelelslsi lalalsialsisislalalsls sisi| |alias #ialalelelalsisisisjsje iis iis iisisisisisisisisis sisi sisisisisi sisisisisisis elelsisisisisisisisisisisisis sialalsislslejelslslsig slelslsisi sisisisisisisisisis sisi sisisisisisisisisisisisi isisgisisis sisisisiziziz|s|z #les sisisisisisisisisisisis| (sisisisisisisisisisisisisisi3 sis bb| gp| bp) bo) sol bp| baj bp| bh) bpj bp) bb| bol bb| bb| bo) sbj bh) shj sisi alalalalalalalalalalalal lalalalalalalalalalalalalalalm minim |s| isisisisisisisis isisisisisisisisisisisisisisis nimimnimimimimimwimimimiwn nimnimninininininiwnininininimim minim es) ts! kep) s|s isislsisls v|& be: gisigisis sjlelsialaja #|s|g sis bh sie|sis lela |(s|z sialsisisjz isis lslelal sll bliss jal sidik slajalsgix igi.lal slalalala|slg sis lsi. siglalale olaisisisisis #kelas| ella|$ sislalsis #lalat sisi assisi sialalsi sis al lalu "is sisi siswa isiaisisis al. lalakahsisisiallal tel jelsjalal (alatas alelsisisisi isis sisisisisislel sl isisisisisislelalelal slalsisisisis seal isisisisisis s|sjlalalsisjala d|leg #lelalsjalalalalal lalai sisisislalalsi lalelalsialalslal slalsisis sislalsislelsisi islalaisisis iis isisisisislalsis isi slalalsisisis isislolslsloleisisisisialsi 3lsisisisisisisisi3 sia bisa ala sl2l2isisisisipisl slalasislel sisisisssisis sxlasigi3 irigasi s|sisi8i8 slalsisisisgi sisisisisisisigigisiglela|s i8i njo oojojololojojoljaoia otajajajajatatajajatayototdio s1o10 ala alabama ala ala alf alf atatatatatatatatatatajajtana ntynija sisjototoio (o1no1 ko) oto1o0 o1o1o0 s1o10 s1io10 niskala lo) ko) mo) lo) me) mon) le)n mon mo) aia lo)n mon mo) sitlolaoloj loo ojo moon wc) tio tit lolo nlwlololnim minin sisir winaixsin wiki wlw iin elsa man gigs sisisisisi sisi slalalals #lalalalal (sala isisisisisisisisisis sisisisis s1) (alalalalala s|s|sasis sisisisisi sisi sisi iisisisisisis alalalalal malala lalsisilslasls didisisis s|8j.g sol sol ulelsisis alla oleloelolojolo| 553i sisisisis cicicisit ielelslsislesisielelsi sisi isisisis alalalalal istana misi iselselelglsi ssi ssisisis iisisisislololaoluluisisisisis sisi ololelelelsis sisi sisislelslalelsis iisixsis isisisisis|s ella slalalalalslsisisisi sisi slelsisisisisisisis sisisisislalalalalsisisisisis sisi slalslsisisisis sisisisisis tlelolelc disisi sis iisisisisisisisisisis sisisisisisisi sisi sela ala #lal slelalalalalalallelalal sisisisisisisisisis| sisi si5i5isisisis islalala didisisisisi sisisisisisi|sisi sisi sisisisisisisisisisisisi8 |elelelelelsisisisi$ sela sasis sis sisi sigisisis| isisisisis disisi slalsisislasl sisi sisisisisisisisisisisisis| isisisisisisisisisisisisisisis| sisi nan men mea mea alalalalalalalalalalalalal lalalalalalalalalalalalalalalal malala a12121217a1 ojo oot otot mon non noj alalalalalalalalslalalalal lalalalsisialalalelalalalalalal lalai leh jan nai: fu) isl del apk ain: etal dal jelalalal awal sis s|s isisislm| ssi$ sisi sil. isi elo jalal lal lalai sisislale| islalalsi (zle s|signs siglsisisisisisi8| isis islam2l sisi sel jalal ialalalalalalalelalala| (ala disisi islsisisle seals disisipi ssisisisi sisisisisi& skala sigi sisi slelslslalsisl alalalal sig lalang sisisisia c|al$ asli|s$ siapa sisi s|al5| sisisislols sisi8 s| | igislaleisisie| sala #lsislelalsisisjelalalalal isis issisisis sisi isles assisi sis isi sia sisi signals si3 similis sisilia isi sisi sis #l3|s sis isi3isisislelelsisislelsisisislslaieisigisiaisisi sel slelelalalslelelalisislelagigdisis isis alasisalsl las sifilis disisi sisgisisi slaisisiaisigisisi sisi sisgigla|sisi ntantatatatatajtatataj nyfnjatatajtatantajajtatajatajayn nyata sis3isisisisis sisisisisisisisisisi8s sis ke) lolos foo| ololjloljlojolalo sit bal" ninirkiwininirinininin nim la) koj ko) iko) ko) disisipi3 isisisisisisisisisisi sisisisia op| oo| ap) s0| so| so) sn| anf sn| sol an| clelslals disisipi sisi sisi sisi sisi pon mua daun sis is| i|s3 isi isisisisi lelelelsi slelalololololololololololo isisisis| sosial sisi dea isa tea isa ( ielelelg sisisisisisisisisisisisisisisis |sisi|sjz sigisislojajajalajajajajajajaja |sisisisig slajajalsisisis|sisi|sis|s|s|.s niwmimwnim sean tawan amat nama |disisipi2 2l8| s|sisisisisisisisisisi lalalalsis igisisisia sisisislololcleolclolelelelelele lelelelelg alel aalalalal sela msn msn msn msn meno mes sisisisis (selai sai sislslsisislalslslalal elsa gigs riri sisi disisipi sisi sisisisialalelalolalalalalalala lolos oyo1o #lslslsis sisi #lslslsi sis sis inisiasi lalat. isis iislalalslelelalalal posisi ololojo a.n sig sisir olololo man man kena ksr bsn egg risa sisi ssi ssi ssisisis alalslalsalsalsalsalsalalalal jalslalslalalalajalalalalsi asia sisisisisgisalsgisgisaisisia bh| bo) bb) bb| bol bo) bo) bo) bb| sb| bh) bo) bp) bpj mimimimla sim sim slam sinyal mialmimilalainlalainlalainimialm alelelale sia sla sio sle malala| jelalalelelalelelafalelelalala|s mnimimwimwiw unikaikaikaik nimnimninimniniwiwinimnimimi imi minim isl8 ale (sig bb als sls| (sig sig g|s a18 similis aislalalslsi sis s|2l,i$ sisi sosial si2| lalelsisi (zi sisilia ala sisi sila |g s|lm|ls| eisisisial sis sisilia sis| jalal isislaisiaisl ekstasi lala isislalsi jala sel. seal sll si2 sisisisis isis islam sasis ulsiciu iglslg sisislal legis similis|(slam. elsialals isjalajalsjalolsielsislals (s|al lalelslelelala sis isi8i si83i si3sisi: sisi sisa sisi ssisisislalalgi: sesi eis iig3 is$ iisisisis sisi sisi sasis si5 sisisisis disisipi 2l| (eleisib isi3lelsisislel alas alas sisi sig psi5l sisi ssi sisisisisjalsisisisisisi sisisisisi sisi alnjlalal iglsisgi si8sisi disisi sisi sis sisisigisisigisig ololoitli dititik yan mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon kom ino) menjajal| nyantnjtatantnyatanjyafantanjtnanjatajata lolo ololololo ololololo lolo ololelo dia bas s| sis isi isisisis sisisisisisis sisisisis similis fim wiki ix ii miwlojoin nii nn|ix iix |g sis sig nia sisi sisi sig sisisisisisisisisisisisisisisiaala s|sis|sisisisisisisisisisisisisisis ai sisi elelalal2| |sisisisisisisi isis elg sisisisisisi sis malala sls sisi|. alalalalal alai slalslelsis cisirig slelsisisislelelelsisislelslesl sisi alalalaisic disisi3 sisisigla sisa lisis kal pada rar similis 2is|sisisisisisisisisisislalal sisi islam (elajala sisisisisisisisisisisisisisisisisis slalsisisis similis e|elgisisislelelelelelelelelelsisis sepsis sisisisisisizlalalalalalalalalsisisi isisisisisis lelalala inti sitasi sisisisisisisisisis isle sislsisislal (similis sisisisisisisisis sisisisisisisis slelsisialal isisisis slslojselaojlojejaejojloejelaojsjsjajaoj al. c|sis bol opj bpj bo| bol bb| bp| bp| bp| bp) bpj sp) bhj isi disisi isisisis mininiminlolaininlalnlalalalalainla deni ken dena ken ren alat | s3 sisisisisisisisisisisisisis sisisisisisi isisisis nwiminininininininininoilniloailalalailania mimimimimia mimilwmin isis (ls lalu lp) (aja "1s elg gle s|s (alas (ala jelas all isis lala s|. sig islas sisi isi8| (scale alas s|sis x1 sil slg sisi sisisislels dl sisi isi s|s disisi sisi3is seal2|s sisi bt) a|sisi sisisisiel.|sis sislelagia disisi elang #lajang sis: else &is als sizlalsisi sis sisi|s). elsisiasisisisisisisis isisisis han sis disisi sissisisisi isi sisi sisi disisi alang ala|g alors sis.) sim sisi slalsisi isi.inisiasi isisisisis disisi sesi2|sisisisisi3 sisi salas| si lslalalsialelalalsl jelalalelsalalelelslalrjalalaltia isles si8 si3| sio|sgi sosial. alai sla esa sbi #lais isis islalsisl lalai als sisislalsi selai elajaja sisisisisisisi sisisielsi lalsissalsisisisisisisisi sila slalslolgdisisisislelalsisisisisi slolsisisslulglaloalalsl sol lala mei keren me) m2) m2) m2) mea me) r23 were pen isis sisislslelelalsisi sis ela classis sisi sisi sis sis similis sis si8sisi siaga sig inisiasi sia|& isis kej otototoiminininininirinhi ojo solo olololjlolojia le) mo) me) mo) ntyfantatantantatantpantlanpapafpafapantanjapalan ntynjtajtajantan ntytnjtantya s1o scisisisisisisis sisisisisisisis disisipi| 8i8 t|o lolo lolo olo tio ola nixon hitfix ni lisis nan #alla sisisisisis sisi laa sis alel jelajah sia (sisisisisis si8 sis malala nlniwy s|s isis slelsisis sisi s|s sis sis isisisisigigisi kos kas kosi per sisi sis sis aja sent mma kon ho) #i&lsisisisisisi isisisisisisis alla isis| sisisisisis tvicicitvisisis sig sis sisi|sisi ele sia cici sisi lal si| sipil lnlaisisi s els sis s|sisi|sisi alalaisi isisisisiz isisisisisis #lisis isi sisi lelalalals|skala|s 2wellsi (elsjalsis| (ala slalsigigig disisi sis ajalajaj jalan ala "lslsisisisisi3 is|disisi lalat telelalsja slelsisisisi sisi isi slelaleisisi ielsikisl ielelelelsr jaja sisisisisi sis i21s121sisi2sisi2i isl2isis1 i2l2lsi2)x sis otot oot o1l otot otot olojolol toto sis mimnimnimimimimin ninimnimin imi ininimn nininimi imninimimim tai taj les isi isis isis isisisisis similis isislalsis ssi lelejelal sial sala sisilia2 isl saja llg| sis|i2|c|$ ku) s|s elslelels s|s|z|a is|siswa isl s|si|gis sisi isis|sisi isl isis sisi lisis lslsisisiz nia six isl (elev ali (lslalsi isa sirosis jelaslah (seleksi isi jelalsis| inisial (elsialsla slslsisis #issue islas #isle| isisisisi2 isisisisi ci2im saksi. sisa slaixlala isa. isle all lela (si slslelsisisisis| ial lisis (siflelelal, sll ball sial sisicisig sila sie isi3| #lalu ialalsis|al call sis #lg| s|s 2l21 sis slalsisisisiaisi isi disisipi isl sisi sig slelsisisielslelalsisislalsisisislalsisisisl las sal sisi #lelsisis sisi sisi sisisisisisisislelsi sisjalg sosial sisi? slelelsialsloalal sslololalslalsisisisi3lalai selai siglalsisi sisi sasis slsisisisisisisisisi sisisisis|si3 i|gsisisisisislsis|s sisisislalsisislulolalalsislalsisisimis isisislasisisjalsisiajsis iisisislzisi2isisisisisisislaisisigislaloaisi sis sisisisisisialals 2lelsislalalslelalaisislelalasisisialalsi sisa sisa lalai sisi sisisisisiais sigi sigisisisisia|(sis sisi sisi sosis lo) mo) mon ho) mo) mo) kon me) kon kon kon kor ron kan ajaran jabatan nia nyatatatatai (eon mop mep mep mep mep mep mep mop) otot oto o1o oto otonom1o1o ool o1o10 gol kol kol kel ke) allows ala alalalala alalalala olah mop) ola olojlolaoliao olololaolia iitititiaoln mill ix iia iranian miwilmwlgtlola didi disisi kia cad bend der mal sisisisis sisisisisisisisisisis similis slalalalalala lala lala sisi islelelelelelelalalelalalalelalalal ala |sisisisisis sialslsjalalalalalala| sis) sol mo) misisisisis melalui ajejaejaela|signal sial ala sial sil ala s| sisi sisi sisisisisi sis isi isisisisis iis iisisisis iisisisisis clelsisisis sis sis isisisielelui sis alajajal disisi aaa #lelelelal sisisisis iss elelelelals sisisisisis sisisisisisislslslsisislelelelsisisis 2lalalelalal seisi ala sial alel ajal adalah awal ala ala #igsigsiaisia sisisisisisis iisisisisisisi isis sis isisisisisis slalalalslal (slelalalslslalelalslalsjalsjalsjals|ala| ajal ala oluljal alm bp| bp| bo) bp) bp| bp| bh) bo) bp) bo| bh| bol so) b0) bh| bhl bo) sh| bo) bb| bhl d5 iiminlminlainlnlnlninlalnilainlalnininlnalalninin s|sisisjisjis alololololololololololololoelololelolololololold cisisisisia sis sisi elelelejee nimimimimimiwimnimninimimn imnimimnimimimnimimimwimwiwmiwm |al ks! ill isi als ito jala is| (awal isl lal ar: alslalsisi isl isi isi isl isi shell3 elsie sl2| mon sicisisisi isl isl isl isi isl signals sasa sama lagi sasis loo sislalalal sisisisisisi assisi isi islalal8 islalalslelaialslalslalalalsial lela paralel el. all asal e|#malala seal elslelelsisi sis sie isis isi sala sial slalaisislelg|s ian lala slelsislalsisis| sis sislalalsisigisisisis iisisisisisisisisisisisisla isislalal sis sisi isi saja olslslelaisi3isialelslelai similis lansia slolelsiglaislal, sis etal tesla sel halal elo disisipi sisi elalalalalsi alalselalal elalalsl ala ala ala isisisisisisisisisisisisisis disisi isisisisisgisi s|sigigsisisisi3ig oil otot oot oot oot oto s1o olo fo) sis zlelala| (2i313|3isis asi isisisisis six bei bli es rela ke) zle sisi etal (sii onj aka disisi sosial s|jala|a #legales similis zlalalais seals sisisisis sasis silsila aaa islelalele jee jelalalaa asia els rel tp sisisisis sig sisi sasis disisi sisi3l3 kal #isis sisisisis similis skala #isisisisis posisi islselg sis sisisisisis sisi sis s|less sisi| isi sisi sis "lela tea ajal ala sislelelg| alajalsisisis 2gig elelalelals #lalalalalsls ela ajal ajal sisisisis|: islsisisiele #|5isisisisls islslelalsis #lslalelala slalalel :lalu slslels isis thesis is|s|s|g|g mix aja lgi lala aleelaala slslale| falafel dallas als analisis sss |2lsid| sisisisisis sani era men see #skala sasa s|sisisisid so) d0| s0: e|elelslg| sisi sala sss bisa sll eksis kak salas ojo| sisalsg ala ala lala sis sislelelsis sis isisisissis3 2lalslalalal sisisisisis sislalaisis lola ladies ninnin isi) 2alalalalzls js #alajalajajala pemimipin kd) her c|53is sis pig basis| sis lala esia) sis| sosial ihosia isis| sisi si |s| om| jan) a18 je) dela is| ana seal2 sisi siang sisisisisgis nan disisi l |a s|$ #s|sisi (ala) sisi&| jalsisis e|s| sisi ajal. bri islam ci3is sal civil | is s|si|g meme lala. lalai hehe are #alallelalelalalal penari pre e|sosial sl.al ellas|s|el3 isjolslalala dia #leksikal| iisicgit alalak (eat tee kenapa 2fbbbaee para 'ella etal peta: (rela laa isisisisi sis inisial i#lalalalalafal ela i8|s| is|2lslalslalelal (sisi) lelelalelela selalelalelahsjalajelalalal loss si3| lai sig dsn terasa mal ala sisisisisisisisisisis dlaieia sisi isis ken) ajelajala|aja selelalelejelg isis2la|classis|s (malala|skala memutuskan menetapkan peraturan bupati konawe utara. babiperangkat daeraholo olo ololololo lolo olololelo selama| (ali sislsisisisisisi (sisisigisisis i3i8 ixn wiw nitida nii miwinaininm a.s gigigiglalsigigiglaigisisisisisia sell isisissiaalsisisisi sal isi malala sig|s| ielalalalalajalalalaels|slslalaig | si8|i sis i3| alalalelelolsloaolelelelolelolalala sisisisisisisisi istiqlal ielsisisisisisisit iii sis sisisisisisisisisis 1d 1d51d51d51d5id1d 1d5 kala isis adlalalalalalelelelalalalslalalala sisi|sisisisisigi isisisisisisisisisisisisisisisisis #ls islslalalalsisis alsisisisisisd sesi inisiasi sisi olelelelelelsisisis legal felelelelala isisislalalalalalalalal elelehehel dosis isi sig sisgigsisis ssia files ealaigia alalalalalalakd1 d1d talalalsislalslalalalsis islalalal (sislalalalalal sisi skala so) slelelsigisiclalaia lema mimimialalalnlninininininjolalnia mimimimimimlalalala slelolols isis ilslelolosisislololol. slelolols islolelel. sisi sisisisisisisisi isi sisi sisi isisisis isisisisisisisisis film nininininininimninininiainiaininin nininininiainininin p1) sis lal, |eksis sis| ala sisi a|si|& sial k10) dri 2lal tabel isis alle inn lelaki raja tema ala isl jal dorsal (elsa sel sisi sisi laleisisisis ara ali slalslal gis|3g ssl3 crisis sisgisisisisisis als|sig sisa della sisisisis #lalalalalal lalai sisi #lalat| slalglahsisisisisisislelblsisisisisislelsisialsis i.isisisisi sisislsisi disisipi posisi slalalslsisi sig ais sslalaldi sis ol. nag rak: (ep! s|i figlalsia sieislsjolgielalalalsi similis sel olelgisis s|asla elsisisisislaisislalalalsigi isisisisisisisisialalsis lelislalelalsisisisisisissisi sisa saksi3 inisiasi sisi sale al. elsa: lalai melalui lalsjal else lal lalai sisi sisisisisisisisisisigig$isis sisi sisisiais sosialis sisi similis sata tinlolrnlol oalolslaj ook injil irnjlojalo nno ool inrnjojalo elo sig sis sislele sis ala lag disisipi isis iirsjvir 3slelofololof (ss aja sis classis |elalzlal sis aha (ella sisisisis sisi etal ielsislal sis sisisisie| lalalalal sale nen ela ielalalslsl isisislalalsi sis|s| s|sle|e #lala|a ala .|, sis. issisisl iblis sla sia slelelslalal# ian isles is| fie sislsisis sisisisisi$ sisisisia belaka |elalafalalalalal (celakalah ala talalslelalal alalalal jalal lala lal alatas lal (dlalelalalalala men me: sisisisislsisl lala bala 2lelelelelalsis plb151 d1d 2luv|v me) bei r33 sis|sisisisisis sisi sisi sisisisisi sisi siaiaidiaialela sisi|sis sisisisisi sielalalalalolo blalatalalal ala eni eb| bni i&lalalalalala alalalalslsisisi lelslsisislsisis fisik ala isis |s2) sisisisisisisis aim pan maan bnn ma olulcw|v mim malala e|w|v niniminmimim zialalalal isisisisisisisisi isis olalalalal lala ane: similis isis |c cizlpi|s #|s (sisi class| lalalsis olx sial als is| els salsa die &signs apsis :sisi similis #lal siapa sirosis sis 2lal elalgisis idi it @lclcigisis slelelsis c|igi #is|is|inisiasi3sis sila selatan alas jelas islalelal sisi s|si slalsigic rea signal slalaisisisiai si5 six ml! sis salalalsi slelalulololgi ala lala tata lg ale islalelai eksis alel lala were rar aan per aaa sia p|lsisisisl elelslalsis size3 era era para flelelalelala alel alalalsl lela lalat jalal s|sis tis alla ololojolo s|s21g ola ajajnlm olk iimloln ala ken gan sisisisisi sasis jebebera disisi sislalal3 tisisisisfisisis isisieisisisisisis sisi sisisjslsjejx si8 i8is sisisisisisisi isisisisisisisisisi 18i8i8is lolo otitis mun) logo titititit olololo ni ir iwimwlwlw kep) iix iix nniwlwlwlw isi i selama nielsen posisi sis i.s s#sisi s1. kn! aja|ala similis legal #sisi sis sisi isis sig elelelelalelelareh ismail sis elev isisisisisisis| isisisisisisisisisi| isiajals sig slelsisisisis ika ana similis uiuikigisisia ololololololololo elolelg la sisisisisisis| isleleisisisisisig o|alla alalalalalala sis si. ninnin sisi lelelalalolelal lelelelalalelolalal lelalaje sel isisisisisisis isisisisisisis isis sisi sisi sds similis sola 2legal2 alas tlalajalgjajs tlalajalajajajala sasis iwlelelalalalal alalalalal |alalalalalalalala| malala|a sisi ielsisisisisis kiss isi isis en| aslslala s|s|isis|sasis s|s|sjs|s|s|3s|is|is s|sisi sis slsisislsisis clealels|is|s|x clelealsisisisisic clelacis ala sisisigisisis blejejejelej man mani mat anti santi cant d.anti elle cell |alalalaleha talslalahalala| jalalslalslalalala| alatas sig otot opo level lalalalalalalal lalalalalalaislalal islandia sisi isisisisisisis lalaiaisislsisi isisisisislsisialal jalsisis bia bisimiaiaisia mniminimininmniwn mnimnimimimimimimiw ninnin ke) ::i bsi sisi ela isles etal isl isi isl isl lal lala disisi legal isi signals ah: elalalsi a|sis slmlelalelsi islslelalsissi. islalais bol bol sisisisial isi.sisi sial sesi disisi sisilia sisisisis|isisisis sisisislalal isisisisislalalwlsisisisigigi islalalalslalalsi sisi b2l see slslelalal alel lala ala laju siswa|slelejalelalalalsis|s jalal.|slslalalalalal etal label sisinya|sisielalsisisisisisialalalsisi islalalselalal8lalat sisislel sisislel sisa sisi lali sista sial 2lelalslelelalal alas jelas else elsa lalai ajal slalsisisisisis sisi sisi8is isi3ii sig disisipi sisisigsisisig similis s1 nol iwl ono anoisiayoieliwm isi ojotoiajat work 4cisisisisi isisisisisisisisisisisisisisisi isisisisi isi tiga logo sititiola ke) ik wlw nil ix lola ni :lala sells mma bia jala jala inisiasi.s isis sisisigs ala lola sisi si isi (elelslal halsall sala (sja |disisi #isislsisisisisisisisisisisi.s similis isis bibi olalalala 25i 2512i123 sis s1. lelalalal jelsisisisisjelelelalalalalalal jelalals (al (sis lelelpla gisisisisisisisislslsislelslsl lalalsis| isi isis isisisis elolelelolei kon sig resol sisisisisi sisa sasa similis (sis spasial (alsjalslalsislalslalsisisisisl (sisi2is| lal isis s|sisi sis iis sielelejelelelelele sig sil pala sasis slelelelalsisisisisisisisisis isisialai isi (sis similis elelsisisjelalalslalalalalalal isi2 i212| isl sisi asas jas als|si$ lala elalalal isisislalalalsisisis isisisislal slalelal jal jae ilegal jelalalalalajalalalelalalalalal jelalalal dal (sis mimlalm mimimimimlnininjlainjolainlala all lal dot ojo oop ojo msn lal diawali alalalalalalalalalalalalalalal isisisisi isi isis kasi ko) fe. sis s| sl sja cls isl sis|sis sig isi isl lal isl isisisis (sis lala 3krisis sis algiris sis sisi sisisislsisigi.s e|s slalelaig slalelalalsisis isis dim ala sisisibin ssisislslola ialah isis alas malala #islelelsisisia sisi3isis s|slg slalajalg #lelsisisisisi sisisisiadialsi sisisisisislalslsls|s alslalsisi isis lalai tel sigala2lelsielajal|a #lalsislalalalal elo slpisislalsisi& olsislelelalsisia sir cela sis sis sisi sisisisis isislalaisis|isisisisisisi sisisisisisi sialsisisisisi2 (el #isisislalsisisielsisisisisisisisi sisi sisi siaga lala lol 2lel2lalslalsi sisi lala lalai ssjalalesalsi igisgis slaisislals sigfig iis sisgisisi8i8i sis sla|sis|sigma sg|sg|sie ololslal ialolsjlojolnslolololalajlolaloloilnlalolajo nola| iklim olo similis sisi ojo olo sisi i8i8i8 similis sisi tjo iixslw sisisisis islelalel leela del wlwlafao bal vislwx xix iss sisi: (sisi 2aal lela lele dale legal jalelals islam |ela mela lala: alalak belalai delle selai islam ella sig lal (lela al. pledge lele aja ari sisi| isis ter aea (e|e|el2 naa tj) jalanan sisi bea less sia alabama |2lalalalalala jelalsls isles aa: #selama ea nun) (asas pe) isis alel apakah: sis|s|sis lela sala sisi sls sis heb iaf jaaasatala lala tee similis sisi similis awal majalah sis sisi ala e|aa| malala sisa s|s|g sislalalals slg pi 2ella jelata glg (ea lafajlal c|elev levels s|sisi ula lada iis 2nen false s|s|s| eh eee ssi skala| lalalss isislsls| isisisig sia sisi is|sisi sisi disisi sisi alabama ssi kimia similis isis sis nji sila nin |a|a|a aaa nan similis her her hehe similis salelelafalelas den kon #islslaisia pejal lala s|g sisi olalaja rn) esia bis sis ala sal. als ak: s|sis apsis sis sasis #i#classis ime #|disisi: else n|o lala sia isl ala isi3| sii bi3 bee sial sm) sis sis sisisizis sisa sisisisis sisi #islam enne sll jala n|lap ella apsis sis eagle #seals sisi, sig sim saksi sis sisa sisinya s|3lalat tema pera ak: sll aha hapfterari tea |?|s are jala feh eeee small pisau" a|sisisls sisi kerap #lelelals sisisisis tnfaerafi pada rel sis alusi selama efek 2islalal isles teererar rip aja #slang |sisi isi: islalalalals s|sisi 5s|ala sala #lalat jae sisi #elalsisis tee udang szl2| jsisisis s|sis sisi minim jalal maa olsiojo ta) malala falah 2selama| sie olo minim lemah isisisisisizlzls apsis isizisisis slsisisisis pede similis al. he) lolos le) fe) sis inisiasi isisisisisis s1$ s1818 basi isi w|w diri sig ae: zlg cie s1. c|g disisi.s nim alas s|s$ lais awal?t sisi isis sisi$ les similis @design eksis sis sln ian 2ee jalin level alabama sisi si8 1d1d5 sislelx sis alat sisi sisi alabama (sis similis| isisisigisisisi sisi inisiasi lalalala jelajah bol similis elles is3i sisi lala slslsis| ieleisisis disisi sisi sisi alabama islelel lalalsisisisisi sisi alabama isis isisisis assisi isislalslalalal sisi bersisi isisisis ajal sisi disisipi slglsisisisisi lajlals inisiasi isisisis sis small sisi disisi globe sisi aslalala sll salah telapak jalelslalslelsi islas bersisi (salsa lolo ala rel s1d51515 sisi issn sisi lalalslml#lal lalai galaksi isisisis sisi jsi2 i2) jalaisislalalal istana,,sisi| jelejala sis sls| #sisi sisisisisisiei jslsississl isisisis pipi islam isolasi ielelsialsielsi (skala sis slslalsl islandia ala salah malala alalelslalala awal sid simixmim classic ala #malala palatal lalalatalalalal jalal sia slalalal jajajaja six isis1 lelah sis ssl sell sis gis sis lolos. 0lolos lolos ololololololo lolo xlo slololjo si51i3i35 minimi minim niniminimimim ninkbime inmnimnim isl isi alas alis spissa ke) laoksialis kn) s|kalsel2 i is | lisis isis (el islam c. ka) aisle sis sclolsis sis sio isi. lelsisis isl jalbiulalal isil llg sala? lala (alalsials| (el jelata isis 1g elc siklus isi algiris slalaigla ialah i.ale |elslslelal is) jalelelslel def (eslelal ela al: har sela? alla jalelalalal dal jelajah si?) dal tell lalat skala ixi sela sisisisislci sisi sisiaigi isj21si | ssi tai sislelslalsisisisisisis sid slang selalu lalsisibisisigisi sisislalsisi lelsisisisisi2is #lisis islas islsisis asi slogan s|is isisisisis lansia |elsa siaslaslelalelsisisialalel isisislalaisis sis olaolalo relio ,lololelsleisisisisisisialoalsi isisislalsaisisis salsa alas sal alalalalalala) jelalalalslalala skala iis sia| saksi isi disisipi sisi nia tatal oom oot oot titi titik maan mpn tp) ten mp) wmi 101m1w bon bon mon mon mon mo) 1w1m01w mon mon ito) asl.l. dio10 oto1o1o1o0 o1o1o1o010 le) le) sai sisisisisisisisis sisisisisi isisisisis s|8is bali iii wiwirsiaix wiwlwlala data abe (si isis isi sis onl a0| ao| sol lala sisisisisisisisisisisisis|sis|s s|s orang 3sl5s is3 isisisilgsisisisisis|3i83| sig lala iisisisisisi sis isi3i sis|si3| sis onl nol ao| sol ao| ao| aol ao| ala similis ssisielelelelelsleleloje similis g|sisi xix clelelelelsi sisi sisi disisi s e|@ slalaisigis isis iehalelelalalalsel jalalalalssl (lisis sls|s|sisisisisisisisisisisisi slalsisislsl isisisis s|s sisi sslelelelslelelelelel small ala s|sisi sisjelsisi slelelelsisislelelalel sisisisisis sig iis disisi sisi sisi isi3 disisi sal (eleelalalalalalalalalalalalalal (elafalalalal alla cololalal a13 n0| isl jelalsislalslalalslalalsislalsisi isislalalalal jalal sa) bh) bn| bb) bp| bb) baj ad) bpj jal alalaisisi isisisis mlm aisiolololalalalalalalalalalalal ialah talang isisisisisisisisisisis isisisisisisi inisiasi s nininimimimwimimimi iwimniniwnimiwmin ninimnininiwm minin ak: kr) #l3 name klg della iel alel ehi als sial sis wis| (ala dal ala sal s|s elg sis| slg sis sosial sosial lal isi (alel alel.lalalsl islam dal jelalalal isi isi isl (alel lelalahslalal dalam jal telaisisi ?della lal isl isis islam:sisi2| bersisi slslals| awal@l isi lalahsl isislslalalal jelas isl ass isl isi lelsisisislalsislalbis sisisisisislelsisisis legal als| isislalal?inisiasi malala| sisisisisisisis|s|i sisi|sis posisi sielolalsis slasisisisisielsi sia ella sia isisisislalalsis isisislalsis isla|sisisisisisie inisiasi.s sisi lalslaisisisis islalsisisisisialalwi slelslelsislm|(kelas sis| isisisislelolgigi sial jalal sala lal elelsil disisisisielsisisisisisisigssi2bersisi sisi disisipi sis giai similis sisi disisi sis sisi si8igi sislalsisisigisi sisi sis isi mp) wiki ool ololololo ninirinininh nisininh win ton mon mon non non mon mon mon mon mon mon mon mon mon non mp) mon mon mon mlo mp) tpn mon mon mo) sis ei3 sis ke) isis similis to) sis dau dag leo) www vol six bae sis islslsis zis sis similis similis sis|sisi sig s313 sig sis alla naa malala|g jan 5sisi 2jaja sis|s|s|s bee s|8j. signals $l3 joni 3isi kelalaian a13 ffa lansia jember here (elelelelr leh alg isisisis is|al sisi alie $|$ s|s lalai ellis oei: lel ellas (eeleleelele the sisi lala tee aff lele eee aher alaaaajal aaa anis nama sup ahh aaa tari sales ara gempa sae: ig ebi bal" sell isis 3js|a|a| ter bilik far aelelela 2eea elz sol lele ane alsisisis hari lala ala hara || #|e| eja piala sisi &z| sila eat alalak |skala|ejaan ana similis nim te) re! sia ana ka) d|c|s #lal ils jam sis s|sis #slc ala: ellas |$ :|s| isis sense jazz isl eja small alas there hehe daa. ii ajal (sis #isi si isis skala si'g 2el selama ka) salas :sla|alla tun: abe lp) | lal ka! a.a sisi ntar similis adik tama sisisisis enam abe sisi oi. alalalelalila arena jbbebbe aha bis|b elsisisie w|w pia sig isisizis slang |sisi sis w|w 4crisis sis sisi isisisisis disisi8 sis similis z9jeli sisrlolao tit fee) eri oto ola ola fe) basi wiwlxix wlw siwixix v|x v|x sl3 tit asa nisa jie aja has sis la elg sis minim oei sala s|el2|a sisi classis olo minim similis sisi ken me) sisinya sis elvis ssi ala cici sisi|x sis|s sial issn |glg sisi salas alalalalalala bppn sial similis isislslsislal isisisis sisi| isigisia didisisisisisi lelaisis salas olelelejejalal jejajala 5isi sia| (elips islalalsisisi islaisisis ial ilalsisl jalanan jalalsis slalalalalsisisi isisisis #iaisisisi| sisi| (seals s|sisi #lalsisialalslalsslalsl (el sosial (elalalsi sisi sisisisisisi sl$ sisisisisis disisipi levels similis ajal olok sisisisia sisilia iisisisisisizslalal2izl sisisisisis disisipi (sisi eelelelele iki seal 2i23isi sis eksis silo iii ssi3 cicit ololsis| sisi ihololx slalalsisislalalsslslal sielslalsisi isislalal jalanan (analis slalalalalslalalalalael similis isis sisi inisiasi sisi scisilsisisisisisisisisis alalalajoj akuisisi lala lalai mimimimimlalalajalalnim ana den pen peng ben ren lena olololeleolelelolelelolel isisisisisisi isisisisi sisi2) is121218 isi isi olololoelol|lo olololul lulus ololele ninininininininininiain nimimimimian nwimimimi minimum wimimia kav) kas) isl isl isi (sj c|s isi. (al jala rai similis isisisis lela (elalalsi i5l, ke) sill sisi similis isisisis| isis sasis isi us) in als sis|sis &|g ol |s oll.s sis gis &|sls|sici3$ igl llsl islalalsl (salah lalelelalela telelalslelelal, jelaisis| (sialan (elelaislais |alalslels isi sis sig sia sis alsislolsi|a sisisislelsi3i ane o|x sislelalsielsi slelsisi issn islalals abe slalelela sial isis lalai isi pis sisi religi2l lafal (@i2sisi sja sisislal sisi lalalalsi isi3l jelalsisi galaksi alla sis elalsislalslalsl 9lalai sis isl lealalsi sisigisisisisisisisisisisisis ssi sislalsisisis iplelalala slolstinlalw sisa sisivlalsisise olvlgs|.g sislalal isi sielsislalalaisisislalsi si ssinisigisislalais sosial#lsisislalalalalsis disisi iis sisi isis isi sasis sislalelsisi|sisi disisi5sisisisisisisi sislalelalslals(m|sislalais sial sis|wislalsjs slolsisisisisieisisi sisa sisi sasis alas #lal alga gigi sop 20j wol wol ani wol to) ssi so) similis isi isi sis sis sis s|8is similis s|s sisisisis8aisgigisisisialsgisisigsisis sis isi sis sis sigisgla|sgigisis ke) ssl njo ool inrnlola sista view insjoljal iai siklon aiajajajaa ntanjanjtajaya antajatan o1oio olololo ne) olololololololololo olololololo ool lolos oo10o le) le) s10 (o1no) ko1 kon kon kol ron ko) s10 le) mo) le) mon) aja aloaisti iislalala le) mo) lo) ojo olo ojo kan mei mep mep leo iin inojrin wiwlolaoin minin mlw es) kej ala ak: folat |alalalalala sisi isisisisisisislsisisisisisisis)si|s slalslslalalalal ala 2oj so) 20j mol (sja alalalalsisislalalalsisisissisi skala ala sol so) sol sol sisisisis lele sisisisisislelsislela lalalala titik isis melalui sala sisi sisisisisisisisisi sasis prix sisa mira sisi olelelelelsis s|$ sisi| #lalat|disisipi sisislalsisialsis| isis aja lsg sisisleleleleleleis similis$ isis| inisiasi isis s|s| slelalealsislelsis sis ala sisi sisisisisisis jalal isi telah etal elalalalalelalalalelalalalalsl jala isis! (alami isis sisisisisisisisisis isis isis s|$ isle| leles) isis talsislsisissisisisisislsisisisisi (sja lala disisi so) sia #lalat (elegans (sisi aalaaaajajalalajajalalajalala| (sis sisi inisiasi isis 3isisisisisisisisisisisisisisisis isis ini disini imam nininininimimiwimni irwini imwininiminwim nin (sia sia laa si$ c|s sig sisi tt) ke) isis ala igl disisi isis islam inisiasi lal isis jelalalal (ea jalal (sl elle lal (ala cig llslalsi. (sisi |algiris isi ialah glx 51x al leg hr) lalalalslalela |al seal alga ja| (elegans jalelalalalela slalalale lal hal def lal jelata g|2l5 al8i solc gels slelsisissi si3 ella alsislalslsisi salalajals sells isla| ill jal jalslala sia s|la disisi |s lal: salslaisisis sisiselalsislalsisisis| melalui sisi isi isisisis ssislalsiseisig salsislalsisisis| sislalsi similis seal dleleolaln o|sisislale sini sisi|sin|s sla siska sisi isi imi slg ala sisi#lelslels slalsisisl ella sial alalsisisi sis isislalslsi sslsslalais|aisslelalalslelsisisislalalslal sisa alslalals o|. lol ol. selada eleelalelalala| lelah lela halal ejalelalal sasiglagisi sisesisisiaig isi sisi ssi isi sis sosialis isi si8isi|s 1o|l titisan irit san meat san mpn mon mon mon mon mon mon mp) lolo none) lolo lolos loo otot ololololololto oo1l0 non me)jawab, wewenang dan hak se, penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, mutasi, pengembangan kompetensi, al, s1o le) le) s10 le) le) le) le) s1o1o10 dla loin mo) dan ala lo) le) lo) le) le)n koin mein mon) ko) f0) meo) ke) fee) fee) ke) fee) olololo w|w ix iis ii ii par salsa alalsls|a slalslaig sisi isis |s|s|si3 sll jalal similis similis elelelele sisi| (el #lalalsl jalalalalsiel (selslalals sig sig is| islsisislalal palatal sisisisis seals| (slsisisisisi islsisis slalalal similis sigisisis kan slelsisis sisi (la sii sigi glass 3l| isi similis| lelaisisisisisi lalalajsisisi (sisisisisis #lalalala s|isi sls| i3i8 s|ssel slalsisisi isisisisisis julu elalsisi sisi si3lsid silla s|sis| bisnis sisi sisslg sial alel similis|s similis| lalaisisi sisi sisi disisi sigigisis similis|s alalalal lelalalelalalal lalalalalalal lalalalalal disisipi isisisisisisisi isisisisisisi isisisisisi is|s|s anim iim ninnin ini imn ninininih iwn anim nnimimnim nimnimimim kp) ic: jal. disia isl |als (ella sll (ala ane |alas jelas kp) sls| jalal als selai sis big all laila flo stalls sisi sis sig s1. olalgiala t|g ole|g is| isis (elaisjala sis| isis sosial (ella lal isa sosialis else isis #kelas| iblis zis| (2s s|lala2l sisisislsi iisisislals| sisi& sislalsialelalalslalsi slalalal lele plat alah alel sisi seal3| elsa slalsejalrlalssisisla isiglalalsisigisi eloisisi sisi| sisinya slalgsislalslalalal sisisislalslsi slaisislalelalsisi sisisisisisi #ielalslalk slelslalelwslel3isisisim|disisipi3isiaisisisialals silo|si slelelsislololei #lolelaislals si3islalsisislalslala #isi3lalat seal naa lal malala lal baal sigi signals |gsigsisisg sflalsis iisisisigla sisisisiglaleis| isisisis non io) sinininkinikin nnjoolooj olooloojoolool alam non mo) olololololo oolololo ne) lolo s1o01o10 kel koi re) (le) s10 o1l0o ken le) lo) sistlala (o1 mo) me) mo) lo1n noh mo) ala lo) mo) le) te) iloilo tlololao |io t|o leon moo) fo) nim otoinrin disini tp) ni din tp) elelele sinonim similis 53i 5i lolos ana na: alami sisi titisan s|s|si par ialalsl level2 |sisisisis 5s! sepsis ii3 s|s isis|s|. jajsizi sis aimimim |sisi|sis|g isigisjaja isisisisi3 disisi aol so) isisisisis similis lolelololo wiki|sisi& lelalalala isis iis gigi mall ig|s|s sisislalal sisisisisis sialang (alami sis sisislslslalsisis sisisisis|isisisisisisisisis| isi disisi sisisisig sisisisisisisisis sisi n|nl similis sisisisisisisisisisisisisisi lala lelsisisis sisisisis 2lalalalalelalelelalsisislsl dal (alel sll lelelalalalslalsis sisisisisif sisisisisis (elslelala #|s|s|s| sislelsls slalalalalalalalalalalalals| (el isisislalal jelealal 'ahl bol bol bol apl bol apl bol apl bol bol ssisisisis oloeleolololelclslc cilsisislajalaulslujajajaulaja similis ala ajlalaln lelelelelelelelelelelelolel jala lalalalalal lalalalalalalalala sisisisisisisisisisisisisi s isisisisis sisisisisisisisis nimimimimimimiwimimimnimimin mimi imi iim nimimimim ke) isl jaa ss) lgu ni: h | ig: alg lal isis| sisi doi (alel jala sisi signs si&lisis oleh lela sisi islslalsials (sis salah isi sisi ala si signs alis isis tpl jal,sla (slsislaisig (esisisislel kal pai sill sisi ei? lelsisisisia ssl elsialal lala sl3 elgsisi| classis isislelalala aislaisisi sasis lalsisisisla lelsislsla si isi|s islas classis sis| s|signs sis ala signs awal slang sisisisialelsis sisi sepsis disisi lalai iss sisi$ sislsislalal i islalais slelalsigals| sisi small sigleloarsis sollasi si sis siselsisisisialalal alalsisisisisisisislalslolsisia alas|s|sisi alalalsislals slalaisisisisislalsislalslalelsis inisial$isis aisisisislal s$sisi elsisisis nii gigi ssislwislo sisi slim sisi|i disisi levels isi sisi ssi3lslelsi signals asi si3lsid ss) tol #sisi2isisisisisisisisisisisisiselsisisisisis sisisislslslsisisi fisigisisisis sisi si8isigisiaisigssigisisis sasis sisi sisi similis ala aja oyoyototloyoyo1to ala atajajtatajajajaja olo olo sisisisisis kis inisiasi i iisisias iis isi a43 le) notnototo1o s1oyo1o s10 s1o10 s1o ojo jojo ojlojoja tit logo tit ls) ninikinikin hixkinin m'p) nixon nin ala sis ang han aaaa mp) ap) a0| o| sn| sol mol an| ala aha s|$ sisisisisis|sisi|s sis ssi isisisisisisis|is isi.s han pes des pes ipa pas) disisi seal2l2izin islsisisisisisisisis sosial islelais alalalslaisl3lis i3i3 sistem sisislzisisi isisisisisisisisi sis sisisisisis lelet pip jelelsisisl islelelslalal jelalalelelelalslel bo) bo) ko) iis o|o| all slelslselelslsisisis sisisisisis #lelalaisi similis slave2jalajajaj2| i5|s3is| sisa #sisisisisis sisisisisisisisi sis iisisisisis isisisisisi lelalelalalal lalelelalelelelalale sisisisisis sislelelal sisi|is isis mana ana olelelsisis sisisisisi| sioisislala kol kol nol kol kol ha) gisisisisis sisi ala slalalalalalelalala sisisisisis siglelsi| sisisisisis| isisisigisisisisigig sisisisisis isi slalalalalululalula sisisisisi sej ela sis isis isis isis sislsisisis 3is3i3i sig s|a ololelo|lc|c siaisisisi isisisisisisi sisisisis ssi #lalat etal alelsisisi elelelels lelalalala slalalalala sislelelsl lelslslelsisl islsisisisisisisisis sisisisisis sisa ssigigigisis beban mba pan kep ma) ololololol ololslelisis bp) bo) bhl bb| bp| bol bo) ab bn| bol b0) bol aal atajajaj sisjaejlalajlalsjafgja tlelalalala ken ban alalalalalal lajlalajajajajajajaja mimlalmlnla sisisisisi isisisisisisi isisisisisisisisisis sisisisisis nimimimimi nininmimiwiwi iniolalalalnaininiaia nininininia a3|n kk) mn!) e|g ses ala kam: alla le) isa c|s| lalu rai seal sis ala sig sl2la slang bi. ela| (sisi lalai tai sig is, ke) al3|s ais leldlgis sl2lg alg xlg| lal persis| dialisis| telalalsla els| ale lal sel sisi sle|sis ti|s sisi tan ala sixlalels simbiosis o|lc sll sol sla|$ small had classis| iss assisi islalslalsisislalsisis elslelalsl dal (el disisipi. isi8 israel sisisisisisisisi saksi lelslalais| isi. isi sislsisisisia slabel|$ islalsisisi2|sisisisisisjals sls i5i5 sisisisis isisielalsisisisi disisi sisisisisi2lsisiuigi| siswa| apsis3lslalsis .iaisislalalsi alel slaloislelslelalsi sisialelela slelalsisi sis si8|s s|sesi ssisisisisislsisisisisi similis isislela lanisisisials sisisisisisisis isi sisisisis men ma! melela|sisi elaelelelalals ala lasisislelal| ala aaaa sisi salsa alelalalal lal ejaan all ala aid sgisleksiaisi slsisisi sisi disisi ssi isi8isis slalsislalsisisis ntatajajal olo1o olololoitli ist ist igt tistsit iir imgw sisisisisi ixs iis iix miliki isiksikis isirsirs iis iix scisisisisisisisisisisiel isisisisi sisi isisisisisis ojojala sitistiolo mean ori ooo ke) ar) sasis wiki mata ini tp) xix sej 3l3 isislalsisisisisisisis (sis|s|s|sosial2 isisisisis|inisiasi|isi|s|. s|g 2lalalalalalg jelelalalelalalalal lelalalalalalals jejak ajal aja) ajal aja sl8l sisi lalalslalalsisis lalalalalalalalal ala han sisi. s|s|sjisisjaluliu oloelololololololololo sela 2pi2i 2malala misialalalalalalalalal ialaisisi lalat |s|isisiglsisis sisisisisisisisisisisi ielsiels| sisi sisi isisisisis titcitivivivitvivitvsitit gigi sisisisisielele #ls is| sis (elelsisi isisigsisal isisisisisisisis slalalslalatsjalalsial ialolala #als sis sisi sisisisis slpjbi ssi sibi sis sis sisi |8isis alas nimlolnjo(sisi 2lalalalalalalalslalal ela (ella lala disisi: k3) isisisisigis$ig #elalalalalalalalal (ella ata elelalal 3is|isisisisisisisisisi isisisisi sisi sis isisisisisisisi mnimnimimimimimimwmimimin ninnin nimi alm nin nnininimnimnim awal sis he: sig kai fe! sosial a|s lelah israel (al (al (ls isis saksi elelsislals| elsa asi) .assisi (alalalelalalalsl |al delalalal sisi sisi sisislsisisi '|s ks) lalalslalsl seal i.islalslalsisisis| lal, ame jalalelalalala| (elaisletalajalalal jalalalalaisisi o|alalalsi sis sisisisisisisis| disisi sisi similis pl ello film #selama sigla ssi sisi isisisisi2|2l2| isisisisisisis i2| lalsisisi sisi sis sislalsi iisisisisisisi sisisiglolsi sisislalalslala eis|alalalelalalala isislalalaislelal sislalelalslalsis 2lal3inisiasi sisi sisislaisisisisi sisi (slelelsisisisi sis sisi slsisisisisisisisisisi sisisisisi #lsisisisis sis fis$signs sigsigis similis similis siaigisi laisisis$isgigsisgisis ton bon bon non mon bon ion non bon ion mo) lolo olok nininikinininin ninrininisnikininkininin nix ris nininininininin s1oyo1o0 (oi nol tolong kol ho) olo1o1o0 s10 s10 alabama alalalalalia classis ala ala ala look tisrjorlrol sistslola ola ke) ko) ola ninnin dwdiwinininin sisi nil ojo similis isis al3 i3i8 jalal ulolult ke) ke) els pan bsn msn olok disisi| sisi is| sis level alias lalai classis jali isislalslsla salas jalal on| an) sol an| ani ali sisisisisisisisisisisisisisisisisi lelaki issn s|s iisisisisisigsisisisisis| elejelg olololololololszsizsisisisisis isi sls sis lele kala igi disisi sisi islsisis sisi sisisisisisisisisislelelelelelsisl lalalals isi cisisisisislelolololololololololo #lalelalsialan ale alel analis sisi labels| sisisisisisisi disisi sala isisisis isi slelelelelelelelelej sala lala elelelel olelsisisisisisisisis isisisissisalsalsisi iisisisisisisis isi isi isi i3 inisial sis sis disisi sisisisis isis isisisisisisisisisisi sisilia fla claclelal alalalalalala did similis sis sis sela| slslalslalaislalslalalslalalsjalal (malala ala alalak sp) bp| b0j bp| bp| boj bol sp) bp) bp| bp) disisi sis sis sisi| aaa aaa (malala la elg alalak sisi inisiasi sisi isi sisi isisisisisisis similis sis sissisisi ninininininininininininininininin minimimalmalmwalnini a|s al| isis lal ke) sig #lateral dal jalal telapak #lelslala ela vla k3) ale cela ain sis|s isis sosial ala: ke) 2lalat lal tell delahalelslal (.idlslalal al. lal small isi disisi si: sisisisilol s#|s isi. s|sis sis sis ilalang i&l solo s|als ala olga slelsisisl signs #llsl (el sislelal3|sl2label selalu lelsjalalal jajal asli salelalaisisisi slelslalalsisi slalsisi jelas &isisisisls islalaisis disisi isi sisi iisleisi| elsie sig si3isi ssi sia gi3sisi slalelalelalsil lal (sisi #|slaisisi3isisisiololaisiesisisi sisi selagi (alas slalslalaleisisislalsisisisisieisisasssis ag? akuisisi sisi ssi disisi disisi seal si8 spissa nlololololololololololalalajaljala aaa kon kon ago) nisninininininisnininininininininin disini lolos sisi similis sis elo del isis sis| fav) add iis isle :|g kasi jalal sisisisis ajajalsia elalgig olelolal |sis|sis sisi ain #jelajelalslslel jalal: #lalat salaf ala sig gia sisisisisisiala similis 2is disease slelalelel ala isisisisis else s|s|s siaga sisi sela ale (lala lala emend aaa alalalal"kelas sisi sel hari durerei belajar lala (alatas tan aa: adc mim ala g1$ similis|s sla asidosis sisi islslsis sis|g disisipi$ sel islalalalasjas elajalal belalang #|( si i8sis alalalsisisisi$ sig sisi elelelelala eissn alas slalalalala ala sis sis awal ela lalalala iisisisisis sis sia pae ajajaja sasis slz sls similis #lslalelalslal: padang sisisisisisisis alabama le) s|$ al, (sis #|s i,is sisi isis sin ms) lalat jalal (ala), alel al. alel pep kep a|sis sisi eeeeee lela laa isl ter era phe mere is| ala tfefareenei slelelalalzlalel s|sgi| ela islam sis sja sen elalele lal |alslalal else sis) sinopsis|s k3) isi isis nel slsicigig silla elelafal lefalalalal lala malala elevata| malala lela s|s|sells islas (lansia|a| #lelalalalalelalalal m|s3 isis| seisi alg a19 2elelslaltal disisi3| (gs sig #ls isa lala lala) (piala (jelas si. labela majalah sel abarearea ssislsisl sis rlelolg similis #isisisisisi lgs isislais sisi8isi8 disisipi$i isi8si8i sis isis oololjo iiskrjaoloja tit fee) istlojo ololjlolo lp) nixon diwirinin it) mep map) nirninih lp) n|mn sis sis ala sisisisisisisis 2s) 3l5 an) so) a0| sig sisisisisisisisisisisisisisisisisisi (3s 3l|s|s isisisisisisisisisisisisisisis ala slg olelelelalalal2isisisisisisisisisis lola misal alalalalelsisisisisisis slalalui2i sisisisisisisisi disisi sel (sisi sisi si8 sisisisisisisisi level sisi similis iisisisisisi salah seal tell istana sig cis|s|sisisisisisi sisisisisisisi similis sis sisisisisisisislelelelelelelelelele sig alai slsisig slelslsisisisisisisisisisisisisisisi sisi similis isisisig sisi isisisisisisisisisisisisisis ii ssi similis sisisisisisis isisisisisisisisisi sisi similis| (similis alalalalalalala psisisisisisisisis sisi |8izin s|sisi slalalslalsslalsislalsialalsislalsi isi islalal (classis bh) bp) bp| bpl sp) bnj bpj mpg sisi sisi sisilia mmimiminlalnlajalnlalal nilai tnial lalu lalai alatas 3i3 isisisisisisisisisisisisisis sisi inisiasi isisisis nimimnimimimimninimwimninimniniwniwjiwinmin nini minimum nni nnimnim ke) kg) 21x w| iei iis ane b| sisi s|sis sisi isis |g s|$ ' | s1. zis| izin sig sasis ala alas isl.l lelah fall lala isl, kn) c|g s|s ola als elalelai "|| siswa|s ulc sisisisioni gislelsis selai classis posisi siswa alami isislsialaja sisi lalaisisia ef: @isle sisi c|s|g sisislalaig small disisi sisisisis als| isisisisisislelsisisisis isis als isis sosial disisi sisi slvsig slelsislolol pelagis|iglalajo similis sis isi sisisjalslelaisisisi isislaisislelsisisisis sial lalat sal slalalalalsjalahslelelajalalahalalal ale islalale sie sis sal lal ala ||sisisisisisi| si313is isi ssl slsisisig sisi sig|disisi3is s|i4isisisisisisisi #isisisisislsislsisisis sisisisisl disisi aisifisiss sig similis sisi sgi sgisisigigig iigiaisisi sisi sisi loojoolooloolool cool oolololoo tolol loojooj ooo asl.l. le) le) o10 o1010 oto1o1o oo1 s1d10 s|si2 aja alata lo) mo) mo) mon) onoajo lo) mo) mo) bui moo) lolo ito oja siti bola lolo bas ton naa isi wimainin wlwlwulaola iin saja disisipi cigisisis slslgigis sis|sisi pet visit full ielalelalalal telalalalalsl lalat ole, sis cls ole sisisisja isisisisisisisisisisisisisis ke) sol sel lgi ololololalolsisis disisi iis disisi ix ana salat alalsisisislelslsla sig ssislalslal siz cal sol sol so| sol @of slelsisisi sis sisisisisisialsisiaisisisisialal ala disisi ielsisisi selalu sisi isisisisis isisisisisisis) (sia sis sis ala (elalelallalal (lala ialalshalalaalshalal fals alg isis| isislsisidlalel lelelalalelelalelelslelelalalalsl lala isis! s9isi35 sisi sisi i3si3i3si3i isi i si isi sisi islelsisislalelalelslalalalsisi sisi sisi. sisisisisisig ii&isiakiasi sis similis (#isis sosial (elsa sisisisisisisisisisisisisisisisi malala isle lelelelelelel:l bejalsialalaslalalalalal gelas mea der mea mea lelolelelsielselslslalelalsa) modulo olololulololo 5i i53 isi isi sisi sisi s lulu nim ninimimimimimn nimnininimimnimimimniminimnimniwiniwn iim ke) lal isl (pj lewis sisi sela dielu (lela) lzl.| (alel (al inisial sl8l tee islslel.legal (al is) jalal lala vig mi: lele alalatslelalal (ala ill ie) tel disisi slelalalsisisisl sis sial istana sisi lela sigisisial s|g gale iisisisis disisi also sisisisis c|s isisisiilsislelsalslalsis isl telah jalsielslalal d.i ilelslilalalsl alalalelal telapak (elalalalalal |alalak sig era #lelelalslslsisisjalalelals| (#belalai posisi elelalal elalelal ala lala ala selasa sisi olsisisi siasiaisisis iislelsi sisislalsisisislalsisisisisisisisieisisi iis|s isislalala|disisipi sis 2lalgimiassislais slalsisisisisisi sele ass ade sisisisislsisis sis similis sisisisisis sis sisisisisisisisis|s orn atojajai eiw inslolalol lal voli inlolnrjlojalo nlo sessilis| isis sisisisisisi isisisisis sisisisisisis #gol9 moo) logo olok ke) lolo nnn rni xix nixon ninnin nadin inx n|n c|& jelalalelala sig sisisisisisisi isis kan isis i|g ke) sis ololololololz antar lam similis asn kas kasi kasi kasi kasi men s|s dalang ella alsisislalal jala asal lalat telalalslelaisl isa dial alelaldiaia classis slalalalslsi$ slg sisi isis sisisisis sisisisisis sisisisisisisi (sis wa) co) sol elg lin s1. skala sisisisisis c|g gi91 sis csisisisisisi sisi| isis! slelslslelsisi isisisis igisigisisis isis el8 nil wlulolcslolololo sial gisisisisisis sis #lalat jalal islalalelalalal (sisisialala sisisisisisis| (sia disisi sisi isisisisisisis isisisisisig isis (sis gi elatalaal aja disisi sisi isisisisisisisi isisisisisis sisisisisisis nini imimimininimim nininimimim nninimninimimim p | k3) le) alm ef: gis s|z #| | bis ial gis| else :les lalu slang jalal jelajah etal asian lal isil3 isle| slalalsis ill (lalat isl ill sl. slalgisisisis|si3 sib s|s is! |ales jalal flalalalalal jalal palatal (el telah isl ma! eksibisi3 (elalilalsisjelsisl (all televisi isi islam (ale sisisisis|s| islelalalsislalsi (elsisisialsisis zla| islas salalsgisi3i sisisisis slelalal isl #isi slalsisis disisipi sisisisis disisi assisi isisisileslalsi sislsisis sel sislolelsisisisisisisisie clalalbl iso sisisisislelasisisisielaislelsislaisisisisis ssel lolelais sisik elelalala alslalelals slslalalslalslels( seal ala|s| lelsislelsis sisiolelelsi sisi slolslel slaislalslalsisisisi selagi sisi2list2leclasisisi slsisisl sis elsa sell egg sisi slaisisgsiselgsisi sisi|s isi sinis sisi signs similis ooo olok lalalajajalala mon) seleksi nikola s10 ayala lolo tolol lololololojaolio olo alalalsalalala ala lo) me) mo), mo)) ina le) s10 le) le) oto1o1o010 le) o10 analog oo|ti lo) lo) mon) le) fe) fo) mon mo) mo) mo) le)n mo)) p3 man ko) ola fe) ko) ka) fee) eri ke) ola (fol ola iislwlx www ker) sisi sis|s sisi sis sala tee malala initials|s eksibisi slalsigizisis| sisigigia sisi sol similis|s #lsisisisisis| sig malala misal kas mp isisisisisi isisisisis sisisisisi sisi s|$ isisisisi3 sislolalalal elelslajalalsi sisi slsisjala isisisis isisisisisisis sisislalalgisi r3) sis s|disisi lelolojojo seal alel ala lala oleolsisislol.o alalalalaia disisi sli sel sisjelalsisis sisisisisi (sisisisisisisi sig sisisisisi isisieleleisisi isisisisialsl (sisisjalajalsi cisisisit olelsisisisis ssisislalg iis sisisisl sig sls sisisisis sisisisis sisisisisis bp) so) sig slalalsis| isisisisisisisi isisisis sisisisisisisi| sisisisis c|s|$ sisi sesi sisi yoo otot sisi is| jersisisisialal isisisisisis isislelelelelsi aja slslsisisi islsisisisialal jalelslsl sisi bal sal bol sal goj 'ah| bol adl bol olulolciclcle sisisisisis sisisisisisi8i "ab b0 cisisisia atajajatata aaa ini majalah, lalalalalalalal falalalalalal lalalalalalalal ala alololal2 sis sela sis sis) disisi sel) ololololololo olololololo ololololololol nimimimiwm mnimimimimnim niniminimihn nimniminiminini ar! ker (ala sll isl (ella s|als isi isl landing sisi zis|s osis isis #lal lala sol &a|. basis seal|s gr! signs s|e (asi al. aini rilis niskala sla|&ls s|c slr jalelahal.lalat isi jalalalel ja) (alas sial i | i#isis|all isisisls| isi sisi mwi six slalsiolsis sisi,s lalu aaa (etal.lalat islalelalal #ialah.lalalalals isl, jalal sis si8 sisi isislelaislelelalalsisislsi sisjalsis) (alas :lalat. ielalalalalalalsle| ialalalalslalalalsalslalajal (@asal disisi disisipi sisleslsilceiglal sasis sisisiaisisisi. lg label situs lal 2lelalsislalalelalssi slslelalalelalal (malala sisisisiss|2ic| isi sasis disisipi similis sis i2is isi3 si2 |? up) sol sis bii sai sol s0| sej sisi sn) w|&| sisisisisisisisiarsisisisisisisisisielelaisisislsiglsisi jala sis ifisfisisiasisisi sisisisisiaigisi isisigigla sigi inisiasi isisisis ajalnya sjtajatajatajat ktajajatant oto kmi oot otot otot tik alajalaja alalalalalalalalalajalalalalalalalajajalalal aladengan peraturan bupati. nomenklatsulan penetapan nomenklatur jabatan dalam hal kebutuhan organisasi, bupati dapat menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana yang diusulkan oleh perangkat daerah. usulan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada meliputikepala perangkat daerah kepada bupati. usulan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: klasifikasi jabatan,c(oa kol kol ko) (ol kol kol ko) sio1o le) le) ke) le) le) sisisisis tisisisisi inisiasi2is ur) iwi iixsix wiwlwlola isi sig nin ala small disisi ala sisi sala 2si2 s isisisis |similis isi sis sirosis isis nala isisisisisisisisisisisisis| sis isisisis sisi isis sisi isleslelalsislslslgig sislaja similis slslalac olaelelelaisis isis isisisisis| isisisisisisi lalaleleisisi scale isislelselalalslalsis| sial #isasi c|sisi|s seal3| sol a0| oo| an) ao| bol anj saj sisi sis ajajalai ssi isisisisisisisislalsisisisl lalaislalsisi ialalsig lelelelelelelololololololo sisisigid |sisi8|$ zis men men bos ros kost ros kas kos kas disisi sls|8s sasis sisisisisisisisisisisisi sisisisisis s|( slalsisisi ielelslz sisisisielslelelsielelelel felsisisi sisi isles disisi isisiaja elelelelelalalalalslalalal i2l2 isi isis isl il&isis sasis disisi disisipi i s i|3i| : #lalat sisisisisis si. sisi islalalalalsislalsi sisisisisi ssisisisisisi (disisi8 alalalal similis isis sisi sisisisisi:s alalalaia sisi3 sisisisisisisisisisisisisi teralalsis isi isisisisisis lalai sel wal bol sala all etal ielalsisisisi isisisisisis| isisisis sisisisisisisisisis is8 aaa alami aan olololelelelelelolelolelel isisisisisis2i isisisisisisi isis1218 isi isi isi sisi isi isi i8i ololojojol|o ololelololo oluloluw nimininimimwiminiwimimimiw nininimimim nininimniminm nni ninnin eri isi isl isl isis sl&i| isl sisi sis lal i.lal:| isian isl dpi meleleh lalat (el sis |s|g elvis sls|seal| sasis alel sisjalsi seal sis i2l sisisislalg| (sil kali sistem isisisisi isl isislelsisisi (sisi slalalal (lala &|slsjlel isl isisisigisisi sisi sis gala isi2laisisisis elsa disisipi sisislslsisis) lelsisisisi disisi sasis sisi sisi sisi sial olsiaisis sisa isis im|alelalaisisisia sisi etal ala sislalaisis isisialalaisislalsisisisisisiaisisisisisisisielsigis slolelsisisisisisisislalsisjlersizislalslalislals sial isi sial sisigisisisi sisi sialslalsisi sisi isis isis sisisisisisisisisisisisi sislsisisisisisisisisi sisi sisi sis isigisgisisisisisisisisisisisgisigisigigia gigigigi sisglaigigisis tititititistititiwimlw iwm ton mon mon mon mp) tolol ool non io) alalalajalalalalajajalala alajaljala alajaljala le1 mo) kei dls sisisisisis similis sisisisisis sis| isis fo) ola ooj tikrtolool ola iii olo ur) ninnin wdimwirini ini wiw goals titik men mo) sisi sis sisi s1. sisi alas|s|sisi sisi falalalalalslal ielalalalal sala sisi|skala sislalslalslalslalalslalslalshal sss #lslalsislsis 2lelalalalslal2|sisisisisisisisi |sisi islsislala iisisisisisisisis isisisig sial #lsisisisis gisisisisisisisis sislelelelo sol sol alas :lslelslsisisisisis isisisisi2) selama sia ala ala sisi i&is|sis|s|s sisi sislsisi slslsisisislalsisl sisi sialelalalelel telelelelelelelalalalelelalalalal lala sisi sisi sisisisisisisisisisisi is|si sisi sis isisigisl lala isis iisisisislalalalalalalsi signs sisisisisisis alalalala isisisisisisisis sisi sis (#lslslslslela sisisisisisisisisisisis|sis|si8 s|s|s sisi isi apl ep| bpl pl pl al apl pl pl pl pl eh apl sisi ala iisigisisisin slealalgsigslalalalaisisisisialaig eksis ala alat ala moda meta mean meta moon ang mada maag mean mang man mang mang man man) sial is| isisisisisisis i3is iisisisisisis isisisisis sisi ninimimimimim nin nninimnimimimimimiminimnimininwiw nin (sia isis (la lal gels (ep) isl (sia tnnemeraehe isl lal: isolasi isis s|$ islam isl isis si? lalai las sis asi sls| gia sisi sisi sisi isis sigi sisisisisisis isis dal telah (el fals els| jalanan:(2als (elu isian2ls isi sl.i2lsid disisi (.isisisisilalalsisleisis apsis sislalflslelsisi ssia sisi islalalpisielel salas sig mialslelalsiblalelals isl olaisisisisi i slaslelsis naa sisisisisisisisisisis isisisisisisislaisisis isisisisisis sisi.s alelalklelsisjelsiela lalalsisisisilelsis ololejelsislwu.i selalu ssisisisi3isisslsaagal sisa all ass sla sisisisisisisi sisisasas salsa eksis sisi sia| sis sis sisi8is sisi assisi8gi sisi signs$ sisi sisi isiglasisigi is$ winikinininin ooloolool cool lo) mo) mo) mo) mo) le) mo) le. mo) aalalajajlalala alalalajalalalalala mo) me) mon mo)) ala sisi sisi isisisis s|si isis &|& s|& |8is olo injolsir irit isis isis isis s|$ s|s dia leleh (alalalalal ata (sisi lalalalsia skala s#lsisisisig (sisi alg sis|sis|alg sisi|s|s sie lela sis isl jelata sisisisis s| ala disisi3|g alas ilegal kt) gigs ind (lelah meleleh ajal: salaf etal olo tit similis eis isis sis) malala isi sll sisi lele disisipi sisi posisi disisipi sis fifa aia sisi? s|elsisisisisi3l awal (sisisisis isis here situs #$sslalsl (elsa sla|s isisisiss sis sisi gig gigi. tani adi bol bal ani fak sis sana al2 alabama| ||a|al sislsjaj isi sis olok. lolo s|g ololelv|v ajal maka: sells s|$ asal ala #isislalalalsisia lelah (ea2 raja sisa lalalalala alah nim min mz: sis sisi sinonim sosial isis eksis ke) kp) tan sis| sis ola sole ce: |awal lesi (sipil eksis lin disisipi lala sis alas sasis| 2lalalsl oasis| sial o|sisi3| s|s$ |awal parsial alel jalal o|llsl. a1 tai faladalala ala pajak ellas. sisi sis ar! sells elalalalal jalal als talas ke) visit kb) sisa kabel alalalal ali #|sisi tu) sisi3is sle|sis slalom plasa) s|g n|sig ol sis sia sislolalsis seal als slalgisi lalsisislals classis als isisislsi sisi #leislals inisial alas eisisisis were telan laa laen mala s|. sls|sig :|laras aalalaea aaa slelalal ella ter mba terapan sialan isi zis taj naa jajal ada jalal slaisisis sisa saling8g isi sisisisisisisisis als se2|s|sis alla slsisisisisisisis ieldlaa rixosa sis sisi o|slw sisisisis sisi sis sis isis sisisisis olo s|s|2sisi ols vila sisisisis kal sisisisis sisi sie|& six ja #|$ sis sig :| sisi sig pa: sisi3 malala ala s|s isi|s sis sis skala sl8 sig sis olo|sis e|e| disisi sis| i2| lala ala islam :is sim kal sis|sis annan asa (ala s|s sis kasi lala ajal isis #lapis alelalal aaa iss #lelalala :|$ b|$ sigisisis sig sisi lalalalal sisi sisi sisi. sisilia #sisi sisters sis teh sig #is| sisi isi level8 lim gigi asia 2jala| all sisi sisi sis selalu ala: mlm sig :jalelalais sis fs. s|s inisiasi8 islalslals bala jalsjala|s tel elis te) ol2l2 sinensis e|s| ss1s s|g isis lala similis #|legal sisisisis isis ala sisisisis #lalalala sisisisisis kang kang kpr men mea ibi 2i2| 2hebat slalalal palatal2 ssi all gal similis isi sisisisis akuisisi3 aaa andere anne s|s s|s gia islam (aj k51) (sj all jala si2| (s|s jalal sial ala) (es #is| |'s elelalalal sis sia sal isislalz isis lal sala sis seal heri pln sisi ka) a|sis e|sisi alla|g #lsisjalals sisi ssi saja sosial intel ela sll similis |g insani tan gila kelalaian tale bete ola ne) ate sis (rn 2is isis kan ejaan ala sis|similis tao jalaglala ol sisisisis sis| al3 sia similis elelalala| jebenehaane s|s|s|s|s|s disisi o1sio sio1otoyotoio le) le) ke) la) #slsjajelajalalaalajela|visual |ajejalsia sizisisisis| sisi dinininirinin tp) sia olo ala 2l similis sis similis disisi|s #|sisi sisislalels islalalsls ssi ala sisisisislalalalalalalalal ala jala disisi sis ala dlalalalala slsisig leela s(sisisialsisisisisi sis sas (elsa similis islsisisisisigsisisisisisisisis eni had sss slelajslelelalelelelals| isis ela sis isi isisisisi sisisisisisisisisisi8s islelsis selalu sisi (slslslslalalalslalalalahalsls) sejak ale lala sisisisisisisisisisisisisisis s|s|$ ololsgisisis |(si sis sisisisisisislsisisisi alai sie oasis level ssi (sisa aaa (sis sis sisisisis sis sis sis sisielalsis fusi li. #lsler alalalalaslalalahalajal slajalalelel female aaa) pala ren kpn ida ida ipa spa debt sislalalala olelgigi sae #lelalalalelalelalslelalalalal ielelalalalal isielslslaisl isles disisi sol soj anf bo) bol s0f an| an| so) disisisigi alalsisisgig sisisisisisisisisisisisisisisi isisisis :|g s|s #lel2l slalalalalalalalalalalal (asli disisipi isisisisislel (sisi sisi sigisisisisis iisisisisisis eksibisi3 lisis sisi (siswa sisislslalalslslsisisisisisisl isisisisisis alelsislelsl melela sisi sisisissss sst (east igisisisisi i8gigi 2lalelelolelelalelelelelelelal (slalajalala epa men mea bea mea si s isi isi sisi isi isi isi isis olfololololo olololololo lolo nimnimimi imiminininikinik ini nnimimimim nnimnimimimim minim s|$ sia olga sia kk) sls re sis c|$ jal2disisi isa sal jalalalelsialsi (disisi mao isisisis|disisi inisiasi sisa i2| islalalalalelcis inisiasi lol isisisis s|g|sis|s sigialgsisi3 sis isi s alabama #|slalsiglsis disisi sis sle leleleisj pisialglalg slolsiolsis islelel slolalslalsisisis c|m olololsjlelsislolklo sislalslal sisisisisisleisisisisi ssjajslaisials ialajalolsja disisi |sislalslelsisi sisisislalalsia sisi isisisis sisisisisiglsisisi signals selolaisi sisisisiwizsislalsisisims|3is ssi sisi simi3 isi3 slslsisisisisgial sol sol kls lal sll sol lal similis isisisisisisisis isisisis else elelelelal si#8is$gig$i similis sisgisis s$igfisisis ig gilig8i isolasi sig igigisisiai isgisis$ itn mon ton bon non mon ton mon mon ton non bon ion ron io) olololololn hisrisishinhix hnirkix (on kon kon kon kon kon kon kon kon kon kon ho) otnoyoyoyo1o otot oloyoio afl ayatatat alf a|ya ajajajyn jajaran al| aaa sisi i8s i8| olelele sis ala ois sis dello sisisisisisisis sal hana soal nafi mad si3is ojojelojsis sisi ss| visi les tan visit ts) lisis lsgshg similis similis malala kasi similis so| wm) sasis ulee lelah ala sial als sis| sis #selalu isle adlsisis sisisisis less isis hhb ek: jeda (laa mei des lai i21212 lalai disisi sig iisisisisi sisisisis sis (sisi s|si2|s| isisisis sisi s|s|sisi|g cisisisis similis isis sisi slslsis isislalalslsleleig|s selai dale sal sisisisisisisisisislslslslsl similis issn pera tee pola? po, ols similis similis sis sis ina elelsisielsi la) c|c sisisisis sisi sis similis isis maa pas alalalata gle s|e|e sisisisisisisisisi sisi i#is| #si2s sisisisisisisisisisisisiss gigi ela on) abi ebi ani "ol "ol a5l an eni eh sigi ala ala ola |e|e alalalalalalalajalajajajajaja similis sis sisa talalalalalalalalalalalalalala| #i8 alalalalalaiaia kb) ' | lal lal s3| &|.g call isisisim snn: sis ine z|s goal (is sis als #|sl ala sig alami.a gls islam lalai isi sislalals selai salalalalel.| lal (al #all iblis aher daan (alslalal (lela laa all ala |lalat s|# #|s alalelalsislelalalelalelalajalel jelas sja isle ais lalu rel. slaelala lele sisi slagisislal elslalslsisi isis (lala alelalalalalal falalelelol aaaa. isis sisi sisi$ kak 3lecisisisislolel sisi aleloelola c|. s|isis penganan all majalaya dalem lpm ba.) alalak similis disisipi signs ko) aa.) ola ole tej #igislaiaia isisisisisis sasis|s isis la here hbbeerae sisa isis beban ahbbbberaaebe ala sio1o s10 (ke) soto (oa ko2 ko) s10 s1o10 leo) ool rio ojo ko) erjlolo logo tit lolo mit ninnin izin wiw ini kas hal alabama isis alaska jala isi #lalat isis #bersisi lelah lela aaaa alai ig ig2 s|$ sisisisisisisi isisisis (sis sial lah. sisisisisisis isisisis ala sisielsla slalsisisisis| similis (sg fals alaisisis sisisisisisisi isisisis |s d|algiris similis mimimlalajalm similis (sig #lslalais| (sisjele slalalalalalal esa ole isis sisiaislal sasis disisisisisisi disisi #disisi (lisis mimlmlalalalal sisi isis sisisisisi isigsisis alalalalalalal lasalle jali sislelelal sisilia ialaisisiaia iklalaik sis sis similis sisi: las sisi similis gis sel alajajaja sis|is|g slalelalalala malala esai sisisisis sisigsisis|s aisidisidisial (isi ala ala ps) ape isi isisisisisisisi isisisis sis sisi sisisisis sisisisisis glslslalsisi| lansia evi sll sisisisjlala similis pel ssssssis sisisisisisis clelelsiaisi similis disisi ielsisis salgalala| isisisisisisisi disisi si3 i3i isisisisisisis islsisis sings tirisisisisis disisipi2ie sss sisi sis asli3 sisi sisisisia disisi c|disisi|s|sis c|clcixc lag dia daan den ang peng pend ani uang ana mimimlanjolanim mlmimim alun siluman nimimimimimimn ninknlnj|ni|n sis disisi isisisisisisisi isisisisisisi isisisisisisisi inisiasi sim kimia nnimninininin sinonim nimimimimwimiwn nimimim sis ku) #ls sisi i ia sll sisi isis slu sis seal iss isla #lalalelalsa aja islslal islalslsisis is| lala sis isis classis sisi sisi. a19 sisi isis aalelale masal alla halsall isl isl jalal sis o| x s|s|sla|sgi| sipislalsigis isis3ig ssi crisis ols sis sisiaisi2persis inisiasi eli si: 3isle| jala ko) alelaldalelalelalalslal lalat?) (lalat.palatal |ella lalin lal s$isi3 sicisialsis| isisisisisi sialslalsisisig islslal slalsislalsisielalelalsis| jalslelsisl plalalaisizis k:| isi lalelalaj alas|elehalalalalalel etal.(alalelsl elalelaalelsl (slslalalalsisieisislelslelelahsisiaisi isi saja alas lalslalsisisisissisje elalaelalalsislealala salas oa) losc|s lelelajal sial saja sala slalalaaa alel aaa i#i$ slaisisisi sisisisla|ls sisiglals isigisisis isi sisisisis o1o0 ata sajtajanjajatn nyfanjtatatatat moto aia lala ala ala ala ala ala aal alata alalalalalala nflalalala aia ajaran alf alf ala biayanya|. ala aalalala al ai ai wla al. a43 siyo1o1o1o s1o1o01o0 s10 sio10 le) le) lo,n mo) alajalalala lo) mein me2 mon) ala lo) mon mo) lo) ko) ala tit olo ool rio ojo tol oj oleo fee) fee) iio wiw ninimininin ninnin ian ton dani alel alexa sisi isis sis sis|$ isis jenis sisi jelas lolos sis alata c| |logis sis sis sisi tis ielelalelalalalalalalalal alel selama sisisisisisi 3s) i|si sis malala sisi ssi sasis sis ala similis sisi sisisisisisisislsisisislsl lele is| isisisls sigigsisisisi sis |s|sisi sepsis #islam lalslalsisalslalals isisisisisis |s| | alam disisi ssi sisisislslelsie sisisisisis aaa d51d slelsisisisisisisisisisisisisis so| sela clara s|sis s|s isisisis| sig sisi|g sisi islelalalalalalalelalalai sislalo| sisi lele lalai sisi sisi isis sis s|s sisi g|e|gis sisi sisisisisisisisisisisisisisi|sis sls| |3lselsol lalai malem. mloalalalal alat alalak al awal ala: sivisisis lolos sol bpj ||) bil jelelalaisisi isisisig minim mimiminiminioinlainlainjalalnla ala lala alabama ojo ojo bay des. eyd. daya pir plan may. msn by: aon nga) isi isis i si olololololuo olulolo minin ninininininlalainininiaiainiain ninimininia wingman kasi hrd time jala te) olm isl (sig gl a:| s|g s|s gl. ial isl halal ella |etal elsa lal fell tel tah del. halal awal felalalala analis isl sisisislal aj, &ls| lalsigisis slam sis glx ika s|s si$ s|& slang| sl lalalslsi sia ala sis|s salad seal$ sigla claisiela|sisisisis seals| sisisjalsl isisisisisi lal disisi sosialis i isi sislalslai&isi oi8isisislelslolsisi sis olan sislolsis sosial sieisisisislal wix isisisisislalslala 2lelelaisis sal sel slolalalssisla shaleh isislalalejajalslblals sjalahslalala|els|aisisisiajelajsisisjals elalalsjalsialalsl ala disisi sisisisisisisisisisisi2isi3sisi sis) jalsiaisisis| ssi 5lelslalalsisislalalsisisiaisisisi eksis ellas lalat ifigiaisisisis isi sisi disisipi sisigisigia irigasi sisi seal8s si8i atatatatatatatatatalalyalyana alf ayahanda ayajyana yaya aja ajatatatatajtaytajtatya jajayayaya ayahanda 38lele| ielelelelelslel lelelelalelel lelelelelels|alalelalelela i ivx niv ni nini i n|x come salah. all salsa sis|slslsls ala sielalal s|siz|z| sis kong men men seal3i sisisisisis sola sisleisclala i8lelo isisisisisisisi sjalsisisis sisi sisisisisisis slslalzisis n|a mlojlelsisisisi isisisis |slam3 sepsis small (slainlalsiais| si5sisi sis sisilia gigi malala alalalala inisiasi isi isisisisi sisisisj|s sisi disisi disisipi (sisi sisa asli3| isislel ielelelalalalal islslalsisi jalalalalalsis level sig lalu s|s|s|o| glalalalglal sisi si|s|as|c eleleisisig$ isis sisislalsisjalalal| apollo| sis). oleleisis small isisisisis sisi ls) sj) sisisisisi sisi sisi lanjlajlala|sisi sisisisisis sisisisisisisisisisisisik nan bye mis mis men mere mere aaa sio sala) gia elalelal islslslsislsl lalelahalahal ajal ajal is|isisisisis clelelelala elelsisisisisisisisisisi8 sisi| sisisisislelsl isisisisisis sisisisisisisisisisisisi skala isl similis glalalalsis kon mon bse besar pes etal islslalsialalal (lisis sisi isisisisisisis|slsisisisis disisi isislalaisisisi sligigiglala sis sisi 2s) disisi isisisisisisisi ielgislslal 2lelolelolelelelelelelel. lolo ololololololuo ololololojo i2i sisi sisi sisi minimi ininiminininini ininiwininia nininininialniniaiaiainin ke: similis sjs|& dal fel dal #legal dal (al: lal. is| isl isi iia rae isis sll. sisi ala ssi: alsisisis op) isis| (seals alalalgis| islam lal elsislul televisi8l elvis sialslsis| (sisi :|$ 2s, (alfa selaras #alelalilalalalalal (al (gl sisislsisial seal3 disisipi similis sisi dielsii disisi is13 isle visits niat, pam ke) sisi sig aula ig isi s3l sis isi3 |s|$ sings ella slolsisislalals sis|sis slilslalajal slang sisi elejsisisisigsi disisipi sisi sisi| alessia slalolsislaisislelalasisisisisi|& ellas disisi slaisisisi asli sisisisislslalsisis #isisisialala islslolalal sisislaigisis isisisisisisisisisis isi sisisisisisis|si3|similis| s|s elaislwlalslelsjeaislul sisi3isisisisi sisisisislelslalaisisials slsisisisiosisisisialelslalalsisi sisi ella sll sell ali sisisisisisisisisisisisisisisisisisi sisisisisisisisisisisisisis malala @ielalaisislala slalalala iimlelala ooo lolo irn irn irn rininininin olojololololololololalala yana aja adanya|ya ayayayana afl ajatatatatatatatatatana jaya ajajayayayaya jaja aaa ala ajajajtatatatajajajajajana tki s10 s10 s10 otnototo1o s10 o1o1o10 o1o1o010 sisi sisi sisisisisisisisisi isis sisisisisisisisis ur) mep msp) ninininin ninnin ninnin ssi isis sela jala elemen lela skala|a isisisisisis sisi isis "js alalagigiaia wol sol sol isis|s|s|z|s sis isis s|isi|g isisisisisis ella lala dididik |2lelalalsig sisisisis| islam (sis lelololololo iis lisis dikala sisisisis sisi sisi olslels sisisisisig #lalalalg maka slelalals| sisi sisi similis tisivititvit oololololo cici isis is|s3| sisisisisi sisi| (sis sisi elslalgisia eleleisiv #lala lalalalalalala isisisig roa roa ko) alalaisisisisis elev isis|isis iisisislelealela sisisisisisi inisiasi3| sisi (sisi3| sisi alalalalalal isisisislslsol sisi sisisisisisisisisis slglalalgia sisisisisi siosloinioin sie isisisisisisisisis mlajlajajaja laa tag @lala lalalalala ala isis isisisisisis iisisisisis sisi miss iis isi iisisisisisis iimimimim nidnimimimiminiminin imn nini imimninininimimnimnimnimim kep) slam sis #la| (al (skala sisi ela 2la| (al jelalelal ielalalela isl ssi raja sala sial etal g|s lele elsie finis did lal isis seal islalal etal sip telslalal ajal ela a|g sig usia sisisisisig sigisisisisis cities sisi| sisi similis ielasissisiel islalaisisisis ialah bis szl jelalslalal sisisisisisislal jelaisisislalslelalal sig similis awal. sisisisias isisisisisi isi sls slelalsi sisi slelslalslalalal belalai sisi sila &sla slsisisisi bislalsisisisi c|e|z s|s|ggisisislalsis iislalels similis| assisi sis 2is ielajelal elsisisisialals aja sisisielsisisisisisisisisisisisisisielsisi isisisisisisisisisigi plslslelalgluldi sisisisielsiejelsislalalal jelejajs jala lela jala isisisisi sslajlalalsisisisialololsisisisisi isisisislalolslalalsi slsislalsalsi sisa: sislslal (sisa sal lala sisisgisglaisisisisigigisisisisigiai sisi similis sisi sisi ig lo) mo) mou mon mon mo)) annotnotnotototyolotot a.a jatajtajtajatatnajajajatja alealalalai atanjanjtanjantantfantpntyantanyan nyala latpatatatajfafapalal alah aja alfa ada raja adh alh area alf alf ayayaja| a usulan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan oleh bupati. bab pengangkatan dalam jabatan pengangkatan dalam jabatan pelaksana harus memenuhi syarat jabatan dan kompetensi jabatan. pengangkatan pns dalam jabatan pelaksanabupati. pelaksanaan pengangkatan pns dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada harus mendapat rekomendasi dari bagian organisasi sekretariat daerah. pengisian jabatan pelaksana harus sesuai dengan formasi jabatan pelaksana yang ditetapkan oleh bupati. formasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja. bab tunjangan jabatan pejabat pelaksana diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. selain tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pejabat pelaksana dapat diberikan tambahan penghasilan atau dengan sebutan laiada saat peraturan bupati ini diundangkan, seluruh perangkat daerah diwajibkan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan pelaksana dengan menyesuaikan pada peraturan bupati ini. jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebelum peraturan bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini. olololo lolos level sisi sis sisi sisi s|s8| disisi sisi disisipi sisi safe (beb else iss ke) eme ke) ke) fe) yisisisisis sisi clelsisisisis isi gas kd) sisisisisisi sisi afp sisisisisis six six jelsisisisisia silsilah eleisisisisis eie glass sisi tig is isisisisisisis malala disisi isis sis (elsisisisis belalai (aldi disisislelsisis) (ep sip isisisisisisis inisiasi isi sisisisisisisisis pens per: sisisisis 2lolo| pole sae ale sisisisisisis sis sisisisisi ssi lalalelalalals sasis| isislelsisiz|similis| isalsals eielalalala selalu sisisisisisisisisis sgi@gis ala lala ala sia ana dena den deng pena rena eng pen rena ab: feel bat sisi iis isis gis gis sll disisi sela alel klo elo ololololololo lol olololololololololo ks) nimimimimimimw aim alm alkimia nninimimimim iimimimim tim tim sila an) sis sis kami w|o (sis ld) (es lal |alla sela sia sis is|s| sisi s|si|g sis sisi isi sig mmi sims c|$ all isis iss lalat sila ela lal gelael sia #lal isl ambisi jala isolasi isis isis persis jalanan (ala a82 elsa lalat islelsis lele isis seal sis sisi visuals i2i ola #lalalsl malaysia |al (less| jalalals(ssl alel s|sis sisi sisi isisisisis jala lala gejala, s|alelalelalelalelala falah sal: ajalaigialalo cgi s|si3is slalalalelelalala lelalalalsls islslalalslalelala jalal slsisisisisi eksis sosial sland sasis lol al8isi iif sia sisi else alslalai sisi sis si8classis skala nla ssislelal isisisisisi sielsisisisisisis disisipi sisisisisisisi als iis sisisialaisisisisal slelaisisislelsislalalelaisisla sislelelsisisisissi sisisielaisisisisi sasis alalalajalalnin si. sigisiais sig si8sisi signs8| nytantatatnyol olo oot only ntytanjtatnjatanty nia tinjunya ntnjtatantanjtantatanjana alf alfa ala arl alfa ala afl alfa ala ala alf alf alf al| a.a a.a sisi isis le) fe) ke) w|w ini vinainiw wjw saat s|$ ike) sisisisis sis gis (ja #lelalelelsialalsialalsl sis elsa sisisisisisisisisi|si|si. 3ls isisisisislslsislsig sis|sis olelelelalsisis| sisi selesai sisa alel alalsisisiala gisisizs s|$ aaa sisisisisisisislsisslg disisipi six six sik elelelelel similis 3i5 api pipa pa. bisnis sis gila ia? isisisis |s cls|sisisisisisisisi ssi selig s|g sel sis #lslalalalelelelslsisisi islslsis| velg sal s|elsislelelalelalalela elang salsalsglsg slelelsisjalalalalalalal ielaisisi isisisis| saya ilalklalssisisisisisl isisisisi islalsis sala sis als jalalalalslalalslalalsal jelalelal (elalalal sp) bp) bpj bp| bp) bp) bp) sp) selama oololsel pada! adat ende png miniaininioninin ala alat ela elo elo 2lololololololololol.of. mva brv my: kva maya mv: rv. |5i isis isi isi sisi i si s olujulu ololelw tim tim tim ninimimimimniminiwnimimin minin ninnin sia les) si ke: gls kal s|# s|s sis lal isis sial lal sig sis| ela sis als$ skola lal islam izl isis lal (sial ielalalala lel ist legal lali dal jah isis isl delahslalsl sela i#disisi sisi alalgisisiela|g ols classis isisisisisis islam lalai sisi sisi assisi sosialis #lala isisisis all elsisisis slelalaisjalal sla| slslsigisisis sisisisisis isis iisieisi elul sisilia sil2lalai sigsisislw isi disisi iisisisisigi s lalat sesi sel pleigisislalals sisi sisi|isgisisisisis lalalelsisiis jelas sisislelalals jelalelsial 2lo|s sisi3 s|s alajsisisjaisisislels| ale isi3 ala lala ala lala ala sis inisial3isisislalelsisisisisisslelslolsi #lolelalsis ssj oles jalal else ala ala pala sial lala #|g|l8|disisipi sla sis isis sis iig sla dosis|siglaisis| isi|sie bin bib ii8 disisi si8isi sisi iig isisisisisisilisis zls| isles sisi disisipi ke) si919 sara similis cola 2lavelle| selama desis sai? wis six vul asli sis ss) alas here ags aaa sis 4her ar. haafi maa lalai jaan iban pra jabar feri tinggi ter were yara 2level lela sls sisi awal ala sisi|s sig jalal disisi ols sis sasis is| s18 sisisisis sis #|s|sis slslala melek sis sisi sis see sisi s|sis tel fe) sigala lala tera :palatal ala |al ala sis ala ke) e|e|s|$ lisis dls share isles tol six sasis|s sls jap similis mis sis abk ga) o|s 2isislalas similis isisisis si2is isi similis akan #|s|s|s lan sisi eer pisisisis sia ssi fis #lalsisis similis tissa akuisisi3 malala alalalalala piala similis fe: ala sigla alg ig: dag sisi #label peer ella? #seal heran kap dri ini age jenehannaanp sig #galaksi sig laa similis (la mei |sisi #|slslalalal. 3is ike lela ala gia s|s ala lala tap sisi crisis salsa al$ samaran fara| is|sis alg sis similis similis alla isi|s aing similis sabar erna iareree bal heran ppi |2i8i8 isis peh app afeeee fisis t : s|sis|s|sis seal eeeeee s|sisi s|sisisisisis ala sisisisisis disisi beres lolo lolo lolo basale| jalajalsis sisisisiaisisisisiaisis| |sisisisisi3| set newly iis iin iw tp) sis sis :|g :|s isis pan sisisisisisisisisisisis| (sia slslalsislalalsisisisisi isisisis s|s re) bib iis iis iis isj aaaa ssi ala (ala sisisisisisisisisisi|slc sis sig sig d0) ololololo issue sig i3|s sis o1o0jailolo|o| lolos elolele elo jee sigala slg sla iisisisisielslsisisialgl isis mas ciecisisiz isi sis o|c ala sal islslalsisisis #lelalsisisl (le si3| (alalalalalalalalalalala| (slslelelalal (ala sis sial slalslelalslaisi sisa) isisisisisisi isis slg alabama s|s i3i3i3 sisi eli elalalalalalalalslslalzi sisi spasial isis s|s glglsisisis didik sigisisig sis islelelala sisisisisisisis|isisisis isislelealelsi isis s|s alalsisisls salin apl gol bal bol eni bol rml nli isi similis s|$ ala ololais isis sis 2is| iss sisi alalsisisis ala jejelgje|g slololololelolelelololel ulu ololololoulo sisi isi3sis ololololuolo kn) min nimilmimimia nininininininininaialain nimimimimim mim ko) |s|f sial isl isis @lgl |s| inisiasi isi |alas isi i l isl els dosis| c|s| isi s|g isi cib ke) sisi #palatal (el (al (alel del |adalah |el tel lal (ga isi sisi sis alm s|isis zie| sisi|s|s isl, isi isl sisi| all slz| leg inisiasi isl sisisisisisi sis sis| alg|g awal als isi sisi ke) s|s| sia sisialslelsisisis aplelalalelsis isi all blalsisisisisisis v|is|sisialsisisi als sielslelalolk sislalsisislals s|sisi sislgisis sisi aisiaisiojlalaslalg olg alalak siapa siglelsi sisisisisisisisisisisisialalsi sisislalalsis isisisisisg silat disisi3 sis sisisisisis sis plat ali sisi ato sisisteisiei sosial ssilalslwi sis disisi3lol3|3i sisters| sisi sll sial ale alas ola lalu el2 isielsisisialsladisisisisisisislslsi sll sajalalai legal ielaisigisisisigihas sigi sigisisisisis sisinya sig iisgisiglalsis soto s1ototojajaiki isa jajatajsatatsajajajajai sitajanjajajaja lap mop) ala slaolalalololalslolololololojlololololololslolalalalala ala ala alla ala al l a alalalalalalalalalal la aini ala a1 ala sis sisi8sisi8is si8isi8 isisisisisisisi bal oli etiojala t1$ iso) nni ninidmininin ndimvinrin mp) ninininininin sisi sis sis aaa s|sis oyd sal dela sis sisilia sisi peng titi is| sis|s 2lala sis jaja sislsisisisis ninja calc sisisisis olok similis cela sis3is s|s|s|.s|. aja sisi sisi siaga sislsisis bisa isisilslelelelelellalsisisisi isisielelalsig d1d1d alg ilelelelelcisisisisisic cello png nim nimlmiami sol anj wol isi sisi sisisidisidiadieisisislelelslel igislalai sss isis clav ololololo cslealala| s|si c|sis sisisisisisisisisisisisi inisiasi& slalalal i3l #lalalala eelelalal (elalelelelalal (al alas isis sisisisisisisisisisisisisisis sisisisisisis algiris sis isi s0) sol s0f sol all glue lalai slalsisisisisisisisisisisi sis persis inisiasi isi sisisisis isislelelalelslalslalslalgla islalalsialal sislelsis sala essanaesalalpl seal ielsisisislelal isi 2elalalal telelalelalalalalalalalalalalal jalal slalalal (al s|similis sp| boj bp| bpj bp) bp) bp) bp| isis sisisisis nlalalajajalajajalajalalajalal isislalataalah #isisisis alelelolelelelelelololelelelel (sisisisisisisi isi @igi bisa alaslalalalalalalaslalalalalala ninimininim rt) 5lalang e |t|s sislalsiel sial $me islalelalsl (ajal kills lalu tel dia ola. lalu fav) alan sig ke) tel isi telat jalal dale lala (al delapan (ala e:. alaisisjsi3 sig sal adi b|s sis lansia sisi sslsisis sig similis sis sig sisi isisisisisisisl saja dalah jalal elle| (ala palatal ielalalale jelata divisi bia 2lalalelsisiaia 2lalelslalsi slelalalsl ielalajalsl lelalejal ale sajalah alas: sesi sisislalsi sala sislsislalalslals|slalgis isisisisislalsis sisi sial gigs disisi slulejalsisia alai disisi islalsis|3isi3 isi3isisisislelolsisisi selat sislelal elsa ala alalak ola ala ala ola alatas sigi sgislaisisis sisi sisifisis sisi sisi slams sisi sisi ssia isis ool imn1 nlo aal oistajoiei inrnjol oal oo1. olk lincoln lo) aan) epn mop mep mop map) ist iit ist iti iti kim mon mon non mon mp) wl| isi (oke) ke) s1o1010 sisi isi8is sisisisisisisis s1218i8i812 sisi iisixixi v|x iisixix isi sisi sini sisisls| disisi2lala (2sasis sisisisisis isigisisi alalalsisis lelspisisj ialajalala isisisisi oleo|lisis sisisisig sosial alalalsisis on| sol sol wol igisisisi sisisiziziz sisisisis ( lel2sisi |2ls|sl is|sisi8 isis isisisis 3i23| |sisi isi ssisialah bisisialala sat sisisisis isl alalelal isisisisislalelala alang disisipi|s (sis isten djalal sisi sisi even jalal ala kan maan sjslsisia| sisi sisisisis i8i |.l ajal s|saksi isisisisi islelelsisisisisisi isisisisisisis sisi|sis slajalalsisi islsigislalalsisis talalslsisisisi lalalala|e jalelalal |elalelalalalejal jelslejalelala jalalalals sila isidisisi similis iis similis sisisisisisis similis|s ala lalalalal slalalalalalalalal lalalalala ala alas salah six sal alah sia inisiasi sisisiaisisisisisi isisisisisisis alalalala ke) lal (al (sis lal isl (al al ale | l tesla ia) aur |&|s inisiasi tel sisi3 les kej eme lal assisi.isi &lsid (sis (el sisisisisi sale isis inisiasi elaisisisisi #sici z|s sig|sis| ala lagi 5isisiaisisisisie s|s|$ (selalu. bal (.lslalsisjalalsialal (awal lala (assis leleisis ,isiglslals|disisipi kas sis isis sisi sisielsi sis sll ssi sisi sl8is jalalalsi sanalah elslelalalstelelal sisi slalelal islam sis islsisis sisi sislelaisi2isisislal sisi sis isisislalsis| sisi play sis sisi sigsicisis sid celana lagalolalela gislalalalalals|sislalalejal els| #lalat(e|al (ola sis sisisisisis file isisisisisis sis iis iisisisis sisisisisis sis siasleisleleis sial alelslalslsi3is slelslalalala else alalsisi pip els isislelasisislelalalalsisisleisislalsleisisislalal2l2i sisi sasis$is$isigsigestaksig sisisisisis classis|si sis sisters disisi iis sta yogi janji1ei hiojoajoisjiant non io0 aya ata aya ajayalyalyalyalyaya ajayayayana ayayayaya lololols olololo olololo olololo ass a|e| similis| isisisisi isisisisi isisisisisi isigigis #lisis iss wiwlwlolo iir iin $|$ pam kd) sis (@slalalslalslelal sal sisi (sisisisisisisis|sis|s|. sig sisi skala ala lele slz|size|isisisisisisisi3 sisi (lm sisi salas tai sisisisisisisisisisis sirosis ellis cells ool o0f a0j o0j a01 o0j o0| a0| a0j s|c aini s|sisi (elgisisisisislalsisisisi dialisis| lelaisisi lalat sis1$ lelelelolelelolololololo glajaja sig sisisisis lalai islalahalahsalalalsalal talalsis sisi sisi inisiasi|$ e|sisi sisisisis acid c|sisisisisisisisisisis #lisis| isisisisi isis sisi slelelelelelelelelelel sigala sisi| sisislaja s|sis| isisigsisisalslelalsisig c|e| slslelo sis| sisi sisistis :jalajala|alalalalalal2| lelalalal jelalelsi jelalalals| palatal iisisisisisisisisisisis opold| oleolclc sisisigig palatal|s d1d 1d1d1d1d1d1d injloip alaolala alalnimnin silla sisisisisisisisisisisis mol s0f a0f sol vof aof aof a0f mol ao| sislslalalalsjelalalael lalelalal (elalalsi jalalsislal (alatas aan mang mean masa mean mara mark maru man masu mana mas) minim imi nim minimi mimi nin alolololelolololelolol.o lolos.o lolos. alololol. alolaol.c sisisisisisisisisisisi similis similis sisisisis similis ninininimininininininin nimninim mnimnimim ninimimin mwininin abe ya) islalal, rai disisi sis sisislm sisa isis s| | mann ken ke: elg disisi8 s|g sis sisi8 ii8 a13 sisi ielaisia seb siclsisi? slsizig jalal si.jalanan tah (elalelsi.l tel ia) lelah elajalala s|s sisi ii jesialelalslal. |alalaisia| jalalelelal isislalsi lg sisi slalelal seals|gia bl$ sisisisis #lelalalalal isl jalalslalal isl jalalalatsl paralel sis isi.lalalalelsiaisisi isisislsisisi sisisislelalelsialsislalal ala al i sie|isi slalalal$ isi iis isian claim 2llc fislelgisielalelsi islalalsi slalsiaisiaisisisi sisi asli sial sisi$si iss mis sis islelsisi selera lalai sia spasial eisisisisisisisisisisi eialalsisisis isis disisipi disisi sja sislalsisisisi sisi sisislalaigiaigislaigi sisi slalalalaigisisisisi.a sila soj lalu sial ola ssidlalalal lla slalagsssss bssisisisi ssisisisia sisilia disisi siglalsisisi olaloalalaloalalalalalalis levels olslsis sl3l il man get slolalnlalninlalmimlais fififif fififif flelsilslr sltlels afl alat alf alf alf ayayayana afl ala ala ala ajalnya area ala ala |81s| isi sisisisis fts similis nj delo s|sis bal bee sells aaa ap: aaa sig tea s|g sisi. s|s|sisi sigfig jalal feb eenpepee sisi disisi jalal kta is|sis ala bee selama elelalalal lela is|s|g pig sisi ken hse) s|similis situs|z| so) sisi sisi plb 2eea sisi aaa isle| alel ala al. alalalalalelele elalalalelalals lalai 2lalalalalalal sis iisisisisis lala sis d1 isis|sisi 2sisi 2iglesia pl al "ah mlm nim pisisisisisis seal ubi alalalalaja bee aiaisisis similis aisiaisisisis td. lan) slalsisisisi3 an) aislalsisis minim isla b | lang o| a n s!l tag sis ane sol. s|g etal sls sisi islam tel #|s jerit s8, sisa s|$ (ll (.ib ela :|s there ko) ker klu) smg slo sisi s|s|elisa sisa lee 2lal2l (el bela ank ela ala a|s bo| isis 2lelalelalalals flalalal selevel3i |.&|x kt) ei3 leela lela jaja tia sis|siais sig piala jalelelalal lela? ajo isi disisipi salelalg "ig #slsisid sis nekenree jaka ala skeletal sial disisi alas all eisislalg rarr aan sisi slalsisis rarrrap #lslalelal sisialala sisi tangan olx sia salaf aaaa eling lalat alel jawab tp) far arek isieleleis|sie|ale|sia sela sisi sie 2ig sis zls sisa s|s|s|ss|similis|s sss terearabe alm sisisisis sisi sisisisis sio10 (en) s1o1o1010 s1o01010 sio1o0101010 eb#s| sisi disisi sisisisis sisisisisisisisisisis bai iii ix wiasinaixrin iiasiaix niwinisisix pala 2lelelels sad see sisisisisisis oo1 anji sis|s|s|s sis elalslalsia lelaelaia ss|s iisisisisisisisis olelelele|l2i disisipi|isis alla njajajaja api para pak agama alla bas moss moss moss mass mol so) an| |sisi.s alalalala sisisisisisisisisisisig sisi elelelela slelelelelelsl ololololo sisisisisisi ssi sama kang kang ken sleslalalsisisi sisisisis similis si3 sisisisisisisisisisisis s|s| sis sisi iis isi slelelgigsisisl elsisisia #label ielalalalalalaalalalal delelelealehajal sisialalala alalalalalalaisisisisie sisisisigisiaisisisisis ool o0| d0) o01 o0l o0f a0j a0j a0j sisisisisisisisisisisis slslelslalal jelalalsisisisisisisialal elsslelajaj ajal all alalalalala alalalalslalalalsislals alalainlalalalalalalala otot ojo joy otd s|s2s i s iis isi isi isi sisi isisisis iis isi isi isi isi sisi nimninimnimim nnimnimimnimimimininiwnimiwm nnimniniwmimninim ini imi inimnim s|$ ai. sil isi s|s lala sis ial isis| slalmials #isis lan) sia glz ala sis alel 2lalelallal.l isilelsl islandia disisipi disisipi|s sell s(c|saksi| sala sisi inisial el8 isl alsisisisisisis sis s8l$ 2lalu sisisisisia @isislolgisisisisi sisa s|s|el sis sisi siri eleng sislalsisis isi islsiscisi sisa isl sja sigisisisia lelelelalsiai3la sial seals disisi skala isis isis sisi sislalslal saksi sisi s|s| |sis sila sisi slalelsis|2sisi s|c sisi elalsisizis assisi similis| slsisisisia|si iis ielalsisisisisi slelclelsisis islalalsisisisiselcisicasisi asi lelaiaisi sisi seals ii3 isi islam#sisi eksibisi disisipi sisi sis alas sis sisisieisisla analisis| sisisjele| sisi deals isisisisisisialals lelslelolsisalasisislalsi selasa seals| si. sisisisls|apsis sislagdidisisssisssakasis2isisisjal2lalai sisi similis slasisig isi sisi sisi sisi ssisiaisi siais sisisisisisis tiltikikiwyiuy bon mon non non mon mon mon ino bom iko) otot otot otoisininiririn tleleisilsela ses pesan desa desa desa pesan desa desa tes pesan desa masa pes des desa esa desa desa esa ajayayalya ayayayayanyalyayalyalya1a afl ayayayalyayayalyayayana lolo s1o10 s1o10 lolos0o (ole) (aj soto1o010 sisi inisiasi similis disisipi isisisisisi8is s1s81s81i8is nad help ehir alas sisi leslie lalai sisi sisi sisi| sisi disisipi isis islslsigia lelslsls #belalai gula| daan alalak (elsisjala lalalaig disisipi3)3igi3i sisi glslgdisis ke) mim sisi nil elsa lelelalel jalaalaalalall jalanan jalanan label dalalaala leloelele els sisi sisisisisisisisis seisi isis isisisisisisis palatal isisisisisisigisisi sigfig si disisipi isisisisisisisisi (disisi isisisisisisisisis 2lalat ala alelalal (elalalsisislalal jalal) isisisisisisi ala halal palatal (oleh ellalalalal jalanan (elalsislalal legal |lalat tunisia mimlalmimimisisis han similis kan yaa dot d0l o0j oop oop a0| d0) a0| o0| isis ia| jslslslalsisislal sisisisl islsisisisisisisisi (slsisisis za (elalalalalalalal malala| (alalalalalalalal:| (alalzlzl: lala slelelalelelelal jalal isisisisisis isisisisi3 alalalal lalalalelalelalel alalalal lelalalalalslalsial lalalalala kt, (aa) ke) :|s (el sig isis s|$ (ga (els #l. isl lal lalu asi s|sisi :|g isle sisi (isi sis tim s1. alias sel s|s isis similis :|( sintesis isi lal, sisi sisi s|glises s|$ sisi| sis ka, sial gigi sisi sls)sisi sig etal #lal ielelalsisisisi assisi ata similis| legal isisisisisisi glclols slalsisislelesl sisi islalelolsisislsisislsisi disisipi a35 s|o slealoalsis glelasisi sipil sis s1. sisisisisisisisis &|s|2lelsisis alz isisisisis slalalslalalelalelelslalals islalalaisisi seals|skala| sala) ela) ela sisi slolololslalslolsissl slelsislelolslalals isis sala sis ella sal sal sala sala small lal ala alas sisisisis fe! sis isisisis igigisia|sisisigisigisigisalgisiglalsis iigisisisisi sis|s ssi soon oisjajoie mjo kalo1 nok oolrjolalo ajajoeliwm oojlololololol lokal lo) mon mo) mo) mo) mo) mo) mo) me) otot olo1o sslelelajelalajalalalaia| #sisjalsisigia|sisisiaigiaislelsisiswe utara, "ii diundangkan kangguru pada tanggal, januari bh! sekretaris daerah, (xx , n6h. kasim pahala bola berita daerah kabupaten konawe utara tahun nomor si1o o1010 le) o1o10 o1o01o1i0 o10 #al2| |s| sisislalsisisis| (sisisisisisis isisisis isis sisi rixnimin tp) nisan didik tpn mon mp) z|& s|$ n|mn ata lala slelelsis (ala islas salalalalala le) disisi&l apa aka kaa ana, sigsisisisisisis sisisisisisisi sis| slelelelelsla sig men bpn alabama isis olelsitit sosis ssisisisizisis slalaisisisisis sisisisisisis disisipi isisisials|sisi sisisisils|isisisisisisisisisisi sislalalsisl islslelala #lalslslslsisis isisisisisisisis slelsisisis sisi sl3lg s|el sesi slalslealslelalsisis sisi an| an) similis iisisisisisisis sisi isi ss| i2| s8|similis sis sis sisisisisis| lalalals|sis|s|s sisisisisis i5i8i8isisisisi8i3 sss iss sis sisisisisisisisisisisisisisis sisisisisisi| isisisisisisisis sisisisisisisisisis|sisisisisi. sisisisisis| isisisisisisisis bp) bp) eo| bb| bnj ap) bb) baj ninininimn mim minimninjionlnin mean maan mata maan maan mean mara mara maan maan mara mas masa maa maa) din otd dot did dot oto oot otot alalalalalal lalalalalalalsia alalalalalalslalslalalalalalala k1) nn: main (ella a13 lelaki) jal jelata jzl jalal s|g kz) seals small islam isi sis sll islslel sisi s|s sisi s|gig sasis c|sig sala sig z izin sisisisis sisi slalsisis sisi sisa s|s|el sis sisi8i isi isislslalg i2|sisisisis slalsisisis sisi| isl ssisisisis slams isisisialal$ iis|2l32i |9j8 (sa) ojsisisig sisa sisisisib|sia disisi sisi| melalui (al jalsisisi slalalsi isisisisialala ola sisi slot isisisis olsisic s|z dielsii ssi sislplaisisi isisisis s|sisisisis s|similis oslo|s|si8 sl|small |& slslolalbleigisislelajala #lai sislalalsi lalaislalslolais slalslolslelalsisi sisigislelala bsa don men sisi sis|issue|s iisisisisis isi isisisisisisis sisisisislslelsialsiaisieisjala| slalalalsisisisisislalalsisisials sislolsisis| solusi si3islolsisisis rol mea men elalelalalalel elelalalal jalal lela raja i8isi sigiaisi sigisisisi sisi8s sisi isi sisi isi si8 si8isi ton ton mon mon mon mio) mon mon mon non man mon mp) ton non mon mon non mon mon mon mio mon bon mon mon mon mp) ajayayanya afl ajaran alf alf ala ala ala ala ala ala alf al| sitio1o le) le) le) oto1o10 oto1kyoto1oto basis s|s8sisi3is &i8i8i8 s|2181818i8 ssi ssi ssisisis ba iis ii xix iis ixs diri sis a12 s1, sisi isis s|$ c|c ala ala gsl isis bs) sia sia tata aa) #| sis) isis is| (sis isis sisi sisisisisisis misi isis|s|si|.3j. sini 2i83 isis|isi2 i3i3 e|silisida classis sisisisisis|z (sisi (sis persis jalaisisisisis lelelsisisisis disisipi sslelala sisisisisisis gigisis alalgisisisis sepsis|s|s)s silang sisislelsisis slalalalalala ela c|& 3lang|g isis slalalalsisisi isisisisis isisisisisisis lelslalalalsi sisisisisisisi islsisisisisis elg ololsigisisic o|else sisi olololololclc sleslsisisisis sisi sisi sisi sisiaiaisis sisisisisisia #lelalala iai is| isislslsilsisisl islsisislelsi (sisisislelslal ialsisisisisis 2i8l lelsisisisisisi isisisisisisi| isisisisisisis| sib) sj) mlm alalalajalala alalalalaln mlalalaialala milmimimnlalala mon ko) kon kon ion kon kon ro) odo otd dan odo otd sisisisisisis sisisisisis sisisisisisis sisisisisisis nni imn nninimiminmiw nninimimimiwmiw nni nnininimimimn als| pt) is| #lsl kep) sis isa disisi cislalg seal.s sis|g|s #i3 s|g sial s|s isl s|s| sis seal' sia sis|sis s|sls disisi .ri sisi sisi is| i lsislsi sosial |s|8is sl515| si2l sisiclsisiaisis sisifisixsi2| si2| sisi s|sisi ke) elelsisi low sizlalsislalsisisia asia|sisi sisi sll slelelslalsisielahal. jelalsislalsialsislaleslalelalal sisisisisisi sislalsi isisisislelsisisisislalsisisisisisi slolsisisisislalsi sisisisisisis sisi sisisisislelsisisisisla clelsisi slelsisisislal sasis si2|i sigisisis sislelsidisisialelalsisisi slalslelalalasisi sisisjalsisisisisi sja s|sigi sisi sel$lal@i8|el8lsl$lelgisisi slslslelalsisisisisisiz men ma") hand and andi and csr mas skor me) nas mer kasi csr neng masa ne ) rca kan rca rca kang i.i kas kasi kan slelalalolololgisisialaisisislsisiaisisisisisisisla|l2lalu sisi3ls sisisisisisisisissisasasesslesalsisl eksis alga ielaigisi sisi|s sisisigial isis i8si sisi ohk dititik tititititriw tpn bon mon bon b'pn mon mp) dini tolol lolo win mpn mon non mon non mp) ton mpn non mon mon mp) ton mon mon mon mon mon mp) ton bon bon non non mon mp) aya afl ajayayayana afl yana afl alf aya|a afl alf ya|ya s1o010 (oi kol kol kol ho) sio1o1 oo10 an) ke) ke) sik similis sisisisisisisisis sisisisisi isi8is 2etn iiw www minin diwirinin tsm mep men) sal sisisisisisisisis|s|s|s|s|s|s|.s 5i5| iigisisisisisisisis elelelsi2i2s sisi isis|s isi|3i sigisigisisjujaelai dol o0| o0j o01 ani sis|s|s|is|sisislalalslalslsaig olelelelelel ssi slalalal men men men m n m n kasi kasi ros kosi kasi kasi kasi kas kas kas sial tia s|sisisisisisisisi iis isis iisisisisisisisisisis #sisi isisisisisisielsjelsl (alla is, slsislslealalslsisislalsislsisisi isis sis|sisi|sis|similis aka bata it: elsa slsisisisislsls|sisi #ielsisisis isisisisisisisisisi8i |ales alalslalslalalalsjals| |alalslalslalslalsjalsjalalalals| (sela cisleclecisisisisisisis sp) sp) sp) sp) sp) sisi mimimiaimlalaimlalaim miminlalmlalalnlalalalalalalalal malala dot all ojo ojo o1lo1 o1otdojoto yoo isi sisi isi isi isi isi isi isi isi isisisisi inisiasi isis nininimnimimimimnininiwn nnimnininiwinimimnimni imi iimwimni inininiwn film sja a!sis telaialg islam long|& sisi sis #isis g|$ sig sl: ala kai signals ks) c|z slalsisisi slalsig seal sisi ial islslslsisielalala) |sisisisis sis saksi siaisisis situs|g| sis s|g eri nilai seal sim skola sial isisisislo(sisislalsisi bal sizlslals| islalsisis ka) slalalalsisisisis ajal sisi sajalah slams elaisisi slalalalala sisi w|sici|g seals sisi disisi sisisisislalalsial isisisisisisiel sis oleosa sielsisieisiaslalalsl laki sejalan selama|.|. bersisi ssp |as slelslsisislals ojalsisisi slaselsisisisisisjajaja sisisisisisisisisisisi isi sisisislalsisisisisisisjelsi sisi sisi slelalslsisis aiatsis e|sasis aja sleleisisisisisisisisiaisi3i3inisiasi siolelsisisisisisi sii aol sof kol wol bol sof an| sisi sisi lal sol sol sol sol sol so| sol isisisislsisisisisisisisisis isisisis islsisisisisisisisis kla alabama jalan raja aja aja #igdifisigisfisisis sis sigfig8isisisisisigigi ololololo ririnirinrinh sini hoo olooloololjolololojala lo) mon mon) ton mon mon mon mon mon mon mon mon mon mio) ton m'on min ion mon bon ton bon mon ion mon mon mon ion wtn mo) ten mon mp) ajay alf alf alf ay|a|a ajayalyalyalyalyalyalyalyalyalyalyalyanya aaa s1i0 sio10 soto o1to10 sio1o1o10 oto disisi isis sis sisi similis disisi nid minin ririn wdiwirinin ton mon mon mop) kel s|sisi$ sisisisisisisisisisisisisisis iisisigsisisisisisisis similis olelelsi2|2izin|sis i3inisiasi kasi kasi kasi kasi kasi aas esai mas desa men esa desa bs: jajan sisisisisisisis sielelelelela an: sig olelelelelel see al. lisis al eme men men kang ami ami asi mars kan kao kam gia clalealalalc kali sie sis isis| islsiul., slalsjalajsis|s|slsisisisisi bislaja sisi olololololo sla2lsid c|& elelejejsgisigl classis s|sisi| lalslala similis isis isisisis isi sisi lelelels| isisiels| isle|sis ielslsis|s| sis|5isisisisisi3 sisi isisisisi similis sisisisisisisisisisisisisisi (elelalal (elelelal (slelalel jelalelal lafal alel aaa minimum nimimnim milia maan mata mean mean segi mata mang mara mana maka mes sang mang isisisisi isisisisi isisisis 3isisisisisisisisisisisisisis malala animis nni animis nimnimnimimimwmimniminimwinimwimwilwmiwm koi ane (si dosis isi isl (sisa (sig inisiasi isi lala sis name alelahal (el pahala sll falah isle sisisislsisisis|g| s|g sis lalai sjanstalals|al isi :|$ ik: jala salle|sial ala (sis 2lalu ks) sisi sis isisisis|isisisigis|a sisi bagian inisial 5slelsisisial islam sis sisi #lg slolalslalalaisisisisisisi isi galaksi isisislajala #lalalsls| (alsialalsial seals is| tel. lal awal. (ala ajal ala isl #sisi sisi2isi sis kiss isi sisi3g #is ibi lalelalsialsisisisisi disisi isl classis disisi8 i8i sisi isisisisisalalsisisisisisi bisa sisi sis isis sial slsialalaia slmsisjalar elelmlalalalsiaidlalsisisi disisi siaisisi si#isislelal slam posisi #la|3classis|elalsisisi sala ass #lalelelslelalsielslelalalalslelalalelslelslelelstalslel lele ajal ala eleisiaisi siaisisisis aja aja sisisisisisisisisisisieisi sis sisa9isisisis| |similis ayahnya alasan.a ajayayayalyalyalyalyalyalyalyalyalyata 38l2| lelelslel lelelelelels! lelelolalel isisisisisis bala sisi8 sisi disisi ssisisis sis s18i8i8isis lp) bisnis rim ninnin tp) ninnin se) ke| selatan.i3 salslala ninlnmimimi" clalalgigi| sasis s|s| isi i8g isis olelelelels elalsisisis sisisisis aibibisis elelelelzs sisi slelalal alla sis|isisisis sisi sis bi8| sisi titvitisizt alalalala similis ciamis seleksi2is jalanjalan ssima| sisi8 sisisisisis sisisisisis s|sisi kas sielaisigia slelalelals sis sisi sisisisisis olalajalalg s|$ alalalal.al isl isisisisi sisisisisisi isisisisisis alalalalsi (malala) jalalalalalal islalslsisis ela clalgig atoletol ssi3sisi sis sisisisisig (elelelel inisiasi sisi isisisisisis ssisisisis sisi as. inisiasi sisi alalsisisis elalelsisia isisislel lelsisisisis isisisisi sla mlm oi, nol iisisisisi.a lalu nimi sislslsisis islsisis| elsisieieisi (eisisisisis tele islsisis| isisisisisisi isisisisisis is, ss, isisisisisis oop o0j o0| o0l sis kera) jalalsis| jalalsisisizl (alsisjalaiselasisslsel |slaisjalais alabama alalalalala slelelelela 3is alalalalals dot dot otot dot mon mon mon bon mon to) fe) kf! yo) lal al &d| sis s|o #lal lal (aja sisi sis| isl sisi isl sisi lalai iblis s|$ |@lg seals i.i3| sisi isi late (se silalahi isis inisial :|$ gli.assisi seal2llg 2isis sisi|isi$ asis|sosial ilalang sls si. sia #lalat. sisislalsi jalalsialalsi lala jaglsalalsi #lelalelslal lalalsisisis isian salslalsal scale| oll eksis sisa sai jaselsisis ia) sisisisisi sislalsisisisisigie| disisi mwaisisraisis slolalsislalalajo sislalalal s|lala|l laslalaja 2lslelslel alas alel aalalelalal palatal #lalsisisisgia|sisi isisislasi sisi classis|signs| nnjolr otoaotoisiani tinjlolnlol (nj a.a eki nnlolmnilo njtajaja tni oot oto otot tititititit all. (on nol kol kon kol kol ke) (aj oo1 ool oo10 basisisis isisisis sisisisisisisisi binininininin mon non mom mep mep kep) levels |sjs|s| |isisisis glagigdia lbisiei lalalala elitis kan bsn @lalai: tielalalajalalhajajaelahajajalalajajalalhala 2malala| jalsjalahsla sia sal malala sia ala lunula ulu olam aim alm alolulaim classis k01 kol kol kol 1o1 kol tol ho1 kol kol he) sisi gelael talalsisislslalalalasislalelafalalasislal etal: eleleleleleleleleleleleleleleleleleleltele sisi sales jalalalstalslalsjalsjalalalalslalslalsjala| jalal disisi bb) bp) bp| bp) bh) bb) bpj bp| bh) bol sisi minimum oon meta maan maag mara mean maan mean maru mean haag mean hana mana mana maka mask manja maa maa mn) "alim lia lolos. 2lolelolelolsleloleloislelo pistols|meleleh similis sisisisisi isi isisisisisi isi isisisisi sisi c|vi sinonim nininininininininiailnlnlininininialaiainin minin aj sis pr: sig sia jeli abe segala dig sis similis sisi giga stalls| sl s)lagi. sip si8is| isl siegel slalelgizs|si8 sisi sosial3 isis slsisisials alla sisisigsis s|& sis si8| sis|sej2i sisi an: s|sela isi disisi slalalajalalalsia g|s missile|$ s|s sls| slsisisis similis 2islelsisisi sisisisisi isisislelalalelalslelalsls| (sisi sis slalalaais ielelelelalal sisi sells isisisisisisisial sls|sis slsisisielgisisisisisisisisisisisisislalalala| isisisie| isis ielelela sielsfalalahsialsisisisisisi3is isi sisi slaisisisis si2isisislalslal sll sigisisi sisi sial) alel salsa zisisisisle|sislslalalsi eksibisi sisa eslelalelal lalat sigielaisisi8g sisi isi similis sisi sis sisi sisian si8 isi yen mtp mp) wiwmikin inlololololololololololn irn ninik non non io) non kon kon koni kon kon kon kon ion kon kon kon kon kon kon kon mo) ooo ala area ala afa alf alf alf alf afa alf alfa alf aja alf alf aya adanya non anne) o1010 otototnotoio ool ool oo1 sis! isisisis sisisisisisisisisis sisi wiw ninnin minin dwdidvinininin mom non mep mop) pem. disisi sisi sislalsisl (selalu)elalalsjalalslalshala|seals sisisisis isisisisisislzlelelalelelalalelelal alel mp) aoi sp) sisisisisisisisisislelelelelelelgi sisisigis titsisisilslelolelolelolololololololo isisisis dad dak dra isa dra dra alla sisisisisis sislalalalal jalsisisisi jalahslsisisisisisisisisisisis| sls| sis isisisis| isisisisis slelslelsielalslelelalelelel elsa alajajajala sis sisi isi iisisisis sisi isi isisisisi #lalalalalal (elalelala) (elelelalalel s|s|aisisisjs ja|s|a isi3 slslslelalal sisisisisisisisisisisisisisisisisis #isisisisisi igisisisis bol bol bol bal bhi bh) bh) bh) baj par ala minin mini ini kini nik inioimin bal bala bal bal bln bt: 2lololololololojololololololololol2 cisigsisisisi isisisisi8 olalalalalalalalaslaislalasiaisigisig sis sial iba isisisisisi w|n|s s| sisi fav) sisisiglsla s|sis alel sisi sil lelsisislelalalal lal dal (salah belalai (el s12 elalalal sial (si (el isis sis|3islslsisie is| isl isis ssi sia imi5 sisi slalsisisisi en: similis lala elelalsial sala sisi g|g|g slslalsl istana #alelalalsislelelelalsisiaisisi (elslalei sis isislalelsialalal selslalelsisisislelalsiala isil sislsieiselelelelslalal tlg sislslalalslalal si|8i glalsisisisialalsislsisisisislalslalsis lelelalalals|elslelajais|alajalalsjala|ei slalalsisisisisislal isi sisi3i3isi sis| sisi sisi si313| sol sol sol 4isislslsisislalsisielslslaldisisislsi sis isis isi sisisisisisisisisisisisisi8isisisisisi isisisisisisisisisisis hniojajnoyajan ool otoaototatatoi elit ott otjatdihjtat lim hin ejooloo| olooloolool oon moon mon mo) mon mon mo)n mo) mon mo) ko) koin mon non kon non kon he) alalalalalalalalalalal2 ala asi3i2 see era visit kas sit mas) ha) lele lle lalai malala iap sai |si (b2 (fis(seib landa kate aja lala jala (ale laa pre (er per lee dlw alejelje ol. las olo sss jolojolalg 2isisiisisisisisis ssi ele19 isisisisisibi8i si8si ivivivis sis jom sells: jek elelelele def talaga lele laa w|s|siw isis ssi iislsis isisisisisis suci sis cl sisi bisnis sesi bless isis osis les isjejalala s|i3isisisis sis alle jav) isis disini sisisisisisisis barat bana sisi i5i3 siklpisis sl2is isis sah bersisi elelsisi bi8 fuel (lalat jalal: misi eis rae sosial isl elev isi isian oo. ( | kar haa mwimiwiwiwiwiwiwlwliwinwiwinwiwiwliwiw niw www nipis dimwimwiw olololololololololololjoljololjoloj mu) dio1o oo0l oo1 ala aia aia :elelelalalalelealalalalalalalal (alel jewell jelajah jelalala aisisisisisis lala jasjalaisisl cell assisi inisiasi isisisis 2ele (ala (elata la| elev lelehan (sala a13 lfelalslelslalelalalalsi (pia) meleleh alalak (leela isis aaa aia ikatan (aia (isis (bs sbs sis sisi isi sisi iel ball sisi| isis sisi sisisisis isi isis sll list isis xml awal sisi8i islam isis bis inisiasi siswa ala alwi isi3 (alla dea oclc etal inisiasi sisi dicis cicit isis sis sisi bis bis sibi "isis s|si$ less sis| jojo isis bls sis isis efek eee cool elsisisis tes) tes elelelelb salsa wlwlwulwulwul ololanlalauat sisisisiz ale si isis aja loo ole ana isis |$s a13 sisa (r|b isis isi sia min wiwiwiwiw dio0l kelalaian labels sisisisis end gis disisi aaa bisnis plelslel tilisisisi ssi sis disisi isis iio kata "3g mu) i3i isisisisi ssislololo jalal@ sig aja (kem sia sika sisi (ms vi kan iwi ade sta vi lele ibis ola loo ibu na) ologie sisi sisi hanjaja le) fe) v|r sis cool itp) w|x sisi #i | ajal isis ari lalalalal ala sig free "sig sisi sig (nn della sisi ehnreeha ala c|& sisi alla inn ngan is ilang dea || pen lala erp berbalik lala #ajalnya sisi kep) aaj sis 2classis disisi posisi ts! sila elg elsa air isis here kg! lala a fraberae sala seal ela #labels| sala sis ifhemerakey a(seals lerner ter salaf si# :|si el3 rat ala tai tema man rai tip ann nah ela elsa #|s leela| lala sig alas gea sela) sa: kappa rare psg frp loe 2malala sela sis ellas la sll le) similis sis sisisisisis similis ke) fo) sis le) six isis to) jee sis iin iw sis kiri leo) iin osis ss. atas ame aaa|ala malala slang cree "sis ale pala: :lalat 2labela sal ala tpa aph #lalahelalal maa rilis isis hak isis tang far erp pig posisi ssi rig nol rae sisi sisi eee disisi pia jne una sel epn php lena bahar errrrrrrrr (a2laelalala "saraf isisisis aaa jaja ai: jan) agen ara ssi disisi3 aisiaip analisis ane ime (el (sis ane: imenfmp ahm bla laga, sinis sal page sal. s|sinis aaa bisa sisi loe laa selat sehpeaei ella al$ eaee |5lz isi3 (sa) olz 2istana harapan arr dead tuban @| k3) sea jahe si. :|& isle se! alas apsis elis koe rini slelalelm |ella aaa sells eaneaearn sisi v|s aig ale sigla sig sis aaa pl) sisi sel i i8 classis miss saja sia ale|ajal jewels aja leo) sis ke) sisi ella sis to) ala sisi le) le) me) sis its kes) sisa jee ur) sis s|s ten ane pie ieee ella ala tag alba jelelalala aaa a|z|g tan eni mpi ikea #label lela sis|s sisi players s|s 2lg asg: lanang teh 'nk npf kta) rel tanah err alas sisi tee (ea ala|a malala malala teri fee terjun gara ahead ck: hat b0) #malala race ig (au sisi here tla pala sera 3nakraap tea alabama hfmapappi nanga? lala ajal sis laa s|g ala sale serang rare lelelale sisi jaa sisa aher terra ner ala eeee erb epk sisi sakelar dkk see sis alla apel isi aiatsis ala |lalat h | sala fals aaa pia fan sig #|g ef) :8l, #isi$ ig| s|sis sial saja bd) laa) sala 2lal (ai sial liga all ia pena bae tanam ie. cla sala lalat bal ela salsa alpen jala seru leo) saj sl2la #selama| aher han |a| rel lex sales sig xir sirosis sig tnahkari ala aaaa ss) sana sjejeja :llsl sisi s|isis|s seals kp) |ngela levels |
iisehatkesehatuan bupatiramuan tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten konawe utara bagan struktur organisasi dinas kesehatan kabupaten konawe utara kepala dinas fungsional teri pem sub bagian sub bagian keuangan title informasi dan pa. dan manda bidang bidang bidan kesehatan jii not eta longd mapan som ban daya masyarakat penyakit kesehatan kesehatan seksi pemberdayaan fungsional fungsional fungsional masyarakat fungsional bupati konawe utara, ruksamin u lampiran keputusan bupati konawe utara nomor tahun tanggal smm tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten konawe utara tugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas kesehatan kabupaten konawe utara bidang kesehatan masyarakat mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi kesehatan keluarga dan isikelompok sub substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahragacc.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi surveilans dan imunisasi,,menularpelayanan kesehatan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai tugasingkatan mutu pelayananlayanan kesehatan tradisional dan komplementersumber daya kesehatan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi kefarmasian makanan, minuman, alves dan part, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, makanan minuman, alves dan partarana, prasarana kesehatan dan perizinan,:umber daya, menyusun kebijakan operasional dibidang sumber daya kesehatan masyarakat,tugas sub koordinator lingkungan dinas kesehseh: bidang sumber daya kesehat, pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit masalah kesehatan, :mengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional, gispromosi dan pemberdayaansehatan,. bidang pencegahan dan pengendalian penyaki |
didkebijakan teknis pada bidang tata ruang, pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata rutata ruang, penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang tata ruangruangpai adnan bup. tahun tanggal namgan struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok sub bagian sub bagian ann ann dan keuangan bidang bidang bidang bidang jabatan jabatan jasa jabatan fungsional fungsional konstruksi fungsional jabatan fungsional bupati kon utara, ruksamin lampiran keputusan bupati konawe utara nomor tahun tanggal ilangtugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten konawe utara bidang bina marga mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas kelompok sub substansi pembangunan jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam melaksanakan pembangunan jalan dan peningkatan jalan, melakukan pengawasan dan pembinaan, melakukan pengendalian jalan lintas kecamatan yang berstatus jalsesuai dengan bidang tugasnya. kelompok sub substansi pembangunan jembatan mempunyai tugas penyiapan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan penggantian jembatan lintas kecamatan dan desa yang berstatus jembateliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas menyimpan bahan dalam penyusunan pemeliharaan jalan dan jembatan secara teknis,: pengumpulan data pemeliharaan jalan dan jembatan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, menyiapkan rencana pengembangan bidang bina margabidang sumber daya air mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas kelompok sub substansi pengairan dan irigasi mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan anggaran, melaksanakan penyusunan pola, menyusun rencana pengelolaan pengairan dan irigasi, melakukan evaluasi kelayakan, melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan pengairan dan irigasembangan rawa, sungai dan pantai mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan anggaran, melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pendayagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan rawa, sungai dan pantai dengan mengacu pada program yang telah direncanakan, melakukan evaluasi kegiatan pengembangan rawa, sungai dan pantaoperasional dan pemeliharaan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan anggaran, menyiapkan bahan dalam menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya samping, dan fungsi sumber daya air, menyiapkan bahan dalam pengendalian daya rusak air, melakukan evaluasi kegiatan operasional dan pemeliharaan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya. bidang cipta karya mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi penyediaan air bersih mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kegiatan perencanaan program, melakukan identifikasi dan menganalisis pengembangan penyediaan air bersih, melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan penyediaan air bersih, melakukan evaluasi kegiatan pengembangan penyediaan air bersih:yehatan lingkungan mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan kegiatan perencanaan program, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan untuk melaksanakan pengaturan bidang penyehatan lingkungan permukiman, melaksanakan urusan sanitasi, drainase dan persamaan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkubidang tata ruang mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi penataan ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program kegiatan, menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengembangan, pengkajian, menyiapkan bahan untuk pembinaan dan petunjuk teknis untuk kegiatan penataan ruang.anfaatan ruang mempunyai tugas: menyiapkan bahan rencana program kegiatan, menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang,awasan dan pengendalian ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program kegiatan, menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang wilayah dan kawasan strategis, mengumpulkan data analisis evaluasi kinerja dalam pengawasan dan pengendalian ruang, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatanpekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangprp ruksamin. .aaakerjaan umum dan penataan ruang kabupaten konawe utara, kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangrumahlaksanaan dan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan, pelaksanaan urusan pemerintah sesuai sesuai bidang tugas dinas, cc.menelaah peraturan perundang undangan bidang pekerjaan umum dan perumah kabupaten konawe utara, terdiri atas kepala dinas, sekretariat, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, bidang tata ruang, unit pelaksana teknis dset dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinasertaprogram kegiat yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsionalebijakan teknis pada bidang bina marga, pelaksanaan program dan kegiatan bidang bina margbina marga, penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang bina marbina marga. bagian keempat bidang cipta karya bidang cipta karya, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang cipta karylaksanaan kebijakan teknis pada bidang cipta karya, pelaksanaan program dan kegiatan bidang cipta karycipta karya, dan penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang cipta karyjasa konstruksi.cipta karya. seksi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang undangan, menerbitkan kartu penanggung jawab teknis badan usaha jasa konstruksi melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bidang jasa konstruksi, melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi badan usaha jasa konstruksi, melaksanakan pemutakhiran data jasa konstruksi, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan untuk melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumah rumah dinas, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsionallaksanaan kebijakan teknis pada bidang pengairan, pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengairanpengairan, penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang pengairan.sumber daya air, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsionalsosiasosiatsiupac konawe utara, rensen, ruksamin h ( diundangkan kangguru pada tanggal, anwsosial kabupaten konawe utara bagan struktur organisasi dinas sosial kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok jabatan fungsional sub bagian perencanaan dan kepegawaian keuangan perlindungan dan pemberdayaan rehabilitasi jaminan sosial sosial sosial fungsional fungsional fungsional bupati konawe utara, zn" ruksamin lampiran keputusan bupati konawe utara nomor tahun tanggal januar tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kabupaten konawe utara tugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas sosial kabupaten konawe utara bidang perlindungan dan jaminan sosial mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas kelompok sub substansi perlindungan korban bencana alam dan sosialsial,sial, pelaksanaan bantuan rehabilitasi dan perlindungan social kepada korban bencana alam dan sosial, melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan dan pencegahan bencana alam dan sosial,sial: evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial, pelaksanaan koordinasi perlindungan social korban bencana alam dan sosial dengan ijaminan sosial dan keluargameliputi, kdrt, pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah sosial psikologis, melakukan bimbingan social, peningkatan dan perlindungan sos:,warga rentan yang meliputi kdrt, pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah sosial psikologis, pelaksanaan pemberian rekomendasi keringanan biaya dan rujukan keevaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial, pelaksanaan koordinasi pengembangan perlindungan social keluarga rentan dengan unit kerja lainnya, oo. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. kabid pemberdayaan sosial mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas kelompok sub substansi pemberdayaan fakir miskin dan kat, melaksanakan bimbingan social peningkatan dan pengembangan sosial keluarga miskin dan kat serta wanita rawan sockat serta wanita rawan sosial ekonomi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi pengembangan perlindungan keluarga miskin dan kat serta wanita rawan sosial ekonomi dengan ukelembagaan, pahlawan dan restorasi sosiarencanaan, pembinaan dan pengawasan: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, pahlawan dan restorasi sosiamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya. kabid rehabilitasi sosial mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi rehabilitasi sosial anak napa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitasi sosial anak dan nafarehabilitasi sosial disabilitas dan lansia melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial disabilitas dan lansia,sosiasosiawww isis ea.sosialsosial: bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, unit pelaksana teknis da::jaminan sosial kepahlawanan dan perintis:rlindungan dan jaminan sosial. bagian ke, penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial, mengkoordinasikan perencanaan teknis dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial, perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial, pembinaan dan pengarahan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial, evaluasi dan pelaporan tugas dibidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan koordinasi kerja sama kemitraan dengan unit kerja lembaga instansisosialfa dan rehabilitasi sosial disabilitas dan lansia,laksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan: il.: m.mengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional: oo.rehabilitasi sosial:s)yiapan dan penempatan transmigrasienam bidang pembinaan transmigrasi bidang pembinaan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang pembinaan transmigrasi, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang pembinaan transmigrasiibidang pembinaan transmigrasi. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pembangunan dibidang transmigrasi sesuai standar dan prosedur. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan dibidang transmigrasi. memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, mengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional: melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya bidang pembinaan transmigunit pelaksana teknis daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional diopa ute. ruksamin diundangkan kangguru pada tanggal, lancaun|bagan struktur organisasi dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian ninnin bidang bidang bidang hubungan industrial pelatihan dan penyiapan bidang dan perlindungan penempatan dan pembinaan tenaga kerja tenaga kerja penempatan transmigrasi jabatan fungsional jabatan jabatan jabatanjanustugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten konawe utara bidang hubungan industrial dan perlindungrlindungan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan mempunyai tugas menyimprlindungan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan, penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja:: penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja, melakukan pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan, pemogokan, unjuk rasa dan pemutusan hubungan kerja phk)organisasi kerja dan pengembangan hubungan industrialorganisasi kerja dan hubungan industrial: penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan hubungan industrial dan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama tripartit: cc. melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam pengembangan organisasi kerja dan pengembangan hubungan industrialsyaratan kerja, norma kerja dan jamsostek mempunyai tugas penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam menentukan persyaratan kerja dan norma kerja, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan persyaratan kerja, norma kerja, dan jamsostek, menyiapkan bahan dalam penentuuks), melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantihan dan penempatlatihan tenaga kerja mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis. menyusun norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerjmpatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelaksanaan penempatan tenaga kerja: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja: melaksanakan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja dalam penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.eknologi tepat guna dan kepadatkaryaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan teknologi tepat guna dan kepadatkaryaan, mengkoordinasikan kegiatan teknologi tepat guna dan kepadatkaryaan, melakukan pengendalian dan pengawasan program kegiatan teknologi tepat guna dan kepadatkaryaaniapan dan penempatnyediaan areal transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, melakukan koordinasi penyediaan areal transmigrasi dengan pihak pihak tertentu, melakukan pemantapan dan pemberian pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan areal transmigrasi: melakukan pemantauan dan evaluasi penyediaan areal transmigrasiata ruang pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan koordinasi tata ruang pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana dengan pihak terkait: melakukan pemantapan dan pemberian pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan tata ruang pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan tata ruang pemukiman dan pembangunan sarana dantransmigrasi dan tenaga kerjransmigrasi dan tenaga kerja kabupaten konawe utara, kepala dinas adalah kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten konawe utara, kelompok sub substansi penempatan dan pembekalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan, melakukan koordinasi penempatan dan pembekalan, melakukan pendampingan dan pemantauan serta evaluasi dibidang penempatan dan pembekalanmbinaan sosbud transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, melakukan koordinasi kegiatan pembinaan sosbud transmigrasi, melakukan analisis pelaksanaan pengkajian kegiatan pembinaan sosbud transmigrasi, melakukan pemantauan dan pembinaan dalam kegiatan pembinaan sosbud transmigrasi, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan sosbudusaha ekonomi transmigrasi dan sumber daya lingkungan transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, melakukan koordinasi kegiatan usaha transmigrasi dan sumber daya lingkungan transmigrasi, melakukan analisis pemberdayaan usaha ekonomi transmigrasi dan sumber daya lingkungan transmigrasi, melakukan pemantauan dan pembinaan dalam kegiatan usaha ekonomi transmigrasi dan sumber daya lingkungan transmigrasi, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha ekonomi transmigrasi dan sumber daya lingkungan dan pengakhiran upt mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kelembagaan dan pengakhiran upt, melakukan analisis pengelolaan kelembagaan dan pengakhiran upt, melakukan pemantauan dan pembinaan dalam kegiatan kelembagaan dan pengakhiran upt, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan dan pengakhiran uptdinas lingkungan dinas transmigrasi dan tenaga kerjatransmigrasi dan tenaga kerjtenaga kerjatransmigrasi dantransmigrasi dan tenaga kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahtenaga kerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas transmigrasi dan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan dibidang transmigrasi dan tenaga kerja, pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas, cc.rencanaan tenaga kerja daerah, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerjaan dan ketransmigrasian, pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, penempatan dan perluasan lapangan kerja dan transmigrasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikanhubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, bidang penyiapan dan penempatan transmigrasi, bidang pembinaan transmigrasitransmigrasi dan tenagpenyelenggaraan urusan keuangan, administrasi kepegawaian dan perlengkapan, dan pelaporkegiatan dinas. sub bagian keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf mempunyai tugaspegawai dan pengembangan bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang hubungan industrial dan perlindunghubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi perumusan program kerja, kebijakan teknis kegiatan bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi kelancaran kegiatan bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerjhubungan industrial dan perlindungan tenaga kerj dalam pelatihan dan penempatan tenaga kerja, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang pelatihan dan penempatmerumuskan kebijakan teknis dalam pelatihan dan penempatan tenaga kerja, penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam melakukan pelatihan dan penempatan tenaga kerja, cc.tenaga kerja, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerjatenaga kerja. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program kegiatanpembangunan daerah dibidang tenaga kerja terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait.mbangunan daerah dibidang tenaga kerja, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja.bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerjtihan dan penempatan tenaga kerja. bagian kelima bidang penyiapan dan penempatan transmigrasi bidang penyiapan dan penempatan transmigrasiiapan dan penempatan transmigrasi, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang penyiapan dan penempatan transmigraiapan dan penempatnyiapan dan penempatan transmigrasi, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan penyiapan dan penempatan transmigrasinyiapan dan penempatan transmigrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program kegiatan penyiapan dan penempatan transmigrasi:nyiapan dan penempatan transmigrasi serta mengambil kebijakan penyelesaian masalnyiapan rumusan kajifasilitasi, advokngelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e government) sesuai dengan petunjuk teknis untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, pelaksanaan penyiapan pelembagaan data, informasi, dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga data, informasi dan partisipasi masyarakat, oo. penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakusesuai dengan data hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelapodata, informasi dan partisipasi masyarakat, terdiri atas seksi evaluasi dan pelaporan, kelompok jabatan fungsional. seksi sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bidang data, informasi dan partisipasi masyarakabidang data, informasi dan partisipasi masyarakat bagian keempat bidang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan bidang pencegahan dan penanganan kasus kekerasanalisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang pencegahan dan penanganan kasus kekeranganan kasus kekerasanbidang tugasnyatugasnya untuk bahan kegiatan selanjutnya, pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan kajian kebijakan sesuai dengan bahan perumusan kebijakan agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, pelaksanaan forum koordinasi bidang perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan instansi lembaga terkait untuk sejarahnya pelaksanaan tugas, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prosedur yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur yang berlaku agar diketahui kendala dan hambatan yang dihadapi, melakukan evaluasi terhadap data hasil pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan pelaporan, melakukan sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas,rempuan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang pemberdayaan perempuan dan kualitasperempuan dan kualitas keluargamenyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan berdasarkan data yang telah disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dengan instansi atau lembaga terkait untuk sejarahnya pelaksanaan tugas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga sesuai dengan data hasil kegiatan untuk bahan kegiatan selanjutnya, pemeriksaanilkualitasperempuan dan kualitas keluarga. bagian keenam bidang pemenuhan hak anak bidangmenuhan hak anak, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidangmengevaluasilaksanaan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanapelaksanaan penyusunpelaksanapelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan pemenuhan hakpemenuhan hak2022 iulani konawe utara, tng, ruksamin diundangkan kangguru pada tanggal, jamuan a sekretaris daerah, kasim pahala berita daerah kabupaten konawe utaralampiran keputusan bupati konawe utara nomor tahun tanggal urjarusngan struktur organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian umum dan ninnin data, informasi pencegahan dan pemberdayaan bidang dan partisipasi penanganan perempuan dan pemenuhan hak masyarakat kasus kekerasan kualitas keluarga anak seksi jompo evaluasi dan kelompok jabatan mean pelaporan fungsional fungsional fungsional jabatan fungsional japantugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten konawe utara bidang data, informasi dan partisipasi masyaraka: menyiapkan bahan bidang data dan informasi sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan identifikasi kebutuhan dan penentuan format sesuai dengan data yang telah disiapkan agar memudahkan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pengumpulan data berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pengolahan dan pertukaran data sesuai bahan yang telah dikumpulkan agar memudahkan dalam pencapaian sasaran, melaksanakan penyajian data dan informasi sesuai dengan rencana kegiatan untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pemeliharaan dokumen dan kearsipan menurut jenis dan klasifikasinya untuk terbitnya administrasi: melaksanakan pelayanan perpustakaan lingkungan dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kebutuhan pengunjung terpenuhi, melakukan penyebarluasan hasil analisis data dan informasi yang telah dikelola melalui media ataupun surat untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakanforum koordinasikajian dan analisis data dan informasi, il. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, layanan data dan informasi: melaksanakan sistem informasi gender dan anak dalam website (e gov), melaksanakan pelembagaan data dan informasi dalam website (e gov): menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, layanan data dan informasi dalam website (e gov), melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, layanan data dan informasi dalam website (e gov)artisipasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidanghimpun dan mengumpulkan bahan bidang partisipasi masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis untuk memudahkan pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan partisipasi masyarakat sesuai rencana kegiatan untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi, melaksanakan pelayanan administrasi bidang partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun kegiatan partisipasi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku untuk memudahkan dalam pencapaian sasamengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pencegahan kekerasan mempunyai tugas: menghimpun dan mengumpulkan bahan kegiatan pencegahan kasus kekerasan sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan rumusan kebijakan kegiatan pencegahan kasus kekerasoordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan kekerasan, melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang pencegahan kekerasan, melaksanakan bimbingan teknis pencegahan kekerasan, melaksanakan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan pencegahan kekerasan, melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pencegahan kekerasan, menyusun bahan laporan kegiatan pencegahan kasus kekerasannanganan korban kekerasan mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan bahan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakpenanganan kasus kekerasan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penanganan kasus kekerasan, melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang penanganan kasus kekerasan, melaksanakan bimbingan teknis penanganan kasus kekerasan, melaksanakan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan penanganan kasus kekerasan, melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan penanganan kasus kekerasan, menyusun bahan laporrehabilitasi mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan bahan kegiatan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakan kegiatan rehabilitasi korbanrehabilitasi kasus kekerasan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan rehabilitasi kasus kekerasan, melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang rehabilitasi kasus kekerasan, melaksanakan bimbingan teknis rehabilitasi kasus kekerasan, melaksanakan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan rehabilitasi kasus kekerasan, melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan rehabilitasi kasus kekerasan, menyusun bahan laporan kegiatan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anakberdayaan perempuan dan kualitas keluarga mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pelembagaan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan menghimpun bahan bahan penyiapan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, melaksanakan penyiapan forum koordinasi pengarusutamaan gender sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pengkajian kebijakan pelembagaan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga sesuai dengan bahan bahandengan pihak atau lembaga terkait untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, melaksanakan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga sesuai dengan kebutuhan dan data yang ada agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai dengan prosedur yang berlaku menuju terciptanya kualitas keluarga sejahtera, melaksanakan penyiapsosial, politik dan hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, dan hukum sesuai dengansosial, politik, dan hukum sesuai dengan bahan yang telah disiapkan untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, melaksanakan penyiapan forum koordinasipengkajian kebijakan bidang sosial, politik, dan hukum sesuai dengan databidang sosial, politik, dan hukum dengan instansi atau lembaga terkait untuk sejarahnya pelaksanaan tugas, melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi serta distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuanstandarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang social, politik, dan hukum, melaksanakan pemantauan, dan hukumekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sesuaiekonomi sesuai dengan bahan yang telah disiapkan untuk untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, melaksanakan penyiapan forum koordinasi bidang ekonomi sesuai dengan rencana kegiatan untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pengkajian kebijakan bidang ekonomi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bidang ekonomi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sesuai dengan petunjuk teknis agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, melaksanakan penyiapan bahekonomi, melaksanakan penyiapan pelembagaan pengurus utamakan gender bidang ekonomi, melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan bidang ekonomi, melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi penerapan kebijakan bidang ekonomi sesuai dengan data hasil kegiatan untukenuhan hak anak mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pengasuhan dan pembinpengasuhan dan pembinaan anak sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakanfasilitasi, dan sosialisasi kegiatan pemenuhan hak anak dilembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nom pengasuhan dan pembinaan anak untuk kelancaran pelaksanaan tugas, il. melakukan evaluasi sesuai dengan data hasil pelaksanaan kebijakan pengasuhan dan pembinhak sipil, informasi dan partisipasihak sipil, informasi dan partisipasi anak sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi, melaksanakan kajian kebijakan pemenuhan hak anak bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi, melaksanakan fasilitasi, dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, dan partisipasidan partisipasi, h.hak sipil, informasi dan partisipasi anak untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan hak sipil informasi, dan partisipkesehatan dan kesejahterkesehatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugaspenyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan haka anak bidang kesehatan dan kesejahteraan anak, melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak bidang kesehatan dan kesejahteraan anak, dinas adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten konawe utara, kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten konawe utara, sekretarik.nyiapan fasilitasi, dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak bidang kesehatan dan kesejahteraan anakn kesejahteraan anak anak, melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan dan kesejahteraankesehatan dan kesejahterugas sub koordinator lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaperempuan dan perlindungan anakviani konawe utara, peni ruksaminyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, mengkoordinasikan tugas sekretaris dan para kepala bidangpenetapan sistem data gender dan anak, pelaksanaan koordinasi dan membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretaris dan para kepala bidang dengan mempelajari dan pemecahan permasalahan hasil pekerjaan masing masing, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakanmengkoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender,data, informasi dan partisipasi masyarakat, bidang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, bidang pemberdayaan dan kualitas keluarga, bidang pemenuhan hak anakmembina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain serta bertanggung jawab terhadap terlaksana tugas dan fungsi dinaskepala sub bagian perencanaan dan keuangan, kepalateknis kepada atasan terkait pelaksanaan tugas agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkcana strategis renstra) dan rencana kerja senja) sesuai data dari masing masing bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugassuai rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan ipjp, rpm dan rkd provinsi, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program dengan bidang bidang lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya, menghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) sesuai usulan dari bidang untuk bahan penyusunan rencana kegiatan selanjutnya, melaksanakan pengelolaan dan memaduserasikan perencanaan program dan kegiatan dari bidang bidang sesuai data yang dikumpulkan untuk memudahkan dalam pencapaian sasaran, mengumpulkan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan berdasarkan data hasil lapangan kepada atasan untuk bahan kegiatan selanjutnya,oo. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sesuai petunjuk teknis sebagai pedomantugas yanglaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas keuangan daerah, melaksanakan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar spm) sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran secara rutin untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mempersiapkan rencana anggaran tahun berikutnya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan berkesinambungan, mengevaluasi realisasi anggaran sesuai data hasil realisasi sebagai bahan penyusunan laporngarahkan bawahan dengan mendisposisi sesuai denglaksanakan dengan baik, membina dan mengecek langsung tugas bawahan sesuai dengan tugas yang telahlaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi perkantoran dan tata usaha rumah tangga sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi aset pemerintah daerah serta perlengkapan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis dalam rangka ketertiban aset pemerintah daerah, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan sesuai kebutuhan masing masing bidang untuk menunjangidang data, informasi dan partisipasi masyarakat bidang data, informasi dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rumusan kebijakan, pengkajian, fasilitasi dan advokasi dalam rangka pengembangan kelembagaan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, pemeliharaan, penyajian data, informasi dan partisipasi masyarakat serta kerjasama dengan lembaga lain, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang data, informasi d, informasi dan partisipasi masyarakat menyelenggarakan fungsi:nyiapan rumus sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, |
ipk bupati konawe utara provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati konawe utara nomor :i4yketahanan dan kesejahteraanahanan dan kesejahteraan keluargperumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang penyuluhan dan menggerakanrumusbidang pengendalian penduduk dan kb:yuluhan, pengendalian penduduk dan kb, danuluhan dan menggera(4ywar iurannuargan struktur organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok sub bagian dan sarana pengendalian keluarga ketahanan dan penyuluhan dan penduduk berencana kesejahteraan menggerakan keluarga kelompok kelompok fungsional fungsional fungsional fungsional iuran konawe utara, ruksamin lampiran keputusan bupati konawe utara nomor tahun tanggal nahuatl,tugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten konawe utara bidang pengendalian penduduk mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pemajuan dan sinkronisasi kebijakmajuan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduketaan perkira kabupateata dan informasidata dan informaluarga berencana mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepngendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepjaminan pelayjaminan pelayananingkatan kesehatan bermbinaan dan peningkatan kesehatan berdan kesejahteraan keluarga mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pemberdayaan keluarga sejahtepemberdayaan keluarga sejahterbina ketahanan keluarga balita, anak dan lansiremajpengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten konawe utara, kepala dinas adalah kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten konawe utara, menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, pengawasna ketahanan remajuluhan dan menggerakan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi penyuluhan dan kie mempunyai tugas: menyusun rencana programyuluhan dan kie, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan kiedvokasi dan menggerakan mempunyai tugas:advokasi dan menggerakan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan menggerakdayagunaan pkb pkb dan imp mempunyai tugasdayagunaan penyuluh kb petugas lapangan dan institusi masyarakat pedesaan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan penyuluh kb petugas lapangan dan institusi masyarakat pedesagendalian penduduk dan keluarga berencangendalian penduduk dan keluarsekretaris adalah sekretaris dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencandinas menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyusunan perencanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi lingkungan dinas, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keluarga berencana, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencanandalian penduduk.ngendalian penduduk, keluarga berenc, sub bagian keuangan dan sarandinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerahsubbagian keuangan dan sarananegara dan sarana programperumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang pengendalian pendudukdaerah kabupaten kotadaerah kabupaten kotakotpelaksanaan tugas tenaga fungsional, pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaandudukumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang keluarga berencanluarga berencanakeluarga berencankeluarga berencana, terhadap satuan satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait, fasilitasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana, melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan keluarga berencana, pelaksanaan pembinaan kesehatan ber daerah: pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah, melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang keluarga berencana, untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan,luarga berencana, il. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan keluarga berencana, untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintrumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluargtahanan dan kesejahteraan keluarga,bidang ketahanan dan kesejahteraan keluargbidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terhadap satuan satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait, penyusunan rencana program kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan:tahanan dan kesejahteraan keluarga. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: j . mengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional, pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
tam) piptahanan pangoonsumsi dan penganekaragaman pangan. bagian keenam bidang keamanan pangan bidang kemanan pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan, pengawasan dan pemantauan serta pengendalian keamanan pangan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang kemananan pangan menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan koordinasi, penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan pemantauan sistem keamanan pangan, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan terhadap keamanan dan ketersediaan pangan, penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi system penjagaan keamanan pangan, penyelenggaraan pembinaan penerapan standar batas maximum residu, penyelenggaraan pembinaan sy, penyelenggaraan inspektur dan fasilitator penyidik pegawai negeri sipil keamanan pangan, penyelengaraan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keamanan pangmmanan pangnya9ft januari bupati konawe utara, p ya17 lampiran keputusan bupati konawe utara nomor wh tahun tanggal intimate tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas ketahanan pangan kabupaten konawe utara bagan struktur organisasi dinas ketahanan pangan kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbagian mampang umum dan keuangan man balas kepegawaian perlengkapanjabatan jabatan jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional jones konawe utara, ruksamin yan lampiran keputusan bupati konawe utara nomor tahun tanggal fukluoni tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas ketahanan pangan kabupaten konawe utara tugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas ketahanan pangan kabupaten konawe utara bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi kerawanan pangan mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan program dan kegiatan, melaksanakan kebijakan teknis dibidang kerawanan pangan, melakukan koordinasi, pemantapan dan pemberian pendampingan kegiatan kerawanan pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dibidang penanganan dan pencegahan kerawanrsediaanketersediaan pangan, melakukan koordinasi, pemantapan dan pemberian pendampingan kegiatan ketersediaan pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dibidang ketersediaakses pangan, melakukan koordinasi, pemantapan dan pemberian pendampingan kegiatan akses pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan aksestribusi dan cadangan pangan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi distribusidistribusi pangan, melakukan koordinasi, pemantapan dan pemberian pendampingan kegiatan distribusi pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan distribuargaharga pangan, melakukan koordinasi dan pemantauan harga pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan analisis harga pangan dan akses pangan perkotaan dan pedesacad, melakukan analisis dan pengkajian proses cadangan pangan, melaksanakan kebijakan teknis dibidang distribusi pangan, melakukan koordinasi dan pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan kegiatan cadangan pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang cadonsumsi dan penganekaragaman pangan yang dapat mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi konsumsikonsumsi pangan, melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalahkonsumembangan pangan, melakukan koordinasi dalam peningkatan pengembangan pangan, melakukan pembinaanpengembnekaragamanekaragaman pangan, melakukan koordinasi dalam kegiatan penganekaragamanpenganekaragaman pangan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang penganekaragammanan pangan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi pembinaan keamanan pangan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, melakukan koordinasi kegiatan pembinaan keamanan pangan, melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan pembinaan keamanan pangan, melakukan pemantauan dan pembinaan dalam kegiatan pembinaan keamanan pangan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaengawasan keamanan pangan, melakukan pemantauan dan pembinaan pengawasan keamtahanan pangan kabupaten konawe utara, melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasromosi keamanan pangan, melakukan pemantauan dan pembinaan promosi keamanan pangan, melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis promosi keamanan pangan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promositahanan patahanan pamal kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pa, mengkoordinasikanserta pengelolaan urusan perlengkapserta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang ketersediaan dan kerawanan panganidentifikasi, pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian distribusi dan cadangan serta stabilisasi harga pangan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional bidang distribusi dan cadangan pangan sebagaimana dimaksuddistribusi danpengumpulan, menyiapkan, mengawasi dan evaluasi pemantauan pola konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang konsumsi dan penganekaragam, penyiapan, pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsipelaksanaan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan evaluasi peningkatan mutu pangan menuju gizi seimbang, j . pelaksanaan sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan, il. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketersediaan konsumsi pangan: pelaksanaan pembinaan dan motivasi partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pangan lokal dan pangan tradisional: penyelenggaraan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman panglingkungan hidupntukan peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja lingkungan hidup, il, fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, oo. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis,kl upluu pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, ee. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional, dan fflingkungan. bagian keempat bidang pengelolaan sampah, limbah bidang pengelolaan sampah, limbah b3, mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah b3, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang pengelolaan sampah, limbah b3,b3,alimengoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional, gg3, terdiri atas seksi pengurangan sampahgelolaan sampah, limbah b3. seksi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten konawe utarmenyediakan fasilitas mendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produkmempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkmpunyai tugasanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, t7aabbcc. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, dd.pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, ee. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, ff. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, gg.diklat dan penyuluhan: ii. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, ji. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, kk. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, ll. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, mm. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, nn. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, oo. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional, pp. pelaksanaan tugaslingkungan hidupjapan konawe utara, dela ruksamin diundangkan kangguru pada tanggal, psi januari2022 sekretaris daerah,adi tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten konawe utara bagan struktur organisasi dinas lingkungan hidup kabupaten konawe utara kepala dinas kelompok jabatan seba umum dan sub bagian tata lingkungan pengelolaan sampah pengendalian penataan dan dan limba pencemaran dan peningkatan kapasitas kerusakan lingkungan lingkungan hidup gaia tea kelompok jabatan seksi kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional pengurangan fungsional fungsional sampahlingkungan hidup kabupaten konawe utara tugas dan fungsi kelompok sub substansi lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten konawe utara bidang tata lingkungan mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi inventarisasi lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam sertacc.oo.dan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kelompok sub substansi kajian dampak lingkungan hidup mempunyai tugas koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup penyusunanmdal dan ukl upl), cc.laksanaan proses izin lingkungan, menyusun kebijakan tentang tata cara penanganan dampak lingkungan hidup, melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas dampak lingkungan, menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi atas dampak lingkungan hidup, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kelompok sub substansi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan sda, penyusunan propilemisi, perubahan iklim konservasi, pemantauan dan pengawasan dan perencanaan konservasi keanekaragaman hi atasan. bidang pengelolaan sampah, limbah mengkoordinasikan kelompok sub substansi yang terdiri atas: kelompok sub substansi penanganan sampah mempunyai tugas merumuskan kebijakan penanganan sampah kabupaten, berkoordinasi tentanglain yang diberikan oleh atasan. kelompok sub substansi pengelolaan limbah mempunyai tugas merumuskan smbuatdilakukan dalam satu daerah kabupaten, pelaksanaan perizinan penguburan limbah medis:mantauan lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan pemantauan kualitas air melakukan pemantauan kualitas udara, melakukan pemantauan kualitas tanah, melakukan pemantauan kualitas pesisir dan laut, menentukan baku mutu lingkungan, dan penyiapatasan. kelompok sub substansi pengendalian pencemaran lingkungan hidup mempunyai tugas melakuatasan. kelompok sub substansi pengendalian kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan, melakuk dan pelaporan pelaksanaan kegiatan:ataan dan peningkatan kapasitasngaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai tugasuktugas lain yang diberikan oleh atasan. kelompok sub substansi penegakan hukum lingkungan hidupu. kelompok sub substansi peningkatan kapasitas lingkungan hidupoo.uu. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaanatasan. tugas sub koordinator lingkungan dinas lingkungan hiduplingkungan hidupoops konawe utara,# et ruksaminlingkungan hidup kabupaten konawe utara, kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe utara, sekretaris adalah sekretaris dinas lingkungan hiduppokok melakukan koordinasilaksanakan (sebelas) urusan program dan kegiatan didan penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup secara terpadu dalam rangka pelaksanaan tugasnyusunan program dan rencana kerja tahunan dinas, penyusunan visi dan misi serta rencana strategis dinas, pelaksanaan publikasi dan promosi yang terkait, perumusan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah bidang lingkungan hidup,, pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah kabupaten dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan penyusunan dan pembaharuan data dasar lingkungan hidup secara berkala, pelaksanaan upaya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat bidang lingkungan hidup, pelaksanaan publikasi, penyuluhan, pembinaan dan diklat, pengembangan kegiatan system informasi lingkungan hidup, il. penyelenggaraan monitoring evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan pengaduan terkait dengan sengketa lingka75urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan pengelolaan asetprogram kegiatan dan anggaran dinas lingkungan hidup, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan programdilingkupi sekretariat d serta pengelolaan urusan perlengkapan. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggara rka), dokumen pelaksanaan anggaran dpa) serta dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dpp), mengkoordinasikan dan menyusulaporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) serta laporan laporan yang menjadi kewajiban opd, melakukan pengelolaan data dan kerja sama, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian keuangmelakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, lainnya,il.oogamempunyai tugas melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup melaksanakan kajian dampak lingkungan dan melaksanakan tugas pemeliharaan lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. bidang tata |
teng una han menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia peraturanmenteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah dalam perolehan rumah, perlu diberikan bantuan uang muka kredit pembiayaan pemilikan rumah, bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan uang muka kredit pembiayaan pemilikan rumah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat,. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: bantuan uang muka yang selanjutnya disingkat bum adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk uang untuk pemenuhan uang muka kredit pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk rumah tapak. kredit pembiayaan pemilikan rumah bersubsididan atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkatnk penyalur bum adalah bank pelaksana kpr bersubsidi yang telah bekerjasama dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan uang muka yang akan disalurkan kepada penerima. satuan kerja pembiayaan perumahan, yang selanjutnya disebut satker pembiayaan perumahanbantuan uang muka pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran bantuan uang muka pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyakerjaan umum dan perumahbantuan uang muka bum bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas mbr terhadap kpr bersubsidi untuk perolehan rumah tapak. pemberi bum adalah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. penerima bum merupakan mbr yang memenuhi persyaratan: memiliki surat penegasan persetujuan penyediaan kredit kpr bersubsidi atau yang dipersamakan untuk rumah tapak, dan mempunyai keterbatasan melunasi uang muka. bum diberikan kepada penerima bum sebesar (empat juta rupiah). dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur bum lebih dari (empat juta rupiah), penerima bum harus menambah kekurangan uang muka kpr bersubsidi. dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur bum kurang dari (empat juta rupiah), seluruh bum yang diterima oleh penerima bum digunakan untuk uang muka kpr bersubsidi. pencairan bum dilakukan melalui bank penyalur bum. bab iii tata cara pelaksanaan bagian kesatu bank penyalur persyaratan menjadi bank penyalur bum sebagai berikut: kementerian keuangan,dan memiliki perjanjian kerjasama operasional penyaluran kpr bersubsidi dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. bank penyalur bum sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan cara: bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan kepada ppk kebijakan pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatuntuk menjadi bank penyalur bum, dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan ppk kebijakan pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. pernyataan permohonan sebagai bank penyalur bum sebagaimana dimaksud pada hurufjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan kepada penerima bum dengan alasan apapun. bagian kedua pengajuan bantuan uang muka mbr mengajukan permohonan bum kepada ppk kebijakan pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui bank penyalur bum. bagian ketiga seleksi dan penetapan penerima bantuan uang muka ppk kebijakan pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan seleksi terhadap mbr yang mengajukan permohonan bum melalui bank penyalur bum. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan kriteria persyaratan yang ditetapkandalam petunjuk teknis. berdasarkan hasil seleksi, ppk menetapkan surat keputusan penerima bum yang disahkan oleh kpa. surat keputusan penerima bum sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar pemberian bum. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas penerima bum, nilai uang bum, cc. nomor rekening penerima. bagian keempat penyaluran penyaluran bum dilakukan setelah ada penetapan penerima bum dan telah dilakukan akad kpr bersubsidi untuk rumah tapak. bagian kelima pelaporan dan pertanggungjawaban bank penyalur bum harus menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ppk kebijakan pembiayaan perumahan. ppk kebijakan pembiayaan perumahan melakukan penelitian terhadap laporan bank penyalur bum sebagaimana dimaksud pada ppk kebijakan pembiayaan perumahan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana bum kepada penerima bum untuk menjamin ketepatan sasaran. ppk kebijakan pembiayaan perumahan harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada kpa. kpa bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana bum pada penerima bum. kpa harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada pa. pengaturan pelaksanaan bum yang bersifat teknis diatur dalam pemberian bum, tujuan penggunaan bum, cc. pemberi bum, persyaratan penerima bum, tata cara seleksi penerima bum, bentuk bum: alokasi anggaran dan rincian jumlah bum, tata kelola pencairan dana bum, penyaluran dana bum, pertanggungjawaban bum, ketentuan perpajakan, dan il. sanksi. bagian keenam pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan bum. pengawasan dan pengendalian meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan tindak koreksi sesuai peraturan perundang undangan. kpa melakukan monitoring dan evaluasiatas pelaksanaan bum dan dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawas fungsional. dalam hal bank penyalur bum terbukti tidak menyalurkan dana bantuan kepada penerima bum, maka bank penyalur bum harus mengembalikan dana bantuan tersebut kas negara sesuai peraturan perundang undangan, dan keikutsertaan sebagai bank penyalur bum akan dicabut. dalam hal penerima bum terbukti membuat pernyataan yang tidak benar, maka hak bantuannya akan dicabut dan diharuskan mengembalikan bantuan yang sudah diterima kas negara sesuai peraturan perundang undangan. apabila hasil audit menyatakan jumlah dana bum yang disalurkan oleh bank penyalur bumbum yang telah diterima bank penyalur bum dari pemerintah harus disetorkan oleh bank penyalur bum kas negara paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ppk atas laporan hasil audit oleh bank penyalur bum. apabila hasil audit menyatakan jumlah dana bum yang disalurkan oleh bank penyalur bumtidak bisa dialihkan kepada negarumum dengan peraturan menteri ini dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kpabum. bab ketentuan lain lain satuan kerja pembiayaan perumahan yang menangani urusan bum dalam menetapkan target penerima bum dalam perjanjian kerja memperhatikan ketersediaan anggaran dalam dipa pada tahun berjalan. bab ketentuan penutup peraturan menterpernyataan permohonan sebagai bank penyalur bum kop surat bank nomor kandangan nanang lampiran kepada: pejabat pembuat komitmen kebijakan pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat perihal permohonan untuk menjadi bank penyalur bantuan uang muka setelah mempelajari kebijakan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk bantuan uang muka kredit pembiayaan pemilikan bersubsidi untuk perolehan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr), bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi bank penyalur dana bantuan uang muka bagi mbr. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kami bersedia: dengan pejabat pembuat komitmen yang menangani urusan bantuan uang muka, mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan penjelasan sebagai berikut: jumlah bantuan uang muka kpr bersubsidi yang akan diterbitkan oleh bank kami selama periode tahun .sebanyak . unit rumah tapak. terhadap jumlah rumah tapakbantuan uang muka yang dituangkan dalam amandemen dan atau addendum perjanjian kerjasama operasional pko). mengikuti semua ketentuan dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mengatur tentang. demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. bank lo. direktur. tembusan: kepala satuan kerja pembiayaan perumahan. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya ttd kementerian:pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepala bio hukum, basuki hadimuljono siw martini nip: # |
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia peraturan menteri pekerjaanmu dan perumahanrakyat republik indonesia nomor prt m tentang badan pengatur jalan tol dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pekerjaanmu dan perumahan rakyat republik indonesia, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang jalan tol, perlu menetapkan badan pengatur jalan tolbadan pengatur jalan t4489)memutuskan menetapkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia tentang badan pengatur jalan tol.jdih kementerian puprpekerjaan umum. bab pembentukan dan status bagian kesatu pembentukan dengan peraturan menteri ini dibentuk badan pengatur jalan tol, yang selanjutnya disingkab iii wewenang, tugas, dan fungsi bpjt bagian kesatujdih kementerian pupr bagian kedua tugas dan fungsi bpjt dalam melaksanadana pengadaan tanahketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga keanggotaan bpjtjdih kementerian pupr unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (dua) orang wakil kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan (satu) orang wakil kementeriaempat, dan fungsi bpjt sebagaimana dimaksud dalam dan mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, cc.dan:jdih kementerian pupr jawab kepada menteri. sekretariat bpjt dipimpin olehlaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan today sistem informasi jalan tol, pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perjanjian pengusahaan jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir, dan pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan. jdih kementerian pupr bagian kedua susunan organisasi sekretariat bpjt terdiri atas: bagian umum, bidang teknik, bidang investasi, bidang operasi dan pemeliharaan, dan bidang pendanaan. bagian umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum,mberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, serta, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pengusahaan jalan tol, penyediaan dan, dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan. bagian umum terdiri atas: subbagian hukum dan hubungan masyarakat, subbagian administrasi dan kepegawaian, dan subbagian keuangan. subbagian hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan. subbagian administrasi dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pengusahaan jalan tol, penyediaan dan jdih kementerian puprdan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan. bidang teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang teknik menyelenggarakan fungsi:,teknik terdiri atas: subbidang perencanaan teknis, dan subbidang pengawasan konstruksi. subbidang perencanaan teknis. subbidang pengawasan konstruksi mempunyai tugas melakukaninvestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. jdih kementerian pupr dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang investasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnisinvestasi terdiri atas: subbidang persiapan dan pelayanan investasi,dan subbidang pengawasan investasi.finansial dan lingkungan jalan tol, penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol, dan pelelangan pengusahaan jalan tol. subbidang pengawasoperasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol. jdih kementerian pupr dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam bidang operasi dan pemeliharadan pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan. bidang operasi dan pemeliharaan, terdiri atas: subbidang operasi dan pemeliharaan i,dan subbidang operasi dan pemeliharaan ii.laii. bidang pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol. jdih kementerian pupr dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pendanaan menyelenggarakan fungsi perencanaan pendanaan tanah jalan tol, dan pelaksanaan pendanaanjalan tol. bidang pendanaan terdiri atas: subbidang perencanaan, dan subbidang pelaksanaan. subbidang perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol. subbidang pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tollangsung. jdih kementerian pupr sekretaris bpjt bertanggung jawab memimpin, mengeselon, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris adalah jabatan eselon il.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama. kepala bagian dan kepala bidang adalah jabatan eselon il.a atau jabatan administrator. kepala subbagian dan subbidang adalah jabatan eselon iv.a. atau jabatan pengawas. sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul kepala bpjtpendanaan anggaran untuk pendanaan pelaksanaan tugas bpjtenyusunan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk pendanaan pelaksanaan tugas bpjt sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih kementerian pupr bab viii pembinaan dan pengawasan, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatkementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatcabut dan dinyatakan tidak berlaku. jdih kementerian pupr perubahan atas organisasi dan tata kerja sekretariat bpjt,dan satuan organisasybagan organisasi kepala sekretariat anggota anggota anggota anggotasatuan organisasi sekretariat subbagian hukum subbagian subbagian amen powers kawan bidang teknik bidang investasi bidang operasi bidang pendanaan dan pemeliharaan subsid subsid persiapan subsid operasi subsid perencanaan dan pelayanan dan perencanaan teknis investasi pemeliharaan subsid subsid subsid operasi subsid konstruksi investasi pemeliharaan ll) kelompok batanperlu menetapkansekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia, jdih kementerian puputuskan: menetapkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan perumahan rakyat, selanjutnya disingkat kopi kementerian pupr adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai republik indonesia kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatjdih kementerian pupr sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr berkedudukan bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua dewan pengurus kopi kementerian dan secara administrative kepada sekretaris jenderal kementerian pupr. sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr dipimpin oleh sekretaris. pada masing masing unit organisasi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dibentuk dewan pengurus kopi unit kementerian pupr, selanjutnya disebut dewan pengurus kopi unit kementerian pupr, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat tinggi madya. pada masing masing dewan pengurus kopi unit kementerian pupr, dibentuk sekretariat dewan pengurus kopi unit kementerian pupr. sekretariat dewan pengurus kopi unit kementerian pupr berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengurus kopi unit kementerian pupr. sekretariat dewan pengurus kopi unit kementerian pupr dipimpin oleh sekretaris, yang dijabat secara officio oleh pejabat struktural administrator yang membidangi fungsi kepegawaian sebagai berikut: unit sekretariat jenderal dipimpin oleh kepala bagian informasi dan tata usaha kepegawaian, unit inspektorat jenderal dipimpin oleh kepala bagian umum, unit direktorat jenderal dipimpin oleh kepala bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana,dan unit badan dipimpin oleh kepala bagian kepegawaian organisasi, dan tata laksana. dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat dewan pengurus kopi unit kementerian pupr dibantu oleh pejabat fungsional umum yang khusus menangani tugas sekretariat dewan pengurus kopi unit kementerian pupr. jdih kementerian pupr bab tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja bagian kesatu tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat dewan pengurus kopi kementerian puprpr. sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr menyelenggarakan fungsi: koordinasi kegiatan kopi kementerian pupr, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota. sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr, terdiri atas: bagian umum, dansekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bagian umum menyelenggarakan fungsi:, dan anggaran, penyiapan bahan persidangan dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, jdih kementerian pupr pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, danpr. bagian umum, terdiri atas: subbagian program, dandewan pengurus unit nasional kopi kementerian puprprpr:, jdih kementerian pupr penyiapan kegiatan pelaksanaan kemasyarakatan yang meliputi peringatan hari besar nasional keagamaan dan kegiatan sosial, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan anggota kopi yang dibina dewan pengurus kopi kementerian pupr. bagian pembinaan anggota, terdiri atas: subbagian pemberdayaan, danprprharusupr, serta dengan instansi lain luar kementerian puprjdih kementerian puprpupr bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing masingharus diolah danharus mengadakan rapat berkala. sekretaris dewan pengurus kopi kementerian pupr adalah jabatan struktural eselon.b. kepala bagian pada sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr adalah jabatan struktural eselon iii.b. kepala subbagian pada sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr adalah jabatan struktural eselon iv.a. sekretaris dewan pengurus kopi kementerian pupr, kepala bagian, dan kepala subbagian pada sekretariat dewan pengurus kopi kementerian pupr diangkat dan diberhentikan oleh menteri. jdih kementerian pupr bagan struktur organisasi sekretaris dewan pengurus kopi kementerian pupo hukum, :. siw martini nip7bagan struktur organisasi sekretaris dewan pengurus kopi kementerian pupr sekretariat apa pembinaan anggota subbagian subbagian subbagian pemberdayaan subbagian kelompok jabatan fungsa hukum, jep kartini nip jdih kementerian pupr |
tykeprofesian berkelanjutan tenaga ahli konstruksi indoneswujudkan tenaga ahli konstruksi yang andal secara berkesinambungan serta dalam menghadapi tuntutan jasa konstruksi, baik dalam negeri maupun luar negeri maka diperlukan program pengembangan keprofesi. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: tenaga ahli konstruksi indonesia yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah tenaga dengan sertifikat keahliklasmasing masing. kualembangan keprofesian berkelanjutan yang selanjutnya disingkat pkb adalahprogram pkb adalah serangkaian ketentuan mengenai penyelenggaraan pkb. kegiatan pkb adalah kegiatan untuk memelihara kompetensi tenaga ahljdih kementerian pupr peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional yang selanjutnya disingkat lpnk adalah lembaga yang berkedudukan ibukota negara. penyelenggara kegiatan pkb adalah asosiasi profesi, lembaga pendidikan pelatihan, dan institusi lainnya yang melaksanakan kegiatan pkb sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lembaga. asosiasi profesi jasa konstruksi yang selanjutnya disebut asosiasi profesi adalah wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi bidang jasa konstruksi dan atau berkaitan dengan jasa konstruksi. lembaga pendidikan pelatihan adalah suatu lembaga yang melakukan pendidikan dan atau pelatihan sektor jasa konstruksi. sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi atas keterampilan dan atau keahlianeahlian yang selanjutnya disingkat ska adalah sertifikat yang diterbitkan lembaga, dan atau keahlian tertentu. satuan kredit pengembangan keprofesian yang selanjutnya disingkat kpk adalah satuan kredit yang digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga ahlimenteri adalah menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. jdih kementerian pupr peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi lembaga dalam menyelenggarakan pkb. peraturan menteri ini bertujuan agar: proses penyelenggaraan pkb bagi tenaga ahli baik dalam lingkup nasional maupun yang mempunyai kesetaraan dalam lingkungan negara asean berjalan sesuai ketentuan, dan proses perpanjangan masa berlaku ska memenuhi ketentuan penyelenggaraan pkb dan persyaratan kompetensi. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: program pengembangan keprofesian berkelanjutan, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, cc. penilaian, prosedur penyelenggaraan, dan pembinaan. bab program pengembangan keprofesian berkelanjutan program pkb dilakukan melalui proses pembelajaran secara terus menerus, mandiri, dan sistematis dalam rangka: memelihara keahlian atau kompetensi bidang jasa konstruksi, dan mengembangkan tanggung jawab sosial pada lingkungan profesi dan masyarakat. program pkb diberlakukan bagi tenaga ahli yang memiliki ska berdasarkan klasifikasi dan kualifikasiyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan lembaga. ska sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi insinyur dan arsitek tingkat asean. jdih kementerian pupr program pkb merupakan salah satu persyaratan untuk perpanjangan masa berlaku ska. program pkb ditetapkan oleh lembaga mengacu kepada peraturan perundangan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. program pkb diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh lembaga. lembaga sebagaimana dimaksud pada mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pkb kepada asosiasi profesi. lembaga atau asosiasi profesi dapat membentuk unit kerja untuk menyelenggarakan pkb. bab iii kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan kegiatan pkb meliputi kategori pembelajaran, pengabdian profesi dan masyarakat, publikasi, dan pengembangan ilmu. kategori sebagaimana dimaksud pada harus memiliki keseimbangan yang proporsional untuk mewujudkan kualitas tenaga ahli yang kompeten. kategori sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kegiatanhak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis, dan atau penunjang. kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rincian kegiatan: pendidikan strata lanjut, dan atau pelatihan kerja formal. kegiatan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rincian kegiatan: jdih kementerian pupr pembelajaran mandiri, dan atau pembelajaran terkait rincian kegiatan: peserta pertemuan profesi, dan atau partisipasi dalam kepanitiaan. kegiatan sayembara kompetisi,paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rincian kegiatan: sayembara kompetisi, paparan dan laporan teknis internal, paparan pada pertemuan teknis, mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya, penulisan makalah untuk pertemuan profesi, penulisan untuk majalah atau jurnal, penulisan buku bahan ajar modul, dan atau pengajaran atau sebagai pengajar instruktur. kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rincian kegiatan: sebagai pakar atau narasumber, sebagai pengurus organisasi profesi atau pimpinan lembaga, dan atau cc. sebagai penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya. dalam hal tenaga ahli arsitek, kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat ditambahkan dengan rincian kegiatan: paparan film arsitektur, gelar karya arsitektur, cc. pengenalan produk, dan atau ziarah arsitektur. jdih kementerian pupr bab penilaian penilaian kegiatan pkb dilakukan berdasarkan perhitungan kpk dan jumlah angka kredit. setiap kegiatan dan rincian kegiatan pkb ditetapkan kpk nya berdasarkan pertimbangan urgensi, relevansi, dan perimbangan yang proporsional disetiap kegiatan. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada merupakan jumlah kredit partisipasi yang harus dipenuhi oleh tenaga ahli sebagai persyaratan untuk mengajukan perpanjangan masa berlaku ska. penetapan kpk setiap kegiatan dan rincian kegiatan pkb pada daerah terpencil atau kriteria lain yangbersifat khusus menyangkut tenaga ahli diatur tersendiri dengan peraturan lembaga dengan mempertimbangkan besaran jumlah, frekuensi, jenis kegiatan, dan atau rincian kegiatan pkb dalam rangka memberikan kemudahan. persyaratan jumlah angka kredit ditetapkan paling kurang kpk dalam kurun waktu (tiga) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan perhitungan, indeks, dan nilai maksimal kpk pada setiap kegiatan dan rincian kegiatan diatur dengan peraturan lembaga. asosiasi profesi dapat menetapkan perhitungan kpk pada setiap rincian kegiatan dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga. penilaian dilakukan oleh asosiasi profesi berdasarkan laporan kegiatan pkb yang diajukan oleh tenaga ahli. laporan dilakukan dengan mengisi buku log yang terdiri atas formulir: jdih kementerian pupr identitas anggota, pengajuan penilaian berkala, dan kegiatan dan rincian kegiatan. laporan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan bukti kegiatan pkb. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara berkala kepada setiap asosiasi profesi dengan cara: manual, dan atau dalam jaringan (online). bab prosedur penyelenggaraan prosedur penyelenggaraan pkb dalam rangka perpanjangan masa berlaku ska dilakukan melalui tahapan: tenaga ahli menyampaikan berkas permohonan perpanjangan masa berlaku ska dihampiri dengan laporan kegiatan pkb kepada asosiasi profesi, asosiasi profesi melakukan penilaian laporan kegiatan pkb, cc. asosiasi profesi membuat berita acara hasil penilaian, asosiasi profesi menyampaikan usulan perpanjangan masa berlaku ska yang dihampiri berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf kepada lembaga, dan lembaga menetapkan perpanjangan masa berlaku ska. penyelenggaraan kegiatan pkb harus sesuai dengan kriteria penyelenggaraan dan substansi kegiatan pkb yang ditetapkan oleh lembaga. kriteria penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: jdih kementerian pupr syarat beserta besaran kpk untuk setiap rincian kegiatan yang diakui dalam program pkb, dan tata cara penilaian pkb. substansi kegiatan pkb sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: jenis kegiatan dan rincian kegiatan yang diakui dalam program pkb, dan relevansi jenis kegiatan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli. substansi kegiatan pkb sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan pelatihan untuk: menilai kesesuaian jenis kegiatan yang diselenggarakan dengan kriteria yang ditetapkan, dan mengetahui dan menginformasikan kepada peserta besaran angka kpk yang dapat diperoleh dari suatu jenis kegiatan yang diselenggarakan. bab pembinaan pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan pkb. pembinaan pkb sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari pembinaan kepada penyedia jasa dalam memelihara kompetensi tenaga ahli. pelaksanaan pembinaan pkb oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan bersama sama dengan lembaga. dalam melaksanakan pembinaan pkb sebagaimana dimaksud pada lpnk menetapkan peraturan lembaga sebagai pedoman penyelenggaraan pkb lebih lanjut. pedoman penyelenggaraan pkb sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat penyelenggaraan jdih kementerian pupr pkb, tata laksana, tata cara penilaian, serta pemantauan dan pengawasan, lembaga melakukan pembinaan pkb melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pkb. kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengaudit secara acak terhadap bukti dokumen pengajuan perpanjangan masa berlaku ska yang diajukan oleh asosiasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan lembaga tentang tata cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja ahli konstruksi. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: laporan kegiatan pkb yang sudah diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap dapat diproses dan diselesaikan, peraturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan pkb yang ada,pelaksanaan terkait penyelenggaraan pkb yang ada, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama (satu) tahun sejak diberlakuianpekerjaan umum dan perumahan rakyat kepala biro hukum, saat mud siw martini nip: jdih kementerian pupr |
pengaya. hengan rahmat tuhan yang masperludimaksudkan sebagai pedombertujuan agarjdih kementerian pupr dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lingkup peraturan menteri ini meliputi: pelaksanaan pekerjaan dan kelengkapan administrasinya, koordinasi pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, dan pembiayaan. kegiatan pembangunan dermaga tentara nasional indonesia angkatan laut beserta sarana dan prasarananya berlokasi desa tari ambon, kecamatan teluk ambon, kotaoleh satuan kerja pelaksanaan jembatan merah putih, dengan ketentuan: menunjuk pejabat pembuat komitmen untuk pembangunan dermaga tentara nasional indonesia angkatan laut desa tari ambon dan pejabat pembuat komitmen untuk pembangunan sarana dan prasarana dermaga tentara nasional indonesia angkatan laut desa tari ambon, menyiapkan dokumen pengadaan barang dan atau jasajdih kementerian pupr dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangadalam dilakukan secara koordinatif, dengan: kementerian keuangan dalam: penyusunan alokasi anggaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyatroses serah terima aset dermaga beserta sarana dan prasarananya, kementerian perhubungan dalam: penetapan dermaga tari dalam daftar pelabuhan indonesia, dan penyesuaian rencana induk pelabuhan ambon, kementerian agraria dan tata ruang dalam:enyesuaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, tni angkatan laut dalam: penyiapan kriteria disain dan kriteria spesifikasi dermaga serta fasilitas penunjang lainnya, dan pengamanan pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya, jdih kementerian pupr pemerintah provinsi maluku dalam: proses perubahan rencana tata ruang wilayah rtrw) terkait dengan pembangunan dermaga tari sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan, dan fasilitasi percepatan pembebasan lahan, kementerian pupr cg. direktorat jenderal bina marga dalam: mengkoordinasikan pembangunan dermaga, menyiapkan dokumen studi kelayakan dermaga dan analisa dampak lingkungan amdal), dan menyetujui detail engineering design ded)yang diajukan oleh konsultan perencana setelah mendapat pertimbangan teknis dari tni angkatan laut dalam hal ini dinas fasilitas pangkalan tni angkatan laut, kementerian lembaga pemerintah non kementerian dan atau pihak lain yang diperlukan.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kementerian pupr direktorat jenderal bina marga mengalokasikan anggarandirektorat jenderal cipta karya memberikan bantuan tenaga pengelola teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana dermaga tentara nasional indonesia angkatan laut desa tari ambon. segala biaya yang timbul sehubungan dengbebankan pada dipa satuan kerja pelaksanaan jembatan merah putihpada dilaksanakan pada tahun anggaran sampai dengan (kontrak tahun jamak). dalam hal pembangunan dermaga tni angkatan laut beserta sarana dan prasarananya desa tari ambon telah selesai dilaksanakan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyerahkan pengelolaan dan pencatatan barang milik negara dermaga tari beserta sarana dan prasarananya kepada tentara nasional indonesia angkatan laut sesuai ketentuan peraturan perundang undanganriteria disain dermaga operasi ketentuan teknis tipe betty untuk sandar (dua) sisi beban rencana (horizontal) ton kri klas arun) kuat tekan rencana (vertikal) ton m2korvet, berurutan kedalaman laut minimal meter pada surut terendah umur rencana tahun fasilitas tambat dua motoring dolphin kapasitas tojdih kementerian pupr pemasangan tiang lampu penerangan dermaga dan wrestler dengan kemampuan daya pancar watt serta jarak antar tiang sepanjang meter.groundtank (dua) unit dengan kapasitas ton dan ton yang masing masing dilengkapi pompa. tower air (dua) unit dengan kapasitas tendon masing masing ton untuk melayani perkantoran dan messpemasangan instalasi jaringan pipa bahan bakar dari pertamina dermaga menggunakan pipa berdiameter yang dilengkapi flow meter. dermaga teaching ketentuan teknis tipe teaching untuk sandar satu sisi beban rencana (horizontal) ton kuat tekan rencana (vertikal) ton m?lst, berdampingan kedalaman laut minimal meter pada surut terendah umur rencana tahupemasangan tiang lampu penerangan dengan kemampuan daya pancar watt serta jarak antar tiang sepanjang meter. jdih kementerian puprdock slipway ketentuan teknis lingkup kegiatan merupakan perbaikan bangunan slipway eksisting. konstruksi pondasi slipway menggunakan beton bertulang dengan lajur rel sebagian landasan. dengan kekakuan struktur dapat menahan gayavertikal akibat beban kri dan gaya horizontal akibat tarikan inch terhadap cradle dan kri. persyaratan pembebanan untuk beban vertical sebesar ton. panjang lintasan area dapat diperhitungkan dari jarak aman inch dan panjang total kri. sudut kemiringan tapak bangunan slipway terhadap muka air laut maksimal 4o. umur rencana bangunan slipway sedikitnya selama tahun. kelengkapansarana pendukung gaya tarik yang diperlukan mesin inch untuk menarik kri atas galangan sebesar ton. untuk memuat kri pada saat docking diperlukan buah cradle dengan tumpuan yang masing masing tumpuan mempunyai buah roda. tali penarik atau wire rope terbuat dari sling baja berdiameter panel listrik distribusi untuk keperluan saat docking, meliputi: peralatan kerja (sand blast, las listrik) dan penerangan. perkantoran termasuk dalam kategori bangunan kantor adalah gedung untuk kantor: staf detasemen markas (denda) serbaguna balai pengobatan satuan komunikasi (sitkom) dinas angkutan (disana) dinas syahbandar (disyahkan) polisi militer (pokal). ketentuan tekniskan besi mutu beton jdih kementerian pupreng metal. sanitaire standarpos jaga, rumah genset dan panel, dengan ketentuan teknis: besi u32,9mm, rangka metal during, finishing cat. atap plat beton. sanitaire standar. bengkel ketentuan teknis lingkup kegiatan merupakan perbaikan bangunan bengkel eksisting. umur rencana bangunankelengkapan sarana pendukung panel distribusi listrik kapasitas kva. sistem penangkal petir. sistem pengkondisian dan sirkulasi udara terjamin. gudang gudang senjata dan amunisi ketentuan teknis umur rencana bangunan selama tahun. ukuran bangunan mx7 mx4m. dinding plat beton cm). atap bangunan datar dome dapat dibuat dengan konstruksi beton cor ketebalan dan dinding bagian samping jdih kementerian pupr dibangun dengan ketebalan cm. hal ini dimaksudkan jika amunisi meledak pecahan tidak terbang segala arah sehingga dinding samping hancur dan atap akan jatuh menutup menimbun amunisi. lantai rabat beton diperhalus. jendela ventilasi atas teralis besi dan jarak tiap ventilasi cm. ventilasi lubang angin bawah cm. pintu besi plat dua buah dan tiga buah pintu besi teralis. pondasi cor beton. j)) bentuk bangunan kotak dome. ruang gudang amunisi dan ruang jaga operator terpisah. keamanan wilayah gudang harus dekat dan mudah dihubungkan dengan jalan pengangkutan (dari supply road) kedudukan wilayah gudang harus mudah dalam pengawasan. tidak ada jaringan kabel bawah tanah, pipa pipa air gas. dapat menahan bahaya api dari luar. bangunannya sedemikian rupa, sehingga dapat menahan serangan serangan bom ataupun proyektil berat. gudang harus sedemikian rupa, sehingga amunisi bebas terhadap pengaruh unsur unsur dan keadaan keadaan yang dapat merusak: air selokan, kelembaban, sinar matahari langsung atau panas. suhu maksimum atau 909f. suhu minimum atau 590f. jarak antara gudang senjata dan amunisi dengan lokasi pemukiman umum jarak antara obyek vital sipil dan militer perlengkapan alat pengukur suhu (termometer dan hygrometer). alat pemadam kebakaran. kotak dan kartu amunisi. buku tamu. buku pencatat amunisi, suhu dan kelembaban. meja dan kursi. papan tulis. almari dan filling cabinet. sertifikat gudang amunisi. alat pembersih ruangan dan amunisi. masker dan wearpack. cermin (alat pantul ruangan). alat penerangan dengan instalasi yang aman. cctv. komputer dan printer. jdih kementerian pupr gudang bekal ketentuan teknis umur rencana bangunan gudang harus sedemikian rupa, sehingga bekal bebas terhadap pengaruh unsur unsur dan keadaan keadaan yang dapat merusak seperti: air selokan, kelembaban, sinar matahari langsung atau panas. suhu maksimum atau 900f. suhu minimum atau 590f. kelengkapan sarana pendukung sistem penangkal petir. alat pengukur suhu (thermometer dan hygrometer). alat pemadam kebakaran. kotak dan kartu bekal. buku pencatat bekal, suhu dan kelembaban. meja dan kursi. papan tulis. almari dan filling cabinet. alat pembersih ruangan dan bekal. masker dan wearpack. alat penerangan dengan instalasi yang aman. cctv. komputer dan printer. mess perwira, bintara dan tamtama ketentuan teknis umur rencana bangunanselama tahun. pondasi batu kali, pondasi float plat, dan pondasi strauss pile. pekerjaan struktur menggunakan besiing metal. sanitaire standar. kelengkapan sarana pendukung tower air (dua) unit dengan kapasitas tendon masing masing ton untuk melayani tiap mess. jdih kementerian pupr area basah untuk cuci dan jemur. lapangan parkir dan sarana olah ragamasjid dan gereja, ukuran dengan desain dan fasad bangunan sesuai detail engineering design ded. tangki timbul dan ground tank (menyesuaikan hasil detail engineering design ded) marshelling area dan lapangan apel kondisi lahan terbuka dengan kemiringan relative datar (buka daerah resapan) jaringan drainase keliling lapangan. ketentuan teknis: penyiapan lahan dengan pemadatan. lapis pondasi bawah lba agregat kelas lapisan pondasi atas agregat kelas pasangan paving beton. jalan lingkungan penyiapan badan jalan lapisan pondasi bahwa lba agregat kelas lapisan pondasi atas agregat kelas lapisan resep pengikat. lapisan pengikat. lapisan aspal beton cm. saluran air pasangan batu kalianprkerjaan umum dan perumahan rakyat kepala biro hukum, ine tas sit martini nip jdih kementerian pupr |
berita negara republik indonesia kemenag pera. dana. alokasi khusus. infrastruktur. penggunaan.perubahan mekanisme pengajuan usulan daerah dalam pengusulan dak dan pembagian jenis dak yang terdiri dari dak fisik dan non fisik, khususnya dak fisik yang terdiri dari dak reguler, dak infrastruktur publik daerah dan dak afirmasi, bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun khususnya pada buku iii tentang agenda pengembangan wilayah dalam rangka mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional diperlukan suatu pedoman untuk penggunaan dana alokasi khusus bidang infrastruktur yang optimal dan tepat sasabidang infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik. rencana kegiatan yang selanjutnya disebut adalah usulan kegiatan dak bidang infrastruktur yang disusun oleh dinas terkait, dan disahkan oleh kepala daerah, serta telah diverifikasi oleh unit organisasi terkait. standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut spm adalah ketentuan tentang petunjuk teknis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib yang diperoleh setiap warga secara minimal. satuan kerja perangkat daerah yang mengelola dak bidang infrastruktampak adalah pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian, sosial budaya, dan lingkungan. kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat berfungsi dengan optimal. dokumen perencanaan merupakanrencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut rpm adalahana desentralisasi urusan bersama yang selanjutnya disebut dub adalah adalah dana apbd yang digunakan untuk mendanai urusan bersama pusat dan daerah yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan pemerintah daerah. daftar isian pengguadalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan kegiatan bidang infrastruktunyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui dak bidang infrastruktur. tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk: menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan dak bidang infrastruktur, serta pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,,pelayanan jalan provinsi kabupaten kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan provinsi kabupaten kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan kualitas rumah swadaya kabupaten kota. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi: perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan dan cakupan kegiatan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, cc. koordinasi penyelenggaraan, dan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja, serta belanja penunjang. bab perencanaan dan pemrograman kementerian melalui unit organisasi terkait untuk masing masing subbidang menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah dak bidang infrastruktur, dan sekretariat jenderal c.g. biro perencanaan anggaran dan kerjasama luar negeri menyusun dokumen rencana strategis dak bidang infrastruktur kurun waktu (lima) tahun. rencana strategispemerintah provinsi dalam penyelenggaraan dak subbidang jalan dan subbidang infrastruktur irigasi harus mengacu pada spm bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan da harus mengacu pada spm bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program program dak bidang infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada rpm, rpm, dan renstra kementerian. pemerintah provinsi harus menyusun dokumen perencanaan bidang infrastruktur khususnya untuk subbidang jalan dan subbidang infrastruktur irigasi. pemerintah kabupaten kota harus menyusun dokumen perencanaan bidang infrastruktur khususnya untupenyusunan dan usulan perubahannya harus mengacu pada dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang telah disepakati. kementerian melalui unit organisasi, pembinaan teknis dalam proses penyusunan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, dandalam huruf meliputi: subbidang jalan, yaitudan pariwisata, subbidang infrastruktur irigasi, yaitu mendukung pemenuhan kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mencapai sasaran nasional rehabilitasi irigasi juta ha, dan pembangunan irigasi juta ha, subbidang air minum, yaitu meningkatkan jumlah sambungan rumah sr) melalui optimalisasi sistem air minum terpasang (dam dan sistem penyediaan air minum ibukota kecamatan), penambahan kapasitas untuk sistem penyediaan air minum yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal serta pembangunan sistem penyediaan air minum kawasan khusus kawasan pulau pulau kecil dan terluar, daerah rawan air, terpencil, tertinggal, dan perbatasan, subbidang sanitasi, yaitu meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat serta peningkatan kualitas sistem setempat, dan subbidang perumahan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui peningkatan kualitas perumahan swadaya. berdasarkan penetapan alokasi dak dari pemerintah, gubernur bupati walikota penerima dak bidang infrastruktur membuat usulanusulanusulan terlebih dahulu diverifikasi oleh bappeda provinsi atau dinas provinsi dan balai besar balai satuan kerja terkait. usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pada diusulkan kepada unit organisasi untuk disetujui menjadi dokumen rk. usulan perubahan dokumen harus mendapat persetujuan dari kepala daerah, diverifikasi oleh balai besar balai satuan kerja terkait, dan diusulkan kepada unit organisasi untuk disetujui menjadi dokumen rkari peraturan menteri insubbidang jalan, kriteria teknis untuk subbidang infrastruktur irigasi, cc. kriteria teknis untuk subbidang air minum, kriteria teknis untuk subbidang sanitasi, dan kriteria teknis untuk subbidang perumahan. kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada huruf untuk subbidang jalan mempertimbangkan antara lain: panjangjalan, kondisi jalan mantap dan tidak mantap, dan atau cc. kebutuhan konektivitas. kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada huruf untuk subbidang infrastruktur irigasi diutamakan untuk mendukung kedaulatan pangan yang mempertimbangkan antara lain: luas daerah irigasi, dan kondisi luas daerah irigasi. kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada huruf untuk subbidang air minum diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan air minum yang mempertimbangkan antara lain: cakupan pelayanan air minum, dan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah. kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada huruf untuk subbidang sanitasi diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan sanitasi yang mempertimbangkan antara lain: cakupan pelayanan sanitasi, dan kerawanan sanitasi. kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada huruf untuk subbidang perumahan diutamakan untuk peningkatan kualitas perumahan swadaya yang mempertimbangkan antara lain: jumlah kepala keluarga mendiami tempat tinggal tidak layak huni, dan jumlah unit rumah tidak layak huni pada kawasan kumuhrilateral meeting antara kementerian perencanaan pembangunan nasional ppn) bappenas, kementerian keuangan, dan kementerian teknis. bab iiisubbidang jalan, dengan ketentuan:. subbidang infrastruktur irigasi, dengan ketentuan: untuk rehabilitasi dan peningkatan irigasi rawa kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang dalam kondisi rusak, pembangunan jaringan irigasi rawa dan dapat untuk persiapan operasi dan pemeliharaan, serta untuk kegiatan non fisik lainnya yang terkait langsung dengan prioritas kedaulatan pangan. kegiatan peningkatan pembangunan jaringan irigasi rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan eksisting yang dalam kondisi rusak. sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa wajib disediakan melalui apbd oleh masing masing penerima dak subbidang infrastruktur irigasi. cc. subbidang air minum, meliputi: optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan, berupa: dukungan terhadap dub (lanjutan pekerjaan dari sumber dana apbn) yaitu pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier. penambahan sambungan rumah sr) dapat dilakukan khusus untuk mbr. perluasan dan peningkatan perpipaan bagi mbr, kumuh perkotaan, kabupaten kota yang memiliki potensi yang belum memanfaatkan (idle capacity), yang memadai untuk dibangun sr. peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk sistem pengolahan air minum spam)sr. pembangunan spam kawasan rawan air, perbatasan, daerah tertinggal, pulau pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai sr. subbidang sanitasi, meliputi: peningkatan akses terhadap sistem pengolahan air limbah terpusat melalui untuk kabupaten kota yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat (skala komunal, kawasan dan atau kota). peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on site) berupa peningkatan kualitas tangki septik individu untuk kabupaten kota yang sedang atau sudah mempunyai sistem penyediaan lumpur tinja terjadwal dan mempunyai instalasi pengolahan lumpur tinja plt), pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal lokasi yang teridentifikasi sebagai daerah rawan sanitasi yang tertuang dalam strategi sanitasi kota kabupaten ssk). subbidang perumahan, yaitu: peningkatan kualitas perumahan swadaya yang tidak layak huni yang meliputi komponen atap, lantai, dinding dan luasdanpresiden ataukoordinasi penyelenggaraan menteri membentuk tim koordinasi pusat cg. biro perencanaan anggaran dan kerjasama luar negeri, inspektorat jenderal, dan unit organisasi terkait. tim koordinasi. tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud dalam pada meliputi: tahap perencanaan, yaitu: menyusun petunjuk teknis penggunaan dak bidang infrastruktur, menyampaikan usulan cakupan kegiatan penggunaan dak bidang infrastruktur, menyusun kriteria teknis dan indeks teknis dak bidang infrastruktur, melaksanakan sosialisasi kebijakan dak, konsultasi program, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat dak bidang infrastruktur. tahap pelaksanaan, yaitu: melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dak bidang infrastrukturnyelenggaraan dak bidang infrastruktur depan, menyiapkan laporan akhir tahun kementerian kepada menteri keuangan terkait penyelenggaraan dak bidang infrastruktur. menteri menerbitkan surat keputusan tim koordinasi pusat dan segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi pusat dibebankan pada satuan kerja masing masing unit organisasi, inspektorat jenderal dan sekretariat jenderal cg. biro perencanaan anggaran dan kerjasama luar negeri. unit organisasi terkaitdalamukan pemantauan dan evaluasi teknis serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan dak pada subbidang terkait, dan cc. menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan subbidangnya, kepada tim koordinasi pusat dak bidang infrastruktur. biaya operasional tim teknis sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada masing masing unit organisasi terkait. gubernur membentuk tim koordinasi daerah penyelenggaraan dak bidang infrastruktur, yang terdiri dari provinsi kabupaten kota terkait.ew dan verifikasi usulan proposal dak bidang infrastruktur provinsi kabupatebidang infrastruktur secara berkala:ukan verifikasi kesesuaian atas usulan yang disusun pemerintah provinsi kabupatenbidang infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait: kegiatan pemantauan termasuk diantaranya inventarisasi permasalahan terkaitlaksanaan dak bidang infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada gubernur terkait penyelenggaraan dak depan provinsi kabupaten kota terkait. menyiapkan laporan triwulanan dan tahunan terkait penyelenggaraan dak bidang infrastruktur provinsi, dan kabupaten kota terkait dan menyampaikan kepada tim koordinasi pusat dak bidang infrastruktur sebagaimana mekanisme pelaporan dalam peraturan menteri ini, dengan tembusan unit organisasi terkait. tim koordinasi daerah dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan subbidang dak dibantu oleh balai besar balai satuan kerja pusat terkait. gubernur menerbitkan surat keputusan tim koordinasi daerah dankabupaten kota. bupati walikota dapat membentuk tim koordinasi kabupaten kota yang dipimpin oleh kepala bappeda kabupaten kota, yang terdiri dari unsur dinas teknis terkait apabila diperlukan. bupati walikota dapat menerbitkan surat keputusan tim koordinasi kabupaten kota dan segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi kabupaten kota dibebankan pada pemerintah kabupaten kota melalui sistem monitoring dak kabupatepelaksanaan dengan arahan pemanfaatan dak, kesesuaian pelaksanaan dengan kriteria program prioritas nasional, kesesuaian dengan dipa daerah,isiensi dan efektifitas kegiatan, dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada sampai dengan disusun dalam bentuk laporan triwulanan. periode pelaporan akhir triwulanan sebagaimana dimaksud padanilaian kinerja meliputi penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf sampai dengansubbidang jalan dan subbidang infrastruktur irigasi, kepala skpd provinsidalam disampaikan oleh gubernur kepada menteri melalui sekretarisalur koordinasi tim koordinasi pusat dan daerah,keluaran (output)k. hasil evaluasi dimaksud pada dan atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan dak bidang infrastruktur daerah. menteri selaku ketua tim koordinasi pusat melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan dak bidang infrastruktur paling lambat (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhipn yang berlaku. bab vii belanja penunjang dak bidang infrastruktur diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan non fisik berupa belanja penunjang dana belanja penunjang diambil dari dak bidang infrastruktur dengan besar persentase diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. belanja penunjang hanya dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan, kegiatan pengendalian. belanja penunjang untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan antara lain untuk: perjalanan dinas lapangan dalam rangka monitoring dan koordinasi, penyelenggaraan rapat koordinasi, supervisi konstruksi, honorarium tim koordinasi, gaji dan operasional tenaga fasilitator lapangan tfl), khususnya untuk subbidang air minum dan subbidang sanitasi, gaji dan operasional tenaga fasilitator, khususnya untuk subbidang perumahan. belanja penunjang untuk kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dak dan honor petugas pelaporan e monitoring dak. bab viii ketentuanmelalui surat keputusan kepala daerah. perubahan pada dapat dilakukan sepanjang dalam subbidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi dak pada subbidang tersebut. persetujuan menteri keuangan dan menteri sebagaimana dimaksud dalam pada disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan. babjalan pendahuluan latar belakang petunjuk pelaksanaan dak penyusunan daftar ruas jalan dan jembatan (sesuai dengan fungsi dan status jalan yang dikeluarkan oleh kepala daerah), penyusunan daftar ruas jalan dan jembatan prioritas, penyusunan program penanganan, dan penyusunan rk.l (pariwisata,industri, lumbung pangan), membuka daerah terisolir, terpencil,i1. penentuan program penanganan program kegiatan penanganan jalan dan jembatan ditentukan oleh tingkat kerusak, peningkatan, pembangunan. penanganan jembatan rehabilitasi,enanganan ruas ruas jalan prioritas didasarkan pada kondisi permukaan jalan. untuk mendapatkan nilai kondisi jalan tersebut, dapat diperoleh menggunakan (dua) metoda terukur. pertama menggunakan alat survei nasa meter, roda, roughometer dll) dan yang kedua menggunakan cara visual berupa penggunaan tabel rci road condition index). nasa meter t ep ni: are nda a47 null pe kita ben ptn aan ane mb. bea mean gambar alat nasa meter roda single used with solid rear axle half car) somehow sensor yg puas penataan rengat z5)& single used with independent rear suspension sm, ben quarter car) aa" gambar alat roda roughometer interface ges ss bsk 5vdc sensor inersial donna power cable sennililangu dmi mt) mam ala gambar alat roughometer untuk memandu dan mempermudah penggunaan alat alat survei sesuai gambar atas, ditjen bina marga kementerian pupr telah menyediakan buku panduan penggunaan alat survei (sop). rci road condition index)ulir rciondisi ditinjau nilai perk. jenis permukaan secara visual rci nilai iri jalan tanah dengan drainase tidak bisa dilalui yang jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali semua tipe pergerakannya yang rusak berat, banyak tidak diperhatikan sejak lama lubang dan seluruh kondisi ditinjau nilai perk. jenis permukaan secara visual rci nilai iri tahun atau lebih) daerah perkerasan mengalami kerusakan pen. mac. lama latasbum lama, rusak, bergelombang, tanah batu kerikil gravel kondisi banyak lubang baik dan sedang pen. mac setelah pemakaian agak rusak, kadang | tahun, latasbum lama kadang ada lubang, permukaan tidak rata pen. mac. baru, latasbum baru, cukup, tidak ada| lasbutag setelah pemakaian atau sedikit sekali tahun lubang, permukaan jalan agak tidak rata lapis tipis lama dari hotmix, baik latasbum baru, lasbutag baru hot mixsetelah tahun, hot mix sangat baik tipis diatas pen. mac umumnya rata hot mix baru lataston, aston) sangat rata dan peningkatan dengan teratur menggunakan lebih dari lapis) korelasi nilai dengan nilai iri rci exp ,0941iri iri international roughness index rci road condition index exp bilangan kriteria kondisi jalan bedasarkan nilai iri pada tipe permukaan: jalan aspal: jalan pena: jalan tanah kerikil: baik baik baik iri iri iri sedang sedang sedang rsk ringan iri iri rsk ringan iri iri rsk ringan iri iri rsk berat rpp iri rsk berat rpp iri rsk berat iri iri iri iri khusus untuk jalan dengan tipe perkerasan beton (rigid pavement), maka untuk sementara dapat dikelompokkan kedalam tipe perkerasan aspal. perkiraan penilaian kondisi atas disarankan digunakan dalam kondisi sbb: bila menggunakan alat pengukur ketidaktaatan permukaan jalan nasa roda roughometer) hasilnya sudah tidak feasible (nilai count kalau situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survai, maka disarankan menggunakan metoda ini. jika tidak mempunyai kendaraan dan alat survai, maka disarankan menggunakan metoda visual ini. hl, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal bina marga formulir survei rci secara visual merk model hun|i| inn ra, kota asal patok pembacaan pedometer waktu jam menit akar city lilit li) patok (") pembacaan patok (") pembacaan rata rata il. ille aro liter iii bil iii bit iii bit bil liter iii bil iii bit iii bit bil liter iii bil iii bit ille oto tree rci road condition index ( ) diambil dari hasil survei dtr gambar formulir rci stripmap ruas jalan sesuai penanganan dana dak berdasarkan kondisi eksisting yang ada (kondisi jalan, lebar perkerasan dan tipe perkerasan), maka dapat dibuat model stripmap sederhana untuk memudahkan informasi penanganan dak. berikut contoh stripmap stripimap ruas jalan yang mendapat penanganan dana dak nomor ruas nara ruas jalan sukamara barat gedung panjang ruas kmi001000 kmo14000 mio2 mob4000 moz4000 kmi054000 kmi061000 kondisi eksisting iri) keterangan: mila seorang sesak ringan rusak peran lebar perkerasan tipe kekerasan keris penawaran rutin berkala rutin peningkatan sumber dana hubungan nilai road condition index rci), international roughness index iri), terhadap lintas harian rata rata lhr) dalam menentukan kondisi pelayanan jalan, berdasarkan matriks berikut: tabel penentuan kondisi ruas jalan dari nilai rci lalulintas hai raa paa tera hati (salju daa o|s ms| sadar| b|a|le|lalu (si sra |anda|l ale (si sacegjakndel bale |aj3 (ss selelsadel jee pac an| jo|l b|a|le|s| sacra|joke jel jai sosajelagale|s| saj pem |eada| anlalalwaw jee skandal lala lala jee (ndaleleletetebaik pemeliharaan rutin pr) sedang pemeliharaan berkala pm) rehabilitasi rusak rusak berat rb) peningkatan pk) (pembangunan penentuan program penanganan jembatan khusus untuk status jalan provinsi, maka untuk mendapatkan nilai kondisi jembatan diperlukan survey pemeriksaan mendetail pada jembatan, yaitu dengan mengisi form pemeriksaan detail sesuai dengan bms bridge management system) yang ada setiap propinsi. untuk menentukan kondisi dan penanganan jembatan pada jalan kabupaten dan kota adalah sebagai berikut penentuan kondisi jembatan yang mempunyai status jalan kabupaten kota, dan untuk mendapatkan nilai kondisi jembatan kabupaten kota diperlukan survey pemeriksaan mendetail jembatan dengan mengisi form pemeriksaan detail (form terlampir) yang nantinya akan didapatkan nilai kondisi jembatan dan elemennya. guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap individual jembatan dan membuat urutan prioritas jembatan sesuai dengan jenis penanganannya ksruur berbahaya tidak berbahaya nilai kondisi parah s4r#f4#k meluas elemen perkembangan tidak meluas elemen baik elemen tidak berfungsi. rusak ringan naa aan sama mempengaruhi elemen lain lisssssn pengaruhi elemen untuk penentuan program penanganan jembatan yang terdapat pada ruas jalan kabupaten kota apabila nilai kondisi dan (kondisi baik dan rusak ringan diperlukan program penanganan pemeliharaan rutin. apabila nilai kondisi dan (kondisi rusak sedang dan rusak berat diperlukan program penanganan rehabilitasi jembatan. apabila nilai kondisi dan (kondisi kritis (kondisi kritis dan runtuh diperlukan program penanganan penggantian jembatan. untuk menunjang penilaian kondisi jembatan pada ruas jalan kabupaten dan kota, diperlukan formulir dalam penilaiannya (terlampir). i1. penyusunan rencana kegiatan rencana kegiatan, berisi informasi informasi: dan penggantian pembangunan jembatan tujuan sasarantan) ten) &jli tang ari rah pr: d1: psi lt, al" adi kan) kan) ani rel kan) he) bag tai a.a fan) ss3t aja sla isa isis isl tas d5. len sila sisi plak formulir penunjang penilaian kondisi jembatan kabupaten kota lampiran form pemeriksaan detail jembatanmmm lol iii nama lokasi jembatan dari kota asal jarak dari kota asal tersebut tanggal pemeriksaan nama pemeriksa data inventarisasi apakah data inventarisasi betul (lingkar jawaban) apabila data tidak betul, perbaikan dapat dibuat pada cetakan database dengan tinta merah dan lampirkan pada halaman ini www pemeriksaan khusus apakah pemeriksaan khusus disarankan? (lingkar jawaban) elemen elemen yang memerlukan pemeriksaan khusus kode elemen alasan untuk melakukan pemeriksaan khusus ngga tindakan darurat apakah tindakan darurat disarankan? (lingkar jawaban) elemen elemen yang memerlukan pemeriksaan darurat kode elemen alasan untuk melakukan pemeriksaan darurat ngga hanya untuk keperluan kantor saja sll has lilit ill alan kek ia) distal allah mal sal lansia mesasasss saat salad males alas sasa sss #sessssss3 ssa efek o1o otot oto oot otd sos age kes kasi bags bad babe bekas kasar ikan kan kan ka) san tlp il: era ii: kenannnnannnnan kan nan ana kanan kan iii teliti hell ttl esesesass lee etil bel pipa lilit s#i iii tete mel itl ktt iii iii sel lite pel lilit ttl lilit iii tee 3eel tetes lil en. is) isi isi.| elsa sih (ella ane mere (lsg sal palatal (as ala asal telalalsi sia ana bra alalalsis| ala rab laitiaiaat jenner jan rol calpesanan catatan catatan dan gambar gambar nama jembatan potongan memanjang iii titi iii itis uut uut tampak atas titi itiitittiitititit uut uut situasi tee tot titietititt titik uut uut nama nama elemen approach embankment truss deck joint horizontal raising running surface wing wall gender a cpo upersiructure bearing substvucture augment pier wall column waterway stream pile cap spread booting main channel aan pile disampaikan oleh ir. dadang eko sato iii. perencanaan teknik dan pelaksanaan konstruksi iiipupr tentang petunjuk teknis penggunan untuk bantuan dak jalan provinsi dan kabupaten kotai11. konstruksi jalandan perumahan rakyat, pembentukan pelapisan ulang permukaan perkerasanretak, antara lainperbaiki longsor dan erosi tebing, danjalan sni raya dengan analisa metode komponen tata cara perencanaan permukaan jalan sni tata cara pelaksanaan lapis tipis beton aspal untuk sni jalan raya tata cara survai kerataan permukaan perkerasan sni jalan dengan alat ukur kerataan nasa tata cara pelaksanaan lapis pondasi jalan dengan nio3untuk snit bm gambut dengan menggunakan pondasi gelar kayu tata cara pelaksanaan survai kondisi jalan sni judul standar pedoman nomor tanah kerikilo1 t bktt bm kayu tata cara pelaksanaan pembuatan jalan atas tanah gambut dengan menggunakan pondasi gelar t bm kayu kesalahan umum pelaksanaan jalan dan jembatan tata cara pelaksanaan lapis aspal beton aston) sni untuk jalan raya tata cara pelaksanaan survai kondisi jalan tanah sni kerikilrani judul standar pedoman nomorsk. petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan pts db program jalan kabupaten panduan perhitungan analisa biaya dan harga bt satuan pekerjaan jalan. petunjuk pelaksanaan pemeliharaan jalan bt kabupaten. panduan survey kekasaran permukaan jalan secara agustus visualinfrastruktur irigasi pendahuluan latar belakang petunjuk pelaksanaan dak subbidang infrastruktur irigasiundang undang nomor tahun tentang pengairan. undang undang nomor tahun tentangnomor tahun tentang irigasi pemerintah menyediakan daklampirk subbidang infrastruktur irigasi. tujuan tujuan penyusunan lampirk subsistematika penyajian petunjuk teknis ini mencakup: pendahuluan perencanaan dan pemrograman kebijakan pemberian dak penyusunan program penanganan penyusunan usulanii. perencanaan dan pemrograman il. penyusunan program penanganan ii. arah pemanfaatan dak mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi dak untuk subsubberdasarkan kegiatannya: rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi dan layanan irigasi, peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada,subbidang infrastruktur irigasi tersebut kemudian dialokasikan kepada provinsipemerintah daerah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah dari dan pemerintah kabupaten kota daerah irigasi di) dengan luas x1000 menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten kota (sistem irigasi primer dan sekunder), daerah irigasi di) dengan luas sampai dengan menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi (sistem irigasi primer dan sekunder), dan daerah irigasi di) dengan luas menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat). berdasarkan peraturan menteri nomor prt mterdiri: irigasi permukaanrawair tanah: dengan luas ha, semuanya merupakan kewenangan kabupaten kota. irigasi pomptambakdaerah irigasi yang belum termasuk dalam peraturan menteri nomor prt m tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, untuk daerah pemekaran bisa menggunakan usulan dari kabupaten kota. jika kabupaten kota, lahan layanan mempunyai tingkat kesuburan yang sesuai untuk tanaman padi tanaman pangan lainnya, ada petani penggarap,dll): saluran (induk primer, sekunder, tersier, pembuang drainase,liiab. program dengan prioritas tertinggi dan dengan rabk. il. penyusunanpersiapan danilitasi ditingkatkan dibangun dan persiapan operasi dan pemeliharaan. bagian dari jaringan tersebut dapat berupa: saluran primer sekunder, saluran pembuang, saluran supresisiklon, gorong goroformat dapat dilihat pada lampiran tabel dak subbidang infrastruktur irigasi. ne) ss $| sia geli jae| hai hm) sila i bia #l|n . 38x :lo0 ce) pil s23s asis sis ar tart, sg$ $ sii rv, sos avi an, ox, 8s. unm sll ol tem iga "ad lm|s sis ala else: judul standar pedoman nomor kriteria perencanaan bagian jaringan irigasi kp kriteria perencanaan bagian bangunan utama kp kriteria perencanaan bagian saluran kp kriteria perencanaan bagian bangunan kp kriteria perencanaan bagian petak tersier kp kriteria perencanaan bagian parameter kp bangunan kriteria perencanaan bagian standar kp penggambaran standar pintu pengatur air irigasi bagian perencanaan, pemasangan, operasi dan kp pemeliharaan kriteria perencanaan bagian standar pintu kp.o9 pengatur air irigasi spesifikasi teknis bi s d bi gambar tipe dan standar bangunan irigasi pelaksanaan konstruksi metoda pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dak subpembangunan baru selektif:pelaksanaan persiapan operasi dan pemeliharaan khusus untuk pelaksanaan kegiatan persiapan operasi dan pemeliharaan yang dibiayai dengan dak subbidang infrastruktur irigasi juga mengacu pada peraturan menteri pupr prt m tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, peraturan menteri pupprt m tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, peraturan menteri pupr prt m tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak, peraturan menteri pupr prt m tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak, peraturan menteri pupr prt m tentang penetapan garis sepadan jaringan irigasi, peraturan menteri pupr prt m tentang komisi irigasi. iv. operasi dan pemeliharaan dan pasca kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan atau pembangunan baru, atau pada masa persiapan operasi dan pemeliharaandan pada setiap daerah irigasi, memenuhi tenaga dan (kualitas dan kuantitas), melengkapi sarana dan dan melakukan penilaian kinerja irigasi.ekerjaan umum dan perumahan rakyatprt m tentang pengelolaan aset irigasi, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat prt m tentang rawa. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia, ttd.o, perkotaan dan perdesaan dan target akses aman air minum pada tahun adalah penyediaan air minum melalui dakpamcakupan air minum masih rendah, memiliki idle capacity dan kapasitas fiskal rendah. maksud kegiatan spam yang didanai dengan dak ini adalah dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka pencapaian target rpm yakni tercapainya akses aman air minum o0 tahun serta mendukung kebijakan keberpihakan affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. tujuan tujuan dak bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) perkotaan, masyarakat perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah, pemasangan master meter dan penyediaan spam perdesaan secara efektif dan efisien serta memanfaatkannya dak sebagai dana daerah untuk urusan bersama dub) pada kegiatan pengembangan spam yang didanai sebagian oleh dana bersumber dari apbn melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier. adapusubbidangerintah kabupatenningkatan kapasitas sistem terpasang untuk spampembangunan spam perdesaan pada desa desa rawan air, terpencil, dan tertinggal, serta spam kawasan khusus kawasan pulau pulau kecil dan terluar dan perbatasan. tabel ruang lingkup dak subbidang air minum mendukung dub lanjutan pekerjaan dari| pipa distribusi, pipa sumber dana apbn tersier, dan mbr (idle capacity) listrik: watt, pipa tersier, murah calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan dam untuk mbr kumuh perkotaan lokasi: bupati, dan master meter, pipa (idle capacity) kumuh dari ksn tersier, murah calon pelanggan mau komunal membayar sesuai persyaratan dam untuk program rakyat miskin perdesaan kawasan lokasi: kawasan rawan spam komunal: khusus air, terpencil, tertinggal, pulau terluar dan sumur gali memakai perbatasan. cincin, sumur pompa tangan, penampungan jarak sumur gali, air hujan pah) sumur pompa tangan, broncaptering pma, pah, dan pma sumur dalam, ipa, dan sumber pencemaran pas. dan cublak (septcitank) pekerjaan spam harus 10m. komunal ini harus selesai sampai pelayanan sr. peningkatan penambahan kapasitas intake unit air baku kapasitas eksisting sistem updating ikk nama perkotaan melalui ikk) (besar kapasitas updating atau updating) l det pembangunan baru pembangunan ipa terdapat sumber 'air| nama) untuk baku sippa penambahan terdapat lahan kapasitas (besar terdapat daftar tunggu kapasitas) l det pelayanan (masyarakat perpipaan mbr)l. penyusunan program penanganan: ilsumur pompa tangan, sumur gali dengan cincin. air permukaan paket instalasi pengolahan air ipa), instalasi pengolahan air minum sederhana pas sambungan rumah sr), sambungan rumah murah, dandaerah rawan air, daerah rawan penyakit, daerah rawan sanitasi, daerah miskin, aksesibilitas, daerah terpencil, danjenis sumber air baku (termasuk kualitas dan kuantitasnya) dan kondisi topografi. i1. penentuan program penanganan penentuan program spamil. penyusunan usulan program pengembangan spam kemudian disusun dalam bentuk dengan data base aplikasi dak mencakup informasi antara lain(swakelola kontrak), perkiraan alokasi dak dan dana pendamping dan jenis dana dak.pengembangan spam jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air.doman teknis tentang sistem penyediaan air minum spam) yang dikeluarkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. pengukuran debit air baku sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi mata air, air tanah, air permukaan, danedoman teknis tentangtentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,bau, rasa, kekeruhan, dan: unit produksi, unit distribusi perpipaan, perlombaan, unit pelayanan. beberapa contoh modul spam sederhana diantaranya antara lain: penangkap mata air lampiran: gambar s.d. gambar penampungan air hujan lampiran: gambar s.d. gambar pengambilan air tanah lampiran: gambar s.d. gambar ipa sederhana tanah lampiran: gambar s.d. gambar sambungan rumah lampiran: gambaryang meliputi persyaratan umum, bahan, dan peralatan. cara pengerjaan yang meliputi pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi. operasi dan pemeliharaan yang meliputi operasi, pemeliharaan, perbaikan rehabilitasi dan, terakhirnya, peraturan menteri pupr nomor tahun tentang perubahan ketiga permen tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansiaturan pedoman teknis tentang pengembangan sistem penyediaan air minum spam). daftar sni tentang pengembangan spam selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: tabel daftar sni bidang air minum.atau per eigen liter dan liter yang harus dibayar oleh masyarakat untuk keperluan antara laindanvi.gambar contoh modul bangunan penangkap mata air tipe1l ana tang ban sel abe par ana siaga gang potongan potongan aan oj a ban taat pan potongan c c benar anta ai: bambu bambu lapisan aspal pasir sen ps4 tar tang tanah asil ppn lembaran plastik kerikil pte ot pas batu kal (gp hat tetap mata air bronkaptering potongan gambar contoh modul bangunan penangkap mata air tipe kap situasi 3runkaptering ta, wna ny) ie) apognlani mekrahgatan urugan tanah tema aa s|tuas bronkaptering tanah urug dinding batu kali plastik sintetis don #no pipa bambu tiap ra, pemain pipa pembuat pap potongan a a kerikil dinding batu kali kerikil muka air inna hama pp. hana aman potongan e b gambar contoh modul bangunan penangkap mata air tipe aliran matai saluran pan j ny, pan tanah ung pria nya tug pasi pny haa nenek kerikil hata bnn rasa ega pipa saringan dinding batu kal pro rgba , wx gravity contact dengahaliran satu arah pemain aly, saluran pembuat gmn, maa any pkn hasi bap mala 4r ta, ana dinding batu kali pipasarngan gravity contact dengan aliran dualarah gambar contoh modul bangunan penangkap mata air tipe atp selasa dane tompangpul ta, haag tmasgkakrit taman kak ppn bla pemain mum fta tak dea tea mau tim eran membaca wvw ww ani koin urug gambar contoh modul pah dari ferro semen (beton) ngeres tang matan (amat kau kerikil os) pig1 batanedap jamaah pipa akhir pola lo. kes kan lele eka aang war url peregangan jaw gambar contoh modul pah dari pasangan bata talang tengah mua geer fate cai i gambar contoh modul pah dari frp (tangki fiber) val meter meter check wal pressure gage iki i h et papat ton penyangga pipa naik a35 ppa epl ses pipa jamban fom?a submersible semen fromis alan reduces 37an seal panen saga mag pare card). travel pass krisis padat ari fat kid dia "al age ses "so mang" are: pipa screen stainless see. jan ska ter low ca3bon paw panjang ilkuantung hal luu pari" masa "iga tepak gan been segan apa mama s ar. sos" ito kari sato teras tega" pan lai nya pipa black steel "ang raja beta pen ket aga pgn mem pnp lubang bor pa: zul dengan! st! tera" semen routine m i nyari a01 gambar contoh konstruksi sumur dalam (dengan pompa) forma tangan tema ana poodooedo konstruksi semen permukaan kanan konstruksi semen gn. hal o125 te. iii abah paket sea na, mia hah) kind had dan j mang roe kan sean ama) tiki konstruksi seinen kie penutup kanan: luar bawah gan karan permukaan aur statis kedalaman tidak lebih dari pipa diameter aan air dalam oom3 ara gan pembawa air rest soket diameter pen esa gen bee mmm rusun tah 20m pen ada ane benang senna kebenaran keren sea screen diameter atas aom pen naa ito penting tno nya kala aaa ann bun ama bau bar apa naa ega eng toner set tesis pipa diameter atau keke perancangan pasir g1) kets ben ben nnn mere yen asin eka bun maman ben ben penampung socket diameter atau gambar contoh sumur pompa tangan dangkal dengan pompa tangan pemabuk peso endap kran katup nias 03m i w api kuras gambar contoh pas tipe pompa dara pompa mami tangan) pompadaki mengendap amal .8m awam tai ssi anis ppi una kuras gambar contoh pas tipe alga) sop kran kuningan) ara aa) aa ag. katup searah kuningan) pondasi been) nsl pondasi beton hype jenis pipa: pipa service ) p tf jot0 $) tutup water meter ea teng pia aan tutup water meter: ukuran pat sig. h0om kas ene stan ukuran (px: 10x .cm gambar contoh spesifikasi teknis le) tepi kun) titi, kep) kes) (cs (sg ne: tabel daftar sni bidang air minum daftar sni judul sni sni metode pengujian angka rasa dalam air sni metode pengujian angka bau dalam air sni metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka sni metode pengambilan contoh uji kualitas air sni cara uji suhu sni metode pengujian kadar kebutuhan oksigen biokimia dalam air sni metode pengujian kadar kebutuhan oksigen kimiawi dalam air dengan alat refluks tertutup sni metode pengujian oksigen terlarut dalam air dengan titrimetik sni metode pengujian oksigen terlarut dalam air dengan elektrokimia sni metode pengujian kadar bakteri koli total dalam air dengan saringan membran sni spesifikasi poly aluminium klorida cair sni spesifikasi pipa pvc bertekanan berdiameter untuk air bersih sni pipa polietilena untuk air minum sni sistem lumbung sni metode pengujian ketebalan dinding pipa pvc untuk air minum sni metode pengujian bentuk dan sifat tampak pipa pvc untuk air minum sni metode pengambilan contoh uji pipa pvc untuk air minumetahanan pipa pvc untuk air minum terhadap etilen klorida sni metode pengujian kadar pvc pada pipa pvc untuk air minum dengan thf daftar sni judul sni sni metode pengujian diameter luar pipa pvc untuk air minum dengan pita meter sni metode pengujian diameter luar pipa pvc untuk air minum dengan jangka sorongsambungan mekanik pipa polietilena pe) pada tekanan internal rendah sni metode pengujian perubahan panjang pipa polietilena pe) sni metode penentuan densitas referensi polietilena pe) hitam dan tidak berwarna pada pipa dan sambungan sni metode pengujian kehilangan tekanan pada sistem sambungan mekanik pipa polietilena pe) sni metode pengujian dimensi pipa polietilen pe) untuk air minum sni spesifikasi cincin karet sambungan pipa air minum, air limbah dan air hujan sni pipa baja untuk konstruksi umum, mutu, dan cara uji sni pipa baja bergalvanis sni baja karbon strip canai panas untuk pipa sni penyambung pipa air minum bertekanan dari besi yang kelabu sni pipa air minum bertekanan besi tuang kelabu, penyambung sni pipa baja saluran air sni pipa pilot dan socket dari besi tuang modular untuk jaringan pipa bertekanan, bagian sni tata cara pengecatan logam sni tata cara pelapisan epoksi cair untuk bagian dalam dan luar pada pelapisan cair dari baja sni pipa pvc untuk saluran air minum sni sambungan pipa pvc untuk saluran air minum sni soda abu untuk pengolahan air bersih daftar sni judul sni sni persyaratan umum instalasi listrik kuil sni petunjuk pengambilan contoh air minum dan air untuk pengolahan makanan minuman sni penyambung pipa air minum bertekanan dari besi cor bergrafit bulat sni spesifikasi meter air minum sni polietilena massa jenis tinggi high density polyethylene hype) untuk bahan baku pipa air minum sni tata cara commissioning instalasi pengolahan air sni bangunan pengambilan air baku untuk instalasi pengolahan air minum sni tata cara pengendalian mutu pembangunan ipa minum sni perencanaan spam (sni perencanaan unit paket ipa (sni tata cara pengoperasian dan pemeliharaan unit paket ipa (sni spesifikasi unit paket ipa sni sumur gali untuk sumber air bersih sni instalasi air minum tipe cikapayang sni perencanaan instalasi saringan pasir lambat sni pengoperasian dan perawatan instalasi saringan pasir lambat sni pengelasan pipa baja untuk air lapangan sni metode pengujian meter air bersih ukuran sampai dengan mm) sni metode pengambilan contoh meter air bersih ukuran sampai dengan mm) sni spesifikasi meter air bersih ukuran sampai dengan mm) sni pengambilan contoh air dari saluran tertutup sni metode pengujian kinerja pompa dengan menggunakan daftar sni judul sni sni lensa pipa baja untuk penyediaan air bersih ukuran sni metode pengujian koagulasi inokulasi dengan cara jar sni pengoperasian dan pemeliharaan unit paket instalasi kejernihan air kapasitas atas liter per detik sni pengoperasian dan pemeliharaan unit paket instalasi kejernihan air sni metode pengujian koagulasi, inokulasi dan filtrasi bertekanan sni pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum bagian persyaratan pemasangan meter air minum sni pengukuran aliran air dalam saluran tertutup untuk meter air minum bagian metode dan peralatan pengujian meter air minum sni perencanaan instalasi saringan pasir lambat sni tatacara pemasangan pipa transmisi dan pipa distribusi serta bangunan pelintas pipa sni perencanaan sistem penyediaan air minum sni spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air sni tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air sni judul standar, tata cara pengoperasian dan pemeliharaan unit paket instalasi pengolahan airenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. memenuhi kebutuhinfrastruktur sub bidang sanitasi (selanjutnya disebut dak sub bidang sanitasiub bidang sanitasi, agar pelaksanaan penanganan infrastruktur dak sub bidang sanitasiub bidang sanitasikabupaten kota melalui perluasan akses pelayanan air limbah dan persamaan yang layak skala komunal kota dengan kriteria padat penduduk dan rawan sanitasi, yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat. penyelenggaraan dak sub bidang sanitasi ini mengacu kepada amanat,penyelenggaraan dak sub bidang sanitasi ini juga mengacu kepada undang undang tahun tentang pengelolaan sampah, yang mengamanatkan pada bahwaselanjutnya pada menjelaskan bahwlain itu pula, ditegaskan pula olehprasarana sarana sanitasi, serta bahwa prasarana sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada meliputi prasarana sarana air limbah dan prasarana sarana persamaan. maksud maksud dari penyusunan petunjuk teknis jenis) ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara dak sub bidang sanitasi) dalam menyelenggarakan kegiatan sanitasi. yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus dak) mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian, evaluasi pemanfaatan, hingga penilaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi skala komunal kawasan perkotaan padat penduduk rawan sanitasi. tujuan dan sasaran tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah membantu, dalam menyelenggarakan kegiatan dak sub bidang sanitasi sesuai dengan kaidah (tepat sasaran, tepat waktu, mutu, dan biaya) serta ketentuan teknis. sasaran program dak sub bidang sanitasi ditujukan untuk dua sektor sanitasi yaitu sektor air limbah dan sektor persamaan adapun sasaran dari tiap sektor tersebut adalah bidang air limbah: terwujudnya stop buang air besar sembarangan abs), yang ditandai dengan tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site), penyediaan akses dan peningkatan kualitas terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat (on site) yang layak. bidang persamaan: terwujudnya pengurangan volume sampah dari sumbernya melalui peningkatan kinerja persamaan serta pengelolaan sampah dengan pola (reduce, reuse, recycle). ruang lingkup ruang lingkup dari program dak bidang infrastruktur sub bidang sanitasi adalah sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan sanitasi utama ketentuan umum kegiatan sanitasi utama dalam pemilihan lokasi diluar ketentuan administratif dan teknis, antara lain: kepadatan penduduk atas jiwa ha (pemakai tetap) tersedia sumber air dam sumur mata air air tanah). pesantren tempat pendidikan keagamaan minimal siswa... tersedia sumber listrik. adanya saluran drainase sungai badan air untuk mengalirkan menampung effluen pengolahan air limbah.laksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola kepada kelompok masyarakat ksm) pelaksanaan kegiatan sanitasi untuk fasilitas publik kegiatan sanitasi untuk melayani fasilitas publik, seperti: alun alun kota, taman kota, hutan kota. makam bersejarah, situs. tempat ibadah skala besar. lapangan olah raga yang dikelola pemerintah daerah. pasar induk kelurahan kampung terminal angkutan antar kota provinsi. kawasan wisata yang kelola oleh pemerintah daerah. kawasan perdagangan yang dikelola oleh pemerintah daerah kota kawasan komersil) kawasan perumahan rsh, pns, tni dan polri) kawasan padat pusat pertumbuhan kota kecamatan. pesantren pusat pendidikan agama. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kontraktual kepada penyedia jasa atau secara swakelola kepada ksm jika ada usulan dan permintaan masyarakat sebagai calon manfaat khusus point dan pelaksanaan kegiatan sanitasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau pulau kecil dan terluar, serta daerah rawan bencana kegiatan sanitasi untuk melayani daerah tertinggal, perbatasan, pulau pulau kecil dan terluar, serta daerah rawan bencana sesuai dengan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi) dilaksanakan dengan kontraktual pola padat karya. memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat. penyedia jasa dengan mandor, kepala tukang dan tukang, ksm mengumumkan pendaftaran calon pekerja dari masyarakat. hanya jika masyarakat tidak berminat bekerja, maka penyedia jasa dapat merekrut tenaga kerja. jenis kegiatan penentuan sarana dan prasarana yang akan dibangun melalui program dak sub bidang sanitasi ditentukan berdasarkan skala prioritas yang meliputi: prioritas pertama penanganan air limbah rumah tangga. prioritas kedua persamaan prioritas kedua dapat dipilih apabila sebuah kelurahan kecamatan sudah bebas abs. kegiatan persamaan yang dimaksud adalah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu reduce, reuse dan recycle). tatalaksana mengikuti perum dan jumlah tps oleh kementerian pupr. jenis kegiatan sanitasi utama jenis kegiatan sanitasi utama untuk kepadatan penduduk atas jiwa ha (pemakai tetap) atau kawasan pemukiman rawan sanitasi atau tempat pendidikan keagamaan minimal siswa: ipar komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimaltangki septik dengan media filter (minimal satu lokasijenis kegiatan sanitasi untuk fasilitas publik jenis kegiatan sanitasi untuk melayani fasilitas publik utama: ipar skala kawasan minimal minimal melayani kk. ipar komunal minimal melayani minimal jaringan pipa dan sr. toilet umum. jenis kegiatan sanitasi untuk melayani daerah tertinggal perbatasan dan pulau pulau kecil dan terluar, serta daerah rawan bencana: ipar komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat minimal dan minimal melayaniperpipaan dan tangki biofilter individual (minimal satu lokasi unit),mck plus maksimal pintu. pengertian beberapa pengertian dalam penyelenggaraan dak sub bidang sanitasi: dak sub bidang sanitasisanitasi yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, melalui peningkatan cakupan pelayanan sanitasi skala kawasan dan diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, yaitu suatu kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat merubah perilaku dan mengorganisir warga masyarakat secara mandiri yang dilaksanakan dalam rangka untuk menyediakan prasarana sarana sanitasi skala komunal berbasis masyarakat melalui penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah serta fasilitas pengurangan sampah dengan pola reduce, reuse dan recycle). pemberdayaan masyarakat merupakan dengan tujuan utama mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, serta mengorganisir diri masyarakat. pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah rumah tanggatangki biofilter, mandi cuci kakus mck), mck plus mck #), mck plus plus mck mck kombinasi ipar perpipaan, maupun sistem perpipaan air limbah komunal skala kawasan kota mandi cuci kakus plus komunal mckplus direncanakan dapat melayani kk. untuk mck yang dilengkapi dengan bio digeser dikenal pula dengan istilah mck sistem perpipaan air limbah komunal adalah sistem pengolahan air limbah komunal yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah unit pengolahan air limbah. setiap sistem perpipaan air limbah komunal direncanakan dapat melayani kk. sistem perpipaan air limbah skala kota adalah sistem pengolahan air limbah skala kota yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah unit pengolahan air limbah khusus untuk kota yang telah memiliki instalasi pengolahan air limbah ipar) skala kota. mck kombinasi ipar perpipaan, adalah sistem pengolahan air limbah komunal yang mengkombinasikan mck komunal yang dilengkapi dengan sistem perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah tangga unit pengolahan air limbah yang menjadi satu dengan unit mck komunal. tangki septik dengan media filter komunal adalah saranatangki septik dengan biofilter individu adalahusulan tangki septik individu harus memiliki plt yang sudah beroperasional dan berkomitmen ikut serta dalam program layanan lumpur tinja terjadwal litt). beberapa contoh modul pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat diantaranya antara lain kama sistem tangki septik dan bidang resapan ami iss fee pipa berlubang untuk gambar contoh modul bangunan tangki septik tanah urug dari tangki septik san pai ana tan smg kerikil tata maa gambar contoh modul sumur resapan tanah urug ijuk tp. m3, pan pan ilusi pera, distribusi mera tai lapisan, man asn kerikil ski ena gambar contoh modul bidang resapan aaa guttata ann kaa nepal puma, mia pp klx bnn gambar contoh modul bangunan mck blower udara y # ia. sab peri . p( nan dna owner . cat prp merrrani pssi iii crekkaksak masa kan mennnnan kpn dut ant img sista rita sala bak mengendap nani nan nanda so. akhir .o.! mi. lowong.o oo. ji rlllllan arora cc. kat jaa cokalka canaan ., leeeooo soo . . pompa sirkulasi snn tam bak mengendap zona anaerob zona anaerob zona aerob awal gambar contoh modul bangunan biofilter tangki bio digeser tangki bio dig fitur an aerobik baya 20k eat berat ari kanan oenranarkaran mararkkararan karakararaara pes tea oerkarrakaran marakarakaran marararakaraa tn) oerrarrakaran marakarakaran marakarakaraa orrrarrakaran karararakaran marakarakaraa wwp oya xx) veeeeeeeeee tereeeeelela teeereeeeeel tangki bio digeser yang dilengkapi dengan filter anaerobik bora) gambar contoh modul tipikal bangunan mck plus. era gambar contoh modul aliran air limbah dalam abr dewata mag c ana yaa han kya tan wan aya tanaman kanan erna ali penaraararaarn mea rararanan maa aaryan conakarararara marlaraaaaaaan menara kaa letak gambar contoh modul pola aliran air dalam auf penyangga media dari beton berlubang pog2go000go0ego2na22 epa kena pen erat kelirartin kit bikers sesoofloccoooooe,ooo9e hbd dp3 m32222 ka) a ce000 real (as) soc0oo mie oo000 keren kain lama pipa bak penenang pemasukan t1t pipa pengeluaran pesanan pee kena fa ae dinding beton teen ikan kengnnann nienenenyana bana lean man kenang eee media plastik pers sarang tawon mean nae kencana sista aoo0 pohon lol gambar tangki septik dengan media filterdengan tangki septik dengan media filter. atas "ui potongan a a b b cc c d d e.e ear heeerrrrrrrrrrrra pen enne para ana hii hanaonnnamaan paanamnnnnaa her relasi hbo bra were rerararrar per rena naa peganananannah penari iain gila, pin basis iii asian iain aia po0000000. sa. ooseodookeoane p026000002200501n c0oooseeooeosesoe eka persoon neon nas heran aan naso00ns les cosmos eeo kook0oreoosoosaaa ost cet) e it laila gambar 9a. tangki septik media filter komunal pabrikasi. opsi buatan pabrik dipilihskema sistem pengelolaan air limbah rumah tangga komunal perpipaan komponen sambungan rumah dapur mantle mantle l)j on bak kontrol bak kontrol bak kontrol bak rol ipar mandi whole kontrol pe 220annan bak kontrol gambar contoh modul sistem perpipaan air limbah komunal (" na sii sen sara ane tana ana tinja masuk dari closet .media bio pori year . media bio bakteri media bio bakteri |. media bio pori pipa buang . sore, gambar .tangki septik media filter individu (media filter botol air mineral) dan pinball. penggunaan bahan beton lebih disarankan dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. tulangan ganda pada sistem komunal, dan tulangan tunggal pada tangki septik individu. volume efektif tidak kurang dari m3st instalasi pengelolaan sampah terpadu). prinsip prinsip penyelenggaraan dak sub bidang sanitasi diselenggarakan sesuai dengan prinsip prinsip tanggap kebutuhan masyarakat yang layak mengikuti dak sub bidang sanitasimasyarakat subyek utama pengambilan keputusan berada sepenuhnya tangan masyarakat sebagai subyek utama. masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dibawah fasilitasi tfl teknis dan pemberdayaan masyarakat) yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan air limbah, persamaan, maupun bidang ekonomi dan sosial. pemerintah sebagai fasilitator peran dari pemerintah kabupaten kota hanya sebatas sebagai fasilitator untuk mampu mengelola dan mengoperasikan infrastruktur terbangun. dapat diterima pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah rembug warga sehingga memperoleh dukungan dan dapat diterima oleh masyarakatpemerintah setempat,bantuan dak untuksedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan kegiatan khusus yang dirumuskan oleh kementerian lembaga. rencana pembiayaan pembiayaan kegiatan dak sub bidang sanitasi ini dapat berasal dari beberapa sumber pembiayaan, antara lain: pemerintah pusat apbn), dak, pemerintah kabupaten kota, swadaya masyarakat, swasta dan atau lsm., pelatihan tfl dibiayai dari dana apbn, sedangkan biaya pelatihan bendahara, tukang, pelatihan ksm, mandor dan pengelola dibiayai dari dana apbd. komponen biaya tenaga fasilitator lapangan tfl) terdiri dari biaya pendampingan masyarakat (gaji tfl) dibiayai dari dana dak, dan biaya operasional tfl yang dibiayai dari dana apbd dianggarkan melalui belanja penunjang,biaya konstruksi dibiayai oleh dak dan pemerintah kabupaten kota apbd). swadaya masyarakat kontribusi dari masyarakat, dibiayai dan dikelola langsung oleh masyarakat. rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel pembiayaan per komponen kegiatan komponen kegiatan apbn dak apbd masyarakat persiapan workshop regional sosialisasi kab kota pelatihan tfl seleksi lokasi longlist shortlist lokasi terpilih penugasan tel untuk fasilitasi penyiapan masyarakat penipuan masyarakat pembentukan ksm pelatihan mandor, tukang, keuangkomponen kegiatan apbn dak apbd masyarakat rkm dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi pelaksanaan konstruksi material upah pekerja lahan vii gaji dan operasional tfl: gaji operasional viii operasional skpd pelaksana dak kan pengoperasian pemeliharaan pelatihan sosialisasi pengguna biaya operasional monitoring evaluasi sumber pendanaan i1. dana apbn dana apbn dialokasikan melalui satker pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat digunakanuntuk sosialisasi, pelatihan tfl, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. dana dak dana dak dipergunakan untuk pembangunan prasarana fisik dan gaji tfl. gaji tfl serta petugas emon dapat dialokasikan dari belanja penunjang dana apbd dana apbd dapat dialokasikan sebagai dana operasional yang digunakan untuk operasional tfl sebesar rp. sampai rp. per orang bulan selama minimal (enam) bulan. bop skpd untuk mengelola kegiatan dak sub bidang sanitasi honorarium, rapat koordinasi, penyusunan laporan, perjalanan dinas, atk. sosialisasi tingkat kabupaten kota dan tingkat kelurahan. biaya penyusunan rkm dan rembug warga, pembuatan badan hukum atau akte notaris kpp dengan biaya antara juta per lokasi. supervisi dan pengendalian pelaksanaan fisik dak oleh ppk sanitasi. dana masyarakatprogram. pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh ksm.ksm, bendahara ksm dan (satu) orang wakil dari penerima manfaat yang terpilih melalui rembug warga. i1. dana swasta donor (apabila ada) dana swasta donor adalah dalam bentuk hibah sebagai bentuk kontribusi swasta dalam. ksm. dana lsm (bila ada) i1tiga. skpd pengelola dak sub bidang sanitasi wajib menyusun laporan pelaksanaan dak baik secara manual maupun secara elektronik melalui monitoring. iii. alur pelaksanaan dak sub bidang sanitasi setelah teralokasinya dak sub bidang sanitasi untuk pembangunan infrastruktur sanitasi, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan dak sub bidang sanitasi sesuai dengan bagan alir pelaksanaan dak sub bidang sanitasi sebagai berikut sosialisasi kepada penyusunan adalah pemerintah patunirik provinsi kabupaten kota persiapan penyiapan tfl seleksi lokasi nan lokasi longlist disesuaikan lokasi hasil era memilih memorandum program bagi daerah yang telah seleksi lokasi ikut program psp) shortlist oleh tfl penipuan masyarakat penyusunan rkm pembentukan ksm han pas organisasi, pilihan teknologi penyiapan dan sarana, ded, rab dan rkm masyarakat tukang, keuangan jadwal kegiatan tfi pelelangan material pelaksanaan fisik konstruksi pelaksanaan dan pengawasan sarana pengendalian oleh masyarakat gunakan operasi dan pemeliharaan operasi. pemeliharaan bagan alir pelaksanaan dak sub bidang sanitasi proses berikutnya adalah pengorganisasian pelaksanaan kegiatan dak sub bidang sanitasi tingkat pusat untuk tingkat pusat, menteri membentuk tim koordinasi kementerian penyelenggaran dak sub bidang sanitasi, yang terdiri dari sekjen, inspektorat jenderal dan unit kerja eselon terkait. tingkat provinsi untuk tingkat provinsi, gubernur membentuk tim koordinasi provinsi penyelenggara dak sub bidang sanitasi. tingkat kabupaten kota untuk tingkat kabupaten kota, bupati walikota membentuk tim koordinasi dak infrastruktur kabupaten kota. skpd pelaksana dak sub bidang sanitasi yang melaksanakan kegiatan dak sub bidang sanitasi tingkat kabupaten kota. tingkat kelurahan desa tingkat kelurahan desa sebagai pelaksana kegiatan dak sub bidang sanitasi, dibentuk ksm ii. persiapan dan perencanaan kegiatan dak sub bidang sanitasi persiapan dan perencanaan kegiatan dak sub bidang sanitasi meliputi sosialislurah kades daerah rawan sanitasi. sosialisasi ini bertujuan, agar pemerintah kabupaten kota dapat memahamilingkup kegiatan, mengalokasikan dana pendamping dak sub bidang sanitasi dan operasional tfl dalam apbd sertausunan program penanganan iii.dan fasilitas drainase lingkungan. ini dapat diperoleh dari data primer maupun sekunder bps, buku putih sanitasi psp, studi era, rpm kabupaten kota). i11. penyusunan usulan kegiatan prioritas dak sub bidang sanitasi meliputi pengembangan prasarana dan sarana air limbah rumah tangga komunal pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola (reduce, reuse dan recycle) i11. penyusunan rencana kegiatan usulan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dituangkan dalam format penyusunan rencana kegiatan, yang, dokumen buku putih dan strategi sanitasi kab kota serta memorandum program terutama bagi kab kota yang telah mengikuti program percepatan pembangunan sanitasi permukiman psp). penyiapan tenaga fasilitator lapangan tfl) tahapan penyiapan tenaga fasilitator lapangan tfl),.. direktur ppp kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyelenggarakan pelatihan tfl melalui satker penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakatdianggarkan dari belanja penunjang,. tenaga fasilitator lapangan tfl) terdiri dari tfl teknis dan tfl sosial pemberdayaan masyarakat, penduduk asli setempat atau calon lokasi, memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas tfl, tidak merangkap sebagai tfl tempat lain, bukan anggota bkm lkm, ksm dan calon anggota legislatif,skpd kabupaten kota melakukan seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara. seleksi lokasi tahapandak sub bidang sanitasi dalam bentuk daftar panjang permukiman kampung kelurahan. sumber data daftar panjang dapat diambil dari hasil ssk atau memorandum program bagi kabupaten kota yang telah mengikuti program percepatan pembangunan sanitasi psp). bagi kabupaten kota yang belum mengikuti psp, sumber data daftar panjang ditetapkan oleh skpd pelaksana dak sub bidang sanitasi. penetapan daftar panjang minimal (tujuh) lokasilokasi yang masuk dalam daftar pendek shortlist yang dilakukan oleh tfl, pemda dan masyarakat dan disahkan oleh kepala dinas penanggungjawab, dengan ketentuan memiliki kriteria sebagai berikut kriteria umum pembobotan pemilihan titik lokasi: kepadatan penduduk bobot yo) kondisi rawan sanitasi bobot tingkat partisipasi warga masyarakat bobot yo). kriteria lokasi kegiatan pengelolaan air limbah skala kawasan: terdaftar dalam administrasi pemerintahan kabupaten kota (legal proses legal) cakupan lingkungan kampung, kawasan perdagangan dan komersial. memiliki masalah fisik sanitasi yang sama (tidak terpengaruh batas rw), tersedia sumber air dam, sumur gali, mata air), dan saluran untuk pembuangan air limbah (saluran drainase rio kota sungai). calon manfaat bersedia untuk berkontribusi (in cash kind). kriteria lokasi kegiatan pengelolaan persamaan skala kawasan: kriteria fisik lingkungan lahan tps sampahsampah. status kepemilikan lahan milik pemerintahterpadu berbasis masyarakat. berdampak minimal terhadap tata guna lahan. ukuran lahan minimal m2? permukaan air tanah tps 3r bebas banjir. berada ditahan datar. jalan keluar masuk menuju dan dari tps datar dengan kondisi baik dan lebar jalan yang cukup untuk mobilisasi keluar masuk motor gerobak sampah. jarak lokasi permukiman lebih dari il. terletak dari jalan rayacakupan pelayanan mendekati kk. ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai wawasan lingkungan yang kuat. penerimaan masyarakat untuk melaksanakan program merupakan kesadaran masyarakat secara spontanll. iii. penetapan lokasi penetapan lokasi dak sub bidang sanitasi ditentukan oleh kepala skpd melalui tahapan: penetapan lokasi dilaksanakan melalui tahap sosialisasi berdasarkan shortlist yangdilaksanakan oleh skpd kabupaten kotalokasi(menyampaikan surat minat dari stakeholder kepada tfl dan dinas penanggung jawab kegiatan untuk dilakukan survey cepat partisipatif rapid participatory assessment rpa). bersama dengan tfl melakukan survei cepat partisipatif (rpa). rparpa tiap lokasi secara terbuka seperti tabel konsolidasi skor rpa (terlampir). setelah terpilihnya lokasi yang disepakati bersama, mbentukan dan penetapan ksm kecuali kegiatan dak sub bidang sanitasi yang kontraktualkanprogramlokasi pemberdayaan masyarakat yang belum ada ksm yang terbentuk (seperti ksm pengelola pamsimas, ppm mandiri, atau program pemberdayaan sejenis lainnya), maka perlu dibentuk ksm baru. namun untuk lokasi pemberdayaan yang telah mempunyai ksm, maka pemberdayaan dapat dilakukan terhadap ksm yang telah ada, mengelola kegiatan pembangunan, serta mengelola sarana sanitasi yang telah dibangun nantinya, tim pengelola dan panitia pejabat pengadaan. penyusunan rencana kerja masyarakat rkm) masyarakat lokasi terpilih dibawah pendampingan fasilitator menyusun rkm dak sub bidang sanitasikegiatan dak sub bidang sanitasi diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah lokasi pelaksanaan. pelaksanaan konstruksi pelaksanaan konstruksi secara garis besar adalah penjelasan teknis konstruksi dilakukan oleh skpd, kepada pelaksana pembangunan, tukang, mandorplus penyiapan peralatan k3, sign boardsatu orang mandor mandormandorserah terima aset infrastruktur dak sub bidang sanitasi yang telah terbangun, harus segera diserah terimakan kepada kpp pengelola untuk dapat dioperasikan dan dipelihara dengan bimbingan teknis dari skpd teknis kabupaten kota dalam rangka keberlanjutan. rembug warga bertujuan untuk memberikan informasi hasil pelaksanaankegiatandan hasil pengelolaandanakepada warga lokasi sasaran. rembug dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai 100fvbataupadasaatbataswaktupenyelesaianpekerjaan habis. forum ini dipimpin oleh lurah denganmengundang ppk sanitasi kabupaten kota, pemerintah kecamatan, ksm,km, pkk,lsm, tokoh masyarakatdesa,danwargalokasikegiatan denganperwakilan pengurus rw. dalam rembug ini, ksm menjelaskan secara rinci dan transparan laporan pertanggung tuangkan dalam berita acara. serah terima pekerjaandilakukan oleh ketua ksm kepadappk kabupaten kota dengansepengetahuan skpd dan. iiipengurus kpp yang ditunjuk dan dibentuk masyarakat melalui pendampingan pihak skpd kabupaten kota dan tni agar sarana yang dibangun dapat berfungsi dengan baik serta berkelanjutan. sarana yang sudah dibangun oleh ksm sistem pengelolaan diserahkan kepada kpplembaga kppdak sub bidang sanitasikan dibentuk oleh masyarakat pengguna sesuai dengan petunjuk operasional sop). .skpd kabupaten kota pengelola dak sub bidang sanitasi berkewajiban dalam melakukan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dak sub bidang sanitasi kepada pengurus lembaga kpp selaku pengelola dalam rangka keberlanjutan keberfungsian. hi. pengawasan dan pengendalian kegiatan dak sub bidang sanitasikpd kabupaten kota dan tnihingga operasi dan pemeliharaan, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip prinsip dasar program dak sub bidang sanitasi. iii. penilaian kinerja program dak dan evaluasi pemanfaatan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dak yang telah terbangun, maka perlu dilakukan penilaian kinerja dan evaluasi manfaat infrastruktur terbangun kepada masyarakat, sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan kedepan terkait keberlanjutan pelaksanaan program dak. iii. penguatan kelembagaan masyarakat untuk keberlanjutan dalam rangka menjamin keberlanjutan infrastruktur dak sub bidang sanitasi terbangun, diperlukan upaya penguatan kelembagaan masyarakat yang bersinergi dengan pihak skpd kabupaten kota dan tni, berupa pengorganisasian masyarakat dan pengembangan institusi lokal, identifikasi dan seleksi serta implementasi pilihan pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang meliputi pelatihan terhadap tfl rapid participatory assessment rpa rencana kegiatan masyarakat:terpilih sesuai dengan ded yang telah disusun. sosialisasi terhadap masyarakat pengguna:terbangun. pelatihan terhadap pengelola: dalam pelatihan ini pengelola kpp) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi termasuk pengelolaan biaya pemeliharaan. dalam rangka keberlanjutan prasarana sarana sanitasi terbangun dapat pula bekerja sama dengan tenaga sanitation dari dinas kesehatan setempat khususnya untuk sosialisasi pola hidup bersih dan sehat pubs). peran serta tni dalam pelaksanaan program dak sub bidang sanitasi program dak sub bidang sanitasi memberikan peran yang seluas luasnya kepada pelayanan sanitasi dalam lingkungan asrama dan fasilitas tni, maupun keterlibatan unit tni koramil, kodim, korem, kodam) dalam penyediaan tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan dak sub bidang sanitasi. skpd ppk kabupaten kota diharapkan menyampaikan informasi program dak sub bidang sanitasi kepada koramil kodim dalam sosialisasi tingkat kabupaten kota dan tingkat kelurahan. pejabat koramil kodim dapat mengajukan usulan calon lokasi pelaksanaan dak sub bidang sanitasi. dalam hal lokasi yang diusulkan ditetapkan sebagai lokasi terpilih, maka ketentuan tentang tatalaksana proses implementasi program dak tetap mengikuti jumlah dan jenis kementerian pupr seperti pembuatan rkm, pembentukan ksm dan lain lain. prasarana sanitasi yang terbangun dalam area kawasan tni dapat menyertakan pelayanan kepada masyarakat disekitarnya. keterlibatan tenaga kerja dari tni dapat dilaksanakan pada lokasi terpilih dimana masyarakat setempat kurang berminat sebagai tenaga kerja. iii. pengarusutamaan gender pug) dalam setiap tahapan proses pelaksanaan dak sub bidang sanitasi, skpd ppk pengelola dana dakdalamtai lal a5. kta) lap ke: ses ts) kan li tas) ica ann: mal "al kala aris lal: peta (ee lek ks? ter ks) (iw kej (sa law las ce) isisperumahan pendahuluan il. latar belakangberkaitan dengan itu, sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, bahwa urusan pemerintah konsumemenjadi dasar otonomi daerah. terdapat (enam) pelayanan dasar pada urusan pemerintah konsumen yang menjadi urusan wajib,alah satu prinsip urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota yaitu dalam .d. undang undang tahun adalah bahwa urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten kota. hal ini menjadi dasar pertimbangan pemanfaatan dana alokasi khusus sub bidang perumahan dalam menyelenggarakan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya guna pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar dan pesisir kepulauan melalui dak. maksud maksud dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya melalui dana alokasi khusus pada lokasi daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, dan pesisir kepulauan. tujuan tujuan petunjuk teknis ini adalah terpenuhi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah lokasi prioritas nasional dengan bantuan stimulan perumahan swadaya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan. ruang lingkup petunjuk teknis ini memuat latar belakang, pengertian, persiapan, prinsip penyelenggaraan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pengawasan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan bps melalui anggaran dak subbidang perumahan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan serta berkelanjutan. pengertian beberapa pengertian dalam penyelenggaraan dak subbidang perumahan bantuan stimulan perumahan swadaya bps) adalah fasilitasj irinsip prinsip penyelenggaraan dak subbidang perumahanagar layak huni, sehingga untukmemberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa pspb secara swadaya. ii. perencanaan dan pemrograman il. penyusunan program penanganan il. penyusunan usulan program prioritas dalam mempersiapkan program, perlu terlebih dahulu disusun jumlah kebutuhan akan rumah, dengan kriteria jumlah angkatan umur menikah dan jumlah rumah yang tidak layak huni dalam suatu wilayah kecamatan desa. dari data tersebut dibuatkan daftar inventarisasi rumah tidak layak huni dilihat dari (tiga) komponen tingkat kerusakan yaitu atap, lantai dan dinding. selanjutnya disusun dalam bentuk nba name address). ii. penentuan program penanganan penentuan program penanganan ditentukan sesuai dengan jenis bantuan terhadap kondisi kebutuhan rumah tidak layak huni terhadap rencana pemanfaatan dananya, yaitu sebagai berikut: tabel penentuan program penanganan jenis kondisi keterangan bantuan rumah sebidang tanah yang telah mengalami penyelesaian untuk urusan tanah permohonan hak pemilikan, surat balik pembangunan matang nama, dsb. tanah yang sudah siap baru pakai untuk mendirikan bangunan perbaikan total dinding partisi retak tembus atau roboh ota kerusakan sebagian, bagian struktur (kolom, balok, berat kuda kuda) mengalami kerusakan tetapi masih dapat perbaiki dinding partisi retak tembus atau roboh peningkatan rusak sebagian, bagian struktur (kolom, balok, kualitas sedang kuda kuda) mengalami kerusakan tetapi masih dapat diperbaiki. penjelasan jenis bantuan penanganan sebagai berikut pembangunan baru perbaikan total pelaksanaan kegiatan pembangunan baru atau perbaikan total adalah ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni atas tanah matang, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas adalah ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangkai1. penyusunan rencana kegiatan rencana kegiatan adalah usulan program penanganan bidang perumahan yang disusun oleh dinas terkait, serta disahkan oleh bupati walikota untuk rumah tidak layak huni pada lokasi prioritas nasional. untuk kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendahriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut warga negara indonesia mbr denga memiliki atau menguasai tanahmemiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bps, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan bps bersungguh sungguh mengikuti program bps, dan dapat bekerja secara kelompok. kriteria obyek bantuan adalah rumah tidak layak huni yang berada atas tanah dan atau terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan atau kebakaran. rumah dikatakan tidak layak huni adalah sebagaisembilan meter persegi). untuk persyaratan administrasi pemohon penerima bantuan sebagai berikut surat permohonan dari mbrgambar kerja dan rencana penggunaan dana bantuan stimulan perumahan swadayapspelaksanaan pengawasan dan pengendalian mandiri, skpd bidang perumahan melakukan pembinaan kepada fasilitator dalam rangka memberikan pembekalan tentang pemberdayaan dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penyiapan dan pendampingan masyarakat, sebelum melakukan kegiatan penyiapan masyarakat ditingkat desa kelurahan pemerintah skpd bidang perumahan bersama fasilitator memberikan data calon penerima bantuan yang diperoleh dari pejabat pembuat komitmen kepada fasilitator sebagai pelaku kegiatan penyiapan masyarakat ditingkat desa kelurahan. sosialisasi (rembug sosialisasi tingkat kelurahan desa dilakukan oleh fasilitator bersama kepala desa lurah dan tim teknisps tahun tahapan pelaksanaan bps, kriteria dan persyaratan penerima bantuan, dan pakta integritas. pakta integritas untuk mencegah terjadinya kkn, diperlukan komitmen bersama, yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi. i1. klarifikasi hasil pendataan yang bertujuan untuk memastikan data calon penerima bantuan adalah benar penerima bantuan, dan telah terdata sesuai hasil pendataan i1. penyelamatan calon penerima bantuan (rembug penyelamatan calon penerima bantuan dilakukan melalui rembug yang dihadiri oleh calon penerima bantuan dari hasil klarifikasi. i1. pembentukan kelompok pembentukan kelompok didasari atas kesamaan tujuan, kepentingan dan kebutuhan. fasilitator mendampingi proses pembentukan kelompok. pada rembug ini kelompok diberi pembekalan mengenai revi gambar kerja dan rencana penggunaan dana rpd) dan penyusunan proposal. penyelamatan sosial kesepakatan sosial adalah kesepakatan yang dibangun oleh anggota kelompok kpb sebagai wujud keseriusan dalam melaksanakan kegiatan bps tanpa ada paksaan dari manapun. penyusunan dokumen penyiapan masyarakat dokumen penyiapan masyarakat dilakukan oleh fasilitator sebagai bukti laporan proses pelaksanaan pada kegiatan penyiapan masyarakat. dokumen penyiapan masyarakat akan digunakan sebagai dasar penyusunan lurah kepala desa tentang penetapan kelompok penerima bantuan bps yang akan diterbitkan sesudah perhitungan rpd dikeluarkan. i1. pembekalan perencanaan teknis rumah (rembug tujuan pembekalan perencanaan teknis ini adalah memberikan pembekalan penguatan kelompok agar kelompok dapat memahami fungsi dan arti perencanaan teknis. rencana teknis bangunan terdiri dari gambar kerja gk), spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya atau rencana penggunaan dana rpd). jika gambar kerja, spesifikasi teknis dan rpd atau peninjauan kembali. penyiapan proposal dan pengusulan penetapan penerima bantuan proposal yang dibuat oleh kpb antara lain terdiri dari dokumen penyiapan masyarakat dan dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan teknis yang dilakukan calon penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan dengan didampingi oleh fasilitator. gambar kerja dan atau spesifikasi teknis, rencana penggunaan dana dan kpb sebagai organisasi pelaksana hasil kesepakatan rembug disusun menjadi rencana teknis proposal. secara keseluruhan proses perencanaan teknis proposal dapat dilihat pada diagram alir perencanaan teknis penyusunan proposal seperti tercantum pada gambar spesifikasi teknis, swadaya. sembur, perencanaan e, e gambar diagram alir perencanaan teknis penyusunan proposal i1. survey dan investigasi survey kondisi rumah sebelum dilakukan perencanaan teknis terlebih dahulu dilakukan survey teknis kondisi rumah untuk mendapatkan data informasi kondisi situasi awal lokasi pembangunan peningkatan kualitas rumah yang sebenarnya. jenis data informasi yang diperlukan tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam pembangunan peningkatan kualitas rumah, seperti: kondisi fisik bangunan (lantai, dinding, atap), kondisi tanah (keras lunak) dan lain lain. survey swadaya masyarakat sasaran dari survey swadaya masyarakat ini adalah untuk memperoleh data keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan peningkatan kualitas rumah. indikator keluarannya adalah untuk mengetahui siapa pelakunya, apa bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat. survey dan kesepakatan harga satuan bahan bangunan sesuai dengan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga harga satuan bahan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang kurangnya dari toko penyedia bahan bangunan setempat terdekat dan disepakati bersama melalui rembug warga. i1. revi gambar kerja dan rencana penggunaan dana. revi dan membuat gambar kerja gk) revi gambar kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara gambar kerja yang dihasilkan dari proses pendataan yang dilakukan sebelumnya dengan kondisi rumah saat ini. rivi ini dilakukan oleh calon penerima bantuan didampingi oleh fasilitator. revi dan membuat rencana penggunaan dana rpd) kegiatan revi rencana penggunaan dana rpd) dilakukan terhadap perencanaan teknis peningkatan kualitas yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan membuat rpd dilakukan terhadap rencana rumah pada kegiatan pembangunan baru. perencanaan pembelian bahan bangunan dalam perencanaan pembelian bahan bangunan diperlukan dokumen daftar rencana pembelian bahan bangunan dpb2) yang dimaksudkan untuk mengendalikan penerima bantuan dalam penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan sehingga tercapai penggunaan dana yang sesuai untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni atau sesuai dengan rpd. penerima bantuan harus membuat dpb2 secara bersama sama dalam kpb didampingi fasilitator, sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan. dpb2 ini dibuat setiap tahapan penarikan dana bantuan yaitu tahap dan tahap dengan prosentase masing masing adalah dari nilai rpd. penyusunan proposal bps proposal per kpb disusun oleh kpb dengan susunan sebagai berikut: lembar verifikasi kelengkapan dokumen proposal kesepakatan sosial kepala desa lurah tentang pembentukan kelompok penerima bantuan resume penggunaan dana berita acara review dan rpd rencana teknis peningkatan kualitas pembangunan baru: spesifikasi teknis peningkatan kualitas per penerima bantuan gambar kerja pembangunan baru per penerima bantuan rencana penggunaan dana rpd) per penerima bantuan proposal diserahkan oleh ketua kpb kepada fasilitator untuk dimasukkan kedalam berkas pengusulan penetapan penerima bantuan. pengusulan penetapan penerima bantuan berkas usulan penetapan penerima bantuan per desa disusun oleh fasilitator dengan susunan: lembar verifikasi kelengkapan dokumen pengusulan penetapan penerima bantuan, permohonan penetapan penerima bps, surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam, draft lampiran ppk, berita acara sosialisasi, pakta integritas, hasil klarifikasi lapangan, berita acara rembug penyelamatan penerima bantuan. i1. penetapan penerima bantuan setelah dokumen asli permohonan pencairan bps yang diajukan oleh tim teknis kabupaten kota diterima serta dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya ppk menerbitkan penetapan penerima bps per desa yang disahkan oleh kepala satuan kerja. penyaluran dana masyarakat penyaluran dana bps dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat ksm) penyerahan buku tabungan oleh kantor layanan bank pos penyalur kepada penerima bantuan paling lambat hari kalender sejak dana masuk dalam rekening tabungan penetapan lokasi penetapan penyaluran bantuan sosialisasi fik verifikasi pemanfaatan dan ulang (jika ada newsid pembangunan par sidang lama) pemberdayaan wasal kesepakatan! wasal oleh pemda sosial sebagai (ea dasar keputusan ketentuan awal kelompok ketentuan perubahan evaluasi gambar prosedur pelaksanaan bps pencairan dana dan pelaksanaan konstruksi i1. pencairan dana pencairan dana bantuan stimulan perumahan swadaya dapat dilihat pada prosedur pada gambar berikut kab kota bahan pencairan koordinator io! ta. bank pos kp. bantuan pengusulan proposal mei penyaluran uang koordinasi perjanjian pendampingan penyaluran bahan bangunan mei transfer rekening toko setelah menerima bahan gambar prosedur penyaluran bps pelaksanaan konstruksi metode pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dak subbidang perumahan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkelompok. pelaksanaan konstruksi tahapan konstruksi pembangunan peningkatan kualitas rumah oleh masyarakat penerima bantuan sebagai gambar berikut konstruksi tahap rembug pelaku kong, pelaku kong, const. meeting) 2ene. dana, pen. dana, vonis ayan tapa peta teknis, pelaporan, adm) gambar tahapan pelaksanaan konstruksi persiapan pelaksanaan konstruksi tahap penyiapan tim pelaksana konstruksi (rembug penyiapan organisasi pelaksana konstruksi disini mencakup kegiatan pembentukan struktur organisasi termasuk penentuan orang orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja. penyelenggaraan penyiapan organisasi pelaksana konstruksi ini dilakukan oleh kpb melalui rembug kpb yang difasilitasi oleh fasilitator. penanaman rencana kerja rencana kerja hendaklah dibuat kerinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencanakan kegiatan. pre construction meeting pcm) pre construction meeting pcm) adalah rembug kpb dalam rangka persiapan pelaksanaan konstruksi. rapat ini diselenggarakan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana fisik. penyelenggara kegiatan pcm ini adalah kpb yang difasilitasi oleh fasilitator dan dihadiri oleh seluruh anggota kpb yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan rumahnya. pembekalan kpb tentang administrasi dan teknis pelaksanaan konstruksi pembekalan diberikan oleh fasilitator tentang teknik teknik pelaksanaan konstruksi, administrasi penarikan dana atau pelaporan kegiatan pembangunan rumah yang akan dilakukan kpb selama pelaksanaan konstruksi. pelaksanaan pembangunan rumah tahap kpb melakukan pembangunan baru rumah atau peningkatan kualitas rumah tahap secara gotong royong. setelah nilai progress minimal o, penerima bantuan bersama sama dengan anggota kpb lainnya membuat laporan penggunaan dana tahap.pembelian bahan bangunan dan penarikan dana bantuan tahap2 berdasarkan laporan penggunaan dana tahap atau progres fisik minimal yang telah disampaikan, dapat diketahui penerima bantuan yang berhak melakukan penarikan dan konstruksi tahap kelompok penerima bantuan yang telah memenuhi syarat melakukan penarikan dana tahap melakukan rembug untuk menentukan toko penyedia tempat pembelian bahan bangunan yang akan ditunjuk. kpb dapat menunjuk toko penyedia bahan bangunan lain apabila kinerja toko penyedia bahan bangunan tahap tidak berkinerja baik. selanjutnya dilakukan penyusunan dpb tahap dan pengusulan pengesahan dpb2. proses penunjukkan toko penyedia bahan bangunan dan penyusunan dpb2 tahap mengikuti ketentuan sebagaimana tahap pelaksanaan pembangunan rumah tahap kpb kemudian melanjutkan kegiatan pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah tahap secara gotong royong sampai mencapai progress penerima bantuan bersama sama dengan anggota kpb lainnya membuat laporan penggunaan dana tahaplaporan penggunaan dana tahap yang juga berisi laporan progress fisik meliputi kwitansi pembelian bahan bangunan tahap (asli), nota pembelian bahan bangunan tahap yang dikeluarkan oleh toko bahan bangunan (asli), kopi identitas buku tabungan masing masing penerima bantuan, dan kopi lembar mutasi buku tabungan. tanda terima bahan bangunan tahap laporan progress fisik minimal dan penggunaan dana tahap kemudian dikirim kepada koordinator kota dan tim teknis kabupaten kota untuk disahkan. laporan penggunaan dana tahap dibuat dalam bentuk hardcore berjumlah1 (satu) asli dan (dua) kopi yang diperuntukkan bagi: (satu) asli untuk ppk, (satu) kopi untuk tim teknis kabupaten kota, dan (satu) kopi untuk kelompok penerima bantuan. rapat evaluasi kemajuan lapangan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh kpb (tim pelaksana kegiatan) pada setiap periode waktu tertentu (biasanya mingguan atau sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaian masalah yang muncul. perubahan pekerjaan lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan, seringkali tidak dapat dihindari adanya perubahan pekerjaan karena kesalahan desain atau perubahan kondisi pekerjaan yang mengakibatkan perubahan gambar kerja gk). dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan gk, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam gk, dengan persetujuan ppk. penyelesaian pekerjaan kpb penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas volume dan nilai biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam rpd. dengan demikian maka pekerjaan hanya dapat dikatakan selesai apabila dana bantuan yang diusulkan oleh kpb sesuai masing masing rpd penerima bantuan. jadi ukuran untuk menyatakan bahwa kegiatan pembangunan rumah telah selesai adalah bahan bangunan yang sudah habis (tidak ada sisa) dan jumlah volume pekerjaan yang dibuat dilapangan sudah dicapai sesuai dengan rencana (dinyatakan dalam lembar progres). setelah pekerjaan selesai atau minimal kpb berhak mengajukan secara tertulis kepada fasilitator untuk melakukan sertifikasi pekerjaan. hasil sertifikasi pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama sama oleh kedua belah pihak dan ini dituangkan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan bap2). jika hasil pekerjaan melebihi rencana volume pekerjaan awal maka kelebihan itu merupakan prestasi kpb dan dapat dicatat sebagai keswadayaan yang dilakukan. namun jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang gambar kerja, spesifikasi teknis dan rencana penggunaan dana maka pihak kpb selaku pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dengan cara swadaya, dan dalam waktu yang disepakati antara kpb dengan tim teknis. masa perbaikan penyempurnaan ini selambat lambatnya harus selesai sebelum laporan pertanggungjawaban kpb dilaksanakan. sertifikasi pemeriksaan hasil konstruksi rumah sertifikasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis untuk menyatakan bahwa pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah sudah selesai dan dapat ditempati oleh penerima bantuan. selanjutnya, untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan benar benar telah memenuhi ketentuan program dan teknis (kualitas baik dan berfungsi) maka tim teknis melakukan sertifikasi hasil konstruksi rumah tersebut dengan menyertakan penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan serta diketahui oleh koordinator kabupaten kota dan fasilitator. tujuan dan hasil yang diharapkan tujuan sertifikasi adalah untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah telah memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi. sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan sertifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kesesuaian dengan rencana teknis dan kelayakan hunian terhadap standar pelayanan minimal rumah yang telah dibangun ditingkatkan kualitasnya tersebut. materi sertifikasi pelaksanaan sertifikasi hasil pembangunan bangunan rumah dilakukan terhadap aspek capaian kualitas proses, kualitas konstruksi, manfaat dan pemanfaatan dana. sedangkan uraian secara terinci dari masing masing aspek tersebut dapat dilihat pada formulir sertifikasi sebagai berikut: mekanisme pelaksanaan sertifikasi kegiatan pendekatan pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan langsung lapangan oleh tim teknis dan perwakilan kpb bersangkutan. adapun mekanismenya dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan kpb yang menunjukan bahwa kemajuan pekerjaan telah selesai selanjutnya tim teknis kabupaten kota melakukan sertifikasi hasil pekerjaan, tim teknis bersama perwakilan kpb dan fasilitator(termasuk kpb))berfungsi), apabila pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan layak, maka dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sp3). pekerjaan dinyatakan belum selesai layak dengan penyempurnaan, apabila pembangunan dinyatakan belum selesai atau masih ada kerusakan yang perlu diperbaiki dan pembangunan masih belum mencapai batas akhir tahun anggaran, maka penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan diberi kesempatan untuk menyelesaikan atau memperbaiki pembangunannya. namun, jika sampai akhir tahun anggaran pembangunan masih belum diselesaikan, maka penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan diminta menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sikap). selanjutnya penerima bantuan dan kpb harus melakukan perbaikan atau menyelesaikan pekerjaannya. penyempurnaan ini harus dievaluasi kembali oleh tim sertifikasi. dan setelah hasil perbaikan penyempurnaan dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan pembuatan sp3. langkah langkah pelaksanaan sertifikasi kegiatan persiapan tim sertifikasi fasilitator memperoleh penjelasan cara melaksanakan sertifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari koordinator kab. kota ta. perumahan, fasilitator menginformasikan jadwal sertifikasi kepada tim teknis dan kpb: membawa laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang disampaikan oleh kpb, menyiapkan formulir sertifikasi yang diperlukan, pelaksanaan sertifikasi langkah langkah pelaksanaan sertifikasi: kegiatan sertifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan lokasi rumah penerima bantuan dari anggota kpb yang akan disertifikasi, metode yang digunakan dapat mencakup pemeriksaan terhadap dokumen yang diperlukan, pemeriksaan langsung dilapangan (fisik) maupun wawancara langsung dengan pihak kpb (yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan), acuan proses sertifikasi adalah formulir ser. berita acara pemeriksaan pekerjaan bap2), contoh format terlampir, perlu diperhatikan bahwa kesimpulan atau rekomendasi yang dimasukan dalam hasil sertifikasi ini agar disepakati bersama oleh seluruh tim dengan pihak kpb selaku penanggungjawab pelaksana. hasil pemeriksaan merupakan bagian dari berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan bap2). berdasarkan bap2 fasilitator dapat menyiapkan sp3 atau sikap yang diperlukan. selanjutnya jika dinilai sudah selesai, maka sp3 ditanda tangani oleh tim sertifikasi. lembar asli sp3 diserahkan kepada penerima bantuan dan kopi sp3 diserahkan kepada kpb untuk disertakan pada laporan penggunaan dana tahap oleh kpb. jika sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum selesai, maka sikap ditandatangani oleh kpb, penerima bantuan dan tim sertifikasi. asli sikap dipegang oleh kpb untuk disertakan dalam laporan penggunaan dana tahap oleh kpb, sedangkan kopi sikap dipegang oleh penerima bantuan. kopi sp3 dan asli sikap yang sudah ditandatangani disertakan dalam laporan penggunaan dana tahap dokumen bap2 berita acara pemeriksaan pekerjaan disingkat bap2, adalah bukti secara administrasi bahwa telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kpb, bap2 dibuat bersama sama oleh tim sertifikasi setelah melakukan pemeriksaan sertifikasi pekerjaan dilapangan. jadi pengisian bap2 dilakukan melalui pemeriksaan pekerjaan lapangan bersama sama. hal hal yang harus diperhatikan dalam bap2 adalah pengisian tabel bobot pekerjaan yo) dapat mengacu kepada laporan progres pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas bps tahap yang sudah dibuat. pengisian hasil pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian volume dan kesesuaian spesifikasi teknis komponen rumah yang meliputi atap, dinding dan lantai dapat mengacu kepada rencana teknis terhadap rumah tersebut yang dimuat dalam proposal kpb yang sudah disetujui tim teknis. pengisian hasil pemeriksaan terhadap kelayakan hunian dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal hunian yang digunakan sebagai contoh adalah, kelayakan kecukupan luas minimal rumah adalah per jiwa. kelayakan kehandalan bangunan adalah bangunan cukup kuat dan aman terhadap beban atap, beban angin dan hujan serta cukup awet terhadap cuaca hujan dan sinar matahari, akan lebih bagus bila mengikuti standar bangunan tahan gempa (terdapat ikatan ikatan segitiga pada sudut sudut bangunan).dan tahan dalam umur teknis yang diperkirakan, yaitu tahun. kelayakan terhadap kesehatan adalah terdapat kecukupan ruang terhadap aliran udara dan cahaya, sehingga ruangan cukup kering, tidak lembab dan tidak terlalu gelap. sangat diutamakan jika terdapat km wc sederhana yang sehat dan cukup air. pengisian kolom rekomendasi dengan kata selesai apabila seluruh aspek pemeriksaan dianggap layak atau ya, sedangkan rekomendasi belum selesai dilakukan apabila masih ada hal hal yang dianggap perlu diperbaiki atau disempurnakan. batasan waktu penyelesaian kekurangan penyempurnaan yang ditetapkan, hendaknya disepakati bersama antara tim teknis dengan pihak kpb selaku penanggungjawab pelaksananya. iii. supervisi pelaksanaan konstruksi pengawasan supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. dengan demikian maka supervisi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan tindakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan standar rencananya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan (evaluasi). standar yang dipergunakan adalah mencakup standar konstruksi itu sendiri atau spesifikasi persyaratan teknis pekerjaan, seperti kuantitas, dimensi ukuran, kualitas, cara pengerjaan atau rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti biaya atau jadwal waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain lain. sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatu prestasi) dan penyimpangan yang negatif atau tidak sesuai dibawah standar yang telah ditetapkan (merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan). sasaran pengawasan pekerjaan konstruksi adalah untuk melihat apakah terjadi penyimpangan negatif dari standar teknis atau rencana yang telah ditetapkan, seperti apakah kualitas bahan yang dipergunakan kurang, apakah volume atau ukuran dimensi pekerjaan kurang atau apakah cara pengerjaan salah, atau apakah waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat, dll, yang bisa berakibat pada kualitas dan kuantitas bangunan yang hendak dibangun tidak terpenuhi sesuai standar teknis rencana awalnya. sedangkan tujuannya adalah agar dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaian (pengendalian) bilamana ditemukan adanya kesalahan atau kekurangan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga tujuan untuk mewujudkan bangunan infrastruktur yang berkualitas baik (kuat) dan dapat berfungsi dimanfaatkan lebih lama dapat tercapai dengan baik. pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor faktor seperti bentuk ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan menghambat kelancaran pekerjaan lapangan. pengawasan pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitasmutu kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan, biaya, dan administrasi pelaksanaan. administrasi pelaksanaan meliputi: pengawasan dilakukan oleh koordinator kabupaten kota dan konsultan manajemen wilayah kmw) dengan melibatkan tim teknis kabupaten kota, pelaksanaan konstruksi tahap tujuan dari pelaksanaan konstruksi tahap adalah tercapainya bobot pekerjaan dan dikeluarkannya surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sp3). lampiran data masyarakat berpenghasilan rendah pemohon bantuan stimulan perumahan swadaya desa kelurahan . kecamatan . kabupaten . provinsi . nomor urut anananannannnannana nana subjek nama nik ktp digit) alamat nnanannannanaanaa aan aan foto perspektif rumah jumlah tanggungan . orang tidak layak huninomor urut anananannannnannana nana subjek nama foto perspektif rumah nik ktp digit) ponooooooooooooooooonooooo tidak layak huni alamat nnanannannanaanaa aan aan jumlah tanggungan . orangdisahkan oleh yang melakukan pendataan kepala desa lurah" catatan coret yang tidak perluanananaananananaa nenek aan aan aan anna aan aan nana umur pa. tahun pekerjaan kaanaanananaanananaan aan aan aan aan aan aan aan aan alamat annnananannananannlnanlal ana desa kelurahan .o.penn kabupaten kota . w.inen proven .oocoakanakananananananaa ), dan rencana penggunaan dana nnananananananananaa nanas aan ana aan aan ana ana aan aan ana umur boa. tahun pekerjaan kananananananananana nana aan aan aan laa aan ana alamat jl. ananannananannnnananlnl laa rt. rw, ll. desa kelurahan .wooden kabupaten kota .woman provinsi |.:rp000 nana nama nan aaa nan mas)( ) jabatan ( ) dengan ini menerangkan nama nakanaaalanana naa aan fc) pekerjaan adakakanakakalanalaaana ana aan fp) alamat annnanannananannannlanalnnll desa kelurahan . joe kabupaten kota .i.oioenh provinsi lolakeputusan ppk tentang penerima bantuan kop surat satuan kerja keputusan pejabat pembuat komitmen. cek. satuan kerja .ook..a. bahwa berdasarkan .sentanaentantembusan bupati walikota. direktur jenderal penyediaan perumahan. ketua tim teknis kabupaten kota. penerima bps.kakananananan anna provinsi bkakananananan anna kabupaten kota bkakananananan anna kecamatan bkakananananan anna desa kelurahan bkakananananan anna unit kerja alamat besar jenis bank pos nama ktp tempat bantuan nba kelamin tinggal rp) hoon hoon hoon hoon hoon tea hoon hoon oo tan ditetapkan jakarta pada tanggal . . . pejabat pembuat komitmen wilayah .oa proposal kabupaten kota .nnnnanntnanaa. provinsi ll. nama kpb plakat desa kelurahan nkanananaananaaaaaaaaaaan kecamatan nkanananaananaaaaaaaaaaan jenis pembangunan peningkatan kualitas e. unit magang ban lokasi kegiatan bonanaanannanaanananaanaananaan waktu pelaksanaan bonanaanannanaanananaanaananaan nilai dana bantuan stimulan rphsseasennetanann nilai dana swadaya rphsseasennetanan!: os nomor peneeeeleeeeaeaeaankepala desa lurah tentang pembentukan kpb surat kesepakatan pembelian bahan bangunan berita acara rivi dan rpd spesifikasi teknis peningkatan kualitas per penerima bantuan gambar kerja untuk pembangunan baru per penerima bantuan rencana penggunaan danamemeriksa kelengkapan fasilitator ddan pnnnannannnnannnnannnnnna kebenaran nip. dokumentempat berdasarkan hasil verifikasi bersama koordinator kabupaten kota kekedesa kelurahan kecamatan kab. kotapermohonan penetapan penerima bps surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) berita acara sosialisasi hasil klarifikasi lapangan berita acara rembug penyelamatanananananananananananananaan nip. nip.annnaannnana nana nana mana nana nana nomor ktp nnanaanaannan nan nana anna anna aan nama penerima bantuan ionfoto kondisi awal luar2? jenis lantai jenis lantai vol.jenis dinding hindiformulir rencana penggunaan dana (rpd) bps nomor nba nnnannaaannnnaaanan nana nomor ktp nanananaananaanaa aan nama penerima bantuan .iin alamat nnaaaaaaaaana aan desa kelurahan nakannanaanan nana aan kecamatan nnnannaaannnnaaanan nana kabupaten kota nakannanaanan nana aan koordinat gps nnaaaaaaaaana aanbongkar rumah gotong lama royong kpb kuda kuda dan rangka atap kayu rangka btg kuda kuda 10cmx4m) kayu gapit btg 10cmx3ayu btg goreng usuk cmx4m) jarak seng gelombang lbr cm), atau asbes gelombang lbr cm) bubungan seng asbes listplang papan btg 15cmx4m) pasang pondasi batu tapak umpak) spoof cm) atas batu tapak besi beton btg sni besi beton btg sniolom x3cm) besi beton btg sni besi beton btg sni kayu( 10cmx10 btg dinding permanen atau semi permanen batu bata atau batak,5cmx20 lbr 4m) kayu (5cmx7cm btg m)jarak ring balok cm) besi beton btg sni besi beton btg sni kayu (5cmx10 btg 4m) kusen pintu dan jendela kusen pintu unit depan cm) dan jendela gendong cm) serta ventilasinyausen pintu unit belakang cm) dan jendela gendong cm) serta ventilasinya cm) kusen jendela unit lubang cm) serta ventilasinya cm) daun pintu dan jendela daun pintu panel unit kayu cm) daun jendela unit kaca cm) daun jendela unit kaca cm) daun jendela unit kayucmx20 lbr 4m) kayu (8cmx12 btg m)jarak kayu s5cmx7cm btg x4m)jarak makan siang dan kali minum paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikatresume rencana penggunaan dana nama kpb desa kelurahan kecamatan kabupaten kota : naa provinsi aman nanaskenananananananananana)sumber pendanaan lokasi usulan usulan ama kegiatan kegiatan kegiatan bps swadaya (pk pb) rp) rp) rp) mana demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh. didampingi, dibuat oleh, fasilitator ketua kpb disahkan oleh, diverifikasi oleh, tim teknis koordinator kabupaten kota kabupaten kotkennanaaanannananang kesana mengetahui, fasilitator kepala desa lurah pimpinan pertemuan, wakil dari peserta sosialisasidaftar hadir kegiatan sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) desa kel. bkaakanaaaataaaananan hari bnnanananananananananananaan kecamatan bnkkaananaaaalanlaaan tanggal ocean kab kota bkaakanaaaataaaananan tempat cocoa acara ponkanannanaanannanaa nana jabatan unsur alamat tanda tanganfoto kegiatan sosialisasi kegiatan sosialisasi keterangan kegiatan keterangan kegiatan pakta integritas bantuan stimulan perumahan swadaya pada hari ini . tanggal . bulan . tahun lama unsur jabatan instansi tandatangan po. nama unsur jabatan instansi aan (ep) g53 ker (aa) pen: sora sya bn: s30 s3s tas ap $ pop apa jedeasedeasedra peta ka) pop ba: peta pop har pop pop peta bn: sa: ba: tas) fan) foto rumah calon penerima hasil klarifikasi bantuan stimulan perumahan swadaya foto rumah dan pemilik foto rumah dan pemilik keterangan keteranganlnotulensi rembug bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) tahapan acara ii. kesimpulan: daftar hadir kegiatan rembug bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) desa kel. bkaannanananaananananan hari bnnanananananananananananaan kecamatan beankkanaaalanlnlana tanggal ocean kab kota bkaannanananaananananan tempat cocoa acara donnanannanannanaanan nanakegiatan foto kegiatan keterangan kegiatan keterangan kegiatannama ktp alamat jabatan ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota bendahara merangkap anggota fasilitator, ketua kpb,:dokumentasi foto kegiatan efek foto kegiatan foto kegiatan keterangan kegiatan keterangan kegiatan kop surat desa kelurahan keputusan kepala desa lurah.o. kecamatan anak bahwa untuk melaksanakan . mengingat peraturan. pakta integritas bps desa kelurahan . kecamatan . kabupaten kota . tanggal berita acara pembentukan kelompok penerima bantuan kpb) bantuan stimulan perumahan swadaya bps): memutuskan: menetapkan keputusan kepala desa lurah iii.ananananananananana nana aan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut jenis besar bantuan bantuan struktur nama alamat keanggotaan pk rp) ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota. bendahara merangkap anggota tan tan tan anggota tan tan anggota tan anggotaananana nana nana naa anna aan aan nomor ktp knaanaannannaan nan nan nana anna nama penerima bantuan kanananaananana nana nana naa anna aan aan alamat bnanaanannannanaana aan desa kelurahan bnanaanannannanaana aan kecamatan kanananaananana nana nana naa anna aan aan kabupaten kota bnanaanannannanaana aan koordinat gps bnanaanannannanaananannnaann nana aan nomor ktp danananananaana nana aan aan nama penerima bantuan kanananannnaann nana aan alamat banana aan desa kelurahan bnanaanannannanaana aan kecamatan kanananannnaann nana aan kabupaten kota bnanaanannannanaana aan koordinat gps banjumlah harga per jumlah harga jenis bahan bangunan unit (unit rp) rp) total harga pembelian nupah kerja (penarikan dana tahap laden diss total tarik tunai (b) terbilang total dana yang dicairkan dana yang dicairkfisik minimal (lp30. kwitansi pembelian bahan bangunan tahap (asli) bukti transfer penerima bantuan toko penyedia bahan bangunan nota pembelian bahan bangunan tahap tanda terimpt. kontrak kesepakatan pembelian bahan bangunan pt.enannananannnnananannnnanannnannnnnan nip.an aklaporan penggunaan dana tahap lembar verifikasi kelengkapan dokumen nama kpb naanananannanananan nana ana aan jumlah anggota .miss (ena) orang desa kelurahan ocean kecamatan nnanannanaanan nana nana ana ana aan kab. kota kaanananananaananan aan provinsi naanananannanananan nana ana aanakhir pekerjaan pembangunan peningkatan kualitas rumah ser.o1) berita acara pemeriksaan pekerjaan bap2 (ser.o2) surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan sikap) jika belum mencapai (ser.o3), laporan progres fisik lp100. kwitansi pembelian bahan bangunan tahap tahap kopi identitas buku tabungan per penerima bantuan kopi lembar mutasi buku tabungan per penerima bantuan daftar rencana pembelian bahan bangunan dpb2) tahap (pt.o7a atau pt.o7b) tanda terima bahan bangunan tahapnip. ppkrogres progres penarikan pekerjaan pekerjaan dana tahap tahap nama atau keterangan nba atau )| atau tahap tahap s100o,ama jabatan posisi tanda tangan ketua tim teknis kab kota tim teknis desa kelurahan tn aa: ara sis ena pop ben ben poo pop poto pil lobi sela ben bnn) lot pop. poo ke) jjbag a.a oon nan bap mnp s nan del erw a20 out sudah see, ne) x|s oas| bela says|? ara $g3| sikerei| suka a.a lai an) sna egg kep) 222e$ ar sal as) ke) vin c|s kan laporan profil fasilitator wilayah provinsi kabupaten kota maa mera peran ter roro malam pemasaran remas tah jaminan fesimabanuan pemmadesita maa pee peran ter roro malam penamaan keadaan tah jaminan fesimabanuan pemasaran meme padatan tes roro mama bemfkawaras keadaan tanto banten perimabata pemadam le) pen jan jas bag ran bal bas tel las) a85 aa) ha) lea kp) le) las) pena fav) fasi kn) ya. fav ina fep) kang kej mx. jpeg fan a.n asu kta bela aas aan pada ssepoxs s5os a83 kel) sis ear |. l9001 as 2ly o3c gs3 . . ata lag fa) ket) claw w|4g9 sa5 ar) isi psg ke) s)z blog lal class kp) moh tar g las ass ser kar g98e9 gm. oll s.s angsa gag reinas ssasisesi setekasa nee eee all mie p333 baselaissa sass$s33s35$ see dan ins tv. ann nas siku ks, en3a (sll # 2ss2s see #dsp fuel lol be: kam adaa kasasi las) kk) geser dan guna sik kir es5v0 mko arg,e #g, sal serrssas kas3 lu. asl3.ui nil d2. pkb gagas tau gya nun #la vol ala als ss553ss33 isi sil ss5grass men kes mls ata snn oku oo0 yasa sis kakak nip sap aaa aaa aan luis ola z19 otg a80 s w219 arun sirs s2|x l 5j2 ad ea) fk ti wsc ss. 2jas isles mih mad dd a28 sis ill3s ill g|s 81x5 ang nun jaa uu. jan) ab) ovs tai kg) e kep tea fe. (sz kai x2. aan ls. ss. ahh, hh. ani ban dagang ses ora got sls lee ata spo pass bea fee jasa ten sia an: eee see csasseesyeslalii sein eee sis nga alis o1 a22 toni ita kali) sisa kene see aji shm iss han guru rela s9p sis etat3sl #g0g tessesste 88x tolak ma? rar saat irg sendangiaa eka as, a.l sh. & d . ui ka) a.a ega ana cia lee, non gag sim oem iki ahy $g5 $gdaryyog pal intai leo sc. saga tag seo bnn un manga bas pe. ina vcotalania lara ben an: gengpoes ali ea: ask a|s pasi pss pop p ncn2 gila gam mol tog epa anda isvniitoom mil lvs! hd isvnitaioom wil mekanisme pelaporan satuan kerja perangkat daerah skpd) satuan kerja perangkat daerah skpd) dak kabupaten kota skpd dakk terdiri dari nama kelurahan desa, luas wilayah (m0), jumlah penduduk (jiwa), kontur tanah dominan (pantai pegunungan dataran) dan potensi (perkebunan pertanian pertambangan) kelurahan desa tersebut, dan sumber sumber pendanaan bidang infrastruktur kabupaten kota data dasar form dd) terdiri dari data dasar seluruh infrastruktur jalan dan irigasi kabupaten kota serta data dasar seluruh infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahano, y6) satuan kerja perangkat daerah skpd) dak provinsi skpd dak. data dasar form dd) terdiri dari data dasar seluruh infrastruktur jalan dan irigasi provinsi data pelaksanaan kegiatan form data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama triwulan subbidang jalan dan irigasi)6, yo, tim koordinasi daerah tim koordinasibalai satuan kerja pusat sebagai perwakilan dari kementerian. perwakilan dari kementerian meliputi: subbidang jalan balai besar balai pelaksanaan jalan nasional cg. satuan kerja perencanaan dan pengawasan jalan nasional p2jn) subbidang infrastruktur irigasi balai besar balai wilayah sungai atau satuan kerja pengelolaan sumber daya air subbidang air minum: satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan bidang infrastruktur air minum subbidang sanitasi satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan bidang infrastruktur sanitasi subbidang perumahan satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan bidang infrastruktur perumahan tim koordinasi daerah menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan dak masing masing subbidang berdasarkan hasil laporan triwulanan yang disampaikan oleh skpd dak provinsidan tim koordinasi pusat unit organisasi direktur jenderal direktur terkait) kabupaten kota. data dasar form dd) terdiri dari data dasar seluruh bidang infrastruktur provinsi kabupaten kota data pelaksanaan kegiatan form data pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur provinsi kabupaten kota dilaporkan selama triwulan, teridiri dari: kesesuaian program dak bidang infrastruktur provinsi kabupaten kota pelaksanaan kegiatan dak bidang infrastruktur provinsi kabupaten kota peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi y6, 50y6, bidang infrastruktur provinsi kabupaten kota lace lan senter man: sai ara lasso sela nia atik size isis|! ill asy alasgli 5e s|ss8i s|33s tai saji jelek ajal sala law asasi ajal? ke: kel pn, hn: s3 li iss lasso iis ber i:: ica) .c pelaporan dak line mekanisme pelaporan dan pemantauan dak line pelaporan dan pemantauan dak linemelalui http: monitoring.pu.go.id skpd dak melakukan registrasi dak skpd dak mengunduh format laporan skpd dak mengirimkan laporan laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi manfaat pelaporan dan pemantauan dak line sarana komunikasi pusat daerah tempat penyimpanan data pengecekan silang hasil pengiriman alan lu) tg) id 5s la) pon lan) aa fun) leg) ixu1 jun) " o209g fusi #c55 r2) isa) ego cc. axo nya kai uuunuuvu isc nn: 1s.) dit xka terus nnw as) es tel xi te) ka) oran g (rl elevata pn) a03 n98 g|c k0) tgl (ga s7) dlo cus cici la valo amat messaging rima) el2 icl isl te) 59x (sos srs le) das pieces esa (ea (iseng serta (sagan well fa3d acc sic mig io| tica in) good eco | | ola mo. (cie o0g.o3 sad meal (elo sela cilicica man ar) isi google sos kei gado aa2o casual avo023oar lal ela pam cac j22903 j0y00j so malalajalalaw mololalalw imoaxtioow mill fo) ayunan ka2o heeeolo ojo oofolof (alar ita mad ag. bai (lx jae si c|s bul sni io) &ls is: ug: sisa sr9r o| dls pas oa. olx px, claw s|i ta mays era ham do. "sc. js) bum sps kah sat cebu22 ols cut ke) lol o,et eye b4") ta) a48 eun s25 gua yv3e ses be2 lol soul com ac. sana . sxysg39 yul kang etc area cd? oo0 know down bai kenang na ma) lan aa. uni nono (&) kan otk aaa ang iss le) |. sik l j le) si ( nj s.s ius had gsx ie) bb. ana toys isis rta sus aan nia) 2s. fan ta) kej ka) s09 0yus5$ see eua5t ali ko2g sg0cpe53c epl ee3 adnnectr3o ten nek ra) fr) were ler los sana tan man as0 sd9 ooo s s ogo ous kai cuy skm gl, er9 e0longs guy5s9oulelesi gol ses rea buu bbyeluy bee rute boo suu slot cek sanook aaaaaa cri" sari ' n bad isi . hai aa) kn) ls) ka" ya. su. mara heo pai sel ya. tu) ovv lulus ark sono dem oow ant soe kes kaka sen y39so5 3gp tugu g. sana maa elia kt) .5y eg0g saya 3s. sgg55g5nuj fe) vuuuoo oat ke, l3) lan oem dha ppn ian jha do. lx) sit ham ks) ke) s3) sit ku) pai tt tower (an maan" svc usz ugt c so$ aa? cdd3ac ian yuu ham anon cc. pus ekk isle cc9a ciu kuuuuu rai a0. xk r sanmtmonr basi tej oo. gr) fan sap fang te) lan slo lgs igv tus seen, i.206k5s igo da0. ocu sony gtktod got ess iec psuuuuuu ss303 izoouou5 pad co) kandotnwon sai bar seal pad hn! kk ) lea) pat cx$ ar: tas jom sg5 sss tss eeftoge esa s&# gila so. pal cross3 si8e222 extra sec gauge tn) i0k itu ss. eri nun on, si: sos ses ci e | fusi prodi ms) er) ssl ras frac $gs tao ye5 keb 44x. fa) sets iso sau. (s2) sc. os ys5 own sos soul er) sb. lu5 kps se25 vo05xc oke dog mt) ovu dwi. soo uns nwn a book ogan aan ora onroaaa ie) te) ly) taj ham (e) te) sua raj pan a. tel fe) fat aa, olx nol sus sex voodoo kai nitro ku) ks) (pa ts) else pie snn nee: sis |. lal (alga alm fan, cic kel a11 gig ir) ulu ela lal dibeli parade: sisi ar2s ini sis clc (sll (leg si2i8i clelalal (elang dah (lela sg33 xim sial rol lax ssi gai ant ulama el. selasa anakan je2g sass sake sisi isl olasisiolig m elo iss alololela lalu lali eooilalod salilalolr| alrlelele elelallalolodolalaleleelalalelal asa sasis sisa (ge aaa pedro pad @leela ket lela tatar nuwun eeleleelo elo (lela ooh isteri (fx nama ii. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerjak. petunjuk pelaksanaan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dakruang lingkup pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja adalah: kesesuaianyang telah ditetapkan, proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku:ii. pemantauan dan evaluasi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dak bidang infrastruktur yang dilaksanakan oleh skpd dak provinsi kabupaten kota. hasil pemantauan tim koordinasi daerah dilaporkan secara triwulanan kepada gubernur dan tim koordinasi pusat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dak tiap semester. laporan hasil evaluasi pelaksanaan dak disampaikan oleh gubernur dan tim koordinasi pusat kepada menteri empat belas hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan. i1. penilaian kinerja tim koordinasi daerah tim koordinasi daerah melakukan penilaian kinerja kabupatetim koordinasi pusat tim koordinasi pusat melakukan penilaian kinerja provinsiaspek penilaian penilaian pencapaian target 60x kegiatan output progres keuangan sesuai cukup sesuai aspek penilaian penilaian kesesuaian rencana sesuai kegiatan hasil pantauan progress fisik kesesuaian dengan progress fisik jenis, kelengkapan cukup dokumen, kesesuaian dengan spesifikasi fisik buruk teknis, dan capaian pto kala outcome) triwulan dan baik lengkap triwulan dan kepatuhan pelaporan cukup lengkap triwulan dan buruk lengkap total nilai total nilai (a) nilai (b) nilai (c) nilai (d) nilai (e) klasifikasi penilaian akhir nilai baik, nilai cukup, nilai buruk kan un) si" maa ca: ag) rel kb) tani tp) fan) fan) uv) kep! fan) (av) tes) ica tan) ev. leh leh ha! kota ne: hai tan lag klililil css ar: mn: ia) ry, ra". ps) fav) ev, leg) fan) en nn fav) ibi pen pen peperlujdih kementerian puprselisih angsuran, yang selanjutnya disebut kpr selisih angsuran, adalah kredit pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah yang mendapat biaya selisih angsuran. selisih angsuran adalah pengurangan angsuran antara kredit pembiayaan pemilikan rumah berbunga bermain sewa komersial dengan angsuran kredit pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur nasabahbantuan pembiayaan perumahan melalui nota kesepahamusun umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukumselisih angsuran jdih kementerian puprlisih angsurusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan, yang selanjutnya disingkat pdip,kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagian kesatu umum kpr selisih angsuran bertujuan untuk menyediakan pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat sh) dan rumah susun sederhana milik tsunami) bagi mbr. pendanaan biaya selisih angsuran menggunakan pendapatan badan layanan umum pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan. kpr selisih angsuran terdiri dari: kpr selisih angsuran tapak, jdih kementerian pupr kpr selisih angsuran syariah tapak, kpr selisih angsuran susun, dan kpr selisih angsuran syariah susun. bagian kedua kelompok sasaran kpr selisih angsuran sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada mbr berdasarkan kelompok sasaran yang dibagi dengan batasan penghasilan batasan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan: penghasilan tetap merupakan gaji upah pokok pemohon per bulan, atau sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf peraturan menteri ini. kelompok sasaran kpr selisih angsuran: belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, cc. memiliki nomor pokok wajib pajak npp), dan menyerahkan fotokopi sptjdih kementerian pupr kebenaran formal dan material atas surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawablisih angsuran dilaksanakan oleh bank pelaksana. bagian ketigkpr selisih angsuran, memiliki nilai kesehatan bank sekurang kurangnya peringkat komposit tiga pk sesuai dengan peraturan bank indonesia, jdih kementerian pupr cc.untuk tahun berjalan, menandatangani nota kesepahamdip atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. bank pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh pendanaan kredit pembiayaan kpr selisih angsuran. bank pelaksana sebagaimana dimaksud padgian keempat kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran tapak batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui kpr selisih angsuran5y0 (lima keseratus)tapaklima kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran syariah tapak batasan harga rumah tapak yang dibeli melalui kpr selisih angsurantapak menggunakanmarjin atau sewa pembiayaannyajdih kementerian puprsyariah tapaksyariahsyariahenam kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran susun batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui kpr selisih angsuranusuna44susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran kpr selisih angsuran susunbagian ketujuh kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran syariah susun batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui kpr selisih angsuranjdih kementerian puprsusunmenggunakan marjin atau sewa pembiayaan nonpembiayaanjdih kementerian pupr bab iiidebitur nasabah. jika debitur nasabahkpr selisih angsuran dan debitur nasabah wajib mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh. ketentuan mengenai kewajiban debitur nasabah mengembalikan biaya selisih angsurjdih kementerian pupr a47bab pelaksanaan kredit pembiayaan pemilikan rumahselisih angsuran bagian kesatu kerjasama paragraf nota kesepahaman bersama bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah mengajukan surat pernyataan minat untuk menjadi bank pelaksana kpr selisih angsuran sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini. direktorat perencanaan pembiayaan perumahan melakukan revidirektorat perencanaan pembiayaan perumahan menyampaikan laporan hasil revi dokumen pernyataan minat kepada direktur jenderal pembiayaan perumahan sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah yang memenuhi persyaratan melaksanakan jdih kementerian pupr penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang penyaluran kpr selisih angsuran. nota kesepahaman bersama. paragraf perjanjian kerjasama operasional perjanjian kerjasama operasional tentang penyaluran kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagi mbr dilakukan berdasarkan nota kesepahampejabat yang berwenang pada pdip atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, perjanjian kerjasama operasional sekurang kurangnya mencakup hal hal sebagai berikut: para pihak, dasar perjanjian,, jdih kementerian pupr il. force majeure, penyelesaian perselisihan, ketentuan lain lain: dan ketentuan penutup. bank pelaksana penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun dapat menjadi bank pelaksana penyalur kpr selisih angsuran setelah: menyampaikan surat pernyataan minat dan rencana penerbitan kpr selisih angsuran tahunan sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, berdasarkan hasil laporan hasil revi direktorat jenderal pembiayaan perumahan dinyatakan memenuhi persyaratan, cc. menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penyaluran kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagi mbr: dan menandatangani perjanjian kerjasama operasional dengan pejabat yang berwenang pada pdip atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. bank pelaksana wajib memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit rumah sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini. jdih kementerian pupr bagian kedua penerbitan kredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran paragraf pengajuan kredit pembiayaan oleh kelompok sasaran kelompok sasaran mengajukan kpr selisih angsuransebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, atau kepala desa lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri inisebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini yang mencakup: jdih kementerian pupr berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran kpr selisih angsuran, tidak memiliki rumah, menggunakan sendiri dan menghuni rumah tapak atau satuan rumahsebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, tidak akan menyewakan dan atau mengalihkan kepemilikan rumah tapak atau satuan rumahsatuan rumahdihentikan kpr selisih angsuran dan mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh. kelompok sasaran kpr selisih angsuranjdih kementerian pupr paragraf verifikasi bank pelaksana wajib melakukan verifikasilisih angsuran, dan pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum (psu). fisik bangunan rumah dan psulisih angsuran tapak atau akad pembiayaan kpr selisih angsuranjdih kementerian puprcc.sebagaimana tercantum pada lampiranhuruf peraturan menteri ini dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini. paragraf perjanjian kredit akad pembiayaan kpr selisih angsuran bank pelaksana melakukan akad kpr selisih angsuran setelah target pagu dana flip untuk bank pelaksana bersangkutan terpenuhi. bank pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit akad kpr selisih angsuranlisih angsuran sebagaimana dimaksud pada wajib mencantumkan informasi secara tertulis bahwa kpr selisih angsurandan atau akad kpr selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disebut debitur nasabah. jdih kementerian pupr bagian ketiga pencairan dana selisih angsuran permintaan pencairan biaya selisih angsuran diajukan bank pelaksana kepada pdip secara bulanan. permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat setiap tanggal untuk perjanjian kredit akad kpr selisih angsuran bulan sebelumnya. bank pelaksana mengajukan permintaan pencairan biaya selisih angsuran kepada pdip untuk perjanjian kredit akad kpr selisih angsuran yang diterbitkan bulan desember diterima pdip paling lambat tanggal desember permohonan pembayaran biaya selisih angsuran oleh bank pelaksana kepada direktur utama pdip disampaikan secara tertulis setelah akad kpr selisih angsuran dengan melampirkan dokumen tagihan pembayaran, yaitu: surat permohonan pembayahuruf peraturan menteri ini, surat pernyataan verifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, daftar rekap debitur nasabah kpr selisih angsuran sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, salinan perjanjian kredit pembiayaan kpr selisih angsuran, dan dokumen lain yang disyaratkan oleh pdip yang diatur dalam pko. pdip melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan dana selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada dan hasil pengujian jdih kementerian pupr dituangkan dalam lembar hasil pengujian sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini. berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada pdip melakukan pencairan biaya selisih angsuran rekening bank pelaksana. pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada dilakukan selambat lambatnya (dua) hari kerja setelah dokumen permintaan pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk dokumen cetak (hardcopyjataudokumen digital (softcopy) disampaikan oleh bank pelaksana dan telah diterima lengkap oleh pdip yang dibuktikan dengan konfirmasi dari pdip. dalam hal dokumen permintaan pencairan biaya selisih angsurdip. permintaan pembayaran biaya selisih angsuran bulan kedua dan selanjutnya selama masa kredit pembiayaan disampaikan oleh bank pelaksana kepada pdip disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: surat permohonan pencai huruf peraturan menteri ini, daftar debitur nasabah kpr selisih angsuran bulan berjalan sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini, dan surat tanda terima uang akuntansi pembayaran sebagaimana tercantum pada lampiran huruf peraturan menteri ini dari bank pelaksana terhadap pembayaran biaya selisih angsuran periode sebelumnya. jdih kementerian pupr bank pelaksana menerima pembayaran atas biaya selisih angsuran dan membutuhkannya sebagai bagian dari angsuran yang harus dibayar oleh debitur nasabah pada periode tersebut. dalam hal kpr selisih angsuran diakhiri lebih cepat dari pada jangka waktu kpr, bank pelaksana wajib melaporkan kepada pdip selambat lambatnya (empat belas) hari kalender sejak pengakhiran kpr selisih angsuran. bagian keempat pengembalian biaya selisih angsuran pengembalian biaya selisih angsuran dilakukan dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalamkpr selisih angsuran, kelompok sasaran kpr selisih angsuran wajib mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh, cc.rekening operasional pdirekening operasional pdip. jdih kementerian pupr bab pengendalian intern pengendalian intern dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk efektivitas pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pengawasan intern melalui kegiatan pemeriksaan, revi, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, pengawasan intern oleh direktorat jenderal pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam mencakup: revi atas kelengkapan dokumen persyaratan minat sebagai bank pelaksana, evaluasi kinerja pdip atas kegiatan penyaluran biaya selisih angsuran untuk kpr selisih angsuran bagi mbr, pengawasan intern oleh pdip sebagaimana dimaksud dalam mencakup: evaluasi kinerja bank pelaksana atas kegiatan penyaluran biaya selisih angsuran untuk kpr selisih angsuran bagi mbr, pemantauan pelaksanaan kegiatan penyaluran biaya selisih angsuran untuk kpr selisih angsuran bagi mbr oleh bank pelaksana, apabila dari hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam dan ditemukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf maka pdip memerintahkan secara tertulis bank pelaksana untuk menghentikan kpr selisih angsuran dan mengembalikan selisih biaya angsuran sebagaimana dimaksud dalam jdih kementerian pupr .2gdip. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pko. dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran kpr selisih angsuran, pdip wajibbiaya selisih angsuran pada tahun anggaran berjalan, rencana penerbitan kpr selisih angsuran pada tahun anggaran berjalan, realisasi pembayaran biaya selisih angsuran, dan permasalahan dan tindak lanjut. laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap bulan kepada sekretaris jenderal dan direktur jenderal pembiayaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan paling lambat tanggal bulan berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai format: kelompok sasaran kpr selisih angsuran, surat pernyataan minat untuk menjadi bank pelaksana kpr selisih angsuran, cc. rencana penerbitan kpr selisih angsuran tahunan, laporan hasil revi dokumen pernyataan minat bank, stiker plat kpr bersubsidi, jdih kementerian pupr surat pernyataan penghasilan tetap, surat pernyataan penghasilan tidak tetap, surat keterangan tidak memiliki rumah, surat pernyataan pemohon kpr selisih angsuran, berita acara serah terima rumah sejahtera tapak satuan rumah sejahtera susun, daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi: surat pernyataan verifikasi, surat permohonan pembayaran biaya selisih angsuran, lembar hasil pengujian kpr selisih angsuran, dan surat tanda terima uang akuntansi pembayarviii ketentuan lain lain biaya selisih angsuran untuk tahun menggunakan pendapatan pdip.kelompok sasaran kpr selisih angsuran berdasarkan batasan penghasilan kelompok sasaran penghasilan per bulan mersrumkamckk panorama jdih kementerian pupr surat pernyataan minat untuk menjadi bank pelaksana kpr selisih angsurankredit pembiayaan pemilikan rumahkredit pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran kpr selisih angsurannota kesepahaman bersama dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan. jdih kementerian puprlisih angsuran tahunan format b), direktur utama pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan. jdih kementerian pupr cc. rencana penerbitan kpr selisih angsuran tahunan nomor knanannanaa nanas anna nanang anarencana penerbitan kpr selisih angsuran2015dengan beberapa penjelasan sebagai berikut jumlah kpr selisih angsuranlisih angsuran tapak kpr selisih angsuran syariah tapak jdih kementerian pupr kpr selisih angsuran eggs mannen kpr selisih angsuran mamoperasional pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahanpenerbitan kpr selisih angsuranjdih kementerian pupr, direktur utama pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan. jdih kementerian pupr surat laporan hasil revirevi dokumen pernyataan minat bank. bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil revi dokumen pernyataan minat bank . sebagai bank pelaksana kpr selisih angsuran sesuai dengan surat pernyataan minat nomor . tanggal . dengan rincian sebagai berikut: hasil revi no| dokumen penilaian hasil?dih kementerian pupr kredit pembiayaan pemilikan personalia ada nankredit pembiayaan pemilikan kebijakan kpr ada rumah.ejahtera memiliki ada tidak rencana ada penerbit kpr sejahtera ket: coret yang tidak perlu rekomendasi sesuai dengan ketentuan bab vi, bagian kesatu, paragraf 13dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor . prt m bahwa bank . (memenuhi tidak memenuhi) persyaratan menjadi bank pelaksana kpr selisih angsuran. demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ttd (nama jelas) jdih kementerian pupr stiker plat kpr bersubsidi nomor logo bank bangunan rumah pelaksana kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat baris pertama kpr bersubsidi (huruf impact ukuran baris kedua pemerintah republik indonesia (huruf impact ukuran baris ketiga logo ukuran :21cmx15selisih angsuran surat pernyataan pemohon kpr selisih angsuran. saya dan (istri suami ) tidak memiliki rumahsenen le) dari pengembang pt. saya dan (istri suami)jdih kementerian puprelisih angsurelisih angsuracara serah terimajdih kementerian puprformulir data debitur nasabah kpr selisih angsuran (ea (ea (ea (ea (ea (ea (ea (ea pekerjaan: knkannnananknnanaanannananag keenam pns pt. bank .ooo w#w#oannnnnnnnnnnnanan tni polri jabatan senagunaan paten.. paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investpihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten, dalam hal ini pusat atau jdih kementerian pupr unit kerja eselon ii, yang terdaftar dalam daftar umum patenjdih kementerian puprlola paten adalah unit kerja yang mempunyai tugas mengevaluasi dan mengendalikan penggunaan paten. mitra pengguna paten adalah para pihak atau produsen yang menggunakan paten untuk tujuan komersial., dan mitra pengguna paten kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.peraturan menteri ini memiliki ruang lingkup: tata cara penggunaan paten, imbalan, penerimaan dan penggunaan pnb atas royalti paten, dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian. bab tata cara penggunaan paten jdih kementerian pupr bagian kesatu umum para pihak dalam penggunaan paten terdiri atas: inventor, pemegang paten, pengelola paten, dan mitra pengguna paten. bagian kedua hak dan kewajiban inventor inventor mempunyai hak sebagai berikut: menggunandapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, cc. mendapatkan perlindungan hukum atas pateinventor mempunyai kewajiban sebagai berikut: memberikan bimbingan teknis kepada mitra pengguna paten sesuai perjanjian kerja sama, dan melaksanakan pengembangan teknologi untuk inovasi berikutnya. bagian ketiga hak dan kewajiban pemegang paten pemegang paten mempunyai hak sebagai berikut: jdih kementerian pupr mendapatmberikan lisensi penggunaan paten kepada mitra pengguna paten dengan diketahui inventor, mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang undangamegang paten mempunyai kewajiban sebagai berikut: melakukan pembinaan kepada inventor, memfasilitasi pengembangan teknologi, menyetorkan seluruh pnb yang berasal dari royalti kas negara, bersama inventor, melakukan penilaian terhadap kelayakan mitra pengguna paten, dan melaporkan hasil penilaian seperti dalam huruf ini kepada pengelola paten. bagian keempat hak dan kewajiban pengelola paten pengelola paten sebagaimana dimaksud dalam angka ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. pengelola paten mempunyai hak sebagai berikut: mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama dari pemegang paten, mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang undangangelola paten mempunyai kewajiban sebagai berikut: jdih kementerian pupr memelihara paten, melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja sama, melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran paten, dan memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang paten dan mitra pengguna paten apabila tidak melaksanakan hal hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. bagian kelima hak dan kewajiban mitra pengguna paten mitra pengguna paten mempunyai hak sebagai berikut: menggunakan paten untuk tujuan komersial melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pemegang paten, mendapatkan bimbingan teknis penggunaan patemitra pengguna paten mempunyai kewajiban sebagai berikut: tidak mengalihkan penggunaan paten kepada pihak lain: membayar royalti yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan kepada pemegang paten, inventor, dan pengelola paten, cc. menyampaikan laporan penerapan teknologi paten secara berkala dan laporan akhir kepada pemegang paten, dan melaporkan dan mengalihkan pengembangan teknologi lanjutan atau perbaikan perbaikan jdih kementerian pupr teknologi apabila dalam masa perjanjian kerja sama mendapatkan inovasi baru. bagian ketujuh mekanisme penggunaan paten mitra pengguna paten mengajukan permohonan kepada pemegang paten untuk menggunakan paten dengan disertai dokumen kelengkapan legpaten dan inventor melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dokumen permohonan penggunaan paten. pemegang paten menerbitkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penggunaan paten. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada pengelola paten.. berdasarkan hasil penilaian yang. setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, maka mitra pengguna paten melaksanakan penggunaan paten berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, dan wajib memberikan laporan kepada pemegang paten secara berkala. jdih kementerian pupr dalam hal pelaksanaan penggunaan paten mitra pengguna paten ternyata melakukan pengembangan paten, maka mitra pengguna paten harus menginformasikan kepada pihak pemegang paten. pemegang paten menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan paten kepada pengelola paten, untuk dilakukan evaluasi. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai, maka pengelola paten menginformasikan kepada pemegang paten untuk ditindaklanjuti kembali sesuai dengan perjanjian kerja sama. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada sesuai, maka proses penggunaan paten oleh mitra pengguna paten selesai. bagian kedelapan perjanjian kerja sama penggunaan paten perjanjian kerja sama penggunaan paten memuat paling sedikit hal hal sebagai berikut: identitas para pihak, pengertian pengertian, cc. maksud dan tujuan, lingkup perjanjian kerja sama: obyek perjanjian kerja perubahan perjanjian, il. pilihan bahasa, pilihan hukum, klausul ketentuan mata uang, jdih kementerian pupr oo. berakhirnya perjanjian, dan penutup. perjanjian kerja sama penggunaan paten sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang menjadi bagian dari perjanjian kerja sama. format perjanjian kerja sama penggunaan andatanganan perjanjian kerja sama perjanjian kerja sama penggunaan paten ditandatangani oleh pemegang paten dalam hal ini kepala unit kerja eselon dengan mitra pengguna paten. bagian kesepuluh penggunaan penerimaan negara bukan pajak penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan sebagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. imbalan penggunaan penerimaan negara bukan pajak royalti paten diberikan kepada inventor, untuk pemegang paten dan pengelola paten pada institusi inventor dapat mengajukan ijin penggunaan kepada menteri keuangan. bab iii imbalan jdih kementerian pupr imbalan untuk inventor tertentu, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun, yang diatur sebagaimana ketentuan berikut: untuk lapisan nilai sampai dengan rp. (seratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rpdihitung sebagaimana dimaksud dalam danjdih kementerian puprenerimaan negara bukan pajak royalti paten. tata cara dan contoh penghitungan imbabalan untuk pemegang dan pengelola paten, akan diatur kemudian setelah mengusulkan proposal izin penggunaan yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan. jdih kementerian pupr bab pelaporan, pengawasan, dan pengendalian bagian kesatu pelaporan mitra pengguna paten menyusun laporan berkala dan laporan akhir tentang penggunaan paten yang disampaikan kepada pemegang paten. pemegang paten menyusun laporan pelaksanaan penggunaan paten untuk disampaikan pengelola pategang paten wajib mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh mitra pengguna paten. pengelola paten melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan paten berdasarkan rencana mutu kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama. dalam hal diperlukan, pengelola paten dapat melakukan pengawasan langsung lapangan. bagian ketiga pengendalian pengelola paten wajib mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang paten dan mitra pengguna paten jdih kementerian pupr sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihttd. kementerian'pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepala biro hukum, widodo ekatjahjana siw martini nip:mekanisme pengelolaan paten bnn nn. bnn mitra surat pengguna permohonan mitra pengguna paten mengajukan pemegang dokumen permohonan penggunaan paten yang paten legalisasi mitra ditujukan kepada pemegang paten disertai pengguna dokumen kelengkapan legalisasi sesuai permohonan pemegang paten mencatat dalam daftar penggunaan permohonan penggunaan paten. paten prmeemoweommwewmw dpt tsm yama anraanggr nanang ana paten kelengkapan penilaian dan pemeriksaan dokumen mitra kelengkapan permohonan laporan hasil terhadap permohonan mitra pengguna pengguna penggunaan paten penilaian paten dengan menggunakan checklist paten kontrak pemeriksaan inventor perjanjian pemegang paten menerbitkan hasil penilaian paling lama hari sejak tanggal diterimanya permohonan penggunaan paten hasil penilaian dilaporkan kepada pengelola paten. tidak apabila kelengkapan permohonan dari mitra pengguna paten belum lengkap, maka pemegang paten menyampaikan kekurangan berkas mitra pengguna penandatanganan untuk dilengkapi. perjanjian kerja sama berdasarkan hasil penilaian yang pks) jdih kementerian pupr ara ema pemegang manual dalam proses pelaksanaan penggunaan paten penggunaan paten, inventor memberikan bintik mitra paten bintik) mengenai penggunaan paten kepada mitra pengguna pengguna paten paten mitra pengguna paten melaksanakan inventor penggunaan paten sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama laporan berkala laporan apabila dalam pelaksanaan penggunaan pengembangan paten mitra pengguna paten ternyata paten paten (apabila melakukan pengembangan paten, maka ada) mitra pengguna harus menginformasikan kepada pihak pemegang paten selama penggunaan paten, mitra pengguna paten wajib memberikan laporan secara hasil evaluasi berkala yang ditujukan kepada pemegang paten pemegang paten menyampaikan laporan progres penggunaan paten kepada pengelola tidak paten sewa? pengelola paten melakukan evaluasi kesesuaian antara perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dengan laporan berkala. apabila hasil evaluasi tidak sesuai, maka pengelola paten menginformasikan pemegang paten dan melihat kembali perjanjian kerja sama yang telah disepakati. apabila hasil evaluasi sesuai maka proses penggunaan paten oleh mitra pengguna paten selesaittd kepala biro hukum, kartini basuki hadimuljonorjanjian kerja sama pihak kesatu adalah inisiator kerja sama, logo disebelah kanan kertas logo mitra perjanjian kerja sama antara pusat penelitian dan pengembangan .|f(inisiator) kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan (kementerian lembaga atau pemerintah daerah) mitra kerjasama tentang pada hari ini., tanggal ., bulan ., tahun., (tgl bulan tahun) bertempat ., yang bertanda tangan bawah ini: nee nama) kepala pusat penelitian dan pengembangan .(nama pusat litbang) berdasarkan surat keputusan . pejabat yang mengeluarkan sk) . tahun . tentang ., dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama pusat jdih kementerian pupr penelitian dan pengembangan .(nama pusat litbang), selanjutnya dalam surat perjanjian kerja sama ini disebut pihak kesatu. nenek nama) jabatan berdasarkan surat keputusan . pejabat yang mengeluarkan sk) . tahun . tentang kaka nama .( lembaga institusi), selanjutnya dalam surat perjanjian kerja sama ini disebut pihak kedua. dan mitra pengguna paten kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat,bab dasar pelaksanaan kerja sama kerja sama dilandaskan atas kesepakatan bersama nomor. atau dokumen resmi lainnya sebagai dasar pelaksanaan perjanjian kerja sama (bila ada), kerja sama tersebut pada diatas harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja kak) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. jdih kementerian pupr bab iii ruang lingkup meliputi pelatihan dan asistensimitra pengguna paten sesuai dengan kesepakatan antara pemegang paten dan mitra pengguna paten. klausul ini mengatur tentang pelatihan atau bantuan teknis yang wajib diberikan oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten selama perjanjian lisensi paten berlangsung. mitra pengguna paten berhak untuk menerima instruksi dan informasi khusus dari inventor yang bersangkutan mengenai pengoperasian peralatan, merasionalisasi kegiatan, perawatan dan pemeliharaan teknologi (misalnya mesin mesin). bab hak dan kewajiban pengembangan lanjutan teknologi atau perbaikan perbaikan teknologi (grant back clause) berisi tentang kewajiban terhadap mitra pengguna paten untuk melaporkan segala perbaikan dan pengembangan lanjutan paten selama masa berlaku perjanjian kerja sama. konfidensialitas klausul ini mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan paten yang telah diberikan oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten. untuk itu penerima lisensi dilarang mengungkap (disclosure) informasi teknis yang diterimanya pada saat berlakunya atau beberapa saat setelah tidak berlakunya perjanjian kerja sama kepada pihak ketiga. informasi teknis yang bisa disampaikan adalah informasi yang bersifat publik, atau apabila bisa dibuktikan informasi tersebut telah terdahulu dimiliki oleh mitra pengguna paten sebelum terjadi perjanjian lisensi paten, atau informasi tersebut diterima dari pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemegang paten. pengungkapan informasi tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak dan kewajiban penerima informasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama. jdih kementerian pupr jenis lisensi dinyatakan secara tegas apakah jenis perjanjian kerja sama penggunaan paten ini adalah bersifat apa? pengendalian mutu dan tanggung jawab produk dengan klausul ini pemegang paten menerapkan suatu standar kualitas tertentu yang harus dipatuhi oleh mitra pengguna paten dalam upaya untuk melindungi reputasi pemegang paten dan mencegah terjadinya klaim atas pertanggungjawaban produk. bab pelaksanaan kegiatan berisikan detail kegiatan mulai dari pra, pelaksanaan, pengawasan. bab pembiayaan, (a). pembiaya(b). pembiayaan(c) pajak yang terkait. jdih kementerian pupr bab vii jangka waktu masa berlakunya perjanjian kerja sama yaitu saat dimulai dan berakhirnya kegiatan perjanjian kerja sama. tanggal efektif artinya perjanjian kerja sama berlaku efektif dan mengikat para pihak sejak tanggal tertentu (persyaratan pendahuluan condition precedent). bab viii keadaan kahar (force majeure) memuat mengenai mekanisme pemberitahuan, mitigasi, konsekuensi keadaan kahar, tindakan selama tindakan selama tindak lanjut keadaan kahar. bab penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri. bab perubahan perjanjian apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini. jdih kementerian pupr bab pilihan bahasa apabila perjanjian kerja sama dibuat dalam (dua) bahasa maka ditentukan secara tegas apabila terjadi perbedaan penafsiran, bahasa mana yang akan dijadikan bahasa utama. bab xii pilihan hukum apabila perjanjian kerja sama dilaksanakan antara pemegang paten dan mitra pengguna paten yang berasal negara asing yang menganut sistem hukum yang berbeda dengan hukum nasional republik indonesia, sehingga harus ditegaskan dalam masa perjanjian kerja sama hukum mana yang akan dipilih. bab xiv ketentuan mata uang terkait dengan perjanjian kerja sama dengan mitra pengguna paten yang berasal dari negara asing, maka dalam transaksi keuangan harus ditegaskan pilihan mata uang mana yang akan digunakan, dalam hal ini adalah dinyatakan menggunakan mata uang rupiah. bab xiv berakhirnya perjanjian perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal: terdapat keadaan kahar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat lagi dilaksanakan atau setidak tidaknya tidak dapat lagi dilanjutkan pelaksanaannya, jdih kementerian pupr adanya kesepakatan tertulis para pihak untuk mengakhiri atau meniadakan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama, jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah berakhir dan tidak diadakan perjanjian baru, suatu peristiwa, masalah, atau keadaan yang merupakan suatu pelanggaran secara material atas perjanjian kerja sama ini oleh para pihak. bab penutup perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut atas dan dibuat dalam rangkap (empat), (dua) diantaranya bermeterai cukup yang setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi cap lembaga oleh para pihak. pihak kedua, pihak kesatu, menaananaanananaa (jabatan) kepala pusat litbang beatasanaaaeee inn status lembaga) kananananananananananaaa anna daaaanananaaaa ama) daaaanananaaaa amaxeprpkerjaan umum dan ttd perumahan rakyat kepala biro hukum, ata basuki hadimuljono siwema dpi dasar penghitungan imbalan tarif imbalpnb royalti paten nilai pnb royalti paten setahun keputusan menteri keuangan jdih kementerian pupr atas rp100. s.d. imbalan untuk s.d. rp100. atas rp500. s.d. imbalan untuk s.d. rp500. atas s.d. rp1. dpi rp1.len lapisan dpi rp) perhitungan dpi nilai dpi tarif perhitungan tesla os ssli isi mosi s.d tanmomen (oo mao) sol lebih dari 30x s.d lebih dari s.d lebih dari1. tni pemanen jdih kementerian puprsebesarrp1. dpi paten abc rp1. dpi paten def pon imbalan untuk paten abc lebih dari s.d.| lebih dari s.d.| . tol oo penghitungan imbalan untuk paten def lapisan dpi rp) penghitungan dpi rp) nilai dpi rp) dota s.d. lebih dari s.d.| jdih kementerian pupsebesardpi. penghitungan imbalan lapisan dpi rp) penghitungan nilai dpi tarif penghitungan dpi rp) rp) rp) imbalan yang diberikan kepada inventor untuk pnb sampai dengan bulan juni 20xl sebesar rp204. (dua ratus empat juta rupiah) pada pembayaran pertama. pada akhir tahun 20xl pnb royalti setahun pnb s.d. juni 20xl pnb juli des 20xl dpi jdih kementerian pupr penghitungan dpi penghitungan lapisan dpi rp) nilai dpi rp) tarif rp) rp) s.cl. lebih dari s.d. lebih dari y61 s.d. lebih dari loe jean imbalan setahun untuk 20xl imbalan yang telah dibayar (s.d. juni 20xl) kekurangan imbalan untuk 20xl imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20xl adalah(dua puluh enam juta rupiah). jdih kementerian puprketat remo ooomoago ac maan dan sekeras tim pom rp3go.o001m0oto ea, baek pot mrncomooooogo didalam tim dirinci sebagai berikut: keterangan: wakil ketua dan sekretaris tim masing masing mendapatkan rp39.asam por sekerabat por angsa por emma, keterangan: ):) per anggota masing masing mendapatkan rp16. (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). jdih kementerian puprwakil ketua dan sekretaris tim pox rp260.t7laporan bab pendahuluan pendahuluan sifatnya mengantarkan pengguna kepada isi materi. latar belakang latar belakang yang diperlukan untuk memperjelas hubungan perkembangan teknologi paten. memuat argumentasi atau pengungkapan perkembangan teknologi paten yang dimanfaatkan. tujuan pernyataan mengenai tujuan penggunaan paten oleh mitra pengguna paten. tujuan hendaknya detail, spesifik dan relevan dengan kondisi yang ada saat ini manfaat manfaat merupakan penjelasan lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai, sini sudah dijelaskan pemanfaatannya seperti apa dan untuk siapa. lingkup kerja sama pemanfaatan teknologi paten sasaran produk mitra pengguna paten berisi cakupan penggunaan paten, kelemahan kelemahan dan kelebihannya, sesuai penerapan dari mitra pengguna paten lapangan, pembayaran royalti berisikan informasi tentang pembayaran royalti. bab penjelasan penerapan paten yang digunakan jdih kementerian pupr bab iii penutup, berisi kesimpulan dan saran terhadap perkembangan teknologi paten selanjutnya berdasarkan hasil penerapan lapangan. daftar pustaka lampiran merupakan data yang tidak mungkin dicantumkan pada halaman uraian informasi yang menunjang penggunaan patentanappkerjaan umum dan perumahan rakyat kepala|tertib administrasi pelaksanaan pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air, telah ditetapkanagar lebih meningkatkan kinerja pelayanan perizinan penggunaan sumber daya air dan sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix perlu dilakukan pembaruan terhadap( berita negara republik jdih kementerian puprgunaan sumber daya air. jdih kementerian puprjdih kementerian pupr pertanian rakyat luar sistem irigasi yang sudah ada, cc.tata cara danjdih kementerian pupr cc. penggunaan sumber daya air untuk pembangkit listrikjdih kementerian pupr dalam hal pelaksanaan konstruksilaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada menggunakan air, sumber air atau daya air, izin penggunaan air, sumber air, atau daya air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri iniiii tata cara dan persyaratan izin penggunaan sumber daya air bagian kesatu tata carajdih kementerian pupr surat permohonan izin penggunaan sumber daya air dari pemohon, lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air, danjdih kementerian pupr dalam hal penggunaan sumber daya air digunakan untuk kegiatan pembuangan air limbah pada sumber air, permohonan izin penggunngambilan komoditas tambatambangan yangrekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh pemohosebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatjdih kementerian pupr pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi. dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi pada sumber air, rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalamkonstruksi berada pada sumber air, pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi: dan gambar dan spesifikasi teknis bangunan yang disetujui oleh bbws bws. penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud pada lampiratau penguasajdih kementerian puprrekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam dan huruf disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada pemberi izin penggunaan sumber daya air. sebagaimana dimaksud pada pemohon harus. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pemberian rekomendasi teknis yang dilakukan oleh bbws bws ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya airdalam huruf dan huruf tercantum jdih kementerian pupryang terkait dengan permohonanizin penggunaan sumber daya air rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi pemberian saran bahwa permohonan izin penggunaan sumber daya air: memenuhi syarat teknis, atau tidak memenuhi syarat teknis. selain rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf lingkunganpermohonan izin penggunaan sumber daya air dan permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air,dokumen permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam yang telah dinyatakan lengkap oleh upp dilanjutkan proses verifikasi. upp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya air. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk memeriksa: rekomendasi teknis:(l),jdih kementerian puprpaling lama (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izindih kementerian puprdan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, dan jadwal, kecuali penggunaan sumber daya air untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufjdih kementerian pupr puluh) hari kalender sebelum jangka waktu izin berakhir. dalam hal (tiga puluh) hari kalendermelalui upp disertai dengan hidup,dan jdih kementerian pupr izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada:format surat permohonan perpanjangan izin penggununtuk perpanjangan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran iia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja terhitunggunaan sumber daya airgunaan sumber daya airpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam menteri direktur jenderal sumber daya aircc. pemegang izin penggunaan sumber daya air mengajukan permohonan perubahan izin perubahan izin penggunaan sumber daya airpenggunaan sumber daya airpenggunaan sumber daya air berupa perubahan kuota air sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh bbws bws. jdih kementerian pupr tindak lanjut perubahan izin penggunaan sumber daya airtata cara permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan izin penggunaan sumber daya airgunaan sumber daya air. dalam hal menteri direktur jenderal sumber daya airubahan izin sebagaimana dimaksud dalam menteri direktur jenderal sumber daya air menetapkan perubahan izin penggunaan sumber daya air. jdih kementerian pupr bagian keenam pencabutan dan masa berlakutentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air, atau pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin penggunaan sumber daya air. dalam halgunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pencabutan: atau pemegangjdih kementerian pupr dalam hal terjadi perubahan kondisi sumber air dan ketersediaan air,atauapabila timbul gejolak sosial masyarakat sekitar lokasi kegiatan konstruksi, dan j . melaksanakan operasi dan atau pemeliharaan terhadap prasarana dan atau sarana yang dibangun. jdih kementerian pupr pemegang izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber airberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air, membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan, memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana prasarana sekitar lokasi pekerjaan, menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan, menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui kepala bbws bws, dan mengajukan permohonan perpanjangan izin apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semulajdih kementerian puprbbws bwsjdih kementerian puprsumber daya air yang berkaitandan tanggung jawab pemberian izin penggunaan sumber daya air serta tata cara danwewenang dan tanggung jawab gubernur atau bupati walikota. lain, prioritas pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada jdih kementerian pupr:bab vii ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan menteri ini: jdih kementerian puprubah sejdih kementerian puprpertemuan konsultasi masyarakat pkm)menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat kemenjerianpdkerjaan umum dan perumahan rakyat ttd. kepala biro hukum, basuki hadimuljonohan ppp pen ppn ppp nnplaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. jdih kementerian puprpemompaan, dl#pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepala biro hukum, sitjdih kementerian puprberita acara pertemuan konsultasi masyarakat pkm) pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimuljono kepala biro hukum, martini nip: 1t95803311984122001 jdih kementerian pupr lampiran ijdih kementerian pupr laporan pemantauan dan pengelolaan lingkunganhukum,mohongunaan sumber daya air . sehubungan dengan permintaan rekomendasi teknis dalam rangka permohonv.. berita acara peninjauan lapangan . tanggal . (jdih kementerian pupr)jdih kementerian puprtarpbkerjaan umum dan perumahan rakyat kepala biro hukum, stw martini nip jdih kementerian pupr lampiran titpanjanggunaan sumber daya air . sehubungan dengan permintaan rekomendasi teknis dalam rangka perpanjangnan ppp ldp pnp ppn pep ppn eppeeni nomor dan tanggal izin nnanananananannaaaaaaa masa berlaku izin nanananananananananaananananana volume yang diizinkan nnaakannkannlannennen (jika diperlukan) . tanggal . (terlampir) berita acara penyusunan rekomendasi teknis . tanggal . (terlampir)jdih kementerian puplaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang disampaikan oleh pemohon, tidak terdapat terdapat ) dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan disekitarnya. pertimbangan lain (jika ada) coret salah satuferianepekerjaan umum dan ttd. perumahan rakyat kepala biro hukum,bangunan gedung fungsfungsi khususjdih.pu.go.idstandar teknis yang ditetapkan,laksanaan konstruksi bangunan gedung adalah kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjajdih.pu.go.idmenteri atau pejabat yang diberikan mandat,jdih.pu.go.idmenteri atau pejabat yang diberikan mandat, kepada pemilik untuk membongkar bangunan gedung sesuai dengan standar teknis. penetapan pembongkaran bangunan gedung yang selanjutnya disebut penetapan pembongkaran adalah penetapan perintah pembongkaran yang dibuat oleh menteri atau pejabat yang diberikan mandat, kepada pemilik bgk untuk membongkar bgk sesuai dengan standar teknis. sistem informasi manajemen bangunan gedung yang selanjutnya disingkat simba adalahyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksipusat yang selanjutnya disebut tpa pusat adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh menteri untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bgk. penilik bangunan gedung fungsi khusus yang selanjutnya disebut penilik bgk adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bgdih.pu.go.id sekretariat pusat yang selanjutnya disebut unit layanan bgk adalah unit kerja yang dibentuk oleh menteri untuk memberikan pelayanan dan mengelola penyelenggaraan bgkprovinsi adalah perangkat daerah pada tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bangunan gedung. kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. menteri adalah menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. direktur jenderal adalah direktur jenderal cipta karya. direktorat jenderal adalah direktorat jenderal cipta karya. peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan bgk bagi kementerian, kementerian lembaga, dan pemerintah provinsi, serta pelaku penyelenggaraan bgk lainnya. peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan bgk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka mewujudkan bgk yang fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungannya, tertib dalam penyelenggaraannya, dan memiliki kepastian hukum. jdih.pu.go.id bab kriteria dan jenis bgk bagian kesatu kriteria bgk bgk harus memenuhi kriteriangunan sejenis yang mempunyai fungsi khusus dan atau kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi kriteria: bangunan gedung yang mempunyai fungsi strategis dalam penetapan kebijakan negara meliputi kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan, atau bangunan gedung untuk perwakilan negara republik indonesia negara lain dalam melaksanakan misi negara meliputi kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. bangunan sejenis yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi kriteria berpengaruh terhadap ketahanan nasional akibat kegiatan dalamnya berpotensi menjadi ancaman kontaminasi virus atau mikroba mematikan yang dapat menular secara massal sekitarnya dan menjadi masalah nasional dalam program: peningkatan kesehatan masyarakat, dan jdih.pu.go.id demografi atau kependudukan khususnya angkatan kerja. bangunan sejenis yang memiliki persyaratan khusus dalam perencanaan dan atau pelaksanaannya membutuhkan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bangunan yang membutuhkan: tenaga ahli fungsi khusus, material khusus: penggunaan peralatan khusus, dan metode pelaksanaan konstruksi khusus. bangunan sejenis yang memiliki risiko bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi kriteria berpengaruh terhadap keamanan nasional dan mempunyai risiko bahaya tinggi sebagai bangunan gedung dan atau instalasi yang mempunyai risiko bahaya tinggi terhadap ledakan dan kebakaran serta menjadi masalah nasional dalam penanggulangan: kerusakan fisik bangunan gedung, prasarana umum, lingkungan, dan jiwa, dan kerugian harta benda, flora, dan fauna. bagian kedua jenis bgk jenis bgk merupakan bangunan gedung yang memenuhi (satu) atau lebih kriteria bgk sebagaimana dimaksud dalam jenis bgk sebagaimana dimaksud pada meliputi: istana kepresidenan, instalasi nuklir, cc. instalasi pertahanan, instalasi keamanan, jdih.pu.go.id bangunan gedung perwakilan negara republik indonesia luar negeri, atau bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh menteri. instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada huruf yaitupertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: pangkalan militer angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, sarana dan prasarana daerah latihan tempur tentara nasional indonesia, dan atau cc. instalasi gudang senjata, instalasi radar, instalasi daerah penghancuran amunisi, instalasi peluru kendali, dan instalasi depo amunisi atau bahan peledak. instalasi keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: laboratorium forensik, dan atau depo amunisi. bab iii tata laksana penetapan dan pencabutan status bgk bagian kesatu penetapan status bgk paragraf umum menteri menetapkan status bgk berdasarkan rekomendasi direktur jenderal. jdih.pu.go.idangunan gedung yang ditetapkan sebagai bgk dengan dilengkapi informasi data umum bangunan gedung. informasi data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi: nama bangunan gedung, jenis bangunan gedung, kedudukan bangunan gedung, yang terdiri dari, jumlah lantai bangunan gedung, tuas lantai dasar bangunan gedung, dan total luas lantai bangunan gedung. penetapan status bgk sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan instansi atau lembaga dan atau pemilik noninstansi atau lembaga yang berbadan hukum: atau hasil identifikasi unit layanan bgk, yang memenuhi kriteria bgk sebagaimana dimaksud dalamangunan gedung yang indikasi memenuhi kriteria bgk daerahnya masing masing. penetapan status bgk yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dalam bentuk keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam harus dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. jdih.pu.go.id kriteria tingkat kerahasiaan tinggi sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh kementerian lembaga. untuk bgk yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan atas ketentuan informasi data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan kementerian lembaga. paragraf tata laksana penetapan status bgk berdasarkan pengusulan tata laksana penetapan status bgk berdasarkan pengusulan dilakukan melalui tahap: identifikasi, pengusulan, dan cc.kementerian lembaga dan instansi terkaitjdih.pu.go.idtahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila proses identifikasi menghasilkan kesimpulan bahwa bangunan gedung memenuhi kriteria bgk.etapan status bgk yang dilampirkan dengan laporan identifikasilaporan identifikasi, cc. pertimbangan teknis pemenuhan kriteria bgk, dan penetapjdih.pu.go.iddalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada menghasilkan kesimpulan bahwa bangunan gedung tidak memenuhi kriteria bgk, unit layanan bgk menyampaikan kesimpulan yang dilampirkan dengan berita acara tersebut kepada pemohon melalui simbjdih.pu.go.id paragraf tata laksana penetapjdih.pu.go.id tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemeriksaan laporan identifikasi, pertimbangan teknis pemenuhan kriteria bgk, dan penetapan status bgkilik dan atau pengelola bgkpemenuhan kriteria bgkjdih.pu.go.id bagian kedua pencabutan status bgk paragraf umum pencabutan status bgk dilakukan apabila bgk tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan pencabutan status bgkgk yang dicabut status bgk nya dengan dilengkapi informasi data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pencabutan status bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap bgk yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada melalui: pengusulan oleh instansi atau lembaga dan atau pemilik noninstansi berbadan hukum, atau identifikasi unit layanan bgk.gk yang indikasi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada paragraf tata laksana pencabutan status bgk berdasarkan pengusulan tata laksana pencabutan status bgk berdasarkan pengusulan dilakukan melalui tahap: pengusulan, dan penetapan. jdih.pu.go.id tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila bgk indikasi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalamcabutan bgkdokumen teknis bgk, pertimbangan teknis, dan pencabutdokumen teknis bgkjdih.pu.go.idparagraf tata laksana pencabutondisi sebagaimana dimaksud dalam terhadap suatu bgk: jdih.pu.go.id proses perubahan pbg bgk, proses perpanjangan slf bgk, cc. inspeksi pada masa konstruksi, masa pemanfaatan, atau masa pembongkaran, dan atau laporan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan atau masyarakat. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan identifikasi pencabutan status bgk. laporan identifikasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kajian bgk tidak memenuhi kriteria bgk, dan kesimpulan. tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: verifikasi hasil identifikasi, pertimbangan teknis pencabutan status bgk, dan cc. pencabutan status bgk. verifikasi hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk didampingi tpa pusat melalui pembahasan dengan pemilik dan atau pengelola bgk. dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan kunjungan lapangan apabila dibutuhkan. hasil verifikasi dan atau kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. pertimbangan teknis pencabutan statusstatusjdih.pu.go.idbab standar teknis bgk bagian kesatu umum bgk harus memenuhi ketentuan: standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung, standar perencanaan dan perancangan teknis khusus, dan cc. standar keamanan fungsi khusus terkaitngacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga standar perencanaan dan perancangan teknis khusus standar perencanaan dan perancangan teknis khususjdih.pu.go.id standarencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, atau rencana tata bangunan dan lingkunganatau spesifikasi teknis bgkperencanaan dan perancangan teknis khusus. dalam hal bgk yang merupakan bgn, analisis biaya standar perencanaan dan perancangan teknis khususgian keempat standar keamanan fungsi khusus standar keamanan fungsi khusus terkait bangunan gedungstandar sebagaimana dimaksud pada meliputi standar keamanan pada tahapan penyelenggaraan bgk yaitu: perencanaan dan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian, dan atau pembongkaran. jdih.pu.go.id standarkeamanan fungsi khusus terkait bangunan gedung. dalam hal bgk yang merupakan bgn, analisis biaya standar keamanan fungsi khusus terkait bangunan gedungb tata laksana pelayanan penyelenggaraan bgk bagian kesatu umum tata laksana pelayanan penyelenggaraan bgk meliputi: pelayanan pbg bgk, inspeksi masa konstruksi bgk,jdih.pu.go.id pelayanan penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit layanan bgk melalui simba. dalam hal bangunan gedung perwakilan negara republik indonesia luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diwajibkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang berlaku pada otoritas setempat negara bersangkutan, penyelenggaraan bgk dilaksanakan mengikuti ketentuan yang berlaku pada otoritas setempat negara bersangkutan. dokumen perizinan yang diterbitkan oleh otoritas setempat sebagaimana dimaksud pada disetarakan dengan pbg, slf, dan atau sbg melalui proses pendaftaran dalam simba dan pemeriksaan oleh unit layanan bgk. bagian kedua tata laksana pelayanan pbg bgk paragraf pelayanan pbg bgk pelayanan pbg bgk meliputi tahapan: pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dokumen rencana teknis, penerbitan surat pemenuhan standar teknis, dan penerbitan pbg. pelayanan pbg bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit layanan bgk melalui simba. pelayanan pbg bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (empatgk yang dimohonkan. pemeriksaan dokumen rencanateknis, dan pemohon pbg atau yang dikatakanencana teknisencana teknis oleh penyedia jasa perencana teknis bgk, penyampaian tanggapan dan evaluasi pemenuhan standar teknis bgk oleh anggota tpa pusat,dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan pbg dinyatakan lengkap. dalam hal unit layanan bgk menilai diperlukan tambahan tpa pusat dengan keahlian fungsi khusus, batasan waktu sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang hingga paling lama (empat puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan pbg dinyatakan lengkap. jdih.pu.go.id dalam hal pemohon melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud pada atau tpa pusat membuat rekomendasi bahwa dokumen rencana teknis belum memenuhi standar teknis dan proses permohonan pbg harus dimulai kembali dari awal. dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada hurufmelalui simba dalam waktu paling lama (empatparagraf pelayanan pbg bgk secara bertahap pelayanan pbg bgk secara bertahap dilaksanakan melalui (tiga) tahap, meliputi: jdih.pu.go.id tahap kesatu, tahap kedua, dan cc. tahap ketiga. tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dokumen rencana teknis tahap kesatu, penerbitan surat pemenuhan standar teknis, dan penerbitan persetujuan pekerjaan persiapan. tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga puluh) hari kerja. dalam hal persetujuan pekerjaan persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf telah diterbitkan, pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan persiapan dapat dilaksanakan. tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemeriksaan kelengkapan dokumen tahap kedua, pemeriksaan dokumen rencana teknis tahap kedua, penerbitan surat pemenuhan standar teknis, dan penerbitan persetujuan pekerjaan pondasi. tahap kedua sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (dua puluh) hari kerja. dalam hal persetujuan pekerjaan pondasi sebagaimana dimaksud pada huruf telah diterbitkan, pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan struktur bawah dapat dilaksanakan. tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemeriksaan kelengkapan dokumen tahap ketiga, pemeriksaan dokumen rencana teknis tahap ketiga, penerbitan surat pemenuhan standar teknis, dan penerbitan pbg. tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (dua puluh tujuh) hari kerja. jdih.pu.go.id dalam hal pbg sebagaimana dimaksud pada huruf telah diterbitkan, pelaksanaan konstruksi untuk sisa pekerjaan dapat dilaksanakan.tahap kesatupersiapan. pemeriksaan dokumen rencana teknis tahap kesatusatupersiapan. pemeriksaan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui rapat konsultasi. jdih.pu.go.id ketentuan rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans terhadapdua) hari kerja sejak dokumen permohonan pbgtahap persiapan belum memenuhi standar teknis dan proses tahap kesatu harus diulang kembali mengunggah kelengkapan dokumen tahap kesatuahap persiapanjdih.pu.go.id penerbitan persetujuan pekerjaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh direktur jenderal melalui simba. penerbitan pbg sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (empat) hari kerja setelah surat pemenuhan standar teknis diterbitkan. persetujuan pekerjaan persiapandua sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk terhadap data teknis struktur bawahduastruktur bawah bangunan gedung. pemeriksaan dokumen rencana teknis tahap kedudustruktur bawahjdih.pu.go.idempat belas) hari kerja sejak dokumen tahap kedustruktur bawah belum memenuhi standar teknis dan proses tahap kedua harus diulang kembali mengunggah kelengkapan dokumen tahap kedustruktur bawah telah memenuhi standar teknis, tpa pusat membuat rekomendasi bahwa dokumen rencana teknis struktur bawahkerjaan pondasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh direktur jenderal melalui simba. jdih.pu.go.id penerbitan persetujuan pekerjaan pondasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu (dua) hari kerja sejak surat pemenuhan standar teknis diterbitkan. persetujuan pekerjaan pondasitiga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung. pemeriksaan kelengkapan dokumen tahap ketigatiga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung. pemeriksaan dokumen rencana teknis tahap ketigtigjdih.pu.go.idsatu) hari kerja sejak dokumen tahap ketigbangunan gedung belum memenuhi standar teknis dan proses tahap ketiga harus diulang kembali mengunggah kelengkapan dokumen tahap ketigbangunan gedung telah memenuhi standar teknis, tpa pusat membuat rekomendasi bahwa dokumen rencana teknis bangunan gedungjdih.pu.go.id penerbitan pbg sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui simba dalam waktu (duatiga tata laksana inspeksi masa konstruksi bgk paragraf umum pelaksanaan konstruksi bgkinspeksi masa konstruksi bgk meliputi tahapan: pemeriksaan kesesuaian, penyusunan berita acara hasil inspeksi, permintaan justifikasi teknis atas ketidaksesuaian akibat kondisi lapangan, peringatan tertulis atas ketidaksesuaian, penyampaian berita acara hasil inspeksi, pemantauan pengetesan dan pengujian, penyusunan berita acara hasil pemantauan pengetesan dan pengujian, dan penerbitan slf dan sbg bgk baru. inspeksi masa konstruksi bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan mengikuti jadwal pelaksanaan konstruksi yang diinformasikan oleh pemilik bgk melalui simba. jdih.pu.go.idkonstruksikonstruksi dari pemilik bgk melalui simba. pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pengamatan kondisi lapangan dan laporan pengawasan konstruksi terhadap pbg dan atau ketentuan smkn. pemeriksaan kesesuaian, dan pengetesan dan pengujiakonstruksi.dan penilik bgk. berita acara sebagaimana dimaksud pada diunggah dalam simba oleh penilik bgk. jdih.pu.go.id paragraf permintaan justifikasi teknis atas ketidaksesuaian akibat kondisi lapangan permintaan justifikasi teknis atas ketidaksesuaian akibat kondisi lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh penilik bgk kepada pemilik bgk. pemberian justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemilik bgk kepada penilik bgk yang dimuat dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pemilik bgk diberikan waktu paling lambat (enam) bulan sejak justifikasi teknis diberikan untuk melengkapi dokumen teknis yang dibutuhkan. penilik bgk memberikan surat rekomendasi pencabutan pbg bgk kepada unit layanan bgk melalui simba apabila: pemilik bgk tidak melengkapi dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada atau pemilik bgk tidak melakukan penyesuaian atas ketidaksesuaian yang terjadilaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan smkn, ketentuan tata bangunan tidak terpenuhi, dan atau ketentuan keandalan bangunan gedung tidak terpenuhi. dalam hal pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan smkn sebagaimana dimaksud pada jdih.pu.go.idsmkn, dan penghentian pelaksanaan konstruksi apabila pemilik tidak melakukan penyesuaian. dalam hal ketentuan tata bangunantata bangundalam hal ketentuan keandalan bangunan gedungkepalparagraf pemantauan pengetesan dan pengujian pemantauan pengetesan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh penilik bgk terhadap proses pengetesan dan pengujian yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi dan institusi terkait yang berwenangpengetesan dan pengujian dari pemilik bgk melalui simba. pengetesan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap semua instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan bangunan gedung serta peralatan khusus lainnya untuk memastikan telah terpasang dan berfungsi seluruhnya sesuai rencana teknis. proses pengetesan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersama dengan mengisi daftar simak yang dibuat oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi. paragraf penyusunan berita acara hasil pengetesan dan pengujian penyusunan berita acara hasil pengetesan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat oleh penilik bgk sebagai laporan hasil pengetesan dan pengujian. jdih.pu.go.id dalam hal hasil pengetesan dan pengujian sebagai sebagaimana dimaksud pada menemukan adanya instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan bangunan gedung serta peralatan khusus lainnya ada yang belum terpasang dan atau belum berfungsi, penilik bgk dan penyedia jasa pengawasan konstruksi memberikan instruksi untuk melakukan pemasangan dan atau perbaikan kepada penyedia jasa pelaksana konstruksi. temuan dan instruksi sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud padapenilik bgk, dan atau institusi terkait yang berwenang yang hadir dalam proses pengetesan dan pengujian. berita acara sebagaimana dimaksud pada diunggah dalam simba oleh penilik bgk. paragraf penerbitan slf dan sbg bgk baru penerbitan slf dan sslf dan sbg sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui simba setelah pemilik bgk mengunggah: gambar terbangun final, surat pernyataan kelaikan fungsi bgk yang dibuat oleh penyedia jasa pengawas atau manajemen konstruksi, dan surat pernyataan pemilik bgk kepada kementerian. jdih.pu.go.id proses penerbitan slf dan sbg sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersamaan dalam waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak surat pernyataan kelaikan fungsi bgk diunggah dalam simba. slf dan sbg bgk baru sebagaimana dimaksud pada diterbitkan tanpa dipungut biaya. slf dan sempat tata laksana pelayanan penerbitan pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada paragraf umum pascapenetapan status bgk, pemilik atau pengelola bgk yang sudah ada dan telah memiliki izin mendirikan bangunan gedung harus melakukan perubahan pbg. perubahan pbg sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menyesuaikan: fungsi bangunan gedung yang tercantum dalam izin mendirikan bangunan gedung menjadi fungsi khusus, dan atau pemenuhan standar teknis bgk sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan standar teknis bgk sebagaimana dimaksud pada huruf diketahui melalui pemeriksaan kelaikan fungsi bgk. dalam hal bgk yang sudah ada belum dapat memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf pemilik atau pengelola bgk tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap. jdih.pu.go.id pelayanan pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah adabg, slf, dan atau sbg bgk. pelayanan pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit layanan bgk melalui simba. pelayanan pbg, slf,tiga puluh) hari kerja., slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah adaokumen penetapan bgk, data umum: data teknis arsitektur, data teknis struktur,jdih.pu.go.idsebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: identitas pemilik bgk, kondisi bgk, cc. kesesuaian antara krk dengan bgk terbangun, kesesuaian antara dokumen pbg, rencana teknis, atau gambar terbangun (as built drawing)dua) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. jdih.pu.go.idsursursurat jdih.pu.go.idbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada penerbitan pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah adaapabila bgk terbangun: belum memiliki pbg: atau tidak sesuai dengan pbg yang dimiliki. penerbitan pbg sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui simba dalam waktu paling lama (empat) hari kerja setelah surat pemenuhan standar teknis diterbitkan, secara bersamaan dengan slf dan atau sbg. dalam hal hanya dilakukan penerbitan slf dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada, dilakukan tanpa dipungut biaya. proses penerbitan slfempat) hari kerja sejak pemenuhan standar teknis diterbitkan. pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada yang telah diterbitkan, dihembuskan kepada pemerintah kabupaten kota mana lokasi bgk berada. jdih.pu.go.id bagian kelima tata laksana inspeksi masa pemanfaatan bgk paragraf umum pelaksanaan inspeksi masa pemanfaatan bgk meliputi tahapan: penugasan penilik bgk, pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung, cc. penyusunan berita acara hasil inspeksi, dan penyampaian berita acara hasil inspeksi. inspeksi masa pemanfaatan bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil pengawasan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh unit layanan bgk sebagai bagian dari pembinaan untuk memastikan pemanfaatan bgk dilengkapi dan sesuai dengan pbg dan slf. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat: pengajuan perpanjangan slf bgk, adanya laporan dari masyarakat, cc. adanya indikasi bgk berubah fungsi, dan atau adanya indikasi pemanfaatan bgk membahayakan lingkungan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain dengan cara: pemantauan penyelenggaraan bgk pada masa pemanfaatan melalui simba, pemberitahuan melalui simba kepada pemilik dan atau pengelola bgk apabila ditemukan ketidaksesuaian pemanfaatan bgk, jdih.pu.go.id pemeriksaan kondisi lapangan, atau identifikasi bgk berubah fungsi dan atau bgk membahayakan lingkungan. paragraf penugasan penilik bgk penugasan penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk untuk melaksanakan inspeksi sebagai tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk surat tugas yang disampaikan kepada penilik bgk yang bersangkutan melalui simba. unit layanan bgk menyampaikan surat pemberitahuan jadwal inspeksi sebagaimana dimaksud pada kepada pemilik dan atau pengelola bgk. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan kebutuhan dokumen yang perlu disiapkan oleh pemilik dan atau pengelola bgk untuk mendukung proses inspeksi. dalam hal dokumen teknis bgk yang akan dilakukan inspeksi telah diperoleh, unit layanan bgk menyampaikan dokumen teknis kepada penilik bgk melalui simba. unit layanan bgk memberikan fasilitasi pelaksanaan proses inspeksi yang dilakukan oleh penilik bgk. paragraf pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan bgk pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh penilik bgk terhadap pemanfaatan bgk sesuai jadwal yang telah ditentukan. jdih.pu.go.id pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan bgk yang: tidak memiliki pbg, tidak sesuai dengan pbg, tidak memiliki slf, dan atau tidak sesuai dengan slf, untuk mengetahui pemanfaatan bgk yang tidak memiliki pbg sebagaimana dimaksud pada huruf atau tidak sesuai dengan pbg sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pemeriksaan: dokumen pbg bgk, dokumen rencana teknis bgk: dan kondisi bgk terbangun. untuk mengetahui pemanfaatan bgk yang tidak memiliki slf sebagaimana dimaksud pada huruf atau tidak sesuai dengan slf sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pemeriksaan: dokumen gambar terbangun, dokumen slf, dan kondisi bgk terbangulakukan oleh penilik bgk sebagai laporan hasil inspeksi yang telah dilakukan. berita acara sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh penilik bgk, pemilik, dan atau pengelola bgkdengan mengunggah dalam simba. jdih.pu.go.id dalam hal pemanfaatan bgk yang tidak memiliki pbg sebagaimana dimaksud dalam huruf atau tidak sesuai dengan pbgpbg, penghentian tetap pemanfaatan bgk, pencabutan pbg, dan atau perintah pembongkaran bgkpbg, penyesuaian bangunan gedung terhadap pbg dimiliki:pbgpencabutan pbg sebagaimana dimaksud pada huruf dan perintah pembongkaran bgkmbongkaran bangunan gedung. dalam hal pemilik dan atau pengelola bgk tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pembongkaran bgkdan atau pengelola bgk. dalam hal pemanfaatan bgk yang tidak memiliki slf sebagaimana dimaksud dalam huruf atau tidak sesuai dengan slfslf, penghentian tetap pemanfaatan bgk, dan atau pencabutan slfslf, penyesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap slf yang dimiliki,slfdan pencabutan slf sebagaimana dimaksud pada huruf bgk dapat dimanfaatkan kembali apabila pemilik dan atau pengelola bgk telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf bagian keenam tata laksana pelayanan perpanjangan slf dan ketatausahaan sbg bgk paragraf umum pelayanan perpanjangan slf bgkerpanjangan slf bgk. pelayanan perpanjangan slf bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit layanan bgk melalui simba. pelayanan perpanjangan slf bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja. jdih.pu.go.idpanjangan slfdimaksud pada huruf meliputi: identitas pemilik bgk, kondisi bgk, jdih.pu.go.id cc. kesesuaian antara krk dengan bgk terbangun, kesesuaian antara dokumen pbg atau rencana teknis atau gambar terbanguntiga) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.ketidaksesuaian dan atau jdih.pu.go.id ketidakbenardilaporkan kepada direktur jenderal sebagai dasar penerbitan perpanjangan slferpanjangan slf bgk penerbitan perpanjangan slfroses penerbitan perpanjangan slf bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui simba dalam jdih.pu.go.id waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak pemenuhan standar teknis diterbitkan. proses penerbitan perpanjangan slf bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan tanpa dipungut biaya. slf bgk yang telah diperpanjang, dihembuskan kepada pemerintah kabupaten kota mana lokasi bgk berada. paragraf ketatausahaan sbg bgklayanan ketatausahaan sbg bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit layanan bgk melalui simba tanpa dikenakan biaya. pelaksanaan ketatausahaan sbg bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan mengikuti ketentuan ketatausahaan sbg sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketujuh tata laksana pelayanan pembongkaran bgk paragraf umum pembongkaran bgk dilakukan melalui proses: jdih.pu.go.id persetujuan pembongkaran, atau penetapan pembongkaran. persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila pembongkaran bgk merupakan inisiatif pemilik bgk. penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila: bgk tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi, pemanfaatan bgkpada masa konstruksi atau pada masa pemanfaatan bgk. standar dan metode pembongkaran bgk mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pembongkaran bangunan gedung. paragraf tata laksana pelayanan persetujuan pembongkaran bgk pelayanan persetujuan pembongkaran bgk meliputi tahapan: pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan rtb, penerbitan surat pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan pembongkaran, dan sosialisasi kepada masyarakat. pelayanan persetujuan pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit layanan bgk melalui simba. pelayanan persetujuan pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (duasetujuan pembongkaranrtb, data penyedia jasa dan tenaga ahli pembongkaran bgk, cc. rencana pengamanan lingkungan, rencana pengelolaan limbah hasil pembongkaran bangunan gedung, dan surat pernyataan penonaktifan seluruh utilitas umum (kecuali utilitas yang benar dibutuhkan)rtbmastikan pemenuhan standar teknis bgk atas dokumen rtb bgk yang dimohonkan. pemeriksaan dokumenpembongkaran, dan pemilik bgktbtb oleh penyedia jasa perencanaan pembongkaran bgk, penyampaian tanggapan dan evaluasi pemenuhan standar teknis pembongkaran bgk oleh anggota tpa pusat:satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonantb belum memenuhi standar teknis dan proses permohonan harus dimulai kembali dari awal. jdih.pu.go.id dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf menyatakan bahwa dokumen rtb telah memenuhi standar teknis, tpa pusat membuat rekomendasi bahwa dokumen rtbsebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada direktur jenderal untuk sebagai dasar persetujuan pembongkarmbongkaranrsetujubatas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada sesuai rencana pembongkaran oleh pemilik atau pengelola bgk atau paling lama (enam) bulan. penerbitan persetujuan pembongkaran dilakukan melalui simba dalam waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak surat pemenuhan standar teknis diterbitkan. jdih.pu.go.id sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk terhadap rencana pembongkaran bgk. sosialisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain melalui: penyampaian pemberitahuan tertulis, pertemuan dengan masyarakat terdampak secara langsung, publikasi melalui media massa, dan atau pemasangan papan pengumuman lokasi bgk yang akan dibongkar. sosialisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersama sama dengan kementerian lembaga terkait dan atau pemerintah daerah provinsi. dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam unit layanan bgk memberikan pemberitahuan pembatalan persetujuan pembongkaran kepada pemilik atau pengelola bgk. dalam hal pembongkaran dilaksanakan tidak sesuai dengan rtb, unit layanan bgk melakukan: peringatan tertulis, penghentian sementara pembongkaran, dan atau cc. penghentian tetap pembongkaran dan pembatalan persetujuan pembongkaranukan penyesuaian pelaksanaan pembongkaran terhadap rtb yang telah disahkan. jdih.pu.go.idbongkarannyesuaian pelaksanaan pembongkaran terhadap rtb yang telah disahkan. dalam hal pemilik dan atau pengelola bgk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada penghentian tetap pembongkaran dan pembatalan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal persetujuan pembongkaran telah dibatalkan, pemilik bgk harus mengulang proses permohonan apabila akan melakukan pembongkaran bgk. paragraf tata laksana penetapan pembongkaran bgk penetapan pembongkaran bgk meliputi tahapan: identifikasi, penyampaian hasil identifikasi, pemeriksaan hasil pengkajian teknis, penerbitan surat penetapan pembongkaran, pemeriksaan rtb, dan sosialisasi kepada masyarakat. jdih.pu.go.id identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap bgk yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam identifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: hasil inspeksi pada masa konstruksi bgk, dan atau hasil inspeksi pada masa pemanfaatan bgk. penyampaian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk kepada pemilik bgk melalui simba. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada berupa berita acara hasil inspeksi yang memuat temuan hasil inspeksi dan dilengkapi justifikasi teknis kebutuhan pembongkaran bgk. penyampaian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada harus ditindaklanjuti pemilik atau pengelola bgk untuk melakukan pengkajian teknis. pemeriksaan hasil pengkajianlakukan verifikasi kesesuaian proses pengkajian teknis dan atau kebenaran hasil pengkajian teknis. proses pemeriksaanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (dua puluh jdih.pu.go.id dua) hari kerja sejak dokumen pengkajian teknis diunggah dalam simba. dalam hal pemeriksaanpengkajian teknis. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada menghasilkan kesimpulan dokumen pengkajian teknis sudah sesuai dan benar, tpa pusat membuat rekomendasi bahwa dokumen pengkajian teknis sudah sesuai dan benar. penerbitan surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila: pemilik atau pengelola bgk tidak melakukan pengkajian teknis, atau hasil pengkajian teknis atau hasil pemeriksaan pengkajian teknis yang dilakukan oleh tpa pusat menyatakan bahwa bgk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penerbitan surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktur jenderal melalui simba.proses surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (tiga) hari sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan. ketentuan pemeriksaan rtb sebagaimana dimaksud dalam berlaku mutasi mutans terhadap pemeriksaan rtb sebagaimana dimaksud dalam huruf jdih.pu.go.id ketentuan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam berlaku mutasi mutans terhadap sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bgk dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pembongkaranbgkbiaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada tidak dibayarkan oleh pemilik bgk, dilakukan penyegelan pada lokasi tapak bgk yang telah dibongkar. penyegelan sebagaimana dimaksud pada dicabut setelah pemilik bgk melakukan pembayaran biaya pembongkaran. bagian kedelapan tata laksana inspeksi masa pembongkaran bgk paragraf umum pelaksanaan inspeksi masa pembongkaran bgk meliputi tahapan: pemeriksaan kesesuaian, penyusunan berita acara hasil inspeksi, peringatan tertulis atas ketidaksesuaian, dan penyampaian berita acara hasil inspeksi. jdih.pu.go.id inspeksi masa pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan mengikuti jadwal pelaksanaan pembongkaran yang diinformasikan oleh pemilik bgk melalui simba.pembongkaranpembongkaran dari pemilik bgk melalui simba. pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara pelaksanaan pembongkaran dengan rtb. pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada tahap: persiapan tapak pembongkaran, pembongkaran komponen konstruktor bangunan, pembongkaran komponen struktur bangunan, dan pembersihan tapakpembongkaran. berita acara sebagaimana dimaksud pada ditandatangani penyedia jasa pembongkaran, dan penilik bgk. jdih.pu.go.id berita acara sebagaimana dimaksud pada diunggah dalam simba oleh penilik bgkdalam hal pembongkaran dilakukan tidak sesuai dengan rtblakukan penyesuaian terhadap dokumen rtb. dalam hal pembongkaran dilakukan tidak mengikuti ketentuan prinsip keselamatan dan kesehatan kerjangikuti ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjabagian kesembilan tata laksana pendelegasian kewenangan sebagian penyelenggaraan bgk paragraf umum pendelegasian kewenangan sebagian penyelenggaraan bgk meliputi tahapan: perencanaan dan penganggaran pendelegasian, penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian, koordinasi pelaksanaan pendelegasian, pelaksanaan pendelegasian, pembinaan pelaksanaan pendelegasian, pengawasan pelaksanaan pendelegasian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan pendelegasian. paragraf perencanaan dan penganggaran pendelegasian perencanaan dan penganggaran pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya. perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penentuan pola pendelegasian kewenangan untuk: sebagian jenis bgk, atau sebagian proses penyelenggaraan bgk. jdih.pu.go.id pola pendelegasian kewenangan untuk sebagian jenis bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas pertimbangan besarnya jumlahjenis bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit layanan bgk melalui melakukan identifikasi pembagian kewenangan yaitu: bgk yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan atau bgk lembaga negara yang berada wilayah jabodetabek dilaksanakan oleh kementerian, dan bgk yang tidak memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan atau bgk lembaga negara dan bukan lembaga negara luar wilayah jabodetabek dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. pola pendelegasian kewenangan untuk sebagian proses penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan atas pertimbangan sebaran lokasiproses penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit layanan bgk melalui identifikasi pembagian kewenangan yaitu: penetapan dan pencabutan status, penerbitan pbg, slf, sbg, persetujuan dan penetapan pembongkaran dilakukan oleh kementerian, dan verifikasi lapangan dalam proses penetapan dan pencabutan status, inspeksi pada masa konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembongkaran dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada dan unit layanan bgk melakukan perhitungan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pendelegasian sebagian penyelenggaraan bgk. jdih.pu.go.id penganggaran sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh unit layanan bgk melalui mekanisme pemrograman dan penganggaran lingkungan kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh menteri sebagai dasar pendelegasian tugas sebagian penyelenggaraan bgk. provinsi dan lingkup pendelegasian sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam proses penetapan sebagaimana dimaksud pada didahului dengan koordinasi antara unit layanan bgk dengan dinas teknis provinsi untuk melakukan pembahasan dan penyelamatan mengenai kesiapan, kesediaan, dan komitmen terkait lingkup pendelegasian. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. unit layanan bgk menyampaikan pertimbangan teknis pendelegasian tugas sebagian penyelenggaraan bgk kepada direktur jenderal dengan dilampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian sebagaimana dimaksud pada oleh menteri berdasarkan rekomendasi direktur jenderal. penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. jdih.pu.go.id keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh unit layanan bgk kepada gubernur dengan tembusparagraf koordinasi pelaksanaan pendelegasian koordinasi pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit layanan bgk dengan dinas teknis provinsi sebelum tugas sebagian penyelenggaraan bgk dilaksanakan. rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk membahas persiapan dan kesiapan serta teknis rencana pelaksanaan tugas sebagian penyelenggaraan bgk yang didelegasikan. hasil rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara sebagai acuan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendelegasian tugas sebagian penyelenggaraan bgk dilaksanakan. pelaksanaan pendelegasian tugas sebagian penyelenggaraan bgk dilakukan oleh dinas teknis provinsi. paragraf pelaksanaan pendelegasian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bgk untuk sebagian jenis bgk, dinas teknis provinsi melakukan: pelayanan pbg bgk, inspeksi masa konstruksi bgk, jdih.pu.go.idpenyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk sebagian jenis bgk yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam hurufmelalui simba. dalam proses penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada dinas teknis provinsi dibantu oleh tpa pusat dan penilik bgk sesuai basis data yang terdapat dalam simba. dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bgk untuk sebagian proses penyelenggaraan bgk, dinas teknis provinsi melakukan: verifikasi lapangan dalam proses penetapan dan pencabutan status bgk, inspeksi masa konstruksi bgk, cc. inspeksi masa pemanfaatan bgk, sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembongkaran, dan inspeksi masa pembongkaran bgk.berdasarkan koordinasi dari unit layanan bgk melalui simba. jdih.pu.go.id dalam proses penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada dinas teknis provinsi menugaskan penilik bgk yang berasal dari aparatur teknis dinas teknis provinsi sesuai basis data yang terdapat dalam simba. ketentuan tata laksana pelayanan penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku mutasi mutans terhadap ketentuan pelaksanaan tugas sebagian penyelenggaraan bgk yang dilakukan oleh dinas teknis sebagaimana dimaksud dalam dan paragraf pembinaan pelaksanaan pendelegasian pembinapelaksanaan tugas sebagian penyelenggaraan bgk yang dilaksanakan oleh dinas teknis provinsi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada merupakan pembinaan secara teknis. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui komunikasi, informasi, konsultasi, dan atau pembahasan secara langsung maupun secara virtual. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara: berkala sesuai jadwal yang disepakati bersama antara dinas teknis provinsi dengan unit layanan bgk, dan atau sesuai kebutuhan atas permintaan dinas teknis provinsi atau unit layanan bgk. jdih.pu.go.id paragraf pengawasan pelaksanaan pendelegasian pengawastugas sebagian penyelenggaraan bgk yang dilaksanakan oleh dinas teknis provinsi. pengawasan sebagaimana dimaksud pada merupakan pengawasan secara teknis. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan acuan berita acara hasil rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas melalui simba, komunikasi, informasi, konsultasi, dan atau pembahasan secara langsung maupun secara virtual. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit layanan bgk apabila pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan berita acara hasil rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan kepada dinas teknis provinsi dan ditindaklanjuti dengan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan pendelegasian pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh gubernur kepada menteri. jdih.pu.go.id pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan laporan penggunaan biaya pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas melalui simba sesuai ketentuan peraturan menteri ini. bab kelembagaan penyelenggaraan bgk bagian kesatu menteri menteri memiliki kewenangan dan tugas penyelenggaraan bgk. penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada meliputi: penetapan dan pencabutan status bgk, penerbitan pbg bgk, inspeksi masa konstruksi bgk, cc. penerbitan slf dan sbg bgk, inspeksi masa pemanfaatan bgk, perpanjangan slf bgk, ketatausahaan sbg bgk, penerbitan rtb bgk, dan inspeksi masa pembongkaran bgk. dalam melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud pada menteri dibantu oleh direktur jenderal. dalam penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada gubernur. jdih.pu.go.id bagian kedua unit layanan bgk paragraf tugas pelayanan penyelenggaraan bgk dilaksanakan oleh unit layanan bgk. unit layanan bgk sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh menteri. pelayanan penyelenggaraan bgk sebagaimana pada memiliki tugas meliputi: pengelolaan simba sebagai instrumen penyelenggaraan bangunan gedung secara nasional, pengelolaan tpa pusat untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pemeriksaan dokumen rencana teknis bgk dan penyelesaian permasalahan terkait bgk, cc. pengelolaan penilik bgk dalam melakukan inspeksi masa konstruksi dan masa pemanfaatan bgk, pelayanan penetapan bgk sesuai hasil pengusulan atau hasil identifikasi, pelayanan penerbitan pbg bgk, pelaksanaan inspeksi pada masa konstruksi bgk, pelayanan penerbitan slf dan sbg bgk, pelaksanaan inspeksi pada masa pemanfaatan bgk, pelayanan perpanjangan slf, pelayanan ketatausahaan sbg, pelayanan penerbitan rtb bgk, dan perencanaan, penganggaran, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pendelegasian penyelenggaraan bgk. jdih.pu.go.id paragraf keamanan dan kerahasiaan data dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam penyelenggaraan bgk melalui simba, unit layanan bgk melakukan: pembatasan akses terhadap data umum dan data teknis bgk, dan pengujian keamanan secara berkala (periodik) berupa tes penetrasi terhadap sistem keamanan simba. dalam melakukan pengujian keamanan secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf unit pengelola teknis dapat bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika dan badan sandi negara. paragraf sumpah dan pakta integritas dalam penyelenggaraan bgk yang memiliki aspek kerahasiaan dan atau keamanan tinggi, semua aparatur non asn dari unsur pegawai honorer dan profesional yang bertugas dalam unit layanan bgk harus: mengucapkan sumpah, dan membuat pakta integritas. sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf diucapkan oleh semua aparatur baik ppp dan atau non asn pada awal penugasan sebagai janji yang dikuatkan atas nama tuhan. pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat oleh semua aparatur baik ppp dan atau non asn pada awal penugasan sebagai janji atas materai yang memiliki konsekuensi hukum. jdih.pu.go.id bagian ketiga tpa pusat paragraf tugas tpa pusat ditetapkan oleh menteri melalui basis data dalam simba. tpa pusat mempunyai tugas: memeriksa dokumen rencana teknis bgkgk, dan memeriksa dokumen rtb terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bgk dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran. tpa pusadalam hal anggota tpa pusatpusatunit layanan bgk dengan disertai barang bukti. hasil kerja tpa pusat dituangkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. paragraf unsur dan kompetensi tpa pusat terdiri dari unsur: perguruan tinggi pakar, jdih.pu.go.id profesi ahli, dan tenaga ahli fungsi khusus. anggota tpa pusat memiliki kompetensi yang meliputi bidang: keahlian khusus terkait jenis bgk, arsitektur bangunan gedung dan perkotaan,untuk memenuhi kompetensi keahlian khusus terkait bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dan keahlian lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf anggota tpa pusat melibatkan: direktorat jenderal, dan atau kementerian lembaga terkait bgk. paragraf pembentukan pembentukan tpa pusat dilakukan oleh unit layanan bgk melalui tahapan: penentuan kriteria anggota tpa pusat, penentuan perkiraan jumlah anggota tpa pusat, permintaan calon anggota tpa pusat, pengajuan calon anggota tpa pusat, penyampaian rekomendasi calon anggota tpa pusat, pengusulan calon anggota tpa pusat, dan penetapan anggota tpa pusat. jdih.pu.go.id penentuan kriteria anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan pertimbangan jenis dan klasifikasi kompleksitas bgk yang akan dilayani. penentuan perkiraan jumlah anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan perkiraan beban tugas untuk efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas tpa pusat. permintaan calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk sesuai kebutuhan kepada perguruan tinggi, asosiasi profesi khusus, unit kerja lingkungan direktorat jenderal, kementerian lembaga terkait bgk, dan atau tenaga ahli fungsi khusus. pengajuan calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk dengan memuat daftar calon anggota tpa pusat yang telah memenuhi kriteria dan jumlah tpa pusat yang dibutuhkan. penyampaian rekomendasi calon anggota tpa pusatpengusulan calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh direktur jenderal kepada menteri. penetapan anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh menteri melalui basis data tpa pusat dalam simba. paragraf penugasan penugasan tpa pusat dilakukan oleh unit layanan bgk sesuai kebutuhan pemeriksaan pemenuhan standar teknis bgk. jdih.pu.go.id tata cara penugasan tpa sebagaimana yang dimaksud pada meliputi: identifikasi klasifikasi dan kekhususan bgk yang dimohonkan, penugasan anggota tpa pusat yang memiliki kualifikasi sesuai klasifikasi dan kekhususan bgk yang dimohonkan, dan cc. pemberian fasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis oleh tpaanggota tpa pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk meliputi: penetapan jadwal melalui simba, penyampaian undangan melalui simba, dan penyampaian dokumen rencana teknis kepada tpa pusat melalui simba.pemeriksaan pemenuhan standar teknis, yang meliputi: penyiapan tempat atau sarana virtual, penyiapan konsumsi kegiatan, penyiapan biaya kegiatan, pendokumentasian kegiatan, dan penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya. bagian keempat penilik bgk paragraf tugas penilik bgk ditetapkan oleh menteri melalui basis data dalam simba. jdih.pu.go.id penilik bgk memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan bgk secara administratif agar penyelenggaraan bgk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tugas penilik bgk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada masa: pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan cc. pembongkaran. penilik bghasil kerja penilik bgk dituangkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. paragraf unsur dan kompetensi penilik bgk terdiri dari unsur:ilik bgk memiliki kompetensi atau penguasaan mengenai ketentuan peraturan perundang undangan dalam bidang: bangunan gedung, keahlian khusus terkait jenis bgk, dan atau keahlian lainnya yang dibutuhkan. paragraf pembentukan penilik bgk harus memiliki status kepegawaian sebagai asn. jdih.pu.go.id dalam hal jumlah pegawai asn sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi, penilik bgk dapat berasal dari pegawai honorer. pembentukan penilik bgk dilakukan oleh unit layanan bgk melalui tahapan: penentuan kriteria penilik bgk, penentuan perkiraan jumlah penilik bgk, permintaan calon penilik bgk, pengajuan calon penilik bgk, rekomendasi calon penilik bgk, pengusulan calon penilik bgk, dan penetapan penilik bgk. penentuan kriteria penilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai jenis dan klasifikasi kompleksitas bgk. penentuan perkiraan jumlah penilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan perkiraan beban tugas inspeksi bgk pada masa konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. permintaan calon penilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk sesuai kebutuhan kepada unit kerja lingkungangajuan calon penilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk dengan memuat daftar calon penilik bgk yang telah memenuhi kriteria dan jumlah penilik bgk yang dibutuhkan. penyampaian rekomendasi calon penilik bgkjdih.pu.go.id pengusulan calon penilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh direktur jenderal kepada menteri untuk memperoleh penetapan. penetapan penilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh menteri melalui basis data dalam simba. paragraf penugasan penugasan penilik bgk dilakukan oleh unit layanan bgk sesuai kebutuhan inspeksi bgk pada masa konstruksi, pemanfaatan, atau pembongkaran. tata cara penugasan penilik bgk meliputi: identifikasi klasifikasi dan kekhususan bgk yang membutuhkan pemilikan, penugasan penilik bgk yang memiliki kualifikasi sesuai klasifikasi dan kekhususan bgk, dan cc. pemberian fasilitasi penyelenggaraan proses inspeksi oleh penilik bgkpenilik bgk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit layanan bgk meliputi: pembuatan surat tugas, penyampaian surat tugas melalui simba, penyampaian dokumen teknis kepada penilik bgk melalui simba, dan pembuatan dan penyampaian surat pemberitahuan jadwal inspeksi kepada pemilik dan atau pengelola bgk. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf mencantumkan: obyek bgk yang menjadi sasaran pemilikan, dan jangka waktu penugasan. jdih.pu.go.idinspeksi bgk, yang meliputi: penyiapan administrasi dan pembiayaan operasional penilik bgk, pendokumentasian hasil pelaksanaan inspeksi dari penilik bgk, dan atau penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya. bagian kelima gubernur gubernur memiliki peran dalam penyelenggaraan bgk berdasarkan pendelegasian dari menteri. menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagian penyelenggaraan bgk kepada gubernur dalam bentuk dekonsentrasi. pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk membantu proses penyelenggaraan bgk yang berada daerah agar dapat mengantisipasi jarak dan memenuhi batasan waktu yang telah ditentukukan untuk sebagian penyelenggaraan bgk yaitu untuk: sebagian jenis bgk, atau sebagian proses penyelenggaraan bgk. pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk penyelenggaraan bgk yang telah dapat direncanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya. jdih.pu.go.id bagian keenam dinas teknis provinsi dinas teknis provinsi melaksanakan tugas sebagian penyelenggaraan bgk yang didelegasikan kepada gubernur dari menteri sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pendelegasian kewenangan sebagian jenis bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas teknis provinsi memiliki tugas: pelayanan penerbitan pbg bgk yang didelegasikan, inspeksi pada masa konstruksi bgk yang didelegasikan, cc. pelayanan penerbitan slf dan atau sbg untuk jenis bgk yang didelegasikan, inspeksi pada masa pemanfaatan bgk yang didelegasikan, perpanjangan slf dan atau ketatausahaan sbg bgk yang didelegasikan, persetujuan pembongkaran bgk yang didelegasikan, penetapan pembongkaran bgk yang didelegasikan, dan inspeksi pada masa pembongkaran bgk yang didelegasikan, dalam hal pendelegasian kewenangan sebagian proses penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas teknis provinsi memiliki tugas: pengajuan aparatur teknisnya untuk ditetapkan sebagai penilik bgk oleh menteri atas permintaan dari unit layanan bgk, pengelolaan dalam proses penugasan penilik bgk dari dinas teknis provinsi, pengadministrasian pelaksanaan tugas penilik bgk dari dinas teknis provinsi: jdih.pu.go.id pelaksanaan korespondensi dengan pihak terkait terkait rekomendasi penilik bgk dari dinas teknis provinsi, dan pengawasan kinerja penilik bgk dari dinas teknis provinsi. bab vii pendanaan penyelenggaraan bgk bagian kesatu pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan bgk, kementerian mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. pendanaan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada daftar isian pelaksana anggaran dipa) unit layanan bgk. unit pengelola teknis membuat perencanaan, pemrograman, dan penganggaran kebutuhan pendanaan setiap tahunnya. penggunaan dana yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan untuk mendukung merasionalisasi dalam proses: pelayanan penetapan status bgk, pelayanan pencabutan status bgk, cc. pelayanan pbg bgk, pelaksanaan inspeksi masa konstruksi bgk, pelayanan penerbitan slf dan sbg bgk, pelaksanaan inspeksi masa pemanfaatan bgk, pelayanan perpanjangan slf bgk, pelayanan ketatausahaan sbg bgk, pelayanan pembongkaran bgk, pelaksanaan inspeksi masa pembongkaran bgk, pengelolaan simba, jdih.pu.go.id il. pembinaan penyelenggaraan bgk, dan pelaksanaan manajemen dan rumah tangga unit layanan bgk. dana sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam bentuk: biaya honorarium, biaya pengadaan dan atau sewa peralatan, biaya pengadaan dan atau sewa kendaraan operasional, biaya pengadaan alat tulis kantor, biaya pengadaan perangkat lunak dan siber, biaya penggandaan materi, laporan, dan dokumen, biaya rapat atau pembahasan, biaya perjalanan dinas lokal, luar kota, dan luar negeri, biaya pengiriman surat menyurat dan dokumen, j . biaya komunikasi, biaya asuransi atau pertanggungan, dan atau il. biaya pajak dan iuran lainnya. bagian kedua pendanaan dari pemilik atau pengelola bgk dalam penyelenggaraan bgk, pemilik dan atau pengelola bgk mengalokasikan pendanaan yang dibutuhkan untuk: pelaksanaan identifikasi untuk pengusulan penetapan status bgk, pelaksanaan identifikasi untuk pengusulan pencabutan status bgk,pemeliharaan dan perawatan bgk, pelestarian bgk, dan pembongkaran bgk. jdih.pu.go.id bab viii pembinaan penyelenggaraan bgk bagian kesatu umum pembinaan penyelenggaraan bgk merupakan tugas dan kewenangan menteri. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan standar teknis dan tertib penyelenggaraan bgk dalam rangka mewujudkan bgk yang fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan memiliki kepastian hukum. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pengaturan, pemberdayaan, dan cc. pengawasan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur jenderal. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan kepada: kementerian lembaga sebagai pembina fungsi khusus terkait bgk, pemerintah daerah provinsi, penyedia jasa konstruksi bgk, dan pemilik dan pengelola bgk. bagian kedua pembinaan kepada kementerian lembaga sebagai pembina fungsi khusus terkait bgk pembinaan kepada kementerian lembaga sebagai pembina fungsi khusus terkait bgk dilakukan untuk meningkatkan peran dan kapasitas dalam jdih.pu.go.id penyelenggaraan bgk sesuai tugas dan kewenangannya masing masing. peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada meliputi: identifikasi dan pengusulan bangunan gedung yang memenuhi kriteria bgk untuk mendapatkan penetapan menteri, pengusulan pencabutan status bgk untuk mendapatkan penetapan menteri, penetapan standar perencanaan dan perancangan teknis khusus serta standar keamanan fungsi khusus: penugasan perwakilan dalam tpa pusat, dan penugasan perwakilan dalam penilik bgk. pembinaan melalui pengaturada lingkup kewenangan kementerian lembaga sebagai pembina fungsi khusus terkait bgk. jdih.pu.go.idmantauan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan bgk, evaluasi terhadap substansi teknis pelaksanaan tugas dan kewenangankementerian lembaga sebagai pembina fungsi khusus terkait bgk dapat berkonsultasi kepada menteri. bagian ketiga pembinaan kepada pemerintah provinsi pembinaan kepada pemerintah provinsi dilakukan untuk meningkatkan peran dan kapasitas dalam melaksanakan delegasi kewenangan sebagian penyelenggaraan bgk yang diberikan oleh menteri. peran dan kapasitas dalam melaksanakan delegasi kewenangan sebagian penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada meliputi: verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dalam proses penetapan atau pencabutan status bgk, inspeksi pada masa konstruksi bgk, jdih.pu.go.id cc. verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dalam proses penerbitan pbg, slf, dan atau sbg bgk yang sudah ada (existing), inspeksi pada masa pemanfaatan bgk, verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dalam proses perpanjangan slf bgk, identifikasi bgk yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembongkaran bgk, pembongkaran bgk yang telah ditetapkan namun tidak dilakukan oleh pemilik dan atau pengelola bgk, dan atau inspeksi pada masaerintah provinsipemerintah provinsirovinsijdih.pu.go.id pembinaan melalui pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan kepada pemerintah provinsi dalam bentuk: pemantauan terhadap pelaksanaan tugas delegasi sebagian kewenangan penyelenggaraan bgk, evaluasi terhadap substansi teknis pelaksanaan tugas delegasi sebagian kewenanganerintah provinsi dapat berkonsultasi kepada direktur jenderal. bagian keempat pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi bgk pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi bgk dilakukan untuk meningkatkan peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan bgk sesuai tugas dan kompetensinya masing masing. penyedia jasa konstruksi bgk sebagaimana dimaksud pada merupakan badan usaha jasa konstruksi yang telah ditetapkan sebagai penyedia jasa melalui proses pemilihan untuk melaksanakan:atau pengkajian teknis bgk. pembinaan melalui pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan kepada penyedia jasa konstruksinyedia jasa konstruksi bgk dalam bentuk: peningkatan kemitraan dengan asosiasi profesi khusus dan asosiasi badan usaha jasa konstruksi,nyedia jasa konstruksi bgk dalam bentuk: pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan kompetensi dalam penyelenggaraan bgk, evaluasi terhadap substansi teknis pelaksanaan tugas dan kompetensinyedia jasa konstruksi bgk dapat berkonsultasi kepada unit layanan bgk. bagian kelima pembinaan kepada pemilik dan pengelola bgk pembinaan kepada pemilik dan pengelola bgk dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan jdih.pu.go.id pemahaman serta peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan bgk sesuai ketentuan peraturan menteri ini. pengetahuan dan pemahaman serta peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan bgk sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengetahuan dan pemahaman akan kriteria dan jenis bgk, pengetahuan dan pemahaman akan proses penetapan dan pencabutan status bgk, peran dan kapasitas dalam proses pengusulan penetapan dan pencabutan status bgk, pengetahuan dan pemahaman akan standar teknis bgk, pengetahuan dan pemahaman akan proses penyelenggaraan bgk, peran dan kapasitas dalam proses perencanaan dan perancangan bgk, peran dan kapasitas dalam proses pbg bgk, peran dan kapasitas dalam proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bgk, peran dan kapasitas dalam proses pbg, slf, dan atau sbg bgk yang sudah ada (existing), peran dan kapasitas dalam proses pemeriksaan berkala, pemeliharaan dan perawatan, serta pemilikan bgk pada masa pemanfaatan, peran dan kapasitas dalam proses perpanjangan slf bgk, il. peran dan kapasitas dalam proses pelestarian bgk, dan peran dan kapasitas dalam prosesilik dan pengelolamilik dan pengelolanaga teknis internal terkait pelaksanaan tata cara merasionalisasi norma, standar, prosedur dan kriteriamilik dan pengelola bgk dalam bentuk: pemantauan terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman serta peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan bgk, evaluasi terhadap substansi teknis pengetahuan dan pemahaman serta peran dan kapasitasilik dan pengelola bgk dapat berkonsultasi kepada unit layanan bgk. ketentuan lebih rinci mengenai: format dalam penetapan status bgk, meliputi: format surat pengusulan penetapan status bgk sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id format berita acara pemeriksaan laporan identifikasi pemenuhan kriteria bgk sebagaimana dimaksud dalametapan status bgk sebagaimana dimaksud dalam dan dan format keputusan menteri tentang penetapan status bgk sebagaimana dimaksud dalam dan format pencabutan status bgk, meliputi: format surat pengusulan pencabutan status bgk sebagaimana dimaksud dalam format berita acara pemeriksaan dokumen teknis bgk sebagaimana dimaksudcabutan status bgk sebagaimana dimaksud dalam dan dan format keputusan menteri tentang pencabutan status bgk sebagaimana dimaksud dalam dan daftar kelengkapan dan format dalam pelayanan pbg bgk, meliputi: daftar kelengkapan dokumen permohonan pbg bgk secara umum sebagaimana dimaksud dalam daftar kelengkapan dokumen permohonan pbg bgk secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id format berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf format rekomendasi pemenuhan standar teknis pada dokumen rencana teknis bgk sebagaimana dimaksud dalam dan format surat pemenuhan standar teknis perencanaan dan perancangan bgk sebagaimana dimaksud dalam dan format surat persetujuan pelaksanaan pekerjaan persiapan bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat persetujuan pelaksanaan pekerjaan pondasi sebagaimana dimaksud dalam dan format dokumen pbg bgk sebagaimana dimaksud dalam dan format dalam inspeksi masa konstruksi bgk, meliputi: format daftar simak pemeriksaan kesesuaian oleh penilik bgk pada masa konstruksi bgk sebagaimana dimaksud dalam format berita acara hasil inspeksi pada masa konstruksi bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat peringatan atas ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi bgk sebagaimana dimaksud dalam format berita acara hasil pengetesan dan pengujian bgk sebagaimana dimaksud dalam format dokumen slf bgk sebagaimana dimaksud dalam dan dan jdih.pu.go.id format dokumen sbg bgk sebagaimana dimaksud dalam dan daftar kelengkapan dan, meliputi: daftar kelengkapan dokumen permohonan pbg dan atau slf untuk bgk yang sudah ada (existing) sebagaimana dimaksud dalam format surat rekomendasi penyesuaian dokumen dan atau perbaikan bgk terbangun sebagaimana dimaksud dalam dan format rekomendasi bahwa dokumen permohonan sudah sesuai dan benar sebagaimana dimaksud dalam dan dan format surat pemberitahuan ketidaksesuaian dan atau ketidakbenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan format dalam pelaksanaan inspeksi masa pemanfaatan bgk, meliputi: format daftar simak pemeriksaan kesesuaian oleh penilik bgk pada masa pemanfaatan bgk sebagaimana dimaksud dalam format berita acara hasil inspeksi pada masa pemanfaatan bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat peringatan atas ketidaksesuaian pemanfaatan bgk sebagaimana dimaksud dalam dan format surat penghentian sementara pemanfaatan bgk sebagaimana dimaksud dalam dan format surat penghentian tetap pemanfaatan bgk, pencabutan pbg bgk, dan perintah pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam dan jdih.pu.go.id format surat penghentian tetap pemanfaatan bgk dan pencabutan slf bgk sebagaimana dimaksud dalam format dalam pelayanan perpanjangan slf, berupa format daftar kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan slf bgk sebagaimana dimaksud dalam daftar kelengkapan dan format dalam pelayanan pembongkaran bgk, meliputi: daftar kelengkapan dokumen permohonan persetujuan pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rtb bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf format rekomendasi pemenuhan standar teknis pada dokumen rtb bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat pemenuhan standar teknis pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat persetujuan pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat pemberitahuan pembatalan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam format surat peringatan ketidaksesuaian pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat penghentian sementara pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat penghentian tetap pembongkaran bgk dan pembatalan persetujuan pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id format surat penyampaian hasil identifikasi bgk yang memenuhi ketentuan penetapan bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat rekomendasi penyesuaian dokumen pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam format rekomendasi bahwa dokumen pengkajian teknis sudah sesuai dan benar sebagaimana dimaksud dalam dan format surat penetapan pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format dalam pelaksanaan inspeksi masa pembongkaran bgk, meliputi: format daftar simak pemeriksaan kesesuaian oleh penilik bgk pada masa pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam dan format berita acara hasil inspeksi pada masa pembongkaran bgk sebagaimana dimaksud dalam format pengelolaan kelembagaan penyelenggaraan bgk, meliputi: format sumpah sebagaimana dimaksud dalam format pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam format surat permintaan calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud dalam format surat pengajuan calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud dalam format rekomendasi calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud dalam format usulan calon anggota tpa pusat sebagaimana dimaksud dalam format keputusan menteri tentang pembentukan tpa pusat sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id format undangan tpa pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf format surat permintaan calon penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam .format surat pengajuan calon penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam format rekomendasi calon penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam .format usulan calon anggota penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam format keputusan menteri tentang pembentukan penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam format surat tugas penilik bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan .format surat pemberitahuan jadwal inspekunit layanan bgk belum terbentuk sebagaimana dimaksud dalam tugas pelayanan penyelenggaraan bgkaftar kelengkapan dan format bgk format format dalam penetapan status bgk format surat pengusulan penetapan status bgk kop surat instansi atau lembaga dan atau pemilik noninstansi atau lembagaetapan status bgk berkenaan dengan ketentuandengan ini kami memohonkan pengusulan penetapan status bgk berdasarkan laporan hasil identifikasi bangunan gedungatau lembaga tembusan: (nama lengkap) nnnnanannanananan jdih.pu.go.id format berita acara pemeriksaan laporan identifikasi pemenuhan kriteria bgk kop surat kementerian lembaga berita acara pemeriksaan laporan identifikasi pemenuhan kriteria bgk nomor senessanaka. pada hari 'ini. tanggal. bulan. tahun. kami panitia pemeriksaan laporan identifikasi pemenuhan kriteria bgk .i jou. yang ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal. nomor. tanggal. nnanannnannannnnnnaaa sebagai ketua merangkap anggota di. nnanannnnnannaaanaannnan sebagai sekretaris merangkap anggota nnnnanannananannnnnannaaaaaa. sebagai anggota nnnnanannannanannaannaaaaaa. sebagai anggota telah melakukan pemeriksaan laporan identifikasibgk tidak memenuhi kriteria bgk demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap.menuhan kriteria bgk kop surat (tempat, tanggal, bulan, tahun) denanananananananananaan lampiran kepada yth. direktur jenderal. jakarta perihal pertimbangan teknis pemenuhan kriteria bgk berdasarkan berita acara pemeriksaan laporan identifikasi pemenuhan kriteria bgk nomor.mempertimbangkan bahwa bangunan tersebut diatas telah memenuhi kriteriannsnnnnnanaaan tembusan: jdih.pu.go.id format rekomendasi penetapan status bgk kop surat (tempat, tanggal, bulan, tahun) denanananananananananaan lampiran kepada yth. kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jakarta perihal rekomendasi penetapan status bgk berdasarkan pertimbangan teknis pemenuhan kriteria bgk nomor. atas: nama bangunan gedung .i been jenis bangunan gedung .iiiooen kedudukan dovakananatanaanananana anna merekomendasikan penetapan bangunan gedung tersebut diatas menjadi bgknip. sentana. tembusan: jdih.pu.go.id format keputusan menteri tentang penetapetapetapan statusnya. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis pemenuhan kriteria bgk nomor. dan rekomendasi penetapantetapkan statusnya menjad' tentang penetapantetapkan statusnya menjad fr. tentang penetapanformat format pencabutan status bgk format surat pengusulan pencabutan status bgk kop surat instansi atau lembaga dan atau pemilik noninstansicabutan status bgk berdasarkan hasil identifikasi,telah terjadi: perubahan fungsi khusus penghentian tetap pemanfaatan bgk telah dilaksanakan pembongkaran bgk dengan ini kami memohonkan pengusulan pencabutan status bgk sebagaimana tersebut diatas.(nama lengkap) tembusan: jdih.pu.go.id format berita acara pemeriksaan dokumen teknis bgk kop surat kementerian lembaga berita acara pemeriksaan dokumen teknis bgk nomor senessanaka. pada hari 'ini. tanggal. bulan. tahun. kami panitia pemeriksaan dokumen teknis bgk untuk wilayah. yang angkat ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal cipta karya nomor. tanggal. nnanannnannannnnnnaaa sebagai ketua merangkap anggota di. nnnnanannannnnnnanaananaaa, sebagai sekretaris merangkap anggota nnnnanannananannnnnannaaaaaa. sebagai anggota nnanannanannnnnnnnaanaa. sebagai anggota telah melakukan pemeriksaan dokumen teknisntpencabutan status bgk tidak memenuhi kriteria pencabutan status bgk demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap. ( .),ncabutan bgk kop surat (tempat, tanggal, bulan, tahun) denananaanannanannanaanaan lampiran loe kepada yth. direktur jenderal. jakarta perihal pertimbangan teknis pencabutan bgk berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen teknis bgkmpertimbangkan bahwa bangunan tersebut diatas tidak memenuhi kriteria sebagai bgk dan dapat dicabut statusnya sebagai, lan nannnaanaka. tembusan: jdih.pu.go.id format rekomendasi pencabutan status bgk kop surat (tempat, tanggal, bulan, tahun) denanananananananananaan lampiran loe kepada yth. kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jakarta perihal rekomendasi pencabutan status bgk berdasarkan pertimbangan teknis pencabutan bgk nomor.merekomendasikan pencabutan status bangunan gedung fungsi khusustembusan: nip. secococococooce. jdih.pu.go.id format keputusan menteri tentang pencabutcabutcabutan statusnya. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis pemenuhan kriteria pencabutan bgk nomor. dan rekomendasi pencabutan statuscabut statusnya sebaga. tentang pencabutan statuscabut statusnya sebaga. tentang pencabutan statusdaftar kelengkapan, format format, dan rumus dalam pelayanan pbg bgk daftar kelengkapan dokumen permohonan pbg bgk secara umum ketentuan dalam bentuk upload dokumen ' ? ketentuan dokumen keterangan ms. hn. m6ss informasi ktp kita# informasi krk" poo surat perjanjian pemanfaatan tanah dalam hal pemilik tanah antara pemilik tanah dan pemilik bukan pemilik bangunan bangunan gedung gedung penerbangan kpopdalam hal bangunan gedung adalah fungsi stub) untukantara tpa dan surat pernyataan komitmen memuat: pemilik sesuai tiap tahap dengan menyatakan intensitas bangunan dan jarak bebas bahwa komponen komponen arsitektur, struktur bentuk masa bangunan dan mep tidak akan berubah. jumlah lkonsep rancanggambar rencana tata ruang dalam gambar rencana tata ruang luar ' ' |konsep rancangan struktur dalam hal bangunan gedung lebih dari lantai maka gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. gambar dinding geser (bila ada) jdih.pu.go.id no| ketentuan dokumen keterangan gambar basemen (pilkada) '' o | laporan perhitungan struktur '' | laporan hasil pengujian tanah gambarrencana teknis kolom gambarrencanateknis pembalikan gambar rencana teknis dindinggeser gambar rencana teknis pengaku (racing) gambarrencana teknis pelat dan tangga gambarrencanateknis rangka atap gambar rencana teknis peralatan mekanis ea dinding geser, rangka atap, peralatan mekanis khusus perhitungan dan rencana dewatering gambarrencanateknis fondasi gambarrencanateknispilecap gambarrencanateknistied beam gambarrencana teknis basemen nan beam, basemen spesifikasi teknisumumbawah tanah (underground services) kapas tanah detail instalasi mep bawah tanah (underground services) gambar rencana teknis sistem bila disyaratkan dan atau horizontal) kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar gambar rencana teknis sistem jaringan listrik khusus untuk energi terbarukan (renewable yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan energy), bila disyaratkproteksi petir. gambar rencana teknis sistem bila disyaratkan komunikasi internal external, suara tata suara evakuasi gambar rencana teknis sistem kontrol bila disyaratkan mastani (utang automaton staten system) dan kontrol akses (access control) rencana teknis sistem sanitasi lambing yang khusus untuk sistem pengelolaan bila hujan, drainase, persamaan, dan sistem pengelolaan limbah gambar rencana teknis sistem proteksi bila disyaratkan kebakaran (hidran, sprinter, smoke extract, dan risiko kebakaran. gambar rencana teknis sistem khusus untuk fire alarm, proteksi kebakaran (fire alarm, dan bila disyaratkan tingkat risiko kebakaran. gambar rencana teknis sistem tata bila disyaratkan ada gelang tenga patyaratan gondola jdih.pu.go.id ketentuan dokumen keterangan gas bakar gambar rencana teknis sistem informasi bila disyaratkan manajemen antara lain rumah sakit, dan lainnya rhitungan dan rencana pengelolaan bangunan gedung dengan kategori sebagai tapak, berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan bgh yang melibatkan tenaga ahli bgh bangunan gedung kelas dan diatas empat lantai dengan luas min bangunan gedung kelas dan atas empat lantai dengan luas lantai minkencapamn istenstenengi pencapaian efisiensi energi: pencapaian efisiensi air, pengemasan sampan pengelolaan sampah, diengotaansirtimbam pengelolaan air limbah, nan emisi karbon: dan perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup bgh. drama perencanaan ana tahap perencanaan data tenaga ahli bangunan gedung hijauteknis bgk kriteria perencanaanketentuan dalam bentuk data check list pada sistem pernyataan memenuhi krk bentuk check list pada sistem pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bentuk check list pada sistem pernyataan menggunakan pengawas manajemen konstruksi bentuk check list pada sistem bersertifikat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa bentuk check list pada sistem pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan bentuk check list pada sistem jdih.pu.go.id daftar kelengkapan dokumen permohonan pbg bgk secara bertahap ketentuan dalam bentuk upload dokumen mass men tienne iii informasi ktp kita# ' informasi krk" surat perjanjian dalam hal pemilik tanah pemanfaatan tanah antara bukan pemilik bangunan pemilik tanah dan pemilik gedung bangunan gedung ketentuan keselamatan bila dibutuhkan operasi penerbangan kpop) penggunaan tanah silent anan penggunaan tanah siputdalam hal bangunan beragama stub) untuk gedung adalah fungsimemuat: komitmen antara tpa dan intensitas bangunan dan pemilik sesuai tiap tahap jarak bebas dengan menyatakan bentuk masa bangunan bahwa komponen jumlah lantai dan lapis komponen arsitektur, bangunan, dalam hal struktur dan mep tidak intensitas dan mean akan berubah.cpata mjdih.pu.go.id tampak potongan ti bangunan iatanebaa ruang dalam eat ruang luaram struktur dewatering gedung lebih dari lantai struktur bawah rencana tangga dan gambar rencana teknis gambar rencana plat fondasi lantai. pile cap ada) gambar rencana teknis gambar basemen (bila tied beam ada) basemen gambar detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen struktur atas gambar rencana teknis kolom pembalikan gambar rencana teknis dinding geser pengaku (racing) naa sana pelat mere rangka atap peralatan mekanis khusus gambar detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka atap, peralatan mekanis khusus spesifikasi laporanperhitungan lx jdih.pu.go.id limergonasmes loo (underground services) laporan perhitungan analisis mep diluar bawah tanah gambar rencana teknis dan rencana detail instalasi mep bawah tanah (underground utilities) gambar rencana teknis bila disyaratkan sistem transportasi dalam gedung vertikal dan atau horizontal) gambar rencana teknis bila disyaratkan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar gambar rencana teknis khusus untuk energi sistem jaringan listrik yang terbarukan (renewable terdiri dari gambar energy), bila disyaratkansistem promo bener angkatan sistem proteksi petir gambar rencana teknis bila disyaratkan sistem komunikasi internal external, sistem data it) gambar rencana teknis bila disyaratkan sistem tata suara evakuasi gambar rencana teknis bila disyaratkan sistem kontrol otomatisasi building automation system) gambar rencana teknis bila disyaratkan sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control) rencana teknis sistem khusus untuk sistem sanitasi lambing yang pengelolaan b3, bila terdiri pengelolaan air disyaratkan. bersih, air limbah, air hujan, drainase, persamaan, dan sistem pengelolaan limbah gambar rencana teknis. gambar rencana teknis khusus untuk fire alarm, bila sistem proteksi kebakaran disyaratkan (fire alarm, dan agar) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. tertata udara gedung, aman sistem tata udara gedung. antena dera tamatan sistem gondola gambar rencana teknis bila disyaratkan gas medis dan gas bakar gambar rencana teknis bila disyaratkan sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit: dan lainnya jdih.pu.go.id kasa makan pneumaticngelolaan tapak, dengan kategori sebagai perhitungan dan rencana berikut wajib teknis pencapaian efisiensi menyampaikan dokumen energi, tambahan bgh yang perhitungan dan rencana melibatkan tenaga ahli bgh teknis pencapaian efisiensi bangunan umum kelas air, dan atas empat perhitungan dan rencana lantai dengan luas min teknis pengelolaan sampah, bmn kelas dan perhitungan dan rencana atas empat lantai dengan teknis pengelolaan air luas lantai min rn2 limbah, bangunan umum dan reduksi emisi karbon: dan luas atas perhitungan teknis sumber bangunan umum dan daya lainnya dan bgn kelas dengan perkiraan siklus hidup luas atas bgh yang dimaksud dengan bgh tahap perencanaan gedung hijau adalah bukti data tenaga ahli bangunan telah mengikuti dan lulus gedung hijau dan atau pelatihankriteria perencanaan teknis bgkcc. ketentuan dalam bentuk data check list pada sistem ketentuan dokumen tahap tahap tahap iii pernyataan mematuhi krk bentuk check list pada sistem pernyataan menggunakan bentuk check list pelaksana konstruksi pada sistem pernyataan menggunakan bentuk check list pengawas manajemen pada sistem konstruksi bersertifikat pernyataan bahwa tanah bentuk check list tidak dalam status sengketa pada sistem pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan jdih.pu.go.id format berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis bgk kop surat berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis nomor lc. pada hari 'ini. tanggal. bulan. tahun. kami panitia pemeriksaan dokumen rencana teknis bgk atas: bangunan gedung donananananananan nanas ana jenis bangunan gedung .iiieknlaa kedudukan dovakananatanaanananana anna mempertimbangkan bahwa: memutuskan untuk: menerbitkan rekomendasi dokumen rencana teknis membahas dalam konsultasi selanjutnya dan memperbaiki menyempurnakan dokumen rencana teknis: adaknakannanna ana anakan aan demikian hasil konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis yang dihadiri oleh seluruh unsur: ananannananalnnannee perwakilan unit layanan bgk di. nanaannaanananananneeeaee tpa pusat sesuai penugasan nnataanananann penyedia jasa perencana teknis ndananananananana pemohon pbg (tempat, tanggal, bulan, tahun) perwakilan unit layanan bgk nip. ren eeeeeeneeseree jdih.pu.go.id format rekomendasi pemenuhan standar teknis pada dokumen rencana teknis bgkbangunan gedung ditempat perihal rekomendasi pemenuhan standar teknis dokumen rencana teknis berdasarkan berita acara rapat konsultasi pemeriksaanmberikan rekomendasi bahwa dokumen rencana teknissan cnnnnanaka tembusan: jdih.pu.go.id format surat pemenuhan standar teknis perencanaan dan perancangan bgk kop surat (tempat, tanggal, bulan, tahun) donananaanannanananaanan lampiran kepada yth. direktur jenderal. ditempat perihal pemenuhan standar teknis perencanaan dan perancangan berdasarkan surat rekomendasi pemenuhan standar teknisnyatakan bahwa bangunan gedung tersebut diatas telah memenuhi standar teknis perencanaan dan perancangansurat persetujuan pelaksanaan pekerjaan persiapanpersiapan dengan hormat, berdasarkan surat pemenuhan standar teknis atas dokumen rencana teknis untuk tahap persiapan, yang merupakan bagian dari permohonan pbg oleh: nama pemohon donanananananaanan ana nomor ktp dondakaakanaanan nana lokasi bangunan yang diajukan pbg alamat pedakanaananananaapersiapansentana. jdih.pu.go.id format surat persetujuan pelaksanaan pekerjaan fondasifondasi dengan hormat, berdasarkan rekomendasi bgk atas dokumen permohonan pbg yang diajukan oleh: nama pemohon donanananananaanan ana nomor ktp don kakaaaanan naa lokasi bangunan yang diajukan pbg alamat prakanannananalanfondasilancnananaaan jdih.pu.go.id format dokumen pbg bgk nelmenass pemerintah republik indonesia persetujuan bangunan gedung membaca permohonan persetujuan bangunan gedung bgk nomor hee tanggal. nama pemohon pemilik :.i.book bangunan gedung alamat dknananaanaaananaa nanah untuk mendirikan bangunan gedung baru renovasi pelestarian (pemugaran) bangunan gedung fungsi khusus fungsi bangunan gedung . klasifikasi bangunan gedung :. bek nama bangunan gedung dennanananaananana aan luas bangunan gedung denaaaaananananaaan atas tanah hak atas tanah) luas tanah pkaanannnnnnnnnna atas nama pemilik tanah denkaananaaanaananananaanaaan terletak dewaananannaentananaaananaanan undang. nomor.), memperhatikan pertimbangan dari: memutuskan menetapkan persetujuan bangunan gedung kepada: nama pemohon . atas nama pemilik :. j.o jkkaaa bangunan gedung alamat dewaanannananannannanenlaanaaanserta pembekuan dan pencabutan pbg lampiran keputusan ini,jdih.pu.go.id ditetapkan di: pada tanggal . menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat indonesia mer hm) ttd jdih.pu.go.id lampiran pbg keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor. tanggal.ooo. gambar situasi peta situasi skala rt rk rw penennntennnnnnannaan permohonan dari pennantannna kelurahan desa eeernnnnnnanana lokasi pennanannanan kecamatan penenennnnnnnaan luas tanah pennannnnanan kabupaten kota #enarernnnnnntananan nomor status hak tanah senen. otonom. nomor berkas lokasi yang direncanakan peta ikhtisar skala catatan lampiran ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan menteri nomor. tanggal.persetujuan bangunan gedung fungsi khusus format plang pbg menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat dinas provinsi terkait persetujuan bangunan gedung no tgl pbg lokasi kegiatan pemilik fungsi bangunan gedung nama bangunan gedung luas bangunan gedung jumlah lantai sepadan bangunan penyedia arsitek jasa konstruksi lisensi sbu kontraktor suk sbu pengawas suk sbu jdih.pu.go.id format format dalam inspeksi masa konstruksi bgk format daftar simak pemeriksaan kesesuaian oleh penilik bgk pada masa konstruksi bgk pemeriksaan kesesuaian kesesuaian pbg keterangan pemanfaatan ting pekerjaan struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) jdih.pu.go.id format berita acara hasil inspeksi pada masa konstruksi bgk berita acara inspeksi pada masa konstruksila. aka besurat peringatan atas ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi bgksmksmksmknsnnatakakantata bangutata bangunatata bangunankeandalan bangunan gedungkeandalan bangunan gedungkeandalan bangunan gedungformat berita acara hasil pengetesan dan pengujian bgk berita acara hasil pemantauan pengetesan dan pengujipemantauan pengetesan dan pengujianpemantauan yang telah dilakukan sesuai daftar simak yang dibuat oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi, diperoleh beberapa temuan instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan bangunan gedung serta peralatan khusus lainnya yang belum terpasang dan atau belum berfungsi dengan rincian sebagai berikut: la. aka bea. dst berdasarkan hasil pembahasan antara penilik bgk, penyedia jasa pengawasan konstruksi dan penyedia jasa pelaksana konstruksinyedia jasa pelaksana konstruksidokumen slf bgk ke) pemerintah republik indonesia sertifikat laik fungsi nomor pbg nama pemilik bangunan gedung lokasi bangunan gedung sebagai laik fungsi dalam batas okupamenteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (ttd dan cap) (nama jelas) nip. jdih.pu.go.id lampiran dokumen slf lampiran dokumen slf nilaikankankanaaanananeanaa nana nama bangunan gedung danakanannakanaakananaa akanl. lantai luas lantai bangunan gedung luas dasar bangunan gedung luas tanahlampiran dokumen slf renakankankanaaanananeanaa nana nama bangunan gedung danakanannanananaaaaa aan aan aan annao. lantai luas lantai bangunan gedung luas dasar bangunan gedung luas tanahcontoh plakat slf .5cm 15cm scm putih logo pemda yang menerbitkan slf pemerintah provinsi kabupaten kota (dapat dicetak tekanan nana tanaman nanas pendanaan dengan hologram) sertifikat laik fungsi .5cm biru muda :c50 hijau c30 y48k temanjdih.pu.go.id format dokumen sbg bgk sampul depan (oku gir iga aneka tunggal uyy jdih.pu.go.id sampul dalam heat ann erokagi aon noh uyy jdih.pu.go.id cc. pendaftaran pertama halaman: kepemilikan atas bangunan persetujuan bangunan gedung gedung kode nomor blok nama desa kelurahan tanggal .oo.ooooco.o alamat sertifikat laik fungsi nama pemilik akta pemisah tanggal .ooo oo. hak atas bangunan dibuat .cooomonnanknanaan hak perjanjian sewa disahkan nomor oleh anooanan pnntatanann kanan beralur tanggal .o.voodoo. surat ukur tanggal nomor snnnananannnanaan nomor penerbitan surat jakarta .c.ou.u.coouenhunangana nan anan kepala dinas bangunan provinsi kabupaten kota catatan ttd nip pembukuan untuk keperluan penerbitan surat salinan sesuai dengan aslinya jakarta .ooooooooooooooooo.i kepala dinas bangunan jakarta .co.ocouenununuuanunaau provinsi kabupaten kota kepala dinas bangunan provinsi kabupaten kota ttd nip nip jdih.pu.go.id pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya halaman nama yang berhak tanda tangan sebab perubahan tanggal pendaftaran dan kepala dinas pemegang hak lam lainnya dan cap kantor lah ana a3: sersan asalkan sse tee naa tan map sebal kanan beban sad men osn see sei) kie apn: te, was kta tia mania igd alka mua ten sit say eka punggung jdih.pu.go.id daftar isian gambar denah nomor dari satuan bangunan gedung yang merupakan bagian dari bangunan gedung yang dibangun diatas sebidang tanah sewa: hak nomor f'. lag satuan ban nan bagi ini telet satuan ban guna pada bangunan ding) dikemas npnf ketiga amd nama bangunan none nam gedung). tassbatas. day status geun ini telah ditetapkan dalam aa. perbedaan telah disahkan', tee see aa" ntt pada tanggal ket berpedoman pada iii paya ara membuat nomor . tahun . tentang bangunan gedung "as luas tipe pganananai san bapa ata hal hal lam agape patahan nenek ani eye sen epepnpena pada secacocomanosangaagosapgagaa lia mar kp, penvovnavonsaconaanacre meng tunggal tanggal penomoran gambar paper aaaaaaaaataa jakarta ilelaliaekarsaketaaekasekarenkaeraaerarai kepala dinas c.u.u.unnanunonn nip jdih.pu.go.id denah satuan bangunan gedung skala se.ooooocooooooooooocnna nan par gada ana kasta aan pra naa garang on, dia maan ker hero eye, msm penebenata a1, , sen see h tea tee her . . pelan can pai aam pra kia pro pan enter iki mika tunggal ttl ask penjelasan batas luar keliling jdih.pu.go.id denah satuan bangunan lantai yan aa, nan aa, sana sana dane laa agak a5: lor anna daan, kena kie ag, naa sad ta, eka han cng pes selang list tan tak kalian dan ui! att menang tani kerah menag nun la! gpp sas mean penjelasan satuan bangunan gedung dimaksud jdih.pu.go.id gambar potongan vertikal nas sana tan aaa pan ben ben tag psa akut maa teo at, sea dae 2asap uan rl, hanan te, setiap ter lele nis rar ktp arung hh kanan pekan lunak kaki tee 2ka yung tan ya jdih.pu.go.id isi sbg salinan perjanjian pelilliiiillilli somorpenasnaran salinan perjanjian hak kewajiban penyewa dan pemilik tanah penyewa hak nannenenesenannunennanennagaansananasaranansanan (prasad,. oo.) kedai .com.cooriadu yaya dengannya ayal. erscccomo.) sana eng, aas tanpa ae" pemilik tanah ., hak rena . (par savonecom0oo) tee hara ". kewajiban nan beni. . ti . dedragaag naa sya #0croc. luas tan orinuuuu petaka lawan asa) .cc.uo.aoc.nna .) jangka wak haa kanan nakal sono noenonnan ne) kepastian pemilik fang untuk mendapatkan pepe@maji tanah pada akhir masa penyewaan .o. usnygnan lan pete angkatan jaminan tanah penyewa dan pep pemda hambanya masalah .i.ii.) wak larangan dan sanksi ann, jakarta .o.&cocooooooomoooooo.i. kepala dinas . nip jdih.pu.go.id perbedaan berdasarkan keputusan gubernur walikota bupati nomor . w.oe tahun . tentang pengesahan perbedaan pembangunan bangunan gedung bekanaaaa ana anna ana kanan yang terletak .io.oo wom hasil perhitungan npp ln, op) yasa, s. lte) naa naa ana ran een ea, see: see aan nan bra trs nah eng setel tes an, keke ptn kan mat hai nan puding oli alves teka tunggu, jdih.pu.go.id bagian bersama bagian bersama saat bad aga ari l00 nana kata nasi ih eka dang andai hana sea pen his ben men naa san ena nana nya sea key sonenasn hn. sen (ns r. aa, ta, uea ena fans lan pai san rap nag ny. gg, "la amd natal kan oo. aly basa vokal uun guh: jdih.pu.go.id bagian bersama pep ani saat aa, tahan pan sia ban ann ata uban ani ketat pop nasi hak pekan siak kanan sea pengin sen harem esa. aam nan penuh me, nana nya sesi key sonenasn hn. sen (ns r. aa, ta, uea fans lean pai lan una "la natal kan oo. aly data vokal uun guh: jdih.pu.go.id sampul belakang jdih.pu.go.id daftar kelengkapan dan format daftar kelengkapan dokumen permohonan pbg dan atau slf untuk bgk yang sudah ada existing) ketentuan dokumen keterangan informasi surat izin peruntukan penggunaan tanah bila disyaratkan siput) dokumen lingkungan sesuai peraturan bila dibutuhkan perundangan amdal, ukl upl) sertifikat laik fungsi dalam hal sudah memiliki pbg apabila sudah memiliki pbg sebelumnya gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan,data teknis: struktur perhitungan teknis dan gambar rencana dalam hal bangunan gedung lebih fondasi, basemen, kolom, balok, pelat dari lantai maka gambar lantai dan rangka atap, penutup, dan rencana tangga dan gambar komponen gedung lainnya rencana plat lantai. gambar dinding geser (bila ada) gambar basemen (bila ada)laporan pemeriksaan kelaikan fungsi dilaksanakan secara visual dan bangunan gedung denganlaporan pemeliharaan dan perawatan bgk gambar bangunan gedung terbangun dibuat untuk komponen bangunan built drawing) yang tampak. untuk komponen bangunan yang tidak tampak diwakili dengan pemeriksaan non jdih.pu.go.id perhitungan teknis dan dokumen rencana apabila masih tersedia teknis saat pembangunan gedungbentuk check list pada sistem statusformat surat rekomendasi penyesuaian dokumen dan atau perbaikan bgk terbangundan atau perbaikan bgk terbangunmeriksaan kelaikan fungsiuntuk melakukan: penyesuaian dokumen, dan atau perbaikan atas bgk terbangun.rekomendasi bahwa dokumen permohonan sudah sesuai dan benardokumen permohonan sesuai dan benar berdasarkan berita acara rapat konsultasibersamaan dengan ini memberikan rekomendasi bahwa dokumen permohonanpemeriksaan dokumen (nama lengkap) nip. lana. jdih.pu.go.id format surat pemberitahuan ketidaksesuaian dan atau ketidakbenaran dokumen permohonketidaksesuaian dan atau ketidakbenaran dokumen permohoterhadap . (nama bgk) diperoleh kesimpulan bahwa dokumen permohonan tersebut tidak sesuai dan atau tidak benar. beberapa hal yang menjadi temuan dari hasil pemeriksaan yaitu: . dig dst oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan kepada bapak ibu saudara i untuk melakukan: . dig dstmenuhan standar teknis pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada (existing)pemenuhan standar teknis pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada (existing) ditempat perihal pemenuhan standar teknis pbg, slf, dan atau sbg untuk bgk yang sudah ada (existing) berdasarkan surat rekomendasi dokumen permohonannyatakan bahwa bangunan gedungformat dalam pelaksanaan inspeksi masa pemanfaatan bgk format daftar simak pemeriksaan kesesuaian oleh penilik bgk pada masa pemanfaatan bgk pemeriksaan kesesuaian kesesuaian rtb keterangan pemanfaatan bgk memiliki pbg megan bgk sesuai dengan pbg bgk memiliki slf leo bgk sesuai dengan slf bgk berubah fungsi leo bgk membahayakan lingkungan format berita acara hasil inspeksi pada masa pemanfaatan bgk berita acara inspeksi pada masa pemanfaatan bgk . nama bgk) nomor sennenaakaka. pada hari ini. tanggal . bulan . tahun . telah dilaksanakan inspeksi pada masa pemanfaatanse. on. tanse. on. tanmilik dan atau pengelola bgk, (nama lengkap) (nama lengkap) nip jabatan jdih.pu.go.id format surat peringatan atas ketidaksesuaian: tanpa dan atau tidak sesuai dengan pbg, tanpa dan atau tidak sesuai dengan slf, berubah fungsi, dan atauakan dilakukan penghentian sementaraformat surat penghentian sementarasementarasementara peringatan pemanfaatan bgk. seluruh kegiatan pemanfaatan bgkpemanfaatan bgk sesuai pbg dan slf yang dimiliki, pengurusan pbg bgk, dan atau cc.akan dilakukan penghentian tetaplnntntakaan jdih.pu.go.id format surat penghentian tetap pemanfaatan bgk, pencabutan pbg bgk, dan perintah, pencabutan pbg bgk, dan perintah, pencabutan pbg bgk, dan perintah pembongkarangknghentian tetap pemanfaatan bgk dan pencabutan slf dan pencabutan pbg dan pencabutan slf bgkngurusan slf bgk. penyegelan akan dicabut dan pemanfaatan bgk dapat kembali dilakukan setelah bapak ibu saudara i memiliki slfformat surat pemberitahuan perubahan fungsirubahan fungsilah terjadi perubahan fungsi dalam pemanfaatan bgkharus dilakukan sesuai fungsi dan klasifikasi berdasarkan pbg yang telah diterbitkangurusan pbg, penyesuaian fungsi bgk sesuai pbg, dan atau pencabutan status bgk apabila perubahan fungsi yang terjadi terkait dengan fungsi khusus sesuai penetapan bgknntantakaa. jdih.pu.go.id format surat pemberitahuan bahwa pemanfaatan bgk membahayakan lingkunganfaatan bgk membahayakan lingkung dinilaiyesuaian dokumen rencana teknis terkait pengamanan dampak lingkungan, dan atau penyesuaian pada bgk terkait pengamanan dampak lingkungdaftar kelengkapan dalam pelayanan perpanjangan slf ketentuan dokumen keterangan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi dilaksanakan secara visual dan dengan bangunan gedungambar bangunan gedung terbangun apabila ada perubahan dari slf built drawing) sebelumnya. dibuat untuk komponen bangunan yang tampak. untuk komponen bangunan yang tidak tampak diwakili dengan pemeriksaan non destruktif.status bentuk check list pada sistemdaftar kelengkapan dan format format dalam pelayanan pembongkaran bgk daftar kelengkapan dokumen permohonan persetujuan pembongkaran bgk kelengkapan dokumen rencana teknis pembongkaran bgk, penetapan metode pembongkaran, prosedur pelaksanaan pembongkaran yang mempertimbangkan pemenuhan (smkn), dan jadwal kerja pelaksanaan pembongkaran. data penyedia jasa dan tenaga ahli pembongkaran rencana pengamanan lingkungan (eksistensi zat b3) pengelolaan limbah hasil pembongkaran bangunan gedung surat pernyataan penonaktifan seluruh utilitas umum (kecuali utilitas yang benar dibutuhkan) surat pernyataan pemenuhan standar teknis pembongkaran dari tpa pusat jdih.pu.go.id format berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rtb bgk berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran nomor senessanaka. pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. kami tim profesi ahli pusat telah melakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran bgk atas: nama bgk donkakaananaanaa nanas aan jenis bgk donkakaananaanaa nanas aan kedudukan dowakaananananananan anna aan aan mempertimbangkan bahwa: dst memutuskan untuk: menerbitkan rekomendasi pemenuhan standar teknis membahas dalam konsultasi selanjutnya dan memperbaiki menyempurnakan dokumen rtb: anananana nana aan ananaanaananaanaa aan demikian hasil konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran yang dihadiri oleh seluruh unsur: ananannananannnannee perwakilan unit layanan bgk di. nanaannaanananananneeeaee tpa pusat sesuai penugasan nnaananananaannlnaaa penyedia jasa perencanaan pembongkaran bgk nnananananananannaaa pemilik dan atau pengelola bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) perwakilan tpa pusat tpa pusat tpa pusat unit layanan yang ditugaskan yang ditugaskan yang ditugaskan bgk (nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap) tpa pusat bidang . tpa pusat bidang . tpa pusat bidang . nip jdih.pu.go.id format rekomendasi pemenuhan standar teknis pada dokumen rtb bgkpemenuhan standar teknis rtb berdasarkan berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis pembongkaran bgk nomormemberikan rekomendasi bahwa rtb bgk diatas telah memenuhi standar teknis(nama lengkap) nip. lanntnka. jdih.pu.go.id format surat pemenuhan standar teknis pembongkaran bgk kop surat unit layanan bgk surat pernyataan pemenuhan standar teknis pembongkaran bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor lc. lampiran (satu) berkas kepada yth. pemohon persetujuan pembongkaran bgk ditempat perihal pernyataan pemenuhan standar teknis pembongkaran bgk dengan hormat, berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana teknis pembongkaran yang saudara sampaikan dengan nomor permohonan . pada tanggal . dan dengan memperhatikan berita acara konsultansi oleh tpa pusat dengan nomor . pada tanggal ., bersama ini kami nyatakan bahwa dokumen rencana teknis pembongkaran saudara telah tidak memenuhi standar teknis dengan data sebagai berikut: nama pemilik bgk alamat bgk jenis bgk nama bgk luas bgk jumlah lantai bgk tinggi bgk atas nama pemilik tanah dengan demikian permohonan persetujuan pembongkaran bgk dapat dilakukan dan dapat diterbitkan segera. demikian surat pernyataan ini kami sampaikan. atas perhatian dan kerja sama saudara, kami ucapkan. ditetapkan di: . pada tanggal sn. kepala unit layanan bgk (nama lengkap) nip. lanka jdih.pu.go.id format surat persetujuan pembongkaran bgk lia pemerintah republik indonesia persetujuan pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus membaca: permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus: nomor pee tanggal. nama pemohon pemilik dennanaanaaaaaanananaaaatas nama pemilik tanah pankknaanaannaaaan terletak pennaananaanaann:pembongkaranrsetujuan pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus kepada: nama pemohon dnnaananaaananaan atas nama pemilik penknaanaanaaaan untuk bangunan gedung fungsi khusus: alamat dnnaananaaananaan untuk pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi lampiran dan rencana teknis pembongkaran lampiran keputusan ini, batas waktu pembongkaran . prosedur pembongkaran denakkkanannanannanela anna aan sanksi administrasi denananaknnan nana aan akan.lee. nama lengkap) nip. snnaaanataan jdih.pu.go.id format surat pemberitahuan pembatalan persetujuan pembongkarbatalan persetujuansurat persetujuan pembongkaran bgk nomor., batas waktu pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan sesuai rencana atau paling lama (enam) bulan setelah surat pembongkaran tersebut diatas diterbitkan. oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan kepada bapak ibu saudara i apabila pelaksanaan pembongkaran tersebut tidak dilakukan sesuai dengan batas waktu pembongkaran yang sudah ditetapkan, maka surat persetujuan pembongkaran tersebut dinyatakan tidak berlaku mata, jdih.pu.go.id format surat peringatan ketidaksesuaibongkar: pembongkaran tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan pembongkaran yang telah diterbitkan,lacanttakka. jdih.pu.go.id format surat penghentian sementarasementaraongkaran bgk kepada bapak ibu saudara i. seluruh kegiatan pembongkaran bgk harus dihentikan sementara. dalam hal ini, bapak ibu saudara i harus melakukanbongkaran dan pembatalan persetujuan pembongkarghentian tetap pembongkaran bgk dan pembatalan persetujutetap pembongkaran bgk dan pencabutan persetujuanmberitahuan penghentian sementara pembongkarongkaran bgk dan pencabutan persetujuan pembongkaran kepada bapak ibu saudara i. seluruh kegiatan pembongkaran bgk harus dihentikan tetap dan persetujuan pembongkaran dinyatakan sudah tidak berlaku. dalam hal bapak ibu saudara i akan melakukan pembongkaran bgk kembali, maka harus melakukan pendaftaran ulang melalui simbayampaian hasil identifikasi bgk yang memenuhi ketentuan penetapan pembongkaran kop surat unit layanan bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor sifat lampiran hal surat penyampaian hasil identifikasi bgk yang memenuhi ketentuan penetapan pembongkaran kepada yth. (nama pemilik dan atau pengelola bgk) (nama bgk) tempat sehubungan dengan hasil inspeksi pada masa (konstruksi pemanfaatan) bgk terhadap . (nama bgk) sesuai berita acara nomor . tanggal ., diketahui bahwa bgk memenuhi kondisi: bgk tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi pemanfaatan bgk menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya pemilik tidak menindaklanjuti hasil inspeksi pada masa konstruksi atau pada masa pemanfaatan bgk dengan memberikan klarifikasi dan atau melakukan pengkajian teknissurat rekomendasi penyesuaian dokumen pengkajian teknispengkajian teknis bgkngkajian teknispenyesuaian (perbaikan penyempurnaan) dokumen pengkajian teknis bgk. meliputi: . dig dstmn. jdih.pu.go.id format rekomendasi bahwa dokumen pengkajian teknis sudah sesuai dan benar kop surat unit layanan bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor sifat lampiran hal rekomendasi bahwa dokumen pengkajian teknis sudah sesuai dan benar kepada yth. (nama pemilik dan atau pengelola bgk) (nama bgk) tempat berdasarkan berita acara rapat konsultasi pemeriksaan dokumen pengkajian teknis nomor. atas: nama bgk denaananaannannan nana aan aan jenis bgk denaananaannannan nana aan aan kedudukan bgk danlanud aan dengan ini memberikan rekomendasi dokumen pengkajian teknisdalam rapat konsultasi (nama lengkap) nip. nk. jdih.pu.go.id format surat penetapan pembongkaran bgk nilai pemerintah republik indonesia penempatan pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus membaca: hasil identifikasi bangunan gedung fungsi khusus yang memenuhi ketentuan penetapan pembongkaran: nomor dnnaanaaaaan tanggal dnaanaaaaannnanananankedudukan bgk pnnaananaanaana: atas nama pemilik bgk panaaaaanaan atas nama pemilik tanah pankknaanaannaaaanhasil identifikasi sebagaimana dimaksud atas dan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengkajian teknis bangunan gedung fungsi khusus, maka perlu dilakukan penetapan pembongkaran bangunan gedung fungsi khususnetapan pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus: nama bgk nnnnananaananaan jenis bgk dnnaananaaananaan kedudukan bgk dnnaananaaananaan pemilik bgk dnnaananaaananaan waktu pembongkaran nkkknanaanananan prosedur pembongkaran ii. pemilik dan atau pengelola bangunan gedung fungsi khusus harus membuat rencana teknis pembongkaran untuk telah memperoleh persetujuan sebagai dasar pelaksanaan pembongkaran. dalam hal pemilik dan atau pengelola bangunan gedung fungsi khusus tidak melakukan pembongkaran sesuai ketentuan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undanganaaaaaaancipta karya (nama lengkap) nip. snnaaanataan jdih.pu.go.id format format dalam pelaksanaan inspeksi masa pembongkaran bgk format daftar simak pemeriksaan kesesuaian oleh penilik bgk pada masa pembongkaran kesesuaian rtb tahap kegiatan inspeksi tidak keterangan sesuai tahap persiapan tapak pembongkarankhusus pada site, pembatasan khusus pada waktu pengoperasian, pembatasan kebisingan dan getaran identifikasi dampak khusus pada bangunan yang berdekatan dengan site danverifikasi dimensi site, jarak antar bangunan, dan ketersediaan area kerjasistem mekanikal, elektrikal, dan perpipaan. verifikasi penggunaan bangunan dan riw penggunaan bangunan. tahap pembongkaran komponen konstruktor bangunan rencana pembongkaran komponen arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan peralatan khusus lainnya jadwal pembongkaran prosedur pembongkaran dan tahapan operasional penerapan kesehatan dan keselamatan kerja k3) pama tahap pembongkaran komponen struktur bangunan rencana pembongkaran komponen struktur prosedur pembongkaran dan tahapan operasional penerapan kesehatan dan keselamatan kerja k3) jdih.pu.go.id kesesuaian rtb tahap kegiatan inspeksi tidak keterangan sesuai tahap pembersihan tapak tapak harus bersih dari puing puing pembongkaran bangunan tapak telah dilakukan pemerataan lahan pengamanan batas batas site telah dibersihkan. remamantaak perawatan permanen dinding partisi dan stabilisasi yang berdekatan dengan strukturjdih.pu.go.id format berita acara hasil inspeksi pada masa pembongkaran bgk berita acara inspeksi pada masa pembongkarpembongkaran bgk terhadap: nama bgk donanananaaanananananan lokasi dnnannanananananaanan untuk tahap pembongkaran persiapan tapak pembongkaran pembongkaran komponen konstruktor bangunan pembongkaran komponen struktur bangunan pembersihan tapak.oia. . ill. dst berdasarkan hasil pembahasan antara penilik bgk, penyedia jasa pembongkaran, dan atau pemilik atau pengelola bgk, disepakati beberapa hal sebagai berikut: oia. . ill. dst kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyedia jasa pembongkaran dan ataumbongkaran, pemilik dan atau pengelola bgk, (nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap) nip jabatan jabatan jdih.pu.go.id format format pengelolaan kelembagaan penyelenggaraan bgk format sumpah untuk aparatur penyelenggara bgk dari unsur ppp dan non asn demi allah, saya bersumpah: (bagi yang beragama islam) demi tuhan, saya bersumpah: (bagi yang beragama kristen) atah paramawisesa, saya bersumpah: (bagi yang beragama hindu) demi sang hyang adi budha, saya bersumpah: (bagi yang beragama budha) demi tuhan yang maha esa, saya menyatakan janji dengan sungguh sungguh: (bagi penganut kepercayaan kepada tuhan yang maha esa) bahwa saya, dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khususmelaksanakan tugas, bahwa saya. kiranya tuhan menolong saya: (bagi yang beragama kristen) jdih.pu.go.id format pakta integritas untuk aparatur penyelenggara bgk pakta integritas saya yang bertanda tangan bawah ini: nama identitas (diisi nomor ktp sim paspor| alamat: pekerjaan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus pada unit layanan bgk penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus, direktorat jenderal cipta karya, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dengan ini menyatakan bahwa: akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakanpelaksanaan tugas,, bulan, tahun) yang bertanda tangan (nama lengkap) jdih.pu.go.id format surat permintaan calon anggota tpa pusat atau nama perorangan) tempat, perihal permintaan calon anggota tim profesi ahli tpa) pusattkan adanya pembentukan tim profesi ahli tpa) pusatanggota tim profesi ahli tpa) pusatpenyelenggaraan bgk alamat: .ooooooooooooooooooooo. telepon fax: .ooocoooooooooooo.lampiran surat permintaano(tempat), (tanggal, bulan, tahun) materai tempel rp. , ) nama lengkap jdih.pu.go.id format surat pengajuan calon anggota tpa pusattempat), (tanggal, bulan, tahun) materai tempel rp. , ) nama lengkap) jdih.pu.go.id format rekomendasi calon anggota tpa pusat lampiran nota dinas rekomendasi rekomendasi calon anggota tim profesi ahli (tpa) pusat institusi bidang posisi dalam mama unsur mmo kanan terpusat lal naa jaan perontpa pusat lampiran nota dinas pengusulan calon anggota tpa pusat nomor snnenenannenenennnnenenanan apaan tanggal .oooooocooooooooooooooo pengusulan calon anggota tim profesi ahli (tpa) pusat institusi bidang posisi dalam mama unsur mpa kemah mpapusat lal log 9g aan dec perontpa pusattim profesi ahli pusatperguruan tinggi . nomor . tanggal ee. tentang pengajuan calon anggota tim profesi ahli pusat surat asosiasi profesi . nomor . tanggal . tentang pengajuan calon anggota tim profesi ahli pusat surat dari tenaga ahli fungsi khusus . nomor . tanggal . tentang pengajuan calon anggota tim profesi ahli pusat surat dari kementerian lembaga . nomor . tanggal . tentang pengajuan calon anggota tim profesi ahli pusat nota dinas direktur jenderal cipta karya nomor . nomor . tanggal . tentang rekomendasi calon anggota tim profesi ahli pusattim profesi ahli pusatprofesi ahli tpa) pusat, kedua susunan keanggotaan tim ahli bangunan gedung terdiri dari: ketua merangkap anggota tim profesi ahli pusat (ex officio), bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas tim profesi ahli pusat, dan bertanggung jawab kepada unit layanan bgk, wakil ketua merangkap anggota tim profesi ahli pusat, bertugas mewakili pelaksanaan tugas ketua tim profesi ahli pusat saat ketua berhalangan, dan bertanggung jdih.pu.go.id jawab kepada ketua tim profesi ahli pusat, cc. anggota tim profesi ahli pusat dari unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan tenaga ahli fungsi khusus,direktorat jenderal cipta karyasesuaikementerian lembaga terkaitdan atau standar teknis khusus terkait bangunan gedung fungsi khusus: ketiga anggota tim profesi ahli pusat ditugaskan dan diangkat untuk membantu menteri dalam penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan, keempat masa kerja tim profesi ahli pusat dan keanggotaan ditetapkan selama keputusan menteri ini berlaku hingga diubah dan atau dicabut, kelima kepada anggota tim profesi ahli pusat yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku, keenamunit layanan bgk penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khususprofesi ahli pusat. ditetapkan di:tim profesi ahli pusat daftar anggota tim profesi ahli (tpa) pusat institusi bidang posisi dalam |mama unsur pro peran pus (db bean bean ben bean decundangan tpa pusat kop surat unit layanan bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor sifat lampiran hal undangan . kepada yth. (daftar nama terlampir) tempat sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan persetujuan bangunan gedung pbg) bangunan gedung fungsi khusus pada unit layanan bgk untuk bangunan . (nama bangunan), bersamaan dengan ini kami mengundang bapak ibu untuk dapat hadir dalam . (nama acara) yang akan dilakukan pada: hari tanggal (hari) (tanggal, bulan, tahun) waktu jam mulai) selesai tempat (nama tempat) acara (nama acara)n. lampiran nomor . tanggal . undangan kepada yth: . di. b0. ah. dst jdih.pu.go.id format surat permintaan calon penilik bgk) tempat, perihal permintaan calon penilik bangunan gedung fungsi khusushkan adanya penetapan penilik bangunan gedung fungsi khususpenilik bangunan gedung fungsi khususmemiliki status kepegawaian sebagai asn, baik pns maupun ppp, memiliki penguasaan ketentuan peraturan perundang undangan dalam bidang bangunan gedung, memiliki penguasaan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau standar teknis khusus terkait jenis bgk, dan atau memiliki penguasaan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau standar teknis lainnya yang dibutuhkanalamat: .ooooooooooooooooooooo. telepon fax: .ooooooooooooooformat surat pengajuan calon penilik bgk kop surat institusi lembaga (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor lampiranperihal pengajuan calon penilik bangunan gedung fungsi khusus sehubungan dengan surat permintaan calon penilik bangunan gedung fungsi khusus nomor . tanggal ., bersamaan dengan ini disampaikan pengajuan calon penilik bangunan gedung fungsi khusus dari . (nama institusi lembaga) sebagai berikut: asal penguasaan lal 9g, naa peron semua aparatur yang diajukan dapat ditetapkan sebagai anggota penilik bgk dan ditugaskan sesuai kebutuhan. sebagai pertimbangan dalam proses pembentukan penilik bgk, terlampir disampaikan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi. atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. kepala . (nama instansi lembaga) (nama lengkap) nip. nk. jdih.pu.go.id format rekomendasi calon penilik bgk lampiran nota dinas rekomendasi calon penilik bangunan gedung fungsi khusus nomor enononnennennenannennan sen aananaan tanggal .oooooocooooooooooooooo rekomendasi calon penilik bangunan gedung fungsi khusus asal penguasaan gag leo toh ooh pelpenilik bgk lampiran nota dinas pengusulan calon penilik bangunan gedung fungsi khusus nomor snnenenannenenennnnenenanan apaan tanggal .oooooocooooooooooooooo pengusulan calon penilik bangunan gedung fungsi khusus asal penguasaan gag toh dia naapenilik bgk rempenilik bangunan gedung fungsi khususgunan gedung fungsi khususkementerian lembaga . nomor . tanggal . tentang pengajuan calon penilik bgk, surat dinas . provinsi . nomor . tanggal tentang pengajuan calon penilik bgk, surat dari direktorat . nomor . tanggal . tentang pengajuan calon penilik bgk, surat dari balai ppw provinsi . nomor . tanggal tentang pengajuan calon penilik bgk, nota dinas direktur jenderal cipta karya nomor . nomor . tanggal . tentang rekomendasi calon pengajuan calon penilik bgk,penilik bangunan gedung fungsi khusus kesatu nama nama yang tertera dari unsur, asal instansi, dan penguasaan bidang pada lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai penilik bangunan gedung fungsi khusus: kedua penilik bangunan gedung fungsi khusus diangkat dan ditugaskan untuk membantu menteri dalam penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan inspeksi pada masa konstruksi, masa pemanfaatan, atau masa pembongkaran, ketiga masa kerja penilik bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan selama keputusan menteri ini berlaku hingga diubah dan atau dicabut, keempatjdih.pu.go.id unit layanan bgk penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus, kelimapenilik bangunan gedung fungsi khusus.penilik bangunan gedung fungsi khusus daftar penilik bangunan gedung fungsi khusus asal penguasaan dea bean bean ben bean dec pepsurat tugas penilik bgk kop surat unit layanan bgk surat tugas nomor: . . un. pelaksanaan inspeksi . (nama bgk)da masa konstruksi bgk, masa pemanfaatan bgk, atau masa pembongkaran bgk harus dilakukan inspeksi oleh penilik bgk, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu menerbitkan surat tugas, dasar, keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor . tahun tentang pembentukan penilik bgk, memberi tugas kepada penilik bgk sebagaimana tersebut bawah ini: nama nip penilik bgk asal dari unsur instansi last. untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: uraian pelaksanaan inspeksi . (nama bgk) pada masa canaan (konstruksi pemanfaatan pembongkaran) tempat lokasi (nama tempat lokasi) waktu (tgl, bin, thn) sampai (tgl, bln, thn) biaya dibebankan pada dipa unit layanan bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) kepala unit layanan bgk (nama lengkap) nip. nk. jdih.pu.go.id format surat pemberitahuan jadwal inspeksi kop surat unit layanan bgk (tempat), (tanggal, bulan, tahun) nomor sifat lampiran hal surat pemberitahuan jadwal inspeksi kepada yth. (nama pemilik dan atau pengelola bgk) (nama bgk) tempat sehubungan dengan proses . (pelaksanaan konstruksi bgk pemanfaatan bgk pembongkaran bgk) pada . (nama bgk), maka sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dilakukan inspeksi terhadap bgk. bersamaan dengan ini kami informasikan rencana inspeksi pada masa . (pelaksanaan konstruksi bgk pemanfaatan bgk pembongkaran bgk) yang akan dilakukan pada: hari (hari) sampai (hari) tanggal (tanggal, bulan, tahun) sampai (tanggal, bulan, tahun) waktu jam mulai) selesai tempat (nama tempat) untuk mendukung proses inspeksi pada masa . (pelaksanaan konstruksi bgk pemanfaatan bgk pembongkaran bgk) tersebut, dimohon kepada bapak ibu dapat menyiapkan kelengkapan dokumen bgk sesuai kebutuhan.aepalagara hukum, putranya setyanugraha, sh. si. nip"19621merintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan pelayanan advokasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bahwa untuk melaksanakan pelayanan advokasi hukum yang semakin kompleks, diperlukan pedoman agar pelaksanaan pelayanan advokasi hukumyanan advokyanan advokasi hukum. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: pelayanan advokasi hukum yang selanjutnya disebut advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum untuk menghadapi permasalahan hukum. jdih.pu.go.id permasalahan hukum adalah persoalan hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang diselesaikan luar badan peradilan dan atau badan peradilan. pegawai aparatur sipil negara kementeriurnawaktu adalah pegawai asn yang telah berakhir masa tugasnysengketa pelayanan publik adalah sengketa yang terjadi padaji materiil adalah pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang undangan terhadap peraturan perundang undangan yang tingkatannya lebih tinggi. jdih.pu.go.id biro hukum adalah unit kerja sekretariat jenderal yang mempunyai tugas pemberian advokasi hukum kementerian. bagian hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas pemberian advokasi hukum unit organisasi. unit pelayanan advokasi hukum adalah unit kerja selain biro hukum dan bagian hukum unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pemberian advokasipejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsiata cara pelaksanaan advokasi hukum bagian kesatu umum advokasi hukum dilakukan dalam bentuk: konsultasi hukum dan opini hukum, pendampingan perkara pidana, penyelesaian perkara perdata, penyelesaian sengketa tata usaha negara, penyelesaian perkara uji materiil, penyelesaian sengketa persaingan usaha, jdih.pu.go.id penyelesaian sengketa informasi publik, penyelesaian sengketa pelayanan publik, penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan, dan atau pendampingan saksi atau ahli. advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada: kementerian, menteri, unit organisasi, upt, pejabat, pegawai asn, atau purnawaktu. pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk pegawai asn kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang ditugaskan dan atau diperbantukan kementerian. advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh biro hukum, bagian hukum, dan atau unit pelayanan advokasi hukum. dalam hal advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bagian hukum dan atau unit pelayanan advokasi hukum, harus berkoordinasi dengan biro hukum. advokasi hukum dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh upt, pejabat, pegawai asn, dan atau purnawaktu kepad. jdih.pu.go.id dalam hal mendesak, permohonan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara lisan atau melalui media elektronik. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis paling lambat (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan. permohonan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada dan diajukan dengan melampirkan kronologis permasalahan hukum yang dihadapi dan data yang diperlukan. dalam memberikan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam biro hukum, bagian hukum, dan atau unit pelayanan advokasi hukum dapat berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. permohonan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa. dalam hal surat kuasa sebagaimana dimaksud pada belum diterbitkan, advokasi hukum dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah dan atau surat tugas. permohonan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditindaklanjuti dengan surat perintah dan atau surat tugas. surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh: menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri, untuk perkara dengan kementerian sebagai subjek, menteri, untuk perkara dengan menteri sebagai subjek, jdih.pu.go.id pimpinan unit organisasi atau sekretaris unit organisasi atas nama pimpinan unit organisasi, untuk perkara dengan unit organisasi sebagai subjek, kepala upt, untuk perkara dengan upt sebagai subjek, atau pejabat, pegawai asn, atau purnawaktu yang berperkara. surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf harus mengikutsertakan pejabat atau pegawai asn yang mengetahui permasalahan terkait. surat perintah dan atau surat tugas sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal advokasi hukum berupa pendampingan perkara pidana, surat perintah dan atau surat tugas diterbitkan oleh kepala biro hukum atau pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian advokasi hukum. bagian kedua konsultasi hukum dan opini hukum advokasi hukum berupa konsultasi hukum dan opini hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan pemberian pertimbangan hukum kepada pejabat, pegawai asn dan atau purnawaktu yang menghadapi permasalahan hukum terkait pekerjaan jabatan. jdih.pu.go.id bagian ketiga pendampingan perkara pidana advokasi hukum berupa pendampingan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pejabat, pegawai asn, dan atau purnawaktu yang menghadapi permasalahan hukum terkait pekerjaan atau jabatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. pendampingan perkara pidana dilaksanakan melalui konsultasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan materi dugaan tindak pidana. dalam melakukan konsultasikepatuhan intern dan inspektorat jenderal kementerian serta instansi terkait. pendampingan perkara pidana kepada menteri, pejabat, pegawai asn, dan atau purnawaktu sekretariat jenderal dapat diberikan oleh biro hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. pendampingan perkara pidana kepada pejabat, pegawai asn, dan atau purnawaktu luar sekretariat jenderal diberikan oleh unit pelayanan advokasi hukum, bagian hukum, dan atau biro hukum. bagian keempat penyelesaian perkara perdata dalam melakukan penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam hurufjdih.pu.go.id advokasi hukum berupa penyelesaian perkara perdatbidang hukum kepercayaan, mengoordinasikan penyelesaian melalui jalur mediasi, cc. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara, menjadi kuasa hukum dalam melakukan persidangan, baik sebagai tergugat maupun penggugat, melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani, membantuserta memberikan pendampingan kepada saksi terkait dengan perkara, dan atau mengusulkan ahli yang mempunyai kompetensi sesuai materi perkara. bagian kelima penyelesaian perkara tata usaha negara advokasi hukum berupa penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pejabat yang menghadapi sengketa tata usaha negara. jdih.pu.go.id dalam melakukan penyelesaian sengketa tata usaha negartata usaha negar dan saran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, menyiapkan administrasi sengketa tata usaha negara, cc. menjadi kuasa hukum dalam melakukan persidangan,dan atau memberikan pendampingan saksi yang diperlukan persidangan, melakukan pemantauan pelaksanaan penyelesaian sengketa pengadilan tata usaha negara. bagian keenam penyelesaian perkara uji materiil advokasi hukum berupa penyelesaian perkara uji materiil sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal terdapat perkara uji materiil terhadap undang undang dan peraturan pelaksanaannya bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. dalam melakukan penyelesaian perkara uji materiil sebagaimana dimaksud pada biro hukum berkoordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait. jdih.pu.go.id penyelesaian perkara uji materiil sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: menyusun jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, tambahan keterangan pemerintah, dan atau alat bukti, menyiapkan saksi dan atau ahli terkait objek permasalahan, dan cc. menyusun kesimpulan pemerintah. mekanisme penanganan perkara uji materiil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketujuh penyelesaian sengketa persaingan usaha advokasi hukum berupa penyelesaian sengketa persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pejabat dan upt yang menghadapi sengketa persaingan usaha. dalam melakukan penyelesaian sengketa persaingan usahrsaingan usahpersaingan usaha, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan dokumen dan administrasi sengketa persaingan usaha yang sedang ditangani, dan atau cc. menjadi kuasa hukum dalam melakukan persidangan. jdih.pu.go.id bagian kedelapan penyelesaian sengketa informasi publik advokasi hukum berupa penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pejabat dan upt yang menghadapi sengketa informasi publik. dalam melakukan penyelesaian sengketa informasiinformasiinformasi publik, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan bahan, materi, atau dokumen sengketa informasi publik yang sedang ditangani, dan atau cc. menyiapkan administrasi proses sengketa yang sedang ditangani. bagian kesembilan penyelesaian sengketa pelayanan publik advokasi hukum berupa penyelesaian sengketa pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pejabat, upt, pegawai jdih.pu.go.id asn, dan atau purnawaktu yang menghadapi sengketa pelayanan publik. dalam melakukan penyelesaian pelayananlayananmengenai sengketa pelayanan publik, dan atau melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan dokumen dan administrasi. bagian kesepuluh penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan advokasi hukum berupaalam huruf diberikan kepada pejabat, upt, pegawai asn dan atau purnawaktu yang menghadapi sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan. dalam melakukan penyelesaian arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilanilakukan dengan cara: jdih.pu.go.id memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban dalam proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan, dan atau melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi. bagian kesebelas pendampingan saksi dan ahli advokasi hukum berupa pendampingan saksi dan ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pejabat, pegawai asn, dan atau purnawaktu yang menjadi saksi atau ahli. dalam memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada pejabat, pegawai asn, dan atau purnawaktu harus berdasarkan surat penugasan dari pimpinan unit organisasi yang bersangkutan. pendampingan saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: memberikan nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli, memberikan konsultasi yang berkaitan dengan materi, cc. memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum acara, mendampingi saksi atau ahli instansi penegak hukum dan atau badan peradilan, dan atau melakukan koordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian. jdih.pu.go.id bagian kedua belas persidangan pengadilan secara elektronik dalam hal pelaksanaan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan proses persidangan pengadilan secara elektronik, pelaksana advokasi hukum harus menggunakan akun surat elektronik kedinasan. bagan alur prosedur dan format surat advokasidvokasi melalui jaksa pengacara negardapat meminta jaksa pengacara negara untuk melaksanakan advokasi hukum dalam penyelesaian perkara. dalam hal permintaan bantuanpermintaan bantuan penyelesaian perkara kepada jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan untuk perkara pidana. jdih.pu.go.id bab pembinaan menteri melakukan pembinaan terhadap advokasi: penyuluhan, bimbingan teknis, cc. sosialisasi: danpejabat, narasumber, dan atau konsultan hukum yang berkompeten dan berpengalaman. bab evaluasi dan pelaporanmelakukan evaluasi terhadap pelaksanaan advokasi hukum. dalam hal evaluasiberdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada biro hukum, bagian hukum, dan atau unit pelayanan advokasi hukum menyusun laporan. jdih.pu.go.id laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan unit organisasi, sekretaris jenderal melalui kepala biro hukum, dan menteri secara berjenjang paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun dan atau sesuai kebutuhan. bab pendanaan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan advokasi hukum dibebankan pada anggaran unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian advokasi hukum. anggaran sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran masing masing unit organisasilayanan advokasibagan alur prosedur dan format surat advokasi hukum opini hukum telaahan hukum siswa tempatan ker bagian uraian kegiatan hukum kabar nor) advokasi hukum menyampaikan laporan permohonan permasalahan permasalahan hukum hukum menerima kronologis laporan permasalahan terjadinya hukum permasalahan dokumen hukum pendukung permasalahan hukum mendisposisi surat pelaksanaan disposisi konsultasi opini hukum koordinasi surat pelaksanaan disposisi konsultasi opini surat perintah hukum tugas jdih.pu.go.id ama pemantau tre bagian uraian kegiatan hukum kabar nor) advokasi hukum melaksanakan dokumen konsultasi opini kronologis hukum permasalahan hukum dokumen data pendukung permasalahan hukum peraturan per uu an menyampaikan hasil opini hukum telaahan hukum kepada kepala biro hukum menyampaikan hasil opini hukum telaahan hukum kepada pemohon jdih.pu.go.id prosedur pendampingan perkara pidana ama teman bagian uraian kegiatan hukum kabar tim nor) advokasi pendamping tae hukum hukum mengajukan surat panggilan permasalahan dari aph hukumpemanggilan mendisposisi surat disposisi penanganan perkara membentuk tim surat perintah pelaksanaan dokumen terra tugas tim penanganan untung pendampingan pendampingan dari proses penyet didikan menyampaikan laporan hasil laporan pendampingan penanganan kepada kepala perkara biro hukum dan bagian hukum nor) upt yang memohon pendampingan jdih.pu.go.id prosedur penyelesaian perkara perdata bagian kabar tim uraian kegiatan persyaratan hukum advokasi kuasa nor) upt hukum hukum surat panggilan mengajukan nbb (relatas) permasalahan laporan hukum permasalahan perkara kronologis menerima penanganan laporan perkara terjadinya dokumen permasalahan pendukung hukum objek sengketa mendisposisi surat penanganan disposisi perkara surat membentuk tim perintah dan pembuatan tugas skk surat kuasa surat kuasa khusus)laporan hasil negeri baik secara persidangan jdih.pu.go.id langsung maupun (litigasi elektronik litigasi) identifikasi, mediasiputusan tingkat pertama pengadilan menyampaikan putusan pernyataan pengadilan banding menyusun memori putusan banding kontra relatas memori banding memori banding memori menyerahkan band angin memori kontra banding kontra memori memori banding banding putusan tingkat putusan banding pengadilan putusan menyampaikan pengadilan pernyataan kasasi menyusun memori putusan kasasi kontra pengadilan memori kasasi relatas jdih.pu.go.id memori kasasi putusan tingkat mudaputusan peninjauan pengadilan putusan eksekusi |. relatas eksekusi menerima putusan putusan sidang menyampaikan laporan hasil gara) putusan sidang kepada prinsipal menemukan alat bukti baru putusan ovum) jika ovum ada jdih.pu.go.id proses penanganan perkara tata usaha negara bagian kabar tim hukum advokasi kuasa senayan nor) uptkronologis laporan penanganan terjadinya perkara permasalahan objek hukum sengketa dan dokumen pendukung mendisposisi surat penanganantata laporan hasil usaha negara persidangan jdih.pu.go.id baik secara (litigasi langsung maupun litigasi) elektronik identifikasi, pemeriksaan persiapanmenyampaikan putusan pernyataan menyusun memori putusan banding kontra relatas memori banding memori banding menyerahkan memori memori banding banding kontra kontra memori banding memori banding putusan tingkat ken putusan (pama maan menyampaikan putusan jdih.pu.go.id menyusun memori putusan kasasi kontra pengadilan memori kasasi relatas memori kasasi putusan tingkat paktua putusan peninjauan pengadilan kembali eksekusi putusan |. relatas eksekusi menerima putusan putusan sidang menyampaikan laporan hasil putusan sidang kepada prinsipal menemukan alat putusan bukti baru ovum ovum) jika ada jdih.pu.go.id prosedur judicial review mahkamah konstitusi dpr, uraian pemerintah kabar tim kegiatan dan advokasi penanganan badan pihak hukum terkait melaporkan dokumen adanya uji permohonan materi peraturan perundang undangan mendisposisi dokumen penanganan permohonan judicial review koordinasi dokumen penyiapan pendukung keterangan presiden perintah menyusun dokumen keterangan permohonan presiden perintah melaksanakan dokumen berjasa acara persidangan rkan persidangan laporan pesepak risalah atan pembacaan sidang majelis permohonan hakim keterangan konstan presiden usi perintah, keterangan saksi ahli, jdih.pu.go.id kesimpulan, menerima putusan sidang menyampaikan engan kana hasil putusan kepada prinsipal jdih.pu.go.id prosedur hak uji materiil mahkamah agung kegiatan bagian kabar tim hukum advokasi kuasa persyaratan nor) hukum hukum upt menerima pemberitahuan surat dan permohonan penyerahan uji materiil surat laporan permohonan permasalahan hak uji perkara materiil mengajukan kronologis permohonan penanganan advokasi perkara hukum dokumen pendukung mendisposisi penanganan surat disposisi perkara membentuk tim dan surat surat perintah perintah tugas tugas pelaksanaan dokumen tugas tim penanganan kuasa hukum perkara membuat surat konsep surat permohonan permohonan penundaan penundaan penyampaian penyampaian jawaban jawaban pemerintah jdih.pu.go.id menyusun dan menyiapkan dokumen jawaban dokumen pemerintah dan dokumen perkara pendukung untuk bukti) menyerahkan jawaban pemerintah, bukti, serta dokumen dokumen persidangan pendukung laporan hasil lainnya kepada persidangan pantun tun mahkamah agung menerima lompatan jaman menyampaikan laporan hasil putusan sidang kepada prinsipal jdih.pu.go.id proses penanganan sengketa persaingan usaha tram bagian kabar tim kegiatan hukum advokasi kuasa persyaratan nor) hukum hukum upt mengajukan relatas dipanggil permohonan panggilan kembali advokasi hukum sidang dari melalui kppu relatas pendampingan laporan pokok berikutnya. permasalahan melaporkan kronologis terjadinya dokumen pemanggilan pendukung sidang laporan laporan dugaan dugaan pelanggaran pelanggaran persaingan persaingan usaha usaha mendisposisi surat disposisi penanganan panggilan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha membentuk tim surat kuasa kuasa hukum terlahir surat perintah tugas pelaksanaan kronologis tugas dokumen menyusun hukum yang dokumen wajib hukum atas diserahkan laporan dugaan terlahir dalam pelanggaran persidangan jdih.pu.go.id persaingan sei pelaksanaan dokumen berlangsung tugas legal standing selama pendampingan terlahir pemeriksaan dalam saksi, ahli, pendahuluan persidangan surat, dan laporan dugaan petunjuk, pelanggaran keterangan lanjutan persaingan pelaku usaha usaha. pelaksanaan dokumen tugas persidangan menyampaikan laporan hasil penanganan persidangan sengketa laporan dugaan persaingan pelanggaran usaha persaingan usaha kepada kepala biro hukum dan bagian hukum nor) upt yang memohon pendampingan menyatakan putusan upaya hukum keberatan atas putusan kppu pengadilan negeri menyusun putusan kppu dokumen surat kuasa keberatan atas putusan kppu menyerahkan surat kuasa dokumen pemohon keberatan atas keberatan, putusan kppu salinan jdih.pu.go.id pengadilan permohonan negeri keberatan, dan putusan kppu. menyatakan surat kuasa kasasi pemohon mahkamah kasasi, memori agung dan kasasi, dan memasukkan putusan dokumen pengadilan kasusnya. negeri. mencari dan ovum menemukan sumpah alat bukti baru ovum) mengajukan memori peninjauan pk kontra kembali sumpah dan ios mana menerima daa dan menyampaikan surat pengantar laporan hasil putusan selesai putusan sidang jdih.pu.go.id proses penyelesaian sengketa informasi publik bagian kabar tim uraian hukum advokasi kuasa kegiatan nor) hukum hukum upt melaporkan surat hilang terjadinya panggilan hak sengketa (relatas) informasi laporan permasalah han perkara mengajukan kronologis permohonan dokumen advokasi hukum pendukung objek sengketa mendisposisi surat simak perkara membentuk tim surat dan pembuatan perintah skk surat tugas kuasa khusus) surat atasan ppid kuasa khusus skk) atasan ppid pelaksanaan dokumen tugas tim kuasa penangan hukum perkara mempersiapkan dokumen eel elev pan jdih.pu.go.id add melaksanakan dokumen lemahpem acara bersidang buktikan persidangan abdikasi non laporan litigasi komik hasil informasi bersidang pemeriksaan awal, mediasi, abdikasi, abdikasi pemeriksaan, non pembuktian, litigasi saksi ahli, kesimpulan) putusan oa menyampaikan putusan kadaluarsa pernyataan komisi keberatan informasi ptun menyusun putusan gugatan keberatan tang relatas japan keberatan gugatan keberatan tanggapan menyerahkan gugatan gugatan keberatan tanggapan keberatan putusan relatas menyampaikan putusan pernyataan konsep kasasi memori k jdih.pu.go.id ontramem menyusun memori memori kontra kasasi kontra memori memori kasasi kasasi mengajukan memori pk peninjauan kontra kembali sumpah menerima surat putusan pengantar putusan menyampaikan laporan hasil putusan sidang kepada prinsipal mencari dan menemukan alat bukti baru ovum) jdih.pu.go.id proses penanganan arbitrase bagian uraian kegiatan hukum kabar tim persyaratan nor) advokasi kuasa temsengketa mendisposisi surat penanganan disposisi perkarabadan arbitrase laporan hasil identifikasi, persidangan mediasi, jdih.pu.go.id pembacaan gugatan, jawaban, replika, publik, pembuktian, pemeriksaan saksi ahli, kesimpulan, putusan) menyampaikan laporan hasil laporan hasil persidangan putusan sidang kepada prinsipal menerima salinan resmi jdih.pu.go.id proses penanganan sengketa pelayanan publik bagian kabar tim uraian kegiatan hukum advokasi pendampingan persyaratan nor) hukum upt melaporkan surat hilang terjadinya pemanggilan hak pemanggilan pemeriksaan pemeriksaan laporan pelayanan publik laporan mengajukan kronologis dokumen permohonan pendukung advokasi hukum pendampingan objek sengketa mendisposisi surat penanganan disposisi panggilan pemeriksaan laporan pelayanan publik surat pendampingan tugas pelaksanaan kronologis tugas menyusun dokumen klarifikasi tangga pendukung pan jawaban atas objek pelaporan sengketa pelayanan publik pelaksanaan dokumen tengan tugas penanganan tung pendampingan perkara proses dalam pemberi pemeriksaan saan jdih.pu.go.id pelaporan obama polo rekomendasi ombudsman kesepakatan dalam konsiliasi dan atau mediasi: menyampaikan dokumen laporan hasil penanganan pendampingan perkara kepada kepala biro hukum dan bagian hukum nor) upt yang memohon pendampingan jdih.pu.go.id proses pendampingan saksi ahli bagian uraian kabar hukum tim persyaratan kegiatan advokasi nor) pendampingan hukum upt asn dipanggil langsung surat panggilan sebagai dari saksi ahli aph pengadilan kepada laporan kementerian permasalahan pupr perkara mengajukan pemohon kronologis menerima penanganan laporan perkara terjadinya dokumen permasalah pendukung objek hukum pemanggilan mendisposis penanganan surat disposisi pendamping membentuk surat perintah tim tugas pendamping terkait ung dari pelaksanaan dokumen proses tugas tim lidi penanganan penyelidik pendamping pny pendampingan kan persija ngan jdih.pu.go.id menyamai kan laporan hasil pendamping kepada kepala biro hukum dan laporan bagian penanganan hukum perkara nor) upt yang memohon pendamping jdih.pu.go.id proses pendampingan perkara oleh jaksa pengacara negara bagian uraian kabar skor, hukum persyaratan kegiatan advokasi staf, nor) hukum jagung upt mengajukan permohonan jpn surat oleh bagian hukum, panggilan unit pelaksana (relatas) teknis dan atau biro gugatan hukum. laporan menerima laporan permasalahan terjadinya perkara permasalahan hukum urgensi dan permohonan jpn kronologis sebagai penanganan pendampingan dan perkara sebagai kuasa dokumen hukum melalui pendukung media elektronik objek maupun secara lisan sengketa dalam hal mendesak mendisposisi permohonan jpn surat sebagai disposisi pendampingan kuasa hukum menyusun surat kuasa khusus skk), surat menyusun surat permohonan permohonan kepada kejaksaan, menyusun kronologis pelaksanaan surat permohonan kepada permohonan jpn sebagai surat kuasa pendampingan kuasa khusus skk) hukum: jdih.pu.go.id uraian bagian kabar skor, hukum persyaratan kegiatan advokasi staf, nor) tae hukum jagung ekspor perkara kronologis dan koordinasi penanganan dengan jpn perkara dokumen pendukung objek sengketa monitoring terbitnya surat kuasa khusus subtitusi dan terbitnya legal opinion dari jpn monitoring selama pelaksanaan kuasa penanganan oleh jpn atau perkara terbitnya legal oleh jpn opinion oleh jpn menyampaikan laporan pelaksanaan kuasa, hasil putusan sidang kepada principal menyampaikan legal opinion kepada principal jdih.pu.go.id proses permohonan kesepakatan bersama nor mimpi maja karsa nor) hukum kerja tingkat upt sama madya permohonan surat dan permohonan penyusunan kerja sama dari konsep pemrakarsa kesepakatan bersama koordinasi konsep konsep kesepakatan kesepakatan menerima surat konsep permohonan kesepakatan pembahasan bersama kesepakatan bersama konsep kesepakatan bersama mendisposisik undangan konsep pembahasan kesepakatan konsep bersama kesepakatan bersama konsep kesepakatan bersama pembahasan konsep konsep kesepakatan kesepakatan persetujuan lembar kendali konsep surat kesepakatan permohonan bersama penandatangan konsep ksb menerima dan menandatangi lembar lembar kendali konsep ksb konsep kesepakatan bersama menerima dan menandatangi lembar kendali lembar konsep kendali dan kesepakatan kesepakatan bersama menerima dokumen kesepakatan kesepakatan bersama yang bersama yang sudah sudah ditandatangani ditandatangani menyampaikan kesepakatan dokumen bersama yang kesepakatan sudah selesai bersama yang ditandatangani sudah surat pengantar ditandatangani dokumen kesepakatan bersama jdih.pu.go.id proses penyusunan perjanjian kerja sama era pemrakarsa kabar tim sekretaris uraian advokasi pemda jenderal kegiatan hukum hasan pks surat permohonan permohonan kerja sama dan surat penyusunan permohonan dari pembahasan pemrakarsa pks konsep awal pks surat permohonan koordinasi pembahasan konsep pks pks konsep awal pks surat permohonan mendisposisik pembahasan konsep pks pks konsep awal pks undangan pembahasan pks konsep pks pembahasan yang telah konsep pks diberi masukan awal oleh biro hukum persetujuan konsep pks surat melalui permohonan lembar persetujuan kendali biro lembar kendali hukum dan konsep final unit kerja pks terkait) jdih.pu.go.id pemrakarsa kabar tim sekretaris uraian advokasi pemda jenderal kegiatan hukum hasan pks surat persetujuan permohonan lembar persetujuan kendali dan lembar menandatangi kendali pks final pks menerima dokumen pks pks yang yang sudah sudah selesai ditandatangani ditandatangani menyampaikan pks yang pks kepada sudah selesai pemrakarsa ditandatangani jdih.pu.go.id format surat pelayanan advokasi hukum format surat permohonan advokasi hukum kop surat) nomor penetannanananaan sifat lampiran perihal permohonan advokasi hukum kepada yth., kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jakarta berkenaan dengan adanya perkara perdata nomor . pengadilan negeri erananannnan melata l.eeo.eea sebagai penggugat dan balai satker ppk . sebagai tergugat, dengan hormat kami sampaikan surat permohonan advokasi hukum guna menangani dan mengikuti persidangan perkara dimaksud. sebagai bahan dalam proses penanganan perkara, terlampir kami sampaikan gugatan . dan dokumen . demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih tembusan kepada yth.: jdih.pu.go.id format resume gugatan resume gugatan nannnnanananaaan oleh . penggugat) dalam perkara nomor: .n.c para pihak dalam perkara penggugat lu. penggugat i): nenek. penggugat ii): tergugat nakal tergugat nenek tergugat il), il. objek gugatan ii. uraian singkat gugatan bahwa. iv. tuntutan penundaan dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. jdih.pu.go.id format kuasa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat ikon garuda) surat kuasa nomor yang bertandatangan bawah ini enesitannnanannaanananasan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan . berkedudukan pnenaennnnnnanasannaaaaaaaan ejaan .i.io.iii. dalam perkara nomor . pengadilan negeri eresitennnnnasaasasan, dengan ini memberikan kuasa kepada: nama nnannanannnaanannnaaaaan jabatan nnannanannnaanannnaaaaan alamat nnannanannnaanannnaaaaan nama nnannanannnaanannnaaaaan jabatan nnannanannnaanannnaaaaan alamat nnannanannnaanannnaaaaan selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai . dalam perkara perdata nomor kem. pengadilan negeri . yang diajukan oleh . sebagai . mengenai gugatan .menerima replika, rekonpensi, verzetjakarta, aan alan pananapapapani meterai penerima kuasa, jdih.pu.go.id format kuasa lingkup kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ikon surat) surat kuasa nomor yang bertandatangan bawah ini berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor . tahun . tanggal seennanamean, selaku menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkedudukan jalan pattimura nomor kebayoran baru jakarta selatan, sebagai . dalam perkara perdata nomor peenenettannnanaaamaan pengadilan negeri . selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada nama nnnannnannnnanaaanaaaaa jabatan nannnnannnanlaaanananan alamat nnnannnannnnanaaanaaaaa nama nnnannnannnnanaaanaaaaa jabatan nannnnannnanlaaanananan alamat nnnannnannnnanaaanaaaaa selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. sala alan nan nen senna nanannnnnn annan khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai . dalam perkara perdata nomor . pengadilan negeri jakarta . yang diajukan oleh . sebagai penggugat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum,rekonpensi, verzet, menerima replikanyatakan banding, mendaftarkanmulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. jakarta, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penerima kuasa, jdih.pu.go.id format kuasa substitusi kop surat) surat kuasa substitusi yang bertandatangan bawah ini kanan berkedudukan ., selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . w. sebagai ., dalam perkara perdata nomor . pengadilan negeri . berdasarkan surat kuasa nomor lo. tanggal. dengan ini memberikan kuasa subtitusi kepada: nama nnannnnnnnanalanaakan jabatan nnanaaanannnnnnnnnnnnaan alamat nnnnanannnanakaaaaaaaa selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa dalam menghadiri persidangan pengadilan negeri . dalam perkara perkara perdata nomor semua pengadilan negeri demikian surat kuasa ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. jakarta, pemberi kuasa penerima kuasa meterai jdih.pu.go.id format jawaban ikon surat) jawaban tergugat. dalam perkara nomor .cbooo antara selanjutnya disebut sebagai.voodoo woo woo.komodo tergugat . melawan selanjutnya disebut sebagai.oooocoo. oma. penggugat . kepada yth majelis hakim pengadilan negeri . dalam perkara perdata nomor .voodoo tangerang perihal jawaban tergugat. terhadap gugatan nomor register perkara. . dengan hormat, untuk dan atas nama . selanjutnya disebut dengan tergugat ., berdasarkan surat kuasa khusus nomor . tanggal ., dengan ini hendak menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut: bahwa tergugat. menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan secara yuridis menguntungkan kepentingan hukum tergugat . dalam pemeriksaan perkara guo. dalam eksepsi eksepsi . eksepsi . il. dalam pokok perkara bahwa keseluruhan dalil dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi atas mohon agar dianggap telah terurai kembali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil dalam pokok perkara dibawah ini. bahwa tergugat . menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi kepentingan hukum tergugat .dalam pemeriksaan perkara guo. bahwa lc. jaan bahwa lc. jaan dst. berdasarkan dalil dalil kami diatas, kami memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri ., yang memeriksa dan mengadili perkara nomor . berkenan untuk memutuskan hal hal sebagai berikut dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat . untuk seluruhnya: dalamtvankeleijke verklaara)) atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata nomor pdt. pn. tng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (ex ago bono). hormat kami, kuasa hukum tergugat . jdih.pu.go.id format publik publik tergugat dalam perkara nomor: . g ptun: . antara selanjutnya disebut agar .ooooooo.robot.ooo.cbooo tergugat lawan selanjutnya disebut aai .oooooooo.cbooo.coooooo penggugat jakarta, kknananaaaanaaaaaaaan kepada yth, majelis hakim pengadilan tata usaha negara . dalam perkara perdata nomor: . ptun . perihal publik tergugat dalam perkara tata usaha negara nomor . ptun. . dengan hormat, untuk dan atas nama . selanjutnya disebut sebagai . berdasarkan surat kuasa khusus keke tanggal ., dengan ini hendak menyampaikan publik sebagai tanggapan atas replika penggugat dalam perkara tata usaha negara nomor . sehubungan dengan replika dari . sebagai penggugat tertanggal ., dengan ini tergugat mengajukan publik sebagai berikut bahwa tergugat tetap pada pendirian semula dan menolak seluruh dalil penggugat kecuali pada hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. bahwa berdasarkan uraian fakta fakta dan dasar dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara tata usaha negara nomor . untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan, hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, dalam penundaan menolak permohonan penundaan penggugat dalam pokok perkara menolak gugatan perkara guo untuk seluruhnya, menyatakan objek sengketa guo tidak cacat hukum dan tetap berlaku, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex ago bono). hormat kami, kuasa hukum tergugatday kepala hukum, ttd n8l on. putranya setyanugraha, sh. si. basuki hadimuljonolebih memberikan kepastian dalam pengusahaan jalan tol dan kemudahan kepada badan usaha dalam berinvestasi, perlu dilakukan perubahan terhadapjdih.pu.go.iddaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol adalah rangkaian kegiatan pemilihan badan usaha melalui pelelangan atau negosiasi yang selanjutnya mendirikan badan usaha jalan tol untuk melaksanakan pengusahaan jalan tolminat adalah badan usaha yang berminat mengikuti pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol dengan menyampaikan isian dokumen prakualifikasi. peserta pelelangan adalah peminat yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi oleh panitia, diundang oleh panitia untuk mengikuti tahap pelelangan, dan mengambil dokumen permintaan proposalprogram percepatan peningkatan tata guna airnuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam prioritas pembangunan kelima rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat perlu menyelenggarakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi,pekerjaan jdih.pu.go.id umum dan perumahan rakyat selaku pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program percepatan peningkatan tata guna airjdih.pu.go.idjdih.pu.go.id rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air atau induk perkumpulan petani pemakai air secara swakelollam rangka penyelenggaraan p3 tai direktorat jenderal sumber daya air kepala satuan kerja yang selanjutnya disebut karakter adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan p3 tai direktorat jenderal sumber daya air. tim teknis pusat yang selanjutnya disingkat ttp adalah tim pelaksana p3 tai tingkat pusat. jdih.pu.go.id konsultan manajemen pusat yang selanjutnya disingkat kmp adalah konsultan yang bertugas membantu ttp dalam penyelenggaraan p3 taitim pelaksana balai yang selanjutnya disingkat tpb adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala bbws bws. konsultan manajemen balai yang selanjutnya disingkat kmb adalah konsultan yang bertugas membantu tpb, karakter, dan ppk dalam penyelenggaraan p3 tai. tenaga pendamping masyarakat yang selanjutnya disingkat tpm adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada p3a, gp3a, dan atau ip3a sebagai pelaksana p3 tdih.pu.go.idkegiatan, objek, dan lokasi pelaksanaan p3 tai bagian kesatu jenis kegiatan pelaksanaan p3 tai jenis kegiatan pelaksanaan p3 tai terdiri atas: rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi, dan atau cc. pembangunan jaringan irigasi. rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada hurufselain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan p3 tai juga dapat berupa kegiatan normalisasi jaringan irigasi atau pekerjaan tanah tanpa menggunakan alat berat. jdih.pu.go.id bagian kedua objek pelaksanaan p3 tai kegiatan pelaksanaan p3 tai sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan pada: jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, atau jaringan irigasi desa. bagian ketiga lokasi pelaksanaan p3 tai lokasi pelaksanaan p3 tai ditentukan berdasarkan: usulan bbws bws, usulan instansi pemerintah daerah, dan atau usulan aspirasi masyarakat. usulan lokasi pelaksanaan p3 tai sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan melalui surat resmi kepada kepala bbws bws. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada kepala bbws bws menugaskan tpb melakukan validasi terhadap lokasi daerah irigasi penerima p3 tai. tpb sebagaimana dimaksud pada membuat berita acara hasil validasi. dalam hal usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lolos validasi, kepala bbws bws menyampaikan usulan lokasi kepada direktur jenderal sumber daya air untuk disampaikan kepada menteri. validasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya air. jdih.pu.go.id berdasarkan usulan lokasi p3 tai sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan lokasi daerah irigasi penerima p3 tai. penetapan lokasi daerah irigasi penerima p3 tai sebagaimana dimaksud pada dapat diubah dalam hal: terdapat kesalahan pengetikan nama daerah irigasi, nama kabupaten kota, dan atau nama kecamatan, terdapat perubahan data administrasi, cc. terjadi perubahan jumlah lokasi daerah irigasi, terjadi perubahan urutan prioritas pelaksanaan p3 tai, dan atau terjadi permasalahan sosial dan atau permasalahan teknis sehingga kegiatan p3 tai tidak dapat dilaksanakan. perubahan penetapan lokasi daerah irigasi penerima p3 tai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya air atas nama menteri. bab iii penerima p3 tai penerima p3 tai sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas p3a, gp3a, dan atau ip3a. penerima p3 tai sebagaimana dimaksud dalam harus: berbadan hukum: disahkan dengan keputusan kepala daerah, disahkan dengan akta notaris, atau disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk p3a. jdih.pu.go.id p3a yang disahkan dengan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk melakukan pencairan dana tahap harus disahkan dengan akta notaris. bab pelaksana p3 tai pelaksana p3 tai terdiri atas: 'ttp pada tingkat pusat, tpb, karakter, dan ppk pada tingkat bbws bws, dan p3a, gp3a, dan atau ip3a sebagai penerima p3 tai. ttp sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya air. ttp sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur direktorat jenderal sumber daya air. dalam hal diperlukan, ttp sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh kmp. tpb sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala bbws bws. pelaksana p3 tai pada tingkat bbws bws sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dibantu oleh kmb. p3a, gp3a, dan atau ip3a sebagaimana dimaksud dalam huruf didampingi oleh tpm. jdih.pu.go.id bab tahapan penyelenggaraan p3 tai bagian kesatu umum tahapan penyelenggaraan p3 tai terdiri atas: persiapan, perencanaan, cc. pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan. bagian kedua tahapan persiapan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada: tingkat pusat, tingkat bbws bws, dan cc. tingkat p3a, gp3a, dan atau ip3a. tahapan persiapan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan p3 tai, penetapan lokasi daerah irigasi penerima p3 tai, sosialisasi kegiatan p3 tai tingkat pusat, dan pelatihan kepada tpb dan atau kmb untuk menjadi pelatih. tahapan persiapan pada tingkat bbws bws sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penjaringan usulan lokasi daerah irigasi penerima p3 tai, jdih.pu.go.id validasi lokasi daerah irigasi calon penerima p3 tai, cc. usulan lokasi daerah irigasi calon penerima p3 tai, pengadaan kmb dan tpm, pelatihan kepada tpm, sosialisasi p3 tai tingkat bbws bws, verifikasi calon p3a, gp3a, dan atau ip3a penerima p3 tai, dan penetapan dan pengesahan p3a, gp3a, dan atau ip3a penerima p3 tai. tahapan persiapan pada tingkat p3a, gp3a, dan atau ip3a sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sosialisasi p3 tai tingkat penerima p3 tai, dan musyawarah desa bagian ketiga tahapan perencanaan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh p3a, gp3a, dan atau ip3a. perencanaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: survei kondisi jaringan irigasi, musyawarah desa ii, penyusunan rencana kerja p3a, gp3a, dan atau ip3a, dan usulan rencana kerja p3a, gp3a, dan atau ip3a. usulan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diverifikasi oleh kmb. usulan rencana kerja yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dari ppk. jdih.pu.go.id bagian keempat tahapan pelaksanaan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh p3a, gp3a, dan atau ip3a. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama, penyaluran atau pencairan dana p3 tai, cc. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi secara swakelola atau tidak dipihakketigakan, pelaporan dan dokumentasi, dan pengawasan dan evaluasi. bagian kelima tahapan penyelesaian kegiatan tahapan penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh p3a, gp3a, dan atau ip3a. penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: musyawarah desa iii, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan p3 tai, surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan p3 tai, penyerahan hasil pekerjaan p3 tai dari p3a, gp3a, dan atau ip3a kepada ppk, dan pemeliharaan pekerjaan hasil kegiatan p3 tai. ppk menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada karakter. jdih.pu.go.id karakter menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kepada pemerintah desa. bab pendanaan, bentuk bantuan, dan penyaluran bantuan pendanaan p3 tai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. alokasi dana p3 tai pada bbws bws terdiri atas: alokasi dana p3 tai untuk p3a, gp3a, dan atau ip3a, dan alokasi dana pendampingan kegiatan p3 tai. dana p3 tai sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada p3a, gp3a, dan atau ip3a sebagai bantuan dalam bentuk uang. bantuan sebagaimana dimaksud pada secara langsung disalurkan dari rekening kas negara rekening p3a, gp3a, dan atau ip3a melalui mekanisme lumpur sesuai rencana kerja p3a, gp3a, dan atau ip3a. proses pencairan dana p3 tai sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap. dana pendampingan kegiatan p3 tai sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelola oleh satuan kerja pada bbws bws. tata cara pembiayaan, bentuk bantuan, dan penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal sumber daya air. jdih.pu.go.id bab vii pemantauan dan pelaporan pemantauan atas penyelenggaraan p3 tai dilakukan secara berjenjang oleh: p3a, gp3a, dan atau ip3a bersama kepala desa, pada tingkat penerima p3 tai, ppk atau karakter bersama tpb, pada tingkat bbws bws, dan ttp, pada tingkat pusat. pelaporan atas penyelenggaraan p3 tai dilakukan secara berjenjang oleh pelaksana p3 tai pada: tingkat penerima p3 tai, tingkat bbws bws, dan cc. tingkat pusat. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, lokasi daerah irigasi penerima p3 tai yang telah ditetapkan sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan lokasi daerah irigasi penerima p3 taiumumarea hukum, kai aa: putranya setyanugraha, sh. msi. jdih.pu.go.id nip 1962t2251993011001(dua)(dua). penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pejabat eselon (satu)(dua)(dua) penilaian komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf bagikoordinasi perguruan tinggi swastkoordinasi perguruan tinggi swastabobot komponen penilaian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam mulai diberlakukan pada semester (dua) tahun pembayaran tunjangan kinerja semester (satu) tahun menggunakan komponen penilaian kehadiran. tunjangan kinerja dibayarkan setiap tanggal (dua puluh) bulan berikutnya. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dibayarkan terhitung mulai bulan januaribelum menerima pembayaran tunjangan kinerja dari bulan januari dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki pada tahun danjanuaripada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: peraturan menteri riset dan teknologi nomor tahun tentang sistem penilaian kinerja individu kementerian riset dan teknologi, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun sepanjang yang mengatur tunjangan kinerja direktorat jenderal pendidikan tinggi, dan keputusan menteri negara riset dan teknologi nomor kp xi1 tentang petunjuk teknis penghitungan sistem penilaian kinerja individu kementerian riset dan teknologi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan keputusan menteri riset dan teknologi nomor kp ixkelas jabatan per kelas jabatan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rpyaitu: kehadiran memiliki bobot (seratus persen), kinerja memiliki bobot 0fx (nol persen), dan integritas memiliki bobot (nol persen). adapun pengcuti bersalin untuk persalinan keempat dan| yw hari pes. bea tin (maksimal hari tahun, lebih dari hari| hari keterlambatan waktu kedatangan pengurangan yo) eren (apabila kekurangan jam kerja diganti pada hari yang sama) seodan seterusnya, yaitu: kehadiran memiliki bobot (tiga puluh persen),jenis ketidakhadiran pengurangan cuti bersalin untuk persalinan keempat dan hari gaia dian patah aea (jin (maksimal hari tahun, lebih dari hari amati teraman pen keterlambatan waktu kedatangan pengurangan ( o) (apabila kekurangan jam kerja diganti pada hari yang sama) men:apes sfaasstebaah penilaian capaian kinerja unit kerja adalah sebagai berikut: mere e adapun penilaian capaian kinerja pejabat eselon (satu) pada unit utama kementerian sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan inspektur jenderal) dihitung berdasarkan penilaian rata rata capaian kinerja unit eselon (dua)pelaksanaan tugas pena bnn pelaksanaan tugas man dna tea dea pecc. ketaatan terhadap penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara penilaian perilaku adalah sebagai berikut: inn. masa hn. gojeisatetaan penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin luar kehadiran adalah sebagai berikut:ta ai dna ben: dan hasil perkalian koefisien integritas (i) dengan unsur integritas i), sebagai berikut: aa kuil menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia, mohamad nasir lampiran tiiformulir tidak hadir non dinas tidak hadir (non dinas kartu keterangan kehadiran nama badan maen aan anna jabatan dnnknnaaanan nana nana akan hari tgl jam nan ann antena epa pena pen peranan ane nan are aaa alasan dnnknanananan nana anakan mengetahui, jakarta, woo atasan langsung b b., tanggal ken, antara pukul.mohamad nasirlimaoordinator koordinasi perguruan tinggi swasta bagi pegawai lingkungan koordinasi perguruan tinggi swasta.apabilaapabila: tidak masuk kerja, terlambat datang kantor,tugas yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah eselon (dua), atau paling lambat (satu) hari sebelumnya bagi pegawai yang ijin tidak masuk kerjatd) dan pulang sebelum waktunya (psw)apabila: tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tidak masuk kerja disertai surat keterangan izin dari atasan,alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan |
berita negara republik indonesia menristek dikti. luar kampus utama. program stud. bab ketentuan umumerguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang meliputi akreditasi mandiri yang telah diisi oleh perguruan tinggi yang akan membuka suku, rekomendasi bupati walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada suku yang akan dibuka, dan rekomendasi lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah suku akan dibuka tentang kebutuhan suku yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat. pedoman mengenai prosedur pembukaan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. izin pembukaan suku sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. izin pembukaan suku sebagaimana dimaksud pada tidak dapat digunakan sebagai dasar pendirian perguruan tinggi baru. bagian ketiga perubahan program studi luar kampus utama izin perubahmutasi mutans syarat sebagaimana dimaksud dalam dan atau pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada harus dimuat dalam dokumen perubahan suku yang relevan, sebagaimana ditentukan dalam pedoman mengenai prosedur perubahan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. izin perubahan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. bagian keempat penutupan program studi luar kampus utama penutupan suku sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan alasan: suku dinyatakan tidak terakreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan atau lembaga akreditasi mandiri, suku tidak lagi memenuhi persyaratan pembukaan suku sebagaimana dimaksud dalam dan atau cc. penyelenggaraan suku telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau peraturan perundang undangan tentang suku, dan atau usul perguruan tinggi penyelenggara suku. dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud: pada huruf huruf atau huruf menteri mencabut izin pembukaan suku tersebut, pada huruf dan atau huruf menteri mencabut izin pembukaan suku tersebut, setelah direktur jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi. pedoman mengenai prosedur penutupan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. penutupan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. pemimpin perguruan tinggi penyelenggara suku harus menyelesaikan permasalahan akademik dan non akademik yang timbul sebagai akibat dari penutupan suku, paling lambat (satu) tahun sejak keputusan penutupan suku ditetapkan. penyelesaian permasalahan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada antara lain: pemindahan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak diperlukan program studi lain yang relevan atau pengembalian kepada menteri, pemenuhan hak hak dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja, dan cc. pemindahan mahasiswa perguruan tinggi lain. bagian kelima pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi luar kampus utama pada perguruan tinggi negeri badan hukum syarat pembukaan, perubahan, atau alasan penutupan suku sebagaimana dimaksud pada dan atau dan berlaku bagi ptn badan hukum. pedoman mengenai prosedur pembukaan, perubahan, atau penutupan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemimpin ptn badan hukum. pembukaan dan perubahan suku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemimpin ptn badan hukum setelah dinyatakan memenuhi syarat minimum akreditasi suku sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga akreditasi mandiri. penutupan suku ditetapkan oleh pemimpin ptn badan hukum. data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan suku dilaporkan kepada pusat data dan informasi iptek dan dikti untuk disimpan dalam pangkalan data pendidikan tinggi. bab iii ketentuan peralihan dalam hal lembaga layanan pendidikan tinggi belum terbentuk, rekomendasi olehrogram studi luar domisili yang telah memperoleh izin sebelum peraturan menteri ini diterbitkan, dapat tetap diselenggarakan danrogram studi yang telah memperoleh izin sebelum peraturan menteri ini diterbitkan, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut,erguruan tinggi penyelenggara program studi sebagaimana dimaksud pada tidak wajib memiliki program studi yang sama kampus utama perguruan tinggiguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. pemerintah adalah pemerintah pusatdirektur jenderal adalah direktur jenderal yang menangani kelembagaan pendidikan tinggi kementerian. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi. pembukaan atau perubahan suku: dan meningkatkan mutu,nutupan sukumbukaan, perubahan, dan penutupan program studi luar kampus utama bagian kesatu umum pembukaan suku merupakan penambahrubahan suku merupakan penggantian nama dalam rumpun atau bidang disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan atau perubahan kompetensi lulusan suku yang mengakibatkan penggantian kurikulum suku pada suatu perguruan tinggi. penutupan suku merupakan pengurangmbukaan suku tidak dapat digunakan untuk memenuhi jumlah dan jenis program studi sebagai syarat suatu bentuk perguruan tinggi tertentu. perubahan atau penutupan suku tidak mengakibatkan perubahan bentuk atau penutupan suatu perguruan tinggi. bagian kedua pembukaan program studi luar kampus utama suku dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik dan vokasi, untuk program sarjana, magister, dan diploma. suku pada jenis pendidikan dan program pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan khusus setelah mendapat persetujuan menteri. suku dapat dibuka provinsi yang sama dengan provinsi letak kampus utama berada, atau provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana kampus utama berada. suku sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh izin pembukaan suku. dalam hal pembukaan suku dilakukan lintas provinsi, pembukaannya harus bekerja sama dengan ptn atau pts provinsi letak suku akan dibuka. kerja sama dengan ptn atau pts provinsi letak suku akan dibuka sebagaimana dimaksud pada merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan atau bidang non akademik. izin pembukasuku telah dicantumkan dalam rencana strategis perguruan tinggi yang akan membuka suku, perguruan tinggi yang akan membuka suku telah menyelenggarakan program studi yang sama kampus utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi atau unggul, perguruan tinggi yang akan membuka suku lintas provinsi, bekerja sama dengan ptn atau pts yang berstatus terakreditasi provinsi letak suku akan dibuka: pembukaan suku dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada suku tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat, kurikulum suku paling sedikit sama dengan kurikulum program studi yang sama kampus utama yangsetiap suku: dan bukan aparatur sipil negara bagi dosen suku yang akan dibuka pts,pada saat diterima sebagai dosen pada ptn yang akan membuka suku, bukan aparatur sipil negara bagi dosen suku yang akan dibuka pts, dan)tn yang akan membuka suku memiliki hak pakai atas lahan tempat penyelenggaraan suku, dengan luas sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dibuka, badan penyelenggara pts yang akan membuka suku memiliki hak atas lahan dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan tempat penyelenggaraan suku dengan luas sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dibuka: perguruan tinggi yang akan membuka suku menyediakan sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan suku, paling sedikit: ruang kuliah paling sedikit (satu) (meter persegi) per mahasiswa, ruang dosen tetap paling sedikit (empat) (meter persegi) per orang, ruang administrasi dan kantor paling sedikit (empat) (meter persegi) per orang, ruang perpustakaan paling sedikit (dua ratus) m2? (meter persegi),suku sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi dari suku tersebut: memiliki koleksi atau akses paling sedikit (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap suku: dansuku, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, suku dikelola oleh unit pengelola suku, dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf belum dapat dipenuhi oleh pts yang akan membuka suku, maka pts membuat perjanjian sewa menyewa: lahan dengan pemegang hak atas lahan tempat penyelenggaraan suku, dengan luas sesuai kebutuhan program studi yang akan dibuka, dan atau sarana dan prasarana, untuk jangka waktu paling lama (sepuluh tahun) sejak peraturan menteri ini ditetapkan, dengan hak opsi, dan dibuat hadapan notaris. syarat dosen untuk suku pada jenis pendidikan dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada dan atau harus dimuat dalam dokumen pembukaan suku, yang terdiri atas: usul pembukaan suku, pertimbangan senat perguruan tinggi atas pembukaan suku, persetujuan badan penyelenggara atas pembukaan suku pada pts, peraturan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka suku, keputusan menteri tentang izin pembukaanstatus dan peringkat terakreditasirencana strategis perguruan tinggi yang akan membuka suku, instrumen akreditasi minimum suku dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga |
berita negara republik indonesia ristekdikti. prestasi kerja. pejabat penilai dan atasan pejabat penilabagi pegawai negeri sipil: tb: haa tie ill bag polo biola lari) tik ppp naa memutuskan:. penilaianilakukan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangsebagaimana dimaksud pada terdiri atas: menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pengawas, rektor, pembantu wakil rektorlembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala unit pelaksana teknis, ketua jurusan departemen bagian, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi, selain perguruan tinggi negeri badan hukum, dan kepala atau sekretaris lembaga layanan pendidikan tinggi. pegawai negeri sipil yangbagi rektor pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan oleh sekretaris jenderal kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. penilaian prestasi kerja bagi wakil rektor pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan oleh rektor dan sekretaris jenderal kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil dan pimpinan perguruan tinggi selain rektor dan wakil rektor lingkungan perguruan tinggi negeri badan hukum diatur oleh rektor: sik etb o5i388 3fate tr: tee seiaestand bei aa33 ra3 pop, sar dasar lte) bin bn pot bada pte pes bin eh: bd: fpi al: s|l fa: fee! flava asi in: eg5 fpo ep$ nn. ann erd trio . ban mahi tia pun sia, tee iii boo ea: tern tee tn. men makan: $3e pipa ini ben tante: dana tan tn: ba: bag pat hah ori |
menristek dikti. universitas negeri padang. organisasi. tata kerja. pencabutan.oopadapaduniversitas negeri pad17padang. bab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas negeri padang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut unpppinggiran secara fungsional dibina oleh direktur jenderal kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. unp mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat cc. koordinasi dan pelaksanaan program kerja sama dalam negeri, pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat,dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana,program, dan anggaran. biro perencanaan, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat terdiri atas: bagian perencanaan, bagian administrasipunp, dan bahan rencana, program, dan anggaran. subbagian evaluasi pelaksanaan programadministrasi kerja sama dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kegiatan kerja sama, sertarja sama dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi: pelaksanaankegiatan kerja sama dalam negeri: koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri: pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri, pemberian layanan informasi dan dokumentasi, pelaksanaan kegiatan publikasi, dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. bagian administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat terdiri atas: subbagian administrasi kerja sama, dan subbagian hubungan masyarakat. subbagian administrasi kerja sama mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri serta koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri. subbagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan informasi dan dokumentasi, serta penyiapan bahan publikasi, peliputan kegiatan unp,dan hubungan masyarakat. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf d,: dan fakultas pariwisata dan perhotel,perencanaan, umum,8g. pelaksanaan pengelolaan data fakultas: dan pelaksanaan evaluasidan pelaporan fakultas. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian akademik dan kemahasiswaan, subbagian perencanaan, keuangan, dan kepegawaian,dan subbagian umumkan barang milik negara. subbagian akademika, serta administrasi kemahasiswaan dan alumni. subbagian perencanaan, keuangan,dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran fakultas, pengelolaan data dan layanan informasi, evaluasi dan pelaporan, serta urusan keuangan, penatalaksanaan, dan kepegawaian. subbagian umum dan barang milik negara perencanaan, umum, dan keuangan. wakil direktur bertanggung78,: bagian tata usaha:: pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,, pengumpulan, pengolahan,dan layanan data dan informasidan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggap memiliki organ yang terdiri atas: senat, rektor: satuan pengawasan internal:pp: dan unit pelaksana teknis.dan penjaminan mutu terdiri atas: ketua: sekretaris: pusat, dpengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggap: upt pengembangan teknologi informasi dan komunikasi: upt bahasa, upt pelayanan dan bimbingan konseling: upt layanan internasionalpengembangan teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh wakil rektor bidang kerja sama dan sistem informasi. upt pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan,site unp, cc. pelaksanaan pendataan dan pemrograman, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi:milik negara upt. subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab:tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. upt pelayanan dan bimbingan konselingsebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang layanan konsultasi. kepala upt pelayanan dan bimbingan konseling dikoordinasikan oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. upt pelayanan dan bimbingan konseling mempunyai tugas melaksanakan memberikan layanan konsultasi kepada dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam uptpt, menyediakan dan melaksanakan tes skala kematangan, memberikan layanan konsultasi dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi upt. upt pelayanan dan bimbingan konselingkerja sama dan sistem informasi. upt layanan internasional mempunyai tugas melaksanakanppengembangan kerja sama internasional unp:internasional unp, pemantauan dan evaluasi program kerja sama internasional unpppmbangan karir dan kewirausahaan, pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan:petugaspp, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala upt bukan jabatan struktural. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan unpp. bab ketentuan lain lain perubahan organisasi dan tata kerja unppadang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahunyang mengatur tentang organisasi dan tata kerja lingkungan universitas negeri padang dinyatakan tidak berlaku. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. paragraf kesatu rektor dan wakil rektor rektor sebagaimana dimaksud dalam 6perencanaan, umum, dan keuangan,umum, dan keuangan mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraankegiatan bidang perencanaan,layanan kesejahteraan mahasiswwakil rektor bidang kerja samakerja sama dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikp yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkunganunp. biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungadministrasipembinaan kemahasiswaankemahasiswpendidikan dan evaluasi, dan subbagian registrasi dan statistik. subbagian pendidikan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan pemberian layananaturan penggunyusunan datayusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya, dan pelaksanaan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan. bagian kemahasiswaanyusunan dan pengolahan data,: pelaksanaan pengelolaan barang milik negara: dan 8g. pelaksanaan urusan ketatausahaan. biro umum dan keuangan terdiri atas: bagian keuangan, bagian kepegawaian, bagian umum, hukum, dan barang milik negara: danpumum, hukum, dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penatalaksanaan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumah tanggapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum, hukum, dan barang milik negardan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan. bagian umum, hukum, dan barang milik negaraterdiri atas: subbagian hukum dan tata laksana, subbagian barang milik negara. subbagian tata usaha: dan subbagian rumah tanggbiro perencanaan, administrasipengembanganadministrasiadministrasi kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri, |
berita negara republik indonesia soedirmbidang pendidikan tinggi, perlu melakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerj. bab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas jenderal soedirman yang selanjutnya disebut unsoeoeoed memiliki organ yang terdiri atas: rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan unsoed,, subbagian anggaran penerimaan negara bukan pajak,informasiinformasiinformasi, dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan unsoed, cc. pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evolusi pelaksanaan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan informasi, dan pelaksanaan kegiatan kerja sama. biro perencanaan, kerja sama, informasi, dan hubungan masyarakat terdiri atas: bagian perencanaan, bagian informasi, bagianoed, penyusunan bahan kebijakan dan rencana program dan anggaran, cc. penyusunan bahan penetapan rencana program dan anggaran, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpenyusunan rencana pengembangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagiandan cc. pemberian layanan data dan informasi. bagian informasi terdiri atas: subbagian layanan informasi, dan subbagian pengolahan data. subbagian layanan informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan data dan informasi akademik dan non akademik. subbagian pengolahan data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi akademik dan non akademikurusan kegiatan kerja sama, pemberian layanan informasi dan dokumentasi, cc. pelaksanaan kegiatan publikasi, pelaksanaan urusan protokoler, dan pelaksanaan urusan promosi kegiatan unsoed. bagian kerja sama dan hubungan masyarakat terdiri atas: subbagian layanan kerja sama, subbagian hubungan masyarakat dan protokoler, dan subbagian promosi. subbagian layanan kerja sama mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan kerja sama. subbagian hubungan masyarakat dan protokoler mempunyai tugas melakukan pemberian layanan informasi dan publikasi serta urusan keprotokolan. subbagian promosi mempunyai tugas melakukan urusan promosi kegiatan unsoedbiologi, cc. fakultas peternakan, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas ilmu ilmu kesehatan, j .,1gperencanaanyelenggarapada fakultas pertanian, fakultas biologi, fakultas peternakan, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas kedokteran, dan fakultas teknik terdiri atas: subbagian akademik dan kemahasiswaan, subbagian umum dan barang milik negara,perencanaan dan sistem informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi. bagian tata usaha pada fakultas ilmu ilmu kesehatan,ewan pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum unsoed, cc.,soed. rektor sebagai organ pengelola unsoed dipimpin oleh rektor. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan menteri keuangansoed. bab susunan organisasidan badan pengelola usaha. bagian pertama rektor rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi untuklembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, dan lembaga pengembangan teknologi dan sistem informasi programmbelajaran, cc. pelaksanaan peningkatan mutugembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan pendidikan, pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran, dan j .pembelajaran dan penjaminan mutu,ndidikteknologi dan sistem informasiteknologi dan sistem informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lembaga pengembangan teknologi dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program dan anggaran lembaga, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan dan web site unsoed: cc. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemrograman, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media, koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi dan system informasilaksanaan fasilitasi penerapan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi lingkungan unsoed, pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi dan system informasi, dan pelaksanaan urusan administrasi lembaga. lembaga pengembangan teknologi dan sistem informasigembangan teknologi dan sistem informasiteknologi dan sistem informasisoed. uptupt terdiri atas: upt perpustakaan, upt bahasa: cc. upt kearsipan, dan upt layanan internasioningkatan kemampuingkatan kemampuan programcc.tujuh badan pengelola usaha badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam hurufoed. badan pengelola usahadan pengelola usaha menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pengembangan unit usaha, cc. pelaksanaan pengelolaan unit usaha lingkungan unsoed, pelaksanaan optimalisasi sumber sumber pendanaan unsoed, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha, dan pelaksanaan penyusunan laporan badan pengelola usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan rektormelakukan koordinasi dengan unit organisasi baik denganoed. bab ketentuan lain lain perubahan organisasi dan tata kerja unsoed menurut peraturan menterioejenderal soedirmanjenderal soedirmankerja sama, informasi,dan dan layanan kesejahteraan mahasiswa,cc. pelaksanaan urusan hukum, pelaksanaan urusan penatalaksanaan, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, ken pelaksanaan pengelolaan barang milik negara,cc., dan subbagian barang milik negara, subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perbuatansoed |
mau rdinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten banjar. seksi adalah seksi padaempatan tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari: seksi penempatan tenaga kerja, seksi informasi pasar kerja, dan seksi transmigrasi, bidang kelembagaan dan perluasan kesempatan kerja terdiri dari: seksi kelembagaan dan pelatihan, dan seksi perluasan kesempatan kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja terdiri dartenaga kerja dan bidang transmigrasi, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati, bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, pelaksanaan administrasi dinas didinasrumusan kebijakan dan penyelenggaratenaga kerja dan transmigrasidinasdinasempatan tenaga kerja dan transmigrasi. untuk menyelenggar: penyusunan rencana kerja dan program dibidang penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan transmigrasi, mengkoordinasikan kegiatan dibidang penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan transmigrasi, cc. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan transmigrasi, penyelenggarapenyelenggaraan teknis urusan penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan transmigdinas bidang kelembagaan dan perluasan kesempatan kerja bidang kelembagaan dan perluasan kesempatanrluasan kesempatan kerja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kelembagaan dan perluasan kesempatan kerjaembagaan dan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, mengkoordinasikan kegiatan dibidang kelembagaan dan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, cc. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang kelembagaan dan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan teknis urusan kelembagaan dan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kelembagaan dan pelatihan dan perluasan kesempatandinaskerja dan programcc. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusanteknis urusdinenaga kerja dan transmigrasi kepala dinas sekretariat f kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian " perencanaan keuangan umum dan kepegawaian iii. .t. . l bidang bidang bidang penempatan tenaga kerja dan kelembagaan dan perluasan hubungan industrial dan jaminan transmigrasi kesempatan kerja sosial tenaga kerja seksi seksi seksi penempatan tenaga kerja kelembagaan dan pelatihan persyaratan kerja seksi seksi seksi informasi pasar kerja perluasan kesempatan kerja pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja seksi seksi transmigrasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial bupati banjar, keterangan www garis komando(,tahun 2o18mengingat bahwa untuk melaksanakan .ketentuan :erat:r3n menteri dalam negeri nomor ta;;; ofs1 jr,")r* pengelolaan keuangan desa, maka perlu menetapkan" ;;;;;*, bupati tentang pedoman pengelolaan kedua.rg o""a. '"'*'*^ undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan""".;;; ;;;; tengah berita negara republik indonesia f.h.rn sso no;o. undang undang nomor tahun tentang desa lembaran negara republik indonesia t"h"" 20i4 n orn;.";l tam_bahan lembaran negara republik indonesia nomor 549s)i undang unda nomor tahun tentang pemerintahan daerah (t em ba_ran negara republik indonesia a ,qanun oi+ nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah ue.ap^ f. .atari. deng fn undang undang nomor tahun' te;;;; lembahajr atas undang_ undang nomor tahun o1i tentang pemerintahan daerah lembaran n"g.n n.pr unit indonesia tahun nomor tambahan f,. u^.a.,ii tentang. desa lembaran negara republik indonesia tahun 20l4 nomor tambahan [,lembaran v.g".u n.pria<. nomor sebagaimana o.fl a_u"r l al"e;, t'peraturan pemerintah nomor tahun ol5 rentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor t"l.rr" oi; tentang peraturan pelaksanaan undang_ undang nomor tahun tentang desa lembaran n.g*i n.profitu.peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. bab ketentuan umum dalannetapkan memutusk<l!\i'sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa; ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: asas pengelolaan keuangan desa; kekuasaan pengelolaan keuangan desa; anggaran pendapatan dan belanja desa;m).usulan dan pelaksanaan kebijakan apb desa; penyusunan rancangan apb desa dan rancangan perubahan apb desa; pen)penyusunan rank lengan peraturan kepa.la desa tentang penjabaran apb desa dan penjabaran perubahan apb desa; tugas perangkat desa iain yang menjalankan tugas ppid;m(l))r(l) kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam l4l, mimpa; belanja desa;(l) huruf diklasihkasikarsebagaimana dimaksud dalam ayal huruf terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan iain lain pendapatan asli desa. hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada (l); tambatan perahu,ain lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada (l) huruf antara lain hasil pungutan desa; hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupatenlo ohasil penerimaan atas tuntutan kerugian desa; dan lain jain pendapatan desa yang sah. bagian kedua belanja belanja desa sebagaimana dimaksud dalanwa.; pelat<santan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarat<at desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan men , klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf dibagi dalam sub bidang: ketentraman, ketertibant(.mana dimaksud dalam huruf dibagi dalam sub bidang: penalggulanganbencana; keadaan darurat; dan keadaan men desak. sub bidang sebagaimana dimaksud pada (l)(l)(l) sesuai dengan ketentuan peraturan pelindu(l)gunakan untuk desa. sebagaimana dimaksud pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan (l) belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam hun.rf merupakan belanja untuk bu desak sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: bukan merupakan pemerintah desa sebelumnya; kegiatan normal dan tidak dapat dari aktivitas diprediksikan tidak diharapkan terjadi berulang; dan berada luar kendali pemerintah desa 6'. dan pengurusan pengungsi;l rla.laa raky; penyertaan modal; dariayal.i dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan darlm(l) dapat berupa uang; barang;; kelayakan pasar; dalmenggunakan sistem informasi dalam negeri. dapat dilakukan dengan yang dikelola kementerianurunan rancangan apb desa berdasarkan rkp desa tahun berkenaan dan pedoman pen,,usullrr(l) disampaikan kepala desa kepada bpd untuk dibahas dar,luas sebagaimana dimaksud pada (l) dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada kepala desa paling tteratur.rrancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud dalam pasa.l disampaikan kepala desa kepada camat paling lambat (tiga) hari sejak disepakati untuk dieja luas'undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, desa, selanjutnya kepala desa menetapkan peraturan desa. dan rkp menjadi(i) apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam tidal<(lievaluasi ditetapkan desa tentang apb desa peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pa..)a desa tentang apb desa yang telah oleh kepala desa menjadi peraturan(l)apabila terjadi: dapat melakukan perubahan apb desa penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran be{alan; sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan:r tahun bedakr;:pass. berlaku secara mutasi mutans terhadap pen]. .0o0, (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional meme lintah desa. kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya men rn(l){(l)rims kas masuk sebagaimana dimaksud dalam memuat semua pendapat!memuat desa. keluar semua sebagaimana pengeluaran dimaksud da lam belanja atas beban ap..ryusun rab pelaksanaan dadterduga kepada bupati paling lama keputusan kepala desa ditetapkan. anggaran belanja tak (satu) bulan sejakperaturannsity(l) humm!rr pengelola a)lmdaerri kasi pelaksana kegiatan anggaran atas buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksudinasar dpa dan spp yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa. pengeluaran atas bebalrpertanggungjawaban sebagaimanadimaksudri collar'merupakan bagian dari lapor: kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana; dimaksud dalam penyelenggaraanmburrmbusisa anggaran; dan alamat pengaduan..ng membidangi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada (l); fasilitasi penyusunan pedoman teknis pelaksanaan apb desa;; fasilitasi dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan keuangan desa;indo,.ng undangan. pasa_l tanda! biaya belanja desa'berpedoman pada standar biaya kabupaten srage ban penempatannya dalam berita daerah kabupaten sragen. diundangkan sragen pada tanggal aa kabupaten sragen, ditetapkan sragen pada tanggal nan sesuaidengan nya sek.plans daerah asisten p rner tahan dan kesra bag hlrklm tkt sragen, kusdinar untu yuni sukowi] tata berita paten sragen tahun'a b nomor t.l lampiran peraturan peraturan bupati] sragen nomordan ten dudukan dan pencatatan kode rekening bidang, sub bidang, dai regia,ian bidang pei\tberselang{caranya fungsi pemerintahan desa )'}simak untuk kegiatan penyediaan penghasilan tetap dar tunjangan kepala desa penyediaan penghasilan tetap darr tunjangan perangkat desa penyediaan jaminan sosial bagi kcptrla desa dan perangkat des. penyediaan operasional pemerintah desa atk, honor kpk dan ppid, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas atribut, listrik telpon, dll| penyediaan tunjangan bpd ot) penyediaan operasional bpd rapat rapat aik, malan minum), perlengkapan perkantoran.n pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik telpon, dll) penyediaan insentif operasional.l rt i{w lain lain sub bidang penyelenggaraan hanja penghasilan tetap, tuna juga dan operasional pemerintahan desa sub bidang sama dan prasarana pemerintahan l)esa penyediaan sarana (ast tetap) perkantoran pemerintahan pemeliharaan gedung pasar:ana l(kantor desa pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa* lainlain kegiatan sub bidang sarana darigitu keluarga, dll) pen susunan pendataan pemutakhiran, profil desa (profil kependudukan dan potensi desa)* pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif lainlain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik da! kearsipan* sub bidang tata pri11., bersifat reguler) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (mundus, rembug warga, d11u) penyusunan dokumen keuangan desa apb des apb des pe.ubahan lpj apb des, dan s luruh dokumen terkait) pengelolaan administrasi inventarisasi penilaian aset desa penyusunan ketika.kan desa pemdes perkakas, dll diluar dokumen rencana pembangunan keuangan pen)sjabatan, lap.an keterangan akhir tahun informasi pengen tangan sistem informasi desa koordinasi ke4sama penyelenggara rain pemerintahan dan pembangunan desa anta.r desa keramat en kabupaten, pihak ketiga, i)* dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan bpd yang menjadi wew nang desa) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalan mengikuti lomba desa lain lain kegiatan sub bidang tata pr4qqdaftarar tanah, dan pemberian registrasi agenda pe.tanaman) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masa.arakan miskin mediasi kon milik pertama}lan n,puluhan pertanahan administrasi pasal< bumi dan bangunan lib) penentuan penugasan pembangunan batas patok tanah desa lainlain kegiatan sub bidang pertanahan bidang pelaksanaan pembangunan desa bintang pelaksanaan n pembangunan desa b .n tidak be{ hanya pembangunan secara fisik al{an tetapi juga terkait dengan pemda4guna non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, sub bidang pendidikan penyelenglqaia4! paud 'ipa tka itp madrasah non formal milik desa", bantu4 honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst) pen paud sarana paud, dst) penyuluh4 dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpu standar ta$an bacaan desa sanggar e{ar milik desa pemeliharaan sarana dan sarana paud ti( tpa tka tpq madrasah non formal milik desa** pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sal'ana sarana alat peran edukatif paud tk tpa tka tpq madrasah non formal milik desa* pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana perpustakaan taman bacaan desa sang jar belajar milik desa* pengelolaan perpustakaan milik desa pengadaan buku buku bacaan, honor !q4i4lain kegiatan sub bidang pendidikan* sub bidang kasih.tan penyelenggaraan pos kesehatan desa pkd) polindes milik desa obat obatan; tambahan insentif badai desa perawat desa; penyediaan belia.kanan dan atau[ posyandu) pen lahan dan pelatihan bidang kesehatan {untuk masa,ra}at, tenaga kesehatan, i{ade.0a) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita bi{b) pembinaan dan pena\r'asan upaya kesehatan tradisional pemeliharaan sarana ttt __ .] f t t leo tor ttt [ f sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pem peliharaan jalan desa pemeliharaan jalan lingkungan pcrmukimim gang pem peliharaan ja.lan usia tani pem peliharaan jembatan milik desa pemeliharaan prasarana jalan des tso slab curve drainase prasarana.bulan pcm peliharaan edu prasarana balai salai kem pemeliharaan pemakaman milik desa situs bersejarah milik desa petilasan milik pemeliharaan lembu milik desa rasa jalan desa batas desa tan pemeliharaan monumen pem rehabilitasi pem rehabilitasi rasa jalan perm ukiran rehabilitasi poni nan rehabilitasi pasaman jalan desa pem pem pem rehabilitasi sart jalan usaha tani pr: jembatan milik desa selokan, box slab cover! drainase, prasarana jalan lain) pembangunan rehabilitasi peningkatan balai desa balai kemasan ikatan* tsetse pem tasi bili pencakar tik bangun arah nangka desa milik petilasan pembuatan pemutakhiran peta dan sosial l)esa penyusunan! dokumen perencanaan tata ruang desa rehabilitasi peni lembu desa pem pem rehabilitasi peni monumen batas dcs,it ,s9 lain lain sub umum dan align sub kau,asan permukiman dukungan pela [<santan progam pembangunan rehab rumah tidak talak huni makin dll validasi pemeliharaan sumur resapan milik desa pemeliharaan sumber air bersih milik desa m6ta air tandon enam pangan air intl sumur uor dll dn) dll. diluar pem harian sam air bersih mah bunga angga pemeliharaan perm sanitasi kira ('io pa .i selokan pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum dll prasarana jalan) pemeliharaan fasilitas bolaan sau desa permukiman enam pemeliharaan sistem pcb air limbah drainase air limbah small pemeliharaan taman bermain anak milik desa pcm rehabilitasi urn sumur desa nan pembangunan rehabilitasi peningkatan sub r air bersih milik desa mata air cartoon penampungan air hujan sumur bor, dll)* rehabilitasi air bersih rumah pem tan sam selokan, parit, dll , diluar prasarana jalan) pembangunan rehabilitasi !'fasilitas jamban umum mck umum. dll pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampai desa permukiman panam bank sam pem rehabilitasi poni sistem lembu tur limbah l)drainase air limbah rumah kembang!nan rehabilitasi peningkatan taman taman b main anak milik desa* laintj2 bolaan lin iidiii (pipanisasi, dll) pembangunan rehabilitasi peningkatan sanitasi permukiman corona forums eastlain kegiatan sub bidan perhubungan, komunikasi, dan informal ika* sub sidang energi dan sumber da'"a mineral.l pemeliharaan sarana prasarana energi alt mati tingkat desa pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana energi alt mati tingkat desa lain jain kegiatan sub bidang energi dar sumber daya mineral' sub bidang f.pariwisata pemeliharaan sarana darrbinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untul< meningkatkan peran serta dan kepada,rail masyarakat lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa y"an mencakup: sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan mas juara kat pengadaan penyalin rgaard pos keamanan! desa (pembangunan pos, pengawas:t kat instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa pelatihan kesia disiagakan ta siap l.atur desa dan masyarakat miskin pelatihan penyuluhan sosialisasi dada mas] rakyat bidang hukum dan pelindungan masyarakat lain lain kegiatan 6ub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat* sub bidang kebudayaan dar keagamaan pembinaan group kesenian dan kendal ean tingkat desa pen(irisan kontingen grou kesenian dan kebudayaan sebag.*aman milik desa pem bangunan rela dilintasi peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan n rumah adat keagamaan milik desa lainlain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keadaan* sub bidang kepemudaan dan i roudasn kepemudaan, penyadaran wa*asan kebangsaan. dlt) tingkat desa penvelenqqaraan festival l,lomba kepemudaan dst olahraga tingkat desa pemeliharaan sama dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa* pembangunan rehabilitasi peningkatan sa.rana dan prasarana kep mudahan dan olah area milik desa* pembinaan ka rain taruna klub kep mudahan klub olah raga lain lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan otak raga* iii sub kelam pembinaan t m pembinaan lki) lpm lpml pemain.ran pkk pelatihan pembinaan lain'lain tan sub bid kelam bidang pemberdayaan masyarakat desa pemberi mencakup sub dan flip untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarat kat dalan diarahkan meningkatkan kemeja}l mencakup masyarakat vang kelas dan perikanan pemeliharaan iam k('la perikanan darat milik desa pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai ke.il milik desa nan rehabilitasi keramba kolam perikanan lalat milik pem desa" pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik dell* pelatihan bintik jalan teknolog cuna untuk perikanan darat lain jain kegiatan sub bidang kelautan d6n perikanan* sub bidang pertanian dan peternakan produksi dan produksi tanaman produksi peternakan produksi dan lcrnakan, and penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa, dll) 'l'tersier s gerhana pemeliharaan column bintik pengenalan tekonologi tepat cuna untuk pertanian peternakan pertanian dan memakan* pelatihan sub bida lain lain sub wasit peningkatan kapasitas kepada desa tan desa tan tas bpd lainlain tan sub tas des warga pem bidang derlind al< bersamaan san pelatihan pem diwakili pelatihan usai derlind anak penyu angan dal pelatihan laba lainlain sub kereta uan dan derlind anak* mikro saha dan kecil bidang koperasi, menengah tiara bolaan umum sarana prasarana usaha mik ir.ccel serta (guna untuk ekonomi pcdcsaa non pertanian lainlain sub usaha kecil dan sub penanaman modal pembentukan bum desa persia dan pembentukan a*al bum pelatihan bum frasa dilaksankan<an oleh lain lain sub penanaman modal* if, bant uan perikanan bibir t perempuan, sub keadaan darurat keadaan f)amat sub keadaan mendesak keadaan mendesak sub bidang perdagangan dan perindustrian pem peliharaan pasar desa kios milik desa pem rehabilitasi tan kios milik desa pengembangan industri kecil level desa usaha ekonomi kolom pembentukan dendam fasilitasi pelatihan lain kegiatan sub bidang perdagangan dai perindustrian* produktif industri rumah b]kenal<an untuk kegiatan penaiggularrga n bencana, keadaan darurat dan mendesak sub bidang penanggulangan bencana penanggulangan bencana daftar kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan pf]dapatan pendapat asli dee basi hasil buni pengelola udah kas des tempat lr.media umum dengan irigasi de* pelelangan u<d alilik i)ee kios milik dee pemanfaatan latest prllssa.a olah rasa milik dess swadaya, partisipasi gotong royong swadaya, partisipasi dan motor royong lain lain swara ya, partisipasi dan gotong royong lain lain l,pendapatan asli desa h6il pungutan desa taran dari hasil pajak retribusi daerah kabupaten kota bagian dari hasil padek dan retribusi daerah lisbupat. kota alokasi dma dee alo lasi d.na desa .,] 5ii )t: t,l1 ,]. !re tdi ?(, it. i l!i! f;o ldl, jaminan sosial kepa la dee perekat d.sa jamin kesehatan kepala dcs ja$inan kes.hate perangkat d.sa lentur ketenasalerjtu i(.pala desa j.minm ketcnasak.ejaan peru1kat des dunia{an bpd turniere kedudukan bpi) these line4a bpd belanja bda jls dan jas belia bem person{kaid belaka perlengkapan n alat tulis kantor benda pos bekerja perlenskape alat a lat listrik bela perlengkapan alat alat rumah tesla peralatan dan bahan keb.size belanda base bar<d iringan< cas lsi ulan tahun{ pemadam kena}dd bekerja per:ungkapan cetak pengadaan belia barat cetak pcnssedaan belajar perlengkapan bar@a ko.asumsi makan minum) belanda barang kon$msi belanda rahe material belanda bendera umbulumbul spanduk petani pakaian dinas seraaagl atribut beluga obat obat b.lanka pakan hewan ike, obat obatan h.wm belanda pupuk obat obat l'.radian qo belaka beda perlenakape lainnya bel@ia jasa honorarium belanda jag honorarium till years mclakseakd k.siaran b lanka jag honoris batu eas umum desa operator! belia.last honofuium insentif pelayan dee anehnya jasa honor eiu ahli ofcs konsul4 nuasurnb. belanda jasa ho.o.diam retusa belanda jasa honorarium lainnya belia p.riale din6 .,} bekerja perigee dinas dalam kabupaten kota belanja perjalan dinas luar kabupaten nota e*i t,li ; . lft! l6t t;: hi; ', .t4ii b.meja modal pengadaan tanah belanda modal bebas pembeli6n tanah bel modal pembayaran honorarium tiri telah belajar modal pengukur pembuatan s nifilat timah o:l blora modal pen urutan dan i,arrange turah h.raja modal perjalanan pengadaan tanah belanja modal persada tanah lainnya bcldja loloda peralatan, mesin, alar b rat beljyra modal honor tim y6ng pelaksana kesia il.lja mod .l pelaku elektronik alat studio belanja modal perawat puter b.lja modal peralatan mebeulair ak*sri ruangan belajar modal pe.alata b.hanja nlo.lal beralih alat ukur bel& l,{modal peralatan rambu rambu patok udah ll hanja moda.l peralatan k}lu$s kes hare! b.hanja mo&l per4tan eltrsls p.tie perikanan petermke bel&ja mo.lal mesin b hanja modal pengadaan alat alat u rat hanja modal pelana b!, mesin, alat berat lainnya leela dja model kendaraan belanda modal floor tim yang m.lsl{ledakan abad bekerja modal kendaraan d{at bermotor belrrlja modal kutai daat tidak bermotor bekerja mod.rl tentram air bermotor b.hanja moda] angkut air tidal bcl motor alma modal kendaraan lainya belajar modal gedung, bdsunsn da, taman belajar mo.lal bahan baku b.la nj9&dal:peran pras&a jalan belia l{dar ses'a peralatan .t t:t ldi ts. ai.! eie iii ;e; pen.nilai cadangan pen(air dana ca.land hasil penjual.lm kekayaan des yds dipiehkd h6il penjara kebaya{r des ymg tipis}ka1 penerimaan i,em liavatd penerimaan pecbiayffi lainnya p.n keluar pembiayaan pembentuk dda pembentukan dda pony read modal caa penyertaan modal des per493u pembiayaan iaiflnya format apb desa format rancangan peraturan desa tantang desa k}'pada desa,,.,. kai}paten sragen peraturan desa . . nomor . tahun. tentang anggaran pendapatan dan bei,anja desa tahun anggaran menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha i.]sa kedai.a desa .,. bahwa a[ngaran pendapatan dan be]saja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan n desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar b lainya kemakmuran masyarakat desa; bah siaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . termuat dal,am peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan b hnoaai, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, pengawasan lingkungan, darr kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam mel,laksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dar sejahtera; ball1rr'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalang hum dan huruf perlu menetapkan peraturan l)esa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . undang undang no4or tahun tentang desa {kembaran negara tahun republik indonesia tahun nomor tambahan kebaikan negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun datang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa (tembakan negara republik indonesia ?a}lun nomor tambahan lperaturan pelana daa.n undang undang nomor tahun ol4 tentang desa lembam negara republik indonesia tahun eor tambahan s kerana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun ol5 ntara perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana desa yang bersumber dari anggara n pendapatan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun ol5 nomor bahan tambahaga ra republik indonesia tahun nomor menetapkan: peraturan daerah kabupaten sragen nomor . tahun . tentang anggaran pendapat6 peraturan bupati sragen nomor . tahun . tentang pengelolaan keuangan desa berita dae.ah kabupaten sragen tahun . nomor .); dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa . dall kedai.a desa memutuskan peraturan desa . tentang anggaran pendapatan dan belanja i]i.]sa tahun anggaran anggaran pendapatan dan belanja dengan perincian sebagai berikut: pendapatan desa rp. belanja desa rp. desa tahun anggaran surplus defisit pembiayaan desa penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan rp. .,. rp. . selisih pembiayaan uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan bel,anja desa s bagaimana dimaksud da ta]r tercantum@ data@ lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ir!i. kumparan sebagaimana dial<sud star pegiat yang belum dial<serial<a!llega dapat mela}kanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan lrendesal<f,sembahan apb desa. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ast harus memenuhi kriteria: bukan mereka kan keg.ikatan normal dai aktivitas p perintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; tidak diharapkan keladi seca ra belang; berada diluar kendali dan pengaruh f,pemerintah desa; memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran daledadi: penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun bedakan; keadaan yang menyebabkan harus dilaliulan pergeseran .antar objek bel,anja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan lpa akan dial<kanakan dalam talun berjalan. kepala desa dapat mendahului pembumeran desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintah n pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa . ditetapkan pada tanggal ki.ipni,a desa diundangkan . pada tanggal . sekretaris desa i,lembaran desa . tahun . mor . e}. format lampiran apb desatsi]t,lja desa pemerintah desa.,.,. tahun anggaran.,.,. kode rd(ending uraian anggaran rp. sumber dana pdn hanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa penyedia. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa belanda peta*ai administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dar kearsipan pelayanan administrasi umum dan kependudu l n surat pengantar pelayanan ktp, kartu l(cluatga, d[rasa.rana berpusat akan taman bacaan desa sanggar belajar iii diisi belanja modal pnan gulungan bencana, keadaan darurat dan mendes6l< penanggulangan rencana belanja tak terduga keadaan darurat belanda tak terduga dst bumi ah bi]hanja surplus (ijiifisit) pembiayaan penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan selisih pembiayaan iiiiiiiiiiiiiiii kepala desa, petunjuk p pengisian: kolom diisi berdasarkan klasifikasi bidang ikatan: bidang; sub bidang; dan kegiatan kolom diisi berdasarkan klasika3i ekonomi terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan: bagian pendapat, diisi: p dapatan; dan kelompok pendapatan. bagian belanja diisi: belanja; dan jenis belanja {disesuaikan n dengan jenis kegiatan) kolom{nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran permendagri ini) diisi denga[ jum],ah anggaran yang ditetapkan diisi sumber dana diisi den san sumber dara yang digunakan dalam kegiatan (kolom l.c) terkait kolom kolom f_l l idai a desa kai]paten sragen menimbang mengingat peraturan kedai a desa . nomor . tahun . tentang penjabaran anggaran pendapatan dan bei.anja desa ta}run anggaran dengan rahmat tuhan yang mai{a esa kepala desa bahwa dal,am rangka untuk mel,laksanakan ketentuan peraturan desa . eor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran ., mal perlu menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran p dapatan dan belanja desa . tahun anggaran . .; undang undang nomor tahun tentang desa (tembakan naga ra tahun republik tndoncaun tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan hanja negara i+baran negara republik indonesia tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan pemesebaran negara republik indonesia nomor pemeran menteri dalam negeri e. tahun. tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sragen tahun anggaran . (lembaran daesh kabupaten sragen talun . nomor.); peraturan bupati sragen nomor .,. tahun . tentang pengelolaan keuangan desa berita daerah kabupaten sragen tahun . nomor .); peraturan desa . nomor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran. (hiburan desa. tahun. nomor.) jl' iskan: menetapkan peraturan kepala desa tentang anggaranpendapatan dan nja desa anggaran . pi'jabar]y . tahunl^ain lain pendapatan yang sah jumlah pendapatan belanja desa bidang penycteng jaranan pemerintah desa bidang pembangunan bidang pembinaan dasyamkatan bidang eberdayaon masyarakat bidang peran gulungan bencana, darurat, dsr mendesak desa rp. rp. rp. rp. rd. jumlah belanja surplus ( defisit) kebiasaan desa penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan selisih pembiayaan rp. pasa.l uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan bel,anja desa sebagaimana dial<sud dalam tercantum dalam lampiran[ yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini pasal pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan belanja desa yang ditetapkan dal,am peraturan illi dituangkan lebih lanjut dalam rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. dokumen pel,laksanakan anggaran dpa) vang disusun oleh kepala urusan dan keppada tanggal kepada desa i)undang{akan . pada tanggal s[.i<re1aris desa berita diisi zaitun . nomor format lampiran penjabaran apb desa t.{peran peraturan kepala desa .,. nomor .tahi' . tei.tiang penjabaran ancam.,., tahun anggaran. .,,. . keluaran output kode kening ura]an volume satuan anggara sumber dana pendapatan jasa hasil usaha obyek pendapatan> transfer dana desa pendapatan lain,lain penerimaan dari hasil kerjasama antar desa obyek pendapatan> dst jumlah pendapatan belanja penyelenggaraan pemberi tahan desa penyelenggaraan b hanja penghasilan ?tetap, tunjangan nda> administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan iiiiitii iiiiiiiiii iiiiii ttt f r [ f.l r_ r t t __________ f r ___t_ lli t_l ffi pelayanan administrasi umum d6n kependudukan sul'at dengan tar layanan ktp, gitu keluarga, dll) belanja bang dan jasa belanja jasa honorarium rincian obyek melanie:ra< penanggulangan benda jra penanggulangan bencana belanja tak terduga ijo b hanja tak terduga belanja tak terduga bumi,ah bdi anja surplus (defisit) pem ayan de.imaji pembuat'aan lpa tahun sebelumnya lpa tahun sebelumrlva &4keluaran pembiayaan pembentukan,n dana cadangan pembentukan dana cadangan sei,isi pembiayaan iii iii ifixit iii petunjuk pengisian: kolom diisi berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan: bidang; sub bidang; dan siaran i(kolom kode rekening diisi berjasa,kan klasifikasi ekonomi terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan: _l tit_i llt __l t_ fe htl r t _.] l itt_] ffi t.t t r f r f t_ ffi (pala desa, kolom kolom bagian pendapatan diisi: pendapatan: kelompok pendapat nis kegiatan obyek belanja san volume jumlah) output kegiatan kolom l.c) da! volume (iun ah) input pada rincian obyek bela.p.an yang ditetapkan sub r dana diisi dengan sub r dana yang digunakan dam kegiatan (kolom .c) terkait litium kolom kolom format perubahan apb desa format peraturan desa tentang per].bahar anggaran pendapatan dan belanja desa kep ar { desa . kabupaten sragen peraturan desa nomor . tahun. . tentang perubah{an anggaran pendapatan dan bei,,anja desa tahun anc,cara ngan umat tu]ian yan('i maha i'sa menimbang mengingat bahwa sehubungan tehanja dan pembiayaan, perlu dilalui_t@n perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaranpa}an anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran undang undang eor tahun tentang desa {t,membara,t negara tahunu arr pelaksanaan undang undang nomor tal,anja negara gambar ne.gara republik indonesia tahun nomor seh,g.im,.a republik lndonesia tahun epak,a desa menetapkan: peraturan daerah kabupaten sr:agen nomor . tahun .,.,. tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah l(kabupaten sragen tahun anggaran . (kembaran daerah kabupaten sragen tahun . nomor,. nomor .); peraturan d sa . nomor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . , mb6ran desa. . tahun . nomor.) dan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa .,. dan kedai a desa memutus hanja desa tahun anggaran belumlah rp. serta ban berkurang sejumlah rp., (. sehingga menjadi rp. rincian sebagai berikut: )dengan pendapatan desa semula bertambah fb kurang) jumlah pendapatan s tel,ah perubahan rp. scr dua belanja desa s mula berta ubah (b kurang) jumlah belanja setelah perubahan surplus { defisit) setelah perubahan rp. rp. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula bertambah (berkurang) jumlah peteri ejaan setelah perubahan! pengeluaran pembiayaan semula bertambah, (berkurang) rp. rp. rp. rp. selisih pembiayaan setelah perubahan( rp. pasa. uraian lebih lanjut perubahan! anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana& dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa iniasa.l4 peraturan desa ini mul,ai bela_de$a ili dalam lembaran desa. (nama desa). ditetapkan pada tanggal kedai,a desa diundangkan . pada tanggal .,,,,. sekretaris desa . li'baran desa . . tahun _ . nomor format l,lampiran perubahan apb desa lampiran peraturan desa nomor. t4hun.,. tentang perubahan anggaran pendapatan dan ld. nja desa tahun anggaran .,,., perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah des4.,.,,.,.,., tahun noc4ran.,,.,,,,,, kode rekening semula menjadi bertambah berkurang) sumbu,]r dana uraian anggaran rp.l ura]an anggaran rp.) kerah des, =f r rcn aan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi kolom diisi d ngan s.luruh uraian set)belum p.rumahan kolom diisi dengan siaran s.belum perubahan kolom diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan kolom diisi dengan anggaran antena h perubahan! kolom diisi dcn san besaran jumlah anaaalsn yana b rubah kolom diisi dengan sumber dana format penjara ran perubahan apb desa. format peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan apb desa. kedai a desa . kabupaten sragen peraturan kepala desa nomor ., tahun tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan bei"anja desa tahun ancicaran menimbang mengingat dengan kalimat tuhan yang maha esa kepala desa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan n pasai peraturan desa nomor . . tahun . tentang perupa jan ang aran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran., mal<a perlu menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan be)anja desa tahun anggaran. undang undang nomor tahun tentang desa (kembaran negara tahun republik indonesia tahun nomor tambahan l maret negara republik lndonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pcratumn pelaksanaan ulang undang nomor tahun tentang desa lembaran negar'a republik indonesia tahun nomor i23 tambahan kembara! negara republik indonesia nomor s bagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahuga! negara republik indonesia tahun nomor tambahan l bagian negara republik indonesia nomor peraturan! pemerintah nomor tahun tentang dana desa yang el,bersumber dad anggaran pendapatan dan belanja negara (hu.an pemerintah nomor tahun tentang dana desa yang bersumber dari saran pendapatan dan belanja negara (kembaran negara republik indonesia tale}berita negara republik indonesia ta}un nomor peraturan daerah kabupaten sragen nomor . . talun . tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sragen tahun anggaran . lomba rai daerah kabupaten gen tahun . nomor .t. peraturan[ bupati sragen nomor. ta]un . tentang pengelolaan keuangan desa berita daerah kabupaten sragen tahun . nomor .); teratur n desa . . nomor .,. tahun . .,. tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . . (l,pembagian desa . .,. tahun .,. . nomor .) menetapkan: dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa,,,,, dan cepat^a desa ._ memutuskan angga.ran pendapatan dan belanja desa tahun . semula berjumlah . tambah b ruang s jumlah rp. {. menjadi rp. (.) dengan rincian s bagai berikut: pendapatan desa pendapatan asli desa semula rp. . bertambah {berkurang} rp. jumlah desa setelah perubahan rp. transfer semula b tambah (berkurang) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan lainlain pendapatan yang sa}l semula bertambah (berkurang) jumlah lainlain pendapatan yang sa}l setelah pembuahan jumlah pendapatan setelah perubahan peraturan kedai,a desa .,.,. tentang pen.ajaran perubahan anggaran pendapatan dan bel"anja desa ta}iun anggaran . anggaran sehingga rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa semula bert bal (berukuran jumlah setelah perubahan bidang pembangunan semula bertambah (b rkurarig) jumlah setelah perubahan bidang pembinaan semasa rakitan s mula bertambah (berkurang) jumlah setelah perubahan bidang pemberdayaan masyarakat s mula rp. rp. rp. format dpa format rencana kegiatan dan anggaran rencana weodata dan angga&{n} tahun anggaran ,.,. desa kaiju paten pro!'ini anggaran ana il( anggaran rr,) kode doing jumlah {rp) jul f.nf lngsali@ lja iunjaire op.sinar penyedia.aa p.ngh6i r.tap dan tujdgd kepala pen sh6ilan tetap undangan kepala d.sa rincian obyek belanda> einiatrei (.p.duduk, p.catatan sip0, statistik p.layar@ einistlai kep.dudukan last p.std p.layar ktp, i(etu k.luarnya, dx) b.l anja error jas 3ci mja j.m honorarium rincian obyek belanda> p.16kst,,dftmbangm searail8ul,e r.hab stasi peni angkatan saraf p.pusat(@ t@e ba.aan d. alsanrra iii iiiiiii iiiiiiiiii r f] r t fl t l t t l r t l t f t_ r t _ l t [ r ils r + ttt r t r tttt osl rt. belanda i'pegawai tll penghasilan tetap tunjangan desa rincian obyek belanja> administrasi kependudukan pencatatan sipil, statistik dan pelayanan.n adninistmsi umum dan kependudukan surat pengantar pelayanan tp, kartu keluarga. dlt) belanda barang dan jasa belanja jasa honorarium rincian obyek belanja> memaksa[e dollar b laid belanja modal belanja modal gedung dan ban letnan rincian obyek belanda> penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mend sak p penanggulangan bencana ndxsulansan benzena bela4ra tak terduga belanda 'tak terduga belanda tak terduga dst jumlah belanja surplus defisit) pembiayaan penerimaan pembiayaan ieiiii iiiiiiii iii iii iii iii iii r ffi f r r ffi f ffi r ft !a:c xb; ae;' =ie il[l ill ilt iil iil til lii litt il[ !:; tl[t tt.l title format rencana kerja kegiatan desa rensai{a xsr kegiatan desa tahun:. bidara sub ad&slx.arah 'mdp.k$ doltuma ende y.ra di.u.un nu.nfr o. t_ __l f . format rencana anggaran biaya rab) rencana anggaran biaya desa.,. kecamatan. tahun anggaran bidang sub bidang kegiatan wal<tu pelaksanaan rincian pendanaan volume harga satuan rp.) jumlah rp,) bumi,ah (rd.ides,a sub bidang da rekening sesuai apb desa bottom diisi dengan nomor urut kolom diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalanjumlah perhatian antar.a kolom dengan kolom disetujui kepala desa format ppi rencana kegiatan dan anggaran perubahan rencana keg1atan d.an ancaman perubahan tai{un ancaman .,., r,esa kecamatan x,kabupaten provinsi i)i] rekening uraian sevilla mi]jadi ren,ana penarikan,{i{ngaran (rpi jumlah anggaran ang,iran rp) __] bd _ mei rtl penyelenssem belanja penghasilan tetap, tunes dan op.rasional p.merifltahe dee penyedia p nga8nu total tune san kepala penghasil tetap mantan ean dalu desa rin(id obyek b.lan admins.rasi (cp.dudukan, pendaratan sipil, start* pelayanffi admin versi umum kep.duduk su.at peranti pelayanan ktp, kartu keluarga, pelaksanaan pcrnbangunan r r 'l r + raffi ffi ffi r r l r t [ r r i r t + [ r lt p;' lif lil o:' ;ee ric ic eia fr?: ai. faebf d{e'f .e. "ee ri.: t;i jtt t it]it l l ;li 9ic or! dde format rencana ang{aran kas desa rence]\a anc,cara kas desa tahun anggaran desa kecamatan (kabupaten provinsi pendek]maan penemu,{ran kode rekening urutan rp) bumi ah pandai)atan i{asil usa}a obyek pendapatan> transfer dana desa pendapatan lain lain pen.ima8n dari hasil kedasartra desa dengan pihak< k.ti obyek pendapatan> just"ah pendapatan bel$ija pcn]'lccn sga rain ecrintahan penyclcnagaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional p m rintihan p.need ikan p.hasilan letak dan tunjangan dala desa trt r t _r_ f r ffi t t t r __l r t rt4 t t6___t_ r r r f r e* r f r ffi r_ r t t ft_ t bertambah {berkurang) jumlah setelah perubahan bidang ttflanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa semula bertambah {&biaya semula tsertarnbal (berkurang) jumlah setelah perubahan selisih pembiayaan setelah perubahan peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan aga. setiap orang dapat mengetahui, &memerintahkan pengundangan peraturan kepala d sa ini dengan penempatannya dalan berita desa nama desa) ditetapkan pada tanggal . kepala desa rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. reign lebih lanjut penjara.ran perubahan angket an lreodapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud tercantum dalem lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemeran kepala desa ini. pel6santan penjabaran perus}lan desa yang ditetapkan dala_rn peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen p.tatar"",diundangkan pada tanggal . sekretaris desa berita desa tahun .,. nomor rp. rp. rd. format penjabaran perubahan apb desa lampiran peraturan kepala desa nomor. tahun. tentang ;8il91?1ffi* h"t?ilir[ffi penjabaran perubahan anogaraiv pendapatan dan belanja desa pemerintah desa. tahun anggaran. semula kode iii ending uraian voi,ume satu voi.ume satuan uraian anggaran xi.]luar.{n output menjadi rtamijah (jer}(ura sumber dana iii.n, keluaran output, dan anggaran sebelum f,! jumlah arg.uan yang berubah kolom diisi dengan sumber d6na ki]i,i]aran ()ui pt]'i anggaran ird) *;;;;;;.:" i,pa tahun sebelum seh utn i,p lln tah luaran pem pembentukan dana cadangan pembentukan dana cadangan dsi jumlah sr:lisis penerimaan dan disetujui eh: diisi sesuai d n8an penjara apb desa diri acuan: ] _p""larutan aii"i *suai rencana waktu penerima.o pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun animasi wal6r melania diisi sosial cnc p getaran berdasarkan dpa )ang diajukan oleh dsional aparatur desa icmtlayaan bibi sesuai rencana p n naan dan pengeluaran pembiayaan diisi jumlah pcncrimaai d n pengeluaran masing_masing item kolom t ir l l l__t r f r t t h[ll t ffi cara pengisian: kolom kolom format buku pembantu kegiatan buku kas pembantu kegiatan buku kas pembantu kegiatan d8sa. kecamatan. tahun anggaran. 'fan88al nomor bukti uraian penerimaan dari kas pengeluaran rp) pengembalian kas desa rp) saldo kas rp.} rpl belanja barang dan jasa belanja modal pindahan jumlah dari halaman sebelumnya juri a}r total penerimaan total pengeluaran total pengelola,ran saldo i(as c ra p isbn kolom kolom2 kolom3 kolom4 kolom kolom kolom kolom kolom diisi diisi diisi diisi diisi diisi diisi diisi diisi dengan nomor urut. dengan tangga l transaksi. dengan nomor bukti transaksi. den san uraian transaksi. dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas desa. dengan jenis pengeluaran belanja beruang dan jasa. dengan jenis pengeluaran belanja modal. den sen jum.tah rupiah yang dikembalikan kas desa dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. kaur kasi. tanggal nomor bukti uraian l'encrimaarn nomor bukti setor kas desa saldo kas rp.) uang rp) batang tenaga volume) pindahan jumlah dari halaman set belum jumlah total, . . tahun anggaran nama kaur i(asi cara pengisian: kolom diisi dengan nomor uru kolom diisi dengar tanggal asasi. kolom diisi dengan noah! bukti transaksi. kolom diisi nabl san nomer bukti setor pemberitahuan kepada b pahala. kolom diisi dengan jumlah pisah sebagai saldo yang harus dikernbalikai kas desa t format l,laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan angga ran i,peran perkembangan pela(santan (kegiatan dan anggaran bulan :. . .,. . . tahun desa kecamatan kabupaten provinsi kolom dan kolom kolom kolo kolom kolom kolom kolom daur kasi diisi della kode rekening diisi dens, bidang, sub bidang dan jenis k air,n sba sai eea srg tercantum dalam fnjabare apb desa diri vol siaran yana dtencanaka diisi satuan volum.: j obatan bangunan baru8 atau yms jenis unit jarak isasi drainase. atau yang s.j nis segi ban non bik lct dasi masa yang dilacak diisi volume k niatan yang terealisasi sampai dengan saat ini diisi satuan volta. yang realis.si sampai der san saat ini diisi dengan elah dma yan di8ugalan diisi dans& pmscntas. capaian kegiatan dan anss yang digunakan sumtjor dana realisasi sampai sat ini rp) rd) irp) bentuk rp) rp) ('ri uraian kode rekening iii iii l ffi tll kolom kolom kolom kolom diisi dengan p.kegunaan dana dari dana desa dd) diri denga squad dana dari alokasi dana d sa (add) diisi deret p n&.un@ dea dali sumber lain selain dan add dasi d.fl8m pen a8und bantuan yang tidak b rupa uang format surat permintaan pembayaran bidang sub bidang kegiatan wa.ktu pelaksanaan dis tujuh untuk dibayarkan kepala desa, surat permintaan pembayaran spp desa,. tahun anggaran uraian pagu anggaran pencairan s.d. lalu permintaan sekarang jumlah sampai saat ]ni sisa dana rp.) (ltp.) rd.l rp.l .,mulai l'elah dilakukan verifikasi sekret desa, kaur qsi. telah dibayar lunas kaur keuangan, ca.a p pengisian: sidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening s suai apb desa. sub bid6n8 diisi dengan nomenklatur kode rekening s suai apb desa kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening s suai apb des6. kolom dengan nomor urut. kolom diisi dengan rincian p penggunaan dana s suai rencana kegiatan. kotor diisi dengan rincian pagu dara sesuai dengan rencana kegiatan. kolom diisi dengan rincian jumlah. angga lan yang telah dibayar sebelumnya. kolom diisi dengan rincian , ng dimintakan untuk dibayar. kolom diisi dengan jumlah permintaan dara sampai saat ini, kolom diisi dengan sisa anggaran. kecamatan format pernyataan tanggung jawab belanja pernyataan tancgungjaw ats belanja desa . kecamatan tahu\ ancaman bidang sub bidang kegiatan penerima ian .jumlah rp.l jumlah iip.) bul rataan ini dibuat dengan sebenarnya. kaur i(asi cara pengisian: bidang diisi dengan eenklatur ds kegiatan diisi dengan een&latar dan kode sekeliling sesuai apb desa. kolom dasi dengan nomor urut. kolom diisi dengan penerirrla pembayaran yang ada bukti hl,ah keseluruhan. format laporan akhir realisasi pelaksanaan ke8ikatan dan anggaran laporan akhir realisasi pel{kanan kegiatan dan anggaran bulan . . . . tahun desa kecamatan kabupaten provinsi kolom kolom kolom kaur ka6i 1td kolom kolo kolom kolom kolom kolom kolom diisi dengan ltd. rek ning diisi dengan bidan sub bidan dan jenis kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran.n apb desa diri vol k.niatan yana dir.n.anakan diisi satu volume: obatan bansunsr baru atau yana $j ds '.unit jam in8a8i drainase atau yang sec eis kegiatan non fisik pak t diisi juara gangguan y6n8 dtencanaka.n diisi vol agate yea t realisasi diisi tuan volum yang t rc,lisan diisi dens8 jumlah dana yang dikenal<an diri den8an pro*atas. capaian k.gitar dan siaran air digunakan dasi dengan su'rain dana dari da' desa diisi dengen p naungan data eri alokasi d6na d.e tui dengan penggunaan dare dari sumber lain ein dana d.s dad lokasi dana d.e diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang output sumber i)ana code rekan]ng rp) desa rp) bentuk uraian iiint capai { { il till f t f t t t t r t r llt tll rencana pegiat dan anggaran lanjutan rencana kegiatan dan anggaran lanjutan} tahun ancaman desa kecamatan kabupaten pro!'ini diverifikasi oleh: sekretaris desa, kaur kasi disetujui oleh kepala desa, ri.]ai,isasi r {juta ui{akan anggaran anggaran volume kegiatan jumlah anggaran walau penyelesaian penarikan anggar an rp) jumlah jumlah rpl hari jan feb mar .jumlah iti rii iii iii iiiiiiii iii diisi untuk kegiatan yang dil4utan saja kodi,] rekening sumber if _r rt t l r buku kas umum kecamatan i<abu,a'i'en buku kas umum desa._. tahun anggaran,.,,.,,. koeln diisi dense nomor urut peo.itjen atau p.ngcludan kolo dasi dcn san pencarian atau pog.sudan. kolom dii.i d.nge kode roket fnc.image dan p.nseluarin lugaift@a t.rt. dalam p.njan@n apb d@a kolo die' dds eio tla.aksi p.n.nma4 atau fnsclurd *baaamtna tcn. dde p.njabold apb dct kolom diisi dengan jumlah pisah p.n.imam kolom6 diisi drs jumlah pilih fng.luar kolom diri dans nomor bukti trm.a*.i kob dii6i d.ngan n.tto trd.ak.i kolom dii.i longd &ldo kqs netto tra]!saksi (&) saldo rp) penerima,d{n rp) ngeluara]i rp) ilr bukti i'gi i{odd re(enteng .,jml,i\ii iii iii iii iii diisi diisi diisi diisi f!ao2 zaa r,l cc<df t . (:< lt) f<o otr e$e*e ooi 55t?; e:.:i. cite ea! e3*re;. llc c.i ffe eeeeee :re{tagged =;.:( !: 3tsr.& .8il ccc ccccc rnd6ddd66:v^ oll .ab6bau ma6 eau!? ! !!!!!!!!!e .e!!r5!rr!!!!'o ., hic.ro+n.of ooo\ iio60000000 ovyyvyyvyy:i v:: zll<:i frz= f4< z<< <>o h<, lt= q,t oq (!! ktj buku kas pembantu pajak uku kas pembantu pajak dll . kecamatan tahun anggaran . cara pengisian kolom diisi denga nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau pengeluaran dari penyetolalt pajak). kolom diisi dengan tan sal pen maan atau pengeluaran. kolom diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. kokoro diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. kolom diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. bottom diisi dengan saldo buku kas bandara.a. kaur keuangan saldo rp) pliny koran rp) pemotongan rpl uraian tanggal jumlah buku pembantu panjar desa. kecaman't^n,. ta}iun anggaran no tar tinggal nomor bukti ujian penerima pemberian rd) pertanggung jawaban panser saldo rdjen bantuan. kolom diisi dengan jumlah uang yang hurikan. kolom diisi dengan volume jenis barang tku pembantu hanja r t t_ r format akuntansi tanda bukti kantor desa <. nama desa . <.kabupaten kota. telah terima dari kaur keuangan d sa <. nal:na desa <. jumlah dalam angka. (. jumlah dalam hunt.) (. jumlah dalam putri lanjutan.) <.sebutan tujuh badan ke8ikatan belanja).> <. sebutkan tujuan pemda fran lanjutan kegiatan belanda).> <. sebutkan tujuan pembayaran l snjutarl kegiatan b hanja).> seba aai pembayaran catat l(.ud8d <. nama peli1ben., <. nma terima.> <. desa.,, <.tal, bln, th.> yang menerima, format laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester petama laporan pet laksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama pemerintah des4. tahun ang4r4n.". contoh kode rekening uraian anggaran (rp) realisasi anggaran rp) sumber dana peni )apa ian hasil usaha oby.k pendapat rl> dana desa pendapatan lain lain p beriman dari hasil kerjasama antar desa obyek pendapatan> jumlah pendapat,{i.i sel,\nja recycled& piaraan pemerintahan desa penyelam suara o belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa penyedia penghasilan tetap dan tunianearl dala desa belanja pegawai penghasilan tetap tunjangan dala desa rincian obyek belanja> administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kea!span pelayanan administrasi umum dan kependudukan surat pengantar pelayanan ktp, batu kemudia. dll belanda bara ng dan jasa belanja jasa honorarium rincian obyek belanda> pelaksanaan pembangunan desa t r f_.] ffi [r r ffi itl t tlf lll pendidikan pembangunan, rehabilitasi pening atan sarana prasarana perpustakaan taman baca r! dcs s&car b latar bela4ia modal bcrsnja modal gedung dan b n{nan rincian obyek belanja> penang ulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak penanggalan san bencana penanssulansan b nana belanda tak terduga belanja tak terduga belanda ta]< terduga ds1 jum[,ah belanja surplus (def'isi} pembiayaan penerimaan pembina!,aan lpa talun sebelumnya sil tahun sebelumnya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pcmbenhrkan dana cadangan sdl]sisi pembiayaan riiiiiiiiiiiii iii kepala d sa diisi bcdasarl klasifikasi kono6i terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi6 panda papan dasi: pendapatan; kalo depok pendapatan: jenis pendapatan dan ob)' pendapatan. jagantlels jadi': b lanka; jenis belanja (disesuarl denganjenis kegiatan)i obyek belanja: dan rinc obyek b hanja. bagian pembiayaan dds: pcr ebiayaar; l i l ftl + ri t 6t_ l + l fr kolom kolom kolom kolom kelompok pcmbialaa n; dan jenis pembina aan diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan that tampilan kemendagri ini) diisi dengan jul, saran yang ditetapkan dii6i dengan realisasi satan yang digunakan diisi sumur nana diisi dengan sum,er dana yang digunakan dal kegiatan (kolom .c) terkait format l^laporan keuangan lampiran peraturan des4.,. nomor . tahun. tentang laporan periang,gungjawaban realisasi apb desa laporan keuangan pemerintah desa . kecamatan .,. kabupaten . . . tahun anggaran . daftar isi laporan realisasi apb catatan atas taporzrn keuangan info.masi umum dasar penyajian laporan keuangan rincian.n pos laporan rea.c pins bantuan keuangan kabupaten kota pendapatan l,ain lain bekerja bidang penyerang sarana pemerintah desa belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa belanja bidang pembinaan kemaslahatan desa belanja bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa belanja bidang penanggalan san bencana, darurat dan mendesak desa belanja desa dalam klasifikasi ekonomi belanja desa da la m klasifikasi sub bidang fungsi) pembiayaan aset desa pcnyertaajr modal desa . lqrnpiran lampiran rincian aset tetap desa l,lampiran l {por{n realisasi apb desa pemerintah des{,.,., .,.,,,,,. kecam4ian . kabupaten . . ta}iun anc<]aran ,.,,,. pendapatan p.ndapatdr asli dee p dapatan trader bagi& evil pajak retribusi daerah alokasi d.fu d.e dua, kebaruan i'ro pinisi dua, judge kabupaten n kota p.dapar lah lain bumi"ah pendapatan beliau bidan p.ny.lengger@ fr.i.tal dee bidan p.lak@ eobesuran d.$ bidang binaan east etan dee bidal p.obadayaa mas y@kat bida pengulang bencana, kadar darurat d.n c.t5 peri its cairan netto xxx angka realis xx.xxx )o(x xx.x)!\ xa.xlo( x)o( xxx sisi'a tahun ber.]a],aj'i .bft) c.s c.a cls c.lo c.ll alar c15 c.l2 dan c.t3 dan crs bumi ah bei,inja sur pr us ( srr) pemilu{aan p.neri eaa phobia fan ftnsdutfu bayar .a. format laporan realisasi apb desa lihat catat ata! l5po t(.uan aan ydg m.up6km baai yang tidak r.r phalke d&i poin kuala .b. format catatan atas laporan keuangan catatan atas taporarl keuangan pemerintah desa. . ., kecamatan kabupaten tahun anggaran. informasi umum pcaerintsh dess . mcu pal(an desa kecamatan suhu organisasi dan tata kcda pemerintah desa . fla desa sekret keris desa bendahara desa . . kantor pemerintahan desa berada]nat . kabupaten s.suai dengan liabupatcn dasar penyajian laporan keuangan laporan keuangan desa berupa laporan realisasi apb des s suai basis kas dengan dasar harga p roles. pendapatan dicatat pada saat kas diteror bank atau kas dan bel,anja di.stat pada saat kas dikeluarkan dan t lah bersilat definitif. rincian pos laporan kcuangor rekonsiliasi siapa dan kas desa sit talun an994rsn mutasi potongan pada} saldo awal periode potongan pajak b lum disetor kas negara peri ejaan potongan pasal tahun anggaran bedakan setoran pajak t(as negara selama tahun anggara.n bcj lan saldo a.ldn periode potongan jak belum dis tor i(as ncg e ra saldo t(ss p r desember 20x1 pendapatan asli dess pendapatan asli desa terdiri dari xxx xxx (xxx) xxx x.xx,{ realisasi dana caa dar desa cempaka! penerimaan desa yang disco leh dari pts jumlah penerimaan dana desa an& ajaran realisasi pendapatan desa terdiri dari: l{as usaha hasil aset swadaya, partisipasi, dan gotong royong lain lain des yang sah r:o(ioc l bih) tahap bagian dari hasil pajak dan retribusi da rah penerimaan dc6a yang berasal dari badia! dari hasil e! daa be!d!cd!c9 bb ds&h lbq ca! anggaran rekreasi '#g tahap tahap )oo(.roda alokasi dana desa add) penerimaan desa yang berasal dari alokasi dana desa add death_scbasqi ei4ll sedan realisasi tahap tahap ,oo<.roo( l bih) kurallc selama tahun anggaran 20x1 adalah seba aai berikut: lebih) kurang bantuan keuangan opini penerimaan desa yana berasal dari bantuan keuangan plppjqs l. adat s badai bqi!g! , anggaran realisasi bantuan keuangan lhbupat fl kota pco dimana d sayangbcrasaldad bantuan keuangan x8bgpqlts!]lga.adalah sl!3sei lebih) siaran realisasi pendapatan lain lain p.dapatan lainlain terdiri dari b hanja pegawai belanja bar:ang dan jasa belanja modal l bih) anggaran realisasi hanja bida$g pcn]'blog saran pcftcrintaha rl desa belanja untuk bidang f.nylon sarana pctncrintallan del.l ealldiefir aga.an pcncrir daan dari hasil kerjasama antar desa penerimaan dari hasil kerjasama desa den88n pihak k ti yang mengakibatkan penerimaan kas desa bunga book lain lain p dapatan yang sah )o(x.ro(x religi lebih) )oax.ro belanja bidang pembinaan kemasyarakatan llega belanja untuk bidang pembinaan kemas peralatan desa train dari anggaran realisasi l bih) belanja bidang pembangunan desa belanja untuk bidang paman sunan desa terdiri dari b hanja barang dan jasa ninja modal b hanja barang dan jasa belanja modal b hanja barang dan jasa belanja modal anggaran realisasi olehnya bidang pcrnberdayaan masa'akan desa belanja untuk bilang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari: lara realisasi l.raja bidang ltnanaulanaan incana, keadaan darurat dan mend s l< desa lebih) kurang (kiri kursi* s lama tahun siaran pemerintahan desa melakukan p nanagulangan bencana dan keadaan darat s bagai berikut anggaran rea.isasi (lebih) b hanja desa data klasifikasi ekonomi jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah *bagai arl&garan realisasi l bih) belanja pegawai penghasilan 'tetap dan t\jangan kepada desa penghasilan tetap dan tunjangan pcraigkst desa jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa tunjangan bpd belanja barang dan jasa belanja bagian perl ungkapan kantor belanja jasa honorarium belanja operasional aparatur desa benda jasa sc'*a belanja operasional perkantoran belanja pcmeliha rain belanja barang dan jasa yang diserahkan. kepada ,oo(. )oo(j )oq b hanja modal belanja modal pengadaan tanah bcl,anja modal peralatan. mesin, dan alat b rat bekerja modal kendara8n belanja modal kedua dal! bangunan belanja modal jalan belanja modal jembatan belanja modal irigasi lembu ngl sungai trains belanja modal jaringan ln8talas benda modal lain],a xj<t belanja desa dalam klasifikasi sub bidang g'r,fungsi) anggaran realisasi lebih) kurang bidang penyclenagaman pernerintahafl desa sub bidang penyelenggaraan b hanja pen basilan tetap, t\.dudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sub bidang tata praja pem rintihan, perencanaan, k.tangan dan pelaporan.n sub bidang pertanahan bidang lomba n8nan desa sub bidang pendidikan sub bidang ics hutan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang kawasan p6pemukiman sub bidanc ial sub bidang pariwisata bidang pembinaan kemas, erat desa sub bidang kctentemman, (ketertiban umum, dan rilis,lt, l rr. elder )crc{ )r.ax.roq sub sidang kebudayaan dan keagamaan sub bidang mudahan dan olah r38a sub bidang kelima saan masyarkat b langs bidang pemberdayaan masyarakat desa sub bidang k . naman modal sub bidang perdagangan dan perindustrian pembiayaan jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x adalah s badai b ikut: ix.)o belanja bidang penanggulangan bencana, k.adakan darurat dan mendesak desa sub bidang penanggulangan b nana sub bidang keadaan daru sub bidang keadaan mendesak. penerimaan pembiayaan p.keluaran pembiayaan terner baar pembiayaan tediri dari: siapa tahun anggaran s belum pencairan dana cadangan hasil penjualan kena].aan desa yang dipisahkan aset desa pcmlchan ast desa adalah sebagai berikut, bum li(x bum realisasi (lebih) kura jlg ,ooa.)o(x 20x 20x rincian ast'f tap dapat untuk masing masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran tanah peralatan, m sin, dan alat berat kendaraan g dun8 dan bangunan jalan irigasi embung air sungai drainase jaringan instalasi aset tetap lainnya konstruksi dalam pcngcqja.an pcr,.gurariaanl )o(x 20xl pensurallranl x)o< eo( dsl pengeluaran pembina].aan terdiri dari: pmb bulan dana cadangan penyertaan modal desa ______rg:i9s! penyertaan moda.l desa pcmycrtasn modal desa pada bum des adalah serbs"i b.@! _ 20xfr too(roo( ffi. e(. ,c\'lxp' .c. format rincian aset tetap desa pref dc.a. i{e3]mbn',,'''.,,,,l.bupati.n.',,.,', ki,.ran a*r tetap drs p.r d.mb.r 2ox ll:::i:lr! lil:]]!:rl):l!r!i!!! p:bri@ ltrklh i;;;.) icb 23o 2ot4 juta2ot4 nil4r'llehfol tu"* ratu "r,., r., mob, ndk qoo, r(x)cc, poli3i: isi r,uhng ^ir ssr r rri k',rsu1'[or dara! ih]saja) kib dns dnm jubah turbo breksi c::t ;.j lt?i$i lrg !:!= ih**: bi&!! :r''.:ll':: e!titli i!e eii*sj !i,i,i,a,: e,e.! i. ii! !ill {ii r';l9p'e q. e;?ii;"i aii ir!eii{?{i e:;e:!? seri eii eir"; .'.!!n! i9i9 <eo $ i ej= g?xrt6 l=l format program sektoral, program daesh, dan program l,lainnya yeng masuk desa i.lampiran peraturan desa nomor . tahun. tentang i,laporan pertanggungjawaban realisasi apb desa program sektoral, program daerah, dan program l.aini{ya yang masuk' desa des:a kaca.matan kabupaten provinsi angga ran program jenis lokasi satuan jumlah il sumber dana iiiiiiiii ,l'g sragen, kepala desa yuni sukowi1] ii*' |
salin menimbang mengingat bupati bengkulu utara provinsi bengkulu peraturan bupati bengkulu utara nomor tahun tent ang harga satuan pokok kegiatanberdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun ten tang pengelolaan keuangan daerah pad; bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan perangkat daerah rka skpd) tahun anggaran perlu membuat harga satuan pokok kegiatan konstruksi pemerintahharga satuan pokok kegiatanharga satuan pokok kegiatanharga satuan pokok kegiatan harga satuan pokok kegiatan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun anggaran yang berlaku umum bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bengkuluutarakonstruksi atau non konstruksimerupakan salah satu acuan dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran rka} dan dokumen pelaksanaan kegiatan dpa} satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara;medi.utara;utara;;;verse nip. lamp iran peraturan bupati bengkulu utara nomor tahun tentang harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara tahun daftar warga satuan pokok kegiatan (hsp bidang bina marga jalan dan jembatan mobilisasi dan demobilisasi satuan harga jumlah lll laibspk laibspk iiilaihspk lll lai h8pk iijlaibspk bil spk jijlaihspk iijlaibspk lll lai h8pk lll laihspk lll laihspk lll laihspk lll laihspk lll laihspk iiilaihspk lll laihspk lll laihspk iolaihspk poef alat alat alat asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur alat alat alat asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) kerkap alat alat alat alat asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung alat alat alat kode rekening asphalt prayer mobilisasi clan demobilisasi) putri hijau alat a1at alat asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) napa! putih alat asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) air napa! asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) air besi asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi pinang asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) batik nau asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) ketahun asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) lais asphalt prayer mobilisasi clan demobilisasi hulu palik asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) anna asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) marga sakti asphalt prayer mobilisasi dan demobilisasi) air padang harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utama kode rekening poef seal coat satuan harga liter jiilaibspk jumlah beton struktur fc' nilai spk peralatan asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur iiilaibspk peralatan asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) kerkap nilai b8pk perawat:an asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) tanjung palik iiilaibspk peralatan asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau nilai spk perawat:an asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) napal putih iijlaibspk perawat:an asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) air iiilaibspk perawat:an asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) air besi jiilaibspk perawat:an asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi] air padang jiilaibspk perawat:an asphalt sher mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya jiilaibspk perawat:an asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya jiilaibspk peralatan asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) batik nau iiilaibspk perawat:an asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) ketahun jll laibspk peralatan asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) la.is jll laibspk perawat:an asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) hulu iiilaibspk perawat:an asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) blok nilai b8pk peralatan asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya iiilaibspk peralatan asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat jiilaibspk peralatan asphalt finisher mobilisasi dan demobilisasi) pinang jiilaibspk perawat:an bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur jiilaibspk peralatan bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) kerkap jll laibspk perawat:an bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung palik jll laibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara jumlah satuan harga jiilaibspk jiilaibspk lll laibspk jiilaibspk lll laihspk jiilaibspk iiilaihspk jiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk iiilaibspk jiilaibspk lll laibspk jdlaibspk jiilaibspk jiilaihspk iiilaibspk :oef compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) makmur selatan bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya peralatan peralatan bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat pen. ikatan peralatan peralatan peralatan kode rel:ending peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) kerkap peralatan pen. ikatan peralatan pen. ikatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan pen. ikatan bulldozer mobilisasi dan demobilisasi armadanya compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung patik compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) napa} putih bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) ketahun compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) air napa} bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) hulu patik bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) lais compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) air besi compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) air padang bulldozer mobilisasi dan demobilisasi batik nau bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) gui mulya bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) padangjaya bulldozer mobilisasi dan demobilisasi air besi bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) air padang bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) air napa} bulldozer (m.mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau bulldozer mobilisasi dan demobilisasi) napa} putih harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekan uraian poef satuan harga jumlah peralatan compressor mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya jijlaibspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya jijlaibspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) batik nau iiilaibspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi ketahun jijlairspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) lais iiilaihspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik lll laibspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai lll laibspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) arma iiilairspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat jijlairspk peralatan compressor l\m mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya jijlairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur jiilairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) kerja lll lairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) tanin palik jijlairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau lairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) napal putih iiilairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi air iiilairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) air besi iiilairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) air padang iiilairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi jalan jiilairspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) giri iiilaihspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) batik nau iiilaihspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) ketahun iiilaibspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) lais jijlaihspk harga saluran pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening undang poef satuan harga jumlah peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) hulu dalil< jijlaibspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai jijlaibspk pera1atan excavator mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya iii spk peralatan .l. excavator mobilisasi dan demobilisasi sakti selat jijlaibspk peralatan excavator mobilisasi dan demobilisasi pinang raya iiilaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur jlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi kerkap jijlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) tanin palik jlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau ilaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) napal putih jijlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) air napal jijlaihspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi air besi jijlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) air padang nilai spk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) padangjaya jijlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya jijlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi batik nau jijlaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) ketahun ilaihspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) lais jiilaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik ilaibspk selatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) blok ilaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) armadanya bil b8pk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat bilaibspk peralatan generator set mobilisasi dan demobilisasi] pinang raya jijlaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utama kode rekening poef satuan jumlah lll laihspk iiu.aihspk iidaibspk ll1lai spk llllaibspk llllaihspk iiu.aihspk iiilaihspk julaihspk llllaihspk llilaihspk iiu.aihspk ll1lai b8pk iiilaibspk lfilaihspk iiilaihspk iiilajhspk iidaibspk iijlaj b8pk 111laihspk peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan perawat:an peralatan peralatan peralatan peralatan perawat:an peralatan peralatan peralatan motor grader> mobilisasi dan demobilisasi lais peralatan peralatan peralatan motor grader mobilisasi dan demobilisasi) ketahun three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur motor grader> mobilisasi dan demobilisasi) ping raya motor grader> mobilisasi dan demobilisasi) air napal motor grader> mobilisasi dan demobilisasi) air besi motor grader mobilisasi dan demobilisasi) air padan motor grader mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat motor grader mobilisasi dan demobilisasi) padangjaya motor grader> mobilisasi dan demobilisasi giri mulya motor grader mobilisasi dan demobilisasi) batik nau motor grader mobilisasi dan demobilisasi) arma motor grader mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai motor grader mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung dalil< three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) napal putih motor grader> mobilisasi dan demobilisasi) putih three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau motor grader mobilisasi dan demobilisasi putri motor grader >loo mobilisasi dan demobilisasi kerja motor grader >loo mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung dalil< motor grader mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur harga satuan po wk kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening uraian poef satuan lunga jum1ah peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) air napa] jiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) air besi jiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) air padang iiuaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi padan iiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi giri mulya jiilaibbpk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) batik nau iiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) ketahun iiilaibbpk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) lais iiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik iiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi] blok kutai iiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya nilai bpk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi sakti selat iiilaibspk peralatan three wheel roller mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya iiilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur iiilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) kerja lll laibspk pera1atan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi] tanjung palik iiilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau iijlaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) napa] putih ilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) air napa] iijlaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi air besi iiilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) air padang iiilaibbpk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) padangjaya iiilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya jiilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode opening uraian joe satuan harp jumlah peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) optik nau jlaihspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) ketahun lll lai b8pk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi] lais jlaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi hulu palik lll lai b8pk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai iiilaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya iijlaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat iijlaibspk peralatan tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) pinang jlaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur lll laibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) kerja jiilaibspk pera1atan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung palik jiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau jiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) napal putih iiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) air napal iiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) air besi iiilaihspk pera1atan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) air padan lll laibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) padangjaya iiilaihspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya iijlaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) batik nau jiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) ketahun iiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) lais iiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) hulu patik iiilaibbpk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai iiilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening uraian poef satuan harga jumlah peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi} arma jaya jiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat jiilaibspk peralatan tire roller mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya iiilaibspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi argamakmur jiilaibspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) kerkap jiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung pa]ik nilai b8pk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau iiilaibspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi putih jiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) air napa] iiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) air besi iiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) air padang iiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) padang jiilaibspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya iiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) batik nau iiilaibspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) ketahun jiilaihbpk pera1atan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) iiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) hulu pa]ik iiilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai ilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya iiilaihbpk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat ilaihspk peralatan vibrator roller mobilisasi dan demobilisasi) pinang lll laibspk peralatan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur lll laihspk peralatan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi kerkap iiilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung palik jumlah satuan harp iiilaibspk iiilaibspk iiilaihspk ilaibspk iiilaibspk nilai spk iiilaibspk bil b8pk iiilaibspk iiilaibspk jiilaibspk ilaibspk jiiiaibspk jiilaibspk nilai spk iiilaibspk jiilaibspk ilaibspk iiilaibspk set iiilaihspk iiilaibspk buah ilaibspk buah jll laibspk poef concrete testing base camp, direksi meet, gudang, dan lain lain peralatan kode rke ding peralatan peralatan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) lais pera1atan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi ketahun concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) hulu dalil< concrete vibrator mobilisasi clan demobilisasi batik nau peralatan concrete vibrator mobilisasi clan demobilisasi giri mulya peralatan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya pera1atan peralatan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) air padang peralatan concrete vibrator mobilisasi clan demobilisasi) air besi peralatanarma jaya peralatan pera1atan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) napa. putih peralatan peralatan concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau mobilisasi fasilitas kontraktor (sewa per bulan) concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi pinang raya concrete vibrator mobilisasi clan demobilisasi) margasakti selat mobilnya fasilitas laboratorium build drawing papan nama pro rambu tetap informasi pengalihan pengaturan lalu lintas administrasi dan dokumentasi rambu petunjuk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utama kode rekening poef satuan jumlah pem!matan dokumen rencana. set pengarahan safety briefing) pertemuan ketela.matan safety talk dan atau tool box meeting org nilai spk simulasi 11ilaibspk spanduk (banner) nilai spk papan informasi jolaibspk topi pelindung safety helmet helm nilai spk pelindung pernah san dan mulut masker) masker ilaihspk sarung tangan safety gloves) warna kuning psg ilaibspk sepatu keselamatan safety shoes) sepatu boat psg ilaibspk rompi keselamatan safety vest) tebal ilaibspk peta llilaihspk asuransi dan perizinan asuransi 11nilai spk j9.l. .0l. fasilitas sarana kesehatan peralatan kota ,.," , da< luka, per ban llt laihspk ilaihspk ilaibspk jiilaibspk 11ilaibbpk bulan ilaibspk kotak p3k, obat luka, perban jiilaihspk jiilaibspk buah ilaibspk ilaibbpk kotak p3k, obat luka, jiilaibspk rambu informasi pelindung mata fasilitas sarana kesehatan peralatan ran kendall mutu staff pendukung (supporting staf) ahli kendall mutu pelaporan penyelidikan insiden rambu informasi pela ran pen didikan insiden fasilitas sarana kesehatan peralatan harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening poef satuan harga jumlah peli.nden mata iiilaihspk rambu informasi buah iiilaibspk pela ran pen didikan insiden jiilaibspk asuransi dan perizinan asuransi dengan dana paru ro. lai spk asuransi dan perizinan asuransi dengan dana pagu rp. juta) jiilaibspk alat iiilaibspk iiilaibspk jijlaibspk iiilaibspk iiilairspk lll laibspk iiilairspk iiilaibspk iiilaibspk nilai spk iiilaibspk iiilaibspk iiilairspk jiilaibspk iiilairspk iiilaibspk iiilaibspk alat alat a1at alat alat alat alat tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur alat alat alat tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) kerja alat alat tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) tanjung daille tandem roller mobilisasi dan demobilisasi putih tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau alat tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya asuransidan perizinan den tandem roller mobilisasi dan demobilisasi air napal tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) air besi tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) air padang tandem roller mobilisasi dan demobilisasi batik nau tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya tandem roller mobilisasi dan demobilisasi lais tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) ketahun tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) hulu daille tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara 2_000. jumlah satuan harga ilaiiispk nilai b8pk jiilaibspk ilaihspk ilaibspk iiilajbspk nilai b8pk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibbpk ilaihspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk iulaibspk iulaibspk ilaibspk ilaibspk iiilajbspk nilai b8pk ilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya concrete mixer concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau kode rekening alat alat alat concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) lais concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) ketahun concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) batik nau tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) air padang concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) air besi concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) kerja.p concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) air napal concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) napa! putih concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung daille concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi blok kutai concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) argamakm.ur concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) kerkap concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi} hulu daille concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung daille concrete mixer mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya tandem roller mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) argamakm.ur tandem roller mobilisasi clan demobilisasi) anna jaya concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi put:ri hijaunapa! putih concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi air padang concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) air besi harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara jumlah satuan harga laihspk bilaibspk elaibspk bilaibspk iiilaihspk ilaibspk elaihspk ll1 lai spk lll laibspk iiilaibspk iiilaihspk iiilaihspk iiilaihspk jijlaihspk elaihspk jiilaihspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk laibspk jijlaihspk ilaibspk laibspk laihspk ilaibspk iiilaibspk iiilaihspk laibspk elaibspk jijlaibspk bilaihspk palik :oef palik water pump mobilisasi dan demobilisasi) padan jaya water pump mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau water pump mobilisasi dan demobilisasi) ketahun water pump mobilisasi dan demobilisasi) girl water pump mobilisasi dan demobilisasi lais water pump mobilisasi dan demobilisasi) air padang kode rekening water pump mobilisasi dan demobilisasi air besi water pump mobilisasi dan demobilisasi] air napal water pump mobilisasi dan demobilisasi putih water pump mobilisasi dan demobilisasi) batik nau water pump mobilisasi dan demobilisasi) tanin water pump mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai water pump mobilisasi dan demobilisasi) kerja: water pump mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) pinang concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi.si) sakti selat water pump mobilisasi dan demobilisasi arma concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya water tanker mobilisasi dan demobilisasi) tanjung water tanker mobilisasi dan demobilisasi argamakmur water pump mobilisasidan demobilisasi sakti selat water pump mobilisasi dan demobilisasi) pinang water pump mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik water tanker mobilisasi dan demobilisasi krka water tanker mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) blok concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik concrete vibrator mobilisasidan demobilisasi.si) lais concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi girl concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi) ketahun concrete vibrator mobilisasi dan demobilisasi] batik nau harga satuan pt>kok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara jum1ah satuan harp jrlaibspk jiilaibspk jijlaibspk ilaibspk iiilaibspk bjlaibspk iiilaibspk elaibspk jiilaibspk ll' ilaibspk ll1 laibspk iiilaibspk iiilaibspk nilai spk ll1 laibspk jiilaibspk iiilaibspk ll1 laibspk iiilaibspk ll1 laibspk iiilaibspk ll1 laibspk iiilaibspk ll1 laibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk ll1 laibspk ll1 laibspk ll1 laibspk poef tampes mobilisasi dan demobilisasi) air padang tampes mobilisasi dan demobilisasi) air besi tampes mobilisasi dan demobilisasi] air napa! tampes mobilisasi dan demobilisasi) napa! putih tampes mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau tampes mobilisasi dan demobilisasi] tanjung agung palik tampes mobilisasi dan demobilisasi) kerkap tampes mobilisasidan demobilisasi] padang jaya tampes mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur water tanker mobilisasi dan demobilisasi) pinang water tanker mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat water tanker mobilisasi dan demobilisasi anna jaya water tanker mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai water tanker mobilisasi clan demobilisasi) hulu palik water tanker mobilisasi clan demobilisasi) lais tampes mobilisasi dan demobilisasi] girl mulya tampes mobilisasidan demobilisasi) batik nau water tanker mobilisasi dan demobilisasi) batik nau water tanker mobilisasi dan demobilisasi) ketahun tampes mobilisasi dan demobilisasi lais water tanker mobilisasi clan demobilisasi) giri mul water tanker mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya tampes obilisasidan demobilisasi ketahun kode rekening tampes mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya tampes mobilisasidan demobilisasi) hulu palik water tanker mobilisasi dan demobilisasi] air padang tampes mobilisasi dan demobilisasi, blok water tanker mobilisasi clan demobilisasi napa! putih tampes mobilisasi dan demobilisasi margasakti selat water tanker mobilisasi clan demobilisasi) air besi water tanker mobilisasi dan demobilisasi) air napa! harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara jumlah :oef satuan harp jiilaibspk nilai fisik jiilaibspk nilai r8pk lll lairspk nilai fisik jiilaihspk jiilairspk jiilaihspk iiilaihspk iiilaihspk iiilaihspk jijlaibspk nilai spk jiilaihspk jiilaihspk jiilaihspk jiilaibspk jiilaibspk jiilairspk iiilaihspk jiilaihspk nilai spk ilaibspk iiilaihspk lll spk ilaihspk iiuaibspk jiilaihspk nilai spk jjjlaibspk jack hammer mobilisasi dan demobilisasi hulu palik jack hammer mobilisasi dan demobilisasi air padang jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung palik jack ham.mer mobilisasi dan demobilisasi] batik nau jack hammer mobilisasi dan demobilisasi putri hijau jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) pinang jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) napal putih jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya jack hammer mobilisasidan demobilisasi) blok kutai kode rel:ending jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) lais jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) ketahun jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) kerkap jack ham.mer mobilisasi dan demobilisasi) giri mul tampes mobilisasi dan demobilisasi) pinang jack hammer mobilisasi dan demobilisasi padang jaya jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) air besi jack hammer mobilisasi dan demobilisasi) air welding set mobilisasi dan demobilisasi) kerkap jack hammer mobilisasi dan demobilisasi] sakti selat welding set mobilisasi dan demobilisasi] argamakmur welding set mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung pa1ik wedding set mobilisasi dan demobilisasi) putih welding set mobilisasi dan demobilisasi) air napal welding set mobilisasi dan demobilisasi] putri hijau wedding set mobilisasi dan demobilisasi] air besi welding set mobilisasi dan demobilisasi) air padang welding set mobilisasi dan demobilisasi ketahun welding set mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya welding set mobilisasi dan demobilisasi) batik nau welding set mobilisasi dan demobilisasi) giri mulya hanya satuan pokok. kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara jumlah satuan harga riil  riil  idlaibspk iijlaibspk riil  riil  lll laibspk jijlaibspk iiilaibspk iijlaihspk iiilaihspk bjlaibspk jijlaihspk iolaihspk elaibspk riil&i spk jijlaibspk riil  iijlaibspk riil&spk lll laibspk bjlaibspk iijlaibspk iiilaibspk iijlaibspk jijlaibspk lll laibspk iijlaibspk riil  riil  jijlaibspk poef welding set mobilisasi dan demobilisasi) lais kode rekening cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) kerja welding set mobilisasi dan demobilisasi] hulu palik welding set mobilisasi dan demobilisasi blok kutai welding set mobilisasi dan demobilisasi) anna jaya welding set mobilisasi dan demobilisasi) mar sakti selat welding set mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya cold lling machine mobilisasi dan demobilisasi) makmur cold lling machine mobilisasi dan demobilisasi] ketahun cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) putih cold lling machine mobilisasi dan demobilisasi) lais cold lling machine mobilisasi dan demobilisasi) batik nau cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau cold lling machine mobilisasi dan demobilisasi] giri cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) tani agung palik cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) padang cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) air padan cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) air cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) air besi cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) blok cold lling machine mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi) hulu dalil< cold killing machine mobilisasi dan demobilisasi] pinang asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) tanjung agung patik asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) argmakmur asphalt dist1bu1'0r mobilisasi dan demobilisasi) kera asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi napa! putih asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) air asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi] putri hijau asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi air besi harga satuan po wk kegiatan konstruksi kabupaten bangku.lu utara jum jah satuan harp jiilaibbpk nilai spk ilaibspk nilai spk iiilaibspk ilaibspk ilaibspk ilaibspk jiilaihspk jiilaibspk jiilaibspk iijlaibspk jiilaibspk iiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk nilai b8pk iiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk jiilaibspk iiilubbpk ilaibspk ilaibspk jiilaihspk jiilaibspk jiilaibspk nilai spk jiilaibspk poef asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) air padan kode jr.e asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) hulu patik asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi giri asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) batik nau asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) ketahun truk mixer (agitator! mobilisasi dan demobilisasi) napal putih truk mixer (agitator) mobilisasi dan demobilisasi) putri hijau truk mixer (agitator) mobilisasi dan demobilisasi] tanjung agung palik truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi) kerja asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) lais asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi) arma asphalt distributor mobilisasi dan demobilisasi blok truk mixer (agitator) mobilisasi dan demobilisasi air padang truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi) argamakmur truk mixer agitator) mobilisasi dan demobilisasi) padang jaya truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi air truk mixer (agitator) mobilisasi dan demobilisasi) giri mul truk mixer agitator mobilisasi dan demobilisasi) batik nau truk mixer (agitator) mobilisasi dan demobilisasi) air besi truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi) ketahun truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi) lais truk mixer (agitator) mobilisasi dan demobilisasi) hulu palik compressor l m mobilisasi dan demobilisasi] kerkap truk mixer (agitator mobilisasi dan demobilisasi) pinang raya truk mixer agitator) mobilisasi dan demobilisasi) arma jaya truk mixer agitator) mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat compressor l m mobilisasi dan demobilisasi argamakmur harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara compressor l m mobilnya.si dan demobilisasi pinang raya compressor l m mobilisasi dan demobilisasi napa! putih satuan harga jumlah iiilaibspk l  jolaibspk bjlaibspk jolaibspk ilaibspk laj spk iiilaibspk bjlaibspk iiilaibspk iiilairspk iiilaibspk bilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk iiilaibspk lll laibspk iiilaibspk poef kode rekening compressor l m mobilisasi dan demobilisasi) air napa! compressor l m mobilisasi dan demobilisasi) air besi compressor l m mobilisasi dan demobilisasi] putri hijau compressor l m mobilnya.si dan demobilisasi air padang compressor l m nobilis.si dan demobilisasi lais compressor l m mobilisasi dan demobilisasi tanin agungpalik compressor l m mobilisasi dan demobilisasi padang compressor l m mobilisasi dan demobilisasi& baik nau compressor l m mobilnya.si dan demobilisasi.si) compressor l m mobilisasi dan demobilisasi ketahun compressor l m nobilis.si dan demobilisasi hulu patik compressor l m mobilisasi dan demobilisasi) blok kutai compressor l m mobilnya.si dan demobilisasi) arma compressor l m mobilisasi dan demobilisasi) margasakti selat asuransidan perizinan dengan dana pagu rp. asuransi dan perizinan dengan dana pagu rp. asuransidan perizinan dengan dana pagu rp. asuransi dan perizinan den dana pagu rp. juta asuransi dan perizinan dana pagu rp. juta asuransi dan perizinan dengan dana pagu rp. juta) asuransi dan perizinan dengan dana pagu rp. harga saluran pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara dari!fase kode rekening :oef harga jumlah galian untul: selalu:an drainase dan saluran air ten""" pekerja jam mandor jam alat excavator jam dump truck jam alat bantu total pajak lll lai b8pk galian untuk selalu:an deli date dan sal.,. air jlanuall tenant1 pekerja jam mandor jam alat alat bantu total pajak jijlaibbpk pasangan batu d.,. lontar un1 pekerja jam tukang batu jam mandor jam bahan batu semen pc) zak pasir alat cone. md<er jam alat bantu total pajak idlaibbpk gol)llf[ ,ozon,, pi below be . diameter a.t ,., pekerja jam tukang batu jam mandor jam bahan beton baja tulangan ti.bulan porus mat. pilihan alat tampes jam flat bed truck jam alat bantu total pajak iiilaibspk go :iron, pi beton dbuneter da1am tena.,. pekerja jam tukang batu jam mandor jam bahan beton baja tulangan urugan poros mat. pilihan alat tampes jam flat bed truck jam alat bantu total pajak jijlaibbpk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten. bengkulu utara horor :iron. pipa beton be . diameter dalam ten.,_ pekerja jam tukang batu jam mandor jam bahan beton baja tulangan urugan poros mat pilihan alat tampes jam flat bed truck jam alat bantu total pajak b'iiaibspk pekerjaan tanah dan geosintetik galian biasa tena.a pekerja jam mandor jam alat excavator jam dump truck jam alat bantu total pajak b'iiaibspk galian biasa ,v,.null ten.,., pekerja jam mandor jam alat alat bantu total pajak b'iiaibspk galian seru jrtr kedalaman meter tena.a pekerja jam mandor jam bahan urugan pilihan alat: excavator jam alat bantu total pajak b'iiaibspk .l.(4l galian struktur ,.,halaman meter manual ten""" pekerja jam mandor jam alat alat bantu total pajak elaibspk galian struktur kedalaman meter tena.a pekerja jam mandor jam bahan urutan pilihan a1at: excavator jam alat bantu total pajak b'iiaihspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara galian perkerasan beraspal cold killing machine tenants pekerja jam mandor jam alat cold killing jam dump truck jam alat bantu total pajak jijlaibbpk galian hrbrasan beraspal tanpa col killing machine teruna pekerja jam mandor jam alat jack hammer jam kompresor jam dump truck jam alat bantu total pajak jijlaibbpk gillian perkerasan beraspal tanpa col4 killing machine manual! ten"""' pekerja jam mandor jam alat jack hammer jam alat bantu total pajak jijlaibbpk galian perkerasan berlluth tena,a pekerja jam mandor jam alat jack hammer jam kompresor jam dump truck jam total pajak jijlaibbpk .lla tuntunan. biasa dui sumber .n.u. terbuka pekerja jam mandor jam bahan bahan timbunan m08).{lbl tim u>an biasa dari basil till ura pekerja jam mandor jamharga saluran cocok kegiatan konstruksi kabupaten bangku.i utama .12al timbunan pilihan dari sumber .tian te_. pekerja jam mandor jam bahan saban pilihan m09l alat wheel loader jam dump truck jam motor grader jam tandem jam water tanker jam alat bantu total pajak bilaibspk .12b\ timlaumm pilihan carl .nan. uta pekerja jam mandor jam alat wheel loader jam dump truck jam motor grader jam tandem jam water tanker jam total pa.iak bilaibspk .l. peuviauan badan jalan te_. pekerja jam mandor jam alat motor grader jam vitro roller jam total pajak ll1 b8pk pembersihan dan laban te"""" pekerja jam mandor jam alat dump truck jam alat bantu total pajak jiilaihspk .f21 pemkot.nun. pohon pilihan diam.eter cm. buah ten.,. pekerja jam mandor jam alat dump truck jam chainsaw jam alat bantu total pajak lll laihspk pem .a pohon pilihan claim.eter cui buah tenaga pekerja biasa jam mand jam c.peralatan dump truck jam chainsaw jam alat bantu total pajak bilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara pemotongan pohon pilihan diameter buah tenaga pekerja biasa jam mandor jam c.perawat all dump truck jam chainsaw jam alat bantu total pajak nilai sl' pemotanoran pohon pilihan diameter cell buah tenaga pekerja biasa jam mand jam c.perawat all dump truck jam chainsaw jam alat bantu total pajak iiilaihspk perkerasan berbutir dan perkerasan beton sej6en lapis pondasi """'""'t kelas te""""' pekerja jam mandor jam bahan pitt vnilai ll8pk .n't, lapis po1dasi tett kelas tenaga pekerja jam mand jam baha1' aaareeb la11is pondasi kelas tenaga pekerja jam mand iam bah all azzrezk harga satuan pokok kegiatan kon.instruksi kabupaten bengkulu utara ill lapis permukaan t tahu,a penutup afl> tenaga pekerja jam mand jam bahan agregat kelas im28l peralatanla. ii: bilaibspk (2l lapis pondasi errend. tan penutup a.t elf aga pekerja jam mandor iam baha1' lapis pondasi agregat tanpa penutup asal perawat alf wheel loader dump truck motor grader tandem roller water tanker alat bantu total pajak iiilaibspk ila\ perkenan beton &em.en jl: elf aga pekerja jam tukang jam mandor iam bahan semen sir agregat kasar 365_300, curing compound ltr multiplex lbr kayu acuan paku additive ltrll1 lain8pb "") pertemuan beton semen dgn any,nan tujuan elf aga pekerja jam tukang jam mandor iam baha1' semen pasir agregat kasar baja tulangan polos foreword plate paru peralatan alat bantu total pajak ilaibspk harga saluran pokok: kegiatan konstruksi kabupaieti bengkulu utara lapis pondasi bawah beton dunia tenaga pekerja jam tukang jam mandor jam bah alf semen sir agregat kasar multiplex lbr kayu acuan pakujll lai b8pk pekerjaan aspal lapis resah p.,.u.,,t a.na.l cair emulsi liter terjaga pekerja jam mandor jam b.baha!f pal kerosene liter c.peralatan asp. distributor jam compressor jam total liter palu jll laibspk (2l(c\ sea1 coat liter terjaga pekerja jam mand jam baha!f pal kl( kerosene liter peralatan alat bantu total pajak jll lai ll8 plt c2l(a) lapis perekat aaaa cair emulsi liter tenaga pekerja jam mandor jam b.bahasa pal kerosene liter c.peralatan asp. distributor jam compressor jam total liter pajak jll lai b8pk harga satuan pokok kegiatan const taksi kabupaten bengkulu utara .315al luton lapis aus ac.wci ton ell' aga pekerja jam mand jam b.babak laos screen2 ukuran laos screen2 ukuran semen as= c.perawat all wheel loader jam amp jam gen set jam dump truck jam asp. finisher jam tandem roller jam tyre roller jam alat bantu total ton pajak ll' jlaibspk (6a\ aston lapis antara a.c bci ton tenaga pekerja jam mandor jam b.babak laos screen2 ukuran laos screen2 ukuran semen asal c.perawat allalat bantu total ton pajak iiilaibspk bulan anti ll' lai spk lapis penetrasi macam ell' aga pekerja jam mand jam b.babak a!!,re!!.at kasar agregat halus as= c.perawat all wheel loader jam dump truck jam wheel roller jam asp. prayer jam alatbantu total pajak nilai fisik struktur beton struktur fc' lupa tanpa pecah) te"a pekerja jam tukan11: jam mandor iam babak semen pasir setan agregat kasar per ai. at.an con pan mixer jam truck mixer jam water tanker iam total pajak lfl laibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara beton struktur lc' jiwa tena., pekerja jam tukang jam mand iam dahan semen pasir below agregat kasar kayu perancah paku perawat alf con pan mixer jam true mixer jam water tanker jam alat bantu total parall: nilai sibuk is.\ beton strallbu fc' idea temuan pekerja jam tukang jam mandor iam bah alf semen pasir setan ka.sar kayu perancah paku pe.ralat. alf pan. mixer jam truk mixer jam water tanker iam total parall: jolairspk beton struktur fc' tenaga pekerja biasa jam tukang jam mandor iam dahan semen pasir beton a!lj:e!!;at kasar kayu perancah paku perawat alf cone. mixer jam water tanker jam alat bantu total small: jiilaibspk beton. fc'l5 tenaga pekerja jam tukang jam mand iam dahan semen pasir beton al!;rel!. ka.sar kayu perancah paku perawat alf cone. mixer jam water tanker jam alat bantu total parall: iidajriipk harga satuan pokok: kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu u!aro beton fc'l mua tenaga pekerja jam tukang jam mand iam bah alf semen pasir beton agregat kasar paku peralatan cone. mixer jam water tanker iam total pajak w1lai b8pj[ baik pola . ,ss pekerja biasa jam tukang jam mandor iam bah alf baja tulangan polos kawat beton kl! peralatan alat bantu total pajak laibspj[ baik 8iri1> 420a elf aga pekerja biasa jam tukang jam mandor iam bah alf baja tulangan sirip 420a kawat beton peralatan!f alat bantu total pajak laibspj[ la\ penyediaan bala 8tn&star grade kuat '[.; elf aga pekerja jam tukang jam mand iam bah alf sama struktur grade kuat leleh pal buah peralatan!f tron ton jam crane iam total pajak nilai spk pen.titan ba,a 8struktur grade kuat elf aga pekerja jam tukang jam mand iam bah alf baik struktur grade kuat leleh pa\ buah perawat all tron ton jam crane jam alat bantu total pajak sjlaibspk harga san.tan pokok kegiatan konsen.aksi kabupaten bengkulu utara pem& sad bala stnllrtur tenaga pekerja jam tukang jam mandor iam bah al' perawat al' crane jam total pajak laibspb. sa) pembuangan jembatan tanpa baja yang jrg disediakan pen.o ,mna aaa tenaga pekerja jam tukan jam mandor jam bah al' kayu perancah m19l perawat al' crane track iam total l ak laibspk sb) pedagang juta bahan jembatan yu,g jrg disediakan pe aaa tenaga pekerja jam mandor jam perawat al' trailer jam trailer jam crane jam crane jam crane jam angkutan kapa! laut melaut alat bantu total pajak laibspk tia. pa!1ca di( baik diam.en,,, ill tenaga pekerja jam tukang jam mandor iam perawat al' pile driver crane iam total pajak jiilaibspk pem tian. pan., baik diam.ete1 ill tenaga pekerja jam tukang jam mand iam perawat al' pile driver crane iam total pajak laibspk tian bor bet.cm. diameter ll' tenaga pekerja jam tukan jam mand jam bah al' setan fc. baja tulangan casino peralatan1' bore pile jam cover. pun iam total pajak jm. aibspb. harga satuan book kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara .(l)b dindirur sumuran silinder ternasarur, dialek4 jiu tenaga pekerja jam tukang jam mand jam bah al' beton fe. mpa baja tulangan kayu perancah paru kl! peralatan!i excavator jam dump true jam alat bantu total pajak nilai bbp .{l\c dikubur sumuran lilin.cler ter d11s11d jt. diam. na! te.saga pekerja jam tukang jam mand jam bah al' beton fe. mpa baja tulangan kayu perancah paru k!! perawat all excavator jam dump truck jam alat bantu total pajak iiilaibspk dikubur sumuran solid.er ter d11s11d jt, dialek< ill te!l'aga pekerja jam tukang jam mandor jam bah al' beton fe. baja tulangan kayu perancah paru kl! peralatan!i' excavator jam dump truck jam alat bantu total pajak dlaibspk batu tenaga pekerja biasa jam tukang jam mand iam bah al' batu kali semen pc) pasir peralatan!i' cone. mixer iam total pajak iijlaibspk bron.jong d.gu. cawat yang d.dilapisi pi,,,au.is ll3 te!l'aga pekerja biasa jam tukang jam mand iam bah al' brondong dengan kawat dilapisi galvanis batu total pajak nilai spk harga satuan pokok: kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara expansion joint tipe aaphaltic plug, ii" fixed ilaibspk i.landasan elastomer karet sintetis buah bela uk. 250mmz250mmx30mm nilai spk i.landasan elastomer karet sintetis buah beda uk. 400mmz400mmx70mm iiilaibspk .fll 8andil'ii pml hdl i(' tenaga pekerja jam tukang jam mand iam ba.han pipa galvanis dudukan mur baut dll total pajak iiilaihspk pa.,. llama jembatan buah te1'aga pekerja jam mandor iam baha1' marmer adukan semen total pajak ilaihspk pembom., . beton ll. te1'aga pekerja jam mand jam peralatan1' compressor jam jack hammer jam wheel loader jam dump truck jam total pajak laihspk pem.bon.,nan rieure baik te1'aga pekerja jam mandor jam peralatan1' compressor jam jack hammer jam wheel loader jam demo truck jam total pajak wilaihspk pembom. nu. batu te1'aga pekerja jam mand jam peralatan1' jack hammer jam wheel loader jam demo truck jam total pajak bjlaihspk pembongkaran balok baja steel strangers) ll' te1'aga pekerja jam mand jam peralatan1' crane jam trailer ton jam total pajak bjlaihspk harga satuan pok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utama pembom.,.,.n lantai jembatan kayu tenaga pekerja jam mand jam peralatan1' dump truck jam total pajak nilai ll8pk pe11i jembatan kayu tenaga pekerja jam mand jam peralatan1' crane jam buron truck jam total pajak jijlaibspk pengembalian ko11cl.isi lantai jembatanjijlaibspk .(l\ pena:antica lantai.nilai ll8pk pe._.tian . lama keu<lagaan tenaga pekerja jam mandor jam b.bahai( kayu klas paku k9 peraga.t all alat bantu total pajak jijlaibspk .fl pen selatan jembatan tenaga pekerja jam mandor jam b.bahai( cat besi ampelas c.peralatan1' alat bantu kompresor dll total pajak jijlaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu. utara .(ll) pengecatan perlima. dga lantai kayu seed tenaga pekerja jam mand jam b.bahari' ter c.perawat all alat bantu total pajak iiilaibspk marka jalan termal.antik tenaga pekerja biasa jam tukang jam mand jam b.bahan cat marka termoplastik minyak penyair thinker) liter glass bead c.peralatan1' compressor jam demo truck jam total pajak iiilaibspk lada jalan bakan termoplastik tenaga pekerja biasa jam tukang jam mand jam b.bahari' cat marka thinker liter class bit c.peralatan1' compressor jam demo truck jam total pajak iiilaibspk pat.ok p.i. buah tenaga pekerja biasa jam tukang jam mandor jam b.bahan setan sama tulangan ke. c.peralatan1' dump truck jam alat bantu total pajak nilai b8pk harga satuan pokok: kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utama daftar harga satuan pokok kegiatan (spk) bidang cipta karya bangunan ged ung drain ase pasangan, bet dan pelari pekerjaan persiapan kode rekan.ing uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm2 par sementara dari sen, gelombatui: find te kerja pekerja tukang: kayu kepala tukang mandor jumlah harv" tenaga kerja belum dolken kayu tang semen portland senz gelombang lbr pasir beton koral beton kayu kelas iii paku biasa meni besi liter jumlah harga bahan jumlah total overhead profit llllaibspk lm' dan bau,,ram. jr. te. kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja belum kayu balok paku biasa kayu papan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lalai spk lm2 kantor sementara latt:ai blasteran tena"" kerja pekerja tukang kayu tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja belum dolken kayu tang kayu paku biasa ke: besi strip semen portland pasir pasang pasir beton koral beton bata merah seng gelombang lbr seng plat lbr plvwood4mm lbr jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lln. aihspk harga satuan pokok kegiatan konstan.taksi kabupaten bengkulu utara kode rekening uraian kode satuan koefisien harga satuan jumlah lm2 gudang.w semen clan peralatan te., kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan dolken kayu batang kayu paku biasa k11; semen portland pasir setan koral setan sen11; gelombang lbr senz plat lbr jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jiilaibspk lm2 bed .: pekerja da,,,. kerja pekerja tukang kayu ke"" tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan dolken kayu batang kayu paku biasa semen portland ke: pasir setan koral setan sen11; gelombang: lbr plvwood4 lbr jumlah harga saban jumlah total overhead profit ilaihspk 1m2 pem'bersihkan la.,. dan perataan te., kerja pekerja mandor jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit ilaibspk 1m2 pembuatan pecah dari bambu k:avu tena. a kerja pekerja tukang kayu kepala '11k mandor jumlah harga tenaga kerja bahan bambu kayu batang tali ijuk jumlah harga bahan jumlah total overhead profit llilaibspk lm2 pembuatan jalan semut:an. te kerja pekerja mandor jumlah harga tenaga kerja bahan batu telah batu pecah pasir pasang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit llilaibspk hanya satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utama kode rekening pekerjaan tanah uraian kode satuan koefisien lm3 galian tanah biasa sedalam ten r"" kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit ijilaibspk lm3 galian tanah biasa sedalam temu,a kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit jll laibspk lm3 galian tanah biasa sedalam terus kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit nilai spk lm3 galian tanah bias& de.,. alat ben.t temu,a kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja peran tan excavator jam dump truck jam jumlah harga peralatan jumlah total overhead profit iiilaibspk lm3 membuat,t tanah sejauh meter ten r"" kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit nilai spk lm3 kembali galian tanah tenan. kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit nilai spk lm3 pemadatan tanah per tenan kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kerja jumlah total overhead profit nilai spk lm3 pensmnuran den.an pasir urung tenan kerja pekerja mandor jumlah harga tenaga kerja bah pasir urut jumlah t11:a bahan jumlah total overhead profit lf3 situ padat ten"""' kerja pekerja mand jumlah harga tenaga kena bahan situ jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jijlaihspk lm2 paint block !(aturan csn t.,,.,. kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan paving block pasir urut jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jijlaibspk pekerjaan pondasi lm3 pell larut,n pondasi batu bela batu kali campuran tena"" kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan batu belas batu kali pasir pasang semen portland ke: jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jijlaihspk lm3 batu k.,.{a stamp.,. dju kedua pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan batu belas batu kali jumlah harv saban jumlah total overhead profit jijlaihspk lm3 pem em pon.dasi saldo, setan campur batu bet.h ten "" kerja pekerja tukang batu kepala tukan!! mandor jumlah h0=a tenaga kena bahan batu belah batu kali pasir beton kerikil semen portland ke: besi beton k<' kawat beton k<' jumlah harg.kening pekerjaan beton uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah.h rp) lm3 membuat lantai kerja beton mutu fc= slump w c= tena"" kerja pekerja tukang batu kena.la tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan semen portland pasir beton kerikil maks mm) air liter jumlah.h harga bahan jumlah total overhead profit jiilaihspk lm3 membuat beton ii f'c= slv.m:p cm, w c= tentara kerja pekerja tukang batu kena.la tukang mandor jumlah.h harga tenaga kerja bahan semen portland pasir beton solid arr liter jumlah.h harga bahan jumlah total overhead profit jiilaihspk lm3 11membuat beton f'c= slump cm, w c= tentara.h harga bahan jumlah total overhead profit bilaihspk membuat beton clubs f'c=l9, slv.m,a cm, w c= telllllnlrr liter jumlah.h harga bahan jum jah total overhead profit jiilaihspk lm3 membuat beton clubs f'c jip& slip cm, w c= tena.,. harga bahan jumlah total overhead profit jiilaihspk l276.embuatan denn.n besi polos atau besi ular te kerja pekerja tukang besi ke= tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan besi beton polos ulir ke. kawat beton jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jijlaihspk ke: pemberian de. an besi polos atau besi ular harga satuan pekerjaan per jijlaihspk lm2 pemasangan bekisting, untuk pondasi tersulit kena pekerja tukang kayu kepala tukang. mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kayu kelas paku ke. minyak bekisting liter jumlah harga bahan jum jah total overhead profit jijlaihspk lm2 best:in,r untuk spoof ten""" kerja pekerja tukang kayu ke= i,, tukar, mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kayu kelas paku k11: minyak bekisting liter jumlah harga bahan jumlah total overhead profit io% jijlaihspk 1m2 pemaaanmm. bekisting untuk kolom teruna kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kayu kelas paku kl!: minyak bekisting liter balok kayu kelas ill plvwood tebal lbr dolken kayu batang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jijlaibspk harga satuan pokok kegiatan konstan.am . beitinin untuk balok terbuat. kena pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan kayu kelas paku minyak bekisting liter balok kayu kelas ill plywood tebal lbr dolken kayu batang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jiilaihspk lm2 beldstnur tutul atau lito t""""" k"'ria pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenar:a kena bahan kayu kelas paku minyak bekisting liter balok kayu kelas ill plywood tebal lbr doi.ken kayu batang jumlah harga 8ahan jumlah total overhead profit ilaibspk lm2 semasa. n bekistbut untuk induk!: terulfll. kerja pekerja tukang kayu ke= i,, tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kayu kelas paku ke: minyak bekisting liter balok kayu kelas ill plywood tebal lbr doi.ken kayu batang penjara jarak begestina space buah jumlah harga bahan jumlah total 0ve head profit d.ai spk lm2 pemain. be untuk tank ten""" kerja pekerja tukang kayu kena.la tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan kayu kelas paku minyak bekisting liter balok kayu kelas ill plvwood tebal lbr dolken kayu tang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit ilaihspk harga satuan pokok: kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening pekerjaan bes1 dan awmuniuj uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) kj[ pem u n""n besi profil tena"" kerja pekerja tukang las konstruksi kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja belum besi profil kl! jumlah harga 8ahan perawat:an alat bantu iam jumlah hara" peralatan jumlah total overhead profit 1iil spk kj[ pcmasaiu,an r n'"1rr kuda kuda baja tena"" kerja pekerja tukang las konstruksi kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja belum besi baik iwf jumlah harga bahan peralatan alat bantu iam jumlah harga peralatan jumlah total <>overhead profit jiilaihspk lm2 peminatan pintu besi plat baik tebal r .,. ran'"1ra baik siku te"""" kerja pekerja tukang las konstruksi kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja belum besi silau besi plat baik kawat las jumlah h0=a bahan jumlah total <>overhead profit jiilaibspk 10cm pen r!>ejaan pen alasan den.ran las list:rik tena.a kerja pekerja tukang las konstruksi kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja belum kawat las solar liter minyak pelumas liter jumlah harga bahan perawat:an sewa alat jam jumlah harga peralatan jumlah total <>overhead profit jiilaibspk lm' kusen pink jesulela album diam te.,. kerja pekerja tukang khusus aluminium kena tukang mand jumlah harga tenaga kerja belum profil aluminium turun fixer buah sealang tube jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit 11il intu aluminium strip lebar tena"1lpintu aluminium strip jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iulaibbpk ss. lm2 pintu acp ran.tm allmninimn ten8"" kerja pekerja tukang khusus aluminium ke= tukang mand jumlah harga tenaga kerja ballad profil aluminium pintu acp lbr jumlah harga bahan jumlah total overhead profit riil spk .l. .o3. lm2 pintu jendela kata all albumraymond sealang tube jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iulaibspk lm. pintu jeiulela kata aluminium tena"" kerja pekerja tukang khusus aluminium ke= tukang mandor jumlah harga tenaga kerja ballad profil aluminium kata 8mm sealang tube jumlah harga bahan jumlah total overhead profit :tm. aibspk lm. fem.__ piatu jeiulela kata fn. die1esssealang tube jumlah harga bahan jumlah total overhead profit bj jah lm2 tragis besi strip ten,.,. kerja pekerja tukang las ke= tukang manner ll. jumlah harga tenaga kerja bahan besi strip pengelasan jum jah harga bahan jumlah total overhead profit lfjlaiiibpk lm' t1l1aq datu jurai 8en,c bjs debu t.,_k.ia pekerja tukang: kepala tukang mand jum jah iran tenaga kerja bahan seng plat paku papan kayu klas iii jum jah harga bahan jumlah total overhead profit lfjlaibspk lm' tah,n,. cm, sen, p\at hr. lebar terus kerja pekerja tukang kepala tuka ij.g manner jumlah harga tenaga kerja bahan seng plat paku besi strip ke: jumlah harga bahan jumlah total overhead profit kilaihspk 1m2 rand:a besi boll "' m>. mm, model dinding pa.isi tena., kerja pekerja tukang besi kepala tuka ij.g mand jumlah harga tenaga kerja bahan ranaka metal hollow aksesoris perkuatan, las rangka jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lalai spk lm2 rand:::a besi hollow m>.m>. mm, model plafon terus kerja pekerja tukang: besi kepala tukang mand jum jah harga tenaga kerja bahan rangka metal hollow aksesoris perkuatan, las rangka jumlah hargpekerjaan besi dan alujiuniu jl1 uraian kade satuan koefisien harga satuan rp) jum.lah rp) lm. diundur bata merah bata campuran tena"" kerja pekerja tukang: batu kepala tukang mand jum.lah harga tenaga kerja bahan bata merah semen portland ke: pasir pasang: jum.lah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaibspk lm2 pemasang dinding bata merah bata camuno tempura ker:ia pekerja tukang batu kepala tukang mand um.lab harga tenar:a keri bahan bata merah semen portland ke: pasir pasang jum.lah harga bahan jumlah total overhead profit " o iiilaibspk lm2 pem. . . din<list bata oleh bata casnpunm tena.,,. kerja pekerja tukang batu ken aia tukang mand jumlah harga tenar:a kerja bahan bata merah semen portland ke: pasir pasang jumlah hare:a bahan jumlah total overhead profit nilai spk lm2 hindu' bata lemah bata caps,mm. p1> tena"" kerja pekerja tukang: batu kepala tukang mand jum.lah harga tenar:a kena bahan bata merah semen port. ian ke: pasir pasang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaibspk pekerjaan blasteran lm. peta.sanon blasteran campuran tebal tena. kerja pekerja tukang batu kepala tukang: mandor jumlah tewas,.a kena bahan semen portland pasir pasang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilah lm2 pe blasteran campuran tebal ten "" kerja pekerja tukang:ilaihspk lm2 p1antena cepat cauunmm t.,.,. kerja pekerja tukanghead profit iilaihspk lm2 siar batu kali camilan ten "" kerja pekerja tukang: batu kepala tukang mandor1iilaihspk lm2 pemasaran acuan tentara kerja pekerja tukang batu kepala tukang: mand jumlah harga tenaga kerja bahan semen portland jumlah h8tp>i bahan jumlah total overhead profit iilaihspk pekerjaan penutup lantai dan dinding lm2 pem. . lantai keramik ukuran tentara kerja pekerja tukang: batu kepala tukang mand jumlah harga, tenaga kem bahan keramik semen portland ke: pasir pasang semen warna ki! jumlah hare:a bahan jumlah total overhead profit nilai spk harga saluran pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kod.e rekening uraian kod.e satuan koefisien harga satuan jumlah lm. pem .,n,,.n lantai keramik ukuran anti slip tena"" kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan keramik semen portland ks, pasir pasang semen nama jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lolaibspk lm. gnt. uk1uaa tena.,. kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kena bahan granit semen portland pasir pasang semen nama jumlah h0=a bahan janda.h total overhead profit 1nilai spk lm. pfn.,. grand.t uk1uaa llen>engine tena ma. kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah h2=a tenaga kena bahan granit semen portland kl! pasir pasang semen nama jumlah '"' bahan jum jah total overhead profit bilaibspk lm2 lantai keramik u1mean terbuka kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan keramik docs semen portland pasir pasang semen nama jumlah harga bahan jum jah total overhead profit bilaibspk lm2 lantai keramik uk1uaa tena . kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan keramik docs semen portland kl! pasir pasang semen warna jumlah harga bahan janda.h total overhead profit bilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bangku u utara kode rekening umum kode satuan koefisien harga satuan jumlah lm' plin keramik ukuran terbuka kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah h0 a tenaga kerja ballad keramik semen portland pasir pasang semen warna jumlah harga bahan jumlah total overhead profit idlaihspk lm2 dingin keramik ukuran ten "" kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah tenaga kerja ballad keramik semen portland ke: pasir pasang semen warna jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaihspk zcy. lm2 dinding batu tem'ller hitam t kerja pekerja tukang: batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja ballad batu tempel hitam semen portland kl! pasir pasang jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaihspk lm2 peni. . . floor llamenler terbuka kerja pekerja tukang: batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja ballad floor harder kl! jumlah harga bahan jumlah total overhead profit idlaihspk pekerjaan langit langit (plafon) lm2 lan jri.t langit mabes semen grc tebal mm, mm, terbuka ker:ia pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah h<>""a tenar.a kena ballad asbes semen grc lbr paru skor ke: cotton plaster compound zak jumlah harga bahan jumlah total overhead profit idlaihspk harga satuan coc. lan.irl lan.irl triple tebal mm, mm, t.,_ kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenar:a kerja belum terindeks lbr paru triples ks, jumlah harga bahan jumlah total overhead ill profit iiilaihspk lm. larut i.an,dt gram:n ban\ tebal uun te"""" k""a pekerja tukang: kayu ke= tukang: mandor jumlah harga tenaga kerja belum gvpsuid board lbr paru skor ke: cotton plaster compound zak jumlah harga bahan jum jah total overhead ill profit nilai spk lm' list lan.;t t n.; primi1 c . ten.,,. kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja belum list kayu profil paru sekrup jumlah harga bahan jumlah total overhead ill profit iiilaihspk lm' list lanny i,ant kayu profil ten""" kerja pekerja tukang: kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan list kayu profil paru jumlah h""' bahan jum jah total overhead ill profit nilai spk penutup a.tap lm2 genteng metal colour tena., kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah ,roa tenaga kerja ba.ban genteng: metal paku skor jumlah harga bahan jumlah total overhead ill profit lll laj h8pk harga saluran pokok kegiatan konstruksi kabupaten bangku.t utama kode rekening uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm2 genterur letal colour bernas tena,n, kerja pekerja tukang kayu ke= tukang mandor jumlah harga tenaga kerja dahan genteng metal paru skn jumlah h0=a bahan jumlah total overhead profit iolaihspk :m' wok atas genterur letal color tena,n, kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja dahan nok atas genteng metal paku skrip jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iolaihspk :m' kok atas genteng letal colour berada&ir tena"" kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja dahan nok atas benteng metal paku skor jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iolaibspk :m' l"1ashi dtf. zinkalum terbuka kerja pekerja tukang: kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja dahan zinkalum paru sim jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iolaibspk :m' kok te11i genteng letal color re. ea,,i tena,n, kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja dahan nok tepi genteng metal paku skrip jumlah harga bahan jumlah total overhead profit nilai bpk harga saluratau &en genom1uuw ten""" kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja ba.ban seng gelombang lbr paku sen!( jumlah harga bahan jumlah total overhead profit wjlaihspk lm' blok atap tena.,. kerja pekerja tukang kayu kena tukang mandor jumlah harga tenaga kerja ba.ban zinkalum paku sena jumlah harga bahan jumlah total overhead profit wjlaibspk lm2 atau alumunium. terus kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja ba.ban alumunium gelombang lbr paku jumlah harga saban jumlah total overhead profit wjlaibspk lm' blok ammummn tell jfa kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah h""'b tenaga kerja ba.ban nok alumunium paku jumlah harga saban jumlah total overhead profit wjlaibspk lm2 pasangan ata1> zinkalum. terbuka kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja ba.ban spanduk lbr paku skrip jumlah harga saban jumlah total overhead profit wjlaihspk lm2 ahununimn jl'oil m latin ten a"" kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah h,,.,,. tenaga kena ba.ban alumunium foil jumlah harga saban jumlah total overhead profit laibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening pekerjaan kayu uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm3 pembuatan dan pem. .an kusen pintu jendela kaon kelas atau tentara kerja pekerja tukang kayu ke= l<> tukang mandor jumlah harga tunai,a kena bahan balok kayu paku kl! lem kayu kl' jumlah harga bahan jumlah total overhead profit ilaihbpk lm2 pembuatan dan pem . n daun pintu panel kayu kelas atau la .u. plat n,.,. kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah h0=a tenaga kerja bahan papan kayu senz plat bila lbr lem kayu kl! jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iii bpk 1m2 pembuatan dan :: daun pintu panel ka= kelas atau t,.,.,.,. kerja pekerja tukang kayu kena tukang! mandor jumlah h0=a tenaga kerja bahan panas kayu lem kayu kl! jumlah harga saban jumlah total overhead profit llilaihbpk lm2 pem.buatan dan pem . pintu dan jendela kata kelas atau tentara kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan papan kayu lem kayu jumlah harga saban jumlah total overhead profit jjilaihbpk lll3 coll&tt1lbi kua kuala coll'llensional kayu kelas clan t.,na kerja pekerja tukang kayu ke= tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan balok kayu besi string kl! paku jumlah harga saban jumlah total overhead profit iiilajhspk harga satuan polopoly kegiatan koruaruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening ukuran kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm3 pem.,. konstruksi gon hour kayu kelas terbuka kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan balok kayu besi sirip paru kl!! jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iijlaibspk lm' pem. n list1>bmk kayu kelas tena.,. kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan panas kayu paru kl!! jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lll lai spk lm2 rangka dincfuw: pemisah kelas tena., kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan balok kayu paru kl!! jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iijlaibspk lm2 pemasukan dil1club[ pemisah team.wood kava. kelas ten.,.,. kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan balok kayu paku kl!! teakwood ibr lem kayu kl( jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iijlaibspk lm2 kemasan.an dindilur pemisah plywood rani kayu kelas ten,., kerja pekerja tukang kayu kena tukang mand jumlah harga tenaga kena bahan balok kayu paru kl!! plywood4mm lbr lem kayu kl!! jumlah harga bahan jami.ah total overhead profit bilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening pekerjaan kunci dan kaca uraian kode satuan koefisien buah kunci tanam antik tentara kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan kunci tanam antik jumlah harga 8ahan jumlah total overhead ill profit ldlaibspk buah pem.,. kunci tanam biasa terbuka kerja pekerja tukang: kayu ke= tukar!: mand jumlah harga tenaga kena bahan kunci tanam biasa jumlah harga bahan jumlah total overhead ill profit elaihspk buah :: kunci. kamar clanci tena.,, kerja pekerja tukang kayu ke= tukang mand jumlah harga tenaga kena bahan kunci tanam jumlah harga bahan jumlah total overhead ill profit wilaibspk buah kv.nci silinder terbuka kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kena bahan kunci tanam silinder jumlah harga 8a.han jumlah total overhead ill profit iijlaihspk buah kunci silinder bandel t.,,.,. kerja pekerja tukang kayu ke= tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kunci tanam silinder handel jumlah harga ba.ban jumlah total overhead ill profit lalai spk buah engel pintu terbuka kerja pekerja tukang kayu ke= tukar!: mandor jumlah harga tenaga kena bahan enamel pintu jumlah harga bahan jumlah total overhead ill profit ldlaibcourse. pintu kerja pekerja tukang kayu ke= tu.kane: mand jumlah harga tenaga kerja bahan engsel jendela jumlah harga bahan jumlah total overhead profit nilai spk bawah e. el tena.,. kerja pekerja tu.kane: kayu ke= tukang mandor jumlah harga tenaga kena bahan enamel angin jumlah harga bahan jumlah total overhead profit nilai spk bawah sln1nl!'. uu1' menu,a kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan sering nio jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaibspk bawah kait amin tenaga kerja pekerja tukang kayu ke= i<> tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kait angin jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaibspk bawah poin . gender jendela terus,a kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan gender jendela jumlah harga bahan jumlah total overhead profit nilai b8pk buah tarikan jen.d.ela terus,a kerja pekerja tukang kayu ke= .<, tu.kane: mandor jumlah harga tenaga kerja bahan tarikan jendela jumlah arebuah gender jendela basement terbuka kerja ken tukang kayu kepala tukang: mand.or jumlah harga tenaga kerja bahan gender jendela basement jumlah harga saban jumlah total overhead profit llllaihspk buah el pinta. ten """ kerja pekerja tukang: kayu kena.la ulang mandor jumlah harga tenaga kena baha gender pltu jumlah harga bahan jumlah total overhead profit iiilaihspk buah semasa dll'a door closer tena""" kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan door closer jumlah harga bahan jumlah total overhead profit 1nilai h8pk lm2 pe111asa dll'a kata tebal 111m te., kerja pekerja ulang kayu kenal.a kane: mand jumlah harga tenaga kena bahan kata raymond sealang tube jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lll laibspk lm2 pen . kata tebal 111m wll kerja pekerja tukang kayu ke= tukang: mand jumlah harga tenaga kerja bahan kata tebal sealang tube jumlah harga bahan jumlah total overhead profit llllaibspk lm2 kata patri tebal 111m terjun kerja pekerja tukang: kayu kepala tukar! mandor jumlah harga tenaga kena bahan kata patri tebal jumlah hare:a bahan jumlah total overhead profit dinilai spk harga satuan pokok: kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening pekerjaan pengecatan uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm2 perurecatan bida= kayu baru lapis player, lapis cat dasar, lapis cat penutup tena6lll kerja pekerja tukang cat kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan cat menit player ke: cat dasar cat penutup ku.as pengencer ke: amblas lbr jumlah la=o bahan jumlah total overhead profit llilaibspk p'en rerata bidan. kayu baru la'"" bunuh, la'"" cat dasar, la cat peluru.u tena6lll kerja pekerja tukang cat kepala tukang mand jumlah harga tenaga kena bahan cat menit ke: player k., cat dasar ke: cat penutup k., kuas pengencer ke: amo las lbr jumlah h0=a bahan jumlah total overhead. profit jll iaihspk lm2 peleburan bidan. kayu demon politus tena6lll kerja pekerja tukang cat kena tukang mand jumlah h0=a tenaga kerja bahan politus politus jadi amblas lbr jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jll iaibspk lm2 pelet>uran bid.,. kayu de.,. cat resi.du a.tau tena"" kerja pekerja mand jumlah h81va tenaga kerja bahan residu atau ter ltr jumlah h0=a bahan jumlah total overhead profit jll iaibspk pelebaran bid . kava. u. . venus ten"'"' kerja pekerja tukang cat kepala tukang mandor jumlah area tenaga kerja bahan pernis dempul amblas lbr jumlah h0=uraian kade satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm2 dl[selatan tembok bani lapis player, lapis cat luar, lapis cat penutup lllterlor tena. kerja pekerja tukang cat kepala tukangtembok bani lama alam.ur, la1>is cat dasar, lama cat penutup1> exterior te., kerja pekerja tukang cat ke= lsi tukan j!: mandor jumlah harga tenaga kerja bahan player cat dasar cat penutup ke: jumlah harga 8ahan jumlah total overhead profit bilaibspk lm2 tan plafon bmu lama alam.ur, lapis cat dasar, la cat penutup tena jta kerja pekerja tukang cat kepala tukan j!:penuaan baja denn.n lanie desi tena"" kerja pekerja tukang cat kepala '11k no mand jumlah harga tenaga kerja dahan menit besi kuas jumlah harga 8ahan jumlah total overhead profit bilaibspk lm2 peu.selatan permukaan baja 8secara manual sistein lama tena,n, kerja pekerja tukang cat kena lsi tukan j!: mandor jumlah harga tenaga kerja bahan cat dasar cat antara cat penutup was pengencer ltr jumlah harga bahan jumlah total overhead profit bilaibspk harga satuan po wkerjaan water&n, terbuka kerja pekerja tukang kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan nitooroof primer nitoproof grey ka: nitooroof too coat grav ke: jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit ll1lai spk lm2 pen&team kidul: lantai denny cat anti kimia e., >ky jtmunel la pis cat dasar, tamu penutup\ tena,no kerja pekerja tukang cat kepala tukang mand jumlah area tenaga kerja bahan base epoch enamel top coat epoch enamel gardener epoch enamel minyak cat thinker ltr jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit iiilaihspk pekerjaan sanitasi dal.iu( gedung buah closet j>ud.uk lllonoblock terbuat kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan closet duduk unit perlengkapan closet jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit iiilaihspk buah closet pondok punden t.,. kerja pekerja tukang batu ke= tukang mandor jumlah area tenaga kerja bahan closet jongkok unit semen portland ke: pasir pasang .5ll, jumlah harga bahan jumlah total l<>overhead profit ll1 lai bpk .:.t78, buah renoir dalil kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan renoir unit semen portland ke: pasir pasang .5ll, perlengkapan jumlah h""'" bahan jumlah total overhead profit lai spk hanya satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara koc!e rekening uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) buah pemasar wastafel tenaga kerja buah pekerja tukang batu kru11' tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan wastafel unit semen portland pasir pasang perlengkapan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit laibspk .() buah sllcnrer dillclliu[ tuna kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan shower dinding seal take jumlah harga bahan jumlah total overhead profit bilaihspk buah bak lantai batu bata vol o,a tempura kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan batu bata semen portland pasir pasang keramik semen warna jumlah hana bahan jumlah total overhead profit bilaibspk buah pem.,. bak fibretrlass tempura kerja pekerja tukang batu ke= tukang: mandor jumlah harga tenaga kerja baha bak fiber, mass unit perlengkapan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jijlaibspk buah kemasan . bak cu.cl piri . stai dlessteel ten.a.,. kerja pekerja tukang batu ke= tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan bak cuci piring unit water drain jumlah harga bahan jumlah total overhead profit elaihnoor drain uta kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan floordrain unit jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit ll1laibbpk .l. .c> buah bak toll.tol batu bata cell terus,a kerja pekerja tukang: batu kepala tukang: mand jumlah harga tenaga kerja bahan batu bata semen portland ke: pasir pasang pasir beton kerikil jumlah harga ba.ban jumlah total <>overhead profit ll1laihspk buah pem bak kota:rol batu bata cell t""'""" kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah area tenaga kerja bahan batu bata semen portland ke: pasir pasang pasir beton kerikil jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit laihspk buah pemasaran knm atau tellllftl. kerja pekerja tukang batu ke= tukang: mandor jumlah harga tenaga kerja bahan kran air sealtaoe jumlah harga bahan jumlah total <>overhead profit iiilaihspk .l. .c> lm' pi galvanis ten"""<>overhead profit iijlaihspk harga satuan po colt kegiatan konstruk tsi kabupaten beng tulu utara kode rekan.ing uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm' pipa garis fi! tena,aoverhead profit jiilaibbpk pe111.,. pipa g 1vas fi!j ten"""' kerja pekerja tukang batu kena tukang mandor jumlah iran tenaga kerja bahan pina galvanis perlengkapan jumlah h0=a bahan jumlah total overhead profit jiilaihspk lm' pipa g teams fi!j tempura kerja pekerja tukang batu kepala tukang:11ilaihspk lm' pi1 galvanis ten""" kerja pekerja tukang batu ke= ir.ilaihspk lm' pell pipa g 1vas ten., kerja pekerja tukang batu kena tukang mandlll laihspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupcaeri bengkulu utan, kode rekening uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah rp) lm' pipa pvc terbuka kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenaga kerja bahan pina pvc 'vnp perl jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jiilaihspk :m' pe:m.,. pipa pvc title tel ul'll cria pekerja tukang batu ke= tukang mandor jumlah harga tenaga kerja dahan pipa pvc tvn perlengkapan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lln. aihspk lm' pem._ pi11a pvc tv11e aw01" ycpuura kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand jumlah harga tenar:a kerja dahan pipa pvc tve perlengkapan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit jln. aihspk lm' pipa pvc type t.,.,. karla pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah harga tenaga kerja bahan pipa pvc type perlengkapan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit llilaihspk :m' pipa pvc type terbuka kerja pekerja tukang batu kepala tukang: mandor jumlah harga tenaga kerja bahan pipa pvc tve perlengkapan jumlah harga bahan jumlah total overhead profit lulaihspk harga saluran pokok kegiatan konstruksi kabupaten bangku u utama drainase {pasangan} l<ode rel<ending l<oef satuan saluran drainase isb galian untuk sell<an drainase dan saluran air tenaga pekerja mandi peralatan excavator buron truck jumlah total overhead dan profit iiilaibspk .ocn ::: batu de.,,,., mortar tenaga pekerja tukang batu mandor bahan pasir kali pasang beton semen zak pasir kali pasang beton peralatan cone. mixer iam jumlah total overhead dan profit lfl laibspk drainase (beton} saluran drainase asb beton) freyi l_pe rja all' persiapan dan ell'. bersihaii' tenaga pekerja mandor ill tn loh ah,l .u. overheaddanvrofitl15% idlaibspk .00s perjaka g"1ian t'anah timbi.nan ta.i. tenaga pekerja mandor jumlah total overhead dan profit iiilaibspk pe ._ " weibo tenaga pekerja mandor jumlah total overhead dan profit iiilaibspk 4_1 tn3 beton mutu, f'c k225) den" molen bahan semen portland batu pecah mesin air ltr pasir kali pasang beton tenaga pekerja tukang batu ke= tukang mandor peralatan concert mixer molen jumlah total overhead dan profit nilai b8pk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bangku u utara kode rekening joe satuan pemberian dengan besi polos atau ular bahan besi beton lolos u!irl kawat beton tenaga pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah total overhead clan profit harga satuan pekerjaan ic+ harga satuan pekerjaan oer kl! dinilai spk .oos 6_1 ber:isti.g dengan multiple (tan.pa loerancahl bahan multiple tebal 12mm lbr paku biasa kl! minyak bekisting kayu kelas ill tenaga pekerja tukang ba.b kena tukang mandor jumlah total overhead clan profit iii. b8pk pemasangan pipa pvc tipe moneter 8ahan ina pvc perlengkapan tenaga pekerja tukang batu kena tukang mandor jumlah total overhead clan profit iiilaibspk pe111asap pipa pvc tipe moneter saban oia pvc oerlenzkanan tenaga pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah total overhead clan profit 1l1 lai spk drainase (pelapis) fl. saluran i>drainase (asb pelapis) pembersihan lamun. dan perataan tenaga pekerja mandor jumlah total overhead clan profit 111laihspk pekerjaan ga1ian tanah berbatu galian tanah biasa kedalaman tenaga pekerja mandor alat jumlah total overhead clan profit 111laibspk harga saluran pokok: kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rel:ending :oef satuan jumlah .cn. pell:ejaan galian tanah biasa tim ud8 tanah tenaga pekerja mandor alat jumlah total overhead dan profit ll1 lai spk . n. pekerjaan pasangan batu 1n pasangan batu mortar tipe setara bahan pasir kali pasang setan semen portland tenaga pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah total overhead dan profit iiilaibspk pell:ejaan planten.n pasien.n tebal c1n (setara1 pc: pp) bahan pasir kali pasang setan semen portland tenaga pekerja tukang batu kena tukang marlon jumlah total overhead dan profit ll1iai b8pk pell:ejaan last.eran penayangan asian bahan semen tenaga pekerja tukang batu kepala tukang mandor jumlah total overhead dan profit lfilaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruk csi kabupaten bengkulu utara daftar harga satuan pokok kegiatan (spk) bidang sumber daya air lansia kode rekan.ing poef satuan jumlah witzel trase jalur all' pasa1'g profil mel dl' tang peiiaiipang witzel trase saluran tenaga kerja pekerja pembantu juru ukur juru ukur peralatan waterways sewa hari theodolith sewa hari total pajak( jlaibspk witzel trase saluran llo pas ali profil mel dl' tang penampang pembersihan dan stripingykosrekan tenaga kerja pekerja mandor total pajak lll laibspk profil lleliatang galian tanah sally j'ii . n., bowvlanlr; .b. pasang bowplank tena2a kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand bahan. kasau param palm k11: peralatan waterways sewa hari total pajak15% lll laibspk galiaiii ji! ba nj cara manual .a. galian tanah biasa sedalam ten.a.,. kerja pekerja mand total pajak( lll lai spk pasang,m babi b<od.jong kawat sipil .a. pasangan brondong tenaga kerja untuk batu bronionzl tena2a kerja pekerja pen:ancam pengisi tukang: batu mandor ba.ban. batu kali kawat brondong: k11: total pajak jlaibspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara kode rekening poef satuan jumlah pas all' al'i' batu ell' al'i' mortar ell m3) batu kali untuk mutu tertentu setara dengan campuran pc: pp} .c. menggunakan molen terjun kerja pekerja tukang batu mand bahan batu kali pasir kali pasang setan portland cement ke:} ke: peralatan molen sewa) sewa hari total pajak(l5%) bjlaibspk u.> beton hulu, f'c lupa iiv1' c,, ___ ,+. _., _,,. i.i. men pp11ns,kan molen ten.a kerja peka tukang: batu kepala tukang mand bahan portland cement ke:} ke: pasir kali pasang setan batu pecah air peralatan molen sewa hari total pajak jdlaibspk beldstlng utak perm.bukaan beton biasa den.tran papan imran bekisting untuk permukaan setan biasa dengan panas ukuran t,,_ kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand bahan papan cor kasau paku5 7cm ke: minyak bekisting total pajak warga satu. al' pekerja. al' setan mutu bekas ting tahun digunakan lebih dari (satu) kali, jijlaibspk yang ke koefisien. {papan) dan (kaso) yang ke koefisien menjadi (papan dan (kaso) yang ke koefisien: menjadi (papan) dan (kaso) pemberian de.,_.,.,n besi ke: polos atau ulir tell j1b kerja pekerja tukang batu ke= tukang mand bahan besi setan ke: kawat beton total pajak warga satu. al' pekerja. al' pemberian ke: dengan besi polos atau u1ir bjlairspk harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu u!ara kode rekening poef satuan jumlah pekerja al' plester all ell al'l mortar jns plesteran asian tebal cm, dengan mortar tipe untuk mual tertentu setara dene:an campuran tempura kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand dahan pasir kali pasang beton portland cement ke:l total pajak(l5%) wjlaihspk gala al' iah biasa cara manual .a.l galian tanah biasa sedalam te.,. kerja pekerja mand total pajak(l5% laihspk tib ull al' dai peiiadataii .a.l timbunan tanah atau urugan tanah kembali telur kerja pekerja mand total pajak ilaibspk tanpa lansia witzel tnu,e jalur all pasajiig profil iiieliktaiig penari al' witzel trase saluran telur kerja pekerja pembantu juru ukur juru ukur peralatan date tti ass sewa hari theo.oleh sewa hari total pajak nilai spk uit:zet: trase jalur. al' pasa!ig profil iiieljkt al' aip al' pembersihan dan striking: korean d.all& kerja pekerja mand total pajak( elaibspk .'n2. prom keliatan galian tanah salman pasang bdw11link .b. pasang bowplank tempura kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand b.i.m kasau panas paku5 7cm peralatan waterways sewa hari total pajak nilai jl8 :n. harga satuan pokok kegiatan konstruksi kabupaten bengkulu utara harga satuan pokok: kegiatan konstruk j,;s; kabupaten bengkulu utara kode rekening lef satuan gali all berbatu cara manual .a. g1lia tanah biasa sedalam tenan kerja pekerja mand total pajak ilaibspk pasangan batu bnm.jong rawat sjid .a. pasangan brondong tenaga kena untuk batu bronionzl ten unt kerja pekerja mengancam pengisi tukang batu mandor bahan batu kali kawat brondong total pajak " o nilai spk pas all gaji batu digaji mortar el! iis pc m3) batu kali untuk mutu tertentu setara dengan campuran .c. men pemakan molen te.,. kerja pekerja tukang batu mand bahan batu kali pasir kali pasang setan portland cement kg} k!! peralatan molen seal sewa hari total pajak(l5%\ jiilaibspk .b. beta utu, spa :,u,.,.:: at '.l: ?:i :. :. menggunakan molen tenan kerja pekerja tukang batu kepala tukang mandor bahan portland cement k!!l k!! pasir kali pasang setan batu pecah air peralatan molen sewa hari total pajak iiilaibbpk b.,;,'! !_l .!! p beta bekisting untuk permukaan setan biasa dengan papan ukuran tenan kerja pekerja tukang kayu kepala tukang mand bahan papan cor kasau paku5 7cm k!! minyak bekisting total pajak har<u. satuan pekan.janji setan mutu kl75 bekas ting jian digna can lebih dari (satu) kali, ilaibspk yang ke koefisien (papan) dan. (kaso) yang ke koefisien menjadi (papan) dan. (kaso) yang ke koefisien menjadi {papan) dan (kaso) harga satuan toko jr: kegitan konsul.si kabupaten benak:ulu utara kode rel.eng lr.oef satuan harga jumlah hmbeaian look> dcn1ra1t besi ioo polos atau llr tena.,,. kerja pekerja tukang batu kepala tukang mand bah besi beton kawat beton solo total palatal5% harga satuan .p,bekerja,'uj pemberian denagn besi polos atau lnir laibspk .l!!. pekerjaan plesteran dengan .mortar jenis8 pest.cran atau tebal cm, dengan mortar time untuk mutu tertentu setara dengan campuran ten kerja peserta tukang batu kepala tukang mandor bah pa.sir kali .,,,_,, ton o.ois s.sso portland cement total p!l u5%l s.rss.ss lllilai spk .q0295 galian tanah biasa cam manual .a. galian tanah biasa sedalam tena.ira kerja pekerja mandor total pajak nilaihspk timbunan dan pemadatan timbunan tanah atau urutan tanah kembar.li ten m'a ker:fa pekerja mand total fafakll5% nilai spk bupati bengkulu utara, ttdharga satuan cocok kepala1t konsol taksi kabupaten bengkulu u!arkanan dan peternakanan dan peternakanan dan peternaa barat yang memiliki potensi peternakan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan. itulah sebabnya keberadaan dinas perikanan dan peternakan memiliki posisi strategis dalam pengembangan pembangunan wilayah ini. struktur organisasi dan jabatan struktural berdasarkan. susunan organisasi dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut terdiri dari kepala dinas, sekretaris dan empat bidang teknis yaitu bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bidang peternakan. struktur organisasi dinas peternakan perikanan dan kelautan terdiri atas bee perilisan tangkap berikatan patin, tantangan yang dihadapi sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor peternakan, perikanan dan kelautan kabupaten garut, dinas perikanan dan peternakan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat masa depan. era globalisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat. tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perikanan dan peternakan selama ini antara lain: wilayah dan komoditi perikanan dan peternakan yang diusahakan masyarakat pada umumnya belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis sehingga perlu dibentuk kawasan terpadu berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran. profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan peternak, pembudidaya ikan, nelayan serta petugas, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi, serta kemampuan manajemen usaha pemasarannya belum optimal. kabupaten garut memiliki potensi lahan perikanan dan peternakan yang cukup luas untuk dikembangkan sehingga perlu lebih dioptimalkan dengan sistem pengelolaan yang intensif dan terpadu. keterbatasan akses permodalan menyebabkan kebutuhan permodalan ditingkat kelompok usaha masih sulit terpenuhi, sehingga perlu ada upaya sinergis dalam meningkatkan permodalan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga keuangan terkait. jumlah dan kualitas petugas teknis lapangan masih kurang seimbang dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta masih kurang didukung oleh ketersediaan sarana transportasi dan fasilitas kerja yang memadai. semakin menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan bagi pengembangan pembangunan sektor perikanan dan peternakan perlu diantisipasi melalui aktifitas pelestarian lingkungan dan pengembangan tata kelola lahan secara lestari perlunya penataan kelembagaan petani peternak, pembudidaya ikan dan nelayan sebagai wadah belajar bersama dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga pemasaran. proses pelaksanaan alih tehnologi dari hasil hasil penelitian menjadi teknologi terapan yang praktis, masih sering terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan sehingga perlu dicari solusi yang efektif. landasan hukum penyusunan rencana kerja dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut disusun berdasarkan acuan pada ketentuan per undang undangan yang berlaku sebagai dasar hukumtentang penjabaran daridaerah tahun tentang perubahandinas perikanan dan peternakan kabupaten garut. maksud dan tujuan mengingat tantangan yang semakin besar masa depan tersebut, maka perlu adinerja tahunan (dalam rangkaadapun tujuan dari penyusunan senja ini adalah: menghubungkan renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu performance agreement: memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya sistematika penulisan senja dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut tahun disusun berdasarkan tahapan tahapan dan prosedur yang ditetapkaada tahap awal penyusunan adalah dengan memformulasikan rencana kerja, dengan memperhatikan renstra dinas perikanan dan peternakan ta. serta rencana kerja pembangunan daerah rkd) yang merupakan usulan hasil musyawarah rencana pembangunan musrenbang). selanjutnya dikaji agar dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, mempunyai arah fokus strategi yang jelas, serta mampu mengeksploitasi kesempatan dan tantangan organisasi masa akan datang. dokumen rencana kerja diharapkan mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi lingkungan organisasi dinas peternakan, perikanan, dan kelautan serta memliki orientasi terhadap masa depan. selain itu dituntut pula dapat menumbuhkan kesinambungan organisasi. selain itu, senja disusun untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan secara bertahap, maka dirumuskan beberapa misi yang merupakan suatu prioritas yang harus dikerjakan oleh dinas perikanan dan peternakan untuk periode agar tujuan organisasi tercapai dan berhasil dengan baik. dari tiap misi ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan faktor faktor kunci keberhasilannya, dengan menggunakan analisis slot. senja ditetapkan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasarannya, yaitu berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terinci setiap tahun. sistematika penulisan dokumen senja dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut tahun disusun sebagai berikut bab. pendahuluan, yang memuat latar belakang berisi gambaran umum kondisi daerah dan analisis situasi kinerja organisasi dinas perikanan dan peternakan, landasan hukum, maksud dan tujuan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan senja, serta sistematika penulisan. bab evaluasi pelaksanaan senja skpd tahun lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan senja tahun lalu dan capaian renstra skpd, analisis kinerja pelayanan yang telah dicapai berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan skpd serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan skpd, isu isu strategis dimana penetapan isu isu strategis dibuat, review terhadap rancangan awal rkd dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. bab iii tujuan, sasaran, program dan kegiatan, merupakan konsensus dan komitmen dari seluruh jajaran aparatur dan masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan dalam rangka mendukung visi rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten garut periode yaitu garut yang bertakwa, maju dan sejahtera serta visi rencana pembangunan jangka panjang ipjp) kabupaten garut tahun yaitu mewujudkan kabupaten garut yang maju, sejahtera, adil dan berwawasan lingkungan . tujuan, sasaran dan cara pencapaian, berisi penetapan tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran serta cara pencapaian yang merupakan konsensus dan komitmen dari seluruh jajaran aparatur dan masyarakat perikanan dan peternakan, dalam upaya terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan dinas perikanan dan peternakan tahun bab rencana kerja dan pendanaan, berisi uraian tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta pagu indikatif yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang. bab penutup. merupakan ringkasan atau kesimpulan dari seluruh dokumen yang disusuevaluasi pelaksanaan senja skpd tahun lalu evaluasi pelaksanaan senja skpd tahun lalu dan capaian renstra skpd evaluasi pelaksanaan rencana kerja skpd dinas perikanan dan peternaketernakan, perikanan dan kelauterikanan dan peternakkomoditas peternakan, meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perikanan sesuai dokumen perjanjian kinerja, ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut tabel indikator dan sasaran kinerja sasaran uraian indikator target meningkatnya produksi dan nilai produksi perikanan budidaya (ton) tambah hasil produksi perikanan perikanan perikanan melalui tangkap (ton) pemanfaatan sumberdaya secara produksi olahan hasil perikanan berkelanjutan pada kelompok binaan (ton) tingkat konsumsi ikan (kg kapita tahun) cakupan bina kelompok nelayan yo) produksi perikanan kelompok nelayan (ton)(poin) meningkatnya produksi dan nilai produksi daging (ton) tambah hasil peternakan berbasis produksi telur (ton) potensi lokal produksi susu (liter) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan (ton) penurunan jumlah penyakit hewan dan peningkatan kualitas pangan asal hewan yo) hasil pencapaian kinerja sasaran pada tahun lalu dijelaskan sebagai berikut sasaran meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan sasaran meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan terdiri dari sembilan indikator yaitu jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan tangkap, dan produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan, tingkat konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan produksi perikanan kelompok nelayan, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, dan nilai tukar nelayan hasil dari sembilankat hasil indi hasil target hasil capaian tercapai samp target indikator akhir kamera tahun tahun tahun thd tidak deng rens target tra jumlah produksi perikanan budidaya ton jumlah produksi perikanan tangkap ton produksi olahan hasil perikanan ton tingkat konsumsi ikan (kg kapita t ahun) cakupan bina kelompok nelayan produksi perikanan kelompok nelayan tonpoin tamatiap indikator adalah sebagai berikut indikator kinerja produksi perikanan budidaya pada tahun capaian indikator jumlah produksi perikanan budidaya mencapai ton. produksi tersebut berasal dari perikanan budidaya kolam air tenang, kolam air deras, budidaya sawah atau menapaki dan budidaya tambak. apabila dibandingkan dengan target tahun sebesar ton, produksi perikanan budidaya tahun belum mencapai target dengan tingkat capaian baru mencapai y6. meskipun tidak mencapai target y6, tetapi masih dalam kategori baik karena nilai pencapaiannya diatassedikit penurunan dari ton menjadi ton atau menurun sebesar penurunan capaian produksi ini diantaranya disebabkan dampak pandemik covid yang menyebabkan dampak segala bidang sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan. selain itu, menurunnya tingkat ekonomi masyarakat berdampak juga terhadap penurunan kemampuan pembudidaya ikan dalam pembelian dan penyediaan sarana produksi. langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong kenaikan permintaan produk hasil perikanan serta meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam budidaya perikanan. selain itu peran serta pemerintah dalam pendampingan, pembinaan serta bantuan bibit ikan unggul turut mendorong kenaikan produksi perikanan kabupaten garut. faktor pendukung yang perlu didorong dalam keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pembudidaya ikan dalam teknis budidaya, peningkatan pembinaan dan pendampingan aparatur pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya perikanan, upaya peningkatan sistem pengelolaan sejumlah kelompok pembudidaya ikan dari sistem tradisional menjadi sistem semi intensif dan intensif. program kegiatan yang perlu didorong dalam menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan diantaranyaindikator kinerja produksi perikanan tangkap pada tahun hasil produksi perikanan tangkap kabupaten garut mencapai ton. produksi tersebut berasal dari produksi perikanan laut sebanyak ton serta produksi perikanan perairan umum sebesar ton. apabila dibandingkan dengan target sebesar ton, produksi tahun belum mencapai target dengan capaian sebesar tapi masuk dalam kategori baik karena nilai pencapaiannya diatas tahun masih tetap merupakan tahun yang berat bagi produksi perikanan tangkap terutama produksi perikanan laut. faktor kondisi alam yang masih kurang mendukung bagi penangkapan ikan menyebabkan nelayan masih kesulitan mendapatkan hasil tangkapan. selain itu dampak covid menyebabkan harga ikan laut terus menurun sehingga pendapatan nelayan secara umum ikut menurun. program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan tangkap diantaranya melalui pelaksanaanmbangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikanpeningkatan produksi olahan hasil perikanan untuk melihat sejauhmana nilai tambah yang dirasakan pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, maka dilakukan analisis terhadap peningkatan produksi hasil perikanan. data produksi ini terutama berasal dari survei terhadap kelompok pembudidaya ikan dan nelayan yang berada dalam lingkup binaan dinas perikanan dan peternakan. produksi olahan hasil perikanan tahun mencapai ton. bila dibandingkan dengan target tahun sebesar ton, maka capaian realisasi produksi olahan perikanan pada kelompok binaan mencapai y60program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan produksi olahan hasil perikanselain itu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku, dilakukan upaya peningkatan produksi perikananprogram dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja produksi olahan hasil, dari sisi penyediaan bahan baku, produksi ditingkatkan melaluitingkat konsumsi ikan tingkat konsumsi iktingkat konsumsi ikan kabupaten garut untuk tahun baru mencapai kg kapita tahun. bila dibandingkan dengan target tahun sebesar kg kapita tahun, maka capaian realisasi mencapai yotingkat konsumsi ikan dihitung berdasarkan rumus sbb. jumlah produksi ikan dari dalam dan luar daerah kab garut jumlah penduduk tingkat konsumsi ikan kabupaten garut masih dibawah rata rata konsumsi ikan jawa barat yang berada angka kg kapita pertahun. sementara tingkat nasional ditargetkan oleh kementerian kelautan dan perikanan angka kg kapita pertahun. program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan konsumsi ikprogram dan kegiatan yang menunjang pencapaian sektor dilakukan pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan tpi) dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil perikanan laut. indikator kinerja cakupan bina kelompok nelayan cakupan binaorganisasi kelembagaan nelayan kabupaten garut pada tahun tercatat sebanyak lembaga. terdiri dari koperasi nelayan sebanyak unit terdiri dari koperasi kub dan koperasi umum, kelompok usaha bersama kub) sebanyak kelompok terdiri dari kub laut dan kub perairan umum. selain itu terdapat kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pokmaswas) sebanyak kelompok terdiri dari pokmaswas laut kelompok dan pokmaswas pud sebanyak kelompok. untuk kelompok pengolah dan pemasaran poklahsar) terdapat sebanyak kelompok. cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan rumus sbb. jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pada tahun jumlah kelompok nelayan dari total kelompok nelayan kub yang ada kabupaten garut, yang telah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari dinas perikanan dan peternakan mencapai sudah melebihi dari target tahun dengan tingkat capaian sebesar dengan kategori baik . indikator kinerja produksi perikanan kelompok nelayan produksi perikananpada tahun produksi perikanan kelompok nelayan mencapai ton. bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar ton, realisasi capaian produksi kelompok nelayan baru mencapai dari target yang ditetapkan. meskipun begitu, capaian ini masih diatas sehingga masih masuk kategori baik . indikator kinerja proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang amditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat tangkapan nelayan bila dibandingkan dengan tangkapan maksimum lestari maximum sustainable yield msy). indikator ini dihitung berdasarkan rumus sbb. jumlah tangkapan ikan dari tangkapan maksimum lestari berdasarkan hasil rumus diatas, maka didapat bahwa indikator proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman berada pada angka y6. bila dibandingkan dengan target tahun sebesar o, maka terdapat kenaikan sebesar dan masuk kategori baik . dengan angka ini dapat disimpulkan bahwa tangkapan ikan para nelayan masih berada pada zona aman karena baru mencapai dari total batasan tangkapan yang diizinkan. berdasarkan rumusan indikator batasan biologis yang aman adalah dari total tangkapan maksimum lestari msy). tangkapan maksimum lestari mil laut pesisir garut adalah sebesar ton tahun, ini berarti jumlah tangkapan ikan kabupaten garut sebesar ton tahun. indikator kinerja rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorialmbandingkan luasan kawasan lindung yang ada perairan dibandingkan dengan total luas perairan teritorial. pada tahun rasio luasan kawasan lindung dengan luasan total perairan teritorial sepanjang pesisir kabupaten garut berada pada angka angka ini sama bila dibandingkan dengan target. artinya indikator ini mencapai dengan kategori baik . nilai resiko kawasan hutan lindung merupakan indikator untuk melihat upaya pengendalian kerusakan lingkungan perairan. tahun ini sama dengan tahun lalu menunjukan bahwa kerusakan lingkungan perairan pesisir perairan teritorial kabupaten garut masih terkendali. indikator kinerja nilai tukar nelayan indikator nilai tukarlihat meningkatkan kesejahteraan nelayan berdasarkan indeks yang diterima dan dibayar nelayan. rumus nilai tukar nelayan adalah: ntn indeks yang diterima nelayan indeks yang dibayar nelayan pada tahun nilai tukar nelayan kabupaten garut mencapai angka bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, telah mencapai dengan kategori baik . meskipun nilai tukar nelayan tidak mencapai target, tetapi angka ini masih menunjukan bahwa nelayan masih mengalami peningkatan pendapatan meskipkanan dan peternakanan dan peternaangat kecil. bila dibandingkan dengan nilai tukar nelayan tahun sebelumnya sebesar maka tahun nilai tukar nelayan mengalami penurunan cukup drastis. hal ini dimungkinkan karena pada saat pengukuran, nelayan sudah mengalami dampak dari adanya wabah covid indonesia terutama dari sisi penurunan harga jual ikan sehingga pendapatan nelayan mengalami penurunan. lebih lengkapnya tentang pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat pada lampiran pengukuran pencapaian sasaran pps) tahun sasaran meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan sasaran meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan terdiri dari lima indikator yaitu produksi daging, produksi telur, produksi susu dan produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan, dan penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan yo). capaian rata rata mencapai sasaran sebesar tar hasil hasil jaa hasil capai terra sampa target indikator tahu tahu tahun pai akhir kinerja tidak rens denga target produksi daging (ton) produksi telur (ton) oma! produksi liter) ting hasil hasil capai terra dasi target indikator tahu tahu tahun pai akhir kinerja tidak rens sha denga target produksi olahan hasil peternakan bada kelompok binaan (ton) penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan jaataratadiatas, pencapaian indikator sasaran diukur dari (lima) indikator yaitu produksi daging, produksi telur, produksi susu, produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan dan penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan. secara rata rata tingkat pencapaian kinerja pada tahun dari kelima indikator tersebut adalah sebesar o0 dimana ada dua indikator yang mencapai target dan tiga indikator yang belum mencapai target. meskipun begitu, seluruh indikator telah mencapai kriteria baik karena rata rata tercapai diatas y6. rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut: indikator produksi daging produksi daging dihitung berdasarkan laporan pemotongan ternak dari rumah potong hewan rph) serta rumah potong unggas rpu) ditambah dari laporan dari tempat pemotongan luar rph rpu. pada tahun produksi hasil peternakan untuk daging mencapai total produksi sebesar ton. apabila dibandingkan dengan target sebesar ton, produksi daging tahun belum mencapai target. meskipun begitu, capaian kinerja masih diatas dengan kategori baik". produksi daging kabupaten garut terutama berasal dari produksi daging sapi, daging domba dan ayam. kontribusi produksi daging tertinggi berasal dari daging ayam sebesar diikuti oleh daging sapi sebesar y6, daging domba sebesar dan daging kambing sebesar ,11y6. produksi daging sapi tahun mencapai ton atau mencapai dari total produksi daging kabupaten garut. apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian produksi daging sapi tahun ini masih belum memenuhi harapan. hal ini disebabkan pemotongan ternak sapi rumah potong hewan rph) masih mengalami penurunan. salah satunya disebabkan sampai saat ini rumah potong hewan rph) kabupaten garut belum memiliki fasilitas untuk pemotongan sapi impor sehingga hanya mengandalkan produksi dari sapi lokal. sarana prasarana rph yang terbatas juga menyebabkan banyak peternak yang lebih memilih memotong sapinya wilayah luar garut atau dipotong diluar rph. upaya peningkatan produksi daging sapi tahun dilaksanakan melalui program peningkatan produksi hasil peternakan dengan sejumlah kegiatan diantaranya kegiatan peningkatan sarana prasarana peternakan kegiatan pendistribusian bibit ternak pada masyarakat pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak peningkatan sarana prasarana usaha peternakan, pengadaan ternak sapi potong serta pengembangan sapi potong keturunan (cross breeding). upaya yang perlu dilakukan untuk mendongkrak kinerja indikator produksi daging sapi diantaranya adalah dengan mendorong minat masyarakat untuk mengembangan budidaya sapi potong, meningkatkan kualitas bibit sapi potong masyarakat, melakukan fasilitasi tata niaga pasar melalui pengembangan sarana prasarana pasar ternak dan pengembangan kemitraan pemasaran, meningkatkan diversifikasi produk hasil usaha peternakan dan meningkatkan pelayanan aparatur melalui pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong populasi dan produksi ternak. selain daging sapi, daging domba juga memberikan kontribusi besar bagi produksi daging. pada tahun produksi hasil peternakan untuk daging domba mencapai ton. faktor pendukung keberhasilan peningkatan produksi daging domba diantaranya selain masyarakat kabupaten garut sudah familiar dengan peternakan domba, permintaan pasar yang tinggi akan komoditas ini menyebabkan harganya terus meningkat setiap tahun sehingga mendorong para peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya. domba telah menjadi komoditas primadona masyarakat terutama menjelang hari raya urban. kesadaran beragama masyarakat yang terus meningkat terutama terkait upacara akidah menyebabkan permintaan akan domba terus ada sepanjang tahun sehingga turut mendorong peningkatan produksi. program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi daging domba dilaksanakan melalui program peningkatan produksi hasil peternakan yang didukung dengan kegiatan pengembangan plasma nutfah domba garut peningkatan sarana prasarana usaha peternakan, pendistribusian bibit ternak yang domba garut kepada masyarakat, peningkatan kualitas bibit ternak domba garut, dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha peternakan domba garut. kontribusi terbesar produksi daging kabupaten garut masih didominasi daging ayam. untuk produksi daging ayam, pada tahun produksi hasil peternakan untuk daging ayam mencapai ton atau sebesar dari total produksi daging yang dihasilkan kabupaten garut. produksi daging ayam berasal dari daging ayam buras (ayam kampung) serta daging ayam ras (broiler), apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian produksi daging ayam tahun mengalami peningkatan. hal ini disebabkan mulai tumbuhnya kembali usaha daging ayam ras (broiler) masyarakat. selain itu, harga daging sapi yang tinggi menyebabkan sebagian masyarakat beralih konsumsi daging ayam sehingga permintaan relatif naik. permintaan yang naik tersebut dengan sendirinya mendorong harga daging ayam terus meningkat sehingga masyarakat kembali bergairah beternak ayam. faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya upaya aparatur dinas perikanan dan peternakan dalam melakukan pembinaan dan pemberian bantuan ternak khususnya untuk ayam ras. selain itu upaya pencegahan penyakit hewan ternak menular melalui aktivitas vaksinasi ai flu burung dan pemberian obat obatan turut memberikan dampak positif pada kesehatan ternak yang pada akhirnya akan turut mendorong meningkatnya produksi daging ayam. program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi daging ayamyang didukung dengan kegiatan diantaranyatelur pada tahun indikator produksi hasil peternakan untuk telur mencapai ton dan apabila dibandingkan dengan target tahun sebesar ton, telah hamper mencapai target dengan tingkat capaian y6. sebagian besar produksi telur kabupaten garut masih didominasi telur ayam buras atau ayam kampung sebesar dari itik sebesar dan dari telur ayam ras sebesar yo0. apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja produksi telur pada tahun ini mengalami kenaikan. kenaikan signifikan terutama pada produksi ayam ras dimana jumlah peternak yang berusaha sektor ayam ras petelur ini meningkat pesat pada tahun tahun terakhir. faktor pendukung pencapaian kinerja produksi telur diantaranya adalah meningkatnya jumlah populasi ayam buras dan itik sehingga secara tidak langsung berdampak pada peningkatan produksi telur. dalam rangka mendorong peningkatan produksi telur kabupaten garut, perlu dilakukan upaya dalam rangka mendorong berkembangnya peternakan ayam ras petelur karena sampai saat ini produksi telur kabupaten garut masih didominasi produk dari luar. program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja produksi telursusu pada tahun produksi hasil peternakan untuk susu mencapai ribu ton dan apabila dibandingkan dengan target tahun sebesar ribu ton telah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tahun meningkat dibanding tahun lalu atau tercapai sebesar y6. faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja produksi susu pada tahun salah satunya disebabkan minat petani untuk memelihara sapi perah cenderung meningkat. mulai bergeraknya sektor swasta diluar koperasi untuk menampung hasil susu dari masyarakat dengan penawaran harga yang lebih baik juga turut mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya yang berdampak pada peningkatan produksi susu. perkembangan positif tersebut dapat dilihat dari usaha ternak sapi perah yang mulai berkembang tidak hanya wilayah sentra produksi seperti cikarang, ciledug dan kesurupan, tapi juga sudah mulai berkembang kecamatan lain seperti kilau, bayongbong dan teropong kaler. peningkatan produksi susu pada dua tiga tahun terakhir, meskipun tidak signifikan, tetapi memberi angin segar bagi masyarakat bahwa prospek usaha sapi perah masih cukup menjanjikan. hal ini dibuktikan juga dengan masuknya sejumlah pengusaha luar daerah untuk mengembangkan produksi sapi perah kabupaten garut. melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, tampaknya kabupaten garut masih tetap bisa diharapkan sebagai salah satu sentra produksi susu jawa barat. program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya melalui program peningkatan produksi hasil peternakan yang didukung dengan kegiatan pengembangan usaha peternakan sapi perah serta peningkatan sarana prasarana usaha peternakan. selain itu, upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat yang dilakukan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembinaan budidaya dan peningkatan kualitas produksi telah turut mendorong tercapainya target kinerja. indikator produksi olahan hasil peternakan pada tahun produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan dinas perikanan dan peternakan mencapai ton atau tercapai sebesar dari target yang ditetapkan. meskipun tidak mencapai target, tetapi masih masuk kategori baik karena nilai capaiannya diatas penurunan produksi olahan hasil peternakan terutama disebabkan mewabahnya pandemik covid yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil peternakan. produk olahan hasil peternakan terutama masih didominasi produk kulit yang digunakan untuk membuat produk fashion dan produk makanan, produk telur asin, olahan bakso dan olahan susu.merupakan indikator dari tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh dinas perikanan dan peternakan. indikator ini mencapai target ini artinyatelah mencapai target sesuai harapan.pada tahun didukunganalisis kinerja pelayanan skpd undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik adalah undang undang yang. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya alam serta memperdalam kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan administrasi publiklayanan publiksalah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menyusun indeks kepuasan masyarakat ikm) dimana hasil penyusunan ikm ini merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. samping itu ikm dapat menjadi bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. penilaian ikmuntuk mengukur indeks kepuasan masyarakat ikm) maka dinas perikanan dan peternakan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadatahun pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut melakukan survei indeks kepuasan masyarakat yang lakukan lingkungan dinas peternakan perikanan dan kelautan kabupaten garut. ada sembilan pelayanan lingkungan dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut yang disurvei langsung masyarakat yaitu: pelayanan rekomendasi teknis pelayanan usaha perikanan dan peternakan, pelayanan pembibitan ternak dan pelayanan surat keterangan kesehatan hewan skh):, pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pelayanan izin penggunaan fasilitas pasar hewan, pelayanan pemotongan hewan, pelayanan penyediaan benih bibit ikan unggul, pelayanan izin penggunaan fasilitas pasar ikan, pelayanan pelelangan ikan. survei dilaksanakan sepanjang tahun hasil kuesioner dari seluruh responden dimasukan dalam aplikasi sistem evaluasi pelayanan publik dinas perikanan dan peternakan untuk dianalisis. dari hasil pengukuran ikm diperoleh hasil secara umum kinerja pelayanan publik lingkungan dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut berkinerja baik dengan hasil perhitungan sebagai berikut: nila ikm pelayanan rekomendasi usaha perikanan dan peternakan memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori baik . nilai ikm pelayanan surat keterangan kesehatan hewan skh) memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori sangat baik . nilai ikm pelayanan pemotongan hewan memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori baik . nilai ikm pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori sangat baik . nilai ikm pelayanan pembibitan ternak danhewan memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori baik pan kepala bagian hukum kristiani wahyudi,sh nip. nilai ikm pelayanan penyediaan benih ikan unggulikan memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori baik . nilai ikm pelayanan pelelangan ikan memiliki rata rata skor sebesar dengan kategori baik . berdasarkan penilaian terhadap seluruh unsur pelayanan diatas, maka nilai ikm dinas perikanan dan peternakan mendapatkan skor rata rata sebesar dengan kategori baik . bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar terdapat peningkatan sebesar poin. isu isu penting penyelenggaraan tugas skpd dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa rencana pembangunan skpd mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten yang merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah propinsi dan nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. berdasarkan hal tersebut diatas, maka penentuan isu isu strategis dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut harus mempertimbangkan isu isu strategis dalam dua dokumen yang lebih tinggi yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi jawa barat tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten garut tahun dalam rpm provinsi jawa barat tahun ditetapkan lima isu strategis yaitu: kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumberdaya manusia kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial pertumbuhan dan pemerataan pembangunan semuadalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten garut tahun terdapat ditetapkan isu strategis yaitu dan pengurangan reengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah yang tercantum dalam rpm kabupaten garut serta isu strategis pembangunan provinsi jawa barat dalam rpm provinsi serta dengan mempertimbangkan kondisi aktual yang terjadi dimasyarakat, maka dirumuskan isu strategis pembangunan dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut tahun sebagai berikut: peningkatan produksi hasil perikanan dan peternakan, pemanfaatan potensi perikanan dan peternakan berbasis sumberdaya lokal, peningkatan kesejahteraan peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan, penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung usaha perikanan dan peternakan, pengembangan usaha perikanan dan peternakan berbasis kawasan, peningkatan pelayanan publik sektor perikanan dan peternakan, penanganan dan pengendalian sebaran penyakit hewan ternak, pengawasan produk pangan asal hewan, optimalisasi tatakelola kelembagaan usaha masyarakat perikanan dan peternakan, penguatan akses masyarakat terhadap tata niaga pasar sektor perikanan dan peternakan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan peternakan secara berkelanjutan review terhadap rancangan awal rkdwajibkan bagiyang lebih dikenal sebagai rencana kerja pemerintah daerah rkd). sesuai dengan amanat undang undang, setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan harus dilakukan secara partisipatif. hal tersebutmekanisme musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang). musrenbang dilaksanakan dari mulai dari tingkat rt rw, kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten kota. musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan rkd, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar skpd dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan. kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil hasil pembangunan sesuai prinsip prinsip pembangunan partisipatif. rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten garut tahun memilikisesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten garut tahun program kegiatan unggulan pembangunan kabupaten garut sektor perikanan dan peternakan diantaranya adalah: pengembangan kawasan peternakan balai peternakan) desa sukaluyu kec. sukawening. pembangunan pasar ikan modern teropong kaler, pembangunan rumah potong hewan rph) sesuai standar nkv kecamatan limbangan, pengembangan sarana prasarana pusat kesehatan hewan puskesmas) rumah sakit hewan rsh), pengembangan sentra produksi perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan sarana ekowisata balai benih ikan bbi): dan optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak dalam rancangan rkd kabupaten garut tahun ditetapkan sebanyak program. program tersebut terdiri atas. adapun rencana program tersebut meliputi: program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budaya, program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikananrizinan usaha pertanian, program penyuluhan pertanian. penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai amantiap skpd diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme forum skpd. dalam forum skpd, setiap skpd menampung usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan. musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program kegiatan yang akan disampaikan pada forum skpd. pada tahap ini peranan skpd sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program kegiatan mereka. forum skpd adalah tahapan sinkronisasi usulan program kegiatan skpd dengan usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan. pada tahap ini usulan usulan program kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing masing skpd sesuai misi dalam rpm. musrenbang tingkat kabupaten kota adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang, merupakan tahapan finalisasi usulan program kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing masing skpd terkait. berdasarkan hasil musrenbang tingkat kabupaten, usulan pembangunan sektor perikanan dan kelautan kabupaten garut adalah pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan cikalong, mekarmukti, dan caringin pelatihan dan pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diajukan oleh kecamatan yaitu kecamatan bungbulang, cikalong, ciledug, kadungora, sukaresmi, kilau, sukawening, caringin, cihurip, dan pemulihan. pengembangan bibit ikan unggul diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan pengetikan, bungbulang, sibuk, kadungora, cibatu, semarang, pasirwangi, leles, caringin, cihurip, pemulihan, dan sukaresmi. pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan bungbulang, garut kota, teropong kaler, malangbong, kilau, cikalong, ciledug, bayongbong, banjarwangi, kesurupan, karangpawitan, pakenjeng, sukawening, bl. limbangan, mekarmukti, teropong kidul, peundeuy, sibuk, pengetikan, dan cisompet. usulan kegiatan pembangunan sektor peternakan berdasarkan dokumen rencana pembangunan tingkat kecamatan rpt) adalah: pengembangan sarana usaha peternakan diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan bungbulang, sibuk, malangbong, kilau dan singaraja pengembangan ternak sapi perah diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan kilau, cikarang, ciledug, bayongbong, banjarwangi, dan cihurip pengembangan ternak sapi potong diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan malangbong, cikalong, singaraja, cisompet, disewa, karangtengah, mekarmukti, bl. limbangan, peundeuy dan pengetikan pengembangan ternak domba garut diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan bungbulang, leuwigoong, garut kota, teropong kaler, malangbong, singaraja, cikarang, ciledug, kadungora, cibatu, semarang, pasirwangi, caringin, talempong, sukaresmi, selai, sibuk, kilau, peundeuy dan leles pengembangan ternak unggas diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan ciledug, bayongbong, cibatu, pasirwangi, cihurip, bi. limbangan dan peundeuy pengembangan pelayanan medis kesehatan hewan diusulkan oleh kecamatan yaitu kecamatan leuwigoong dan cikalong. sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, usulan dari masing masing kecamatan tidak seluruhnya bisa ditampung dalam rencana kerja skpd. setiap usulan disaring kembali untuk diurutkan berdasarkan prioritas. usulan dikelompokkan dalam prioritas prioritas program kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut prioritas adalah program kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengungkit membangkitkan potensi potensi masyarakat sehingga lebih meningkat kesejahteraannya. prioritas adalah program kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat. prioritas iii adalah program kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya merupakan suatu keharusan. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka tidak seluruh kegiatan usulan masyarakat bisa diakomodasi. hanya kegiatan kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas yang diakomodasi. pemilihan prioritas usulan masyarakat dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan kebijakan maupun teknis yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja dinas perikanan dan peternakan. bab iii tujuan dan sasaran dinas perikanan dan peternakan telaah terhadap kebijakan nasional kebijakan nasional sektor perikanan dan kelaut2, mendominasi total luas teritorial indonesia sebesar juta km2 sumber daya terbaharui harui untuk mengoptimal dalam renstra kementerian kelautan dan perikanan ri, mana terimplementasi dalam undang undanglampiran peraturan bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja dinas perikanan dan peternakan tahun bab pendahuluan latar belakang paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan kepada pelaksanaan undang undang tentang pemerintahan daerah mengharuskan adanya perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan otonomiaktif masyarakat. demikian pula halnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dibidang peternakan perikanan dan kelautan harus mampu mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan umum dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal berkeadilan serta berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. deng memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk sektor perikanan dan peternakan yang berpengaruh dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah. dampak yang terjadi pada sektor perikanan dan peternakan adalah menurunnya produksi dan pelayanan. penyusunan rencana kerja senja) tahun dinas perikanan dan peternakan perikanan kabupaten garut, dimaksudkan sebagai langkah awal dalam persiapan perencanaan strategis yang jelas, sistematis, dan sinergis, serta berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kurun waktu tahun kedepan. penyusunan senja juga merupakan salah satu upaya bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas bidang peternakan danvisi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis kementerian kelautan dan perikanan ditetapkan bahwa visi pembangunan kelautan dan perikananuntuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah kedaulatan sovereignty), keberlanjutan sustainability) dan kesejahteraan prosperity) tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah: tujuan misitujuan misitujuan misisasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalahseluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan megapolitan dengan usaha yang bankahkebijakan nasional sektor peternakan dan kesehatan hewan kondisi umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan standarisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pada aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek fungsional. telaah rencana strategis pembangunan sektor peternakan terutama diarahkan pada rencana strategis kementrian pertanian melalui direktorat peternakan dan kesehatan hewan. berdasarkan rencana strategis direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan, tujuan pembangunan peternakan adalah adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal, dalam rangka meningkatkan produksi ternak dan produk peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing. mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. menyediakan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal asuh). meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. sasaran utama program peternakan dan kesehatan hewan adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi kerbau domestik sebesar minimal persen dari total kebutuhan nasional. secara lebih rinci, sasaran kegiatan direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan adalah: penerbitan kebijakan dan spk bidang: pembibitan, budidaya ternak, pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan kesmavet dan pascapanen, serta pelayanan publik. tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal, tercapainya peningkatan produksi pakan ternak melalui upaya pendayagunaan sumberdaya lokal, terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, terjaminnya pangan asal hewan yang asuh dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan, terjaminnya dukungan manajemen dan teknis. pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional seperti dituangkan dalam rpm khususnya dalam hal pembangunan ketahanan pangan sesuai hasil ktt pangan. untuk itu, pemerintah harus menjamin pelaksanaan langkah langkah mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen millenium development goal gs) yaitu: pro poor, pro growth, pro job, dan pelestarian lingkungan hidup. dengan mengacu pada rpm, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah untuk: (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak, (ii) meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, (iii) meningkatkan produksi pakan ternak, (iv) meningkatkan status kesehatan hewan, (v) menjamin produk hewan yang asuh dan berdaya saing, dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk: (i) mengoptimalkan kelembagaan pembibitan dan sertifikasi, (ii) kewilayahan sumber bibit berbasiskan potensi dan agroekosistemnya, (iii) pengembangan kawasan sentra sumber bibit, (iv) pelestarian sumber daya genetik secara berkelanjutan, (v) peningkatan penerapan teknologi pembibitan, dan (vi) pengembangan usaha dan investasi pembibitan dalam aspek populasi dan produktivitas ternak diarahkan untuk (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia (ii) melaksanakan revitalisasi persusulan, (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan, dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha. pada aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i) menambah penyediaan pakan dan air, (ii) mengembangkan teknologi dan industri pakan ternak berbasiskan sumber daya lokal, (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan, serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan. pada aspek kesehatan hewan diarahkan untuk (i) meningkatkan derlind angan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan, (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, sisi) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan, (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedis veteriner. pada aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang asuh dan daya saing produk hewan, ii) meningkatkan penerapan perawan, (iv) mengoptimalkan pengaturan stock daging, dan (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi. selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta sdm peternakan, (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat, (ii) meningkatkan kerjasama internasional, (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi, (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. strategi direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan peternakan sesuai dengan target empat sukses kementerian pertanian yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. strategi yang diterapkan direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan tahun yaitu memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi. meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar daerah. meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor. memperkuat kelembagaan peternakan semua lapisan dan otoritas veteriner. tujuan dan sasaran senja skpd tahun merupakan tahun pertama dari pelaksanaan perubahan rencana strategis renstra) dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut tahun untuk itu perlu ada upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran renstra yang telah ditetapkan kedalam dokumen rencana kinerja tahunan rkt) atau senja. oleh karena itu, dalam dokumen senja perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan terpilih dalam rangka mensinergikan antara capaian kinerja yang ditetapkan dalam renstra kedalam program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh skpd. tujuan untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten garut terutama misi yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan , maka dinas perikanan dan peternakan menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran rpm. tujuan pembangunan dinas perikanan dan peternakan ditetapkan sebagai berikut yaitu: meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan sasaran mengacu pada perubahan rpm kabupaten garut periode serta visi, misi dan tujuan,dan meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal. indikator tujuan dan sasaran pembangunan dinas perikanan dan peternakan tahun disajikan pada tabel tabel keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator kinerja indikator sasaran indikator satu tujuan kinerja tujuan strategis ajaran meningkatkan produksi meningkatnya produksi ton produksi dan nilai produksi perikanan dan nilai tambah dan nilai budidaya tambah hasil hasil tambah hasil produksi ton perikanan perikanan perikanan perikanan dan dan melalui tangkap peternakan peternakan pemanfaatan produksi ton melalui sumberdaya dan pengelolaan secara pemasaran dan berkelanjutan produk pemanfaatan olahan hasil potensi perikanan sumberdaya meningkatnya produksi ton lokal secara produksi hasil berkelanjutan dan nilai peternakan tambah hasil penurunan peternakan jumlah berbasis kasus potensi lokal penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan produksi ton dan pemasaran produk olahan hasil peternakan perubahan indikator kinerja sasaran pada dinas perikanan dan peternakan karena adanya saran dari kemenyan mengenai indikator sasaran kinerja. hal ini dilakukandalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid dengan peningkatan produksi hasil perikanan, peternakan, olahan hasil perikanan dan peternakan serta penurunan kasus penyakit ternak. program dan kegiatan program kegiatan dinas peternakan perikanan dan kelautrikanan, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten garut secara efektif, efisien dan berkelanjuyang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati hatian dan ketelitilain itu, perencanaan. sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnyaselain itu,mengoptimalkan partisipasi masyarakatcana kerja senja) dinas perikanan dan peternakan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode tahun depan, yang ditujukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan yangoleh karena itu senja dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu senja skpd disusun dengan berpedoman pada rencana strategik renstra) yang bersifat perencanaan indikatif. sedangkan renstra dinas perikanan dan peternakan dalam penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten garut dengan memperhatikanprogram dan kegiatan prioritas dinas perikanan dan peternakan untuk tahun adalah program pengelolaan perikanan tangkap kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten kota, kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil: kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian kegiyediaan sarana pendukung inseminasi buatan dan promosi ternak dan produk hasil ternak unggulan) kegiat pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak dalam daerah kabupaten kota pembangunan kawasan peternakan sukawening) program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pembangunan puskesmas cikarang) bab rencana kerja dan pendanaan rencana kerja dan pendanaanuntuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran dinas sebagaimana ditetapkan dalam renstra skpdserta mengacu pada penetapan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam permendagri tahun sebagaimana telah diperbaharui dengan permendagri nomor.untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran dinas sebagaimana tercantum dalam renstra. target kinerja sasaran mengacu pada dokumen perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten garut tahun perubahan rencana strategis renstra) dinas perikanan dan peternakan tahun dan dokumen indikator kinerja utama iku), dinas perikanan dan peternakan pada tahumeningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal. selanjutnya, sesuai dokumen indikator kinerja utama iku) dinas perikanan dan peternakan tahun pada tahun ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut: sasaran uraian indikator target meningkatnya produksi dan nilai produksi perikanan budidaya tambah hasil perikanan (ton) melalui pemanfaatan l46i sumberdaya secara produksi perikanan tangkap berkelanjutan (ton) produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan ton) meningkatnya produksi dan nilai produksi hasil peternakan (ton) tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan yo) produksi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan (ton) rencana program kegiatan program kegiatan dinas perikanan dan peternakgerakan besar dan kegiatan unggulan berdasarkan rencana strategis renstra) dinas perikanan dan peternakan, pada tahun dinas perikanan dan peternakan menetapkan gerakan besar berupa kegiatan unggulan yaitu: sub kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak pengembangan kawasan peternakan kec. sukawening dan cikarang): sub kegiatanangunan pasar ikan modern kec. teropong kaler): sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong, sub kegiatan peningkatan kualitas sdg hewan tanaman optimalisasi sarana pembibitan ternak): sub kegiatan pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kecil pengembangan sentra produksi perikanan kampung perikanan budidaya), sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner pengembangan pusat kesehatan hewan), sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir), dan sub kegiatan pengadaan benih bibit ternak yan sumbernya dari daerah kabu paten kota lain optimalisasi bantuan kepada kelompok) sub kegiatan penyediaan prasarana perikanan tangkap optimalisasi bantuan kepada kelompok) kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan optimalisasi bantuan kepada kelompok) selain menetapkan sepuluh kegiatan unggulan, dinas perikanan dan peternakan juga mengembangkan kegiatan kegiatan yang bersifat inovasi diantaranya yang sudah berjalan adalah kegiatan inovasi posyandu ternak keliling dan inovasi pengembangan budidaya udang name dengan sistem biolog. dalam periode tahun dinas perikanan dan peternakan menetapkan satu kegiatan inovasi untuk setiap bidang yaitu inovasi bidang perikanan tangkap, inovasi bidang perikanan budidaya, inovasi bidang peternakan dan inovasi bidang kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner. dalam rangka gerakan penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid dinas perikanan dan peternakan menetapkan tiga program pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid yaitu program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan perikanan tangkap dan program penyuluhan pertanian. ketiga program tersebut akan dikhususkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan bantuan usaha. bab penutup mengingat tantangan pembangunan yang semakin besar masa depan, diperlukan adanyerja senja) sebagai bentukrencana kerja dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut tahun merupakan acuan skpd dalam mengimplementasikan rencana kinerja pemerintah daerah rkd) serta merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana strategis renstra) dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan selanjutnya, seluruh jajaran dalam organisasi dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut hendaknya mampu menerapkan prinsip prinsip efektivitas dan efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan setiap kegiatannya, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka pelaksanaan anggaran (budget invention). kami berharap penyusunan rencana kerja tahun ini bisa dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengimplementasikan prinsip good governance lingkungan dinas perikanan dan peternakan kabupaten garut. rencana kerja tahun juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan skpd. bupati garut, ttd rudy gunawan ipjp daerah drogram antar satuan kerjaengan demikian renstra dinas peternakan, perikanan dan kelautan ini merupakan implementasi kebijakan pembangunan daerah dalam bidang peternakan dan perikanan. kondisi umum daerah kabupaten garut terletak sebelah selatan dari ibukota propinsi jawa barat, secara administratif berbatasan sebelah utara dengan kabupaten bandung dan kabupaten sumedang, sebelah timur dengan kabupaten tasikmalaya, sebelah selatan dengan samudra indonesia dan sebelah barat dengan kabupaten bandung dan kabupaten cianjur. luas wilayahnya sekitar km2?. wilayah tersebut terbagi atas kecamatan, kelurahan dan desa. secara geografis terletak diantara lintang selatan dan bujur timur. kabupaten garut, dalam perkembangannya mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini banyak dipengaruhi oleh letak geografis yang cukup strategis karena berbatasan dengan ibukota propinsi jawa barat. berdasarkan geografis kabupaten garut dibagi dalam (tiga) wilayah yaitu wilayah utara, wilayah tengah dan wilayah selatan. kebijakan pembagian wilayah ini dimaksudkan agar terjadinya spesialisasi wilayah sesuai dengan potensinya masing masing. kondisi topografi kabupaten garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu menurut pembagian sebagai berikut dpl, dpl, dpl dan dpl. pada umunya kabupaten garut terletak pada ketinggian dpl, yaitu meliputi areal seluas atau sebesar dari seluruh wilayah, dpl meliputi luas areal sebesar atau sebesar dan dpi meliputi areal seluas atau sebesar yo. wilayah yang berada pada ketinggian sampai lebih dari dpl, mayoritas terdapat wilayah garut selatan, sedangkan pada ketinggian sampai dengan lebih dari dpl terdapat wilayah garut tengah dan garut utara luas wilayah kabupaten garut menurut kemiringan lahan bervariasi mulai dari yo, dan x0. kabupaten garut memiliki kemiringan lahan mencapai luas areal sebesar atau sebesar so, lebih dari mencapai luas areal sebesar atau sebesar yo. umumnya wilayah kabupaten garut memiliki kemiringan rata rata atas yaitu mencapai seluas atau sebesar yo. dilihat dari keadaan kemiringan lahan tersebut bahwa kabupaten garut memiliki potensi dan permasalahan fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah, hal ini tercermin dari faktor alamiah, bentuk morfologi wilayah dan pola kegiatan pengolahan lahan. daerah sebelah utara, timur dan barat secara umumalam daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif curam. kabupaten garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan memiliki keadaan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian. tanah sebagai sumber daya alam dengan fungsinya yang jamak adalah unsur dan tumpuan harapan utama bagi kehidupan maupun kelangsungan hidup manusia, melalui pengolahan lahan. kesesuaian lahan dapat memberikan indikasi terhadap potensi dan kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian. klasifikasi usahatani berdasarkan macam lahannya, ada (dua) pola pokok yaitu pola usahatani lahan basah dan pola usahatani lahan kering. kabupaten garut merupakan daerah agraris, penggunaan lahan kabupaten garut masih didominasi oleh kegiatan pertanian baik pertanian lahan basah maupun lahan kering, kegiatan perkebunan dan kehutanan. penggunaan tanah kabupaten garut secara garis besar dapat dikelompokan atas kawasan hutan sebesar yang terdiri atas hutan lindung dan hutan produksi kebun dan kebun campuran sebesar yo0 yang terdiri dari perkebunan rakyat perkebunan besar dengan luasan mencapai sekitar persawahan mencapai sekitar dan sisanya merupakan lahan pemukiman dan lain lain. kemampuan tanah berdasarkan kedalaman efektif tanah merupakan kondisi dimana tanaman dapat tumbuh karena perakaran tanaman dapat menembusnya secara vertikal. kedalam efektif tanah kabupaten garut dikelompokan menjadi (empat) kelompok yaitu kedalaman kurang dari cm, cm, dan lebih dari cm. pada umumnya kabupaten garut memiliki dalam efektif tanah yang baik yaitu berkisar antara cm. sesiupurimpanga! sejati naa per paman apn yan resi: sutawanng gene medan seniman maa sega umah an, esa, tau pre singkong eta vec, tafegong ran agama kabupaten bea perban aa ptt pon tah yap yana pf. kabupaten naas kosi sungbytang pln mae, tasikmalaya ana . seniman dea badan kec, cokelat kes.cahaya peta indeks gi cia oa cas! kabupaten men samudera indonesia gambar kondisi fisik geografis kabupaten garut kondisi geografis dan iklim kabupaten garut menyebabkan wilayah ini sangat potensial dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan. itulah sebabnya garut dikenal sebagai salah kabupaten |
kai pasi bupati sragen provinsi jawa tengah peraturan bupati sragen nomor tahun tentang moratorium izin usaha toko moderndalikan keberadaan toko modern agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil dan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kelontong kabupaten sragen, perlu melakukan moratorium terhadap izin usaha toko modern, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu mengatur moratorium izin usaha toko modern kabupaten sragen dalam15swaralaba untuk jenis usaha toko moderlolaan pasarnomor tahun tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayansragen tentang moratorium izin usaha toko moderizin usaha toko modern utm) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern atau toko swalayan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. moratorium izin usaha toko modern adalah penangguhan atau penundaan izin usaha toko modern. bab moratorium izin usaha toko modern bupati melakukan moratorium izin usaha toko modern wilayah kabupaten sragen. moratorium izin usaha toko modern sebagaimana dimaksud pada berlaku (satu) tahun setelah tanggal diundangkannya peraturan bupati ini, dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali. moratorium sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk izin usaha toko modern: yang dikelola secara perorangan, dan bukan jaringan toko swalayan. dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam maka: terhadap permohonan rekomendasi untuk izin usaha toko modern yang masuk setelah tanggal diundangkannya peraturan bupati ini ditangguhkan penerbitannyacc. penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung pbg) toko modern ditangguhkan. bab iii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, bagi pelaku usaha yang telah mengajukan izin usaha toko modern sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap dilanjutkan proses pemberian izitanggal agustus aan bagian hukum bupati sragen (#( eta jez., ly: ttd nana prinbwpatmanto, pd, s.h.,m. kusdinar untung yuni sukawati pembina nip. diundangkan sragen pada tanggal agustusmale bupati majene provinsi sulawesi barat peraturan bupati majene nomor tahun tentang dewan ketahanan pangandalam peraturan presiden nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan, menyebutkan bahwa untuk mengupayakan terwujudnyadiketuai oleh bupati walikota, bahwa dengan ditetapkannyadan, maka peraturan bupati majene nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan kabupaten majeneentukan dewan ketahanan panganmbentukan dewan ketahanan pangmajene. kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pangan kabupaten majene. dewan ketahanan pangan adalah dewan ketahanan pangan kabupaten majene yang selanjutnya disebut dewan ketahanan pangan kabupaten majene. ketua adalah ketua dewan ketahanan pangan kabupaten majene. sekretaris adalah sekretaris dewan ketahanan pangan kabupaten majene. anggota adalah anggota dewan ketahanan pangan kabupaten majene. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya dewan ketahanan pangan kabupaten adalah guna mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan kabupaten majene. tujuan dibentuknya dewan ketahuan pangan kabupaten adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten majene. bab iii pembentukan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan ketahanan pangan kabupaten majene dengan peraturan bupati ini dibentuk dewan ketahanan pangan kabupaten majene. bab kedudukan, tugas dan fungsi dewan ketahanan pangan kabupaten adalah lembaga non struktural dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati selaku kepala daerah. dewan ketahanan pangdewan ketahanan pangan provinsi sulawesi baratmajeneanganan kerawanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada dewan ketahanan pangan mempunyai fungsi: melaksanak, kewaspadaan, kekurangan, serta kerawanan pangan, pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan peningkatan produksi, ketersediaan pangan dan perbaikan gizi, pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan, pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis pemantapan ketahanan pangan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan. bab dewan pembina bagian kesatu susunan dewan pembina susunan dewan pembina ketahanan pangan kabupaten majene, terdiri atas: ketua bupati majene wakil ketua wakil bupati majene ketua harian sekretaris daerah kabupaten majene sekretaris kepala dinas ketahanan pangan kabupaten majene. anggota asisten bidang ekonomi pembangunan sekretariat kabupaten majene. kepala bappeda kabupaten majene. kepala dinas pertanian, peternakan dan perkebunan kabupaten majene. kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten majene. kepala dinas kesehatan kabupaten majene. kepala dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten majene. kepala dinas koperasi, ukm dan perindustrian perdagangan kabupaten majene. kepala dinas sosial kabupaten majene. kepala dinas perhubungan kabupaten majene. kepala dinas infobox, statistik dan persandian kabupaten majene. kepala dinas pmd kabupaten majene. kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten majene. kepala dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten majene. kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten majene. kepala dinas dan penataan ruang kabupaten majene. kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten majene. kepala badan penanggulangan bencana kabupaten majene. kepala badan litbang kabupaten majene. kepala kantor bps kabupaten majene. kepala gudang dolok kabupaten majene. susunan dewan pembina, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua ketua ketua dewan ketahanan pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga ketua harian dan sekretaris ketua harian mempunyai tugas membantu ketua dalam: mengkoordinasikan tugas tugas administrasimelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua. dalam melaksanakan tugasnya, ketua harian bertanggungjawab kepada ketua dewan ketahanan pangan kabupaten majene. sekretaris mempunyai tugas: memberikan dukungan administrasi, pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan, memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keempat anggota anggota mempunyai tugas: menyusun bahan bahan masukan kepada ketua harian yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan ketua harian sesuai tugas pokok dan fungsinya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada anggota bertanggungjawab kepada ketua. guna kelancaran pelaksanaan tugas, ketua harian dewan dapat membentuk kelompok kerja pokja) yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, ormas dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten majene. susunan keanggotaan, rincian tugas,dipimpin langsung oleh ketua, wakil ketua dan atau ketua harian untuk membahas laporan pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam setahun dan sewaktu waktu sesuai kebutuhanggota dalam maupun luar dewan ketahanan pangan kabupaten. dalam melaksanakan tugasnya masing masing anggota wajib menyampaikan laporan tugas kepada ketua setiap bulan atau sewaktu waktu sesuai dengan keperluan melalui sekretaris dewan ketahanan pangan kabupatebab viidewan ketahanan pangan kabupaten majeneimas bupati aceh singkil provinsi acehpenanganan pengamanan terhadap konflik sosial antar umat beragama yang terjadi kabupaten aceh singkil tanggal oktober dan menindaklanjuti surat bupati aceh singkil nomor tanggal oktober tentang pernyataan bencana sosial konflikhukum dan ham setkab aceh singkksanaan penanganan konflik sosial bidang sosial berita negara republik indonesia tahun nomor qanun aceh nomor tahun tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah: memutuskan menetapkan:dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:sosialmenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik. pemulihan pascakonflik sosialapaorban konflik sosialsosial politik dan ekonomi. keserasian sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejatjuan dibentuknya peraturan bupati ini sebagai pedoman pemberian bantuan sosial dalam hal menentukan korban konflik sosial yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. b.memberikan bantuan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan dalam peraturan ini. pemberian bantuan sosial kepada korban konflik sosial harus berpedoman pada prinsip prinsip: prioritas kepada kelompok rentan: mendiskriminasi: cc. cepat, dan atau tepat.. sun antre bantuan sosial bagi korban konflik sosial meliputi uang duka bagi ahli waris, biaya pengobatan dan biaya pemulihan sosial serta ekonomi para korban. pemberian bantuan sosial ditujukan kepada korban konflik sosial. mekanisme pemberian bantuan sosial meliputi: pendataan, identifikasi: dan cc. verifikasi. pendataan meliputikonflik sosial pada suatu wilayah lokasi konflik sosial. pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca konflik sosial lokasi konflik maupun tempat domisili. identifikasi dan verifikasikonflik sosial. petugas dari tim identifikasi dan verifikasi yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban konflik sosial sebagai kelengkapan data. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan konflik sosial. kpk yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan tim identifikasi dan verifikasi. verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak pihak yang memiliki hubungan dengan korban konflik sosialanu pin anon tangan hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian dirapatkan oleh tim percepatan rekonsiliasi konflik sosial bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah untuk kemudian diputuskan. keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran bantuan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kondisi korban konflik sosial berdasarkan hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi tim rekonsiliasi yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. penyaluran bantuan konflik sosial kepada korban konflik sosial dibuatkan berita acara serah terima yang diketahui oleh camat atau lurah atau kepala kampung tempat tinggalnya. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pemerintah kabupaten aceh singkilkonflik sosialkonflik sosial. bupatikonflik sosial pada setiap akhir tahun anggaran. masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial bagi korban konflik sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan. menua ats kno, deseudei rapi bupati aceh singkil, dulu diundangkan singkil pada tanggal desember rekrut akar sekretaris daerah kabupaten aceh singkil, berita daerah kabupaten aceh singkil tahun nomor enggan tata lampiranberita acara penyerahan bantuan santunan duka cita pada hari ini ., tanggal ., bulan. tahun., bertempat di. telah dilaksanakan serah terima bantuan sosial sebesar borongan nenek muneaark evil ng? oo. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn dari: nama petugas mana kanan panen ann namun aen nenek ml) alamat core men ana nandnoe untuk korban konflik sosial .di soo. nama snnenannnnennanannan nana nana aaaanaann l p alamat srkorooool merk melalui ahli waris nama ennvsgennannsanannanaannn nas cannannnn l p alamat akan unas anan van nana nanavenmeyanunanag dengan disaksikan oleh nama setenentnenannana anna anna l p) alamat dooatonoanennnnnannlannnnlnn gsa nama sennnnnnnten sana penanganan nana aananaan ljp alamat tenun scan nenek nemu yunnan nana gunung demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan sosial konflik sosial. penerima santunan pelaksana pemberi santunan saksi saksi saksi saksi coret yang tidak perlu bupati aceh singkil, dulmusrid metana toe |
temameningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten probolinggo, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyelenggaraan mal, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten probolinggo. kepala dpmptsp, adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten probolinggo. badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat bumi, adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun perusahaan, dan prinsip penyelenggaraan mpp dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. penyelenggaraan mppmpp dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas: aksesibilitas:dan kenyamanan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan mpp, meliputi penyelenggaraan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain lain. bab penyelenggaraan bagian kesatu lokasi lokasi mpp jalan raya ringu nomor desa kedungdalem kecamatan ringu kabupaten probolinggo. bagian kedua pemberi layanan pemberi layanan pada mpp terdiri dari, unit layanan pendukung lainnya. bagian ketigakedudukan mpp adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat daerah dibawah koordinasi dpmptsp. bab susunan organisasi susunan organisasi mpp terdiri dari kepala mpp, sub unit tata usaha, sub unit program dan informasi, sub unit pelayanan. masing masing sub unit sebagaimana dimaksud pada huruf dan dipimpin oleh kepala sub unit. struktur organisasi mpp tugas dan fungsi bagian kesatu kepala mpp kepala mpp mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan perij pelaksanaan perencanaan kegiatan mpp pelaksanaan urusan ketatahusaan kegiatan mpp, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan mpp pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan mpp, pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan mpp, pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan mpp, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mpp, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dpmptsp penyusunan perencanaan kegiatan, pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan, cc. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan, pelaksanaan urusan rumah tangga, pelaksanaan urusan kelembagaan dan penatalaksanaan, pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala mpp. bagian ketiga kepala sub unit program dan informasi kepala sub unit program dan informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub unit program dan informasi mempunyai fungsi penerimaan dan pemrosesan pengaduan, pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan publikasi, pelaksanaan monitoring dan pengendalian program aplikasi,jinan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub unit pelayanan mempunyai fungsi, pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket, cc.b viii tata kerja dalam melaksanakan turetaris daerah dari unsur pejabat yang berasal dari dpmptsp. bab kepegawaian petugas loket pelayanan yang ditempatkan oleh perangkat daerahperangkat daerah. pegawai yang ditempatkan pada mpp selain petugas sebagaimana dimaksud pada administrasi kepiawaiannya menjadi tanggungjawab dpmptsp. babprobolinggoprobolinggo. bab xiipegawai yang ditempatkan pada mpp, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang ,sh. hum. pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tanggal november struktur organisasi mal pelayanan publik kabupaten probolinggo kepala mal pelayanan publik sub unit sub unit sub unit tata usaha program dan pelayanan informasi bupati probolinggo ttd hj. antrian sari, |
tea bupati landak provinsi kalimantan baratengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landakmelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. tenaga ahli tenaga teknis bertugas dan berwenang: membantu ppk dalam melakukan penilaian kinerja penyedia:: pelaksanaan yang transparan dan objektif:ckepatuhan ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar struktur organisasi sebesar y6. tenaga teknis sebesar terdiri dari indikator kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar dan kemampuan keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar kualitas dan kuantitas produk sebesar terdiri dari indikator: kualitas barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar dan kuantitas barang sesuai dengan daftar kuantitadan progres prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan sebesarpelaksana pekerjaan konstruksi, dan penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut: aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja penyedia pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut administrasi sebesar dengan indikator sebagai berikut kelengkapan kantor sebesar ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar dan ketaatan penyelesaian administrasi keuangogres prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar kualitas dan kuantitas sebesar terdiri dari indikator a.l) uji fungsi tes laboratorium uji teknis kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak sebesar y49, kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sebesar dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sebesar material sebesar terdiri dari indikator ketersediaan bahan terpenuhi sebesar bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar tenaga kerja dan peralatan sebesar yo, terdiri dari indikator: a.l) jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar yo, kemampuan keahlian tenaga kerja sesuai kontrak sebesar y4, kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak sebesar y4. keselamatan dan kesehatan kerja sebesar terdiri dari indikator a.l) pemenuhan kelengkapan (keamanan, keselamatan dan kesehatan) kerja sebesar 5y6, perlindungan tenaga kerja sebesar y4. lingkungan sebesar terdiri dari indikator sosialisasi pemberitahuan kepada lingkungan sekitar pekerjaan sebesar yp, tidak ada komplain permasalahan dengan lingkungan sekitar sebesar y6. aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut administrasi sebesar terdiri dari indikator a.l) kelengkapan kantor sebesar ye, ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar yc, dan struktur organisasi sebesar y6. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar terdiri dari indikator kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar dan tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar kualitas dan kuantitas produk sebesar terdiri dari indikator kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak sebesar rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar yo, instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (pratap) manual mutu standar operasi perusahaan sop) sebesar dan laporan tepat waktu tidak ada keterlambatanya. pelaksanaan pekerjaan sebesaryo, pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar yo, a39 sarana prasarana peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar y9, dan peringatan dan atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar y4. penilaian kinerja penyedia jasa konsultansi non konstruksi): administrasi sebesardan ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar yc. tenaga ahli sebesar terdiri dari indikator kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar bj) jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar jadwal penugasan tenga ahli sesuai dengan kontrak sebesar kualitas hasil pekerjaan sebesar terdiri dari indikator: kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan kak sebesar yo: kuantitas output sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar c|) kualitas output sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkinovasi sebesar terdiri dari indikator nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar y6y9, ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar y9, dan struktur organisasi sebesar tenaga teknis sebesar terdiri dari indikator tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar kemampuan keahlian tenaga teknis sesuai kontrak sebesar dan kuantitas jumlah personil sesuai kontrak sebesar bahan sebesar terdiri dari indikator spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar dan kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar peralatan sebesar terdiri dari indikator jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar dan kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan sebesar kualitas sebesar dengan indikator kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi tekniy5, dan prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesarj). total nilai akhir penilaian kinerja penyedia dikonversikan kesembilan puluh), dan sangat baik, jika nilainya antara sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran keputusan bupati, ppk melaksanakan penilaian kinerja penyedia berdasarkan format penilaian kinerja penyedia, berdasarkan angka atas, dalam melakukan penilaian kinerja penyedia, ppk berwenang: memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan yang dinilai, memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja penyedia, dan memasuki ruang kantor ruang kerja perpustakaan studio gudang workshop laboratorium bengkel dengan izin penyedia tersebut. ppk dalam melaksanakan penilaian kinerja penyedia memperhatikan:jasjasjassurat keputusan bupati landak. hasil akhir penilaian kinerja penyedia surat keputusan bupati landakkabupaten landak, dalam pengadaan barang jasa selanjutnyah,format penilaian kinerja penyedia barang pemerintah kabupaten landak nama perangkat daerah jalan .oo. one anna ngarang lembar penilaian kinerja penyedia barang jasa penyedia barang tahun unit kerja opd nama perusahaan tebe nas ennanirnns lana sean see nen kana alamat perusahaan dan asa ama lea penanaman atu gen bli paket rup nama tea paket pekerjaan lokasi pekerjaan kankamera sman eka arahan nenek see brennan sen agen ntb nilai kontrak tan sona ana nomor kontrak ) eneiinananunanna ana karena ana sana kanan naa tanggal der seneceaveee jangka waktu pelaksanaan . hari tanggal :.i.ido enam leo eos o ketaatan dalam administrasi keuangan perusahaan memadai sesuai kualifikasi imaa aan (asa dalam kontrak pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan kuantitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sesuai dengan daftar kuantitas dalam kontrak ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer petugas instalasiemampuan tenaga teeo. kepala opd pa kpa penilai, ppk nama. nan nama. nip. nip. format penilaian kinerja jasa kontruksi pemerintah kabupaten landak uya nama perangkat daerah nana tomat sewuwumesu power memang wen ngarang lembar penilaian kinerja penyedia barang jasa penyedia pelaksana pekerjaan kontruksi tahun unit kerja opd ana nan nama perusahaan daa eannlonnannnnnmanannn nan nnenenen enam tmnnanaan snn alamat perusahaan ann plat tan sdn peg eni paket rup nama aan ppn paket pekerjaan lokasi pekerjaan yewienaneew amankan asrama nsa mamasa asa nilai kontrak nan pena kena nan enak nomor kontrak anskanuns kssnsaayga teimbpan, tengasaansnasn jangka waktu pelaksanaan . hari tanggal :.i. sidhussanan san nilai induk pe) buruk kurang kurang cukup baik bak mean jang si |9i100| administrasi ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan buku tamu, buku direksi, buku bahan, buku perizinan, ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll kelengkapan kantor administrasi (gudang, kantor direksi, papan nama, dli jadwal dan pelaksanaan pekerjaan waktu sesuaidan uji fungsi tes kuantitas laboratorium uji teknis kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga material bahan ketersediaan bahan selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis tenaga kerja jumlah tenaga kerja dan dan peralatan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi kemampuan keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan kontrak kapasitas dan jenis peralatan sesuai dengan ketentuan kontrak snare ente loli dan kesehatan pelaksanaan pekerjaan kerja terpenuhi beb lingkungan adanya aaa bea kempen atau "rs makonsultan pengawas kontruksi pemerintah kabupaten landak nama perangkat daerah jalan . io. nnn akan nakal laka ngarang lembar penilaian kinerja penyedia barang jasa penyedia jasa konsultan pengawas kontruksi tahun unit kerja opd nama perusahaan knanaananan anna anna aan anna alamat perusahaan ane nan tan bin mere paket rup nama ben paket pekerjaan lokasi pekerjaan ima amenpantaanapa atap kkn akan mal ana ara kaa nilai kontrak nomor kontrak mna amanat dambbbi teossaerenn jangka waktu pelaksanaan . hari tanggal :. bebe penataan tea pan 7i joi oo| administrasi kantor, studio dan sarana memadai untuk melaksanakan pekerjaan ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi pajak jamin opo pajak, jaminan, dll) tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) sesuai dengan kualifikasi j ami ahli dan teknis yang ditugaskan tenaga sesuai dengan yang diusulkan ill teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan hi lamamaaaa kuantitas konstruksi yang dilaksanakan produk pelaksana sesuai kontrak ccc hnn tnn dnndannai pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati memberikan instruksi instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap pratap) manual mutu sop $j1)ji aaaaaa produk dibuat tepat waktu tidak ada keterlambatan waktu sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada ito pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi (sama lobi konsultasi rutin dengan ana (peralatan) eme aaa memadai sesuai ketentuan selama pelaksanaan peringatan emakk nama. mentan nip. nip, format penilaian kinerja penyedia jasa konsultan (nonkontruksi) pemerintah kabupaten landak nama perangkat daerah moon naa aan tan ana aaaaaa ngarang www w w t lembar penilaian kinerja penyedia barang jasa penyedia jasa konsultasi pengawas tahun (nonkontruksi) unit kerja opd meesvevesernnese none sae enak nan prt eas per been enta mana nama perusahaan knaaaaaana nana aan aan aan ana alamat perusahaan insang aan tee nan nan kaa kep kaa ank kemasan kerana ban sana paket rup nama kovavenwevemeamemeb kab benar aan rena mana kakap kena paket pekerjaan lokasi pekerjaan aaaaaa man naa ana aan aan nilai kontrak maka anna mana ara nomor kontrak keadaaan ane tempat nona jangka waktu pelaksanaan hari tanggal :. kapal bobo penilaian kinerja orator fine saat kurang corp bai sao wabagyton tos170 |i80 sio0 jot ioo| oo administrasi ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak ketaatan dalam menyelesaikan administrasi keuangan kualitas kesesuaian antara metode hasil pelaksanaan pekerjaan dengan pekerjaan kak kuantitas output sub output yang dihasilkan sesuai dengan jang diminta kualitas output sub output yang dihasilkan sesuai dengan jang diharapkantenaga ahli kualifikasi tenaga ahli yang ditugaskan dilapangan sesuai kontrak jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dalam kontrak jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan yang tertera pada dan kontrak inovasiefektif transfer knowledge ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk berkelanjutan pekerjaan masa depan amlainnya pemerintah kabupaten landak nama perangkat daerah tajam rensai memendek pns bali setan memanen ngarang lembar penilaian kinerja penyedia barang jasa penyedia jasa lainnya tahun unit kerja opd dneneeernenten enam nana near maamamaaann nama perusahaan aan tan nan aan mis alamat perusahaan eni manan rar mars kerana panen memenangkan paket rup nama alasan sannsnn ann unnenenan nana anna kemana paket pekerjaan lokasi pekerjaan ane ane aan ancaman nilai kontrak naa aan kan meme pena naanennmmma nomor kontrak enannnnanaanenanananaa tanggal . jangka waktu pelaksanaan hari tanggal :.o.ooo id. aspek indikator kinerja pet sangat sangat nilai indikator si90 |otot| administrasi organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis), perusahaan memadai, sesuai kualifikasi ketaatan dalam menyelesaikan administrasi keuangankualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak bahan spesifikasi bahan terpenuhi naa kuantitas dan ketersediaan bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak peralatan jumlah peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai kontrak kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak tenaga tenaga teknis yang ditugaskan teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak kemampuan keahlian tenaga teknis sesuai ketentuan kontrak kuantitas jumlah personil bahasa soma ttu. seo mxn kepala opd pa kpa penilai, ppk nama.voodoo deal. nenek nip. nipfsl salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum darianuarti, sh, nip.landak yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang jasa. kepala ukpga adalah kepala bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah yang menjadi pusatkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah. layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengadasikapaga ahli adalah tim atau perseorangan dalam rangka memberikan masukan dan penjelasan pendampingan atau pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan penilaian kinerja penyedia. pedoman penilaian kinerja penyedia meliputi: para pihak dalam penilaian kinerja penyedia:e bupati landakuraian pedoman penilaian kinerja penyediaf1. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, menetapkan ppk, menetapkan pejabat pengadaan, dihapusii.kpa bertugas dan berwenang: melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pa.menjawab singgah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. ppk bertugas dan berwenang: menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan bepala bagian pengadaan barang jasa bertugas dan berwenang menyusun rencana kerja operasional lingkungan bagian pengadaan barang jasa berdasarkan program kerja bagian pengadaan barang jasa yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkungan fasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang jasa. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada bupati, melalui sekretaris daerah. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengelola pengadaan. mengusulkan penempatan pemindahan pemberhentian anggota pokja kepada bupati. mengkoordinir dan menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja. mengusulkan staf pendukung sesuai dengan kebutuhan. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bagian pengadaan barangbagian pengadaan barangsesuai ketentuan hurufterjadirumah sakit yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa untuk memberikan kepastian hukum,, staf medis fungsional dan staf perawat fungsional, perlu dibuatkan hospital laws sebagai acuan dalam penyelenggaraanospital lawsdalam negeri nomor tahun tentang badan layanan umum daerah peraturan daerahtahunugas, fungsi, rincian tugasmemperhatikan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia nomor: dsn mui x tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. memutuskan: menetapkan peraturan bupati hulu sungai selatan tentang hospital laws rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan bab ketentuan umum pengertianhulu sungai selatan. peraturan internal rumah sakit hospital laws)milik rumah sakit adalah pemerintah daerah kabupaten hulu sungaibupatsatuan pemeriksaan intern spi) adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internaladalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang melakukandaerah brigjen. hasan barry kandangan. dokter tamu adalah dokter yang bukan status pegawai rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandanganbrigjen. hasan barry kandangan untuk jangka waktu dan atau kasus tertentu. dokter kontrak dan atau dokter honorer adalah dokter dan atau dokter spesialis yang diangkat dengan status dokter kontrak dan atau tenaga honorer rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan yang ditetapkan dengan keputusan direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentuatau kebidanan berdasarkan area praktiknya. penugasan klinis keperawatanperawatperawat adalah proses(peer group) adalah sekelompok staf medis dan staf dan kewajiban dan tanggung jawab pemilik melalui perwakilannya dewan pengawas), pejabatmanfaat dari peraturan internal rumah sakit hospital laws) ini adalah: sebagai acuan pemilik dalam melakukan pengawasan, sebagai acuan bagi direkturnama rumah sakit ialah rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry adalah milik pemerintah daerah kabupaten hulu sungai selatan. bab visi, misi, motto, ikrar dan prinsip pengelolaan bagian pertama visi dan misi visi rumah sakit adalah menuju kabupaten hulu sungai selatan yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis, untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. misi rumah sakit adalah menyelengarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai rumah sakit rujukan, mengembangkan pelayanan unggulan, pendidikan dan penelitian berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. visi dan misi diumumkan dan disebarluaskan publik. bagian kedua motto motto rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan adalah pelayanan yang memuaskan akan selalu kami utamakan bagian ketiga ikrar dan prinsip pengelolaan ikrar rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan adalah jujur, ikhlas, ramah, profesional . penyelenggaraan pelayanan dan manajemen pada rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan dikelola dengan prinsip yang berbasis syariah. bab kelas dan alamat bagian pertama kelas rumah sakit umum brigjen. hasan barry adalah rumah sakit umum daerah kelas bagian kedua alamat alamat rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry yaitu jalan jenderal sudirman nomor ramalan kecamatan sungai raya kabupaten hulu sungai selatan kode pos telepon facsimile bab kewajiban dan hak rumah sakit bagian pertama kewajiban rumah sakithospital laws,mengacu pada peraturan menteri.bab vii kewajiban dan hak pasien bagian pertam: penjelasan sesuai ketentu dengan rumah sakit. perjanjian sebagaimana dimaksud memuat sekurang kurangnya tenggang waktu, cara pelunasan dan ditandatangani kedua belah pihakdanvii kewajiban dan hak dokter bagian pertama kewajiban dokter kewajiban dokter meliputi:lakukan rujukan dokter lain apadan mengikuti perkembangan kedokteran. bagian kedua hak dokter hak dokter meliputi: memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur umum daerah brigjen. hasan barry kandangan. bab viii wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah bagian pertama wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah selaku pemiliki rumah sakit memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional rumah sakit, mendelegasikan wewenangnya kepada direktur sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas sesuai peraturan yang berlaku. bagian kedua tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:nyediakan sumber daya manusia dan segala kebutuhan untuk peningkatan pelayanan rumah sakit, dan membina dan melakukan pengawasan dalam bentuk bimbingan, supervisi, konsultasi dan pendidikan dan pelatihan. bab pengorganisasian dan struktur organisasi bagian pertama pengorganisasian susunan organisasi rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan terdiri dari: direktur wakil direktur administrasi bagian perencanaan dan keuangan bidang keuangan dan perencanaan sub bagian akuntansi sub bagian perbendaharaan dan verifikasi sub bagian perencanaan dan evaluasi bagian umum dan kepegawaian sub bagian umum dan rumah tangga sub bagian kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan diklat sub bagian hukum dan hubungan masyarakat wakil direktur pelayanan bidang pelayanan seksi pelayanan medik seksi sistem informasi dan rekam medik bidang keperawatan seksi asuhan keperawatan seksi logistik keperawatan bidang penunjang seksi penunjang non medik seksi penunjang medik instalasi instalasi komite komite satuan pemeriksa internal kelompok jabatan fungsional bagian kedua struktur organisasi struktur organisasi rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. bab pejabat pengelola rumah sakit bagian kesatu pejabat pengelola pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. pejabat pengelola rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh bupati. bagian kedua tugas pokok, fungsi dan syarat pejabat pengelola paragraf direktur direktur mempunyai tugas memimpin rumah sakit umum daerahsebagai berikut: a.perumusan kebijakan teknis bidang menyelenggarak, b.penetapan program kerja dan perumusan visi dan misi dan tujuan organisasi rumah sakit, cc. pembinasaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaran administrasi dan keuangan, pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan rumah sakit, pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, dilingkupi prosedur dan tata kerja lingkungan rumah sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit berdasarkan standar operasional prosedur, h.pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis terhadap satuan pemeriksa intern, instalasi instalasi dan komite komite, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sekretaris daerah. syarat syarat untuk dapat diusulkan menjadi calon direktur adalah: a.pendidikan dokter dan atau pasca sarjana bidang kedokteran, diutamakan yang memiliki pengetahuan manajemen rumah sakit,, dan berdomisili kabupaten hulu sungai selatrta tugas lain yang diberikan direktur sesuai tugas dan fungsirencanaan program kerjab.cc. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan pedoman kerja, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasisuai dengan sop, pelaksanaan tugas lain yang diberikan direktur sesuai bidang tugas, dan wakil direktur pelayanpelayanan adalah: pendidikan minimal medis (dokter) bidang kesehata dan kegiatan pengelolaan sarana umum lingkungan rumah sakiwakil direktur administrasi dan keuangan mempunyai fungsi: perumusan rencana operasional, penyusunan program kerja, kegiatan pengelolaan sarana umum lingkungan rumah sakit sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit instansi terkait sesuai dengan rencana program kegiatan, penyusunan kebijakan teknis kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bagian umum dan kepegawaian serta bagian perencanaan dan keuangan, h.perumusumah sakit, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugas, dan wakil direktur administrasi dan keuangadministrasi dan keuangan adalah: pendidikan minimal s1, diutamakan bidang keuangan, akuntansi dan manajemebab rapat rapat bagian kesatu rapat pejabat pengelola, dan pejabat struktural rapat diadakan paling sedikit1 (satu) kali dalam sebulan membahas berbagai masalah rumah sakit. rapat dapat dilaksanakan diluar jadwal yang ditentukan apabila ada hal yang mendesak untuk dibicarakan. rapat diikuti pejabat pengelola dan pejabat struktural. hasil rapat dibuatkan laporan untuk ditindaklanjuti. bagian kedua rapat koordinasi rapat diadakan (satu) kali dalam sebulan untuk membahas kegiatan pelayanan rumah sakit dan evaluasi sesuai tugas masing masing bagian. rapat diikuti pejabat pengelola, semua jajaran manajemen rumah sakit, ketua ketua komite, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kepala instalasi, kepala ruangan dan perwakilan staf sesuai keperluan. hasil rapat dibuat laporan dan disampaikan masing masing bagian untuk ditindaklanjuti. bagian ketiga rapat bidang rapat bidang diadakan sekurang kurangnya (satu) kali seminggu untuk membahas masalah bidang masing masing dan solusi untuk mengatasinya. diikuti semua orang dalam bidang bersangkutan atau sesuai keperluannya. dibuatkan laporan untuk ditindaklanjuti. bab xii dewan pengawas bagian kesatu organisasi pembentukan dewan pengawas pada rumah sakit umum daerah brigjen hasan barry kandangan dibentuk dengan keputusan bupati hulu sungai selatan atas usulan direktur rumah sakit.atau pemerhati kesehatan. kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah masalah yang berkaitan dengan perumasakitanbadan usaha pailit, tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan daerah, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelengaraan rumah sakit diutamakan mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan atauanggota dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan honor sesuai kemampuan keuangan rumah sakit segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan pada rencana bisnis anggaran rumah sakit bagian keempat tugas, kewajiban, dan wewenang paragrafrumah sakit, menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuanganrumah sakit, memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan auditsaran dan pendapat kepada bupati hulu sungai selatanrumah sakit, dan kinerja rumah sakitrigjen. hasan barry kandangan, mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit umum daerah brigjen hasan barry kandangarigjen. hasan barry kandangan, memberi nasihat kepada pejabat pengelola rumah sakitrumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan kepada pejabat pengelolaundangan, permasalahan permasalahan pengelolaan blue dan solusinya, dan saran dan rekomendasi. pengawasan selain laporrigjen. hasan barry kandrigjen. hasan barry kandanganrigjen. hasan barry kandangan dengan sepengetahuan direktur rumah sakit sesuai dengan hospital laws atau dokumen pola tata kelola (corporate governance): memberikan pengawasan terhadap mutu program untuk tercapainya visi, misi rumah sakit: meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural rumah sakit brigjen hasan barry kandangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pengawas sesuai dengan hospital belas rumah sakit brigjen. hasan barry kandanganhospital laws rumah sakit umum daerah brigjen. hasan barry kandangan atau dokumen pola tata kelola (corporate governance) untuk ditetapkan oleh pemerintah kabupaten hulu sungai selatan, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit brigjen. hasan barry kandangan. bagian kelimabrigjen. hasan barry kandangabrigjen. hasan barry hulu sungai selatan kandangan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudiumah sakit brigjen. hasan barry kandangandapat digantikan oleh salah satu anggota dewan pengawas untuk memimpin rapat. pemimpin rapatdaerah brigjen. hasan barry kandangan statuaragraf penilaian kinerja dewan pengawas penilaian dewan pengawas dilakukan oleh pemilik rumah sakit. kriteria penilaian dewan pengawas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. bab xi. susunan organisasi komite medik sekurang kurangnya terdiri darib xiv peraturan internal staf medis medical staff laws)lawsetelah melalui proses sub bagianbab,bagian kelima panitia hoc dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite keperawatanhxvi peraturan internal staf keperawatan rumah sakit wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan setelah melalui proses sub bagiandilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran peraturan menteri kesehatan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan keperawatan. bab xvii komite etika dan hukum komite etik dan hukum sub bagiansub bagian hukum rumah sakit. komite etika dan hukum rumah sakit memiliki tugas:sebagai gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum rumah sakit. bab xviii satuan pemeriksa internal dalam membantu pejabat pengelola dalam bidang pengawasan dan pengelolaan sumber daya yang ada rumah sakit dibentuk satuan pemeriksaan internal. satuan pemeriksaan internterhadap penyimpangan yang terjadi. satuan pemeriksaanmeriksaan internal spi) terdiri darimeriksaanbab xvi hubungan hubungan dalam hospital laws bagian kesatu hubungan pejabat pengelola dengan dewan pengawas pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh pejabat pengelola. pejabat pengeloladan tujuan rumah sakit. keberhasilan rumah sakit tergantung dari pengurusan pejabat pengelolaan komite keperawatanpejabat pengelola dengan komite medik dan komite keperawatan komite medik dan komite keperawatan berada bawah dan bertanggung jawab kepada direkturpejabat pengelola dengan satuan pemeriksaan intern spi) satuan pemeriksaan intern berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. tugas pokok satuan pemeriksaandan melakukan hubungan dengan eksternal auditob xviiapabiloperasional prosedur. pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan secara tertulis atau via telepon dan dicatat dalam rekam medimahasiswa wajib dilakukan pengawasan dan pemberi wewenang tetap bertanggung jawabbab xviiiadalah sebagaimana diatur dalam buku pedoman rekam medis rumah sakit. pengungkapan kerahasiaan pasien dimungkinkan pada keadaan atas ijin otorisasi pasien, menjalankan undang undang, cc. perintah jabatan, bela diri: daya paksa, dan pendidikan dan penelitian untuk kepentingan negara. bab xix: lembar pemberian informasi, edukasi, persetujuan penolakan tindakan medis keperawatan, j .kemungkinan komplikasi, dan perkiraan biaya perawatan. bab kerjasama kontrak direktur menjamin kelangsungan pelayanan klinis dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dapat dilakukan dengan jalan melalui kerjasama kontrak. para pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu. apabila para pihak menerima rencana kerjasama kontrak maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan kerjasama kontrak paling sedikit memuat, subjek kerjasama kontrak, objek kerjasama kontrak, lingkup kerjasama kontrak, kewajiban dan hak, jangka waktu, pengakhiran kerjasama kontrak, force majeure keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan. isi materi perjanjian kontrak dikoreksi, disepakati dan dipakai oleh pejabat para pihak yang berwenang. selanjutnya diberi nomor oleh para pihak. penandatangan dilakukan oleh direktur dan para pihak yang berwenang dengan diberi materai yang cukup. evaluasi kerjasama kontrak dilakukan oleh unit pelaksana dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. apabila hasil evaluasi kerjasama kontrak negosiasi kembali atau diakhiri, maka unit pelaksana dan pejabat yang berwenang menjaga kelangsungan pelayanan terhadap pasien. perpanjangan pengakhiran ditetapkan (tiga) bulan sebelum masa perjanjian habis. bab xxi tuntutan hukum dalam hal pegawai rumah sakit umum brigjen. hasan barry kandangan dituntut berkaitan dengan hukum pidana, maka tanggung jawab dibebankan pada pegawai yang bersangkutan sesuai dengan tuntutannya. apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaitan dengan institusi maka rsud brigjen. hasan barry bertanggung jawab sepanjang kesalahan yang dilakukan masih mengikuti aturan dan standar operasional prosedur sop). apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaitan dengan individu, maka rsud brigjen. hasan barry tidak bertanggung jawab selama kesalahan yang dilakukan tidak mengikuti aturan atau sop yang diberlakukan. bab xxii ketentuan lain lain struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi lain yang tidak tercantum dalam hospital lawp rsud brigjen. hasan barry kandangan ditetapkan direktur rsud brigjen. hasan barry kandangan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xx. bahan barry kandangplh. sekretaris daerah kabupaten hulu sungai selatan, ttd tafrinsyah berita daerah kabupaten hulu sungai selatan tahun nomor |
nas tung bupati garut peraturan bupati garut nomor tahun tentang pemanfaatan dan optimalisasi dan optimalisasi barang milik daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemanfaatmanfaatan dan optimalisasianfaatan dan optimalisasidaerah bukan pajatertentu tanpa menerima imbalankebijakan pemanfaatan dan optimalisasikan rekening kas umum daerah. prinsip prinsip pemanfaatan barang milik daerah adalah: tidak akan membebani apbd khususnya untuk pemeliharaan: menghindari penerobosan oleh pihak lain: dan cc. membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah meningkatkan pendapatan daerah. kebijakan pemanfaatan barang milik daerah meliputi (dua) fungsi yaitu: fungsi pelayanan, yaitu fungsi yang direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan barang milik daerah yang dialihkan penggunaannya dari satu skpd skpd lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya: dan fungsi budget, yaitu fungsi yang direalisasikan melalui pemanfaatan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna yang dapat menjadi sumber tambahan pendapatan asli daerah. optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah merupakan usaha yang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk: mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah: dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna barang milik daerah: dan cc. mengoptimalisasikan barang milik daerah. bab iiib pemanfaatan bagian kesatu bentuk pemanfaatan bentuk bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu terdiri dari: sewa: pinjam pakai: kerjasama pemanfaatan (ksp): dan bangun guna serah (bgs) dan bangun serah guna (bsg). bagian kedua sewa paragraf umum sewa merupakan penyerahan hak penggunaan pemakaian barang milik daerah kepada pihak ketiga. hubungan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada harus memberikan imbalan sewa berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik secara berkala maupun sekaligus. penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan pertimbangan: tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah, sepanjang menguntungkan daerah, jenis jenis barang milik daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh bupati: besaran sewa ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan hasil perhitungan tim penafsir, dan hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya disetor kas daerah. jenis barang barang milik daerah yang dapat disewakan antara lain adalah: mess wisma bioskop dan sejenisnya, gudang gedung: toko kios: tanah, dan kendaraan dan alat alat besar berat. penyewayang sebagian masih digunakan oleh pengguna barang, serta penyewaan atas barang milik daerah lainnya selain tanah dan atau bangunan, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. paragraf persyaratan sewa dalam pelaksanaan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: jangka waktu penyewaan maksimal (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang: data mengenai barang milik daerah yang akan disewakan harus dimuat secara tegas, penetapan formula besarnya tarif sewa barang milik daerah dilakukan oleh bupati:: pihak pihak yang terikat dalam perjanjian: hak dan kewajiban dari: batasan penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada pihaknyasurat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh pengelola atas nama bupati dengan pihak penyewa. penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola. paragraf prosedur sewa prosedur penyewaan barang milik daerah adalah sebagai berikut: kepala skpd mengusulkan barang milik daerah yang akan disewakan kepada bupati melalui pengelola atau pembantu pengelola, barang milik daerah yang akan disewakan perlu diberikan data rincian keadaan barang, apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia penyewaan barang daerah, setelah mendapat persetujuan bupati, maka bupati menetapkan penyewaan barang milik daerah. setelah mendapat persetujuan bupati, penyewaan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua pinjam pakai paragraf umum pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah dari skpd kepada instansi pemerintah, antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan surat perjanjian untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan sewa dan setelah jangka waktunyasebagaimanaukan dengan pertimbangan: agar barang milik daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi daerah: dan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah. kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada hurufparagraf persyaratan pinjam pakai dalam pelaksanaan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: barang barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh skpd: hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya: cc. tidak mengganggu kelancaran tugas pokok dan fungsi instansi atau skpd: harus merupakan barang yang tidak habis dipakai: peminjam wajib memelihara dengan baik barang milik daerah yang dipinjamnya termasukdengan batas waktu perpanjangan paling lama (satu) kali, pengembalian barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap: i. pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar pemerintah,untuk keperluan tertentu jangka waktu pinjam pakai dapat diberikan lebih dari (dua) tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota. surat perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati. paragraf prosedur pinjam pakai prosedur pinjam pakai barang milik daerah adalah sebagai berikut: kepala skpd menyerahkan barang milik daerah kepada bupati melalui sekretaris daerah bidang barang milik daerah pada duka kabupaten garut, pengelola barang menunjuk pemakai barang yang baru (peminjam) dan mengajukannya kepada bupati, apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia untuk menyeleksi daftar peminjam yang masuk, setelah mendapat persetujuan bupati, maka pinjam pakai barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dansebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh pengelola atas nama bupati. penandatanganan surat perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola. bagian ketiga kerjasama pemanfaatan paragraf umum kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain inisebagaimana dimaksud padabesarnyadan penetapannya oleh bupati sertamitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan melalui tender lelang dengan sekurang kurangnya (lima) peserta peminat. apabila setelah (dua) kali berturut turut diumumkan, peminat tender lelangterhadap ketentuan sebagaimana padmitra kerjasama pemanfaatan yang menang tender lelang sebagaimana dimaksud pad: cc. besaran investasi dari mitra kerja: penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asliobyek kerjasama pemanfaatan yaitu tanah dan atau bangunentuk kerjasama pemanfaatan bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, sangat tergantung bentuk kerjasama apa yang diperlukan terhadap suatu barang milik daerah yang akan dioptimalkan antara lain: kerjasama pelayanan, dimana mitra kerja swasta diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu untuk suatu jangka waktu tertentu misalnya perawatan jaringan, pencatatan meteran, penagihan rekening, pemungutan uang parkir kendaraan dan sebagainya, kerjasama manajemen (pengelolaan) ini merupakan bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan wewenang dalam pengelolaan suatu barang milik daerah secara keseluruhan atau sebagian misalnya pengelolaan sampah (mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan akhir), pam (penyediaan air minum, pengolahannya, jaringannya, pencatatan pemerannya) dan sebagainya: kerjasama produksi ini merupakandan kwalitas tertentu dengan menggunakan barang milik daerah yang ada sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak, misalnya kerjasama industri barang milik daerah daerah (seperti industri genteng dan bata press, dan sebagainya) sawah tanah kering barang milik daerah daerah (berupa balai benih taman induk ternak untuk menghasilkan produksi benih bibit tertentu dan sebagainya): kerjasama bagi keuntungan ini merupakan bentuk kerjasama dimana kepada mitra diberikan wewenang untuk mengelola, mengusahakan, meningkatkan (up grade) suatu usaha perusahaan industri pusat perbengkelan yang merupakan barang milik daeraharagraf prosedur kerjasama pemanfaatan prosedur kerjasama pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut:: dan klb koefisien dasar bangunan). panitia melaksanakan tender lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah dengan peserta adalah pemohon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf penetapan keputusan bupati tentang persetujuan pemanfaatan, pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah ini, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh pengelola atas nama bupati dengan mitra kerjasama. tugas panitia tender lelang sebagaimana dimaksud pada adalah:cc. melakukan penelitian lapangan, membuat berita acara hasil penelitian: melaksanakan tender lelang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan:: menyiapkan keputusan bupati tentang persetujuan pemanfaatan, dan i. menyiapkan surat perjanjian, berita acara serah terima. bagian keempat bangun guna serah dan bangun serah guna paragraf umum dasar pertimbangan pelaksanaan bgs atau bsg dan efektivitas: menambah meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah. paragraf persyaratan bgs dan bsg bgs atau bsg atas barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyarat cc. dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani apbd, bangunan hasil bgs harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pihak ketiga, dan bangunan hasil bsggs atau bsg harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian, obyek bgs atau bsg, pihak ketiga akan memperoleh hak guna bangunan i.gs atau bsg membayar kontribusi kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, ibarang milik daerahngubah status penggunaan pemanfaatan (fungsi), dimana pola bgs dilakukan pembangunannya bawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh ye) dari nilai sebagaimana dimaksud pada angka peruntukan bgs atau bsg untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian perdagangan:, besaran nilai investasi yang diperlukan disediakan pihak ketiga atau mitra kerja:pbd, gg.gs atau bsg atas barang milik daerahpokok dan fungsi satuan kerja daerah terkait. paragraf kewajiban mitra bgs atau bsgnyadalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bgs atau bsg harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah. paragraf ketentuan dalam pelaksanaan bgs dan bsg ketentuan dalam pelaksanaan bgs dan bsg terbagi dalam (dua) bagian yaitu: ketentuan umum: dan ketentuan khusus. ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut: kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan tidak cukup tidak tersedianya dana dalam apbndan, besarnyanghitungan tim yang dibentukkhusus sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: mitra bgs atau bsg barang milik daerah harus menyerahkan objek bgs atau bsg kepada bupati melaluigs atau bsg, jangka waktu bgs atau bsggs atau bsg harus diatasnamakan pemerintah daerah: semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bgs atau bsg tidak dapat dibebankan pada apbn apbd. paragraf prosedur pelaksanaan bgs dan bsg prosedur pelaksanaan bgs dan bsg adalah sebagai berikut: tahap persiapan permohonan persetujuan dari pengelola barang kepada bupati yang dilengkapi dengan data data sebagai berikut: tanah lokasi alamat, luas, status, penggunaan saat ini bangunan lokasi alamat, luas, status imb, kondisi rencana pembangunan (gedung dan sebagainya) dengan memperhatikan: kdb koefisien dasar bangunan): klb koefisien luas bangunan): perkiraan luas bangunan yang diperlukan dan rencana pembangunan: perkiraan masa pembangunan, perkiraan masa pengelolaan pengoperasian: perkiraan keuntungan yang akan diperoleh pemerintah daerah, dan perkiraan investasi swasta. setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada angka disusun kerangka acuan tor) yang berisi antara lain: rencana umum bangunan termasuk anggarannya: kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah per tahun, jangka waktu penyerahan bangunan serta fasilitas yang konkrit: bagian dari bangunan beserta fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setelah bangunan siap pakai, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. apabila diperlukan dapat dibentuk panitia tim optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dengan keputusan bupati. panitia tim optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan penelitian tentang pemanfaatan barang milik daerah: melaksanakan pengkajian tentang peluang pemanfaatan barang milik daerah: cc) menghitung besarnya kontribusi yang akan dibayarkan oleh mitra kerja: menyusun rencana program optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk bahan kajian pertimbangan pengelola barang untuk diajukan kepada bupati sebagai pemegang kekuasaan barang daerah. pelaksanaan bgs atau bsg: permohonan bgs atau bsg ditujukan kepada panitia tender lelang dengan dilengkapi data data sebagai berikut: akte pendirian: memiliki sup sesuai bidangnya, cc): memiliki modal kerja yang cukup: 9g) data teknis:n rencana pembangunan dan sebagainya. tugas panitia tender lelang adalah menyeleksi calon mitra kerja sampai menyiapkan surat perjanjian dan berita acara serah terima, sebagai berikut: mempersiapkan tor dan dokumen tender yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender meliputi perlengkapan administrasi sebagai berikut: akta pendirian perusahaan, memiliki sup sesuai bidangnya: telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya (pengalaman pekerjaan developer): memiliki keahlian dibidangnya, menandatangani fakta integritas, memiliki modal kerja yang cukup dan neraca perusahaan terakhir, surat keterangan npp: referensi bank (asli): dan surat jaminan tender (asli). melakukan penilaian terhadap penawaran yang diterima dari peserta calon mitra kerja sehubungan persyaratan administrasi, teknis, ekonomis dan pembiayaannya yang akan digunakan sebagai bahan dalam menetapkan pemenangnya meliputi: menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon: meneliti, membahas dan menilai proposal yang diajukandan menyiapkan keputusan bupati tentang persetujuan pemanfaatan bgs atau bsg. cc) menyiapkan surat perjanjian dan berita acara serah terima. pelaksanaan bgs atau bsg atas barang milik daerah ditetapkan dalam surat perjanjian, yang memuat antara lain: pihak pihak yang terikat dalam perjanjian, obyek bgs atau bsg,dan persyaratan lain yang dianggap perlu. surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka ditandatangani oleh pengelola atas nama bupati dan mitra kerjasama. selama pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah dapat menunjuk konsultan pengawas. tahap penyerahan penyerahan kembali bangunan beserta fasilitasnya kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasian berdasarkan surat perjanjian berakhir: sebelum penyerahan dilaksanakan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah: penyerahan dilakukan dan dituangkan dalam berita acara. bab optimalisasi pengelolaan barang milik daerah mekanisme optimalisasi pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah: objek barang milik daerah yang dapat dioptimalisasikan adalah barang milik daerah yang telah diserahkan berupa tanah dan atau bangunan atau berupa barang milik daerah lainnya yang pemanfaatannya dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati, pengelola barang milik daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, bila diperlukan dapat membentuk tim optimalisasi pemanfaatan barang daerah dengan persetujuan bupati guna memberikan saran, usulan dan rancangan program dalam pemanfaatan secara optimal barang barang milik daerah daerah, dalam rangka menggali sumber sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan: cc. tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bertugas untuk memilih alternatif kebijakan dan menyusun rancangan program pemanfaatan untuk masing masing barang milik daerah yang akan dioptimalisasikan: mekanisme dalam pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah ini dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut: melakukan pendataan barang milik daerah, mengidentifikasi barang milik daerah (legal audit, potensinya dan sebagainya): menganalisa potensi peluang untuk dioptimalisasikan: dan menyusun rancangan program optimalisasi pemanfaatan. dalam menganalisa dan menyusun rencana pemanfaatan barang milik daerah untuk masing masing skpd, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menyusun data dengan ketentuan sebagai berikut: menyusun data barang barang milik daerah tentang: data teknis dari barang barang milik daerah: data lingkungan dimana barang milik daerah berada: data legal dari barang milik daerah: data ekonomis dari barang milik daerah: dan data sosial. meneliti potensi peluang yang dimiliki barang milik daerah untuk dioptimalkan dari segi: potensi teknis yang dimiliki dari barang milik daerah: potensi lingkungan tempat barang milik daerah berada: potensi legal dari barang milik daerah, potensi peluang ekonomis dari barang milik daerah, dan potensi sosial. cc. menganalisa potensi kemampuan dari barang milik daerah barang milik daerah yang memungkinkan untuk dioptimalisasikan dari segi: kemampuan dari barang milik daerah tersebut untuk dipasarkan (marketability): kemampuan dari barang milik daerah tersebut untuk menghasilkan uang atau keuntungan (profitability) jika dioptimalisasikan: sejauhmana kemampuan teknis dari barang milik daerah itu sendiri (technical viability): bagaimana dukungan lingkungan guna optimalisasi barang milik daerah itu sendiri, dan landasan legal untuk optimalisasi barang milik daerah yang memungkinkan apakah cukup kuat dan menunjang. menyusun rancangan program optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah milik daerah yang meliputi: menyusun rancangan program optimalisasi pemanfaatan untuk masing masing barang milik daerah yang mungkin untuk dioptimalisasikan: menyusun perkiraan estimasi pendapatan asli daerah (jumlah dan lama masanya) bagi barang milik daerah yang mempunyai kemungkinan untuk dioptimalisasikan tersebut, dan menyusun rancangan pengelolanya pelaksananya, apakah akan dilaksanakan oleh pihak ketiga swakelola. bab monitoring pemanfaatan barang milik daerah monitoring pada optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola barang dan oleh kepala tata usaha bagian umum pada skpd sebagai pengguna barang. hasil monitoring pada optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga dievaluasi dan dilaporkan kepada bupati melalui pengelola barang milikteknis pengelolaan barang milikna nas bupati garut peraturan bupati garut nomor tahun tentang pemindahtanganan dan penghapus.a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan barang milik daerah dan melaksanakan ketentuan bab xiv dpemindahtanganmekanisme pemindahtanganan dan penghapusindahtanganan dan penghapusdengankepada pihak laidiantaranya: pemindahtanganan, dan penghapusan. bab iii pemindahtanganan bagian kesatu umum bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, cc. hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusatbagian kedua penjualan paragraf umum penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle (menganggur)aragraf proses penjualan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara setempatsebagaimana dimaksud pada yaitu tanah dan atau bangunan. paragraf persyaratan kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari: kendaraan perorangan dinas pejabat negara, dan kendaraan dinas operasional. kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf yang dapat dijual adalah: kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan bupati dan wakil bupati: yang sudah dipergunakan selama (lima) tahun atau lebih: cc. sudah ada penggantinya, dan tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. kendaraan perorangan dinas yang sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan kendaraan perorangan dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari hari. yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah pejabat sebagaimana dimaksud pada adalah: bupati: wakil bupati, yang telah mempunyai masa jabatan (lima) tahun atau lebih:operasional yang dapat dijual sebagaimana dimaksud pada adalah. persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada adalah: yang telah berumur (lima) tahun lebih: tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari hari: dan cc.pada huruf terdiri dari: jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up: jenis kendaraan bermotor beroda (sepeda motor dan scooter): dan jenis kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang dapat dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf dan kendaraan diatas airsebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak sedang dalam sengketa. rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijualbelikan adalahdan rumah daerah golongan iii yang belum berumur (sepuluh) tahun. penentuan rumah daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. yang berhak membeli rumah daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada adalah: pegawai negeri sipil,surat ijin penghunian ditanda tangani oleh pengelola atas nama bupati, dan belum pernah dengan jalan, dengan ketentuan: menerima pensiunan dari negara pemerintah: memiliki surat izin penghunian sip) yang sahcc. janda duda pegawai negeri sipil, dengan ketentuan: masih menerima tunjangan pensiun dari negara pemerintah, adalah: almarhum suaminya'almarhum suaminya isterinya belum pernah dengan jalani: masih menerima tunjangan pensiunan dari pemerintah,, dengan ketentuan: masih berhak menerima tunjangan pensiun dari pemerintah:huruf huruf huruf daragraf tata cara penjualan penjuahasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya rekening kas daerah sebagai penerimaan daerah. penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan pada surat permohonan dari yang bersangkutan. pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas milik pemerintah daerah diatur sebagai berikut: permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri syarat syarat administratif sebagai berikut: keputusan pengangkatan pertama sebagai bupatidan hasil penelitian panitia penjualan,ntuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf angka bupati membentuk panitia penjualan kendaraan perorangan dinassebagaimana dimaksud padasebelum bupati menetapkan keputusan penjualannya sebagaimana dimaksud pada huruf maka panitia penghapusan kendaraan dinas operasional mengadakan pengecekan penelitian setempat. penelitian sebagaimana dimaksud pada diarahkan agar penjualan kendaraan tidak akan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaan kendaraan, persyaratan persyaratan personil calon pembeli, landasan hukum dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penjualan kendaraan dinas perorangan dinas pejabat negara dapat dilakukan melalui proses penghapusan, yaitu melalui:: untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, bupati membentuk panitia penghapusan kendaraan dinas operasional, dengan ketentuan:masa kerja pegawai dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri: danumum atau pelelangan terbatas, terdiri atasan sebagainya). kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan pelelangan terbatas terdiri atas jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick dan jenis kendaraan bermotor beroda (dua). hasil penjualan pelelangan kendaraan tersebut disetor sepenuhnya kas daerah. pelaksanaan penjualan rumah daerah golongan iii, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dan janda duda:,, dengan ketentuan: susunan panitia penafsir dan panitia penilai melibatkan unsur teknis terkait,,dan hal hal lain yang dipandang perlu. tugas panitia penilai adalah untuk menilai hasil penafsiran panitia penafsir sebagaimana dimaksud pada angka hasil penelitian penafsiran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penafsiranbupati menetapkan keputusan bupati tentang penjualan rumah dinas daerah golongan iii dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya setelah semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi,dan persyaratan persyaratan administrasi pejabat pegawai pembeli. dalam keputusan penjualan rumah daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada huruf harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah daerah golongan ilpelaksanaan penjualan diatur dalam surat perjanjian sewa beli, dengan ketentuan:ke l dan masing masing pegawai pembeli sebagai pihak ke ll: sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pembeli harus melunasi minimum (ima persen) dari harga jual rumah beserta tanahnya ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan harus disetor sepenuhnya kas daerah sebagai penerimaan daerah,: waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama (dua puluh) tahun, apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan pelepasan hak, dandan pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama (dua puluh) tahun::: berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud padadikalikan dengan: (dua persen) setiap tahun untuk permanen: (empat persen) setiap tahun untuk semi permanen: dan cc. (sepuluh persen) setiap tahun untuk darurat. dengan ketentuan setinggi tingginya (maksimal) penyusutan (delapan puluh persen) atau nilai sisa bangunan rumah minimal (dua puluh persen). harga rumah dan tanahnya sebagaimana dimaksud padbagian ketiga tukar menukar paragraf umum tukar menukar barang milik daerah inicc. tidak tersedia dana dalam apbd. objek dari tukar menukar barang milik daerah yang dapat dilakukan tukar menukarnya adalahakan tetapi tidak sesuai lagbarang milik daerah ini dapat dilakukan dengan pihak pihak sebagai berikut: pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah: badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya: dan 0d. swasta. pelepasan hak dengan cara tukar menukar tukar guling (ruslan) antara lain disebabkan oleh: terkena patologi, belum dimanfaatkan secara optimal, menyatukan baranghankam. selain alasan sebagaimana dimaksud pada motivasi atau pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar ruilslag tukar guling: membantu kesejahteraan pegawai atau anggota dprd dalam bentuk memberi kesempatan untuk membeli kavling perumahan: cc.dan tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua dan sebagainya, sehingga tidak efektif lagi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilepas kepada pihak ketiga, dengan pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag tukar guling), yang perlu diperhatikan dalam pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada pada huruf adalah: dalam hal tukar menukar (ruilslag tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang yang lebih menguntungkan pemerintah daerah, apapun yang harus dibangun pihak ketiga diparagraf persyaratan nilai tanah dan atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi tukar menukar (ruilslag tukar guling) kepada pihak ketiga adalah: nilai ganti rugi dan nilai taksiran tanah dengan ketentuan: nilai ganti rugi tanahnyadapat ditetapkan dengan berpedoman pada nop dan atau harga pasaran umum tanah setempat: dannya(dua persen) untuk bangunan permanen, (empat persen) untuk bangunan semi permanen: dan (sepuluh persen) untuk bangunan yang darurat: dengan ketentuan maksimal sudutnya sebesar (delapan puluh persen) dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar (lima puluh persen) seperti pada penjualan rumah daerah golongan iii). paragraf tata carapada daerah setempat: meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran saran kepada bupati: dan keterangan lain lain yang dipandang perludengan ketentuan:: dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka melampaui berita acara hasil penafsiran panitia penafsir. berdasarkan persetujuan dprd: pada lampiran keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada hurufdiatur sebagai berikut: perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga:::apabila mengenai tanah sebagaimanabagian keempat hibah paragraf umum hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan sebagai berikut: untuk kepentingan sosial, untuk keagamaan, cc. untuk kemanusiaan, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. barang milik daerah yang dapat dihibahkanparagraf persyaratan barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratragraf tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah atas tanah dan atau bangunan diatur sebagai berikut:dan setelah mendapat persetujuan dprd, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan bupati tentang hibah tanah dan atau bangunan dimaksud, dan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara hibah. pelaksanaan hibah barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan diatur sebagai berikut: penggunahibah tersebut,, danatas barangmilik daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada bupaticc. barang milik daerah lainnyaparagraf persyaratan usaha pemerintah dalam penghapusan barang milik daerah yang akan ditanamkan dalam penyertaan modal pemerintah daerah atau penanaman modal pemerintah harus memenuhi syarat syarat pengajuan yakni: barang milik daerah tersebut tercatat dalam buku inventaris sebagai aset daerah, penyertaan modal pemerintah hanya diperuntukkan bagi bumi atau badan hukum lainnya dimiliki negara, dan barang milik daerah eks proyek harus sudah diaudit oleh bpk dan telah ditetapkan status sementara. paragraf tata cara tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah atas tanah dan atau bangunan, diatur:laksanaan penyertaan modal daerah selain tanah dan atau bangunan, diatur sebagai berikut:, pengelola melakukan penelitian dan pengkajian,: cc. hasil penelitian dan kajian tersebut atas, pengelola menyampaikan kepada bupati dan apabila bupati: setelah peraturan daerahpaling lambat (lima belas) hari setelah ditetapkan keputusan penghapusan. bab penghapusan paragraf umumbarangbarang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan penggunaataupun kepada pihak lain, pemusnahan, dan sebab sebab lain karena hilang, kemudian, terbakar, susut, menguap, mencairaragraf dasar dan wewenang penghapusan penghapusan barang milik daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan alasan sebagai berikut: untuk barang bergerak, harus memenuhi ketentuan: barang bergerak dapat dipertimbangkan untuk disarankan diusulkan penghapusannya berdasarkan pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomis dan pertimbangan karena hilang kekurangan sebagai berikut: pertimbangan teknis, antara lain: secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak beratkarena berlebih (surplus, ekses): dannyimpan atau kerugianternak hewan, dan karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). untuk barang yang tidak bergerak, harus memenuhi ketentuan: barang yang tidak bergerak dapat atau perlu dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusannya atas pertimbangan sebagai berikut: rusak berat, terkena bencana alam, force majeure atau idle (tak digunakan lagi): tidak dapat digunakan secara optimal (idle): terkena program patoari dprd: dan penghapusan barang milik daerah berupa barang barang inventaris lainnya selain tanah dan atau bangunan sampai dengan (lima milyar) ditetapkan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati. paragraf proses penghapusan penghapusan barang milik daerah dilaksanakan dengan proses sebagai berikut: bupati membentuk panitia penghapusan barang milik daerah, dengan ketentuan: susunan personilnya terdiri dari unsur terkait, dan tugas panitia penghapusan adalah meneliti kondisi barang barang yang diajukan untuk dihapuskan, baik dari pemilikan, administrasi, pengguna, kerusakan maupun data lainnya yang dipandang perlu atau dengan kata lain panitia penghapusan bertugas antara lain: memeriksa meneliti kondisi barang yang akan dihapuskan meliputi: meneliti barang yang akan dihapus, meneliti kondisi barang yang akan dihapus, menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus, dan membuat berita acara pemeriksaan. menyelesaikan kelengkapan administratif usul penghapusan: cc) menyusun rencana penghapusan: mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola barang: mengajukan pelaksanaan pelelangan barang melalui kantor lelang setempat, membuat laporan pelaksanaan penghapusan, laporan harus disampaikan panitia penghapusan kepada pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghapusan paling lambat (tiga puluh) hari setelah serah terima dilakukan. hasil penelitian panitia sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data data barang tersebut tentang kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian (hewan) dan lain lain:,selanjutnya bupati mengajukan permohonan dimintakan persetujuan dprd tentang penghapusan barang barang dimaksud yang memerlukan persetujuan dprd dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan: dan setelah mendapat persetujuan dprd, penghapusan ditetapkan dengan keputusan bupati, danparagraf pelaksanaan penghapusan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan sebagai sebab akibat atau sebagai tindak lanjut dari: pemindahtanganan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap: penghapusan itu sendiri seperti penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah: cc. dengan tindak lanjut pemusnahan yang dilakukan apabila barang milik daerah tersebutundang undangan. hilang, kemudian, terbakar, banjir, gempa, force majeure lainnya, susut, menguap, mencair. untuk pelaksanaan penghapusan barang milik daerah bagi barang barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara: penjualan, pelelangan, cc. disumbangkan dihibahkan: guna susupenjualan barang yang dibentuk dengan keputusan bupati, dan hasil penjualan pelelangan tersebut harus atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak dapat dipindah tanganan: atau alasan lain sesuai ketentuan perundang undangan. penghapusan barang barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis ini dilakukan dengan cara pemusnahan yang dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari bupati, pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada bupati. khusus mengenai pelaksanaanlebih dahulu sambil menunggu keputusan bupatihelai tunggu bupati garut peraturan bupati garut nomor tahun tentang tata cara ganti kerugian daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati garut, menimbang .a.perlu adanya pengaturan tentang tata cara ganti kerugigantiganti kerugi: pegawai negeri, tenaga kontrak dan atau ptt:asuransi barang daerah adalah barang milik pemerintah daerah kabupaten garut yang dipertanggungkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentu: penyelesaian kerugian daerah, kadaluwarsa, penghapusan dan penghentian: penyetoran: pelaporan: majelis pertimbangan: dan sanksi. bab iii subjek dan objek subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan: pelaku, meliputi,, tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dandan perbuatan perbuatan lainnya yang merugikan daerah: dan langsung merugikan daerah. ditinjau dari sebab berupa: perbuatan manusia karena: kesengajaan: kelalaian: dan atau diluar kemampuan pelaku. kejadian alam berupa: mengerut dan dimakan rayap, cc. ditinjau dari waktu: uang, dan dapat diketahui dari:inspektoratpencatatan., bupati meminta inspektorataragraf umum penyelesaian tgr bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun dilaksanakan dengan upaya: damai: biasaupaya tersendirierdasarkan. apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud paddilakukan melalui kas umum daerah. dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, penyetoran atau pengembalimajelis pertimbangan bupati membentuk majelis pertimbangan untuk melaksanakan tp tgr. anggota majelis pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpahjjanji cc.upatidan penutupring diberikan khusus kepada bupati wakil bupati pimpinan dprd dan anggota dprd sekretaris daerah pejabat eselon ii, uang harian, biaya transportasi udara (termasuk airport tax) biaya transportasi darat (mobil bus) biaya transportasi air pp) untuk perjalanan dinas dalam wilayah kalimantan, jawa atau sumatra, biaya akomodasi penginapanpimpinan dprd dapat menggunakan alat transportasi udara kelas eksekutif. untuk sekretaris daerah dan anggota dprd lainnya menggunakan alat transportasi udara kelas ekonomi. untuk pejabat mulaiakan disesuaikan dengan nilai tukar mata uang negara tujuan pada saat it (termasuk didalamnya bantuan biaya transportasi) (termasuk didalamnya bantuan biaya transportasi)untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah bagi pns yang bertugas kantor perwakilan jakarta berlaku biaya perjalanan dinas luar daerahdiberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada bab viii ketentuan lain lain bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas lanjutan akan diberikan surat perintah tugas yang baru, sedangkan untuk surat perintah perjalanan dinas digunakan spp lanjutan dari perintah perjalanan dinas sebelumnya. dalam hal perjalanan dinas untuk suatu kegiatan dilakukan secara bersama sama, makabiaya hotel penginapan yang telah ditetapkan, maka khusus untuk ajudan bupati wakil bupati ketua dprd dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel penginapan tersebut.segala ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku untuk semua perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banjar. untuk pelaksana perjalanan dinas yang bertugas kantor perwakilan pemerintah kabupaten banjar jakarta, surat tugas perjalanan dinasnya cukup ditandatangani oleh kepala kantor perwakilan kabupaten banjarnegeri sipilformat surat perintah tugas spt) nim bupati banjar jl. end. yani telp. martapura website e mail banjar @banjarkab.go.id asannnannnnnnnannannnanannananenannnanannnananannnnananan nama arnnnnanennnenannnnnnannnanannanannanananannnnnnnnnanannan pangkat golongan kenanennnnnnnannennnn anna jabatan nnnnnannnnnnnannannnanannananenannnanannnananannnnanananooooooo bupati banjar, ttd nama format surat perintah tugas spt) untuk lingkup skpd banjar pemerintah kabupaten banjar sta nama skpd) alamat kantor surat perintah tugas nomor oo. dasar kenannanetenannannn nana memerintahkan kepada nama hanan tenant nenek nana pangkat golongan kenantenkennnnn antenna jabatan han ana aan pare antelope rena ana ape ere rena paper nama han ana aan pare antelope rena ana ape ere rena paper pangkat golongan kenantenkennnnn antenna jabatan anenetannnnnnatann nana anakan dst dst waktu dan tempat .aoooooooroooo wownwnnnntenannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaanna ditetapkan aro oom pada tanggal .ooooooooooooooo kepala skpd, ttd nama pangkat nip format surat perintah perjalanan dinas slime bupati banjar jl. end. yani telp. martapura website e mail banjar @banjarkab.go.id asusnoor pada tanggal: ne. bupati banjar, ttd nama spp berangkat dari .ooaaaan tempat kedudukan) padatanggal .ooa knanaananan annapan" nama skpd) alamat kantoroo. padatanggal .i jcc.coo kepala skpd, ttd nama pangkat nip. spp berangkat dari .ooaaaan tempat kedudukan) pada tanggal onanananannanan ana donkaaananana aanformat laporan perjalanan dinas laporan perjalanan dinas kepada yth ooh dari nnannananaannaana nana aan tanggal nnanaanannanaana nana anna aan hal nnaanannaanaa nana aan anna dasar surat tugas dan spp nama kegiatan cc. waktu dan tempat kegiatan hasil kegiatan kesimpulan dan saran dibuat banana pada tanggal: |. nama jabatan, ttd nama nip.ttd rp. nama nip. format surat pernyataan untuk akomodasi surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama nip jabatan alamat dengan ini menyatakan bahwa dalam melakukan perjalanan dinas terhitung dari tanggal kaanananannananan nanas silakan tidak menggunakan fasilitas hotel penginapan disebabkan sebutkan alasan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan. sebutkan alamat lengkap menginap selama melakukan perjalanan dinas. demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dibuat pada tanggal pembuat pernyataan, ttd nama nimanupati banjar, pangeran khairul salehtempat yang ditujubupati wakil bupati pimpinan dan anggota dprd pegawai negeri sipil pegawai tidak tetap dan non ptt non pns lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas. pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dengan kontrak kerja) dalam wilayah daerah tujuan.yang diadakeri bupati, isteri wakil bupati, dan isteri pimpinan dprd untuk menghadiri undangan kegiatan yang mengikutsertakan isteri, menjemput mengantar pejabat tamu yang melakukan perjalanan dinas, il. perjalanan dinas lanjutan untuk kepentingan dinas yang sangat mendesak yanguang representasi (diberikan untuk bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, sekda dan pejabat eselon ii): biaya transportasi (transportasi darat, air, udara termasuk biaya airport tax, retribusi: biaya akomodasi (hotel penginapan)sewa kendaraan dalam kota hanya dapat diberikan kepada bupati wakil bupati dan pimpinan dprd) untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan. penggunaan sewa mobil dalam perjalanan dinas hanya dapat dilakukan dalam rangka efesiensi waktu dan anggaran. penggunaan sewa mobil operasional hanyaiaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah skpd). untuk perjalanan dinas yang melibatkan bupati wakil bupati pimpinan dan anggota dprd pns ptt diluar skp laksana perjalanan dinas non pns dan non ptt dibebankan pada anggaran skpd yang mencantumkan program kegiatan berkenaan sesuai dengan anggaran yang tersedia. biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan jabatan publik bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd), jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan non fungsional struktural staf). biaya perjalanan dinas luar daerah untuk isteri bupati,pimpinan dprd. biaya perjalanan dinas bagi pns golongan disamakan dengan pejabat eselon iv. biaya perjalanan dinas untuk pns mulai golongan iii kebawah dan pegawai tidak tetap ptt) atau non pegawai negeri sipil disamakan dengan staf. biaya perjalanan dinas untukdan untuk anggota dprd lainnya disamakan dengan tarif perjalanan dinas sekretaris daerahkepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.telaahan staf yang berisi latar belakang alasan keperluan perjalanan dinas danii.a selaku kepala skpd lingkungan pemerintah kabupaten banjar ditandatangani oleh dirinya sendiri atas nama pengguna anggaran. bagiii.a selaku kepala skpd lingkungan pemerintah kabupaten banjar dan pejabat eselon ditandatangani oleh bupati wakil bupati. bagi pejabat eselon iii.a yang menduduki jabatan kepala skpd kepala kantor) ditandatangani oleh sekretaris daerah. bagi pejabat mulai dari pejabat eselon il.a bawah lingkup sekretariat daerahbagian kedua waktu perjalanan dinas lamanya waktu perjalanan dinas dalam daerah danlamanya waktu perjalanan dinas luar negeri adalah sesuai kebutuhan. bagian ketigbagi bupati wakil bupati dan pejabat eselonrintah perjalanan dinas spp) bukti pengeluaran biaya transport bandara dan transport lokal(bagi pelaksana perjalanan dinas yang menginap)agi pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapanyang didalamnya mencantumkan alasan, tempat dan alamat yang jelas (tempat tinggal pribadi, keluarga, teman dan tempat lainnya dimana pelaksana perjalanan dinas menginap)atuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kabupaten banjar adalah sebagai berikut perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat eselon dan kepala kantor selakatuan kerja perangkat daerah skpd) satuan kerja yang memerintahkan dalam daerah dan (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah (seluruh wilayah dalam dki jakarta). pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten banjar untuk pelaksanaan tugas tertentu diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati banjar |
mengapa rruk sektor pertanian kabupaten rembang tahun anggaranuntuk sektor pertanian kabupaten rembang tahun mengalamihkebutuhan dan harga eceran tertinggi het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian provinsi jawa tengah tahun mudahrembang tahun anggaran ketentuan lampiran dalam peraturan bupati rembang nomor tahun tentang alokasi dan harga eceran tertinggi het) bersubsidi untuk sektor pertanian padaku i5 gubahan atas peraturan bupati rembang nomor tahun tentang alokasi dan harga eceran terang het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten sedang tahun anggaran berita daerah kabupaten rembang tahun nomor ),ana ka. bag iku kama kate hamzah foton lancar: berita daerah kabupaten rembang tahun nomor tttitititittttiti hasaelool mh) 3l aa. isi i sala alalalal alexa sisjelelalolelelslz (pat is) lakelehskslalolalaksielen) sisisisisisisisisisisisisis all slolalololw sis asas isislaisis ceberebrereer le) | sin nol wlw dang kep pan kal kode pan kang pang dong pig kadi oeisislejeisisisislsjelsla| useless bagged sisisisisisisisisisisisisis olnlalololnolal isi sisters|sisisisis le|s 'elelefetotololelelololo ww sol sisi sosis oio olelsisisisisisisis assisi sisi i i pis 2lsisisisisisisisisisisie ia") pas aula lalu isieasjoiais ejalelals| isisisisisisisisisisisisisis siapa ssslels|disisi |sisisigisi elsisisisisisisisisisisisisis sisisisisisisisi3isisisisisisi d3z3 el, lalwlwla alat 20m olnvilolo eni third zz2 slololejololalelelolslelsjalo sisisisisisisisis iloilo o5d sisisislejelels similis siwon gelalala vial rel yyz disisi ssisisisiaivi sis sisi sirofofo sisisisisisisis si2i8 ololaisisisisit mesin ops bee eeeeee asli islolol isi isililisisi o| 3lois3l sisi2 s2is| igelelsi (") izs ( ) ( j long s|similis sisi sin malala tes) similis sisa lolo is| sisisisisisisisisisis alslals lalaloksl similis sis les | cow all isisisis sisi l sisisisisis |s| sisisisisisisisisis tep bisa. ill ala sin olo olo adalaha isisisisisisis isis is alun oiriwiw isi v|v|(c|c ol) is| 1x12181 sip va) oli olokan lelalols io) angsa ita oja s|sis sis # lo #lo|slololelslolslolalss sisisisis si8is sloeleisieislslssisiaslaisi sisisisisis kad le) . slalalole olulololo oon 2k lele slolsaelals sisisisisis 8lw slolelsis te) ona serie) laila) #los rloislolelsle s elvis lollolololololololelolololo f j ie)ia) serie) la) lalu sia)o|o|o @majalah (xl lolo te) (ta) o1o1o fee) la) silv solo sla sisisisisis ke) sloss pisisirisisi isisisisia sisisisisis| tttt: slaisislslolel isi as) eee 2lesi els isi alsixisizis isleslel: isiglalal isisisie|sisinya siejsisisis) isl. iesisislolsllogialsla sie olo'lolololofolotolololo la) otoko101o ls) isisisisisisis analisis sisi sisi sino|sisi wjolalwl nlo sleisielaralal2ig sisjssis signal& sisi elgigia sisa isla elalalzi isis slsjsisl o|s|s|s silang (ep) sin bin kk, slaleisl nihilis mini p3) sesama ivisisisisisisisisisisisisisisi titik ara 3imam sisa lela sis( ple (ge is) era sss sesssasa nsula olahan |eejslaia lisis olololalool 2ii2sisjsjaisis alolsisisis sloluleke sin sha) plesiseisisisislelsjaleislal sl lelelelejelelelel iii isi (sis krisis s 8i8is isi nanang: jelsseaa sate ale) kang kan) mei #eaee keagamaan suk alziseeleleleisisisisjaisial |
bupati rembang, demi untuk kelancaran proses pengadaan barang jasa pada pemerintah kabupaten rembang berdasarkan prinsip prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, paket hasilnya maka dipandang perlu membentuk unit layanan pengadaan barang jasa: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf tersebut atas, perlu menetapkan peraturan bupati rembang tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasgangijaga pemerintrembang. unit kerja adalah bagian skpd yang melaksanakan satu atau beberapa prograkabupaten rembangbarang jasa adalah unit organisasi non strukturalrembang. kelompok kerja pengadaan selanjutnya disebut pokja adalah tim yang terdiri dari. pegawai negeri sipil yang bersertifikat keahlian yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa dalam ulp. tim penguji adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh bupati dengan tugas untuk melakukan seleksi calon kepala dan anggotahaenit layanaeakta injagrine adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,korupsi dan nepotismedalam pengadaan barongan. bab pembentukan dan kedudukan dengan peraturan bupati ini dibentuk ulp barang jasa pemerintah kabupaten rembang. ulp barang jasa sebagaimana yang dimaksud pada berkedudukan sebagai unit organisasi yang bersifat non struktural. ulp barang jasa sebagaimana yang dimaksud pada bertempat bagian administrasi pembangunan setda rembang. bab iii maksud dan tujuan maksud dibentuknya ulp barang jasa adalah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah kabupaten rembang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari apbn apbd. ulp barang jasa dibentuk dengan tujuan adalah wafat jongfitas tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerahruang lingkup ruang lingkup ulp barang jasa meliputiseratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai atas rp. (lima puluh juta rupiah). paket dengan nilai bawah ketentuan sebagaimana tersebut pada dapat dilaksanakan oleh ulp atas pelimpahan dari pimpinan skpd pemilik pekerjaan dengan dasar pertimbangan karena ketidakmampuan mengangkat pejabat membentuk panitia secara mandiri. bab susunan organisasi dan perangkatnya organisasi ulp barang jasa terdiri dari kepala pokja: dan sekretariat. pokja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pokja pengadaan barang: pokja pengadaan jasa konstruksi: pokja pengadaan jasa konsultansi: dan pokja pengadaan jasa lainnya. pokja sebagaimana dimaksud pada masing masing beranggotakan sekurang kurangnya (tiga) orang. pokja sebagaimana dimaksud pada bagian administrasi, dan bagian evaluasi dan pelaporan. bab tugas pokok dan kewenangan tugas pokok dan kewenangan ulp diuraikan sebagai berikut kepalaengadaan barang jasa yang menjadi tugas ulp:berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi, cc. melaporkan penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud huruf yang masuk dalam daftar hitam kepada lopp sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pokja sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa atasaupun secara konvensionalskpd pemilik pekerjaan. selain tugas pokok dan kewenangan tersebut atas, dalam hal diperlukan ulp dapat mengusulkan kepada ppk. perubahan harga perkiraan sendiri hps): dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas membantu kepala ulp dalampokja dalam pengadaan barang jasa: menyediakan informasi pengadaan barangjasa melalui website kabupaten, media cetak yang ditunjuk pemerinterima pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap harga barang jasa, menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada bupati secara berjenjang. bab viii persyaratan dan pengangkatan anggota ulp anggota kelompok kerja ulp barang jasyang bersangkutan: memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan: 'e.duduk sebagai anggota unit layanan pengadaan barang jasa pejabat pembuat komitmen, pegawai pada inspektorat kabupaten, dan cc. pengelola keuangan yang terdiri dari bendahara, verifikator dan atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayarpala ulp dan anggota pokja. pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan ulp barang jasa ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala ulp barang jasa: pendapat pengguna anggaran: dan cc. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah. masa kerja kepala dan anggota pokja ulp melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya ulp permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii tata kerja ulp tata kerjaimekanisme pengadaan barang jasa dalam unit layanan pengadaan barang jasa sebagai berikut daan? berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan skpd maupu: menetapkan mekanisme dan peran lain yang belum tertuang dalam peraturan ini, peng pompa proses pemilihan penyedia barang jasa dari skpd kepadamasukan kepada lopp untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang jasa, menyampaikan laporan semester hasil pelaksana2o!! bupati rembang much. salim diundangkan rembang pada tanggal sekretaris daerah perasan tanah kabupaten rembang sewa asisten badan dimas hamzah foton berita daerah kabupaten rembang tahun nomor |
bupati madiun salinan peraturan bupati madiun nomor tahunmadiun, menimbang bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan anggaran sehingga berjalan efektif dan efisien program jaminan persalinan, perlu diatur tata cara penggunaan dan pertanggungjawab, memutuskantarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik puskesmas, puskesmas perawatan pond serta jaringannya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari komponen jasa pelayanan dan jasa sara. pelayanan persalinanca salin) tingkat pertamarjanjian kerjasama pks) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antardiun yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan suatu wilayah. puskesmas perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk pelayanan gawat darurat maupun asuhan keperawatan.bidan praktek mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. bab sumber pembiayaan sumber pembiayaan jampersal merupakan dana bantuan sosial apbn kementrian kesehatan. bab iii maksud, tujuan dan sasaran pedoman teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana jampersal bagi puskesmas dan jaringannya dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam memanfaatkan dana secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan jampersal secara tertib. memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten. sasaran penerima dana jampersal adalah masyarakat miskin penerima program jamkesmas, ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki penjaminan pelayanan persalinan, puskesmas dan jaringannya, bidan praktik mandiri atau bidan praktek swasta. bab prinsip dan ruang lingkup pembiayaan prinsip pembiayaan jampersal puskesmas dan jaringannya adalah penjaminan kesehatan atas resiko sakit yang diterima sasaran. penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan puskesmas dan jaringannya, sebagai bantuan keuangan sehingga sasaran mendapatkan subsidi biaya pelayanan kesehatan. pengembalian biaya pelayanan kesehatan puskesmas atas pendapatan yang diterima sebagai retribusi pelayanan kesehatan yang disetor kas daerah. untuk pelayanan persalinan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan swasta yang sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan, sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung. ruang lingkup pembiayaan jampersal dengan memperhatikan pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan dasar puskesmas dan jaringannya berupa upaya kesehatan perorangan ukp). untuk pelayanan persalinan dapat dilaksanakan oleh sarana kesehatan swasta yang melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten madiun. besarnya pengganti biaya dimaksud dalam untuk pelayanan kesehatan dasar berpedoman pada ketentuan tarif pelayanan kesehatan yaitu peraturan daerah tentang retribusi tarif pelayanan kesehatan. besarnya pengganti biaya dimaksud dalam untuk pelayanan persalinan berpedoman pada ketentuan tarif pelayanan jaminan persalinan kemenkes nomor menkes per xii besarnya jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud untuk pelayanan puskesmas dan jaringannya dibayarkan dengan ketentuan jasa pelayanan dan sebagai jasa sarana. pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan anc), pelayanan nifas (pnc), pelayanan kb, pelayanan persiapan rujukan, rujukan persalinan merupakan jasa yang diberikan kepada pemberi pelayanan berpedoman pada ketentuan tarif pelayanan jaminan persalinan kemenkes nomor menkes per xii tentang petunjuk teknis jaminan persalinan. bab penyaluran dan pencairan dana dana jampersal puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) jakarta rekening giro bank kepala dinas kesehatan kabupaten madiun, untuk selanjutnya disalurkan puskesmas yang didasarkan perencanaan dan telah verifikasi. untuk sarana kesehatan swasta dapat langsung dibayarkan setelah dilakukan verifikasi. bab pengelolaan dan mekanisme pembiayaan puskesmas melakukan pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan tim pengelola jamkesmas dan jampersal dinas kesehatan kabupaten madiun. pembayaran atas klaim klaim sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim pengelola jamkesmas dan jampersal dinas kesehatan kabupaten madiun. bab vii verifikasi setiap pengajuan biaya pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan harus dilakukan verifikasi atas jenis pelayanan kesehatan dan besarnya penggantian biaya dari puskesmas, puskesmas perawatan pond dan jaringannya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatas dilaksanakan oleh verifikator bawah koordinasi tim pengelola jamkesmas dan jampersal dinas kesehatan kabupaten madiun. bab viii pertanggungjawaban puskesmas dan jaringannya membuat rekapitulasi biaya per sasaran dan jenis pelayanan yang dihampiri dengan administrasi kepesertaan yang dibuktikan dengan kartu kk ktp dan atau kartu jamkesmas, administrasi pelayanan meliputi data pasien, ktp kk kartu jamkesmas, diagnosa akhir, data hasil laboratorium, pantograf, foto copy buku kia, surat rujukan, administrasi keuangan meliputi kwitansi pembiayaan berjenis pelayanan, pengobatan dan perawatan, pengesahan dari verifikator. semua kelengkapan sebagaimana pada diatas oleh puskesmas diajukan kepada tim pengelola jamkesmas dan jampersal dinas kesehatan kabupaten madiun. bab pencatatan dan pelaporan puskesmas dan jaringannya melakukan pencatatan hasil kegiatan pelayanan dan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada dinas kesehatan kabupaten selaku tim pengelola. kepala dinas kesehatan melaksanakan pencatatan dan melaporkan kepada bupati melalui kepala dinas pendapatan kabupaten madiun. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan dan mempunyai dayamuhtarom |
salindan mengikuti tugas belajar2011nyesuaian dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dan kondisi sosial masyarakat, serta untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan luar pertanian, maka perlu mengadakanrembang nomor tahun tentang izin mendirikberita daerah kabupaten rembang tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan dalam diubah sebagai berikut: menara wajib didirikan lokasi yang sesuai dengan cell plan menara telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan tata wilayah kabupaten rembang. dalam satu zona cell plan hanya boleh didirikan maksimal (tiga) menara. zona cell plan berjari jari (empat ratus) meter. (3a) jari jari zona cell plan sebagaimana dimaksud pada dapat bertambah maksimal (seratus) meter dalam hal kondisi lingkungan tidak memungkinkan. (3b) kondisi lingkungan tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud pada (3a) ditetapkan oleh kepala dinhubkominfo. ketinggian menara paling rendah (lima puluh dua) meter dan paling tinggi (delapan puluh) meter. ketentuan konstruksi menara adalah sebagai berikut: konstruksi (tiga kaki untuk ketinggian menara tidak lebih dari (lima puluh dua) meter, konstruksi (empat) kaki untuk ketinggian maksimal (delapan puluh) meter. diantara bab xii dan bab xiii disisipkan (satu bab yakni bab xii, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini berlaku maka menara yang telah ada tetap dipertahankan keberadtelahgaturan pengadaan barang jasa pemerintah lingkungan kabupaten rembang mengalami perubahan bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf perlu melakukan perubahan terhadap. ketentuan dalamberita daerah kabupaten rembang tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup kerja ulp barang jasa meliputi:,dua ratus juta rupiah) serta pengadaan konsultansi dengan nilai atas rp. (lima puluh jutamun, han bupati rembang peraturan bupati rembangketenagakerjaanketenagakerjaan secara berkelanjutan,erupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar, batas waktu pencapaian spmindikator dan nilai yang ditetapkan. babketenagakerjaan.ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang ketenagakerjaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, bab iii ruang lingkup pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan yang terdiri atas pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelayanan kepesertaan jamsostek, pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. pelayanan pelatihantihanempatan tenagasaian perselisihan hubungan industrkepesertaan jamsostekkan prosentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaanrincian rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaketenagakerjaan, penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaanketenagakerjaan secara bertahap, perencanaan pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaanketenagakerjaankepada gubernur. bab pembiayaan pembiayaan rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan. much. salim diundangkan rembang pada tanggal28pelayanan pelatihan kerja gambaran umum tingkat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sdm) menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan ketenagakerjaan, hal ini berkaitan erat dengan daya saing terhadap kebutuhan pasar kerja yang tersedia. sehingga tuntutan akan kebutuhan sdm yang siap pakai dalam arti memiliki ketrampilan keahlian disamping memadai ilmu pengetahuan (pendidikan) menjadi mutlak untuk kemampuan bersaing. salah satu langkah yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan sdm adalah melalui pelayanan pelatihan kerja yaitu merupakan rangkaianatau keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan,, pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahan,satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan. indikator dan cara penghitungan rumus pelatihan berbasis kompetensi persentase pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dengan tenaga kerja yang dilatih:kompetensi kompetensisatuan indikator persentase yo) contoh perhitungan pada tahun jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensikompetensi adalah persentase yo) pelatihan berbasis kompetensi artinya angka persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi rumus pelatihan berbasis masyarakat persentase pendaftar pelatihan berbasis masyarakat dengan tenaga kerja yang dilatihmasyarakat masyarakat pembilang jumlah tenaga kerja yang dilatih penyebut jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan pada tahun jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakatmasyarakat adalah persentase yo) pelatihan berbasis 50x masyarakat artinya angka persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat rumus pelatihan kewirausahaan persentase pendaftar pelatihan kewirausahaan dengan tenaga kerja yang dilatih persentase yo)tenaga kerja yang tenaga kerja yang dilatih mendapatkan pendaftar pelatihan pelatihan kewirausahaan kewirausahaan pembilang jumlah tenaga kerja yang dilatih penyebut jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan pada tahun jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaankewirausahaan adalah persentase yo) pelatihan 50x kewirausahaan artinya angka persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaanlaporan instansi teknis terkait antara lain: bps, kecamatan, desa kelurahan) batas waktu pencapaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensibesaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakatbesaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaanlangkah kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat rekrutmen pendaftar calon peserta pelatihan seleksi calon peserta pelatihan pengumuman hasil seleksi calon peserta pelatihan penetapan peserta pelatihan verifikasi kompetensi dan keputusan verifikasi verifikasi dilaksanakan oleh instruktur pelaksanaan verifikasi pengumpulan dokumen dokumen pendukung (dokumen pelatihan yang pern keputusan verifikasi dilaksanakan oleh instruktur dan kepala upt klk peserta pelatihan yang harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi seluruh unit kompetensirning rpl) proses rpl oleh instruktur dan kepala upt klk wawancara interview peserta pelatihan tentang kompetensi yang telah dikuasai sebelum dokumen pendukung yang adalangsung dan sebagainya keputusan rpl oleh instruktur dan kepala upt klk dari hasil rpl, unit kompetensi yang dinyatakan memenuhi persyaratan, lansung mengikuti assessment oleh assessor pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggaraan pelatihan upt klk. menetapkan instruktur dan mentor menyediakan sarana dan fasilitas off the job dan the job menetapkan metode pelatihan yang dianggap paling tepat untuk bidang kompetensi tertentu memonitor pelaksanaan kegiatan pelatihan the job dan the job yang sedang dilaksankan assessment oleh assessor melakukan assessment kepada peserta pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang ditentukan keputusan penilaian oleh upt klk peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang bersangkutan. dokumentasi oleh upt klk dokumen peserta pelatihan diarsipkan sertifikat peserta pelatihan teregistrasi lembaga penyelenggara pelatihan uji kompetensi oleh upt klk dan lembaga sertifikasi profesi lps) peserta pelatihan yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi pelatihan kewirausahaan seleksi pelatihan teknis sesuai jenis usaha pelatihan manajemen kewirausahaan motivasi, pola pikir berusaha, semangat kewirausahaan manajemen kewirausahaan produksi pemasaran perhitungan biaya dan laba pembukuan sederhana kelayakan usaha penyusunan rencana usaha memulai usaha bimbingan konsultasi produktivitas pendampingan rujukan referensiper. men x tantang tata cara penetapan standarantang penyelenggaraan pemasangan dalam negari, peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per. men ix tantang pendidikan dan pelatihan kerja bagi calo. il. pelayanan penempatan tenaga kerja gambaran umum peran pemerintah dalam pelayanan penempatan tenaga kerja, menjadi sangat signifikan dalam mendorong pembangunan bidang ketenagakerjaan guna mengurangi angka pengangguran, mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah apalagi bila hal ini tanpa diikuti penambahan lapangan pekerjaan secara berimbang akan menjadi permasalahan yang serius, yang pada gilirannya akan menjadikan terhambatnya pembangunan baik secara mikro maupun makro ekonomi secara luas sehingga dengan adanya pelayanan penempatan tenaga kerja ini diharapkan dapat membantu meminimalisir persoalan ketenagakerjaan baik dalam hal penempatan tenaga kerja itu sendiri maupun memudahkan dalam rangka memantau tingkat keberhasilan ataupun pelanggaran dari perusahaan instansi penerima tenaga kerjasosnakertrans kabupaten rembang lowongan pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang belum terisi pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil petugas peng konsorsium asuransi tkiuntuk menyelenggarakan program asuransi tki yang dibuat dalam perjanjian konsorsium besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinsosnakertrans kabupaten rembang yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinsosnakertrans kabupaten rembang. indikator dan cara penghitungan rumus persentase pencari kerja yang terdaftar dengan pencari kerja yang ditempatkan persentase yo) pencari kerja yang ditempatkan penempatan tenaga pencari kerja yang terdaftar kerja pembilang jumlah pencari kerja yang ditempatkan penyebut jumlah pencari kerja yang terdaftar satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan pada tahun jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak orang, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak orang, maka persentase penempatan tenaga kerja adalah persentase yo) penempatan tenaga kerja artinya persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan penempatan tenaga kerjakantor pelayanan perizinan terpadu kept pelayanan kartu kuning atau ak kabupaten rembang. batas waktu pencapaian besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkanlangkah kegiatan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri pelayanan kepada pencari kerja yang dilakukan oleh dinsosnakertrans kabupaten rembang mengisi formulir ak ii melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan oleh pengantar kerja petugas antar kerja,kabupaten kota dengan menyiapkan persyaratan berupa foto kopi ijazah, foto kopi ktp atau surat keterangan tempat tinggal domisili, pas foto, sertifikat lainnya, melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, melakukan seleksi kepada pencari kerja, melakukan pencocokan (job matching) antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan,, melakukan pengiriman calon tenaga kerja berdasarkan hasil pencocokan (job matching) dengan menggunakan form ak v, melaksanakan kegiatan pembekalan (orientasi) pra penempatan, melakukan tindak lanjut (follow up) penempatan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemberi kerja. pelayanan kepada pemberi kerja yang dilakukan oleh dinsosnakertrans kabupaten rembang melaksanakan pelayanan kepada pemberi kerja yang membutuhkan calon tenaga kerja, melaksanakan pencarian lowongan pekerjaan (job canvassing), menerima dan mencatat informasi lowongan kerja dan dituangkan pada kartu ak iii kemudian menyerahkan kepada pengantar kerja atau petugas antar kerja, membuat komitmen dengan pemberi kerja pengguna ,rosedur penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh dinsosnakertrans kabupaten rembanggunakan formulir surat panggilan aki). pencari kerja yang dataakan diberi surat pengantar ak v) setelah terlebih dahulu ada kepastiankan calon pencari kerja setiap penunjukkan sebagsosnakertrans kabupaten rembang dan apakah calon yang diterima tersebut puas dengan pekerjaan yang diterimanysosnakertrans kabupaten rembang yaitu penerbitan rekomendasi rekrut yang dilakukan oleh dinas provinsi: meneliti dokumen, surat izin pengerahan sip) yang diterbitkan oleh menteri meneliti keabsahan optis menerbitkan surat pengantar rekrut spr) pelayanan penyelesaian penerbitan spr maksimal (satu) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap pendataan pencari kerja (pencakar) yang dilaksanakan oleh dinas provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang dilakukan oleh pengantar kerja petugas antar kerja dengan mendata pencakar yang terdaftar dinsosnakertrans kabupaten rembang pendaftaran tki dilakukan oleh dinsosnakertrans seleksi tki dilakukan oleh dinsosnakertrans kabupaten rembang bersama sama dengan optis penandatangan perjanjian penempatan tki oleh optis dan tki yang diketahui dan disahkan oleh dinsosnakertrans pemberian rekomendasi paspor tki oleh dinsosnakertrans yang ditunjuk kepada kantor imigrasi setempat. pemeriksaan kesehatan dan psikologis serta rekomendasi kelayakan lokasi sarana kesehatan yang dilakukan oleh dinas provinsi rekomendasi izin penampungan tki dilakukan oleh dinas tenaga kerja provinsi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tki yang dilaksanakan oleh dinas provinsi dinas provinsi memberikan rekomendasi izin lembaga sertifikasi profesi lps) dinas provinsi diikutsertakan sebagai assessor. penyelesaian asuransi perlindungan tki yang dilakukan oleh dinas provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang: dinas provinsi memfasilitasi penyelesaian kasus tki dan tki serta dapatn transmigrasi dalam hal penjatuhan sanksi administrasi kepada konsorsium asuransi tki dinsosnakertrans meneliti keabsahan bukti pembayaran asuransi pra penempatan dan memfasilitasi (memberikan rekomendasi) pengajuan klaim asuransi tki kepada konsorsium asuransi pembekalan akhir pemberangkatan pap) yang dilakukan oleh dinas provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang tugas dinas provinsi dalam penyelenggaraan pap melakukan penelitian persyaratan administrasi penelitian kelengkapan dokumen yaitu sertifikat kompetensi, perjanjian kerja, paspor dan visa kerja koordinasi dengan instansi terkait dan dinsosnakertrans melaksanakan pap selama (dua puluh) jam pelajaran dengan materi pap meliputi pembinaan mental kerohanian, pembinaan kesehatan fisik, pembinaan mental dan kepribadian, bahaya perdagangan perempuan dan anak, bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan kriminal lainnya, sosialisasi budaya, adat istiadat dan kondisi negara penempatan, tata cara keberangkatan dan kedatangan bandara negara penempatan, tata cara kepulangan tanah air, peran perwakilan republik indonesia dalam pembinaan dan perlindungan wni tki luar negeri, program resistance tabungan dan asuransi perlindungan tki dan perjanjian penempatan tki dan perjanjian kerja penandatanganan perjanjian kerja yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja provinsi. penandatanganan perjanjian kerja antara tki dengan pengguna dilakukan dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan il. pembinaan tki purna penempatan daerah asal dilakukan oleh dinas tenaga kerja provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada angka untuk pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri terdapat beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja provinsi dan atau dinsosnakertrans kabupaten rembang: dinas provinsi menerbitkanerahan sip)sosnakertrans dinsosnakertrans melakukan pendaftaran calon tki pengantar kerja petugas antar kerja dinsosnakertrans bersama sama optis melakukan seleksi calon tki penandatanganan perjanjian penempatan tki antara optis dan calon tki diketahui oleh dinsosnakertrans dinsosnakertrans menerbitkan rekomendasi paspor tki oleh yang ditujukan kepada kantor imigrasi setempat dinsosnakertrans menerbitkan rekomendasi izin tempat penampungan calon tki dinas provinsi menerbitkan izin tempat penampungan calon tki dinas provinsi memfasilitasi pembekalan akhir pemberangkatan pap) dinas provinsi atau dinsosnakertrans memfasilitasi penyelesaian pembayaran klaim asuransi tki dalam hal terjadi permasalahan pembayaran klaim asuransi tki dinas provinsi atau dinsosnakertranslam hal penjatuhan sanksi administratif terhadap konsorsium asuransi tki dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh konsorsium asuransi tki il. dinas provinsi atau dinsosnakertrans melakukan pembinaan tki purna penempatan daerah asal rujukan referensi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, undang undang nomor tahun tentang penyandang cacat,, keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang konvensi ilo nomer mengenai lembaga pelayanan ii. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial gambaran umumnilai nilai pancasila dan undang undang dasar tahun tujuan hubungan industrial yaitu menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja buruh beserta keluarganya. filosofi hubungan industrial jaminan kelangsungan bekerja bagi pekerja (hubungan kerja yang langgeng) kemitraan berdasarkan komitmen pekerja dan pengusaha untuk kemajuan usaha dan mewujudkan kesejahteraan pekerja. media pembelajaran untuk peningkatan kualitas sdm. sarana hubungan industrial serikat pekerja buruh organisasi pengusaha lembaga kerjasama bipartita lembaga kerjasama tripartit peraturan perusahaan pp) perjanjian kerja bersama pkb) peraturan perundang undangan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi)pekerja buruh dan keluargany atau perjanjian kerja bersamn satu perusahaan karena tidak adanya bersesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksana hak dan kewajiban keserikatpekerjaan, konsiliasi hubungan industrialyang,epati apa yang tersebut dalam persetujuan itu,kabupaten rembang yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama pb). indikator dan cara penghitungan rumus persentase persentase kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian perjanjian bersama pb) hubungan kasus yang dicatatkan 100y60 industrial pembilang jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama pb) baik perjanjian bersama yang dibuat secara perseorangan individu atau perjanjian bersama masal penyebut jumlah kasus yang dicatatkan instansi yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan satuan indikator: persentase yo) contoh perhitungan berdasarkan data jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatat pada tahun kabupaten rembang sebanyak kasus. jumlah kasus yanghubungan industrial melalui perjanjian bersama pada tahun berjalan adalah persentase yo) penyelesaian 3a hubungan industrial artinya baru dari jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pb)kasus yang diselesaikan luar pengadilan hubungan industrial melalui perjanjian bersama pb), yaitu antara lain narasumber yang mempunyai kompetensi substansi bidang hubungan industrial yang berasal dari akademisi, praktisi, pakar dan instansi pemerintah, peserta dari kalangan masyarakat industrial, pekerja buruh, sp sb, pengusaha organisasi pengusaha dan pemerintah. bimbingan teknis tentang tata cara penyelesaian hubungan industrial, dengan memperhatikan: narasumber yang mempunyai kompetensi bidang ketenagakerjaan, peserta dari instansi pemerintah, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai penyelesaian hubungan industrial mediator). rujukan referensi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja buruh, keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men vi tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial, keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men vi tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata cara mediasi, peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasiiv. pelayanan kepesertaan jamsostek gambaran umum peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, disertai dengan berbagai tantangan dan re. perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud adalah diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja jamsostek) yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan serta gotong royong.sudah sewajarnya pengusaha memikul tanggung jawab utama dan mempunyai kewajiban serta berperan aktif untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. sudah menjadi kodrat, bahwa manusia mempunyai keluarga dan kewajiban menanggung kebutuhan keluarganya, maka kesejahteraan yang perlu ditingkatkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian seluruhnya penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. pada hakikatnya program jamsostek,seluruh penghasilan yang hilang, disamping itu aspek lain dari jamsostek antara lain adalah memberikan perlindungan danbagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pengusaha tempat mereka bekerja, mengikat obyek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam undang undang nomor tahun prioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah, maka pengawasan terhadap undang undang beserta peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun, pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain,tu,, sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan, pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan penyer,, besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah jumlah pekerja buruh perusahan yang menjadi jamsostek. indikator dan cara penghitungan rumus persentase pekerja buruh peserta jamsostek dengan jumlah pekerja buruh dalam hubungan kerja persentase xx) pekerja buruh peserta jamsostek kepesertaan pekerja buruh jamsostek pembilang jumlah pekerja buruh peserta jamsostek penyebut jumlah pekerja buruh satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan berdasarkan data jumlah pekerja buruh tahun kabupaten rembangdiwilayah tersebut pada tahun berjalan adalah persentase yo) kepesertaan jamsostek artinya, baru dari jumlah pekerja buruh yang telah menjadi peserta jamsostek sumber datadan pusat statistik bps) kabupaten rembang, pt. jamsostek persero) batas waktu pencapaian besaran pekerja buruh peserta jamsostektentang jamsostektentang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu antara lain: narasumber yang mempunyai kompetensi substansi dibidang ketenagakerjaan dan memahami peraturan perundang undangan jamsostek, narasumber berasal dari akademis, praktisi, pakar, pemerintah dan pt. jamsostek, peserta dari kalangan masyarakat industri, pengusaha organisasi pengusaha, pekerja buruh pemerintah, provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pembinaan kepesertaan jamsostek bagi pekerja buruh, yaitu antara lain, narasumber yang mempunyai kompetensi dibidang ketenagakerjaan dan memahami perundang undangan jamsostek, narasumber berasal dari pakar, akademis, praktisi hubungan industrial, pemerintah, dan pt. jamsostek, peserta dari pekerja buruh, sp sb, pengusaha dan organisasi pengusaha, pemerintah, . dinsosnakertrans kabupaten rembang melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait dengan kepesertaan jamsostek, yaitu antara lain: melaksanakan kegiatan koordinasi fungsional tingkat kabupaten dan melaksanakan pengawasan terpadu wilayah kabupaten, tim koordinasi fungsional terdiri dari dinsosnakertrans kabupaten rembang yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan kabupaten dengan cabang pt. jamsostek setempat. rujukan refrensi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,. penanggung pelayanan pengawasan ketenagakerjaan gambaran umum setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerj. sebagaimana yang tertuang dalam pokok pokok pertimbangan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang keselamatan kerja, maka upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja k3) bertujuan agar setiap tenaga kerja yang berada tempat bekerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. agar sumber sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. ruang lingkup pemberlakuan undang undang keselamatan kerja dibatasi dengan adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja yaitu tempat kerja dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja sana dan terdapat bahaya kerja tempat tersebut. untuk tujuan tersebut atas maka perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma perlindungan kerja khususnya pada keselamatan dan kesehatan kerja secara nasional. salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan tenaga kerja tersebut adalah penyerangan setiap tenaga kerja dalam pekerjaannya sebagai suatu aspek terpadu dalam ruang lingkup higiene perusahaan dan kesehatan serta menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja k3). sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja k3) diharapkan mampu menciptakan hidup sehat dan aman bagi masyarakat pekerja guna memperoleh derajat kesehatan yang optimal dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerjalaporan pelaksanaan pengawasan adalah laporan yang memuat h,, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang,is dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku, besaran pemeriksaan perusahaan adalah persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinsosnakertrans kabupaten rembang yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan, besaran pengujian peralatan perusahaan adalah persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinsosnakertrans kabupaten rembang dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian. indikator dan cara penghitungan pemeriksaan perusahaan. rumus: persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibidang dengan jumlah perusahaan yang terdaftar persentase pemeriksaan perusahaan yang telah diperiksa 100y6 perusahaan perusahaan yang terdaftar pembilang jumlah perusahaan yang telah diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan penyebut jumlahperusahawlp) yang berada provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang. satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan kabupaten rembang, perusahaan yang terdaftar sebanyak perusahaan, sedangkan yang peperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan cara perhitungannya adalah orang pengawas ketenagakerjaan perusahaan bulan bulan perusahaan (satu tahun), maka persentase pemeriksaan perusahaan kabupaten rembang pada tahun berjalan adalah: persentase yo) tea pemeriksaan perusahaan artinya angka adalah kinerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan perusahaan kabupaten rembang dalam tahun berjalan. pengujian peralatan rumus: persentase jumlah peralatan yang telah diuji dibanding dengan jumlah peralatan yang terdaftar persentase haa peralatan yang telah diuji pen sny peralatan yang terdaftar peralatan pembilang jumlah peralatan yang telah diuji oleh pengawas ketenagakerjaan penyebut jumlah peralatyang berada kabupaten rembang satuan indikator persentase yo) contoh perhitungan misalkan kabupaten rembang jumlah peralatan yang terdaftar sebanyaklatspesialis unit bulan bulan unit (satu tahun), maka persentase pengujian peralatan kabupaten rembang pada tahun berjalan adalah: persentase yo) pengujian peralatan artinyarembang dalam tahun berjalan.pemeriksaan perusahaanbesaran pengujian peralatan perusahaan dengan target y opemeriksaan perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dinas provinsi dan dinsosnakertrans kabupaten rembang membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan: membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan kondisi ketenagakerjaan perusahaan, menganalisa kondisi ketenagakerjaan perusahaan, membuat nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan perusahaan, menyampaikan nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan kepada perusahaan, membuat laporan atas hasil pemeriksaan perusahaan kepada pimpinan, melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas nota pemeriksaan, mengadministrasikan hasil pemeriksaan perusahaan. pengujian perusahaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis membuat rencana kerja pengujian peralatan, menyiapkan pelaksanaan pengujian peralatan, melakukan pengujian peralatan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan standar teknis, menganalisa hasil pengujian peralatan,engadministrasikan hasil pengujian pengawasan. rujukan referensi undang undang tahun tentang ketenagakerjaan, undang undang uap tahun storm ordonnantie) dan peraturan uap tahun storm verordening)gesahan ilo convention nomor concerning labour infection industry and commerce konvensi) ilo nomor mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, peraturan presiden nomor tahun tentang pengawasan ketenagakerjaan, peraturan menteri tenaga kerja nomor per. men tentang pengawasan terpadu, peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per. men v tentang tata cara pelaporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaanupati rembang, |
salinan peraturan bupati rembang nomor tahun tentang rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosialsosialorganisasi dan tata kerja departemen sosial risosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu pelayanan sosial secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pks dalam kehidupan sosi, data adalah keterangan yang menggambarkan fakta atau kenyataan tentang sesuatu hal yang dapat berupa angka, jumlah, barang atau bahan, dan bentuk atau sifat, data kesejahteraan3 sosial adalah data yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas pokok pembangunan kesejahteraan sosial. data kesejahteraan sosial yang dikumpulkan melalui pola pendataan adalah, data penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks) serta data instansi yang membidangi kesejahteraan sosial kabupaten, pendataan kesejahteraan sosial adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis, berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian serta penyebarluasan data dan informasi kesejahteraan sosialesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai, layak dan wajar. penyandang masalah kesejahteraan sosial terdiri dari jenis,. adapun potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks) ini dapat berwujud organisasi sosial lembaga kesejahteraan sosial lks), maupun individu yang mendukung usaha kesejahteraan sosial uks),,gian keduasosialsosial, meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang sosial yang lansung berhubungan dengan masyarakat, bagian ketiga ruang lingkup pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sosial yang terdiri atas pelaksanaan program kegiatan bidang sosial, penyediaan sarana dan prasarana sosial, penanggulangan korban bencana,pelayanan pelaksanaan program kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks)mberian bantuan sosial bagi pksanaan kegiatan pemberdayaanksanaan kegiatan pemberdayaan sosial bagi pks asyanan penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas penyediaan sarana prasarana pantidiaan sarana prasarana panti sosnyediaan sarana prasarana pelayanan luar pantinyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti, nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar y60, batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun pelayanan penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas bantuan sosial bagi korban bencanabantuan sosial bagi korban bencanevakuasi korban bencanaevakuasi korban bencanalayansebagaimana dimaksud dalam huruf melalui penyelenggaraan jaminan sosialnggaraan jaminan sosialmerintahrincian rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam dasosial, penyelenggaraan pelayanan bidang sosialiiisosial secara bertahap, perencanaan pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal bidang sosialsosialsosialsosial kepada gubernur. bab pembiayaan pembiayaan rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial: peraturan bupati nomor tahun tentang rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial kabupaten rembang rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial kabupaten rembang pelaksanaan program kegiatan bidang sosial gambaran umum pelaksanaan program kegiatan bidang sosial meliputi pemberian bantu, terdiri dariab) cacat mental eks psikotik (celaksanaan program kegiatan bidang sosial melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) ditargetkan dengan indikator persentase sebesar pks memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam batas waktu pencapaian tahun secara bertahap dari tahun sampai dengan tahun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial bagi pks terdiri dariyaitulu potensialnon anak, paca dewasapekerja migran terlantar pmt) penyandang hiv aids keluarga rentan pemberdayaan sosial bagi asks terdiri dariputi:transmigrasi kecamatan?) pengembangan desa sejahtera terpadu rumah sosial postlaksanaan program kegiatan bidang sosial melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial ditargetkan dengan indikator persentase sebesar pkslam batas waktu pencapaian tahun secara bertahap dari tahun sampai dengan tahun pengertian bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang barang dari pemerintah kepada seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat pks adalahandang masalah kesejahteraan sosial pks) meliputi jenis, terdiri dari:, potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks) ini dapat berwujud organisasi sosial, maupun individu meliputg?indikator dan cara penghitungan persentase pks dalam (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar cara perhitungan rumus persentase yo) pks jumlah pks yang dalam (satu) tahun memperoleh bantuan yang memperoleh kx bantuan sosial untuk jumlah pks dalam pemenuhan tahun yang seharusnya kebutuhan dasar memperoleh bantuan pembilang jumlah pks dalam (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun. penyebut jumlah pks dalam (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial. ukuran konstanta persentase yo) contoh perhitungan pada tahun jumlah pks dalam (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam (satu) tahun jiwa, sedangkan jumlah pks tahun sebanyak jiwa, maka persentasenya adalah persentase yo) pks dalam (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial batas waktu pencapaian persentase yo) pks dalam (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarcara perhitungan rumus jumlah pks dalam (satu) persentase yo) tahun yang menjadi peserta pks dalam program pemberdayaan (satu) tahun yang masyarakat melalui kue menjadi peserta atau kelompok sosial program ekonomi sejenis lainnya pemberdayaan www sosial melalui jumlah pks dalam (satu) kelompok usaha tahun yang seharusnya bersama kue) menjadi peserta program atau kelompok pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi melalui kue atau sejenis lainnya kelompok sosial ekonomi sejenis lainnyas sejenis dalam (satu) tahun. penyebut persentase yo) contoh perhitungan pada tahun kkebanyak jiwa, maka persentasenya 12y6. persentase yo)lainnya batas waktu pencapaian persentase yo)pks yang memperoleh bantuan sosial pendataan peserta program pemberdayaan masyarakat melalui kue atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. penyediaan sarana dan prasarana sosial gambaran umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial, pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi terwujudnya masyarakat yang bermartabat serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara wajar. dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana sosial, pelaku usaha kesejahteraan bukan hanya pemerintah saja melainkan dapat dilaksanakan oleh individu, kelompok, organisasi sosial lembaga kesejahteraan sosial rsos lks) dan masyarakat, sebagai bentuk partisipasi sosial. penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi penyediaan sarana dan prasarana sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana panti sosial ditargetkan dengan indikator persentase sebesar yang secara bertahap akan dicapai dalam batas waktu tahun dari tahun sampai dengan tahun penyediaan sarana dan prasarana panti sosial dengan meliputi panti balai rehabilitasi anakpanti balai rehabilitasi korban tindak kekerasan anak yang menjadi korban tindak kekerasan akk) wanita yang menjadi korban tindak kekerasan wkt) lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan lunak) panti balai rehabilitasi bagi lanjut usia jompo lanjut usia terlantar lut) panti balai rehabilitasi bagi tuna susila ts) pengemis png) gelandangan gld) orang gila sakit jiwa panti balai rehabilitasi bagi penyandang cacat anak cacat ac) cacat tubuh cacat netra cacat rungu wicara cacat mental cacat mental dan fisik anak berkebutuhan khusus penyandang cacat non anak, paca dewasa) cacat tubuh cacat netra cacat rungu wicara cacat mental cacat mental dan fisik cacat bekas penyakit kronis bpk) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti penyediaan sarana dan prasarana sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti, lebih menekankan pada pelaku usaha kesejahteraan oleh individu, kelompok masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial yang mendorong usaha kesejahteraan sosial lks uks) sebagai bentuk partisipasi sosial meliputi:j)) taruna siaga bencana tagawa) laboratorium sosial labels dapo awan oo)nyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti ditargetkan dengan indikator persentase sebesarorganisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh pemerintadalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial, organisasi sosial dapat berupa lembaga kesejahteraan sosial lks), yayasan sosial, panti sosial balai rehabilitasi sosial serta individu atau masyarakat kader dalam unit pelaksana kesejahteraan sosial usaha kesejahteraan sosial ups uks), menurut kepemilikan pengelolaan, organisasi sosial dapat dibedakan yaitu: organisasi sosial pemerintah dan organisasi sosial swasta yang dikelola oleh individu masyarakat. dari sisi pelayanan, organisasi sosial dapat dibedakan sebagai pelayanan dalam panti dan pelayanan luar panti baik organisasi sosial yang dikelola pemerintah maupun organisasi sosial yang dikelola olah swasta, sarana dan prasarana panti sosial adalah sarana fisik berupa barang alat gedung yang berguna dalam mendukung keberlangsungan pelayanan dengan baik sesuai standar dan terorganisir secara administrasi maupun teknis bagi usaha usaha kesejahteraan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti merupakan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat pks melalui sasarannya adalah keluarga, kelompok dan atau masyarakatediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti dilaksanakan melalui wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat wsbk) yang terlibat dengan usaha kesejahteraan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat wsbk) merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam masyarakat baik individu maupun kelompok yang melakukan usaha usaha kesejahteraan sosial. indikator dan cara penghitungpanti sosial dalam persentase yo) (satu) tahun yang panti sosial dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan (satu) tahun yang menyediakan kesejahteraan sosial sarana prasarana xx. jumlah panti sosial dalam pelayanan kesejahteraan (satu) tahun yang jahe sosial seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pembilang sebanyak (empat) unit, sedangkany6.wsbk dalam (satu) tahun yang persentase yo) menyediakan sarana wsbk dalam prasarana pelayanan (satu) tahun yang kesejahteraan sosial menyediakan sarana prasarana jumlah wsbk dalam pelayanan (satu) tahun yang kesejahteraan seharusnya menyediakan sosial sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pembilang jumlah wsbk dalam (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial penyebut jumlah wsbkpada tahun jumlah wsbk dalam (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak wsbk, sedangkan jumlah wsbk dalam tahun sebanyak wsbk, maka persentasenya yo.kecamatan, desa kelurahan)wsbk rsos lks uks panti yayasan sosial barehsos, dll) langkah kegiatan pendataan panti lsm yayasan sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pendataan wsbk rsos lks yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahterai. penanggulangan korban bencana gambaran umum penanggulangan korbyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penanggulangan korban bencana gun. penanggulangan korban bencana meliputi bantuan sosial bagi korban bencana, evakuasi korban bencana penanggulangan korban bencana bantuan sosial bagi korban bencana dengan indikator persentase dan evakuasi korban bencana dengan indikator persentase o, secara bertahap akan dicapai dengan batas waktu pencapaian tahun dari tahun sampai dengan pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan serta penghidupan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam,orban bencana adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi akibat terjadinya bencana atau musibah yang menyebabkan terhambatnya dalam melaksanakan tugas tugas kehidupannya, bencana alam meliputi: gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, gelombang pasang tsunami, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan lahan pemukiman penduduk, kecelakan pesawat kereta api kapal laut dan musibah industri. bencana sosial meliputi: kekacauan kerusuhan sosial, konflik etnis, agama dan politik, bantuan sosial bagi korban bencana adalah pemberian bantuan berupa kebutuhan jasmani (makanan, pakaian, obat obatan kesehatan dll), rohani mental spiritual dan sosial, dalam rangk, evakuasi korban bencana merupakan tindakan kemanusiaan dalam rangka penyelamatan baik harta maupun jiwa dari wilayah lokasi bencana penampungan sementara lokasi aman yang sudah persiapkan dan terkoordinir dengan sarana prasarana sesuai prosedur operasional yang ditetapkan. indikator dan cara penghitunganjumlah korban bencana persentase yang menerima bantuan korban bencana sosial selama masa dalam (satu) tanggap darurat dalam (satu) tahun tahun yang menerima bantuan sosial selama masa jumlah korban bencana tanggap darurat yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam (satu) tahun pembilang jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam (satu) tahun penyebut jumlahyang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam (satu) tahun sebanyak kk, sedangkansebanyak kk, maka persentasenya 12y6.batas waktu pencapaian persentase yo) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap daruratcara perhitungan rumus jumlah korban bencana dalam (satu) tahun yang persentase yo) dievakuasi dengan korban bencana menggunakan sarana yang dievakuasi prasarana tanggap darurat dengan lengkap dalam (satu) tahun menggunakan x190 sarana prasarana jumlah korban bencana yang tanggap darurat seharusnya dievakuasi lengkap dalam dengan menggunakan (satu) tahun sarana prasarana tanggap darurat pembilang jumlahpenyebutyang seharusnya dievakuasi tahun sebanyak kk, maka persentasenya yo.batas waktu pencapaiabd, kesbangpolinmav. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial gambaran umum pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya secara layak, sesuai huruf undang undang dasarmenyatakan bahwa negara mengembangkan suatu sihal ini pemerintah melalui program jaminan kesejahteraan sosial jamkesos) yang secara khusus didesain untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja sektor informal dan kelompok masyarakat yang termasuk kategori rumah tangga sangat miskin rts). pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial ditujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) yang sastranya adamelalui penyelenggaraan jaminan sosial dengan indikator persentasesecara layak, pengembangan jaminan sosial melalui program jaminan kesejahteraan sosial jamkesos) yang pelaksanaannya melalui asuransi kesejahteraan sosial assess) dan program keluarga harapan pkh): indikator dan cara penghitungan persentase yo) penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam (satu) tahun cara perhitungan rumus jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita persentase yo) terlantar, anak terlantar, penyandang cacat dan fakir miskin yang fisik dan mental, telah menerima jaminan 100y6 lanjut usia tidak sosial dalam (satu) potensial, anak tahun balita terlantar, anak terlantar, dan jumlah penyandang fakir miskin yang cacat fisik dan mental, menerima jaminan lanjut usia tidak sosial dalam potensial, anak balita (satu) tahunpembilangpenyebutukuran konstanta persentase yo) contoh perhitungan pada tahutahun sebanyak jiwa, maka persentasenya y6. persentase yo)batas waktu pencapaian persentase yo)target denganpanti lsm yayasan sosial. langkah kegiatan pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah data untuk jaminbupati rembang ttd. much. salim |
bupati rembangtertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya penggunaan biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten rembang agar lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,bab ketentuan umum bagian pertama definisi sebagai pejabat negara daerah. wakil bupati adalah wakil bupati rembang sebagai pejabat negaradan pegawai adalah pejabat negara daerah, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten rembang. kepala perangkat daerah adalah sekretaris daerah, sekretaris dprd, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan camat kabupaten rembang selaku pengguna anggaran. pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah pejabat yang melaksanakmeliputi pns dan conpejabat yang karena jabatan atau tugasnya mempunyai kewenangan rekomendasi, menunjuk dan memerintahkan serta menandatangani surat tugas st) bagi pejabat dan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten rembang untuk melaksanakan perjalanan dinas. surat tugas yang selanjutnya disingkat adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan tugas pejabat dan pegawai yang bersangkudan ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen sebagai dasar untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi pejabat dan pegawai yang bersangkutan. pelaksana surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat pelaksana spp adalah pejabat dan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinasluar negeri bagi pejabat dan pegawai yang diajukan kepada sekretaris jenderal kementerian dalam negeri melalui gubernur. perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan tempat yang dituju dalam luar daerahdari tempat kedudukan tempat yang dituju dalam wilayah kabupaten rembang (dalam kota, kecamatan dan desa kelurahan), dan kembali tempat kedudukan semula dalam jarak radius lebih dari (lima) kilometer. perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan tempat yang dituju luar wilayah kabupaten rembang, dan kembali tempat kedudukan semula yang meliputi perjalanan pergi pulang lebih dari (delapan) jam dan sampai dengan (delapan) jam (tidak menginap)dan menetap berdasarkan surat keputusan pindah. perjalanan dinas keadaan khusus atau luar biasa adalah perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan bencana alam, kerawanan sosial masyarakat, kematian, kebakaran dan atau kecelakrangkat daerah maupun sebagai batas tertinggi estimasi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. bagian kedua ruang lingkup dan prinsin pegawai yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), terdiri dari: perjalanan dinas dalam negeri, meliputi: perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah, perjalanan dinas luar negeri. perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip,jabat dan pegawai dapat melakukan perjalanan dinas jabatan baik perseorangan maupun secara bersama sama untuk kepentingan negara daerah. pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan perjalanan dinas jabatan setelah mendapat perintah dari pejabat yang berwenang. perjalanan dinas jabatanteraseringmenandatangani sppnandatangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut a.untuk bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, ditandatangani oleh bupati dan apabila berhalangan, wakil bupati atau sekretaris daerah dapat menandatanganinya, b.untuk pejabat eselon atau yang setara, ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati dan apabila berhalangan, asisten sekretaris daerah atau kepala perangkat daerah bersangkutan dapat menandatanganinya, untuk pejabat eselon iii dan eselon serta pegawai non struktural lingkungan sekretariat daerah, ditandatangani oleh asisten sekda atas nama sekda dan apabila berhalangan, kepala bagian bersangkutan dapat menandatanganinya, d.untuk pejabat eselon iii dan eselon serta pegawai non struktural fungsional pada perangkat daerah, ditandatangani oleh kepala perangkat daerah bersangkutan dan apabila berhalangan, pejabat yang ditunjuk atas nama kepala perangkat daerah dapat menandatanganinya, e.untuk pimpinan dan anggota dprd, ditandatangani oleh ketua dprd dan apabila berhalangan, wakil ketua dprd dapat menanda tangannya, penandatangan spp dilakukan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen. pejabat dan pegawai yang telah melaksanakan tugas perjalanan dinas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada pejabat penerbit stp diterbitkan berdasarkan anggaran tersedia pada perangkat daerah yang bersangkutan dengan menetapkan: alat angkut yang dipergunakan, lamanya perjalanan dinas,dilakukan dalam waktu yang sesingkat singkatnya, kecuali untuk kepentingan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan atau jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil. lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: perjalanan dinas jabatan luar daerah lebih dari (delapan) jam, perjalanan dinas jabatan luar daerah sampai dengan (delapan) jam (tidak menginap), perjalanan dinas jabatan dalam daerah (wilayah kabupaten rembang). bagian keduasudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak sertaberdasarkgolongkan dalam (tiga) tingkat, yaitu: tingkat untuk bupati dan wakil bupati, b.tingkat untuk pimpinan dan anggota dprd, pejabat eselon ataupegawai negerian atau dpp perangkat daerahtempat penginapan yang sama. dalam hal biaya penginapan pada hotel tempat penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada lebih tinggi dari satuan biaya hotel tempattempatagian ketiga pembayaran biaya perjalanan dinas jabatandanpp komjabat pemberi tugas. berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada pa kpa ppan atau dppdan spp, makapdan atau dpp perangkat daerah penerbit spp. perangkat daerah penerbit spp wajib memverifikasi atas dokumen dan spp yang menyangkut penandatangan dan spp, tingkatan pejabat pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas,bab iii perjalanan dinas pindah bagian kesatu umuma.pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama tempat tujuan pindah, b.pemulangan pejabat negara daerahdaerah pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir tempat tujuan menetap, d.daerahjabat pegawai, biaya transpor keluarga yang sahberdasarkanjabat, uang harian, dan atau biaya pengepakan dan angkutan barangan atau dpp perangkat daerah yang menerbitkan surat keputusan pindah mutasiagian ketiga pembayaran biaya perjalanan dinas pindah pembayaran biaya perjalanan dinas pindah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dpa dan atau dpp perangkat daerah berkenaan. pembayaran biaya perjalanan dinas pindah kepada pelaksana spp paling cepat (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. bab perjalanan dinas luar negeri pejabat dan pegawai dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri setelah mendapat izin dari kementerian dalam negeri. perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada dalam rangka: kerja gjabat dan dinas (service passport): . tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri, sebagai berikut: bupati mengajukan surat permohonan kepada sekretaris jenderal kementerian dalam negeri melalui gubernur bagi pejabat dan pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri. gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris jenderal kementerian dalam negeri. surat permohonan sebagaimana dimaksud padaditerima oleh sekretaris jenderal kementekementerian dalam negeripada meneruskan izin pemerintahdandanjabat dandan pegawai melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur dan atau atasan langsungnyadanalat transpor perjalanan dinas alat transpor yang digunakan oleh pelaksana spp disesuaikan dengan jenis perjalanan dinasnya (dalam negeri atau luar negeri) yaitu pesawat udara, kapal laut sungai, kereta api, bus, mobil, sepeda motor dan alat transpor lainnya. alat transportranspor yang dinyatakan dalam spp tidak dapat digunakan, maka dapat digantikan dengan alat transpor lainnya dan selisih biaya tersebut diperhitungkan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan saat itu, apabila terjadi kondisi tertentu atau kejadian luar biasajabat pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada pa kpa pp komyang sah dari pejabat pemberi tugas, spp yang telah ditandatangani oleh pa kpa ppnyediapp komsertpuang persediawaktu, tempat, dan atau tujuan yang sama dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangpada lingkup perangkat daerahpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam dapat memerintahkan pihak lain luar pejabatsurat tugas nomor pejabat pemberi tugas alamat dengan ini memberikan tugas kepada: nama nip. pangkat golongan jabatan instansi alamat tujuan maksud lamanyayang berwenang, pangkatlembar kode nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) pa kpa pp kom")no pengikut nama pangkat golongan pembebanan anggaran instansi kode rekening peranan tata coret yang tidak perlu dikeluarkan pada tanggal pa kpa pp kom, pangkattempat kedudukan) bahwa perjalanan dinasp kom, pa kpa pp kom, nip. nip. viii. perhatian pejabat yang menerbitkan spp, pejabatrembang, ttd much. salim lampiran mponen biaya perjalanan dinas jabatan luar daerah lebih dari (delapan) jam jenis uang biaya biaya jumlah hari biaya perjalanan harian penginapan transpor yang pemetaan dinas dibayarkan dan jabatan angkutan jenazah raw. pelaksanaan tugas dan sesuai penugasan jabatan. paman paman dan sejenisnya. penugasan terasering. maksimal (sembilan puluh) hari akan obatan doa 2mantan | .mendapat cidera pada penugasannugasan pegawai negeri. ban dana dana dana dang diploma s1 s2 s3. (dua) hari daan pan senja pengaman pelatihan. penugasan menjemput mengantarkan tempat pemakaman jenazah pejabat pegawai maksimal yang meninggal dunia dalam (tiga) hari melakukan perjalanan dinas. menjemput mengantarkan tempat pemakaman jenazah pejabat pegawai maksimal yang meninggal dunia dari i'sal hari tempat kedudukan yang (tiga) hari terakhir kota tempat pemakaman. keterangan biaya penginapan diberikan dalam hal selama terasering tidak tersedia rumah dinas. biaya transpor. komponen biaya perjalanan dinas jabatan luar daerah sampai dengan (delapan) jam (tidak menginap) emas jaga perjalanan uang biaya pemetaan dinas harian transpor yang dan angkutan dibayarkan jabatan jenazah pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada sesuai penugasan jabatan. pan santo dodo sewapenugasaa dan sejenisnya. ban kanan dasi maaksi bank mangan dir e5202 men diploma s1 s2 s3. kepulangan panahan anakan dan) sewatpemv1) uang harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiat(wilayah kabupaten rembang) jenis uang biaya perjalanan harian kegiatan jumlah hari pemetaan dinas da. lam yang dibayarkan dan angkutan jabatan daerah jenazah daan besarnya sematpenugasan pan sewaipenugasaa bank dana di gin medki makan aus man diploma s1 s2 s3. kepulangan paham anakan dan| sematpenbiaya transpor kegiatan dalam daerah, seminar dan sejenisnya dalam kompleks perkantoran yang sama. perjalanan dinas jabatan dalam daerah serta dilakukan dalam jarak radius lebih dari (lima) kilometer. uang harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. jenis perjalanan dinas jabatan pada huruf dan huruf diberikan biaya transpor pegawai dan ataubee, ngga p rampung ditetapkan sejumlah rpessenaanannanannnnn yang telah dibayar semula rpessenaanannanannnnn sisa kurang lebih rpessenaanannanannnnn pa kpa pp kom,fasilitas transpor bagi pelaksana spp dan keluarga pejabat pegawai perjalanan udara laut api bus bupati dan wakil bisnis vip spesial sesuai bupati kelas eksekutif kenyataan pimpinan dan ekonomi kelas eksekutif sesuai anggota dprd, kenyataan pejabat eselon dan pejabat lainnya yang setara pejabat eselon ekonomi kelas eksekutif sesuai i! pegawai negeri kenyataan golongan iv, pejabat eselon iv pegawai negeri golongan ill, pegawai negeri golongan dan serta pegawai tidak tetap ) ptt disesuaikan dengan tingkat pendidikan, yaitu: s1 s2 s3 setara dengan golongan iii: sma aliyah diploma setara dengan golongan ii: sd ibtidaiyah smp tsanawiyah setara dengan golonganpindah biaya") rp) jarak tujuan tingkat s d dalam wilayah kecamatan dan antar kecamatan s d dalam wilayah kecamatan dan antar kecamatan s d dalam wilayah kecamatan dan antar kecamatan dalam wilayah kecamatan dan antar kecamatan luar kabupaten dalam wilayah rembang provinsi jateng luar wilayah provinsi jateng biaya tersebut bersifat bantuan, dibayarkan secara lumpur dan merupakan batas tertinggi. bupati rembang, ttd much. salim lampiran viaya pemetaan dan angkutan jenazah uraian tingkat biaya perjalanan dinas biaya pemetaan pengangkutan menurut tarif angkutan yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. bupati rembang, ttd much. salim lampiran vaftar pengeluaran riil yang bertanda tangan bawah ini nama donannannannaanaanan nana aan jabatan bnaananaananannanana aan anakotatemeemaa, tanggal, bulan, tahun pa kpa pp kom, pelaksana spp, nip. nip. bupati rembang, ttd much. salim |
salinan peraturan bupati rembarembang, menimbang bahwa peserta didik yang berkebutuhan khusus perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak aslinya, bahwa layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif(berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak anak yang mempunyai kecerdasan dan atau bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental. satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan formal reguler jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik tanpa membeda bedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental dan telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusif. pusat sumber resource centre) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusguru pembimbing khusus yang selanjutnya disingkat gpk adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusuaksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat, berupa pengadaan atau modifikasi sarana dan prasarana kehidupan sehari hari, termasuk lingkungan fisik, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang cacat, agar mereka dapat melakukan aktivitas sehari hari secara mandirindidikan inklusif kabupaten rembang.ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. bab tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan, terdiri atas studi kelayakan, pengintegrasian rencana penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang pemerintah daerah, dan penyusunan rencana aksi penyelenggaraan pendidikan inklusif, persiapan, terdiri atas sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, penetapan struktur dan tata kerja penyelenggara pendidikan inklusif, penyediaan tenaga pendidik, penyediaan sarana, prasarana, media dan alat serta sumber belajar yang aksesibel, penyusunan pengelolaan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, cc. pelaksanaan, terdiri atas penerimaan peserta didik, penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, evaluasi dan tindak lanjut, terdiri atas evaluasi penyelenggaraan program, penyusunan rencana tindak lanjut, pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif. pelaksanaan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan tindak lanjutkurikulum satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku dan kurikulum adaptif. pelaksanaan kurikulum adaptif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara duplikasi, modifikasi, substitusi terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran. pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua peserta didik. bab pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif meliputi: guru reguler, gpk, cc. keamanan, dan il. tenaga lain yang bekerja pada satuan pendidikan. pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit satu orang gpk pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. pemerintah daerah wajib meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang pendidikan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. penyediaan gpk sebagaimana dimaksud pada dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pendidikan. bab vii peserta didik peserta didik satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah peserta didik reguler dan: gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, cc. gangguan wicara, gangguan fisik, kesulitan belajar spesifik, gangguan kognitif dan intelektual, gangguan konsentrasi dan pemusatan pikiran, h.gangguan sosial dan perilaku, kecerdasan istimewa, dan bakat istimewa. bab viii sarana prasarana penyelenggara satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan sarana prasarana pendidikan inklusif. jenis sarana prasarana sebagaimana pusat sumber untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif, pemerintah daerah dapat membentuk pusat sumber resource centre). pusat sumber berfungsi sebagai pusat data, penyelenggara pelatihan dan pendampingan, riset dan pengembangan, penyebaran informasi dan penyiapan media pembelajaran. pelaksanaan fungsi pusat sumber melekat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kerjasama (l) dalam rangka peningkatan layanan pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten. pelaksanaan kerjasama sebagaimana maksud pada difasilitasi oleh dinas pendidikan. pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh dinas pendidikan. ketentuan pembinaan dan pengawasankepala dinas pendidikan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud pada kepada bupati. bab xii pembiayaan sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, orangtua peserta didik dan masyarakat, serta sumber lain yangizin lingkungan dengan rahmat tuhan yang maha esa,, perlu mengatur izianduan penilaian dokumen amdalbadan lingkungan hidup selanjutnya disingkat blh adalah badan lingkungan hidup kabupaten rembang. kepala badan lingkungan hidup selanjutnya disebut kepala badan lingkungan hidup kabupaten rembang. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten rembankegiatan yang wajib izin lingkungan jenis usaha kegiatan yang wajib izin lingkuhapan dan ketentukepala blhbupati melalui kepala blh wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan setelah menerima permohonan izin lingkungan untuk usaha yang wajib amdalima) hari kerja sejak permohonan diterimblh wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan setelah menerima untuk usaha yang wajib ukl upditerimarmohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dapatdua penerbitan izin lingkungan izin lingkungan diterbitkan oleh bupati. izin lingkungan diterbitkan setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungankepala badan lingkungan hidup wajib mengumumkan izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh bupatitigaberdasarkan rekomendasi kepala blhengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati rembang nomor tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi ukl upsurat sekretaris daerah provinsi jawa tengah nomor perihal permohonan revisi bantuan keuangan kabupaten rembang tahun anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran provinsi jawa tengah kode rekening perlu merubah ketentuan24bagian dinas pekerjaan umum, bagian dinas pertanian dan kehutanan dan bagian dinas kelautan dan perikanditetapkan rembang pada tanggal desember bupati rembang, ttd much. salim salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat daerahketentuan dalam lampiran),k mampu dari kepala desabupati rembang peraturan bupati rembang nomor tahun tentang prosedur pemakaian dan pengusahaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air tanah bagi masyarakat kabupaten rembang melalui pemberian izin pemakaian atau pengusahaan air tanah secara selektif: bahwa untuk pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu adanya prosedurair tanenergi dan sumber daya mineralrosedurrembang. menteri energi dan sumber daya mineral adalah menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia. gubernur adalah gubernur jawa tengah bupati adalah bupati rembang. dinas yang selanjutnya disebut dinas esdmabupaten rembang. air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batuan bawah permukaan tanah. pemanfaatan air tanah adalah setiap pemanfaatan dan atau maupun potensi dampak. sumur resapan adalah sumur yang dibuat dalam upaya konservasi air tanah, baikminan konservasi adalah kesanggupan yang dilaksanakan oleh badan usaha perorangan untuk menjamin kesediaan air tanah baik kualitas maupun kuantitasnya bagi masyarakat sekitar. lembaga pengembangan jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat lpnk adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi. badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. bab ketentuan pemakaian air tanahorang atau badan yang memakai air tanah wajib memiliki izin pemakaian air tanah. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat yang penampilannya tidak dalam jumlah besar dan terdistribusi terpusat. kriteria pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari sebagaimana yang dimaksud dalamkriteria pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalamhektarain keduorang atau badan yang melakukan pengusahaan air tanah wajib memiliki izin pengusahaan air tanah.bab iii izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah bagian kesatu izin pemakaian air tanah izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintahan atau badan sosial. izin pemakaian air tanah paling sedikit memuat: nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian :dan ketentuan hak dan kewajiban. setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin pemakaimakaian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dokumen: maksud dan tujuan kegiatan, rencana kerja dan peralatan, informasi mengenai rencana pengeboran air tanah dan atau rencana penerapan mata air yang dilengkapi gambar rancangan bangunan yang disetujui oleh instansi yang berwenang, d.foto copy dokumen tanah dengan memperlihatkan aslinya oleh kades setempat, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dokumend., jumlah maksimum pemanfaatan air tanah, kapasitas dan kedudukan pompa, surat pernyataan pemohon yang berisi kesediaan: melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada bupati dan dihampiridan atau bangunan penerapan, berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor dan atau bangunan penerapan, berita acara uji pemompaan, laporan uji pemompaan, hasil analisis fisika dan kimia air tanah, memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati,menteri, gubernur atau kepala dinas esdmdi. izin pemakaimakaian pengusahaan air tanah terakhir, hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur bor atau sumur gali yang surat izin pemakaian pengusahaan air tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan. bagian kedua izin pengusahaan air tanah setiap orang yang melakukan pengusahaan air tanah wajib memiliki izin pengusahaan air tanah. dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada kegiatan pengeringan dan atau air ikutan eksplorasi dan eksploitasi bidang pertambangan dan energihan baku produksi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain industri air minum dalam kemasan baik plastik, kaca atau kaleng, industri balok, industri kimia untuk bahan pelarutan dan industri makanan. pemanfaatan potensi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: air bersih, makanan, cc. minuman, obat obatan. media usaha sebagaimana dimaksud pada huruf adalah segala bentuk kegiatan dan atau usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai perusahaannya seperti usaha kolam renang, perikanan, kolam penerapan dan media usaha lainnya. bahan pembantu atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pertambangan dan pariwisata. setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin pengusahangusahaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: maksud dan tujuan kegiatan. rencana kerja dan peralatan. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah yang dilengkapi gambar rancangan bangunan yang disetujui oleh instansi yang berwenang, salinan atau serta daftar tenaga ahli bidang air tanah yang dimiliki, foto copy dokumen tanah dengan memperlihatkan aslinya dan atau kades setempat. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri atasjumlah maksimum pemanfaatan air tanah, kapasitas dan kedudukan pompa, jika pemanfaatan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewajiban pemegang izin untuk: melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemboran, penggalian air tanah dan atau penerapan mata air secara tertulis kepada bupati dan dihampir: berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor, berita acara uji pemompaan, laporan uji pemompaan, hasil analisis fisika dan kimia air tanah. memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati.gubernur, menteri atau kepala dinas esdm, menyediakan paling sedikit (sepuluh per, dan mendaftar ulang izin pengusahaan sebelum masa berlaku berakhir. izin pengusahahasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur bor dan sumur gali yang surat izin pengusahaan air tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan. bab prosedur memperoleh izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah bagian kesatu izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah baru untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada bupati melalui kepala kept. kepala kept meneliti dan memproses berkas perizinan serta berkoordinasi untuk mendapatkan rekomendasi dengan: menteri untuk cekungan air tanah lintas provinsi. gubernur untuk cekungan air tanah lintas kabupaten dalam wilayah provinsi jawa tengah, kepala dinas esdm untuk air tanah dalam wilayah daerah yang tidak termasuk dalam cekungan air tanah sebagaimana tersebut dalam huruf a,dan huruf kepala dinas esdm melakukan verifikasi lapangan atas permohonan izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang, bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah. bagian kedua perpanjangan izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah disampaikan secara tertulis kepada bupati melalui kept. perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dilakukan paling lambat (enam puluh hari kerja sebelum masa berlaku berakhirdari pejabat yang berwenang. untuk perpanjangan izin harus memperhatibab berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berakhir pada saat: habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan, izin dikembalikan, atau izin dicabut. bab surat izin perusahaan pengeboran air tanah kegiatan pengeboran air tanah dilakukan oleh badan usaha yang memiliki surat ijin perusahaan pengeboran air tanah dan surat tanda instalasi bor sesuai sertifikasi kualifikasi dan klasifikasinya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk kegiatan penggalian air tanah. surat ijin perusahaan pengeboran air tanah dan surat tanda instalasi bor sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bupati dan berlaku selama (tiga tahun. untuk memperoleh surat ijin perusahaan pengeboran air tanah dan surat tanda instalasi boresdm mengisi syarat administrasi sippa yang telah disediakan. persyaratan administrasi sippa sebagaimana dimaksud pada adalah surat pernyataan kepemilikan instalasi instalasi bor bermeterai, data teknis instalasi bor (daftar isian terlampir), salinan sertifikasi klasifikasi dan sertifikasi kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan pengeboran air tanah dan telah registrasi lpnk. pengajuan perpanjangan izin paling lambat (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin. bab vii pembiayaanbab viii pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagian kesatu pemberdayaan bupati melalaui kepala dinas esdmbagian kedua pembinaan, pengawasan dan pengendalian bupati melalaui kepala dinas esdm melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap a.atauberwenang. bab sanksi administrasi jenis sanksi administrasi meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan,dan pencabutan izin. untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan air tanah, b.tingkat penataan penyelenggaraanc.rekam jejak ketaatan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan air tanahteguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam meliputi, cc. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan, teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepala esdm. pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatankepala esdm, atas nama bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penghentian seluruh kegiatan. dalam hal izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dihentikan sementara,pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam meliputi: tidak melaksanakan ketentuan yang diwajibkan setelah diberikan teguran dan atau pemberhentian sementara, b.memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan, dan atau d.menerbitkan keputusan pencabutan izilampiran peraturan bupati rembang nomor tahun prosedur pelayanan izin pemakaian dan izin tentang pengusahaan air tanah prosedur pelayanan izin pemakaian dan izin air tanah persyaratan administrasi nama pemohon izin alamat pemohon jenis kegiatan lokasi kegiatan data dan informasi lain yang dibutuhkan persyaratan yuridis tidak pendirian pengesahan badan hukum bagi pemohon tidak yang berbentuk badan hukum masyarakat kept kartu tanda penduduk persyaratan dinas esdm rekomendasi bupati lipat pemohon rekomendasi lengkap dan badan rekomendasi izin izin lain yang terkait pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak dokumen hukum lainnya tim kajian teknis dan persyaratan teknis peruntukan dan kebutuhan air tanah rencana pelaksanaan pengeboran dan atau penggalian air tanah amdal ukl upl spl data dan informasi lain yang dibutuhkan tidak bupati rembang, keterangan pengajuan permohonan penerbitan izin, koordinasi verifikasi persyaratan teknis permohonan izin (disetujui ditolak), ttd hasil verifikasi persyaratan teknis dan rekomendasi teknis (disetujui ditolak), permohonan rekomendasi teknis, much salim persetujuan bupati (disetujui ditolak), penyerahan keputusan penerbitan penolakan izin. |
salinan10dengan peraturan daerahnahmenetapkan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten rembang tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten rembangrapid) tahunrembang. ditetapkan rembang pada tanggal mei bupati rembang ttd. much. salim diundangkan rembang padatanggal mei sekretarisdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang: bahwa pemberian tanda penghargaan bagi kepala desa, perangkat desa danyang diberikan berupa uang tunai senantiasa berubah secara dinamis sehingga perlu diadakan perubahan tentang jumlah besbagi kepala desa dan perangkat desaketentuan dalam),diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupatal bupati rembang ttd much. salim diundangkan rembang pada tandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa, perlu memberikan pedoman pelaksanaannya, bahwatidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan dan kondisi masyarakatata cara pemilihan, pencalonan,pengangkatan, dan pelantiknjabat kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang menjabat dalam kurun waktu tertentu karena kepala desa definitif sebelumnya berhentikan. perangkat desa lainnya terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilaypanitia pemilihananitia pengawas adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi seluruh proses kegiatan pemilihan kepala desa,anitia monitoring adalah panitia yang dibentuk untuk memonitor seluruh proses kegiatan pemilihan kepala desa, agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah dibuat oleh panitia pemilihan, camat, kapolsek,dan danramil, fotokopi ijazah stub, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah stt yang mendapat pengesahan dari. fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang legalisasi oleh kepala dinas kependudukan kabupaten setempat, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) setempat yang masih berlakukan legalisasi oleh camat atau kepala dinas kependudukan kabupaten rembang, fotokopi kartu keluarga yang legalisasi oleh camat atau kepala dinas kependudukan kabupaten rembang, surat keterangan catatan kepolisian sick) dari kepolisian resort kabupaten rembang, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah,j dari bakal calon bahwa belum pernah menjabat sebagai kepala desa dengan masa jabatanil., surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai penjabat kepala desa bermaterai cukup. lamaran sebagaimana dimaksud padamaksudkan untuk panitia pemilihan (asli) bupati (tembusan), camat (tembusan), badan permusyawaratan desa bpd (tembusan), pemerintah desa (tembusan). bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil atau tni polri, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan: ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya,pimpinan instansi induknya, bermaterai cukup, kecuali peraturan menentukan lainbermeterai cukup. bagi bakal calon yang berasal dari perangkat desa,selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ,juga wajib melampirkan, surat ijin dari kepala desa penjabat kepala desa setempat atau surat ijin dari camat setempat apabila dalam batas waktu tujuh hari sejak pengajuan tertulis kepada kepala desa penjabat kepala desa tidak memberikan ijin tanpa alasan yang jelas,dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa: pembentukan panitia pemilihan oleh bpd, pembuatan tata tertib pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan, cc. pembuatan rencana biaya pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepada bpd,, penyusunan data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, pengumuman daftar pemilih sementara, pendaftaran pemilih tambahan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap. penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan, meliputi kegiatan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan permohonan. verifikasi persyaratan permohon, pengumuman calon, pengundian nomor urut oleh panitia pemilihan, kampanye calon kepala desa, pemungutan suara, penghitungan suara, il. penetapan calon terpilih, m.pengusulan dan pengangkatan calon terpilih, pelantikan kepala desa. panitia pemilihanpd dengan tembusan camat dengan tembusan kepala desa penjabat kepala desasusunan panitia pemilihan dapat terdiri atas ketua,jawab secara kolektif. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon kepala desa, mengajukan rencana biaya pemilihan kepada bpd, melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan kepala desa, melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya, menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala desa,, menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suar: melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada bpd dengan tembusan camat, menerima laporan pengaduan dari calon kepala de pemilihan. tata tertib sebagaimana dimaksud pada antara lain memuat tata cara pendaftaran,kanmasa pendaftaran bakal calon kepala desa terhitung tujuh hari sejak pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa. jika sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon kepala desa maka masa pendaftaran diperpanjang selama (tujuh hari. dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada belum ada bakal calon kepala desa, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran yang kedua selama tujuh hari. dalam hal perpanjangan masa pendaftaran yang kedua belum ada bakal calon kepala desa, panitia pemilihan melaporkan kepada bpd dengan tembusan camat. berdasarkan laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada bpd menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan keputusan bpd. penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat. bpd melaporkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat. penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama enam) bulan setelah penetapan bpddengan keputusan panitia pemilihan dan diumumkan (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa. setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada pada hari itu jugadilaksanakan undian nomor urut d, sudah mencapai usia (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara atau sudah pernpendaftaran disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan keputusan ketua bpd. panitia pemilihan mengumumkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat paling lama (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakanverifikasi oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan atau keragu raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan.dan diverifikasdan verifikasikepada masyarakat dengan caraditempel pada papan pengumuman resmi desa. bagian ketujuh penetapan dan pengundian tanda gambar satu hari setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan undian nomor urut dan tanda gambar bagi para calon kepala desa oleh panitia pemilihan dihadapan para calon kepala desa, anggota bpd dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa. dalam hal calon kepala desa hanya terdapat satu orang calon(tunggal) maka panitia pemilihan langsung menetapkan nomor urut dan tanda gambar dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa. hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada dan diumumkan kepada masyarakat. nomor urut dan tanda gambar calon, melakukan pidato didepan massa sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja,: kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak arakan. memasang tanda gambar yang menutupi tanda gambar calon lainnya atau didekat kediaman calon yang lainnya, il. melaksanakan kampanye pada hari pelaksanaan pemilihan. dalam hal pelaksanaan kampanye melanggar pada ketentuan. ketentuan kampanye lebih lanjut ditetapkan oleh panitia pemilihan. bagian kesembilan pelaksanaan pemungutan suara.da hari pemilihan, sudah tidak diperbolehkan lagi mengedarkan undangan. dalam hal pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap,tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk setempat yang masih berlaku satu jam sebelum penutupan pencoblosan. panitia pemilihan harus memasukkan dalam berita acara peristiwa sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan menyiapkan surat suara yang mencantumkan nomor urut dan tanda gambar sesuai dengan jumlah calon kepala desa. surat suara untuk calon kepala desa tunggal, tanda gambar kosong diletakkan sebelah kanan nomor urut dan tanda gambar calon. surat suara yangstempel panitia pemilihan. sebelum surat suara sebagaimana tersebut pada diberikan kepada pemilih harus lebih dulu dipakai oleh panitia pemilihan. jumlah surat suara yang disediakan dalam pelaksanaan pemilihan harus sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap dan tambahan surat suara paling banyak dari jumlah daftar pemilih tetap. format surat suaradan ditutup pada pukul wib. bagi pemilih yang menyerahkan surat undangan atau ktp setelah pukul wib tidak berhak menggunakan hak pilihnya. setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup disegel dengan kertas yang telah disediakapabila pemilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena atau sedang menjalani pidana penjara kabupaten rembang sehingga yang bersangkutan tidak bisa datang tempat pemilihan untuk melaksanakan hak pilihnya, panitia dapat mendatangi pemilih tersebut dengan didampingi oleh para saksi. surat suara dinyatakan sah apabila terdapat satu lubang coblosanpada gambar atau dalam garis kotak, colokan harus menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia, tidak terdapat lubang colosurat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat lubang colokan lebih dari satu pada satu gambar atau terdapat lubang colokan pada dua gambar atau lebih, colokan pada gambar tidak terlihat atau tidak berlubang, colokan berada pada luar garis kotak gambar kotak kosong, colokan menggunakan alat lain selain yang disediakan oleh panitia pemilihansurat suara sebelum dipergunakan, maka pemilih berhak untuk mendapatkan ganti surat suara yang baru. penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada diatas sebanyak banyaknya, menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil. padacc. penghitungan suara, pengumuman calon terpilih, penutup. dalam acara pembukaan, ketua panitia pemilihan mengumumkan tentang a.nama nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi persyaratan, tanda gambar untuk para calon. tata cara dan ayahnya pemilihan kepala desa. setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, panitia pemilihan dan calon kepala desa segera menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara. bagian kesepuluh penghitungan suaradibantu oleh (dua) orang anggota menghitung jumlah surat suara yang masuk dalam kotak suara. penghitungan suara sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan apabila surat suara yang masuk tidak sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, maka penghitungan suara dianggap tidak sah dan diadakan penghitungan ulang, b.apabila penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf masih terdapat ketidaksamaan, maka diadakan pemungutan suara ulang, apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, maka penghitungan suara dinyatakan sahs5) surat suara satu persatu dibuka dan dilihat coblosannya, kepada siapa suara diberikan dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos yang sah. panitia pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara dan ditulis pada papan(b.calon kepala desapara calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf dengan surat kuasa yang bermeterai cukup. jumlah dukungan suara dihitung berdasarkan jumlah suara yang sah. dalam hal calon kepala desa hanya terdapat calon (satu) orang calon tunggalapabila calon tunggal belum mendapatkan jumlah dukungan suara lebih dari lima puluh keseratus dari jumlah suara sah maka dilakukan pemungutan suara ulang. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (tujuh) hari setelah proses pemungutan suara yang pertama. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada calon tunggal belum mencapai suara lebih dari lima puluh keseratus dari jumlah suara sah, maka proses pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan akan diadakan pemilihan kepala desa ulang yang dimulai dari tahapan pendaftaran. pendaftaran pemilihan kepala desa ulang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (lima belas) hari setelah pemungutan suara ulangbelas) hari setelah pemilihan untuk mendapatkan pengesahanyangsebuahkepala desacalon kepala desa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatukepada para pejabat termasuk anggota panitiayang ada kaitannya denganmaka kepada yang bersangkutan akandikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. masyarakat, seseorang atau sekelompok orang yang tidak berhak mengikuti pemilihan, dilarang menghambat, menghasut warga atau membuat kerusuhan atau keonaran yangkenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. bab biaya pemilihan kepala desa bantuan apbd kabupaten ditentukan berdasarkan jumlah pemilih,dengan klasifikasi sebagai berikut: jumlah pemilih kurang dari jumlah pemilih s.d jumlah pemilih lebih dari besarnya bantuntuan yang bersumber dari swadaya calon ditetapkan maksimal (empat) kali besarnya dari bantuan apbd kabupaten yang dibagi merata olehmaksimal (enam) kali besarnya dari bantuan apbd kabupaten yang dibagi merata oleh calon kepala desa. bab panitia monitoring dan panitia pengawas panitia monitoring tingkat kabupaten dibentuk dengan keputusan bupati. panitia monitoring sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua, sekretaris: anggota. keanggotaan panitia monitoring tingkat kabupaten terdiri atas asisten pemerintahan, asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, asisten administrasi kepegawaian, inspektur kabupaten rembang, kepala dinas pendidikan kabupaten rembang, kepala kantor kementerian agama kabupaten rembang, kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kepala kantor satuan polisi pamong praja, kepala bagian tata pemerintahan, kepala bagian hukum, kepala sub bagian pemerintahan desa, il. unsur kepolisian, unsur tni. tugas panitia monitoring adalah sebagai berikut memonitor penyelenggaraan pemilihan kepala desa,laporkan hasil pelaksanaan monitoring pemilihan kepala desa kepada bupati secara berjenjang, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan bupati. dalam membantu tugas panitia monitoring dibentuk sekretariat panitia monitoring. panitia pengawas tingkat kecamatandibentuk dengan keputusan camat. panitia pengawassebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua, sekretaris: anggota. keanggotaan panitia pengawas tingkat kecamatan terdiri atas camat, sekretaris camat, kasi tata pemerintahan, kasi ketentraman dan ketertiban umum, kapolsek, danramil. tugas panitia pengawaspanitiadalam membantu tugas panitia pengawas dapat dibentuk sekretariat panitia pengawas. bab vii ketentuan penutup pada saat ditetapkannya peraturan bupati ini maka ketentuan dalam sampai denganseptember bupati rembang ttd much. salim diundangkan rembang pada tanggal,tunjuk pelaksanaan tatacara pemilihan,pencalonan,pengangkat tan dan pelantikan kepala desabee (ditulis alamat kantor sekretariat panitia) telp. snasananaaaan kode pos ooooooo. kecamatan .ooocoooooooooo. kabupaten rembang sekretariat . (ditulis alamat kantor sekretariat) telp kode pos. panitia pemilihan kepala desa desa . nenek. kecamatan annox cm. isi tulisan baris pertama panitia" baris kedua pemilihan kepala desa" baris ketiga" baris kedua desa .i.iii. kecamatan nk, baris ketiga kabupaten rembang" baris keempat: sekretariat . jj.".kecamatan .ooooooooo kabupaten rembang sekretariat .cbooo woo www wnnakannnakannnanlnnala nomor kepada surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa yang bertanda tangan bawah ini nama kanaananananan nana tempat tgl. lahir .i.oeh jenis kelamin kaananaaaaaaaa alandonkananannana nana aan tempat tgl. lahir .ioo jen jenis kelamin bonanaanannan nana ana aan agama penaanananaananana aan pekerjaan podakaanananananaa tanaka aan alamat kakaananananananan nana anok. yang membuat pernyataan mengetahui camat. kapolsek . danramilyang bertanda tangan bawah ini nama ponkananannannaan nana aan aan aan jenis kelamin bonkanaanannanaanan aanodakanananananananana nana aan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai kepala desa dengan masa jabatan.so. surat pernyataan mengenal desa dan dikenal masyarakatmengenal desa dan dikenal masyarakat desa . kecamatan .ii ju.i.didetesalaebersedia tinggal desa.kecamatan. kabupaten rembang yang bertanda tangan bawah ini nama ponkananannannaan nana aan aan aan jenis kelamin: .cbooodaananananananananaananaananaa ana menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya apabila terpilih sebagai kepala desa . jjj.i., kecamatan . jjj., kabupaten rembang akan tinggal desa tersebut bersama istri suamiso. panitia pemilihan kepala desa desa oo. kecamatan .oooooocoooooooooo. kabupaten rembang sekretariat .(ditulis alamat kantor sekretariat) telp. kode pos berita acara mof lo. pada hari ini . tanggal . bulan .tahun ee. kami, panitia pemilihan kepala desa, desa. . kecamatan peesesalaeaaakecamatan . kabupaten rembang sebagaimana dimaksudtanda tamat belajar stub) ijazah, f, surat pernyataan bersedia tinggal desa yang bersangkutan bersama istri suami apabila terpilih menjadi kepala desa,il. surat penyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat, surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai kepala desa penjabat kepala desa, foto.:ane. kecamatan nk. kabupaten rembang ketua sekretaris seksi penerima dan penelitian berkas lamaran lampiran berita acara panitia pemilihan kepala desa nomor tanggal . penelitian persyaratan administrasi bakal calon pelamar kepala desa desa oo. kecamatan .ooo oo. kabupaten rembang hasil penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa surat surat keterangan surat surat tidak ternyata pernyataan surat surat surat pernyataan akta pernah surat belum pernah pernyataan pernyataan setia surat lahir dihukum bersedia keterangan pernah aan perm kpd. stub keterangan nama skc penjara tinggal tidak menjabat menteri mengenal pohon bertakwa pancasila ijazah ktp balon kod uud4s surat kesehatan dengan jika dicabut masa desa dan tuan serta lahir ancaman terpilih hak jabatan10 hasil srt pernah hukuman sebagai pilihnya th. pemilih tdk sbg yme pemerintah paling kepala ki. masa kades singkat desa jabatan th. 1x1 |i2| catatan panitia pemilihan kepala desa semua formulir diisi benar dan jumlah formulir yang desa ocu. kecamatan nona bahan lengkap) diperlukan lengkap kabupaten rembang bkl jumlah formulir yang diperlukan lengkap pergi bahan kurang lengkap) siarnya ada yang kurang lengkap (tempat tanda tangan) (tempat tanda tangan) btl jumlah formulir persyaratan administrasi tidak bahan tidak lengkap) lengkap nama) nama) tmp tidak semua diisi benar dan jumlah formulir yang ketua sekretaris memenuhi persyaratan) diperlukan benar tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan nama) seksi penerima dan penelitian berkas lamaran panitia pemilihan kepala desa desa.ooooooooooooooo kecamatan oooooooo. kabupaten rembang sekretariat . (ditulis alamat kantor sekretariat) telp . kode pos keputusan panitia pemilihan kepala desa desa. oooooooo. kecamatan . kabupaten rembang nomor oo oo. tentang penetapan calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa desa .e.cooooooooooooooo. kecamatan .oooooooooooooo. kabupaten rembang ketua panitia pemilihan kepala desa, menimbang: aa. bahwa berdasarkananitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon kepala desaetesasaaaeaaa kabupaten rembang, nomor . tanggal kemeja kecamatan . kedua keputusandesa . kecamatan kabupaten rembang ketua tembusan yth. bupati rembang kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten rembang camat. lah ketua bpd desa .i.ii.i dio. lampiran keputusan panitia pemilihan kepala desa desa kananakananananaaan kec. kabupaten rembang nomor ooh tanggal .oeaanna daftar nama calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa desa oo. kecamatan .oooococooooooooo. kabupaten rembang tempat jenis pendidikan nama tgl. lahir kelamin terakhir agama alamat keterangan a.l lo. panitia pemilihan kepala desa desa co. kecamatan efek kabupaten rembang ketua contoh tanda gambar untuk pemilihan kepala desa ras padi ketela jagung mas kelapa kacang kapas halaman belakang panitia pemilihan kepala desa desa . kecamatan . ketua sekretaris stempel panitia format surat suara pemilihan kepala desa halaman depan surat suara pemilihan kepala desa desa.kecamatan. (ep yaa padi ketela halaman belakang panitia pemilihan kepala desa desa . kecamatan . ketua sekretaris keterangan ukuran kertas: panjang lebar 10cm berat gram ukuran gambar panjang lebar mof . contoh undangannnnkkngn naagin eka laki laki perempuan sih tanin doeneenede aap sbekkaan alamat alkena aneka untuk memberikan suara pada hari aanannnnnnnnanann teh. lnnnnnnnnnnn nnntnnaaaan jam pelek sampai denganena ban been ekkknnnkkn laki laki perempuan pori tevp aeneiernape tea eeeebekaaaa alamat allan untuk memberikan suara pada hari peannnnnaanannnaan tgl tennnnnnnnnn anatnnaaa jam hai paketnnaganagi tana enne dag eka eka laki laki perempuan oi adan tie eeeenneeekaaaa umur ape hana mean anna amankan alamat ann ana lan nan none nett ppn inn nea untuk memberikan suararpada hari pnngnannnnnnnanann tg, nnnanannn onnnnnakaan jam sampai dengan :ion nnanananananann penerima pemilih contoh denah lokasi pemungutan suara pemilihan kepala desa.ooooooooooo. kecamatanpelaksanaan pemungutan suara nomor pada hari ini .tanggal.bulan.tahun . kami panitia pemilihan kepala desa, desa. kecamatan . kabupaten rembang, telah mengadakan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa, desa . kecamatan . jjj d . wib jumlah calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan jumlah yang daftar pemilih tetap: . jumlah pemilih yang menggunakan surat undangan. jumlah pemilih yang menggunakan ktp :.j.j. jumlah yang menggunakan hak pilih li. kecamatan eco. kabupaten rembang ketua sekretaris calon kepala desakode pos berita acara berjalannya penghitungan suara nomor ll. pada hari ini. tanggal .ii jj. bulan merek. tahun . kami panitia pemilihan kepala desa, desa peanananananalaeaa kecamatan . 'o'peetasanaaeana kecamatan mariam s .oocoooooooo kabupaten rembang ketua sekretaris calon kepala desa berita acara hasil penghitungan pemungutan suara desa kecamatan kabupaten rembang pada hari ini. tanggal. bulan. tahun dua ribu . bertempat di. desa. kecamatani kecamatan. kabupaten rembang. nama jabatan sekretaris panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa desa.i kecamatanpeeeeseleeakeemasan. kecamatan. jjjanakan mendapat suara. calon kepala desa atas nama sd: suara. calon kepala desa atas nama sdr. dengan tanda gambar . mendapat suaradi. pada tanggal . panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa desa nenek ketua sekretaris calon kepala desa badan permusyawaratan desa .ooooooooo oo. kecamatan . kabupaten rembang jalan . . telp . kode pos. keputusan badan permusyawaratan desa desa oo oooooooo. kecamatan .ooooooooooooooooooooo. kabupaten rembang tentang penetapan sdr. sebagai calon kepala desa terpilih desa. kecamatan .oocoooo oo.,f.e. ikudan huruf perlu menetapkan sdr pretatasankke sebagai calon kepala desa terpilih desa peenaananeae kecamatantahun tentang badan permusyawaratanperaturan bupati rembang nomor tahun tentang petunjuk tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa. jjj.,. pada tanggal .j badan permusyawaratan desa desa mo. kecamatan encamat. di. kata pendahuluan pengambilan sumpah sebelum saya mengambil sumpah saudara sebagai kepala desa terpilih desa kepadajj.jjj.i, kami bupati rembang atas dasar keputusan badan perwakilan desa bpd) desa. bupati rembang bupati rembang much. salim |
lembaran daerah kota sibolga noor tahun peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sibolgjin usaha jasa konstruksi;ripwakilan rakyat daerah kota sibolga dan walikota sibolga memutuskan peraturan daerah tentang izin usaha jasa konstruksi. bab i. ,_, isi :":,: bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daersibolkanrn ,. i j, umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. pasa16tat:oleh walikotadalam peraturan walikota. . =#% babiditandatangani 'oleh kepala atau pimpinan unit kerja instansi sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua permohonan pelayanan ijuk walikota atau unit kerja instansi yang ditunjuk .';wal. penanggung jawab telik badan usaha sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki kartu penanggung jawab telsibolgaibolg:i: kelima masa berlaku ujs~i . babi hak dan kewajiban pemegang ijuk pemegang ijuk berhak:bab . . :.:.:dalam pera '; daftar usaha orang perseorangan. bab viii mbekuan ijuk bilarrieri ijuk;tu 'pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenakan sanksi denda setinggi tingginya rp. (lima puluh juta rupiah). ::iota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. babi. bab xii ketentuan peralihan ijuk yang diberikan sebelum diundangkannya peraturan daerah dalam lembaran daerah kota sibolgasibolga., maka peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi lembaran daerah kota sibolga tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. . . . ,: ,:i.i diundangkan sibolga pada tanggal sekitar mohamad sugen.a badan usaha alamat kantor badan usaha jalan, nomor kelurahan rt rk rw kabupaten kota provinsi nomor telepon kode pos fax (wajib diisi) nama penanggungjawab utama badan usaha direktur utama direktur nam.al nama nam.a3: foto penanggung jawab badan usaha dikeluarkan pada tanggal:. a n bupati walikota jabatan pejabat penerbit ijuk) cap dan tandatangan nip .s.s. . walikota sibolga, dto syari hutauruk nama badan usaha nomor ijuk nomor sbu jenis usaha lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal aprilc: ,,. . . . walikota sibolga, dto syari hutauruk tanggal april formulir permohonan iju: zin usaha jasa konstruksi ijuk) yakni usaha berikut: klasifikasi kemampuan dasar nomor kualifikasi kode subklasifikasi tahun nilai( juta rp) provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagaemikian permohonan kami dan atas terkenalnya kami ucapkan t~rima kasih. pemohon penanggung jawab badan usaha nama jelas coret yang tidak sesuai walikota sibolga, dto syari hutauruk dst nomor lampiran (satu) berkas lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal april tanggal .,. kepada yth. kepala kantor pelayanan pajak di . . perihal keterangan penutupan badan usaha jasa konstruk ksl menunjuk surat penuh~pan nomor.anggal dengan masa berlaku sampai dengan.sibolga, m.syarfihutauruk nomor lampiran kepada yth. instansi pemberi ijuk) tempat nama perusahaan nama pju alamat perusahaan jenis saha kop surat unit kerja instansi tanggal . . . . . . . . . . lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal april perihal rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi menunjuk surat nomor . tanggal .:. tanggal . ten tang serta setelah meneliti berkas permohonan izin usahajasa konstruksi dari:ota tim pembina) walikota sibolga, dto syari hutauruk pemberian nomor pada ijuk nasional perusahaan nasional bentuk usaha diisi digit digit s d digit s d digit untuk kode kabupaten kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan bps. jenis usaha diisi jasa perencanaan jasa pelaksanaan jpemberian nomor kode kepada badan usaha sbb: jumlah digit lampiran peraturan daerah kota sibolga; nomor tahun tanggal april.:: tercatat lpnk kode badan usaha walikota sibolga, dto m.syarfihutauruk :i . !'i !:. idak lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun 'j, tanggal aprildan usaha pjt bu) yang telah registrasi oleh lembaga; [lg[il yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; prizin baru pengambilan sertifikat walikota sibolga, dto syari hutauruk diselesaikan sanksi nya lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal april;uk dilaksanakan oleh unit kerja instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);rur proses perizinan dan dokumen persyaratan untuk perpanjangan izin pengambilan sertifikat walikota sibolga, dto syari hutauruki :__ :. ,,l't; ji<i<,:. .,,: ,,,,>t'%' l &.s<ii';:,w,i.i'i?' \' ;;),s"f;g;:i;' .l,4ci;f.<'f,,i*,'':" w.&. fianc, '.t,t.;.,, , , :terr,;,,f.q jd !ill.,.tt,,,,lf "'<,,,l?.<, t'.!:i! ., ::, nl', n,' , 'li . ;t,r. ;;l<;:;,,;o ,.,.,i:::, fi i.i': l:.'. ! l, ,<ll,.<jl,ill. ,s'; 'l;,. <.i'. .w.:"i pengambilan sertifikatwalikota sibolga, dto m.syarfihutauruk __:lain yang telah diisi. pengambilan surat keterangan penutupan ijuk walikota sibolga, dto m.syarfihutauruk nomor tanggal tahun aprim.a badan usaha jasa konstruksi: jenis usaha jasa perencana jasa pelaksana jasa pengawasan: nam.a paket pekerjaan progres pekerjaan nam.a pengguna jasa, mulai selesai nilai fisik keuangan alamat, kota, telp pekerjaan pekerjaan realisasi rencana realisasi rencana bulan ke . bulan ke l=. . penanggung jawab utama badan usaha _.,., catatan: setiap jenis usaha dibuat tersendiri termasuk proyek swasta non apbn) walikota sibolga, dto syari hutauruk provinsi jenis usaha lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal april laporan pertanggungjawaban oleh instansi member! ijuk kepada bupati walikota laporan pemberian sanksi ijuk nasional kabupaten kota tahun: semester jasa perencanaan jasa pelaksana jasa pengawasan:peringatan jumlah keseluruhan s.d tgl peringatan ini buk yang diberikan peringatan ijuk atau usaha jasa perencana= pembekuan usaha jasa pelaksana= pencabutan sanksi usaha jasa pengawasan= memberlakukan jumlah usaha orang kembali perseorangan . tgl instansi penerbit catatan: walikota sibolga, dto provinsi lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal apritahun: semesterdikenakan jumlah permohonan perubahan perpanjangan periode permohonan sanksi usaha orang keterangan bulan (total) badan usaha badan badan saha perseorangan badan usaha selama bulan baru usaha peringatan jumlah keseluruhan s.d peringatan tgl= kembali ijuk . tgl. pemerintah kabupaten kota catatan: walikota sibolga, dto syari hutauruk mi rt .i lampiran peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tanggal april format kartu tanda daftar usaha orang perseorangan pemerintah kabupaten kota kopinstansipemberiiujfoto . . pemerintah daerah kabupaten kota. ito nama nipkopinstansipenerbitiujk formulir permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan nama kabupaten kota propinsi . tempat tanggal lahir alamat skaiskt pilihan kualifikasi isubkualifikasi kode uraian pilihan klasifikasusubklasifikasi kode uraian . tanggal ttd pemohon (nama jelas pemohon) :;__ . ,logo kabupaten kota pemerintah kabupaten kota . . kop inst ansi .i kartu penanggung jawab teknik badan usaha nomor nama tempat tgl. lahir alamat ska skt namabujk ijuk tandatangan pemegang kartu . . . instansi. . ttd nama nip walikota sibolga, dto m.syarfihutauruk |
pen tan lekeputusan menteri kesehatan nomor: menkes sk v tanggal mei tentang peningkatan kelas rumah sakit umum daerah dr. f.l. tobing sibolga milik pemerintah kota sibolga provinsi sumatera utara, maka.. i. wweaeawa x h.abab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi tata kerja lembaga teknis daerah. organisasi tata kerja lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada adalah inspektorat: badan perencanaan pembangunan daerah: badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan: kantor pemberdayaan masyarakat dan kelurahan: kantor kesatuan bangsa, politik dan lindungan masyarakat: kantor perpustakaan dan arsip, kantor lingkungan hidup, rumah sakit umum dr. ferdinand lumban tobing kelas non pendidikan), dan satuan polisi pamong praja. ketentuan. ketentuan bagian kesembilan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut bagian kesembilan rumah sakit umum dr. ferdinand lumban tobing kelas non pendidikan) susunan organisasi rumah sakit umum dr. ferdinand lumban tobing kelas non pendidikan) terdiri dari direktur, membawahi, wakil direktur pelayanan, membawahi, bidang pelayanan, terdiri dari, seksi pemantauan dan pengawasan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis, seksi pengawasan, pengendalian, penerimaan pemulangan pasien. bidang keperawatan, terdiri dari, seksi pelayanan asked dan etika keperawatan, seksi monitoring, evaluasi dan peningkatan mutu keperawatan. bidang sumber daya manusia dan peningkatan mutu, terdiri dari, seksi diklat dan litbang, seksi peningkatan mutu kerjasama. wakil direktur umum dan keuangan, membawahi, bagian kesekretariatan, terdiri dari, sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian, sub bagian perlengkapan dan rumah tangga. bagian rekam medis dan informasi, terdiri dari: sub bagian rekam medis, informasi dan laporan, sub bagian hukum, pemasaran sosial dan perpustakaan. bagian keuangan dan perencanaan, terdiri dari: sub bagian penyusunan anggaran, sub bagian perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi. kelompok jabatan fungsional, komite medik, komite keperawatan, dan staf medis fungsional. ketentuan. ketentuan bab vii diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut bab vii eselon inspektur, kepala badan,b. kepala kantor, kepala satuan, sekretaris pada badan, inspektur pembantu, wakilb. kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon va. lampiran struktur organisasi rumah sakit umum dr. ferdinand lumban tobing kelas non pendidikan) kota sibolga diubah menjadi sebagaimana tercantumpeni vp, am, lola sahat panggabean diundangkan sibolga pada tanggal sekretaris daerah kota sibolga syaiful bahri hasibuan lembaran daerah kota sibolga tahun nomor penjelasan. lampiran kota sibolga adi struktur organisasi nomor tahun rumah sakit umum daerah tanggal mei dr. ferdinand lumban tobing kelas non pendidikan) direktur komite komite keperawatan medik wakil direktur wakil direktur pelayanan umum dan keuangan bidang bidang bidang perawatan pelayanan sdm dan peningkatan mutu bagian bagian bagian kesekretariatan rekam medis keuangan dan informasi dan perencanaan seksi seksi pemantauan dan seksi pelayanan asked pengawasan fasilitas pelayanan diklat dan litbang sub bagian sub bagian sub bagian dan etika keperawatan medis dan penunjang medis ketatausahaan rekam medis, informasi penyusunan anggaran dan kepegawaian dan laporan aksi monitoring, evaluasi seksi pengawasan, seksi dan peningkatan mutu pengendalian, penerimaan peningkatan mutu dan sub bagian sub bagian sub bagian keperawatan dan pemulangan pasien kerjasama perlengkapan hukum, pemasaran sosial perbendaharaan, verifikasi dan rumah tangga dan perpustakaan dan akuntansi fungsional fungsional walikota sibolga, dto sahat panggabean |
ota sibolga perlu melakukan penataan kembali peraturan daerah yang berkaitan dengan paja; walikota sibolga, dengan rahmat tuhan yang maha esa pajak daerah tentang peraturan daerah kota sibolga nomor tahun mengingat menimbang lembaran daerah kota sibolga nomor tahun ' o.a< aft ,. cuc =iii.,.ik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik:[l~] yang dimaksud dengan:j?rxrketentuan umum peraturan daerah tentang pajak daerah. 1gan. sibolgaten tang urusan pemerintahan ya.r. kota sibolga lembaran daerah kota9r ,, ,'y peraturan daerah kota sibolga nomor t'~un ten~g pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kota tahun sibolga nomorri batuan, baik1.peraturan':kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang kelak:akan usaha maupun yang tidak kelak:a.dana pensiun, persen:tuan, perk:pencak:jumlah kamar lebih dari (sepuluh). p,pencak:up juga rumah makan, kafetaria, kantin, kedai kopir_:, pemotong pajak;. j?.g lamanya (satu) tahun kalender, kecuali bha wajib pajak menggunakantahun buku yc i..< :ringan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara :lhan kas <la~pkb, adalah surat :ketetapan: pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, '1~at ketetapan pajak yang menentukan ~polah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidakterutang dan tidak ada kredit pajak. jenis jenis pajak yang dipungut kota sibolga terdiri dari: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; bab jenis pajak~ daerah kurt~.h d2p ata1~dua dasar pengenaan dan tarif pajak hotel j ,.; fotokopi, pelayanan cuci, setrika;' transportasi, han fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. walikotadengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel. bagian kesatu nam.a, objek dan subjek pajak bab iii pajak hotelalt; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k. bea perolehan atas tanah dan bangunan t'. tarif pajak restoran dit,1takkan sebesar [sepuluh rr!rsen)dua. dasar pengenaan dan tarifktor~. dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran. bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak bab pajak restorwajibjumlah pembayaran hotel sudah termasuk pajak hotel. bagian ketiga gara penghitungan pajak tarif pajak hotel;'!' 1i' jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada aya{dasar pengenaan dan tarif, dan sejenisnya; .sirkus, ,f, .kromat, cl.~ sulap; permainan milyar'. golf, dan bowling; videogame dan permainan game melalui internet; pacuan kuda, kendaraan bermottandingan olahraga. dengan nama pajak hiburan .dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan memungut bayaran. bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak babi pajak hibur}~ .i)l ;:, ,,c ':! objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang',?. atas setiap penyelenggaraan .t, ~:~. n~f pajak 0reklame dipungut tpajalf bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak bab pajak reklame, pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga cara penghitungan pajak tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut pagelaran kesenian dan musik tradisional daerah tidak dikenakan pajak hiburan; pagelaran kesenian, musik tari dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang bersifat lokal daerah, dikenakan pajak (lima persen); .sirkus, '~obat, s;gelap dan ;sejenisnya dikenakan pajak (tujuh persen); tontonan film dan pameran dikenakan pajak (sepuluh persen); pertandingan olah raga, pusat kebugaran fitness, dan sejenisnya dikenakan pajak (sepuluh persen); permainan ketangkasan, milyar, video game, permainan game melalui internet dan sejenisnya dikenakan pajak (dua puluh persen); balapan kendaraan bermotor dan sejenisnya dikenakan pajak (sepuluh persen); ii. pagelaran musik yang menghadirkan pemusik dan atau artis dari luar daerah dikenakan pajak (duapuluh persen}; panti pijat, ref.aksi, mandi uap, sauna spa dan permainan . akan pajak (dua puluh lima persen); dan diskotik, klab malam, karaoke, dan sejenisnya dikenakan pajak (dua puluh lima persen); nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan memperhitungkan nilai strategis dari beberapa indikator yaitu ukuran, lama kemasan dan har satuan den rumus seba berikut: nilai sewa reklame nilai strategis ukuran satuan media reklame ~ angka waktu pel:}sangre j:i arga satus bagian kedua dasar pengenaan dan tarif su'.objek pr.fhl<: reklame adalah orang pribadi 'atau :f jad!an yang menggunaka~verse but. dal..ang mengatur nama pengenal usaha atau profesi verse but; reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan penyelenggaraan reklame lainnya seperti spanduk partai politik calon legislatif dan sejenisnya, organisasi sosial kemasyarakatan, orang pribadi kelompok masyarakat untuk tujuan sosial, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pemasangan reklame. tata cara pengaturan dan pemasangan penempatan reklame diatur dengan peraturan walikota. ~orr.engan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak bab vii pajak genera.ngan jalnilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas semua kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak bab viii pajak mineral bukan logam dan batuan hasil penerimaan pajak penerangan jal.an sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. pemungutan pajak penerangan jal.an dapat dikerjasamakan dengan pihak penyelenggara jasa pelayanan listrik. kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa pelayanan listrik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan azas efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan saling menguntungkan, bagian keempat ketentuan lain lain besaran pokok pajak penerangan jal.penerangan jal.an ditetapkan sebesar (sepuluh persen). penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dan sejenisnya tarif pajak penerangan jal..an ditetapkan sebesar (satu koma lima persen). dasar pengenaan pajak penerangan jal.i:i. : ,,j "' ~,, ,' j:dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual ,gian kedua dasar pengenaan dan tarif tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen]bagian kedua dasar pengenaan dan tarif s q(ojek pajak mineffil bukan logam d n b~'tuan dda. '.ah orang pribadi at~; tanah liat; tanah timbul;'{ \, tarif pajak parkir ditetapkan sebesar (lima belasbagian kedua dasar pengenaan dan tarifeg~a asing dengan asas timbal balik. dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas semua kegiatan penyelenggaraan tempat parkir luar badan jalan. ., bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak bab pajak parkirgian ketiga cara penghitungan pajak '.: ',_ ~:walikota. bagian kedua dasar pengenaan dan tarif_1)dengan nama pajak air tanah dipungut pajak atas semua kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak babi:rung walet adalah nilai jual sarang burung walet. nilai jual sarang burung valet sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran hidup11 sarang burung wait yang berlaku daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. bagian kedua dasar pengenaan dan tarif ~asal subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yan.~;l. objek' paj~yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak pnb) tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas semua kegiatan penyelenggaraan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. bagian kesatu nama, objek dan subjek pajak bab pajak sarang burung walei'' pemungutan pajak daerah dilarang digolongkan. ,;, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan sitrat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. bagian kesatu tata cara pemungutan bab xvi pemungutan pajak mas di~tetapkan (satu) bulan taklim bab masa pajak dan saat pajak terutang pajak yang terutang dipungut wilayah daerah. <, :; bab xiv wilayah pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab xiii pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan i': ,,, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab xii pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotabagian kedua pendataan dan penetapan pajak dalam jangka waktu [lima]:penambahan jumlah pajak yang terutang; dan .: .skpd " kenaikan sebesar (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak verse but. wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan walikota, sebagaimana dimaksud pada dibayar dengan menggunakan skpd dan, sebagaimana dimaksud pada dibayar dengan menggunakan speed, skpd, dan atau skpdkbt. pembayaran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak daerah skpd) terdiri dari: pajak reklame; pajak air tanah; dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. pembayaran pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak terdiri daripajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan0surat tagihan pajak tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian skpd dan sapi' atau dokumen lain' yang dipersamakan, pd, skpd, dan atau skpdkbt, sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan walikota. walikota menerbitkan skpd. walikota dapat mengeluarkan skpd secara jabatan apabila spi'p. skpd yang ditetapkan secara jabatan,alam jangka waktu paling lama (dua puluh empat) bulan dari sejak terulangnya pajak. pendataan dilakukan dengan menggunakan spi'pd. setiap wajib pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan spi'pd. spi'pi'pdkeberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.agian kelima keberatan dan banding pajak yang teru.:pajak dan paling lama (enam) bulan sejak tanggal diterimanya spot oleh w~~~bagian keempat tata cara pembayaran dan penagihan skpd, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif beru.pa bunga sebesar (dua persen) sebulan dan ditagih melalui std_rupa denda sebesar (lima puluh persen] sebagaimana dimaksud pada .~ ,_. ay:at!'.! ,.,likota .dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan, sejak tanggal surat ke1jeratan diterima, harus memberi kepunya.kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ;_" i'.i {!.lama (satu) bulan. apabila wajib pajak mempunyai .wa.ran pajak sebagaimana q~maksud padu ~yat (~) i~lakukan dalam jangka ~waktu paling lama '(dua) bulan :fyj~permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, walikota dapat membeku};~~t.tjininistratif dan pengurangan pet (.i.batasan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota~ ~, omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana '.dimaksud'; pada diatur dengan peraturan walikota. bab xix i'.pembukuan dan pemeriksaan:'. hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu (lima],\f kedalam area penagih al\\: .': setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak segala s .suatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam .~rr atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh walikota untuk memberikan keterangan kepada p~jabat lembaga negara atau instansi pemerintah jarig berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah..bab xxi ketentuan khusus* insentif pemungutan ~memberikan kesempatan untuk memasuki tempat a;t~u ruangan _dalam rangka melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada walikota membentuk tim pemeriksa. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur deng:l~peran tersebut menjadi lebih t~u:tidak pidana bidang perpajakan daerah sesuai dengan k~tentu~penyidikan sebagaimana dimaksud pada dan tenaga ahli sebagaimana dinas~t;. ~ '. pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka pajak[lima] tahun terhitung sejak saat terutang. babxxiv ketentuan peralihan denda sebagaimana dimaksud dalam dan dan merupakan penerimaan negar:,;""! bab xxiii ketentuan pidana aran daerah kota sibolga tahun nomor diundangkan sibolga pada tanggal !l?, pete. mr,~\v ~~""~~ s~\daerah kota sibolga, m.syarfihutauruk dto :i, ,::;,'., .~. . :. r ditetapkan sibolga pada tanggal desember walikota sibolgapajak hotel dan restoran; peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang pajak ,:., tontonfui; peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang pasal reklame; peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang pajak penerangan jalan umum; dan peraturan daerah kota sibolgadisebut peraturan daerah tentang pajak daerah. babxxv ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada bidang perpajakan daerah tetap berlaku sepanjangrtidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang ?aru berdasarkan peraturan'n daerah ini. |
lembaran daerah kota sibolga nomor tahunsibolga, menimbang: bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, maka perlu dilakukan perubahan peraturan daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana mengingat_.,._ tsibolga nomor tahun ten tang retribusi perizinan tertentu lembaranbesarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: kawasan tangkapan ikan dan pelabuhan luas lokasi sebesar luas lokasi s d sebesar luas lokasi sebesar luas lokasi s d sebesar luas lokasi s d sebesar luas lokasi sebesar luas lokasi sebesar rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. s00 m2 r kawasan perdagangan pariwisata: luas lokasi sebesar luas lokasi sebesar kawasan perumahan dan pemukiman luas lokasi sebesar luas lokasi sebesar rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi bagai berikut besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut tarif surat izin usaha perikanan sup), surat izin penangkapan ikan bagai berikut uraian tarif keterangan iup spi kapal motor rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. kapal motor tempel rp. rp. bermesin satu rp. rp. bermesin ganda rp. rp. tarif surat izin usaha perikanan perikanan budidaya bagai berikut tarif keterangan uraian ; . in tahun budidaya ikan laut budidaya rumput laut h.p. l.0q0 m2 tahu11 budidaya ikan dan udang tambak rp. ? tahun peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang.diundangkan sibolga pada tanggal mu. mohamad sugeng lembaran daerah kota sibolga tahun nomor .:' |
lembaran daerah kota sibolga nomor tahun ,\pelaksanaan peraturan daerah kota, sibolgasibolga karena nilai pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya;ibolga tentang perubahan atas peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang pajak bumi dan b~agunan perdesaan dan perkotaan; mengi.nat: undang undang nomor drt. tahun tentang percent:a'(&6sv iuo e.re8a ue.return1 ueuequml g9i ion goo unep ere8o guerre1) heroes ueueuromrar were8topo6a use8or uep ueeuqurod europe euo goo nat, oon ueurouro ueber mon eysouopur mandor ero uerequrot ueuqurel, io0ion go0z unter esouopur monday ere8air uerequrt)] eropa ue8uenoi uee[oua4 bueno goo unej, romo uejrotrod uem.rod {(6vov von ere e.return1 ueuequrel gei 000z unse [era ueber1) eye ems seop refer seekor ever] resep uee sod eeeeee 8euo o00 under get romo uerourod febrero {(gge io1ion ere8 boy were? unique i0ion 86i nue, ere ue.return1) eedd erov urm buhun rumpun qep ueeuesre[o4 8uuo e6t unu ion ueiuromroa uemerod ij. (veg zoon ere8n uerquren1 uueqil, i0ion ito unse ere retro1) rumpun bu~putro uemerod uemnuoqurod 8ueu tio under, ioj rumpun 8jepun {(6vlog hoon eren ue.return1 ueuequrei, unej ere8a uerequro1) eropa sno uep eropa refer ueu) ul, iou9m jepun rumpun ;; {(pp gt e.ray berduri unsur 6g[iou ere tertua1) uni, i0to sup~n rumpun ue8uop pure.ro grey ederoqoq unp hero eueeeqos ( vp om0 eran uerequat level ure szi ixion under [ere ueber1) qa.1aua tml.{ blu amad 8aqua1 1700l unse '[, .ioi 8jepun 8jepun mou1 ue.return1 ueuequml, 1om zoo under er8on uerequre) >l"f"d uen pmi u"d :lue:!'fl i:o oi': unl.j8, ow1n lluepun lluepun (gv0+ rouen ere@a perri eee 6i~ ion ooo ere8 uerquron1) oo0 .unl romo buen @jepun ue8uop qeqngp depo queue bios romeo ere8n qm1a1 unequal i0ion l66i unej er8a uerequro1) es; ems euo refer ueueuo 8uup z66i una, 1ouy buhun 8jepun menetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tantang tata cara pemberian dan:'tentang perubahan atas peraturan daerah kota sibolga nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan beberapa ketentuan dalam dtambahan lembaran daerah: kota sibolga nomor diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut . tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diet~akan sebagai berikut untuk nop sampai dengan rp. (satu m:milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma sebelas persen) per tahun; untuk nop diatas rp. (satu milyyang terutang dihitung dengan ').sei hutauruk diundangkan sibolga pada tanggal mt] mohamad sugeng lembaran daerah kota sibolga tahun nomor r . |
ca, kan pentas sala mopbahwa pt. bank pembangunan daerah sumatera utaramenjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah: bahwa pt. bank pembangunan daerah sumatera utara adalah badan usaha milik bersama pemerintah daerah dilingkungan provinsi sumatera utara, yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota sibolga: tan cc. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur persoalannya, perlu penambahan modal .yang dilakukan setiap tahunnya dalam modal saham pt. bank pembangunan daerah sumatera utara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sibolgajumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada suatusibolga tentang penyertaan modal pada pt. bank pembangunan daerah sumatera utarasebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. walikota adalah walikota sibolgibolgaota sibolgaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota sibolga:dua puluh. jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari telah disetorkan kepada pt. bank sumut sampai dengan rups tahun: dan yang masih harus disetorkan kepada pt. bank sumut sebesar rp. (lima belas milykota sibolga tahun anggaran apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam telah terpenuhi sebelum (lima) tahun, maka peraturan daerah ini tidak berlaku lagi. besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam anggaran pembiayaan apbd kota sibolga setiap tahun anggaran&@.kas daerah kota sibolgaapat umum pemegang saham rups) bank sumut. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada disetorkan bulan berikutnya setelah dilakukan rups dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dengan berpedoman kepada peraturan pengelolaan keuangan daerah. pemerintah kota sibolgaertanggar oktober lk, walikota sib2lga, (sepi. umum pt. bank pembangunan daerah sumatera utara memberikan kontribusi dalamota sibolga pada khusunypinsi sumatera utara termasuk pemerintah kota sibolga.ota sibolga, empat puluh empat sen), yang terdiri dari setoran ikeda lainnya . rp. setoran dari hasil bersih pajak bumi dan bangunan . rp. setoran dari hasil jasa giro . rp. dividen s d tahun buku . rp. nihil investasi atas divestasi pemerintah pusat tahun . rp. yang masih harus disetorkan adalah sebesar (lima belas milyar rupiah). cukup jelas.ota sibolgadan bangunan, sehingga genap menjadi (tiga milyar rupiah) setiap tahun. butir (a) cukup jelas butir (b) lain lain pendapatan asli daerah yang sah dibatasi hanya dari penerimaan jasa giro. butir (c) dana bagi hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dibatasi hanya dari penerimaan pbb minyak dan gas bumi migas). apabila jumlah dividen tidak mencukupi kurang untuk memenuhi jumlah penyertaan modal setiap tahun, maka kekurangan penyertaan modal tersebut ditutupi dari sumber dana jasa giro dan atau pbb migas. misalnya pada tahun jumlah dividen pemerintah kota sibolga tahun buku berdasarkan hasil rups tanggal mei adalah sebesar sedangkan besarnya penyertaan modal setiap tahun adalah sebesar maka kekurangan tersebut ditutupi dari sumber dana jasa giro dan atau pbb minyak dan gas bumi migas). apabila jumlah dividen melebihi jumlah penyertaan modal setiap tahun, maka jumlah dividen tersebut disetorkan sepenuhnya sebagai penyertaan modal. kelebihan setoran dividen untuk penyertaan modal tersebut diperhitungkan sebagai tambahan penyetoran modal pada tahun berikutnya. misalnya pada tahun ke (tiga), penerimaan dividen pemko sibolga sebesar sedangkan besarnya penyertaan modal setiap tahun adalah sebesar maka dividen tersebut disetorkan sepenuhnya sebagai penyertaan modal pada tahun berkenaan, sedangkan kelebihannya sebesar diperhitungkan sebagai penyertaan modal tahun berikutnya. . apabila sebelum (lima) tahun jumlah penyertaan modal seperti dimaksud pada huruf (b)sedangkan pada tahun ke (lima) besarnya dividen bagian pemerintah kota sibolga(lima puluh keseratus) dari realisasi penerimaannya. penyertaan modal yang bersumber dari penerimaan bagi hasil pbb minyak dan gas bumi migas) yang dibatasi maksimal sebesar (lima per seratus) dari realisasi penerimaannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas sertifikat kolektif saham diterima setelah ditetapkan dalam keputusan rapat umum pemegang saham rups). cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota sibolga nomor . |
sant salinan walikota sorong provinsi papua barat peraturan daerah kota sorong nomor tahun tentang inovasi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sorongmasi inovasi daerah:cc. asn, pegawai bumi, perangkat daerah, bumisistem kesehatan daerah sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan lx, peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang sistem kesehatan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sukabuminingkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat seutuhnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, perlu membentuk peraturan daerah kota sukabumi tentang sistem kesehatmasyarakat adalah setiap orang yang berdomisili wilayah kota sukabumidengan kesehatan lingkungan pemerintah kota sukabumiota sukabumi secarauparujukan kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan yang dilakukan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal, mencakup rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, serta rujukan bahan bahan pemeriksaan laboratorium.secara terkoordinasi, terpadu, sistematik dan saling mendukung,ota sukabumi yang optimal. penunjang., untuk mewujudkan kesehatan masyarakat kota sukabumi yang setinggi tingginya,peran serta masyarakat adalah proses untuk mewujudkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan kegiatan kesehatan sehingga masyarakat ikut berperan dalam pembangunan kesehatan. bab il. babvitas dan efisiensi. babi . bab iii asas, ruang lingkup, dan prinsip skd diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, cc. manfaat: perlindungan, keadilanruang lingkup skd, meliputi upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman: dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. skd dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut perikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan serta non diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai sosial, dan budaya, penerapan. penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan kesehatan, pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), terjangkau, komprehensif, menyeluruh (holistik), dan berkesinambungan, dan peraturan etika medik (etc medico legal). penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pengelolaan ukp dan pelayanan rujukan kesehatan: pengelolaan ukm dan pelayanan rujukan kesehatan, dan penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. bagian kedua pengelolaan ukp dan pelayanan rujukan kesehatan paragraf pengelolaan ukp pengelolaan ukp dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan atau swasta. pengelolaan ukp yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan rawatjalan, gawat darurat, perawatan satu hari (one day care), perawatan rumah (home care), rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan, kesehatan pada anak sekolah dan remaja, dan atau pelayanan lainnya. pengelolaan. pengelolaan ukp oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dalam membantu memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan. paragraf pelayanan rujukan kesehatan (l) pelayanan rujukan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan swasta. pelayanan rujukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (tiga) aspek, yaitu rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan cc. rujukan bahan bahan pemeriksaan laboratorium. pelayanan rujukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik spesialis, dan fasilitas pelayanan rujukan kesehatan lainnya. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bedah, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru, rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit mata, rumah sakit kanker, laboratorium kesehatan, dan optikal. . dalam menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan, rumah sakit umum daerah dan swastengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. bagian ketiga pengelolaan ukm dan pelayanan rujukan kesehatan paragraf pengelolaan ukm ukm meliputi ukm esensial: dan ukm pengembangan. ukm. ukm esensial sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan perawatan kesehatan masyarakat. ukm pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanyangada fasilitas kesehatan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan ukm diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. paragraf pelayanan rujukan kesehatan ketentuan mengenai pelayanan rujukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap pelayanan rujukan kesehatan pada ukm. bagian. bagian keempat penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan paragraf penerbitan izin rumah sakit penerbitan izin rumah sakit meliputi izin rumah sakit kelas dan izin rumah sakit kelas pendirian rumah sakit kelas dan rumah sakit kelas daerahizin rumah sakit sebagaimana dimaksud pada meliputi izin mendirikan dan izin operasional. paragraf penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat puskesmas), klinik: dan praktek perorangan dan berkelompok. . puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. puskesmas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang undangan. klinik sebagaimana dimaksud dalam hurufyang samaizin, paling lambat (enam) bulan sebelum masa berlaku izin habis. setiap pendirian fasilitas praktek perorangan dan kelompok sebagaimana dimaksud dalam hurufb v. bab sumber daya manusia kesehatan bagian kesatu umum pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya manusianyediaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi penerbitan perizinan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan, dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. bagian kedua penerbitan perizinan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan praktek perorangan dan kelompokgian. bagian ketiga perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah, asosiasi profesi, danatau berdasarkan peraturan kepala daerah. peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan dan atau pelatihan, dmerintah. pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan.bagaimana dimaksud pada huruf tenaga kesehatan daerahdengan memperhatikan standar pelayanan minimal dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah fasilitas kesehatan,, diatur dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. pemerintah daerah menyelenggarakan rekrutmen pegawai untuk mengisi formasi pada dinas sesuai peraturan perundang undangan. rekrutmen. rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang kepegawaian sesuai usulan kebutuhan pegawai dari dinas. usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan hasil kajian dinas. dinas bertanggung jawab atas penempatan pegawai hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan kebutuhan layanan langsung kepada masyarakat. paragraf mutasi pegawai mutasi pegawai dilaksanakan berdasarkan kajian dari dinas yang berkoordinasi dengan perangkat daerah bidang kepegawaian untuk mutasi pegawai dari dinas perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah: dari dinas luar daerah: dan dalam dinas. mutasi pegawai karena suatu jabatan struktural berdasarkan hasil pertimbangan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pemerintah daerah dan kebijakan kepala daerah. paragraf . paragraf pendidikbab sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman bagian kesatu umum sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan,, dan minuman. sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman diselenggarakan dengan prinsip aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu: tersedia, merata, dan terjangkau, rasional: bersifat informatif: dapat dipertanggungjawabkan, dan hygiene untuk makanan dan minuman. pemerintah daerah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolaan obat, vaksin, reagensia, bhp, dan alat kesehatan serta hygiene pada makanan dan minuman. pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan obat, vaksin, reagensia, bhp, dan alat kesehatan puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah serta produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. . sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dilaksanakan melalui penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, penerbitan izin usaha mikro obat tradisional,dan minuman industri rumah tangga. bagian kedua penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal daerah,bagian ketiga penerbitan izin. |
lembaran daerah kota sukabumi song tahun nomor peraturan daerah kota sukabumi tanggal: april nomor tahun tentang: perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan sung peraturan daerah kota sukabumi nomor1kota sukabumiertanian. lahp2alih. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebut alih fungsi lp2b, dan keberuntungan. irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertaniota sukabumiota sukabumisukabumi untuk periode (satu) tahui. bab asas, tujuan, dan ruang lingkup ptujuan plp2b adalah mengendalikan dan melindungi lp2b, menjamin tersedianya lp2bningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur petani. . a1 ruang lingkup plp2b meliputi: perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan pengawasan. bab iii perencanaan dan penetapan bagian kesatu perencanaan perencanaan lp2b dilakukan terhadap kp2b, lp2b: dan lcp2b. perencanaan lp2b. a2 pemerintah daerah melalui dinasidentifikasi: pemajuan data spasial dengan peta arahan ruang dari rtrw: koordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi: dan menampung aspirasi masyarakat. dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada dinas dapat dibantu oleh tim plp2boleh kepala daerah. bagian kedua penetapan penetapan rencana plp2b dimuat dalam ipjp, rpm, dan rkd. plp2b. a43 plp2b sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penetapan kp2b, lp2b dalam dan atau luar kp2b, lcp2b dalam dan atau luar kp2b. penetapan kp2b sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada peraturan daerah tentang rtrw. lahan pertanian pangan dalam dan atau luar kp2b yang masih ada dan produktif tetapi belum tidak ditetapkan sebagai lp2b sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai lcp2b. luasan lp2b berpedoman pada rtrw yang berlaku. proses dan tahapan penetapan lp2b dilakukan sebagai berikut sosialisasi kepada petani, pemilik lahan, dan atau pihak lain agar memahami secara utuh hak dan kewajibannya, rapat koordinasi tingkat kelurahan, rapat koordinasi tingkat kecamatan, dan rapat koordinasi tingkat daerah. peta sebaran lp2b dan lcp2b yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. a4 peta sebaran lp2b dan lcp2b yang merupakan lahan milik pemerintah daerah ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. penetapan peta sebaran lp2b dan lcp2b sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan evaluasi paling lambat (lima) tahun. bab pengembangan pengembangan lp2b dan kp2b meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. pengembangan lp2b dan kp2bdan atau badan yang memiliki kegiatan pokoknya bidang agribisnis tanaman pangan. intensifikasi lahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara penyuluhan pertanian, i.jaminan. a45 jaminan akses permodalan, dan atau asuransi pertanian. ekstensifikasi lahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pengadaan atau penambahan lp2b milik pemerintah daerah: penetapan lahan pertanian pangan menjadi lp2b, dan atau alih fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lp2bmelaksanakdan atau badan yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lp2b sesuai dengan peraturan perundang undangan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan, dan mencegah kerusakan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya. setiap. setiap orang dan atau badandan atau badan yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lp2b,pembinaan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang dan atau badan yang terikat dengan pemanfaatan lp2bdan atau penyebarluasan informasi kp2b dan lp2b. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. bab vil. a7 bab v. pengendalian lp2b sebagaimana dimaksud dalam melalui pemberian insentif dan disinsentif, pengendalian alih fungsi lp2b dan lcp2b, dan atau penyuluhan pertani.fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lp2b: dan atau penghargaan bagi petani berprestasi. selain insentif sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangannya. pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam hurufatau berdasarkan peraturan kepala. a19 pemerintah daerah melindungi lp2b dan lcp2b yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lp2b pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau bencana alam. setiap orang dan atau badanp2b kondisi semulasaluran air minum air bersih, pembangunan drainase dan sanitasi, pembangunan stasiun ganjalan kereta api, pembangunan pengembangan terminal, pembangunan fasilitas keselamatan umum, pembangunan cagar alam, pembangunan . pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, dan atau pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikggantian luasan lp2b sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan, paling lama (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakuhuruf yanglp2b yang dialihfungsikan harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan, pembukaan lahan baru pada lcp2b sebagai lp2b, atau cc. pengalihfungsian lahan bukan pertanian menjadi lp2b. lokasi lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada terletak daerah. penyediaan lahan pengganti lp2b yang dialihfungsikan, diaturparagraf persyaratan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan . (l)atau berdasarkan peraturan kepala daerah paragraf tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan alih fungsi lp2b diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada kepala daerah, disertai rekomendasi dari dinas terkait. persetujuan alih fungsi lp2b dapat diberikan oleh kepala daerahkepala daerah. keanggotaan . keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pertanian, perencanaan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, perizinan, penegakan peraturan daerah, dan lingkungan hidup, serta instansi lainsesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diatur dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. paragraf ganti kerugian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan alih fungsi lp2b terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti kerugian. ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lp2b. nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus sama dengan nilai jual obyek pajak. selain ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengalihfungsikan lp2b juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lp2b. besaran , paling sedikit melalui media elektronik internet, media elektronik intranet: dan atau media cetak. sistem informasi lp2b paling sedikit memuat data lahan tentang kp2b, lp2b: dan lcp2bketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lp2b sesuai ketentuan yang berlaku atau diatur dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. babketersediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai:ganti kerugian akibat gagal panen. ganti kerugiakepalaendapatan dan belanja daerahatau berdasarkan peraturan kepala daerah. bab pembiayaan pembiayaan perlindungan lp2b dibebankan kepada anggaran pemerintah dan atau pemerintah daerah. pembiayaan perlindungan lp2b. bab peran serta. peran serta sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalamrencanaapenelitian,atau pembiayaan dalam pengembangan lp2b. pengawasan pemerintah daerah melakukan pengawasan lp2b. pengawasan lp2b sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan dan penetapan lp2b, pengembangan lp2b, cc. pemanfaatan lp2b, pembinaan lp2b, dan pengendalian lp2b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi laporan, dan pemantauan dan evaluasi. pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat (satu) tahun. laporan. laporan sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan laporan kepala daerah kepada dprd. bab xiii penyidikan penyidikan terhadap pelanggaran ketentu, memanggil sedikenakan ketentugi setiap orang perseorangan, pejabat pemerintah daerah, dan atau badan yang mengalihfungsikan lp2b sebagaimana dimaksud dalam setiap orang perseorangan dan atau badan yang tidak mengembalikan keadaan tanah lp2b kondisi semula sebagaimana dimaksud dalamea yul sendai en.rykmini, s.h., m.h. bay penjelas atas peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan umum:aturan. peraturan daerah kota sukabumi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibentuk selainadalah berchmtahun nomor |
lembaran daerah kota sukabumi sana tahun nomor peraturan daerah kota sukabumi tanggal oktoberungutan retribusi izin gangguan kota sukabumi harus dihentikan: bahwa. bahwa untuk kepastian hukum dalam penghentian pemungutan retribusi izin ganggu.wl4 len.rurouni, s.h., m.h. kota sukabumi, menimbang bahwa salah satu faktor perhitungan nilai sewa reklame didasarkan pada nilai strategis lokasi yang dititikberatkan pada perkembangan wilayah kota sukabumi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan adanya perubahan serta penambahan objek pajak reklame, maka. beberapa ketentuan dalam|.(l), billboard, videotron, megaton, dan sejenisnya, reklame .atau slide: dan reklame peragaan. tidak termasuk(tiga) m?, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan nilai kelas jalan. perhitungan . penghitungan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada dengan rumus sebagai berikut: nilai strategis lokasi nilai guna lahan nilai sudut pandang nilai kelas jalan. penghitungan nilai guna lahan, nilai sudut pandang, dan nilai kelas jalannilai sewa reklame dihitung dengan cara mengalikan nilai strategis lokasi, ukuran atau satuan media reklame, jangka waktu, dengan harga reklame. penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada dengan rumus sebagai berikut: nilai sewa reklame nilai strategis lokasi ukuran atau satuan media reklame jangka waktu atau frekuensi harga reklame ukuran atau satuan media reklame, jangka waktu atau frekuensi, dan harga reklame sebagaimana dimaksud pada diatursendai en.rjkmini, s.h., m.h. kaereklamereklame terdiri dari berbagai macam yang telah menjadi objek pajak yang diatur dalam peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang pajak reklame. sehubungan dengan adanya potensi pajak dalam reklame melekat yang belum dapat dipungut maka perlu diadakan perubahan dan penambahan objek pajak reklame melekat yang telah diatur dalam peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang pajak reklame. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. . huruf yang dimaksud dengan reklame papan, billboard, videotron. megaton,cat atau branding. huruf yang dimaksud dengan. huruf yang dimaksud dengan reklame melekat, stiker adalah reklame yang melekat pada dinding seperti tembok atau bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak atauatau digantung pada suatu tempathuruf fangka cukup jelas. angka cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota sukabumi nomormak dalam perubahan peraturan daerah dimaksud,.. beberapa ketentuan dalam., pameran, diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bili. ketentuan diubah, sebagai berikut: tarif pajak ditetapkan sebagai berikut: tontonan film pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana pagelaran kesenian, kesenian tradisional, musik, tari, dan atau busana. kontes . kontes kecantikan, binaraga, dan kontes burung berkicau pameran diskotik, karaoke, dan klab malam diskotek, karaoke: klab malam. sirkus, akrobat, sulap permainan biliar dan bolingre) pertandingan olahraga setiap jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada wajib untuk menggunakan karciscar len.rurouni, s.h., m.h. sn,hingg. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. . huruf yang dimaksud dengan tontonan film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan film, dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran atau rumah makanmusik melayu, jaipong, tari saman, dan sejenisnya. yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah hiburan kesenian rakyat tradisional yang diselenggarakan tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. yang dimaksud dengan musik atau tari dan atau busana adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi, penari, atau peraga busana dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan music, tari, atau busana yang bersifat modern serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan dan atau bar. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan diskotek adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik, rekaman, disk joke, dan fasilitas untuk menari atau disko serta menyediakan bar. yang dimaksud . yang dimaksud denganserta dapat menyediakan restoran, rumah makan, atau bar. yang dimaksud dengan klab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, musik hidup, pemain musik, dan fasilitas untuk mencari atau dansa serta menyediakan restoran, rumah makan, atau bar., dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan fasilitas restoran atau rumah makan. yang dimaksud dengan bowling adalah suatufasilitas restoran atau rumah makan. huruf yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalraga, mesin music dansa, dan sejenisnya. huruf. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota sukabumi nomor |
berita daerah kota sukabumi se, rena ynumssekretariat daersekretariat daerah merupakan unsur stagian atas: bagian tata pemerintahan, terdiri atasbagian organisasi, terdiri atas subbagian kelembagaan, subbagian penatalaksanaan, dan subbagian pendayagunaan aparatur. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri atas: bagian kesejahteraan rakyat, terdiri atas: subbagian kesejahteraan sosial, subbagian keagamaan, dan subbagian pendidikan dan kesehatan. bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama daerah, terdiri atas: subbagian perekonomian, subbagian . subbagian program dan pengendalian pembangunan, dan subbagian kerjasama daerah. bagian pengadaan barang atau jasa, terdiri atas: subbagian pelayanan pengadaan barang atau jasa, subbagian pengelolaan singgah, dan subbagian informasi elektronik. asisten administrasi terdiri atas: bagian humas dan protokol, terdiri atas: subbagian tata usaha pimpinan subbagian humas, dan subbagian protokol. .bagian perlengkapan setda dan rumah jabatan, terdiri atas: subbagian inventarisasi dan analisa kebutuhan:terdiri atas setd(l)mbantu .cc.: mengoordinasi penyusunan rencana kerjabina dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dankota:kota dan wakil walikota dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan pelayanan teknis administratif kepada walikota dan seluruh perangkat daerah: mempertanggungjawabkan tugas secara teknis operasional dan administratif kepada walikota atau wakil walikota:dibantu oleh: asisten. asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi. bagian kedua asisten pemerintahan paragraf asisten asisten pemerintahan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah dalam hal: mengoordinasi bidang pemerintahan, hukum, organisasi, dan penatalaksanaan, memimpin, mengoordinasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian bagian yang ada dalam lingkungan asisten pemerintahan, menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya, membagi tugas pada bagian yang ada dalam lingkungan asisten pemerintahan, membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai lingkungan asisten pemerintahan, mengadakan koordinasi dengan semua, perumusan, dan penataan bidang pemerintahan, hukum, dan perangkat daerah: membina dan mengoordinasi kegiatan kecamatan dan kelurahan, mengoreksi.il. mempertanggungjawabkan tugas lingkungan asisten pemerintahanmerintahan, hukum, organisasi, dan penatalaksanaamerintahan (asda dibantu oleh: bagian tata pemerintahan, bagian hukum, dan bagian organisasi. paragraf bagian tata pemerintahan bagian tata pemerintahankerja bagian tata pemerintahan, penganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta hubungan antar lembaga, cc. penyelenggaraan . cc. penyelenggaraan dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan umum, kecamatan dan kelurahan, dan otonomi daerah, penyiapan bahan mengoordinasikan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kecamatan, kelurahan, dan instansi vertikal: penyelesaianpelaksanaan pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan pembinaan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, pembinaan dan motivasi pegawai bagian tata pemerintahantata pemerintahan dibantu olehsubbagian pemerintahsubbagian pemerintahan umum, penyiapan . penyiapan data untukfasilitasi dukungan penyelenggar dan pemilihan umum walikota dan wakil walikota, persiapan bahan koordinasi unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan pejabat pemerintah daerah, fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah daerah, persiapan proses pengadaan tanah dan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, persiapan bahan dalam rangka penyuluhan hukum pertanahan, non kementerian dan instansi vertikalerintahan umum dibantu oleh: pengadministrasi pemerintahan umum, dan pengelola data pertanahan. subbagian otonomi. penyusunan program kerja pada subbagian otonomi daerah, pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonomi daerah: cc. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, fasilitasi dan koordinasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi, pengumpulan dan pengolahan bahan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, fasilitasi dan koordinasi evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi, pengumpulan dan penyiapan data dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia, fasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antartonomi daerah dibantu oleh: pengolah data penyelenggaraan otonomi daerah: pengumpul dan pengolah data kinerja, dan cc. pengelola data batas daerah. . subbagian bina perangkat kecamatan dan kelurahpada subbagian bina perangkat kecamatan dan kelurahan, pengumpulan dan pengolahan data pembinaan kecamatan dan kelurahan: pengumpulan dan pengolahan data kewenangan yang akan dilimpahkan kecamatan dan kelurahan: penyusunan bahan dalam rangka penghapusan, pembentukan, atau perubahan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pembentukan wilayah kecamatan dan kelurahan: penyiapan dan penyusunan bahan untuk perubahan batas dan nama wilayah kecamatan dan kelurahan, administrasi kota dan pemindahan atau perubahan pusat pemerintahan daerah: penyusunapenyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi rukun tetangga dan rukun wargina perangkat kecamatan dan kelurahan dibantu oleh: analis . analis penyelenggaraan bina pemerintahan kelurahan, analis penyelenggaraan bina pemerintahan kecamatan, dan cc. pengelola data perangkat daerah kelurahan dan kecamatan. paragraf bagian hukum bagiagian hukum, penyelenggaraan kegiatan bidang penyusunan peraturan perundang undangancc. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikotapembinaan keluarga sadar hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemberian bantuan hukum kepada pemerintah daerah dan pegawai pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum kepada kecamatan dan kelurahan: pembinaan .kum dibantu oleh: subbagian perundang undangan, subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, dan cc.subbagian perundang undangan penyusunan dan pengoreksi terhadap konsep awallegalitastelaahan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, dan naskah dinas lainnyancangan peraturan daerah, pengelola peraturan walikota dan keputusan walikota: dan pengelola naskah dinas lainnyakerja subbagian bantuan hukum penyusunan, perumusan, dan pengoreksi terhadap konsep bantuan hukum, dan rencana aksi nasional hak asasi manusia, cc. perencanaan dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk bantuan hukum dan rencana aksi nasional hak asasi manusia, pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan kembali bantuan hukuantuan hukum dibantu oleh: pengelola bahan litigasi, pengelola bahan non litigasi, dan cc. pengelola bahan hak asasi manusia. subbagian . subbagian dokumentasi dan informasigumpulan dan pengolahan:, cc. pelaksanaan publikasi peraturan daerah dan peraturan walikota, pelaksanaan unifikasi dan kodifikasi produk hukum daerah dan naskah dinas lainnya,perencanaan dan penyiapdibantu oleh: terdokumentasi produk hukum daerah, terdokumentasi data peraturan perundang undangan, cc. pengadministrasi penyuluhan hukum, dan pengelola kelurahan sadar hukum dan keluarga sadar hukum. paragraf idang organisasi, penyelenggaraan kegiatan bidang kelembagaan dan penatalaksanaan, serta pendayagunaan aparatur, cc. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kelembagaan, penatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur, pelaksanaan pembinaan dan pengkajian tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja perangkat daerah, pembinaan penyelenggaraan pendayagunaan aparatur, mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi: penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, penatalaksanaan, dan pembinaan pendayagunaan aparatur, penelitian dan pengkajian organisasi dan tata laksana perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan penatalaksanaan seluruh perangkat daerah, pengaturan sistem penatalaksanaan organisasi perangkat daerah,il. pelaksanaan .organisasi dibantu oleh: subbagian kelembagaan, subbagian penatalaksanaan: dan subbagian pendayagunaan aparatur. subbagian kelembagkelembagaan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan, pelaksanaan mengoordinasikan tugas teknis dalam peraturan kelembagaan daerah, penyiappenyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengolahan dan penyajian data kelembagaan yang diperlukan oleh pemerintah daerah, dan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan dalam rangka evaluasi organisasi perangkkelembagaan dibantu oleh: pengolah data kelembagaan, dan pengumpul data bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja. subbagian penatalakspenatalaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan penatalaksanaan, cc. penyusunan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem penatalaksanaan, penganalisaan masalah penatalaksanaan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan penatalaksanaan, penyusunan dan pengembangan naskah dinas, sistem dan prosedur kerja, metode kerja, tata hubungan dan koordinasi kerja, penyiapan bahan asistensi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi bidang pelayanan publik penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi survei pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak urusan penatalaksanaan, penyusunan tata kerja, prosedur, dan metode kerja pemerintah daerahatalaksanaan dibantu oleh: analis penatalaksanaan, pengelola data evaluasi penatalaksanaan. cc. pengelola data survei dan pengaduan pelayanan publik, dan pengelola data fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan publik. subbagian pendayagunaan aparaturatau rencana dan pelaporan kinerja subbagian pendayagunaan aparatur, penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pendayagunaan aparatur, cc. penyiapan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja sekretariat daerah, penyiapan bahan pengembangan kinerja dan evaluasi kinerja pegawai, penyiapan bahan laporan kinerja sekretariat daerah: penyiapan bahan penyusunan evaluasi jabatan dan pola karir aparatur sipil negara, penyiapan bahan pembinaan budaya kerja dalam rangka pengembangan kinerja, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasiayagunaan aparatur dibantu oleh: pengelola data pengembangan kinerja, analis pengembangan kinerja, cc. pengelola data evaluasi jabatan dan pola karir aparatur sipil negara, analis evaluasi jabatan dan pola karir aparatur sipil negara, dan pengelola data pelaksanaan reformasi birokras: mengoordinasi bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunanperekonomian dan pembangunanperekonomian dan pembangunan, membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai lingkungan asisten perekonomian dan pembangunlayanan pengadaan barang atau jasa(asda ii)fasilitasi layanan pengadaan barang ataujasrekonomian dan pembangunan dibantu oleh: bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama daerah, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian pengadaan barang atau jasa. paragraf . paragraf bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama daerah bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama daerahkerja bidang perekonomian, pembangunan, dan kerjasama daerah: penyelenggaraan pembinaan kegiatan bidang perekonomian, cc. mengoordinasikan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perekonomian, mengoordinasikan dan penyiapan bahan program administrasi pembangunan, mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan pembangunan, mengoordinasikan dan fasilitasi kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalamkonomian, pembangunan, dan kerja sama daerah dibantu oleh: subbagian perekonomian, subbagian program dan pengendalian pembangunan, dan subbagian kerja sama daerah. . subbagian perekonombahan penyusunan rencana subbagian perekonomian pengumpulan dan pengolahan data perekonomian daerah, cc. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang perekonomian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kinerja badan usaha milik daerah, pelaksanaan ketatausahaan bagian perekonomian, pembangunan,konomian dibantu oleh: pengumpul data perekonomian, dan pengolah data perekonomian. subbagian program dan pengendalian pembangun. penyiapan bahan penyusunan rencana program subbagian program dan pengendalian pembangunan, pengumpulan, pengolahan, dan perumusan updating data standar harga dan standar biaya pembangunan, cc. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan, penyusunan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemonitoran dan pengendalian kinerja pembangunan sebagai input untuk kebijakrogram dan pengendalian pembangunan dibantu oleh: pengelola bahan penetapan standar harga dan biaya pembangunan, dan pengelola data evaluasi pengendalian pembangunan dan pelaporan. subbagian kerja samasama daerah dalam hal: penyiapan bahan penyusunan rencana program sebagian kerja sama daerah, mengoordinasikan seluruh kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri, pelaksanaan . pelaksanaan fasilitasi kerja sama antara perangkat daerah dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri, penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri, pengadministrasian penyelenggaraan kerja sama daerah: pelaksanaan evaluasi kerja rja sama daerah dibantu oleh: pengumpul data kerja sama daerah, dan pengelola data kerja samakesejahteraan rakyat: penyelenggaraan pembinaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, cc. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, pemantauan . pemantauan dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, mengoordinasikan dan pemantauan serta pengadministrasian pelaksanaan pemberian bantuan bidang pelayanan dan bantuan sosialsejahteraan rakyat dibantu oleh: subbagian kesejahteraan sosial, subbagian keagamaan, dan subbagian pendidikan dan kesehatan. subbagian kesejahterasubbagian kesejahteraan sosial, pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang kesejahteraan sosial, cc. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pembinaan . pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, fasilitasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial untuk peningkatsejahteraan sosial dibantu oleh: pengolah dan pengumpul data masalah dan potensi kesejahteraan sosial, pengelola kegiatan pembinaan atau pengembangan kesejahteraan sosial, cc. pengelola dana bantuan kesejahteraan sosial, dan pengadministrasi kesejahteraan sosial. subbagian keagamkeagamaan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan dalam bidang keagamaan, cc. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pelaksanaan urusan haji dan umroh, fasilitasi dalam rangka pembinaan bidang keagamaan, penyiapan bahan pengaturan bantuan pendidikan dan hal keagamaan, pemonitoran . pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan hagamaan dibantu oleh: pengelola kegiatan pembinaan keagamaan, dan pengelola dana bantuan keagamaan. subbagian pendidikan dan kesehatdan data tentang kegiatan pendidikan dan kesehatan, pembinaan dan pemberian bantuan bagi pengembangan kegiatan pendidikan dan kesehatan, cc. mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan kesehatan, fasilitasi penilaian keluarga sarinah, fasilitasi penilaian sekolah sehat dalam penerapan usaha kesehatan sekolah, pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikanidikan dan kesehatan dibantu oleh: pengelola. pengelola data pendidikan dan kesehatan, dan pengelola dana bantuan pendidikan dan kesehatan. paragraf bagian pengadaan barang atau jasa bagian pengadaan barang atau jasapengadaan barang ataujasa, mengoordinasikan dan pengendalian kegiatan bidang pengadaan barang atau jasa, cc. penyusunan bahan penetapan kebijakan bidang pengadaan barang atau jasa, mengoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan, penyelenggaraan pelayanan bidang pengadaan barang ataujasa, penyelenggaraan pembinaan bidang pengadaan barang atau jasa, penyiapan bahan penetapan kebijakan walikota bidang pengadaan barang atau jasa, mengoordinasikan dan kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang ataujasaagian pengadaan barang atau jasa dibantu oleh: subbagian pelayanan pengadaan barang atau jasa, subbagian pengelolaan singgah, dan cc. subbagian informasi dan elektronik. subbagian pelayanan pengadaan barang atau jasusunan rencana kerja kegiatan bidang layanan pengadaan barang atau jasa, penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang layanan pengadaan barang atau jasa, cc. inventarisasi paket pengadaan yang meliputi pelelangan atau seleksi, e purchasing atau penunjukan langsung, dan pengadaan langsung, serta pembagian beban kerja kelompok kerja sesuai dengan paket, penyiapan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja pengadaan barang ataujasa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilaksanakan kelompok kerja, penyiapan bahan pembinaan proses pengadaan barang atau jasa kepada perangkat daerah, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis bagi para pelaksana pengadaan, pelaksanaan pengendalian kegiatan layanan konsultasi pengadaan barang atau jasa, pengendalian kegiatan konsolidasi pengadaan dan manajemen informasi aset, pengarsipan . pengarsipan dan pendokumentasian data pengadaan barang ataujasa, pemonitoran dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatanlayanan pengadaan barang atau jasa dibantu oleh: kelompok kerja pengadaan, dan pengelola data pengadaan barang ataujasa. subbagian pengelolaan singggiatan bidang informasi dan singgah, penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan dan singgah, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis advokasi dan penyelesaian singgah, fasilitasi penyelesaian singgah atau aduan dan layanan konsultansi pengadaan barang atau jasa pemerintah. penyiapan bahan atau dokumen penyelesaian singgah atau aduan, pengarsipan dokumen hasil advokasi, penyelesaian singgah dan layanan konsultansi pengadaan barang atau jasa pemerintah, pengendalian kegiatan layanan konsultasi permasalahan hukum: pemonitoran dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatgelolaan singgah dibantu oleh penyelenggara konsultasi hukum dan mengevaluasi perikatan hukum, menelaah kebijakan dan permasalahan hukum pengadaan, dan cc. pengelola data sanggahan atau aduan. subbagian informasi dan elektronikrja kegiatan informasi dan elektronik, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi dan elektronik, pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pemanfaatan sistem informasi pada pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif pengadaan barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi procurement, pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah dalam proses penyusunan rencana umum pengadaan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, e money, pengadaan langsung, dan e purchasing, pelaksanaan dan pengelolaan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik, pemeliharaan . pemeliharaan hardware dan software sarana pengadaan barang ataujasa, pemonitoran dan evaluasi terhadap pelaksanainformasi dan elektronik dibantu oleh: admin lembaga pengadaan secara elektronik, dan pemeliharaan hardware dan jaringan sebagai berikut: mengoordinasi bidang pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan setda, dan rumah jabatan, keuangan, dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerahadministrasiadministrasi, membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai dalamtda dan rumah jabatan, keuangan dan kepegawaian lingkungan sekretariaterikan pelayanan administratif kepada walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah: mempertanggungjawabkan tugaskretariat dan rumah jabatan, keuangan dan kepegawaian lingkungan sekretariatadministrasi dibantu oleh bagian humas dan protokol, bagian perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan, dan bagian . bagian keuangan dan kepegawaian sekretariat daerah. paragraf bagian humas dan protokol bagian humas dan protokoladministrasi, dalam hal: penyusunan rencana kerja bidang kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, penyelenggaraan kegiatan bidang kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinan, cc. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan perumusan kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinan, mengoordinasikan kegiatan peliputan, dokumentasi, publikasi kegiatan walikota dan wakil walikota, mengoordinasikan kegiatan protokoler walikota dan wakil walikota, mengoordinasikan rapat rapat forum koordinasi pimpinan daerah dan seluruh perangkat daerah, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan pimpinan daerah yang terdiri dari walikota dan wakil walikota, sekretaris daerah, staf ahli walikota, dan asisten sekretaris daerah, evaluasi kegiatan kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinmas dan protokol dibantu oleh: subbagian tata usaha pimpinan, subbagian humas, dan subbagian protokol. subbagian tata usaha pimpinan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan tata usaha pimpinan, pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan daerah yang terdiri dari walikota atau wakil walikota, sekretaris daerah, staf ahli walikota dan asisten sekretaris daerah, cc. penyiapan bahan pembinaan bidang tata usaha pimpinan, cc. pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan tata usaha pimpinan, pelaksanaan administrasi surat masuk dan keluar, pelaksanaan urusan arsip dan ekspedisi surat, pelaksanaan urustata usaha pimpinan dibantu oleh: pengelola administrasi surat, pengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan, cc. pengelola kearsipan, dan caraka. subbagian humashumasan pemerintah daerah, penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kehumasan, penyiapan bahan penyajian informasi kegiatan dan pers release walikota dan wakil walikota untuk materi pemberitaan pers, pelaksanaan kehumasan pemerintah daerah, pelaksanaan analisis umpan balik bidang kehumasan, pelaksanaan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan walikota dan wakil walikota: pengelolaan dan pendokumentasian hasil peliputan dalam bentuk kliping media cetak, foto, rekaman video, dan film, pelaksanaan administrasi kehumasan dan pemberitahumas dibantu oleh: pranata humas, pengelola press release, cc. meliput kegiatan walikota atau wakil walikota: dan pengelola dokumentasi kegiatan walikota atau wakil walikota subbagiprotokolan dan perjalanan dinas pimpinan, penyiapan bahan penyusunan jadwal kegiatan walikota dan wakil walikota, dan jadwal rencana perjalanan dinas pimpinan, cc. pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan urusan keprotokolan, pemberian pelayanan kepada tamu pemerintah daerah, penyiapan dan pelaksanapenyiapan kegiatan rapat koordinasi pimpitokol dibantu oleh: petugas protokol, penata usaha keprotokolan, cc. pramusaji jamuan dan acara, dan pengelola keprotokolan. paragraf bagian perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan bagian perlengkapan sekretariat dan rumah jabatan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada asisten administrasi dalam hal: penyusunan rencana kerja bagian perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, perumusan dan penetap, dan pemeliharaan perlengkapan lingkungan sekretariat daerah dan rumah jabatan, cc. penyelenggarapenyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan, dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan sekretariat daerah dan rumah jabatan, penyelenggaraan . |
provinsi banten peraturan daerah kota tangerang nomor 1ngerang, menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar akuntansi pemerintahan,11walikotatahun berjalan yang diterbitkan oleh bud berdasarkan spm lsmenerbitkan sp2d atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalnyediaan dana belanja tidak langsung selanjutnya disingkat spdbtl adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana belanja tidak langsung sebagai dasar penerbitan sppendahara dana kapital jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkatiantara dan disisipkan (satu) yakni (la), dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyikpd sebagai mana dimaksud dikecualikan untuk penerimaan dana kapital jkn pada ftpdikecualikan untuk adalah penerimaan uang dana kapital jkn disetor rekening ftp sebagai bagian dari kas umum daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutkepala ftp dan bendahara ftpjabat pembuat komitmen pejabat pengadaan panitia pejabat penerima hasil pekerjabtl dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran yang dimuat dalam dpa skpd atau dpa ppid, dan spd lsp dengan mempertimbangkan surat ketetapan lebih bayar. (la)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdalam rangka rekonsiliasi atas laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut bendahara penerimaan skpd mengajukan spp lsp melalui ppk skpd kepada pengguna anggaran untuk keperluan pembayaran kelebihan penerimaan pendapatan yang dikelolanya pada tahun berjalan setelah diterimanya keputusan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pembayaran atas kelebihan penerimaan tahun berjalan. pengajuan spp lspketentuan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni ya), sehingga berbunyi sebagai berikut:skpd mengajukan spp up pada pengguna anggaran, yang diusulkan per kegiatan untuk keperluan (satu per dua belas) dari pagu dpa atau rencana kebutuhan pembayaran paling tinggi satu bulan. ya) pengajuan spp up sebagaimana dimaksud dilakukan (satu) kali dalam setahupengesahan pertanggungjawaban pengeluaran sebelumnya dan surat pernyataan spj bendahara dana kapital jkn wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pendapatan dana kapital jkn dan belanja dana kapital jkn. bendahara dana kapital jkn menyampaikan laporan setiap bulan kepada kepala ftp untuk mendapat pengesahan oleh kepala ftp laporan sebagaimana dimaksud pada diverifikasi oleh kepala ftp atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala ftp, dan selanjutnya disampaikan kepada dinas kesehatanselaku budppid selaku bud menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) ftp berdasarkan sp3b yang diajukan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan sp2b sebagaimana dimaksud pada. tata cara ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara dana kapital jkn serta penyampaiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sistem akuntansi pemerintahan daerah paling sedikit meliputi prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi utang, cc. prosedur akuntansi ekuitas, prosedur akuntansi pendapatan lra, prosedur akuntansi belanja, prosedur akuntansi transfer, prosedur akuntansi pembiayaan, prosedur akuntansi pendapatan lo, prosedur akuntansi beban, yang terdiri:lam rangka terdirigelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tangerangota tangerang nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerahwalikotaut dalam jangka waktu tertentu kepada walikotaota tangerangota tangerang. kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah kota tangerang. kendaraan perorangan dinas adalah bmd berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara, pegawai yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantorbmdwalikota atau oleh pejabat yang ditunjuk. bagian kedua azas pengelolaan bmd, dan kepastian nilai. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pejabat pengelola bmd, perencanaan kebutuhan dan penganggaran bmd, cc.sengketa bmd, oo.inventarisasi dan ketatausahaan bmd, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan bmd. pengelola barang bertani jawab atas pelaksanaan tugas agung sebagaimana dimaksud pada kepada walikota. bagian ketigd, menyerahkan bmdskskpd. rencana kebutuhan bmd (kbd) mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja skpada, pengalihan status penggunaan bmd, cc. bmd lainnya yang ditetapkan oleh walikota. walikota dapatwalikota, atau permohonan dari skskskmelalui pengelola barang dengan persetujuan walikotawalikotwalikotabwalikotwalikotawalikota dan atau media elektronikketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan bmd diatur dengan peraturan walikotacc.md baik yang berada pada instansi pemerintah maupun yang berada pada pihak lain,skpd26o0kum26 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 26oknwalikota. bagian ketiga penjualanwalikotawalikota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis, walikota mempertimbangkan perlunya penjualan bmdwalikotawalikota disertai pertimbangan, kelengkapan data dan pengkajian tim intern pengguna barang, walikotawalikota disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern pengguna barangwalikota disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim, walikotawalikotawalikota. bab sengketa bmd penyelesaian terhadap bmd sebagai objek sengketakepala daerah, ketentuan mengenai tatacara pengelolaan bmd oleh badan layanan unit daerah diatur dalam peraturan walikotawalikota. bab xvgelolaan bmdzwalikota, huruf yang dimaksud dengan azyang dimaksud dengan azzz, huruf yang dimaksud dengan azhuruf. huruf standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan. hurufpengadaan. standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudjelas cukup jelas cukup jelas huruf huruf huruf huruf yang dimaksud dengan bmd lainnya adalah barang barang seperti cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas persetujuan walikotaamanan administrasi adalah mencatat, menyimpan dan menatausahakan barang milik daerah. huruf yang dimaksud pengamanan fisik adalah tindakan pengamanan barang milik daerah seperti pemasangan stiker untuk barang selain tanah dan atau bangunan sedangkan untuk tanah dan bangunan berupa pemasangan patok batas atau pemasangan plang atau pemasaran, huruf yang dimaksud pengamanan hukum adalah upaya untuk melengkapi bukti bukti atas kepemilikan barang milik daerah sesuai cukup jelas walikota, wakil walikota mantan walikota mantan wakil walikotaota tangerang, sesuai tercantum dalam dpamemperhitungkan faktor penyesuaian adalah nilai limit sebagai harga dasar lelanggalii butleri, se., mm., ak. lembaran daerah kota tangerangdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tang pemerintah, perlu adanya penyertaan modal kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbknomor tahun peraturan daerah nomor tahun tentanglembaran daerah kota tangerang nomor tahunjawa barat dan banten. perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk. dengan nomor iiu .ah. tahun untuk selanjutnya disebut bank jabar banten. direktur utama adalah direktur utama perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk. kepala cabang adalah kepala cabang perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk cabang tangerang. bab maksud dan tujuan maksud dilakukannyadilakukannya penyertaan modal daerahyertaan modal bentuk penyertaan modal daerah kepada bank jabar banten adalah berbentuk uang. bab nilai penyertaan modal nilai penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam yang telah disetor bank jabar banten sampai dengan tanggal desember adalah sebesar rp. dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah)nihil tahun sebesar rp. nihil tahun sebesar rp.nilai penambahanpenyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun adalah sebesar rp. (lima belas milyar rupiah). penyerahan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan kepala cabang. setelah ditandatanganinya berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada selanjutnya bank jabar banten menerbitkan sertifikasi penyertaan modal daerah. sertifikasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur utama untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bukti penyertaan modal daerah. bab pertanggung jawaban dan kewajiban bank jabar banten wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan setiapwalikota tangerang, cap ttd arief firmansyah diundangkan tangerang pada tanggalperseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk yang berlaku. sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu membentukii. demiota tangerang nomor |
provinsi banten peraturan daerah kota tangerang nomor tahun tentang penyelenggaraan wajib belajar diniyah takmiliyah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tangerang, menimbang bahwa pendidikanpenyelenggaraan pendidikan kota tangerang lembaran daerah yelenggaraanota tangerantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kota tangerangyang terdiri atas pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah non formal. pendidikan diniyah takmiliyah selanjutnya disingkat pdt adalah salah satu pendidikan diniyah non . pendidik adalah tenaga yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada pdt. tenaga kependidikan adalah tenaga yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas membantu kelancaran penyelenggaraan pdyahadat atau ijazah adalah nilai akhir peserta didik sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan diniyah takmiliyahbab fungsi, tujuan dan prinsip pdt berfungsi untuk: a., dan mempersiapkan peserta didik untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama islam. pdt bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama islam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. pelaksanaan penyelenggaraan pdt berpegang pada prinsip prinsip sebagai berikut: objektivitas, transparansi, partisipasi, akuntabilitas: kontinuitas: relevansi. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pendidikan diniyah takmiliyah, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, syahadat atau ijazah. bab pendidikan diniyah takmiliyah pdt diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya dan memperdalam pendidikan agama islam pada pendidikan dasar. pdt sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berjenjang. pdt yang diatur dalam perda ini adalah pdt jenjang ula. pdt diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya. pdt sebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan oleh pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan islam dan lembaga sosial keagamaan islam. pdt sebagaimana dimaksud pada dapat bertempat ruang kelas atau ruang belajar lainnya. penamaan pdt merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. kurikulum pdt merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kurikulum pdt sebagaimana dimaksud pada terdiri atas mata pelajaran pendidikan agama islam yang paling sedikit meliputi our'an, hadist, gigih, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan islam dan bahasa arab. prakteataudt dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. pengembangan kurikulum pdt sebagaimana dimaksud pada memperhatikan:, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dinamika perkembangan global, dan persatuan dan nilai nilai kebangsaan. bab peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat bagian kesatu peserta didik peserta didik terdiri dari siswa siswi pada jenjang pendidikan dasar yang beragama islam. untuk dapat diterima sebagai peserta didik pdt ula sekurang kurangnya berusia (tujuh) tahun. peserta didik berhak: mendapatkan pelayanan pdt sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, menyelesaikan program pdt sesuai jenjang masing masing dan batas waktu yang ditetapkan, memperoleh penilaian hasil belajarnya dalam bentuk buku laporan hasil belajar, dan memperoleh syahadat atau ijazah. peserta didik berkewajiban: mematuhi dan melaksanakan peraturan pdt,pdt, cc. mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan dalam setiap jenjang pdt, dan ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan bagian kedua pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat diangkat sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pdt, yang bersangkutan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pdt. pendidik danmenggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya, cc. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah dan atau masyarakat. bagian ketiga orang tua orang tua berkewajiban mendorong anaknya untuk mengikuti pdt. orang tua berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya yang mengikuti pdtdt. masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya penyelenggaraan pdt. dukungan sumber daya penyelenggaraan pdt sebagaimana dimaksud pada diantaranya berupa pembentukan fkt secara berjenjang. bab pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pdt dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pendidikan kepada pihak terkaityelenggaraan pdt bersumber dari apbd), atau sumber sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat. bab viii syahadat atau ijazah syahadat atau. syahadat atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pimpinan pdt dan diterbitkan oleh kementerian agama. syahadat atau ijazah sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai salah satu persyaratan bagi peserta didik yang beragama islam untuk melanjutkan pendidikan smp m ts. dikecualikan dari ketentuan apabila peserta didik berasal dari madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar islam terpadu. bab ketentuan peralihan bagi calon peserta didik yang beragama islam dan akan melanjutkan jenjang pendidikan smp m namun belum memiliki syahadat atau ijazah, tetap dapat diterima jenjang pendidikan smp m dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti pdt yang terdekat dengan tempat tinggalnya. bab ketentuan penutup peraturan daerah ini mulai berlaku (satu) tahun terhitungwalikota tangerang nomor tahun tentang penyelenggaraan wajib belajar diniyah takmiliyah penjelasan umum pemerintah daerah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan guna meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsanyelenggaraan sistem pendidikan diatasbertanggung jawab. termasuk oleh pemerintah daerah.erah dan masyarakat. untuk itu perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan wajib belajar diniyah takmiliyjenjang adalah jenjang ula, jenjang usaha dan jenjang ula. yang diatur dalam perda ini hanyalah jenjang noadanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah pemerintah kabupaten pasuruok tambahan gelombang keputusan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara pengelolaan dan rincian alokasi dana cadangan bok tambahan gelombang iiisalinan nos laibantuan hukum.. penyelenggaraan bantuan hukum. nan mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun see:bantuan hukum. bab arun ketentuan umum dengna bana dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: tni daerah adalah provinsi kalimantan barat. nan mtenaga san gubernur adalah gubernur kalimantan barat. san dana perangkat daerah adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan sana rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi gengean: penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. (nga.miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat provinsi kalimantan baratau dokumen yang diserahkan. hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi:barat. bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan: persamaan kedudukan dalam hukum: perlindungan terhadap hak asasi manusia: keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. penyusunan peraturan daerah iniraturan daerah ini disusun bertujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam: menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan:bantuan hukum gubernur menyelenggarakan bantuan hukum daerahpada dilaksanakan bagi masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum kepercayaan, pidana, dan tata usaha negara yang dilakukan secara litigasi. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum,peraturan daerah ini meliputi: penyelenggaraan bantuan hukum: pendanaan, koordinasi, kerja sama, larangan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendali. bantuan hukum yang diselengarakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada yaitu bantuan hukum yang ditunjukan kepada masyarakat miskin berupasecara litigasi kepada penerima bantuan hukum. penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanadilakukan secara litigasi. bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud padaanu pemberi bantuan hukum pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam:melalui perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat atas pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin::ban anakepada gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia:, bantuan sosialrangkat daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan dibacakan hadapan pemohonrangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia memeriksa kelengkapan persyaratrangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja setelah permohonanbantuan hukum diterima sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menentukan pemberi bantuan hukum dengan memperhatikan permohonan dari pemohon bantuan hukum. dalam hal permohonan diterimamohon bantuan hukum. dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia memberikan alasan penolakan secara tertulis. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan gubernur. bab pendanaan pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum bersumber pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak meningkat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendanaan penyelengaraan bantuan hukum yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. penyaluran dana bantuan hukum dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran bantuan hukuman diatur dengan peraturan gubernur. bab koordinasi gubernur dapat melakukan koordinasi terkait pemberian bantuan hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan pemerintah kabupaten kota. koordinasiberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. gubernur dalam menyelenggarakan bantuan hukumprovinsi lain: cc. pemerintah kabupaten kota daerah, dan atau. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. men bab vii dai nta larangan pemberi bantuan hukum dilarang: menata nan menyalahgunakan danurusan hukum dan hak asasi manusia. ana pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bantuan hukumbantuan hukum sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan peran serta masyarakadn: menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruanganbank pan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang bantuan pesan hukum, sana memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: nat menghentikan penyidikan, dan lai melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak. pidanaatauperaturan daerah provinsi kalimantan barat,untuk membentuk peraturan daerah yang dapat menjamin penduduk daerahdan kesamaan hadapan hukum. selama ini, pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin daerah belum seluruhnya dilakukadan sekaligus sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum. ii. demi kana na oiayang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat "persecarajelas dan terukur. cukup jelas. nana bea nan ane clan nani ana cukup jelas. ben sea bai penduduk daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) penerima bantuan hukum. jean cukup jelas. bana cukup jelas. mar cukup jelas. pe cukup jelas. uan oes angan airinuangan daerah. sen aah cukup jelas. aduan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachijataulebih. . cukup jelas. ana anta sen cukup jelas. bes cukup jelas. pasha huruf nanda nan cukup jelas. sancukup jelas. ann cukup jelas. aan pen cukup jelas. ben bnan cukup jelas. tan huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah kelurahan desa dan kecamatan wilayah daerah. bean nan yang dimaksud dengan dokumen lain , yaitusurat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang. ana nata dean cukup jelas. tea nana cukup jelas. nan dena aan cukup jelas. mang ann dota cukup jelas. pes hanna bana ten cukup jelas. mana pan surat kuasa khusus pemberian bantuan hukum harus ditandatangani: ban dan atau dicap jempol oleh penerima bantuan hukum, sanaatau anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi: dee bea cukup jelas, nan bea cukup jelas. cukup jelas. sena bun sea cukup jelas. sea cukup jelas. cukup jelas. pep bee mua pes cukup jelas. bee cukup jelas. bee aan cukup jelas. |
tasik,, ng: el) tit, peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang pengelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbang :a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan kota tasikmalayaair tanah sebagaimana dimaksud pada dandengan kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah. a41: dan atau cc.cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif.:, kondisi hidrogeologis:, pertambangan::berupa izin pemakaian air tanah:kan dengandaerah adalah kota tasikmalaya.: konservasi air tanah: pendayagunaan air tanah:viii pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan bagian kesatu pemberdayabagian kedua pengendalianwalikotabab sanksi administratifsebelum mendapat izin dari walikota atau pejabat perizinan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratiftidak melakukan eksplorasi air tanahmelakukan pengeboran atau penggalian air tanah tidak pada lokasi yang telah ditetapkantidakbagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratifota tasikmalayayang tidak memperhatikanwalikotsetiap orang dan atau badan yxivruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah, perizinan: sistem informasi air tanah: pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan: peran dan hak masyarakat, larangan: sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana,cc:ota tasikmalayawalikota.. bagian ketigainformasi merupakan hak dasar bas'keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten hulu sungai tengpid pembantu ppid utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ppid pembantu sebagaimana dimaksud padautama sebagai bahan jawaban bagi tim pertimbangan, memberikan pelayanan informasi publik, ppid pembantu bertanggungjawab terhadap kebenaran dan batas waktu data kepada ppid utama. kepala skpd selaku atasan langsung ppid pembantu bertanggungjawab terhadap data dan informasi yang diberikan kepada ppid utama dan atau kepada pemohon informasi publikppid desa yang bersangkutan. ppid desa sebagaimana dimaksud dijabat oleh sekretaris desa. dalam memberikan pelayanan informasi publik sekretaris desa dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan. ketentuan lebih lanjut tentang ppid desa sebagaimana dimaksud padapadapada diatur dengan peraturan organisasi non pemerintahan terkaita.informasi yang berkaitan dengan badan publik, b.informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,il. mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan atau m..rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan, ...cc.ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaixii pengawasan terhadap badan publik dilakukan pengawasan yangpada dilaksanakanpengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada meliputi:d.lamxiii sanksi administratifikenakan sanksi administratif. tujuan utama dibuatnyaini adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten hulu sungai tengahpenyelenggaraan pemerintahan kabupaten hulu sungai tengahbelum dikuasaiterkaithulu sungai tengah. bab azassetiap informasi publik harus dapat diperoleh b iii tujuan bagian kesatuystem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. bagian keduabdaerah pemerintahan desa:kalimantan selatan dan atau apbd kabupaten hulu sungai tengah. bab tata cara dan jadwal penyampaian partisipasi partisipasi masyarakat menyampaikan saran dan pertimbangan secara bertanggung jawab. partisipasi sebagaimana dimaksud pada informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatanviidaerah dilaksanakan oleh: tim pertimbangan pelayanan informasi publik, ppid utama:dalamdalam pengelolaan informasi dan komunikasilaporan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada disampaikan pula kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagai tembusan ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ppid utama diatur dengan peraturan bupatianggung jawab ppid utamadan cc. penyediaan layanan informasi publikdan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik |
ea, tas bupati sragen provinsi jawa tengahkeberadaan bank perkreditan rakyat djoko tingkir sebagaipelayanan kepada masyarakat atas jasa perbankanbank perkreditan rakyat djoko tingkir sebagai perusahaan milik pemerintah kabupaten sragen dimanakepegawaian pada saat pengesahan akta pendirian bpr bank djoko tingkir perseroan), seluruh pegawai bpr bank djoko tingkir beralih menjadi pegawai bpr bank djoko tingkir perseroan). pegawai bpr bank djoko tingkibpr bank djoko tingkir perseroan) dan ketentuan peraturan perundang undangan. babdjoko tingkir beralih kepada bpr bank djoko tingkir perseroan). pengalihan aset, hak, dan kewajibbpr bank djoko tingkirketentuan peraturan perundang undangan. bab tahun buku, rencana kerja dan anggaran tahun buku bpr bank djoko tingkir perseroan) adalah tahun taklimbpr bank djoko tingkir perseroan), laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta hal hal lain. laporan tahunan bpr bank djoko tingkir perseroan)rups. bab xii penetapan dan pembagian laba bersih pembagian laba bersih bpr bank djoko tingkir perseroan) setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut: dividen untuk pemegang saham (lima puluh lima keseratus): cadangan (dua puluh keseratus) terdiri dari cadangan umum dan tujuan, jasa produksi (delapan keseratus), dana kesejahteraan (sepuluh keseratus), dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (tiga keseratus), dan anthem (empat. cadangan tujuanmendapat persetujuan rupsdana sosial dan kesehatan bagi direksi dan pegawai bpr bank djoko tingkir perseroan)pemberian jasa bagi pegawai, ditetapkan oleh direksi. penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan anthem sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pemberian jasa bagi pengurus. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar. bab xiii prinsip pengelolaan dalam pengelolaan kegiatan usaha, bpr bank djoko tingkir perseroan) melaksanakan prinsip: peningkatan kinerja dan produktivitas usaha bpr bank djoko tingkir perseroan), tata kelola perusahaan yang baik bpr bank djoko tingkir perseroan). bab xiv penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bpr bank djoko tingkir perseroan)dalam pengambilan keputusan dalam rupspembubaran dan likuidasi pembubaran bpr bank djoko tingkir perseroan) terjadi karena: keputusan rups, penetapan pengadilan. pembubaran bpr bank djoko tingkirtata cara pembubarandjoko tingkir perseroan) ditetapkan oleh rups. bab xvi divestasi pemerintah daerah dapat melakukan divestasi pada bpr bank djoko tingkir perseroan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terjadi divestasi bpr bank djoko tingkir perseroan)tata cara divestasibab xvii pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bpr bank djoko tingkir perseroan). pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. pembinaan danmbinaan dan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dilakukan oleh: pemerintah daerah, menteri dalam negeri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah untuk pengawasan umum, dan otoritas jasa keuangan untuk pengawasan teknis. pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. pembinaan dan pengawasanterhadap bpr bank djoko tingkir perseroan) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xviii ketentuan lain lain penyesuaian bentuk badan hukum pd. bpr djoko tingkir menjadi pt. bpr bank djoko tingkirbab xix ketentuan peralihan selama proses administrasi perubahan status badan hukum belum selesai, maka kegiatan dan layanan bpr bank djoko tingkir perseroan)djoko tingkir menjadi bpr bank djoko tingkir perseroan), dewan pengawas, direksi dan karyawan pd. bpr bank djoko tingkir masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian bpr bank djoko tingkir perseroan) oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. segala tindakan hukum direksi pd. bpr bank djoko tingkir selama proses pendirian bpr bank djoko tingkir perseroan), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan direksi bpr bank djoko tingkirin bagian hukum p aio paten sragen setda )m) ata subianto, s.h., taumum kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gunaterwujudnyabank perkreditan rakyat djoko tingkir bpr djoko tingkir) merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah kabupaten sragen yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melaluipeningkatan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan bpr djoko tingkirperlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance). dalam rangka mewujudkan dibutuhkan regulasi daerah yang mengatur mengenai bpr djoko tingkir dalam bentukpembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan menjadi dasar hukum dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat djoko tingkir kabupaten sragen menjadi bpr bank djoko tingkir perseroan) sekaligus landasan pembentukan bpr bank djoko tingkir perseroan), serta mengoptimalkan peran dan fungsi bpr bank djoko tingkir perseroan) dalamdengan mendasarkan pada ketentuan 331. peraturan daerah ini memuat materi pengaturan mengena antara lain: bentuk hukum, nama dan tempat kedudukan, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perusahaan, modal dan saham: penyertaan modal, organ perusahaan, kepegawaian, aset, hak dan kewajiban, tahun buku, rencana kerja dan anggaran, dan laporan tahpun penjelasan untuk modal adalah sebagai berikut: modal dasar telah ditetapkan sebesar rp. tujuh puluh lima milyar rupiah). tahun terpenuhi (setor) sebesar rp atau sehingga kurang setor modal sebesar rp. (lima puluh satu milyar seratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu rupiah cukup jelas adapun kekurangan modal disetor akan dipenuhi selama (tujuh) tahun dengan rencana road map sebagai berikut: tahuncukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan rencana bisnis corporate plan) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat djoko tingkir kabupaten sragenbank perkreditan rakyat djoko tingkir kabupaten sragen. modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.terbatas bank perkreditan rakyat bank djoko tingkir perseroan) kabupaten sragen. penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham pemerintah daerah kepada bpr bank djoko tingkir perseroan) yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sragen. laba bersih adalah laba bpr bank djoko tingkir perseroan) setelah dikurangi pajakbank djoko tingkir perseroan) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bpr bank djoko tingkir perseroan)cukup jelas cukup jelasjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen bpr bank djoko tingkir bank djoko tingkir perseroan), komunitas setempat, maupun masyarakat pada umntor cabang kpo adalah kantor bpr bank djoko tingkir perseroan) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bpr bank djoko tingkir perseroan). bab bentuk hukum, nama dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini, perusahaan daerah bank perkreditan rakyat djoko tingkir kabupaten sragen yang didirikan berdasarkaniubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat bank djoko tingkir perseroan) kabupaten sragen. perseroan terbatas bank perkreditan rakyat bank djoko tingkir perseroan) kabupaten sragen sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya diberi nama bpr bank djoko tingkir perseroan). bpr bank djoko tingkir perseroan) berkedudukan dan berkantor pusat kabupaten sragen. bpr bank djoko tingkir perseroan) sebagaimana dimaksud pada dapat membuka dan atau menutup kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii asas, maksud dan tujuan bpr bank djoko tingkir perseroan) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan perbankan yang sehat berdasarkan prinsip profesionalisme dan kehati hatian. bpr bank djoko tingkir perseroan). pendirian bpr bank djoko tingkir perseroan) bertujuan untuk, memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan daya saing bpr bank djoko tingkir perseroan), dan mengoptimalkan laba keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. bab kegiatan usaha kegiatan usaha pt.bpr bank djoko tingkir perseroan) usaha mikro, kecil, dan menengah, cc. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, giro, deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lainnya, dan. dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada (l), bpr bank djoko tingkir perseroan) dapat bekerjasama dengan bank dan atau lembaga lain baik bidang jasa keuangan maupun lainnya. bab pendirian perusahaan bpr bank djoko tingkir perseroan) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. anggaran dasar bpr bank djoko tingkir perseroan) memuat antara lain, jabatan dan jumlah anggota komisaris sertapermodalan dan saham bagian kesatu modal dasar modal dasar bpr bank djoko tingkir perseroan) ditetapkan sebesar rp75. (tujuh puluh lima milyar rupiah). modal dasar sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan komposisi (seratus persen) dipegang oleh pemerintah daerah. dalam hal terjadi perubahan modal dasar bpr bank djoko tingkir perseroan) dan atau penyertaan modal pemerintah daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan atauperubahan modal dasarbagian kedua modal disetor jumlah modal yang telah disetor pemerintah daerah sampai dengan april tahun sebesar (tiga puluh satu koma delapan puluh lima persen) dengan nominal rp23suai ketentuan peraturan perundang undangan. kekurangan modal disetor akan dipenuhi selama (tujuh) tahun kedepan sejak peraturan daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan analisis investasi oleh pemerintah daerah sesuai rencana bisnis bpr bank djoko tingkir perseroan). penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha dan atau investasi bpr bank djoko tingkir perseroan). bagian ketiga saham saham yang dikeluarkan oleh bpr bank djoko tingkir perseroan) adalah saham atas nama. jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham diputuskan oleh rups dan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga art), sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii organ bpr bank djoko tingkir (perseroan) bagian kesatu umum organ bpr bank djoko tingkir perseroan) terdiri atas: rups, dewan komisaris: dan direksi. bagian kedua rups rups adalah pemegang djoko tingkirdjoko tingkirdjoko tingkirkedudukan rups diatur dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansebagai wakilbpr bank djoko tingkir perseroan) sesuai maksud dan tujuan pendirian bpr bank djoko tingkir perseroan)gang saham pemerintah daerah,bpr bank djoko tingkir perseroan), serta usaha bpr bank djoko tingkir perseroan)djoko tingkir perseroan)djoko tingkirdjoko tingkir perseroan)gang saham pemerintah daerah,perekonomian daerah dan mendukung perkembangan dunia usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan daerah yang sehat, tangguh dan efisien,untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kredit perbankan, maka perlu memperkuat struktur permodalan bank perkreditan rakyat daerah raharja wanayasa melalui penyertaan modal pemerintah daerah, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf hurufyang membidangi perekonomian dan pembangunanwanayasa yang selanjutnya disebut dpr raharja wanayasdpr raharja wanayasa. bab tujuan penyertaan modal pada dpr raharja wanayasa bertujuan untuk pengembangan usaha dpr raharja wanayasa, menambah pendapatan asli daerahdpr raharja wanayasdaerdpr raharja wanayasadil dan kebijakankepada dpr raharja wanayasa. nilai penyertaan modal yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada dpr raharja wanayasa sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar rp. (sepuluh miliar rupiah). pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada kepada dpr raharja wanayasa sampai dengan tahun anggaran secara bertahap, sebagai berikutdan untuk tahun anggaran sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah kepada dpr raharja wanayasa sebagaimana dimaksud pada dan pada akhir tahun adalah sebesar rp. (lima puluh milyartiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerahpengelolaan investasi bupati dapat menunjuk opd, untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada dpr raharja wanayasadpr raharja wanayasa mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama (tiga)pr raharja wanayasmemaksa (force majeure) menjadi resiko yang ditanggung bersama antara dpr raharja wanayasadpr raharja wanayafiaman modalmasyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomianaman modal daerah merupakansuatu iklim penanaman modal yang kondusif, promosi, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah, bahwa peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang penanaman modal kabupaten sukoharjo, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undistem informasi potensi dan peluang investasi daerahjangka panjanginvestasi daerah. bagian kedua asas, maksud,gaturan penanaman modal dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah. pengaturan penanaman modal daerah bertujuasasaran dan ruang lingkup sasaran penanaman modal daerah terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, tersedianya sarana modal, terwujudnya realisasi penanaman modal, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi kebijakan dasar penanaman modal, kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal daerah, perencanaan penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah, pelayanan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, pemberdayaan usaha, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif dan kemudahan penanaman modal, promosi penanaman modal, dan il. ketentuan sanks. penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilakuwujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, cc. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal: dan meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan. dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modalupa. bab kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal daerah bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modaldiatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab perencanaan penanaman modal pemerintah daerah menetapkan rupa daerah. pemerintah daerah menyusun rupa sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rupa nasional, rupa provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah. rupa sebagaimana dimaksud padketentuan lebih lanjut mengenai rupa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah, verifikasi hasil pengumpulan data informasistem informasi potensi dan peluang investasi daerahvii pelayanan penanaman modal bagian kesatu umum pelayanan penanaman modal daerah meliputi: bidang usaha, penanam modal dan bentuk badan usaha, dan ketenagakerjaan. bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada hurufusak lapisan ozon.lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketig, kecuali ditentukan lain oleh undang undang. bagian keempat ketenagakerjaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajibpada sesuai dengan sesuai kewenangdata dan sistem informasi penanaman modal pemerintah daerah menyediakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat,. bab pemberdayaan usaha pemerintah daerah melakukan pemberdayaan usaha dalam penanaman modal daerah. pemberdayaan usaha dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud pada meliputi:,, dan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan penanaman modal.sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelapordengan pemerintah daerah:berkaitan dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha mikro, kecil,mikro,mikro, kecil, menengah, dan usaha besarpeningkatan ekonomi yang berkeadilanmikro, kecil,, cc.atau mematuhi semuagendalian pelaksanaan penanaman modal pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah. pengendalian pelaksanaanendalian pelaksanaansesuai kewenangannya. pemberian insentif dan atau kemudahan investasi penanaman modal kepada masyarakat dan atau penanam modal daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukanmberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkbentuklangsung konstrdalam penanaman modal daerah, j .peraturan perundang undangan. bagian keempat jenis usaha yang mendapatkan insentif dan kemudahanlima tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bupatibupati melakukan verifikasiverifalam peraturan bupati. bagian keenam pemerintah daerah menetapkan. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapansebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketujuh evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahxiii promosi penanaman modal pemerintah daerah melakukan promosi penanaman modal daerah. promosiromosietik suryani diundangkan sukoharjo pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten sukoharjo, ttdaman modalsukoharjo telah memiliki peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang penanaman modal kabupaten sukoharjopenanaman modal merupakan data yang terintegrasi dengan pengawasan dan pengendalian penanaman modal. yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi potensi dan peluang investapenanam modalmikro dan kecil"anesehubungan dengan perubahan tarif retribusi rumah potong hewan dan tempat rekreasi dan olahragawbagian hukum setda kabupaten pemalang puji sugiarto, pembina tingkat nip.junaidi aan kasi kabid selain kadin sekdaumum peraturan daerah kabupaten pemalang nomor tahun tentang retribusi jasa usahaberdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor tahun tentang retribusi jasa usaha diatur retribusi mengenai rumah potong hewan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. sehubungan dengan peningkatan sarana prasarana fasilitas rumah potong hewan dan tempat rekreasi dan olah raga serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka kedua retribusi tersebutll sugiarto, pembina tingkat nip. lampiran peraturan daerah kabupaten pemalang nomor imjunaidi para kasi kabid selain kadin sekdaobyek pelayanan jenis pelayanan golongan tarif besarnya sasaran martin tau, tempat pariwisata oo ta. kawasan pariwisata masuk kawasan pariwisata hari biasa per orang hari raya idul fitri seorang hari obyek wisata masuk pantai tidur hari biasa per orang hari raya idul fitri per orang hari masuk pantai tidur pada hari artis lokal per orang biasa dengan hiburan artis regional seorang artis ibu kota per orang budaya kesenian per orang masuk pantai tidur pada hari artis lokal per orang libur besar minggu dengan hiburan |b. artis regional . seorang artislbu kota seorang budaya kesenian seorang masuk pantai tidur pada hari artis lokal per orang idul fitri dengan hiburan sampai dengan| bp. artis regional per orang nan rang budaya kesenian seorang masuk wahana ventura river hari biasa per orang hari libur besar sabtu minggu per orang hari rayaldhul fitri seorang tarif rp) masuk wahana wwp hari biasa per orang hari libur besar minggu nan seorang ega hari raya idul fitri seorang sewa kios foot court hari biasa seh m? bln hari libur besar minggu me hari hari rayaldhul fitri me hari sewa petak lahan jualan bagi pedagang hari biasa m? hari tidur hari libur besar minggu m hari hari raya idul fisi kesal m? hari h4#10hari kelasi m? hari h# hari kecil m? hari h# hari masuk obyek wisata tidur dengan hari biasa per orang tiket terusan 'b. hari libur besar minggu seorang hari raya idul fitri . seorang hari masuk obyek wisata tidur dengan hari biasa per orang tiket terusan dengan hiburan 'b. hari libur besar minggu seorang hari raya idul fitri seorang hari kolam renang masuk kolam renang tidur hari biasa per orang kabupaten hari libur besar hingga seorang pemalang hari raya idul fitri seorang hari masuk kolam renang moga hari biasa ken seorang hari libur besar minggu nan per orang nan hari raya idul fitri . seorang hari obyek lainnya masuk obyek wisata lainnya hari biasa seorang kabupaten hari libur besar minggu . seorang fasilitas dan sewa jasa sarana olah raga lapangan tenis per jam line pendukung gedung pertemuan mck meja gedung pertemuan aula perhari kursi ban single ban double dll pemanfaatan lahan road race tan perhari mck tan per orang jasa pemakaian kursi per buah hari jasa pemakaian meja per buah hari jasa pemakaian ban double . berbuah jasa pemakaian ban single per buah kapal wisata . per orang menit jetski per orang menit obyek pelayanan jenis pelayanan golongan tarif besarnya sasaran tarif rp) sa tempat parkir sepedacap ttd junaidi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda (sa puji 8sugiarto, pembina tingkat nip. obyek pelayanan jenis pelayanan golongan tarif besarnya sasaran tarif rp) aaa ea. tempat parkir sepeda tanjunaidi maaf kip gol |
lembaran daerah kabupaten banyumas penata" tahun nomor seri madkabupaten banyumas kerja sama desa tahun nomor seri dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumas: peraturan daerah kabupaten banyumas menimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang nomor tahun desa, maka peraturan daerah mengenai kerja sama desa harus disesuaikan bahwa sehubungan dengan hal tersebut tentang atas, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang karya sama desa. kerja sebagai republik indonesia nomor mana telah diubah dengan peraturan b8. peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah pengganti undang undang tentang pedoman pembinaan dan nomer tahun tentang perubahan pengawasan penyelenggaraan undang undang nomer tahun pemerintahan daerah lembaran tentang pemerintahan daerah lembaran republik ind tahun daa nomor republik indonesia nomor yang telah ditetapkan dengan undang undang nomor tahutambahan lembaran negara kabupaten banyumas republik indonesia nomor klas undang undang nomor tahun bupati banyumas tentang perimbangan keuangan antara mane eka pusat dengan pemerintahan memutuskan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor menetapkan peraturan daerah tentang kerja tambahan lembaran negara nomor sama desa peraturan pemerintah nomor tahun bab tentang tata cara pelaksanaan ketentuan umum peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewenangan pemerintah kah dan kewenangan propinsi sebagai dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah otonom lembaran negara daerah adalah kabupaten banyumas. republik indonesia tahun nomor pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah tambahan lembaran negara republik sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. indonesia nomor bupati adalah bupati banyumas. www vw www kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat babi kerjasama desan mengadakan kerja sama antar desa dan atau pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan rasa pemerintahan oleh pemerintah desa dan badar valas agent dimaksud pada dilakukan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus dengan menang anya. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem adalah. pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa meningkatkan pelaksanaan pembangunan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa. meningkatkan stabilitas keamanan desa badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut bpd meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur meningkatkan pendapatan asli desa. penyelenggara pemerintahan desa. peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh bpd ill bersama samadergan kepala desa. ruang lingkup dan bentuk kerja samaruang lingkup kerjasama desa meliputi bidang pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pemerintahan, kerja sama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling perekonomian menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan cc. pendidikan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa kesehatan: maupun antara desa dengan pihak ketiga tuan budaya kerja sama desa adalah kerja sama antar desa atau desa pariwisata: dengan pihak ketiga 9g. pembuat agunan paman adal perbedaan ipelaomira tekun alias ketentramandan ketertiban maman sia i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memerhatikan kelestarian lingkungan, bentuk kerja sama antar desa ditetapkan dengan keputusan ketua, bersama kepala desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sekretaris: diatur dengan perjanjian kerja sama. ce. bendahara: kerja sama desa atau dengan pihak ketiga yang ruang lingkupnya membebani masyarakat dan atau desa harus anggota. mendapatkan persetujuan bpd. susunan anggota badan kerja sama desa sebagaimana keputusan bersama kepala desa atau perjanjian kerja sama dimaksud ayat harus ada keterwakilan dari masing masing sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan desa atau keterwakilan antara desa dengan pihak ketiga. kepada bupati melalui camat. peraturan bersama kepala desa atau perjanjian kerja sama bae ruang lingkup kerjasama hamdan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab cg. jangka waktu kerja sama panai penyelesaian perselisihan biaya pelaksanaan kerja sama. perselisihan kerja sama desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh camat. bab perselisihan kerja sama desa dalam kecamatan yang pelaksanaan kerja samauntuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dan bersifat final. dalam dapat dibentuk badan kerja sama desa. jumlah anggota badan kerja perselisihan kerja sama antara desa dengan pihak ketiga badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada difasilitasi dan diselesaikan oleh camat. mempunyai tugas penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan kerja sama, dilakukan secara adil dantidak memihak melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada kepala apabila tidak terjadi kesepakatan maka dapat mengajukan desa, penyelesaian pengadilan, susunan anggota badan kerja sama desa sekurang kurangnyaterdiri dari bab bab dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kan (li kabupaten banyumas nomor tahun tentang kerjasama kena absen menanam bag singa bah antar desa lembaran daerah kabupaten banyumas tahun nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab vii peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pembiayembiayaan kerjasama dibebankan pada masing masing pihak ditetapkan purwokerto padatanggal desember bab vill pembinaan dan pengawasan bupati banyumas, aris section pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama desa dengan fihak ketiga dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang diundangkan purwokerto ditunjuk. padatanggal desember bab ketentuan peralihan sekretaris daerah kabupaten banyumas tid. singgih wiranto, sh. nip kerja vera daerah kabupaten banyumas nomor dengan peraturan daerah ini. penjelasan penjelasan demi atas ini memuat istilah istilah yang peraturan daerah kabupaten banyumas dipakai dalam peraturan daerah ini, dengan maksud agar terjadi persamaan nomor tahun cukup jelas. tentang yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, badan hukum, dan kerja sama desa perorangan luar pemerintah desa. cukup jelas. penjelasanumum cukup jelas. cukup jelas. sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal cukup jelas. oktober telah diundangkan undang undang nomor cukup jelas. tahun tentang pemerintahan daerah yang merupakan cukup jelas. pengganti dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam undang undang nomor tahun wat tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu ditetapkandalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan undang undang nomor tahun telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor72kerja sama desadengan telah terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah dsasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator perubahan serta susunan perangkat daerah dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diubah dan dilakukan penyesuaian kembalipmeberapa ketentuan yang terdapat dalamiubah sebagai berikut ketentuan bab sistematika pada: babi: pendahuluan memuat latar belakang, asumsi perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah p rpm) kota depok tahun landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuandiubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. diantara dan disisipkan satu bab dan satu yaitu bab via dan yang berbunyi bab via ketentuan lain pelaksanaan perubahan rpm dimulaiftar lampiran bab pendahuluan bab iii gambaran pengelolaan keuangan kota depokindikator kinerja daerah wali kota depok, ttd k.h. mohammad idris |
daerah atau intra badan publik daerahpengecualian informasi publik sebagaimanawajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalamdimaksud dalam huruf wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas padaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian informasi publik sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. babsuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganyang berlaku. bab viuntuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik menunjuk ppid. pejabat yang dapat ditunjuk sebagai ppid sebagaimana dimaksud pada merupakantetapkan oleh bupatisebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian kedua tugas dan tanggung jawab serta wewenang ppid ppid sebagaimana dimaksud dalamlaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikanmutakhiran informasi dan dokumentasilaksanakan tugas dan tanggung jawabkabupaten diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab komisi informasi kabupaten bagian kesatu kedudukan komisi informasi kabupaten merupakan komisi informasi kabupaten garut yang dapat dibentuk jika dibutuhkan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah. komisi informasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibu kota kabupaten. syarat dan tata cara pembentukan komisi informasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua susunan anggota komisi informasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud padkabupaten sebagaimana dimaksud dalam mempunyai litigasi. dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam komisi informasi kabupaten memiliki kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa. bagian keempataragraf pengangkatan syarat syarat pengangkatan anggota komisi informasi kabupaten: penduduk kabupaten garut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduksekurang kurangnyapaling banyak (lima belas) orang. dprd memilih anggota komisi informasi kabupaten sebagaimana dimaksud padabagaimana dimaksud padapemberhentian pemberhentian anggota komisi informasi kabupaten diusulkan kepada bupati berdasarkan keputusan komisi informasi kabupaten. pemberhentian anggota komisi informasi sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padasecara tertulis maupun tidak tertulis dengbatastanggapan atas keberatan atasan ppid pada badan publik daerahketentuan peralihan selama komisi informasi kabupatenjawaabupaten, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi kabupatenmisi informasi provinsi jawa barat, dprd, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, badan usaha milik daerah,atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, selanjutnya disingkat atasan ppid,asas keterbukaan informasi publik,dalam peraturan daerah ini. hak memperoleh informasi publik sebagaimana dimaksud pada adalahdalam peraturan daerah ini. paragrafparagraf hak badan publik daerahdaerah badan publikundang undangdaerah, menetapkan standar biaya perolehan saliperundang undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi, danbab informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik daerah, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik daerahdaerah. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik daerah dalamumuman informasi sebagaimana dimaksud pada dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut: perjanjian badan publikdan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keempat informasi yang wajib diumumkan oleh badan publik daerah badan publik daerahnyusun standar operasional prosedur layanan informasi publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sesuai denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang penyusunan standar operasional prosedur. bagian kelima informasibab informasi yang dikecualikan badan publikbogor sayaka stoppedsatuan polisi pamong praj, organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja, bahwa . bahwasertasudah tidak sesuai dengan amanat peraturan pemerintahelolaan kesekretariatan satuan: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. bagian ketiga wewenang satuan berwenang untukcc.v. bab unsur dan susunan organi sasi bagian kesatu unsur organisasi unsur organisasi satuan, terdiri dari: pimpinan adalah kepala satuan, pembantu pimpinan adalah sekretariat: pelaksana adalah bidang, seksi, unit pelaksana satuan dan kelompok jabatan fungsionalpengembangan kapasitas, membawakan: seksi pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja, dan seksi. seksi pengembangan kapasitas satuan lintas. bidang pembinaan dan pemeriksaan, membawakan seksi pembinaan masyarakat, dan seksi pemeriksaan. bidang pengendalian operasional membawakan seksi pengendalian operasional satuan polisi pamong praja, dan seksi pengendalian operasional satuan lintas. unit pelaksananit pelaksana satuan dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana satuan sasi paragraf kepala satuan kepala satuanatuan. paragraf sekretariat sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala satuan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan satusatusatu serta sarana dan prasarana: cc. penyiapan .satu, dan penyusunan pelaporan keuangan. paragraf bidang pengembangan kapasitas bidang pengembangan kapasitas mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan kapasitas mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat: dan pembinaan . pembinaan, pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat: seksi pengembangan kapasitas satuan polisi pamong prajapolisi pamong praja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kapasitas satuan polisi pamong prajapolisi pamong praja, penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja, dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan satuan polisi pamong praja seksi pengembangan kapasitas satuan lintaslintas. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kapasitas satuan lintaslintas: penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas satuan lintas: dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan pendidikan dan pelatihan satuan lintas. paragraf bidang pembinaan dan pemeriksaan bidang pembinaan dan pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan dan pemeriksaan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan . pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat dan pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum: pemeriksaan dalam lingkup tugas dan wewenang polisi pamong praja, pelaksanaan upaya pro justicia: penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati dalam lingkup wewenang polisi pamong praja, dan pengelolaan hubungan yudisial dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam upaya penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, penindakan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. seksi pembinaan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang pembinaan dan pemeriksaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaatibinaan masyarakat mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat penyuluhan . penyuluhan dan upaya penyadaran hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan. seksi pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pembinaan dan pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaraneriksaan mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan: pelaksanaan upaya pemeriksaan awal mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati, pelimpahan hasil pemeriksaan penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik kepolisian apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati: dan penyelenggarahubungan koordinasi dengan kepolisian dalam upaya upaya melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. paragraf bidang pengendalian operasional bidang pengendalian operasional mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional satuan polisi pamong praja dan satuan lintas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian operasional mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional satuan polisi pamong praja dan satuan lintas, penyusunan rencana program pengendalian operasional satuan polisi pamong praja dan satuan lintas, dan cc. pengelolaan pembinaan operasional satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. . seksi pengendalian operasional satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian operasional satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional satuan polisi pamong praja: mengkoordinasikan operasional satuan polisi pamong praja: pengendalian kegiatan operasional satuan polisi pamong praja, dan mobilisasi satuan polisi pamong praja dalam penertiban dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati. seksi pengendalian operasional satuan lintasperlindungan masyarakat. untuk . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian operasional satuan lintas mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional satuan lintas: mengkoordinasikan, fasilitasi dan pelaksanaan satuan lintas, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan satuan lintas. bab uni pelaksana pada satuan dapat dibentuk unit pelaksana satuan untuk melaksanakan sebagian tugas satuan. pembentukan unit pelaksana satuan pada satuan diatur dengan peraturan bupati. bab viiatusatuan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan fungsi satuannit pelaksana satusatuanunsur organisasi pada satusatusatuan berhalangan, maka kepala satusatuan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. babi tata hubungan kerja satux. bab pegawai kepala satuan adalah pejabat eselon ilb, sekretaris dan kepala bidang adalah pejabat eselon illsatusatusatuan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bogor. bab xii. bab xiiu ran peraturan daerah kabupaten bogor bagan struktur organisasi nomor: tahun satuan poli pamong praja tanggal desember kepala satuan sub.bag sub.bag sub.bag program dan umum dan keuangan pelaporan kepegawaian kelompok dang dang dang jabatan | pengembangan ( pembinaan dan | r | pengendalian fungsi onal kapas tas pemberi saan operasi onal cllttttittitttt inn inn inn h h h h pengembangan seksi pena kapas tas satuan tembi naan operasi onal satuan poli pamong praja masyarakat poli pamong praja seksi seksi pengembangan seksi pengendali kapas tas satuan pemberi saan operasi onal satuan lintas lintas uni pelaksana bupati bogor keterangan satuan garis instruksi ttduan . satuan polisi pamong praja, selanjutnya dapat disebut satuan adalah satuan polisi pamong praja kabupaten bogor. kepala satuan polisi pamong praja, selanjutnya dapat disebut kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten bogorit pelaksana satuan polisi pamong praja adalah unit pelaksana satuan polisi pamong praja kabupaten bogor pada tingkatpokok, fungsi dan wewenang bagian kesatu kedudukan satuan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. dalampenegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakatelolaan . |
bab prinsip dasari struktur besarnya tarif struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan atas produksi sampah dalam setiap persil. besarnya tarif retribusi dimaksud adalah sebagai berikut pasar toko dipasar rp. , bulan toko dasar rp. , bulan toko dipasar iii rp. , bulan kios los warung rp. , hari meja sayur ikan buah buahan rp. , hari gerobak dorong swalayan rp. , hari 'b. minimarket pasar swalayan ii. minimarket rp. , bulan supermarket rp. , bulan warung kecil rp. , bulan rumah makan sedang rp. , bulan restoran rp. , bulan catering rp. , bulan (ad. hot hotel bintang rp. , bulan hotel melati rp. , bulan losmen rp. , bulan penginapan rp. , bulan 'e. perbengkelan bengkel kecil rp. , bulan bengkel sedang rp. , bulan bengkel besar rp. , bulan pep kecil , bulan ieee eee besar , bulan kecil rp. , bulan besar rp. , bulan |g& pergudangan ii. kecil rp. , bulan sedang rp. , bulan besar rp. , bulan rumahmewah rp. , bulan rumahmenengah rp. , bulan rumah sakit dan sarana kesehatan evi puskesmas puskesmas pembantu rp. , bulan poliklinik balai pengobatan rp. , bulan apotik rp. , bulan laboratorium rp. , bulan praktek dokter rp. , bulan wartel warnet fals station rp. , bulan fasilitas pendidikan ' ' ) | rp. , bulan saranaolahraga gedung olah raga pemerintah rp. , bulan kecil gedung olah raga pemerintah rp. , bulan sedang gedung olah raga pemerintah rp. , bulan besar lapangan tennis bulu tangkis rp. , bulan terminal pelabuhan fee pelabuhan dermaga , bulan fasilitaskantor kantor bisnis rp. , bulan li. asrama dormitory barak kel rp. , bulan sedang ' ' rp. , bulan besar rp. , bulan domestikinsidentil pasar malam rp. , hari hiburan rp. , hari laba walikota bitungdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bitung, menimbang bahwa rencana zonasi wilayah pesisirbahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman penyusunan perencanaan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa berdasarmenyebutkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp3k) ditetapkan dengan peraturan daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota bitungsebagaimana dalam ditetapkan meliputi dan kawasan strategis nasional tertentusumber daya air ditetapkan sebagai berikut jaringan distribusi air bersih dalam wilayah kepelabuhanan, jaringan distribusi air bersih zona permukiman, pusat pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan, dan cc. pengembangan daerah penyedia air bersih daerah. paragraf rencana pengembangan jaringan listrik kebijakan pengembangan jaringan listrik sebagaimana dalam huruf untuk mendukung kebijakankelistrikan nasional melalui perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan wilayah pesisir,dan fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif. strategi pengembangan jaringan listrik sebagaimana dalamdimana dimaksud dalam meliputi dan mengembangkan sumber energi anginalam huruf wilayah meliputiar menuju daerah pesisir yang terisolasi. strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam meliputi penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampahsebagaimana dimaksud dalam wilayah pesisir dilaksanakan meliputimana dalam huruf meliputimana dimaksud dalam meliputi,sebagai berikut mengembangan sarana dan prasarana serta perluasan pelabuhan perikanan kota bitung, peningkatan sarana dan prasarana dalam tempat pendaratan ikan tpi), dan perencanaan pengembangan tempat pendaratan ikan tpi) daerah lainnyaketentuan lebih lanjut mengenai rencana struktur ruang pulau pulau kecil ditetapkan dengan peraturan walikotaserta pelestari: kawasan strategis nasional tertentu, dan atau alur laut daerah dan nasional laut, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan, zona pertambangan, zona industri, h.zona pariwisata, zona permukiman, dan zona ekonomi khusus. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas zona konservasi pesisir, zona konservasi maritim, zona konservasi perairan, dan zona sempadan pantai. kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu zona instalasi militer. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pola ruang wilayah pesisir ditetapkan dengan peraturan walikotmana dimaksud dalam huruf meliputicc. optimalisasi produktivitas zona hutan. strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam wilayah pesisir kecamatan ranowulu, kecamatan aertembaga, kecamatan lembah utara dan kecamatan lembah selatan, cc. mengembangkan hutan alam lainmana dimaksud dalam huruf meliputicc. pengembangan zona pertanian untuk diversebagaimana dimaksud dalamcc. peningkatan pengelolaan pertanian. arahan pengembangan zona pertanian sebagai berikut memberdayakan kelompok petani pemakai air wilayah pesisir, membangun jaringan irigasi daerah aliran sungai sepanjang wilayah pesisir, dan memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada wilayah pesisir. paragraf zona perikanan budidaya kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi. strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam,, air tawar dan air laut. paragraf zona perikanan tangkap kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputisebagaimana dimaksud dalamcc. pengembangan sarana, sebagaimana dimaksud dalam dilakukan perairan laut yang berjarak (empat) mil dari garis pantai. arahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara peningkatan efektifitas regulasi penataan jumlah armada, penggunaan alat tangkap yang pro aktif dan ramah lingkungan, peningkatan teknologi penangkapan ikan, peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, peningkatan kapasitas alat bantu penangkapan ikan, peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan laut lepas: dan peningkatsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perencanaan pengembangan pelabuhan samudera bitung dan rencana pengembangan pelabuhan internasional hup internasional hub port) kota bitung, peningkatan akses pengelolaan sumber daya ikan, cc. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan, dan pengembangan dan optimalisasi fungsi kepelabuhanan pihak swasta. strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara mendorong pengembangan pelabuhan samudera bitung dan rencana pengembangan pelabuhan internasional hub internasional hub port) kota bitung, pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana dalam wilayah kepelabuhsebagaimana dimaksud dalam dilakukan samudera bitung meliputi perluasan dan pengembangan pelabuhan samudera bitung termasuk pengembangan pelabuhan peti kemas, penyiapan lahan dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan pelabuhan internasional hub internasional hub port) bitung, cc. pelabuhan perikanan samudera bitung kecamatan aertembagambangunan pelabuhan perikanan pantai ppp) kecamatan ranowulu, dan pengembangan tempat pendaratan ikan tpi), meliputi: kecamatan ranowulu: kecamatan lembah utara, dan kecamatan lembah selatan. paragraf zona pertambangan kebijakan pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputijawab. strategi pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalamcc.sebagai berikutmana dimaksud dalam huruf meliputi, pengembangan kegiatan industri terpadu dalam rangka menunjang pembangunan kawasan timur indonesia arah perdagangan internasional. strategi pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pengembangan sentra industri usaha mikro kecil dan menengah( umkm), pengembangan industri wilayah pesisir yang berbasis potensi wilayah pesisir,sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pengembangan industri usaha mikro kecil dan menengah umkm) pusat pusat pertumbuhan wilayah pesisir, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan wilayah pesisir, cc. pengembangan industrialisasi perikanan tangkap, pengembanganindustrialisasi perkapalan,sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan peningkatsebagaimana dimaksud dalamdaerah, terbebas dari ekses negatif pariwisata pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, dan penetapan pemanfaatan kawasan konservasi terbatas yang dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata. arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pengembangan wilayah kecamatan ranowulu sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus, pengembangan pantai aertembaga sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus: cc. pengembangan bagian tertentu perairan selat lembah sebagai kawasan wisata dalam air (diving sport): pengembangan pantai walenekoko dan pantai pintu kota sebagai kawasan wisata berbasis keanekaragaman pantai dan hutan bakau dan minat khusus, paragraf zona permukiman kebijakan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputicc. pengembangan perumahan asri yang berwawasan lingkungan. strategi pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam meliputisebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pengembangan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan, pengembangan permukiman nelayan wilayah pesisir, cc. peningkatan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan, dan peningkatitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. peraturan daerah adalah peraturan daerah kota bitu, yang selanjutnya disingkat zwp3k adalah kebijakan pemerintah daersebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan penetapan suaka pesisir. kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud dalamcc. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir. paragraf zona konservasi maritim kebijakan pengelolaan zona konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara:sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan pelestarian adat dan budaya semua tempat pendaratan ikan, dan pelestarisebagaimana dimaksud dalam huruf dan cc.sebagaimana dimaksud dalamcc.sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai. strategi pengelolaan zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalamcc.mbangan zona sempadan pantai adalah sebagai berikut bagian keempat kawasan strategis nasional tertentucc.sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan cara penegasebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan: pemeliharaan instalasi militer dan lingkungannya kecamatan maesa, sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer kecamatan aertembaga dan kecamatan maesa, dan pemasangan area bahaya kawasan instalasi milter yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. bagian kelima alur laut kebijakan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlindungan alur migrasi species antar negara. strategi pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalammigrasi species. arahan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan cara peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran seluruh wilayah pesisir, pemasangan dan pemanfaatan pipa kabel bawah laut kecamatan lembah utara dan kecamatan lembah selatandan wilayah pesisir lainnya, dan cc. inventarisasi migrasi species seluruh wilayah perairankota, menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatanpembangunan sesuai dengan zwp3k kotaotaota kepada pejabat yang berwenang. pemerintah daerah melalui dinas yang tugas dan tanggungjawabnya bidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi zwp3k kotai ketentuanh.daerahumum pada umumnya sebagian besar wilayah kota bitung merupakan daerah pesisir dan pulau pulau kecil. sehingga pertumbuhan penduduk serta pembangunan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat kota bitung bertumpu dari hasil dan usaha usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil laut. apalagi kota bitung sebagai daerah pelabuhan memiliki pelabuhan laut sebagai pusat mobilitas keluar masuknya barang dan orang dari wilayah sulawesi utara dan sekitarnya yang memiliki nilai sangat strategis dalam menunjang dan menjadi tumpuan pengembangan daerah. sehingga daerah pesisir dan laut kota bitung menjadi daerah yang memiliki nilai strategis baik untuk masyarakat kota bitung juga bagi daerah sekitar kota bitung. tetapi ruang daerah pesisir dan laut kota bitung terbatas, sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan wilayah ruang pada daerah pesisir dan pulau pulau kecil kota bitung perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk menentukan arah perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota bitungkota bitung perlu menyusun peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota bitung tahun dengan adanya peraturan daerah ini, maka diharapkan dapat mampu menjadi sarana yang efektif untuk merencanakan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota bitung. untuk mendorong kemajuan dan pembangunan kota bitung demi untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kota bitung. ii. demi cukup jelascc..danasas budaya merupakan asas yang menitikberatkan kepada pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dengan tidak meninggalkanbuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dperpindahan intra dan antarmoda transportpenjualan lampiran peraturan daerah kota bitung nomor tahun tanggal desember tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kota bitung tahun kawasan dan zona pesisir dan pulau pulau kecil zona kawasan) zona kawasan) undang zona berdasarkan peraturan undang undang undang nomor tahun menteri kelautan dan perikanan nomor tahun tentang pengelolaan nomor per. men tentang wilayah pesisir dan pulau tentang perencanaan wilayah penataan ruang pulau kecil, pesisir dan pulau pulau kecil, kawasan budidaya rencana kawasan pariwisata pemanfaatan umum permukiman pertanian hutan pertambangan perikanan budidaya perikanan tangkap industri infrastruktur umum pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungan kawasan lindung rencana kawasan konservasi perairan konservasi konservasi pesisir dan pulau pulau kecil konservasi maritim sempadan pantai kawasan khusus rencana kawasan pertahanan keamanan strategis nasional situs warisan dunia tertentu perbatasan dan pulau pulau kecil terluar rencana alur alur pelayaran alur sarana umum alur migrasi ikan pipa dan kabel bawah laut walikota bitung, ttd danny sondakpangkalan al,usat kegiatan wilayah promosi, yang selanjutnya disingkat adalah sebagai pusat pengembangan kegiatan kegiatan promosi hasil usaha dan pengelolaan wilayah pasir dan pulau pulau kecil. pusat kegiatan lokal, yang selanjutnya disingkat pkl adalah daerah pengembangan kegiatan kegiatan lokal berbasis budaya dan adat istiadat masyarakat. bab asas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas rows3k daerah dan berke. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengaturan zwpempat) mil laut diukur dari garis pantai. bab iii fungsi dan jangka waktu bagian kesatu fungsi fungsi zwp3k daerah adalah sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil daerah: sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil daerah:daerah. bagian kedua jangka waktu jangka waktu berlakunya zwp3k daerah selama (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya. zwp3k daerah sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau dan atau disesuaikan kembali setiapb(satu berbanding seratusstruktur ruang wilayah pesisir ditetapkan dengan peraturan walikotadaerah. strategi pengembangan sistem pusat pusat pelayanan dan pertumbuhancc.kecamatan aertembaga sebagai daerah kepelabuhanan, zona instalasi meter, dan pengembangan industrialisasi perikanan tangkap, serta pengembangan industrialisasi perkapalan, kecamatan irian sebagai pkl serta usaha perdagangan dan jasa, kecamatan lembah selatan sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata, pertanian, pengembangan kepelabuhanan, konservasi lingkungan dan pengembangan industri industri berwawasan lingkungan, kecamatan lembah utara sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, konservasi lingkungan dan wisata bahari serta kegiatan pendukung pertanian dan wisata resort, kecamatan marinir sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, wisata bahari, pengembangan usaha usaha hasil perikanan dan pkl, kecamatan ranowulu sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama konservasi alam,perikanan tangkap, perikanan darat dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian, kecamatan matahari sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perikanan tangkap, pengembangan kepelabuhanan, pengembangan usaha usaha hasil perikanan dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian, dan kecamatan maesa sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, kepelabuhanan, rencana pengembangan industrialisasi bidang perkapalan serta sebagai daerah wp. bagian ketigaprasarana transportasi laut, cc. jaringan telekomunikasi, prasarana sumberdaya air, jaringan listrik, prasarana lingkungan, dan atau jaringan prasarana perikanmana dalam huruf meliputicc.alam meliputicc.adalah sebagai berikut pengembangan jaringan jalan arteri primer, pengembangan jaringan jalan kolektor primer, pengembangan jaringan jalan lokal primer, pengembangan jalur angkutan umum, dan pengembangan terminal angkutan darat wilayah pesisialam huruf dilakukan dengan pemanfaatan pelabuhan samudra bitung danperencanaan pengembangan pelabuhan internasional hub international hub port) kota bitung sebagai prasarana transportasi internasional laut. strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dalam ditetapkan meliputi pengembangan prasarana agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi internasional laut, optimalisasi fungsi kepelabuhanan, dan cc.internasionallaut sebagaimana dimaksud dalam dengan mengoptimalkan dan mengembangkan, dan mengoptimalkan dan mendorong pengembangan jaringan transportasi laut yang ada kota bitungmana dalam huruf meliputicc.alam ditetapkan meliputialam meliputimana dalam huruf meliputi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai,, termasuksesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tersebut,selanjutnya sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tersebut, bahwaatas dasar ketentuan tersebut diatas, gubernur kalimantan barat selaku wakil pemerintah pusat daerah telah menetapkan keputusan gubernur nomor hk tentang pembatalenimbang cc. mengingatpbb p2)tahun pengelola keuangan dan aset. bupati maluku tengahkepala daerah adalah bupati maluku tengah. peraturan kepala daerah adalah peraturan bupati maluku tengahalukuuku tenglembaran daerah tahu, obylembaran daerah tahus5)obyek pajak dengan nop sampai dengan rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar nol koma satu persen lembaran daerah tahun untuk obyek pajak dengan nop diatas rp. (satu mil rupiah) ditetapkan sebesar buyar nol koma dua perseluku tengurut keadaan objek pajaklembaran daerah tahulembaran daerah tahukepala daerahlembaran daerah tahu1lembaran daerah tahun lembaran daerah tahulembaran daerah tahu:'memperlihatkan bukti tertulis.lembaran daerah tahun:lembaran daerah tahulembaran daerah tahun penjelasan atassektor perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten kota, sehingga pemerintah kabupaten maluku tengah berwenang memungut pajak bumi dan bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan, maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerahpajak belum jelas wajib pajaknya,.kepala daerah tidak memberikan keputusan dalam satulembaran daerah tahun perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan metode penerimaan,:3 tigahurufmecc. pagar rp. rp. total nop bangunanlembaran daerah tahun pajak bumi dan bangunan terutang rp. rp. cukupjelas cukupsblembaran daerah tahun s5),meve berupa bunga sebesar dua persen bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh (satuseratus ribu rupiahve berupa bunga sebesar dua persen yakni:x. cukup jelas. lembaran daerah tahuyang dimaksud dengan spot atauuruf yang dimaksud dengan skpd atau, huruf yang dimaksud dengan skpd atau surat ketetapan s5) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi. oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya( force majeure misalnya karena musibah bencana alam. cukup jelas cukup jelas tanda terimalembaran daerah tahun cukupondisi tertentu obyjelaslembaran daerah tahun lembaran daerah jelas |
menimbanglestarian dan pengembangan adat nagari dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh, bahwa dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional masyarakat hukum adat, pemerintah daerah kota payakumbuh perlu memperkokoh nilai;dan peranan lembaga adat masyarakat, sehingga perlu pengaturan yang komprehensif untuk melestarikan adat serta menguatkan keberadaan lembaga adat kota payakumbuh; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelestarian adat dan budaya daerah serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat nagari perlu pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat nagambangan adat naga(kembaran negara republik indonesia mengingdaerah provinsi sumatera barat nomor tahun ol4 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya minangkabau lembaran daerah provinsi sumatera buperaturan daerah tentang pengembangan adat nagari. pelestarian dan menetapkan bab ketentuan umum dalam peraturan daerah mahkota adalah walikota payakumbuh. satuan keg'a perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah satuan ke{a perangkat daerah kota payakumbuh. nagari adalah nagari yang ada kota payakumbuh. pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi dan memelihara adat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat. pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat yang adpenguatan adalah penguatan terhadap lembaga dan perangkat adatlembaga adat minangkabau yang selanjutnya disebut dengankota payakumbuh untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat minangkabaukerapatan adat nagari yang selanjutnya disingkat i(an adalah l,yang dibentuk nagari yang ada kota payakumbuh. adat adalah aturan yang mengatur tentang tatanan kehidupan berbagai. ampek suku, lim ulama dan cadik pandai dalah nagari adalah tunggu tigo sasirangan dalam adat. pelestarian dan pengembangan adat nagari dilaksanakan berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan adat saling nagari, syarak mandato adat memakai alam tambang jadi guru. pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat nagari bertujuan untuk:jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat nagari; meningkatkan peranan l,lembaga adat dan perangkat adat nagari; memperkuat harkat, martabat, identitas dan jati diri masyarakat adat nagari dalam rangka mewujudkan masyarakat nagari yang unggul dan mempunyai karakter adat dan identitas budaya yang kuat. memperkuat peranan lembaga adat dan perangkat adat nagari; dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan adat nagari. bab tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggungjawab melestarikan dan mengembangkan adat nagari. pelestarian dan pengembangan adat nagarinagari; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin melindunginya adat; melakukan upaya dalam rangka memperkuat lembaga adat dan perangkat adat nagari; melindungi simbol dan ornamen bangunan adat serta melestarikan rumah gadang; menyelenggarakan penelitian dan pengembangan terhadap adat nagari; menyediakan informasi adat setiap nagari; menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan;dengan berasaskan kegotong:omongan, kemandirian dan keadilan. bab iii lembaga adat bagian kesatu umum pelestarian dan pengembangan adat nagari. wilayah adat nagari sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: daratan; dusun; dan koto jorong. lembaga adat terdiri dari: lembaga adat merupakan cepak usai yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat nagari; dan organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat. perangkat lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: lembaga pucuk adat, yaitu rajo; pangulu pucuk; pangulu kamper suku; pangulu tuo kampuang; dan andika pangulu. urang nan ampek ini yaitu pangulu; mati; malin; dan dalang. ini nan ampek yaitu imam; kotak; bilal; dan kadi. pemangku adat nagari yaitu ninik mamak; alim ulama; cadik pandai; bundo kanduang; puti bungsu dan paga nagari. sesuai dengan adat saling nagari saling nagari kota payakumbuh. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas perangkat adat yang tumbuh terlebih dahulu dari l,lembaga adat yang ada setelah lahirnya ampek suku da,lam nagara. an; dan lembaga kerapatan adat alam minangkabau. kan sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk nagari dalam rangka menyelenggarakan urusan adat nagari. kan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur penghulu adat dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya ditetapkan berdasarkan ketentuan adat saling nagari. tembaga kerapatan adat alam minangkabau sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk tingkat kecamatan dan tingkat daerah sebagai wadah berhimpun dan forum koordinasi kan yang ada diseluruh nagari daerah. bagian keduadalam kehidupan masyarakat nagari. peranan lembaga adat dan perangkat adat sebagaimana dimaksud pada meliputi membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah; mendorong tetap bertahannya nilai adat nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing: melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan; melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaedah adat; bagian ketig dan pelatihan terhadap anggota lembaga adat dan perangkat adat; memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan l,lembaga adat dan perangkat adat; melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga adat dan perangkat adat; mengikutsertakan lembaga adat dan perangkat adat dalam pengambilan kebijakan daerah; melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan lembaga adat dan perangkat adat; dan melibatkan l,saling nagari daerah. selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam,lembaga adat terhadap upaya pelestarian dan pengembangan nilai adat daerah; dan atau memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat; dan atau memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen organisasi untuk pemangku adat. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya nagari, tidak boleh dibawa kerana hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum adat dalam nagari; ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat nagari;b pelestarian dan pengembangan adat bagian kesatu umum pelestarian dan pengembangan adat minangkabau dan adat saling nagari dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma adat sebagai identitas masyarakat nagari. pelestarian adat minangkabau dan adat saling nagari sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap adat babuhua mati, yang terdiri atas adat nan sabana adat; dan adat nan diadakan. pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap adat babuhua sentai, yang terdiri atas: adat nan tarekat; dan adat istiadat. pemerintah daerah melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat minangkabau dan adat saling nagari dengan sasaran utama generasi muda yang ada nagari, agar adat yang ada nagari tidak hilang dan dapat dipertahankan sebagai identitas dan jati diri masyarakat adat nagari. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah dengan beken'sama dengan perangkat adat dan tembaga adat melalui pengenalan secara dini nilai dan norma adat nagari kepada anak usia sekolah yang ada daerah. pengenalan secara dini nilai dan norma adat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma adat serta budaya minangkabau pada semua jenjang pendidikan daerah; melakukan pelatihan dan pendidikan adat nagari; menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya minangkabau untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum terutama naskah tertulis adat saling nagari masing masing dalam rangka pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama melakukan upaya pelestarian dan perbaikan terhadap rumah gadang yang ada nagari. dalam rangka pelaksanaan pelestarian terhadap rumah gadang sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah, instansi pemerintah yang melakukan pembangunan gedung pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik wajib memakai ornamen adat atau arsitektur adat atau gonjong yang melambangkan simbol rumah gadang daerah. bagunan swasta harus ada bercirikan ornuunen minang disalah satu bangunnya. pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta pembangunan; penghentian kegiatan pembangunan dan atau denda administratif. apabila rumah gadang harus dirobohkan karena dimakan usia atau faktor lainnya dilarang keras menggunakan alat berat, dan harus atas persetujuan ninik mamak kepala kaum. ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian terhadap rumah gadang sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan walikota. pemerintah daerah dapat membentuk kampung adat beberapa nagari sebagai kampung percontohan dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat daerah. pembentukan kampung adat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melibatkan peran aktif l,lembaga adat dan masyarakat nagari. bagian kedua pelestarian adat pelestarian adat ditujukan agar adat minangkabau yang ada nagarisebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bekerjasama dengan lembaga adat dan lembaga adat nagari sesuai dengan ketentuan adat saling nagari. (l)yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya nagari. tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari skpd yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, lembaga adat danbase adat nagari nagari hasil inventarisasi yang terhimpun dalam database adat nagari sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual. untuk mendukung pelaksanaan pelestarian adat nagari dan lembaga adat nagari dapat melaksanakan kegiatan mamak bagi penduduk yang bukan masyarakat asli nagari. pelestarian adat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputinagari; melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat minangkabau; melakukan inventarisasi terhadap aktivitas adat, seni dan budaya nagari; melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi adat serta peninggalan adat yang ada nagari; melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan adat nagari; melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap nilai adat yang ada nagari; dan atau melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap benda bersejarah peninggalan adat dan budaya minangkabau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan mamak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan nilai hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. dalam hal kegiatan mamak atau dagang sandaran atau gale batopatan, jauh mencari dunsanak, disesuaikan dengan adat saling nagari. bagian ketiga pengembangan adat pengembangan adatsebagaimana dimaksud pada ditujukan agar adat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai budaya saling nagari. pengembangan adat dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan l,lembaga adat nagari sesuai dengan ketentuan adat saling nagari. pengembangan adat nagari sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pelaksanaan progr rm dan kegiatan yang meliputi pengkajian dan penelitian nilai adat dan budaya minangkabau nagari dalam rangka menggali potensi adat dan budaya nagari; melakukan pagelaran budaya, pentas seni dan kesenian anak nagari secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian nagari daerah; melakukan sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi adat dan budaya minangkabau nagari melalui jalur pendidikan, media massa dan sa,rana publikasi lainnya; menggunakan simbol adat dan menggunakan kesenian anak nagari pada kegiatan yang relevan instansi pemerintah daerah; dan melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan adatnagari. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui perorangan atau melalui lembaga adat. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam meliputi: berperan aktif dalam menanamkan pemahaman terhadap adat saling nagari, memperkokoh jati diri daerah, menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional; berperan aktif dalam mengembangkan adat melalui dialog dan temu budaya; dan memberikan saran dan pendapat serta membantu pemerintah daerah dalam pelestarian darr pengembangan adat. selain peran serta sebagaimana dimaksud pada dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat, masyarakat juga berperan serta dalam membudayakan dan mengenalkan tradisi adat nagari, yang meliputi: bahasa dan sastra adat minangkabau nagari; kesenian anak nagari; pakaian daerah; ornamen bangunan adat; upacara perkawinan; upacara batasan penghulu; pewarisan sako dan pusako; dan atau adisi adat saling nagari lainnya. bab pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembina; pelaksanaan seminar, workshop dan sosialisasi; fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan atau pendampingan dan supervisi. pelaksanaan pengawas nagari; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat nagari. pemantauan dan evaluasi pelestarian dan pengembangan adat sebagaimana dimaksud dalam ayal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari sampai dengan tingkat daerah pelaporan pelaporan pelestarian dan pengembangan adat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari sampai dengan tingkat daerahfasilitator kegiatan; prasarana dan sarana yang diperlukan;(satu) kali dalam (empat) bulan. walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan adat.li dalam (empat) bulan. bab viii pembiayaan pembiayaan program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat nagari dapat sumatera barat; anggaran pendapatan dan belanja daerah;nagari dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin yang berada pada skpd yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. bai}hqn6oc 2ot6 tumbuh diundangkan payakumbuh pada tanggal mor''*r lot sekretaris daerah kota payakumbuh,vs 2016l penjelasan atas peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun tentang pelestarian dan pengembangan adat nagari umum adat merupakan suatu komponen dari kebudayaan, yang merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa. adat lokal indonesia adalah adat yang hanya dimiliki oleh bangsa indonesia dan setiap adat tersebut mempunyai ciri khas masinymasing daerah. bangsa indonesia mempunyai adat lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam. oleh karenanya penting untuk adanya kepedulian untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikannya, sehingga adat lokal yang sangat kaya indonesia ini tetap utuh dan tidak punah, karena adat tersebut merupakan identitas suatu bangsa dan negara. hal ini juga sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan secara tegasdalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional masyarakat hukum adat ini, pemerintah daerah kota payakumbuh perlu memperkokoh dan melestarikan. pelestarian dan pengembangan adat nagari dimaksudkan untuk menjaga agar nilai nilai adat, budaya dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang masyarakat tetap lestari dan tidak hilang. nilai nilai adat, budaya dan kebiasaan tersebut pada dalamnya juga menjadi asset atau modal sosial yang penting demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan daerah. dengan demikian diharapkan pesatnya perkembangan dimasyarakat dan dengan pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi tidak menyebabkan tergerus dan hilangnya nilai nilai adat dan peranan lembaga adat masyarakat. dalam rangka menjamin hal tersebut maka diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk pelestarian dan pengembangan adat serta menguatkan keberadaan lembaga adat kota payakumbuh. selain itu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah juga diperlukan dalam ra ngka memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat maupun unsur masyarakat lainnya dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat nagarpemerintah daerah, bentuk dan susunan lembaga adat, upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan dalam dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan mengenai pelestarian dan pengembangan adat nagari. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan falsafah adat ba.sandi suara', suara' basandi kitabullah" adalah adat yang ada nagari berlandaskan pada ketentuan syara'atau hukum islam, sedangkan syara' berlandaskan pada kitabullah. adat minangkabau merupakan suatu tatanan kehidupan yang telah terjadi pada masa yang lalu untuk mengatur kehidupan yang beretika, sopan dan beradab sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. bagi masyarakat minang dalam melaksanakan adik basandi suara', syara' basandi kitabullah disimpulkan l"gi dengan kalimat syara' mandato adik memakai" yang artinya islam mengajarkan, memerintahkan menganjurkan sedangkan adat melaksanakannya. yang dimaksud dengan "a.dat saling nagari" adalah adat yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan pada masing masing nagari yang ada kota payakumbuh. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan 'daratan" adalah tempat yang mula mula didiami oleh nenek moyang orang minangkabau daratan berasal dari kata 'tatak'yang berarti membuat, membuat dalam artian membuat tempat tinggal. sebagai pimpinan dalam daratan adalah kepala daratan yang disebut dengan 'hto daratan". dalam adat asal nagari menurut pertumbuhannya dikatakan daratan mulo dibuat sudah daratan jadi dusun sudah du.sun jadi koto sudah koto ja.di nagari huruf yang dimaksud dengan "dusun" adalah daerah yang merupakan pengembangan dari dusun yang telah mempunyai peraturan peraturan bermasyarakat sesama anggota dusun. sebagai pimpinan dusun disebut dengan kepala dusun atau kapal dusun. pada dusun ini belum didirikan rumah gadang huruf yang dimaksud dengan 'koto jorong" adalah daerah yang merupakan kumpulan dari dusun. didalam koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan terdekat cekatan dan masing masing punya pekarangan. pada mulanya koto didiami oleh orang orang yang berasal dari sebuah pabrik (perut) dari nenek yang sama. lama kelamaan kumpulan rumah gadang yang ada koto ini ditambah dengan rumah baru yang didirikan oleh orang orang yang datang kemudian yang harus mendapat lain dai orang yang mendirikan koto tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup je1as. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "adat babuhua mati" adalah adat yang diikat mati dan inilah disebut adat", yakni adat yang sudah menjadi sebuah ketetapan dan keputusan berdasarkan kajian dan musyawarah yang menjadi kesepakatan bersama antara tokoh agama, tokoh adat dan cadik pandai ditanah minang, adat ini tidak boleh diubah ubah lagi oleh siapapun, sampai kapanpun, sehingga disebut nan induk ladang dek aneh nan induk lapak dek la$an, dibumbui indakngo lagu diajak indakngo mati" fang tidak lekang kena panas dan tidak lapuk kena hujan, dipindah tidak layu dicabut tidak mati). kedua adat ini juga sama diseluruh daerah dalam wilayah adat minangkabau tidak boleh ada perbedaan karena inilah yang mendasari adat minangkabau itu sendiri yang membuat keistimewaan dan perbedaannya dari adat adat lain. huruf yang dimaksud dengan "adat nan sabana adat" adalah adat yang paling utama yang tidak dapat diubah sampai kapanpun dia merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat minangkabau. kenyataan atau peraturan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat ilahi, yang berdasarkan agama islam (syara') misalnya adik api membawa, adik aia membasahi, adik ayam bangkok, adik murai bakau, adik lauk babak.' adat nan sabana adat ini juga merupakan adat yang tetap, kekal, tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu atau keadaan. sebab itu dikiaskan dengan induk ladang dek aneh, induk lapak dek hujan". adat nan sabana adat" merupakan hal yang seharusnya, menurut'alma patik" huruf yang dimaksud dengan "adat nan diadakan' adalah sebuah aturan yang telah disepakati dan diundangkan dalam tatanan adat minangkabau dari zama;r dahulu melalui sebuah pengkajian dan penelitian yang amat dalam dan sempurna oleh para nenek moyang yang didasarkan atas mufakat, dan mufakat ini harus pula didasarkan atas alur dan patut. yang dimaksud dengan "adat babuhua sentai' adalah adat yang tidak diikat mati, karena tidak diikat mati maka boleh diubah kapan saja diperlukan melalui kesepakatan penghulu ninik mamak, alam ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, nuwun acaranya adalah sepanjang tidak melanggar ajaran adat dan ajaran agama islam, sehingga disebut dalam pepatah adat "maso batuk musim diganti, sekali aia gadang sekali tarian beranjak 'ma.salah padi rang singkarak, masaknya batangkab angka| diblok urang malala, kabel sebalik bulat sintaks, datanglah urang kamaungkai, tibo nan jarak saja'. huruf yang dimaksud dengan "adat nan tarekat" adalah adat yang sudah terpadat dari zaman dahulu, dia adalah ragam budaya beberapa daerah minangkabau yang tidak sama masing masing daerah, adat ini juga disebut dalam istilah "adik saling nagari". adat ini mengatur tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu nagari dan interaksi antara satu suku dan suku lainnya dalam nagari itu yang disesuaikan dengan kultur didaerah itu sendiri, namun tetap harus mengacu kepada ajaran agama islam. adat ini merupakan kesepakatan bersama antara penghulu ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda dalam suatu nagari minangkabau, yang disesuaikan dengan perkembangan runner memakai etika etika dasar adat minang namun tetap dilandasi ajaran agama islam. kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan. adat seperti ini tergambar dalam pepatah adat berbeda padang berbeda belalang, berbeda lubuk berbeda pulo ikannya, cepak sepanjang bahang, adik saling nagai". huruf yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah ragam adat dalam pelaksanaan silaturahim, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dalam masyarakat suatu nagari minangkabau seperti acara pinang meminang, pesta perkawinan dan sebagainya. adat inipun tidak warna dalam wilayah minangkabau, setiap daerah ada saja perbedaannya namun tetap harus mengacu kepada ajaran agama islam(rae? salinan han,kokebijakan akuntansiistemgelolaan barang persedia9 |
. mpa:: ce, menyatakan bahwa dalam hal penganggaran dak fisik dalam apbd:pbdanggaran belanja gaji dan tunjangan asn sebagaimana dimaksud(l).fqs5)belanja modal rambu rambu sebesar rp. belanja modal peralatan olahragabarang bercorak kesenian kebudayaan olahraga sebesar rp. belanja modal hewan sebesar rp. belanja modal tanaman sebesar rp. belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar rp. belanja modal aset aset tidak berwujud, pada tanggal april garaann) peperjanjian hibah daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi ntb yang mengakibatkan penyesuaian beberapa belanja dalam rangka mendukung kegiatandirencanakan sebesar (lima triliun empat ratus tiga belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu dua ratuyang bersumber dari pendapatan hibah, direncanakan sebesar (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). rincian anggaran lain lain pendapatan daerahnggaran belanja daerah direncanakan sebesar (lima triliun sembilan ratus tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu dua ratusketentuan sampai dengempat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilanenam puluh dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua ribdelapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh duaseratus enam puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empatiga ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). ketentuan sampai dengtujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enamenam belasempat puluh dua milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empatlima puluh dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus sembilanlima puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat(lima belas milyar lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)aya ruslan abdul gani nip. |
u: bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketenturta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penerbitan perizinan dan non perizinan, perlu melakukan perubahan terhadap.kuku ii tentang perubahan atasbeberapa ketentuan dalam peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpaduubah sebagai berikut: ketentuan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggaraan p2t secara administrasi dilaksanakan oleh upt p2t. upt p2t sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala dinas selaku administrator, sekretaris dinas selaku pembantu administrator, kepala upt p2t selaku verifikator, kepala sub bagian tata usaha pada upt p2t selaku pelaksana kegiatan, dan kepala seksi pelayanan perizinan dan kepala seksi pelayanan non perizinan pada upt p2t selaku korektor pelaksana kegiatan. beberapa ketentuan dalam lampiran diubah sebagai berikut: ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penanaman modal terdiri atas: pendaftaran penanaman modal, pendaftaran penanaman modal perubahan, izin usaha, izin perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal merger), izin usaha perubahan, dan izin pembukaan kantor cabang. ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri atas:izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi, dan izin pembukaan kantor kas kopepenetapan standarisasi sarana dan prasarana kerjapemerintah provinsi maluku sesuai keputusan menteri sarana dan prasarana kerjastandarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi malukumemutuskan menetapkan peraturan gubernur maluku tentang penetapan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerint adc, ruang tunggu: ruang rapat: ruang pola: ruang data: ruang bendahara pemegang kas, ii. ruang sandi dan telkom, ruang arsip rahasia: ruang arsip aktif, ruang arsip inaktif, ruang arsip statis: ruang perpustakaan:: ruang kantin: ruang sumber tenaga diesel: ruang ibadah mushola, ruang kamar mandi toilet,: peralatan alat ukur:: wakil gubernur: pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi: sekretaris daerah provinsi: bupati walikota: wakil bupati wakil walikota: pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota: sekretaris daerah kabupaten kotasegalpemerintah provinsi malukuseptember gubernur maluku, cap ttd karel albert padahal diundangkan ambon pada tanggal sept:rkd)berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,rkd) provinsi sulawesipembangunan daerah(rkd)rkd), diubah sehingga berbunyi sebagaimanaternak r35 peraturan gubernur banten nomor tahun tentang tata cara pemantauan tenaga kerja asantauan tenaga asing daerah, perlu dilakukan pemantauan tenaga kerja asing secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungantauan tenaga kerja asingtenagakerjaan lembaran daerah provinsi banten tahun nomor tambahan lembaran daerah provinsi banten tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang tata cara pemantauan tenaga kerja asing provinsi banten. babibiro bina perekonomian adalah biro bina perekonomian provinsi bantedaerah. tenaga kerja asing dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asingpah atau imbalan dalam bentuk lain. sekretariat adalah penyelenggara administrasi kegiatan pemantauan tenaga kerja asing. pos pengaduan adalah pos pengaduan masyarakat dan atau tenaga kerja asing. verifikasi dokumen administratif adalah kegiatan penelitian pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dan keaslian dokumen administratif yang dimiliki oleh orang asing, organisasi masyarakat asing dan atau tenaga kerja asing. tinjauan lapangan adalah kegiatan mendatangi mengunjungi kantor, perusahaan dan tempat tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing serta mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa bahan, data dan informasi yang terkait. rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan catatan untuk dijadikan bahan pertimbangan kedinasan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tenaga kerja asing. bab ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup pemantauan tenaga kerja asing adalah keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing, dan pemberi kerja tenaga kerja asing daerah. sasaran pemantauan sebagaimana dimaksud dalam meliputi seluruh tenaga kerja asing dan pemberi kerja tenaga kerja asing yang berada wilayah provinsi banten. bab iii penyelenggaraan kegiatan pemantauan tenaga kerja asing diselenggarakan oleh tim pemantau tenaga kerja asing. tim pemantau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk komandan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. jumlah tim sebagaimana paling sedikit (dua puluh) orang yang terdiri dari pengarah gubernur banten, sekretaris daerah provinsi banten, penanggung jawab asisten administrasi umum, ketua kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi banten, wakil ketua kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi banten, kepala divisi keimigrasian kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi banten, sekretaris kepala biro bina perekonomian provinsi banten, anggota unsur kepolisian daerah provinsi banten, unsur kejaksaan tinggi provinsi banten, unsur komando resort militer maulana yusuf, unsur badan intelejen indonesia provinsi banten, unsur satuan polisi pamong praja provinsi banten, unsur perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan provinsi banten, unsur perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan provinsi banten, unsur perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil provinsi banten, unsur yang membidangi pendidikan dan kebudayaan provinsi banten, unsur biro hukum sekretariat daerah provinsi banten, unsur perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi banten, dan unsur masyarakat provinsi banten. tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut mengadakan koordinasi, kerjasama dan kesepakatan dengan unit instansi yang terkait pada tingkat pusat provinsi kabupaten kota dalam rangka menghimpun badan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing, melakukan verifikasi dan meneliti memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing, mengeluarkan surat penetapan terhadap rencana, keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing pada tingkat provinsi dan atau kabupaten kota, melakukan pelaksanaan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing provinsi banten, membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan penindakan apabila keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas tim pemantauan tenaga kerja asing kepada gubernur, dan mengadakan evaluasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim pemantauan tenaga kerja asing. tim diketuai oleh kepala dinas. dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh sekretariat dan pos pengaduan tenaga kerja asing. sekretariat dan pos pengaduan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua tim. sekretariat sebagaimana dimaksud pada berkedudukan biro bina perekonomian sedangkan pos pengaduan tenaga kerja asing berkedudukan dinas. bab pemantauan tenaga kerja asing dan atau pemberi kerja tenaga kerja asing bagian kesatu persiapan persiapan pemantauan terhadap tenaga kerja asing dan atau pemberi kerja tenaga kerja asing dilakukan dengan mencari menerima seluruh bahan, data, informasi dan atau dokumen administratif yang terkait dari kementerian ketenagakerjaan, kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia ham) banten, komandan, pengaduan masyarakat, berita media cetak dan atau elektronik, dan atau instansi dan atau perangkat daerah terkait lainnya. bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada untuk mengetahui keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan atau pemberi kerja tenaga kerja asing tersebut. bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada berupa jenis kegiatan, jangka waktu kegiatan, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, mitra kerja atau sponsor yang menggunakan, jabatan dan kantor perusahaan terkait, dan atau hal lain yang terkait. dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dokumen keimigrasian, dokumen perizinan, dan atau dokumen terkait lainnya. bagian kedua verifikasi administrasi bahan, data, informasi dan atau dokumen administratif yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan verifikasi oleh tim pemantau tenaga kerja asing. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan meneliti memeriksa kelengkapan dan kesahihan dokumen, serta kesesuaian kegiatan tenaga kerja asing pemberi kerja tenaga kerja asing dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam paling lama (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan bahan, data, informasi dan atau dokumen administrasi diterima. bagian ketiga tindakan lapangan dan rekomendasi tindakan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan atau pemberi kerja tenaga kerja asing dapat dilakukan sebelum dan atau setelah dilakukan verifikasi administrasi. pelaksanaan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan inisiatif tim pemantauan tenaga kerja asing, pengaduan masyarakat, berita media cetak dan atau elektronik, dan atau informasi terkait lainnya. pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mewawancarai tenaga kerja asing dan atau pemberi kerja tenaga kerja asing, melakukan kunjungan terhadap tenaga kerja asing dan atau pemberi kerja tenaga kerja asing, cc. memeriksa meneliti bahan, data, informasi dan atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta lapangan, dan atau kegiatan terkait lainnya. kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi tempat tinggal tenaga kerja asing,provinsi banten, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri daerah, badan usaha pelaksanaanjasa impresario, dan atau lembaga institusi terkait lainnya. jika berdasarkan tindakan lapangan ditemukan kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka tim pemantau dapat memberikan rekomendasi kepada pihak pihak terkait. bab pendanaan pendanaan pemantauan tenaga kerja asing daerah. bab pelaporan tim sebagaimana dimaksud dalam melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan tenaga kerja asing daerah kepada gubernur setiap (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan. gubernur menyampaikan laporkan pelaksanaan pemantauan tenaga kerja asing kepada menteri dalam negeri setiap (enam) bulan sekali tt serta usulan dari bupati mojokertoiubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kota surabaya, dan kabupaten mojokertokabupaten sidoarjo, dan kabupaten mojokerto sebesar (lima persen). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:jenis dan besaran nilai upah minimum sektoralaprila.jantan tea industri kertas dan papan sektor dan sub sektor besaran nilai kode sub golongan kelompok musk dari keteranganindustri pipa plastik dan industri barang plastik pem industri barang plastik naam industri barang dari kaca natal industri genteng dari tanah kim industri barang dari asbes untuk keperluan bahan tes, industri logam dasar besi dseraeru tanstmase penggilingan baja industri baja fame 2nae tenis industri batu baterai dan atacamanmegak restoran non usaha kecil dan industri barang jadi tekstil industri rokok kretek skala industri alas kaki untuk pma mdn foam setarttat industri sepatu olah raga pma mdn industri sepatu teknik pma mdn fapanntterlainnya industri kemasan dan kotak nan mantan karam industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdram(yapupah minimum sektoral kabupaten mojokerto tahun kode kode nilai musk sektor kelompok sub deskripsi dari umk ket. jenis usaha sektor industri minuman pma industri minuman keras dari malt dan tbk malt industri minuman industri minuman lainnya lainnya industri baran industri barang parang dari plastik untuk pma dari plastik pengemasan industri suku industri kendaraan cadang dan bermotor, trailer sesuai pma dan semi trailer kendaraan bermotor roda empat atau lebih industri bumbu industri makanan masak dan pma penyedap masakan industri alat musik industri alat musik bukan tradisional pma multinasional) industri barang industri alat logam bukan potong, perkakas pma mesin dan tangan dan peralatannya peralatan umum industri las industri tekstil pertemuan tekstil industri barang industri bahan galian bukan pma logam lainnya tanah liat keramik industri pengolahan susu industri pengolahan susu tbk. produk dari susu secara dan krim dan krim gubernur jawa timur ttd dr. soekarno |
tak rms peraturan gubernur banten instansi pelaksana pemungut pajak:badan pendapatan daerah provinsi banten selanjutnya disebut badan adalah unsur pembantu gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan dengan sub bidang pendapatan daerah. kepala badan adalah kepala badan pendapatan daerah provinsi banten. pejabat adalah pejabat struktural eselon ii, eselon iii dan eselon pada badan pendapatan daerah provinsi banten yang diberikan jabatan dan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak lain adalahbea balik nama kendaraan bermotor dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi banten sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan. pegawai adalah pelaksana yang melaksanakan tugas pada badan pendapatanggaran dan pendapatan dan belanja daerah provinsi bantremunerasi adalah tambahan penghasilanenyusunan peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi kepala badan, pejabat, pihak lain dan pegawai yang diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja tertentu. penyusunan peraturan gubernur ini bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemberian insentif bagi kepala badan, pejabat, pihak lain dan pegawai, dan mewujudkan tertib administrasi. bab asas asas pemberian insentif pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan asas asas, sebagai berikut: asas kepatutan, yaitu pemberian insentif harus sesuai dan atau memenuhi kelayakan antara insentif yang diterima dengan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak, asas kewajaran, yaitu pemberian insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. asas rasionalitas, yaitu pemberian insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab iiidiberikan secara proporsional disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kinerja, karakteristik dan kondisi objektif daerah. insentif sebagaimana dimaksud pada dibayarkan kepada kepala badan, pejabat, dan pegawai. insentif selain diberikan sebagaimana dimaksud pada diberikan jugaditentukan, sebagai berikut:pajak bea balik nama kendaraan bermotor, diberikan insentif paling tinggi sebesar (sepuluh persen) dari target insentif pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi banten sebagai pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, diberikan insentif (sepuluh persen) dari target insentif pajak air permukaanmenerima remunerasi. bagian kedua kinerja tertentu penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam dapatper jenis pajak yang dijabarkan dalam apbd dan ditetapkan secara triwulan. jenis pajak provinsi, pajak air permukaan,dan pajak rokok. pencapaian kinerja tertentu per jenis pajak secara triwulan sebagaimana dimaksud pada merupakan target penerimaan pajak yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian ketiga pembayaran insentif pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam merupakan dasar pembayaran insentif.pajak sebagaimana dimaksud pada apabila dalam satu triwulan tidak tercapai, maka insentif akan dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:juli,iii tercapai pada bulan oktober, apabila triwulan iiidesember, apabila pada akhir triwulan realisasi kurang dari (seratus per seratus) tetapi melebihi kinerjasebagaimana dimaksud pada apabila tidak tercapai pada akhir tahun anggaran maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. bagian keempat sumber insentif dan besaran pembayaran insentifpembaypembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada bagi gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, kepala badan, pejabat dan pegawai. besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui apbd tahun anggaran berkenaan. bagian kelima penetapan pemberian insentif penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam danntensifikasi pajak daerah dalam rangka peningkatan pajak dilaksanakan intensifikasi pajak pada badan. intensifikasi pajak sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pendataan dan penagihan pajak, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan, penerapan peningkatan standar manajemen mutu,dan evaluasi dan penyusunan regulasi pajak. pelaksanaan kegiatan pendataan dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala badan. pelaksanaan intensifikasi pajak sebagaimana dimaksud pada diformulasikan melalui program kegiatan pada badan dan dianggarkan melalui apbd. bab penganggaran dan pelaksanaan bagian kesatu penganggaran kepala badan menyusun penganggaranbagian kedua pelaksanaandalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, karena suatu hal yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan pengajuan surat perintah membayar insentif pada tahun anggaran berkenaan, maka pembayaran insentif dapat dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. bab ketentuan lain lain dalam hal terdapat perubahan terkait gaji pokok dan tunjangan melekat bagi gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, kepala badan, pejabat dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, akan dilakukan penyesuaian terhadap besaran insenraman las gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahunlu menetapkanadalah dinas kesehatan provinsi bali. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan provinsi baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakirehabilitasi. unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat utd adalah unsur pelaksana teknis daerah dinas kesehatan provinsi ballingkungan dinas kesehatan provinsi bali yang selanjutnya disebut utd rumah sakit terdiri dari utd rumah sakit umum daerah bali bandara provinsi bali, utd rumah sakit mata bali bandara provinsi bali dan utd rumah sakit jiwa provinsi bali. pemimpin badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat pemimpin blue adalah direktur utd rumah sakit yang terdiri dari direktur utd rumah sakit umum daerah bali bandara provinsi bali, direktur utd rumah sakit mata bali bandara provinsi bali dan direktur utd rumah sakit jiwa provinsi bali. kerja sama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara direktur utd rumah sakit yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya dengan pihak lembaga pemerintah atau sebutan lain, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuaimimpin blue dalam memproses, menerbitkan, menolak, merevisi addendum dan mencabut perjanjian kerja sama lingkungan utd rumah sakit yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. tujuan peraturan gubernur ini adalah untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan khususnya penyelenggaraan rumah sakit dalam penandatanganan naskah perjanjian kerja sama. ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: kerja sama blue utd rumah sakit, pendelegasian wewenang, dan tata cara kerja sama. bab kerja sama badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah rumah sakit blue utd rumah sakitpelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk perjanjian. kerja sama dengan pihak lainumah sakitumah sakit merupakan pendapatan rumah sakitbab iii pendelegasian wewenang gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak lain kepada pemimpin blue sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang melibatkan beberapa pemimpin blue ditandatangani oleh pemimpin blue dengan diketahui oleh kepala dinas kesehatan. bab tata cara kerja sama tata cara kerja sama dilakukan dengan: pemimpin blue atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu, apabila pimpinan blue dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf menerima, rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan membuatpenyelesaian perselisihan, dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. pemimpin blue dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait dan atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar tenaga ahli, penyiapan rancangan perjanjian kerja sama utd rumah sakit disusun oleh bidang bagian sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pemrakarsa yang selanjutnya harmonisasi oleh bagian yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama, dan penyiapan rancangan perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa utd rumah sakit disusun oleh pemrakarsa yang selanjutnya harmonisass non nbl: setda) mma png ida bagus gede suasana |
ikabesertengguna anggaran disingkat untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkanidang perbendaharaan dan kas daerah adalah bidang yang memperoleh kuasa dari bendahara umum daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umumejabat negaragubernur dan wakil gubernur,adalah penerima tunjangan cacat bagi pns dan pejabat negara janda duda, anak,telah diangkat danatau,ejabat negarasesuai jabatannyasetara. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagipaling banyak sebesar penghasilan bulan april dengan maksimal tingkat pendidikan dan masa kerj(lima puluh persen) tambahan penghasilan. sesuai jabatannya dan atau pangkat golongan ruangnya. tunjangan hari raya dan gaji ketigacc.tunjangan atau dengan sebutan lain dimengajukan spm langsung tunjangan hari raya dan spm gaji ketiga belas kepada bukan bidang perbendaharaan dan kas daerah. dalam hal pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ketiga belas tidak dapat dilaksanakan langsung rekening penerima untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umumyangperaturan menteri dalam negeri mengenai sistem pengembalian secara non tunaiaprilrovinsi sumatera utara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan gaji ketiga belastermasuk pada lembaga nonstruktural dan badan layanan umum daerah, dengan jenjang pendidikan: pendidikan sekolah dasar sekolah stamina sama ngmkensatotan re3 a00am masa kerja diatas s.d tahun s.d rp. kanoman than a0naa sekolah menengah atas diploma mna amskeasatotman rama masa kerja diatas s.d tahun s.d rp. pada diploma dua diploma tiga pasakaatamm jaranan masa kerja diatas s.d tahun s.d rp. tahun tenaakanaausotan tambo asma doom ema alamat jins kelas tahun atasoonoo masa kerja diatas.d tahun s.d rp. enanteaanus tam reeaonag jesamarsetas setempat jins kesesatomatan | rp sao00g0 masa kerja diatas s.d tahun s.d rp. jammstesadiaus3o tanah ( reeresgoooo gubernur sumatera utara, ttd edy rahmayadi salinan sesuai dengan aslinyperaturan tenaga kerja dan transmigrasi nomor: per men iv tentang standar tempat penampungan calon tenaga kerja indonesijtenaga kerja luar negerdibidang ketenagakerjaan. tenagakikiprovinsi yang bertindak untuk dan atas nama optis sesuai dengan ketentuan yang berlakuempatan penempatan tenaga kerja indonesiamenterirosedur dan mekanisme penempatan bagian kesatu pendaftaran pencari kerja yang berminat bekerja luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten kota dengan tidak dipungut biaya. pencari pencari kerja sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: berusia paling sedikit berusia (delapan belas) tahun, kecuali bagi tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan paling sedikit berusia (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu tanda penduduk elektronikizin dari suami istri orang tua wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja ak dari dinas kabupaten kota, dan memiliki kualifikasi syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna. bagian kedua rekrut optis yang telah memperoleh sip melaporkan pada dinas provinsi untuk memperoleh surat pengantar rekrut. untuk memperoleh surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada optis wajib menunjukkan sip asli dan fotokopi yang telah dilegalisir dan rancangan perjanjian penempatan. dinas provinsi menentukan daerah rekrut wilayah kabupaten kota dengan menerbitkan surat pengantar rekrut. optis yang berkedudukan dan berkantor pusat luar provinsi dalam perekrutan calon tki, harus dilaksanakan melalui kantor cabang optis yang berada provinsi. perekrutan calon tki dilakukan melalui mekanisme antar kerja, dan didahului dengan memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan. informasi informasi dalam penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: lowongan, jenis,,peraturan perundang undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan, kelengkapan dokumen penempatan tki,perekrutan calon tki sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengantar kerja dan atau petugas antar kerja dinas kabupaten kota bersama sama dengan petugas optis terhadap calon tki yang terdaftar dinas kabupaten kota. petugas optis sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggungjawab optis. petugas optis sebagaimana dimaksud pada harus terdaftar pada dinas kabupaten kota daerah rekrut. petugas optis sebagaimana dimaksud pada harus dibuktikan dengan surat pengangkatan dari penanggungjawab optis sebagai petugasberdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. perekrutan calon tki yang dilakukan oleh petugaspptkis sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dipungut biaya. bagian ketiga seleksi seleksi calon tki meliputi seleksi administrasi dan seleksi minat, bakat, dan keterampilan. seleksi administrasi meliputi pemeriksaan dokumen identitas dan surat lainnya sesuai persyaratan calon tki sebagaimana dimaksud dalam seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon tki dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten kota setempat bersama petugasdapat mengikutsertakan mitra usaha dan atau pengguna untuk mewawancarai calon tki dengan terlebih dahulu melapor kepada dinas kabupaten kota. dalam hal mitra usaha dan atau pengguna ikut serta dalam kegiatan wawancara sebagaimana dimaksud pada maka mitra usaha dan atau pengguna wajib datang indonesia untuk melakukan wawancara terhadap calon tki yang terdaftar pada dinas kabupaten kota. seleksi minat, bakat, dan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam waktu paling lama (satu) hari kerja. dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud pada membutuhkan waktu lebih dari (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari dinas kabupaten kota. dalam hal seleksi calon tki sebagaimana dimaksud dalam telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten kota bersama petugas optis membuat daftar nominasi calon tki yang lulus seleksi. optis wajib menandatangi perjanjian penempatan dengan calon tki yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh dinas kabupaten kota dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan. format dan standar perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud padaupt p3tki. dinas kabupaten kotadengan tembusan kepada dinas provinsi dan atau upt p3tki. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada dinas kabupaten kotaupt p3tki dan dinas kabupaten kota melakukan pelayanan penempatan tki luar negeri. bagian bagian keempat pemeriksaan kesehatan dan psikologi pemeriksaan kesehatan bagi calon tki yang akan bekerja luar negeri dilakukan oleh sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. pemeriksaan psikologi bagi calon tki yang akan bekerja luar negeri dilakukan oleh lembaga psikologi yang telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kelima pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon tki dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja bukan yang sudah memiliki izin dan atau terdaftar dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja. pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai pedoman pelatihan berbasis kompetensi dengan acuan standar yang sudah ditetapkan. sertifikasi kompetensi bagi calon tki dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang meliputi ketrampilan teknis, dan kemampuan bahasa sesuai dengan negara tujuan penempatan. bagian keenam penyelenggaraan pap pap diselenggarakan oleh upt p3tki. persyaratan calon tki untuk dapat mengikuti pap antara lain: perjanjian penempatan antara calon tki dengan optis yang sudah ketahui oleh dinas kabupaten kota asal daerah calon tki, dan visa visa kerja bagi calon tki perseorangan pada sektor formal. materi yang disampaikan dalam pap meliputi peraturan perundang undangan ketenagakerjaan: perjanjian kerja, cc. materi kesehatan, materi kerohanian, sosial budaya negara tujuan, dan materi kepariwisataan jawa timur. bagian ketujuh penerbitan koeln pelayanan penerbitan koeln diselenggarakan oleh upt p3tki persyaratan penerbitan koeln bagi calon tki antara lain calon tki telah mengikuti pap, dan calon tki telah membayar asuransi (pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan) bab iii kantor cabang optis pembentukan kantor cabang optis harus mendapatkan izin dari gubernur. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada optis harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada dinas provinsi yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan: copy sipptki yang dilegalisir pejabat yang berwenang, rekomendasi dari dinas kabupaten kota untuk mendapatkan izin pembentukan kantor cabang optis, cc. surat keputusan direksi optis tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang optis dan karyawan, struktur struktur organisasi,janjian sewa kontrak kerjasama dalam jangka waktu paling sedikit (lima) tahun, izin gangguan,izin asrama penampungan calon tki dari dinas kabupaten kota, dan bukti penyetoranjatim. penyetoran uang sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bank jatim diberikan surat pengantar oleh dinas provinsi. bukti setor sebagaimana dimaksud pada (l)diserahkan kepada dinas provinsi dengan diberikan tanda bukti penerimaan. deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dengan perpanjangan otomatis (roll over) dan bunga deposito uang jaminan menjadi hak optis. jaminan bank deposito dimaksudkan untuk: biayaoptis, dan atau biaya penyelesaian permasalahan kasus calon tki tki yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab optis dan atau kantor cabang optis, dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada optis wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kasus calon tki tki. pencairan deposito uang jaminan dapat dilakukan dalam hal kantor cabang optis tidak menyelesaikan permasalahan kasus calon tki tki yang menjadi tanggung jawabnya dan atau kantor cabang optis tutup. dalam hal kantor cabang optis tutup sebagaimana dimaksud pada pencairan uang deposito dapat lakukan setelah (dua) tahun. pencairan deposito uang jaminan sebagaimana pada (l)dan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas provinsi dan dilaporkan kepada gubernur. optis pusat atau kantor cabang optis wajib melakukan daftar ulang setiap tahun. pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara online. persyaratan pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada adalah: penanggung jawab optis mengajukan daftar ulang secara tertulis kepada dinas provinsi, sipptki yang dilegalisir pejabat yang berwenang, sip dari bnp2tki, surat izin operasional optis pusat, surat izin pembentukan kantor cabang optis, pas foto penanggung jawab optis, izin penampungan dari dinas kabupaten kota setempat, izin gangguan ho) atas nama optis pusat kantor cabang, daftar wajib lapor ketenagakerjaan dari dinas provinsi, j . pengisian bangko biodata optis pusat kantor cabang, dan laporan penempatan oleh optis pusat kantor cabang. untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerj. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas provinsi antara lain meliputi pembinaan:f manajemen dan administrasi, sumber daya manusia pengelola bukan, program pelatihan, dan uji kompetensi dan sertifikasi calon tki. bab perjanjian kerja perjanjian kerja antara pengguna dan tki berlaku setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja. perjanjian kerjabagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: identitas pengguna (nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, alamat), identitas tki (nama, nomor paspor, nomor visa, nomor rekening indonesia, alamat indonesia), jabatan dan jenis pekerjaan tki: hak dan kewajiban para pihak, kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi: waktu kerja dan waktu istirahat, upah gaji dan mekanisme pembayaran gaji, dan fasilitas akomodasi, jaminan sosial dan kesehatan. jangka jangka waktu perjanjian kerja, dan penyelesaian sengketnandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh calon tki dilaksanakan setelah mengikuti pap. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui oleh pengawas ketenagakerjaan. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam dibuat dalam rangkap (dua), (satu) untuk tki dan (satu) untuk pengguna. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud padsebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: isi perjanjian kerja paling sedikitpersetujuan dari suami istri orang tua wali, dan 'tki memiliki asuransi jaminan kesehatan serta jaminan sosial lainnya terhadap resiko yang timbul akibat pekerjaan selama periode perpanjangan perjanjian kerja. dalam dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pengguna berkewajiban menanggung: premi asuransi tki sesuai ketentuan:dengantata cara pengenaan sanksi administratif pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif adalah kepala dinas provinsi. sanksi berupa peringatan tertulis diberikan dalam hal optis pusat kantor cabang optis melanggar ketentuperingatadalam hal optis pusat kantor cabang optis tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada maka kepala dinas provinsi: membuat rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan kepada menteri bagi optis: dan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara bagi kantor cabang optis. penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam dikenakan untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan. dalam keputusan penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada kepala dinas provinsi menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi optis pusat kantor cabang optis selama menjalani penghentian kegiatan sementara. dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan optis pusat kantor cabang optis tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada gubernur mencabut izin kantor cabang optis. kantor cabang optis yang dikenakan penghentian kegiatan sementara dilarang melakukan perekrutan calon tki dan penandatangan perjanjian penempatan dengan calon tki atas nama optis. dalam hal kantor cabang optis yang sedang menjalani masa penghentian kegiatan sementara melakukan kegiatan yang seharusnya dilarang sebagaimana dimaksud pada makakantor cabang optis yang diberikan penghentian kegiatan sementara telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian kegiatan sementara berakhir, kantor cabang optis harus melaporkan kepada kepala dinas provinsi. dalam hal kantor cabang optis telah selesai menjalani masa penghentian kegiatan sementara dan menyelesaikan kewajiban, kantor cabang optis harus melapor kepada kepala dinas provinsi dalam waktu (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir. dalam hal laporan kantor cabang optis sebagaimana dimaksud pada dan dinilai benar, kepala dinas provinsi mencabut keputusan penghentian kegiatan sementara. dalam hal laporan kantor cabang optis sebagaimana dimaksud pada dan dinilai tidak sesuai dengan kewajiban dalam keputusan penghentian kegiatan sementara, kepala dinas provinsi mencabut izin kantor cabang optis. dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan kantor cabang optis tidak melaporkan kepada kepala dinas tentang pemenuhan kewajibannya,izin kantor cabang optis telah dicabut, kantor cabangizin kantor cabang optis kepala dinbang nan misa mis peraturan gubernur papua nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publikdalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif, maka perlu diwujudkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkesinambungan, bahwa untuk terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, maka perlu menetapkan penyelenggaraan pelayanan publiknyelenggaraan pelayanan publikpapuaperaturan perundang per, bahasa lokal, serta disajikan secara manual dan atau elektronik. bab maksud, tujuan, asasraturan gubernur ini bertujuan untuk dan sebagai dasar bagi lembaga pengawas internal, dan pengawas eksternalbagian . bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan publik, terdiri atas pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan.gadaan dan penyaluran jasajenis dan produk layanan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf atas diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur. . penyelenggara pelayanan yang melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam meliputi semuayaitu gubernur. pembina melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penanggungjawab yaitu sekda atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. penanggungjawab mempunyai tugas mengkoordinasikan kelancaran pelayanan publik sesuaigubernur. bagian kurang meliputi teknis pelayanan, penyelesaian pengaduan masyarakat, cc. pengelolaan jaringindikator evaluasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pada asas pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pemberian penghargaan dan sanksidengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab dalam pelayananj . memenuhi panggilan atau mewakilil.yang. bab penyelenggaraan pelayanan publik bagian kesatu standar pelayanan kewajiban penyelenggara yaitu. kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud pada yaitu menerapkan standar pelayanan dalam setiap pemberian pelayanan. penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. komponen standar pelayanan paling kurang meliputi dasar hukum, jenis atau produk pelayanan, cc.penilaian kinerja pelaksana. bagian kedua maklumat pelayanan kewajiban penyelenggara yaitu. bagian ketiga sistem informasi pelayanan publik kewajiban penyelenggara yaitukewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud pada menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. untukkewajiban penyelenggara dan pelaksana yaitukewajiban pelaksana yaitukewajiban penyelenggara yaitusebagaimana dimaksudjujur, adil dan tidak diskriminatif,j .an internal dan pengawasanketentuan peraturan perundang undangan, pengawasan oleh dprd, dan pengawasan oleh komisi pelayanan publik kpp) yang dibentuk berdasarkan peraturan daerahpengawas internal sudah harus mendapatkan perhatian, tanggapan dan ditindak lanjuti paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan itu disampaikan. tanggapan atas pengaduan, meliputi penjelasan secarakewajiban penyelenggara dan pengawas internal yaitu mengirimkan dokumen tanggapan kepada pengadu, menyediakan fasilitas penerimaan pengaduan, pemantauan pengaduan,sudah harus diselesaikan paling lama (dua dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. penyelenggara wajib menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan untuk pengelolaan pengaduan. materi dan mekanismekewajiban pembina dan atau penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik yaitusesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sistem pelayanan terpadu untuksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . prinsip pelayanan terpadu yaitu ekonomis, berkualitas, sederhana, mudah akses: murah, dan terkoordinasi. unsur sistem pelayanan terpadu yaitugubernursesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab . bab viii ketentuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan gubernurpenyelenggara dilarang: ditetapkan jayapura pada tanggal . gubernur papua lukas enemboyang masmoyang masmoyang masmoyang mas kecamatan penghobi raya kabupaten lamandau sebagai berikut batas sebelah utara desa nanah dan desa toplam kecamatan penghobi raya, batas sebelah barat desa mukti manunggal dan desa melata kecamatan penghobi raya: batas sebelah selatan desa mukti manunggal dan desa toplam kecamatan penghobi raya: batas sebelah timur desa toplam kecamatan penghobi raya: batas sebelah selatan desa sumber jaya kecamatan menthobj . raya dan desa nanga mua kecamatan arutmoyang masmoyang mas, desa toplam dan desa melata kecamatan penghobi raya yang ditandai oleh pbu md tp dengan koordinat dan bt, pbu md tp selanjutnya arah timur lautjalan perusahaan kurang lebih meter sampai pada pertigaan batas antara desa moyang mas, desa toplam dan desa mukti manunggal kecamatan penghobi raya yang ditandai oleh pbu md tp (pbu tp mmgagalmoyang masmoyang masserta bupati lamandau, sis aaaa kena hendra lesmana ienorzonaltes ke) lampiran peraturan bupati lamandau nomor tahun tanggal julott peta batas desa kas pan, t ak ang mna png abe pem era muda pemerintah daerah kabupaten lamandau bni dia) keterangan: plan batas utama titik komet daftar garis batas dra keo, mentari setan marun tan tenang pera sei ber (aa aan ata keran dik nge tepian sang admin bupati lamandau, case (kampus ngen hendra kas semen pee aon peta batas desa an. desa moyang maskecamatan penghobi raya desa toplam kecamatan penghobi raya lin kabupaten lamandau pan pa) pe: ag pan ha, skala dam ., ng ygt bm" lemas gagasan hery hina ang riil ii! fk kpa kaa dina tia mana mere "sn, antara mp. proyek traweverna mercato fan bat dem mason tsa 2g kera had pemerintah daerah kabupaten lamandau et) "tag keterangan: pilar batas utama titik katometris haa hem ian garis batas desa kec. penghobi anak sungai das daftar koordinat: yng nna pernah mop din imt (ets dini" ikon wo.tp |itrererosre |rgenitys imgw.te jraragrt (progr mrodwote jintan tpt onset ta. povo d.tp jantan amar ane air adi igawa.te |yivardesert |rzo2as ievuoxe juve are frnnurso mea moi (ii enak lean md tp bupati tega aan ah. mah hendra feb mati nana yani tata pap separatis nggnanah kecamatan penghobi raya dan desa lubuk hijauan desa lubuk hijau kecamatan penghobi raya, bahwa penetapan batas antara desa nanah dengan desa lubuk hijau)batas sebelah selatan desa moyang mas kecamatan penghobi raya: batas sebelah timur desa toplam dan desa batu ampar kecamatan penghobi raya., batas sebelah barat desa nanga kemudian dan desa tun kecamatan balik timur, cc. batas sebelah selatan desa batu ampar dan desa nanahlubuk hijau kecamatan penghobi raya dimulai dari pertigaan batas antara desa nanah kecamatan, desa lubuk hijau dan desa batu ampar kecamatan penghobi raya yang terletak pbu nn lh (pbu lh ba pbu ba nn) dengan koordinat dan bt, pbu nn lh (pbu lh ba pbu ba nn) selanjutnya arah utaratimurpertigaan batas antara desa nanah, desa lubuk hijau kecamatan penghobi raya dan desa batu tunggal kecamatan balik timur pbu nn lh(dya) tahun setelah ditetapkannya peraturan bupati ini. masyarakat desa nanah dan masyarakat desa lubuk hijata pada tanggal juli singa bupati lamandau, mipeta batas desa desa nanah kecamatan penghobi maya desa hki kecamatan menghuni raya kabupaten lamandau at. were hah oma lokasi tak mata x5 win pemerintah daerah naa kabupaten lamandau keterangan: molar batas utama titik katometris nah nam manga men ega tan koordinat saha eat ass iin wasiat maa ran mara kepe ear nafa mama kari bana ge. kanan para hienpataa ppp hina . dua lamandau it an w meminta mana adan mp, bupati au, er) hendra lesmana snn 123ye peta batas desa desa nanah kecamatan penghobi raya desa lubuk hijau kecamatan penghobi raya kabupaten lamandau a55 p5 h6: kun plat skala lee diagram lokasi letak peta: bea proyerel tranareree marcador geografi me. datu mortzondal wgs mer pemerintah daerah ket pena spo dogyniaai nan kabupaten lamandau keterangan: mnt bitung, pilar batas utama att titik katometris a garis batas desa kec. penghobi anak sungai tneahai smt maa) daftar koordinat: aoa pbv inn m |tiraramae momen tnrrardosye |sensors map arseirae eka nn lh tian support bata haram p5, melanin (ti sa73ee yig tai meniti ag mount jarrarsairee star uje mada lan nn lh tan wa: psu nn lh antara7 ooo psk page bup lamandau gi png kita ea, hendra lesmana kapa more mean dee" mak adit menang https pazdengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati lamandau, ls)sang. m6555r. bab iii batas desadesa toplam dan desa bukit raya kecamatan penghobi raya: batas sebelah barat desa bukit raya dan desa bukit harum kecamatan penghobi raya: batas sebelah selatan desa nanga mua kecamatan utara kotawaringin barat, batas sebelah timur desa nanga mua kecamatan arut utara kotawaringin barat. batas daerah desa bukit raya kecamatan penghobi raya dengan desa sumber jaya kecamatan penghobi raya dimulai dari pertigaan batas antara desa bukit raya, desa sumber jaya dan desa bukit harum kecamatan penghobi raya yang ditandai dengan pbu br sj (pbu br bh) dengan koordinat dan bt, pbu br sj (pbu br bh) selanjutnya arah timur menyusuri jalan porosjalan poros kurang lebih meter sampai pada pbu br sj dengan koordinat dan bt, pbubukit raya, desa sumber jaya dan desa toplam kecamatan penghobi raya yang ditandai dengan pbu br sj dengan koordinat dan bt:raya dan masyarakat desa sumbermanii pada tanggal juli yg) bupati lamandau, mua is, diundangkan nanga balik pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten lamandau, m.a berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor it) lampiran peraturan bupati nomor tahun tanggal julea, sa kat" keterangan: pilar batas utama titik katometiris gas batas desa kec. penghobi arak sungai! pa. ba) yam an ito berarti aan noma mama ian ana apa anang bupati dau, hendra ttresmtemasai! ea. peta batas desa desa bukit raya kecamatan penghobi raya desa sumber jaya kecamatan penghobi raya kabupaten lamandau skala . diagram lokasi: setan nd geografi datum horizontal tags sita pemerintah daerah kabupaten lamandau keterangan: pilar batas utama titik katometris yw' garis batas desa kec. penghobi anak sungai daftar koordinat: a psu br si br s3 3es4o27e ss9227s psu ba s) crore |asas20s br sj 1iyr3e 7free (asas dr s) ow2e ba sj se9os 3a09e pbu br s) tin oso7e gek bupati sau rka mena mina unaware |
bupati lamandau provinsi kalimantan tengah peraturan bupati lamandauamandau, menimbang: bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa sehingga memiliki hak asasi yang sama seperti hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu lainnya, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah: bahwa perkawinan pada usia anak kabupaten lamandau masih tinggi yang berimplikasilakukan upaya secara efektif dan optimal dalam pencegahan perkawinan pada usia anak guna melindungi hak hak anak dan mewujudkan masyarakat kabupaten lamandau yang makmur dan sejahtera, agambangan kabupaten layak anak berita daerah kabupaten lamandau tahunkesehatan yang selanjutnya disebut dinkes adalah dinas kesehatan kabupaten lamandau. kecamatan adalah kecamatan diseluruh wilayah kabupaten lamandaudan perkawinan hanya diizinkan apabila. umur perkawinan adalah seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur (sembilan belas) tahun. dispensasi kawin adalah dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinanrkawinan pada usia anak yang selanjutnya disingkat papuaapua dan menurunkan angka papua kabupaten lamandapuaapuaapua, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayabab asas, tujuan dan sasaran bagian kesatu asas pencegahan papua berasas, dan pemberdayaan. bagian kedua tujuan pencegahan papua: mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak: mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, mencegah putus sekolah, menurunkan angka kemiskinan, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. egg bagian ketiga sasaranbab iii ruang lingkup ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi: upaya pencegahan papua, pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan papua, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat, pengaduan, kebijakan dan strategi program, monitoring dan evaluasi, dan pendanaan. bab upaya pencegahan papua upaya pencegahan papuaapua(l), mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan serta melakukan kebijakan program dan kegiatan melalui perangkat daerah teknis. disdikbud bertanggung jawab: menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak hak pendidikan bagi anak, dan menyusuapua. dinas bertanggung jawab: melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rujukan bagi anak anak korban papua, dan memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan pendidikan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu. dinkes bertanggung jawab: memberikan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi anak, remaja, keluarga dan masyarakat: menyelenggarakan program program kesehatan untuk mencegah papua, dan memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja pkr). dp3ap2kb bertanggung jawab: memperkuat kelembagaan forum anak, pusat informasi dan konseling remaja pikir), bina keluarga balita bkb), bina keluarga remaja bkr), satuan tugas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga satgas kdrt), dan kader atom agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah papua, memberikan pembinaan tentang generasi berencana (genre), memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui kampung keluarga berencana, memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, dan desa layak anak, dan memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat. lu) bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan bagi pemuka pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah papua. orang tua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya papuaapua. setiap anak berperan dalam melakukan upaya upaya pencegahan papua: (menyelesaikan pendidikan sesuai dengan wajib belajar: memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi,apuaapuaapuadalam perumusan kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan papua, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaandan utd ppa, masyarakat dapat menyelenggarakan kesempatan bersama dan atau deklarasi pencegahan papua bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, dan peran serta masyarakat dalam pencegahan papua dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, keluarga dan kearifan lokal. bab pemenuhan hak anak pencegahan papuajatan)apua dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antar: gugus tugas kla, gugus tugas kra: cc. gugus tugas d kra, sekolah dan atau lembaga pendidikan, forum anak, sanggar anak, utd ppa: atomapuaapua,cc.utd ppa, orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, bertanggung jawab, melakukan pemeriksaan kesehatan rumah sakit atau puskesmas, utd pp, dan utd ppa dan pustaka kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak dan konselor. bab viii pengaduan setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan papuautd ppa dengan menyertakan identitas. utd ppadimaksud pada utd ppa mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan. apabila dianggap perlu utd ppa dapat meminta verifikasi dan atau keterangan dari para pihak. bab kebijakan dan strategi program kebijakan pencegahan papua diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui rad papua. strategi program pencegahan papuaapua. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan papua dilaksanakan oleh dp3app&kb. dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan papuaapuaapua dalam peraturan bupati ini bersumber dari: apbd: bantuan pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi, dan cc. sumber lain yang sahna landas setda kabur laman ditetapkan nanga balik jabatan cakar padatanggal mart bup n sekda bupati au, 'ka bac kasuebag hendra mana (pelaksana| diundangkan nanga balik pada tanggal rafi sekretaris daerah kabupaten lamandau, irwansyah berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor. |
mami. mmm maag ngga, bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf yaitu kondisi mendesak dalam rangka penanganan covid dan prioritas tingkat nasional atau daerah yaitu sisa bagi hasil dana reboisasi dbh dr) yang harus diserap sampai dengan tahun serta dana khusustjig)fila ratus enam puluh sembilan milyar empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tigatujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empats5)lima ratus delapan puluhrp. delapan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuhua puluh kepalan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empatseratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh limaiga puluh duas5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut lg)enam milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dusembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratuslima ratus tiga puluh empat juta enam ratusseratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluhtigtujuh milyar duoki tapin post ditetapkan nanga balik batan pa! ae) pada tanggal maret wabup sekda bupati au, asisten kabar kasus bag! hendra lesmana pelaksana diundangkan nanga balik pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten lamandau, ke, hemkabupaten lamandaooe umma pergeseran heroes ran tme rangi pergeseran pergeseran berkurang mena l l pendapatan daerah "ali pendapatan asli daerah (pad) | | "awal pajak daerah tali pajak hotel soo0000| sso00000| tali paaklosmen j an mlfesssad miss man dari sepuluh tali) pajak restoran si7000000| st7000000| "ali pajak restoran dan sejenisnya oo ) s7eo00o00| pali pajak kafetaria dan sejenisnya) oo) 192s2000| "awal pajak warungdan setimnya o b7solo|l ob7a8ago| til pajak jasa boga katering dan sejenisnya pali pajak hiburan | tala pajak permainan bilangan boeing se0oo0o0o| ana permainan ketangkasan asa mad mia pusat kebugaran fitness center "ali pajak reklame 2ie4225s0o0| bo sammnsassinansa irma bae! bnn patron jalil pajak reklame kan o40015980| i alih 3jarak reklame melekat stiker 400000o| jal io| pajak penerangandalan 37sg00o0oo00| )| "afi io| pajak penerangan jalan sumber lain "ala pajak sarang burung walet "alil pajak sarang burung walet) s0000000| jali ia| pajak mineral bukan logam dan batuan lu) jali ta| pajak pasir dan kerikil o00000| si0000007 ) "ali ia) pajak tanah serap( fuller earth) oo ) s3e00000| "ali 30f pajak tanahliat a2600000| sen lainnya tcp cena perkotaan pbb2 dalil tas 3jp88p2 a000000000| 4o000000000| !| di assbasadana bibit massal men bpt tali |is| bpt pemindahan hak 2s00000000| taji |se| bpt pemeran hak baru alif retribusi daerah oo ! 'alil retribusi jasa umum pali| retribusi pelayanan kesehatan pali) retribusi pengujian kendaraan bermotor )| "ali! retribusi pengolahan limbah cair )| tahlil retribusi jasa usaha g100000 jali| retribusi pemakaian kekayaan daerah | 'al1l retribusi terminal "ali retribusi tempat khusus parkir setoooo0o| set00000 t1t rebus rumah potong hewan hal dai sebelum setelah bertambah! lan. eo01peo no1gena meta jaja| retribusi tempat rekreasi dan olahraga |a) retribusi penjualan produksi usaha daerah )j jalal retribusi perizinan tertentu bre000000| bre000000| | retribusilzin mendirikan bangunan )| ibra masal moss masa man tenaga kerja asing ita sal ssmwurssrnasod kesan kaisivas nenek iis ati bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah dansa dido) mas pencarian "tiga modal pada bumn illikseaeme| pemerintah daerah dividen) atas penyertaan modal pada bumn |ai itainlainpa yang sah ) |j25477. (al1| masa gio nasa giropada kas daerah t000000000) jali pendapatan bunga soon000000) so0000000007 send melanda sama ben pemerintah daerah lal1| pendapatan denda pajak daerah | |la1| pendapatan denda pajak reklame j b2500007 pendapatan denda pajak air tanah pendapatan denda pajak bumi dan bangunan tea pendapatan denda retribusi daerah case0o3000| (ali) pendapatan denda retribusi jasa umum |aj1j| pendapatan denda retribusi jasa usaha lali) pendapatan blue |4l1| pendapatan blue eintracht aa, eintracht pendapatan transfer ' ) | pendapatan transfer pemerintah pusat |a) dana perimbangan dana transfer umum dana bagi hasil dbh) rionskansisdosbssd bebslkad bisa misa dau ena ata dak) fisik iii ' " r semgcmmsatascal! insdisstaneg! bnasdiiasco mnnnnnnnngg dak) non fisik danainsentif daerah( did) laj2| h tt | |lal2| bana desa #jana desa |a4) pendapatan transfer antar daerah | loo oo )9j pendapatan bagi hasil )| |a) pendapatan bagi hasil pajak | ibelanjadaerah i8|)a| ibelanyaoperasi i5|1l belanja kajian tunjangan asn isian ala belanja gaji pokok asn ' oi i5s| belanja tunjangan keluarga asn ) o isil belanja tunjangan jabatan asn o o o| j5s5e4s31t05)| ss84s31195 oo o )9j )| isil belanja tunjangan fungsional asn ) jo8227699627 isil belanja tunjangan fungsional umum asn oo ) (5lal belanja tunjangan beras asn o tests1o75| 7esia8io75 oo o ha potatoes mama uinsicar mibovsae! kosnya asn lil belanja pembulatan gaji asn o jo4621595| isil belanja lurah jaminan kesehatan asn o0513342680| gsi33g2s8g oo 09j | bekasi mini dan perumahan rakyat asn |1p belanja tambahan penghasilan asn oo bbi tesasissssssdasa ketua kelsdasad mila kerja asn hal dari (ba pergeseran pergeseran berkurang ekssssssssdakanl msasssssal mess! men bertugas asn ke mcameisssianadi mono mess bnn kerja asn es, aa, kerja asn koma kettansai pikassiai pertimbangan objektif lainnya asn pangan al. pajak daerah san mia mika man retribusi daerah '5jaf belanja tunjangan profesi guru tpg)pns bni mma misa bisa! mana pns (i5| belanja jasa pelayanan kesehatanbagi asn | is| belanja honorarium (s|a| belanja kajian tunjangan dprd | |s|1l1| belanja uang representasi dprd jo951200000) 4st1200000) isj1|l belanja tunjangan keluarga dprd | ) 630s1600| (sj1| belanja tunjangan beras dprd ) jo sering00o| 3sisa0o| )| &4j belanja uang paket dprd ast2g000| as120000) ) sj1| belanja tunjangan jabatan dprd ) j855970500| bss7os0o0| )| belanja tunjangan alat kelengkapan dprd | ) )| dprd pimpinan dan anggota dprd i5| belanja tunjangan reses dprd b30000000 )| dls misal masi men dan anggota dprd islam belanja pembulatan gaji dprd 2197a| 2r87a| ass anal ana dan anggota dprd ssi1| belanja tunjangan transportasi dprd ' )| belanja uang jasa pengabdian dprd soo00000| .c00| i5| belanja gaji dan tunjangan kdhwykdh belanja gaji pokok kdhwkdh .000y| sl1| belanja tunjangan keluarga kdhwkdh (5ial s5) belanja tunjangan jabatan kdhwkdh is| belanja tunjangan beras kdhwkdh sasa mata man man kdhiwkdh belanja pembulatan gaji kdhiwkdh kdhawkdh kdhawkoh (5s| s5) belanja lurah jaminan kematian kdhmwkdh belanja insentif bagi kdhawkdh atas pemungutan retribusi daerah bagi kdhiwkdh bab serta kohavkdh sl1| belanja dana operasional pimpinan dprd i5| belanja dana operasional kdhwkdh o415000000) |s| belanja barangan jasa belanja barang a3g550676a0| 4o7awas5s34 i5| belanja barang pakai habis ) | 49sar773687 |sl1| belanja barang tak habis pakai o j243s4ga7| be7tiga7 oo ) |5l1| belanjajasa sora9944951 belanjajasa kantar matesasg73 belanjaluran jaminan asuransi jamesi77as8 127o57i3aso belanja sewa peralatandan mesin s$| belanja sewa redundan bangunan erosi sat belanja sewa jalan jaringan dan irigasi gr00000) belanja sewa aset tetaplainnya haa aoi dana ana i5| belanja jasa konsultansi non konstruksi m4a easinanssmabind massal misal payment belanja beasiswa pendidikan pns oo jog9t6e00000| s9reog0o| hal dari apn pergeseran pergeseran berkurang iii msi bimbingan teknis serta pendidikan dan mknsarri belanja pemeliharaan 7532s02069| belanja pemeliharaan peralatan dan mesin belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 24137ese91 oo ibi besssndastsnslsi mass mass irigasi belanja pemeliharaan aset tetaptainnya |5l1| belanda perjalanan dinas 459sasa8218 belanja perjalanan dinas dalam negeri oo ) mala sila mai kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat ea, tan tiga pihak lain masyarakat asas most mia ketiga pihak lain masyarakat |s| belanja hibah .270a oo scan cad hoa lainnya mal man msc daerah lainnym7 bsd sad moss mennnnnnnn oleh satdikdas negeri oleh satdikdas swasta (ana partai politik mama misa mes darah partai politik |sj1| belanja bantuan sosial ) ( belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan kepada individu mal direncanakan kepada individu |5j1| belanja bantuan sosial kepada keluarga bgm bot menanam direncanakan kepada keluarga misa mia direncanakan kepada keluarga ine kan : sngsmnankansassswan.bodi ana! menang klan masyarakat |o | ibelanjamodal belanja modal tanah belanja modal tanah ss5000081) miss00081 is| belanja modal tanah persil sss000001) belanja modal peralatandan mesin j20863389363 2j| belanja modal alat besar belanja modal alat besar darat hal dan pergeseran pergeseran berkuraapung bermotor belanja modal alat bengkel dan alat ukur 1s5| belanja modal alat bengkel bermesin belanja modal atau ukur as000000| belanja modal alat pertanian belanja modal alat pengolahan belanja modal alat kantoran rumah tangga belanja modal alat kantor belanja modal alat rumah tangga o t7a7ye77o0| ai swoinsassskssssnd moss mikesibis silicon pejabat adan ina mllesssis msocossn moscow pemancar 6j| belanja modal alat studio gsa207s0o| belanja modal alat komunikasi belanja modal peralatan pemancar ekp coba cai tesla katana mim belanja modal alat kedokteran badge27g7a i5| belanja modal alat kesehatan umum is| belanja modal alat laboratorium s0000000| belanja modal unit alat laboratorium la) |s| 2j10o| belanja modal komputer ) (2397e36ese |5j2| belanja modal komputer unit 7o40722e9 belanja modal peralatan komputer j bsa7s49o5 belanja modal alat eksplorasi s23s6300| belanja modal alat eksplorasi geofisika )| |s| belanja modal alat keselamatan kerja | isl2| belanja modal alat pelindung is|2j )1i5) belanja modal alat sar |is| belanja modal gedung dan bangunan i5) belanja modal bangunan gedung be mensasinsssi sonia hot boost wisata book benabnssasisieiisne mason cases senna: tinggal belanja modal tugu titik kontrol pasti is| belanja modal tugu tanda batas s7s000000| is|) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal jalanan jembatan j37761258627| is| belanja modaljalan se2z09258627 belanja modal jembatan tas2000000) belanda modal bangunan air isj2aj belanja modal bangunan airlrigasi oo o j196000000| belanja modal bangunan pengaman alam sumber air dan air tanah is| belanja modal bangunan air bersih air baku i5s|2l t7i belanja modal bangunan air kotor to j ob7t544000) bri.54a000| o belanja modalinstasi belanja modal instalasi air berita air baku mba mia bangunan (s|a2j s$ belanja modalinstalasi pembangkit listrik s000000| i5| belanja modalinstalasilain | 1s00000| belanja modal jaringan oo00000| to2463000| belanja modal jaringan air minum belanja modal jaringan listrik aw222630001 i5| aj) belanda modal jangan telepon d0000000| belanja modal jangan gas spo000000j |sl2|oo ) belanja modal barang bercorak iki mia |s| belanja modal alat bercorak kebudayaan el3| i i jbelanjatidak terduga oo hal dan kode mosen (menunda pergeseran pergeseran berkurang tan islam belanja tidak terduga belanja tidak terduga i5| belanja tidak terduga oo belanja transfer (sja| belanja bagi hasil oo ) o ie11352268| mom ee pemerintahan kabupaten kota dan desa belanja bagi hasil pajak daerah kepada isj| belanja bantuan keuangan | iii belanja bantuan keuangan antar daerah pol provinsi jo? belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi ketika belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa sis belanja bantuan keuangan umum daerah ama lelah os) defisit) geser21. )| penerimaan pembiayaan kek sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: |ej1| sj| penghematan selama asr2isbn32 |6l1j penghematan belanja belanja operasi oo )!| penyertaan modal daerah bulimia modal daerah pada badan usaha lenga milik daerah bumi penyertaan modal darah pada bumi s:i ooh (pembiayaan netto kini siapa berjalan nanga balik, maret bupati dau hend ana eni tan mata ant bagian hukum anna setda kabupaten lamandau phil bupati jabatan para eda wabup benda dunk yyonetang asisten ff, kmi kabar ats ina: sasuemaa| pes (li pelaksana rlag hai dar |
ubuk hijaulubuk hijaulubuk hijaula): batas sebelah barat desa nanga kemudian dan desa batu tunggal kecamatan balik timur, batas sebelah selatan desa batu ampar dan desa nanah kecamatan penghobi raya: batas sebelah timur desa riam kecamatan arut utara kabupaten kotawaringin baratlubuk hijaulubuk hijau kecamatan penghobi raya, desa batu ampar kecamatan penghobi raya dan desa nanah kecamatan penghobi raya yang ditandai oleh pbu lh ba (pbu nn ba pbu nn lh)lh ba dengan koordinat dan bt:produksiimur laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih meter sampai pada pbu lh ba dengan koordinat dan bt: pbu lh ba selanjutnya arah tenggara menyusuri lahan bukaan kurang lebih meter sampai pada pbu lh ba dengan koordinat dan bt, pbuenggara menyusuri kawasan hutanmenuju arah timur laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih meter sampai pada pertigaan batas desa lubuk hijau kecamatan penghobi raya, desa batu ampar kecamatan penghobi raya dan desa riam kecamatan arut utara kabupaten kotawaringin barat yang ditandai dengan pbu lh bapit enilubuk hijauman jabatan| para ditetapkan nanga balik wabup pada tanggal mei sekda asisten "aa un: bupati ah, kabar kasuebag pelaksana hendra aga an) diundangkan nanga balik pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten lamandau, (wm irw yah berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor 74a iuran peraturan rupage: dan desa batu ampar kecamatan menthogi raya kabupaten lamandau skala "ta erna bon tee ari pena pee maa seh keterangan: ag" ang m : titik katometris lh ba km, nat ring garis batas desa kec menteri daftar saat tana rite ande sen la, here asri bar pet pena ang bee nan bana "ai nite tea tem ken ta, kla entitas lembaga keer ae) bere plat tan baba bel ata wabup sekda bupati au, asisten kasus bag indra pela (mag iga siaran men neta pai peta batas desa hap desa lubuk hijau kecamatan penghobi raya inang desa batu ampar kecamatan penghobi raya ira kabupaten lamandau haa skala naa pt, sma pe: diagram lokasi: letak peta: mai dea tiara ini item mena pia daa (aj ant btn tie pan har leni ipa aaneastar pga tan saturn horizontal vss, lapan aka mana le pen pnu lian" pemerintah daerah sapta ona kabupaten lamandau ban an. keterangan: pula ba tom el. mix katometris lh ba sah tape tia iki segi bee "lan garis batas desa kec. penghobi pte eta anak sungai fp, nh, heima fp. jalan jan siak daftar koordinat: aah, at) demmsmanne intan mei leather asetat mami uni daya per pan tari bia ja. men anu seo era pe lpa nara sni ke! bima: aji rai lh bak nara tar ti, sek hee sid: tebe ang tata pat 1nt sai eta ia spa bil eng ean ka" sama kei "ai pia, amp nera pap sta segan pep jenlamandau digolongkan dalam kategori daerah perlu ditingkatkan dengan jumlah kelurahan sebanyak (tiga) kelurahan. pemerintah daerah mengalokasikan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebesar (enam ratus dua puluh limaagiannukut setda kabupaten lamandau ditetapkan nanga balik jabatan pada tanggal duo iwa bup linn band bupati lamandau, asisten onta pop stan kabar pengamanan mede pan man lan ann han nan bca bag! hendra lesmana iemtmnaroma 2new1.mevaevanyko remmmasana pemanasan pelaksanatahun anggaran nama dau tambahan apbd total kelurahan rp) rp) nanga balik roro kapata para bupati lamandau, mer sekda asisten. na" pp. hendra lesmana kabar pepagan masuebku |
bupati lamandau provinsi kalimantan tengah peraturan bupati lamandau nomor tahun tentang kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandaupemuda kabupaten lamandau juara (jujur, unggul, adil, religius dan aman) dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa,, bahwa sesuai ketentuan dalams)kabupaten lamandau jujur, unggul, adil, religius, ayang tinggi serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformispengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugaskni dispora yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disporadispordalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan, dispora melakukan koordinasi kebijakan dan program bidang kepemudaan dengan serta unsur terkait lainnyadisporyang berlaku., dan atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomidispordisporerah melalui dispora menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan daerah. pelaksanaan pengembangan kepemimpinlui disporadisporabab koordinasi dan kemitraan pemerintah daerah melalui dispora wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor daerah untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. koordinasi strategis lintas sektor daerahdaerah sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh bupati. disporspormelalui disporamelalui disporyang berlakuyang berlaku. disporyang berlakudisporaseor melalui dispora, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan yang diperoleh dari pemerintah daerah dialokasikan dalam apbd pada dpa dpp disporalalui dispora menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan. pemerintah daerah mendukung akses permodalan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda melalui lembagrsan set kabupaten lamandau ditetapkan nanga balik sasaran para pada tanggal mei rwa bup h bupati lamandau, maa bara mantan mie. nan pan mea kasubbng| hendra lesmana pelaksana diundangkan nanga balik pada tanggal mei pj. sekretaris daerah kabupaten lamandau, berita daerah kabupaten lamandautata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka: bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengisian pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan pencernaan terhadap peraturan perundang undangan,. beberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten kulon progo tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan huruf dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikutdihapus, cc.dan ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan diubah dan diantara dan disisipkan satu yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikutmengacu pada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh tim penyusun standar kompetensi manajerial. (2a) penilaian kompetensi manajerial dibantu oleh tim penilai kompetensi dengan menggunakan salah satu metode assessment centre, gusi assessment centre, atau cc. psikometri psikosis laporan panjang. hasil penilaian kompetensi manajerialusosialsosial, terdiri dari seksi bantuan dan jaminan sosial, seksi rehabilitasi dan pelayanan sosial, dan seksi perlindungan sosial korban bencana. bidang pemberdayaan sosial, terdiri dari seksi penanganan fakir miskin, dan seksi bina kesejahteraan sosial. bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, terdiri dari seksi penguatan pengarusutamaan gender, dan seksi pemberdayaan perempuan. bidang perlindungan perempuan dan anak, terdiri dari seksi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan seksi peningkatan kualitas hidup anakpadasosialmempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial, menyelengarakan pengelolaan pemberdayaan social, menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, menyelenggarakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anakkoordinasikan pengelolaan barang persediaan.laporan pelaksanaan tugas sub bagian. bagian ketiga bidang perlindungan sosial bidang perlindungan sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan sosial korban bencana alam sosial. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang perlindungan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial, menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial, menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alambantuan dan jaminan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial uraian tugas seksi bantuan dan jamibantuan sosial dan jaminan sosial, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja seksi, cc. menyiapkan data dan bahan dalam melaksanakan bantuan sosial dan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan pemberian jaminan sosial kepada fakir miskin, lansia miskin terlantar, dan penyandang disabilitas, melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi pks, antara lain anak terlantar, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum sebagai korban, eks warga binaan pemasyarakatan, dha, waria, eks wanita tuna susila, eks korban narkotika psikotropika dan zat adiktif napa), orang dengan gangguan jiwa dan atau eks psikotik, melaksanakan pemutakhiran data kepesertaan jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran dari pemerintah dan atau pemerintah daerah, melaksanakan pelayanan rekomendasi kepesertaan jaminan kesehatan dan bantuan sosial, menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial seks), menyelenggarakan pengelol:rehabilitasi dan pelayanan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. uraian tugas seksi rehabilitasi dan pelayarehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi penyandang masalahyanan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan pelayanan sosial dalam rangka peningkatan motivasi, kompetensi, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, keluarganya dan masyarakat lingkungannya, melaksanakan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila, waria, orang dengan hiv aids (dha), gelandangan dan pengemis, eks warga binaan pemasyarakatan, korban narkotika psikotropika dan zat adiktif (napa), melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pks, melaksanakan koordinasi penanganan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, dan anak jalanan melalui kegiatan penertiban, penjangkauan, pembinaan dan pemulangan, menyelenggarakan pelayanan sosial pemulangan orang terlantar dan pemulasaraan jenazah terlantarperlindungan sosial korban bencana mempunyai tugas perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial. uraian tugas seksi perlindungan sosial korban bsosial korban bencana alam maupun bencanamelaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah, menyelenggarakan bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial: mendukung pelaksanaan pelayanan shelter, dapur umum, psiko sosial dan penyediaan buffer stok logistik bagi korban bencana, melaksanakan pembinaan kepada taruna siaga bencana tagawa) dan tenaga pelopor perdamaian tpp): melaksanakan pembentukan dan pembinaan kampung siaga bencana ksbil. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi, m.oomberdayaan sosial bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan fakir miskin, menyelenggarakan pembinaan usaha kesejahteraananganan fakir miskin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kearsipan dinamis. uraian tugas seksi penanganan fakir miskianggulangan kemiskinan dan pemberdayaan fakir miskinkegiatan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin, melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama kue) fakir miskin, memberikan bimbingan sosial dan pelayanan sosial bagi fakir miskin dilingkungan kurang layak huni, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi kesekretariatan program keluarga harapan pkh): menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi kesekretariatan tim koordinasi program raskin sastra, menyelenggarakan kegiatan pendataan status keluarga dan pengelolaan sistem informasi penanggulangan kemiskinan menangkisbina kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyelenggarpotensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial, uraian tugas seksi bina kesejahterainaan usahamelaksanakan pembinaan berupa peningkatan motivasi, kompetensi, bimbingan dan fasilitasi kegiatan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial asks), menyiapkan data dan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa motivasi, kompetensi, bimbingan dan fasilitasi kepada lembaga kesejahteraan sosial (lks), melaksanakan pelayanan rekomendasi perijinan tanda daftar lks, menyiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaanpelayanan rekomendasisosialisasi penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (pub) undian gratis berhadiah (ugbperan keluarga keluarga muda mandiri, keluarga pionir, penanganan keluarga bermasalah sosial psikologis, dan penanganan keluarga rentanoordinasikan, memantau dan melaksanakan pembinaan nilai nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial, il. menypemeliharaan makam pahlawan,fungsi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas menyelenggarakan penguatan pengarusutaman gendermenyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuanguatan pengarusutamaan gender mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penguatan pengarusutamaan gender. uraian tugas seksi penguatan pengarusutamaan genderguatan pengarusutamaan genderpenguatan pengarusutamaan gender pug), melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pug lintas sektoral, memomunikasi informasi dan edukasi kie) pug, melaksanakan penyediaan,, melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga organisasi serta jejaringlaksanakan mediasi dan advokasiserta politik, penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga berbasis gender dalam mewujudkan kesetaraan gender, oo. memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender dan perlindungan anakmberdayaan perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan. uraian tugas seksi pemberdayaan perempuerdayaan perempuan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja seksi, cc. menyusun kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rencana pemberdayaan perempuan skala kabupaten, melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuanlintas sektoral, membina dan mengelola wadah lembaga organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan sumber daya perempuan dan peranan wanitadalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan pendekatan partisipatif, mengoordinasikan kegiatan kaum perempuan dan lembaga yang bergerak bidang pemberdayaan perempuan, memantau, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, menyelenggarakan kegiatadvokj . melaksanakan koordinasi upayakoordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, melaksanakkeluarga, melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan, arsip dan dokumentasi,fungsi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak hak anak. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak hak analindungan perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatanperlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. uraian tugas seksi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasperempuan dan anak korban tindak kekerasan, menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja seksi, cc. menyusun kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak meliputi melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rencana perlindungan perempuan dan anak skala daerah, melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak skala daerah, dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. melaksanakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan kepada tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat, melaksanakan koordinasi perlindungan terhadap kekerasankepada perempuan dan anak daerah konflik dan daerah yang terkena bencana, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan perempuan danmbentuk forum koordinasi pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan danelenggarakan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui tp2tpa, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi lembaga lembaga perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, il.oo.ningkatan kualitas hidup anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. uraian tugas seksi peningkatan kualitas hidup anaingkatan kualitas hidup anakkegiatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak, melaksanakan advokasi pengintegrasian hak hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidupmbentuk forum koordinasi pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi peningkatan kualitas hidupngendalian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, dan anak dalam perlindungan khusus, menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak), melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyatuan anak melalui tas taman anak sejahtera), m.oo., m.m. nip.bagan struktur organisasi dan tugas serta tata kerja pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakpemberdayaan perempuan bidang perlindungan pemberdayaan dan pengarusutamaan perlindungan sosial sosial gender perempuan dan anak seksi seksi penanganan seksi penguatan seksi perlindungan bantuan dan fakir miskin pengarusutamaan perempuan dan anak jaminan sosial gender korban kekerasan seksi seksi bina seksi pemberdayaan seksi peningkatan rehabilitasi dan kesejahteraan perempuan kualitas hidup anak pelayanan sosial sosial seksi seksi perlindungan wates, oktober sosial korban bencana pj. bupati kulon progo, cap ttd kelompok jabatan budi antono fungsional salinan telah sesuai dengan aslinya utd tertentu kepala bagian hukum setda kab. kulon progo tni ana ialah mufidatl s.h. m.m. nip. |
salinpendudukan dan pencatatan sipil dinas mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipildang pelayanan pendaftaran penduduk, menyelengarakan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil, menyelenggarakan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukmengoordinasikan pengelolaan barang persediaan, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, yang meliputi:di:fungsi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan identitas penduduk, menyelenggarakan pelayanan pindah datang penduduk, menyelenggarakan pendataan penduduidentitas penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk. uraian tugas seksi identitasnyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk, menyusun rencana program dan kegiatan seksi, menyusun petunjuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan data penduduk warga negara indonesia wni) maupun warga negara asing wna), menerima setiap pelaporan pendaftaran penduduk wni dan wna wni dan wna, menyiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk, memberikan bimbingan teknis tentang identitas penduduk, j . mencatat, menerbitkan dan memberikan pelayanan biodata penduduk, nomor induk kependudukan nik), kartu keluarga kk), kartu tanda penduduk ktp), dan kartu identitas anak kia), mencatat, menerbitkan dan memberikan pelayanan surat keterangan tinggal sementara sets) dan surat keterangan tinggal tetap skt) bagi wna yang memegang kartu identitas tinggal terbatas kita) dan kartu identitas tinggal tetap kitap), il. menyediakan dan mendistribusikan bangko dokumen kependudukan dan formulir administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk kecamatan dan kelurahan, melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk, melaksanakan aktivasi data penduduk yang dibekukan, melaksanakan legalisasi dokumen pendaftaran pendudukindah datang penduduk mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pindah datang penduduk. uraian tugas seksi pindah datangindah datangcatatan pindah datang penduduk, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pencatatan pindah datang penduduk, menyusun program kerja seksi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pindah datang penduduk, menerima setiap pelaporan pindah datang penduduk, melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk kecamatan dan kelurahan, melaksanakan pemeriksaan, penelitian berkas berkas, pendaftaran dan pencatatan pindah datang penduduk, menerbitkan surat keterangan pindah datang penduduk, j . menerbitkan surat keterangan pindah luar negeri span) dan surat keterangan datang luar negeri skala), melaksanakan sosialisasi tentangndudukanendataan penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendataan penduduk. uraian tugas seksi pendataancc. menyusun program kerja seksi, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pendataan penduduk, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pendataan penduduk, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perkembangan penduduk, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola perkembangan penduduk, melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, menyusun indikator, profil, proyeksi dan analisis perkembangan kependudukan, j . melaksanakan pendataan orang asing, melaksanakan pendataan tenaga kerja indonesia, bagian keempat bidang pelayanan pencatatan sipil bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang kelahiran, menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perkawinan dan perceraian, menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang status anak kewarganegaraan dan kematkelahiran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang kelahiran. uraian tugas seksi kelahcc. menyusun program kerja dan anggaran kegiatan seksi: menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk tekniserima pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran, menyediakan buku register, bangko kutipan akta kelahiran, formulir formulir dan alat tulis kantor lainnya yang dibutuhkan dalamakta dan atau kutipan serta catatan pinggir akta kelahirankutipan kedua dan selanjutnya kutipan akta kelahiran karena hilang atau rusak, j . memantau dan mendatabimbingan teknisil. menyusun bahoo. memberikan legalisasi foto copy akta dan atau kutipan akta kelahiran dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahirrkawinan dan perceraian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perkawinan dan perceraian. uraian tugas seksi perkawinan dan percernyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pencatatan perkawinan dan perceraian, menyusun program kerja dan anggaran kegiatan seksi: menerima pelaporan pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian, menyediakan buku register, bangko kutipan akta perkawinan, bangko kutipan akta perceraian, formulir formulir dan alat tulis kantor lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraianperkawinan dan perceraian, melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian baik dalam kantor maupun luar kantor, menerbitkan akta dan atau kutipan serta memberikan catatan pinggirnerbitkan kutipan kedua dan selanjutnya kutipan akta perkawinan dan perceraian karena hilang atau rusak, memonitor dan mendata pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pembantu pegawai pencatat perkawinan p4): melakukan bimbingan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan percerakawinan dan perceraian, oo. menyusun bahan advokasi, sosialisasi dan supervisi tentang pencatatan perkawinan dan perceraian, melakukan advokasi, sosialisasi dan supervisi tentang pencatatan perkawinan dan percerakawinan dan perceraian, memberikan legalisasi foto copy akta dan atau kutipan kewarganegaraan dan kematian menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentangnyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, menyusun program kerja dan anggaran kegiatan seksi: menyediakan buku register, bangko bangko kutipan akta perubahan status anak dan kematian, formulir formulir dan alat tulis kantor lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, mencari, mengumpulkan, dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, menerbitkan akta dan atau kutipan serta catatan pinggir pada pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, akta kematian dan surat keterangan yang berkaitan dengan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan kematian, memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran dan atau akta perkawinan dan kutipannya serta akta pencatatan sipil lainnya dalam rangka pencatatan kewarganegaraan, memantau dan mendata pelayanan pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, melakukan bimbingan teknis pelayanan pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, il. menyusun bahlakukubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, oo. memberikan legalisasi foto copy akta dan atau kutipan akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta kelahiran yang berkaitan dengan perubahan status anak serta surat keterangan yang berkaitan dengan pencatatan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kemati penyelenggardalamsistem administrasi kependudukan, menyelenggarakan kegiatan pengolahan dan penyajian data, menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan inovasi pelaysistem informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggarsistem informasi administrasi kependudukan siak), menyusun program kerja seksi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan siak, melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data, menyediakan perangkat keras dan jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan, melaksanakan dan mengembangkan siak, menyelenggarakan pembangunan database kependudukan, melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada database kependudukan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi, dan j . menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. seksi pengolahan dan penyajian data mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data. uraian tugas seksi pengolahan dan penyajian dgolahan dan penyajian data, menyusun program kerja seksi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data, menyusun dan menyajikan data kependudukan dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan, menyusun data penduduk untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa, memproses permohonan permintaan data baik dari perorangan maupun lembaga, menyelenggarakan pelaporan data kependudukan dan catatan sipil secara periodik, melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan dan pencatatan sipil, mengelola, mendokumentasikan dan memelihara data kependudukan dan pencatatan sipil, j .kerjasama dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan inovasi pelayanan. uraian tugas seksi kerjasama dan inovasi pelayrjasama dan inovasi pelayanan, menyusun program kerja seksi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk pemanfaatan data kependudukan, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis siak, menyelenggarakan pendayagunaan siak untuk inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipillaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksipendudukan dan catatan sipi bagan struktur organisasisekretariat sub bagian sub bagian umum dan kepegawaian perencanaan dan keuangan bidang bidang bidang pengelolaan informasi pelayanan pendaftaran penduduk pelayanan pencatatan sipil administrasi kependudukanindah datang penduduk perkawinan dan perceraian pengolahan dan penyajian data seksi seksi perubahan status anak seksi pendataan penduduk kewarganegaraan dan kematian kerjasama dan inovasi pelayanan wates, oktober kelompok jabatan tan cap tta salinan telah sesuai dengan aslinya budi antono nan bagan han setda kab. kulon progo ta ialah mdatl s.h., m.m. nip. |
pngkebudaybudayaan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kebudayalestarian warisan dan nilai budaya terdiri dari seksi warisan budaya pengetahuan dan tehnologi, seksi tata nilai budaya, dan seksi kepurbakalaan dan permusuhan. bidang sejarah bahasa dan sastra terdiri dari seksi sejarah, dan seksi bahasa dan sastra. bidang seni adat dan tradisi terdiri dari seksi seni dan filmbudayaan dinas kebudayaan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan.pelestarian warisan dan nilai budaya, menyelenggarakan kegiatan bidang sejarah, bahasa dan sastra, menyelenggarakan kegiatan bidang seni, adat dan tradisi.fungsi penyelenggar dan permusuhan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang pelestarian warisan dan nilai budaya mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, pengetahuan, teknologi, menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan tata nilai budaya, menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan kepurbakalaan dan permusuhan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas seksi warisan budaya pengetahuan dan tehnologi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, pengetahuan dan tehnologi. uraian tugas seksi warisan budaya pengetahuan dan tehnologwarisan budaya pengetahuan dan tehnologwarisan budaya pengetahuan dan tehnologi, melaksanakan pengelolaan data dan informasi warisan budaya pengetahuan dan tehnologi, melaksanakan pembinaan teknis pelestarian warisan budaya pengetahuan dan tehnologi, melaksanakan pengembangan warisan budaya pengetahuan dan tehnologi, melaksanakan kajian terhadap warisan budaya. menyiapkan regulasi dalam rangka perlindungan warisan budaya, menyelenggarakan aktualisasi warisan budaya pengetahuan dan tehnologi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinytata nila budaya mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan tata nilai budaya. uraian tugas seksi tata nilai budaytata nilai budaytata nilai budaya, melaksanakan pengelolaan data dan informasi tata nilai budaya, melaksanakan pelestarian nilai budaya, melaksanakan pembinaan dan pengembangan budi pekerti dan nilai budaya, menyelenggarakan aktualisasi dan rekayasa sosial nilai budaya serta tata lingkungan budaypurbakalaan dan permusuhan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kepurbakalaan dan permusuhan. uraian tugas seksi kepurbakalaan dan permusupurbakalaan dan permusuhurbakalaan dan permusuhan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya warisan budaya, melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepurbakalaan, melaksanakan pengembangan pusat penelitian kepurbakalaan, melaksanakan penanganan, pelindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya warisan budaya dunia, melaksanakan registrasi cagar budaya warisan budaya, melaksanakan pengusulan penetapan cagar budaya warisan budaya kepada pemda diy dan penetapan cagar budaya warisan budaya, melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan cagar budaya warisan budaya, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan cagar budaya warisan budaya, menyiapkan rekomendasi perizinan survey dan pengangkatan cagar budaya warisan budaya bawah air sampai dengan (empat) mil laut dari garis pantai, m.menyiapkan bahan pemberian penghargaan anugerah bagi insan lembaga yang berjasa bidang kepurbakalaan. melaksanakan pengelolaan cagar budaya warisan budaya, oo. melaksanakan penetapan cagar budaya tingkat kabupaten. menyelenggarakan pemetaan koning kepurbakalaan, menyiapkan penerbitan izin membawa benda cagar budaya keluar kabupaten, melaksanakan pengelolaan museum, melaksanakan fasilitasi pelestarian dan pemeliharaan benda koleksi museum, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan museum, melaksanakan pembinaan dan publikasi museum, melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum, melaksanakan registrasi koleksi museum, melaksanakan penambahan dan penyelamatan koleksi museum, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program seejarah bahasa dan sastra bidang sejarah bahasa dan sastra mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan, pelestarian, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan sejarah, bahasa dan sastra. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang sejarah bahasa dan sastra mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah, menyelenggarakan perlindungan, pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra: dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. seksi sejarah mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah. uraian tugas seksi sejajarah, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, menyiapkan bahan pemberian penghargaan anugerah bagi insan lembaga yang berjasa bidang pengembangan sejarah, melaksanakan upaya penanaman nilai nilai sejarah dan kepahlawanan, melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi sejarah lokal, melaksanakan kongres, seminar lokakarya sejarah, melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah, j . menyusun pedoman pemahaman sejarah, menyelenggarakan pemetaan sejarah, il. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi sejarah lokal, melaksanakan jelajah sejarah, melaksanakan peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, oo.bahasa dan sastra mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan bahasa dan sastra. uraian tugas seksi bahasa dan sastrahasa dan sastrbahasa dan sastra, melaksanakan pengkajian, penelitian, revitalisasi dan pengembangan bahasa dan sastra, melaksanakan penggalian potensi bahasa dan sastra, menyiapkan bahan kriteria dan standarisasi sistem pemberian penghargaan anugerah bagi insan lembaga yang berjasa bidang bahasa dan sastra, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program seksieni adat dan tradisi bidang seni adat dan tradisi mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan film, serta adat dan tradisi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bidang seni adat dan tradisi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan seni dan film, menyelenggarakan pengelolaan adat dan tradisi, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. seksi seni dan film mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni dan film. uraian tugas seksi seni dan filni dan filmni dan film, melaksanakan pengembangan potensi seni dan film: melaksanakan inventarisasi seni, menyusun standarisasi kelayakan seni, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga seni, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis atraksi seni, menyiapkan penerbitan akte pendirian grup kesenian dan sanggar seni, menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan fes,rival, pameran dan lomba seni, menyiapkan bahan pemberian penghargaan anugerah bagi insan lembaga yang berjasa bidang seni, melaksanakan perawatan dan pengamanan asset atau benda seni: melaksanakan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan seni pertunjukan, melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan seni dan film, oo. melaksanakan pemantauan dan penataan penyelenggaraan atraksi seni, menyelenggarakan kerja sama, misi dan diplomasi dalam dan luar negeri bidang kebudayaan, menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap lembaga lembaga penggiat kebudayaan, menyiapkan penerbitan akte pendirian organisasi budaya baru, melaksanakan pengelolaan data dan informasi perfilman, melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta perlindungan perfilman, menyiapkan rekomendasi kegiatan industri perfilman, melaksanakan pengawasan peredaran film dan rekaman multimediaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat dan tradisi. uraian tugas seksi adat dan tradisidat dan tradisi, menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja seksi, menyiapkan bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan adat dan tradisi, melaksanakan pengelolaan data dan informasi seni, adat dan tradisi, melaksanakan pembinaan teknis pelestarian seni adat, tradisi dan penuh kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, melaksanakan pengembangan adat, melaksanakan fasilitasi kegiatan upacara adat dan tradisi, menyiapkan regulasi dalam rangka perlindungan adat dan tradisi, menyelenggarakan aktualisasi adat dan tradisi, melaksanakan pengembangan tradisi dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi seni adat dan tradisi, ilampirkecamatan bagan struktur organisasi kecamatan sekretariat kelompok jabatan fungsional tertentu ata tan sub bagian sub bagian ter seksi seksi seksi seksi seksi pemerintahan ketentraman dan perekonomian dan kesejahteraan pelayanan ketertiban umum pembangunan rakyathujan frasa naa ialah mdatl s.h., m.m. budi antono nip. |
bupati timor tengah selatan . provinsi nusa tenggara timur nomor tahun tentang dengan rahmat tuhan yang mahesa bupati timor tengah selatan, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan sd' hoa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu) kanan penerapan sanksi administrasi, |. mengingat: undang undang nomor tahun tentang. pal pembentukan daerah daerah tingkat dalam wilayah dana daerah daerah tingkat bali, nusa tenggara barat sedan nusa tenggara timur, lembaran negara republik indonesia tahun, nomor tambahan membran negara republik indonesia nomor db. undang undang nomor tahun tentang d perubahan kedua atas undang' undang nomor negara republik indonesia tahun nomor man tambahan lembaran negara republik indonesia" bnierapan sanksiimor tengah selatan. kepala satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat kasat pol adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten timor tengah selatan. kepolisian adalah kepolisian pada wilayah kabupaten timor tengah selatelidikan dmenutupjalan adalah kegiatan membatasi ruas jalan umumyang memiliki untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. penginapan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan . hiburan adalahuang lingkup peraturan bupati meliputi: teguran lisan, tegurmbekuan izin, penyegelan, menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian, dan penggantian pohon. bab teguran lisan tahapan pemberian teguran lispertama. teguran lisan kedua dilakukan apabila setelah (tiga) hari teguran lisan pertama tidak diindahkan. teguran lisan ketiga dilakukan apabila setelah (tiga) hari teguran lisan kedua tidak diindahkan. teguran lisan dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja. setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud pada wajib dicatat dan dilaporkan secara berjenjang kepada bupati. bab iii teguran tertulis bagian pertama tahapan pemberian teguran tertulis teguran tertulis pertama diberikan kepada pelaku pelanggaran peraturan daerah, yang telah ditegur secara lisan sebanyak tiga kali. teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada diberikan tenggang waktu (tujuh) hari. teguran tertulis kedua diberikan setelah pelaku mengabaikan teguran tertulis pertama. teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada diberikan tenggang waktu (tiga) hari. teguran tertulis ketiga diberikan setelah pelaku mengabaikan teguran tertulis kedua. teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada s5) diberikan tenggang waktu (satu) hari. bagian kedua tata cara penyampaian surat surat teguran tertulis dikeluarkan oleh satuan polisi pamong praja dengan menyampaikan tembusan kepada bupati timor tengah selatan dan opd terkait. bab penertiban bagian pertama tata cara penertibdan teguran tertulis. apabila teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diabaikan maka dilakukan penertiban penertiban dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan dapat melibatkan kepolisian dan atau opd terkait. penertiban dilakukan sesuai standar operasional prosedur pada satuan polisi pamong praja. bagian kedua penolakan terhadap tindakan penertiban (l) apabila ada upaya penolakan terhadap tindakan penertiban maka dilakukan negosiasi dan mediasi. apabila negosiasi dan mediasi sebagaimana dimaksud pada gagal maka dilakukan upaya paksa penertiban. bagian ketiga pemeriksaan kantor satpol setiap orang dan atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan daerah dapat dipanggil dan atau dilakukan pemeriksaan kantor satuan polisi pamong praja. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh ppn, dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan bagi ppn. hasil pemeriksaan oleh ppn dapat disampaikan kepada bupati dan opd terkait. bab penghentian sementara dari kegiatan bagian pertama bentuk pelanggaran tidak memiliki surat izin dari bupati dan atau pejabat yang ditunjuk, dokumen dan atau rekomendasi dari kepolisian sesuai amanah peraturan daerah. melakukan pelanggaran dan atau mengabaikan ketentuan peraturan daerah. bagian kedua jangka waktu penghentian sementara pelanggaran atas peraturan daerah diberhentikan sementara dengan cara pemberitahuan secara tertulis. pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satpol selanjutnya disampaikan kepada bupati, opd terkait dan yang bersangkutan. jangka waktu penghentian sementara ditetapkan berdasarkan instruksi bupati. bab denda administrasi bagian pertama bentuk dan tempat bentuk denda administrasi diatur sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. seluruh proses atas tindakan pelanggaran perda dilaksanakan oleh satpol dan ppn kabupaten timor tengah selatan. bagian kedua ketentuan biaya, jumlah biaya dan proses lanjutan. pelanggar atas perda diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya bahan dan upah kerja atas fasilitas umum yang dirusak yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap. jumlah biaya bahan dan upah sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan jumlah biaya dan bahan yang dibutuhkan, fasilitas umum yang telah dirusak tidak diperkenankan untuk diperbaiki atau diganti oleh pelanggar perda, tetapi digunakan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya biaya tersebut diserahkan oleh satpol kepada opd terkait untuk memperbaiki atau mengganti fasilitas yang telah dirusak, dan dalam hal memperbaiki atau mengganti fasilitas yang telah dirusak sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat dilakukan maka biaya tersebut disetor kas daerah paling lambat (satu) minggu setelah biaya penggantian diterima. apabila pelanggar perda tidak bersedia atas pelanggaran perda yang telah dilakukan maka dapat diproses lanjut sesuai perda dan aturan lain yang berlaku. bab vii pencabutan izin, pembekuan izin dan penyegelan bagian pertama pencabutan izin pencabutan izin dilakukan setelah melalui tahapan teguran lisan dan tertulisdua pembekuan izin pembekuan izin diberlakukan atas dasar pelanggar perda telah mendapat sanksi pencabutan izin sebanyak (dua) kali. pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh bupati. bagian ketiga penyegelan pelanggaran atas ketentuan administrasi dalam perda diberlakukan penyegelan. pengalihan fungsi dalam ketentuan perda wajib mendapat izin dari bupati melalui instansi terkait. pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka dilakukan penyegelan. penyegelan dinyatakan dicabut setelah pelanggar memenuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada dan atau pada bab viii menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian bagian pertama surat pemberitahuan dan kewenangan surat pemberitahuan dilakukan oleh opd yang berwenang dengan surat tembusan kepada bupati dan opd terkait. bupati memberikan surat larangan atau menutup penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagiannya kepada seseorang atau badan yang telah melanggar perda. penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada dilengkapi uraian pelanggaran perda. aktifitas orang atau badan diatas bumi dan atau bangunan yang telah melanggar perda, diberi pembatas atau tulisan dilarang atau disegel . "www . bagian kedua jumlah dan luasan areal yang dilarang dapat berupa satu areal bumi dan atau bangunan. luasan bumi dan atau bangunan dihitung dengan merincikan tiap areal atau jumlah unit bangunan. bab penggantian pohon bagian pertama waktu dan identitas pohon pergantian pohon dihitung dua kali lipat dari pohon yang dirusak. jenis pohon yang diganti sama dengan jenis pohon yang dirusak. pohon pengganti harus memiliki ukuran yang sama atau lebih besar dari ukuran pohon yang dirusak. jika pohon pengganti tidak sebagaimana dimaksud pada maka pohon pengganti ditentukan oleh ppn pada saat penyidikan. pelaku pengrusakan pohon wajib membuat surat jaminan agar pohon yang telah diganti tetap hidup. bagian kedua ketentuan lain penggantian pohon penggantian pohon dapat diganti dengan uang tunai. total uang tunai sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan nilai dan jumlah kebutuhan pohon serta upah kerja penanaman pohon. uang tunai sebagaimana dimaksud pada dapat disetor kas daerah. aaaaaeaaaaaelatan,$ paulus della diundangkan pada tanggal april sekretaris daerah paru tana selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor |
jen peraturan bupati tulang bawang nomor tahun tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisatdan huruf undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tulang bawang tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisatdaerah provinsi lampung nomor tahun tentang kepariwisataanrida)ndaftaran usaha jasa konsult: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten tulang bawangan kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provdinas adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten tulang bawang: kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten tulang bawang, unit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kebudayaan dan pariwisatakebudayaan dan pariwisata kabupaten tulang bawang, jasa konsultan pariwisata adalah jasa seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasehat ahli dalam bidang keahliannyanjukagama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan:angan dan atau laba: kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, diri, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesional kerja: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada usaha dan pekerjaan:bidang usaha jasa perjalanan :telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata: berita daerah adalah berita daerah kabupaten tulang bawangnjukan kepada bupati. pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha. pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum: pemeriksa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata: cc. pencantuman dalam daftar usaha pariwisata: penerbitan tanda daftar usaha pariwisata:kepala dinas: permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai apabila ada, untuk pengusaha berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan: fotokopi izin teknislegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:lalui kepalamelalui kepala dinas,nemui kelengkapan, kebenaran, dan pec,melalui kepala dinasmelalui kepal: tanggal pendaftaran usaha pariwisata: cc. nama pengusaha: alamat pengusaha: nama pengurus badan usaha: jenis usaha: merek usaha, apabila ada: alamat kantor, nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada:maksud dalam ketentuan huruf sampai dengan hurufbupati melalui kepala dinas berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk nama pengusaha: alamat pengusaha, jenis usaha, merek usaha,apabila ada, alamat kantor, nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha nama dan tandaym,:: pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud pada dan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta: mm, s5) bupati melalui kepala dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan pecahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata: melalui kepala dinas:dan absah, bupati melalui kepaladianggap lengkap, benar, absah: berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan bupati menerbitkan, bupati melalui kepala dinas:: pengusaha mengembalikan tanda daftar usaha pariwisata terdahulu kepada bupati melalui kepala dinas. bab pembekuan sementara dan pembatalan bagian kesatu pembekuan sementara bupati melalui kepal:anda daftar usaha pariwisat:ebbenar, dan sesuai dengan fakta: bupati melalui kepala dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan pecahan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dan bukti yang menunjang:melalui kepala dinas paling lambat dalam waktu (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata diterima, bupati melalui: berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, bupati melaluikepala(satu). bab pengawasan bupati melalui kepala dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata,tulang bawang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tulang bawang. bab vil pelaporan bupati melalui kepala dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada gubernur setiap (enam) bulan sekali:::,::ukan sama dengan tanda daftar usaha pariwisata,tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten tulang bawang, ll, tau, imir mirai pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten tulang bawang tahun nomor |
near bupati wakatobi provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati wakatobi nomor tahun tentang pengadaan langsungilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung,,hkmsetdawktbpengadaan langsung adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan langsung secara elektronik lingkungan perangkat daerah kabupaten wakatobhkmsetdawktb pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)gian pengadaan barang jasa pemerintah, adalah bagian pengadaan barang jasa pemerintah sekretariat daerah kabupaten wakatobi. user adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna e pengadaan langsung yang digunakan untuk beroperasi dalam suatu sistem elektronikpengadaan langsung yang berkedudukan bagian pengadaan barang jasa pemerintah sekretariat daerah kabupaten wakatobi, tujuan dan manfaat bagian kesatu ruang lingkup pelaksanaan pengadaan langsung lingkungan pemerintah kabupaten wakatobi meliputiengan ketentuan kebutuhan operasional, teknologi sederhana, risiko kecil, dan atau dilaksanakan oleh penyedia barang jjasa konsultansi yang bernilai paling tinggi rp. (lima puluh juta rupiah). hkmsetdawktb bagian kedua tujuan tujuan aplikasi pengadaan langsung adalah terwujudnya pengadaan langsung yang efisien, efektif, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga manfaat manfaat penerapan aplikasi pengadaan langsung adalah sebagai berikut pemerintah daerah melalui bagian pengadaan barang jasa pemerintah dapat mengontrol pelaksanaan pengadaan langsung pada seluruh perangkat daerah sehingga dapat memudahkan dalam menyusun laporan menyangkut proses pengadaan langsung, perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan langsung menjadi transparan, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyedia mendapatkan kesempatan yang luas dalam mengikuti proses pemilihan penyedia pada pengadaan langsung yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah kabupaten wakatobi. bab iii para pihak para pihak dalam aplikasi pengadaan langsung terdiri atas penyelenggara, yakni bagian pengadaan barang jasa pemerintah, pelaksana sistem super admin bagian pengadaan barang jasa pemerintah), admin perangkat daerah, admin penyedia barang jasa. pengguna sistem pengguna anggaran pa): pejabat pembuat komitmen ppk), pejabat pengadaan, admin rencana umum pengadaan rup), penyedia barang jasa. hkmsetdawktb penunjukan pelaksana sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan melalui keputusan bupati untuk super admin. surat penunjukan dari kepala perangkat daerah, untuk admin perangkat daerah, keputusan super admin, untuk admin penyedia barang jasa. bab tugas dan kewenangan bagian kesatu umum pelaksana sistemselain mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada pelaksana sistem haruspemerintah daerahelaksana sistem yang terlibat dalam pengadaan langsung secara elektronik lingkungan pemerintah daerah selaku pemilik user dan kata sandi password) bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. bagian kedua bagian pengadaan barang jasa pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik lingkungan pemerintah daerah, super admin bagian pengadaan barang jasa pemerintah) mempunyai tugas dan kewenangan menyiapkan rumusan kebijakan bidang pengadaan langsung secara elektronik, hkmsetdawktb melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan aplikasi pengadaan langsung, melaksanakan pengelolaan sistem layanan pengadaan langsung, memberikan pelayanan aplikasi pengadaan langsung kepada perangkat daerah dan penyedia barang jasa,bagian ketiga super admin super admin mempunyai tugas dan kewenangan melakukan verifikasi permohonan user dan kata sandi password) dari penyedia barang jasa yang mendaftar, memberikan user dan kata sandi password) kepada admin perangkat daerah, memberikan user dan kata sandi password) kepada admin penyedia barang jasa yang lulus verifikasi, melakukan pemeliharaan basis data (database) referensi, menonaktifkan user dan kata sandi password) admin perangkat daerah dan admin penyedia barang jasa, dan meneliti log access pada aplikasi pengadaan langsung. bagian keempat admin perangkat daerah admin perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri dari admin pengguna anggaran pa) yang mempunyai hak akses untuk monitoring paket pengadaan langsung, admin pejabat pembuat komitmen ppk), memiliki hak akses untuk monitoring paket pengadaan langsung, membuat harga perkiraan sendiri hps), membuat surat perjanjian kerja spk). admin pejabat pengadaan, memiliki hak akses untuk monitoring paket pengadaan langsung, mengupload berita acara hasil survey terhadap penyedia, membuat jadwal pelaksanaan paket pengadaan langsung, membuat undangan penyedia, mengupload persyaratan paket pengadaan langsung, hkmsetdawktb menerima penawaran paket pengadaan langsung, mengevaluasi penawaran paket pengadaan langsung, membuat berita acara evaluasi dan negosiasi, membuat berita acara hasil pengadaan langsung, membuat penetapan pemenang, membuat pengumuman pemenang paket pengadaan langsung, mengupload regulasi. admin rencana umum pengadaan rup), memiliki hak akses untuk menambah rup dan mengubah rup. bagian kelima admin penyedia barang jasa admin penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka memiliki hak akses untuk monitoring paket pengadaan langsung, mendownload undangan, cc. mendownload persyaratan, mengupload dokumen penawaran (penawaran administrasi, teknis dan harga). bagian keenam ppk ppk mempunyai tugas dan kewenangan menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang jasa,, cc. menetapkan tim pendukung, jika diperlukan, menyetujui bukti pembelian atau menandatangani akuntansi surat perintah kerja spk), dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. bagian ketujuh pejabat pengadahkmsetdawktbpengadaan langsung, dan mengumumkan pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik pada laman wakatobikab.go.id pengadaan. bagian kedelapan penyedia barang jasa penyedia barang jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan aplikasi pengadaan langsung mempunyai tugas dan kewenangan mengisi dan melengkapi data penyedia barang jasa, meneliti rincian permintaan penawaran, cc. mengajukan penawaran, melakukan negosiasi teknis dan harga, menyetujui menolak hasil negosiasi teknis dan harga, menandatangani bukti pembelian akuntansi surat perintah kerja spk), mengajukan permohonan addendum surat perintah kerja spk), mengajukan perkembangan kemajuan pekerjaan, mengajukan tagihan surat permintaan pembayaran, dan j . monitoring status perkembangan kemajuan pekerjaan dan tagihan. bab mekanisme pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik bagian kesatu umum pengadaan langsung secara elektronik, dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan langsung. hkmsetdawktb aplikasi pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk. (sepuluh juta rupiah), atau akuntansi, untuk. pengadaan langsung dengan surat perintah kerja spk), untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, dengan nilai sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi, dengan nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah). bagian kedua user dan kata sandi password) pemberian user dan kata sandi password) aplikasi pengadaan langsung dilakukan dengan tahapan perangkat daerah terlebih dahulu melakukan pendaftaran (registrasi) pada bagian pengadaan barang jasa pemerintah sebagai admin perangkat daerah, super admin memberikan user dan kata sandi password) kepada pa, ppk, pejabat pengadaan dan admin rup. penyedia barang jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan aplikasi pengadaan langsung mendapatkan user dan kata sandi password) dengan tahapan penyedia barang jasa melakukan pendaftaran (registrasi) offline dengan mendatangi bagian pengadaan barang jasa pemerintah, persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi surat permohonan, surat tugas (apabila diwakili), pakta integritas, npp, pajak tahunan, situ sup, sbu, tdp: akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada), hkmsetdawktb super adminmemberikan user dan kata sandi password) kepada penyedia barang jasa apabila telah lulus persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf format surat permohonan dan format pakta integritaslaksanaan mekanisme pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik dengan bukti pembelian dan akuntansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ppk memerintahkan pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung, pejabat pengadaan memesan barang sesuai kebutuhan atau mendatangi langsung penyedia barang jasa, pejabat pengadaan melakukan transaksi, pejabat pengadaan menerima barang, pejabat pengadaan melakukan pembayaran, pejabat pengadaan menerima bukti pembelian atau akuntansi,pk, pejabat pengadaan memasukan data pengadaan langsung dalam aplikasi pengadaan langsung. mekanisme pelaksana ppk membuat paket pada aplikasi pengadaan langsung dan mengirimkannya kepada pejabat pengadaan dengan mengisi harga perkiraan sendiri hps), mengisi spesifikasi teknis, dan mengunggah file pendukung, jika diperlukan. pejabat pengadaan melakukan review paket pengadaan,hkmsetdawktbbarang jasa yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga melalui aplikasi pengadaan langsung, pejabat pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi dan teknis,hps)jasa lain, il.wakatobikab.go.id pengadaan, ppk menandatangani surat perintah kerja spk)lingkungan pemerintah daerah dilakukan setiap semester. dalam hal terdapat hambatan permasalahan yang dihadapi satuan kerja (satker) yang terkait dalam pelaksanaan aplikasi pengadaan langsung,agian pengadaan barang jasa pemerintah. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah dalam rangka perbaikan penyempurnaan aplikasi pengadaan langsung lingkungan pemerintah daerah. hkmsetdawktb bab vii pelaporan bagian pengadaan barang jasa pemerintah melakukan kompilasi atas laporan hasil pelaksanaan aplikasi pengadaan langsung dan menyampaikannya kepada bupati u.p. sekretaris daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bagian pengadaan barang jasa pemerintah setiap semester. selain penyampaian setiap semester sebagaimana dimaksud pada bagian pengadaan barang jasa pemerintahbagian pengadaan barang jasa pemerintah dan atau unit kerja lain lingkungan pemerintah daerah, laporan semester sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan sewaktu waktu oleh bagian pengadaan barang jasa pemerintah. bab viii ketentuan lain lain terhadap pelaksanaan aplikasi pengadaan langsung yang tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupat, melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis,pengadaan langsung serta menuangkan hal tersebut dalam berita acar,hkmsetdawktb bagian pengadaan barang jasa pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan aplikasi pengadaan langsung.pengadaan langsung, yang dapat dilakukan setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupatpemerintah daerahadaan langsung secara elektronik lingkungan pemerintah kabupaten wakatobi format surat permohonan nomor kepada lampiran yth. kepala bagian pengadaan hal permohonan verifikasi barang jasa pemerintah dokumen setda kabupaten wakatobi wangi wangiktp ananananananananan aan nana aan fotocoy ktp terlampir) dalam rangka penerapan pengadaan langsung berbasis online kabupaten wakatobi, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu calon penyedia barang jasa pemerintah lingkup pemerintah kabupaten wakatobi. sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya lampirkan dokumen perusahaan sebagai berikut pakta integritas npp pajak tahun terakhir tahun situ sup sbu tdp akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada). demikian, atas perhatian dan perkenalan diucapkan terima kasih. nama jelas direktur direktori hkmsetdawktb format pakta integritas sayabertindak untuk dan cv. ooh atas nama dalam rangka pengadaan langsung berbasis online lingkup pemerintah kabupaten wakatobi, dengan ini menyatakan bahwa tidak akan melakukan praktek kkn, akan melaporkan kepada api kabupaten wakatobi dan atau lopp apabila mengetahui ada indikasi kkn dalam proses pengadaan, apabila melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia dikenakanjelas direktur direktori bupati wakatobi, ttd cap arai hkmsetdawktb |
salinan laga bupati asahan provinsi sumatera utarretribusi jasa umum,bahw, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembanganrhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten asaheraan tempat parkir. kas daerah adalah kas daerah kabupaten asahan, tempat atau lokasi parkir adalah tempat atau lokasi yang disediakan untuk pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, petugas adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir. bab lokasi ruas jalan objek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai berikut jalan dr. sutomo: jalan diponegoro, jalan hos. cokroaminoto: jalan imam bonjol, jalan dr. cipta, jalan teuku umar: jalan ahmad rivai, jalan panglima pole, jalan dr. wahidin, jalan kh. ahmad dahlan, jalan ra. kartini: il. jalan sisingamangaraja, jalan perintis kemerdekaan, jalan pahlawan, jalan bhakti: jalan ir. suami, jalan tengku cik ditiru, jalan hamka, jalan mas mansyur, jalan nisbah, jalan madang lubis, jalan budi utomo: jalan abdi satya bhakti, jalan syech hasan, jalan setia budi, jalan akasia, aa. jalan sena, bb. jalan cut nyak dien, cc. jalan mahoni, dd. jalan latsitarda, ee. jalan kegiatan kecamatan air woman, ff. jalan besar tinggi raja, dan dd. jalan paman. bab iii pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum setiap orang yang memarkirkan kenderaan bermotor tepi jalan umum yang telah ditetapkan sebagai lokasi objek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam dikenakan pembayaran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku. pada ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik lokasi objek retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ditempatkan petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas perhubungan kabupaten asahan untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. retribusi pelayanan parkir tepi jalan umupelayanan parkir tepi jalan umum disetor kas daerah atau petugas yang ditunjukupati tangerang menimbang bahwa:b.usat dandaertugas,an diubah, sehingga huruf dan dan berbunyi sebagai berikut penyusunan laporan kegiatan bulanan, semester dan tahunan meliputi rencana produksi, hasil produksi dan laporan keuangan serta asset barang, pelaksanaan . pelaksanaan koordinasi dengan pihak pihak perusahaan swasta, bumn, dan bumi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian, upt pengolahan hasil pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas susunan organisasi upt pengolahan hasil pertanian terdiri dari: kepala upt sub bagian tata usah. kelompok jabatan fungsional ketentuan judul bagian keempat diganti, dan diubah, sehingga judul bagian keempat dan, berbunyi sebagai berikut bagian keempat(l) pelaksana bidang instalasi penggilingan padi selatan, bidang operasional, bidang pengadaan gabah bidang distribusi dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas instalasi dan kontinuitas produksi beras, operasional penggilingan padi, pengadaan gabah, distribusi dan pemasaran untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paddisamping membantu kepala upt pengolahan hasil pertanian dalam bidang pengolahan hasil pertanian juga mempunyai fungsi: pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja instalasi penggilingan padi pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja penggilingan padi pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan instalasi penggilingan padi selatan pelaksanaan dan penyusunan pengadaan gabah, proses produksi dan pengelolaan hasil produksi beras pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan dan penyusunan program perawatan dan pemeliharaan instalasi penggilingan padi pelaksanaan dan penyusunan program ketenagakerjaan bidang operasional instalasi penggilingan penyusunan . penyusunan dan pelaksanaan program kualitas produksi beras yang dihasilkan penyusunan dan pelaksanaan program operasional lainnya penyusunan dan pelaksanaan program manajemen pengadaan penyusunan dan pelaksanaan program penyimpanan, pengamanan standard kualitas dan mutu gabah il. penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan dan koordinasi dengan petani kelompok tani gabungan kelompok tani maupun pelaku usaha gabah lainnya penyusunan dan pelaksanaan program manajemen distribusi penyusunan dan pelaksanaan program penyimpanan, pengamanan standart kualitas dan mutu beras oo. penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan dan koordinasi dengan masyarakat petani kelompok tani gabungan kelompok tani maupun instansi terkait dibidang distribusi. ketentuan judul bagian kelima diganti, dan diubah, sehingga bagian kelima dan berbunyi sebagai berikut organisasi kegiatan jl) upt pengolahan hasil pertanian adalah sarana unsur penunjang sebagian tugas dinas dalam pembinaan pasca panen dan penyediaan beras sehat bebas bahan pengawet, bahan pemutih dan zat kimia lainnya, dalam kondisi tertentu atas dasar permohonan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan atau camat kepala wilayah maupun instansi lainnya atas persetujuan bupati sarana ini dapat dijadikan sebagai sarana stabilitas harga jual gabah dan harga jual beras melalui bentuk bantuan langsung. ipnomor tahun tanggal desember tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja upt pengolahan hasil pertanian pada dinas pertanian dan peternakan kabupaten tangerang upt pengolahan hasil pertanian pada dinas pertanian dan peternakan kabupaten tangerang kepala upt pelaksana instalasi penggilingan padi selatan bupati tangerang ttd. isme iskandar |
salinan lan bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan bupati landak nomor tahun tentang tata kelola pada pusat kesehatan masyarakat meranti dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati landak, menimbangkesmas berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas meranti, maka dipandang perlu menyusun pola tata kelola puskesmas meranti lingkungan dinas kesehatusat kesehatan masyarakat puskesmas) meranti lingkungan dinas kesehatoladaerah kabupaten landak nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja( berita daerah kabupaten landak tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata kelola pada pusat kesehatan masyarakat merantipemerintah kabupaten landakdinas kesehatan daerah adalah dinas kesehatan kabupaten landak. pusat kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat puskesmas adalah puskesmas meranti. badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah unit kerja pada dinas keseha, pejabat pengelola dan komite klinikkepala adalah kepala puskesmas meranti. komite klinik adalah komite klinik puskesmas meranti. staf medis adalah dokter umum, dokter gigi yang bekerja puskesmas meranti baik sebagai dokter tetap, dokter mitra, dokter purna waktu, dokter paruh waktunit kerja yang menerapkan ppk blue bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan ppk blue penuh. unit kerja pada skpd yang menerapkan ppk blue selanjutnya disingkat blue puskesmas adalah unit kerja pada dinas kesehatan kabupaten landakpiutang) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutanpelayanandata kelola bagian kesatu identitas puskesmas puskesmas meranti merupakan puskesmas rawat inap yang terletak jalan raya meranti, kecamatan meranti kabupaten landak, telp dan alamat email puskesmas meranti @yahoo.co.id lambang puskesmas meranti puskesmas meranti arti dari lambang tersebut adalahtingginya. warna putih melambangkan pengabdian luhur puskesmas. tulisan puskesmas meranti menunjukkan nama meranti. bagian kedua visi, misi, dan nilai nilai visi puskesmas adalah puskesmas meranti yang berdaya saing dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat misi puskesmas adalah: memberikan pelayanan maksimal, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan puskesmas perawatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar maksimal dan terjangkau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar maksimal dan terjangkau, meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan sarana pelayanan dan profesionalisme sdm dalam pelayanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan puskesmas. motto puskesmas adalah dalam rangka memberikan energi serta semangat untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka dalam pelayanannya upt kesmas meranti berpedoman pada motto yaitu tulus . tegakkan peraturan utamakan kejujuran lakukan yang terbaik utamakan kepentingan masyarakat senyum dalam melaksanakan tugas nilai nilai dasar puskesmas bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa, introspeksi memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan,, hari esok harus lebih baik dari hari ini, memelihara dan menjaga puskesmas sebagai milik bersama. bagian ketiga kedudukan puskesmas puskesmas meranti merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan. bagian keempat tujuan, tugas dan fungsi puskesmas,kabupaten landak adalah pemilik puskesmas meranti bupati sebagai pimpinan pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai berikutcc. kesehatan. pemerintah kabupaten sebagai pemilik puskesmas bertanggung jawabcc.kabupaten bertanggung gugatpimpinan pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebagai berikut:etapkan atau mencabut status ppk blue pada puskesmas:kewenangan lain sesuai peraturan perundangan. bab iii susunan organisasi puskesmas bagian kesatu struktur organisasi kepala subang tata usaha penanggung penanggung penanggung jawab ukm jawab jaringan jawab ukp pelayanan pembantu keliling organisasi puskesmas meranti terdiri atas kepala puskesmas kepala subbagian tata usaha penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat ukm) dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggungjawab upaya kesehatan perseorangan ukp), kefarmasian dan laboratorium, penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. kepala puskesmas merupakan seorang tenaga kesehatan dengan. kepala sub bagianpenanggungjawab ukm dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahip, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa kegiatan,, jejaring fasilitas pelayanan kesehatanian kedua pejabat pengelola pejabat pengelola blue terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, cc. pejabat teknis (penanggung jawab program) dan kewajiban pejabat pengelola dan pegawai pemimpin blue sebagaimana dimaksud pada. pejabat keuangan bluepadagian ketujuh larangan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola blue disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengelompokan fungsi fungsi pelayanan puskesmas meranti didasarkan pada kelompok fungsi (dua): fungsi pelayanan meliputi upaya kesehatan masyarakat ukm), upaya kesehatan perseorangan ukp), komite klinik dan fungsi pendukung pelayanan. fungsi pendukung sebagaimana tersebut pada meliputi fungsi manajemen puskesmas danpuskesmas, . fungsi satuan pengawas internal adalah pelaksanapengawasan terhadap segala kegiatan blue puskesmas keuangan dan pelayanan, b.tetapkan dengan keputusan kepala puskesmas: satuan pengawas internal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas, satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh kepala puskesmas. babd operating procedure sop). sop merupakan acuan bagi seluruh petugas puskesmas merantipuskesmas meranti dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalam proses bisnis puskesmas sehingga pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang diinginkan. bab eselonisasi eselonisasi pejabat pengelola puskesmas blue disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, jika pejabat pengelola puskesmas blue sebagaimana dimaksud dalamvii pengelolaan sumber daya manusia pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawatketentuan mengenai pengelolaan sdm non pns diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati mulai dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, mutasi, promosi, reward punishment, sampai dengan pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun,yodalam dapat diusulkan oleh pemimpin blue kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan. standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalamdalamdalamdalamdalam ,,dapat membentuk tim tarif. pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalamlamdapat berasal dari pendapatan non apbd non apbdalam diperlakukan sesuai peruntukannya. seluruh pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf, dan huruf dilaksanakan melalui rekening kas blue dan dicatat dalam kode rekeningkelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain lain pendapatan asli daerah yang sandungan obyek pendapatan blue. seluruh pendapatanmencakup seluruh biaya yangdalam mencakup seluruh biayadalam dialokasikan untuk membiayai programdalam dialokasikandalam huruf mencakup seluruh biayadalam huruf mencakupdalam bankpada (1l)dalamdalamdalamdalam tidak berlakudalammenyusun renstra bisnis blue. renstra bisnis blue sebagaimana dimaksud dalamdalamdalamdalamkebijakaba sebagaimana dimaksud dalam atau rka dinas kesehatan beserta sebagaimana dimaksud dalam oleh ppid disampaikan kepada tim anggaran dan pendapatandalam dipakai sebagai dasar penyusunan dpa blue untuk diajukan kepada ppid. bagian keempat pelaksanaan anggardalam digunakan untuk belanja pegawai,belanja modal, barang dan atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan. penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ,dalamlima akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban blue menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standarekuitas dana. blue mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman padayang pendapatan dikesehatanukl upaya pengelolaan lingkungan) dan upl upaya pemantauan lingkungan) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalamkesehatan,landak,,renstra bisnis) dan rencana bisnis dan anggaran rba). bab xvi ketentuan lain lain bupati berwewenang untukpuskesmaskepala puskesmasrms:dtodto. andi wijaya berita daerah kabupaten tanggamustamat yap nurdin, s sos., m.m. ' # pembina tk. nip. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten tanggamus, psi opa xnuripin, sos., m.m. pembina tk. nip2017' dua duarab besaran dana pekon kabupaten kap besaran alokasi dasartahap dilakukan setelah kepala pekon menyampaikan: peraturan pekon mengenai apb pekon kepada bupati, dan laporan realisasi penggunaan dana pekonpuluh per seratus)kepada bupati walikota paling lambat minggu kedua bulan juli penyaluran dana pekontahap dilakukan setelah kepala pekon menyampaikanlaporan realisasi penggunaan dana pekontahap yang menunjukkan paling kurang dana pekontahap telah digunakan sebesar 50y6 (limapuluh per seratus)masyarakat pekon, peningkatan kualitas hidup manusiaserta penanggulangan kemiskinan dengan prioritaspenggunaan dana pekon diarahkan untuk pelaksanaanprogram dan kegiatan pembangunan pekon, yang meliputiantara lain: pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana dasar untukpemeliharaan sarana prasarana ekonomi untukmewujudkan lumbung ekonomi pekon yang meliputi: usaha ekonomi pertanian berskala produktif untukketahanan pangan, .usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang , dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana lingkungan untukdengan kebutuhan pekon dan ditetapkan dalam musyawarah pekon pekon dalam perencanaan program dan kegiatanpembangunan pekon yang dibiayai dana pekon, dapatmempertimbangkan tipologi pekon berdasarkan tingkatperkembangan kemajuan pekon, meliputi: pekon tertinggal dan atau pekon sangat tertinggalmemprioritaskan kegiatan pembangunan pekon pada: pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana dasar, dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaansarana prasarana ekonomi serta pengadaanproduksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkanpada upaya mendukung pembentukan usahaekonomi pertanian berskala produktif, usahaekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dansha ekonomi lainnya yang difokuskan kepadakebijakan satu pekon satu produk unggulan. pekon berkembang memprioritaskan kegiatanpembangunan pekonguatan usaha ekonomipertanian berskala produktif, usaha ekonomi untukketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnyayang difokuskan kepada kebijakan satu pekon satukegiatan pembangunarluasan ekspansi usahaekonomi pertanian berskala produktif, usahaekonomi untuk ketahanan pangan dan usahaekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakanningkatan kualitas pemenuhanakses masyarakat pekon terhadap pelayanan sosialdasar dan lingkungan. dana pekon digunakan untuk membiayai programa kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pekon yang ditujukan untuk meningkatkankapasitas dan kapabilitas masyarakat pekon denganmendayagunakan potensi dan sumberdayanyasendiri sehingga pekon dapat menghidupi dirinyasecara mandiri. kegiatan pemberdayaanmasyarakat pekon yang diprioritaskan meliputipekon, pengembangan kapasitas masyarakat pekon, cc.gs.,ntarlembaga ekonomi masyarakat pekon lainnyamelalui pemberian akses modal, pengelolaanproduksi, distribusi dan pemasaran bagiusaha ekonomi pertanian berskala produktifdan usaha ekonomi lainnya yang difokuskankepada kebijakan satu pekon satu produkunggulan, dan pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhankebutuhan hidup bagi masyarakat pekon. pekon berkembang memprioritaskan kegiatanpemberdayaan masyarakat pekon untukmemperkuat lumbung ekonomi pekon yangmeliputi: penguatan usaha ekonomi warga kelompokdan bum pekon bum pekon bersama melaluipemberian akses modal, pengelolaan produksi,distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomipertanian berskala produktif, usaha ekonomiuntuk tenagakerja terampil dan pembentukanwirausahawan pekon, dan pengembangan lapangan kerja untukpemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat pekon. pekon maju dan atau pekon mandirimemprioritaskan kegiatan pemberdayaanwarga kelompok dan bum pekon bum pekon bersama melalui pemberian akses modal,pengelolaan produksi, distribusi danpemasaran bagi usaha ekonomi pertanianberskala produktif, usaha ekonomi untukwirausahawan pekon, peningkatan kualitas dan kuantitas tenagakerja ahli pekon, perluasan ekspansi lapangan kerja untukpemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat pekonpelayanan sosial dasar bidang pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan banana, serta pemberdayaan masyarakatpelestarian lingkungan hidup, pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi, dan peningkatan partisipatif masyarakat dalammemperkuat tata kelola pekon yang demokratislingkar budaya pekon yang meliputi: membentuk dan mengembangkan budayahukum serta menegakkan peraturan hukum pekon,,kembali dana pekon yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam 15pekon |
k.angan menggunakan bahan dari rencana kerja satuan kerja perangkat daerah renik skpd) untuk jangka waktu (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah:net sma mpa kab a1 "ina k5)saini sid bor lan ame bz014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahuna nomor tambahan lembaran negara nomor l987)gi:is!olah4iaa hem kata peraturan daerah kabupaten ogan komering vievu timur tahun: timur:. asi tugas dan sistematika tujuan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten ogan komering vigaram dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ogok ukur terhadap kinerja pemerintah kabupaten ogan komering viu timur,renikasai naskah rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten ogan komering viu timur tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut bab! pendahuluan babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggarian pen ana nota san 2u 200e an nan didi end one bab "rencana program dan kegiatan prioritas daerah babi penutup ketentuan penutup basalantang rencana kera pamhbandcunan daerah kalimatan can tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten van komering ulu timur tahun dicabut dan tidak berlaku lagi. dasar peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. agar setiap orang ynda tanggal mei lipat: gan komering uli timur, herman deru diundangkan martapura pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten oku timur pat tapa naa hantu berita daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun notice |
bupati kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan peraturan bupati ogan ilir nomor: tahun tentang rencana kerja pembangunanjuntorpm) kabupaten ogan ilir tahun lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor seri e).ilpemerintah kabupaten ogan ilir. naskah rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten ogan ilir tahun sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan .babi evaluasi kinerja pelaksanaan rkd tahun bab iii: rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan babi: prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun ili(berita daerah kabupaten ogan ilir nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham setda kabupaten ogan ilir, nansosialrehabilitasi sosial bidang rehabilitasirehabilitasibahan kebijakan operasional bidang rehabilitasi sosial, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, cc.perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang penanganan warga negar migrant bermasalah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang rehabilitasirehabilitasirehabilitasimerumuskan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang penanganan warga negara migran bermasalah, merumuskan bahj .merumuskan bahan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan hiv aids (dha) untuk dibor dinaikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi, merumuskan bahan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya napa) untuk dibor dinaikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi, oo. merumuskan bahan penanganan warga negara migran korban perdagangan orang dan tindak kekerasanak dan lanjut usosial anak dan lanjut usia sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi sertarehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas seksi rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitatuna sosial dan penyandang disabilitaspenyandang disabilitastuna sosial dan penyandang disabilitastuna sosial dan penyandang disabilitasosialluar panti dan atau lembaga, melakukan pendataan korban penyalahgunaan napa dan orang dengan hiv aids (dha)j .warga negara migran bermasalah seksi penanganan warga negara migran bermasalnanganan warga negara migran bermasalahganan warga negara migran bermasalganan warga negara migran bermawarga negara migran bermasalah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan pendataan dan penanganan korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan luar panti dan atau lembagakoordinasi danlindungan dan jaminanlindungan danbahan kebijakan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang perlindungan sosial, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang jaminan sosial, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminansosial kabupaten nunukan. kepala dinas adalah kepala dinas sosial kabupaten nunukan. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial bidang perlindungan dan jaminanlindungan dan jaminperlindungan sosial dan jaminan sosiacial:lindungan sosial seksi perlindunglindunglindungsosial sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlakudua seksi jaminan sosial seksi jaminminan sosialrogram keluarga harapan (pkh)dan penanganan fakir miski perumusan bahan kebijakan operasional bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan sosial, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang kelembagaan dan kepahlawanan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanerdayaan sosial dan penanganan fakir miskierdayakepahlawananbahan dan perkotaan, m.merumuskan bahan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskierdayaan sosial seksi pemberdayasosialerdayaan sosial sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku: melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin kabupaten, melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial,bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosialseksi kelembagaan dan kepahlawanan seksi kelembagaan dan kepahlawdan kepahlawanankepahlawkepahlawkepahlawanan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaksanak: melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan veteran, mengelola taman makam pahlawan nasional kabupaten, melaksanakan kegiatan peringatan hari besar kepahlawanansosialsosiarehabilitasi sosial, yang terdiri dari seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi tuna sosial dan penyandang disabilitas: dan seksi penanganan warga negara migran bermasalah, bidang perlindungan dan jaminan sosial, yang terdiri dari seksi perlindungan sosial, dan seksi jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang terdiri dari seksi pemberdayaan sosial, dan seksi kelembagaan dan kepahlawankepala kelompok jabatan sekretariat fungsional io, koi a arehabilitasi sosial perlindungan dan pemberdayaan sosial jaminan sosial dan penanganan fakir miskin seksi seksi seksi rehabilitasi sosial perlindungan sosial pemberdayaan sosial anak dan lanjut usia seksi seksi seksi tuna sosial dan jaminan sosial kelembagaan dan penyandang disabilitas kepahlawanan seksi penanganan warga negara migran bupati nunukan, bermasalah ttd admin laura hafid utdsosisosialrehabilitasi sosial, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial, perumusan,sosialsosialsosiallindungan dan jaminansosial, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosialh.ong bupati ogan komering ulu timur peraturan bupati ogan komering g ulu timur nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulu timur: bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan penyelengaraan pemerintahan'uan peraturan perundang undangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan desa, bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf huruf dan huruf diatas, perlu . u:spengelolaan keuangan desa. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ii. daerah adalah kabupaten ogan komering ulu timur. pemerintahan daerah adalan bupati dan perangkat daerah sebaga: unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah bupatifd, pemerintah desa, dar: unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh p..nyaluran adalah transfer dana dari kas daerah rekening desa. pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengada'l:dikeluarkan:bab ii!bab iiifil)upu tu kasai:(!):s8)sarnyasai klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalan'i3hn pasai:(l) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasai'dua belas) bulan. i2:pada perubahan apb. berikutnya. pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada aya: (l)r !.3ja:l.ran sebelumnya. dalam hadalam hal evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb des didelegasikan kepada camat, maka!.t:d, sesuai dengan lampiran peraturanmelalui sekretaris desa. surat permintaan pembayaran spp) sebagaimana dimaksud pada (i) lampiran bukti transaksi, khusus untuk pengadaan, melampirkan surat perjanjian kerja sama, berita acara penerimaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerja,nperubahan peraturan desa tentang apb des:,fb desa. perubahan apb desa sebagaimana dimaksud pada diinformasikan kepada bpd dan bupati. bagian ketiga ketatausahaan ketatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. i2)pembantu kas tunai: buku pembantu per rincian obyek penerimaan, tiap: buku pembantu per rincian obyek pengeluaran. bagian keempat pelaporan (lh)anti tahun berikutnya. bagian kelima pertanggungjawaban pasai'::r desa tahun anggaran berkenaan:t'pasa!i) disampaikan kepada bupati walikota laporan realisasi pelaksanaan apb desa pada semester pertama dan semester akhir "nyelenggarakan 'j:pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, bpd, dan lembaga kemasyarakatan desa. dalam hal pelaksanaan berdasarkan diatas dilaksanakan oleh badan dinas pemberdayaan masyarakat desa badam der). pengawasan dilaksanakan oleh inspektoratn fasilitasi pengelolaan keuangan desa. bab vii ketentuan penutup semua peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkanpemerintah kabupaten oku timur ditetapkan martapura pada tanggal to&t penjabat bupati miring ulu timur, acne cahyadi diundangkan martapura pada tanggal topik sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timur, idham lembu daerah kabupaten ogan komering ulu timuruntuk pengendalian, penataan, penertiban tata ruang termasuk didalamnya pendirian bangunan kabupaten bandung telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang rencana tapak, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peraturan daerahrumahan dengan luas minimum m?, kegiatan sosial dengan luas minimum m2, kegiatankegiatan pariwisata dengan luas minimum m2, kegiatan pendidikan dengan luas minimum m2?, kegiatan pemerintahan dengan luas minimum m?, kegiatan khusus dengan luas minimum m?, il. kegiatan lain selain yang tercantum dalam butir s.d yang mengajukan pengesahan rencana tapak danindustrikonsumepenyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan teknisembangunan perumahan harus terintegrasi dengan lingkungan sekitarnyahal sebagai berikut prasarana, sarana dan utilitas perumahan kegiatan perumahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. menyediakan sistem pemadam kebakaran disesuaikan dengan peraturan yang berlakumaksimumsosial antara lain tempat penampungan sampah sementara tps), mck dan tempat parkir kendaraan, menyediakan sistem pemadam kebakaran disesuaikan dengan peraturtanaman pangan, perkebunan dan perikanan)erubahan peruntukan pada kawasan wisata dimungkinkan pada komponen kavling untuk bangunan dan jenis sarana kawasan sebagai akibat usulan masyarakat maupun kebutuhan akibat dinamika perkembangan kawasan sekitarnya, dan perubahan peruntukan tidak diperbolehsiswa dan tamu:10y6tamukhusus kegiatan khususbab iii proses pengurusan rencana tapak bagian kesatu persyaratan pengesah, izin lokasi, penetapan lokasi atau berita acara peninjauan lokasi, dan penataan saluran drainase: dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh dinas badan terkait,: gambar usulan rencana tapak, dan syarat teknis yang diperlukan. bagian kedua prosedur pengesahan rencana tapak prosedur pengesah badan yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut padatersebut padabadan terkait apabila diperlukan, gambar usulan rencana tapak yang diajukan disyahkan oleh kepala dinas dari dinas skpd yang berwenang.ano. peta rencana tapak minimal mencantumkan: nama objek rencana tapak dan lokasi, nama perusahaan dan alamat, peta orientasi lokasi, arah mata angin, koordinat dan skala:persetujuan pengesahan studi lingkungan, tanda tangan kepala dinas dari dinas skpd yang berwenang. peta rencana tapak dapat dilihat pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturanphoto copy rencana tapak yang akan direvisi dan telah disy. berita acara peninjauan lokasi terhadap rencana tapak eksisddinas adalah dinas teknis yang berwenang wilayah kabupaten bandung,utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian,,batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu,lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik,, pemohon adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum:rtrw),:,subjek dan objek bagian kesatu subagian kedua objekyek rencana tapak kegiatan industri dengan luas minimum m?, kegiatan perdagangan dan jasa dengan luas minimum m2, |
bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahun tentang pembentukan kelurahan lingkungan kecamatan demak kabupaten demak bupati demak, menimbang bahwa dalamkelurahan lingkungan kecamatan demak. dengan peraturan bupati ini dibentuk kelurahan lingkungan kecamatan demak kabupaten demak, yang terdiri dari: kelurahan sidorejo, kelurahan belokan, kelurahan kalicilik, kelurahan bintaro, kelurahan mangunjiwan, dan kelurahan kadilangu. susunan organisasi kelurahan terdiri dari: kepala kelurahan yang disebut lurah, sekretariat kelurahan, seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, dan seksi kesejahteraan rakyat.dibawah dan bertanggung jawab kepada camatbandung na. menua nomor tahunrangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan: bahwa proses pembahasan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung tahun anggaran sampai dengan batas waktu desember belum terealisasi,adi.doku bag.hukummengikat dan belanja yang bersifat wajib penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang akan diperhitungkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung tahun anggaran yang meliputi: belanja tidak langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai yang meliputi gaji dan belanja penerimaan lainnya pimpinan anggota dprd, kepala daerah wakil kepala daerah, belanja dana perimbangan kepada desa: belanja langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai honor tenaga kontrak d, biaya perjalanan dinas dan yang menyangkut dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada tidak melebihi kebutuhan belanja (satu) bulan atau (satu per dua belas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk kepentingan (satu) bulan yang akan diperhitungkan dengan uang persediaan satuan kerja perangkat daerah berdasarkan surat penyediaan dana spd) triwulan atau semester tahun anggaran apabila sampai dengan bulan berikutnya, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung tahun anggaran belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini. adi.doku bag.hukumnarkoba,,il.cc., il. melakukan ., mengembangkan buku pedoman tentang penyuluhan narkoba, menyusun .:, telah.,,ona kain ryapembimbing kesehatan kerja lingkungan instansi pemerintah melalui pengangkatan penyesuaian (passing) bagi pegawai negeri sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas bidang kesehatan kerja, perlu mengubah persyaratan administrasi pengangkatan melalui penyesuaian (passing), bahwa dalam rangka mengakomodir kegiatan penunjang tugas pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja maka perlu mengubah unsur penunjang kegiataniubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:.bidang upaya kesehatan kerjaketentuan, pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang ill. angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (passing)2s) ier yee peraga uryatman pserangan tanzamjerrovanasenmorar mokakmedt dansa kerugian .mye a|o.mya rr2011 ,, danl,: melakukan pengkondisian peralatan ruangan laboratorium, membuat r)ylakukan . . memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan :. bb) melakukan perawatan barang bukti,menjadi ..: menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan indonesia kii), melakukan .,,cchii,r)y,j))t i |
lan menteri pendayagunaan aparatur negara report!terapis wicararapi wicara dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional terapis wicara dan angka kreditnya: bahwa penetapan jabatan fungsional terapis wicara1 tanggal desember pertimbanganterapis wicara dan angka kreditnya. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan terapis wicararapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan: pelayanan terapi wicara, adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan kemampuan kemampuan, bahasa, wicara, suara, dan irama kelancaran, yang diakibatkan oleh adanya gangguan kelainan anatomis, fisiologi, psikologis, dan sosiologis: sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terapi wicara, yaitu rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan atau unit kesehatan lainnya: terapi wicara kasus ringan, adalah keadaan dimana pasien mampu berkomunikasi dengan kesulitan wicara yang minimal serta masih bisa dipahami, terapi wicara kasus sedang, adalah keadaan dimana pasien masih mampu berkomunikasi, tetapi hanya sebagian wicara yang bisa dipahami: terapi wicara kasus berat, adalah keadaan dimana pasien tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan atau non verbal, karena semua aspek wicara terganggu: angka kredit,terapis wicararapis wicara. bab rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok dan instansi pembina terapis wicara adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan. terapis wicara berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan terapi wicara: terapis wicara sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan karier. tugas pokok terapis wicara, adalah melaksanakan pelayananinstansi pembina jabatan fungsional terapis wicara adalah departemen kesehatan. bab iii unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan terapis wicara: pendidikan dan pelatihan fungsional bidang terapi wicara dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan https) atau sertifikat: trapi wicara, meliputi persiapan pelayanan terapi wicara: peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi: tindakan terapi wicara: evaluasi pelayanan terapi wicara. cc. pengembangan profesi, meliputi pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang terapi wicara: penerjemahan penyaluran buku dan bahan lainnya bidang terapi wicara: pembuatan buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang terapi wicara: penemuan teknologi tepat guna bidang terapi wicara. penunjang tugas terapis wicara, meliputi pengajar pelatih bidang terapi wicara: peran serta dalam seminar lokakarya bidang terapi wicara: keanggotaan dalam organisasi profesi terapis wicara: keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional terapis wicararapis wicara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: terapis wicara pelaksana, terapis wicara pelaksana lanjutan: terapis wicara penyelia. jenjang pangkat terapis wicara sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: terapis wicara pelaksana, terdiri atas: pengatur, golongan ruang ii c: pengatur tingkat golongan ruang ii d. terapis wicara pelaksana lanjutan, terdiri atas: penata muda, golongan ruang til a, penata muda tingkat golongan ruang i b. terapis wicaraterapis wicara: penetapan jenjang jabatan terapis wicaraterapis wicara sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut terapis wicara pelaksana, yaitu: menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus ringan, menyusun rencana pelayanan terapi wicara: mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara: menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa: melakukan penyuluhan pencegahan gangguan kelainan perilaku komunikasi pada individu: melakukan terapi wicara pada penderita diaudit kasus ringan: melakukan terapi wicara pada penderita distopia kasus ringan: melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus ringan pada anak dewasa: melakukan terapi wicara pada penderita displasia kasus ringan: melakukan terapi wicara pada penderita disalin kasus ringan: li. melakukan terapi wicara pada penderita akasia kasus ringan pada anak dewasa: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus ringan: melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus ringan: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus ringan pada anak: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus ringan pada orang dewasa: memberikan davis saran kepada keluarga orang tua untuk kasus ringan: melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, dengan mengarahkan sikap dan posisi pasien: mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus ringan. terapis wicara pelaksana lanjutan, yaitu: melakukan pemeriksaan terapi wicara: menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus sedang, menyusun rencana pelayanan terapi wicara: melakukan penyuluhan pencegahan gangguan kelainan perilaku komunikasi pada kelompok: melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi pada individu: melakukan terapi wicara pada penderita diaudit kasus sedang, melakukan terapi wicara pada penderita distopia kasus sedang: melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus sedang pada anak dewasa: melakukan terapi wicara pada penderita displasia kasus sedang: melakukan terapi wicara pada penderita disalin kasus sedang: melakukan terapi wicara pada penderita akasia kasus sedang pada anak dewasa: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus sedang pada anak dewasa, melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus sedang: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus sedang pada anak: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus sedang pada orang dewasa, melakukan rujukan untuk pemeriksaan terapi wicara, memberikan davis saran kepada keluarga orang tua untuk kasus sedang, melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus dengan memberikan contoh gerakan sesuai program terapi: melakukan pembahasan kasus yang bersifat informatif laporan: mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus sedang. cc. terapis wicara penyelia, yaitu: menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa prognosis terapi wicara, menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus berat: menyusun rencana pelayanan terapi wicara, melakukan penyuluhan peningkatan perilaku pada kelompok: melakukan deteksi kemampuan perilaku komunikasi: melakukan terapi wicara pada penderita diaudit kasus berat, melakukan terapi wicara pada penderita distopia kasus berat: melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus berat pada anak dewasa: melakukan terapi wicara pada penderita displasia kasus berat: melakukan terapi wicara pada penderita disalin kasus berat, melakukan terapi wicara pada penderita akasia kasus berat pada anak dewasa: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus berat pada anak dewasa, melakukan terapi wicara pada penderita amonia: melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus berat: melakukan terapi wicara pada penderita later dan latar: melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus berat pada anak, melakukan terapi wicara pada penderita disforia kasus berat pada orang dewasa, melakukan rujukan untuk diagnosa prognosis terapi wicara, melakukan konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara: memberikan davis saran kepada keluarga orang tua untuk kasus berat: melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus yaitu bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi, melakukan pembahasan kasus yang bersifat pemecahan masalah: mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus berat: mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara. terapis wicara pelaksana sampai dengan terapis wicara penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas terapis wicararapis wicarrapis wicarrapis wicterapis wic terdiri atas: pendidikan: pelayanan terapi wicara, pengembangan profesi. unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas terapis wicara sebagaimana dimaksud dalam huruf rincian kegiatan terapis wicararapis wicaraterapis wicterapis wicaraterapis wicaraerapi wicara: terapis wicarterapi wicara, terapis wicara penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang iterapi wicara sekurang kurangnya (sepuluh) angka kredit. terapis wicara yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pelayanan terapi wicararapis wicaraterapis wicara dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit terapis wicararapis wicara, adalah sebagai berikut direktur keperawatan dan keteknikan medik(!), dibantu oleh tim penilai jabatan terapis wicara, tim penilai jabatan terapis wicaraterapis wicaraterapis wicaraterapis wicara, adalah sebagai berikutterapis wicara dengan ketentuan apabila anggota tim penilai seluruhnya atau sebagaian tidak dapat diangkat dari terapis wicara, maka dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat menduduki jabatan pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan pangkat terapis wicara yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja terapis wicara:,,rapis wicara. usul penetapan angka kredit terapis wicara" sarana pelayanan kesehatan lingkungan departemen kesehatan,unitterapis wicararapis wicararapis wicararapis wicara harus memenuhi syarat, sebagai berikut: berijazah serendah rendahnya diploma iii akademi terapi wicara, pangkat serendah rendahnya pengatur, golongan ruang ii c:terapis wicaraterapis wicaraterapis wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan terapis wicara, sebagai berikut: pengangkatan pegawai negeri sipil pusatrapis wicaterapi wicaraterapis wicara terapis wicara pelaksana pangkat pengatur, golongan ruang i c sampai dengan terapis wicara penyelia pangkat penata, golongan ruang irapis wicara penyeliaterapi disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam dan terapis wicaraterapis wicara,terapis wicarterapis wicara: pengangkatan kembali dalam jabatan terapis wicarterapi wicara yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan terapis wicara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. terapis wic dan pemberhentian dari jabatan terapis wicarrapis wicaraterapi wicara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan passing dalam jabatan terapis wicara, dengan ketentuan: berijazah serendah rendahnya diploma iii terapi wicara, pangkat serendah rendahnya pengatur, golongan ruang il cterapis wicara sebagaimana dimaksud dalamapril ntewenteri pen: aparatur negara, tan atas one faut effendi sesama jelas sisisisisis sisi basis ixl lajelsislajs ojololololo 2isis deluxe sid dis leeelelels felalalalala po) pes amh, kajol ana sisi jeli: fat diss isis uji cin beh esa disisialsla cara . . kat (gi lele 3s: ss8 sisters |(s kej pr) ika hang p7) naval si (|! (cj dea et) band sielsislolm seleleloe (sela. iggy3 sesi clelelcic sisisisisis jojo cicit sasa iss (sf (ss solo beloleshehaha kas tc, sec me2g. sayap sek cte s9gss x5 obu 2x3 nn) sea kesra www a23 o13 sie ses sia tes sis sis sisi sisi sisi sisi sisi sisi aly sis sasis luis blus sisa to) gigs sisa sit sisi sisi sis sisa sisa sisi asi ala sis dosis sisi sisi sisi sisi sisi sis sisi sisi sisi selo sisi style sis sis sasis sel sisi sisi situs solc sik sis sis s|s sis sis g1g aio o0o ala ds) fr kari tai nt) ko) ks) ke! kz) fu) sl| jala bs) ku) kis) bu: ts) ss) ks) page esa ssi pals ran pala sasa pass #e9s basa s5zls sis sulung jaja all (s4 salary ses saad eda lega gag lesbian sial sie ssi sss sls dis &|s solo solois solo mole elle eju cx. aca wae fan) cias tas asli sia edm age ads sisi se 5s alm alm ala sila nini no) nisn isi mol sisir ojo ses eksis ses sis sales sells sis sasis music sisi sisi sloss sisi sisi cicit sis cicit sih elev2 sis jala els gas sig (sj siswa sal sia oo. ka elia iris g.sma alias hbd s99s mahi gas sz. oi. sisi sesi sepsis eksis isis s.style sisi cin aaa2 bada cara dada gaga segala loe aga sis ses sea jesus se: laju lalu santoso all lov eol lou jos ra) kt) siu kt) det sele ini sig rilis lelang olu ale ts) alm esp alm asia sis sisi oni sis assis cis cicit das gih sis sisi2 sig siz k:: tej (s2 (z8 its tes (s8 lea cis sal a93 |( s5gse sisik ja8 (cct esai las 3ge bade tenaga sala (az sms s8s5 (es ja? daa jeram (esai sma solo se3as ess io) ann elo kas) asi ulu jim unj its) ps) ala lag) hati li) ses iso pr: sis xi kis) ke: |s8 ban pad ku) taj pan ku) jelas |z|s iss sis sells kg) c8. iksan jas jas els 2mc (er (5s (8s s 9s2 (fiz s2? ax9s ss g58 kasus (5s |ena (s2 (ab lad asli sfs bes goes sos solo s88| 8x2 b5 sc83 u dari js.) is) sis s|s s|sls las sisi sis els iso kas sss #le uli yo, sis ete ol. aa lola an: ("is epl eib et, alla apn ima san hai ppa . senar bai kran: mesut pat sisi k. sis ten sisi ang elc sis sisa page sis sis cal kas) ri ojo sisi iss reli 25r sis aza (sa me: kel te) kej si3| ang sisa & | si (sala daa is93$ sasis sal, jolo sis elata seisi sasis bls aku sasis kai bag (is par cfa a53 mence gir agar lan diw par alu xis liu t , nya ega rea sea ac) tia dag | sxg isa sis dami sisi nan s2z2 ei3 irg tr) pen cin opt sis gis lok lou sis isis iga sss bl, #s$ tri oo. kan ka) bai sg25 c$| s$s &&u oslaooo fan) ka) slalsisig ana pza klz 2eea jer mes jajal ag: suu ts tan jet it. isi slv !1sg nanga t68 sol9 pen than oog ain nsp fa) peta ja: wiz oi5 sit a4 pas cxa ta) selam s.w ic) (hk peng sis iisisisla ololeoeloalolo ellas|a inisiasi|sis |ajz 2e| |2j2| kpr) i'z) kal (b) as) ke) isisisisipendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataanebu. ruang layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebumelalui internet, telepon, radio, dan facsimile. local area network yang selanjutnya disebut lan adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah tertentu kecilbab asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup asas standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari: tertib, adil: transparan, efisien dan efektif: manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan, akuntabel. maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk: kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan,dan kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. . tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantorcc. ruang rapat, ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi: menteri wakil menteri pejabat eselon pejabat eselon ii, pejabat eselon iii, pejabat eselon iv, dan pejabat fungsional. standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. ruang pusat cctv, ruang poliklinik, ruang sentral telepon, ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin pegawai, il. ruang sumber tenaga diesel genset), ruang lpse, ruang pantry, ruang media center, toilet, ruang istirahat, ruang panel listrik. ruang merokok (smoking room) ruang menyusui (nursery room) standar perlengkapan ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiranwakil menteri, kendaraan dinas pejabat eselon kendaraan dinas pejabat setara eselon kendaraan dinas pejabat eselon ii: kendaraan dinas pejabat setara eselon ii, kendaraan dinas operasional. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran iii peraturan menteri ini. pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersediaeerwansy nyamanukuran dan perlengkapan ruang kantor standar ukuran ruang kantor ruang kerja menteri: m?, staf adc menteri: menteri: wakil menteri: wakil menteri: sekretaris kementerian: sekretaris kementerian: deputi: deputi: staf ahli menteri: staf ahli menteri: il. staf khusus menteri: pejabat eselon dan atau setingkat: pejabat eselon iii dan atau setingkat: oo. pejabat eselon dan atau setingkat: ruang tamu menteri: ruang tunggu tamu menteri: wakil menteri: sekretaris kementerian: ruang rapat menteri: wakil menteri: sekretaris kementerian: deputi: standar perlengkapan ruang kantor standar perlengkapan ruang kantor ruang kerja menteri beralas karpet, dengan perlengkapan: meja kerja dengan kelengkapannya. kursi kerja. kursi hadap. meja untuk telepon. meja rapat. telepon (pesawat otomatis langsung). cryptophone komputer. printer j . lemari kaca. lemari buku. televisi. kursi tamu. jam dinding. oo. lambang negara. foto presiden dan wakil presiden. papan struktur organisasi penghancur kertas. bendera nasional. bell. safety door. kalender meja. kalender dinding. ruang tamu tunggu menteri beralas karpet, dengan perlengkapan, lemari kaca. lemari buku. kursi dan meja tamu. lambang negara. foto presiden dan wakil presiden. jam dinding. kalender dinding. ruang rapat khususwhiteboard. infocus lcd proyektor. jam dinding. kalender dinding. kalender meja. ruang rapat utamainfocus lcd proyektor. sound system. kalender dinding. ruang staf aide camp adc) menteri, dengan perlengkapan, meja setengah biro. kursi kerja. kursi hadap. filling cabinet. lemari barang. telepon (lokal). komputer beserta sambungan internet. printer. whiteboard. j . televisi. jam dinding. il. kalender dinding. ruang tunggu menteri, dengan perlengkapan, setsuka. lemari. kalender dinding. ruang istirahat menteri, dengan perlengkapan, tempat tidur. lemari pakaian. gantungan jas. ruang toilet menteri, dengan perlengkapan, shower. cermin. wastafel. toilet. mapsto. ruang tunggu vip, dengan perlengkapan: sofa. cctv. ruang kerja wakil menteri, sekretaris kementerian, dan deputomputer dengan sambungan internet. meja komputer. printer. telepon (pesawat otomatis langsung). lemari buku. buffet kayu. cermin besar berdiri. papan struktur organisasi il. jam dinding. televisi. bell. oo. foto presiden dan wakil presiden. lambang negara. kalender meja. kalender dinding. ruang tamu wakil menteri dan sekretaris kementerian beralas karpet, dengan perlengkapan: sofa. lemari. jam dinding. ruang rapat wakil menteri, sekretaris kementerian, dan deputi beralas karpet, dengan perlengkapan: merapat berikut kursi. lambang negara. foto presiden,dan wakil presiden. whiteboarad. jam dinding. kalenderursi dan meja tamu. telepon (pesawat otomatis langsung). komputer dengan sambungan internet. printer. televisi. lemari buku. filling cabinet. kalender meja. il. kalender dinding. ruang kerja pejabat eselon ii, dengan perlengkapan: meja biro dengan kelengkapannya. kursi kerja. kursi hadap. telepon (lokal). komputer dengan sambungan internet. printer. lemari buku. buffet. jam dinding kalender meja. kalender dinding. ruang kerja pejabat eselon iii, dengan perlengkapan: meja dengan kelengkapannya. kursi kerja. kursi hadap. komputer dengan sambungan internet. printer. lemari buku dari kaca. whiteboard. telepon (lokal). filling cabinet. kalender meja. kalender dinding. ruang kerja pejabat eselon iv, dengan perlengkapan: kursi dan meja kerja. kursi hadap. komputer dengan sambungan internet. printer. filling cabinet. kalender meja. ruang staf jabatan fungsional umum, dengan perlengkapan: meja kerja. kursi kerja. komputer dengan sambungan internet. kalender meja. ruang tata usaha pada unit kerja eselon dengan perlengkapan: meja kerja. kursi kerja. komputer dengan sambungan internet. meja komputer. printer. lemari buku. filing cabinet. whiteboara. mesin penghancur kertas. telepon (lokal) dan facsimile. kalender meja. il. kalender dinding. jenis dan spesifikasi perlengkapan ruang kantor jenis perlengkapan ruangunit, laptop notebook, netbook, tablet, komputer laptop, scanner, printer, lampu, penghancur kertas, infocus, layar lcd, televisi, mesin foto copywater battle, kipas angin, amplifier, mikrofon, hornspeaker, electric breast pump, electric steam stabilizer, pompa hidrat, smoke detector, alat bermesin tanpa menggunakan listrik mesin pemotong kertas, alarm system, diesel pump, genset, sprinter automatic fire, mesin ketik manual, mesin jilid, alat pemadam. papan informasipapan petunjuk arah. alat visual photo, panel, mikro film, maket master plan, peta, cctv closed circuit television), video camera, tv. perangkat telekomunikasialat pemadam kebakaran. alat perlengkapan medis obstetri dan ginekologi diagnostik set doppler with lcd. tht telinga hidung tenggorokan) diagnostik set head lamp, bioskop, laringoskop, aligator telinga. eye diagnostic set oftalmoskop. vital sign examination set weight height scale standar, ear termometer digital, rectal termometer, sentimeter, manset child. physics diagnostic set spatula tongue, hammer reflex, stetoskop hitman. infus set infus stand. emergency set examination lamp, heating set, nierbeken, kom kecil, tutup, bak split, rentang, tempat rentang, tabung oksigen komplit. stabilisator needle destroyer bed diagnostic set foot step. box obat portable peralatan perpustakaanfigura. spesifikasi perlengkapan ruang kantor meja meja kerja meja kerja untuk menteri.wakil menterisekretaris kementerianstaf ahli menteri, dan staf khusus menteriiiieselonstaf fungsional umum:400x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja rapat untuk pejabat eselon ukuran :100x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja rapat untuk ruang rapat besar ukuran :300x 150cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja rapat untuk ruang rapat ukuran :200x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja telepon ukuran :40x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja komputer ukuran :110x 100cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu atau partikel board. meja tamu meja tamu untuk ruang tunggu menteri: ukuran (tiga) unit 75x cm, tinggi 45satu) unit 75x cm, tinggi jati atau partikel board. meja konsumsi meja panjang ukuran :300x cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. meja makan ukuran :200x cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. meja operator ukuran :60x 60cm, tinggi cm. model tipe biasa. bahan kayu jati atau partikel board. kursi kursi kerja kursi kerja untuk menteri ukuran :60x cm, tinggi cm. model tipe antik. bahan stainless steel. kursi kerja untuk pejabat eselon ukuran :70x cm, tinggi cm. model tipe antik. bahan stainless steel. kursi kerja untuk pejabat eselon ukuran cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan stainless steel. kursi kerja untuk pejabat eselon iii ukuran :60x cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan stainless steel. kursi kerja untuk pejabat eselon ukuran :50x cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan rangka besi. kursi kerja untuk pegawai staf ukuran :50x cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan rangka besi. kursi rapat ukuran :60x cm, tinggi cm. model tipe lima kaki. bahan stainless steel.. dudukan dan sandaran beralaskan karet busa, warna disesuaikan. kursi tamu ruang tunggu menterikursi hadap depan meja kerja eselon kursi bertangan dan bersaudara sedang, dudukan dan tangan beralas karet busa, warna disesuaikan. kursi tamu ruang tamu eselon kursi biasa dengan ukuran: kursi panjangdisesuaikan. kursi tamu ruang tamu tunggu pejabat eselon lainnnya, kursi bertangan dan bersaudara sedang. dudukan dan tangan beralas karet busa, warna disesuaikanjati besi yang setara.. bahan kalijati yang setara dan kaca. lemari buku untuk pejabat eselon ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu dan kaca. lemari buku untuk perpustakaan ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu dan kaca. lemari katalog: filling cabinet ukuran lebar cm, dalam cm, bahan tinggi plat. lemari besi ukuran lebar cm, dalam cm, bahan tinggi cm. besi. buffet buffet ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi bahan kayu dan kaca ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu. rak rak kayu ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan kayu. rak besi ukuran lebar cm, dalam cm, tinggi cm. bahan bes karpet. rak peralatan sholat. cc. rak sandal sepatu. sajadah. acmu. pesawat tv lcd. cctv. gantungan koran.. perangkat jaringan internet. cc. router. ac. switch. modem. radiolink. acces point. pemadam tematik. kabel utp. kabel fiber optic. il. converter f o utp. vga splitter. kvm switch. oo. ups. printer. scanner. meja. kursi. telepon. rak server. pengukur suhu. ruang arsip, dengan perlengkapan: rak besi. box arsip. cc. scanner. ac. komputer. telepon. ruang perpustakaan, dengan perlengkapan: rak buku. rak majalah. cc. rak surat kabar. rak atlas dan kamus. lemari catalog. lemari arsip. meja. kursi. meja baca. j . kursi baca. fire alarm system. il. alat pemadam kebakaran. ruang penyimpanan barang, dengan perlengkapan: rak besi. lemari besi. ruang pusat cctv, dengan perlengkapan: pesawat tv lcd monitor. sambungan internet. cctv unit. ruang poliklinik, dengan perlengkapan: meja kerja. kursi. cc. rak peralatan medis. lemari kaca obat. tempat tidur pasien. komputer dan printer. timbangan. meja pasien. alat medis. j . kursi roda. ruang sentral telepon, dengan kelengkapan: ac. paux. telepon. ruang pos penjagaan keamanan, dengan perlengkapan: meja. kursi. telepon intern. buku tamu. toilet. ruang kantin pegawai, dengan perlengkapan: ac. meja makan. kursi. wastafel. ruang genset, dengan perlengkapan: panel listrik. mesin genset. alat pemadam kebakaran. tangki bahan bakar. ruang lpse, dengan perlengkapan: komputer. jaringan internet. cc. meja. kursi. ac. ruang dapur pantry, dengan perlengkapan: kompor listrik. piring dan gelas. kitchen set. wastafel. kursi. alat pemadam kebakaran. ruang media center, dengan perlengkapan: meja panjang. kursi. kursi tamu. meja kursi rapat. podium. komputer. printer. sound system. papan nama dinding. lcd lcd proyektor. sambungan internet. il. televisi. cctv. background podium. foto presiden dan wakil presiden. sambungan telepon intern. sambungan telepon eastern. kitchen set. toilet, dengan perlengkapan: closet. renoir. cc. wastafel. cermin. washed. mapsto. kran air. tempat sampah. exhaust fan. pewangi ruangan. tempat sabun. il. tempat tisu toilet. alat pengering tangan otomatis. pewangi ruangan. ruang istirahat, dengan perlengkapan: lemari pakaian. spring bed. cc. cermin. ruang panel listrik, dengan perlengkapan: panel listrik. exhaust fan. cc. tabung pemadam. ruang merokok, dengan perlengkapan: kursi. meja. cc. sabak. exhaust fan. ruang menyusui, dengan perlengkapan: sofa. meja. kulkas. electric breast pump (pompa asi).kapasitas isi jabatan jenis kendaraan kendaraan dinas operasional jenis kendaraan kapasitas isi silinder (maksimal) minibus mikro bus pickmenyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional,melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada tim penilai jabatan fungsional arsiparis, m.melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional arsiparis,,,,, laporan evaluasi fungsi dan tugas jabatan arsiparis, laporan penilaian prestasi kerja arsiparis,, daftar informasi arsip inaktif, daftar informasi arsip vital, daftar informasi arsip terjaga, daftar informasi arsip statis,dan daftar .,,:mengolah dan menyajikan arsip aktif menjadi informasi,, mengolah dan menyajikan arsip terjaga menjadi informasi,j ., tingkat golongan ruang iil a, memiliki.cc., .,, oo.cc.,memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan dan konsultasi bios) penyelenggaraan kearsipan, cc.oo., memiliki kemampuan untuk mengolah dan menyajikanarsip statis menjadi informasi, dan memiliki .arsipariscc.50y0iikan kancc., laporan peninjauan bahan penerjemahan tulis,,: naskah terjemahan, suntingan, dan penyediaan hukum, il.oo. laporan . oo.emampuan penerjemahan tulis, kemampuan penerjemahan lisan,cc.erjemahan paling kurangkan "mn pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat ' bagi instansi pemerintah per. melek: pan per m.pan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia aa, va) sp, ra|, kelima dtanggal april menteri negara pendayagunaan aparatur negara biro. taufik effendi iii lampiran peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara pondah dayagunaan aparatur negara daftar isi hal. peraturan mentayatuan masyarakat bagi instansi pemerintah . daftar isi lo. bondan enam naa nan bab pendahuluan sena aman lan bebas aan maan maks gam tujuan aman siaran penanda nana naa ana nan ana aan rling lingkup .oo efek pengertian . senen ema asas asas penanganan pengaduan masyarakat . (po bab etika dalam penanganan pengaduan masyarakat w.o.o.o.o.o.o.o.c.o.cmenenlnenenensnnnsa nia nilai dasar aparatur pemerintah yang menangani pengaduan masyarakat .o.oo eka kalbar dan larangan bagi aparatur pemerintah yang menangani pengaduan masyarakat . jooooooo etika aparatur pemerintah dalam penanganan pengaduan malyamakal wo. anno aan bab iii ketatausahaan pengaduan masyarakat dana vena penekanan .i.o.oooeeeke nnnlneenl cc. penyama nsesceveeseetenenmmemmanmaam aman pengarsipan oo. bab pembuktian pengaduan masyarakat. paksaan .e men ema maen waktu ngel saran .o. iven teen pelaporan .i.ioc woonaneeennbank pan (dengan terhadap pelapor dan terlahir . bab hasil. penanganan pengaduan masyarakat . fungsi hasi penanganan. penyelesaian hasil penanganan . cc. pemantauan hasil penanganan pengaduan masyarakat . bab koordinasi penanganan pengaduan masyarakat . koordinasi intern departemen lembaga .om koordinasi antar departemen lembaga .i j.oo cc. koordinasi antara api dengan masyarakat organisasi kemasyarakatan kennanmnana anna aan ana sea nana bab vii anggaran events bab vii san scout bab vii! pen ago lampiran: lampiran oeempoan berdasarkan jenis penyimpangan lampiran mekanisme penanganan pengaduan masyarakat lampiran petani unt kerja yang berwenang menangani (paduan masyarakat lampiran tomat laporan semester hasil penanganan pengaduan ssv.btan,cc. sasaran terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat,fo. bnnt.rnbj.)ainjan pengarsipan: perngs. menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat,etika kp: aan akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada. masyarakat. ataupun kepergidirevaiban profesional hukum untuk mengungkapkan.inovatif, selalu monokbs aparatur pemerintah yang menangani pengaduan masyarakat wajib: melaksanakan tugas: dan wewenang secara proporsional dan profesional: b.!(nenas ro. menjaga informasi bersifat rahasia terkait dengan jabatan, pelapor, dan terlahir, f..|dak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti alih tugas. aparatur parentalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat, c.|ad.kelompok maupun golongan. ccsur pemaksaan: memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak sea tan o.|(memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan pengaduan masyarakat yang ditangani. siwa terhadap terlahir meliputi: a.| menjunjung tinggi apps pradugatak bersalah: (menghormati terlahir. etika terhadap sesama aparatur pemerintah yang menangani pengaduan masyarakat: menjalin cofasama kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan: menggalang rasa persamaan, cc. menghargai perbedaan pendapat, rating membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi. tagnjinistrasian yang berlaku lingkungan masing masing instansi, dengan cara manual pusat pengaduan, meliputi: nomor dan tanggal aranda tanggal surat pengaduan cago perihal ena pelapor, meliputi: nama peran lipatan kota means pelapor identitas terlahir, meliputi: nama nip nrp ta: cc. aparat jahitan instansi terlahir kategori instansi lokasi kasus, meliputi: buatafungi kepegawaian ketenaran ejaan catahtanpornaten hukum peradilan dan ham kewaspadaan nasional tatalaksana regulasi lingkungan hidup, dan mat rincian lebih lanjut pada berisi|instansi masing masing. langkahtangkat penekanan materi pengaduan masyarakat setidak tidaknya pia kenalan kegiatan sebagai berikut: merufnyskan inti masalah yang diadukan: menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan: mengiku.mungkin memenuhinya, tidak perlu diproses lebih lanjut. cckean prasarana ,penata a05prhdiakui|!ko.r,ndaprrgara tidak langsung melalui komunikasi elektronik: melalui surat menyurat:ringatta) telah dilimpahkan atau ditangani oleh aparat penegak l.menerenaneg mon gon meterkhusus. koordinasi intern departemen lembaga aga pejabat unit kerja lingkungan instansi masing cerita antar departemen lembagpgajatur negara, antara api dengan aparat penegak hukum. cc, arjasa api dengan organisasi kemasyarakatan. bab vii anggaran dalam rangka! mewujudkan kelancaran penanganan pengaduan masyarakat dan agar panganan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara baik dan benar, perulla|. bnn.: instansi pemerintah dapat memberikan sanksi administratif dan atau sanksi kania: pa: ann(stangingrima menteri negara lok tana pan menteng pamrosnnand, pendayagunaan aparatur negar dan ann, tanngnuansagi tw. "gg sat denga mina ana unta taat pegang lot pole taufik effendi resi unta uabalenyenmuna kegg ag! bisantarnemanyang mea tang bab penutup dengan adanja pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi., setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti pedoman uma(unhan aparatur negara bllbarun taufik effendi lampiran pengelompokkan berdasarkan jenis penyimpangan ae. bee o1.keloa ot04 penggunaan fasilitas barang milik negara penyalahgunaan gawang lainnya pelayanan masyarakath dapato212tari dibatalkan (mark up) penyelewengan atain ala kel tag kepegawaian ketenagakerjaan, meliputi kepangkatan o401 jabatan mutasi gaji apel gaji oao3rawatan phk) penerimaan pegawai baru tenaga honorer tanda jasa dan sejenisnya ketidakjelasan pekerjaanlnon job permasalahan ikut jabatan kesempatan kerja masa kerja norma kerja dan persyaratan kerja pelanggaran pet lainnya pertanahan perumahan, meliputi: ganti rugi anabtamarian hak atas tanah manipulasi tanah peruntukan tanah tata ruang sertifikatrumah hak penghunian rumah ganti rugi'zukuri pencurian penadalj! kasasi banding. os11 eksekusi barang buktilelangi proses hukum (lama. tidak adil: pelanggaran ham permasalahan hukum peradilan lainnya nan ben valensi. masalah pelanggaran penyimpangan, mas kode) no7os perbatasan wilayah kewaspadaan lainnyaalnegeri pengaturan tatalaksana regulasi lainnya lingkungan hidup, meliputegal fishing umum permohonan bantuan sumbangan penyampaian usul sumbang saran pelanggaran media mas$a elektronik surat surat yang #dak mmk kadar pengawasan lainnya lampiran mekanisme penanganan pengaduan masyarakat tanggapan tanggapan negara) lang penyaluran pengaduan (ea pengaduan ter team tanu pengaduan penyaluran,ibal metaelag mia men ara san ann bea insta padat bima set bom membubuhkan instan ine jaba yan dengan. pimpinan instansi terkait dan menpan kejaksaan agung rih.egak hukum( aph) pimpinan instansi terkait dan menpan kasus kasus bersifat khusus, nasional, strategis, aparat penegak hukum( aph) lembaga ! instansi pejabat terkait lintas sektoral atau melibatkan pejabat negara sesuai dengan tahun tentang pokok pokok kepegawaian mm . .oo u bb mer ain ken bin krl pen iin matan aaaaaa an0el tan sar hak fran red sonia omi ama span maa lampiran laporan semester tahun hasil penanganan pengaduan masyarakat instansi . &tgl. a.melapor | substansi status tindak lanjut . h .luput surat keterangan urut) surat agenda pengaduan masyarakat perangai terlahir tere benar (tok benar te pidana lain lain aaaaaaaaa ,nh:"m pejabat yang melaporkan, jabatan .coco. woo wopengantar kerja sebagaimana dimaksud padaj .,,menyusun .,, .,, .,i, menyusun .,menyusun profil program perluasan kesempatan kerja sektor instansi lingkup lokal regional nasional,, .liy6cc. memiliki pengalaman bidang pelayanan antar kerja paling singkat (dua) tahun, dan usia .provinsi, paling sedikit orang dan paling banyak orang, dan lingkungan.ingantar kerja65y6unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit pendidikan pendidikan sekolah dan tesla memperoleh ijazah gelar doktor s3) semua jenjang b. magister semua jenjang sarana s1)ib. lamanya antara jam https semua jenjang atau sertifikat cc.mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan https semua jenjang prajabatan iii (pelayanan penyajian data antar kerja dan mengumpulkan mengolah data antar kerja laporan pengantar kerja pertama antar kerja data pendukungnya mikro makro dan data pendukungnya memproyeksikan menganalisis menyajikan data laporan pengantar kerja muda antarlaporan pengantar kerja madya antar kerja makro mikro dan data pendukungnya tingkat nasional menyusun profil ketenagakerjaan mikro makro naskah pengantar kerja muda tingkat provinsi kabupaten kota menyusun profil ketenagakerjaan mikro makro naskah pengantar kerja madya tingkat nasional unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit 34l i ttnaga kerja mikronaskah pengantar kerja madya mikro dan pilihan metodologinya mengumpulkan mengolah data laporan pengantar kerja pertama persediaan kebutuhanlaporan pengantar kerja pertama danlaporan pengantar kerja muda tenaga kerja mikro menyusun jenis kebutuhan program kepegawaian naskah pengantar kerja utamamenyusun rekomendasi penerapan perencanaan laporan pengantar kerja utama tenag naskah pengantar kerja madya perencanaan tenaga kerja makro unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit aap '"h":hns aaaaaa aannaskah pengantar kerja utama perencanaan tenaga kerja makro tingkat nasional menyusun rekomendasi penerapan program naskah pengantar kerja madya perencanaan tenaga kerja makro tingkat provinsi kabupaten kota memberikan konsultasi perencanaanlaporan pengantar kerja utama perencanaanpengantar kerja madylaporan pengantar kerja muda kabupaten kota instansi terkait atau kabupaten kota instansi terkaitdeks laporan pengantar kerja muda ketenagakerjaan provinsiunsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit bh b b tt,laporan pengantar kerja pertama ketenagakerjaan mengolah menganalisis data penyusunan indekspengantar kerja madya menyusun rekomendasi indeks ketenagakerjaan laporan pengantar kerja utama tingkat pusat menyusun rekomendasi indeks ketenagakerjaan laporan pengantar kerja madya tingkat provinsi kabupaten kota menyusun program peningkatan indeks naskah pengantar kerja madya ketenagakerjaan tingkat provinsi kabupaten kota memberikan konsultasi penyusunan indeks laporan pengantar kerja utama ketenagakerjaan kepada instansi pusatabupaten kota sektor memberikan konsultasi penyusunan indeks laporan pengantar kerja muda ketenagakerjaan kepada instansi kabupaten kotanaskah pengantar kerja madya informasi pasar kerja tingkat nasional menyusun konsep program rencana kegiatan naskah pengantar kerja muda informasi pasar kerja tingkat provinsi kabupaten kota unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kreditmenganalisis situasi pasar kerja pengantar kerja madya memproyeksikan informasi pasar kerja yang akan laporan pengantar kerja muda datang menyusun bentuk sajian informasi pasar kerja pengantar kerja muda menyebarluaskan informasi pasar kerja pengantar kerja pertama menyusun rekomendasi implikasi pasar kerja tingkat naskahr naskah pengantar kerja madya jabatan merancang kebutuhan menyusun metoda menyusunpengantar kerja muda mengumpulkan dan mengolah data analisis jabatan laporan pengantar kerja pertama mikro makro menyusun uraian jabatan mikro makro pengantar kerja pertama menyunting uraian jabatan mikro makro pengantar kerja muda menyusun hasil analisis jabatan mikro pengantar kerja madya unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit mengumpulkan mengolah data analisis jabatan naskah pengantar kerja pertama lanjutan untuk menyusun spesifikasi jabatan mikro makro menyusun spesifikasi jabatan mikro makromenyusun konsepsi penggunaan hasil analisis jabatan naskah pengantar kerja utama makro menyusun konsepsi kamus jabatan naskah pengantar kerja utamapengantar kerja utama merumuskan konsepsi sistem pengolahan data untuk naskah pengantar kerja madya klasifikasi jabatan merumuskan kebutuhan metodologi instrumen naskah pengantar kerja utama analisis jabatan untuk memberikan layanan pada menyusun konsep penerapan hasil analisis jabatan naskahmenyusun konsep program rencana kegiatan naskah pengantar kerja madya jabatan penyuluhan bimbingan jabatan unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit bh 4d xxx menyusun kebutuhan informasi jabatan untuk laporan pengantar kerja muda penyuluhan bimbingan jabatan menyusun konsep standar pelayananpengantar kerja utama memberikan materi tentang penyuluhan jabatan laporan pengantar kerja muda kepalaporan pengantar kerja madya kepadlaporan pengantar kerja pertama memberikan bimbingan jabatan kepada laporan pengantar kerja pertama pekerja pencariguru guru lembaga penempatan lembaga pelatihan lembaga pendidikan melakukan sosialisasi bimbingnyusun rekomendasi tindak lanjut naskah pengantar kerja muda penyuluhan bimbingan jabatan menyusun konsep media penyuluhan jabatan pengantar kerja muda menyusun konsep media bimbingan jabatanpengantar kerja madya unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit 34l loo o ttm menyusun rancangan media bimbingan jabatanpengantar kerja pertama menganalisis menyusun laporan hasil pemeriksaanlaporan pengantar kerja madya penyuluhan bimbingan jabatan kepada karyawan menyusun panduan pemeriksaan psikologis naskah pengantar kerja utama instrumen pemeriksaan psikologis memberikan panduan pembinaan pembentukan laporan pengantar kerja madya lembaga bidang penyuluhan dan bimbingan jabatan memantau kegiatan lembaga bidang penyuluhan laporan pengantar kerja muda dan bimbingan jabatan memberikan konsultasi kepada lembaga bidang naskah pengantar kerja muda perantaraan kerja menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatanlaporan pengantar kerja pertama kerjlaporan pengantar kerja pertama tenaga kerja menyusun jenis jenis jabatan dan syarat jabatan laporan pengantar kerja muda lowongan pekerjaan menempatkan pencari kerja atas permintaan pemberi orang laporan pengantar kerja pertama kerja unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kreditkkorang laporan pengantar kerja muda pencari kerja meneliti berkas permohonan pengerahan rekrut calonnaskah pengantar kerja muda kerja dalam rangka rekrutmen melakukan penyuluhan kepada calon tenaga kerja laporan pengantar kerja pertama dalam rangka rekrutmen melakukan rekrutmen calon tenaga kerja untuk orang laporan pengantar kerja pertama penempatan menyusun materi surat permintaan rencana naskah pengantar kerja muda pengadaan laporan pengantar kerja pertama membuat data base perjanjian kerjasama penempatan antara optis dengan mitra kerja menyusun materi pembekalan akhir tenaga kerja yang naskah pengantar kerja madya akan ditempatkan unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit o memberikan pembekalan akhir tenaga kerja yang laporan pengantar kerja muda akantkilaporan pengantar kerja muda penempatanorang laporan pengantar kerja muda tenaga kerja melakukan evaluasi penempatan tenaga kerja orang laporan pengantar kerja muda membuat profil penempatan tenaga kerja pengantar kerja madya membuat konsep penilaian penghargaan kepada naskah pengantar kerja muda pemberi kerja melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan laporan pengantar kerja madya penempatan tenaga kerja menyusun materi panduan tki calonnaskah pengantar kerja pertama calon tki membuat konsep surat keterangan telah mengikuti naskah pengantar kerja pertama pembekalan akhir pemberangkatan calon tki meneliti berkas persyaratan permohonan pembekalan orang pengantar kerja pertama akhir pemberangkatan kartu tenaga kerja luar negeri koeln) unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit 34l loo www membuat konsep penerbitan penolakan koeln pengantar kerja pertama membuat data base tenaga kerja yang laporan pengantar kerja pertama ditempatkan pra kepulangan pemulangan tenaga kerja menyusun konsep surat penjatuhan sanksi naskah pengantar kerja muda pencabutan ijin lembaga penempatan asuransi tki mengadministrasikan memfasilitasi pemulangan orang pengantar kerja pertama tenagnaskah pengantar kerja madya antarnaskah pengantar kerja muda bilateral multilateral regional menterjemahkan perjanjian kerjasama antar naskah pengantar kerja muda memantau mengevaluasi penerapan peraturan naskahmenyusun materi surat ijin naskah pengantar kerja pertama pendirian penolakan pencabutan tempat penampungan calon tki unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit 34l loo ht memantau mengevaluasi pengelolaan penampungan laporan pengantar kerja madya tkilaporan pengantar kerja muda peserta program asuransi tki melakukan fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja laporan pengantar kerja muda purna kerja menjadi saksi dalam rangka penyelesaian laporan pengantar kerja muda permasalahanmemeriksa memverifikasi berkas permohonanizlaporan pengantar kerja pertama permohonan ijin pendirian lembaga bursa kerja kelembagaan menyusun rekomendasi atas permohonan jin naskah pengantar kerja muda pendirian lembaga bursa kerja menyusun konsep penolakan permintaan naskah pengantar kerja pertama kelengkapan ijin pendirian perubahan pencabutan ijin lembaga bursa kerja mengadministrasikan lembaga bursa kerja pengantar kerja pertama unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit memverifikasi kondisi lembaga bursa kerja laporan pengantar kerja muda berdasarkan hasil pengadministrasian lembaga memantau lembaga bursa kerja bursa kerja raya laporan pengantar kerja muda burslaporan pengantar kerja pertama program kegiatanlaporan pengantar kerja muda tingkat lokal regional nasional menyusun konsep bahan koordinasi program laporan pengantar kerja madya perluasan naskah pengantar kerja muda perluasan kerja menyusun materi penyuluhan kegiatan perluasan naskah pengantar kerja muda kesempatan kerja melakukan penyuluhan kegiatan perluasan kerjaaap '"ei miiiiddaaaa aan menyusun rancangan pembekalan peserta kegiatan naskah pengantar kerja madya pemandu petugas teknis kegiatan perluasan kesempatan kerja menyusun pokok pokok materi pembekalan peserta laporan pengantar kerja muda kesempatan kerja menyusun rencana pengerahan dan penempatan laporan pengantar kerja pertama tenaga kerja untuk kegiatan perluasan kesempatan kerjak naskahnaskah pengantar kerja muda untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja membimbing petugas dalam pemasangan profil laporan pengantar kerja pertamaloolaporan pengantar kerja pertama fisik perluasan kesempatan kerja membentuk kelompok usaha kegiatan perluasan|laporan pengantar kerja madya sukarelmenganalisis laporan perkembangan pelaksanaan naskah pengantar kerja madya kegiatan perluasan kesempatan kerja menyusun laporan pembinaan kegiatan perluasan naskah pengantar kerja utama kesempatan kerja guna tenaga kerja sukarela mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perluasan laporan pengantar kerja muda kesempatan kerja menyusun profil program perluasan kesempatan naskah pengantar kerja madya kerja sektor instansi lingkup lokal regional nasional unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit 34l loo ht mengkaji dampak kebijakan program sektor naskah pengantar kerja utama instansi terhadap perluasan kesempatan kerja dan menyusunnaskah pengantar kerja utama kerja asing diduduki dan tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja asing tka) menyusun materi sosialisasi penggunaan tka pengantar kerja muda melakukan sosialisasi penggunaan tkaasing ita) menganalisis rencana penggunaan tenaga kerja asing berkas laporan pengantar kerja pertama rata) membuat konsep surat penolakan naskah pengantar kerja pertama rata rekomendasi visa kerja membuat konsep surat keputusan pengesahan naskah pengantar kerja muda rata ita pencabutan ita menyusun rencana pemantauan penggunaan tka pengantar kerja muda melakukan pemantauan penggunaan tkalaporan pengantar kerja madya naskah pengantar kerja pertama kebijakan antar kerja menyusun konsep pengembangan penyempurnaanunsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit merumuskan kebijakan antar kerja yang bersifat naskahnaskah pengantar kerja utama ketenagakerjaan bersifat pengembangan penyempurnaan menyiapkan konsep pengembangan penciptaan modelnaskah pengantar kerja madya model perluasan kesempatan kerja merumuskan melakukan uji model perluasan naskah pengantar kerja utama kesempatan kerja menyiapkan konsep modul materi bintik antar kerja pengantar kerja pertama menyusun konsep pengembangan penyempurnaan naskah pengantar kerja muda modul materi bintik antar kerja merumuskan pengembangan penyempurnaan naskah pengantar kerja madya modul materi bintik antar kerjatenagakerjaan bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan: dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan buku semua jenjang dan diedarkan secara internasionalpelaksana kredit aa. maa dalam majalah yang diakui oleh instansi pembinatata bentuk buku ena dalam bentuk nasktidak dalam bentuk buku semua jenjang dalam bentuk naskahterjemahkan menyadur bidang dan bahan bahan ketenagakerjaan yang dipublikasikan: lainnya bidang ketenagakerjaterjemahan saduran bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan: dalan berhak baknaskah semua jenjang kerja pelaksanaan petunjuk teknis antar kerja unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit tttt penunjangkegiatan teknis fungsional bidang antar antar kerja pengantar kerja kerja keanggotaan tim penilai jabatan menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan dupa pak semua jenjang fungsional pengantar kerja fungsional pengantar kerja seminar lokakarya bidang narasumber pemasaran penyaji sertifikat semua jenjang kerja antar moderator sertifikatprofesi pengantar kerja, forumjasa karya satya tanda jasa penghargaan dari pemerintah atas prestasinya: regional penghargaan semua jenjangunsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kredit iit a it c i1nya iv75then pengantar kerja muda madya utama tya tv w w u o ou |kerja ib| menganalisis data ketenagakerjaan lingkup lokal dan regional pelaksana lanjutan menganalisis data informasi pasar kerja pelaksana lanjutan satuan pendidikan formal kali laporan pelaksana lanjutan lembaga pelatihan kali laporan pelaksana lanjutan membuat naskah atau bentuk lainnya untuk penyebarluasan informasi pasar kerja lokal naskah penyeliapenempatan tenaga kerja memberikan pelayanan pendaftaran pencari kerja orang mencari lowongan pekerjaan perusahaan atau instansi pelaksana lanjutan menyeleksi data pencari kerja untuk mengisi lowongan yang tersedia oranglip kebawah pada pelaksana lanjutan perusahaan instansi: angka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan gak ota sampai dengan iii padampai dengan pada mengecek kesesuaian tenaga kerja antar kerja, antar daerah dengan berita orang pelaksana acaramelakukan seleksi administrasi pencari kerja,(pengembangan perluasan kerja memandu calon tki dan calon wirausaha pemula antar kerja perizinan memeriksakan meneliti kelengkapan permohonan surat izin usaha pada: nan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia pelaksana lanjutan perwakilan daerah pelaksana lanjutan lembaga bursa kerja pelaksana lanjutan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia pelaksana lanjutanperusahaan penyelia tindakan mengecek lokasi calon perusahaan jasa tenaga kerja laporan perusahaan honor kudis turunan yang akan dibedakan deh pen turunan laporan do000 pendeta (pengembangan melakukan kegiatan karya karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi bidang profesi tulis karya ilmiah bidang tenaga ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk: kerjaan buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional semua jenjang majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang |. karangka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan to makalah makalah semua jenjangkalah makalah semua jenjang kerja tenaga kerjaan daldalam bentuk makalah makalah semua jenjang (penunjang mengajar atau melatih mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai semua jenjang tugas pengantar mengikuti seminar atau lokakarya tingkat nasional internasional nan kerja pemasaran sem eng moderator membahas narasumber semua jenjang semua jenjang menjadi pengurus organisasi profesi| tingkat nasional internasional kalii b ii d iya iya nye inya unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat ko)kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,indah, arang jasa pemerintah. babi . bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud denganpengguna anggaran pa) yang memiliki kewenangan penggunaan anggarra adalah lembaga pemerintah atas nomor tahun tentang kementerian negara dan perpresprkementerian parpbi . bab unit layanan pengadaan menteri selaku pengguna anggaran membentuk ulp pada unit kerja yang memiliki sifat tugas dan fungsi pengadaan. kepala bagian rumah tangga dan perlengkapan, karena sifat tugas dan fungsinya bidang pengadaan menjadi kepala unit layanan pengadaan barang jasa lingkungan kementerian para. menteri menetapkan susunan keanggotan ulp melalui keputusan menteri. perangkat ulp terdiri atas: kepala, ketatausahaan sekretariat, dan kelompok kerja. kementerian para menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ulppar. par, memberikan: dan melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakanpenempatan pemindahan pem perhentian anggota pokja ulp kepada menterparkementerian para dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang jasa yang diadakan meliputi: penyampaian laporan periodik tentang proses dan hasil pengadaan barang jasa, dan. bab ketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal desemuas dferrgar uryatmadengan organismaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan naskah dinas bagi setiap unit kerjatercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. tata cara pembentukan peraturan perundang undangan tidak termasuk dalam pedoman tata naskah dinas ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan perundang undangan sendisy yeedfergtan suratan btpusuitsistematika babjenis dan format naskah dinas naskah dinas arahan naskah dinas penetapan keputusan) naskah dinas penugasan naskah dinas korespondensi naskah korespondensi internal nota dinas surat undangan internal naskah korespondensi eksternal surat dinas surat undangan eksternal naskah dinas khusus surat perjanjian nota kesepahaman bersama surat perjanjian kerja sama perjanjian dalam negeri perjanjian internasional surat kuasa surat kuasa umum surat kuasa khusus surat pengantar pengumuman laporan telaahan staf piagam penghargaan sertifikat berita acara surat keterangannomoran naskah dinas arahan yang bersifat penugasan surat tugas).memorandumggunaan kertas, amplop, dan tinta penggunaanpenggunaan logo kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi penggunaan cap lembaga cap lambang negara cap logo kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasigrafarakementerian para perlu menetapkan pedoman tata naskah dinas lingkungan kementerian para. dengan adanya undang undang nomor tahun tentang kearsipan yang merupakan acuan bagi seluruh instansi pusat dan daerah, maka perlu disusunmaksud dan tujuan maksud pedoman tata naskah dinas kementerian para dimaksudkan sebagai acuan pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas setiap unit kerja lingkungan kementerian para. tujuan pedoman tata naskah dinas kementerian para bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar unit kerja lingkungan kementerian para. sasaran sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas kementerian para adalah: tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiranfitas dan efisiensi penyelenggara tata naskah dinas, berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan penyelenggarakementerian paranandatanganan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dalam naskah dinas, tata perbuatan dan penggunaan media surat menyurat. pengertian umum pengertian umum dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi hal berikuta dalam rangka menyelenggarakan tugas sesuai tugas dan fungsi kementerian parkomunikasi internal, adalah hubungan kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam struktur organisasi kementerian parakementerian para dengan pihak lain luar lingkungan kementerian paratangan dan cap dinas dan bentuk redaksionalkementerian para. lambang negara adalah lambang garuda sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. logo kementerian para adalah gambar dan huruf sebagai indentitas kementerian para yang dituangkan dalam bentuk oval yang berisi gambar stir kendali kapal dan buku yang bawahnya bertuliskan melayani masyarakat terletak vertikal tengah yang dikelilingi tulisan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokraspara yang berupa produk hukum yang bersifat himbauan, dan penugasan. surat edaran pengertian surat edaran adalah naskah dinas yang memuat penetappara dan dapat dilimpahkan kepada sekretaris kementerian disesuaikanp3nomor . tahun . satu tahun tanwin tentang ditulisnama lengkap ditulis dan reformasi birokrasiknaaaaanaanaaaanaaah menerima tembusan surat edaran dan seterusnya, contoh format surat edaran s3, kementerian pendayagunaan aparatur negara siri dan reformasi birokrasi kop surat kantor yang sudah tercetak republik indonesia anus jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile situs httpnwin tentang judul yang tanu nun antena enn pen enya ditulis dengan huruf kapital latar belakang memuat alasan tentang perlu pan nun nun pen nan epa nan nan net pen nan nan nen nepneenena ditetapkannya maksud dan tujuan ruang lingkup dasar memuat peraturan dasar ditetapkannya isi edaran s000000anenennnanene kanan aaaanaanana anakan ana nanas ana nanas nanas aaa nan ana nana sana banana aan naa ana asanananananan sarana ana nan memuat isi edaran mengenai hal penutup tertentu yang dianggap mendesak ditetapkan jakarta pada tanggal . jo. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (tanda tangan dan cap jabatan) nama jabatan dan nama lengkap ditulis nama lengkap kapital tembusan: dan seterusnya, daftar pejabat yang menerima tembusan surat edaran naskah dinas penetapan keputusan)cc. naskah dinas penugasan surat tugas pengertian surat tugas adalah naskah dinas yang ditandatangani oleh segmen para, deputi, kepala biro, inspektur dan kepala bagian lingkungan sekretariatsegmen para, deputi, kepala biro, inspektur dan kepala bagian sesuai para, surat tugas ditulis dengan huruf kapital ditempatkan bagian tengah secara simetris, nomor para, deputi, kepala biro, inspektur dan kepala bagian lingkungan sekretariatnaskah. tembusan surat tugas disampaikan kepada pimpinan unit kerja pegawai yang diberikan naskah4cocoo woo voodoo woo bahwa. www jaan memuat dasar ditetapkannya surat dasar anakan aan tugas memberi tugas kepada nannanannannnnln nanah daftar pejabat yang menerima perintah dan seterusnya. memuat substansi nnannnnanananaaannaaaa aan arahan yangs7, kementerian pendayagunaan aparatur negara kop kantor yang dan reformasi birokrasi sadah tercetak republik indonesia linus jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile situs http surat tugas penomoran yang nomor berurutan dalam dnkakananananantannla nana satu tahun tanwin menimbang bahwa.ooo.coco woo woo woo www malang bahwa.oco www mna memuat dasar ditetapkannya surat dasar anakan aan tugas memberi tugas kepada doh anna aan daftar pejabat yang menerima perintah dan seterusnya. memuat substansi arahan yang mnkananaanananaannlananaa ana diperintahkan dan seterusnya. tanggal jakarta, tanggal . penandatanganan sekretaris kementerianparanama tulis kementerian pendayagunaan aparatur negaranktanaanannnana nana hal denkkknanananannnanl anakan tanggal .cocoon woman kennnannnananananananana naa nana anna nana nana nana nana nan aan aaa naa ana aaaa naa naa nana aan nana aan nana makanan naa ana nana nananaan memuat kananknnannnaannnaaaa nana ana aan nana laporan knannananananannanananana nana nana anna ana anna naa anna ana aan anna kanan aan aan ana anna pemberitahuan arahan knaanananananaananana nana ana ana ana ananaaaanaaa ana naa aan aan ana nana anna ana nana naa peringatansara knannananananannananana nana aan anna anna aan naa ana nana kanan aan aan aan ana anna aan pernyataan atau permintaan knnananananannananana nana anna ana nana ana aan aan ana aan ana anna anna aaaaaa berupa catatan ringkas knaananaananan nan aaaaaa nana aan ana aan anna aan anna anna anna aan aan anakan anna terhadap suatu knaanananananaananana nana ana ana ana ananaaaanaaa ana naa aan aan ana nana anna ana nana naa masalah tanda tangan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital nama lengkap tidak dibubuhi cap tembusan: knaaanananananaanaaa tembusan bila diperlukan dan seterusnyaparaeselon iii para, nomor, sifat, lampiran dan hal yang diketik disebelah kiri dibawah kop surat undangan internal, tanggal pembuatan surat, diketik disebelah kanan atas sejajar sebaris dengan nomor, dan kata yth, ditulis dibawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan.bedanya s7, kementerian pendayagunaan aparatur negara kop kantor yang pir dan reformasi birokrasi selat terletak republik indonesia konvoi jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile situs http penomoran yang nomor? eeecaenentannnanrama ditulis bagian kiri dan jika kannkananannanenanna nana nana jumlahnya cukup banyak dibuat pada kenanaaaaanananenanaa alinea pembuka dan alinea isi). j.oooaaa daftar lampiran pada hari tanggal .ok tempat onaanananan nana aan acara derkkknaaaananannaaeeaanaakementerian) awal kapital dibubuhi cap nama lengkap kementerian tembusan: kemanan) daftar yang menerima di. annnanannannaaanh tembusan bila diperlukan: dan seterusnya. "peru kan naskah dinas korespondensi eksternalpara. wewenang penandatanganan surat dinas ditandatangani oleh menteri para, segmen para dan deputitandatangani oleh menteri paraunakan huruf kapital secara simetris, kop surat dinas yang ditandatangani oleh segmen para dan deputi menggunakan logo kementerian para7rnnnannannnnlanannnlnnaanlannlnnlnannanaaaanr. annennannnnnnnnannnnnnnnnnnaa alamat tujuan yang ditulis ban bagian kiri kenenennnnnnanlnaananlanannaaaa alina pembukaan si).cocoon.ooo menanam kenennnnennnannaaaannannnnnnnnnnananan aling isi).ooooooooco mna keeaanennnnnannenannananannasanananaa:( alinea penutup).oo.oooomsecocococecococococococo#cocok.m daftar yang nnnnnnnnennnannnannaaaaaaa menerim arp dan reformasi birokrasi republik indonesia tanks jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile ara situs http tanggal, bulan, tah tanggal nomor ekntenannannnnannnannananlananllnnananaaaa tanggal, bulan, tahun)tatanan ina aan nun yang ditulis pemanenan aan mana aan san san sandaran bagian kiri eenanennnnnnnennnnnannaanaa( alinea pembukaan si).o.voodoo nana ennanennnannnnannnnaanlnnnaasanananaaaan aling si).oo.ooooooo wnennnnnnnnnnnannnnannalanannnaaa peenennnnnnanlananananlnannnasnananaan:( alinea penutup).o.coor.oom innannnnannnannnnnnnnnnnaaaaaan daftar yang menerirdanseterusnjya tembusan bila diperlukan surat. tangani oleh menteri para, eselon dan eselon para, berisi lambang negara, kop surat undangan yang ditandatangani eselon dan menggunakan logo kementerian para, nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik disebelah kiri bawah kop surat undangan, tanggal pembuatan surat, diketik disebelah kanan atas sejajar sebaris dengan nomor, kata yth.,ditulis di8b, dan 8eeeskeentannnaanenek ditulis bagian kiri dan jika kanankananannannlanna nana jumlahnya cukup banyak dibuat pada kenanaaaaa nana alinea pembuka dan alinea isi).ookmenteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nama jabatan tanda tangan dan cap garuda) dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital nama lengkap dibubuhi cap garuda tembusan: daftar yang di. nnnnannnnannea) menerimas7, kementerian pendayagunaan aparatur negara kop kantor yang siri dan reformasi birokrasi sadah terletak republik indonesia linus jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile situs http penomoran yang berurutan dalam nomor? eneesneentannknnknanannananananan nanas jumlahnya cukup banyak dibuat pada kenanaaaaa nana alinea pembuka dan alinea si).pam star kementerian) awal kapital dibubuhi cap nama lengkap kementerian tembusan: kanaananaanananaaaaa daftar yang menerima knaaaaanaanaaaannknakanakaaala aan nomor dnnkantanananana nana tanggal dankatananananananananaanmengharapkan dengan hormat kehadiran bapak ibu saudara pada acara hati .o. (tanggal) .ii.ioo, pukul le. wib bertempat . oom harap hadir menit sebelum pakaian penkanaanaannnnnann acara dimulai dan undangan dibawa laki laki konfirmasi perempuan jo. naskah dinas khusus surat perjanjian nota kesepahaman bersamakerja sama berisi kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama memorandum understanding untuk menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. perjanjian dalam negeri pengertian kerja sama perjanjian dalam negeri antara kementerian para dengan pihak instansi dalam negeri yangditandatangani oleh menteri, segmen, deputi, kepala biro dan inspektur atau(untuk menteri) diletakkan secara simetris, atau logo kementerian para (untuk non pejabat negara) yang diletakkan sebelah kanan dan kiri atas. nama instansi kementerian para perjanjian dan paralaksperjanjian dalam negeri dapat dilihat pada contoh dan 9b. contoh format perjanjian antar instansi dalam negeri yang ditandatangani menteri menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nota kesepahaman bersama perjanjian kerja sama judul perjanjian (nama naskah antara dinas, para pihak, objek kementerian pendayagunaan aparatur negara perjanjian) dan reformasi birokrasi dan tentang nomor surat sesuai nomor nomor: 2eeo.ioonnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnaananannnnnnnnnnnnnnnnnnn dekan anal selanjutnya disebut sebagai pihak mengadakan anananenanannennnnnnnnnnnnnn ditannnannnnlannkanakaananaaaa aan materi perjanjian yang ditulis ruang lingkup kerja sama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pembiayaan penyelesaian perselisihan ai9g)menteri pendayagunaan aparatur negara nama institusi dan reformasi birokrasi nama jabatan tanda tangan (tanda tangan) nama nama contoh format perjanjian antar instansi dalam negeri yang ditandatangani selain menteri nota kesepahaman bersama judul perjanjian perjanjian kerja sama logo mama naskah pihak dinas, para jek antara pihak, objek perjanjian) kementerian pendayagunaan aparatur negara lama dan reformasi birokrasi dan tentang nomor surat sesuai nomor nomor:.o.rmenvanannnnnannnnnnnnlnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnan della anal selanjutnya disebut sebagai pihak mengadakan nananinannnntnnnnnnnnnnnan dilanlnnannnnlannaaruang lingkup kerja sama memuat materi perjanjian pelaksanaan kegiatan yang ditulis alam bentuk tanpa pen pna pena pen nen pen pna and pan apn nan neo ppn rap pan nan ann apn ann nana nan anan ann etape apn panen nan pembiayaan penyelesaian perselisihan aaj))kementerian pendayagunaan aparatur negara nama institusi dan reformasi birokrasi nama jabatan sekretaris kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tanda tangan (tanda tangan) nama namaeselon iii dan eselondan eselon iii10b. 4t contoh 10a format surat kuasa umum s7, kementerian pendayagunaan aparatur negara kant siri dan reformasi birokrasi kep kato tercetak untuk republik indonesia penandatangan tokyo jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile selain situs http menteri surat kuasa penomoran nomor nan nenenannanenannnnnnnnaaa. yang berurutan dalam satu tahun tanwin dan sesuai dengan kode yang bertanda tangan bawah ini, plain nama ananannnnnnnnnnnnnnann naa arsip jabatan? ancoomoennnnnnnnnnnnnnnlnnlnnnaa memuat lama dadakan ana identitas yang memberikan kuasa memberi kuasa kepada nama dadakan anna jabatan wexneoroonnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannannnaan memuat pernyataan alamat ppn pen ppp epa ann pep nnn ana ppp ppa10b format surat kuasa khusus s7, kementerian pendayagunaan aparatur negara kant dan reformasi birokrasi sana mbn tercetak untuk republik indonesia penandatangan anus jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile selain dam situs http menteri surat kuasa khusus nomor nan nenenannanenannnnnnnnaaa. penomoran yang berurutan dalam satu tahun tanwin yang bertanda tangan bawah ini, nama knnnnnnnnnnnnneeanannaannanannanan jabatan? ancoomoennnnnnnnnnnnnnnlnnlnnnaa memuat alamat? arnooooooomennnnnenananannaa identitas yang memberikan kuasa memberi kuasa kepada nama knnnnnnnnnnnnneeanannaannanannanan jabatan eooorooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnaannnnnann memuat pernyataan alamat knanannnnnnnnnnaeeamamaaaannnnnnnnnannan para, nomor klasifikasi kode b :stempel kementerian par: cap kementerian parakode klasifikasi surat b . format surat pengantar dapat dilihat pada contoh contoh format surat pengantar s3, kementerian pendayagunaan aparatur negara kop kant siri dan reformasi birokrasi sudah ran tercetak daa republik indonesia tokyo jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile dam situs http anannnnnnnannnnnnnannnanaa. (tanggal, bulan, tahun) tanggal bulan tahun keniaannannnannannnnnnkakakakaan pembuatan surat pengantar penomoran surat sesuai dengan naskah dinas yang dikirimkan banyaknya keterangan klasifikasi arsip diterima tanggal .otonom jakarta, .ooo xx. penerima, pengirim nama jabatan nama jabatan nara atau perseorangan dan golongan dalam atau luar kementerian par.s7, kementerian pendayagunaan aparatur negara kop kant siri dan reformasi birokrasi kop karton yen tercetak daa republik indonesia naa tokyo jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile situs http pengumuman nomor surat nomor ancaman dengan klasifikasi tentang pengumuman yang ditulis dengan huruf dana ann pan nan aan mean nan anak naenara apa rena arena apa pan ann akan aaa tanpa peraturan sa. ccocooccco.cccccc.ccc#cm kannada anna nan sana aan ana ana sauna aan ana anna aan anna ana ana ana ana nana ana ana aan aan aan aan aan ana anna nana yang menjadi mean aan aan aan anna aan dasar dan knnannananan anna aaaa nana aan aamnaanaan pemberitahuan papan ann panen pena ann epa penyerapan papan are ray aaa aaa papan epa ppn yaaa arya ppa apa rena ara aapanaaaaa ara papeanaap rapp tentang hal nana yang dianggap aanccccoccorccoccccccc#cm. kanan ana nanas ana ana nasa anna aan aan naa anna ana nan nana naa anna ana naa aan sana ana ana ana anna aan nana naa nana ana mendesak dikeluarkan jakarta pada tanggal . nama jabatan nama penandatangan (tanda tangan dan cap instansi) dengan capnama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital. format laporan dapat dilihat pada contoh contoh format laporan s7anus jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon facsimile situs http judul laporan yang ditulis laporan huruf kapital tentang pendahuluan umum maksud dan tujuan ruang lingkup memuat pasar laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan pelaksanaan tugas knaaanananannanaaa aan anak anakan anna aan nana nana aan aan aan nana ana ana aan anna aan nana kedinasan hasil yang dicapai simpulan dan saran penutup dikeluarkan jakarta penandatangan pada tanggal .indo.pemuatan ontoh format telaahan staf telaahan staf tentangpara. susunan kepala bagian kepala piagam penghargaan terdiri dari: lambang negarpara. contoh piagam landscape penghargaan yang ditandatangani menteri garuda emas logo kementerian para menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi piagam penghargaan betah text nomor 0t00han nomor sesuai warna kode emas bold berdasarkan penilaian yang dilakukan, dengan ini memberikan penghargaan klasifikasi disertai ucapan selamat kepada: text times new roman nama penerima piagam text monotype jabatan penerima piagam roman he. sebagai uraian prestasi yang diraih new roman semoga dapat mempertahankan kinerja yang dilakukan serta menjadi panutan bagi pegawai lainnya jakarta, tanggal, bulan tahun ditetapkan new roman menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi roman nama terang contoh piagam penghargaan portrait lambang menteri nomor sesuai pendayagunaan aparatur negara klasifikasi dan reformasi birokrasi text old english text agam penghargaan watermark times new roman nomor iii. menanam entertain para berdasarkan penilaian yang dilakukan, dengan ini memberikan penghargaan disertai ucapan selamat kepada text times yama penerima piagam text monotype jabatan penerima piagam text new roman pena bold uraian prestasi yang diraih sah dapat mempertahankan kinerja yang dilakukan new roman bt. serta menjadi panutan bagi pegawai lainnya para, pejabat eselon dan eselonppara menggunakan lambang negara sedangkan logo kementerian para digunakan untuk selain menteri para para. contoh sertifikat yang ditandatangani menteri garuda yan agar pendayagunaan aparatur negara nomor sesuai dan reformasi birokrasi koe tex logan script (an entojon watermark 0go nomor oo. one. nenek kementerian para menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menerangkan bahwa nama bmp mare text times nip ye. en. seed. han. new roman jabatan mengapa, pena nnn niat unit kerja pan merek eco nnnannnn net eaadi .:.:. dengan hasil sertifikat yang ditandatangani selain menteri logo siri kementerian para insan aparat new roman pendayagunaan aparatur negara nomor sesuai dan reformasi birokrasi sae asi text konsuler script (an entojikut watermark nomor name enennenenanann kementerian parahpa ant sera nan text times nip keesecodk . beceserd lea. new roman jabatan rencana tama mana nata unit kerja :roman menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ttd nama terangmenteri para, pejabat eselon eselon dan eselon iiicontoh berita acaralennuusi situs http penomoran yang berita acara berurutan dalam satu nomor? san.irnnannnnnnnnnnnnnnnnnannana. pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., kami masing masing: neenanaaama pih iain) |. selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanakan memuat dana ann ann anp pipa panen anyer ppa pipa aaa apa apn pep free arena pna pep apa aaa aan rea arena eap arp ana apa kegiatan yang dilaksanakan dan seterusnya. berita acara ini dibuat dengan sungguh sesungguhnya .ooo woo woo.moo dibuat .ooo mnaberita acara pemindahan arsip inaktif nomor!: pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja . record center arsip, yang melibatkan: nama jabatan nip unit kerja dalam hal ini bertindak atas nama unit bennananaanaaanaanaaa sebagai pihak nama jabatan nip unit kerja pihak memindahkan arsip kepada pihak sebagai berikut jenis arsip periode . volume arsip . boks media arsip.inaktif nomor!: pada hari ini . tanggal . bulan . tahun peatasataneanaana, bertempat .ii eee.cocok uu. kami yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan nip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .i beralamat di. yang selanjutnya disebut hak pertama. nama jabatan nip menyatakan para pihak telah melakukan serah terima arsip statis kerelaan tah li. media nananann emp at),.o nama jelas alkepala anri, pejabat eselon pejabat eselon dan pejabat eselon iii sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangssi situs http penomoran yang surat keterangan berurutan dalam satu mof? er eonnnanannenanannnnannnaannnkaa tanwin yang bertandatangan bawah ini, memuat nama panannnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnanna identitas yang nip papan panen app peep papan pen pipa sepak apa eeaapapiyang bertandatangan bawah ini, nama pannnnannnnnnnnnnnnanananaaann nana memuat identitas yang diberi nip panknnnantnnnnnnnannann anna keterangan jabatan pan pena pipa pipa ppp appnapan pipa pepper ppa pipa pare pepappaa informasi pan pipa nan panen nan pan ann ppp ann rpp ppn nan ppa aap panen rar ppn era app area aaa papuana apa nnnaaa pipa mengenai maksud dan tujuan diterbitkannya suratformat surat keterangan tentang hal peristiwadam situs http penomoran yang surat keterangan berurutan dalam satu mof? dr eonnnanannenanannnnnnnalnnnaaa tanwin yang bertandatangan bawah ini, memuat nama hand ppp ppp eep app pen epeppaneppp ppen ppp ppen ppp pope ppp identitas yang nip prgnnnnnnannnnnnnnnnnnnneaennn nemann nneekkannanpapan nan nnn nan ppn nan ppn ann nrp ana ana are apa nrp arena arena ppa ann ana panen para panen name nan japan aaa nen pen pen pen nana tentang sesuatu panenan anna nana nana nana anna anna naa anna nana anna anna nana nana anna anna nana anna nanpenerapan kaidah ejaan di paramberian nomor menggunakan sistem informasi penomoran ratu) yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi hukum untuk nomorcti contoh format penomoran sop: tanggal pengesahan (ea tanggal resi jamescapital, nomor naskah (nomor urut dalam satu tanwin) tulisan tahun dengan huruf capital dan tahun terbit. contoh format penomoran pedoman peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor . tahun . tentang contoh format penomoran petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor . tahun . tentang petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis penomoran naskah dinas arahan yang bersifat penugasan surat tugas). pemberian nomor surat tugas dilakukan oleh tata usaha unit masing masing menggunakan sistem informasi penomoran ratu). susunan penomoran surat tugas adalah sebagai berikut: kode klasifikasi, nomor urut surat tugastata usaha unit kerjasurat dinas pemberian nomor: nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun taklim):dengan menggunakan sistem informasi penomoran secara elektronik ratu), naskah kerja sama luar negeri tidak diberi nomor,penomoran surat kuasa pemberian nomor surat kuasasurat pengantar. pemberiannaskah kerja sama dalam negeri. perjanjian kerjasama antara menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan arsip nasional republik indonesia nomor: ks. nomor: .e. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun taklim) ks. kode klasifikasi arsip tahun terbit kode klasifikasi arsip tahun terbit laporan dan telaahan staf laporan dan telaahan staf tidak diberi nomor.e.jan kedua,sepertiga bagianatas lembaran kertas surat dilipat belakang tz imtfpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah gjrem ru, penggunaan cap lembaga cap lembaga dibagi menjadi dua macam yaituoa nama lembaga lambang negara maa (ag indung cap logo kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ketentuan penggunaan logo kementerian parapara dan menghasilkan kinerja (output dan outcome)kbidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah, hukum, politik dan sosiologis dan cerdas. makna simbolis: lega, arif, harapanekparaparaparapara parapara adalah pejabat yang berwenang pada kementerian para para, yang terletak tepi atas kertas dan berada sebelah kiri, diikuti dengan tulisan nama kementerian para tulisan nama nama kementerian para dicetak tebal dengan huruf cpara dapat dilihat pada gambar3. kementerian pendayagunaan aparatur negara are dan reformasi birokrasi amen ber ubuikindonesia emas aus atas ktp: gambar penggunaan logo kementerian para pada cap kantor pejabat yang berwenang menggunakan cap kementerian parapara dapat dilihat pada gambar kementerian para logo kementerian para republik indonesia otimenteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasnas dibuat dengan kop naskah dinas asli, ditandatangani asli dan dicap asli. bab kewenangan penandatanganan penggunaan garis kewenangan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam lembaga kementerian par) atas nama yangndayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sekretaris menteri tanda tangan nama lengkap untuk beliau (u.b) untuk beliau yang disingkat a.n. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sekretaris menteri u.berasdm dan umum).diberikan kepada pejabat struktural yang satu tingkat dan berada dalam satu unit yang sama. pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabatsdm dan umum tanda tangan nama lengkap pengaturan para pada naskah dinas pembubuhan para secara hirearkihdikolom para koordinasi untuk eselon beremmama beramal perasaan kolom para koordinasi untuk eselon bana man merokok mesra kewenangan penandatanganan kewenangan penandatanganlingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi adalah sebagaimana format berikut format kewenangan pejabat penandatangan jenis naskah dinas menteri eselon eselon eselon iii eselon fungsional man man man mana jaa nan standar operasional prosedur (dibawah menteri) keputusan sekretaris menteri) surat perintah pop surat dinas" (dibawah menteri) aan ani surat undangantntrn pnp surat undangan sistem| kerjasama kesepahaman kam perjanjian kerjasama ' ' n kerjasama luar negeri ' ' y | aan dea san dana man ben ben ben ben surat kuasa berita acara pom surat keterangan y yo surat pengantar pengumuman ekstrem pengumuman inten fungsi jenis naskah dinas menteri eselon eselon eselon iii eselon telaahan staf sertifikat keterangan: kewenangan pejabat penandatangan pada point nomor surat dinas) akan diatur dalam peraturan tersendiri bab pengamanan naskah dinas penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinasanhalaman pertamaparibelakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. ebook adalah tulisan atau cetakan timbu naskah dinas dilakukan oleh bagian humas dan tata usaha. pembuatan nomor seri pengaman dikoordinasikan dengan unit kearsipanekosistem hutekosistem hutengendali ekosistem hutkehutanan dengan surat nomor: menhub ii tanggal november pertimbangan kepala badan kepegawaian negara dengan surat nomor. pengendali ekosistem hutan tingkat terampil adalahgendalian ekosistem hutan. pengendali ekosistem hutan tingkat ahli adalah. tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengendali ekosistem hutanpengendali ekosistem hutekosistem hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan pangkpengendalian ekosistem hundali ekosistem hutan termasuk dalam rumpun ilmu bagian kedua kedudukan pengendali ekosistem hutan adalah pejabat fungsional yang baik pusat maupun daerah. pengendali ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karier. bagian ketiga tugas pokok tugas pokok pengendali ekosistem hutan yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutekosistem hutan yaituengendali ekosistem hutan, menyusun . menyusun pedoman formasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, cc. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, mengusulkan tunjangan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, bersosialisasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan serta ketentuanekosistem hutan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional pengendali ekosistem hutan, mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pengendali ekosistem hutan, memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik pengendali ekosistem hutan, dan melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. bab unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan pengendali ekosistem hutendalian ekosistem huiapan pengendalian ekosistem hutan, meliputi penyusunan rencana kerja peh. pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, meliputi inventarisasi sumber daya hutan produk hasil hutan, pemantapan dan pendayagunaan kawasan hutan, pemanfaatan sumber daya hutan, pengelolaan. pengelolaan konservasi sumber daya hutan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sistem informasi pengendalian ekosistem hutan, konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan, dan sosialisasi diseminasi kebijakan program. pengembangan pengendalian ekosistem hutan, meliputi: penyusunan pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan, pengembangan teknologi tepat guna bidang pengendalian ekosistem hutan, peningkatan pengembangan diri bidang pengendalian ekosistem hutan: dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan. pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, meliputi memantau: dan evaluasi. pengembangan profesi, meliputi: pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang pengendalian ekosistem hutan, penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lain bidang pengendalian ekosistem hutan, dan pembuatan buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang pengendalian ekosistem hutan, penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:bab . bab jenjang jabatan dan pangkat jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, terdiri dari: pengendali ekosistem hutan terampil, dan pengendali ekosistem hutan ahli. jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula, pengendali ekosistem hutan pelaksana, pengendali ekosistem hutan pelaksana lanjutan, dan pengendali ekosistem hutan penyelia. jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: pengendali ekosistem hutan pertama, pengendali ekosistem hutan muda, dan pengendali ekosistem hutan madya. jenjang pangkat dan golongan ruang pengendali ekosistem hutan terampil sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula: pengatur muda, golongan ruang ii a. pengendali ekosistem hutendali ekosistem hutgendali ekosistem hutpengendali ekosistem hutan ahli sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: pengendali ekosistem hutan pertama: penata muda, golongan ruang iii a, dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. pengendali . pengendali ekosistem hutan muda: penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. pengendali ekosistem hutendali ekosistem huendali ekosistem huts). bab rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit rincian kegiatan pengendali ekosistem hutan terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula, meliputi: menyusun rencana kerja pehumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan, mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian bibit, mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian sarira persemaian pengadaan dan pengedar bibit, melakukan . melakukan pemeriksaan administrasi penilaian teknis calon mengada dan pengedar bibit ulat sutera, melakukan pemeriksaan administrasi penilaian tenaga teknis php, melakukan entry data penilaian ketatausahaan hasil hutan, melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam, merintis dan memasang patok batas, membersihkan dan menyiapkan lahan, menanam bibit, melakukan sortasi penanganan buah dan benih, melaksanakan disinfeksi ruangan dan peralataneliharaan dan penyelamatan satwa tumbuhan, melaksanakan evakuasi pengungsian satwa atau satwa migran, melakukan kegiatan pramuka saka swarabakti, melakukan digital peta, melakukan entry data non spasial, melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi, scanning pe, membuat audio visual, membuat sinopsis, membuat slide: melaksanakan pameran. melakukan studi banding, melakukan kunjungan kerja, melakukan magang, melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota, dan melakukan evaluasi sebagai anggota. pengendali ekosistem hutan pelaksana, meliputi: menyusun rencana kerja peh sebagai anggota,yiapkan sarana dan prasarana inventarisasi, melakukan orientasi citra dan pengenalan data, menyajikan peta skala besar, menyajikan peta skala sedang, menyajikan peta skala kecil, memandang batas sementara, mengumumkan pemancangan batas sementara, memandang batas definitif, membuat laporan hasil pembahasan, membuat berita acara penataan batas, pengambilan titik koordinat, melakukan pengukuran kawasan hutan enclave dan kawasan non hutan, menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta, memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi blok, memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan, memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu, memeriksa administrasi pengujian dan penilaian benih, memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarira persemaian pengadaan dan pengedar bibit, melakukan. melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon mengada dan pengedar bibit ulat sutera, melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis php, memeriksa kelayakan fungsi sarana penilaian sarana dan pengembangan metode php, menelaah administrasi penilaian ketatausahaan hasil hutan, melaksanakan pengambilan sampel benih sertifikasi mutu benih tanaman hutan, melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan, melaksanakan pengambilan sampel bibit, melaksanakan pengamatan sampel ulat, mengidentifikasi calon sertifikasi tenaga teknis php, mendata hasil penangkaran budidaya, melaksanakan tagging, menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam, melaksanakan pelayanan wisata alam, memungut iuran pnb, mengukur batas lokasi dan jalur, menanam bibit: mengunduh buah, melakukan ekstraksi, melakukan pengeringan, melakukan penyimpanan, melaksanakan habitat, melaksanakan pengambilan sampel, membuat herbarium spesimen satwa, memelihara herbarium spesimen satwa, pemeriksaan tsl yang dimohon untuk diangkut dalam negeri (sats dn)binaan habitat untuk sumber pakan satwa, menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa, melakukan transplantasi terumbu karang, melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium pemeriksaan, pengamatan permanent temporary sample plot, melaksanakan . melaksanakan rehabilitasi satwa: melakukan pengukuran tma, debit, dan curah hujan dan sampel air, menyelenggarakan lomba cinta alam, menuentry dalaksana lanjutan, meliputi: menyusun rencana kerja peh sebagai anggota, melakukan . melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan produk hasil hutan sebagai anggota, menyiapkan sarana prasarana inventarisasi terrestrislakukan pengukuran titik gps, membuat deskripsi lokasi pengamatan titik gps, membuat peta hasil pengolahan titik gps, menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat: menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan, melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan, melakukan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu, memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit, melakukan seleksi penilaian teknis calon mengada dan pengedar bibit ulat sutera, menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana penilaian sarana dan pengembangan metode php, memeriksa lapangan penilaian ketatausahaan hasil hutan, mengidentifikasi calon sumber benih, melaksanakan pengujian kemurnian benih, melaksanakan pengujian berat butir, melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit, mengolah kebutuhan tenaga teknis php, melaksanakan interpretasi pariwisata alam, melakukan wisata pendidikan, mempersiapkan bibit, memelihara bibit: melakukan pengepakan, melaksanakan tabulasi data persiapan pengelolaan perseteruan alam, mengambil data perkembangan bibit induk, memelihara . memelihara kebun bibit murbei: melaksanakan pengendalian hama, melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan, pemeriksaan tsl yang dimohon untuk diangkut luar negeri (sats ln), melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan, menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini, melaksanakan pemadaman kebakaran hutan, menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan: melakukan pembinaan habitat pelindung satwa tumbuhan, melakukan penjaringan populasi satwa, melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan lahan, penetapan permanent temporary sample plot, menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa tumbuhan, melaksanakan pelepas siaran satwa, melaksanakan pendampingan kader konservasi, bina cinta alam, forum interpreter, guide dan porter), melaksanakan kemah konservasi, membuat komposisi peta hasil digital, menyusun dan melakukan pengelolaan library, menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan, menjadi saksi ahlinyelia, meliputi: menyusun rencana kerja peh sebagai anggota, melakukanmbuat proyeksi titik ukur, mengelola data base tata batas, memberi saran tindak lanjut terhadap penilaian rencana pengelolaan hutan, melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian hasil hutan kayu dan non kayu, memberi saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis php, merumuskan . merumuskan saran dan tindak lanjut penilaian sarana dan pengembangan metode php, melakukan cross check dokumen penilaian penatausahan hasil hutan, memberi saran dan tindak lanjut terhadap penilaian ketatausahaan hasil hutan, mendeskripsikan calon sumber benih, merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pra sertifikasi tenaga teknis php, melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan, mengamati bunga dan buah dalam rangka eksplorasi benih, mengumpulkan data primer pada persiapan pengelolaan perputaran alam, melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan, menelaah hasil pelaksanaan gladi simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melaksanakan pemadaman kebakaran hutan, mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan, melaksanakan pengembangan habitat dan satwa liar, melakukan pengembangan permanent temporary sample plot, menyusun naskah bahan kemitraan, mencatat hasil dan manfaat dampak pada pembinaan areal model, mengelola atau membimbing camping ground, menyajikan data sistem infomasi manajemen, melakukan kendali mutu hasil digital sig pengelolaan sumber daya hutan, melakukan penyajian dan pemutakhiran data sig, menjadi saksi ahli dalam rangka, membuat audio visual, membuat sinopsis, membuat .rincian kegiatan pengendali ekosistem hutan ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: pengendali ekosistem hutan pertaminventarisasi flora sebagai ketua, melakukan inventarisasi fauna sebagai ketua, melakukan inventarisasi sosbud sebagai ketua, melakukan inventarisasi geofisika sebagai ketuolah data gps termasuk unduh data, menganalisis hasil pengolahan data gps, menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan: mengumpulkan referensi, menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan, menguji.penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi menghitung neraca sumber daya hutan, membahas trayek batas, pengecekan pal batas, melakukan uji petik tata batas lapangan, melaksanakan penataan kawasan atau zonasi blok, menelaah peta dan data terkait, melakukan evaluasi lapangan, melakukan scoring, melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan, melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan: melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri, menuentry data penilaian pemenuhan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan, menganalisis data penilaian pemenuhan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan, melakukan uji petik penilaian pemenuhan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan, menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu, menganalisis data pengujian dan penilaian benih, melakukan penilaian pengujian dan penilaian bibit, melakukan penilaian pengujian dan penilaian sarira persemaian pengadaan dan pengedar bibit, melaksanakan kegiatan pengujian mutu sutra alam, melakukan seleksi penilaian teknis calon mengada dan pengedar bibit ulat sutera, memeriksa administrasi penilaian php (perencanaan pemanenan pembinaan hutan), melakukan entry data penilaian dokumen iuran kehutanan, menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan, menelaah . menelaah administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan: melaksanakan pemeriksaan administrasi penilaian persyaratan administrasi dan sketsa peta iuphhk htr, melaksanakan pengambilan sample, menganalisis data, mengolah data potensi tegakan calon sumber benih, melaksanakan pengujian kadar air benih, melaksanakan pengujian daya kecambah benih, menganalisa hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit, melaksanakan analisa induk telur ulat sutera f1, melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera f1: mengolah dan menganalisa, menilai persiapan teknis penangkaran budidaya, menganalisis kebutuhan produk hasil hutan, menyiapkan bahan penetapan kuota pengunjung, mengumpulkan data dan peta, mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan php, mengolah dan menganalisa data dan informasi php, membuat peta dan layout penanaman, memelihara bibit: menyusun instrumen, menyiapkan kebutuhan personil, melaksanakan pengujian sampel, inventarisasi potensi, membuat peta potensi, menelaah tumbuhan satwa untuk peragaan, verifikasi sats ln sebelum pengiriman luar negeri, melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan, melaksanakan pemadaman kebakaran hutan, mengkaji tingkah laku watak api, mengembangkan teknik evaluasi, menganalisis dampak kebakaran hutan, mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban, melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli, menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa, melakukan pemeriksaan sampel enkripsi, melaksanakan . melaksanakan templat penangkaran, pengolahan data dan analisa permanent temporary sample plot, menangani konflik satwa liar, mengembangkan konsep pelepas siaran satwa, melakukan analisa data tma, debit, dan curah hujan dan sampel air, menyusun instrumen, mengumpulkan data primer, melakukan bimbingan teknis, menentukan tujuan, menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil, merekrut kader, mengumpulkan data dan informasi, mempersiapkan kelompok sasaran, mempersiapkan lokasi, melakukan pengawasan pelaksanaan areal model, mengolah data up dating data, melakukan back data rutin, membuat program penulisan makro aplikasi sig, menginventarisasi kebutuhan data dan informasi, menjadi saksi ahlinyusun konsep informasi teknis, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi diseminasi.udenumerasi tsp psp sebagai ketua, melakukan re enumerasi tsp psp sebagai ketua, menyusun rancangan inventarisasi non terrestris, melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol gps, membuat mozaik citra secara digital, menyusun kunci penafsiran, pemutakhiran data kawasan hutan, membahas hasil penataan batas definitif, melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan, melakukan penilaian tata batas, mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan, melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan, menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja, menelaah . menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan, identifikasi lokasi calon areal kerja upah hti ha re, identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan, memeriksa administrasi penilaian pemenuhan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan, melakukan penilaian pemenuhan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan, memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu, melakukan penilaian pengujian dan penilaian benih, menganalisis data pengujian dan penilaian bibit, melakukan pengamatan sampel mutu perseteruan alam, memberikan rekomendasi penilaian teknis calon mengada dan pengedar bibit ulat sutra, menganalisis data penilaian php (perencanaan pemanenan pembinaan hutan), melakukan penilaian php (perencanaan pemanenan pembinaan hutan), memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan, melakukan cross check dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan, melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan, melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian persyaratan administrasi dan sketsa peta iuphhk htr, melakukan pengujian sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu, melakukan penilaian sertifikasi jasa lingkungan, menganalisis calon sumber benih, melaksanakan pengujian daya hidup liabilitas (uji tz), melaksanakan pengujian cutting test, mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit dalam rangka sertifikasi mutu bibit tanaman hutan, melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera f1: merumuskan saran dan tindak lanjut sertifikasi tenaga teknis php, melakukan pembinaan terhadap penangkap pengedar pedagang lembaga konservasi instansi satwa liar dan tumbuhan, melakukan . melakukan audit kinerja terhadap penangkap pengedar pedagang lembaga konservasi instansi satwa liar dan tumbuhan, menganalisis pemasaran hasil hutan, mengolah dan menganalisa data dalam pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan php fasilitasi pelaksanaan kegiatan htr, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan htr, memberikan saran tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari, membuat rancangan penanaman dalam rangka membangun sumber benih templat arboreus adg, membuat persemaian, melakukan pengolahan analisa data persiapan pengelolaan perseteruan alam, melaksanakan sertifikasi bebas webzine, melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera, menganalisis potensi dalam rangka penyusunan rencana pengembangan perseteruan alam, konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengembangan perseteruan alam, melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran, mengkaji potensi perburuan satwa, memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa, melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan, mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem, mengkaji prosedur search and rescue regu kebakaran, melakukan kajian daya dukung kawasan, melaksanakan tindakan medis terhadap satwa, menilai kesehatan perilaku satwa, menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi, mengembangkan rehabilitasi satwa, mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa, menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa, melakukan penyusunan rekomendasi pengelolaan das dan tata air, mengumpulkan . mengumpulkan data sekunder dalam rangka pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan rhl), menyajikan diagram dan tabel (data), pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat, melakukan pendampingan dalam pembinaan kelembagaan masyarakat, melakukan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan masyarakat, mengkaji pengembangan kelembagaan masyarakat, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelembagaan masyarakat, mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan kader (konservasi, bina cinta alam, forum interpreter, guide dan porter), mengembangkan hasil hasil kemitraan, melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan, pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja, menganalisa usaha rhl, melakukan analisa permasalahan pelaksanaan, menyusun rekomendasi pemecahan masalah, menyusun naskah laporan areal model, menyusun pola pembinaan areal model, melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan areal model, menganalisa data sistem informasi manajemen, mengembangkan data base non spatial, melakukan pengelolaan sistem jaringan hw sw), melakukan kendali mutu data untuk intranet internet, melakukan analisa data sig, menyusun sistem model program, menguji dan memvalidasi sistem model program, menyusun manual, melakukan konsultasi pengendalian ekosistem hutan, menjadi saksi ahli.ukan pembahasan konsep informasi teknis, melakukan sosialisasi diseminasi, melaksanakan pameran dalam rangka sosialisasi diseminasiketua, melakukan penyusunan rencana operasionaladya, meliputi: menyusun rencana kerja peh sebagai ketua, mengidentifikasi potensi sumber daya hutan produk hasil hutan sebagai ketua, menyusun rancangan inventarisasi, menganalisa hasil penafsiran citra satelit, menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi dimensi, menghitung potensi sumber daya hutan, ekspor hasil inventarisasi, kalkulasi batas kawasan hutan, melaksanakan . melaksanakan review zonasi, menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi, verifikasi pnb penghasilan negara bukan pajak): membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan perubahan fungsi penunjukan penggunaan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan, melakukan identifikasi penggunaan pola ruang, verifikasi usul perubahan, membuat kajian lingkungan hidup strategis, menyusun kriteria indikator kegiatan, mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang, membuat konsepsi pembentukan unit pengelolalakukan kajian perubahan kawasan hutan, menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah propinsi, melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan, memverifikasi areal htr, hkm dan hutan desa, melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan, melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan, melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, melakukan pengkajian usulan ijin industri hasil hutan, melakukan penelaahan ijin industri hasil hutan, memberikan saran tindak lanjut penilaian pemenuhan pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan, memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih, memberikan . memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit, saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarira persemaian pengadaan dan pengedar bibit, memberikan saran tindak lanjut penilaian php perencanaan pemanenan pembinaan hutan), memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan, mengolah dan menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan, memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan, memberikan saran tindak lanjut penilaian persyaratan administrasi dan sketsa peta iuphhk htr, memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu, memberikan saran tindak lanjut sertifikasi jasa lingkungan, memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan, memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan, menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan: mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan: memfasilitasi penyusunan urkuphhk htr dan rkt upah htr, merumuskan saran tindak lanjut urkuphhk htr dan rkt upah htryusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial, pengembangan teknologi perbenihan, menganalisis data perkembangan bibit induk, rekomendasi pengembangan, ekspor penyusunan rencana pengembangan perputaran alam, melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan, mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar umpan api (kayu, batubara, gambut, serasah dll): mengkaji . mengkaji dan mengembangkan pratap pemadaman mobilisasi, mengembangkan prosedur penyelidikan sebab sebab kebakaran hutan, memberikan rekomendasi keterangan diagnosa, menyajikan hasil identifikasi masalah, melakukan sosialisasi, melakukan advokasi, menganalisis masalah, merumuskan struktur kelembagaan, merumuskan tata hubungan kerja, merumuskan prosedur kerja, merekomendasikan menyarankan penguatan kelembagaan, mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan, merumuskan konsep kerjasama pelaku usaha sektor kehutanan, mempresentasikan hasil areal model, menyusun rancangan sistem data base, mengembangkan sistem informasi, melakukan kajian terhadap hasil analisa data sig, membuat model model aplikasi sig (bersifat inovatif), melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan, memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan, menjadi saksi ahl.ketua, dan melakukan evaluasi sebagai ketua. pengendali ekosistem hutan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas pengendali ekosistem hutan diberikendali ekosistem hutekosistem hutekosistem hutan yang melaksanakan tugas pengendali ekosistem huyang melaksanakan tugas pengendali ekosistem hutiapan pengendalian ekosistem hutan, cc. pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan pengendalian ekosistem hutan, pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, dan pengembangan profesi. unsur penunjang terdiri daririncian kegiatan pengendali ekosistem hutan dan angka kredit masing masing unsur sebagaimana dimaksud pada untuk pengendali ekosistem hutan terampil adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan untuk pengendali ekosistem hutan ahlikeciekosistem hutan, untuk: pengendali ekosistem hutan terampil dengan pendidikan sekolah menengah kejuruan smk) bidang kehutanan atau sekolah menengah atas smapengendali ekosistem hutan terampil dengan pendidikan diploma iii bidang kehutanengendali . pengendali ekosistem hutan ahli dengan pendidikan sarjana strata satu s1) ataupengendali ekosistem hutan ahli dengan pendidikan pascasarjana strata duaahli dengan pendidikan pascasarjana strata tigaendali ekosistem hutndali ekosistem hutan muda, pangkat penata, golongan ruang ii! c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit (dua) dari unsur pengembangan profesi. pengendali ekosistem hutanpengendali ekosistem hutndali ekosistem hutpengendali ekosistem hutpengendali ekosistem hut. pengendali ekosistem hutndali ekosistem huendali ekosistem hutan. pengendali ekosistem hutngendali ekosistem hutpengendali ekosistem hutan yang secara bersama sama membuat karya tulis ilmiah bidang pengendalian ekosistem huekosistem hundali ekosistem hutan mengusulkan secara hirarki daftar usulan penilaian angka kredit dupa) setiap tahun. pengendali ekosistem hutbagi pengendali ekosistem hutanehutanan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. sekretaris direktorat jenderalementerian kehutanan, kepala. kepala unit pelaksana teknis upt) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh menterdilingkungan unit pelaksana teknis upt) kementerian kehutanan, kepala dinas provinsiprovinsi, kepala dinas kabupaten kota pangkat penata mudakabupaten kota. kepala unit pelaksana teknis upt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan menteri kehutndali ekosistem hutan bagi sekretaris jenderal pada kementerian kehutanan yang selanjutnya disebut tim penilai pusat, tim penilai pengendali ekosistem hutan bagiyang selanjutnya disebut tim penilai direktorat jenderal kementerian kehutanan, tim penilai . tim penilai pengendali ekosistem hutan bagi kepala unit pelaksana teknis upt) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada unit pelaksana teknis upt) kementerian kehutanan yang selanjutnya disebut tim penilai unit pelaksana teknis upt) kementerian kehutanan, tim penilai pengendali ekosistem hutan daerah provinsi bagi kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan yang selanjutnya disebut tim penilai daerah provinsi, dan tim penilai pengendali ekosistem hutan daerah kabupaten kota bagi kepala dinas kabupaten kota yang membidangi kehutanan, yang selanjutnya disebut tim penilai daerah kabupaten kota. tim penilai jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional pengendali ekosistem hutendali ekosistem hungendali ekosistem hu ekosistem hutan. apabila tim penilai provinsiprovinsi lain yang terdekat atau tim penilai direktorat jenderal kementerian kehutanan. apabila . apabila tim penilai kabupaten kotadirektorat jenderal kementerian kehutanan. pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh: sekretaris jenderal untuk tim penilai pusat, sekretaris direktorat jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan kementerian kehutanan untuk tim penilai direktorat jenderal kementerian kehutanan. kepala unit pelaksana teknis upt) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan kementerian kehutanan untuk tim penilai unit pelaksana teknis upt) kementerian kehutanan, kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk tim penilai daerah provinsi: dan kepala dinas kabupaten kota yang membidangi kehutanan untuk tim penilaingendali ekosistem hutan dan tata cara penilaian angka kredit pengendali ekosistem hutangian ketiga pejabat yang mengusulkan angka kredit usul penetapan angka kredit pengendali ekosistem hutan diajukan oleh: sekretaris direktorat jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, kepala dinas provinsi kabupaten kota yang membidangi kehutanan kepada sekretaris jenderal bagi pengendali ekosistem hutan madya, pangkat pembina tingkat. golongan ruang iv b dan pengendali ekosistem hutan madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c, pejabat . pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon iii sekretariat direktorat jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan kepadauntuk angka kredit pangkat penata tingkat golongan ruang i d dan pengendali ekosistem hutan pertama, pangkat penata muda, golongan ruang i a sampai dengan pengendali ekosistem hutan madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a yang bekerja lingkungan kementerian kehutanan, pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon kepada kepala unit pelaksana teknislingkungan unit pelaksana teknis upt) kementerian kehutanan,. golongan ruang iii d,ekosistem hutendali ekosistem hutndali ekosistem hutan terampil harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sekolah menengah kejuruan smk) bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan kelautan, peternakan, kesehatan hewan, teknik bangunan sipil, surveyor dan pemetaan serta kualifikasi lain yang ditetapkan oleh menteri kehutanan, pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang ii a, dan telah lulus uji kompetensi pengendali ekosistem hutgendali ekosistem hutan ahli harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sarjana s1) diploma bidang kehutanan, pertanian, biologi, perikanan kelautan, ilmu lingkungan, geografi, geodesi, sosiologi, kedokteran hewan, peternakan, perencanaan wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh menteri kehutanan, pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii a, telah lulus uji kompetensi pengendali ekosistem hutan, setiap ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dan hurufgendali ekosistem hutan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang pengendalian ekosistem hutanendali ekosistem huformasi untuk jabatan pengendali ekosistem hutan. memiliki pengalaman bidang pengendalian ekosistem hutan paling kurang (dua) tahun, usia paling tinggi (lima puluh) tahun, dan telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang pengendalian ekosistem huendali ekosistem hutan terampil yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma dapat diangkat dalam jabatan pengendali ekosistem hutan ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tersedia. tersedia formasi untuk jabatan pengendali ekosistem hutan ahli, ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan ahli, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian, dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. pengendali ekosistem hutan terampil yang akan beralih menjadi pengendali ekosistem hutngendali ekosistem hutapendidikan dan pelatihan pengendali ekosistem hutan jenjang muda yang akan naik jabatan jenjang madyxii. bab xiipengendali ekosistem hutan dilaksanakan sesuai formasi pengendali ekosistem hutan dengan ketentuan sebagai berikut: pengangkatan pegawai negeri sipil pusatendali ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur sebagai berikut: formasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan lingkungan direktoratsarpemerintah daerah provinsi: tingkat terampil sampai dengan orang. tingkat ahli sampai dengan orang. formasi. formasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota tingkat terampil sampai dengan orang. tingkat ahli sampai dengan orang. penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada indikator, antara lain: luas, panjang kawasan dan sebaran kawasan hutan, tingkat keanekaragaman jenis dan variasi ekosistem hutan, kondisi geofisika kawasan hutan, jumlah, jenis, karakteristik dan luas kawasan unit usaha pemanfaatan hasil hutan, jumlah, tipologi dan luas daerah aliran sungai das) serta wilayah kerja, dan kondisi demografi dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. formas, golongan ruang iii cndali ekosistem hutsepuluh) angka kredit dari tugas pokok. pengendali . pengendali ekosistem hutendali ekosistem hutekosistem hutendali ekosistem hutekosistem hutusia paling tinggi (lima puluh satu) tahutelah selesai cuti luar tanggungan negara. pengangkatan . pengangkatan kembali dalam jabatan pengendali ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada dendali ekosistem hutan yang diperoleh selama pembebasan sementara. bagian ketiga pemberhentian dari jabatan pengendali ekosistem huturunan jabatan, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan pengendali ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengendali ekosistem hutxiv penurunan jabatan pengendali ekosistem hutendali ekosistem hutpns yang telah menduduki jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan sebelum berlakunya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ini, tetap menduduki jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasmengenai jabatan fungsional pengendali ekosistem hutvkehutansunan kementerian pan dan keras kepala biro hukum dan humas, s8 kk.terampil dan angka kreditnya smm . pengendalian ekosistem gamanaantaratbopa serikat semua jenang prajabatan |penyiapan penyusunan rencana kerja peh menyusun rencana kerja peh, sebagai anggota iii |(pelaksanaan inventarisasi sumber daya melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan produk hasil almamater persiapan tmvensarsasi menyiapkan sarankan prasarana twemarsas laporan pelaksana sayuran jolittakukan inventarisasi dan mengolah data nash enumerasi tsp psp, sebagai anggota re enumerasi tsp psp, sebagai anggota almemarsesnenteesas pemapanimatarsai menyiapkan sarana tanprasaranatentarsaa tema cos pameran rlesemapty positioning system gps penerimaan citra sate maaukanorenwsieiradanpengeratandaa taperanyscne paman famansadaratutan penyajian peta aw, (br |mengumumkan pemancangan batas sementara berita acara pelaksana bilengukuran kawasan non hutan penetapan kawasan pendayagunaan kawasan atau zonasi blok memasangtanda batas kawasan hutan alanzonasi book tepernfkm pasaran pol me) sewu memparamtai seram) aam #etarsaaxzotnar |innmnhm mmmm alkenemian gan penularan basi utantayadanmentaya paemanganpentaanbh memeksaadminisrasi tepercaya sasana pememandanpenlaan taf pesan dam peniliansarpas pesemaranpengdaandan sai amat dofpeniian teknis calon pengadaan pengedarbibtustsmea eat harfiteatanansetasi laporan pelaksana tanjakan aafpentatantenaga teks ppl teknis php penyegaran, pembekuan atau pencabutan kartu tenaga teknis php dinlpenttan sarana dan pengembangan mede php iflpentatan ketatausahaan hasiihutan berantas berlokasi sumber benihtanamantutan sertifikasi mara benihtanamantutan sur swara semexeowan savarwsi kabir pelaksanakegiatan lal ln. xho6e lo. (iteiaksanakan penguatan berattooobuur laporan pelaksanatanjutan bee aan alestnkasi mutu bbttanamantuan arlsetikasi telur ulat sutera jictaksanakan pengamatan sempat daa aksara situasi tenagatekmi pipe pra sertifikasi tenaga teknis bei alenangaran budidaya pamatamafeainstusendmsamakatemsiaa erlperbenihan hl pembangunan sumber benih templat arbereram adg dikembangan menanam bibi toliieaksanakan plerssibeah esa penanganan buah damberih iiteakukan pengepakan laporan pelaksana lanjutan perseteruan alam persiapan pengeoaanfesmesangam aan ena ata aan pol me) sewu memparamtai seram) aam #etarsaaxzotnar :.i mich metaksanakantabutasidata daa pelaksana lanjutan pemetharsan iatsutea pemahaman bibieintekgatstea pengendaanhama danpeyakt aan keraguan pertukarantumbuhan sawa aperesarantumbuhan dansatwatiar sd) (sats dn) jaa keran sats ln) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran pemadaman melaksanakan pemadaman kebakaran hutan penanganan pescakebakasan bembimama habitat dansawatar populasi satwa smm . ber apengeotaan keanekaragaman hayati (penanganan mess terhadapsawa knee ana sea meta laboratorium pemeriksaan (melaksanakan permanent temporary sampleplot poo penyelamatan satwa tumbuhan (melakukan pembicaraan dan peyeamamn awafambanan apa angan pemda metaksanakanpelepastaran sama laporan pelaksana lanjutan melaksanakan evakuasi pengungsian sewaan sawangan laporan pelaksana pemuda lpengeotaanbasdantataar aan interpreter, guide dan porter) el alembentukandan pembinaanarcarmosa rembinaanarearmoaa alsmtemimormasi gegen pengadaan sumberdutan sii iiiitfisthma kebijakan program (membuat eat membuat pestertanmer batin poster pelaksana pemula membuat naskah siaran media cetak dan elektronik yao eat peni membuat boke membuat sudi visual debut sinopsis kembar sae ejbontatsasifdisemimasi sol sma memesan sean agam "antar lin :"hess'i" mm (pengembangan ja. penyusunan pengembangan iyetakukan penyusunan pengembangan draft kebijakan pengendalian otot mat mapa peniten akan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota laporan penyelia ekosistem hutan ekosistem hutan laporan pelaksana lanjutan penyusunan program melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota pelaksana lanjutan penyusunan rencana melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem operasional pengendalian ekosistem hutan hutan, sebagai anggota pelaksana lanjutan perumusan sistem merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung rumusan semua jenjang pengendalianmengembangkan teknologi tepat guna bidang pengendalian ekosistem setiap karya semua jenjang tepat guna bidang hutan pengendalian ekosistem hutan iri bidang pengendalian (kunjungan kerja semua jenjang pengembangan sistem melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian monitoring dan evaluasi ekosistem hutan, sebagai anggota pelaksana lanjutan pengendalian ekosistem hutan (pemantauan dan ia. memantau melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, evaluasi laporan pelaksana lanjutan pengendalian sebagai anggota laporan pelaksana lanjutan melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota pelaksana lanjutan pelaksana lanjutan (kehutanan yang dipublikasikan pengendalian ekosistem hutan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secarasol sma memesan sean agam "antar nawa ftf him dalam bentuk makalah makalahyangalam bentuk buku uku semua jenjang dalam buk buk jenjkehutanan yang dipublikasikan bid kejut bidangpetunjuk pelaksanaan petunjuk teknis buku petunjuk semua jenjang petunjuk pelaksanaan bidang pengendalian ekosistem hutan petunjuk teknis(hutan pengendalian ekosistem hutan lokakarya bidang pengendalian ekosistem hutan ib) moderator membahas narasumber semua jenjang pengurus akur semua jenjang anggota aktif kartu anggota semua jenjang pengurus akur semua jenjang anggota aktif kartu anggota semua jenjang keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengendali tahun semua jenjang fungsional pengendali ekosistem hutan ekosistem hutan sol sma memesan sean agam "antar lainnya tugas asun aag salinan sesuai dengan aslinya awas! kementerian pan dan pay ala biro hukum dan humas, kim lam gatot sugiarto utahli dan angka kreditnya angka wes ou ariana diploma semua jenjang pendidikan dan pelatihan fungsional lamanya lebih dari jam sertifikat semua jenjang bidang pengendalian ekosistem lamanya antara jam sertifikat semua jenjang hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihanekosistem rencana kerja pertama pelaksanaan ia. inventarisasi sumber daya melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan produk hasil nan ekosistem persiapanimentarsan pesiapanimentarsai pol sewu memuaskan seruwmasn aeon #etarsanawno1ran ilteogapty positioning syatemtor pa. kontrol (pengelolaan citra satelit ' digital mba mel resolusi dimensi arash pengukuran kawasan iiictakukan supervisi dalam angka pengukarantatan taxon aga endapan kawasan aa penatagumaan kawasan atau zomasifbiok tafpemantapan wilayah (iomamoaan tntentsan iman pemutar kemanapun| penggunaan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan pol sewu memuaskan seruwmasn aeon #etarsanawno1ran ss ww s u uu alidentiikasi pengansanpelaraang laporan madya yoilidentikasi kota pemantamantuang laporan maya tol pembentukanunttpengeltaantatan dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan peta puan lamo pembentukan unit pengelolaan hutan pengelolaan hutan ruang wilayah propinsi pemanfaatan sumber dayahutan perijinan pemanfaatan sumberdayahutan afkamasan hutan iitenelaan peta dan dataterkati dengan pembuatan secara laporan uga pap analisis kawasan hutan erttast aren hen kanan dea peran opo aga ttasithaan p pu asatmgkangandanwsataaam ses w d iii i ii tie massa penauandanpenilian catatan penemunanfpemanasaan peran tatamamamat tlbengujandan pentatanhasihutankayadanmnkaya menganaisisdata laporan do012 petama memberikan sarantindaktanjat rekomendasi muda pemeujangonpentaanbeah lpengutandanpentatan eee pop pengedar bibit memesan mutu pesutersan alam tal perasan teknis calon mengada dan pengedar bibtuatemea talbeniian perencanaan pemanenanfpembnsan hutan be glpetmandokumenturan kehutanan aaa oilberiian kegatanindustihasihutan hem mengolah dan menganalisa porn maya tefpeniatan pendaratan aamimstasi ganskesarpemturam eam jiciakaanakan pemeriksaan administrasi laporan pertama irisiaksanakan pemeriksaan lapangan laporan ada berita u u perumcashasihuankaudanmontaya tfeerumkasijasatingkangan afbemtitasisumberbenihtanaman mutan afberutkasimutabenntanaman hutan alberuntasimatabibrtanaman hutan (henganstis hasil pengujian mutu sik telaga bibit laporan petai aeeumkas tear sae lberumtasitenagatems pam, serasi tenaga tenis peru penangkaranadidaya kantntmemaitasmisamtaraantmsatan lembaga konservasi instansi satwa liar dan tumbuhan polos ses semasautaa seruan kpn petarsaaxotara)o joleomgarpawssmaclkikmtn emenantanasa tan pat penangkap pengedar pedagang lembaga konservasi instansi pemasaranhasiihutan 'oltenganatsis pengembangan ekspor terhadap produk hasutan laporan gaya hutan pemanfaatan asa lingkungan dan wisata alampromosidan pemasaran timenapkon bahan penetapan kuota pengunjung |o rekomendasi petama ane pelaksanaan kegiatan htr ltemtasttasi penyusunan urkupahkattr gan ret uparkatr laporan gaya "epenssibian informasi pemanfaatan hwtamprotuksitsan jangan memasang den dtantngeapeaman mimi) dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian php produksi, ekologi dan sosial perbenihan pembangunan sumber benih templat arboreus adg' ' | membangun penmarpemgantyompemmaman aren poso hop embastraneangan penanaman laporan uda tafembibtandan persemaian ehe sofpersuteraan alam pemenjaraan sutra pemdimarsan bibitindukutaramea penganalisis dota perkembangan bibitinduk laporan iristaksanakan sertifikasi bebas webzine laporan ada aaa pengendalian ramadan penggiat melaksanakan pengujian sampe data era gfeyusunantencana pengembangan pereteraanaam sif pessaanjperukarantumbuhansawa afitendaan tumbuhan sawwauntuk peragaan laporan pertama saf peburuansawa maf peredaran tumbuhan dan sawaliar tisu perisai sams tmsebetum pengiriman ketvarnegen osn pertama dan penanggulangan kebakaran hutan. bakar umpan api (kayu, batubara, gambut,serasah dll). dbff pemadaman melaksanakan pemadaman kebakaranhutan '' ' ' ) | laporan pertama pemadaman mobilisasi kebakaran hutan. gfpembimaanhabitrdansawalar sea sean ate penssioiaan keanekaragaman saya tafemangananmedioterhadap sama aaa bhs dan tidak dilindungi. afmeiakaanakan permanent temporal sampieplt bee pengsiotaan sdantataair air e pengsiotaan rehabilitasi hutan dam lahan rad wa por pembinaan uu pembebanan pembinaan kemitraan aaa bt$ bbb pembentukan kader konservasi, bina cinta alam, forum tere neraka usaha sektor kehutanan pembentukan dan pembinaan area mode pembentukanareaimoaa pembinaan ari e nan item informasi geografi sig pengertian stmberdayahutan mengembangkan sistem informasi manajemen aaa www na. sosialisasi diseminasi mia. (membuat leaflet amemipuat poster banner etin membuat buruan membuat naskah siaran media cetak dan elektronik e# melakukan pameran display fee perempat papan informasi (membuat buklet buklet madya (membuat audio visual (membuat sinopsis (membuat slide (sosiarsasiyaisemimasi mematmtammman tam pom sam sosialisasi diseminasi materi pertama aaa $hs ipengembanganja. penyusunan pengembangan draft melakukan penyusunan pengembangan draft kebijakan pengendalian pengendalian kebijakan pengendalian ekosistem ekosistem hutan, sebagai ekosistem hutan laporan oao tama penyusunan program pengendalian melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, sebagai naa penyusunan rencana operasional melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem pengendalian ekosistem hutan hutan sebagai perumusan sistem pengendalian merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung rumusan semua jenjangtepat guna mengembangkan teknologi tepat guna bidang pengendalian ekosistem setiap karya semua jenjang bidang pengendalian ekosistem hutan |hutan peningkatan pengembangan diri studi banding semua jenjang bidang pengendalian ekosistem hutan kunjungan kerja semua jenjang semua jenjang pengembangan sistem monitoring dan melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian evaluasi pengendalian ekosistem ekosistem hutan, sebagai hutan pemantauan memantau melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, pengendalian takeda apaan ipengembanganjia. pembuatan karya tulis karya ilmiah membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian pengkajian profesi bidang pengendalian ekosistem survei evaluasi bidang kehutanan yang dipublikasikan hutan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional buku semua jenjangteam penebar semua ena dalam bentuk makalah makalah semua jenjang angka aaa v6t ahs3 membuat karya tulis karya ilmiah berubah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri bikehutanan yang dipublikasikanpetunjuk membuat buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis buku petunjuk semua jenjang pelaksanaan petunjuk teknis bidang pengendalian ekosistem hutanhutan pengendalian ekosistem |b: peran serta dalam seminar lokakarya mengikuti seminar lokakarya atau simposium sebagai nan utan moderator membahas narasumber semua jenjang semua jenjang pengurus ater semu jenjang anggota aktif kartu anggota semua jenjang pengurus alur semu jenjang anggota aktif kartu anggota semua jenjang aaa bkb keanggotaan dalam tim penilai angka menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengendali tahun semua jenjang ekosistem hutan p emaemae pasca saman tar semua jenjang salinan sesuai dengan aslinya menteri pendayagunaan aparatur negara ssi pan kementerian pan dan dan reformasi birokrasi republik indonesia, (kepala biro hukum dan humas, ttd azwar abubakar k3 gatot sugiarto blkpelaksana penyelia ii bendalian ekosistem hutan jumlah too |kementerian pan dan snn masi ttd kepala biro hukum dan humas, nac azwar abubakar a.a gay jo maan ylanjutan penyelia ii d iii a iii b ii e ineiga yang menunjang santan kegiatan pengendalian ekosistem hutawas ka. kepala biro hukum dan humas, tta azwar abubakar can rn, buynjang santan 20x kegiatan pengendalian ekosistem hutanga ana kementerian pan dan tta kuda kepala biro hukum dan humas, azwar abubakar ay, bti) ang kesamaan kegiatan pengendalian ekosistem hut, (asi , n, kementerian pan dan kepala biro hukum dan humas, tr) azwar abubakar laa rep y8tipsp kegiatan pengendalian ekosistem hutan sarana aliran sesuai dengan aslinya menteri pendayagunaan aparatur negara sah 21n, kementerian pan dan dan reformasi birokrasi republik indonesia, s.s ala biro hukum dan humas, ctd as) sama lan enne azwar abubakar spy, blk indo gatot sugiarto |
lembaran daerah kabupaten ogan komering ulu selatan hata jenaa.!kurang bayar, surat pajakotel yang terutang dipungut wilayah kabupaten ogan komering ulu selatanlima ratus ribu) per hari. subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makrestoran sebagaimana dimaksud pada pajak restoran yang terutang dipungut wilayah kabupaten ogan komering ulu selat, dan sejenisnya:tujuh puluh lima persen). dan untuk hiburan kesenian rakyat tradisional tarifkabupaten ogan komering ulu selatan. bagian keempatuntuk1ulupenerangan jalan sebagaimana dimaksud pada pajak penerangan jalan yang terutang dipungut wilayah kabupaten ogan komering ulu selat. grafit: granit andesit:, gips, kalsit, oo. kaolin: leuit: magnetit: mika: marmer: nitrat, obsidian: vv. oker: pasir dan kerikil: xx.juadelapanean hibah wasiat, termasuk suami istri. asa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalenderbab yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diterbitkan speed, skpd dan atau skpdkbt. bagian kedua sanksi administrasi dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terulangnya pajak yang dibayar sendiriatas persetujukantorehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya: mengurangkan atau membatalkan skpd, ssetelah melampaui waktu (lima) tahun terhitung sejak pada tanggal desember pi ne rlbagaimana yang diamanahkan olepenggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil karena retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilengan diundangkanii. demietapan nama jalan dalam kota muaranyertiban lalu lintas kabupaten ogan komering ulu selatan perlu adanya penetapan nama nama jalan dalam kabupaten ogan komering ulu selatan, bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur dan ditetapk, keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraan angkutan barang jal ), peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu selatan nomor tahun tentang izin trayeketapan nama jalan dalam kota muaranybupati adalah bupati ogan komering ulu selatan, dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu selatan, jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang telah diperkeras dengan kontruksi tertentu dengan gelar pada jalan minimal meter, nama jalan adalah sekitar nama untuk suatu ruas jalan atau penggalan dari jalan, ruas jalan adalah ruas jalan dalam kota muaranya. bab maksud dan tujuan penetapan nama jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam rangka pengaturan arus lalu lintas. penetapan nama jalan bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, mempermudah penentuan alamat, mempermudah pengaturan arus lalu lintas. bab iii tata cara penetapan nama jalan pada setiap jalan protokol dalam kota muaranya penetapan nama jalan adalah menggunakan nama pahlawan nasional. terhadap jalan jalan yang bermuara pada jalan protokol, penetapan nama jalan menggunakan nama pahlawan daerah atau tokoh daerah. bab nama nama jalan dalam kota muaranya daftar nama nama jalan pada setiap ruas jalan dalam kota muaramasangan papan nama jalan pemasangan papan nama jalan dipasang pada awal dan akhir ruas jalan. bab bentuk dan ukuran papan nama jalan bentuk papan nama jalan adalah dengan dasar warna hijau dan tulisan warna putih. ukuran papan nama jalan adalah panjang dan lebar cm. tinggi tiang papan majalan adalah cm. bab pengawasan pengawasan terhadap papan nama jalan dilakukan oleh dinas perhubungan. bab viigani simpang puskesmas s d. simpang3 ti. bandung sepakati ' '| simpang3 tlg bandung s.d. simpang3 tl. jawa sepakatlll ' simpang3 tlg bandung s.d. tepi sungai ' | gatot subroto simpang3 kp. sawah s.d. talang sawah saka selubung pasar baru s.d. terminal baru belang pendaran gunung tiga bupati ogan komering ulu selatan muhtadin serat |
c9, upingkayang, menimbangngkayang merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki berbagai dampak bagi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan usaha perusahaan kabupaten bengkayang diperlukan adanyaalyang dimaksud dengan "tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan dalam mengantisipasi mencegah dan mengatasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha, serta melakukan pemulihan dan atau peningkatanaman modalabupaten bengkayangb maksud dan tujuan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimaksudkan untuk:internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung daerah. pengaturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan: memberikan batasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, memberikan landasan dasar dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdayadan pembiayaan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup tanggung kabupaten dengan tembusan kepada bupati. bupati dapat menindaklanjuti usulforum pelaksanaan tanggung tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahamenganggarkan biaya. bab pelaksanaan bagian kesatu pelaksana pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan:, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, dan cc.kemitraan danbeberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar program tanggung dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. pembentukan forum pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepadasetiap tahun dari masing masing perusahaan yang menjadi anggota kepada bupati dan tembusan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayangpembentukan, tata kerja, dan tanggungjawab forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bab pelaporan setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, wajib membuat laporan yang memuat bentuk program kegiatan, nama penerima program, waktu, besaran biaya, output, outcome, dan dampak bagi perusahaan maupun masyarakat. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati, dan tembusan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayang. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyusunan laporanbupati mempublikasikan kepada masyarakat mengenai, dan publikasinya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab vii. bab viii sanksi administrasi perusahaan atau forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaanaksaan pemerintah, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin lingkungan dan atau izin usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dan penerapannya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati babprogram tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat terus dilaksanakan sampai berakhirnya tahun berjalan, dan selanjutwajaran dan kepatutan. kemudian dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal dinyatakan bahwaenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan ekonomi perusahaan sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak hukum yang sangat luas, baik bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. berbagai dampak atau akibat hukum itulah yang merupakan tanggung jawab perusahaan. tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. tanggung jawab inilah yang sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility). konsep corporate social responsibility csr) dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perusahaan merupakan bagian atau anggota dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. csr merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, yang dapat diarahkan kepada kepentingan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan dari perusahaan, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah baik secara yuridis maupun sosial. wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah daerah antaranya dengan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan program pembangunan daerah. dalam mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara optimal kabupaten bengkayang, diperlukan adanya mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang jelas dan bersinergi dengan pembangunan daerah, sehingga peraturan daerah ini sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ii. demi cukup jelas. |
lembaran daerah kabupaten ogan komering ulu selatan laba bang sereklame,,air tanah, selanjutnya disebut pajakyangdanketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah nihil: pajak air tanah. bagian kesatukabupateukuran reklame jangka waktu penyelenggaraan reklamewajibreklame yang terutang dipungut wilayah daerah kabupaten ogan komering ulu selatan. bagian keduakabupaten ogan komering ulu selatan. masa pajak adalah jangka waktu yang lamanyakpd atau dokumen lain dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua sanksi administrasi bupati dapat menerbitkan std jiktd, surat keputusan pembentukan, surat keputusan keberatan,atas persetujuan dprdengkayangpenyakit hiv dan aids wilayah kabupaten bengkayang semakin mengkhawatirkan yang mempunyai implikasi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dpencegahan dan penanggulangan hiv dan aids dilakukabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati. kpa kabupaten merupakan mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi danpa kabupatenpokja agama, kpa kabupaten dan hiv aids. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja kpa kabupaten dan pokja sebagaimana dimaksud pada diatur dengan, dandaerah. pembiayaan yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan ditanggung oleh masing masing perusahaan atau pengelola hotel danyang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah ddan pengawassumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aidsbebastugaskan dari pekerjaannya, dan pemberhentihurufekabupatenkabupaten bengkayang, pemerintahan daerahdepakelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaannya. oleh karena itu, dukungan kelembagaan menjadi sangat penting dalam pengimplementasia7abupaten bengkayang."dukungan, pengobatan, perawatan dan pendampivirus hivberhadapan penularan hiv danbaik sesama orang dengan hiv aids maupun dari keluarga danabupaten selanjutnya disingkat kpa kabupaten adalah komisi yang ditetapkan oleh bupati dengan ketenagaan yang melibatkanpengaturankualitas hidup dha serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat hiv danmeniadakan diskriminasi terhadap dha, meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkait dengan aids, menyediakan sistem. sasaran pengaturan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids meliputi seluruh masyarakat dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat kelompok rawan penularan hiv dan aidsromosiromosiunia usaha, dan lembaga pendidikan. bagian kedua bentuk kegiatankonsensual, dan cc. pencegahan penularan hiv dari ibu anak.berbentukisiko tinggi,secara periodik dan berkesinambungan, melakukan pendidikan, pelatihan keterampilan hidup sehat, pengurangan resiko penularan hiv dan aids dari ibu anak, melaksanakan penanggulangan penyakit menular seksual (pms) secara terpadu dan berkala tempat perilaku berisiko tinggi, mendorong dan melaksanakan tes dan konseling hiv secara sukarela kepada populasi kunci, melaksanak, melaksanakan surveilans epidemiologi hiv, aids, ims dan surveilans perilaku, penyelenggaraan konseling dan tes sukarela hiv dan aids (vct) dengan persetujuan tertulis klien (informed consent), termasuk pengembangan sumberdaya manusianya,, dan ildandalam rangka melakukan pencegahan,,, dinas kesehatan daerah diberikan kewenangan melakukan mandatory test hiv:, .jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status hiv seseorang dapat dibuka, dan atau mampu untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama:dan aidspemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha serta disesuaikan dengan norma kaidah yang berlaku masyarakat.dan aids dilakukan melalui kegiatan pemberian dukungan, pengobatan, perawpemberian dukungan, pengobatan, perawatan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada meliputiims, hiv, dan perilaku beresiko tertular hiv dan aids, mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus hiv dan aids, dan menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya. kegiatan pengobatan dha dilakukan berdasarkan pendekatan: berbasis klinisdha,pengadaan obat infeksi menular seksual ims), dan pelayanan kesehatan lainnyalindungan terhadap dha dan ridha pemerintah daerah melindungi hak pribadi dan hak asasi orang yang terinfeksi hiv dan aids serta ridha termasuk perlindungan dari kerahasiaan status hiv dan aids.. penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada dha dan ridha tanpa diskriminasataungatur agar narapidana yang terinfeksi hiv dan aids memperoleh hak layanan kesehatan dan hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi dan aids luar lembaga pemasyarakatan:dan aids, mengikuti vct pusat pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk, menggunakan alat yang dapat mencegah hiv, aids dan ims, dan melakukan upaya agar tidak tertular hiv, aids dan ims. bagian ketigemilikhotel dan atau pengelola tempat hiburan dilarang mempekerjakan orang yang terserang hiv, aids dan ims. |
lembaran daerah kabupaten ogan komering ulu selatan kenang, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan dibidang farmasi pada tingkat pengendalian sarana dan distribusi obat, perluhwa untuk melaksanakan maksud huruf diatas, maka perlu dibentukkesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten ogan komering ulu selatan, unit pelaksana teknis pelayanan farmasi yang selanjutnya disebut upt pelayanan farmasi adalah unit pelaksana teknis pelayanan farmasi dinas kesehatan kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala unit pelaksana teknis pelayanan farmasi yang selanjutnya disebut kepala upt pelayanan farmasi adalah kepala unit pelaksana teknis pelayanan farmasi dinas kesehatan kabupaten ogan komering ulu selatan. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini,b iii kedudukan, tugas dan fungsi (l) upt pelayanan farmasi adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan dibidang pelayanan farmasi, upt pelayanan farmasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. upt pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang pelayanan farmasi yang mempunyai wilayah kerja se kabupaten ogan komering ulu selatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud upt pelayanan farmasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang pelayanan farmasi: pelaksanaan urusan administrasi. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud upt pelayanan farmasi mempunyai kewenangan sebagai berikut perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya, penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bidang farmasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang farmasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wilayah kerjanya. bab susunan organisasi (l) susunan organisasi upt pelayanan farmadan tatakerja upt pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud iniupt pelayanan farmasinya. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsionalpt pelayanan farmasiupt pelayanan farmasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. uraian tugas dan fungsi upt pelayanan farmasidan lampiran peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tatakerja upt pelayanan farmasi nomor tahun dinas kesehatan kabupaten ogan tanggal april komering ulu selatan kepala kelompok jabatan fungsional subbab tata usahamasa wae iinekaa depada dinas perikanan dan peternaikanan dan peternakan, maka dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas utd) balai benih ikan: bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf diatas, perlu dinas perikanan dan peternakperikanan dan peternakan adalah dinas perikanan dan peternakan kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala dinas adalah kepala dinas perikanan dan peternakbbi piala dan utd bbi peninjauan dinas perikanan dan peternakan kabupaten ogan komering ulu selatan, utd balai benih ikan piala adalah utd balai benih ikan yang berada desa piala kecamatan waduk ranau selatan kabupaten ogan komering ulu selatan, utd balai benih ikan peninjauan adalah utd balai benih ikan yang berada desa peninjauan kecamatan buay runjung kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala unit pelaksana teknis dinas utd) adalah kepala utd bbi piala dan kepala unit pelaksana teknis dinas utd bbi peninjauan, balai benih ikan sentral adalah utd balai benih ikan dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera selatan, unit pembenihan rakyat uprogan komering ulu selatan. bab pembentukan (l) dengan peraturan daerah ini, dibentuk utd balai benih ikan bbi) piala dan utd balai benih ikan bbi peninjauan dinas perikanan dan peternakan kabupaten ogan komering ulu selatan. utd balai benih ikan bbi piala sebagaimana dimaksud pada ini berkedudukan desa piala kecamatan waduk ranau selatan dan utd balai benih ikan bbi peninjauan berkedudukan desa peninjauan kecamatan buay runjung. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi (l) utd balai benih ikan merupakan unit pelaksana teknis dinas perikanan dan peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan pembenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih ikan serta peningkatan teknik pembenihan,mbenihan ikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas perikanan dan peternakan bidang pembenihan ikan dalam wilayah kerjanya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd pembenihan ikan mempunyai fungsi: membantu balai benih ikan bbi) sentral untuk pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada unit pembenihan rakyat upr) dalam rangka menunjang upr dan pengendalian mutu benih, menghasilkan benih ikan untuk keperluan penyebaran perairan umum, untuk penyuluhan, dan untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh upr: membantu bbi sentral dalam melaksanakan uji lapang teknologi pembenihan yang lebih baik, menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah teruji dilapangan kepada upr. bab susunan organisasi (l) susunan organisasi utdpembenihan ikanfungsional (retak lan pushes wan bagan struktur organisasi unit lampiran peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu selatan pelaksana teknis dinas (utd) balai nomor tahun benih ikan (bbi) pada dinas perikanan tanggal april dan peternakan kabupaten ogan komering ulu selatan. kepala subbab tata usaha bupati ogan komering ulu selatan muhtadin seraunit pelaksana teknis dinas (utd) dilingkungan dinas perhubunghubungan, maka dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas utd) dilingkungan dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu selatanunit pelaksana teknis dinas (utd) lingkungan dinas perhubunganepala dinas adalah kepala dinas perhubunglingkungan dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu selatan, kepala utd adalah kepala utd lingkungan dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu selatan, terminal adalah prasarana transportasi jalan, dermaga adalah prasarana transportasi sungai atau danau. bab pembentukan dalam peraturan daerah ini dibentuk unit pelaksana teknis utd) dilingkungan dinas perhubungan, yakni sebagai berikut utd terminal muaranya muaranya, utd terminal terpadu banding agung banding agung, bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi (l) utd terminal merupakan unit pelaksana teknis dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian terminal dan pengendalian perparkiran. utd terminaterminal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan dibidang terminal dan perparkiran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, utd terminal mempunyai fungsi: melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tentang operasional terminal, melaksanakan pengaturan perparkiran dalam terminal, melaksanakan pendataan kendaraan angkutan penumpang umum, melaksanakan pendataan jumlah penumpang angkutan penumpang umum per hari dan perbulan, melaksanakan pendataan kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang umum setiap hari, melaksanakan pengaturan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum setiap hari, melaksanakan pemungutan retribusi terminal dan penyetoran retribusi, melaksanakan pengaturan pemakaian loket, melaksanakan pengaturan pemakaian umum. bab susunan organisasi susunan organisasi utdterminal sebagaimana dimaksudstruktur organisasi unit pelaksana teknis dinas (utd) lingkungan dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu selatan kelompok jabatan subbab tata usaha fungsional bupati ogan komering ulu selatan muhtadin serat |
panpasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan presiden ini. bidang usaha yang tidak tercantum dalam lampiran dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam dan dinyatakan terbuka tanya persyaratan dalam rangka penanaman modal.esan nai to, an. presiden republik indon. presiden republik indonesia'. pai presiden republik indonesia penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri:: dan pemerintah daerah. . pan presiden republik indonesiayang diterbitkan dalam rangka pelaksanaradang, perekonomian, lanset neh tel ratih urdiati maa teefasilitas uang muka bagi pejabatsudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan hargaketentuan dalamiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilanomisi aparatur sipil negara, dalam upaya peningkatan kinerja pegawai lingkungan komisi aparatur sipil negarpresiden republik indonesia pegawai lingkungan komisi aparatur sipilomisi aparatur sipilomisi aparatur sipilomisi aparatur sipil negara yang tidak mempunyai jabatan tertentu, pegawai lingkungan komisi aparatur sipil negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, pegawai lingkungan komisi aparatur sipilomisi aparatur sipil negara yang diperbantukan dipekerjakan pada badan instansi lain luar lingkungan komisi aparatur sipil negara, pegawai lingkungan komisi aparatur sipilomisi aparatur sipil negara yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan ketua komisi aparatur sipillantikan pada komisi aparatur sipil negarpan ng. presiden republik indonesia penetapan kelas jabatan lingkungan komisi aparatur sipil negara ditetapkan oleh ketua komisi aparatur sipilomisi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada kelas jabatan ditetapkan oleh ketua komisomisi aparatur sipilomisi aparatur sipilkomisi aparatur sipilketua komisi aparatur sipil1gtunjangan kinerja pegawai lingkungan komisi aparatur sipil negara tunjangan kinerja baba banyan per kelas jabatan rp10seks jan san g undangan, kya roti sig wol |
salinan preultan maulana hasanuddin banten menimbang mengingatu,maulana hasanuddin banten;menetap peraturan presiden tentang universitas isi,am negeri sultan maulana hasanuddin banten. dengan peraturan presiden ini didirikan universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten sebagai perubahan bentuk dari institut agama islam negeri sultan maulana hasanuddin banten. universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin bantemaulana hasanuddin bantenmaulana hasanuddin bantel2tan maulana hasanuddin banten dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten; dan semua mahasiswa institut agama islam negeri sultan maulana hasanuddin banten dialihkan menjadi mahasiswa universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten. pasa1sultan maulana hasanuddin banten menjadi universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin bantean maulana hasanuddin banten sebagaimana diatur dalam 20i7 presiden republik indonesia, ttd. joko widodo diundangkan jakarta pada tanggal api2s.bu cahyono{ya bagi ketua, wakil ketua, dan anggota badan perlindungan konsumen nasionalrlindungan konsumen nasional, perlu peraturan presiden tentang hak keuangan dan fasilitas l,lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan anggota badan perlindungan konsumen nasional; mengingat salperlindungan.n konsumehak keuangan dan fasilitas lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan anggota badan perlindungan konsumen nasional. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan. presiden republik indonesia ketua, wakil ketua, dan anggota bpk diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. hak keuangan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota bpk sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan. besaran hak keuangan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, dan anggota bpk sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketua sebesar rp21. (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); wakil ketua sebesar rp20. o34.0oo,0o (dua puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah); dan anggota sebesar rp18. o0, (delapan belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah). dalam hal ketua dan wakil ketua merangkap sebagai anggota bpk maka hanya diberikan (satu) jenis hak keuangan yang nilainya paling besar. hak keuangfasilitas lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan anggota bpk sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: biaya perjalanan dinas; dan jaminan sosial. (l) biaya perjalanan dinas bagi ketua, wakil ketua, dan anggota bpk sebagaimana dimaksud dalam hr.ruf diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi madya. penggunaan. presiden republik indonesjaminan sosial bagi ketua, wakil ketua, dan anggota bpk sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kef dan jaminan kematiketua, wakil ketua, dan anggota bpk sejak peraturan presiden ini berlaku. pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan atau anggota bpk dihentikan apabila ketua, wakil ketua, dan atau anggota bpk: berhenti; atau diberhentikan,l,lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan anggota bpaturan presiden ini dalam kembaran negara dengan republik penempatannya.a bidang perundang undangan administrasi hukum, rtd ttd 2o22 tentang rencana zonasi kawasan antarwiki,.ayah laut sui"awasi instansi pelaksana wai(tu dan tahapan pelaksanaan (2o2l (2o2s (2o30 (203s iii penanggung jawab instansi terkait program utama lokasi sumber pendanaan i.perwujudan ruang i.aut perairan struktur wii,ayah susunan pusat pertumbuhan kelautan pres ion republik indonesia program i.utama i,lokasi instansi pei.aksara sumber pendanaan penanggung instansi terkait jawab waktu dan tahapan pelaksanaan (2o2r (2o2s (203o 2o341 (2o3s pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan pelabuhan perikanan amurang kabupaten minahasa selatan, provinsi sulawesi utara; pelabuhan perikanan ventura kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan perikanan kumalingon kabupaten buol, provinsi sulawesi tengah; l.l pelabuhan perikananiden republik indonesia program utama lokasi pelabuhan perikanan sambaliung kabupaten berau, provinsi kalimantan timur; pelabuhan perikanan t\rupa kota manado, provinsi sulawesi utara;sumber pendanaan instansi pei.aksara waktu dan tahapan pei laksanakan iii penanggung jawab instansi terkait (2o21 2024l (2o2s 2o34l. (2o3s peraturan perundang undangan (sumber lain yang sah) pelabuhan ide ref indonesia program utama i,lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu dan tahapan pela,kanan iii penanggung jawab instansi terkait kkp kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional semen atr bpn), semen o2s (203o (2o3s 2o34 pelabuhan perikanan dago kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan perikanan sebatik kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara. sentra kegiatan perikanan tangkap dan atau perikanan budi daya kabupaten minahasa utara; kabupaten minahasa; kabupaten minahasa selatan; kabupaten bolaang mongondow utara; kabupaten kepulauan sangihe apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kabupaten. pres ide republik indonesia program utama lokasi kabupaten gorontalo utara. sumber pendanaan instansi pei,aksara penanggung instansi terkait jawab waktu dan tahapan pei"q,kanan iii 2024l. (2o2s (2o3o 2o341 (2o3s kementerian dalam negeri kemendagri), dan pemda pengembangan pusat industri kelautan sentra industri bioteknologi kelautansentra. pres ide refijblik indonesia program i.utama lokasi instansi pelaksana sumber pendanaan penanggung instansi terkait jawab waktu dan tahapan pelaksanaan iii (2o2r (203s sentra industri maritimperin, brin, dan pemda sistem prasarana laut jaringan dan sarana sistem transportasi jaringan tatanan free ide replielik indonesia program utama lokasi sumber pendanaan instansi pei,{sana waktu dan tahapan pelaksanaan iii penanggung jawab instansi terkait (2o30 2o34l. (203s tatanan kepelabuhanan nasional pelabuhan mataritip kabupaten berau, provinsi kalimantan timur; pelabuhan talisman kabupaten berau, provinsi kalimantan timur; pelabuhan tanjung batu kabupaten berau, provinsi kalimantan timur; pelabuhan tanjung rede kabupaten berau, provinsi kalimantan timur apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kemerrteriarr perhubungan kemenhub) atau pemda kkp dan semen pupr pelabuh2024l. (2o2s 2029l (2o30 2034l (203s pelabuhan batu pahat kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan pindad tana kuning kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan pulau bunyi kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan sei lincah kayan kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara;o penanggung jawab instansi terkait (2o2t (2o2s 2029l. (2o3s pelabuhan sei sembarang kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan tanjung selor kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan sekotak kabupaten bulungan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan pelapis malinau kabupaten malinau, provinsi kalimantan utara: pelabuhan."kanan (2o2s iii penanggung jawab instansi terkait (203s pelabuhan balansiku kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan nunukan t\non taka kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan sebaris kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan sebuku kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan. pres ion republik indonesia program utama lokasi sumber pendanaan instansi pel{sana waktu dan tahapan pei,laksanakan iii (2o21 (2o30 (203s penanggung jawab instansi terkait pelabuhan menggaris kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan sungai nyamuk sebatik kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan bangkudulis kota tarakan, provinsi kalimantan utara; pelabuhan berbatu kota tarakan, provinsi kalimantan utara: 2l. pelabuhan. free ide republik indonesia _l2_ program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu dan tahapan lq, kanan iii penanggung jawab instansi terkait (2o2t (2o2s 2029l. (2o30 (2o3s 2o39) pelabuhan sesayap kabupaten tana tidung, provinsi kalimantan utara; pelabuhan komaligon kabupaten buol, provinsi sulawesi tengah; pelabuhan look kabupaten buol, provinsi sulawesi tengah; pelabuhan meleleh kabupaten buol, provinsi sulawesi tengah; pelabuhan.s (203o (2o3s pelabuhan galendo kabupaten toli toli, provinsi sulawesi tengah; pelabuhan lau lalang kabupaten toli toli, provinsi sulawesi tengah; pelabuhan lokodidi kabupaten buol, provinsi sulawesi tengah; pelabuhan anggrek kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan pres ide republik indonesia l4 program utama lokasi sumber pendanaan instansi pei.aksara waktu dan tahapan pei,laksanakan (2o2s iii penanggung jawab instansi terkait (2o3o pelabuhan bio kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan bolontio kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan buruk kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan ventura kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan pres ide republik indonesia 15_ program ur (2o2s 2029l 2o341 (2o3s 20sgl pelabuhan kandang kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan monaco kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan subulata kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan tolinggula kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo; pelabuhan pres ion republik indonesia _16_ program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu dan tahapan pei.laksanakan (2o2s penanggung jawab instansi terkait (2o21 2o241 2o34l. (203s 2039l. pelabuhan labuhan uki kabupaten bolaang mongondow, provinsi sulawesi utara; pelabuhan tanjung hidup kabupaten bolaang mongondow utara, provinsi sulawesi utara; pelabuhan amurang kabupaten minahasa selatan, provinsi sulawesi utara; pelabuhan free ide republik indonesia t7 program utama lokasi sumber pendanaan instansi pei.aksara waktu dan tahapan pei.a,kanan iii (2o2s (2o3o (2o3s 2o34 penanggung jawab instansi terkait pelabuhan gangga kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara; pelabuhan likupang kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara; pelabuhan munte likupang barat kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara; pelabuhan pres ide tepi.ablik indonesia 18_ program utama lokasi sumber pendanaan instansi pei.aksara waktu dan tahapan pei,laksanakan iii penanggung jawab instansi terkait (2o2t (2o2s (2o30 20s4l (203s 203e) pelabuhan nain kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara; pelabuhan false kabupaten minahasa uta.ra, provinsi sulawesi utara; pelabuhan belang0 penanggung jawab instansi terkait (2o2t (2o2s 2029l. (2o3s pelabuhan kalam kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan kahakitang kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan kawaluso kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan pres ide republik indonesia program utama lokasi sumber pendanaan instansi pei.a,sana waktu dan tahapan pei laksanakan (2o21 (2o2s (2o3o (2o3s penanggung jawab} instansi terkait pelabuhan kawin kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan lipat kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan more.laksanakan iii (2o2s 2029l. (203s pelabuhan makalah kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan ngalipaeng kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan para kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan.laksanakan iii penanggung jawab instansi terkait (2o2t 2029l (2o30 2o34l. (203s pelabuhan pulau mahangetang kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan pananaru kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan tahunaiii (2o2s (2o3o 2o34 penanggung jawab instansi terkait (2o2t (203s pelabuhan tamako kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; pelabuhan biaro kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, provinsi sulawesi utara; pelabuhan pete kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, provinsi sulawesi utara; pelabuhan. presiden republik indonesia program i.utama lokasi instansi pelaksana sumber pendanaan penanggung jawab instansi terkait waktu dan tahapan pelaksanaan iii (203s 2024l. (2o3o 2o341 pelabuhan pulau ruang kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, provinsi sulawesi utara; pelabuhan palangka kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, provinsi sulawesi utara; pelabuhan tanawangko kabupaten minahasa, provinsi sulawesi utara; pelabuhan.{kanan penanggung jawab instansi terkait 2024l. (2o2s (203s pelabuhan tagulandang kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, provinsi sulawesi utara; pelabuhan bunaken kota manado, provinsi sulawesi utara; pelabuhan manado kota manado, provinsi sulawesi utara; pelabuhan. pres ide republik indonesia program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana \mai(tu dan tahapan pelaksanaan iii penanggung jawab instansi terkait (203s pelabuhan pulau manado tua kota manado, provinsi sulawesi utara; pelabuhan silaen kota manado, provinsi sulawesi utara. kemenhub tentara nasional indonesia tni) alur pelayaran alur laut kepulauan indonesia ii; iur laut kepulauan indonesia iii; alur pelayaran masuk pelabuhan. apbn dan atau sumber lain yang sah sistem jaringan energi dzm ketela geli str ikan pipa.2024l. (2o2s (203o (2oss 2039l. pipa bawah laut sebagian perairan sebelah timur provinsi kalimantan utara apbn dan atau sumber lain yang sah kemenhub dan kementerian energi dan sumber daya mineral semen esd tni, kkp, dan badan keamanan laut bakal) sistem jaringan telekomunikasi kabel bawah laut sebagikementerian komunikasi dan informatika menkominfo) kemenhub, tni, kkp, bakal, dan instansi non pemerintah sebagian presiden republik indonesia program i,]tama lokasi sumber pendanaan instansi pei,aksara waktu dan tahapan pei.laksanakan (20ss penanggung jawab instansi terkait (2o2s (203o 2o341 sebagian sebelah provinsi utara. perairan utara sulawesi ii.perwujudan ruang laut perairan pola wii.ayah kawasan pemanfaatan umum semen esdm kementerian badan usaha milik negara semen pengembangan t,para pertentangan minyak dan gas bumi zona apbn dan atau sumber lain yang sah pengembangan zona pertama tangan mineral dan batubara zona apbn dan atau sumber lain yang sah semen esdm semen bumn pengembangngembangan dan pengelolaan zona perikanan tangkap zona apbn dan atau sumber lain yang sah kkp kkp semen esdm semen bumn dan brin pengembangan dan pengelolaan .ona perikanan budi daya zona apbn dan atau sumber lain van sah pengembangan zona pengelolaan energi indra u14 apbn dan atau sumber lain van sah zona pertahanan dan keamanan pengendalian dampak lingkungan wilayah pertahanan zona ul8 apbn kementerian pertahanan kemenyan) dan tni kkp dan bakal pengalokasian pres ide republik indonesia program utama lokasi sumber pendanaan instansi pela,sana waktu dan tahapan pei,laksanakan iii penanggung jawab instansi terkait (2o2t (2o2s 2029l. (2o30 2o34l. (203s pengalokasian ruang laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan zona apbn kemenyan dan tni kkp dan bakal kkp dan bal<alma peningkatan pengawasan dan penegakan hukum laut zona ul8 apbn kemenyan dan tni kawasan free ide republik indonesilokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu dan tahapan pei.laksanakan iii (2o3o (203s penanggung jawab instansi terkait kawasan danpemerintah iii.perwujudan kegiatan yang bernilai strategis nasional pengalokasian ruang [, presiden republik indonesia _32_ program utama lokasi sumber pendanaan lampiran apbn dan atau sumber lain yang sah instansi pelaksana waktu dan tahapan pei,laksanakan iii (2o2s (203o (2o3s penanggung jawab instansi terkait pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan yang bernilai strategis nasional kemenag perekonomian kkp, semen esdm, semen bumn dan kemenperin iv. perwujudan struktur ruang wilayah yurisdiksi susunan pertumbuhan kelautan pusat pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan pelabuhan free ion republik indonesia program utama lokasiutara; pelabuhan perikanan dago kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara; sumber pendanaan instansi pei,aksara waktu dan tahapan pelaksanaan penanggung jawab instansi terkait semen pupr dan pemda (2o21 2024l o2s 2029l. (203o 2o34l. oss 2039l pelabuhan perikanan apbn, apbd, dan atau sumber lain yang sah kkp pelabuhan free ion republik indonesia program utama lokasi pelabuhan perikanan sebatik kabupaten nunukan, provinsi kalimantan utara. sumber pendanaan instansi pei aksara waktu dan tahapan pei.laksanakan iii penanggung jawab} instansi terkait 2024l. (2o2s (2o3o os4l o3s 2o39) sistem prasarana i,aut jaringan dan sarana sistem jaringan telekomunikasi kabel bawah laut sebab'menkominfo kemenhub, tni, kkp, bakal, dan instansi non pemerintah sebagian.penanggung jawab} instansi terkait (2o2r (2o2s 2o341 (2o3s 20s9l sebagian perairan sebelah utara provinsi sulawesi tengah; sebagian perairan sebelah utara provinsi gorontalo; sebagian perairan sebelah utara provinsi sulawesi utara. perwujudan pol{ ruang wii,ayah yurisdiksi kawasan pemanfaatan umum pengembangan. pres ion rel'baapbn dan atau sumber lain yang sah semen esdm semen bumn apbn dan atau sumber lain semen esdm semen bumn sah waktu dan tahapan pei laksanakan o2t (2o2s (2o3o (2o3s 2o34 pengembangan zona pertambangan minyak dan gas bumi zona usy pengembangan tuna pertambangan mineral pengembangan zona perikanan tangkap zora u6y zona u8y apbn dan atau sumber lain yang sah kkp pengembangan tana pengelolaan energi zona ul4 apbn dan atau sumber lain sah semen esdm semen bumn kawasan presiden republik indonesia instansi pelaksanpenanggung jawab konsentrasi laut salinan sesuai dengan aslinya sekretariat negara indonesia dan presiden republik indonesia, jokowidodo hukum i.lokasi sumber pendanaan instansi terkait l2o2t (2o3s waktu dan tahapan pelaksanaan kawasan csy apbn dan atau sumber lain kkp sah klik dan instansi non pemerintah jaman |
ruiinvestasi guna mendukung pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan pengadaan tanah, bahwa untuk mendukung pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan yang mendapatkan penugasan khusus, mengacu pada peraturan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur hulu minyak dan gas bumi, mengacu pada peraturan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubahraturan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar .harian bad iba ek. (la fan ratih nurdiati anhub.perhubungan. presiden republik indonesia,giperhubuhubu. presiden republik indonesia ketentuan lain lain selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam untuk penyelenggara, menteri perhubungan membentuk organisasi mahkamah pelayaran. mahkamah pelayaraperaturan perundang undangan. direktorat jenderal perhubungan udarlima) bagian dan masing masing bagianenam) bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak (tiga) subbagihubuhubunghubil. staf ahli bidang ekonomi kawasan dan kemitraan. presiden republik indonesia. |
salinan presiden republik esia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pembaruan sistem administrasi perpajakdiperlukan pembaruan sistem administrasi perpajaaruan sistem administrasi perpajakan;pembaruan sistem admin nitrasi perpajakan. bab ke*bantuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan: sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang membantu real<kpresiden republik don esiarr ammunition. proses bisnis atau tata pengguna anggaranini. tim pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh menteri selaku pengguna anggaran untuk pelaksana<an pemilihan penyedia barang dan atau jasa yang menjadi lingkup dari peraturan residen ini. agen pengadaan adalah badan yang ditetapkan oleh menteri selaku pengguna anggaran untul< mela kanakan pemilihan penyedia barang dan atau jasa yang menjadi lingkup dari peraturan presiden ini. aparat pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disebui,usai\a'jai{ pembaruan sistem administrasi perda.]akan pembaruan sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk: mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; membangun presiden republik indonesia membangun sinergi yang optimal antar lembaga; meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan meningkatkan penerimaan negara. pemboman sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada meliputi: organisasi; sumber daya manusia; peraturan perundang undangan proses bisnis; dan teknologi informasi dan basis data. pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada dpembaruan sistem administrasi perpajakan bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mewujudkan direktorat bendera.l pajak yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan loka1, potensi penerimaan dan rentang kendali yang memadai. pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang organisasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: penguatan tugas dan fungsi; dan penyempurnaan struktur organisasi. pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, akr:tabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis direktorat bendera1 pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada. pelaksanaan presiden republik indonesia pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada (l) antara lain dilakukan dengan: meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang terukur; menguatkan integritas pegawai; meningkatkan motivasi kerja; dan menempatkan pegawai secara tepat. pasa l pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang peraturan n perundang undangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penataan: peraturan perundangan undangan bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; kebijakan bidang perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak; dan kebijakan bidang perpajakan yang mendukung perekonomian nasional. pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud pada antara lain dilakukan dengan: menyederhanakan presiden republik esia menyederhanakan proses bisnis; dan mengembangkan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi. pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang teleologis informasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama. pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan dengan: mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan; mengembangkan basis data yang luas dan akurat; mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal; dan mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai. pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam (ll paling sedikit meliputi sistem inti administrasi perpajakan (core tax admin ation stem); dan atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational sup post tax administration stem). sistem informasi sebagaimana dimaksud pada diadakan secara bertahap dengan memperhatikan integrasi antar sistem. (l) (2t (2t presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur oleh menteri. bab iii pengadaan barang dan atau jasa pengadaan barang dan atau jasa untuk pembauran sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasa l; jasa konsultansi; agen pengadaan; dan barang dan atau jasa lainnya. pelaku pengadaan untuk pengadaan barang danlatau jasa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; pejabat pembuat komitmen; pelaksana pengadaan; dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan. pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: tim pengadaan; atau agen pengadaan. penentuan presiden republik esia penentuan tim pengadaan atau agen pengadaan sebagai pelaksana pengadaan sebagaimana dial<sud pada ditetapkan oleh menteri selaku pengguna anggaran berdasarkan usulan dari direktur jenderal pajak.etapkan tenaga ahli dan atau pihak lain yang kompeten untuk membantu pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pelaksana pengadaan, dan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan; paket pengadaan pada rencana umum pengadaan; tim pengadaan; agen pengadaan; panel seleksi; dan pemenang yang diusulkan oleh agen pengadaan. kuasa. pejabat pembuat komitmen, sebagaimana dimaksud pada (i)gusulkan tenaga ahli kepada pengguna anggaran. panitia pemeriksa hasil peka{aan sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki tugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. (s) tim. presiden republik don tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada hr.etapkan pemenang pada tender penunjukan langsung untuk paket sistem informasi atau barang jasa lainnya dengan nilai paling banyak rp1 o0. .0o0. ,0o (seratus miliar rupiah);paling banyak rp10. o00. (sepuluh miliar rupiah); dan. agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada l2ljasa lainnya;; dan memberikan pertimbangantim pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari personel yang memiliki keahlian bidang: teknologi informasi; hukum; pengadaan presiden republik indonesia pengadaan; dan bidang lain yang diperlukan, dengan anggota berjumlah gasal. tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari: aparatur sipil negara; dan perorangan lainnya. khusus ahli pengadaan yang berasal dari aparatur sipil negara harus memiliki sertifikat bidang pengadaan. paket pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasa.l ditetapkan oleh menteri selaku pengguna anggaran. paket pengadaan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam rencana umum pengadaan. spesifikasi teknis kerangka acuan kerja atas paket sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh direktur jenderal pajak dan ditetapkan oleh menteri. penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam (2lrhurufb, huruf, dan huruf kontrak sejenis; dan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. penyusunan harga perkiraan sendiri tidak diperlukan untuk pengadaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf t2t presiden republik oon _10 pemilihan penyedia barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: tender dua tahap dengan prakualifikasi; seleksi berdasarkan kualitas dua sampul; seleksi jasa konsultansi perorangan; penunjukan langsung; atau pengadaan langsung. pemilihan penyedia barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada (i) huruf huruf dan huruf dilaksanakan melalui tender seleksi internasional. penunjukan langsung atau pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilakukan kepada penyedia barang dan ataujasa luar negeri. metode tender dua tahap dengan prakualifrkasi sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk pengadaan sistem informasi. metode seleksi berdasarkan kualitas dua sampul sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang berbentuk badan usaha. metode seleksi jasa konsultansi perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi perorangan. penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan: untuk pengadaan agen pengadaan; sebagai tindak lanjut dalam hal tender seleksi sebagaimana dimaksud pada (a) dan gagal; atau dalam hal pengadaan barang dan atau jasa mendesak dan dianggap perlu ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang tidak dapat dilaksanakan melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf (s) pengadaan (e) presiden republik indonesia pengadaan langs:ng sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi perorangan dan pengadaan barang dan atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak dan atau maksimal nilai kontrak rp500. ([ima ratus juta rupiah). dalam hal pemilihan penyedia barang dan atau jasdokumen pemilihan r:ntuk pengadaan barang darllatau jasa sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan standar dokumen pengadaan dan standar dokumen kontrak yang diatur dengan peraturan menteri. dalam hal pengadaan diikuti oleh penyedia luar negeri, dokumen pemilihan dan dokumen kontrak{adi perbedaan penafsiran pada dokumen pemilihan dan dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada dokumen berbahasa inggris yang dijadikan acuan. pelaksanaan tender dua tahap dengan prakualif,kasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tahapan: pengumuman prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifrkasi; evaluasi prakualifrkasi; pengumuman hasil prakualifikasi; penyampaian presiden tepi lik indonesia _t2 penyampaian undangan dan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; penyampaian dokumen penawaran tahap (dokumen administrasi dan teknis);penyampaian amandemen addendum dokumen pengadaan fisika ada); penyampaian dokumen penawaran tahap (teknis dan biaya); pembukaan dokumen penawaran tahap ii; evaluasi dokumen penawaran tahap ii; pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran tahap ii; masa singgah; penetapan pemenang; dan pengumuman pemenang. pelaksanaan seleksi berdasarkan kualitas dua sampul sebagaimana dimaksud dalama singgah; pembukaan q,d presiden republik indonesia 13_pemenang. dalam hal negosiasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf tidak tercapai, negosiasi dilakukan dengan mengundang peringkat berikutnya. pelaksanaan seleksi jasa konser.aliansi perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasa.lw4list); undangan dan penyampaian dokumen seleksi; penyampaian dokumen penawaran biaya; presentasi dan wawancara dengan panel seleksi; pengumuman hasil presentasi dan wawancara; negosiasi biaya dengan peringkat pertama; penetapan pemenang; dan pengumuman pemenang. dalam hal negosiasi biaya dengan peringkat pertama sebagaimana dimaksud pada (a) huruf tidak tercapai, negosiasi dilakukan dengan mengundang peringkat berikutnya. pelaksanaan(s) pelaksanaan presiden republik esia pelaksanaan pengada langsung; negosiasi biaya; dan penetapan penyedia; penyampaian dokumen penawaran teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk pengadaan jasa konsultansi perorangan. dokumen penawaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan dalam mata uang rupiah date atau mata uang asing. dalam hal penawaran biaya sebagaimana dimaksud pada dalam mata uang asing, evaluasi biaya dalam tahap evaluasi dokumen penawaran tahap sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mengkonversi mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. dalam hal penawaran biaya sebagaimana dimaksud pada dalam mata uang asing, untuk penyusunan kontrak dapat dilakukan lindung nilai. (i) prakualitrleksi dinyatakan gagal oleh pengadaan dalam ha1: tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran setelah ada pemberian perpanjangan; (2t laksana dokumen waktu tidak ada presiden republik indonesia tidak ada peserta yang lulus eva.luas penawaran; seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan atau negosiasi biaya dengan semua calon penyedia pada seleksi tidak tercapai. tindak lanjut dari tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada pelaksana pengadaan segera melakukan: tender seleksi r:lang;pelaksana kan tender seleksi ulang.atur dalam peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan l.lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. bab pengawasan menteri melakukan pengawasan atas pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayal termasuk pengawasan terhadap pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam melalui api. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui kegiatan audit, riu, pemantauan, evaluasipat dilakukan berwarnb tnt t,',? sf; bab ii,po ran pengaduan pengadaan barang dan atau jasa masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terkait pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri dan aparat penegak hukum. laporan pengadu mengadukan; nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan diadukan; perbuatan yang diduga melanggar ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terj adanya pelanggaran. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat ditindaklanjuti. dalam hal menteri menerima pengaduan, menteri menugaskan api untuk menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan pengaduan. dalam hal aparat penegak hukum menerima laporan pengaduan dari masyarakat, aparat penegak ularpengaduan berdasarkan ketentuan peraturan pemenang undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan api. (s) (4t api presiden republik esia api dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan pengaduan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi informasi pengaduan data awal sebagaimana dimaksud pada koordinasi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dalam bentuk: pemberian informasi; verifikasi; pengumpulan data dan keterangan; pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan pengaduan masyarakat dimaksud; dan atau bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang g r.undangan. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. dalam halperaturan pen:undang undangan bidang administrasi pemerintahan. dalam halbersifat rahasia kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bat}18imu pengetahuan indonesia, perlu mengganti peraturan presiden nomor l23 tahun ol5 tentang t\jangan kinerja pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuan lilmu pengetahu\ peraturan. no011138 salin.peraturan presiden tentang tunjangan kinerja pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia,o11139 presiden republik indonesia pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuanilmu pengetahuanilmu pengetahuandimu pengetahuan indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuanlembaga ilmu pengetahuanilmu pengetahuanlembaga ilmu pengetahuan indonesiilmu pengetahuan indonesia sebagaimana dimaksud dalam diberisa17. indonesia kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan lingkungan lembaga ilmu pengetahuanilmu pengetahuan indonesia ditetapkan oleh kepala lembaga ilmu pengetahuanlembaga imu pengetahuanimu pengetahuanilmu pengetahuan indoneline4ja pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan lembaga ilmu pengetahuan,f ii.i0 no011091 'anna jaman presiden republik indonesia tunjangan kinerja pegawai lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia rp. presiden republik indonesia, ttd. joko widodo lembaga ilmu pengetahuan indonesia salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretaris.at negara indonesia hukum dan g undangan, kelas jabatan tunjangan biner^'a per kelas jabatan rp. rp. rp. l9. o.ooo,o0 rp. rp. rp. rp. rp. oo,oo rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. o8.25o,oo rp. o9?in presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan peraturan presiden tentang institut agama islam negeri sorong. dengan peraturan presiden ini, didirikan institut agama islam negeri sorong sebagai perubahan bentuk dari sekolah tinggi agama islam negeri sorong. institut agama islam negeri soroorong dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban institut agama islam negeri sorong, dan semua mahasiswa dari sekolah tinggi agama islam negeri sorong dialihkan menjadi mahasiswa institut agama islam negeri sorong. orong menjadi institut agama islam negeri sorondirian sekolah tinggi agama islam negeri soroislam negeri soropneenierian sekretariat negara (an publik indonesia yes pata) num dan perundang undangan, giovanni jaman |
mana? nas peri industri dan perdaganguraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi industri menengah dan bemenengah dan besar. melakukan pendataan jumlah dan jenis industri menengah dan besar. melakukan pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar. 9g. melakukan fasilitasi kemitraan antarmenengah dan besar. melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi industri menengah dan besar. melakukan fasilitasi kegiatan pameran dan promosi bidang industri menengah dan besar. melakukan fasilitasi pendampingan ketrampilan industri menengah dan besar. melakukan fasilitasi pembinaan mutu kualitas hasil industri menengah dan besarmenengah dan besar. melakukan fasilitasi pelatihan ketrampilan teknik industri menengah dan besar. oo. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang industri menengah dan besar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang industri menengah dan berdagangan bidang perdagangan, membawakan seksi perdagangan dalam negeri. seksi perdagangan luar negeri. kepaladagangan dalam negeri. merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri. melaksanakan pendataan bidang perdagangan. i. memberikan pertimbangan teknis perizinan bidang perdagangan. memberikan pertimbangan teknis rekomendasi perdagangan dalam negeri. melaksanakan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor certificate origin o). melaksanakan pembinaan teknis pengembangan ekspor daerah dan perdagangan luar negeri. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pendaftaran perusahaan dan usaha perdagangan. melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan. oo. melaksanakan promosi bidang perdagangan. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang perdagangan. melaksanakan sosialisasi bidang perdagangan dalam negeri dan luaruraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi perdagangan dalamdalam negeri. melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi perdagangan dalam negeri. melakukan pendataan jumlah, jenis dan harga bidang perdagangan dalam negeri khususnya bahan pokok, barang penting dan barang umum lainnya. melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. melakukan fasilitasi program kemitraan perdagangan dan pembentukan asosiasi perdagangan dalam negeri. melakukan penelitian pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan sup), surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb), perdagangan berjangka dan perdagangan berjenjang multi leve marketing mlm). melakukan pengelolaan data perusahaan perdagangan dalam negeri. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar toko modern dan gudang) dalam negeri. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perdagangan dalam negeri. menyiapkan bahan sosialisasi bidang perdagangan dalam negeruraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi perdagangan luarluar negeri. melakukan penyiapan bahan perizinan perdagangan luar negeri. melakukan pendataan jumlah, jenis dan harga bidang perdagangan luar negeri. melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri. melakukan fasilitasi program kemitraan perdagangan dan pembentukan asosiasi perdagangan luar negeri. melakukan penelitian pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi bidang perdagangan luar negeri eksportir terdaftar, angka pengenal ekspor, angka pengenal impor dan eksportir terdaftar produk industri kehutanan). melakukan pengelolaan data perusahaan perdagangan luar negeri. melakukan pembinaan dan pengawasan sarana penunjang perdagangan luar negeri. melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor certificate origin o). melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perdagangan luar negeri. menyiapkan bahan sosialisasi bidang perdagangan luar negerrlindungan konsumenpala bidang pengawasan dan perlindungan konsumen mempunyai tugas melaksanakwasan. merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen. melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. memberikan pertimbangan teknislaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pejabat pengawas peredaran barang jasa ppp) skala kota. melaksanasanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama perlindungan konsumen. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. oo. melaksanakan sosialisasi bidang pengawasan dan perlindungan konsumeuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pengawas. melakukan pengawasan barang beredar dan jasa. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. menyiapkan bahannyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan pejabat pengawas peredaran barang jasa ppp). melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengawasan. menyiapkan bahan sosialisasi bidang pengawaskonsumemeliputi pembinaan perlindungan konsumen. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi perlindungan konsumekonsumen. oo. melakuukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama perlindungan konsumen. melakukan layanan informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 9g. melakukan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kota. melakukan fasilitasi pembinaan perlindungan konsumen dalam rangka penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http). melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perlindungan konsumen. menyiapkan bahan sosialisasi bidang perlindungan konsumeindustrian dan perdagangan: memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pedoman uraian tugas jabatan strukturalrindustrian, membawakan seksi industri kecil. seksi industri menengah dan besar. bidang perdagangan, membawakan seksi perdagangan dalam negeri.rindustrian. menyusun kebijakan teknis bidang perdagangan. menyusun kebijakan teknis bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang perindustrian dan perdagangan. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perindustrian dan perdagangan. menyelenggarakan kerjasama bidang perindustrian dan perdagangan. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan perindustrian dan perdagangan. menyelenggarakan pameran dan promosi bidang perindustrian dan perdagangan. menyelenggaroo. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan konsumen. menyelenggarakan sosialisasi bidang perindustrian dan perdagangan. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang perindustrian dan perdagrindustrian bidang perindustrian, membawakan seksi industri kecil. seksi industri menengah dan besar. kepalandustri kecil. merumuskan kebijakan teknis bidang industri menengah dan besar. memberikan pertimbangan teknis perizinan dan memantau atas penyelenggaraan kegiatan bidang industri kecil dan menengah dan besar. melaksanakan pendataan industri kecil dan industri menengah dan besar. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang industri kecil, menengah dan besar. memberikan pertimbangan teknis permohonan rekomendasi penerbitan hak paten industri. melaksanakan pameran dan promosi bidang industri. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketrampilan industri. melaksanakan fasilitasi magang dan alih teknologi industri. oo. melaksanmelaksanakan pelatihan ketrampilan teknik industri. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang perindustrian. melaksanakan sosialisasi bidang perindustruraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja seksi industri kecikecil. melakukan pendataan jumlah dan jenis industri kecil. melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil. melakukan fasilitasi kemitraan antara pengusaha industri kecil dengankecil. melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi industri kecil. melakukan fasilitasi kegiatan pameran dan promosi bidang industri kecil. melakukan fasilitasi pendampingan ketrampilan industri kecil. melakukan fasilitasi pembinaan mutu kualitas hasil industri kecilkecil. melakukan fasilitasi pelatihan ketrampilan teknik industri kecil. oo. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang industri kecil. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang industri kecingelolaan pasarasar, melakukan pembukuan hasil penagihan retribusi pasar dan pkl. melakukan pembukuan penerimaan retribusi pasar dan pkl. melakukan penyusunan laporan tunggakan dan penerimaan retribusi pasar dan pkl secara periodik. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pembukuan pendapatan pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pembukuanebersihan dan pemeliharaan pasarkepalaalatan dan kebersihan pasar. merumuskan kebijakan teknis bidang pemeliharaan fasilitas pasar. merumuskan kebijakan teknis bidang pemeliharaan bangunan pasar. melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan pasar. melaksanakan proses penetapan pengelolaan fasilitas pasar. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar. melaksanakan sosialisasi bidang kebersihan dan pemeliharraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi peralatan dan kebersi dan kebersihan pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pelaksanaan kebersihan lingkungan pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan lingkungan pasar. melakukan inventarisasi peralatan pasar. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang peralatan dan kebersihan pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang peralatan dan kebersihuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pemeliharaan fasilitasfasilitas pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan pengelolaan fasilitas pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbaikan fasilitas pasar. melakukan penyusunan jadwal pengawasan fasilitas pasar. melakukan inventarisasi kebutuhan fasilitas pasar. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemeliharaan fasilitas pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pemeliharaan fasilitasuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pemeliharaan bangunanbangunan pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bangunan pasar. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbaikan bangunan pasar. melakukan penyusunan jadwal pengawasan pemeliharaan bangunan pasar. melakukan inventarisasi kebutuhan bangunan pasar. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemeliharaan bangunan pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pemeliharaan bangunmbinaan: seksi pengawasan pedagang. kepalambinaan pedagang pasar. merumuskan kebijakan teknis bidang keamanan dan ketertiban lingkungan pasar. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan pedagang pasar. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengawasan dan pembinaan pasar. melaksanakan sosialisasi bidang pengawasan dan pembinuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pemberdayaan dan pembina. melakukan fasilitasi pembentukan organisasi pedagang pasar. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pemberdayaan dan pembinaraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi keamanamanan dan ketertiban lingkungan pasar. melakukan fasilitasi pembentukan satuan penertiban dan patroli pasar. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang keamanan dan ketertiban lingkungan pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang keamanan dan ketertiban lingkunguraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pengawas pedagang pasar. melakukan monitoring kegigawasan pedagang pasar. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengawasgelolaan pedagang kaki limapalataan dan pembinaan pedagang kaki lima. merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian pedagang kaki lima. memantau dan memberikan pertimbangan teknis atas pemberian rekomendasi penempatan pedagang kaki lima. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penempatan pedagang kaki lima. melaksanakan sosialisasi bidang penempatan pedagang kaki liuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi penataan dan pembinataan dan pembinaan pedagang kaki lima. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penyuluhan pedagang kaki lima. memproses pemberian rekomendasi penempatanataan dan pembinaan pedagang kaki lima. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang penataan dan pembinauraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pengendalipedagang kaki lima. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas pedagang kaki lima. melakukan inventarisasigendalian pedagang kaki lima. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengendalicultural dinas pengelolaan pasargelolaan pasar::: seksi pengendalian pedagang kaki limgelolaan pasarsekretariatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. menyusun rencana operasional dan pengembangan bidang pendapatan pasar, bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar, bidang pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan bidang pengelolaan pkl. menyusun kebijakan teknis bidang pendapatan pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar, pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pengelolaan pkl. menyusun kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pengelolaan pasar dan pkl. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang pengelolaan pasar. menyelenggarakan sosialisasi bidang pengelolaan pasar. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang pengelolaan pasarpembinaan kelompok jabatan fungsional. oopatan pasarkepalataan dan penetapan pendapatan pasar dan pkl. merumuskan kebijakan teknis bidang penagihan tunggakan dan penerimaan pendapatan pasar dan pkl. merumuskan kebijakan teknis bidang pembukuan pendapatan pasar. melaksanakan pendataan dan penetapan pendapatan pasar dan pkl. merumuskan target pendapatan pasar. memberikan pertimbangan teknis perizinan dan memantau pemanfaatan pasar oleh pedagang pasar. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pendapatan pasar. melaksanakan sosialisasi bidanguraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja seksi pendataan dan pentaan dan penetapan retribusi pasar dan pkl. melakukan pendataan dan penetapan retribusi pasar dan pkl. melakukan penyusunan tata cara pengaturan kios, los dan pelataran pasar. memproses perizinan dan hak penempdataan dan penetapan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pendataan danuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi penagihan dan penerimpenerimaan retribusi pasar dan pkl. melakukan penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan pkl. melakukan penyusunan laporan penghitungan pendapatan pasar dan pkl. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan pkl. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang penagihan dan penerimuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pembukuukuan pendapatan pasar. |
selain peraturan wali kota surakarta nomor tahun tentang pedoman urai tugas jabatan struktural pada nas pertani wali kota surakarta, menimbangtanianna usaha dan informasi pasar. melakukan penyiapan bahan pembinaan usaha pertanian, bimbingan teknis usaha dan pemasaran hasil pertanian. memproseukan inventarisasi dan klasifikasi jenis usaha tani. melakukan pemantauan dan pengawasan hasil usaha tani. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan informasi harga pasar. ji. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi permodalan usaha pertanian. memproses rekomendasi dan atau surat keterangan untuk pengajuan kredit usaha pertanian. melakukan pemantauan kelancaran usaha, penerimaan kredit dan pengembalian kredit. melakukan bimbingan kerjasama kemitraan petani dan pengusaha. melakukan fasilitasi dan pemantauan penyediaan sarana dan prasarana usaha tani. oo. melakukan bimbingan teknis dan pemasaran hasil usaha tani. melakukan penyiapan bahan promosi, lomba dan pameran hasil pertanimelakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang bina usaha dan informasiikanan dan peternakikanan dan peternakan, meliputi monitoring, supervisi dan identifikasi perkembangan, pengembangan budidaya ikan, pasca panen serta memantau dan mengawasi pelaksanaan lalu lintas benih dan induk ikan serta melaksanakan pembinaan reproduksi, seleksi, standardisasi mutu bibit, pengolahan hasil serta penyediaan sarana dan prasarana produksi ternak. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi perikanan dan peternaikanan dan peternakan. melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan pengkajian paket teknologi dan informasi teknologi perikanan dan peternakan baik budidaya, pembenihan maupun pasca panen. melakukan pemantauan dan pengawasan usaha perikanan dan peternakan rakyat masyarakat maupun swasta. melakukan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan dan peternakan sesuai dengan jenis usaha dan kondisi daerah. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan perikanan dan peternakan. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan ternak milik masyarakat serta penyebaran, pengembangan, redistribusi dan identifikasi lokasi penyebaran ternak bantuan pemerintah. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak serta memantau dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta. melakukan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dan ternak sembelihan antar daerah serta lalu lintas benih dan induk ikan. membimbing dan memantau pelaksanaan inseminasi buatan serta melaksanakan pengadaan mani beku produksi ternak. melakukan bimbingan penerapan teknologi peternakan spesifikasi lokasi, pembuatan dan pengesahan silsilah ternak serta pengawasan peredaran mutu bibit ternak dan bimbingan produksi ternak. melakukan pengujian dasar populasi ternak, kasasi ternak non bibit, seleksi dan registrasi ternak bibit serta pemberian izin produksi bibit ternak. melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan, pengolahan serta distribusi pangan dan bahan pangan asal ternak. melakukan bimbingan pemanfaatan serta pemeliharaan alat dan mesin ternak. melaksanakan bimbingan dan pengawasan peredaran dan penggunaan produksi mutu pakan konsentrat dan bahan pakan serta hygiene produksi pakan ternak. melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak dan menyelenggarakan benih hijauan pakan ternak untuk perbanyakan benih dasar dan benih pokok. melakukan monitoring dan identifikasi perkembangan serta pengembangan budidaya perikanan dan peternakuu. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perikanan dan peternaktanian, perkebunan dan hortikultura melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura, meliputi pelaksanaan tugas pemerintahan bidang produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pertanian, perkebunan dan hortikulturtanian, perkebunan dan hortikultura. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan konservasi dan pemanfaatan lahan. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyuluhan tehnologi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. melakukan pemantauan pergiliran varietas dan penggunaan benih unggul melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. melakukan pemantauan terhadap peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi. ji. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pertanian, perkebunan dan hortikultuidang perlindungankepala bidang perlind, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan kesehatan masyarakat veterinerumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan. merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman. merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat veteriner. menerapkan standar pelayanan minimal sesuaisanakan pengamatan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis pada hewan dan ikan. melaksanakan pengawasan dan pembinaan peredaran obat hewan dan dokter hewan praktek. melaksanakan perlindungan konsumen dari bahaya gangguan kesehatan (foodborne disease dan foodborne intoxication) akibat penggunaan bahan pangan asal hewan ataupun bahan asal hewan. melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dari penyakit hewan menular zoonosis pada hewan dan ikan. melaksanakan perlindungan kepada petani ternak akibat penurunan nilai dan kualitas bahan pangan asal hewan yang diproduksi. melaksanakan keamanan lingkungan akibat pencemaran limbah usaha produksi pangan asal hewan. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan atau pemeriksaan teknis dan kesehatan serta kesejahteraan hewan termasuk rumah pemotongan hewan melaksanakan pengamatan kesehatan bahan asal hewan serta bahan pangan asal hewan dan ikan. melaksanakan pemantauan peredaran pupuk dan pestisida. melaksanakan pengadaan alat alat pemberantasan hama dan penyakit. melaksanakan pemantauan pergiliran varietas dan penggunaan benih unggul. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang perlindungan. melaksanakan sosialisasi bidang perlindunganhewhewan, meliputi pengawasan, pembinaan dan pembimbingan bidang pencegahan, pemberantasan, pengobatan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja seksi kesehatan hewhewan. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dibawa luar kota atau lalu lintas ternak dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan skh). melakukan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular dan zoonosis ditingkat kota. melakukan pengamatan (surveilans) dan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan (parasit, bakteri, virus, dan lain lain) serta menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyakit hewan menular dan zoonosis. melakukan pengawasan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis tingkat kota. melakukan pemantauan, pengawasan dan bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, distributor, kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologis, farmasetik dan premis. melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis serta operasional pada unit pelayanan kesehatan hewan (klinik hewan, pusat kesehatan hewan, dokter hewan praktek mandiri dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya), pasar hewan dan pasar ikan. melakukan pengawasan dan pembinaan dokter hewan praktek. melakukan penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan karantina hewan. melakukan usaha penumbuhan, menggerakan dan pengembangan swadaya dan swakarsa petani peternak dan masyarakat dalam penanganan bidang kesehatan hewan. melakukan penyuluhan (menyediakan dan menyebarkan informasi) tentang penyakit hewan menular dan zoonosis. oo. melakukan langkah kesiagaan darurat wabah penyakit hewan menular dan zoonosis tingkat kota. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang kesehatan hewan. gg. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kesehatan hewhama dan penyakit tanahama dan penyakit tanaman, meliputi pengidentifikasian, diagnosis, sosialisasi hasil diagnosis, penanggulangan serta pemantauan hama dan penyakit tanaman. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pengendalian hama dan penyakit tanamhama dan penyakit tanaman. melakukan identifikasi dan diagnosis hama dan penyakit tanaman. melakukan pemantauan hasil penanggulangan hama dan penyakit tanaman. melakukan pemberantasan dan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman opt). melakukan pemantauan dan pengawasan persediaan dan penggunaan pestisida. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengendalian hama dan penyakit tanammasyarakat veteriner, meliputi pengawasan dan pemeriksaan bahan makanan asal hewan dan ikan serta bahan asal hewan. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi kesehatan masyarakat veterinemasyarakat veteriner. melakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan teknik dan kesehatan pemotongan hewan. melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan terhadap pangan asal hewan dan ikan serta produk pangan asal hewan termasuk penggunaan bahan bahan pengawet, baik pada saat sebelum diedarkan maupun pada saat diedarkan dipasarkan. melakukan pemberantasan rabies dan lain lain anthropozoonosa yang penting serta koordinasi dengan instansi terkait. melakukan pengawasan dan pembinaan kesejahteraan hewan pada tempat dan pertandingan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, cara pemotongan dan pembunuhan serta perlakukan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan. ji. melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan lingkungan akibat pencemaran limbah usaha produk pangan asal hewan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang kesehatan masyarakat veteriner. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kesehatan masyarakat veterinetaniantanitaniupt)taniaduksi dan usaha tani. menyusun kebijakan teknis bidang perlindungan. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang pertanian. menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, bimbingan dan perlindungan bidang pertanian. ji. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pertanian. menyelenggarakan kerjasama bidang pertanian. menyelenggarakan sosialisasi bidang pertanian. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang pertanerapkan standar pelayanan minimaduksi dan usaha tanikepala bidang produksi dan usaha tanbina usaha dan informasi pasar, perikanan dan peternakan, dan pertanian, perkebunan dan hortikulturbina usaha dan informasi pasar. merumuskan kebijakan teknis bidang perikanan dan peternakan. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, perkebunan dan holtikultura. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. melaksanakan koordinasi bidang produksi dan usaha tani. melaksanakan pembinaan dalam hal penyediaan bibit dan penyebarannya, pengolahan hasil hasil pertanian beserta ikatannya. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. memberikan pertimbangan teknisanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan informasi harga pasar. melaksanakan pengujian mutu produk usaha tani. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil produksi dan usaha tani. melaksanakan bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi dan usaha tani. melaksanakan bimbingan kerjasama kemitraan petani dan pengusaha. melaksanakan promosi, pameran dan lomba hasil pertanian. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang produksi dan usaha tani. melaksanakan sosialisasi bidang produksi dan usaha tabina usaha dan informasi pasar melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang bina usaha dan informasi pasar, meliputi penyiapan pedoman persyaratan pengajuan, pelayanan, pemantauan dan pengawasan perijinan dan atau rekomendasi usaha tani, laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan, tempat dan atau rumah potong hewan, sarana produksi pertanian dan lalu lintas hasil hasil pertanian serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data, memberikan pelayanan informasi pasar, melaksanakan bimbingan analisis usaha dan pemasaran, pengolahan hasil pertanian dan promosi komoditas pertanian serta melaksanakan bimbingan kemitraan pertanian, membina dan memfasilitasi permodalan hasil pertanian. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja seksi bina usaha dan informasi pasar berdasarkan rencana kerja bidangtentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang belum kembali. mencatat nama dan alamat wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah. melakukan pemeriksaan terhadap wajib dan obyek pajak serta wajib dan obyek retribusi. memproses penetapan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) dan nomor pokok wajib retribusi daerah dprd).. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pendaftaran dan pendaturaian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi dokumentasi dan pengolahan dadan pengolahan data. mengolah dan menyiapkan data potensi pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang dikelola oleh dinas. menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang dokumentasi dan pengolahan da seksi perhitungan. seksi penerbitan surat ketetapan. kepala bidang penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetaphitungan. merumuskan kebijakan teknis bidang penerbitan surat ketetapan. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. melaksanakan penghitungan pajak dan retribusi daerah. melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah. j . dan daftar himpunan ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan dkp pbb). melaksanakan penerbitan surat tagihan pajak dan retribusi daerah. melaksanakan penghitungan denda pajak dan retribusi daerah. melaksanamelaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang penetapan. oo. melaksanakan sosialisasi bidang bidang perhitungan, meliputi perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi perhithitungan. melakukan penghitungan pajak dan retribusi. melakukan penghitungan denda pajakrhitungan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perhituuraian tugas dimaksud ini,erbitan surat ketetapan. melakukan proses penerbitan surat ketetapan pajak daerah skpd), surat ketetapan retribusi daerah skr), surat perjanjian angsuran pajak dan retribusi daerah.9g. melakukan pendistribusian dan penyimpanan arsip skpd dan skr serta surat perjanjian angsuran penolakan angsuran pajak dan retribusi daerah... j . melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang penerbitan surat ket dan keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan laigihan dan keberatan. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan pbb). melaksanakan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta pbb. melaksanakan penerbitan surat paksa kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta pbb. melaksanakanlaksanakanberikan pertimbangan teknis permohonan keberatan dan permohonan banding. dan retribusi daerah. oo. melaksanakan pembukuan dan pelaporan sumber sumber pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. membantu menghimpusanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang penagihan. melaksanakan sosialisasi bidang penaguraian tugaskeberatan. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.ukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pbb. memproses penerbitan surat teguran kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta pbb. memproses penerbitan surat paksa kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta pbb. memprosesmprosesproses permohonan keberatan dan permohonan banding.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang penagihan dan keberauraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lai. melakukan pengumpulan dan pengolahan data sumber sumber pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. melakukan pembukuan sumber sumber pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. melakukan pelaporan sumber sumber pendapatan lain diluar pajak daerahngelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengelolaan penerimaan sumber pendapatan laianggarnggaran. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. merumuskan pedoman tehnis perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. merumuskan perencanaan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. i.j .rumuskan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan perubahan apbd beserta nota keuangannya. merumuskrumuskan rencana monitoring atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. oo. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang anggaran. melaksanakan sosialisasi bidang anggmelakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang anggaranil.ii. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang anggaran ibendaharaan. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 9g. merumuskan penetapan uang persediaan up) dari semua satuan kerja perangkat daerah skpd). melaksanakan proses pembuatan daftar gaji pegawai negeri sipil seluruh skpd. melaksanakan proses perubahan daftar gaji pns skpd. melaksanakan rekapitulasi realisasi gaji pns. melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga. i. menerbitnguji kebenaran surat perintah membayar. menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d). oo. menerbitkan surat penolakan surat perintah pencairan dana sp2d)..ngendalian pelaksanaan anggaran skpd. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang perbendaharaan. melaksanakmelakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perbendaharaii.ii. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perbendaharaanakuntansi bidang akuntansi, membawakanakuntankuntansi. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.. melaksanakan tata akuntansi aset pada tingkat skpd secara keseluruhan. melaksanakan tata akuntansi selain kas pada tingkat skpd secara keseluruhan. merumuskrumuskan laporan realisasi anggaran pemerintah kota surakarta secara keseluruhan. merumuskan neraca pemerintah kota surakarta secara keseluruhan. merumuskan laporan arus kas pemerintah kota surakarta secara keseluruhan. merumuskan catatan atas laporan keuangan pemerintah kota surakarta secara keseluruhan. oo. merumuskrumuskmelaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang akuntansi. melaksanakan sosialisasi bidang akuntanmelakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang akuntansiii.ii. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang akuntansiet dan pengelolaan asetencanaan aset. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan aset. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan barang milik daerah. i. memberikan pertimbangan teknis penggunaan barang milik daerah. menginventarisasi data barang milik daerah. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah. melaksanakan proses pengadaan tanah. melaksanakan legalisasi benda benda berharga untuk skpd penghasil. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang aset. oo. melaksanakan sosialisasi bidangaset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaanet daerah. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi perencanaset. merencanakan kebutuhan barang milik daerah. melakukan penyiapan bahan pembinaan tertib administrasi barang milik daerah. memproses pengadaan tanah. memfasilitasi proses penghapusan barang milik daerah. menganalisa nilai barang daerah. melakukan tertib administrasi barang milik daerah dengan sistem informasi manajemen aset. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang perencanaan aset. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perencanaan bidang pengelolaan aet, penggunaan dan pemanfaatan aset dan perubahan status hukum aset. uraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pengelolaset. memfasilitasi pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. melakukan pengawasan barang milik daerah. melakukan proses perubahan status hukum barang milik daerah. melakukan proses fasilitasi tukar guling barang milik daerah. melakukan proses legalisasi benda benda berharga untuk skpd penghasil. melakukan proses legalisasi bukti pembayaran usaha yang menjadi obyek pajak. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pengelolaan barang milik daerah. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang pengelolaan aset. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengelolaan asebidang penetapan, membawakan seksi perhitungan. seksi penerbitan surat ketetapan.. seksi pengelolaan asetelenggaraftaran, pendataan dan dokumentasi. menyusun kebijakan teknis bidang penetapan. menyusun kebijakan teknis bidang penagihan. iinyusun kebijakan teknis bidang aset.hitungan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). oo. menyelenggarakan pengelolaan anggaran. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah. menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dikelola oleh dinas. menyelenggarakan pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas. menyelenggarakan pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas serta pendapatan lain. menyelenggarakan pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi daerah yang dikelola oleh dinas dan pendapatan lain. uu. mengkoordinasikan pengelolaan retribusi daerah. menyelenggarakan pengelolaan perbendaharaan. menyelenggarakan akuntansi keuanganmberikan pertimbangan teknis penggunaan aset daerah. menyelenggarakan kerjasama bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. aa. menyelenggarakan sosialisasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. bb. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. ccdd. menerapkan standar pelayanan minimal. ee. menyelenggarakan pembinaan unit pelaksana teknis pada dinas. ff. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional. gg. menyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn) dinas. hh. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. ii. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. jj. memberikan usul dan saran kepada atasanukan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan datdaftaran dan pendataan. merumuskan kebijakan teknis bidang dokumentasi dan pengolahan data. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. melaksanakan kegiatan pendaftarkegiatan pendataelolaan dokumentasiolahan datambinaan kepada wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah yang dikelola oleh dinas. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penetap. oo. melaksanakan sosialisasi bidang pendaftaran, pendataanuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi pendaftaran dan pendatdataan. dan wajib retribusi daerah. |
mana? rekan peraturan wali kota surakarta nomor tahun tentang pedoman urai tugas jabatan struktural pada nas komuni kasi dan format wali komunikasi dan informasi. melaku. melakukan fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa. melakukan fasilitasi dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik serta media pemerintah baik cetak maupun elektronik. memproses rekomendasi penyiaran televisi dan radio. melakukan pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian materi informasi berupa pamflet, brosur, selebaran serta memasang spanduk dan baliho sebagai iklan pelayanan masyarakat. ji. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembuatan folder booklet dan brosur serta penyelenggaraan papan pengumuman. melakukan fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana komunikasi masyarakat... oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengembangan komunikasi dan infoinformatika, keras dan jaringan informatika serta komunikasi publik.mda). melaksanakan penyiapan database untuk mendukung penyelenggaraan mda. melaksanakan pengembangan program bidang teknologi informatika. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur perawatan dan pengembangan aplikasi program. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang informatika. melaksanakan sosialisasi bidang informatik meliputi standarduraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan rencana kerja seksi piranti lunak dan keriranti lunak dan keras....mda). melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan merasionalisasi piranti lunak dan keras. ji. melakukan koordinasi pembangunan pengembangan aplikasi program. melakukan penyiapan bahan kerjasama teknis bidang piranti lunak dan keras dengan pihak lain.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang piranti lunak dan kerringan informasi dan komunikasi publikdimaksud ini, sebagai berikut. melakukan penyusunan pedoman pembangunan jaringan komunikasi meliputi loca area network lan), internet, extranet maupun wide area network wan).mda) dengan sistem komunikasi dalam negeri siskomdagri) dan departemen komunikasi dan informatika depkomi nfo).. memberikan layanan konsultasi, informasi dan fasilitasi bidang jaringan komunikasi. melakukan penyiapan bahan kerjasama teknis dibidang jaringan komunikasi dengan pihak lain. ji. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang jaringan informasi dan komunikasi publ. memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pedoman uraian tugas jabatan strukturalmunikasi dan informatika kota surakarta. kepala dinas adalah kepala dinaskomunikasi, membawakan seksi telekomunikasi.komunikasi. menyusun kebijakan teknis bidang informatika. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang komunikasi dan informatika. merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan bidang komunikasi dan informatika. ji. menyelenggarakan pembinaan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika. menyelenggarakan kerjasama bidang informasi dan komunikasi. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang komunikasi dan informatikmunikasi dan informatika. oo. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan komunikasi dan informatikakomunikasi bidang komunikasi, membawakan seksi telekomunikasi.lekomunikasi. merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan komunikasi dan informasi... ji..sanakan penyebaran informasi publik melalui komunikasi masyarakat. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang komunikasi. melaksanakan sosialisasi bidang komunuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja seksi telekomuniklekomunikasi. melakukan pembinaan teknis bidang sarana, pelayanan dan operasi telekomunikasi serta telekomunikasi khususukan pengawasan layanan jasa telekomunikasi. memproses perizinan jaringan tetap tertutup lokal timeline (end trend) cakupan daerah. melakukan pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan warung telekomunikasi. memproses rekomendasi instalasi penangkal petir, instalasi genset serta mengendalikan dan menertibkan pelanggaran terhadap standarisasi telekomunikasi. memproses perizinan usaha perdagangan alat perangkat komunikasi. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja bidang telekomunikasi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang telekomunikasuraian tugas dimaksud ini, sebagai berikutksehatpengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian gaji,dan melaksanakan tugas lain yang diberikanmasyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan bidang kesehatan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpelaksanaan kebijakan serta kewenangan bidang kesehatan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan tugas bidang kesehatan masyarakat, mengoordinasikan dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang kesehatan masyarakasehatserta kewenangan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. dalampelaksanaan kebijakan serta kewenangan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, mengoordinasikan dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakikesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan bidang pelayanan kesehatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pelaksanaan kebijakan serta kewenangan bidang pelayanan kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan tugas bidang pelayanan kesehatan: mengoordinasikan dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang pelayanansumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan bidang sumber daya kesehatan, dalam, pelaksanaan kebijakan serta kewenangan bidang sumber daya kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan tugas bidang sumber daya kesehatan: mengoordinasikan dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan bidang sumber dayasumber dayasehsehatsehatgan struktur organisasi dinas kesehatankepala bidang kesehatan pencegahan dan kepala bidang kepala bidang sumber masyarakat pengendalian penyakit pelayanan kesehatan daya kesehimer adalah pelayanan kesehatan esensial yang diselenggarakan berdasarkan tatacara dan teknologi praktis, sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan serta diterima oleh masyarakat, dapat dicapai oleh perorangan dan keluarga dalam masyarakat melalui peran aktif secara penuh dengan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tahap perkembangan serta yang didukung oleh semangat kemandirian dan menentukan diri sendiriprekursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotrop: adalah, dan organ kelamin bagian luar), gigi,sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang sehatankesehatan masyarakat kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang pelayanan kesehatan kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan, bidang sumber daya kesehatkesehatan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi serta masyarakat terkaitesehat |
3495ngendalian pembuangan air limbah dimaksud diperlukan adanya pembinaan dan pe!layanan tehnis dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin dan diatas maka perlu diatur dengan peraturan daerah tentang pengendalian pembuangan limbah cair. bahwa berdasarkan nomor tahun tentang pengelolaan kwalitas air dan pengendalian pencemaran air, dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair sumber sumber air daerah dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penerbitannya;, kehidupan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya; menimbang rupa sarolangun dengan rahmat tuhan yang maha esa pengendalian pepjibuangan limbah cairusaha pertambangan umum lembaran daerah tahun nomor seri peraturan daerah kabupaten sarolangunerah ada!ah kabupaten sarolangun.pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten sarolanguni, yang selanjutnya disebut amegiatan analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil. rencana pengelolaan lingkungan, yang selanjutnya disebut rprinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. lain adalah ladaya dukung sumber air adalah kemampuan sumber air menerima beban dari luar sesuai peruntukannya. retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang ditetapkan. limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, yang dibuang kelernaan dan atau jumlah unit pencemaran van ditenqqanq uu.i al. l~ui f' '' ' . ul\.' . dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: ketentuan umum bab! peraturan daerah kabupaten sarolangun tentang pengendalian pembuangan limbah cair memutuskan menetapkan pengendalian pembuangan limbah cair organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air. pengendalian pembuangan limbah cairmaksud dan uan bab ill subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair yang dibuang dalam air sebagai kegiatan ekonomi dan proses produksi. dengan nama pengendalian pembuangan limbah cair dipungut retribusi atas setiap kajian teknis dan izin pembuangan limbah cair. objek retribusi adalah setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi. nama, objek dan subjek retribusi babi keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatasumber air dan wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian ini akuifer mata air, sungai, waduk, danau, situ, rawa dan muaryang membuang limbah cair bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air dan wajib mencatat buangan limbah airnya setiap bulan. pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin. setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab kepala daerah. pembinaan, pengawasan dan pengendalian babi setiap (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang. lain pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan berdasarkan hasil pengujian instansi teknis. lain sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan keputusan bupati. lain sebagaimana dimaksud dalam diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair sumber air. memiliki surat lain tempat usaha situ). memiliki rekomendasi teknis sesuai dengan jenis usaha. memenuhi kualitas limbah cair sesuai baku mutu para meter limbah cair (uji labor) pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pemohon harus memenuhi persyaratan setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam badan sumber air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi, wajib memiliki izin. pembuangan limbah cair babi persetujuan atau penolakan izinolahan air limbah pal) serta saluran pembuangan limbah; persetujuan amdal yang terdiri dari kerangka acuan, amdal, rkl, rpl, serta ukl dan upl; hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan; surat pernyataan tidak akan melakukan pencemaran limbah cair: surat pernyataan kesanggupanuntuk memasang alat ukur debit, untuk pembuangan limbah cair; surat penyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis yang berwenang;; surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis; surat penyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh bupati, sekurang kurangnya (satu) kali dalam (tiga) bulan; surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair kedalam tanah, terkecuali sesuai rkl dan rpl yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang undangan. permohonan sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan: permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis kepada bupati. tat cara memperoleh izin babi untuk kepentingan pengawasankepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dikenakan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair, yang besarnya. retribusi babviii melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan lain dapat dicabut melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha pasai pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam dan ini dilakukan oleh bupati. jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut. apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalamsebelum berakhir masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam; melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup. izin tidak ber!aku karena: masa berlaku izin berakhir; kegiatan usaha berakhir; tidak melakukan daftar ulang. pencabutan izin bab vii tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati. bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. pasa! pengurangan, keringanan dan pembebasan seribu babi dalam hal tunggakan pembayaran retribusiipenyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan. setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari (lira belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar (lima persen)abi diberikan tanda setiap pembayaran retribusi oleh wajib bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pe, "1l'\'! ii\i~ retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain. tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupati. pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. tata cara pemungutan dan pembayaran babietentuan pidana bab xiiikti d.dokumen dokumen daerah. perpajakan mengenai orang rt>buatan yang ajakan daerah iti keterangan atau dibidang perpajakan debut menjadi lebih menerima, mencari, mengumpulkan laporan berkenaan dengan tindak daerah agar keterangan atau lengkap dan jelas. meneliti, mencari dan mengumpul pribadi atau badan hukum tentang dilakukan sehubungan dengan tin tersebut. minta keterangan dan bahan hukum sehubungan dengan tin daerah. memeriksa buku buku, catatan catatan lain berkenaan dengan tindak pidana melakukan penggeledahan untu pembukuan, pencatatan dan dokuwewenang penyidik sebagaimana dimaksudpenyidikan bab le1v1baran daerah kabur ten saran tahu~l\l norman ~eri 'to tvc~ ll.~ ~ ., l'l lu~ . . eiv ilina al\t1 iv1uda nip. asan basri ha.run sekret aris dae rl.\ i<".abtjpaten sarana.~ gl!~" diundangkan sarolangun. pada tanggai : c?. : : dltetapk pada tanggal pengundangan lembaran daerah agar setiap orang dapat mengetahui, peraturan daerah ini dengan pref'!:t' r \~l' i'"\ kabupaten sarolangun. an. ditetapkan ketentuan pen hal hai yang belum diatur dalan pera lebih lanjut oleh bupati sepanjang menge bab xiv wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan era dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (ena ian atau denda paling banyak (empat ratus) persen dari jum retribusi terutang nyak banyaknya kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda rp. (lima juta rupiah). s.d m3 bulan s.d }., bulan s.d 1v13 bulan ' s.d m3bulan diatas m'n bulan per lokasi per lokasi per lokasi per lokasi ner lokasi per lokasi per lokasi per lokasi per lokasi .00q,. per lokasi , .= >\ , . retribusi dibuang l!jv!bah cair industri usaha kecil industri usaha sedang industri saha besar rumah sakit kelas x.eras ., kelas rumah sakit swasta d,~ balai pengobatan rumah bersalin pemukiman real estate jumlah rumah unit jumlah rumah unit perusahaan ipar kecil ipar sedang ipar besar hotel hotel melati hotel bintang retribusi ka.jli\.n tek.t~is izl~: industri usaha peraturan dru . kabupaten sar0~ nomor t r lj11w tanggal ;;. tent ang pence, . .," . '"''" limbah cukup jelas pasai!as pasa! cukup jelas cukup jelas cukup jelas . .,, "i:: r , '1k' kelas d~a1 '' ', cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas p::i~::ii e:, 1k11p je!as pasai cukup jelas cukup jelas cukup jelas !i. penjelasan demi pasai penetapan peraturan daerah ini sebagai pengendali fl. pembuangan air limbah, perlu diatur dan tetapkan dengan peraturan t)a rah kabupaten sarolangun. sebagai pelaksanaan dari name tahun tentang pengelolaan kua!itas air dan pengendalian pencemaran air, mak perlu ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah bidang limbah cair penjelasan umum pengendalian pembuangan lim tent ang penjelasan' pera turun daerah kabupaten sarana nomor tahun |
nama peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural pada inspektorapertaminspektorainspektorinspektorat:melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pemerintahmelakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pemerintahmelakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pemerintahmelakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang kemasyarakatmelakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang kemasyarakatan wilayahmelakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakat. merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah ii. merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan wilayah ||||. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pembangun. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pembangun. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pembangun!. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pemerintah. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pemerintah||. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pemerintah. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang kemasyarakat. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang kemasyarakatll. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut menyusun rencana kerja inspektur pembantu wilayah iiii. merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah iii. merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan wilayah iii. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pembanguni. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pembanguni. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pembangunan wilayah ii. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pemerintahi. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pemerintahi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pemerintahurusan wajib dan urusan pilihan bidang kemasyarakati. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang kemasyarakati. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatv. merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah iv. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pedoman uraian tugas jabatan culturalinspektur adalah inspektur kota surakarta. jabatan struktural adalah jabatan jabatan yang tampak pada struktur organisasi inspektorat. kelompok jabatan fungsional adalah tenaga tenaga fungsional yang dibutuhkan inspektoratinspektorat, terdiri dari inspektur. sekretariat, membawakan merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan wilayah ivvvv. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pembangunv. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pembangunv. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pembangunan wilayah ivv. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pemerintahv. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pemerintahv. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pemerintahv. melakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang kemasyarakatv. melakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang kemasyarakatv. melakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatgian ketujuh unit pelaksana teknis badan unit pelaksana teknis badan, terdiri dari unit pelaksana teknis badan, membawakan: kepala. subbagian tata usaha. unit pelaksana teknis badan, membawakan kepala. subbagian tata usaha. kepala unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala badan bidang penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut nelayanasuhan pamanda yo.iasuhan pamanda yoga mempunyai tugas melaksanakan .oooasuhan pamanda yogaccunit pelaksana teknis dinasreda dharma baktireda dharma bakti mempunyai tugas melaksanakan .reda dharma baktiiapkan bahan dalammelakukan urusan tata usaha panti asuhan pamanda yoga. menyiapkan bahan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan jajaran panti sosial, lembaga pendidikan formal maupun non formal. menyiapkan bahan untuklompok jabatan fungsi onal kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas, terdiri dari pranata komputer arsiparis pustakawan pekerja sosial pengawas ketenagakerjaan instruktur latihan kerja genera analis kepegawaian pengantar kerja perantara hubungan industrial bab ketentuan penutupsurakarta pada tanggal wali kota surakarta joko dodob iii uraian tugas jabatan struktural bagian kesatu inspektur inspekturstrategis dan rencana kerja inspektoratawasan pemerintah. menyelenggarakan pembinaan bidang pengawasan. menyelenggarakan pengawasan bidang pembangunan. menyelenggarakan pengawasan bidang pemerintahan. menyelenggarakan pengawasan bidang kemasyarakatan. menyelenggarakan review atas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah skpd) dan pemerintah daerah. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan. menjamin terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah spip) yang memadai satuan kerja perangkat daerah skpd) dan pemerintah daerah. menyelenggarak. oo. menyelenggarakan pengawasan bidang administrasi keuangan, penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pengawasan pemerintah. menyelenggarakan kerjasama bidang pengawasan pemerintah. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang pengawasan pemerintah. menyusunnyelenggarakan sosialisasi bidang pengawasan pemerintahinspektoratdipimpin oleh seorang sekretaris. sekretarisinspektorat. mengkoordinasikan penyusunngelola administrasi surat surat pengaduan masyarakat. mengelola administrasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsionatugas tugas pengawasan inspektur pembantu wilayinspektorat. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja inspektoratinspektoratlakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perencantindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional. melakukan penyiapan bahan penilaian status tindak lanjut hasil aparat pengawasan fungsionalraian tugas dimaksud ini, sebagai berikut menyusun rencana kerja subbagian administrasi dan umumsurat surat pengaduinspektoratinspektorat. mengurus kelancaran operasional kendaraan inspektoratngelola presensi atau daftar hadir pegawai. cc. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang administrasi dan umumilaian penerapan sistem pengendalian intern pada skpdmerumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah merumuskan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan wilayahoomelakukan pengawasan urusan wajib dan urusan pilihan bidang pembangunmelakukan penyusunan review laporan keuangan daerah bidang pembangunmelakukan penyiapan bahan sosialisasi pengawasan pemerintah bidang pembangunrencanaan pembangunusosialisasi bidang penataan ruang dsebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidangrasarana kota. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan bidang prasarana kota. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan infrastruktur rpi) kota. melakukan penyiapan bahukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi strategi sanitasi kota. ii. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana umum pengembangansosialisasi bidangekonomi bidang ekonomi, membawakan subbidang investasi dan keuangan: subbidang pengembangan dunia usaha. kepalainvestasi dan keuangan. merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan dunia usaha. melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan serta pengembangan dunia usaha. melaksanakan penyusunan perencanaan pengembangan pembangunan bidang investasi dan keuangan serta pengembangan dunia usaha. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan investasi dan keuangan serta pengembangan dunia usaha. melaksanakan penghimpunan dan pelaporan kegiatan investasi dan keuangan serta pengembangan dunia usaha. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang ekonomi. melaksanakan sosialisasi bidang ekonomebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang investasi dan keuainvestasi dan keuangan. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan. melakukan inventarisasi dan pelaporan bidang investasi dan keuangan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang investasi dan keuangan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang investasi dan keuagembangan dunia usahaduniadunia usaha. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha. melakukan inventarisasi dan pelaporan permasalahan pokok bidang pengembangan dunia usaha. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengembangan dunia usaha. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengembangan dunia usahsosial budayakepala bidang sosial budaya,merintahan dan kependudukan. merumuskan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat. melaksanakan koordinasipenyusunan indikator kinerja program bidang pemerintahan dan kependudukan serta kesejahteraan rakyat. melaksanakan inventarisasi permasalahan pokok bidang pemerintahan dan kependudukan serta kesejahteraan rakyat. melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya melalui penghimpunan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan bidang sosial budaya. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang sosial budaya. melaksanakan sosialisasi bidang sosial budaymerintahan dan kependudukadministrasi kependudukan serta pemberdayaan masyarakat dan desa. sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang pemerintahan dan kependuduerintahan dan kependudukan. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan kependudukan. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan kependudukan. melakukan inventarisasi permasalahan pokok subbidang pemerintahan dan kependudukan. melakukan penyusunan laporan tahunan subbidang pemerintahan dan kependudukan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. melakukan penyusunan dokumen perencanaan subbidang pemerintahan dan kependudukan melalui penghimpunan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan subbidang pemerintahan dan kependudukan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemerintahan dan kependudukan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pemerintahan dan kependudukesejahteraan rakyat, perlindungan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, pendidikan serta pemuda dan olah raga, pariwisata dan kebudayaanrakyarakyat. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan subbidang kesejahteraan rakyat. melakukan inventarisasi permasalahan pokok subbidang kesejahteraan rakyat. melakukan penyusunan laporan tahunan subbidang kesejahteraan rakyat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. i. melakukan penyusunan dokumen perencanaan subbidang kesejahteraan rakyat melalui penghimpunan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan subbidang kesejahteraan rakyat. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kesejahteraan rakyat. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kesejahteraan rakyatdata dan pelaporankepala bidang data dan pelaporevaluasi dan pelapordata dan dokumentasi. merumuskan kebijakan teknis bidang evaluasi dan pelaporan. 9g. melaksanakan penyiapan data dan informasi guna penyusunan dokumen perencanaan dan program pelaksanaan kegiatan dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. melaksanakan koordinasi dan menyusun kegiatan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan rencana pembangunan daerah. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang data dan pelaporan. melaksanakan sosialisasi bidang datadata dan dokumentadata dan dokumentasi, sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan pembangunan daerah: sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang data data dan dokumentasi. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. melakukan pengelolaan data dan informasisumber pendanaan dan penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. melakukan pengelolaan sistim informasi perencanadata dan dokumentasi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang datavaluasi dan pelaporatas pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang evaluasi dan pelapolaporan. melakukan penyiapan materi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan melaksanakan program kegiatan pembangunan daerah. melakukan penyiapan materi dan penyusunan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. melakukan penyiapan materi dan penyusunan laporan secara insidental maupun per triwulan pelaksanaan program kegiatpala bidang penelitian dan pengembang, pemerintahan, ekonomi dan prasarana kota serta ilmu pengetahuan dan teknologsosial, budaya dan pemerintahan. merumuskan kebijakan teknis bidang ekonomi dan prasarana kota. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas bidang penelitian dan pengembangan. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. melaksanakan koordinasi usulan dan atau pelaksanaan penelitian dan pengembangsanakan publikasi dan diseminasi hasil hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. melaksanakan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya kreativitas dan inovasi bidang teknologi. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penelitian dan pengembangan. melaksanakan sosialisasi bidang penelitian dan pengembsosial, budaya da: sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang sosial, budaya daosial, budaya dan pemerintahan. melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang sosial, budaya dan pemerintahan. melakukan penyiapan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan. melakukan penyiapan bahan koordinasi pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang sosial, budaya dan pemerintahansosial, budaya dan pemerintahsosial, budaya dan pemerintahan. melaksanakan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya kreativitas dan inovasi bidang sosial, budaya dan pemerintahan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang sosial, budaya dan pemerintahan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang sosial, budaya dakonomi dan prasarana kotasebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang ekonomi dankonomi dan prasarana kotarencanaan pembangunan daerah kota surakarta.rencanaan pembangunmelakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan prasarana kota. melakukan penyiapan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana kota. melakukan penyiapan bahan koordinasi pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang ekonomi dan prasarana kotaekonomi dan prasarana kotaekonomi dan prasarana kota. melaksanakan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya kreativitas dan inovasi bidang ekonomi dan prasarana kota. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang ekonomi dan prasarana kota. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang ekonomirencanaan pembangununit pelaksana teknis upt). iiataan ruang dan prasarana kota. menyusun kebijakan teknis bidang ekonomi. ii. menyusun kebijakan teknis bidang sosial budaya menyusun kebijakan teknis bidang data dan pelaporan. menyusun kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan. menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan kota. menyelenggarakan kerja sama bidang perencanaan pembangunan daerah. menyelenggarakan koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah. oo. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan perencanaan pembangunan daerah. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan pembangunrencanaan pembangunan daerah. menyelenggarakan pengelolaan unit pelaksana teknis pada badanlaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan kotaataan ruang dan prasarana kotakepaltaan ruang dan lingkungan. merumuskan kebijakan teknis bidang prasarana kota. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang prasarana dan penataan ruang kota. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan penerapan rencana tata ruang wilayah rtrw) kota. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana detail tata ruang rdr) kota. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana umum tata ruang hijau ruth) kota. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan infrastruktur rpi) kota. melaksanaksanakan penyusunan dan evaluasi strategi sanitasi kota. melaksanakan penyusunan rencana umum pengembangan prasarana kota. oo. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penataan ruang dan prasarana kota. melaksanakan sosialisasi bidang penataan ruangataan ruang dataan ruang dan lingkungan. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan bidang penataan ruang dan lingkungan. melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi dan penerapan rencana tata ruang wilayah rtrw) kota. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi rencana detail tata ruang rdr) kota. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi rencana umum tata ruang hijau ruth) kota |
naigdan formasi pegawai. merumuskan kebijakan teknis bidang dokumentasi pengelolaan data pegawai. melaksanakan penyusunan formasi dan betting pegawai. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil daerah pns). j . melaksanakan pengelolaan data calon pegawai negeri sipil daerah cons). melaksanakan pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah cons). melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil daerah duk pns).. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah. oo. melaksanakan pengelolaan arsip perseorangan seluruh pegawai secara manual dan elektronik.ngembangan pegawai. melaksanakan sosialisasi bidang pengembangebagaimana dimaksud pada sebagai berikutdan formasi pegawai. melakukan penghimpunan dan pengolahan data bidang perencanaan dan formasi pegawai. melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai negeri sipil daerah pns) berdasarkan analisa jabatan dan kebutuhan tiap tiap satuan kerja perangkat daerah. melakukan penyiapan bahan pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah cons). melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil daerah pns).. melakukan inventarisasi data jabatan. melakukan menyiapkan bahan sosialisasi bidang perencanaan dan formasiarsip dan dokumen kepegawaian kota. sebagaimana dimaksud pada sebagai berikutpengelolaan data pegawai.daerah melakukan penyiapan bahan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil daerah duk pns). melakukan penyiapan bahan pengelolaan data calon pegawai negeri sipil daerah cons). melakukan penyajian data pegawai. melakukan penyimpanan data pegawai. melakukan pengelolaan arsip perseorangan seluruh pegawai secara manual dan elektronik. melakukan pelayanan kebutuhan arsip pegawai. melaku. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang dokumentasi pengelolaan data pegawakepala bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawaiinaan pegawai. merumuskan kebijakan teknis bidang kesejahteraan pegawai. melaksanak yang berlaku. melaksanakan penyelesaian masalah kepegawaian yang berhubungan dengan kedudukan hukum pegawai.egawai negeri sipil daerah. melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) pegawai. melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan dan tanda jasasanakmelaksanakan pengelolaan badan pertimbangan tabungan perumahan bapertarum) bagi pegawai negeri sipil daerah pns). melaksanaksanakan pengelolaan tabungan asuransi pegawai negeri aspen), dan asuransi kesehatan akses) pegawai negeri sipil daerah pns). melaksanakan pengelolaan administrasi dan pemberhentian tenaga honorer daerah sesuai tahun uu. melaksanakan pengajuan usul kenaikan pangkat anumerta bagi pegawai negeri sipil daerah pns)yang tewas. melaksanakan rekapitulasi daftar hadir. xx. melaksanakan sosialisasi bidang pembinaan dan kesejahterebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang pembinbinaan pegawai.egawai negeri sipil daerah pns).. melakukan penyiapan bahan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan pegawai negeri sipil daerah. j . memproses perizinan bagi pegawai negeri sipil daerah pns) yang menjadi pejabat negara, anggota partai politik dan jabatan lain luar jabatan negeri. melakukan penyiapan bahan pengelolaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) pegawai. melakukan penyiapan bahukan penyiapan bahan rekapitulasi daftar hadirpembinaan pegawai. oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pembinpegawai. melakukan penyiapan bahan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai. melakukan penyiapan bahukan pengelolaan pesangon bagi pegawai tenaga honorer daerah tahun memproses administrasi permohonan cuti bagi pegawai negeri sipil daerah. memproses administrasi permohonan ijin luar negeri bagi pegawai negeri sipil daerah.egawai negeri sipil daerah. melakukan konsultasi bidang hukum lembaga yang ada untuk mendapatkan bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil daerah.oo. melakukan pengelolaan administrasi dan pemberhentian tenaga honorer daerah tahun memproses pengajuan pengusulan kenaikan pangkat anumerta bagi pns yang tewas. memproses pengajuan administrasi perumahan badan pertimbangan tabungan perumahan bapertarum) bagi pns.. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kesejahteraan pegawai. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kesejahteraan pegawai9g. merumuskan kebijakan teknis bidang diklat manajemen pemerintahan. merumuskan kebijakan teknis bidang diklat teknis dan fungsional. melaksanakan pengolahan dan analisa data bidang pendidikan dan pelatihan pegawai. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil daerah. melaksanakan seleksi pegawai negeri sipil daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil daerah. oo. melaksanakan pengelolaan administrasi tugas belajar pegawai negeri sipil daerah. melaksanaksanakan pengelolaan administrasi izin belajar dan kukuh gelar pegawai negeri sipil daerah. melaksanakan pengelolaan administrasi ujian dinas pegawai negeri sipil daerah. melaksanakan pengelolaan administrasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pendidikan dan pelatihan. melaksanakan sosialisasi bidang pendidikan dan pelatiklat manajememeliputi diklat kepemimpinan, ijin belajar, dan tugas belajar. sebagaimana dimaksud pada sebagai berikutmanajemen pemerintahan. melakukan pengolahan dan analisa data bidang diklat manajemen pemerintahan dan atau kepemimpinan.manajemen pemerintahan dan atau kepemimpinan.kota.ukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi izin belajar dan kukuh gelar pegawai negeri sipil daerah. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calo. oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang diklat manajemesebagaimana dimaksud pada sebagai berikutteknis dan fungsional. melakukan pengolahan dan analisa data bidang diklat teknis dan fungsional.teknis dan fungsional.kota. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi ujian dinas pegawai negeri sipil daerah. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. melakukan penyiapan bahan evaluasi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang diklat teknis dan fungsionalpala bidang mutasi pegawaingkatan, pemindahan dan pemberhentian. merumuskan kebijakan teknis bidang jabatan dan kepangkatan. melaksanakan pengelolasanaksanakan pengelolaan administrasi pemindahan dan pemberhentian serta pensiun pegawai negeri sipil daerah. melaksanakan pengelolaan administrasi peninjauan masa kerja pmk). melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan angka kredit pak) jabatan fungsional. melaksanaksanakan pengelolaan administrasi mutasi pegawai negeri sipil daerah. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang mutasi pegawai. melaksanakan sosialisasi bidang mutasi pegawaebagaimana dimaksud pada sebagai berikut. melakukukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi pemindahan pegawai negeri sipil daerah. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiu. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentjabatan dan kepangkatii d, penetapan angka kredit jabatan fungsional, dan penetapan peninjauan masa kerja. sebagaimana dimaksud pada sebagai berikutjabatan dan kepangkatan. melakukan penyiapan bahukan penyiapan bahukan penyiapan bahan administrasi peninjauan masa kerja pmk). melakukan penyiapan bahan administrasi penetapan angka kredit pak) jabatan fungsional.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang jabatan dan kepangk: memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pedoman uraian tugas pejabat strukturalmbangan pegawai, membawakankepegawaimbangan pegawai. menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. ii. menyusun kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan. menyusun kebijakan teknis bidang mutasi pegawai... menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan. oo. menyelenggarakan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah,elolaan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah. menyelenggarakan sumpah janji pegawai negeri sipil. menyelenggarakan kerjasama bidang kepegawaian. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan kepegawaian. uu. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidangkepegawai |
min silingkungan duplingkungan hidup lingkungan hidup. melakukan pendataan bidang lingkungan hidup. melakukan pengolahan data bidang lingkungan hidup. memberikan pelayanan informasi dan fasilitasi bidang lingkungan hidup. melakukan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang dokumen lingkungan hidup. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang dokumekepalakerusakan lingkungan hidup. merumuskan kebijakan teknis bidang konservasi sumber daya alam. melaksanakan pendataan bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. melaksanakan pemantauan bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. melaksanakan koordinasi bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. melaksanakan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan konservasi sumber daya alam. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. melaksanakan sosialisasi bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alkerusakkerusakan lingkungan hidup. melakukan pendataan kerusakan lingkungan hidup. melakukan pemantauan kerusakan lingkungan hidup. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup. melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup. melakukan analisa dan evaluasi pengendalian kerusakankerusakan lingkungan hidup. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengendalian kerusakan lingkungan hiduponservasi sumber daya alaonservasi sumber daya alam. melakukan pendataan potensi pemanfaatan sumber daya alam. melakukan pemantauan sumber daya alam. menyiapkan bahan koordinasi bidang konservasi sumber daya alam. melakukan upaya peningkatan bidang konservasi sumber daya alam. melakukan analisa dan evaluasi upaya peningkatan bidang konservasi sumber daya alam. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang konservasi sumber daya alam. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang konservasi sumber daya alabawakan subbidang kepatuhan hukum, subbidang pengembangan kapasitas. kepalakepatuhan hukum. merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas. melaksanakan pembinaan bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. melaksanakan koordinasi penilaian analisa mengenai dampak lingkungan amdal). melaksanakmberikan pertimbangan teknis persetujuan analisa mengenai dampak lingkungan amdal). memberikan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan upaya pemantauan lingkungan ukl upl). melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. melaksanaoo. melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. melaksanakan sosialisasi bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasiepatuhan hukupatuhan hukum. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pendapatan kepatuhan hukum lingkungan. menyiapkan bahan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup. melakukan penegakan hukum terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup. melakukan penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kepatuhan hukum. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kepatuhan huku potensi sumberdaya lingkungan, kebijakan kerjasama dan advokasikapasigembangan kapasitas. melakukan penyiapan bahan koordinasi penilaian analisa mengenai dampak lingkungan amdal). melakukan penyiapan bahlakukan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. melakumelakukan penyiapan bahan kerjasama dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengembangan kapasitas. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengembangan kapasitlingkungan duplingkungan hidup,raian tugas dimaksud ini,ndalian pencemaran lingkungan hidup. menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. menyusun kebijakan teknis bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang lingkungan hidup. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. menyelenggarakan peringatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. menyelenggarakan kerjasama bidang lingkungan hidup. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan lingkungan hidup. oo. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang lingkungan hiduplingkungan hidupbadyiapkan usulan sumpah janji pegawai negeri sipilootiga bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidupkepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan hiduppencemaran lingkungan hidup. merumuskan kebijakan teknis bidang dokumen lingkungan hidup. melaksanakan pendataan bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. melaksanakan pemantauan bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. melaksanakan koordinasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. melaksanaksanakcemarcemaran lingkungan hidup. melakukan pendataan sumber sumber pencemaran lingkungan hidup. melakukan pemantauan pencemaran lingkungan hidup. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun b3). memprosesmelakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun b3). memproses izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3) industri atau suatu kegiatan usaha. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3). melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. melakukan analisa dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup. oo. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan baku mutuukan menyiapkan bahsebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang dokumeliindikator dan pengukuran kinerja bidang pemberdayaan masyarakat. melaksanakkelembagaan mempunyai tugas melakukan urusebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang kelembagembagaan. melakukan penyiapan bahan pembinaan kader sosial masyarakat lingkungan kumuh. memfasilitasi kemitraan antar lembaga swadaya masyarakat. memfasilitasi kegiatan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. memfasilitasi pelaksanaan gelar teknologi tepat guna ttg). memfasilitasi akses masyarakat pada pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg). j . memfasilitasi kegiatan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ttg) baik intern maupun dengan instansi terkait. memfasilitasi proses pengenalan produk teknologi tepat guna ttg) pada masyarakat. i. memfasilitasi pengembangan teknologi tepat guna ttg) hasil temuan masyarakat dan perguruan tinggi. memfasilitasi pengembangan kerjasama penerapan peralatan teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi dan innovator. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ttg). oo. memfasilitasi penguatan warung teknologi perkotaan wartakota) dan pos pelayanan teknologi perkotaan posyantekot). memfasilitasi kegiatan dalam upaya penguatan dan pemberdayaan lembaga masyarakat. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kelembagaan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kelembsebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan penyusunan rencana kerja subbidang sarana dan prasaranarana dan prasarana. melakumfasilitasimfasilitasi pemanfaatan dan pengembangan serta pelestarian sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat. melakuumelakuuu melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang sarana dan prasarana. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang sarana dan prasaranberdayaan perempuankepaladan peningkatan kualitas hidup perempugarusutamaan gender dan perlindungan perempuan. merumuskan kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pug dan perlindungan perempuan. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa kebijakan pug dan perlindungan perempuanpenyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemberdayaan perempuan. melaksanakan sosialisasi bidang pemberdayaanrusutamaan gender dan perlindungan perempuan. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa kebijakan pug dan perlindungan perempuan. memfasilitasi kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. memfasilitasi kegiatan bidang ketenagakerjaan perempuan. memfasilitasi kegiatan terhadap perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat. memfasilitasi kegiatan penanganan masalah sosial perempuan. memfasilitasi kegiatan perlindungan terhadap perempuan daerah rawan konflik dan bencana. melakukan penyiapan bahan fasilitasukan penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan pengumpulan, pengolahan dan analisa kebijakan serta data pug dan perlindungan perempuan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuperempuan. memfasilitasi kegiatan bidang pendidikan perempuan. memfasilitasi kegiatan bidang kesehatan perempuan. memfasilitasi kegiatan bidang ekonomi perempuan. memfasilitasi kegiatan bidang partisipasi politik perempuanperempuan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang peningkatan kualitas hiduprlindungan anakkepala bidangmbangan perlindungan anak. merumuskan kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas hidup anak. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi perlindungan anak dan kualitas hidup anak. j . melaksanakan koordinasi bidang anak daerah rawan konflik dan bencana. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa kebijakan perlindungan anak dsanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perlindungan anak. melaksanakan sosialisasi bidang perlindungperlindunganerlindungan anak. memfasilitasi kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak. memfasilitasi kegiatan bidang ketenagakerjaan anak. memfasilitasi kegiatan bidang pengembangan anak usia dini. memfasilitasi kegiatan bidang anak penyandang cacat. memfasilitasi kegiatan bidang anak yang bermasalah dengan hukum. melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang anak daerah rawan konflik dan bencana. memfasilitasi kegiatan bidang masalah sosial yang lain terhadapperlindungangembangan perlindungan anak. oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengembangan perlindungananak. memfasilitasi kegiatan bidang pendidikan anak. memfasilitasi kegiatan bidang kesehatan anak. memfasilitasi kegiatan bidang perlindungan anak. memfasilitasi kegiatan bidang partisipasitentang peningkatningkatan kualitas hidupanak. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang peningkatan kualitas hidupeluarga berencanakepalndalian penduduk dan kesehatan reproduksi. merumuskan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera dan usaha ekonomi. melaksanakan program keluarga berencana melalui kegiatan pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi. melaksanakan pengembangan kehidupan keluarga sejahtera dan peningkatan usaha ekonomi keluarga. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang keluarga berencana. melaksanakan sosialisasi bidang keluarga berencduduk dan kesehatan reprodpendayagunaan sdm pengelola program keluarga berencanaduduk dan kesehatan reproduksiduduk dan kesehatan reproduksi. melakukan penyusunan perkiraan permintaan masyarakat terhadap peserta baru, peserta aktif dan peserta mandiri. melakukan penyusunan dan penyiapan bahan pembinaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. melakukan penetapan kriteria pelayanan dan melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana mandiri. melakukan penetapan target sasaran kegiatan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak hak reproduksi. melakukan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi puskesmas klinik kb dokter praktek swasta bidan praktek swasta dan rumah sakit pemerintahan dan swasta, melaksanakan pembinaan, pencatatan dan pelaporan puskesmas klinik kb. melakukan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi sesuai ketentuan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksubbidang keluarga sejahtera dan usaha ekonom, kesehatan reproduksi remaja krr), pencegahan hiw aids, ims, dan bahaya napa skala provinsi, penyelenggaraan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, serta dukungan operasional krr, pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, jejaring program, krr, pencegahan hiw aids, ims, dan bahaya napa,, dan koordinasi dan fasilitasiuarga sejahtera dan usaha ekonomi. melakukan penyusunan dan penyiapan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kader sosial masyarakat lingkungan kumuh serta pembinaan usaha ekonomi keluarga. melakukan penyusunan perkiraan permintaan masyarakat terhadap kelompok bina bina keluarga, kelompok uppks dan institusi masyarakat. 9g. melakukan penyusunan perkiraan dampak dan efek program kb. melakukan program peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengentasan kemiskinan serta pembinaan dan bimbingan usaha ekonomi keluarga. ii. melakukan pembinaan institusi. melakukan pemantapan kegiatan tri bina keluarga bkb bkr bkl). melakukan pemantapan pelaksanaan program advokasi kie komunikasi, informasi, edukasi). melakukan program sistem informasi kependudukan dan keluarga diduga). melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang keluarga sejahtera dan usaha ekonomi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang keluarga sejahtera dan usaha ekonommempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencanamberdayaan masyarakat. menyusun kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan. i. menyusun kebijakan teknis bidang perlindungan anak. menyusun kebijakan teknis bidang keluarga berencana. menyusun rencana operasional dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umumerja samoordinoo. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusanindikator dan pengukuran kinpembinaan unit pelaksana teknis pada badnyusumberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat, membawakan subbidang kelembagaan: subbidang sarana dan prasarana. kepala bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan sarana prasaranlembagaan. 9g. merumuskan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana. melaksanakan urusan bidang pemberdayaan lembaga masyarakat. melaksanakan pembinaan kader sosial masyarakat lingkungan kumuh. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ttg). melaksanakan urusan penanggulangan kemiskinan daerah. melaksanalaksanasanaoo. melaksanasanasanakesatuan bangsa, poli tik dan perlindungan masyarakatsatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kota surakarta. kepala kantor adalah kepala kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, politik dan perlindungan masyarakatsatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, terdiri dari kepala, subbagian tata usaha,kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakathubungan antar lembaga dan politik dalam negeri. menyusun kebijakan teknis bidang kesatuan dan ketahanan bangsa. ii. menyusun kebijakan teknis bidang perlindungolitik dan perlindungan masyarakat. menyelenggarakan koordinasi bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. merumuskan kebijakan teknis bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. menyelenggarakan koordinasi pengerahan sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana yang meliputi tindakan tindakan preventif, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penyelamatan dan rehabilitasi. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap anggota satuan perlindungan masyarakat satlinmas) dan satuan pelaksana penanggulangan bencana salak pb) dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. oo. menyelenggarakan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban lingkungan. menyelenggarakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi anggota satuan perlindungan masyarakat satlinmas) dan aparat lainnya. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan upacara hari hari besar nasional. menyelenggarakan pembinaan dan kerjasama interkom. menyelenggarakan kerjasama bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. uu. menyusun indikator dan pengukuran kinerja hubungan antar lembaga dan politik dalam negeri kepalahubungan antar lembaga dan politik dalam negeri. 9g. melakukan fasilitasi kegiatan dewan perwalian rakyat daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum. ii. melakukan koordinasi masalah demokratisasi dan hak asasi manusia.. melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan stabilitas wilayah. memproses rekomendasi penelitian, skripsi dan karya ilmiah. memproses izin kkn kkl, pendirian organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat. memproses rekomendasi keramaian, bazar dan seminar. melakukan koordinasi dan kerjasama interkom. dan politik dalam negeri. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang hubungan antar lembaga dan politiksatuan dan ketahanan bangsa. melakukan fasilitasi bidang kesatuan dan ketahanan bangsa. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembauran bangsa. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa... melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kesatuan dan ketahanan banglindungan masyarakat. melakukan pengembangan rencana untuk mengantisipasi bencana. melakukan pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana. melakukan koordinasi dalam upaya penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana. melakukan pengelolaan dan analisa data kebutuhan rehabilitasi akibat bencana.. melakukan pelatihan dan pengembangan potensi satuan perlindungan masyarakat sati emas). melakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota satuan perlindungan masyarakat satlinmas) dalam penanggulangan bencana alam. oo. melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas satuan perlindungan masyarakat. melakukan fasilitasi pelaksanaan upacara hari hari besar nasional. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perlindung |
slimarsip dan perpustakaseksi pengelolaan arsip: seksi pengelolaan perpustakaan: seksi pelayanan perpustakagelolaan arsip. menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan perpustakaan. ii. menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan perpustakaan. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan. menyelenggarakan pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada instansi dan masyarakat. i. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan. menyelenggarakan kerjasama bidang arsip dan perpustakaan daerah. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan arsip dan perpustakaan daerah. oo. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang arsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daeraharsip. melakukan pembinaan teknis kearsipan. melakukan penerimaan, pengelolaan dan pelayanan kearsipan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengelolaan arsip. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengelolaan arsiperpustakaan. melakukan pengumpulan data dan seleksi bahan untuk pengadaan bahan pustaka. melakukan pengadaan bahan pustaka dengan cara pembelian, hadiah dan tukar menukar.filing. j . melakukan penyusunan daftar koleksi terbaru. melakukan penyusunan abstrak, bibliografi, daftar koleksi tambahan, index dan kliping. melakukan pemeliharaan bahan pustaka.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengelolaan perpustakarpustakaan. melakukan pelayanan sirkulasi bahan pustaka. melakukan pelayanan buku referensi dan non referensi. melakukan pelayanan pendidikan pustaka. melakukan bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat.. melakukan pendataan dan pemeriksaan jumlah buku secara berkala. melakukan pelayanan perpustakaan keliling. oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pelayanan perpustakwali kota surakarta, menimbang "mbilkonsumsi dengan berbasis sumber daya lokketahanan patahanan pangan, terdiri dari kepala: subbagian tata usaha, cc.ketersediaan dan distribusi pangan. menyusun kebijakan teknis bidang kewaspadaan pangan. ii. menyusun kebijakan teknis bidang pengembangan aneka pangan. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang ketahanan pangan. merumuskan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan. i. menyelenggarakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan. menyelenggarakan koordinasi kebijakan teknis bidang ketahanan pangan. menyelenggarakan monitoring dan pendataan bidang ketahanan pangan. oo. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan pangan. menyelenggarakan kerjasama bidang ketahanan pangan. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan ketahanan pangan. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang ketahanan pketahanan pangrsediaan dan distribusi pangan. melakukan pendataan ketersediaan dan distribusi pangan. melakukan analisis ketersediaan dan distribusi pangan. melakukan pemantauan monitoring ketersediaan dan distribusi pangan. melakukan pengawasan ketersediaan dan distribusi pangan. melakukan penyusunan data base dan peta daerah rawan pangan dan kemiskinan. melakukan pengembangan cadangan pangan logistik pangan. melakukan pengembangan distribusi pangan. melakukan penyusunan neraca kebutuhan pangan. oo.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang ketersediaan dan distribusiwaspadaan pangan. melakukan langkah langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan. melakukan penyusunan peta dan data base stock serta kewaspadaan pangan. melakukan pendidikan pelatihan sumber daya manusia bidang kewaspadaan pangan. melakukan pengelolaan dan analisa data hasil inventarisasi potensi daerah rawan pangan. melakukan perencanaan dan identifikasi potensi daerah rawan pangan. melakukan pembinaan penanggulangan daerah rawan pangan. melakukan pendataan dan monitoring keamanan pangan untuk peningkatan mutu pangan. melakukan penelitian kewaspadaan dan keamanan pangan. oo. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kewaspadaan pangan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kewaspadaanbagian keempatmbangan aneka pangan. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data program pengembangan pangan secara insidentil dan berkala. melakukan identifikasi dan merumuskan program pengembangan pangan. memproses rekomendasi teknologi komoditas pangan. melakukan pemetaan aneka pangan lokal, aneka pangan tradisional dan sumber pangan lokal hewani nabati melakukan penyusunan profil pangan lokal dan tradisional. merancang strategi pengembangan pangan lokal. melakukan penyusunan prediksi kebutuhan pangan berbasis pola pangan harapan pph). melakukan pendidikan pelatihan sumber daya manusia sdm) dalam menganalisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan pph). oo. melakukan pembinaan dan monitoring penganekaragaman dan pengembangan pangan. melakukan pengembangan pemanfaatan pekarangan.. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengembangan anekananaman modalnanaman modpenanaman modananaman modal kota surakarta. kepala kantor adalah kepala kantor penanaman modalnanaman modananaman modal, terdiri darinanaman modallayanan penanaman modal. menyusun kebijakan teknis bidang promosi dan kerjasama penanaman modal. i. menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian penanaman modal. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang penanaman modal. menyelenggarakan koordinasi bidang penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah. merumuskan dan menyusun pedoman mengenai promosi dan kerja sama, pelayanan dan pengendalian penanaman modal dalam rangka untuk meningkatkan investasi daerah. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan penanaman modal. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang penanaman modal. oonanaman modaltiga seksi pelayanan penanaman modal kepala seksi pelayannanaman modal. melakukan penyiapan bahan pedoman tata cara penanaman modal. memberikan pelayanan konsultasi, informasi dan fasilitasi bidang penanaman modal. i. memberikan pertimbangan teknis bidang penanaman modal. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pelayanan penanaman modal. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pelayanan penanaman modalempat seksi promosi dan kerjasama penanaman modal kepalromosi dan kerjasama penanaman modal. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah. melakukan identifikasi dan kajian kajian tentang potensi dan peluang investasi daerah. melakukan penyiapan data base sistem informasi penanaman modal daerah. melakukan pameran dan promosi potensi unggulan daerah. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pelayanan promosi dan kerjasama penanaman modal. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pelayanan promosi dan kerjasamagendalian penanaman modal kepala seksi pengendalindalian penanaman modal. melaksanakan verifikasi data pelaksanaan penanaman modal. melakukan pembinaan dan penyuluhan perusahaan dan aparatur daerah mengenai pelaksanaan penanaman modal. melakukan kajian dan evaluasi penanaman modal. melakukan pengolahan data kegiatan penanaman modal. melakukan penyiapan bahan penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengendalian penanaman modal. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengendalianrumah sakit umum daerahrumah sakit umumrumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kota surakarta. direktur adalah direktur rumah sakit umumrumah sakit umum daerahrumah sakit umum daerah, terdiri dari direktur. subbagian tata usaha. seksi pelayanan medis dan penunjang medis. seksi sarana, prasarana dan logistik. seksi keuangan. kelompok jabatan fungsional. bab iii uraian tugas jabatan struktural bagian kesatu direktur direktursebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana strategis dan rencana kerja rumah sakit umum daerahrumah sakit umum daerah. menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan medis dan penunjang medis. menyusun kebijakan teknis bidang sarana, prasarana dan logistik. ii. menyusun kebijakan teknis bidang keuangan. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan umum serta pelayanan rujukan. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. menyelenggarakan pelayanan medis dan penunjang medis. menyelenggarakan sarana, prasarana dan logistik rumah sakit. menyelenggarakan pengelolaan keuangan. oo. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pelayanan rumah sakit. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang pelayanan rumah sakit. menyusunnyelenggarakan dan memfasilitasi sosialisasi bidang pelayanan rumah sakitrumah sakit umum daerah. mengkoordinasikan penyusunrumah sakit umum daerah. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja rumah sakit umumrumah sakit umumsebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pelayanan medis dan penunjang medismedis dan penunjang medis. melakukan fasilitasi pelayanan medis dan penunjang medis. melakukan fasilitasi pelayanan rujukan, rekam medik dan perawatan. melakukan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pelayanan medis dan penunjang medisarana, prasarana dan logistik kepalasebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi sarana, prasarana dan logistiksarana, prasarana dan logistik. melakukan pengadaan, merasionalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit umum daerah. melakukan pengadaan logistik. melakukan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang sarana, prasarana dan loguangan kepala seksi keusebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi keuanganrumah sakit umum daerahelolaan administrasi keuangan. melakukan penyusunan analisis akuntansi dan verifikasi keuangan. melakukan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang keuia peng urusan dan pengawasannydu melakukan perubahan atas,ne 72ia peng urusan dan pengawasannya. beberapa ketentuan dalamurusan dan pengawasannya (lembaran daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor diubah sebagaiberkut ketentuan diubah, sehingga berbunyisebagaiberkut bantuan dari pemerintah kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: penyisihan penerimaan pajak retribusi kabupaten tanjung jabung timur sebagian diperuntukkan bagidesa yang dialokasikan secara proporsional, penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintahan kabupaten tanjung jabung timurpaling sedikit (se puluh keseratus): bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten tanjung jabung timurpaling sedikit (sepuluh keseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsionalyang merupakan alokasi dana desa add): dana perimbangan kabupaten tanjung jabung imurdiberkan, dan (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa add) diatur dengan peraturan bupatidan keputusan bupati tanjung jabung timurlayanan perizinan terpadupelayanan perizinan terpadulayanan perizinan terpadu kota surakarta. kepala kantor adalah kepala kantor pelayanlayanan perizinan terpadu, seksi verifikasi: seksi penerbitan perizinan: seksi evaluasi, pelaporan dan pengadulayanan perizinan. uraian tugas dimaksud ini,daftaran. menyusun kebijakan teknis bidang verifikasi. i. menyusun kebijakan teknis bidang penerbitan perizinan. menyusun kebijakan teknis bidang evaluasi, pelaporan dan pengaduan. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan. i. menyelenggarakan pendaftaran perizinan dan non perizinan. menyelenggarakan verifikasi perizinan.. menyelenggarakan evaluasi, pelaporan dan pengaduan. menyelenggarakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pelayanan perizinanlayanan perizinan dan non perizindimaksud ini,daftaran kepaladaftaran. 9g. melakukan penyiapan bahan pendaftaran permohonan perizinan dan non perizinan. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan izin dan non perizinan. melakukan administrasi pendaftaran permohonan perizinan dan non perizinan. melakukan penyerahan berkas permohonan perizinan dan non perizinanpendaftaran. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pendaftverifikasi kepalaverifikasi. melakukan penyiapan bahan verifikasi permohonan perizinan. mengkoordinasikan tim teknis perizinan dalam rangka verifikasi permohonan perizinan. ii. melakukan pemeriksaan lapangan lokasi permohonan perizinan. melakukan pencatatan dan penyusunan berita acara hasil pemeriksaan lapangan. melakukan penghitungan besarnya ketetapan retribusi. melakukan penyerahan berkas permohonan perizinan yang telah verifikasiverifikasi. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang verifrbitan perizinrbitan perizinan.erbitan surat ketetapan retribusi daerah skr), dokumen perizinan dan non perizinan. memeriksa.yiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penerbitan perizinan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang penerbitan perizinnam seksi evaluasi, pelaporan dan pengadukuan meliputi koordinasi pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakatevaluasi, pelaporan dan pengaduan. melakukan penyiapan bahan evaluasi, pelaporan dan pengaduan. melakukan pemantauan terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan. melakukan monitoring, evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja kantor. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi dan analisa hasil kerja. menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan laki, kpj dan ppd dan kpud kantor. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan adminstrasi permohonan perizinan dan non perizinan. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat.oo. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang evaluasi, pelaporan dan pengaduan. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang evaluasi, pelaporan dan pengadadalah satuan polisi pamong praja kota surakarta.satuan polisi pamong praja, terdiri dari kepala: subbagian tata usaha:: kelompok jabatan fungsional. bab iii uraian tugas jabatan struktural bagian kesatu kepala satuan kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokokbagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana strategis dan rencana kerjarencanaan dan pengendalian. menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban. menyusun kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah. menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta pengembangan satuan polisi pamong praja. menyelenggarakan pengamanan dan operasi penertiban menyelenggarakan kesamaptaan satuan polisi pamong praja. menyelenggarakan kesekretariatan penyidik pegawai negeri sipil ppn). menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan satuan polisi pamong praja. oonyelenggarakan dan memfasilitasi sosialisasi bidang satuan polisi pamong prajmprosesencanaan dan pengendalian. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan polisi pamong praja. melakukan penghimpunan, pengolahan, penyajian data dan informasi untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja satuan polisi pamong praja. ii. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja satusatulakukan pengelolaan data base dan sistem informasi ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. melakukan pelatihan kesamaptaan satuan polisi pamong praja. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan dan pengendalian. oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang perencanaan dan pengendalraman masyarakat dan ketertiban umum, meliputi penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan gedung vital dan atau lingkungan kantorinaan ketentraman dan ketertiban. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. melakukan pengumpulan dan analisa laporan peristiwa ketentraman dan ketertiban umum. melakukan penertiban dan penindakan terhadap masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. melakukan pengamanan gedung vital dan atau lingkungan kantor. melakukan pengamanan terhadap obyek obyek vital, kegiatan kegiatan umum dan resmi pemerintahan. melakukan patroli wilayah dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum. melakukan fasilitasi penanganan penanggulangan bencana alam. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban. oo. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pembinaan ketentramgakan peraturan daerah kepala seksi penegakan peraturan daerah, pengawasan dan penindakan meliputi pembinaan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan gubernur kepada masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dangakan peraturan daerah. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. melakukan fasilitasi penanganan pelanggaran peraturan daerah kepada penyidik yang berwenang. melakukan fasilitasi pemeriksaan dkeputusan kepala daerah. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil ppn) dalam rangka penegakan peraturan daerah. melakukan penyegelan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar peraturan daerah. melakukan pengamanan dan operasi penertiban. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penegakan peraturan daerah. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang penegakan peraturankecamecamatntraman dan ketertiban umum..kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. melakukan pemantauan terhadap tanah negara milik pemerintah dari usaha pemakaian atau pemanfaatan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. melakukan pendataan dan pemantauan terhadap pedagang kaki lima pkl) dan hunian tak berizin atas tanah negara milik pemerintah. melaksanakan tugas pengamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kantor dan kecamatan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum. melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang ketentraman dan ketertiban umumyusunan dan pengelolaan data bidang pembangunan fisik, sarana prasarana umum, jalan dan jembatan. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan wilayah kecamatan berdasarkan usulan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan musrenbangcam) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan musrenbangcam). melakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh dinas instansi terkait. mempenyiapan bahan sosialisasi bidang pembangunan dan lingkungan hiduporganisasi organisasi keagamaan, kepemudaan, kesenian tradisional, adat dan budaya jawa, serta lembaga pendidikan. melakukan fasilitasi pembinaan danrogram peningkatan pendidikan masyarakat, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, pembinaan generasi muda dan kesetaraan gender serta pembinaan kehidupan beragama. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap generasi muda, kesetaraan gender dan pendidikan non formal. memfasilitasi pelaksanaan program praktek kerja industri parkeri) siswa siswi sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi, penelitian mahasiswa dan praktek kerja lapangan pkl). melakukan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari hari besar nasional dan agama. melakukan koordinasi pengiriman kelompok kelompok kesenian daerah. melakukan koordinasi kegiatan kegiatan olah ragapenyiapan bahkecamatan kota surakarta. camat adalah camat kota surakarta. jabatan struktural adalah jabatan jabatan yang tampak pada struktur organisasi kecamcamatan, terdiri dari camatseksi tata pemerintahan. seksi pemberdayaan masyarakat. seksi ketentraman dan ketertiban umumcamat camatsebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana strategis dan rencana kerja kecamatpemerintahan. menyusun kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat. menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umumurusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan yang dilimpahkan dari walikota. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan musrenbangcam). menyelenggarakan fasilitasi lomba lomba pemberdayaan masyarakat. oo. melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan kepada lurah. menyelenggarakan fasilitasi usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. menyelenggarakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah bersama instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. mendorong masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup. menyelenggarakan pembinaan organisasi organisasi keagamaan, kepemudaan, kesenian tradisional, adat dan budaya jawa. menyelenggarakan sosialisasi tingkat kecamatan. uu. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan kecamatcamatcamatkecamatan. mengkoordinasikan penyusunkecamcamatan. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja kecamatcamcamat. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistim administrasi kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. menyusun dan melaksanakan program pembinaan, pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, kependudukan dan keagrariaan dengan instansi terkait melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, dan lain lain, serta akta akta catatan sipil yang dilimpahkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. melakukan administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) dengan menerima laporan dari kelurahan. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang tata pemerintahan. melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi bidang tata pemerintah. memfasilitasi pembinaan dan pemberian bantuindonesia kti) dan peningkatan peranan wanita p2w) tingkat kecamatan maupun kelurahan. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan nikah, talak, cerai, dan rujuk. membantupenyiapan bahsebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.