text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
bupati pontianak peraturan bupati pontianak nomor o o tahun tentang pemanfaatan dana jampersal bahwa pengelolaan dana jampersalmaka mekanisme pemanfaatan dana jampersalondok bersalin desa polindes) dan atau pos kesehatan desa poskesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang digunakan untuk memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan pelayanan keluarga berencana. pelayanan kesehatan bayi dan balita adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi dan balitakebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan keluarga berencana. pelayanan rawat inap kebidanan adalah pelayanan kepada pasien kebidanan yang harukebidananpersal adalah jaminan persalinan khusus bagi ibu hamil dan ibu melahirkan. bab penyaluran dana pelayanan kesehatan dana pelayanan kesehatan program jampersal puskesmas dan rumah sakit terintegrasi secara utuh dengan daria jamkesmas dana untuk pelayanan jampersalmengenai dana jaxnpersal fasilitas; kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut (rujukan) diatur] lebih lanjut dalam petunjuk teknis jaminan persalinanrsud dr. rubin mempawah untuk menerima dana jamkesmas dan jampersal yang telah disalurkan dari pusat. tim pengelola jampersalpersal melakukan telaah dan verifikasi terhadap plan action poa) dan klaim yang diajukan oleh puskesmaspersalpersal, dan kesesuaian besaran tarif; pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jampersal| ditunjuk harus memiliki catatan kas masuk dan keluar untul mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah.tanggung awal an. tim pengelola jampersalpersal yang telah dibayarkan puskesmas. bagian kedua puskesmas dan rsud puskesmas membuat plan action poa) jampersal sebagai acuan rencana kerja puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan jampersal puskesmas: penolong persalinan, pembelian barang habis pakai darn jampersalsebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per xii bahwa honor tenaga ahli penolong persalinan) dibayarkan minimal sebesar puskesmas dan jaringannya program jampersal. sedangkan jasa pelayanan honor tenaga penolong persalinibu bersalin, angka kematian bayikembalikan dan disetornolong persalinan sebagaimana termaktub pada bab iii bagian kedua butir dan n]'i mempawah diundangkan .cla tanggai. sekretaris aceh pontianak bupati pontianak, ria organ maulana berita daerah^kabupaten pontianak penjelasan atas peraturan bupati pontianak nomor tahun tentang pemanfaatan dana jampersal puskesmas dan rsud dengan status non blue umum dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta millenium development goals gs), pada tahun kementerian kesehatan meluncurkan kebijakan jaminan persalinan jampersal). untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta kita menghadapi berbagai hal yang multi kompleks seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan, lingkungan, kecukupan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia dan lainnya. penurunan angka kematian ibu aki) melahirkan dan angka kematian bayi (akb) merupakan tantangan yang lebih sulit dicapai dibandingkan target lainnya. oleh karena penurunan angka kematian ibu melahirkan tidak dapat lagi dilakukan dengan intervensi biasa, namun diperlukan upaya upaya terobosan serta peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengejar ketertinggalan penurunan angka kematian ibu aki) melahirkan agar dapat mencapai target gs. salah satu faktor yang penting adalah perlunya meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikan kemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. jaminan persalinan diberikan kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan pelayanan oleh tenaga kesehatan fasilitas kesehatan polindes, puskesmas dan rsud) sehingga pada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. dalam upaya penataan penyelenggaraan jampersalpuskesmas) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan rujukan rsud)'fasilitas kesehatan tersebut apakah blu blue atau non 3lu blue. peraturan presiden nomor tahun tentang^persal |
pee salinan menang snwajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentupenyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, pemerintah daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf dlabuhanbatselain penyelenggara negara yang mempekerjakanmasyarakattanjungbalai. bab iii tujuan peraturan bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan sasaran terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pemberi kerja dan pekerja. bab kepesertaan jaminan sosial kesehatan setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial kesehatan. bab kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehat syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah. jaminan sosial kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat bpjs kesehatan. syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi: perizinan usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek atau pelelangan, izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing, izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, dan izin mendirikan bangunan imb).tambahan sebagaimana dimaksud pada bab. unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: dinas kesehatan, dinas sosial: dinas ketenagakerjaan, dinas perhubungan, dinas pendidikan, dinas perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas lingkungan hidup, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, rumah sakit umum daerah kotapinang. bab vii hubungan kerja sama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakuk viii sanksi administratif pemberi kerja dan pekerjadalahunit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah atas permintaan bpjs kesehatan. permintaan bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten labuhanbatu selberlakunya peraturan bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulangubernur jawa timur nomodalam rangka pelaksanaan program jalin matra propinsi jawa timur yang kegiatan fisiknya diarahkan pada pemerintahan desa dan pendanaannya akan langsung ditransfer rekening pemerintah desa, sedangkan untuk menunjang kelancaran kegiatan dimaksud disediakan biaya operasional bagi pemerintah kabupaten magetan yang harus dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magetan tahun anggaran bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor menhub ill2 o14 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kehutanan tahun angga ran maka terhadap kegiatan bidang kehutanan yang bersumber dari dana alokasi khusus dak) perlu disesuaikan dengan jenis yang baru karena pengalokasian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran masih mengacu pada jenis tahun sebelumnya; bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatas,9l1. peraturan pemerintah nomor tahun o10 tentang tata cara pempemerintah nomor tahun tentu.14 tentang danalaii,peraturan daerah kabupaten magetan nomor tahun oo( lam rangka penerusan hibah pada dam lawu tirta kabupaten magetan tahun (kembaran daerah kabupaten magetan tahumagetan tahun o14 nomor peraturan bupati magetan nomor tahun ol4 lr;utang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah 38_ tahun anggaran berita daerah kabupaten magetan tahun nomor mem sppada sisi pendapatan dan penambahan pergeseran kegiatan belanja pada belanja langsunglain lain pendapatan yang sah rp. o6. jumlah pendapatan rp. bel bel ` a dak langsung bel awal bel bunga bel sub bel bah bel bant uan sisi bel b hasi bel bant uan keuangan bel `ut dak terduga rp. rp. pendapatan asli daerah dana perimbangan rp. rp. rp. rp. 5313_620000, rp. rp. rp. belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal rp. rp. ro. uml bel dei rp. uml tembi ayan net ro. sisa ^ain pendapatan daerah yang sah l,ain lain pendapatan daerah yang sah, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya terdapat penambahan pada bantuan keuangan dari propinsi (kode rekening sebesar rp. (seratus juta rupiah) dari semula sebesar rp. (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi rp. .o0o, (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). belanja l,langsung belanja pegawai kode rekening .); l.l. honorarium pns kode rekening honorarium panitia pelaksana kegiatan kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. .0o0, (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar rp.menjadi rp. (sembilan milyar enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); honorarium tim pengadaan barang dan jasa kode rekening .0f o1. terdapat penambahan sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar pembiayaan penerimaan pengeluaran rp. (seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar rp. o0, (seratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); honorarium tim panitia penerima pemeriksa barang kode rekening .o3.) terdapat pengurangan sebesar rp. o00, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (seratus earn puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar rp. (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). uang lembur kode rekening uang lembur pns kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi rp. (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). belanja barang dan jasa kode rekening5. belanja bahan pakai habis kode rekening belanja alat tulis kantor kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. oo,o0 (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratusmenjadi rp. o8. (empat milyar lima ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). belanja dekorasi kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. o.o0o,o0 (dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar rp. oo, (tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi rp. (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) belanja bahan material kode rekening5. o2.l belanja bahan bibit tanaman kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. oo.o00,0o (tiga puluh empat juta seratus ritu rupiah) dari semula sebesar rp. (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi rp. (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). belanja bibit ternak kode rekening5. o2.o3.) terdapat penambahan sebesar rp. (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (seratus earn puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi rp. (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). belanja bahan percontohan kode rekening o2. terdapat penambahan sebesar rp. (tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dari semula sebesar rp. o,o0 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar rp. o0, (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah). belanja bahan peralatan peternakan perikanan pertanian perkebunan kode rekening o2. terdapat penambahan sebesar rp. o0o, (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (empat ratus sebelas juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar rp. (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah). belanja jasa kantor kode rekening o3. belanja jasa dokumentasi publikasi kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. o0o,0o (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar rp.menjadi rp. (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah). belanda transportasi dan akomodasi kode rekening o3. terdapat penambahan sebesar rp. (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar rp. o68.5oo, (tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi rp. oo,oo (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). belanja jasa pertukangan dan tenaga kerja kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. o00,o0 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (satu milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi rp' oo' (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah)' belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. (empat juta rupiah) dari semula sebesar rp. (lima milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat putih lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi rp' (lima milyar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)' belanja cetak dan penggandaan kode rekening belanja cetak kode rekening terdapat penambahan sebesar rp' (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar rp.menjadi rp' o23 o7' 'oo (lira milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah). belanja penggandaan kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratusmenjadi sebesar rp. (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh lima rupiah). belanja sewa rumah gedung gudang parkir tanah kode rekening belanja sewa ruang rapat pertemuan kode rekening o7.o3.) terdapat pengurangan sebesar rp. (satu juta rupiah) dari semula sebesar rp. (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi rp. (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu limaambahan sebesar rp. o00, (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi rp. (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah). belanja makanan dan minuman pelatihan kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi rp. .6f0. (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). belanja pakaian kedua kode rekening belanja pakaian kerja lapangan kode rekening o1.) ada pengurangan sebesar rp. (satu juta rupiah) dari semula sebesar rp. (lima ratus lima belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi rp. (lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) belanja perjalanan dinas kode rekening belanja pe{alasan dinas dalam daerah kode rekening terdapat penambahan sebesar rp. (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar rp. o55menjadi rp. (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). belanja perjalanan dinas luar daerah kode rekening l5.o2. terdapat penambahan sebesar rp. (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tigamenjadi rp. (enam belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah). belanja modal kode rekening belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer kode rekening belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini komputer kode rekening terdapat pengurangan sebesar rp. o00,o0 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari semula sebesar rp. (seratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi rp. o,o0 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah). belanda modal peralatan dan mesin pengadaan alat keamanan dan perlindungan kode rekening belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat perlindungan kode rekening terdapat pengurangan sebesar rp. o0.0oo,0o (empat ratus tujuh belas juta) dari semula sebesar rp. o0o.0o0, (empat ratus tujuh belas juta) sehingga menjadi rp. (nol rupiah). l^q'a perangkat dan dinas kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pendapatan kode rekening .2o. lain lain pendapatan daerah yang sah kode rekening bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah i lainnya kode rekening pada bantuan keuangan dari propinsi kode rekening ada penambahan sebesar rp. o0. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa program partisipasi masyarakat dalam membangun desa kode rekening ol.o1.l7 .l; kegiatan jalin matra kode rekening o1. belanja pegawai kode rekening o1. honorarium pns kode rekening o1.o1. honorarium panitia pelaksana kegiatan kode rekening o1.o .s. ada penambahan sebesar rp. .00o, belanja barang dan jasa kode rekening belanja bahan pakai habis kode rekening o1. belanja alat tulis kantor kode rekening o1. ada penambahan sebesar rp. belanja jasa kantor kode rekening belanja jasa dokumentasi publikasi kode rekening ada penambahan sebesar rp. o0.0o0, belanja jasa tenaga nli instruktur narasumber kode rekening o1. ada penambahan sebesar rp. o00, belanja cetak dan penggandaan kode rekening o1.o1. .o6.) belanja cetak kode rekening ada penambahan sebesar rp. belanja penggandaan kode rekening o1. .o2. ada penambahan sebesar rp. belanja makanan dan minuman kode rekening l.) belanja makanan dan minuman rapat kode rekening oi. l.o2.l ada penambahan sebesar rp. belanja perjalanan dinas kode rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah kode rekening o1.l7.l8. ada penambahan sebesar rp. belanja perjalanan dinas luar daerah kode rekening l22. ada penambahan rp. ,o0. sebesar dinas kehutanan dan perkebunan program rehabilitasi hutan dan lahan o2. .o2. or. .); kode rekening kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan kode rekening o2. .o2.o1. .); belanja pegawai kode rekening o2. .o2.o1. .i.) honorarium pns kode rekening o2. .o2.o1. honorarium panitia pelaksana kegiatan kode rekening o2. .o2.o l.o ada penambahan sebesar rp. honorarium tim pengadaan barang dan jasa kode rekening o2. .o2.oi. ada penambahan sebesar rp. honorarium tim panitia penerima pemeriksa barang kode rekening o2. .o2.o1. ada pengurangan sebesar rp. uang kabur kode rekening o2. .o2.o1. uang lembur pns kode rekening o2. .o2.o1. ada penambahan sebesar rp. belanja barang dan jasa kode rekening o2. .o2.o1.o1. belanja bahan pakai habis kode rekening o2. .o2.o1.o belanja alat tulis kantor kode rekening o2.o1. ada penambahan sebesar rp. belanja dekorasi kode rekening o2. .o2.o1. ada penambahan sebesar rp. o0.00o,oo; belanja bahan material kode rekening o2. .o2.o belanja bahan bibit tanaman kode rekening o2. .o2.o1. .o2.o2. ada penambahan sebesar rp. belanja bibit ternak kode rekening o2. .o2.o1.0r. .o2.o3. ada penambahan sebesar rp. belanja bahan percontohan kode rekening o2. .o2.o1. .o2.o8. ada penambahan sebesar rp. belanja bahan peralatan peternakan pertanian perkebunan kode rekening o2. .o2.o ada penambahan sebesar rp. belanja jasa kantor kode rekening o2. .o2. ot. i6. belanja jasa dokumentasi dan publikasi kode rekening o2. .o2.o1. ada penambahan sebesar rp. belanja transportasi dart akomodasi kode rekening o2. .o2.ol. ada penambahan sebesar rp. belanja jasa pertukangan dan tenaga ke4'a kode rekening o2.o1. ada penambahan sebesar rp. oo, belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber kode rekening o2. .o2.o1. .o3. l.l ada penuh ringan sebesar rp. belanja cetak dan penggandaan kode rekening o2. .o2.o1. belanja cetak kode rekening o2. .o2.o1. ada penambahan sebesar rp. belanja penggandaan kode rekening o2. .o2.o1. ada penambahan sebesar rp. belanja sewa rumah gedung gudang parkir tanah kode rekening o2. .o2.o1. belanja sewa ruang rapat pertemuan kode rekening o2. .o2.o1.o1.l6. .o7 .o3. ada pengurangan sebesar rp. belanja makanan dan minuman kode rekening o2. .o2.o1. belanja makanan dan minuman rapat kode rekening o2. .o2.o1. l.o2.l ada pengurangan sebesar rp. belanja makanan dan minuman pelatihan kode rekening o2. .o2. ada penambahan sebesar rp. o,0o; belanja pakaian keg'a kode rekening o2. .o2.o1. belanja pakaian kerja lapangan kode rekening o2. .o2.o1.o1. ada pengurangan sebesar rp. o0. belanja perjalanan dinas kode rekening o2. .o2.o1. belanja perjalanan dinas dalam daerah kode rekening o2. .o2.o1 ada penambahan sebesar rp. belanja perjalanan dinas luar daerah kode rekening o2. .o2.o1. o2.) ada pengurangan sebesar rp. belanja modal kode rekening o2. .o2.o1.o1. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer kode rekening o2. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan mini komputer kode rekening o2. .o2.o1.o .o4. ada pengurangan sebesar rp. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat keamanan dan perlindungan kode rekening o2. .o2.o1 belanja modal peran dan mesi pengadaan perl naungan kode rekan ada pengurangan sebesar rp. oo0.00o,o0 perubahan 5bagaimana dimaksud pada angka dan angka secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam l,lampiran dan la.peap 12015 bupati magetan, sumantri andal magnet pada angga1 ap 12015 sekretaris daerah kabupaten magetan mei sugi arti beri daerah kabupaten magetan tahun nomor sesuai dengan aslinya hukum angkat |
kementerian komunikasi dan informatika. balai uji. dalam negeri. petunjuk pelaksanaan. peraturan menteri komunikasi dan informatika regu baik indonesia nomor per m.kominfo tentang petunjuk pelaksanaan penetapan balai uji dalam negermenetapkankan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang petunjuk teknis penetapan balai uji dalam negeretapan balai uji dalam negeri. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan:mitra mra adalah negara lain yang sedang atau akan melakukan saling pengakuan dengan indonesia.balai uji adalah lembaga uji atau laboratorium uji yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. kesepakatan saling pengakuan mutual recognition arrangementdirektur jenderal adalah direktur sumber daya dankewenangan badan penetap badan penetap berwenang untuk menetapkan balai uji sebagai lembaga penilaian kesesuaian conformity assessment body cab). penetapan balai uji sebagai lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan peraturan menteri ini, persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri, dan atau persyaratan teknis mitra mra. penetapan balai uji sebagai lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diberikan oleh kan kepada balai uji. bab iii persyaratan penetapan balai uji untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga penilaian kesesuaian conformity assessment body cab), balai uji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berada wilayah dan berbadan hukum indonesia, telah diakreditasi oleh kan sebagai laboratorium penguji, memiliki kemampuan dan sumber sumber keuangan yang cukup untuk biaya operasional, memiliki keahlian, kemampuan, kompetensi teknis, dan peralatan dalam melakukan pengujian perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan, memenuhi kriteria kriteria mra:dan atau menyediakan dan menyiapkan informasi dan dokumen sesuai persyaratan badan penetap. bab tata cara permohonan penetapandiajukan kepada badan penetapsebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan melampirkan: rekaman bukti sebagai badan hukum indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium bawah organisasi induk tertentu, salinan sertifikat akreditasi dari kan, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi sesuai iso iec atau revisinya yang termutakhir: struktur organisasi dan daftar riw pekerjaan karyawan, tata letak laboratorium pengujian, surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi regulasi teknis, standar dan atau spesifikasi: sampel salinan laporan pengujian yang telah diterbitkan, rekaman panduan mutu, dan daftar periksa (checklist persyaratan kompetensi teknis dengan menggunakini. pemohon membayar biaya penetapan balai uji yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab tata cara penetapan balai uji balai uji ditetapkan oleh badan penetap setelah dilakukan evaluasi oleh direktorat terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan peninjauan langsung sarana pengujian yang dimiliki oleh pemohon. berdasarkan hasil evaluasi, badan penetap dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan balai uji sebagai lembaga penilaian kesesuaian(etapan certificate designationsetujuan permohonan sebagaimana pada paling lama (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan balai uji diterima dengan lengkap paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan balai uji. sertifikat penetapan balai uji sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama tiga tahun atau selama masa laku akreditasi yang diberikan oleh kan. badan penetap harus melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun untuk menjamin kesinambungan pemenuhan persyaratan kompetensi terkait persyaratan teknis. evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memeriksa laporan hasil uji. setelah masa laku sebagaimana dimaksud pada berakhir, balai uji dapat memperpanjang sertifikat penetapan. badan penetap dapat melakukan evaluasi ulang terhadap permohonan perpanjangan sertifikat penetapan sebagaimana dimaksud pada daftar balai uji yang telah mendapat penetapan dari badan penetap diumumkan melalui situs internet badan penetap. bab kewajiban balai uji yang telah mendapat penetapan balai uji yang telah mendapat penetapan wajib: melaksanakan status akreditasi yang diberikan oleh kan: menjamin bahwa pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur, aturan dan kebijakan dari badan penetap dan atau persyaratan yang ditetapkan oleh badan penetap mitra mra, memberi informasi kepada badan penetapyang dapat mempengaruhi kesinambungan penilaian kesesuaian dengan setiap kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh badan penetap atau oleh badan penetap mitra mra, dan memenuhi persyaratan penetapan lainnya yang ditetapkan oleh badan penetap. bab vii pengumuman dan pencabutan penetapan balai uji yang telah memperoleh penetapan dapat mengumumkan status pengakuan ini. badan penetap dapat menangguhkan atau mencabut penetapan terhadap balai uji dalam hal: akreditasi balai uji telah dicabut oleh kan: ditemukenali bahwa balai uji tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri ini, dan atau balai uji tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. balai uji yang ditangguhkan atau dicabut penetapannya, dihapus dari daftar balai uji yang ditetapkan oleh badan penetap. dalam hal terdapat perubahan pada balai uji yang memerlukan proses evaluasi ulang oleh badan penetap, penetapan kepada balai uji dapat ditangguhkan sampai dengan diselesaikannya proses evaluasi ulang dimaksud. dalam hal penetapan terhadap balai uji ditangguhkan atau dicabut oleh badan penetap, badan penetap balai uji wajib menghentikan pengumuman. bab vii permohonan pengakuan kepada badan penetap mitra mra badan penetap dapat mengajukan permohonan kepada badan penetap mitra mra untuk mengakui balai uji dalam negeri yang telah mendapatkan penetapan jika ruang lingkup penetapannya memenuhi persyaratan teknis mitra mra. bab viiidalam negejasa. telepon dasar. jaringan loklokalawaban operator call center terhadap panggilan pengguna sebagaimana dimaksud dalam dihitung sejak pengguna menekan menu berbicara dengan operator. panggilan call center tidak dimasukkan dalam perhitungan persentase sebagaimana dimaksud dalamer(tiga) bulan, menghitung perpenghitungan perer(dua puluh) panggilan dan jangka waktu paling banyak antara (dua) pengujian adalah (dua) menit. bab kinerja jaringan bagian kesatu standar panggilan yang tidak berhasil dalam jaringan( nef) persentase panggilan yang tidak berhasil dalam jaringan (on nef) tidak boleh (lebihdalam jaringan (onkearah sentral lawan, merekam jumlah panggilan yangtiap bulannya:f tidak boleh (lebih dari enam persen). perhitungan persentase panggilan yang tidak berhasil antar jaringan (offf. metode perhitungan persentase panggilan yang tidak berhasil antar jaringan (offsetiap bulan,memberikan sertifikat penghargaan. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, yang dimaksud dengan:,karyawan atau kontraktor yang tidak profesional dan keluhan keluhan lain yang terkait pelayanan terhadap pengguna. waktu pemulihan layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan layanan dimulai dari pelaporan pengguna diterima oleh penyelenggara jasa sampai dengan layanan dipulihkan. tingkat laporan gangguan layanan adalah besarnya jumlahlaporan gangguan layanan telepon dasar yang disampaikan penggunangguna memilih menu berbicara dengan operator. panggilan tidak berhasil dalam jaringanhari adalah hari kalenderpasang baru persentase persetujuan atas permohonan pasang baru yang dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung dari waktu penerimarsetujuan atassetujuan permohonan pasang baru dalam hari kerja jumlah permohonan pasang baru selama periode bulan metode perhitungan per, merekam jumlah permohonan pasang baru yang disetujui dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja dan mengukur persentase dengan didasarkan pada rasio sebagaimana dimaksud dalam persentase permohonan pasang baru yang dipenuhi dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja terhitung sejak jangka waktu persetujupermohonanpasangbaru yang terpenuhidalam harikerja jumlah permohonan pasang baru yang disetujui selama bulan metode perhitungan perkerjacalon pelanggan,: calon pelanggan membatalkan atau menunda permohonan, 8g. fasilitas jaringan belum tersedia. permohonan pasang baru yang diterima setelah jam kerja dianggap sebagai permohonan pada hari berikutnylimadalam jangka waktu (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada rasio sebagai berikut: jumlah penyelesaian keluhan akurasi tagihan dalam hari kerja jumlah seluruh keluhansecara tertulis dan atau secara lisan setiap bulan. merekam jumlah keluhan atas akurasi tagihan dalam (satu) periode tagihan dan menyimpan rekamannya selama (tiga) bulan. cc. menghitung perersentase keluhan tagihan yang diselesaikan dalam jangka waktu (lima belas) hari kerja untuk setiap periode tagihan dengan didasarkan padatiga standar penyelesaian keluhan umum pengguna persentase keluhan umum pengguna dalam jangka waktu (dua belas) bulan harus dari jumlah seluruh pengguna dalam (dua belas) bulan. perhitungan persentase keluhan umum pengguna sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada rasio sebagai berikut: jumlah keluhan umum pengguna selama bulan jumlah pengguna selama bulan persentase keluhan umum pengguna yang ditangani dalam jangka waktu bulan harus (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh lima persen) dari seluruh keluhan pengguna yang diterima. perhitungan persentase keluhan umum pengguna yang ditangani sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada rasio sebagai berikut: jumlah keluhan yang ditangani selama bulan jumlah keluhan yang diterima selama bulan metode perhitungan penanganan keluhan umum penggunabaik secara tertulis dan atau secara lisan selama periode (dua belas) bulan: menghitung persentase keluhan umum pengguna dengan didasarkan pada rasio sebagaimana dimaksud dalam cc. merekam jumlah keluhan umum pengguna yang diselesaikan selama periode (dua belas) bulan, menghitung persentase keluhan umum pengguna yang diselesaikan standar waktu pemulihan layanan persentase permohonan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam jangka waktu (dua puluh) jam dihitung sejak waktu permohonan pemulihan layanan diterima harus (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh persen). perhitungan persentase pemenuhan pemulihan layanan dalam jangkaersentase permohonan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam jangka waktu (empat puluh delapan) jam terhitung sejak waktu permohonan pemulihan layanan diterimamulihan layanan dalam jangkaerererersentase sebagaimana dimaksud dalam dan apabila terjadi: kerusakan perangkat yang digunakan oleh pengguna,langgan, penundaan pemulihan layanan atas permintaan pelanggan(kurang dari atau sama dengan lima puluh).. kabel yang terpotong bukan oleh penyelenggara jasa. gangguan karena perbuatan penyelenggara jasa lain. |
tas kementerian komunikasi dan informatika. jaringan tetap lokal tanpa kabel. penyelenggaraan, republik indonesia, menimbang bahwa dalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal dimungkinkan digunakannya teknologi tanpa kabel (nirkabel) mobilitas terbatas sebagai akses pelanggan, bahwa dalam rangka implementasi interkoneksi berbasis biaya, maka dalam melakukan perhitungan biaya interkoneksi wajib mengikuti ketentuan biaya interkoneksi untuk jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbataskabinet indonesia bersatu ii,:ketentuandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya interkoneksi pada penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas mengikuti ketentuan perundang undangan. peraturankementerian kominfo. balai uji. negara asing. petunjukakuan balai uji negara aditetapkan petunjuk pelaksanaan penetapan balai uji negara a:gakuan balai uji negara asing. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud denganmitra mra adalah negara lain yang sedang atau akan melakukan saling pengakuan dengan indonesia. mutual recognition arrangement kesepakatan saling pengakuan)balai uji negara asing adalah lembaga uji atau laboratorium uji mitra mra yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasibadan penetapdirektur jenderal adalah direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika. bab kewenangan badan penetap badan penetap berwenang untuk mengakui balai uji yang ditetapkan oleh badan penetap mitra mra. pengakuan sebagaimana dimaksud pada merupakan pengakuan terhadap hasil penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh balai uji yang ditetapkan oleh badan penetap mitra mra berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh regulatory authority. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada daftar persyaratan teknis dalam situs internet regulatory authority. bab iii tata cara pengakuan balai uji negara asing pengakuan balai uji sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh badan penetap berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh badan penetap mitra mra kepada badan penetap dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: salinan sertifikat penetapan certificate designation), atau surat penetapan dari badan penetap mitra mra beserta ruang lingkup penetapan: salinan sertifikat akreditasi, yang menunjukan lingkup akreditasi dan informasi bahwa balai uji tersebut telah diakreditasi berdasarkan iso iec atau revisinya yang termutakhir dan persyaratan teknis, serta standar atau spesifikasi yang disebutkan dalam lingkup penetapan oleh badan penetap mitra mra: dan cc. sampel salinan laporan pengujian yang digunakan. badan penetap melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh badan penetap. dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada tim dapat meminta klarifikasi kepada: badan penetap mitra mra, badan akreditasi mitra mra: atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam badan penetap dapat menyetujui atau menolak permohonan pengakuan balai uji sebagai lembaga penilaian kesesuaiangakuan certificate recognition) yang ditujukan kepada badan penetap mitra mr. persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan dengan lengkap. daftar balai uji negara asing yang telah mendapat pengakuan dari badan penetap diumumkan melalui situs internet badan penetap. sertifikat pengakuan certificate recognition) sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (tiga) tahun atau selama masa laku penetapan oleh badan penetap mitra mra. badan penetap dapat melakukan evaluasi terhadap kesinambungan kompetensi balai uji dengan memeriksa kualitas laporan hasil uji. setelah masa laku sebagaimana dimaksud pada berakhir, badan penetap mitra mra dapat memperpanjang sertifikat pengakuan. badan penetap dapat melakukan evaluasi ulang terhadap permohonan perpanjangan sertifikat pengakuan sebagaimana dimaksud pada bab kewajiban balai uji asing yang telah mendapat pengakuan balai uji negara asing yang telah mendapat pengakuan wajib: melaksanakan status akreditasi yang diberikan oleh badan akreditasi yang ditunjuk oleh badan penetap mitra mra, menjamin pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan sesuai dengan prosedur, aturan dan kebijakan dari badan penetap, memberi informasi kepada badan penetap melalui badan penetap mitra mralain yang dapat mempengaruhi kesinambungan kesesuaian dengan setiap kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh badan penetap, dan memenuhi persyaratan penetapan lainnya yang ditetapkan oleh badan penetap. bab pengumuman dan pencabutan pengakuan balai uji asing yang telah memperoleh pengakuan dapat mengumumkan status pengakuan ini. badan penetap melakukan evaluasi ulang dalam hal terdapat perubahan status hukum, status akreditasi, penurunan kualitas dan fasilitas pengujian, atau perubahan lainnya pada balai uji negara asing yang mempengaruhi kesinambungan pemenuhan kesesuaian persyaratan dalam peraturan menteri pengakuan oleh badan penetap pada balai uji negara asing ditangguhkan selama evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada badan penetap mencabut pengakuan terhadap balai uji negara asing dalam hal: akreditasi balai uji telah dicabut oleh badan akreditasi yang ditunjuk oleh badan penetap mitra mra, diidentifikasi bahwa balai uji dimaksud tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri ini, dan atau cc. balai uji tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. balai uji negara asing yang ditangguhkan atau dicabut pengakuannya, dihapus dari daftar balai uji negara asing yang diakui oleh badan penetap. dalam hal pengakuan terhadap balai uji negara asing ditangguhkan atau dicabut, balai uji tersebut harus menghentikan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam babasing lingkup ase. telepon dasar. selulerbergerak seluleruji panggil (test call) dengan jangka waktu antar panggilan(lebihyang berhasil dikirim sebagaimana dimaksud dalamjangka waktu antar pesan singkat yang dikirim sebagaimana dimaksud pada adalah (tigalaporan penilaian laporan penilaian pencapaian standar kualitas pelayanan memuat hasil audit dengan format sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. arti akan mempublikasikan hasil penilaian pencapaian standar kualitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vieicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan menter:eluruh persyaratan dipenuhi. kinerja tagihan adalah integritas dan keeerdarisepuluh persen(dua persen)bulan jumlah seluruh permohonan aktivasi per, pengguna membatalkan atau menunda permohonan, fasilitas jaringan belum tersedia,(satu) bulan tagihperhitungan untuk periode bulan tagihan dsebagaimana dimaksud dalamersencharging pra bayar sebagaimana dimaksud pada adalah untuk (satu) periode tagihan dan didasarkan pada rasio sebagai berikut: jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam hari jumlah keluhan tagihan yang diterima dalam periode tagihan penyelenggara jasa wajib menyimpan rekaman data persentase penyelesaian keluhan atas tagihan dan atau charging pra bayar untuk setiap periode tagihan selama (tiga) bulan. bagian ketiga standar penanganan keluhan umum pengguna persentase perhitungan penangananganan keluhan umum pengguna sebagaimana dimaksud pada adalah untuk periode (dua belas) bulan dan didasarkan pada rasio sebagai berikut: total keluhan yang ditanggapi totalkurang dari atau sama dengan lima persen) dari jumlah pengguna dalam jangka: kerusakan perangkat penggunersentase jawaban operatorerer milik penyelenggara jasa jumlah blocked call) jumlah panggilan yang dicoba persentase dropped call untuk panggilan dalam jaringan milik penyelenggara jasa harus (kurang dari call 100y6pengukuran antar jaringan dilakukan melalui uji statik pada hari kerjapadaukuran sampel paling sedikit (dua ratus enam puluh) test call yang terdiri dari: test call on net sebanyak (dua ratus): dan test call off net sebanyak (enam puluh). test call offs |
menkominfo. anggarana.ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang japegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas pemerintahan puskomunikasi dan informatikakomunikasi dan informatikakpa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima pengadaan barang jasetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika, yang diberi kewenangan oleh kpa ppkjabat pengadaan barang jasa adalah pejabat yang ditetapkan oleh kpa yang bertugas melaksanakan proses pengadaan langsung barang jasamerupakan pembantu kpa yang diberi penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan adalah, dan beasiswa yang diberikan kepada warga negara indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan dalam negeri pada tingkat dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggditanggung oleh pemerintah atas beban apbn. penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban apbn sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi pejabat negara, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan, atau b)imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pnspajak penghasilan yang terutang atas penghasilan selain penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban apbn, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sampai dengan rp50. (lima puluh 50y juta rupiah) atas rp50. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah) atas rp500. (lima ratus juta rupiah) tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud pada huruf kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. besarnya pajak penghasilan dihitung atas jumlah penghasilan bruto yang bersifat final dengan tarifdan pensiunnya,dan pensiunnya. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada huruf danil. dalam hal pejabat negara, pns, penghasilan lain tersebut digab penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah dan tambahan pajak penghasilan. bendahara pengeluaran menyetorkan potongan dengan menggunakan ssp bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal bulan taklimoo. atas yang terutang bagi pejabat negara dan pns, bendahara melaporkan perhitungan yang terutang dalam daftar gaji kepada ppnminggu pertama bulan berikutnya,ajak penghasilan pemungut pajak adalahdan. pemungutan pajak atas pembelian barang sebesar (satu setengah persen) dari harga pembelian. besarnya tarif pungutan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki npp lebih tinggi 100y6 (seratus pesan) daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan npp. pembayaran yang dikecualikan dari pemungut pajak berkenaan dengan pembayarandanungutan pajak penghasilanajak penghasilan atas pembelian barang yang dipungut oleh bendahara pengeluaran wajib disetorkan pada hari yang sama atau selambat lambatnya minggu pertama bulan berikutnyaempat belas) hari setelah masa pajak berakhir. pajak penghasil(dua persen) dari jumlah nilai yang tidak termasuk pajak pertambahan nilaijenis jasa lain yang digunakan oleh kementerian komunikasi dan informatika, sebagai berikut jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, perawatan dan perbaikanperawatan perbaikan pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, ac, kabel, alat transportasi kendaraankebersihan atau cleaning services, dan jasa katering atau tata boga. jasa sewa ruangan. dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf pajak penghasilansepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. pajak penghasilan pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri. pemotong meliputi: pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan atau bukan pegawai, bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkandan kegiatan, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, pemotongan dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri orang pribadi yang merupakan: pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, ageniklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar akuntansi, distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya,eliputi: peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang, peserta kegiatan lainnya. penghasilan yang dipotong adalah:, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis,, s)imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. tarif sebesar (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atassubjek pajak luar negerisubjek pajak luar negeri tersebut. pajak pertambahan nilai dasar pemungutan ppnyang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan ataupun tidak. objek pemungutan ppn meliputi penyerahan bkp dan atau jkp yang dilakukan oleh pkp rekanan, pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean dan pemanfaatan jkp dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. pemungutan ppnengan tagihan pengusaha kena pajak rekanan pemerintah tersebut.: pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean:jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, yang, jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, jasa bidang pendidikan, meliputi,rhotelan yang meliputipembayaran yang jumlahnya paling banyak rp1. dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah. pemungut ppn adalah direktorat jenderal perbendaharaan ppn), pejabat yang ditunjuk oleh menteri sesuai ketentuan sebagaimana dan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun dan bendahara pemerintah pusat. ppn(tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. tata cara pengembaliantugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasiingkungan kementerian komunikasi dan informatika yang tidak berasal dari penerimaan pajak dan hibah. pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah menteri komunikasi dan informatika selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian komunikasi dan informatika. petunjuk operasional kegiatan yang selanjutnya disingkat pok adalah pedoman pelaksanaan dari dipa yang diterbitkan oleh kpa memuat uraian tentang rincian kegiatan komponen input, kelompok akun, akun, jenis belanja, satuan biaya, volume, jumlah dana, sumber dana, tata cara penarikan dan kantor baykiraan penarikan dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor satuan kerja dan disampaikan ppn untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan apbn. perkiraan pencairan dana adalah rekapitulasi perkiraan penarikan dana dari kantor satuan kerja yang dibuat oleh ppn dalam periode tertentu. perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusatan daerah, dan wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi sai) sesuai ketentuan yang berlaku.lebihan pembayaran pajakkpp memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak setelah melakukan konfirmasi utang pajak kpp dan atau kpp lain. kpp lain sebagaimana dimaksud pada angka dalam jangka waktu (dua) hari kerja sejak menerima konfirmasi utang pajak harus mengirimkan jawaban konfirmasi utang pajak. pelunasan utang pajak melalui kompensasi kelebihan pembayaran pajak diakui pada saat diterbitkan skpkpp. permohonan wajib pajak untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain diajukan sebelum dilakukan penerbitan skpkpp. wajib pajak harus memberikan nomor dan nama rekening bank atas nama wajib pajak yang bersangkutan kpp untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktu penerbitan spp berakhir. dalam hal wajib pajak tidak memberikan nomor dan nama rekening bank kpp tetap menerbitkan skpkpp dan spp, kemudian disampaikan ppn. tata cara pengajuan danbagi wajib pajak dalam negeri yang dimaksud dengan pajak yang seharusnya tidak terutang adalah:, atau kesalahan pemotongan atau pemungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, atau bukan merupakan objek pajak penghasilan. kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud adalah pajak yang salah dipotong atau dipungut atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak, yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut,atau karena kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungut. pajak penghasilan yang telah dibayar oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan yang telah dibayar karena kesalahan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak atas penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, atau transaksi yang dibatalkan. adapun wajib pajak sebagaimana dimaksud meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak. pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang dilakukan dengan permohonan oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran, permohonan oleh pihak yang dipotong atau dipungut melalui pemotong atau pemungut, dan permohonan yang dilakukan langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut. pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang dapat dimintakan pengembalian harus memenuhi persyaratan: l).untuk pemotongan atau pemungutan yang bersifat tidak final belum dikreditkan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang dipotong atau dipungut, ).telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut dalam spt masa yang bersangkutan, dan ).mohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang harus diajukan secara tertulis kepada direktur jenderal pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana yangwajib pajak yang melakukan pembayaran, harus dihampiri: l).lembar ke surat setoran pajak bukti pembayarpihak yang dipotong atau dipungut melalui pemotong atau pemungut harus dihampiri: a). asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, b). penghitungan besarnya pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang, c). lembar ke surat setoran pajak masa pajak melaporkannya bukti pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf dan d). surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dengan menggunakan formulir sebagaimanalangsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut harus dihampiri: l).asli bukti pemotongan atau pemungutnghitungan besarnya pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan direktur jenderal pajakjukan: l).oleh wajib,yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal orang pribadi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, ).melalui pemotong atau pemungut, permohonan tersebut disampaikan kantor pelayanan pajak tempat pemotong atau pemungut terdaftar, ).oleh pihak yang dipotong atau dipungut, permohonan tersebut disampaikan kantor pelayanan pajak tempat pihak yang dipotong atau dipungut terdaftar. dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan bukan subjek pajak atau orang pribadi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, permohonan disampaikan kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal. direktur jenderal pajak, setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang dituangkan dalam laporan hasil penelitian, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar skala) paling lama (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. apabila direktur jenderal pajak dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan keputusan,, direktur jenderal pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar paling lama (tiga) hari kerja setelah masa (tiga) bulan berakhir. dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang tidak dapat diberikan, direktur jenderal pajak harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakannya kepada wajib pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal pajak. pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam dipa, harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan. pekerjaanipa tahun anggaran berikutnya. dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan, belum tersedia dalam dipa tahun anggaran berikutnya, kpa mengajukan revisi dipa petunjuk operasional kegiatan pok) untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut. revisi dipa pokkukan pada tahun anggaran berikutnya, diatur sebagai berikut: dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari dipakpa yang ditandatangani atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan atau jasa,yang telah legalisasi, ppn melakukan klaim pencairan jaminan garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran,kpa. surat pernyataan, paling sedikit memuat,,(lima puluh) hari kalender, pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan ataudan atau jasa. selain itu penyedia barang jasa dimasukan dalam daftar hitam (black list)masa kontrak berakhir. kpa bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. sisa pagu dipa tahun anggaran berkenaanyangbab laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, peraturan menteri keuangan pmk. tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, d, bahwa setiap kementerian negara lembaga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi d, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. untuk keperluan tersebut, unit unit akuntansi lingkungan kementerian komunikasi dan informatika harus melaksanakan fungsi akuntansi untuk menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat satuan kerjanya. laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. laporan realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, maka direktur jenderal kepala badan inspektur jenderal lingkungan kementerian komunikasi dan informatika serta para kepala biro pusat dan sekretaris komisi dewan lingkungan sekretariat jenderal wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa kepada sekretaris jenderal dengan tembusan kepada inspektorat jenderal, dan kepala biro keuangan selambat lambatnya tanggal bulan berikutnya. laporan realisasi anggaran laporan bulanan realisasi anggaran disusun berdasarkan realisasi penerbitan spm, dibuat per jenis belanja untuk tingkat eselon i t upt, dan per program untuk satuan kerja eselon sesuai format pada lampiran f j, yang meliputi jenis belanja unit kerja pagu dipa realisasi s d bulan lalu realisasi bulan ini (melampirkan rekap spm) realisasi s d bulan ini sisa dana bulan ini prognosis s d bulan berikutnya keterangan laporan realisasi anggaran dilengkapi dengan laporan permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran, disusun sesuai format pada lampiran i k, yang meliputi pokok masalah uraian masalah tindak lanjut yang diharapkan unit kerja instansi yang diharapkan membantu keterangan. laporan realisasi pengadaan barang jasa dalam rangka efektivitas penyampaian laporan realisasi pengadaan barang jasa lingkungan kementerian komunikasi dan informatika secara hierarkis, maka setiap unit kerja harus menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang jasa setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan batasan waktu penyampaian laporan. penyampaian laporan realisasi pengadaan barang jasa setiap unit kerja entitas pelaporan merupakan data seluruh paket paket pengadaan baik yang sudah berjalan maupun belum diproses dengan nilai atas rp200. (dua ratus juta rupiah), sesuai format pada lampiran i l, yang meliputi unit kerja nama paket pengadaan pekerjaan pagu dipa nilai kontrak optimalisasi metode pengadaan tanggal kontrak produksi prosentase tkn tahapan pengadaan sampai bulan laporan target penyelesaian pengadaan keterangan permasalahan. nilai optimalisasi hanya diisi untuk pengadaan barang jasa yang merupakan satu paket pengadaan dalam satu pagu dipa. laporan rencana penyerapan anggaran disbursements plan) sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, maka setiap satker harus menyusun rencana penyerapan anggaran bulanan selama periode tahun anggaran bersangkutan dan disampaikan pada awal tahun anggaran kepada sekretaris jenderal c.g. biro keuangan dengan tembusan inspektorat jenderal dan biro perencanaan, sesuai format pada lampiran i m. laporan target dan realisasi fisik laporan target dan realisasi fisik disusun sebagai bahan monitoring tim evaluasi pengawas penyerapan anggaran yang rekapitulasi menjadi laporan tingkat kementerian dari masing masing satuan kerja eselon lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. laporan disampaikan kepada sekretaris jenderal c.g. kepala biro keuangan setiap bulan sesuai format pada lampiran i n. laporan keuangan menteri selaku pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan disertai dengan catatan atas laporan keuangan lk). laporan keuangan tersebut disusun secara berjenjang berdasarkan pada sistem akuntansi instansi sai), mulai dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran tanpa) wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran, neraca yang sudah digabungkan dengan laporan bmn, beserta adk kepada ppn setempat dan melakukan rekonsiliasi dengan ppn setiap bulan dengan melampirkan laporan barang milik negara bmn), laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, rekening koran, laporan kas bendahara, neraca akrual, serta rencana penarikan dana dan atau penyetoran dana. wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi berupa berita acara rekonsiliasi bar) dan laporannya, serta register transaksi harian rth) kepada kappa w (jika ada), kappa e1 dan sekretaris jenderal c.g. biro keuangan dengan tembusan inspektorat jenderal setiap bulan. tanpa yang ditunjuk sebagai kappa w wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca, beserta adk kepada kanwil ditjen perbendaharaan diwilayah masing masing dan melakukan rekonsiliasi setiap triwulan. hasil rekonsiliasi berupa berita acara rekonsiliasi bar) dan laporannya serta laporan keuangan yang disebutkan atas wajib disampaikan kappa dan sekretaris jenderal c.g. biro keuangan. piutang negaraiutang jangka pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama bulan sejak tanggal pelaporan. piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari bulan sejak tanggal pelaporancana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga yang selanjutnya disebut rka kl adalah rencana kerja yang disusun untuk tiap tiap satuan kerja dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerjaatuan anggaran per satuan kerja, yang selanjutnya disingkat capssistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara yang selanjutnya disebut simakbmn adalah subsistem dari sai yangtanpa pusat yang memberikan ska tanpa daerah maka berlaku ketentuan dipa tanpa pemberi berkurang sesuai dengan nilai nominal ska. dipa tanpa penerima bertambah sesuai dengan nilai nominal ska. tanpa penerima wajib mengaplikasikan sistem akuntansi keuangan sak) dan sistem akuntansi barang milik negara sabun) dalam penyusunan laporan keuangan. unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah kappa w) wajib menyampaikan lra, neraca, beserta adk kepada kappa setiap bulan, dilakukan penggabungan dan melakukan rekonsiliasi dengan kanwil ditjen perbendaharaan setempat setiap triwulan.unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon (kappa e1) setiap kappa e1 wajib menyampaikan lra dan neraca tingkat eselon hasil penggabungan laporan realisasi anggaran dan neraca dari semua tanpa dalam lingkungannya beserta adk dengan tembusan kepada inspektorat jenderal setiap bulan. setiap kappa e1 wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan berupa lra, neraca dan catatan atas laporan keuangan, dan tembusan kepada inspektorat jenderal. kappa e1 yang menerima data setiap bulan dari tanpa yang merupakan instansi pusat harustriwulan. sedangkan, kappa e1 yang menerima data setiap bulan dari kappa w dapat melakukan rekonsiliasi dengan ditjen perbendaharaan c.g dit. akuntansi dan pelaporan keuangan setiap semester dan tahunan. unit akuntansi pengguna anggaran apa) kementerian komunikasi dan informatika biro keuangan selaku pelaksana teknis apa kementerian kominfo wajib menyusun laporan keuangan semester dan tahunan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dari seluruh kappa e biro keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran dan adk setiap triwulan, serta menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan tingkat kementerian kepada direktorat jenderal perbendaharaan setiap semester, dan tahunan. laporan keuangan semester dan tahunan yang dikirimkan kepada menteri keuangan adalah laporan keuangan yang telah direvisi oleh inspektorat jenderal dan telah rekonsiliasi dengan direktorat jenderal perbendaharaan tiap semestinya. penyampaian laporan keuangan semester dari menteri komunikasi dan informatika kepada menteri keuangan paling lambat juli tahun anggaran bersangkutan, sedangkan penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat pebruari tahun anggaran berikutnya. tata cara pelaporan serta penyajian dan pengungkapan penyisihan piutang tak tertatih tanpa menyajikan penyisihan piutang tak tertatih dalam neraca setiap semester dan tahunan. tanpa mengungkapkan informasi yang lebih rinci tentang penyisihan piutang tak tertatih dalam catatan atas laporan keuangan. tanpa menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertatih melalui laporan keuangan kappa w atau kappa e1 setiap semester dan tahunan. kappa w menyajikan dan mengungkapkan penyisihan piutang tak tertatih dalam laporan keuangan kappa w setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan tanpa. kappa ww menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertatih melalui laporan keuangan kepada kappa e1 setiap semester dan tahunan. kappa e1 menyajikan penyisihan piutang tak tertatih dalam laporan keuangan kappa e1 setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan kappa w tanpa. kappa e1e1 menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertatih melalui laporan keuangan kepada apa setiap semester dan tahunan. j . apa menyajikan penyisihan piutang tak tertatih dalam neraca apa setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan kappa e apa mengungkapkan lebih rinci penyisihan piutang tak tertatih dalam catatan atas laporan keuangan. il. apa menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertatih melalui laporan keuangan kepada menteri keuangan c.g ditjen perbendaharaan setiap semester dan tahunan. jadwal penyampaian laporan keuangan triwulan tanpa kappa w april kappa w kappa e1 april kappa e1 apa april apa menkeu c.g. dirjen pbn mei semester tanpa kappa w juli kappa w kappa e1 juli kappa e1 apa juli apa menkeu c.g. dirjen pbn juli triwulan iii tanpa kappa w okt. kappa w kappa e1 okt kappa e1 apa okt apa menkeu c.g. dirjen pbn nov tahunan tanpa kappa w jan (tahun berikutnya) kappa w kappa e1 jan (tahun berikutnya) kappa e1 apa feb (tahun berikutnya) apa menkeu c.g. dirjen pbn feb (tahun berikutnya). laporan pengelolaan pnb untuk menciptakan pengelolaan pnb yang transparan dan akuntabel, maka setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi pnb untuk disampaikan kepada menteri keuangan. laporan pnb tingkat kementerian berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan pnb, maka penyampaian rencana dan laporan pnb tingkat kementerian komunikasi dan informatika ditetapkan sebagai berikut materi dalam rencana dan laporan realisasi pnb sekurang kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah pnb. penyampaian rencana pnb wajib disampaikan paling lambat tanggal juli tahun anggaran berjalan. laporan realisasi triwulanan pnb disampaikan secara tertulis oleh sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika kepada menteri keuangan paling lambat (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, dengan batas waktu penyampaian sebagai berikut triwulan januari s d maret) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan april. triwulan april s d juni) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan juli. triwulan iii juli s d september) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan oktober. triwulan oktober s d desember) paling lambat pada hari kerja terakhir bulan januari tahun berikutnya. laporan pnb tingkat satuan kerja setiap pimpinan unit kerja yang mengelola pnb wajib menyusun laporan realisasi pnb disampaikan kepada menteri komunikasi dan informatika cg. sekretaris jenderal dengan tembusan kepada pimpinan unit eselon masing masing dan biro keuangan, diatur sebagai berikut laporan bulanan disampaikan selambat lambatnya tanggal (delapan) bulan berikutnya. laporan triwulanan disampaikan selambat lambatnya triwulan januari s d maret) tanggal april. triwulan april s d juni) tanggal juli. triwulan iii juli s d september) tanggal oktober. triwulan oktober s d desember) tanggal januari tahun berikutnya. dalam hal tanggal yang ditetapkan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain lain sesuai dengan peraturan menteri keuanganaka ketentuan tentang belanja subsidi dan belanja lain lain pada bagian anggaran diatur sebagai berikut belanja subsidi dan belanja lain lain belanja subsidi dan belanja lain lain merupakan bagian dari anggaran pembiayaan dan perhitungan app). belanja subsidi terdiri dari belanja subsidi lembaga keuangan, belanja subsidi bbm, belanja subsidi non bbm harga biaya, belanja subsidi non bbm bunga kredit, belanja subsidi non bbm pajak, belanja subsidi non pajak lainnya, dan belanja subsidi pso. belanja lain lain terdiri dari belanja cadangan tunjangan beras pns tni polri, belanja cadangan dana reboisasi, jasa surveyor, dan pengeluaran lainnya. dokumen sumber dokumen sumber terdiri dari daftar isian pelaksanaan anggaran dipa): revisi dipa, surat perintah membayar spm), surat perintah pencairan dana sp2d), memo penyesuaian, bukti penerimaan negara, surat setoran pengembalian belanja, surat perintah pembukuan pengesahan sp3) dan atau notice disbursements d), dan berita acara serah terima aset. penyusunan dan penyajian laporan keuangan kuasa pengguna anggaran kpa) sebagai unit akuntansi wajib menyusun laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain lain. laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca catatan atas laporan keuangan kuasa pengguna anggaran kpa) atau kepala satuan kerja wajib membuat pernyataan tanggung jawab. laporan keuangan disampaikan oleh kuasa pengguna anggaran kpa) kepada menteri keuangan selaku pengguna anggaran belanja subsidi dan belanja lain lain disertai dengan pernyataan telah direvisi dan pernyataan tanggung jawab statement responsibility). penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap semester dan tahunan. rekonsiliasi dan revi laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain lain tingkat tanpa wajib rekonsiliasi setiap bulan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau direktorat pengelolaan kas. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi bar), dengan menggunakan format berita acara rekonsiliasi bar). laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain lain yang disajikan oleh kuasa pengguna anggaran sebelum disampaikan kepada menteri keuangan wajib direvisi oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai sistem pengawasan intern pemerintah spip). hasil review dituangkan dalam pernyataan telah review. log lampiran lampiran lampiran i a check list kelengkapan dokumen spp penunjukan pengadaan langsung tanggal check list nan berita acara hasil negosiasi pengadaan barang jasa surat laporan panitia pejabat barang jasa kepada ppk tentang pemberitahuan pemenang dan penyerahan dokumen pemilihan penyedia barang jasa surat perintah kerja kontrak yang tercantum kan nomor rekening dan npp rekanan pihak ketigamencatat bealampiran i b check list kelengkapan dokumen spp pengadaan melalui proses pelelangan tanggal check list surat tugas panitia pengadaan barang jasa surat penunjukan penyedia barang jasa dari ppk surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan surat keterangan kesanggupan dan jaminan pelaksanaan surat perintah kerja kontrak yang tercantum kan nomor rekening dan npp rekanan pihak ketiga berita acara penyelesaian pekerjaan berita acara uji coba berita acara serah terima pekerjaanalmemetamas bbmerupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber ds) dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan bmn serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlakujaminantujukan dan diserahkan oleh penyedia barang jasa kepada ppk ulp panitia untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang jasa. jaminan penawaran dan jaminan sanggahan banding ditujukan dan diserahkan kepada ulp panitia sedangkan jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan jaminan uang muka ditujukan dan diserahkan kepada ppmembayar yang selanjutnya disingkat spm adalah lampiran i c surat pernyataan pelantik,,,,,, pada tanggaljabat yang membuat pernyataan nip. anna nna coret yang tidak perlu petunjuk pengisian surat pernyataan pelantikan (am tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat surat pernyataan ata taka eng aan ara tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat struktural yang tamtama dilantik dilantik dilantikbersangkutan dalam jabatan strukturalpernyataan wilayah kerjanya peran i d surat pernyataan melaksanakan tugas nomor yang bertandatangan bawah ini nama kanaakanananaaaaa aa) pangkat gol. ruang kenaaannan anna nana aaaa nana anna jabatan kennaaanaannnkenann naa) unit kerja kenanannannaa nana anakan instansi kenaaannan anna aan aan anakan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pegawai negeri sipil tersebut bawah ini nama kanaakananana aan aan pangkat gol. ruang kenaaannan anna naa aaaa nana anna) jabatan keanananaannnnanannn a10) eselon kenyamanan nana nana nana aa) unit kerja menanananan nana anna instansi kanaananan kanan kanan aan anna berdasarkan keputusan . nomor .tanggal . terhitung mulai tanggal . telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai . . dan diberi tunjangan jabatan struktural eselon . sebesar rp. .eeeeee (ee) sebulan terhitung mulai tanggalcoret yang tidak perlu petunjuk pengisian surat pernyataan melaksanakan tugas (s0 (novel waw kode pernyataan pernyataan teja putusan instansi induk dari pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugasnya tulislah nip dari pejabat struktural yang dinyatakan telah melaksanakan tanyakan metaamatan tama dinyatakan telah melaksanakan tugas melaksanakan tugas melaksanakan tugas melaksanakan tugas melaksanakan tugassecara nyata melaksanakan tugas yang diberik kantor regional badan kepegawaian negara sesuai lampiran i e surat pernyataan masih menduduki jabatpada tanggal desember . telah menduduki jabatan . berdasarkan keputusan keneemese14) nomor .tanggal . dan pada tanggal januari .an anna anak. coret yang tidak perlu petunjuk pengisian surat pernyataan masih menduduki jabatan (s0 probl kode pernyataan tulislah instansi induk dari pejabat yang membuat surat pernyataan pamen masih menduduki jabatan menduduki jabatan menduduki jabatan menduduki jabattasan kerjanya jari kel ajal an: aa: nn: f2: rig bs elu esp zis|s en: bnn nn: ben ben snn tan: tenun: betina: betina: benih: benih ben ben: ben ben be: nn: sen: sen: enak ben eni en: see ben: en: nn: en: tinta bin ben ts) ben: tenun: bening: senin: eni eni tn: sen ben en: ben: ag. kari he: ben: ben ben ian ben: eni ben: ben: bn: n.a ant ba: tn: ben ea: ben nn: ben ben en: ben sen eni ben #l., sis san bn: sis yes merokok fan pop tau obi pop ben: poto sl: si: sl: ii: pop ba: be: poto bn: pop poo ha: taun obi poo ha: be: poto ha: poto fa) ps: 3lz ola iis sle sla 8la sis|b jp| sa3 gru spa ss( rag) ia) par ke) s|s |e| pt! isi kamar sui sai oa: s2: sal kel ng: dokumen yang diterbitkan oleh pa kpa atau ppm dan disampaikan kepada pejabat penandatangan spm. surat pernyataan tanggungjawab belanja yang selanjutnya disingkat spt adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang lampiran i j rekapitulasi rincian spm bulan satker kode satker propinsi bagian anggaran dipa klasifikasi belanja belanja pegawai kode sifat pembayaran jumlah untuk nomor dan tanggal spm pembayaran sepert keterangan lal |. klasifikasi belanja belanja barang kode sem nomor dan tanggal spm pembayaran jumlah untuk pembayaran keperluan bala| lo. klasifikasi belanja belanja modal kode sifat pembayaran jumlah untuk nomor dan tanggal spm pembayaran sepert keterangan lal los lo. klasifikasi belanja bantuan sosial kode sifat pembayaran jumlah untuk nomor dan tanggal spm pembayaran kapel keterangan lalat a.n kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen, ttd dan cap kantor nama nip. lampiran i k laporan permasalahan realisasi anggaran bulan cooocooooo unit pokok uraian kerja instansi ran masalah masalah tindak lanjut yang diharapkan ket gan membantu dst kuasa pengguna anggaran, ttd dan cap kantor nama nip. maa yah pai oto nun onu ssi int ser: dapa rea aki hen boleh puger eh5. spb rtb2 ses s8: san dora yang ke) sv: poo one p2sbb p32mu kai sak hai es8 |(& is) menennnna (an memennanamenna nam ann. mannakanan nan nama kei memennnnan naam nmr: mennnnenan menanam ann ek: bah mennnnnnan kena kenang bad #ls ill ualllsi mini minin man mainan memang sel man minin inan dak dada lia sll lm) tadi menannnnan ana ninja nek mennnnana nanang ls) mennnnnna ninja nan anna nek, ehi! olas kal las| pas 2als hem sees| asal (sa) les)| end pra kanan bnn pns le! e:) lal" is" n3 toe la! bed tab bean diterbitkan oleh ppk atas transaksi belanja sesuai dengan spp yang diajukadibawahnyan undtermasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. bab pelaksanaan anggaran dasar pelaksanaan anggaran dipa masing masing satuan kerja yang disusun pa kpa sekretaris jenderal atas nama menteri komunikasi dan informatika yang disahkan oleh direktur jenderal perbendaharaan atas nama menteri keuangeserta revisi perubahan perubahannya. rka kl hasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat republik indonesia. surat penetapan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga rka kl) hasil penelaahan dengan direktorat jenderal anggaran kementerian keuangan. keputusan menteri komunikasi dan informatika tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan spm, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. pok yang disusun dan ditetapkan oleh masing masing kuasa pengguna anggaran. prinsip pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. semua penerimaan negara pada kementerian komunikasi dan informatika wajib dicatat, dibukukan, dipertanggungjawabkan dan disetor sepenuhnya kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja merupakan batas tertinggi untuk tiap tiap pengeluaran. pengeluaran atas beban anggaran dalam dipa dilaksanakan berdasarkan atas hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahuatas tertinggi untuk kegiatan yang diatur dalam lampiran estimasi biaya untuk kegiatan yang diatur dalam lampiran ii. pejabat perbendaharaan dan pengangkatannya pejabat perbendaharaan lingkungan kementerian komunikasi dan informatika terdiri dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan spm, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan dengan keputusan menteri komunikasi dan informatika. penetapan dan pemberhentitidak terikat tahun anggaran. dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat perbendaharaan yang ditetapkan sebagaiergantian yang sifatnya sementaradapat dilimpahkan dan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran satuan kerja masing masing. pergantian yang sifatnya sementara kuasa pengguna anggaran ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatikappm dan ppk. batas waktu pergantian yang sifatnya sementaraadalah sebagai berikut: uraian batas waktu menunaikan ibadah haji biasa (lima puluh lima) hari menunaikan ibadah haji plus (dua puluh lima) hari menunaikan ibadah umroh (empat belas) hari cuti bersalin (tiga) bulan cuti karena alasan penting (dua belas) hari lainnya mengikuti pendidikan pelatihan (empat puluh lima) hari bendahara yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya, harus,dan serah terima tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan tugas bendahara, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan berita acara serah terima. penunjukan kepala satker untuk melaksanakan kegiatan pada satuan kerja sebagai kpa bersifat ex officiopengguna anggaran:kegiatan, dan pencapaian output kinerja yang ditetapkan dalam dipa danangka dapat dilaksanakan melalui penangkapan jabatan kpa sebagai ppk atau ppmterdapat kekosongan jabatan kepala satker, wajiblam hal penunjukan kpa berakhir sebagaimana dimaksud pada angka penetapan ppk dan ppm secara otomatis berakhir. kpa, ppk, dan ppm yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada angka dan angka bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan. untuk (satu) dipa, menetapkan: (satu) atau lebih ppk: dan (satu) ppm. bendahara pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh kpa, ppk, dan ppmangka dapat saling merangkap dengan izin kuasa bun. pengangkatan bpppelaksanaan anggaran, menteri pimpinan lembagadapat menetapkan (satu) bendahara pengeluaran untuk mengelola lebih dari (satu) dipa satker. kepada pejabat perbendaharaan beserta panitia tim staf yang diangkat dapat diberikan honorarium sepanjang anggaran untuk itu tersedia dalam dipa, yang besarannya sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang standar biaya. pejabat pegawai yang akan diangkat sebagai bendahara penerimaan bendahara pengeluarsertifikat bendahara sebagaimana dimaksud pada angkangktugas dan tanggung jawab pejabat perbendaharaan tugas dan tanggungjawab para pejabat perbendaharaan adalah sebagai berikut: kuasa pengguna anggaran kpa) mengambil keputusan keputusan dan atau tindakan tindakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan anggaran yang ditetapkan dalam dipa satuan kerja yang bersangkutan. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kegiatan yang ditetapkan dalam dipa. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang ada dalam penguasaannya. pelaksanaan tanggung jawab kpa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam bentuk: mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan danaundangmenyampaikan laporan realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa secara periodik setiap bulannya kepada menteri komunikasi dan informatika melalui pimpinan eselon yang bersangkutan dan kepada sekretaris jenderal. untuk mendukung pelaksanaan tugas, kpa dapat menetapkan staf pelaksana pengelola keuangan yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja dan anggaran yang tersedia. kpa dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu bpp)yangkpa dapat menetapkan petugas pengelola administrasi belanja pegawai ppp) yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai. rekonsiliasi untuk meneliti kesesuaian antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan tanpa, dengan menggunakan data sebagai berikut saldo untuk bendahara pengeluaran, kwitansi yang belum spm gup sp2d kan untuk bendahara pengeluaran, spm ls kepada bendahara yang belum dibayarkan kepada yang berhak, penerimaan negara yang belum disetor kas negara berupa sbs untuk bendahara penerimaan, dan realisasi anggaran. j . menginstruksikan kepada petugas pengelola barang persediaan untuk melakukan name fisik setiap akhir semester. kpa melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran bendahara penerimaan paling sedikit satu kali dalam satu bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas sertaildalam kaitan dengan pengadaan barang jasa, kpa memiliki tanggung jawabbarang jasa setelah rka kl disetujui oleh dpr paling kurang website announcement dengan alamat: menetapkan panitia pejabat pengadaan, menetapkan panitia pejabat penerima hasil pekerjajika diperlukan, kpa. pejabat pembuat komitmen ppk) membuat rencana dan jadwal kegiatan dengan persetujuan kepala unit kerja eselon yang bersangkutan bagi pejabat pembuat komitmen pusat untuk disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran, dan bagi pejabat pembuat komitmen lingkungan unit pelaksana teknis dengan persetujuan kuasa pengguna anggaran untuk disampaikan kepada eselon unit kerja yang bersangkutan. menyelenggarakan kegiatan lingkungan unit kerjanya sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan telah dituangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dipa). dalam pengadaan barang jasa, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang jasagendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada kpa,menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada kpapapabesaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang jasa. menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang jasa secara periodik setiap bulan kepada kpa, selambat lambatnya tanggal (enam) bulan berikutnya. membuat keputusan keputusan dan atau mengambil tindakan tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang jasa dalam bentuk kontrak, perjanjian jual beli, surat perintah kerja dan lain lain lingkungan unit kerjanyawaktuwaktumemutuskan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang jasa maka ppk wajib mencairkan jaminan pelaksanawajib membayar denda keterlambatan, dan ppk mengusulkan kepada kpa untuk memasukkan penyedia barang jasa kedalam daftar hitam. menyetujui dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti pengeluaran yang menjadi dasar pengeluaran anggaran, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tagihan. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan danadalam pelaksanaan tugas dan wewenang membuat dan menandatangani spp,yil. membuat dan mengajukan permintaan pembayaran langsung spp ls) dan permintaan uang persediaan kepada kuasa pengguna anggaran c.g. pejabat penandatangan spm. mengajukan spp gu atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada kuasa pengguna anggaran c.g. pejabat penandatangan spm. wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran pembantu bpp) sekurang kurangnya satu kali dalam satu bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas danoortanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. menyampaikan copy dokumen kontrak, spk dan kwitansi khusus pengadaan barang persediaan dan barang inventaris kepada petugas simak bmn. wajib menandatangani pakta integritas sebelum melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketig. ppk tidak dapat merangkap sebagai ppm dan bendahara. pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm) menerima dan memeriksa kelengkapan berkas spp, mengisi check list kelengkapan berkas spp sesuai format pada lampiran a b, dan mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan spp. melakukan pengujian spp, sebagai berikut memeriksa secara rinci dokumen pendukung spp sesuai dengan peratur dan kesesuaian pembebanindikator keluaran). menandatangani spm sesuai dengan peruntukannya (spm up spm tup spm gup spm ls). melakukan perhitungan memotong pajak kepada pihak ketiga terhadap pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). menyampaikan copy spm kepada operator sai dan operator simak bmn.kesesuaian penanda tangan spp dengan spesimen tanda tangan ppk. kebenaran pengisian format spp. kesesuaian kode bas pada spp dengan dipa pok rencana kerja anggaran satker. il. ketersediaan pagu sesuai.. oo.berlaku,g pelaksanaan tugas dan wewenangnya,ndahara penerimaer. yang. wajib menyelenggarakan pembukuan dalam buku kas umum, buku buku pembantu dan buku pengawasan anggaranwajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya kas negara menggunakan formulir ssp selambat lambatnya dalam waktu hari kerja. sebelum berakhirnya tahun anggaran wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya kas negara menggunakan formulir ssp. wajib menyusun lpj secara bulanan atas uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan apbn. lpj tersebuj bendahara penerimaan tidak diperkenankan menggunakan rekening bendahara penerimaan untuk transaksi transaksi lain selain apbn yang berada dalam pengelolaannya. il. bendahara penerimaanendahara pengeluarmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan ruang surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, meliputiundangan boleh dikelola oleh bendahara. bendahara pengeluaran:o, bpp dapat mengajukan penggantian kepada bendahara pengeluaranwajib menolak perintah pembayaran dari kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. wajib memungut dan atau memotong pajak pajak negara dan menyebarkannya kas negara serta melaporkan pungutan pajak kpp setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. il.mbuat dan mengerjakan buku kas umum dan buku buku pembantu dan buku pengawasan anggaranmenyampaikan copy sp2d kepada pejabat penandatangan spm dan operator sai. menyampaikan copy sp2d kepada operator simak bmn. sisa up tup akhir tahun anggaran wajib disetorkan seluruhnya kas negara paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran yang bersangkutan. wajib menyampaikan lpj kepada ppn, menteri kominfo c.g. biro keuangan dan bpk secara bulanan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank pos untuk bulan berkenaan. dalam hal tanggal (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian lpj bendahara dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. lpj tersebutmenerima pungutan pajak dari bendahara pengeluaran pembantu pihak ketiga dan menyebarkannya rekening kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bendahara pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh kpa, ppk, dan ppm. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah ppkb)nilai tagihan yang harus dibayar, c)jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutandiperkenankan menggunakan rekening bendahara pengeluaran untuk transaksi transaksi lain selain apbn yang berada dalam pengelolaannya. bendahara pengeluaran dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan apbn atas nama pribadi. bendahara pengeluaran pembantu bpp)menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan yang berada dalam pengelolaannya.pp wajib menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. menyelenggarakan buku kas umum bpp, buku kas tunai, buku panjar, buku pembantu up tup, buku pembantu pajak, buku pengawas kredit dan buku pembantu lainnya (sesuai kebutuhan)pada akhir tahun anggaran kegiatan, bpp harus menyetorkan seluruh sisa up tup dalam penguasaannya kepada bendahara pengeluaran.il. lpj bpp tersebutmemungut pajak kepada pihak ketiga untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persedian up) dan disetorkan kas negara melalui bendahara pengeluaran. oo. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari berdasarkan perintah ppk. melakukan pemotongan pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara. bendahara pengeluaran pembantu tidak diperkenankan menggunakan rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk transaksi transaksi lain selatan apbn yang berada dalam pengelolaannya. bendahara pengeluaran pembantu dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan apbn atas nama pribadi. petugas pengelola administrasi belanja pegawai ppp) dan berkesinambungan.. memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafat, uang duka tewas, terusan penghasilan gaji, uang muka gaji. memproses pembuatan spp.. menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai beserta adk belanja pegawai dan dokumen pendukung kepada ppk.dadari ppn. tugas tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. jenis belanja jenis belanja negara terdiri daridan belanja lain lain. ketentuan mengenai jenis jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:dikpa berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan ketatausahaan pembayaran belanja pegawai. dalam mengelola belanja pegawai, kpa dapat menunjuk petugas untuk mengelola dan menatausahakan pembayaran belanja pegawai. belanja barang. belanja barang sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atashurufpengadaan barang yang habis pakai, dan atau pengadaan barang untuk diserahkan masyarakat.modal. belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan atau asset lainnya, termasuk dalamnya segala biaya yang timbul dari kegiatan pendukung dalam pembentukan asset tetap dan atau asset lainnya. aset tetap dan atau asset lainnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memberi manfaat lebih dari satu tahun,subsidi dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak, dalam apbn disediakan alokasi anggaran belanja subsidi. belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: belanja subsidi energy, dan belanja subsidi non energysubsidi yang disampaikan oleh menterbelanjaanggaran belanja bantuan sosialditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosialyang bersifat produktif, ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemahmelalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu, yaitu merupakan transfer uang, transfer barang, dan atau transfer jasa dari pemerintah guna membantu mengurangi beban masyarakat.anggaran belanja hibah. belanja hibah,hibah yang disampaikan oleh menterilampirankementerian komunikasi dan informatika tahun anggaran bab ketentuan umum latar belakang kebijakan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran melalui pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja dan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan berlakunya undang undang bidang pengelolaanpenerapan sistem pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah serta untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.,setiap kementerian negara lembaga wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban atas anggaran yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga setiap satuan kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika wajib,, belanja cadangan risiko fiscal,,kepada menteri keuangan selaku atas belanja lain.huruf,uruf hanya digunakan untuk hibah yang diterima dalam bentuk uang. revisi anggaran kewenangan penyelesaian revisi anggaran, khususnya dalam hal pagu anggaran tetap, diarahkan lebih besar diberikan kepada masing masing kpa pa sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. sementara itu, peran kementerian keuangan direktorat jenderal anggaran dan kanwil direktorat jenderal perbendaharaan) lebih difokuskan pada memfasilitasi atas pengesahan revisi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen rka k l revisi dan dipa revisi. kewenangan revisi anggaran revisi anggaran pada direktorat jenderal anggarmerlukan persetujuan eselon kementerian lembaga pergeseran dalam keluaran yang samadan atau penambahan cara penarikan pln phd. revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran pergeseran dalam (satu) keluaran, (satu) kegiatan dan (satu) satker, dan atau pergeseran antar keluaran, (satu) kegiatan dan (satu) satker. revisi anggaran yang memerlukan persetujuan dpr riterlebih dahulu: perubahan penghapusan catatan dalam halaman dipa yang digunakan tidak sesuai dengan rencana peruntukanbatas akhir penerimaan usul revisi anggaran batas akhir penerimaan revisi anggaran, termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka apbn p, pada dja tanggal oktober, dan pada kanwil ditjen perbendaharaan tanggal desember. dalam hal revisi anggaran berkenaan dengan: kegiatan yang dananya bersumber dari pnb, pln, pdn, hln, dan hdn, kegiatan dalam lingkup bun termasuk pergeseran anggaran dari bun (ba bagian anggaran k l, pergeseran dalam satu sub bun, dan pergeseran antar subbagian anggaran dalam bun, dan atau kegiatan kegiatan yang membutuhkan data dokumen pendukungberkenaan dengan pembayaran subsidi energi, bunga utang, cicilan pokok utang, pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan revisi anggaran dalam rangka pengesahan diajukan dja paling lambat tanggal desember uang lembur, uang makan, tunjangan jabatan struktural, uang saku rapat dalam kantor, dan honor tim uang lembur sesuai peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang standar biaya masukan tahun anggaran maka ketentuan tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur diatur sebagai berikut besarnya uang lembur untuk tiap tiap jam penuh kerja lembur bagi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut: golongan1 rp. jam golongan rp. jam golongan iii rp. jam golongan rp. jamdikeluarkan oleh kepala kantor kepala satuan kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur.sebesar: golongan dan rp. orang golongan iii rp. orang golongan rp. orang besaran satuan biaya uang makan untuk golongan iii dan sudah memperhitungkan pajak penghasilan. dalam hal kerja lembur dilakukan selama (delapan) jam atau lebih pada hari libur, uang makan lembur diberikan maksimal (dua) kali dari besaran yang ditetapktasan waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak (tiga) jam sehari atau (empat belas) jam dalam seminggu. uang makan ketentuan uang makan bagi pegawai negeri sipil sebagai berikuthari kerja dalam satu bulan. dalam hal hari kerja dalam (satu) bulan melebihi hari kerja, hanya diberikan uang makan sebanyak hari kerja. dalam hal hari kerja dalam (satu)setiap hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: rp. hari golongan dan golongan iii rp. hari golongan rp. hari besaran satuan biaya uang makan untuk golongan iii dan sudah memperhitungkan pajak penghasilanpk. pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir. apabila terdapat kelebihan pembayaran uang makan wajib menyetorkan kas negarans tidak hadir.yaitu eselon besarnya tunjangan rp. eselon besarnya tunjangan rp. eselon besarnya tunjangan rp. eselon besarnya tunjangan rp. eselon iii besarnya tunjangan: rp. eselon iii besarnya tunjangan: rp. eselon besarnya tunjangan: rp. eselon besarnya tunjangan: rp. eselon besarnya tunjangan rp. dalam setiap keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural harus disebutkan:untuk pejabat eselon yang sebelumnya menduduki jabatan struktural eselon tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai tunjangan jabatan eselon uang saku rapat dalam kantor uang saku rapat dalam kantor merupakan kompensasi bagi pns non pnssebesar rp. dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: melibatkan peserta dari eselon lainnya masyarakat, dilaksanakan minimal jam dikerkerker). satuan biaya uang saku rapat dalam kantor belum termasuk konsumsi rapatpejabat negara pejabat eselon i paling banyak untuk (dua) tim pelaksana kegiatan, pejabat eselon itiga) tim pelaksana kegiatan, pejabat eselon iv, pelaksana dan pejabat fungsionalempat) tim pelaksana kegiatan, dikecualikan dari ketentuan huruf dan diatas bagi pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan pa, kpa, ppk, ppm, bendahara, ulp, pejabat pengadaan, php, ppp, petugas sai, staf kpa, staf ppk, penguji, staf bendahara, pengurus penyimpan bmn). belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan operasional lainnya belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan barang milik negara, ditentukan sebagai berikut pemeliharaan barang milik negara hanya dapat dilaksanakan terhadap barang inventaris yang terdaftar dalam buku inventaris kantor yang bersangkutan dan telah disahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab bidang inventaris baik hasil pengadaan barang dari sumber apbn maupun hibah. setiap rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik negara harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh penanggung jawab pengelola barang inventaris kepada pejabat kpa ppk. barang milik negara yang masih dalam periode jaminan purna jual garansi pihak iii, pemeliharaannya dilarang dibiayai dari apbn. biaya pemeliharaan gedung bangunan dalam negeri6 (dua persen). biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendarbelanja perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri.pbn, meliputi: perjalanan dinas jabatan, dan perjalanan dinas pindah. pegawai negeri meliputi: a). pegawai negeri sipil, b). calon pegawai negeri sipil, c). anggota tentara nasional indonesia, dan d). anggota kepolisian negara republik indonesia.terdiri atas: perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari (delapan) jamsipilterdiri atas komponen komponen menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan apbn. kewajiban setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan sistem akuntansi instansi dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi prinsip prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi satuan kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan anggaran, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran kementerian komunikasi dan informatika tahun anggaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan olemaksud dan tujuan pedoman pelaksanaan anggaran kementerian komunikasi dan informatika tahun anggaran disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagisedangkan tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan anggaran kementerian komunikasi dan informatika tahun anggaran adalah sebagai berikutmewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara bagi seluruh pengelola keuangan lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. mewujudkan optimalisasi daya dukung anggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan anggaran lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. pengertian pengertianpegawai pejabat atau orang yang karena keahliannya ditugaskan melakukan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas jabatan yanguang harian dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, dan transport lokal, biaya perjalanan dinas jabatilbiaya riilstasiun bandara pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat, biaya riil penginapanbiaya penginapan menggunakan metode cost (sesuai pengeluaran), dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar (tiga puluh persen) dari tarif lokal hotel kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang standar biaya dan biaya penginapan dibayarkan secara lumpur. uang representatif diberikan kepada pejabat negara sebesar rp. , hari, pejabat eselon sebesar rp. hari dan pejabat eselon sebesar rp. , harikan, biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (pp) dari bandara keberangkatan suatu kota bandara kota tujuan. satuan biaya tiket (sudah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya)rjalanan dinas dalam negeri terdiri dari: tarif bisnis untuk menteri serta setingkat menteri, pejabat negara lainnya yang setara, dan pejabat eselon dan tarif ekonomi untuk pejabat negara lainnya dan pejabat eselon ii ke bawah.yang telah ditetapkan untuk masing masing pejabat negara pegawaisatuan kerja penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh satuan kerja penyelenggara. biaya transportasi keberangkatan pelaksana spdsedangkan biaya kepulangan pelaksana spdselain biaya uang harian, transport dan penginapan, juga diberikan biaya menjemput mengantar jenazah, yang terdiri dari biaya pemetaan, biaya angkutan jenazahhanya diberikan uang harian. pejabat yang berwenang menerbitkan surat perjalanan dinas adalah pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran. perjalanan dinas jabatan dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas. surat tugas perjalanan dinasl. kewenangan penerbitan surat tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. tembusan surat tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen. surat tugas paling sedikit mencantumkan pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, tempat pelaksanaan tugas, dan maksud perjalanan dinas. melaporkan hasil hasil perjalanan dinas tersebut paling lama (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, kepada pimpinan satker masing masing(tiga puluh persen) dari uang harianangkperpanjangan tugas dari pemberi tugas, dan atau surat keterangan rawat inap, dengan dihampiri dengan bukti bukti yang sah sesuai pmk tentang perjalanan dinas dalam negeri. perjalanan dinas luar negeri perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif,, serta dilakukan sepanjang tidak ada tugas tugas yang mendesak dalam negeriperjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada angkuang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam spd untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka huruf f), huruf g),sebagaimana dimaksud pada angka huruf a), dan huruf d), paling banyak (sembilan puluh) hari, untuk masa pengumandahan terasering) sebagaimana dimaksud pada angka huruf e), paling banyak (empat belas) hari untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka huruf b), paling banyak (lima) hari untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka huruf c),.dalam pada angka huruf f), huruf g), dan huruf. satuan biaya diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udarayaitu, tarif eksekutif untuk perjalanan dinas golongan tarif bisnis untuk perjalanan dinas golongan serta tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan dan golongan untuk perjalanan dinas golongan dbiaya asuransi perjaland. usulan untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk eselon diajukan oleh eselon yang memiliki program kepada menteri komunikasi dan informatika, sedangkan untuk eselon bawah diajukan oleh eselon masing masing kepada sekretaris jenderal, dan disampaikan selambat lambatnya (tiga) minggu sebelum pemberangkatan. untuk proses administrasi dan mendapatkan persetujuan menteri sekretaris negara dilaksanakan melalui pusat kerjasama internasional kementerian komunikasi dan informatika. persetujuan menteri sekretaris negara merupakan dasar pembayaran perjalanan dinas luar negeri. setiap perjalanan dinas luar negeri bagi para pemimpin lembaga negara, menteri, pejabat setingkat menteri dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari presiden. apabila waktunya sudah mendesak, permohonan izin dapat dilakukan secara lisan kepada presiden. surat permohonan ditujukan kepada presiden dengan tembusan kepada menteri sekretaris negara, dan surat diajukan ditandatangani oleh menteri komunikasi dan informatika. setiap perjalanan dinas luar negeri bagi para anggota lembaga negara dan pejabat lainnya, pejabat eselon atau yang setara, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari menteri sekretaris negara atau pejabat yang ditunjuk. surat permohonan bagi anggota lembaga negara dan pejabat lainnya. surat permohonan bagi pejabat eselon atau yang setara,, dengan melampirkan persetujuan menteri komunikasi dan informatika. setiap perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat eselon ii, iii dan atau yang setara, dan pegawai non eselon, serta tenaga indonesia lainnya, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari sekretaris menteri sekretaris negara atau pejabat yang ditunjuk. surat permohonan ditujukan kepada sekretaris menteri sekretaris negara u.p. kepala biro kerjasama teknik luar negeri, sekretariat negara ri. surat ditandatangani oleh sekretaris jenderal, dengan melampirkan persetujuan pejabat eselon yang menjadi atasannya. bagi mereka yang berangkat luar negeri bersama sama pimpinannya (eselon atau yang setara), maka permohonannya agar digabungkan dengan pimpinannya tersebut diatas untuk diajukan kepada menteri sekretaris negara u.p. sekretaris menteri sekretaris negara. surat permohonan izin luar negeri memuat nama dan jabatan, nip atau nomor identitas yang disetarakan, tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri, kota dan atau negara yang akan dituju, jangka waktu penugasan, dan sumber pembiayaan. surat permohonan perjalanan dinas luar negeri harus dilengkapi dengan surat undangan atau pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan dari penyelenggara mitra kerjasama luar negeri atau surat konfirmasi dari perwakilan pemerintah republik indonesia luar negeri negara yang dituju. dokumen surat resmi yang menerangkan sumber pembiayaan (antara lain dipa, surat dari donor, kontrak perjanjian atau surat pernyataan biaya sendiri yang ditandatangani atas materai). jadwal dan agenda kegiatan luar negeri.. izin tertulis dari instansi yang bersangkutan apabila seorang pejabat pegawai diajukan oleh instansi lain. kertas disposisi dan atau pedoman delegasi, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka menghadiri pertemuan sidang internasional. brosur atau sejenisnya yang memberikan gambaran umum mengenai kegiatan promosi pameran, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti promosi pameran. draft perjanjian internasional yang telah dibahas dengan instansi terkait, apabila perjalanan dinas luar negeri untuk menandatangani perjanjian internasional. kerangka acuan term reference tor), kunjungan kerja atau pembahasan kerjasama. melaporkan hasil hasil perjalanan luar negeri tersebut paling lama (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, kepada presiden dengan tembusan kepada wakil presiden bagi para menteri, dan para pejabat setingkat menteri, yang memperoleh izin presiden. menteri sekretaris negara u.p. sekretaris menteri sekretaris negara bagi para pejabat eselon atau yang setara, yang memperoleh izin dari menteri sekretaris negara. sekretaris menteri sekretaris negara u.p. kepala biro kerjasama teknik luar negeri, bagi para pejabat eselon ii, iii dan atau yang setara, dan pegawai non eselon, yang memperoleh izin dari sekretaris menteri sekretaris negara. waktu dan biaya perjalanan dinas jabatan dalam spd disesuaikan dengan yang tercantum pada surat persetujuan pemerintah. surat permohonan izin luar negeri harus sudah diterima oleh sekretariat negara paling lambat (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan. tanpa adanya izin dari pemerintah, perjalanan dinas luar negeri harus ditunda atau dibatalkan. membatasi waktu perjalanan dinas luar negeri tidak lebih dari minggu hari termasuk hari libur), kecuali untuk hal hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan ditinggalkan. biaya transportasi merupakan biaya bertolak dari tempat kedudukan dalam negeri satu atau lebih tempat tujuan luar negeri dan kembali tempat kedudukan dalam negeri pergi pulang (pp) sesuai dengan peraturan yang berlaku. biaya perjalanan dinas luar negeri dikelompokan dalam (empat) golongan, terdiri dari: golongan untuk, dan anggaran pembiayaan dan perhitungan yang selanjutnya disingkat app1elanja bantuan sosial,, termasuk bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. pengeluaran inibersifat tidak terus menerus dan selektif. belanja barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang keperluan sehari hari perkantoran, pelaksanaan tupoksi, operasional lainnya, bahan, daya dan jasa, pemeliharaan dan perjalananbelanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset inventaris kementerian lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaini antara lain digunakan untuk gajiuang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan. uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angkdantentang standar biaya, merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan bersangkutan berkedudukanluar negeri wajib menggunakan penerbangan nasional sepanjang jalur penerbangan memungkinkan. membatasi rombongan yang akan ikuteksekutif (first) diberikan untuk golongan klasifikasi bisnis (business) diberikan untuk golongan dan klasifikasi ekonomi (published)isnis (business), dan moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi bisnis (business)pindah dan pindah pensiu,. pejabat staf yang dimutasikan dalam satu unit kerja eselon pembiayaannya dibebankan pada unit kerja eselon tersebut. sedangkan mutasi antar unit kerja eselon pembiayaannya dibebankan pada unit kerja eselon penerima. khusus untuk mutasi pejabat eselon pembiayaannya dibebankan pada sekretariat jenderal c.g. biro umum. perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas. perjalanan dinas pindah pensiun dapat diberikan oleh unit kerja eselon yang bersangkutan sepanjang dananya tersedia pada dipa berkenaan. perjalanan dinas pindah pensiun dapat dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya sepanjang dalam tenggang waktu tahun sejak terbitnya pensiun. satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakketentuan lain perjalanan dinas ketentuan lain dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagai berikut: ketentuan kelas dan jenis transportasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri untuk pejabat negara, pejabat dan atau pns mengacu pada ketentuan yang berlaku. pejabat negara, pejabat eselon dan eselon yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan uang representatif. klasifikasi perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam (empat) golongan,golongan dan. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuperjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh pejabat negara pegawai negerpejabat pembuat komitmegawai negeripabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pejabat negara pegawai negeri yang telah melakukan perjalanan dinas. pejabat yang berwenang,pejabat negara, pejabat dan atau pegawai negeri sipil yang melaksanaterhadap kesalahan, kelalaian dan keadaan tersebut angka dan dapat dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi dan hukuman administratif menurut ketentuan yang berlaku. paket kegiatan rapat pertemuan, terbagi dalam (tiga) jenis: paket full . akomodasi paket full board diatur sebagai berikut pejabat eselon atas (satu) kamar untuk (satu) orang sedangkan pejabat eselon iii bawah (satu) kamar untuk (dua) orang. paket full dadan fasilitasnya. paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat pertemuan yang diselenggaradan fasilitaspejabat eselon atas (satu) kamar untuk (satu) orang, sedangkan pejabat eselon iii bawah (satu) kamar untuk (dua) orang. fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada pejabat negara danpenerimaan negara bukan pajak pnb) setiap kepala satker yang memiliki sumber pnb bertanggung jawab melakukan pemungutan pnb dalam lingkungan satker yang dipimpinnya. dalam melaksanakan tanggung jawab pemungutan pnb setiap satker harus: mengintensifkan peroleh, seluruh pnb wajib disetor langsung secepatnya kas negara, penyetoran pnb dilakukan melalui bendahara penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pencairan atas penggunaan sebagian dana pnbmosi pengeluaran terhadap penerimaan. penggunaan sebagian dana pnb untuk membiayai kegiatan tertentu tidak dapat melampaui pagu dana pnbnb dilaksanakan secara terpisah dengan belanja yang bersumber selain dari pnb. jenis penerimaan negara bukan pajak lingkungan kementerian komunikasi dan informatika meliputi penerimaan negara yang berasal dari penerimaan dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasitersebut dapat dikurangi unsur unsur sebagai berikutpengurang dimaksud diatur dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika. izin pengusahaan jasa titipan biaya hak penggunaan bhp) spektrum frekuensi radio meliputi bhp spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio isr), atau besarnya biaya hak penggunaan bhp) spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio isr)pungutan atas biaya izin stasiun radio isr) wajib dilunasi setiap tahun sebelum izin stasiun radio isr) diterbitkan. bhp spektrum frekuensi radio untuk izin pita spektrum frekuensi radio ipar) terdiri atas biaya izin awal (up front fee) atau biaya izin pita spektrum frekuensi radio ipar) tahunan dengan formula sebagai berikut bhp pita rupiah) kx1 ilx biaya ujian radio elektronika dan operator radio rekor). biaya penyelenggaraan pengawasan ujian amatir radio. biaya izin amatir radio. biaya izin komunikasi radio antar penduduk wrap). biaya sertifikasi kecakapan operator radio konvensi. biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. tarif atas jenis pnb yang berasal dari permohonan dari pengujian alat dan perangkat telekomunikasidibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang undangan. penerimaan dari penyelenggaraan penyiaran, dan lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki izin stasiun radiotersebut atas diperlakukan sebagai pemohon baru.ny yang ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika. penerimaan jasa sewa sarana dan prasarana diklat ahli multi media yogyakarta alat ukur laboratorium elektronik dan pemancar laboratorium laboratorium frekuensi tinggi lighting microphone generator camcorder ruangan dan kelengkapannya peralatan studio r tv guest house audio video portable mobile equipment alat musik alat bantu mengajar jasa mixing pusdiklat kementerian komunikasi dan informatika ruang auditorium wisma kebon jeruk ruang auditorium kantor merula ruang kelas orang) kamar vip kamar standar aula olah raga lapangan bulutangkis ruang kantin sewa alat dan bahan upt ditjen sumber daya dan perangkat pos dan informatika auditorium upt ditjen sumber daya dan perangkat pos dan informatika sewa lcd sewa laptop penerimaan jasa pendidikan dan pelatihan. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswa tertentuperkiraan penarikan dana dan atau penyetoran dana tujuan membuat perencanaan kas sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang perencanaan kas adalah agar kementerian negara lembaga memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan serta memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. perkiraan penarikan dana dan atau penyetoran dana diatur sebagai berikut: kementerian negara wajib menyampaikan perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana direktorat jenderal perbendaharaan c.g. direktorat pengelolaan kas negara. satuan kerja yang mendapatkan alokasi apbn wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana yang dilakukan secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian untuk perkiraan penarikan dana, serta bulanan dan mingguan untuk perkiraan penyetoran dana. perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana tunjangan, honorarium, vokasi, lembur dan kontribusi sosial, namun tidak termasuk pemberian honorarium dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modalndahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk oleh menteri komunikasi dan informatikadalah orang yang ditunjuk oleh menteri komunikasi dan informatikpembantu yang selanjutnya disingkat bpp adalah orang yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaraniaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. catatan atas laporan keuangan adalah catatdasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlualokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi bulanan disampaikan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengesahan dipa. perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana mingguan merupakan perkiraan dalam (satu) bulan yang dibuat dalam (empat) periode minggu yaitu tanggal sampai dengan, dan tanggal sampai dengan akhir bulan untuk minggu keempat. perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetor dan dibuat setiap minggu yang disampaikan paling lambat (dua) hari kerja sebelum awal minggu. perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana wajib dilakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. pemutakhiran perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetorsedangkan untuk dana pemutakhiran perkiraan penyetoran dana perkiraan penarikan dana mingguan dilakukan setiap bulan disampaikan paling lambat (dua) hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan. kpa wajib menyusun perkiraan penarikan dana secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian. untuk perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik yaitu bulanan dan mingguan. perkiraan penarikan dana dan atau perkiraan penyetoran dana wajib disampaikan kepada bun kuasa bun untuk penyusunan perencanaan kas. jaminan kesehatan berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang jaminan kesehatan bahwa peserta jaminan kesehatan yang berasal dari pekerja penerima upah terdiri dari: pegawai negeri sipil pns), anggota tni, anggota polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri pn), pegawai swasta, pegawai yang tidak termasuk huruf sampai dengan huruf yang menerima upah. anggota keluarga peserta jaminan kesehatan berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. anggota keluarga yang dijamindengan criteria anak: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan belum berusia (duajaminan kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. anggota keluarga yang lain meliputi anak (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, dengan ketentuan: turun jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh peserta: besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain,perubahan data keluarga dan penambahan anak ketiga dan seterusnya, dapat mendaftarkan kantor cabang badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan wilayah terdekat melalui pendaftaran secara kolektif dan perorangan oleh yang bersangkutan. iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah dari unsur pns, anggota tni, anggota polri, pejabat negara ditetapkan dari gaji pokok dan tunjangan keluargaserta. contoh simulasi pemungutan iuran jaminan kesehatan:khusus untuk besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah dari unsur ditetapkan dari upah penghasilan tetapnpemberi kerja satker) berkewajiban mendaftarkan kantor cabang badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan setempat dan memungut iuran dari penghasilan yang dibayarkan kepada kemudian menyebarkannya kas negara melalui mekanisme potongan spm atau disetorkan langsung melalui bank persepsi dengan menggunakan kode akun paling lambat tanggal (sepuluh) setiap bulan. apabila tanggal (sepuluh)turun jaminan kesehatan, lebih dari (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara. bab iii mekanisme pembayaran pelaksanaan pembayaran atas beban apbn dapat dilakukan dengan (dua) cara yaitu melalui dana uang persediaan up) tambahan uang persediaan tup) atau dengan mekanisme pembayaran langsung. pembayaran dengan dan tup kepada setiap satuan kerja diberikatasan batasan up tup dapat diberikan dalam batas batas sebagai berikut: dapat diberikan untuk pengeluaran pengeluaran belanja barang belanja modal dan belanja lain lain batas tertinggi adalah sebagai berikutdi dapat memberikan persetujuan melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada angka dengan mempertimbangkanpenggantian dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit (lima puluh persen). dalam hal penggunaan belum mencapaibatas waktu daur ulang diatur sebagai berikut kepala ppn menyampaikan surat pemberitahuan kepada kpa, (dua) bulan sejak sp2d up diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian up. satu bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian up, kepala ppn memotong sebesar dua puluh lima persen). satu bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian up, kepala ppn memotong sebesar (lima puluh persen). pemotongan dana dilakukan dengan cara: memperhitungkan potongan dalam spm dan atau menyetorkan kas negara. pengajuan up tup untuk mendapatkan up, bendahara pengeluaran mengajukan permintaan kepada kpa untuk menerbitkan spm up. bagi bendahara pengeluaran yang dibantu beberapa bpp, dalam pengajuanpengajuan up, kpa wajib membuat surat pernyataan bahwa yang diajukan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan pembayaran langsung ls). apabila pada satker diangkat bendahara pengeluaran pembantu bpp), bendahara pengeluaran dapat membagi kepada beberapa bpp. apabila diantara bpp telah merealisasikan up nya sekurang kurangnya maka kpa pejabat penandatangan spm dapat mengajukan spm gup tanpa menunggu dari bpp lainnya yang belum mencapai dan bendahara pengeluaran dapat memberikan kembali kepada bpp dengan mempertimbangkan sisa yang ada. bendahara pengeluaran yang tidak dibantu oleh bpp, dapat mengisi kembali apabila dana telah dipergunakan sekurang kurangnya dari dana yang diterima. apabila penggunaan belum mencapai 50y6, sedangkan satker memerlukan dana melebihi sisa dana yang tersedia, satker dimaksud dapat mengajukan permintaan tggunaan dana tup diatur oleh kuasa pengguna anggaran sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang diajukan masing masing pejabat pembuat komitmen. tup harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk spm tup nihil selambat lambatnya (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya sp2d, dan dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan spm gu nihil atas tupapabila setelah satu bulan terhitung sejak tanggal sp2d masih terdapat sisa dana tup maka harus disetorkan kembali rekening kas negarail. sisa dana up tup yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali rekening kas negara selambat lambatnya tanggal desember tahun anggaran berkenaan. pembayaran pengadaan tanah pembayaran pengadaan tanah dilengkapi persyaratan sebagai berikutkelengkapan pengajuan tup gup gup nihil dalam mengajukan tup harus dilengkapi rincian rencana penggunaan dana tup dan pernyataan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dibayar melalui ls, rincian sisa dana akun yang dimintakan tup, surat pernyataan dari kpa, bahwa dana tup akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan sp2d. tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. apabila terdapat sisa dana tup akan disetorkan kembali rekening kas negara. rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir. dalam mengajukan gup tup nihil gup nihil harus dilengkapi daftar rincian permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh ppk atas nama kpa, faktur pajak dan ssp yang sudah dilegalisir oleh kpa atau pejabat yang ditunjuk untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus dikenakan ppn dan atau ph, bukti asli pengeluaran, yang selanjutnya disimpan sebagai arsip kpa. pembayaran langsung pembayaran langsung belanja pegawai dalam rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai yang meliputi ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, sesuai peraturan menteri keuangan nomor: pmk. tentang pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai negeri sipil pusat anggota tentara nasional indonesia anggota kepolisian negara republik indonesia kepada kementerian negara lembaga, maka kuasa pengguna anggaran dapat menunjuk petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai ppp) yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi belanja pegawai. spp ls untuk pembayaran gaji induk gaji susulan kekurangan gaji gaji terusan uang duka wafat tewas,gaji induk gaji susulan kekurangan gaji gaji terusan uang duka wafat tewas yang disiapkan oleh petugas pengelola administrasi belanja pegawai, surat surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji, ssp. khusus untuk uang duka wafat tewas:dan surat keterangan kematian visum dari camat atau rumah sakit. spp ls untuk pembayaran lembur uang makan lembur bagi pegawai negeri sipilpembayaran perhitungan lembur yang disiapkan oleh petugas pengelola administrasi belanja pegawai, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja selama (satu) bulan, daftar hadir lembur, ssp spp ls untuk pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil ditandatangani oleh kpa atau pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran dengan dihampiri bukti sebagai berikut daftar pembayaran perhitungan uang makan, daftar hadir kerja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditanda tangani oleh ppk, ssp untuk memperlancar dan mempermudah tugas satuan kerja, maka setiap satuan kerja wajib menggunakan aplikasi gaji pns pusat gpp) yang didalamnya terdiri dari gaji induk (bulanan) gaji susulan persekat gaji gaji terusan kekurangan gaji uang duka wafat uang duka tewas gaji ke (ketiga belas)dokumen sumber yang selanjutnya disebu kegiatan kegiatan yang merupakan komponen inputjam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap tiap instansi dan kantor pemerintahuang makan uang lembur surat keterangan penghentian pembayaran spp) keterangan permintaan pembayaran penghasilan pegawai kp4). pembayaran langsung non belanja pegawaispp ls perjalanan dinas dapat diajbersangkutan baik sebelum maupun setelah perjalanan dinas dilaksanakan. spp ls untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut biaya perjalanan untuk pembelian pengadaan tiket dan atau biaya penginapan dapat dilakukan melalui pihak ketiga, berupa event organizer, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan penginapan, penetapan pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan,engan ketentuspp ls untuk pembayaran honor vokasi ditandatangani oleh kpa ppk atau pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran dengan dihampiri bukti sebagai berikutdan ssp yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran. spp ls untuk pembayaran pengadaan barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi jasa konsultansi (selain langganan daya dan jasa listrik telepon dan air) ditandatangani oleh ppk dan bendahara pengeluaran dengan dihampiri bukti sebagai berikut dokumen pengadaan berita acara serah terima barang berita acara penyelesaian pekerjaan pernyataan kpa ppk tentang penetapan rekanan ringkasan kontrak akuntansi dan faktur faktur pajak dan ssp surat pernyataan tanggung jawab spt) fotokopi nomor rekening koran dan fotokopi kartu npp, jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. spp ls untuk pembayaran biaya langganan daya dan jasa listrik telepon dan air ditandatangani oleh ppk dan bendahara pengeluaran dengan dihampiri bukti sebagai berikut bukti tagihan daya dan jasa, nomor rekening pihak ketiga pt pln, pt. telkom, dam). dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah. dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan secara langsung ls), satuan kerjasetelah mendapat dispensasi persetujuan dari kanwil ditjen perbendaharaan setempat sepanjang dananya tersedia dalam dipa berkenaan. pembayaran langsung untuk pembayaran pengadaan tanah spp ls untuk pembayaran pengadaan tanah ditandatangani oleh kpa dengan dihampiri bukti copyj il.tunjangan kinerja tunjangan kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu lingkungan kementerian komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. adapun mekanisme pembayaran tunjangan kinerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika diatur sebagai berikut tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai lingkungan kementerian komunikasi dan informatika yang tidak mempunyai jabatan tertentu,mbayaran tunjangan kinerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh kpa melalui penerbitan spm ls kepada bendahara pengeluaran. bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan kinerja melalui transfer rekening pegawai. ppk menyusun daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja untuk kebutuhan setiap bulan. berdasarkan daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja disusun rekapitulasi daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja. daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. berdasarkan rekapitulasi daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja, ppk mengajukan spp ls pembayaran tunjangan kinerja kepada ppm. atas dasar spp ls ppm menerbitkan spm ls pembayaran tunjangan kinerja. spm ls diterbitkan untuk kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja bulan berkenaan. dalam hal terjadi keterlambatan dalammulai tahun anggaran spm ls diterbitkan tanpa potongan pajak penghasilan. spm ls pembayaran tunjangan kinerja disampaikan ppn mitra kerja dengan dihampiri dokumen sebagai berikut spam dari kpa yang dibuat sesuai dengan format pada lampiran peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per pb rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerjadengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran direktur jenderal perbendaharaan nomor per pb tata cara pengajuan spm dan penerbitan sp2d dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan apbn. pembayaran tunjangan kinerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika dibuat dalam daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari belanja pegawai lainnya. batas waktu penyelesaian tagihan kepada pihak ketigtelah menerima pemberitahuan dari kpa ppk penerima hak belum mengajukan tagihan, makajangka waktu penyelesaian sppkpaterbitkan oleh ppkls untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh kpaangka merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur penyampaian spp ls kepada ppm dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal (lima)rmintaan dan penghentian pembayaran tunjangan jabatan struktural permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural petugas pengelola administrasi belanja pegawa, surat pernyataan melaksanakan tugas. surat pernyataan masih menduduki jabatan. adapun format permintaan tunjangan jabatan tersebut sesuai pada lampiran c e administrasi belanja pegawai yang bersangkutan,tugas pengelola administrasi belanja pegawa atau menjalani cuti besar: dan temuannya disampaikan kepada: petugas pengelola administrasi belanja pegawai,roses pengujian spp dan penandatangan spm pejabat penandatangan spm setelah menerima spp beserta kelengkapannya wajib menandatangani tanda terima penyerahan spp, memeriksa kelengkapan berkas spp: mengisi lembaran pengecekan kelengkapan berkas spp, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan spp. setelah menerima spp, pejabat penandatangan spm melakukan pengujian spp meliputi pemeriksaan secara rinci atas dokumen pendukung spp sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan ketersediaan pagu untuk memastikan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran, pemeriksaanbank). nilai tagihan harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakan dengan prestasi kerja sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak). jadwal waktu pembayaran. pemeriksaanditetapkan dalam kontrak, pejabat penandatangan spm wajib menolak spp yang tidak ditanda tangani oleh pejabat pembuat komitmen, apabila hasil pengujian spp tidak memenuhi syarat lengkap wajib segera diberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan kesalahan berkas spp berkenaan, hasil pengujian spp menjadi tanggungjawab pejabat penandatangan spm, setelah hasil pengujian spp dinilai memenuhi persyaratan, pejabat penandatangan spm menerbitkan spm dalam rangkap (empat (tiga) rangkap dikirim ppn dan akan kembali satu rangkap bersamaan dengan diterbitkannya sp2d, (satu) lembar tertinggal. batas waktu pengujian spp sampai dengan diterbitkannya spm adalah sebagai berikut,tersebut, ppm bertanggung jawab atas: keamanan data pada aplikasi spm, b)roses penyampaian spm ppn kuasa pengguna anggaran pejabat penandatangan spmsa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat kpa adalah pejabat yang ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika komunikasi dan informatiksuatu tanggal tertentu. pajak penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnyayang seharusnya tidak terutang adalah atau kesalahan pemotongan atau pemungutan. panitia pengadaan kelompok kerja ulp adalah panitia tim yang menerbitkan spm. spm yang sudah ditandatangani beserta arsip data komputer adk), spp dan kelengkapannya disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk dikirimkan ppn. bendahara pengeluaran wajib memeriksa kembali spm dan spp beserta kelengkapan berkas lainnya sebelum dikirimkan ppn. bendahara pengeluaran petugaskepada ppn yang bersangkutan. ppm menyampaikan spm dalam rangkap (dua) beserta adk spm kepada ppn. penyampaian spm up, spm tup, dan spm ls diatur sebagai berikut: spm up dihampiri surat pernyataan dari kpa yang dibuat sesuai format: spm tup dihampiri surat persetujuan pemberian tup dari kepala ppn: atau spm ls dihampiripenyampaian spm atas beban pinjaman hibah luar negeri juga disertai dengan faktur pajakppm menyampaikan spm kepada ppn paling lambat (dua) hari kerja setelah spm diterbitkan. .maka, kecualicairan dana pnb spppnb tahun anggaran,penggantian atas pemberi. dana yang berasal dari pnb dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut (pp js) jps maksimum pencairanmp. untuk satker pengguna yang sebarannya dilakukan secara terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran dirjen perbendaharaan tanpa melampirkan ssp. satker pengguna yang penyebarannya pada masing masing unit satker (tidak terpusat), pencairan dananya harus melampirkan bukti setoran ssp) yang telah dikonfirmasi oleh ppn.pa diterimkelengkapan dokumen pencairan belanja pegawai gaji daftar gaji induk gaji susulan kekurangan gaji gaji terusan uang duka wafat uang duka tewas yang disiapkan oleh petugas pengelola administrasi belanja pegawai ppp), ditandatangani oleh kpa, bendahara pengeluaran dan ppp. surat surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji. ssp surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh kpa. honor vokasi daftar honorarium yang ditandatangani oleh pembuat daftar, bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen. surat keputusan surat tugas tentang pemberian honor vokasi. ssp surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh kpa. uang lembur dan uang makan lembur: daftar pembayaran perhitungan uang lembur dan uang makan lembur dibuat oleh ppp. surat perintah kerja lembur. daftar hadir kerja. daftar hadir lembur. ssp surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh kpa. uang makan daftar pembayaran perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh pembuat daftar, bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen, daftar hadir kerja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) yang ditanda tangani oleh kpa, ssp belanja pengadaan barang jasa pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang jasa sampai dengan rp10. (sepuluh juta rupiah) berupa bukti penerimaan barang bukti pembelian (nota akuntansi) dokumen pajak surat perintah bayar) untuk gu. pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) terdiri dari untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya kelengkapannya sekurang kurang, surat perintah bayar) untuk gu. untuk pengadaan paket meeting dan sewa kendaraan kelengkapan (khusus kendaraan), permintaan penawaran harga, penawaran harga daftar harga paket meeting dari pihak ketiga, pesanan surat perintah kerja, berita acara serah terima barang berita acara penyelesaian pekerjaan, surat perintah bayar) untuk gu. pengeluaran yangsi sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) berupa nota dinas dari kepala unit kerja kepada ppk nota dinas dari ppk kepada pejabat pengadaan surat permintaan penawaran dari pejabat pengadaan harga perkiraan sendiri hps) penawaran harga dari calon penyedia barang berita acara negosiasi harga penetapan penyedia barang jasa oleh pejabat pengadaan laporan tertulis penetapan penyedia barang jasa dari pejabat pengadaan kepada ppk spk berita acara penyelesaian pekerjaan serah terima barang berita acara pembayaran. ringkasan kontrak spt akuntansi dan faktur faktur pajak dan ssp. pengeluaran yangiatas rp50. (lima puluh juta rupiah) berupa dokumen kontrak surat perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah berita acara penyelesaian pekerjaan serah terima barang berita acara pembayaran. pernyataan cara pemilihan penyedia barang jasa ringkasan kontrak surat perjanjian spt akuntansi dan faktur faktur pajak dan ssp. belanja perjalanan dinas. perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas dalam negeri surat perintah tugas surat perjalanan dinas dari ppk kpa perincian biaya perjalanan dinas tanda lapor tanda tiba bukti visum ditandatangani oleh unit pelaksana teknis lingkungan kementerian komunikasi dan informatika atau pihak pejabat tempat yang didatangi. laporan pelaksanaan tugas. bukti pengeluaran sebagai berikuttiket pesawat dihampiri boarding pass dan airport tax, atau tiket kereta api, atau tiket kapal laut, atau tiket bis. bukti pembayaran moda transportasi lainnya. bukti pembayaran hotelbukti pembayaran sewa kendaraan (khusus untuk pejabat negara). daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas yang menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran yang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dan disetujui oleh ppk. perjalanan dinas luar negeri kelengkapan dokumen pencairan dana terdiri dari surat ijin perjalanan dinas luar negeri dari menteri sekretaris negara atau pejabat sekretariat negara yang ditunjuk, surat perjalanan dinas dari kpa ppk, perincian biaya perjalanan dinas, tanda lapor tanda tiba dari kantor perwakilan indonesia pihak penyelenggara, tiket asli dan boarding pass: laporan pelaksanaan tugas, fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap tanda keberangkatan kedatangan,bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi perjalanan dinas. by. perjalanan dinas melalui pihak ketiga pembayaran biaya perjalanan dinasdan selanjutnya pihak ketiga dapat mengajukan tagihan kepada pejabat pembuat komitmen. berdasarkan tagihan tersebut pejabat pembuat komitmen mengajukan spp kepada pejabat penandatangan otokopi nomor rekening koran dan fotokopi kartu npp faktur pajak dan atau surat setoran pajak ssp),erjalanan dinas pindah mutasi pengangkatan dalam jabatan surat keputusan pindah mutasi surat pernyataan pelantikan berita acara pengambilan sumpah jabatan surat pernyataan menduduki jabatan rincian biaya perjalanan surat keterangan tidak menempati rumah dinas tanda lapor dari tempat semula tempat tujuan spd berita acara serah terima jabatan kartu keluarga daftar rincian barang surat pernyataan tidak membawa dan atau memakai barang milik negara dari unit kerja asal diketahui oleh pejabat pengelola bmn perjalanan pindah pensiun rincian biaya perjalanan daftar keluarga daftar rincian barang pensiun ketentuan beban bea meterai dan perpajakan bea meterai pengeluaran sampai dengan rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terutang bea meterai. pengeluaran dengan nilai atas rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan rp1. (satu juta rupiah) terutang bea meterai sebesar rp3. (tiga ribu rupiah). pengeluaran dengan nilai atas rp1. (satu juta rupiah) terutang bea meterai sebesar rp6. (enam ribu rupiah). kontrak perjanjian surat perintah kerja harus dibubuhi bea meterai sebesar rp6. (enam ribu rupiah) masing masing pihak. surat kuasa harus dibubuhi bea meterai sebesar rp6. (enam ribu rupiah). pajak penghasilan penghasilan yang dipotong adalah penghasilan yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan para pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara apbn), yaitu penghasilan yang berupa, gaji kehormatan dan tunjangan tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenis yang diterima pejabat negara,apbn, dan penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan pada apbn. penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan para pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara, antara lain berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian dan upah borongan, honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. |
kementerian komunikasi dan informatika. penyiaran multipleksinguntuk melaksanakanlu menetapkan pelaksanaan penetapan penyelenggaraan penyiaran multipleksi: perperaturan menteri komunikasi dan informatika nomor: indonesia, memutuskan: menetapkan:. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: yang selanjutnya disebut lppmzona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area. seleksi adalah metode pemilihan lppm yang diikuti oleh lembaga penyiaran swasta yang memenuhi syarat untuk menentukan urutan peringkat terbaiklaksanaan penetapan lembaga penyiaran swasta yang akan menyelenggarakan penyiaran multipleksing wajib mendapat penetapan dari menteri. penetapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk setiap zona layanan. menteri mengumumkan peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing untuk setiap zona layanan. penyelenggaraan penyiaran multipleksing dilakukan melalui proses seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan zona layanan. tata cara dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. lembaga penyiaran swasta yang berminat untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing suatu zona layanan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. lembaga penyiaran swasta yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi akan ditetapkan dengan keputusan menterng kementerian komunikasi dan informatika. pita spektrum. frekuensi radio. transisi. televisi. digital dengan rahmat tuhan yang maha kuasa menteri komunikasi dan informatika republ, perlu dilakukan rencana transisi pengenggunaan pita spektrum frekuensi radio pada zona layanan iv, zona layanan zona layanan vi, zona layanan vii dan zona layanan untuk keperluan transisi televisi siaran digital terestrial, memutuskan:: penetapan (assignment)pemetaan (allotment) frekuensi radio atau,: zona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area,direktur jenderal adalah direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika, untuk implementasi penggunaan pita spektrum frekuensi radio guna keperluandiperlukan kanal tertentu pada zona layanan tertentu yang diberlakukan selama masa transisi televisi siaran digital terestrial. transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud pada merupakan perpindahan dari televisi siaran analog menuju televisi siaran digital terestrial. bab pelaksanaan transisi untuk keperluan televisi siaran digital terestrial dalam rangka transisisebagaimana dimaksud dalam diperlukan ketersediaan kanal transisi televisi siaran digital terestrial. kanal transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam merupakan kanal frekuensi peralihan untuk pengoperasian pemancaran bersama antara televisi siaran digital dan televisi siaran analog pada kanal frekuensi yang berbeda (simulcast?. kanal transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam bersifat sementara sampai kanal untuk keperluan televisi siaran digital terestrial yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tersedia dan dapat digunakan. bab iii zona layanan untuk keperluan transisi televisi siaran digital terestrial kanal untuk keperluan transisi televisi siaran digital terestrial pada pita spektrum frekuensi radio ultra high frequency uhf) digunakan pada zona layanan sebagai berikut: zona layanan nanggroe aceh darussalam dan sumatera utara): dan zona layanan xiv kalimantan timur dan kalimantan selatan) kanal transisi televisi siaran digital terestrial pada zonateknis dalam hal kanal transisi televisi siaran digital terestrial sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat digunakan, menteri dapat melakukan evaluasi teknis. evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain: analisis ketersediaan kanal, observasi: dan pengukuran lapangan. berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan penyesuaian parameter teknis. apabila setelah dilakukan penyesuaian parameter teknis sebagaimana dimaksud pada kanal sebagaimana dimaksud dalam tetap tidak dapat digunakan maka diberikan kanal penggantihan menkominfo. rencana dasar. pembangunan telekomunikasi nasional. penetapenuhi tuntutan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan telekomunikasi, maka beberapa ketentuanetapan rencana dasar teknis alokasi kode wilayah wilayah penomoran jakarta, jawa barat, jawa tengah, yogyakarta digit digit jaringan lokal jakarta kode wilayah dua digit) jaringan lokal bandung kode wilayah dua digit) jaringan lokal semarang kode wilayah dua digit) gsm pemanas dres garut sumedang cianjur purwakarta tasikmalaya sukabumi karawang subang pameungpeuk ana dramas tam tawa aaj ema nga mana mennnnnnn alokasi kode wilayah az3 wilayah penomoran jawa timur, bali, ntb, ntt digit digit jaringan lokal surabaya kode wilayah dua digit) are sem ten sam atom sama nya tag drama ora waingapu lap eno maumere larantuka bajawa ruteng kalabahi waikabubak soe keamanan atambua kupang alokasi kode wilayah wilayah penomoran sulawesi digit digit ujung pandang samaran sentra tanah sampel mama rata senopono pangkep lal. santa marisa tanta meleleh, buol dna men men dlm tesla toto perma mms toman emas sedan smu ram wae kota aaaaaa wavelet umam smg alokasi kode wilayah wilayah penomoran kalimantan digit digit banjarmasin perhari kuala kapuas kandangan kotabaru batu muarateweh marabahaya licin maa tas mao pangkalan bun tumbang samba ketapang palangkaraya kuala pembuang kuala kayan selama balikpapan tanah grogol tiongohang sangkulirang |senang sangat pontianak sanggau balai sambas dee prem tea suasana nangatayap pa, kalimat tea lo |sm alokasi kode wilayah wilayah penomoran aceh, sumatera utara digit digit jaringan lokal medan kode wilayah dua digit) tebingtinggi pg. siantar rantau rapat sidikalang kabanjahe panik. brandon sam prp merasa sara maa ter nan dan oma lam alokasi kode wilayah wilayah penomoran riau, sumatera barat, jambi, sumatera selatan digit sem tamara lampung kota agung blambangan kotabumi metro bandar manggala kalinya krui, liwa pringsewu pringsewu umpu jaya segan game mantan tama pawan ratu dejan (on pimasams| mmg san ram perma ima peramal rangkiang selat panjang siak sriindrapura bengkalis bagan siapaapa pembelahan teluk kuantan tanjungbalai sekupang kawasan khusus tanjung pinang tareumpa natuna selatan tempelan dabosingkep karimun batam) tanjung batu batam bintan alokasi kode wilayah jala pala, ola, |. demam ama pem tam dan dota tama man dan dan bnn ana (em mma ketentuan bab lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran ikhtisar peruntukan nomor layanan berbasis suara voice) kombinasi digit peruntukan catatan kode akses untuk pusat layanan masyarakat untuk instansi pemerintah, . badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta nomor panggilan darurat polisi pemadam kebakaran sar ambulans kegawatdaruratan kesehatan kode akses untuk jasa nilai tambah xy telepon kartu panggil calling card) kode akses untuk puu x,y kode akses untuk pusat layanan xy informasi call center) kode 150tayxyz kode akses untuk pusat layanan komunikasi x,y,z bee masyarakat untuk instansi pemerintah, xy badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta emo |nmorpamarn menganti tmamesar aman inatmmibetasameteope inatmmibetarameteope iratmmibetarameteope iratemibtasmeteope oat inatmmibetarameteope inatmmibetasameteope iratmmibetarameteope iratmmibetasameteope inatmmibatarameteope pelayanan nasional cadangan cadangan cadangan split charging call kombinasi cadangan vote call uni call calling card premium call free call layanan pesan singkat sms) dan jasa penyediaan konten kombinasi kode akses untuk pesan singkat layanan masyarakat untuk instansi pemerintah, n. abcd badan usaha milik negara dan badan b.c,d usaha milik swasta kode akses untuk pesan singkat layanan penggunaan kode akses pesan singkat dan jasa penyediaan konten eksisting harus menyesuaikan dengan format penomoran ini selambat lambatnya dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan menteri ini. ketentuan bab lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan latar belakang lampiran ini memberikan penjelasan tentang pokok pokok pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan stn dan isbn serta pengalokasian ndc, sehubungan dengan perubahan kondisi lingkungan dari satu penyelenggara menjadi banyak penyelenggara. berlakunya undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi membuka peluang bagi penyelenggara penyelenggara baru, baik yang berukuran besar, sedang maupun kecil, yang jumlahnya masing masing wilayah penomoran tidak dapat diperkirakan secara tepat. masing masing penyelenggara baru tersebut akan mempunyai pelanggan sendiri, dan dengan demikian akan membutuhkan alokasi nomor pelanggan baru. untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara baru akan nomor pelanggan, kapasitas skema penomoran harus diperbesar. disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan nomor, pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan tidak sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara, melainkan dilakukan oleh direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika selaku wakil pemerintah. pengaturan dan pengelolaan nomor pelanggan public switched telephone network (stn) dan integrated subscriber digital network (isbn) kapasitas skema penomoran nomor pelanggan untuk pelanggan telepon dan isbng (kapasitas maksimum juta nomor), atau (abc) def (kapasitas maksimum juta nomor) id . nomor pelanggan untuk pelanggan telepon dan isbn wilayah kritisath (kapasitas maksimum juta nomor), atau (abc) deg (kapasitas maksimum juta nomor) id . wilayah kritis wilayah dengan kondisi penomoran yang kritis meliputi wilayah wilayah yang sisa blok nomor sesuai data yang dimiliki direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika yang belum dialokasikan kepada penyelenggara telah kurang dari atau sama dengan (lima belas keseratus) dari kapasitas maksimumnya, yaitu sebanyak blok nomor nomor pelanggan) untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah digit dan blok nomor nomor pelanggan) untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah digit, wilayah wilayah ini selanjutnya akan disebut dengan wilayah kritis dan penetapan suatu wilayah disebut kritis dilakukan oleh direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. dalam hal penambahan digit untuk blok baru masih belum mencukupi ketersediaan nomor wilayah kritis, maka menteri mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika untuk mengelola lebih lanjut penambahan digit untuk sisa blok nomor sesuai data yang dimiliki direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika dengan tetap mengacu pada penetapan per blok nomor, dimana setiap blok nomor berisi nomor pelanggan. pengalokasian blok nomoralokasi nomor kepada direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika mengalokasikan nomor pelanggan yang diminta berdasarkan kriteria yang diberikan bawah ini, dan juga menetapkan untuk wilayah penomoran (kode wilayah) mana nomor pelanggan yang dimaksud akan dipergunakan.g) untuk kode wilayah digit atau oleh digit pertama dari nomor pelanggan def) untuk kode wilayah digit. untuk wilayah kritis,ath) untuk kode wilayah digit atau oleh digit pertama dari nomor pelanggan (deg) untuk kode wilayah digit. selanjutnya pembagian nomor kepada masing masing pelanggan dari blok blok nomor yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutan. setiap penyelenggara hanya dibenarkan untuk mengajukan permintaan blok nomor dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. pada dasarnya pengalokasian blok nomor kepada penyelenggara dalam suatu wilayah penomoran dilakukan secara bebas, tidak dikaitkan dengan lokasi sentral ataupun dengan bagian wilayah mana calon pelanggan berada. setiap permintaan yang diajukan apabila sudah memenuhi persyaratan persyaratan yang lain (administratif, finansial komersial dll), akan dipenuhi berdasarkan urutan tanggal diajukannya permintaan lain lain), permintaan blok nomorblok blok nomor yang dialokasikan telah aktif. penyesuaian nomor pelanggan jaringan yang sudah ada penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang sudah ada sebelum berlakunya ketentuan mengenai pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan ini, harus mengadakan penyesuaian pada nomor pelanggannya dan berpindah dari skema penomoran lama dalam skema penomoran baru. untuk itu penyelenggara lama mendapat kesempatan pertama untuk memilih dan berkoordinasi dengan direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika, blok nomor yang akan dipakai, yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya atau kebutuhan pelanggannya. untuk menyelesaikan penyesuaian nomor pelanggan tersebut, kepada penyelenggara diberikan masa transisi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. pada akhir masa transisi seluruh pelanggan telepon sudah mempergunakan nomor pelanggan berdasarkan skema baru.ngaturan dan pengelolaan national destination code (ndc) pengalokasian ndcndc kepada direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. selanjutnya pembagian nomor kepada masing masing pelanggan dari ndc yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutll.), permintaan ndcndc yang dialokasikan telah aktif.telah beberapa kali diubah dengan: keputusan menteri perhubungan nomor: km.:adiubah sebagai berikut: ketentuan bab butir ditambahkan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: layanan pesan singkat sms) dan jasa penyediaan konten layanan pesan singkat sms) adalah suatu layanan pengiriman teks dari telepon, web, atau sistem komunikasi bergerak dengan menggunakan standard protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran pesan teks pendek antar fixed line atau mobile phone device. jasa penyediaan konten adalah suatu layanan yang dilakukan melalui jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas untuk menyalurkanketentuan bab butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penomoran untuk pelanggan terminal stn isbn nomor signifikan) nasional nomor signifikan) nasional dalam ftp nasional inio)ab deg atau abc def mana atau abc menunjukkan kode wilayah dan (deg atau (def xanomor signifikan) nasional terhadap wilayah wilayah yang dianggap kritisdeath atau (0abc deg mana atau abc menunjukkan kode wilayah dan (death atau (deg xjkode wilayah kode wilayah menggunakan digit awal dan keseluruhan alokasi kode wilayah diikhtisarkan dalam lampiran dan tidak digunakan karena sudah dialokasikan untuk keperluan lain. nomor pelanggan teleponterhadap wilayah wilayah yang dianggap kritis,dalam satu wilayah penomoran seluruh nomor pelanggan harus mempunyai panjang yang sama, namun untuk keadaan yang sifatnya sementara, dapat digunakan nomor dengan panjang campuran, dengan tujuan mempercepat proses ekspansi wilayah tersebut. blok nomor pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan nomor, nomor pelanggan ditempatkan bawah pengendalian direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika, dan dialokasikan kepada penyelenggara sesuai dengan kebutuhannya dalam blok blok nomor yang berisikan nomor pelanggan. untuk wilayah abc, setiap blok nomor diidentifikasikan oleh digit pertama dari nomor pelanggan yaitu def. jika terjadi penetapan baru wilayah abc yang dianggap kritis, setiap blok nomor diidentifikasikan oleh digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu deg. untuk wilayah ab, setiap blok nomor diidentifikasikan oleh digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu deg. jika terjadi penetapan baru wilayah abc yang dianggap kritis, maka setiap blok nomor diidentifikasikan oleh digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu death. ketentuan lebih lanjut tentang pengalokasian nomor pelanggan diatur dalam lampiran pengaturan selanjutnya dari nomor nomor yang sudah dialokasikan (yakni bagian x4) dilakukan sendiri oleh penyelenggara. kode penyelenggara dihapus kode sentral untuk berbagai keperluan, terutama untuk rating dan pembebanan, atau digit atau digit untuk penetapan baru wilayah kritis) pertama dari nomor pelanggan juga mempunyai fungsi operasional sebagai kode sentral. dalam panggilan lokal, sentral asal harus dapat menganalisa (lima) digit tersebut untuk menyalurkan panggilan tujuannya. satu sentral dapat memiliki lebih dari satu kode sentral. penggunaan lebih lanjut dari kode sentral diserahkan kepada masing masing penyelenggara. penomoran untuk pelayanan darurat dan pelayanan khusus untuk pelayanan darurat dialokasikan nomor yang berlaku secara nasional. pelayanan yang sama dapat diperoleh dengan memutar nomor yang sama semua jaringan telekomunikasi indonesia. nomor untuk pelayanan darurat adalah: polisi pemadam kebakaran sar ambulans kegawatdaruratan kesehatan nomor nomor tersebut harus juga dapat diakses secara langsung dari terminal sts (lihat butir panggilan nomor pelayanan darurat tidak berbayar. untuk hal tersebut, maka para operator diwajibkan membawa trafik panggilan darurat dengan berbagai pilihan teknologi pusat pelayanan darurat. penyelenggara layanan panggilan darurat wajib menyediakan perangkat yang mendukung teknologi yang digunakan penyelenggara jaringan. nomor nomor untuk pelayanan khusus dapat dialokasikan kepada penyelenggara jaringan tetap maupun penyelenggara jaringan bergerak, dengan maksud mempermudah pelanggan untuk memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersangkutan. sejalan dengan bertambahnya jumlah penyelenggara, akan diperlukan nomor pelayanan khusus dalam jumlah yang besar pula. sehubungan dengan itu, pengalokasian nomor untuk pelayanan khusus diatur dengan cara berikut: untuk setiap penyelenggara jaringan pelayanan dapat dialokasikan nomor pelayanan khusus sesuai kebutuhan dari penyelenggara tersebut setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. penyelenggara yang bermaksud menyediakan lebih dari satu pelayanan khusus disarankan untuk mengadakan upaya internal, misalnya melalui call center , yang dioperasikan sendiri atau secara gabungan dengan penyelenggara lain. ketentuan bab butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penomoran dalam jaringan bergerak seluler sts penomoran pelanggan dengan dialokasikan ndc kepada setiap penyelenggara, maka pengaturan penomoran pelanggan (x1 x4.) dilakukan sendiri oleh penyelenggara masing masing, baik mengenai panjang nomor (jumlah digit) yang digunakan, maupun mengenai fungsi kegunaan dari setiap digit yang digunakan tersebut, dengan tetap memperhatikan panjang maksimum yang diperbolehkan untuk n(s)n mobil. uraian lebih lanjut tentang ketentuan pengalokasian ndc diatur dalam lampiran ketentuan bab ditambahkan butir sehingga berbunyi sebagai berikut: kode akses layanan pesan singkat sms) dan jasa penyediaan konten kode akses layanan pesan singkat merupakan short code layanan pesan singkat untuk identifikasi layanan khusus. pengiriman layanan pesan singkat dari dan jaringan telepon stn atau sts dilakukan dengan menggunakan kode akses. kode akses layanan pesan singkat dan jasa penyediaan konten dibagi menjadi yaitu kode akses layanan pesan singkat layanan masyarakat dan kode akses layanan pesan singkat premium dan jasa penyediaan konten. format kode akses layanan pesan singkat diatur dalam lampiran ii. penetapan kode akses layanan pesan singkat dilakukan oleh direktur jenderal. ketentuan bab ditambahkan butir sehingga berbunyi sebagai berikut: penomoran untuk teknologi baru dalam hal diperlukan penggunaan penomoran untuk teknologi baru, direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika dapat mengusulkan penetapan penggunaan penomoran kepada menteri. direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika menetapkan penggunaan penomoran untuk teknologi baru dengan mempertimbangkan: aspek teknis kebutuhan nomor ketersediaan nomor ketentuan bab lampiran ditambahkan butir sehingga berbunyi sebagai berikut pelaporan penggunaan penomoran pengguna penomoran telekomunikasi yang telah mendapatkan penetapan penomoran wajib melaporkan penggunaannya kepada direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika setiap (satu) tahudalam rangka pengawasan penggunaan penomoran direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika melakukan evaluasi terhadap penggunaan penomoran yang telah ditetapkan kepada pengguna penomoran telekomunikasi. direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika dapat menarik kembali penomoran yang telah ditetapkan kepada penyelenggara jika tidak digunakan dalam waktu paling lambat (enam) bulaketentuan bab lampiran butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kode wilayah yang telah ditetapkan dirinci dalam tabel berikut: |
sein! las menkominfo. teknis pembaca. kartu cerdas. nirkontak:pembaca kartu cerdas nirkontak contactless smart card reader)mbaca kartu cerdas nirkontak (contactless smart card reader). pembaca kartu cerdas nirkontak contactless smart card reader)mbaca kartu cerdas nirkontak contactless smart card reader)persyaratan teknis pembaca kartu cerdas nirkontak (contactless smart card reader) ruang lingkup persyaratan teknis pembaca kartu cerdas nirkontak contactless smart card reader) meliputi: babi ketentuan umum (definisi, konfigurasi, singkatan, dan istilah), bab persyaratan teknis pembaca kartu cerdas nirkontak contactless smart card reader) bab iii pengujian (pelaksanaan pengujian, cara pengambilan contoh uji, dan metode uji bab ketentuan umum definisi kartu cerdas nirkontak (contactless smart card) adalah kartu cerdas yang menggunakan frekuensi radio (radio frequency rf) dan dilengkapi dengan antena untuk melakukan komunikasi transaksi data. pembaca kartu cerdas nirkontak (contactless smart card reader) adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan kartu cerdas nirkontak, dan mengacu pada mekanisme komunikasi yang ditentukan dalam iso iec konfigurasi antena singkatan cpu central processing unit radio frequency i o input output usb universal serial bus frequency carrier kbps kilo bit per second sam secure access module istilah baud rate jumlah data yang dapat ditransfer melalui sebuah antarmuka serial protokol t cl adalah sebuah protokol protokol t cl tolok lengkap yang ditentukan dalam iso iec dimana merupakan singkatan dari kata contactless . dalam iso iec tidak disebutkan nama protokol komunikasi ini secara eksplisit. penyebutannya sebagai protokol t cl adalah mencontoh dari protokol dan yang disebutkan secara eksplisit dalam iso iec bab persyaratan teknis pembaca kartu pintar nirkontak (contactless smart card reader) karakteristik fisik persyaratan umum perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus dapat menerima kartu cerdas nirkontak yang memiliki karakteristik sebagai berikut: kartu cerdas nirkontak dengan karakteristik fisik seperti yang ditentukan dalam iso iec dan kartu cerdas nirkontak yang sesuai dengan iso iec struktur perangkat struktur dari perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus terdiri dari minimal beberapa bagian utama sebagai berikut: bagian pengendali berbasis prosesor bit atau lebih tinggi, dengan memori untuk program dan data, bagian antarmuka untuk menerima transaksi kartu cerdas nirkontak, bagian antarmuka kontak (slot sam) untuk menempatkan sam, bagian indikator berhasil atau tidaknya sebuah transaksi misalnya led): dan bagian antarmuka usb rs232 untuk melakukan komunikasi dengan terminal komputer. karakteristik elektrik dan komunikasi transfer daya perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus menghasilkan medan frekuensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan kartu cerdas nirkontak untuk memberikan pasokan daya dan akan dimodulasikan untuk keperluan komunikasi. frekuensi frekuensi dari medan harus hz. kuat medan operasi perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus membangkitkan medan sedikitnya a m (rms) dan tidak boleh melebihi dari a m (rms) pada setiap kemungkinan posisi dan orientasi dari kartu cerdas nirkontak. jarak transaksi perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak hanya melakukan transaksi dengan kartu cerdas nirkontak yang berada dalam jarak paling jauh cm. antarmuka sinyal komunikasi perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus mengimplementasikan antarmuka sinyal komunikasi tipe dan tipe seperti yang ditentukan dalam iso iec inisialisasi dan antibentrokan perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus mengimplementasikan mekanisme inisialisasi dan antibentrokan seperti yang ditentukan dalam iso iec bit rate bit rate untuk melakukan komunikasi dengan kartu cerdas nirkontak pada saat proses inisialisasi dan antibentrokan harus bernilai fc kbit s). sedangkan bit rate untuk melakukan komunikasi dengan kartu cerdas nirkontak setelah proses inisialisasi dan antibentrokan harusperangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus mengimplementasikan protokol t cl untuk melakukan komunikasi dengan kartu cerdas nirkontak. karakteristik tambahan lingkungan penggunaan perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus dapat terus bekerja pada kondisi dalam dan atau luar ruangan yang mengacu pada congress protection) rating. suhu operasional perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus dapat terus bekerja pada lingkungan dengan kisaran suhu antara sampai dengan 600c. kelembaban udara perangkat pembaca kartu cerdas nirkontak harus dapat terus bekerja pada lingkungan dengan kisaran kelembaban udara antara sampai dengan (kelembaban udara relatif). bab iii pengujian pelaksanaan pengujian pembaca kartu cerdas nirkontak contactless smart card readerpembangunan infrastruktur. spektrum frekuensiinfrastruktur sistem pengelolaan sumber dayaelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio nasional secara optimal, efektif dan efisien serta untuk menjaga pengguna spektrum frekuensi radio yang sah terhadap gangguan (interference) dan meminimalisir penggunaan frekuensi yang tidak berizin, serta mengantisipasi perkembangan teknologi telekomunikasi radio maka diperlukan sistem pengelolaan spektrum frekuensi radio secara terpadu yang mencakup seluruh wilayah republik indonesia, bahwa sistem pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada butir atas mencakup infrastruktur sistem perangkat, termasuk organisasi dan sumber daya manusia serta kelengkapan kelengkapan pembiayaan operasional dan perawatan, bahwa untuk pengembangan dan pembangunan sistem pengelolaan sumber daya frekuensi radio secara terpadu perlu perubahan atau penyesuaian pada infrastruktur teknologi komputerisasi manajemen frekuensi dan infrastruktur teknologi stasiun stasiun monitor yang ada, pembenahan sistem dan prosedur pengelolaan spektrum frekuensi, pembenahan serta perlengkapan sumber daya manusia yang terampil dan pembenahan sistem pembiayaan untuk kegiatan kegiatan terkait pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radiomenteri komunikasi dan informatika tentang pedoman pembangunan infrastruktur teknologi sistem pengelolaan sumber dayaan teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio, memutuskan menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pedoman pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio. konfigurasi mfr vhf uhf dengan rentang spektrum frekuensi atas hz. konfigurasi sislasda sfr vhf uhf shf poonnnsnnnennnneeeeeensoe kantor direktorat jenderal ban kkn (mdf screen seperti tin server data base) work station kky license, baling, administrasi, ethernet license pengendali pengendali uft upt1 ( tetap seluruh indonesia sistem monitor frekuensi radio mfr) adalah keseluruhan sistem pemantau spektrum frekuensi radio yang memiliki elemen elemen (atau sub sistem) yang tersebar area pantauan, pusat pemantauan pengendali wilayah (upt) dan kantor pusat. elemen elemen ini terdiri dari: pusat monitor nasional pmn) yang berada kantor pusat dan yang terhubung dengan sim. stasiun pengendali sp) yang ditempatkan kantor upt (kecuali mfr yang berada kantor pusat) yang berfungsi untuk mengendalikan semua stasiun monitor yang ada wilayah upt. stasiun monitor sm) yang merupakan stasiun yang berisi fungsi penerima (mon) dan atau fungsi pencari arah (df). untuk stasiun monitor vhf uhf berupa stasiun remote (tidak berawak). keseluruhan elemen mfr ini terhubung dengan jalur data tcp ip lan dan wan dengan struktur sebagai berikut: pmn simeq. pmn. sp. pembangunan sim sistem informasi manajemen frekuensi sim), yang merupakan sistem database dan jaringan yang menghubungkan direktorat jenderal dan upt dengan aplikasi program yang meliputi: perizinan spektrum frekuensi (termasuk antara lain fungsi pembayaran dan administrasi), layanan e license, analisa teknik berbagai macam sistem radio (engineering tools). persyaratan teknis persyaratan teknis perangkat, mengacu kepada handbook sistem monitoring itu serta rekomendasi rekomendasi itu bidang spectrum management (itu sm). persyaratan teknis pembangunan perangkat mfr persyaratan teknis pmn pmn memiliki aplikasi dan fungsi fungsi dasar sebagai berikut: network management system nms): memetakan semua elemen node jaringan mfr yang telah terpasang termasuk stasiun monitor bergerak, ii. memantau kondisi node, jaringan, system resources secara real time: iii. dilengkapi sistem alarm untuk elemen jaringan yang abnormal atau terputus. pelaporan: hasil pengukuran monitoring dan pencari arah untuk setiap stasiun monitor berupa: pendudukan spektrum frekuensi radio (spectrum occupancy), data emisi frekuensi radio tidak berizin (illegal), tabulasi data emisi frekuensi radio yang memuat antara lain lokasi emisi (dalam koordinat geografi), frekuensi pancaran, lebar pita, kuat medan, parameter modulasi. ii. menerima dan menyajikan secara terstruktur hasil pengukuran dari stasiun monitor upt dalam format html, excel, dan pdf. aplikasi penugasan (work order), tindak lanjut dan status proses penyelesaian. keamanan sistem dilengkapi dengan data back up, ii. memiliki fitur auto recovery untuk menjaga integritas data apabila terjadi kegagalan sistem operasi, iii. memiliki kemampuan menyimpan informasi histori atas penggunaan, sistem yang terbebas dari software bug yang timbul didalam pengoperasian. persyaratan teknis stasiun pengendali stasiun pengendali sp), memiliki fungsi fungsi dasar sebagai berikut: network management system nms) jaringan node wilayah upt, menerima penugasan (work order) dari pmn (kantor pusat), memiliki fungsi penjadwalan pengukuran yang dapat diprogramkan, melaksanakan berbagai macam pengukuran dan penentuan lokasi emisi frekuensi radio, antara lailebar pita, vi. penentu arah sumber pancaran radio radio direction finding) vii. identifikasi stasiun radio: melalui lokasi atau, analisa signal (code recognition, number elements, transmission rate). berbagai fungsi alarm dan notifikasi lainnya untuk kondisi abnormal atau pekerjaan yang perlu ditindak lanjuti, fungsi pengamanan (security system) yang memadai, fungsi pelaporan, sistem yang terbebas dari software bug yang timbul dalam pengoperasian. persyaratan teknis stasiun monitor stasiun monitor sm), memiliki fungsi fungsi dasar sebagai berikut: dapat melakukan fungsi monitoring dan atau penentuan lokasi df) pada lokasi antar stasiun monitor tetap. penentuan lokasi harus didasarkan oleh analisa propagasi spektrum frekuensi radio serta simulasi analisa coverage rf. kemampuan mendeteksi sinyal yang transmit tidak kontinyu (misalnya beberapa detik dalam setiap jam). sistem harus mampu melakukan bearing dan penentuan posisi (koordinat) yang akurat. sistem harus dapat melakukan semua pengukuran sinyal untuk setiap bandwidth. kemampuan scan dapat menganalisa frekuensi untuk lebar pita yang berbeda. sistem berfungsi untuk melakukan pengukuran pengukurapengukuran lainnya yang diperlukan, lebar pita. persyaratan teknis pembangunan sim persyaratan teknis pembangunan sim meliputi: program aplikasi perizinan spektrum frekuensi radio, program aplikasi layanan e license, program analisa teknis (engineering software tools) spektrum frekuensi radio. persyaratan teknis fungsi integrasi mfr dan sim persyaratan teknis fungsi integrasi mfr dan sim adalah tersedianya perangkat sistem antar muka (interface) antara mfr dan sim atau sebaliknya. ii. tahapan pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahapan pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahapan pembangunan infrastruktur sislasda sfr telah dilaksanakan mulai tahun dan berlanjut hingga tahun pembangunan infrastruktur sislasda sfr dikategorikan atas sistem induk (core system) yaitu sistem yang ada direktorat jenderal sim dan pmn). mfr wilayah kerja upt dibangun secara bertahap dan terhubung dengan sistem induk (core system). infrastruktur sislasda sfr yang akan dibangun untuk memenuhi wilayah cakupan nasional dan dilakukan secara bertahap meliputi: sislasda sfr hf, dan atau sislasda sfr vhf uhf spf. kebutuhan perangkat pendukung yang tidak terintegrasi dengan mfr pengalamannya dilakukan terpisah dari pengadaan infrastruktur sislasda sfr ini. pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun pembangunan merupakan pembangunan sistem induk (core system) untuk wilayah monitoring terbatas, yang dimaksudkan untuk mendapatkan model mfr yang ideal, baik dari aspek sistem perangkat, pengoperasian dan pemeliharaan. konfigurasi infrastruktur sislasda sfr vhf uhf pada tahun adalah sebagai berikut: infrastruktur sislasda sfr vhf uhf shf tahun pee wsn nas peranan rata ntnsnsasa pusat menit mada valid base ruun ' i5 lan ethernet technical analysis eni upt surabaya a.h senen jawa timur pembangunan tahun terdiri dari: sistem induk yang berada direktorat jenderal yaitu pmn yang terintegrasi dengan sim. kemampuan dan kapasitas sistem induk ini dirancang untuk dapat mengintegrasikan sistem sistem yang ada wilayah upt. mfr untuk wilayah upt surabaya terdiri atas: stasiun pengendali dan stasiun monitor vhf uhf kantor upt surabaya, stasiun vhf uhf benowo, sukodono dan mulyorejo, stasiun monitor vhf uhf kediri, malang dan probolinggo, stasiun monitor bergerak vhf uhf shf sebanyak (dua) stasiun, stasiun bergerak vhf uhf shf sebanyak (dua) stasiun pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun terdiri atas: sislasda sfr vhf uhf shf, sislasda sfr hf. konfigurasi infrastruktur sislasda sfr vhf uhf dan sislasda sfr pada tahun adalah sebagai berikut infrastruktur sislasda sfr vhf uhf shf tahun maan nyata akin kdi tetap moma swagerak mom infrastruktur sislasda sfr tahun nasional pmn sena ke, cst stasiun stasiun monitor monitor upt banten upt kupang fill adil sal pembangunan tahun terdiri dari: cc. mfr untuk wilayah upt batam yang terdiri dari: stasiun pengendali kantor upt batam, stasiun monitor dan vhf uhf kantor upt batam, stasiun monitor dan vhf uhf nongsapura, stasiun monitor dan vhf uhf tanjung uban, stasiun monitor vhf uhf tanjung balai karimun, stasiun monitor bergerak dan vhf uhf shp. mfr tetap wilayah bali yang terdiri dari: stasiun pengendali kantor upt denpasar, stasiun monitor dan vhf uhf kuta, stasiun monitor dan vhf uhf baja, stasiun monitor dan vhf uhf bangli. mfr bergerak vhf uhf shf untuk wilayah: upt samarinda, upt medan, upt banda aceh. mfr tetap terdiri dari: upt banten, upt kupang. pembangunan tahun terdiri atas: pembangunan infrastuktur sislasda sfr vhf uhf shf tahun mengacu pada model mfr pembangunan yang telah dilakukan pada tahun dan pembangunan infrastuktur mfr tetap dilakukan upt medan, upt samarinda dan upt merauke. pengadaan perangkat pendukung yang bersifat portable. tabel berikut ini adalah pembangunan tahun untuk jenis infrastruktur sislasda sfr. pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun pembangunan sistem sislasda sfr vhf uhf: sislasda serif (2vpr| ur) tupai pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun terdiri dari: mfr tetap vhf uhf shf upt semarang, banten dan pekanbaru. mfr bergerak vhf uhf shf upt padang, jambi, palembang, jakarta, bandung, yogyakarta, balikpapan, pontianak, gorontalo dan bangka belitung. mfr tetap upt medan dan samarinda. pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun terdiri dari: mfr tetap vhf uhf shf upt medan, jakarta, yogyakarta dan bandung, mfr bergerak vhf uhf shf upt bengkulu, lampung, semarang, mataram, kupang, banjarmasin, manado, makassar, ambon dan jayapura. pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun terdiri dari: mfr tetap vhf uhf shf upt palembang dan makassar, mfr bergerak vhf uhf shf upt denpasar, pekanbaru, jakarta, banten, palangkaraya, kendari, palu, ternate dan merauke: mfr tetap upt merauke. prioritas penentuan pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun didasarkan atas: upt dengan fasilitas monitoring minimal, upt yang memiliki tingkat kepadatan pengguna frekuensi radio, upt yang memiliki wilayah strategis misalnya wilayah perbatasan negara, wilayah yang diidentifikasi berpotensi untuk aktifitas illegal, dan lain sebagainya. menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, tifatul sembiring bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan sistem pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio yang selanjutnya disingkat sislasda sfr adalah sistem monitoring frekuensi radio yang terintegrasi secara fungsional dengan sistem informasi manajemen frekuensi melalui pusat monitor nasional direktorat jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika. sistem informasi manajemen frekuensi radio yang selanjutnya disingkat sim adalah sekumpulan program aplikasi piranti lunak yang secara keseluruhannya dapat menyediakan fungsi fungsi manajemen informasi frekuensi radio. sistem monitoring frekuensi radio yang selanjutnya disingkat mfr adalah sekumpulan perangkat monitor dan atau radio pencari arah (direction finder). pusat monitoring nasional yang selanjutnya disingkat pmn adalah sekumpulan program aplikasi piranti keras dan piranti lunak yang secara keseluruhannya menyediakan fungsi fungsi pemantauan perangkat dan hasil monitoring dari sistem monitoring frekuensi radio yang ada setiap upt. alat pendukung adalah peralatan yang perlu diadakan untuk mengoptimalkan fungsi sislasda sfrorat adalah direktorat pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika, unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio yang selanjutnya disingkat upt adalah satuan kerja yang bersifat mandiri lingkungan direktorat jenderal yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur jenderal. pedoman pembangunan infrastruktur sislasda sfr ini merupakan dasar pembangunan dan pengembangan infrastruktur sislasda sfr secara nasional. pedoman pembangunan infrastruktur sislasda sfr dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua infrastruktur stasiun monitor tetap dan stasiun monitor bergerak yang dibangun semua wilayah indonesia secara fungsional dengan sistem informasi manajemen frekuensi sim) melalui pusat monitor nasional pmn) direktorat jenderal. pedoman pembangunan infrastruktur sislasda sfr bertujuan antara lain: mendapatkan data pendudukan (spectrum occupancy) spektrum frekuensi untuk wilayah wilayah indonesia, mendapatkan data dan informasi hasil pengukuran dari setiap stasiun monitoring secara lengkap, akurat, terkini dan memiliki jejak rekam dari hasil sebelumnya serta dapat diakses secara cepat dan tepat oleh unit kerja lingkungan direktorat jenderal, mempercepat proses validasi, analisa teknis dan pemutakhiran data perizinan yang tersimpan dalam data base sim, pemenuhan kebutuhbab perencanaan pengembangan pembangunan perencanaan pengembangan pembangunan infrastruktur sislasda sfr dilakukan secara terpusat oleh direktorat. perencanaan pengembangan pembangunan infrastruktur sislasda sfr harus memperhatikan kondisi tingkat kepadatan penggunaan frekuensi radio, aspek geografis, dan aspek strategis serta dukungan pengamanan, sehingga pemilihan jenis dan fungsi perangkat dapat optimal dalam pemakaiannya. perencanaan pengembangan pembangunan sislasda sfr sebagaimana dimaksud pada melibatkan upt terkait. perencanaan pengembangan pembangunan infrastruktur sislasda sfr sebagaimana dimaksud dalam harus memperhitungkan kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan berkelanjutan. kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perawatan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software): kegiatan perbaikan dan atau penggantian, penyediaan suku cadang baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur sislasda sfr dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur sislasda sfr sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi tingkat kandungan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii kinerja operasional untuk menunjang kinerja operasional pembangunan infrastruktur sislasda sfr diperlukan kondisi kondisi sebagai berikut: penyempurnaan prosedur operasi baku (standard operating procedure) baik dalam dan antar unit organisasi pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio, menjadi suatu jaringan yang terintegrasi dengan sistem yang dibangun. dukungdukungan anggaran untuk biaya pembangunan dan operasional. pemenuhan sistem pemeliharaan dan perbaikan yang menjamin beroperasinya sistem perangkat secara berkesinambungan. bab pelaksanaan pembangunan pembangunan infrastruktur sislasda sfr wajib mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. pedoman pembangunan infrastruktur sislasda sfr sebagaimana dimaksud pada meliputi konfigurasi infrastruktur sislasda sfr, dan tahapan pembangunan infrastruktur sislasda sfr tahun konfigurasi infrastruktur sislasda sfr sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: smear, dan simeq. pembangunan perangkat mfr meliputi: stasiun monitor tetap, dan stasiun monitor bergerak, stasiun monitor tetap sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari stasiun tetap lf hf, dan stasiun tetap vhf uhe, stasiun monitor bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf adalah stasiun bergerak hf vhf uhf dan shf. pembangunan sim sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri tersendiri. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur sislasda sfr sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan direktur jenderal. setiap rencana pembangunan stasiun monitor tetap sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu harus dilakukan tahapan survei lapangan. survei lapangan sebagaimana dimaksud pada untuk mengidentifikasi dan mendeteksi unsur unsur yang diduga dapat menimbulkan gangguan terhadap penerimaan sinyal pada lokasi rencana stasiun monitor meliputi kuat medan, objek penghalang, dan objek pemantul serta kriteria kriteria lainnya yang terdapat dalam rekomendasi itu. survei lapangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tenaga ahli bidang monitor frekuensi radio dan didampingi oleh petugas teknis dari upt terkait. bab penghapusan perangkat lama setiap pembangunan mfr lokasi yang telah memiliki perangkat dengan fungsi yang sama, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penghapusan terhadap perangkat lama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal perangkat eksisting masih layak operasi dapat dilakukan penyesuaian (upgrade) untuk dapat diintegrasikan dengan sim melalui pmvii ketentuan penutup pedoman pembangunan infrastruktur sislasda sfr ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. pengembangan pembangunan insfrastruktur sislasda sfr setelah tahun akan ditetapkan lebih lanjutseptember pedoman pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio (sislasda sfr) konfigurasi infrastruktur sislasda sfr konfigurasi infrastruktur sislasda sfr meliputi: arsitektur sistem persyaratan teknis. arsitektur sistem pembangunan perangkat mfr sistem monitoring spektrum frekuensi radio mfr), dengan elemen sistem terdiri atas: stasiun monitor yang memiliki fungsi receiver mon) dan atau fungsi pencari arah direction finder (df): stasiun pengendali wilayah yang tempatkan upt, pusat monitoring nasional pmn) yang tempatkan direktorat jenderal. sistem monitoring frekuensi radio mfr) dikategorikan sebagai berikut: sistem yang beroperasi pada spektrum frekuensi sampai dengan hz. sistem vhf uhf shf yang beroperasi pada spektrum frekuensi atas hz. konfigurasi infrastruktur mfr dengan rentang spektrum frekuensi sampai dengan hz. konfigurasi sislasda ser sis uig here: aan tahi license ses stasiun stasiun monitor monitor upt medan upt merauke bat stasiun stasiun stasiun monitor tetap monitor monitor upt banten stasiun upt kupang monitor upt samarinda ali dll ska stasiun monitor tetap ada (lima) lokasi untuk memantau pancaran spektrum frekuensi radio untuk seluruh wilayah nasional indonesia. |
his kementerian komunikasi dan informatika. tarif sewa. multipleksingyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air), lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing menyewakan saluran siaran kepada lembaga penyiaran penyelenggara program siaran,sesuaimenteri komunikasi dan informatika menetapkan batasan tarif sewa saluran dari penyelenggara penyiaran multipleksing, bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu menetapkan ketentuamemutuskan:,, yang selanjutnya disebut lppm,disuatu zona layanan. lembaga penyiaran penyelenggara program siaran, yang selanjutnya disebut lepas, adalahtitik batas sewa adalah titik atau lokasi batas penyediaan saluran siaran. tarif sewa saluran siaran adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna yang merupakan akibat penggunaan sewa saluran siaran yang disediakan oleh lppm dan dipungut dalam suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati. menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang penyiaran. direktur jenderal adalah direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. bab penyediaan layanan sewa saluran siaran lppm menyediakan layanan sewa saluran siaran dari titik batas sewa yang terletak pada port atau interface lppm sampai dengan perangkat penerima masyarakat. lppm dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan atau besaran tarif sewa saluran siaran. diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan atau besaran tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada termasuk namun tidak terbatas pada: antrian, prosedur dan waktu penyediaan layanan sewa saluran siaran multipleksing, besaran tarif dan pola diskon layanan sewa saluran siaran multipleksing: kualitas layanan sewa saluran siaran multipleksing: dan kontrak penyediaan layanan sewa saluran siaran multipleksing. bab iii struktur tarif sewa saluran siaran struktur tarif sewa saluran siaran terdiri atas: biaya aktivasi, dan atau biaya pemakaian. biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang dibebankan kepada lepas untuk mengaktifkan akses sambungan layanan sewa saluran siaran yang besarnya ditentukan oleh lppm. biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang dibebankan kepada lepas atas pemakaian sewa saluran siaran yang dihitung berdasarkan waktu pemakaian dan atau kapasitas saluran siaran. bab formula dan tata cara penetapan tarif sewa saluran siaran lppm menetapkan besaran tarif sewa saluran siaran dengan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan formula perhitungan tarif sewa saluran sialam peraturan menteri ini. formula perhitungan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan forward looking long run increment cost plus fl lri ct#) bottomdalam huruf dalam menggunakan formula perhitungan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada setiap lppm yang menyediakan layanan sewa saluran siaran harus berpedoman pada: pedoman perhitungan tarif sewa saluran siarsaluran siaran sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. lppm dalam menghitung besaran biaya pemakaian saluran siaran oleh lepas sebagaimana dimaksud dalam huruflppm dalam pembukaannya dan merupakan biaya maksimum. setiap lppm wajib menyampaikan rencana jenis layanan sewa saluran siaran, besaran tarif sewa saluran siaran dan seluruh data perhitungan yang digunakan dalam perhitungan besaran tarif sewa saluran siaran kepada direktur jenderal paling lama (enam puluh) hari kerja sebelum diimplementasikan. data perhitungan besaran tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: perhitungan perkiraan (forecast) data permintaan dan kapasitas: model jaringan: dan tabel (spreadsheet) perhitungan. rencana jenis layanan sewa saluran siaran dan besaran tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal sesuai dengan ketentuan dalam mengenai struktur tarif sewa saluran siaran.dalam hal dipandang perlu menteri melakukan evaluasi terhadap batasan besaran tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada setiap (dua) tahun. lppm menyesuaikan jenis layanan sewa saluran siaran dan besaran tarif sewa saluran siaran setiap (dua) tahun. dalam menyediakan layanan sewa saluran siaran lppm wajib mengikuti ketentuan batasan besaran tarif sewa saluran siaran yang telah ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada bab publikasi dan perubahan layanan sewa saluran siaran lppm wajib mempublikasikan: jenis layanan sewa saluran siaran, besaran tarif sewa saluran siaran, kapasitas tersedia layanan sewa saluran siaran, kualitas layanan sewa saluran siaran, dan prosedur penyediaan layanan sewa saluran siaran. lppmsebagaimana dimaksud pada dilakukan sekurang kurangnya pada situs resmi milik lppm. bab pelaporan lppm wajib menyampaikan laporan berkala kepada direktur jenderalpakai, besaran tarif sewa saluran siaran: dan pendapatan usaha. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (satu) tahun sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran iii peraturan menteri ini. menteri dapat meminta lppm untuk menyampaikan laporan finansial. bab vii sanksi menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada lppm yang melanggar dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatas dapat berupa himbauan, teguran tertulis, penghentian penetapan sebagai lppm sementara: dan pencabutan penetapan sebagai lppmelesaian. kerugian negaraahwasudah tidak sesuai dengan perkembyelesaian kerugianapbn) apbtim penyelesaian kerugian negara menyampaikan hasil penelitian disertai usul atau rekomendasi penyelesaiannya kepada menteri dengan tembusan kepada pimpinan unit eselon terkait, paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan. khusus hasil penelitian, verifikasi dan pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara yang menyangkut bendahara, menteri menyampaikan hasil penelitiannya kepada bpk untuk mendapatkan penetapan pembebananuntukhasil penelitian dan pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara yang menyangkut tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dapat diselesaikan melalui upaya damai yang dituangkan dalam bentuk skt. jika skt tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menterapabila dalam informasi awal sebagaimana dimaksud dalam diduga terdapat unsur: tindak pidana khusus, menteri melaporkan kepada kejaksaan agung: tindak pidana umum yang disebabkan pencurian perampokan pemotongan atau sejenisnya, atasan langsung atau kepala unit kerja yang bersangkutan selambat lambatnya dalam waktu (tujuh) hari kerja setelah kejadian segera melaporkan kepada kepolisian setempat dan meminta surat keterangan penyidikan tempat kejadian perkara tkp). penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam harus disertai penjelasan mengenai upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku. dalam penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam harus diupaydalam merupakan bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi sebab sebab terjadinya kerugian negara, jumlah kerugian negara yang pasti, nama yang diduga terlibat, tingkat kesalahan, kelalaian atau keadaan dari masing masing yang diduga terlibat: bukti penyelesaian yang sudah dilakukan: dan keterangan lain yang dapat dipergunakan. dalam penelitian, verifikasi dan pemeriksaan, pegawai yang patutkeadaan atas kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara tersebut. apabila dalam penelitian, verifikasi dan pemeriksaanpegawai sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan bebas dari kesalahan, kelalaian,bagian kedua pelaporan realisasi pengembalian kerugian negara kepala satuan kerja kepala unitbaik melalui pemotongan gaji maupun setoran langsung dariilakukan oleh: kepala satuan kerja kepada ketua badan pemeriksa keuangan dengan tembusan pimpinan unit eselon terkait, dalam hal tp. kepala unit kerja kepada pimpinan unit eselon terkait, atau pimpinan unit eselon kepada menteri komunikasi dan informatika. laporan sebagaimana dimaksud dalam. bab proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan penghapusan kekurangan uang, surat berharga, barang negara, dan peniadaan selisih dari perhitungan bendahara bagian kesatu tuntutan perbendaharaan dalam hal kerugian negara menyangkut perbendaharaan, maka kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja terkait segera melaporkan kepada menteri. setelah menerima laporan awal sebagaimana dimaksud dalam menteri memberitahukan kepada badan pemeriksa keuangan selambat lambatnya (enam puluh) hari. tuntutan perbendaharaan dilakukan terhadap bendahara yang:danmemenuhi semua persyaratan sebagai berikut: negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan, jumlah kerugian negara harus sudah pasti:atau kesalahan bendahara, dan tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai. dalam hal bendahara dibebaskan dari kewajiban menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban kepada badan pemeriksa keuangan berdasarkan ketentuuntuk memperoleh penggantian kekurangan perbendaharaan tidak dapat diselesaikmenteri, sebagaimana dalam contoh pada lampiran peraturan menteri ini. keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud dalam merupakan dasar untuksatuan kerja, sekretaris jenderal melalui kepala biro keuangan menyampaikan kepada badan pemeriksa keuangan republik indonesia untuk mendapat ketetapan. atas pertimbangan badan pemeriksa keuangan republik indonesia terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamadan pemeriksa keuangan terhadap pemberitahuan tentang terdapatnya kekurangan perbendaharaan dalam pengurusan bendaharadalams kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam dalam waktu (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan penetapan batas waktu. dalam hal, badan pemeriksa keuangan menetapkan suatu surat keputusan pembebanan. dalam hal pembelaan dari bendahara yang bersangkutan diterima oleh badan pemeriksa keuangan, maka keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalammenteri ini. pimpinan instansi memerintahkan tim penyelesaian kerugian negarakeputusan pembebanan dari badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkandanatau lemari lainnya dan disegel: dandalampersediaan barang barang gudang dengan membuka segel dan memuang atau barang. berita acara pemeriksaan kas dan berita acara pemeriksaan persediaan barang sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan kepada menteri melalui pimpinan unit kerja. dalam hal dari perhitungan ex officio ternyata terdapat kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara, maka terhadap bendahara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tuntutan perbendaharaan. penutupan buku, penyegelan, pembukaan segel serta pengujian dan atau pemeriksaan kas danatau sekurang kurangnya (dua) orangkelalaian bendahara sebagaimana dimaksud pada (satu) diberitahukan oleh menteri kepada badan pemeriksa keuangandalamdalam dalam haldalam diberikan salinan pertanggungadan pemeriksa keuangan untuk mendapat keputusan. terhadap keputusan badan pemeriksa keuangan, pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding. bendahara yang berdasarkan surat keputusan batas waktu tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding. dalam hal bendahara yang bersangkutan telah mengajukan keberatan atau sanggahan dan badan pemeriksa keuangan tetap berpendapat bahwa bendahara yang bersangkutan salah, lalai, dan atau alpa, dengan demikian telah dibebankan penggantian kekurangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atau banding kepada badan pemeriksa keuangan dalam waktu (tiga puluh) hari kerja setelah menerima surat keputusan pembebanan. dalam hal badan pemeriksa keuangan telah memutuskan bahwa kekurangan perbendaharaan harus diganti oleh bendahara yang bersangkutan, pelaksanaan keputusan pembebanan dilakukan oleh menteri. keputusan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bendahara yang bersangkutan melalui pejabat yang ditunjuk. pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepala unitsatuan kerja kepala unittelah lewat sejak bendahara yang bersangkutan melarikan diri, atau berada bawah pengampunan atau meninggal dunia, kepada keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris bendahara yang bersangkutan atau mereka yang memperoleh hak dari padanya, tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara ex officio: atau (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan bpk tidak mengambil suatu keputusan. jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari bendahara yang melarikan diri atau berada bawah pengampunan, atau meninggal dunia, tidak diberlakukan undang undang perbendaharaan negara, dan untuk itu diberlakukan ketentuan ketentuan dalam kitab undang undang hukum perdata atau hukum perdata adat atau hukum islami pertanggungjawabannya, demikian pul. penyelesaian kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh menteri kepada badan pemeriksa keuangan untuk penerbitan surat keputusan pencatatan. jika bendahara setelah membuat pertanggungjawabanadan pemeriksa keuangan untuk mendapatkan keputusan. bagian kedua penghapusan kekurangan uang, surat berharga, barang negara dan peniadaan selisih dari perhitungan bendahara uang, surat berharga, barang negara dicuri, digelapkan, atau hilang dapat dihapuskan dari perhitungan bendahara bersangkutan, jika pencurian, penggelap yang berlaku. penghapusan kekurangan uang, surat berharga, barang negara dari perhitungankan persetujuan dari menteri keuangan. kepala unit kerja kepala satuan kerja mengajukan usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam, laporan hasil pemeriksaan lhpanpenghapusan kepada kementerian keuangan. selisih kurang antara saldo buku dengan saldo kas yang disebabkan oleh kesalahan kelalaian bendahara dan atau tidak segera dapat ditutup, persetujuan dari menteri keuangan. kepala satuan kerja kepala unit kerja mengajukan usul peniadaan selisih sebagaimana dimaksud dalam kepada sekjen selambat lambatnya (dua puluh) hari kerja setelah terjadi kerugian negara disertai berita acara pemeriksaan kas dan rekaman (foto kopi) bku bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas, skt atau surat keputusan pembebanan sementara, laporan hasil pemeriksaan lhp) yang dilakukan oleh inspektorat jenderal ataucara penyelesaian kerugiankementerianadan pemeriksa keuangan, menteri keuangan, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, sekretaris jenderal inspektur jenderal, pimpinan unit eselon yang bersangkutan, dan kepala satuan kerja kepala unit kerja dan atau yang bersangkutan. bab proses penyelesaian tuntutan ganti rugi kepada pegawai negeri sipil, pihak ketiga, pegawai bukan pegawai negeri sipil, dan pembebasan penghapusan tagihan negara bagian kesatu tuntutan ganti rugi tuntutan ganti rugi dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dan calon pegawai negeri sipildan calon pegawai negeri sipil yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: penyalahgunaan wewenang: korupsi, pencurian, penggelapan:tuntutan ganti rugi dilakukan setelah upaya damai tidak berhasil. tuntutan ganti rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semua persyaratan sebagaimana berikut: negara telah dirugikan atau telah terdapat kekurangan perbendaharaan, kerugian negara sudah pasti: kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari pegawai negeri sipil bukan bendahara, calon pegawai negeri sipil: perbuatan dilakukan oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara, calon pegawai negeri sipil karena tugas jabatannya, tidak dapat diselesaikan secara damai.apabila upaya damai untuk memperolah penggantian kerugian negara tidak dapat terlaksana secara damai, kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara, calon pegawai negeri sipildalam merupakan dasar untuk dilakukannyaunit kerja kepala satuan kerja yang bersangkutan. kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai negeri sipil bukan bendahara, penuntutan ganti rugi dan besarnya potongan dilakukan oleh menteri. keputusan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pimpinan unit eselon atau kepala unit kerja. jika dari hasil penelitian sebagaimana dimaksudoleh negara yang harus diganti, sebab dan alasan dibebani ganti rugi, dan tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu (empat belas) hari setelah menerima surat pemberitahuan. pegawai negeri sipil bukan bendahara setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dapat:.cc. tidak memberikan jawaban sama sekali.,, maka proses tuntutan ganti rugi dimaksud harus dilaksanakan. skt berlaku juga terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam dan apabila tenggang waktu telah, maka menteri komunikasi dan informatika memutuskan untuk membebankan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan dengan menetapkan jumlah yang harus diganti dalam surat keputusan pembebanan. keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat ditetapkan dalam tenggang waktu terbatas (lima) tahun setelah tahun mana kerugian negara tersebut diketahui atau (delapan) tahun setelah terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukninjau kembali dan memutuskan dalam tingkat banding keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam apabilkomunikasi dan informatika dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. keputusan pembebanan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu dilampaui tanpa ada permohonan peninjauan kembali darkomunikasi dan informatika sebagaimana dalam dilaksanakan sebagaimana keputusan hakim dalam perkaraunit kerja kepalaunit kerja kepaladalam hal kerugian negara merupakan tanggungjawab lebih dari (satu) orang,dalam maka pelaksanaan penuntutan ganti rugi telah selesai. kepala satuan kerja segera mengusulkan kepada sekretaris jenderal untuk proses penghapusannya. dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana uproses penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketigadalam dapat berupa: menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan: tidak menepati perjanjian (wanprestasi), pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannyatiga proses penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan pegawai negeri sipil pegawai bukan pegawai negeri sipilegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa tidak menepati perjanjian (wanprestasi)empat proses penyelesaianadan pemeriksa keuangan.dalam dihapuskan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan menteri keuangan dan dilaksanakan apabila: tagihan telah lewat (lima) tahun sejak dari tahun piutang tersebut dapat ditagih:cc.iutang piutang negara yang telah dihapuskan dapat ditagih kembali apabila yang berhutang masih ada dan telah mampu serta tagihan tidak kadaluwarsa. bab upaya damai tindakan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat berupa penyelesaian melalui upaya damai yang dilakukan apabila kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara telah ditetapkan jumlahnya dan pegawai yang diduga menyebabkan kerugian negara tidak dapat membuktikan bahwa bebas dari kesalahan, kelalaian dan atau keadaan sehingga harus mengganti kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara tersebut, maka harus membuat skt dengan jaminan yang kuat disertai surat kuasa khusus pengalihan hak. skt dengan jaminan yang kuat disertai surat kuasa khusus pengalihan hak sebagaimana dimaksud dapat diterima apabila pembayaran angsuran selama (dua) tahun cukup terjamin dan mempunyai benda barang jaminan yang cukup sekurang kurangnya nilainya sama dengan kerugian negara. penggantian kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara tunai sekaligus atau secara angsuran hingga lunas dalam waktu paling lama (dua) tahun. pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh kepala unit kerja kepalaim penyelesaian kerugian negara. pejabat yang mengetahui sebagaimana dimaksud dalam dan sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa dari pegawai yang menyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam skt ditandatangani oleh yang bersangkutan atas materai yang cukup, diketahui sekurang kurangnya dua orang saksi dan dibuat dalam rangkap (empat) masing masing untuk menteri: pimpinan unit eselon kepala satuan kerja kepala unit kerja yang bersangkutan: cc. bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan skt, dan pegawai yang bersangkutan. skt sebagaimana dimaksud dalam oleh kepala unit kerja kepala satuan kerja disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektur jenderal, sekretaris jenderal, dan kuasa pengguna anggaran. apabila penggantian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara angsuran melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan, maka besarnya potongan gaji atau penghasilan lainnya yang dapat dilakukan yaitu sebesar maksimal (tiga puluh persen) dari gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan (dari penghasilan kotor) untuk yang tidak atau yang belum kawin, maksimal (dua puluh lima persen) dari gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan (dari penghasilan kotor) untuk yang telah berkeluarga: minimal (satu per dua puluh empat) dari kerugian negara yang ditimbulkan, pada pembebanan pertama sisanya dijadwalkan selama bulan yang disepakati oleh pegawai yang bersangkutan, dankan oleh bendahara atau pejabat penerima rekening kas negara dengan disertai bukti penyetoran, atau dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf maka diperlukan adanya jaminan sebagaimana dimaksud terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam dibuat daftar barang barang yang dijadikan atas surat kuasa baterai cukupapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan. dalam halmempunyaidalam harus disertai pemberian kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam atau barang barang dijadikan dalam pernyataan kesanggupan. pelaksanaan penyerahan benda barang jaminan dapat dilakukan dengan cara: penyerahan penuh yaitu penyerahan benda barang lengkap dengan surat surat bukti hak kepemilikannya: atau penyerahan surat surat bukti hak kepemilikannya,dalam hal bendayang telah ditunjuk untuk dapat dilakukan pemotongan gaji yang bersangkutan. dalam hal benda barang jaminan berupa benda bergerak lainnya, penyimpanannya diserahkan kepada bendahara yang telah ditunjuk. bendahara sebagaimana dimaksud dalam dan bertanggung jawab atas penyimpanan benda benda barang barang jaminan untuk menjaga nilai benda barang tersebut tidak berkurang. terhadap penyimpanan benda benda barang barang atau uang tunai sebagaimana dimaksud dalam dan bendahara atau pejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi dengan cara antara lain perbuatan melawan(kontrak, spk, dsb) telah dinyatakan lalai tuntutan kerugian negara selanjutnya disingkat tkn adalah suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan calon pegawai negeri, pejabat lain lingkungan kementerian komunikasi dan informatika dantuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan dan atau pertanggungjawaban terhadap bendahara jika dalam kepengurusannya terjadi terdapat kekurangan perbendaharaan dengan cara biasa atau cara khusus. tuntutan ganti rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pegawai bukan pns,telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk dipertimbangkan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. satuan kerja adalah instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis dari suatu kementerian kementerian negara lembaga badan dan atau satuan kerja perangkat daerah. kepala satuan kerja adalah pimpinan satuan kerja yang diberi kuasa oleh menteri komunikasi dan informatika untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dalam dipa yang dikatakan kepadanya. membuat berita acara penerimaan, membukukan penyimpanan, dan cc.telahserta harus melaporkannya kepada menteri komunikasi dan informatika melalui pimpinan unit eselon kepala satuan kerja kepala unit kerja. dalam hal pegawai yang menandatangani skt tidak memenuhi kesanggupan, maka bendahara melaporkan secara tertulis tentang tidak terpenuhinya kesanggupan tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada menteri melalui pimpinan unit eselon kepala satuan kerja kepala unit kerja dengan temuannya disampaikan kepada sekretaris jenderal, inspektur jenderal, atasan langsung pegawai yang bersangkutan, dalam hal ternyata bahwa kesanggupan yang telah dinyatakan dalam skt tidak dipenuhi dalam waktu sebagaimana telah ditentukan, maka penjualan benda barang jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan membatalkan skt yang telah dibuat dan terhadap pegawai yang bersangkutan dilakukan proses tkn. dalam hal kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yang menandatangani sktdan perumdalam belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka pejabat yang menandatangani skt sebagaimana dimaksud dalam dvii kadaluwarimpinan uniomunikasi dan informatika. kepala unit kerja adalah kepala biro, sekretaris ditjen itjen badan, direktur, kepala pusat, dan kepala upt lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. atasan langsung bendahara adalah pejabat struktural yang diangkat menteri komunikasi dan informatika sebagai kuasa pengguna anggaran. atasan langsung pegawai negeri bukan bendahara adalah pimpinan unit eselon kepala unit kerjebanan kerugian negara adalah tindakan administrasi dari yang berwenang untuk menjamin kepentingan negara dari yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dan dapat dilakukan penagihan untuk menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara. kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dahukum yang bukan bendahara dan bukan pegawai negeri serta pegawai negeri instansi lain yang mempunyai ikatan kerja dengan kementerian komunikasi dan informatika. pembebanan sementara adalah tindakan administrasi oleh yang menjabat atau yang berwenang. pembebanan tetap adalah tindakan administrasi oleh yang menjabat atau yang berwenang termasuk penjualan barang barang jaminan. upaya damai adalah penyelesaian secara menyeluruh yang dilakukan sebelum proses tkn atauterbit, bilamana kekurangan itu terjadi erimaan pengeluaran dari administrasi bendahara bersangkutan. penghapusan kekurangan uang atau surat berharga atau barang negara adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan bendahara penerimaan pengeluaran uang atau surat berharga atau barang negara yang dicuri, digelapkan atau hilang , hak tagih negara masih tetap ada. pembebasan piutangpadanya. menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. menteri keuangan adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan bidang keuangan. bab ruang lingkup kerugian negara bagian kesatu umum penyelesaian tuntutan kerugian negara harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ruang lingkup pengaturan penyelesaian kerugian negara meliputi: tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugibukan bendahara dan cons, pegawai bukan pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika termasuk badan layanan umum, dan pihak ketiga. bagian kedua wewenang penyelesaian kerugian negara pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh badan pemeriksa keuangan. pengenaan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara, calon pegawai negeri, pegawai bukan pegawai negeri sipil lingkungan kementerian komunikasi dan informatika dan pihak ketiga ditetapkan oleh menteri. untuk menyelesaikan tuntutan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam menteri membentuk tim penyelesaian kerugian negara. tim penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas, sebagai berikut: meminta informasi, data, saran dan pertimbangan serta melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait, melakukan penelitian, verifikasi dan memproses kasus kerugian negara lingkungan kementerian komunikasi dan informatika: cc. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada menteri dalam pengambilan keputusan penyelesaian kerugian negara: dan membuat laporan mengenai penyelesaian kerugian negara kepada menteri. bagian ketiga informasi kerugian negara informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari: pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung:: hasil pemeriksaan oleh inspektorat jenderal, media massa dan media elektronik: pengaduan masyarakat, perhitungan officio, hasil verifikasi, dan sumber informasi lainnya. informasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai dasar bagi kepala satuan kerja dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara. setiap pegawai yang karena jabatan atau tugas dan fungsinya memakai menggunakan barang milik negara, wajib memelihara dan mengamankan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. setiap pegawai yang memakai menggunakan barang milik negara yang karena sesuatu hal menyebabkan kerugian negara, wajib segera melaporkan kerugian negara tersebut kepada atasannya dan secara hierarkis melaporkan kejadian tersebut sampai kepada pimpinan eselon yang terkait. barang siapa yang memakai meminjam menggunakan barang milik negara karena sesuatu hal menyebabkan hilangnya barang milik negara dan mengakibatkan kerugian negara baik disebabkan oleh karena adanya unsur kelalaian maupun tidak, wajib melaporkan kepada (a) kepolisian setempat dan dilengkapi dengan berita acara olah tempat kejadian peristiwa hilangnya barang milik negara dimaksud, dan (b) atasan langsungnya dan atau kepala satuan kerjanya secara tertulis. atasan langsung atau kepala satuan kerja setelah mengetahui dan atau memperoleh informasisiapa saja yang tersangkut pegawai negeri sipil, cons, pegawai bukan pns, pejabat lainnya atau pihak ketiga), unsur salah (besar kecilnya kesalahan) dari masing masing pihak:terkait dengan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya, maka kepalakn. bab iii pelaporan penyelesaian kerugian negara bagian kesatu mekanisme pelaporan dan pemeriksaan penyelesaian kerugian negara dalam hal diketahui dan ditemukan adanya kejadian yang mengakibatkan kerugian negara, maka atasan langsung kepala unit kerja yang mengetahui dan menemukan paling lama (tujuh) hari kerja setelah kejadian itu diketahui tanpa menunggu kelengkapan datanya, wajib menyampaikan laporan awal kepada menteri melalui pejabat eselon yang membawahi unit kerja tempat terjadinya kerugian negara dengan tembusan kepada: sekretaris jenderal, inspektur jenderal, cc. kuasa pengguna anggaran selaku atasan langsung bendahara dalam hal kerugian negara dilakukan oleh bendahara dan atau pegawai yang bersangkutan. atasan langsung kepala unit kerja yang mengetahui menemukan sebagaimana dimaksud dalam yaitu: atasan langsung kepala unit kerja: pejabat dan atau petugas yang melaksanakan tugas verifikasi, dan pejabat yang melakukan pemeriksaan. laporan awal sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: waktu kejadian, lokasi kejadian, perkiraan jumlah kerugian negara, pihak yang bertanggung jawab, hal hal yang mendasari diketahuinya kejadian: dan surat tanda lapor dari kepolisian. pimpinan unit eselon sebagaimana dimaksud dalam setelah menerima laporan, harus segera melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan dalam peraturan menteri ini. setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan unit eselon sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan kepada menteri. menteri setelah menerima laporan awal sebagaimana dimaksud dalam menugaskan tim penyelesaian kerugian negara melalui sekretaris jenderal untuk melakukan penelitian dan verifikasi. apabila hasil penelitian dan verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam memerlukan pemeriksaan lebih lanjut lokasi kejadian, penugasan dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh inspektur jenderal. |
menkominfo. telekomunikasi. perangkat. alat. sertifmasih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat dalam melakukan proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, bahwa untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi kepada masyarakat agar lebih transparan, cepat dan tepauji laboratorium (in house test) sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan balai uji. uji laboratorium (in house test) sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan berdasarkan kategori: pengujian kelas reguler, pengujian kelas ii, dan cc. pengujian kelas pengujian kelas reguler sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan selama (dua puluh satu) hari kerja. pengujian kelas dan kelas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan sesuai kemampuan balai uji. uji lapangan (on site test) sebagaimana dimaksud dalam hurufbalai uji wajib menyelesaikan pengujian sebagaimana dimaksud dalam paling lama (dua puluh satu) hari kerja setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut: sp3, asli bukti bayar pengujian, cc. sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut: untuk customer premises equipment cpe) sebanyak (dua) unit, atau untuk jaringan dan atau akses non cpe) sebanyak (satu) unit. apabila pengujian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada balai uji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. paling lama (satu) hari kerja sejak diselesaikannya pengujian. rekapitulasi hasil uji rhu test report) sebagaimana dimaksud dalam dievaluasi oleh lembaga sertifikasi dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekapitulasi hasil uji rhu test report) dari balai uji. evaluasi rekapitulasi hasil uji rhuterdapat parameter teknis yang belum dicantumkan dalam rekapitulasi hasil uji rhu test report), balai uji wajib melengkapi. sampel uji alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang telah dilakukan pengujian harus diambil kembali oleh pemohon dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan sertifikat. apabila dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada tidak diambil oleh pemohon, sampel uji tidak menjadi tanggung jawab balai uji dan dapat dimusnahkan. tahun, bagian keempat evaluasi dokumen sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi melalui proses evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk: permohonan sertifikasi dengan tipe, pabrikan, negara pembuat yang sama dan telah disertifikasi, permohonan sertifikasi yang pengujiannya tidak dapat dilakukan oleh balai uji, cc. permohonan penggantian, perubahan, atau perpanjangan sertifikat: atau pelaksanaan mra. permohonan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan hasil uji (test report) dari balai uji negara pembuat. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mra sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan menteri. evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama (sepulmemenuhi persyaratan teknis, lembaga sertifikasi menerbitkan sp2. bab iii penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi bagian kesatu sertifikat barua (dua) hari kerja setelah bukti bayar diterimaengan disertai alasan penolakan. format sertifikormat penolakweb (website) direktorat jenderal. sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali. dalam hal masa laku perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada telah berakhir, pemegang sertifikat dapat mengajukan permohonan sertifikasi baru. bagian kedua perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dalam hal sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi telah habis masa lakunya namun masih dibuat, dirakit, dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan wilayah republik indonesia wajib dilakukan perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada tidak diperlukan jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak lagi dibuat, dirakit, dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan wilayah republik indonesia. perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi setelah melalui proses evaluasi dokumen. dikecualikan dari ketentuan dalam sertifikat yang telah habis masa lakunya tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan tidak tahun, berlaku apabila:,atau ditetapkan ketentuan tentang perubahan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi. perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh pemegang sertifikat kepada lembaga sertifikasi dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan paling lambat (tiga puluh) hari kalender sebelum masa laku sertifikat berakhir. dalam hal permohonan perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada sertifikat tidak dapat diperpanjang dan pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi baru. lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat perpanjangan paling lama (sepuluh) hari terhitung sejak surat permohonan perpanjangan diterima dengan lengkap. dalam hal permohonan perpanjangan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi ditolak, lembaga sertifikasi wajib memberikan jawaban penolakan disertai alasan penolakan paling lambat (sepuluh) hari terhitung sejak surat permohonan diterima. bagian ketiga perubahan dan penggantian sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib dilakukan perubahan dalam hal terjadi: pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain, perubahan nama badan usaha, dan atau cc. perubahan alamat badan usaha, permohonan perubahan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: sertifikat asli, dan akta notaris untuk: pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain, atau perubahan nama badan usaha dan atau perubahan alamat badan usaha dalam sertifikat. sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib dilakukan penggantian dalam hal: sertifikat hilang, atau sertifikat rusak. permohonan penggantian sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan kepada lembaga sertifikasi dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. salinan sertifikat dapat legalisasi paling banyak (tiga) lembar dengan ketentuan harus melampirkan sertifikat asli. bab kewajiban pemegang sertifikat pemegang sertifikat wajib melakukan pelabelan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan atau dipergunakan pelabelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: membuat label yang memuat nomor sertifikat dan identitas pelanggan plg id) sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan peraturan menteri ini, dan melekatkan label pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan pada kemasan pembungkusnya sebagaimana dimaksud pada huruf labeldalam sertifikat asli. pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan sebagaimana dimaksud pada kepada lembaga sertifikasi paling lama (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sertifikat dengan melampirkan contoh label. tahun, bab biaya sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi bagian kesatu umum sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam dikenakan biaya. biaya sebagaimana dimaksud pada terdiri dariesaran biaya sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi dan balai uji pemerintah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pemohon mengajukan sertifikasi untuk alat dan perangkat pendukung telekomunikasi dikenakanagian kedua biaya pengujian balai uji menerbitkan surat perintah pembayaran untuk biaya pengujian, setelah balai uji menerima persyaratan pengujian secara lengkap dan sebelum masa berlaku sp3 berakhir. lembaga sertifikasi menerbitkan surat perintah pembayaran untuk biaya evaluasi dokumenbaru. dalam hal pengujian dilakukan melalui uji lapangan (on site test) selain dikenakan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon juga dikenakan biaya akomodasi dan transportasi berdasarkan zona yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga biaya penerbitan sertifikat lembaga sertifikasi menerbitkan surat perintah pembayaran untuk biaya penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi,sertifikat baru biaya penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan untuk penerbitan: sertifikat baru: dan sertifikat perpanjangan, perubahan, atau penggantian. biaya penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. bab rekomendasi lembaga sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan untuk: pengeluaran sampel uji, komponen alat dan perangkat telekomunikasi yang terurai (part list), alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam tahun, permohonan surat rekomendasi untuk keperluan pengeluaran sampel uji sebagaimana dimaksud pada huruf dengan melampirkan: salinan dokumen sp3: salinan surat perintah pembayaran pengujian, dan salinan bukti pembayaran pengujian. permohonan surat rekomendasi untuk keperluan pengeluaran komponen alat dan perangkat telekomunikasi yang terurai (part list), dan atau salinan sertifikat alat dan perangkat utamanya. permohonan surat rekomendasi untuk keperluan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur. bab vii sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelanggaran terhadap ketentuan dalam dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat. sebelum dilakukan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada pemegang sertifikat diberikan peringatan sebanyak (tiga) kali berurut turut, dengan jangka waktu peringatan selama (tujuh) hari kerja. bab viii pengawasan dan pengendalian menteritahu: memutuskan:nya hari tidak lengkap dokumen oleh petugas penerbitan lengkap surat pengantar pengujian perangkat sp3) pengujian perangkat telekomunikasi hari laporan hasil uji hari evaluasi tidak memenuhi hari memenuhi penerbitan surat perintah pembayaran sp2) sertifikatmengajukan permohonan dan persyaratannya hari tidak memenuhi pemeriksaan persyaratan dokumen oleh petugas memenuhi tidak memenuhi evaluasi dokumen evaluation hari memenuhi penerbitan surat perintah pembayaran sp2) pengujian dan sertifikasi perangkat telekomunikasiurat permohonan sertifikasi kop surat perusahaan cad bh. nomor nan pgn klasifikasi :. lampiran :. perihal permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi kepada yth, lembaga sertifikasi c.g. direktur standardisasi perangkat pos dan informatika jl. medan merdeka barat jakarta dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan . sesuaisebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan persyaratan yang terdiri dari: tana yaa ph. tana yaa ust. demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan disetujui. ). ca) par meterai secukupnya gan keterangan: nama kota tempat pemohon berdomisili: tanggal surat dibuat oleh pemohon, nomor surat pemohon: klasifikasi surat pemohon, jumlah lampiran yang dilampirkan oleh pemohon:: jl. medan merdeka barat jakarta indonesia formulir sertifikasi pabrikan distributor importir institusi pemerintah badan hukum badan usaha perwakilan negara asing data pemohon alamat telp fax email nama dan jabatan pemohon penanggung jawab alamat telp fax email data perangkat nama alat perangkat model tipe negara pembuat pabrikan pembuat alamat pabrikan telp fax email catatan,,vsurat pernyataan spesifikasi teknis nomor: yang bertanda tangan dibawah ini: nama jabatan alamat menyatakan bahwa spesifikasi teknis, nama perangkat, merek, dan modelftipe dari alat dan perangkat telekomunikasi berikut tidak ada perubahan. jenis perangkat: merek model tipe demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. yang membuat pernyataan,lembaga sertifikasi surat pengantar pengujian perangkat (sp3) nomor pd). tanggal hanya (pa dani masa berlaku: . kepada ah. sesuaitetapkan bahwa: perangkat po). merk model tipe ro. ). buatan agen pabrik po. bj. pemohon ). nomor resi tanggal .sp3)pi kasubdit snaanaaaan . tembusan yth: direktur standardisasi ppi (sebagai laporan), pemohon. keterangan: (l) diisi dengan nomor sp3, diisi dengan tanggal penerbitan sp3, diisi dengan tanggal berakhirnya masa laku sp3, yaitu hari setelah tanggal penerbitan, tahun, diisi dengan nama balai uji yang ditunjuk, diisi dengan jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi, diisi dengan merk model f tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi: diisi dengan negara asal alat dan perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi, diisi dengan agen pabrik yang mengimpor atau membuat alat dan perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi, diisi dengan nama pemohon sertifikasi, diisi dengan nomor resi tanggal, diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menandatangani sp3ertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sertifikat certificate nomor sapi jenis perangkat diajukan oleh pena buatan alamat merek tanggai terbit model typ2 masa pata perang premwenores for director resources and equipment for post and informa tow technology director standardize ton menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd tifatul sembiringperangkat telekomunikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap alat dan perangkat telekomunikasi. sertifikat alat dan perangkat telekomunikasidan bukan merupakan kategori series. perangkat pelanggan customer premises equipment cpe) adalah setiap terminal dan perangkat terkait milik pelanggan dan tersambung dengan perangkat milik penyelenggara telekomunikasi. barang bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang masih dalam bentuk kemasan. alat dan perangkat pendukung telekomunikasi adalah alat dan perangkat yang digunakan untuk mendukung pengoperasian perangkat jaringan, perangkat akses dan perangkat pelanggan. pengujian alat dsurat pengantar pengujian perangkat yang selanjutnya disingkat sp3.terakreditasi dan ditetapkan oleh badan penetapmilik negara atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh badan penetap. evaluasi dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembagdirektorat jenderal sumber daya perangkat pos dan informatika nomor jakarta, . klasifikasi . lampiran . ). perihal penolakan permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. kepada yth co) pan menunjuk surat permohonan saudara nomor . tertanggal . perihal permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, dan sesuai peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor . tahun tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, setelah dilakukan evaluasi terhadap rekapitulasi hasil uji test report) yang diterbitkan oleh .ertifikasi atas alat dan perangkat . ditolakpi kasubdit lan ccnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn .( o). keterangan: diisi dengan nomor surat penolakan, diisi dengan tanggal surat dibuat, diisi dengan klasifikasi surat: hh) diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penolakan, s5) diisi dengan nama dan alamat pemohon, s6) diisi dengan nomor surat permohonan atas nama pemohon, diisi dengan tanggal surat permohonan, diisi dengan: nama balai uji yang melakukan pengujian pengukuran, atau lembaga sertifikasi dalam hal dilakukan pengujian evaluasi dokumen. jenis alat dan perangkat yang dimohonkan untuk sertifikasi. diisi dengan tanda tangan dan nama jelas menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd tifatul sembiring ae belabel alat dan perangkat telekomunikasi nomor sertifikat) nomor plg.id) keterangan:er plg. adalah nomor identitas pelanggan berdasarkan database lembaga sertifikasi. contoh label: sapi pipa menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd tifatul sembiring lampiran xzona layanan uji lapangan (on site test) approval zona banten hari per type approval zona jawa tengah hari per type yogyakarta approval jawa timur kepulauan riau jambi sumatera barat sumatera selatan lampung bengkulu bangka belitung bali nusa tenggara barat busa tenggara timur kalimantan barat kalimantan barat kalimantan timur kalimantan selatan sulawesi utara gorontalo sulawesi barat sulawesi selatan sulawesi tengah zona sulawesi tenggara hari per type approval maluku maluku utara papua irian barat tahun, site test luar negeri hari per type zona luar negeri minimum approval komponen biaya tarif uji lapangan site test) sesuai dengan standard biaya umum sbu) yang ditetapkan pemerintah. menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd tifatul sembiring tahun, sertifikasi terhadap dokumen teknis yang disampaikan oleh pemohon.sebagian atau keseluruhan dari suatu persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi. pengujian conformity adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui suatu perangkat telekomunikasi dapat terhubung tersambung dengan alat telekomunikasi lainnya.hari adalah hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur dan atau hari libur nasional. pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasiadalah direkturketentuan peraturan perundang undangan.: sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, dan atau post market surveillance. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan post market surveillance bagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan menteri. bab sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi bagian kesatu tata cara sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui proses: pengujian, dan atau evaluasi dokumen. alat dan perangkat yang telah dinyatakan lulus pengujian dan atau evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada diterbitkan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan prosedur sertifikwajib dilakukan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, kecuali: barang bawaan penumpang, barang bawaan awak sarana pengangkut, dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, berupa: alat dan perangkat telekomunikasi pelanggadua) unit, alat dan perangkat telekomunikasi non pelanggan (nosatu) unit,dengan ketentuan sebagai berikut: tidak untuk diperdagangkan digunakan untuk kepentingan komersial: dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio wajib memiliki izin stasiun radio isr) sementara, tahun, jangka waktu penggunaan alat dan perangkat paling lama (satu) tahun: setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi wajib disertifikasi apabila akan dipergunakan kembali, atau wajib diekspor negara asal, dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi diekspor negara asal, pemohon wajib me, cc.sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mencantumkan alamat lokasi alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan, alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan sebagai sampel uji dalam rangka proses pengujian, untuk perangkat cpe sebanyak (dua) unit dan perangkat non cpe sebanyak (satu) unit dan atau atas permintaan balai uji, alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spesifikasi militer dan, alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik, dan alat ukur sarana telekomunikasi. bagian kedua permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada lembaga sertifikasi oleh: pabrikan atau perwakilannya, yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang, distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan,badan usaha perakit alat dan perangkat telekomunikasi, badan hukum yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri, instansi pemerintah penyelenggara negara, atau perwakilan negara asing. permohonan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: permohonan sertifikasi baru, atau permohonan penggantian sertifikat, perubahan sertifikat, atau perpanjangan sertifikat. permohonan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan melalui surat permohonan bermeterai cukup dengan formatuntuk permohonan sertifikasi baru, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut: surat pernyataan yang berisi: kesediaan dilakukan peninjauan dan atau pengambilan sampel, dan jaminan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi telah mendapat sertifikat melalui pengujian, dalam hal dilakukan evaluasi dokumermulir permohonan seran telah diisi lengkap oleh pemohon,dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada, salinan nomor pokok wajib pajak npp), tahun, salinan tanda daftar perusahaan tdp) kecuali untuk instansi pemerintah penyelenggara negara, salinan surat izin usaha perusahaan sup) kecuali untuk instansi pemerintah penyelenggara negara dan perwakilan negara asing, salinan dokumen spesifikasi teknis dan operasional alat dan perangkat telekomunikasi, surat perjanjian kerja sama dengan operator telekomunikasi indonesia, khusus perangkat: penguat sinyal (repeater booster) sistem komunikasi bergerak seluler, sistem komunikasi satelit (modem satelit dan telepon satelit), surat penunjukan dari pemegang merk kepada pemohon yang mengajukan evaluasi dokumen atas alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat. khusus untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet wajib melampirkan salinandan mobile equipment identifier meid) untuk cdma atau sejenisnya. untuk permohonan penggantian sertifikat, perubahan sertifikat, atau perpanjangan sertifikat, surat permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sertifikat asli: dan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasiujian alat dan perangkat telekomunikasi. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. dalam hal menteri belum mengatur persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dapat mengacu pada standar internasional atau standar lainnya. pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh balai uji. dalam pelaksanaan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi pemohon dapat memilih balai uji sebagaimana dimaksud pada lembaga sertifikasi dapat menunjuk balai uji selain yang dipilih oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada dalam hal balai uji yang dipilih tidak dapat melakukan pengujian dengan cara pengukuran dari sebagian atau seluruh persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi.. sp3 sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lamasp3 sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal sp3 diterbitkan. dalam hal sp3 berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada pemohon harus mengajukan permohonan sertifikasi baruujian alat dan perangkat telekomunikasi dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: uji laboratorium (in house test), dan atau uji lapangan (on site test). |
hid kementerian komunikasi dan informatika. pita frekuensi radio ghz. pita lebar nirkabel. netral teknologi.ada buku ii, bab butir lampirfokus dukungan sarana dan prasarana bagi peningkatan daya saing sektor riil diantaranya melalui optimalisasi sumber daya dalam pengembangan sarana dan prasarana serta layanan komunikasi dan informatika, bahwa dalam rangka percepatan penetrasi layanan internet sesuai visi kementerian komunikasi dan informatika yaitu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya terbatas spektrum frekuensi radio, bahwa untuk dapat mendorong persaingan industri telekomunikasi yang sehat, mengembangkan inovasi teknologi informasi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat, diperlukan antisipasi yang cepat dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi, bahwatahun sampai saat ini masih belum dapat memberikan penyediaan layanan kepada masyarakat sesuai dengan komitmenilai redaman (attention) resolusi pita frekuensi yang digunakan pada saat pengukuran lapangan (measurement bandwidth), secara umum, adalah hz. nilai diambil dari hitungan (satu persen) dari lebar kanal hz. apabila digunakan lebar kanal yang lebih kecil daripada hz, maka resolusi measurement bandwidth dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih sempit, dengan tetap menggunakan formula: resolusi measurement bandwidth lebar kanal frekuensi hz) misalnya, untuk lebar kanal frekuensi hz, maka resolusi measurement bandwidth yang harus digunakan selebar lebarnya adalah hz. untuk mengidentifikasi lebar kanal yang digunakan dari suatu pemancar, dapat dilakukan dengan mengukur jarak antara dua titik pada sinyal transmisi, dengan syarat daya pancar terukur pada kedua titik tersebut telah teredam (attenuata) sebesar bawah daya pancar maksimum yang terukur dari sinyal dimaksud. menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, tifatul sembiriperhatikan surat lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nomor lopp d iv. tanggal juli perihal pendapat hukum lopp terhadap evaluasi atas seleksi lelang pita spektrum frekuensi radio tahun untuk penyelenggaraan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar broadband wireless access), memutuskanlayanan pita lebar nirkabel yelenggara adalah pemenang seleksi penyelenggaraan tahun, dan gabungan barang dan jasperaturan menteri ini berada pada rentang frekuensi radio hz.berbasis netral teknologi. pengaturanpada dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada penyelenggara pita frekuensi untuk memilih teknologi dalam rangka mengoperasikan jenis layanannya. jenis layanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peruntukan penggunaan pita frekuensi radio dan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang ditetapkan.dalam bertujuan antara lain: efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, mendorong perkembangan dan inovasi teknologi, cc. mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berkelanjutan (sustainable), dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat. bab pemilihan teknologi bagi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) penyelenggara diberi kebebasan untuk memilihenyelenggara yang memilih menggunakansebagaimana dimaksud pada diwajibkan membayar biaya hak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio bhp ipar) yang besarnya berdasarkan penyesuaian atas hargahak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio bhp ipar) sebagaimana dimaksud pada adalah biaya hak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio bhp ipar) tahunan untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh atau sampai dengan masa laku izin pita spektrum frekuensi radio berakhir. tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh sebagaimana dimaksud pada adalah periode november sampai dengan november ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bhp ipar) sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan keputusan menteri tersendiriwajib memenuhi ketentuan: dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), batasanteknis alat dan atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal, melakukan koordinasi dengan pengguna frekuensi radio lainnya dalam menjaga kualitas layanan dan mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interference), ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan direktur jenderal. bab iii kewajiban tkndalam huruf wajib memenuhi tknenuhi tkn sekurang kurangnya (lima puluh persen) dalam jangka waktu: per m.kominfo tanggal september penyesuaian atas harga lelang (phl) bagiuntuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang memilih menggunakan teknologipenyesuaian atas harga zona wilayah layanan lelang (phi) rupiah) sumatera bagian utara sumatera bagian tengah sumatera bagian selatan banten, jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi jawa bagian barat kecuali bogor, depok, dan zona bekasi jawa bagian tengah jawa bagian timur bali dan nusa tenggara zona maluku dan maluku utara zona sulawesi bagian selatan zona sulawesi bagian utara zona kalimantan bagian barat kalimantan bagian timur zona kepulauan riauseptember ketentuan batasan emisi spektrum (spectrum emission mask) batas bawah batas atas alokasi blok pita alokasi blok pita frekuensi frekuensi dbw bw m bw m bw bw frequency offset af) tingkat emisi yang resolusi pita frekuensi dari batas bawah dan diperbolehkan ketika pengukuran batas atas alokasi blok allowed emission level) measurement bandwidth) pita frekuensi afs keterangan gambar: dbw log (p): dimana merupakan daya pancar dalam satuan watt. untuk mencapai tingkat emisi yang diperbolehkan (allowed emission level) hingga pada titik frequency offset sejauh dari batas atas alokasi blok pita frekuensi maupun batas bawah alokasi blok pita frekuensi, maka diperlukan redaman (attention) yang tidak boleh kurang dari: |
kementerian komunikasi dan informatika. pemindahan. pita frekuensi radio. penataan. mekanisme. peraturan menteri komunikasi dan informatika regu baik indonesia nomor tahun tentang mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeru ruh pitaluperaturan menteri komunikasi dan informatika nomor tahun, memutuskan:moda fdd imt1900 pcs1900). base station adalah suatu set perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen, dan kontrol terhadap subscriber station. unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio, yang selanjutnya disebut upt,jawab langsung kepada direktur jenderaluntuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler moda fdd imt ditentukan pada rentang frekuensi radio berpasangan dengan hz. pita frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler moda fdd imt sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (dua belas) blok pita frekuensi radio, yaitu: blok1 rentang frekuensi radio berpasangan dengan hz, blok211 rentang frekuensi radio berpasangan dengan hz: blok rentang frekuensi radio berpasangan dengan hz. penataan menyeluruh pita frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka mendapatkan alokasi pita frekuensi radio berdampingan (contiguous) bagi setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler imt pada pita frekuensi radio hz. penataan menyeluruh pita frekuensi radio dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio yang paling sedikit dan mempertimbangkan jumlah base station yang harus dilakukan pengaturan ulang (re tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya. bab mekanisme pemindahan alokasi pita frekuadalah sebagai berikut: pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) pada blok dandanngaturan ulang (re tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada dapat didahului oleh fase pra returning dan atau diakhiri dengan fase pasca returning. bab iii tahapan pemindahan alokasi pita freki sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio berbasis provinsi. pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) sebagaimana dimaksud dalam wajib mematuhi jadwal tahapan pemindahan alokasima tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) mempunyai hak untuk menggunakan blok pita frekuensi radio yang baru sebagaimana dimaksud dalam sejak dimulainya pemindahan alokasi pita frekuensi radio. dalam hal pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) sebagaimana dimaksud dalam tidak melakukan pengaturan ulang (re tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio pada base station sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio, base station tersebut dihentikan operasionalnya sampai dengan base station tersebut dilakukan pengaturan ulang (re tuning) blok pita frekuensi radio yang baru. bab penanggung jawab operasional pemindahan alokasi pita frekuensi radio pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) sebagaimana dimaksud dalam wajib menunjuk penanggung jawab operasional pemindahan alokasi pita frekuensi radio berdasarkuntuk: mengambil keputusan dan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio hz, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan ulang (re tuning) penggunaan blok pita frekuensi radio berbasis provinsi sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio. penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan tertulis kepada direktur jenderal cg. direktur penataan sumber daya. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari laporan berkala dan laporan status. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya menyampaikan kemajuan pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio setiap provinsi. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap hari kamis selama jangka waktu pelaksanaan penataan menyeluruh pita frekuensi radio hz. laporan status sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya menyampaikan status pada saatoleh pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) sebagaimana dimaksud dalam dan atau status pada saatdan pernyataan bahwa blok pita frekuensi radio sebelum pemindahan telah siap digunakan oleh pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) yang lain sebagaimana dimaksud dalam laporan status sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan selambat lambatnya (dua) jam setelah. laporan status sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan selambat lambatnya (dua) jam setelahsecara keseluruhan pada suatu provinsi. bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemindahan alokasi pita frekuensi radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio dilakurikan mandat pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada direktur penataan sumber daya. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memastikan terpenuhinya jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio dan memastikan koordinasi diantara pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) berjalan dengan baik. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi: menetapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif dan efisien:tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio, menghentikan operasional base station yang tidak melakukan pengaturan ulang (re tuning) penggunaan blok pita frekuensi radionya sesuai jadwal tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi radio. bab hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radio penetapan alokasi blok pita frekuensi radio yang baru sebagai hasil penataan menyeluruh pita frekuensi radio kepada pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri. bab vii pencegahan dan penanganan gangguan yang merugikan (harmful interference)k) namun belum teridentifikasi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), upt memberitahukan kepada penyelenggara pcs1900 untuk memenuhi batasan level emisi spektrum (spectrum emission masa).i) dan telah teridentifikasi menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap perangkat penerima base station penyelenggara mts, upt memberitahukan kepada penyelenggara pcs1900 dan penyelenggara mts untuk melaksanakan prosedur koordinasi. pemberitahuan untuk melaksanakan prosedur koordinasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh upt paling lambat (dua) hari kerja sejak ditemukenalinya gangguan yang merugikan (harmful interference). dalam hal penyelenggara pcs1900 atau penyelenggara mts tidak melaksanakan prosedur koordinasi sebagaimana dimaksud pada dengan tahapanaka upt langsung menghentikan operasional base station penyelenggara terkait, tanpa melalui peringatan tertulis. bab viii biaya seluruh biaya dan resiko yang timbul akibat dari penataan menyeluruh pita frekuensi radio ditanggung oleh masing masing pemegang izin pita spektrum frekuensi radio ipar) sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan penutup hal hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dari peraturan menteri ini ditetapkan lebih lanjut |
lan menkominfo. situs internet. bermuatan negatif. penanganan. peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor tahun tentang penanganan situs internet bermuatan negatifinternet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sertuntuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat181. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diaksesbidangi aplikasi informatika. bab tujuan tujuan peraturan menteri ini, yaitu: memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya, dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan. ruang lingkup peraturan menteri ini, yaitu: penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani, peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif, cc. peran penyelenggara jasa akses internet dalam penanganan situs bermuatan negatif, dan tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif. bab iii situs internet bermuatan negatif jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam huruf, yaitu: pornografi, dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada hurufbmerupakan kegiatan ilegal yang laporannya berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran masyarakat dan pemerintahadirektur jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut trust positif. masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs situs dalam trust positif. layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penyedia layanan pemblokiran. penyedia layanan pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang kurangnya: terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, berbadan hukum indonesia, cc. memiliki dan atau menggunakan data center indonesia, dan memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel. bab peran penyelenggara jasa akses internet penyelenggara jasa akses internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs situs yang terdapat dalam trust positif. pemblokiran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sebagai berikut: pemblokiran mandiri, atau pemblokiran dengan menggunakan jasa dari penyedia layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penyelenggara jasa akses internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada penyelenggara jasa akses internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara jasa akses internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada dan penyelenggara jasa akses internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat aksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara jasa akses internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk kedalam trust positif. pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada pembaharuan rutin paling sedikit seminggu, dan pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit (satu kali dua puluh empat) jam. bab tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran bagian kesatu penerimaan laporan tata cara penerimaan laporan meliputi: penerimaan laporan berupa pelaporan atas: situs internet bermuatan negatif, atau permintaan normalisasi pemblokiran situs. masyarakat menyampaikan laporankepada direktur jenderalmelalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e mail aduan danau pelaporan berbasis situs yang disediakan, pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut: privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, dan antargolongan sara), dan atau muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakatsecara luas. permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam harus telah melalui penilaian kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan, permintaan pemblokiransebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pejabat berwenang kepada direktur jenderal, dengan dihampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian, terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. bagian kedua tindak lanjut laporan kegiatan pengelolaan laporan meliputi: penyimpanan laporan asli dalam berkas dan database elektronik. peninjauan dan pengambilan sampel situs internet yang dituju, dan penyimpanan sampel gambar situs internet dalam berkas dan database elektronik. tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi: melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu (satu kali dua puluh empat) jamsatu kali dua belaskementerian lembaga meliputi: direktur jenderal memberikan peringatan melalui e mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka dalam waktu (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. direktur jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak pelaporan diterimalembaga penegak hukum atau lembaga peradilan meliputi: direktur jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima, direktur jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam trust positifdarurat, direktur jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam trust'gian ketiga tata cara normalisasi: dan melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelaposertifikasi. radio elektronika. operatorsertifikasi radio elektronika dan operatountuk melaksanakan ketentuan dalam radio regulation, dimana setiap stasiun radio pantai dan stasiun radio kapal harus dioperasikan oleh operator bersertifikat yang dikeluarkan dan diakui, mengingatnairosafety life sea, konvensi internasional tentang keselamatan jiwa laut, keputusan presiden republik indonesia nomor konvensi internasional tentang pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan untuk pelaut, lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tanggal maret formulir pendaftaran mengikuti ujian negara sertifikasi radio elektronika dan atau operator radio (rekor) peraturan direktur jenderal pos dan telekomunikasi nomor dirjen pilih satu dan beri tanda check untuk ujian negara yang diikuti sertifikat radio elektronika kelas radio electronic certificate rec sertifikat radio elektronika kelas radio electronic certificate rec ii) sertifikat operator umum general operator's certificate goo) sertifikat operator terbatas restricted operator's certificate roc) sertifikat operator stasiun radio pantai coast station operator certificate soc) yang bertanda tangan bawah ini saya nama lengkap nnaaaanaaaaaaa naa anna alamat tempat tinggal nnaaaanaaaaaaa naa anna tempat dan tanggal lahir gunakan kewarganegaraan han nun nun nun nun nun nun lembaga pendidikan nnaaaanaaaaaaa naa anna program yang diikuti reguler jam) umum jam) periode pendidikan nnnnannnnnannnnnananan tenant. dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian negara sertifikasi radio elektronika dan atau operator radio rekor) yang akan diselenggarakan kanan naaanananmanamaaaaee pada tanggal .ie.ocoooooooo anna pemohon, materai coret yang tidak perlu.laporan penyelenggaraan ujian negara sertifikasi radio elektronika dan atau operator radio (rekor) angkatan . tahun anggaran . tanggal .i d.o inna. dasar surat keputusan direktur jenderal pos dan telekomunikasi nomor dirjen tentang kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk sertifikasi operator radio umum dan sertifikasi operator radio terbatas global maritime distress and safety system mass) bagi pemilik sertifikat keahlian pelaut ahli nautika ant: surat keputusan bersama direktur jenderal pos dan telekomunikasi dan direktur jenderal perhubungan laut nomor: dirjen dan nomor: dl. tentang persyaratan perwira radio elektronika dan operator radio, keputusan sekretaris direktorat jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika selaku kuasa pengguna anggaran nomor: ii. maksud dan tujuan pelaksanaan ujian negara bagi pemilik sertifikat keahlian pelaut dimaksudkan sebagai implementasi dari diberlakukannya ketentuan internasional tentang global maritime distress and safety system mass), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para mualim untuk melengkapi keahlian sebagai operator kapal, sesuai dengan ketentuan internasional yang diatur pada stcw dan telah diubah dengan amandemen iii. penyelenggaraan ujian ujian negara sertifikasi radio elektronika dan atau operator radio angkatan . tahun anggaran . telah diselenggarakan ., pada tanggal . sid . mi. ac. peserta ujian berjumlah s. orang peserta. iv. materi ujian negara program . jam pelajaran, yaitu teknik radio: perjanjian internasional, peraturan radio: bahasa inggris: service documents, telepon radio, mass, pancasila, teknik listrik, ibt, teknik navigasi. hasil ujian presentase kelulusan . berdasarkan hasil evolusi pada pelaksanaan ujian periode tersebut, kegagalan peserta pada materi . vi. demikian yang dapat kami laporkan, selanjutnya mohon perkenan bapak direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika untuk dapat melantik dan mengambil sumpah para lulusan ujian negara sertifikasi rekor dimaksud. ketua panitia ujian negara sertifikasi rekor, menteri komunikasi dan informatikapril sumpah atau janji calon pemegang sertifikat kewenangan saudara saudara para lulusan ujian negara radio elektronika dan operator radio, sebelum acara pengambilan sumpah ini dimulai, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada saudara saudara bersedekah saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama yang saudara anut? prnnnnaamaaaanaan nana nanas bersedia) tiruan islam demi allah, saya bersumpah kristen saya berjanji katolik saya berjanji hindu om atah paramawisesa, saya bersumpah budha demi sang hyang adi budha, saya bersumpah bahwa saya oleh sebab apapun juga dengan jalan apapun juga tidak akan memberitahukan kepada siapapun juga segala tulis menulis dan percakapan percakapan yang karena jabatan saya sebagai radio elektronika operator radio dapat saya ketahui atau rahasia rahasia yang dipercayakan kepada saya atau saya ketahui , kecuali kepada seseorang yang karena kewajibannya untuk memintanya harus saya memberitahukannya. bahwa saya akan tunduk dan taat kepada undang undang serta peraturan pemerintah tentang pelaksanaan dinas komunikasi radio yang sudah ada dan yang akan diadakan kemudian. menteri komunikasi dan informatika, tifatul sembiringlekomunikasi khusus dalam dinas bergerak pelayaran atau telekomunikasi pelayaran adalah telekomunikasi yang dipergunakan dalam dinas bergerak pelayaran. dinas bergerak pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun stasiun radio pantai dengan stasiun stasiun radio kapal, atau antar stasiun stasiun radio kapal, atau antar stasiun stasiun radio komunikasi yang ada diatas kapal, stasiun radio sekoci penolong bermotor dan stasiun stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat. stasiun radio adalah satu atau beberapa pesawat pemancar atau pesawat penerima atau suatu gabungan dari pesawat pesawat pemancar dan pesawat pesawat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio. stasiun radio pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran. global maritime distress and safety system mass) adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global. sertifikat kewenangandan atau operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sertifikat radio elektronikasesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sertifikat operator radiosesuai ketentuan peraturan perundang undangan. radio elektronika dan ataubidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) kapal dan atau stasiun pantaidiklat) radio elektronika dan atau operator radio rekor) adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang radio elektronika dan operator radio. instansi terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan bidang perhubungan laut. direktur jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. direktorat jenderal adalah direktorat jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. bab penyelenggaraan sertifikasi bagian kesatu radio elektronika dan operator radio setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada stasiun dinas bergerak pelayaran maritime mobile service) dan stasiun dinas bergerak satelit pelayaran maritime mobile satellite service) harus dioperasikan oleh radio elektronika dan atau operator radio yang telah memiliki sertifikat kewenangan. sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: sertifikat radio elektronika: sertifikat radio elektronika kelas second class radio electronic certificate). sertifikat radio elektronika kelas first class radio electronic certificate). sertifikat operator radio: sertifikat operator terbatas restricted operator certificate). sertifikat operator umum general operator certificate). sertifikat operator stasiun radio pantai coast station operator's certificate) sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud pada diperoleh seseorang setelah mengikuti diklat rekor dan dinyatakan lulus ujian negara sertifikasi rekor yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal. bagian kedua lembaga pendidikan dan pelatihan pelaksanaan diklat rekor sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh lembaga diklat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut lembaga diklat pemerintah atau lembaga diklat yang berbadan hukum indonesia: dan mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan diklat dari direktur jenderal. untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf lembaga diklat mengajukan permohonan kepada direktur jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasaranadiklat rekor, nomor pokok wajib pajak npp): mempunyai instruktur yang berpengalaman sekurang kurangnya (enam) orang: menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan, tempat yang tetap untuk menyelenggarakan diklat, dan mempunyai fasilitas kepustakaan sebagai sarana diklat. direktur jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada lokasi lembaga diklat rekor. lembaga diklat rekor sebagaimana dimaksud pada wajib menerapkan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh direktur jenderal. lembaga diklat rekor sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan diklat rekor per semester kepada direktur jenderal. direktur jenderal membentuk tim untuk melakukan. tata cara diatur dengan peraturan direktur jenderal. bagian ketiga ujian negara (l) setelah mengikuti diklat rekor sebagaimana dimaksud dalam setiap calon peserta ujian negara sertifikasi rekor melalui lembaga diklat mendaftarkan diri kepada panitia ujian negara sertifikasi rekor dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut formulir pendaft, yang telah diisi lengkap: foto copy surat tanda tamat pendidikan dan latihan https) dan sertifikat keterampilan (proficiency certificate, mass dari lembaga asal diklat yang telah dilegalisir, foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir, foto copy akte kelahiran atau akte tanda kenal lahir, surat keterangan berbadan sehat, memiliki pendengaran baik, dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah, berbicara lancar dan tidak gagap: berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan catatan kepolisian sick) dari kepolisian republik indonesia, pas foto berwarna ukuran sebanyak (empat) lembar dengan latar belakang putih: bagi peserta yang mengulang agar melampirkan foto copy daftar nilai yang telah diperoleh dari hasil ujian sebelumnya dan melampirkan surat keterangan pengantar dari lembaga diklat asal. peserta ujian negara sertifikasi rekor dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. (l) penyelenggaraan ujian negara sertifikasi rekor dilaksanakan oleh panitia ujian negara sertifikasi rekor yang ditetapkan oleh direktur jenderal. panitia ujian negara sertifikasi rekor sebagaimana dimaksud pada beranggotakan unsur direktorat jenderal dan instansi terkait. biaya penyelenggaraan ujian negara sertifikasi for dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal. tata tertib dan tata cara penilaian hasil ujian negara sertifikasi rekor diatur dalam peraturan direktur jenderal. panitia ujian negara sertifikasi rekor sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian negara sertifikasi rekor kepada direktur jenderalsertifikat kewenangan (l) sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh direktur jenderal. sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai masa laku (lima) tahun dan dapat diperpanjang. permohonan perpanjangan sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan: dokumen asli sertifikat radio elektronika dan atau operator radio yang telah dimiliki,: surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja, dan foto copy buku pelaut yang masih berlaku dengan kelengkapan penyisihan (sign dan sign off) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk sertifikat radio elektronika. dalam hal sertifikat kewenangan hilang atau rusak, pemegang sertifikat kewenangan dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat atau salinan yang dilegalisir oleh direktur jenderalertifikat kewenangan yang hilang atau foto copy untuk sertifikat kewenangan yang rusak, foto copy berita acara sumpah: foto copy daftar nilai kelulusan, pas. s5) sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak berlaku apabila dalam kurun waktu (lima) tahun berturut turut tidak digunakan pemegang sertifikat kewenangan untuk bekerja dibidangnya. bab iii pengukuhan calon pemegang sertifikat kewenangan wajib mengucapkan sumpah atau janjipemegang sertifikat radio elektronika dan atau operator radio berwenang menyelenggarakan dinas bergerak pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembinaan dan pengawasan direktorat jenderal melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diklat rekor yang diselenggarakan oleh lembaga diklat rekor. bab sanksi lembaga diklat rekor yang terbukti tidak menerapkan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam atau tidak mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud dalam diberi peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali dengan tenggang waktu (tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan. dalam hal lembaga diklat rekor telah diperingatkan (tiga) kali berturut turut dan tidak ditindaklanjuti, maka lembaga diklat dimaksud dilarang menyelenggarakan diklat rekor. calon pemegang sertifikat kewenangan yang tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam tidak akan diberikan sertifikat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan peralihan lembaga diklat rekor harus melaporkan penyelenggaraan diklat rekor yang dilaksanakan sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan menteri inalinan gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosituberkulosis menjadi masalah kesehatan masyarakat provinsi sumatera utaraberdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang penanggulangan tuberkulosis menyatakan bahwa pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan republik indonesia nomor menkes sk v tentang pedoman pengendalian tuberkulosis tb)tuberkulosisculosis. penanggulangan tuberkulositimbul akibat tuberkulosisabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi sumatera utaremukan obati sampai sembuh tuberkulosis toss tbc) adalah slogan dalam program penanggulangan tuberkulosis yang merupakan singkatan dari temukan obati sampai sembuh tuberkulosis toss tbc) dalam upaya penanggulangan tuberkulosis menuju provinsi sumatera utara bebas tbc. program tersebut sebagai sarana perubahan strategi dari penemuan pasif promosi melalui strategi nasional dots sejak tahun menjadi aktif, intensif dan masif. directly observed treatment shortcourse yang selanjutnya disingkat dots adalah strategi dalam penanggulangan tuberkulosis. peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulanggubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan tuberkulosis, menjamin hak hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan tuberkulosis menuju provinsi sumatera utara bebas tbc, memastikan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efisiensi program penanggulangan tuberkulosis menuju provinsi sumatera utara bebas tbc dan pencapaian provinsi sumatera utara bebas tbc,tugas dalam melaksanakan upaya penanggulangan tuberkulosis, unit unit penyedia fasilitas kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun swasta harus menerapkan prinsip sebagai berikut memperhatikan dan menghormaticc. dan daerah, kegiatan mengacu dan bersinergi dengan program pembangunan tingkat nasionaldan membuka dan mendorong partisipasi aktif masyarakat berdasarkan asas kesetaraan. pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dalam penanggulangan tuberkulosis,anggulangan tuberkulosis menuju provinsi sumatera utara bebas tbcprovinsi sumatera utara bebas tbcarah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi sumatera utara. kebijakan penanggulang dananggulangan tuberkulosis wajib dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) meliputi puskesmas, klinik pengobatan serta dokter praktek mandiri dpm) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut rtl) meliputikpm). strategi penanggulangan tuberkulosis tertuang dalam bentuk rencana aksiuberkulosis, peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu, cc. pengendalian faktor risiko tuberkulosis, peningkatan kemitraan tuberkulosis melalui forum koordinasi tuberkulosis, peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan tuberkulosis, dan penguatan manajemen program tuberkulosis. bab kegiatan penanggulangan tuberkulosis setiap fasilitas kesehatan wajib melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis yang mengacu kepada program penanggulangan tuberkulosis nasional. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis mengacu pada pedoman penanggulangan tuberkulosis nasional. pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman nasional penanggulangan tuberkulosis. setiap fasilitas layanan kesehatan yang memberikan pelayanan tuberkulosis wajib mencatat dan melaporkan kasus tuberkulosis yang ditemukan dilayankan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bab koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan tuberkulosis, gubernur membentuk tim penanggulangan tuberkulosis yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernurri pemerintah pusat: pemerintah kabupaten kota sumatera utara tentara nasional indonesia, dan kepolisian republik indonesia. instansi non pemerintah yang terdiri dari dana, logistik, tenaga, dan atau data dan informasi. untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit terkait lainnya dalam penanggulangan tuberkulosis sesuai pedoman nasional penanggulangan tuberkulosis dan tim koordinasi penanggulangan tuberkulosis. bab sanksi administrasi setiap fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan program penanggulangan tuberkulosisdan cc. pencabutan izin. bab viiprovinsi sumatera utara bebas tbc:provinsi sumatera utaraberpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pembiayaan biaya yang timbul dalam pelaksanaan rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran berjalan pada perangkat daerah terkait dan sumber dana yang sah dan tidak mengikat. bab pengawasan gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis menuju provinsi sumatera utara bebas tbc pada masyarakat. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaporan dan evaluasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan penanggulangoleh perangkat daerah terkait lainnya. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali dalam tempat) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis dilakukan secara berjenjang oleh masing masing perangkat daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya. hasil evaluasi penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh masing masing perangkat daerah terkait lainnya kepada gubernur melalui kepala dinas. evaluasi pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis dilaporkan setiap akhir tahun oleh dinas kesehatsiregar pembina tk. (iv b) nip, lampiran peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal april rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis provinsi sumatera utara tahun strategi sub strategi strategi kegiatan utama lam per keterangan strategis pemimpin pendukung pendanaan arang menjadi peras dalam fit dan anggaran masih mia daa penyusunan rad penanggulangan dan kebijakannya yang komprehensif untuk provinsi pertemuan advokasi rad kepada pengambil kebijakan dinkes prov dinkes prov, apbd prov provinsi dan stakeholder terkait bappeda su, ctb review dokumen untuk analisa situasi dinkes prov dinkes prov, apbd prov bappeda lokakarya penyusunan rad bersama stakeholder dinkes prov dinkes prov, apbd prov bappeda penyusunan dokumen lengkap rad dinkes prov dinkes prov, apbd prov bappeda pertemuan konsultasi dan advokasi untuk legalisasi rad dinkes prov dinkes prov, apbd prov biro hukum, su, ctb bappeda pertemuan monitoring dan evaluasi rad dinkes prov dinkes prov, apbd prov biro hukum, su, ctb bappeda fasilitasi kab kota dalam penyusunan rad ika iii w pertemuan koordinasi dalam rangka pembentukan tim dinkes prov, dinkes prov apbd prov asistensi provinsi dan sosialisasi dan perdagangan bappeda prov (dan kab kota, |dan komitmen penanggulangan kepada kepala daerah, dprd |dan kab kota kepala daerah, kab kota yang membidangi kesehatan dan lintas sektor tingkat dprd, lintas provinsi sektor workshop advokasi program penanggulangan dinkes prov, dinkes prov apbd prov provinsi bappeda prov (dan kab kota dan dan kab kota kab kota pertemuan konsultasi penyusunmonitoring dan evaluasi pelaksanapenyusunan kompilasi rad kab kota provinsi dinkes prov, dinkes prov apbd prov bappeda prov |dan kab kota dan dan kab kota kab kota pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang berkomitmen gubernur, dinkes apbd prov dalam penanggulangan sampai tingkat kecamatan bupati, walikota| prov kab dan kota kab kota gubernur membuat surat edaran kepada kab kota untuk sekda prov dinkes apbd menerbitkan perda tentang penanggulangan secara kab kota prov kab komprehensif (sanksi bagi pasien so tb yang tidak mau kota melakukan pengobatan so tb ro, layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan strategi dots) strategi angka penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan masihrendah peningkatan akseslayanan toss te yang bermula intensifikasi penemuan pasir melaktdgarmglayanantb uut sekda provinsi berkoordinasi dengan kepala daerah kab kota| dinkes prov, dinas pendidikan, cost untuk menginstruksikan dinkes kab kota untuk organisasi profesi departemen agama, membentuk atau mengaktifkan tim ppm dan dinas sosial, disnaker, menganggarkan dana untuk kegiatan ppm masing masing kemenkumham, dinas kab kota dinas pendidikan, departemen agama, dinas pemberdayaan sosial, disnaker, kemenkumham, dinas pemberdayaan masyarakat, tni polri, masyarakat, tni polri, ptsp, dinas pupr, bappeda, pkk) ptsp, dinas pupr, bappeda, pkk, bppt pelibatan dokter praktik mandiri klinik sekda provinsi berkoordinasi dengan bpjs untuk dinkes prov bpjs cost meminta data pasien yang ditangani provider bpjs dan menghimbau agar bpjs membuat surat edaran keterlibatan provider bpjs dalam strategi dots dinkes provinsi berkoordinasi dengan idi wilayah dinkes prov idi wilayah cost sumut agar idi wilayah sumut menghimbau anggotanya untuk terlibat dalam penanggulangan dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov dinkes kab kota, ptsp cost kab kota agar dinkes kab kota berkoordinasi dengan sekda kab kota untuk melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan terpadu satu pintu ptsp) kab kota terkait memasukkan komitmen penanggulangan dalam salah satu syarat perizinan dpm klinik dinkes provinsi berkoordinasi dengan bpjs untuk dinkes prov dinkes kab kota, cost menghimbau provider klinik perusahaan untuk disnaker, bpjs beregu dengan dinkes kab kota dan puskesmas kesehatan dan untuk penanggulangan ketenagakerjaan, puskesmaspembentukan dan penguatan koalisi organisasi dinkes prov dan organisasi profesi ctb, idi profesi kopi tb) tingkat provinsi sumut dalam idi wilayah kesehatan rangka pembentukan dan penguatan jejaring ppm dinkes provinsi dan kopi provinsi mendampingi dinkes prov dan organisasi profesi apbd prov pembentukan kopi tingkat kab kota dan kopi prov kesehatan dan dinkes dan kab kota sosialisasi mengenai kopi tingkat kab kota kab kota strategi dinkes provinsi meneruskan surat dari dirjen p2p dinkes prov, dinkes kab kota cost dinkes kab kota dan organisasi profesi kopi prov wilayah sumut terkait pembentukan kopi supervisi pelaksanaan kopi tingkat provisi dan (kopi prov, dinkes kab kota dan apbd prov kab kota dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dinkes prov kopi kab kota dan kab kota kopi tingkat provinsi dan kab kota penghargaan dari dinkes provinsi untuk organisasi gubernur sumut dinkes prov, organisasi| apbd prov profesi yang aktif terlibat dalam penanggulangan profesi dinkes provinsi berkoordinasi dengan bpom dan iai dinkes prov bpom, iai cost untuk .pemberian peringatan bagi apotek atau toko obat yang menjual oat tanpa resep, melakukan review resep yang masuk apotek penemuan, diagnosis dan pengobatan dini kasus sensitif dan resisten obat fasyankes (termasuk ftp rtl non kemenkes dan dpm) money dan umpan balik hasil dari penemuan dan dinkes prov dinkes kab kota, formed apbd prov pengobatan kasus dan kab kota sumut dinkes provinsi menyiapkan tools penjaringan kasus dinkes prov dan dinkes kab kota, dinas cost anak masyarakat (sekolah, posyandu, dll) dai pendidikan, kemenag penyiapan faskes pengobatan tb, antara lain: penguatan tim (termasuk dan ro), penguatan jejaring internal, antara dinkes dan ftp rtl dinkes provinsi identifikasi kelengkapan fasilitas dinkes prov dinkes kab kota dan cost setiap kab kota ftp rtl, versi, bars, pki menyurati kab kota untuk dinkes kab kota dinkes prov dinkes kab kota dan cost menyediakan fasilitas untuk penanggulangan tb. ftp rtl, versi, bars, pki dinkes provinsi bersurat pusat untuk memohon dinkes prov dinkes kab kota dan cost dana untuk penyediaan fasilitas kab kota bagi ftp rtl, versi, kab kota yang tidak memiliki dana bars, pki money pelaksanaan transportasi contoh uji dinkes prov dinkes kab kota, apbd prov kab kota perusahaan jasa pengiriman, ftp dan rtl strategi dinkes provinsi menyurati dinkes kab kota untuk dinkes prov dinkes kab kota cost menganggarkan dana transportasi contoh uji masing masing kab kota menjamin keberlangsungan pengobatan pasien sensitif dan heli kli dinkes prov berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov dinkes kab kota cost kab kota untuk mengadvokasi dana kapital untuk kunjungan rumah dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan lintas dinkes prov dinas sosial, dinas apbd, csr sektor dinas sosial, dinas pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, dinas tenaga kerja, cso, dinas masyarakat, dinas pendidikan) untuk meringankan beban finansial tenaga kerja, cso, dinas pasien pendidikan dinkes provinsi menyurati dprd untuk permohonan dana dinkes prov dprd, indo cost csr dalam penanggulangan dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes kab kota untuk dinkes prov dinkes kab kota cost meningkatkan penemuan kasus termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan jejaring melalui penguatan jejaring dengan pis pk, posyandu, uks, dtk, imunisasi, dll. pertemuan untuk mengevaluasi kegiatan kolaborasi lintas dinkes prov lintas program dinkes apbd prov program dinkes provinsi secara berkala program prov, bars forum peduli sumut berkoordinasi dengan semua cso dinkes prov, cso, indo cso, csr untuk melakukan peningkatan penemuan kasus, investigasi formed kontak dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes kab kota untuk dinkes prov dinkes kab kota, pkk cost memberdayakan layanan berbasis masyarakat ukm kab kota (poskesdes, posyandu, posyandu, dll) penemuan kasus tempat khusus penemuan kasus lapas rutan secara aktif melalui kanwil dinkes prov dan apbd, apbn, skrining gejala untuk wbp baru, skrining massal kemenkumham kab kota. rutan lapas bpjs berkala, melaksanakan survey batuk. kab kota kanwil kemenkumham menyurati setiap upt lapas rutan kanwil dinkes prov dan cost kab kota untuk melakukan skrining gejala untuk wbp kemenkumham kab kota. rutan lapas baru, skrining massal berkala, melaksanakan survey kab kota batuk dengan tembusan surat dinkes prov. strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kanwil dinkes prov dan apbd, apbn lapas rutan seluruh kab kota kemenkumham kab kota. rutan lapas kab kota penemuan kasus tempat kerja, asrama, sekolah, panti asuhan dan panti jompo. disnaker membuat kebijakan agar karyawan yang disnaker dinkes prov kab kota perusahaan menderita harus menggunakan masker, prov kab kota serikat pekerja seluruh melakukan skrining diawal dan skrining berkala indonesia sisi), indo perusahaan dan setiap klinik perusahaan ber mou program dengan dinkes puskesmas sosialisasi dan penemuan kasus disnaker dinkes prov kab kota,| perusahaan, perusahaan prov kab kota sisi prov, kab kota, apbd indo, cso dinas sosial prov menyurati panti sosial seluruh dinas sosial prov dinkes prov kab kota cost kab kota untuk melakukan penemuan kasus dan kab kota seluruh panti sosial dinkes provinsi menyurati dinkes kab kota agar dinkes prov dinkes kab kota, cost puskesmas melakukan penemuan kasus panti puskesmas sosial wilayah kerjanya. dinkes prov menyurati institusi pendidikan untuk dinkes prov institusi pendidikan cost melakukan skrining pada saat penerimaan mahasiswa baru penemuan kasus populasi berisiko, antara lain tempat penampungan pengungsi, daerah kumuh, dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinas sosial dinkes prov dinas sosial prov dan apbn dinas untuk penemuan kasus tempat penampungan kab kota, dinkes sosial, cso pengungsi dan daerah kumuh. kab kota, cso dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinas sosial dinas sosial prov dinkes prov dan apbn, apbd untuk memberdayakan tenaga pendamping pkh dan (dan kab kota kab kota task untuk melakukan penemuan kasus dinkes provinsi sumut berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov dinkes kab kota cost kab kota untuk melakukan penyediaan mikroskopis binokular, pelatihan tenaga mikroskopis faskes kab kota strategi dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov dinkes kab kota, bkd cost kab kota untuk penyediaan tenaga analis bagi faskes provinsi yang tidak memiliki analis melakukan assessment kebutuhan dan kesiapan dinkes prov dinkes kab kota, apbd faskes untuk penempatan tcm pemerintah dan swasta, puskesmas mentoring, bintik dinkes prov dinkes kab kota, apbn, apbd pemerintah dan swasta, puskesmas maintenance alat tcm (kalibrasi, penggantian modul) dinkes prov submit tb, lab apbn, apbd mikrobiologi sup adam malik, dinkes kab kota, pemerintah dan swasta, puskesmas surat edaran dari dinkes provinsi dinkes dinkes prov laksda prov, dinkes cost kab kota agar berkoordinasi dengan sekda kab kota kab kota, ptsp, lab untuk melakukan koordinasi dengan kantor swasta pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) kab kota terkait memasukkan komitmen penanggulangan dalam salah satu syarat perizinan laboratorium swasta dinkes provinsi menyurati ili, patel terkait dinkes prov ili, patel, patin cost pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal laboratorium pemerintah dan swasta dinkes prov menyurati dinkes kab kota terkait dinkes prov dinkes kab kota, cost pemantapan mutu pemeriksaan lab mikroskopis laksda, lri termasuk mengalokasikan anggaran transport dari fasyankes lri, dan biaya pemeriksaan oleh lri pembuatan panel tes mikroskopis dan kultur dst laksda dan dinkes prov apbn, apbd sup adam melakukan bintik, supervisi, monitoring dan laksda dinkes prov apbd evaluasi strategi isu strategi strategi kegiatan utama sumber keterangan strategis pendukung pendanaan| resiko penularan yang masih tinggi leah pengendalian faktor risiko w (jb promosi kesehatan lingkungan dan hidup sehat www pertemuan koordinasi dengan himpunan ahli dinkes prov dinas pupr, |apbd kesehatan lingkungan halli) tingkat provinsi dan (bidang dinkes dinas dan perumahan rakyat untuk pelaksanaan |kesmas kab kota rumah sehat melakukan audiensi kepada ketua pkk provinsi dinkes pkk kab cost sumatera utara sehingga pkk provinsi menyurati pkk prov, pkk kabupaten untuk terlibat dalam promosi provinsi meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan standar rumah sehat mendorong dan meningkatkan jumlah rehabilitasi dinas dinkes apbd rumah tidak layak huni perumahan prov, dinas dinas pkp dan kawasan pkp kab kota permukiman memperkuat pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi faskes dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov versi, bars (no cost kab kota agar menghimbau setiap faskes, apotek, bidang yankee dan laboratorium melaksanakan ppi dengan seksi rujukan strategi tem dan dinkes kab kota melaksanakan (dan seksi workshop ppi akreditasi, dinkes provinsi membuat kebijakan sosialisasi dinkes prov dinkes apbd tentang etika batuk dan media kie kab kota memperkuat pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi tempat tempat khusus (lapas rutan, asrama, tempat pengungsian, barak militer, dsb) dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov dinkes cost kab kota untuk menghimbau setiap tempat khusus kab kota, melaksanakan ppi dan dinkes kab kota kemenkumham melaksanakan workshop ppi dinas sosial, cso, tni, organisasi profesi pengobatan pencerahan penyediaan layanan pengobatan pencegahan fasyankes yang memberikan layanan kia dan hiv strategi isu strategi strategi kegiatan utama sumber keterangan strategis pendukung pendanaan| dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes kab kota agar dinkes prov dinkes cost menghimbau setiap fasyankes melaksanakan pelayanan kab kota, pengobatan pencegahan layanan kia dan hiv dan fasyankes, melaksanakan workshop pengobatan pencegahan layanan versi, kia dan hiv dinkes provinsi melakukan tot pengobatan dan pencegahan dinkes prov apbd layanan kia dan hiv (terintegrasi dalam kegiatan pelatihan pertemuan koordinasi untuk memperkuat program dengan dinkes prov cost program imunisasi tingkat provinsi strategi pelak cb1s pendukung jejaring pelayanan yang belum berfungsi dengan baik dan peran cso yang masih terbatas dalam program penanggulangan meningkatkan kemitraan melalui pokja forum a44 pertemuan revitalisasi forum koordinasi tim ppm provinsi| dinkes prov apbd (tim ppm ditambah lintas program lintas sumut, institusi sektor) tingkat provinsi lintas program apbd, lintas sektor hibah keputusan gubernur tentang forum tim ppm provinsi| dinkes prov, cost koordinasi tim ppm provinsi) sumut, institusi lintas program lintas sektor dinkes prov membuat surat edaran kepada dinkes prov dinkes kab kota, cost dinkes kab kota untuk melakukan pemetaan formed su, cso, institusi lintas program lintas sektor cso kab kota, organisasi fasyankes, organisasi profesi ane pertemuan workshop penyusunan rencana kerja kegiatan pokja forum koordinasi sesuai dengan situasi daerah pertemuan koordinasi rutin masing masing tim ppm provinsi| dinkes apbd pokja dan pleno forum koordinasi sumut, institusi prov kab kota, lintas program tim ppm apbd, lintas sektor kab kota hibah pertemuan workshop penyusunan rencana formed dinkes prov, apbd, csr kerja kegiatan forum peduli provinsi dinkes kab kota apbd: csr sumut pertemuan monitoring dan evaluasi tim ppm provinsi| dinkes apbd terintegrasi lintas program dan lintas sektor sumut, institusi prov kab kota, |masing apbn, lintas program tim ppm masing apbd, lintas sektor kab kota skpd sektor hibah terkait ( total oob, strategi isu sumber strategi kegiatan utama keterangan meningkatkan partisipasi pasien yang sudah konversi, mantan pasien, keluarga dan masyakarat dalam penanggulangan daa daa dinkes provinsi memfasilitasi perekrutan dinkes prov dinkes kab kota, apbd anggota baru sensitif dan cso, formed kab kota, cso dinkes provinsi memfasilitasi peningkatan dinkes prov dinkes kab kota, apbd kapasitas kelompok pendidik sebaya cso, formed kab kota, pasien sensitif dan cso dinkes provinsi mengeluarkan surat dinkes prov dinkes kab kota, cost dinkes kab kota untuk mengalokasikan cso, formed dana pengganti transport pendampingan pasien tb tb peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku terkait penyediaan media kie promosi yang dinkes prov disnaker, dinas apbd, apbn, kominfo: ayo tanya melibatkan prokes dinkes provinsi, lintas pendidikan, dinas dr radio,website sektor( disnaker, dinas pendidikan, dinas perhubungan, kominfo perhubungan, kominfo) kominfo sekda provinsi membuat surat edaran sekda prov dinkes prov, lintas ino cost kepada lintas sektor untuk menghimbau sektor lintas sektor menyediakan media promosi (media cetak dan elektronik) dinkes prov berkoordinasi dengan dinkes dinkes prov cost kab kota untuk menghimbau puskesmas menyediakan media kie mengintegrasikan dalam momentum dinas pkb prov dinkes prov, ibi, apbd bakti sosial ibi kb kes, tni kb kes, dan bukan perwakilan tni, pkk, ipni pkk kb kes sumut membuat himbauan dinkes dinkes prov pkk, cso, dinkes apbd, csr kab kota untuk mengintegrasikan materi kab kota dalam pelatihan kader tea strategi isu sumber strategi kegiatan utama keterangan dinkes provinsi menghimbau agar dinkes dinkes prov dinkes kab kota, cost kab kota mengaktifkan penyuluhan kemenag, dinas dan menciptakan jingle tentang melalui pemberdayaan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan masyarakat desa, serta media kesenian tradisional cso dinkes provinsi berkoordinasi dengan dinkes prov dinkes kab kota cost dinkes kab kota untuk memasukan materi pada program uks, pramuka, dokter kecil dan dokter remaja mendorong pemilihan duta setiap dinkes prov dinas pendidikan apbd jenjang pendidikan sumut prov pengembangan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat desa melalui integrasi layanan ukm tan sekda provinsi berkoordinasi dengan sekda prov kepala daerah, cost kepala daerah untuk melakukan integrasi dinkes prov dan layanan ukm pemberdayaan kab kota kader, toga, toma, pkk, cso, dil) menginisiasi desa bebas dan dinkes prov dinas pmd, pkk, cost mengintegrasikannya dengan kampung cso, dinkes kab kota, lintas sektor, dinas pkb total strategi isu strategi strategi kegiatan utama sumber keterangan strategis pendukung pendanaan . . aan menyusun dokumen petunjuk teknis surveilans dinkes prov dinkes kab kota cost yang menjadi panduan bagi pengelola monitoring dan evaluasi pelaksanaan surveilans dinkes prov dinkes kab kota apbd apbn, pembinaan supervisi bagi pengelola program dinkes prov dinkes kab kota apbd apbn, kab kota terkait penguatan sistem surveilans dinkes provinsi menyurati bkd untuk dinkes prov dinkes kab kota, cost berkomitmen tidak melakukan mutasi pada bkd kab kota pegawai pengelola program pertemuan validasi data secara berkala tingkat dinkes prov dinkes kab kota apbd provinsi membuat umpan balik hasil money atau validasi dinkes prov dinkes kab kota cost data kepada pemangku kebijakan kab kota dinkes provinsi menghimbau dinkes kab kota dinkes prov dinkes kab kota apbd untuk melakukan pertemuan validasi data secara kab kota berkala tingkat kab kota dinkes provinsi berkoordinasi agar dinkes dinkes prov dinkes kab kota cost kab kota membuat laporan umpan balik tahunan program kab kota fasyankes masing masing bea leah dinkes provinsi berkoordinasi dengan kominfo dan dinkes prov kominfo, perguruan apbd perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem tinggi surveilans berbasis digital android untuk kader masyarakat mengembangkan sistem informasi yang sesuai dinkes prov pki, versi, idi, apbd, apbn dengan kebutuhan program termasuk sistem |bidang yankee bpjs, bppt ptsp, informasi untuk sistem wajib lapor asli, kopi tb, bars (mandatory notification) dinkes provinsi membentuk tim setiap kab kota yang bertanggungjawab dalam implementasi dan mengatasi permasalahan teknis strategi isu strategi strategi kegiatan utama sumber keterangan strategis pendukung pendanaan pertemuan untuk melakukan dinkes prov dinkes prov bid apbd, apbn identifikasi pihak yang kompeten untuk (program yankee, bid bina menjadi tim provinsi dan program, dinkes kab kota bersama provinsi kab kota, versi, kopi tb, pki, bars. memastikan penggunaan nomor induk kependudukan nik) untuk mencegah duplikasi data dan mengintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan lainnya, seperti sikka, bpjs, sha dan sebagainya mendistribusikan surat edaran untuk dinkes prov dinkes kab kota, cost mengisi nik dalam pencatatan dan disdukcapil pengertian data dan memohon kab kota, kanwil menerbitkan nik bagi wbp lapas rutan kemenkumham, lapas rutan kab kota melakukan pengelolaan data heli hei mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dinkes prov cost memberikan umpan balik, dan melakukan diseminasi data melakukan pemantauan kualitas data secara dinkes prov cost berjenjang publikasi data memantau hasil publikasi dinkes prov dinkes prov bidang cost sik, kominfo memberikan penghargaan kepada dinkes disetiap| dinkes prov dinkes kab kota apbd tingkatan yang mengirimkan laporan tepat waktu, lengkap, dan akurat melakukan penilaian untuk menentukan petugas dinkes prov dinkes kab kota cost yang akan mendapatkan penghargaan pertemuan monitoring dan evaluasi terintegrasi dinkes prov dinkes kab kota apbd program menyusun pedoman tentang sistem wajib lapor lelet uji coba pelaksanaan sistem wajib lapor dinkes prov kopi tb, versi, masing membuat dan melakukan diseminasi informasi bars, pki, aussi, masing rs, surat edaran tentang pedoman wajib lapor yang cso klinik dpm, dinkes dilakukan secara berjenjang apbd kab kota kab kota, strategi isu strategi strategi kegiatan utama sumber keterangan strategis pendukung pendanaan pelaksanaan day maret) dinkes prov itim ppm apbd, csr, cso sumber daya manusia kel pelatihan petugas fasyankes sensitif, hiv, dinkes prov papeles, sdk, apbd mdr, anak, lab) dinkes kab kota workshop penguatan sdm program dinkes prov papeles, sdk, apbd dinkes kab kota dinkes provinsi berkoordinasi dengan bkd dinkes prov bkd, dinkes cost provinsi mengenai ketersediaan tenaga kesehatan kab kota strategis untuk dinkes provinsi menyurati dinkes kab kota dinkes prov dinkes kab kota cost untuk melakukan peningkatan kapasitas tenaga prokes puskesmas terkait workshop peningkatan kapasitas tenaga prokes dinkes prov dinkes kab kota apbd kab kota bidang prokes memastikan program penanggulangan nasional masuk dalam kurikulum institusi pendidikan tenaga kesehatan fk, fik, fkm, dan farmasi, stikes, keperawatan dan kebidanan, analis dll) dinkes prov advokasi untuk memastikan program dinkes prov dikti, dinkes cost penanggulangan nasional masuk dalam kurikulum prov kab kota, institusi pendidikan tenaga kesehatan fk, fik, fkm, ptn pts dan farmasi, stikes, keperawatan dan kebidanan, analis dll) dinkes provinsi berkoordinasi dengan institusi pendidikan untuk memastikan program penanggulangan nasional masuk dalam kurikulum melakukan pendataan dan mapping institusi dinkes prov dinkes kab kota, cost pendidikan tenaga kesehatan yang sudah ptn pts memasukkan materi dalam kurikulumnya membentuk dan memperkuat jejaring penelitian tingkat provinsi, kab kota ata dna dinkes prov menyurati perguruan tinggi untuk dinkes prov dikti, kopertis, cost membentuk dan memperkuat jejaring penelitian ptn pts, dinas tingkat provinsi pendidikan prov dan kab kota, balitbang. strategi strategi strategi kegiatan utama sumber keterangan strategis pendanaan dinkes prov berkoordinasi dengan perguruan tinggi dinkes prov dikti, kopertis, cost terkait penelitian tingkat provinsi. ptn pts, dinas pendidikan prov dan kab kota, balitbang. membantu pembaruan atau pembertukanteiaan advokasi perubahan kebijakan tingkat provinsi, dinkes prov dikti, kopertis, cost kab kota ptn pts, dinas pendidikan prov dan kab kota, balitbang. logistik nan tenang bnn bnn tni mengadakan mogsaw w surat edaran dari dinkes prov kepada dinkes kab kota dinkes prov dinkes kab kota cost agar dinkes kab kota membuat perencanaan logistik oat dan non oat)(perencanaan kebutuhan dan alokasi anggaran distribusi logistik, penjelasan data penemuan kasus dan estimasi), materi kie stt menerima dan menyimpan logistik w www surat edaran dari dinkes prov dinkes kab kota dinkes prov dinkes kab kota apbd untuk melakukan workshop logistik kab kota bidang farmasi dengan melibatkan semua fasyankes dan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan assessment kualitas penyimpanan obat gudang kab kota, provinsi dan pusat (termasuk dalam supervisi terpadu) workshop logistik tingkat provinsi dinkes prov dinkes kab kota apbd bidang farmasi gt3 mendistribusikan togisuk wuu dinkes prov menyurati dinkes kab kota untuk dinkes prov dinkes kab kota cost menganggarkan biaya distribusi buffer stok logistik dan relokasi logistik total iii sala bus hukum gubernur sumatera utara, api siregar ttd pembina tk. nip. edy rahmayadi |
arus rem gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah nomor tahun tentang penanggulangan bencana daerah gubernur sumatera utara, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor tahun tentang penanggulangan bencana daerah, perluost disaster need assessment pena):,provinsi sumatera utartingkat menteri yang dibentuk dalam rangkapenyelenggaraan penanggulangan bencana daerahutarngurangan re jiwa, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat. tim pengkajian kebutuhan pascabencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibatesiko atau dampak bencana dimasa yang akan datangmlembagaembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup strta memperhatikan representasi perempuan. peran serta internasional adalah peran dan dukungan pihak internasional baik berupa dukungan pendanaan, dukungan teknis atau bantuan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan prinsip kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah dalam dan atau luar kantorsoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan. kegiatan koordinasi adalah dalam hal mendorong peran serta dan pemahaman masyarakat, koordinasi terhadap kontrol produk hasil rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi dalam penyediaan supra dan infrastruktur pendukung, koordinasi dalam komunikasi setiap kegiatan, koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan, koordinasi dalam penyelidikan jika terjadi penyimpangan, koordinasi dalam penyusunan data dan statistik aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi. kementerian dan lembaga adalah kementerian sebagaimana diatur dalam undang undang dupaya mengurangi resiko bencana adalah mitigasi yang pengaturannya telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. standar pelayanan minimal adalah standar yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan dari setiap masing masing kementerian atau lembaga pemerintah republik indonesia. standar nasional indonesia adalah satu satunya standar yang berlaku secara nasional indonesia yang telah dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh badan standardisasi nasional bsnintegrasi dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat merubah dan atau melengkapi rencana pembangunan yang sedang berjalan baik dalam masa rencana tahunan atau jangka panjang lima tahunan termasuk pendanaannya. pengkajian kebutuhan pasca rmukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. pemantauan dan ataueadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap perempuan. bab forum pengurangan risiko bencana forum pengurangan resiko bencana provinsi sumatera utara merupakan forum koordinasi dan komunikasi antar pihak pelaku penanggulangan bencana provinsi sumatera utara. forum sebagaimana dimaksud pada dibentuk atas prakarsa para pihak dari tiga pilar dan mitra forum prb provinsi sumatera utara yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dan berdomisili provinsi sumatera utara. keanggotaan forum ditetapkan oleh gubernur. masa keanggotaan forum selama adalah (tiga) tahun. bab iii penetapan daerah rawan bencana daerah rawan bencana ditetapkan. daerah rawan bencana ditetapkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah. prosedur penetapan daerahekanisme penanganan darurat bencana mekanisme penanganan darurat bencana merupakan dokumen teknis sebagai pedoman pemerintah daerah, bpbd, penggiat kebencanaan yang lainnya seperti dinas instansi terkait, lsm dan siapa saja yang terlibat untuk menyediakan layanan yang cepat, tepat dan terarah kepada korban bencana pada fase penanganan darurat bencana provinsi sumatera utara. mekanisme penanganan darurat bencana disusun bersama sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. mekanisme penanganan darurat bencana bersifat dinamis dan secara regular perlu ditinjaukembali tingkat relevansinya. mekanisme penanganan darurat bencana ditinjau setiap (satu) tahun sekalirehabilitasi dan rekonstruksi bagian kesatu rehabilitasi rehabilitasi, cc.,, dan bungalow). pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam huruf,:, rencana pembiayaan,keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruffungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf, dan mengatur kembali tugas tugas,: volume luasan yang akan direhabilitasi, tahapan pengerjaan, besaran biaya,iperangkat daerahperangkat daerahgian kedua rekonstruksidan ekonomimbangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana yangperaturan perundangan undangan,perangkat daerahfperaturan perundangan undangan,dan ekonomi, ekonomi dan, ekonomi dan, ekonomi dan budaya masyarakat dengan kawas, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerahperangkat daerahpara pihak dalam rangka membantu penataan kawasan rawan bencana arah lebih baik dan rasa kepedulian kawasan rawan bencana. penataan kawasanfungsi pelayanan publik,perangkat daerahbagian ketiga mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanamasukan (input) berupa jitupasna, proses (process) penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi: penyusunan rencana dan penentuan prioritas, pengalokasian sumber daya, dana, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan hasil (output) yaitu hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan, dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional. bagian keempat perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota yang terkena bencana. menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm): memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah, memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi: mengidentifikasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten kota dan masyarakat secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi dasar landasan untuk: terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.cc. penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip prudent? (kehati hatian) dan accountable (bertanggungjawab). penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun. penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) bencana. penentuan prioritas pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) sebagaimana dimaksud dalam meliputi: rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) nasional untuk bencana skala nasional rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) provinsi untuk bencana skala provinsi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) kabupaten kota untuk bencana skala kabupaten kota. subtansi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) disusun dalam, kelompok meliputi aspek aspek seperti yang terdapat pada yaitu meliputi: pembangunan manusia, perumahan dan permukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial, lintas sektor. dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) memuat hal hal mendasar seperti berikut: kondisi umum wilayah dan kejadian bencana. gambaran kondisi korban dan pengungsi, jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dampak bencana bagi masyarakat..ka rehabilitasi dan rekonstruksi. durasi waktu penyelenggaraan, standar pelayanan, tolok ukur dan indikator kinerja. dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) ditetapkan dengan keputusan gubernur. mekanisme penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi reaksi) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh gubernur. bagian kelima pendanaan sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah apbd provinsi. pemerintah kabupaten kota dapat meminta bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah (pusat)peraturan perundangan tentang keuangan negara dan atau peraturan lain yang sejenis, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang bersifat khusus (lex specialist). ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh kepala bpbd. bagian keenam kelembagaan pelaksanaan lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd provinsi. lembaga sebagaimana dimaksud pada adalah lembaga fungsional struktural yang ada dalam struktur bpbd provinsi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya. apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat adoc atau bersifat sementara yang fungsinya membantu bpbd dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ditentukan oleh: skala bencana dan dampak yang ditimbulkan, kemampuan dan kapasitas aparatur pelaksana daerah, disetujui oleh gubernur. bagian ketujuh pelaksanaan pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat daerah provinsi. semua pelaksanaan teknis dari undangan. tenaga pelaksana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi diutamakan tenaga profesional, provinsi berada daerah bencana dengan pertimbangan: menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik. memahami dan menguasai kapasitas sumberdaya lokal. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi maka bpbd kabupaten kota atau provinsi dapat meminta bantuan dari kabupaten kota lain atau provinsi dengan status penugasan kepada kab kota yang diberi mandat penuh untuk pelaksana teknis rencana rehabilitasi dan rekonstruksiundanganbersama kementerian lembaga dan pd. semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi aset pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan ketatausahaan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedelapan monitoring, evaluasi, dan pelaporan monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan oleh gubernur yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan atau nasional. bpbd mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan kementerian lembaga, perangkat daerah teknis dan atau masyarakat. setiap pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait termasuk kepada bpbd. bpbd menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kepala dinas badan perangkat daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada diatur dengan petunjuk pelaksanaan13menetapan daerah rawan bencana bab pendahuluan latar belakang provinsi sumatera utara berada bagian barat indonesia, terletak pada dan bt. wilayah sumatera utara mempunyai luas km2 hektar dengan jumlah penduduk jiwa sebagian besar berada daratan pulau sumatera dan sebagian kecil berada pulau nias, seperti pulau pulau batu, serta beberapa pulau berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam. dari zonasi topografi wilayah sumatera utara dibagi dalam zona, potensi bencana, yakni wilayah yaitu pantai barat dengan ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dataran tinggi bukit barisan dengan ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, erupsi gunung, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, pantai timur memiliki ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. kepulauan nias memiliki ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan. potensi atau ancaman bencana wilayah provinsi sumatera utara kerap sekali terjadi, baik bencana alam, non alam dan ulah manusia, yang berhubungan langsung terpapar terdampak pada sebuah daerah dan atau kawasan yang mengancam dan mengganggu kehidupan, seperti keselamatan jiwa dan penghidupan, seperti aset, degradasi lingkungan dan perekonomian masyarakat. daerah rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakterkurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. daerah dan atau kawasan rawan bencanadaerah dan atau kawasan rawan bencana antara lain adalahkawasan rawan banjir, dan kawasan kebakaran hutan dan lahan. dalam tahapan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat serta upaya mitigasi pada prabencana maupun fase pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis mitigasi bencana perlu penetapan peraturan gubernur menetapkan daerah dan atau kawasan rawan bencana untuk kepentingan keselamatan manusia, lingkungan dan sumber daya alam. dengan demikian, pemerintah dan masyarakat daerah bencana mampu membuat pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban, kehilangan aset, kerusakan lingkungan dan gangguan kejiwaan apabila terjadi bencana serta penataan wilayah secara baik ketika tidak terjadi bencana. maksud dan tujuan maksud ditetapkan peraturan gubernur ini adalah sebagai pedoman menetapkan status, batas dan karakteristik bencana daerah rawan bencana dan atau kawasan rawan bencana. tujuan penetapan peraturan gubernur ini agar pemerintah provinsi memiliki kewajiban dalam menetapkan daerah dan atau kawasan rawan bencana dikelola secara khusus dengan mempertimbangkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi dalam keselamatan masyarakat, aset, lingkungan dan gangguan. bab ruang lingkup dan sasaran daerah rawan bencana ruang lingkup administrasi memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dimana gubernur harus menetapkannya demi keselamatan manusia daerah rawan bencana dan atau kawasan rawan bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan wilayah kabupaten kota dan atau lintas kabupaten kota. memberikan acuan bagi pemerintah provinsi, dimana gubernur harus menetapkannya demi keselamatan manusia, aset, mencegah degradasi lingkungan dan gangguan kejiwaan sehingga membuatnya harus dikelola secara khusus wilayah kabupaten kota dan atau lintas kabupaten kota. objek dan kewilayahtujuan dan sasaran penetapan daerah dan atau kawasan rawan bencana ini bertujuan untuk: acuan dalam penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari aspek prabencana dalam satu wilayah kawasan, efektivitas koordinasi dan diseminasi informasi antara instansi teknis terkait early warning system, kajian risiko bencana dalam penentuan bahaya ancaman (hazard) dengan pemerintah daerah. adanya penetapan daerah rawan bencana wilayah kawasan yang ditetapkan oleh gubernur untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi dampak bencana dan tata ruang. sasaran daerah rawan bencanabab iii prosedur penetapan daerah rawan bencana prosedur penetapan data dan informasi penetapan daerah wilayah kawasan rawan bencana pada fase penanganan darurat, keperluan mitigasi dan tata ruang berdasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang, antara lain, badan geologi kementerian esdm ri, bmkg, kementerian pu pr dan instansi teknis lainnya. kajian risiko bencana penetapan daerah wilayah kawasan untuk kepentingan mitigasi bencana harus melalui kajian risiko bencana dan pembuatan peta rawan bencana, dilihat dari berbagai aspek tergantung pada jenis ancaman, dengan indikator: gempa dapat dilihat dari data seismisitas, struktur geologi, percepatan tanah puncak, dan lain lain, longsor dan banjir dapat dilihat dari kemiringan curah hujan, lereng, jenis tanah, dan lain lain. penanganan darurat emergency response) tingkat kabupaten kota penanganan darurat bencana wilayah lintas kabupaten kota ditetapkan oleh gubernur. tingkat provinsi penanganan darurat bencana tingkat provinsi, penetapan daerah dan atau kawasan rawan bencana ditetapkan oleh gubernur. kegiatan mitigasi kegiatan mitigasi berupa aktivitas prabencana maupun pascabencana berbasis mitigasi. kegiatan mitigasi dilakukan berdasarkan aspek tata ruang, pengaturan pembangunan (building code), pembangunan infrastruktur, tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. proses penetapan daerah dan atau kawasan rawan bencana: proses berupa: penyusunan rencana penetapan daerah rawan bencana. koordinasi dengan kementerian lembaga instansi teknis terkait sesuai dengan jenis dan karakteristik bencana. penetapan daerah kawasan rawan bencana. pemantauan dan evaluasi. pencabutan status daerah rawan bencana usai dengan dinamika apabila sebuah daerah kawasan tidak lagi menjadi rawan bencana. penetapan daerah dan atau kawasan rawan bencana hasil berupa penetapan daerah kawasan rawan bencana oleh gubernur. keluaran berupa manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, aset dan mencegah kerusakan lingkungan. dampak terhadap pencapaian rencana pembangunan daerah dan nasional dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.rosedur tetap tanggap darurat bencana bab mekanisme penentuan status tanggap darurat melakukan kajian kebutuhan assessment) jika terjadi bencana, bpbd provinsi sumatera utara segera menugaskan trc penanggulangan bencana provinsi sumatera utara untuk melaksanakan pengkajian cepat (rapid assessment). assessment cepat merupakan tahap awal kegiatan operasional yang harus dilakukan. untuk mempercepat pengkajian dapat dilaksanakan beberapa metode pencarian data yakni: data primer didapatkan dari survey langsung lokasi bencana bersama sama dengan trc kabupaten kota atau kerjasama dengan lintas sektoral yang terlibat lokasi bencana, data sekunder gunakan sumber lain untuk melengkapi hasil assessment dan sebagai perbandingan seperti informasi radio, sumber informasi terkait, televisi dan lain lain, setelah selesai melaksanakan survey, segera membuat laporan assessment yang ditujukan kepada kepala bpbd provinsi, selanjutnya kepala bpbd provinsi mengkaji hasil assessment dan segera menentukan langkah langkah penanganan cepat dengan berkoordinasi dengan bpbd kabupaten kota. pengkajian cepat dilaksanakan dengan rentan waktu jam setelah bencana, setelah itu untuk melengkapi data, laksanakan pengkajian lanjutan detail assessment. kajian cepat paling tidak dapat menjawab pertanyaan bawah ini: apa menjelaskan macam jenis bencana, kapan menjelaskan tanggal waktu terjadinya bencana, dimana menjelaskan tempat lokasi daerah bencana, siapa berapa menjelaskan siapa korban dan berapa jumlah korban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit), dan pengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum, d mengapa terjadi menjelaskan analisis singkat penyebab terjadinya bencana, bagaimana bagaimana menangani bencana. melakukan analisis sumberdaya yang tersedia daerah dan kebutuhan bantuan sumber daya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap darurat bencana, melaksanakan kajian lanjutan detail assessment) pengkajian lanjutan detail assessment) akan sangat berguna untuk melengkapi penyusunan rencana operasional reno) kajian lanjutan segera dilakukan setelah trc membuat laporan dari kajian cepat rapid assessment) pengkajian lanjutan juga mengidentifikasi lembaga lembaga yang telah terlibat dan lebih baik lagi jika telah mencatat siapa mengerjakan apa who are doing what). aktivasi rencana kontingensi apabila bencana yang terjadi hazardnya telah dibuatkan region, data yang diperoleh dari kajian cepat selanjutnya dikaji, saat itu juga region berubah menjadi rencana tanggap darurat. data skenario region dirubah menyesuaikan dengan keadaan riil dilapangan. penetapan status tingkat bencana dari hasil pelaksanaan pengkajian assessment) oleh trc penanggulangan bencana provinsi sumatera utara dan masukan dari berbagai instansi lembaga terkait, merupakan bahan pertimbangan bagi gubernur untuk menetapkan status tingkat bencana skala provinsi. berdasarkan usul dan berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi lembaga terkait, maka: gubernur menetapkan status tingkat bencana skala provinsi. parameter kunci yang dapat dipertimbangkan untuk penetapan status tingkat bencana adalah: kapasitas daerah kabupaten kota yang tertimpa bencana, (kapasitas teknis penanganan bencana, kapasitas pembiayaan tanggap darurat, sumber daya lokal yang tersedia) tidak mampu mengatasi. besarnya landasan bencana wilayah yang tertanda, apakah mencakup kabupaten atau lebih, atau hanya sebagian atau se kabupaten kota namun menimbulkan korban yang besar dan dampak yang luas kerusakan infrastruktur yang sangat berat dan melumpuhkan pelayanan, terutama sarana prahara pelayanan publik, permukiman dan objek vital lainnya. penunjukan pejabat komandan tanggap darurat tindak lanjut dari penetapan status tingkat bencana tersebut, maka gubernur sumatera utara kabupaten kota provinsi sumatera utara. bab langkah langkah strategis tanggap darurat pembentukan posko komando tanggap darurat gubernurpengisian personil struktur organisasi posko tanggap darurat struktur organisasi posko, hubungan masyarakat, keselamatan dan keamanan, perwakilan instansi lembaga, staf umum: bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan, bidang administrasi keuangan, tugas pokok dan fungsi organisasi posko posko tanggap darurat poskooordinasikan pengerahan sumberdaya untukpenanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan (lihat lampiran sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat bencana tingkat kabupaten kota provinsi nasional,, fungsi komando tanggap darurat bencana adalah mengo tanggap darurat komandan tanggap darurat bencana adalah personil dengan pangkat jabatan senior tingkat pertama dalam posko komando tanggap darurat bencana sesuai tingkat dan kewenangannya, komandan bertugas: mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi pusdalops) menjadi posko komando tanggap darurat bpbd provinsi sumatera utarprovinsi sumatera utara, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, wakil komandan posko tanggap darurat bencana wakil komandan posko tanggap darurat bencana adalah personil dengan pangkat jabatan senior tposkokeselamatan dan keamanan serta perwakilan,, kepala keselamatan dan keamanan bertanggungjawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana,, perwakilan instansi lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencanaterkait,berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganantanggap darurat bencana, kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana,, kepala bidang perencanaan bertanggungjawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana, bidang logistik dan peralatan bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggungjawab: penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan bahan sertaperlengkapan tanggap darurat. melaksanakan penerimaan, penyimpanan,air bersih dan sanitasi umum. mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatandari instansi lembaga organisasi yang terkait. kepala bidang logistik dan peralatan bertanggungjawabjawab: melaksanakan semua administrasi keuangan. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penangananjawablangsung kepada komandan tanggap darurat bencana. struktur komando tanggap darurat provinsi sumatera utara bpbd provinsi eter pihak terkait instansi lembaga keamanan operasi perencanaan logistik dan administrasi peralatan keuangan pembentukan posko lapangan untuk membantu tugas tugas pos komando tanggap darurat, komando tanggap darurat dapat membangun posko lapangan. posko lapangan berfungsi sebagai perpanjangan tangan posko tanggap darurat yang dibentuk tingkat provinsi. posko lapangan mempunyai tugas sebagai berikut: sebagai pusat layanan kedaruratan dilokasi bencana. terus menerus melakukan update data dan informasi dan disajikan kepada para penggiat kedaruratan lapangan. mengkoordinir kegiatan layanan kedaruratan dilapangan agar tidak terjadi duplikasi bantuan. menginventarisasi aktor aktor yang terlibat dalam operasi tanggap darurat lapangan. rencana operasi tanggap darurat sesuai dengan hasil laporan tim reaksi cepat penanggulangan bencana provinsi sumatera utara menyusun rencana operasional darurat. menyusun rencana operasional adalah langkah kedua yang harus dilakukan sesuai dengan langkah langkah manajemen penanggulangan bencana pada situasi tanggap darurat. rencana operasi tanggap darurat berguna untuk: menetapkan program program yang akan dilaksanakan pada tahap tanggap darurat sesuai dengan rencana kontingensi, mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi dan sekaligus menentukan langkah berikutnya, sebagai rekomendasi lintas sektoral lainnya baik itu gubernur, bupati walikota tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan, rencana operasi tanggap darurat lazimnya disusun hanya mencakup pada masa tanggap darurat hari pertama, jikalau hasil analisis assessment lanjutan masih dibutuhkan bantuan, maka perlu disusun rencana operasional kedua yang mencakup kegiatan operasional pasca darurat. dalam menyusun rencana operasional harus memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. untuk hal tersebut perlu kiranya adanya data base kapasitas baik yang ada tingkat pusdalops provinsi maupun pusdalops kabupaten kota. selain hal tersebut atas, rencana operasional disusun harus menyesuaikan dengan kaedah kaedah manajemen relief. struktur penyusunan rencana operasi tanggap darurat adalah sebagai berikut: jenis bencana ii. hari tanggal iii. waktu provinsi daerah iv. kabupaten kota desa sebab bencana bahaya vi. dilaksanakan oleh vii. pendahuluan ringkasan viii. maksud dan tujuan ix. hasil yang diharapkan indikator keberhasilan xi. jenis kegiatan uraikan secara singkat per kegiatan dan teknis pelaksanaannya) xii. sumber dan uraian pengeluarannya xiii. rekomendasi pemerintah setempat gubernur, bupati, walikota). xiv. monitoring dan evaluasi xv. penutup bab iii pola penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat sistem komando tanggap darurat bencana provinsi sumatera utara diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan pengerahan mobilisasi sumberakhiri dengan pembubaran komando tanggap darurat bencana. dalamkomando. permintaan sumber daya mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana provinsi sumatera utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: komandan tanggap darurat provinsi sumatera utara, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada kepala bpbd sumatera utara, berdasarkan atas kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya lokasi dan tingkatan bencana. kepala bpbd provinsi sumatera utara,dimaksud adalah: dinas sosial, bulog, dinas kesehatan, dinas lingkup pekerjaan umum, dinas perhubungan, basarnas balada kabupaten kota, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, palang merah indonesia, serta instansi lembaga lainnyadan logistik lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan bawah kendali kepala bpbd provinsi sumatera utara. pengerahan mobilisasi sumber daya pengerahan mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana bpbd provinsi sumatera utarprovinsi sumatera utara sesuai dengankabupaten kota yang tidak terkena dampak bencana daerah sumatera utara, wajib mendukung operasi tanggap darurat dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki bawah koordinasi bpbd provinsi sumatera utara. fasilitas tanggap daruratpengakhiran menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, gubernur sumatera utaraumatera utara membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran. pola pengerahan sumber daya pengerahan sumberdaya provinsi sumatera utara dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: gubernurpat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat. apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya tidak memadai, gubernur sumatera utara dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat bnpb). biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi sumatera utara bab pendanaan operasi tanggap darurat sumber dana sumber dana tanggap darurat bencana berasal dari apbd provinsi sumatera utara, dan juga dapat berasal dari: bantuan dari pemerintah pusat bantuan dari luar negeri bantuan dari pihak swasta bantuan dari donor nasional dan internasional bantuan dari masyarakat usaha usaha pengumpulan dana resmi oleh masyarakat lsm, ngo, ormas. penggunaan dana operasi tanggap darurat. menyelenggarakan operasional posko darurat. pos pembiayaan kegiatan ini meliputi: seluruh biaya administrasi dan logistik yang timbul untuk mendukung posko tanggap darurat. seluruh kebutuhan akomodasi dan transportasi biaya personil yang berhubungan dengan perlengkapan personil, asuransi, transportasi dan konsumsi. layanan tanggap darurat pencarian dan penyelamatan korban bencana sar) penggunaan dana, yang dimaksud dengan peralatan sar antara lain: sepatu boot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat berat, dan peralatan sar lainnya. pertolongan darurat penggunaan dana untuk pertolongan darurat dapat berupa: pengadaan barang dan jasa sewa peralatan darurat termasuklah, pengadaan, bahan,evakuasi korban penggunaan dana untuk evakuasi korban dapat berupa: mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat,, kebutuhan air bersih dan sanitasi penggunaan dana untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi adalah:penampungan. kebutuhan pangan penggunaan dana untuk kebutuhan pangan adalahndanguntuk kebutuhan pelayanan kesehatan adalah penggunaan dana siap pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi: pengadaan obat obatan, termasuk dalamnya perlengkapan untuk logging. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.relokasi kejadian. penampungan sementara shelter)cc) sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampuriode penggunaan dana tanggap darurat batas waktu penggunaan dana tanggap darurat adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat dicabut. jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnyaskala bencana yaitu (dua) minggu sampai dengan (satu) bulansetelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan dari gubernur sumatera utara. penyaluran dana tanggap darurat penyaluran bantuan dana tanggap darurat dari apbd provinsi sumatera utara dapat diserahkan secara langsung kepada kabupaten kota yang terkena bencana. penyaluran bantuan dana tanggap daruradana tanggap darurat kepada instansi lembaga pemerintah terkait provinsi sumatera utara dilengkapi kwitansi, berita acara serah terima serta nota kesepahaman. penyaluran bantuan dana tanggap daruratseperti uang lauk pauk ulp) dan lain lain harus tercatat dalam pembukuan keuangan. penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan i. pengelolaan dana tanggap darurat pengelolaan dana tanggap darurat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi sumatera utara, dalam hal ini adalah bukan dan pengeluaran dana tanggap darurat melalui bendahara daerah. dana yang telah digunakan untuk mendukung operasi tanggap darurat oleh siapa saja, wajib membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan kaedah manajemen keuangan dan peraturan daerah yang berlaku. pengelolaan dana tanggap darurat harus dikelola dengan cermat serta hati hati, serta sedapat mungkin menghindari penyelewengan dana oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. laporan pertanggungjawaban siapapun yang menerima bantuan dana tanggap darurat dari pemerintah daerah provinsi sumatera utara, wajib membuat laporan sesuai dengan format laporan yang dianjurkan. laporan pertanggung jawaban penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan pembuatan laporan keuangan, transparan dan akuntabel. dilengkapi dengan tanda tanda bukti yang otentik pengeluaran dana yang sah. laporan untuk dana tanggap darurat dibuat oleh petugas yang mengelola keuangan sesuai dengan struktur posko tanggap darurat yakni bagian administrasi dan keuangan, ditandatangani oleh pembuat laporan diketahui oleh komandan tanggap darurat. babi penutup pratap tanggap darurat bencana provinsi sumatera utara adalah dokumen teknis yang digunakan sebagai pedoman provinsi sumatera utara dalam mengemban fungsinya dalam penanggulangan bencana. dokumen ini bersifat dinamis, secara regular perlu ditinjau kembali apakah masih relevan atau tidak. update data dan status kapasitas masing masing lembaga menjadi keharusan untuk dilaksanakan, sehingga paling tidak dokumen ini perlu ditinjau setiap setahun sekali. gubernur sumatera utara,s lng |
gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentang honorarium tim pembina samgat provinsi bali dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa samgat bertujuan memberikan pelayanan registrasi, identifikasi, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan informatif, bahwa untuk memberikan pelayanan samgat kepada masyarakat dibentuk tim pembina samgat provinsi bali: bahwa pengaturan honorarium tim pembina samgat provinsi baliim pembina samgnomor memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang honorarium tim pembina samgat provinsi bali.pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi bali. sistem administrasi manunggal satu atap yang selanjutnya disebut samgat adalah wadah bagi kepolisian negara republik indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh dirantai polda, satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi bali diwakili oleh badan pendapatan daerah dan badan usaha dalam menyelenggarakan samgat. tim pembina samgat adalah tim pembina samgat provinsi bali. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gubernur membentuk tim pembina samgat. tim pembina samgat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian daerah dan cabang badan usaha. pembentukan dan susunan keanggotaan tim pembina samgat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim pembina samgat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan samgat, memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan samgat, cc.nasional, memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pelaksanagubernur bali dan pembina samgat nasional dengan tembusan kepada kepala kepolisian daerah bali dan kepala cabang pt. jasa raharja persero) cabang bali. dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagaimana dimaksud dalam tim pembina samgat dapat diberikan honorarium. honorarium tim pembina samgat sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan dan dibagikan setiap triwulan. besaran honorarium tim pembina samgat sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut penasehat pengarah rp. penanggung jawab rp. ketua rp. sekretaris rp. petugas pelaksana teknis rp. anggota staf sekretariat rpgubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utara nomor tahuntata cara pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah, bahwa untuk menampung kegiatan atau pengeluaran yang harus dianggarkan sebelum penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan mekanismeerututara. inspektorat adalah inspektoratterhadap alokasi belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen apbd, sehingga mengakibatkan berubahnya jumlah angka angka yang ada dalam rekening rekening belanja, tetapi tidak merubah total jumlah belanja padabelanja sebagai dasar penyusunan peraturan gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur. bab prinsip dan ruang lingkup pergeseran anggaran diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan dan atau tahapan kegiatan dan atau pengeluaran akibat adanya ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi sumatera utara: perubahan dan dinamika yang berkembang, dan daerah lainnya, dan atau dana darurat bencana dari pemerintah daerah lainnya, yang ditetapkan pemerintah pemerintah provinsi sumatera utar |
bana hanya gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah, menimbang bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan bidang agama sebagai urusan pemerintahan yang bersifat absolut, serta berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat, kewenangan gubernur dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi terbatas mengusulkan pembentukan badan amil zakat nasional provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama, bahwa pembentukantentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat. pengundangan peraturan gubernur ini deng, biro hukum, dr. yop p,sh.,mh pembina iv b nip. |
hurufantar jenis belanja dan antar unit organisasi), memutuskan menetapkankelompok belanja dan antar jenis belanja,antar jenis belanja dan antar unit organisasi pada perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sumatera utaraiii daftar penerima hibah dan besaran bantuan"kr 20k gubernur sumatera utara, |
dang gubernur sumatera utaraselain mutasi karena tugas dan atau lokasi, pns dapat mengajukan mutasi tugas dan atau lokasi atas permintaan sendiri, bahwa dalam rangkasumatera utara perlu diatur tata cara dan persyarindahan pegawai negeri sipil link migrpindahapegawai negeri sipil daerah pemerintah provinsi sumatera utara yang selanjutnya disebut sebagai pns daerah. instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara adalah instansi pemerintah selain pemerintah provinsi sumatera utara. perpindahan pns adalah pns daerah yang melakukan pindah tugas instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara,, pns daerah yang melakukan pindah tugas lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara, dan pegawai titipan. pegawai titipan adalah pns daerah yang ditugaskan instansi pemerintah luar pemerintah provinsi sumatera utara untuk jangka waktu tertentu dan pns luar pemerintah provinsi sumatera utara yang ditugaskan pemerintah provinsi sumatera utara untuk jangka waktu tertentu. seleksi adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan atau tes substansi. bab perpindahan pns bagian kesatu pns daerah yang melakukan pindah tugas instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara paragraf persyaratan pns daerah yang akan pindah instansi luarsepuluh) tahun sejak diangkat sebagai cons. memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi asal dan dari pejabat pembina kepegawaian yang dituju. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah. tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah dan minimal (lima) tahun sejak selesai tugas belajar ikatan dinas. paragraf tata cara perpindahan pns tata cara perpindahan pns instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara, meliputi: calon pegawai yang akan pindah tugas mengajukan surat permohonan kepada kepala perangkat daerah asalnya, apabila kepala perangkat daerah menyetujui perpindahan dimaksud, permohonan pindah tersebut diteruskan kepada gubernur sumatera utara melalui bkd untuk diproses sesuai ketentuan, bkd meneruskan permohonan pindah dimaksud instansi yang dituju. bagian kedua paragraf persyaratan pegawai negeri sipil instansi dari luar pemerintah provinsi sumatera utara yang akan pindahlima) tahun sejak diangkat sebagai cons, usia maksimal (empat puluh lima) tahun, pangkat golongan maksimal penata muda tingkat (iii b) untuk jabatan fungsional umum, dan penata tingkat (iii d) untuk jabatan fungsional tertentu. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh bkd: memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh perangkat daerah provinsi sumatera utara,: bersedia tidak menerima atau tidak menuntut tunjangan tambahan penghasilan pemerintah provinsi sumatera utara selama (lima) tahun dengan membuat surat pernyataan dari pns yang bersangkutan, apabila pns dimaksud diangkat dalam jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku. persyaratan perpindahan pns yang didasarkan atas kebutuhan pemerintah provinsi sumatera utara dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal pns yang bersangkutan mempunyai spesifikasi khusus dan atau yang dibutuhkan pemerintah provinsi sumatera utara. paragraf tahapan seleksi pegawai pindahan harus mengikuti seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari seleksi administratif: dan seleksi kompetensi seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bkd. paragraf tata cara perpindahan pns tata cara perpindahan pns dari instansi luar pemerintah provinsi sumatera utaragubernur sumatera utara up. kepala bkd dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan akan didaftarkan sebagai peserta test untuk perpindahan pemerintah provinsi sumatera utara, calon pegawai pindahan yang lulus seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam seleksi kompetensi yang dilakukan oleh bkd: calon pegawai pindahan yang lulus seleksi kompetensi akan direkomendasikan untuk pindah dan penempatannya akan disertai bkd kepada kepala perangkat daerah yang dituju untuk diproses sesuai ketentuan, calon pegawaiprovinsi sumatera utara yang ditandatangani kepala bkd atas nama gubernur, berkas usulan calon pegawai pindahan menjadi milik pemerintah provinsi sumatera utara: dan calon pegawaigian ketiga pns daerah yang melakukan pindah tugas lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara paragraf persyaratan pns daerah yang akan melakukan pindah tugas lingkungandua) tahun perangkat daerah asal. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pimpinan perangkat daerah asal maupun dari pimpinan perangkat daerah yang dituju. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja. tidak sedang dalam masa ikatan dinas setelah menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan perangkat daerah yang dituju.. tidak memiliki hubungan keluarga pegawai, ayah, ibu, saudara kandung, ipar, mertua dan menantu dengan pegawai pejabat pimpinan perangkat daerah pemerintah provinsi sumatera utara yang dituju dengan membuat surat pernyataan dari pns yang bersangkutan. paragraf tata cara perpindahan pns tata cara perpindahan pns lingkungandari perangkat daerah asal kepada kepala perangkat daerah untuk diteruskan kepada gubernur sumatera utara c.g kepala bkd dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepala bkd terealisasi berkas calon pegawai pindahan tersebut dan meneruskan kepada kepala perangkat daerah yang dituju untuk meminta persetujuan perangkat daerah yang dituju, cc. apabila perangkat daerah yang dituju menyetujui perpindahan tersebut maka kepala perangkat daerah tersebut memberikan rekomendasi persetujuan bkd untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bagian keempat pegawai titipan paragraf persyaratan pegawai titipan dari instansi luar pemerintah provinsi sumatera utarabaik dari instansi asal maupun instansi yang dituju:rovinsi sumatera utara, pegawai titipan yang akan pindah tugas secara defenitif harus mengikuti ketentuan perpindahan pns lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara, pegawai titipan lamanya (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama (satu) tahun. apabila pegawai dimaksudsebagai pegawai titipan dari instansi asal dan instansi penempatanpejabat pembina kepegawaian c.g. kepala bkd. paragraf persyaratan pegawai titipan dari pemerintah provinsi sumatera utarailiki rekomendasi dari instansi yang ditujuluar wilayah provinsi sumatera utara, pegawai titipan dari pemerintah provinsi sumatera yang akan ditempatkan instansi pemerintah luar pemerintah provinsi sumatera utara diberikan selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama (satu) tahun, apabila pegawai dimaksudgubernur paling lama (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pegawai titipan. paragraf tata cara perpindahan pegawai titipan dari instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara tata cara perpindahanmeliputi calon pegawai titipan mengajukan surat permohonan sebagai pegawai titipan yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian instansi asal ditujukan kepada gubernur sumatera utara up. kepala bkd, bkd meneliti usulan permohonan tertulis sebagai pegawai titipan, calon pegawai titipan yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan menyurati kepala perangkat daerah yang dituju untuk meminta formasi persetujuan, calon pegawai titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan jawaban yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sumatera utara yang ditandatangani oleh kepala bkd: dan perangkat daerah yang menerima pegawai titipan dari instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara harus melaporkan penempatan pegawai tersebut disertai tembusan surat tugas yang bersangkutan kepada kepala bkd. paragraf tata cara perpindahan pegawai titipan dari pemerintah provinsi sumatera utara tata cara perpindahanmeliputi calon pegawai titipan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan kepada kepala bkd, atasan langsung calon pegawai titipan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada pejabat pembina kepegawaian melalui kepala bkd. paragraf hak dan kewajiban pegawai titipan luar pemerintah provinsi sumatera utara hak pegawai titipan dari instansi pemerintah luar pemerintah provinsi sumatera utara yang ditempatkan pemerintah provinsi sumatera utara tetap menjadi tanggung jawab instansi asal. pegawai titipan dari instansi luar pemerintah provinsi sumatera utara yang ditempatkan pemerintah provinsi sumatera utara harus mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai titipan tidak dapat diangkat dalam jabatan fungsional maupun struktural. paragraf hak dan kewajiban pegawai titipan dalam pemerintah provinsi sumatera utara haktetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sumatera utara dengan ketentuan tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan. kewajibanpemerintah provinsi sumatera utara kepada bkd, menyerahkan nilai masing masing unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada perangkat daerah asal: dan melaporkan kepada kepala bkd dan kepala badan kepegawaian instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu pegawai titipan. khusus pegawai titipan yang menduduki pejabat fungsional berkewajiban mengirimkan rekomendasi angka kredit sebagai dasar penghitungan angka kredit oleh tim penilai angka kredit. bab iii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan gubernur ini dilaksanakan oleh sekretaris daerah melalui bkd. bab ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang perpindahan pns lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara yang bertentangan dengan peraturan gubernurann dengan aslinya kep biro hukum, ditetapkan medan pada tanggal januari gubernur sumatera utara, ttd pembina utama4 muda iv e)kadi gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang pedoman kebimbangankebimbangan dan inovasi daerah lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara, bahwa peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam hurufelitian dan pengembangandoman kebimbangandaerah kabupaten kota sumatera utarinovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemangku kepentingan adalah badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten kota, perguruan tinggi, lembaga litbang kementrian, dewan riset daerah, swasta dan masyarakat maksud peraturan gubernur ini adalah untuk mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan kebimbangan pada paradigma kebimbangan kreatif dan inovatif yang didasarkan pada kebutuhan pemangku kepentingan sebagai solusi percepatan pembangunan, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. tujuan peraturan gubernur ini adalah memberikan arahan atau acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kebimbangan provinsi sumatera utara,sumatera utara,. ruang lingkup peraturan gubernur ini adalah: penyelenggaraan kebimbangan oleh badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, perangkat daerah provinsi, dan kerjasama yang meliputi: perencanaan kebimbangan, pelaksanaan kebimbangan, pemanfaatan hasil kebimbangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, pengorganisasian kebimbangan, meliputi: kewenangan kebimbangan, sumberdaya manusia kebimbangan, basis data, pendanaan, dan pembinaan. bab kebimbangan bagian kesatu umum kebimbangan terdiri dari kebimbangan utama, dan kebimbangan penduku, dan pelaporan. paragraf kesatu kebimbangan utama kebimbangan utama sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penelitian, pengkajian, cc. pengembangan, perekayasaan, penerapan,erah dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. tahapan, tata cara penyusunan, dan jenis laporan kebimbangankedua kebimbangan pendukung kebimbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain melalui: peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan penatalaksanaan, cc. peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi lainnya. paragraf ketigaantara lain melalui: fasilitasi, advokasi,, kolaborasi, dan cc. penyuluhan, supervisi sebagaimana dimaksud pada hurufmodifikasi. bagian kedua rencana kerja kebimbangan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utaraindukwaktu, lokasi:kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun paling lambat bulan februari untuk dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara dalam menyusun rencana kerja kebimbangan sebagaimana dimaksud berpedoman pada rpmpelaksanaan rencana kerja kebimbangan dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebimbangan pemerintahan daerah pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebimbangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: rencana kerja kebimbangan, pelaksanaan kebimbangan, dan cc. pemanfaatan hasil kebimbangan. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk oleh kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebimbangan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebimbangan. bab iii kebimbangan daerah provinsi sumatera utara paragraf kesatu kewenangan dan tanggung jawab badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara berwenang dan bertanggung jawab atas kebimbangan daerah. mengkoordinasikan kebimbangan pada perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sumatera utara yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan kegiatan kebimbangan kebimbangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: urusan pemerintahan provinsij .serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi. pengelolaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan: mengkoordinasikan penguatan sistem inovasi daerah da) provinsi sumatera utara, mengkoordinasikan pembahasan, verifikasi dan evaluasi inisiatif inovasi daerah: dan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah paragraf kedua pengorganisasian kebimbangan pengorganisasian kebimbangan daerah, terdiri dari: majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, danpenelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, pejabat administrator dan pengawas pemerintahan daerahadministrator dan atau pejabat pengawas sumatera utara. unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam beranggotakan: sekretaris badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, pejabat administrator dan atau pejabat pengawas serta pelaksana badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utaradan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. tim kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. bab hasil kebimbangan bagian kesatu hasil kebimbangan hasil kebimbangan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan sumatera utara. hasil kebimbangan pemerintahan daerahkebimbangan utama yang dihasilkan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utarauntuk mendapatbadan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. bagian ketiga publikasi hasil kebimbangan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internetpenelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara:dimaksud dalam huruf melalui::publikasi dan atau diseminasi untuk kepentingan kebimbangan, pengembangan basis data kebimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui:badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utarsumberdaya manusia kebimbangan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: jabatan fungsional keahlian, dan tenaga lainnya. jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional merekayasa, cc.padapenelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, dan non pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. penyelenggaraan kebimbangan daerah dilakukan oleh: pejabat fungsional keahlian yang berada pada badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara,penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara penyelenggaraan kebimbangan sebagaimana dimaksud dalamtenaga ahli pakar profesi. bab vii kerjasama badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kebimbangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pembinaan gubernur melalui badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara melakukan pembinaan kegiatan kebimbangan. bab pendanaan biaya penyelenggaraan kebimbangan daerah bersumber dari: apbd, dan: sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikatdaerah sebagaimana dimaksud pada antara lain: ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinasdaerah. prosedur kerja kebimbangan daerah diatur lebih lanjut oleh kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utarutara nomor tahun tentang pedoman kebimbangan dan inovasi daerahkan pembina (iv b) nip lampiran peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal mei pedoman kebimbangan provinsi sumatera utara sistematika pedoman kebimbangan terdiri dari enam bab dengan penjelasan sebagai berikut: bab pendahuluan: berisi tentang latar belakang pedoman penelitian dan pengembangan, prinsip prinsip kebimbangan lingkungan pemerintahan daerah provinsi. bab pelaku kebimbangan: berisi penjelasan tentang pelaku kebimbangan provinsi sumatera utara meliputi majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim kebimbangan yang terdiri dari unsur pelaksana dan unsur penunjang, surveyor, responden dan narasumber. bab iii mekanisme dan pendayagunaan kebimbangan: berisi penjelasan tentang tahapan kegiatan utama kebimbangan yang diterapkan antara laitahapan kegiatan pendukung kebimbangan antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. serta pendayagunaan hasil kebimbangan yang dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. bab mekanisme pelaporan kebimbangan: berisi penjelasan anatomi karya ilmiah kebimbangan, kebahasaan, pedoman tata aturan dalam penulisan angka dan bilangan, kepustakaan dan etika penyusunan karya ilmiah. bab tahapan dan tata cara penyusunan rencana induk kebimbangan: berisi penjelasan tentang tujuan, sasaran, sistematika penulisan rencana induk kebimbangan. bab penutup. bab pendahuluan latar belakang dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan lingkungan pemerintahan daerah provinsi sumatera utara perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan. untuk itu dalam mencapai pelaksanaan kebimbangan yang profesional dan pengelolaan sumberdaya yang optimal, diperlukan pedoman penelitian dan pengembangan yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami, sehingga mampu menghasilkan berbagai keluaran kebimbangan yang berkualitas. prinsip prinsip kebimbangan prinsip prinsip pelaksanaan kebimbangan provinsi sumatera utara, diarahkan dalam rangka penerapan kaidah kaidah ilmiah secara ketat dengan memegang teguh etika penelitian dan kode etik peneliti, untuk menjamin integritas hasil kebimbangan, profesi, dan kelembagaan. prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut: ilmiah, yaitu kebimbangan menghasilkan naskah (dan atau rekomendasi) ilmiah berbasis bukti bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, tepat, yaitu kebimbangan dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu, jujur, yaitu kebimbangan harus berlandaskan bukti, fakta, data, dan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada, bertanggung jawab, yaitu kegiatan kebimbangan harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan, beretika, yaitu kebimbangan harus berlandaskan norma norma yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, profesional, yaitu kebimbangan dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu, berkeadilan, yaitu kebimbangan dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terbuka, yaitu kebimbangan senantiasa menerima dan memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain, pengakuan, yaitu kebimbangan menghargai hak kekayaan intelektual. pendanaan pembiayaan penyelenggaraan kebimbangan provinsi sumatera utara bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), dan sumber sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan. a bab pelaku kebimbangan majelis pertimbangan mp) bertugas untukberanggotakan, gubernur ketua), sekretaris daerah provinsi wakil ketua), kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara sekretaris), dan tenaga ahli pakar praktisi anggota). dalam hal tertentu selaku majelis pertimbangan, gubernur dan sekretaris daerah provinsi dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain bawahnya. ditetapkan dengan keputusan gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. ditetapkan dengan keputusan gubernur. dalam melaksanakan tugasnya, mengadakan sidang sekurang kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kebimbangan. uraian tugas masing masing adalah , sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan mp, dan anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan mp. tim pengendali mutu tpm) tpm bertugas pm dibentuk untuk setiap jenis kebimbangan yang beranggotakan kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara penanggung jawab), sekretaris badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara ketua), dan tenaga ahli pakar praktisi anggota) tpm ditetapkan dengan keputusan gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. dalam melaksanakan tugasnya, tpm mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing masing kebimbangan. adapun uraian tugas tim pengendali mutu dijelaskan sebagai berikut: tabel uraian tugas tim pengendali mutu penanggung bertanggungjawab atas mengarahkan agar kebimbangan jawab penetapan kebijakan atas yang dilaksanakan sesuai kegiatan yang dengan rpm dan renstra dilaksanakan oleh tpm. provinsi serta menunjang pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi. ketua memberikan masukan dan |1l. mengarahkan agar arahan teknis atas kebimbangan yang kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dilaksanakan oleh tpm. tupoksi, renstra dan senja pemerintah provinsi. memimpin dan mengendalikan agar kebimbangan sesuai dengan harapan majelis pertimbangan. mendampingi tim pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kebimbangan yang diemban. memastikan kebimbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari metodologi maupun substansial. mengundang giatan kebimbangan. anggota melaksanakan kebijakan |l. membantu ketua dalam dan prosedur operasi mengendalikan agar kegiatan tpm. kebimbangan sesuai dengan harapan majelis pertimbangan. membantu ketua dalam mendampingi tim pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kebimbangan yang diemban. membantu ketua dalam memastikgadministrasikan seluruh proses kegiatan tpm. mewakili ketua bila berhalangan hadir pada sidang tpm maupun dalam pendampingan pelaksanaan kebimbangan. memastikan kegiat ketua), pengawas sekretaris), dan pelaksana anggota) lingkungan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. sekretariat tim pengendali mutu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja tim pengendali mutu dalam pengelolaan kebimbangan lingkungan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. tim kebimbangan tk) tim kebimbangan ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim kebimbangan dimaksud meliputi unsur pelaksana dan unsur penunjang: unsur pelaksana unsur pelaksana bertugas untukkepada kepala badan litbang provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kebimbangan. unsur pelaksana beranggotakan: pengarah, adalah pejabat fungsional keahlian atau pejabat administrator pejabat pengawas yang ditugaskan, dantim pelaksana dijelaskan sebagai berikut: tabel uraian tugas tim pelaksana lingkungan pemerintahan provinsi pengarah menetapkan kebijakan, menandatangani surat memberikan arahan dan pernyataan sanggup masukan berkenaan menyelesaikan pekerjaan. dengan kebimbangan yang dilaksanakan mensupervisi tersusunnya icp. mensupervisi draf icp dipaparkan dalam sidang penentuan judul mensupervisi tersusunnya mensupervisi tersusunnya proposal. mensupervisi draf dan proposal dipaparkan dalam sidang tpm. mensupervisi terlaksananya pengumpulan data mensupervisi tersusunnya hasil analisis data. mensupervisi tersusunnya draft laporan akhir. mensupervisi draft laporan akhir dipaparkan dalam sidang tpm mensupervisi tersusunnya laporan hasil akhir. mensupervisi laporan hasil akhir dipaparkan pada seminar hasil mensupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif. mensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah. melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada pimpinan unit. ketua memimpin dan menandatangani surat mengendalikan seluruh pernyataan aktif sebagai tahapan kebimbangan yang peneliti merekayasa. dilaksanakan menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. menyusun icp. memaparkan draf icp dalam sidang penentuan judul menyusun menyusun proposal. memaparkan draf dan proposal dalam sidang tpm. melakukan pengumpulan data. menganalisis data. menyusun draft laporan akhir memaparkan draft laporan akhir pada sidang tpm menyusun laporan hasil akhir memaparkan laporan hasil akhir pada seminar hasil menyusun ringkasan eksekutif. menyusun naskah jurnal ilmiah. melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada penanggung jawab. anggota melaksanakan kebijakan menandatangani surat dan prosedur operasi pernyataan aktif sebagai kebimbangan yang peneliti merekayasa. dilaksanakan. menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. bersama ketua menyusun icp. bersama ketua memaparkan draft icp dalam sidang penentuan judul bersama ketua menyusun bersama ketua menyusun proposal bersama ketua memaparkan draf dan proposal dalam sidang tpm. bersama ketua melaksanakan pengumpulan data bersama ketua menganalisis data. bersama ketua menyusun draft laporan akhir bersama ketua memaparkan draft laporan akhir dalam sidang tpm bersama ketua menyusun laporan hasil akhir. bersama ketua memaparkan laporan hasil akhir pada seminar hasil bersama ketua menyusun ringkasan eksekutif. bersama ketua menyusun naskah jurnal ilmiah. bersama ketua melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada penanggung jawab. unsur penunjang unsur penunjang bertugas untuk: memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapbimbangan kepada kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. unsur penunjang beranggotakan: penanggung jawab, adalah pejabat administrator terkait, sekretaris, adalah pejabat pengawas terkait,unsur penunjang dijelaskan sebagai berikut: tabel uraian tugas unsur penunjang lingkungan pemerintahan provinsi penanggung bertanggung jawab, mengarahkan agar kegiatan jawab memimpin, mengendalikan| fasilitasi berpedoman pada atas pelaksanaan dipa, pok, pedoman administrasi yang kebimbangan dan pto dilaksanakan oleh unsur keuangan. penunjang. jabatan tugas umum uraian tugas memimpin penyusunan pelaksanaan kegiatan. memimpin penyusunan unsur pelaksana. memimpin penyusunan unsur penunjang. memimpin penyusunan tpm. memimpin pendistribusian dan mengumpulkan surat pernyataan aktif peneliti merekayasa. memimpimimpin pendistribusian dan mengumpulkan surat pernyataan bersedia sebagai anggota tpm. memimpin penyusunan surat permohonan sidang tpm.ncetak icp, proposal, draft laporan akhir, laporan hasil akhir ringkasan eksekutif, naskah jurnal, yang telah disetujui oleh tpm, menatausahakan penyusunan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan. administrasi pendukung jabatan tugas umum uraian tugas mengadministrasikan penyusunan unsur pelaksana. mengadministrasikan penyusunan unsur penunjang. mengadministrasikan penyusunan tpm. mengadminstrasikan pen distribusikan dan mengumpulkan surat pernyataan aktif sebagai peneliti merekayasa. mengadminstrasikangadminstrasikan pendistribusian dan mengumpulkan surat pernyataan bersedia sebagai anggota tpm. mengadministrasikan penyusunan surat permohonan sidang tpm memfasilitasi ditandatanganinya lembar persetujuan icp, proposal, draft laporan akhir, dan laporan hasil akhiranggota melaksanakan membantu menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. prosedur operasi kegiatan administrasi pendukung unsur penunjang. jabatan tugas umum uraian tugas membantu menyusun unsur pelaksana. membantu menyusun unsur penunjang. membantu menyusun tpm. membantu mendistribusikan dan mengumpulkan surat pernyataan aktif sebagai peneliti merekayasa. membantu mendistribusikan dan mengumpulkan surat pernyataan peneliti merekayasa sanggup menyelesaikan pekerjaan. membantu mendistribusikan dan mengumpulkan surat pernyataan bersedia sebagai anggota tpm. membantu menyusun surat permohonan sidang tpm. membantumbantumbantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan dipa, pok, pedoman kebimbangan dan pto keuangan. surveyor surveyor adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengumpulan data untuk setiap kebimbangan yang dilaksanakan dan dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat, bertugas mengumpulkan data dalam mendukung kebimbangan. surveyor terdiri dari pejabat fungsional keahlian atau tenaga pns dan non pns lainnyaabel uraian tugas surveyor lingkungan pemerintahan provinsi jabatan tugas umum uraian tugas anggota mengumpulkan data mengumpulkan data sesuai dalam mendukung yang diminta dalam proposal kebimbangan. menyusun laporan lokasi sesuai dengan pedoman kebimbangan. melengkapi data administrasi perjalanan dinas. menyerahkan laporan lokasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas beserta kelengkapannya. responden responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta pendapat. keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket lisan ketika menjawab wawancara. narasumber narasumber adalah orang yang memberikan informasi berdasarkan kepakaran, pengalaman atau kewenangan yang dimilikinya. narasumber bisa berasal dari pakar, praktisi, atau pejabat yang berkompeten. pemilihan narasumber disesuaikan dengan topik kebimbangan yang sedang dilaksanakan,bab iii mekanisme dan pendayagunaan kebimbangan kebimbangan adalah kegiatan yang merupakan, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri lingkungan pemerintahan daerah provinsi. adapun rangkaian ketujuh kebimbangan tersebut, sebagaimana mekanisme berikut: diagram mekanisme kebimbangan sebagai suatu rangkaian kegiatan, maka keluaran dari kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya. adapun urutan kebimbangan dimaksud adalah sebagai berikut: hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan. hasil dari pengembangan dapat dilakukan pengkajian. hasil dari pengkajian dapat dijadikan pengembangan. hasil dari pengembangan dapat dijadikan perekayasaan. hasil dari perekayasaan dapat dilakukan pengkajian. hasil dari pengkajian dapat dijadikan perekayasaan. hasil dari perekayasaan dapat dijadikan penerapan. hasil dari penerapan dapat dijadikan pengkajian. hasil dari pengkajian dapat dijadikan penerapan. hasil penerapan dapat dijadikan pengoperasian. hasil pengoperasian dapat dijadikan pengkajian. hasil pengkajian dapat dijadikan pengoperasian. hasil pengoperasian dapat dijadikan penelitian. hasil evaluasi kebijakan dapat dijadikan penelitian. hasil evaluasi kebijakan dapat dijadikan pengkajian. hasil dari pengembangan dapat dilakukan evaluasi kebijakan. hasil dari pengkajian dapat dijadikan evaluasi kebijakan. hasil dari pengembangan dapat dijadikan evaluasi kebijakan. hasil dari perekayasaan dapat dilakukan evaluasi kebijakan. hasil dari perekayasaan dapat dijadikan evaluasi kebijakan. hasil dari penerapan dapat dijadikan evaluasi kebijakan. hasil dari pengoperasian dapat dijadikan evaluasi kebijakan. tabel jenis dan keluaran kebimbangan rekomendasi strategis kompetitif kebijakan program percontohan (pengoperasian etihluse menyeluruhgan berdampingan lebih luas menyeluruh dan pendampingan been bab per anakan tahapan kegiatan utama kebimbangan lingkungan pemerintahan daerah peneliti daerah. kegiatan penelitian, dilaksanakan melalui (sepuluh) tahapan sub kegiatan dan (tiga) keluaran dalam jangka waktu maksimal (enamlitian dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan idea concept paper icp) dan term reference penelitian. setelah topik penelitian ditetapkan dalam sidang mp, penelitian menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik penelitian yang akan dilaksanakan. adalah kerangka acuan kerja atau rancangan penelitian penyusunan proposal penelitian. proposal adalah gambaran rencana penelitian yang berisikan latar belakang dan tujuan penelitian, kajian pustaka, serta rancangan penelitielitian sidang tpm sidang tpm adalah rapat tim pengendali mutu guna membahaspenyusunan draf laporan akhir penelitian draf laporan akhir penelitian adalah laporan sementara hasil penelitian yang disusun oleh penelitianlaporan hasil akhir penelitian laporan hasil akhir penelitian merupakan laporan penelitian yang telah disetujui oleh tpm untuk seminarkan. seminar seminar adalah kegiatan penyampaian laporan hasilnelitian pelaporan akhir penelitian adalah pelaporan yang telah disetujui oleh tpm dan sudah diseminarkan. laporan akhir penelitian tersebut akan diolah dalam bentuk laporan ringkasan eksekutif, dokumentasi perpustakaan, dan naskah jurnal ilmiah. sidang tpm sidang tpm diagram mekanisme kegiatan penelitian pengkajiandaerah provinsi. dalam pelaksanaannya, kegiatan pengkajian adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. kegiatan pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan lebih lanjut. kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud diuraikan atas, dibagi menjadi (tiga) kategori, yaitu: pengkajian strategis pengkajian aktual pengkajian kompetitif pengkajian strategis pengkajian strategispembentukan suatu kebijakan pemerintahan daerah provinsi. kegiatan pengkajian strategisstrategis dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan idea concept paper icp) dan term reference pengkajian strategis. setelah topik pengkajian strategis ditetapkan dalam sidang mp, pengkajian strategis menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengkajian strategis yang akan dilaksanakan. adalah kerangka acuan kerja atau usulan pengkajian strategis. selanjutnya icp tor disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dalam sidang tpm. sidang tpm sidang tpm diagram mekanisme kegiatan pengkajian strategis penyusunan proposal pengkajian strategis. proposal adalah rancangan pengkajian strategisstrategisicpstrategis draf laporan akhir pengkajian strategis adalah laporan sementara hasil pengkajian strategis yang disusun oleh pengkajian strategispenyusunan laporan hasil akhir pengkajian strategis laporan hasil akhir penelitian merupakan laporan pengkajian strategis yang telah disetujui oleh tpm untuk seminarkanlaporan akhir adalah laporan hasil pengkajian strategis yang telah disetujui oleh tpm dan telah diseminarkan. laporan akhir pengkajian strategaktual pengkajian aktualjadian terkini yang berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan daerah. kegiatan pengkajian aktual, dilaksanakan melalui (enam) tahapan sub kegiatan dan (tiga) keluaran dalam jangka waktu maksimal (satuaktual dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan idea concept paper icp), term reference dan research design instrument survey rd is) pengkajian aktual. setelah topik pengkajian aktual ditetapkan dalam sidang mp, pengkajian aktual menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengkajian aktual yang akan dilaksanakan. adalah kerangka acuan kerja atau usulan penelitian pengkajian aktual. proposal adalah rancangan pengkajian aktualaktual. dengan mempertimbangkan studi kepustakaan, proposal disusun berdasarkan icp pengkajian aktual dan yang telah didiskusikan dalam rapat, yang dimaksudkan untuk lebih memahami topik pengkajian aktual. dan selanjutnya disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dalam sidang tpm. sidang tpm diagram mekanisme kegiatan pengkajian aktualdalam icp torforum diskusi forum diskusi adalah kegiatan rapat membahas data informasi yang akan digunakan untuk pelaporan akhir. pelaporan akhir pelaporan akhir adalah laporan hasil pengkajian aktual yang telah disetujui oleh tpm dan telah diseminarkan. laporan akhir pengkajian aktualkompetitif pengkajian kompetitif adalahbijakan pemerintahan daerah provinsi, yang dilakukan secara perorangan atau secara berkelompok. dapat diikuti ketuai oleh pegawai negeri sipil pns) badan litbang. kegiatan pengkajian kompetitif didahului dengan seleksi icp oleh tim seleksiim seleksi ini terdiri atas unsur unsur dari dalam dan atau luar badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, yang memiliki kompetensi dibidang kebimbangan. pengkajian kompetitifempatleksi proposal untuk proposal yang lolos seleksi sidang tpm diagram mekanisme kegiatan pengkajian kompetitifkompetitif dimaksud adalah sebagai berikut: usulan idea concept paper icp) proposal icp proposal adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengkajian kompetitif yang dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok. selanjutnya icp proposal disampaikan kepada tim seleksi untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan. seleksi proposal seleksi proposal adalah proses penilaian icp proposal secara substansial sehingga memenuhi jumlah penilaian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan, sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut penyusunan research design instrument survey rd is) pengkajian kompetitif untuk icp proposal yang lulus seleksi dilanjutkan dengan penyusunan rd is. rd is adalah rancangan pengkajian kompetitifkompetitif. dengan mempertimbangkan studi kepustakaan, rd is disusun berdasarkan icp proposal pengkajian kompetitif yang telah didiskusikan dalam seleksi proposal, dengan maksud untuk mempertajam fokus yang ingin dicapai dari pengkajian kompetitifkompetitif draf laporan akhir pengkajian kompetitif adalah laporan sementara hasil pengkajian kompetitif yang disusun oleh pengkajian kompetitif.t laporan akhir. pelaporan akhir laporan akhir adalah laporan hasil pengkajian kompetitif yang telah disetujui oleh tpm dan telah diseminarkan. laporan akhir pengkajian kompetitifembaterkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan adalah suatu bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian pengkajian, dengan melakukan abstraksi guna menemukan berbagai aspek variabel tertentu dari satu atau berbagai penelitian pengkajian. selanjutnya, berbagai aspek variabel tertentu tersebut digunakan sebagai masukan dalam menyusun sebuah naskah akademis atau model untuk dimanfaatkan dalam penyusunan regulasi atau model program percontohan daerah. kegiatan pengembangan,tiga) bulan. tahapan subembangan dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan idea concept paper icp) dan term reference pengembangan. setelah topik pengembangan ditetapkan dalam sidang mp, pengembangan menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengembangan yang akan dilaksanakan. adalah kerangka acuan kerja atau usulan rancangan desain pengembangan. forum diskusi forum diskusi adalah kegiatan rapat membahas icp tor yang akan digunakan untuk penyusunan desain pengembangan. penyusunan desain pengembangan. rd is adalah rancangan pengembangembangan. dengan mempertimbangkan studi kepustakaan, rd is disusun berdasarkan icp pengembangan dan yang telah didiskusikan dalam forum diskusi, yang dimaksudkan untuk lebih memahami topik pengembangan. selanjutnya rd is disetujui untuk dilakukan sidang tpmdesain pengembangan ditinjau dari substansmutakhiran dan analisis data pemutakhiran dan analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis dan mengabstraksikan hasil hasil penelitian guna menemukan variabel variabel penting serta menyeleksi data atas dasar reliabilitas dan validitas. pemutakhiran dan analisis data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam penyusunan draf naskah akademis sesuai metode yang telah ditentukan dalam pto penulisan karya ilmiah kemendagri dan pemerintahan daerah. sidang tpm sidang tpm diagram mekanisme kegiatan pengembangan penyusunan draf naskah akademis model draf naskah akademis adalah rancangan laporan sementara hasil pengembangan yang disusun oleh yang dihampiri seluruh data pendukung yang diperlukan. selanjutnya draf naskah akademis tersebut diusulkan kedraf naskah akademis model yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada seminar naskah akademis model. naskah akademis model naskah akademis model adalah naskah hasil pengembangan yang telah disetujui pada sidang tpm dan telah diseminarkan. naskah akademrekayasarja kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam pelaksanaannya, kegiatan perekayasaan adalah upaya untuk menganalisis dan memanfaatkan naskah akademis sebagai hasil kegiatan pengembangan guna menghasilkan draf (pertama) pedoman umum teknis atau draf (pertama) peraturan. draft pedoman umum teknis tersebut dapat berupa hard copy dalam bentuk rancangan pedoman umum teknis. kegiatan perekayasarekayasaan dimaksud adalah sebagai berikut: sidang diagram mekanisme kegiatan perekayasaan penyusunan idea concept paper icp) dan term reference perekayasaan berdasarkan draf program yang berorientasi pada perekayasaan tersebut maka disusunlah icp. setelah ditetapkan dalam sidang mp, perekayasaan menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik perekayasaan program yang akan dilaksanakan. perekayasaan program disusun dengan berpedoman kepada pto penulisan karya ilmiah pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota yang diatur tersendiridoman peraturan. penyusunan draf pedoman peraturan penyusunan draf pedoman disusun berdasarkan icp dan tor yang telah didiskusikan dalam forum diskusi, dimana dimaksud untuk lebih memahami topik perekayasaan. penyusunan draf pedoman tersebut diajukan kedalam sidang tmpdraf pedoman peraturan. seminar seminar adalah kegiatan penyampaian draf pedoman peraturandoman peraturan. draf pedoman peraturan draf pedoman peraturan adalah laporan hasil perekayasaan program yang telah disetujui pada sidang tpm dan telah diseminarkan. draf pedomlaporan perekayasaan pelaporan perekayasaan adalah laporan yang didapat setelah pelaksanaan draf perumerapdalam pelaksanaannya, kegiatan penerapan dibagi menjadi (dua), yaitu: (a) penerapan draf pedoman umum teknis program dalam bentuk pilot project, dan (b) uji publik terhadap draf peraturan. draft pedoman umum teknis tersebut yang berupa hard copy dalam bentuk rancangan pedoman umum teknis kemudian dijadikan pilot project ataupun dapat berupa software yang berbentuk aplikasi manual umum teknis dan diwujudkan dalam program komputer dijadikan pilot project. kegiatan penerapan program atau peratursebelasidang tpm diagram mekanisme kegiatan peneraprapan dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan idea concept paper icp) dan term reference penerapan berdasarkan draf pedoman umum (perum) yang berorientasi pada program tersebut maka disusunlah icp. setelah ditetapkan dalam sidang mp, penerapan menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik penerapan yang akan dilaksanakan. penerapan adalah kerangka acuan kerja atau usulan penerapan. penerapan disusun dengan berpedoman kepada pto penulisan karya ilmiah pemerintahan daerah. draf diajukan kepada sidang tpm untuk mendapatkan persetujuan. focus group discussion fgd) focus group discussion adalah kegiatan rapat membahas icp dan yang akan digunakan untuk uji coba draft perum pto. uji coba draf perum pto uji coba draf perum dilaksanakan berdasarkan penerapan program yang telah disetujui dalam sidang tpm dan telah didiskusikan dalam forum diskusi, dimaksud untuk lebih memahami topik penerapan. sidang tpm sidang tpm adalah rapat tim pengendali mutu guna membahas uji coba draf perum pto yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada evaluasi hasil uji coba draf perum pto. evaluasi hasil uji coba draf perum pto uji coba draf perum dievaluasi dengan tujuan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah draf perum tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang ada untuk perbaikan lebih lanjut agar mendapatkan persetujuan untuk diseminarkan. seminar seminar adalah kegiatan penyampaian evaluasi hasil uji cobapelaporan hasil uji coba draf perum pto. pelaporan hasil uji coba draf perum pto pelaporan hasil uji coba draf perum adalah laporan yang didapat setelah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan draf perum yang sebelumnya telah diseminarkanoperasian pengoperasian adalah kegiatan uji pelaksanaan uji rekomendasi, evaluasi, destinasi untuk efektivdalam pelaksanaannya, kegiatan pengoperasian dibagi menjadi (dua), yaitu: (a) menganalisis dan memanfaatkan hasil pilot project penerapan draf pedoman umum teknis maka dihasilkan draf pedoman umum khusus yang telah teruji dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan pengoperasian oleh komponen teknis, dan (b) menganalisis dan memanfaatkan hasil uji publik terhadap draf peraturan perundang undangan maka dihasilkan draf peraturan perundang undangan yang siap untuk disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan kebijakan lebih lanjut. draft pedoman umum teknis program tersebut yang berupa hard copy dalam bentuk rancangan pedoman umum teknis yang dijadikan pilot project dijadikan pilot project. kemudian draft pedoman umum teknis. kegiatan pengoperasian, dilaksanakan dalam (enamtpm y y diagram mekanisme kegiatan pengoperasioperasian program dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan idea concept paper icp) dan term reference pengoperasian program berdasarkan laporan hasil uji coba draf perum pto tersebut maka disusunlah icp. setelah ditetapkan dalam sidang mp, pengoperasian program menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik pengoperasian yang akan dilaksanakan. pengoperasian adalah kerangka acuan kerja atau usulan pengoperasian. draf diajukan kepada sidang tpm untuk mendapatkan persetujuanrum pto. penyusunan draf perum pto penyusunan draf perum pto adalah rancangan laporan hasil pengoperasian yang disusun oleh pengoperasian yang disetujui dalam fokus diskusi, dimaksud untuk lebih memahami topik pengoperasian. penyusunan draf perum pto diajukan kepada sidang tpmpenyusunan draf perum pto yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh tim pelaksana guna disampaikan pada draf perum pto. seminar seminar adalah kegiatan penyampaianrum pto. draf perum pto draf perum pto adalah laporan hasil pengoperasian yang telah disetujui pada sidang tpm dan telah diseminarkan. draf perum ptoevaluasi kebijakanevaluasi kebijakandiagram mekanisme kegiatan evaluasi kebijakevaluasi kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut: penyusunan icp dan setelah topik evaluasi kebijakan ditetapkan dalam sidang mp, evaluasi kebijakan menyusun draf icp. icp adalah kertas konsep ide yang dirumuskan untuk menentukan topik evaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan. adalah kerangka acuan kerja atau usulan evaluasi kebijakan. selanjutnya icp disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dalam sidang tpm. penyusunan desain evaluasi evaluasi kebijakan. design evaluasi adalah rancangan evaluasi kebijakan dan alat pengumpul data informasi yang dipergunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi kebijakan. dengan mempertimbangkan studi kepustakaan, rd is disusun berdasarkan icp evaluasi kebijakan dan yang telah didiskusikan dalam forum diskusi, yang dimaksudkan untuk lebih memahami topik evaluasi kebijakan. sidang tpm sidang tpm adalah rapat tim pengendali mutu guna membahas desain evaluasi ditinjau dari subforum diskusi forum diskusi adalah kegiatan rapat membahas design evaluasi yang telah disidangkan tpm yang akan digunakan untuk pengumpulan data informasi. pengumpulan data informasiforum diskusi forum diskusi adalah kegiatan rapat membahas data informasi yang telah dikumpulkan digunakan untuk tabulasi dan pengolahan data. tabulasi dan pengolahan data tabulasi dan pengolahan. penyusunan draf laporan evaluasi draf laporan evaluasi adalah laporan sementara hasil evaluasi kebijakan yang disusun oleh evaluasi kebijakan dilampiriseluruh data pendukung yang diperlukan untuk selanjutnya diseminarkan. seminar seminar adalah kegiatan penyampaian draf laporan evaluasievaluasi. laporan evaluasi pelaporan evaluasi adalah laporan hasil evaluasi kebijakan yang telah diseminarkan. laporan akhir evaluasi kebijaktahapan kegiatan penyusunan dan dokumen kebimbangan penyelenggaraan kebimbangan, diperlukan sejumlah dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum seseorang melakukan aktivitas kebimbangan. secara faktual, terdapat (lima) jenis dokumen awal sebelum dilaksanakannya suatu aktivitas kebimbangan, yaitu: kertas konsep ide idea concept paper atau icp): kerangka acuan term reference atau r), proposal, draft laporan akhir, dan laporan hasil akhir finally result report). antara (lima) dokumen tersebut, terdapat suatu hubungan sistemik yang melengkapi proses pelaksanaan penelitian. jika dikaji, maka hubungan antara kerangka acuan, dan proposal kebimbangan serta laporan akhir dapat ditunjukkan pada diagram dalam upaya menyiapkan suatu karya yang dapat mengkompilasikan materi penetapan topik, usulan penelitian, dan penyusunan riset desain, serta hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan berkualitas, maka dalam setiap penyelenggaraan aktivitas kebimbangan wajib disertakan alur pikir. paper icp) penelitian diagram hubungan icp, usulan penelitian, dan proposal idea concept paper icp) proses kebimbangan dimulai dari penetapan topik. topik dapat diambil dari isu isu yang sedang hangat (hot issues), dinamika situasi atau keadaan, kondisi aktual, fenomena yang berkembang, dan hasil aktivitas kebimbangan dan atau kajian akademis sebelumnya. pemilihan topik yang tepat akan menjadikan aktivitas kebimbangan lebih menarik dan menantang, sehingga semua orang terobsesi untuk mengetahuinya secara mendalam. suatu topik juga bermanfaat untuk mengantar prosesi penelitian agar tetap berfokus kepada pencarian solusi yang ingin dicapai. penting bagi peneliti merekayasa untuk memilih topik yang menantang dan dapat membuat mereka terus menerus melakukan aktivitas kebimbangan, menuliskan, dan mempublikasikan hasilnya. karena hanya sedikit peneliti merekayasa yang tetap aktif melakukan aktivitas kebimbangan dan meneruskan kegiatannya berdasarkan topik yang dipilihnya sendiri secara selektif, disukai, dikuasai materinya, dan memiliki daya tarik. banyak peneliti merekayasa yang tergoda untuk mengganti topik yang telah dipilih. oleh karena itu, pilih topik yang saling berkaitan dengan tetap berfokus pada topik utama yang telah ditetapkan sejak semula. karena dengan tetap fokus, maka hasil kebimbangan menjadi lebih menarik. disamping itu, hasil kebimbangan akan memberikan informasi yang valid, lengkap, dan akurat. topik yang menarik adalah tema sentral yang aktual dan mampu menarik perhatian serta bermanfaat bagi semua orang untuk mendapatkan informasi melalui hasil kebimbangan. penetapan topik merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sebuah aktivitas kebimbangan. penetapan topik juga harus mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. kerangka acuan term reference atau adapun kerangka acuan. usulan penelitian kebimbangan ini perlu dinilai kembali oleh tim pengendali mutu. penyusunan kerangka acuan merupakan tindak lanjut dari rencana kerja program dan kegiatan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. penyusunan kerangka acuan dilaksanakan oleh peneliti merekayasa yang diarahkan oleh kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara. proposal proposal penelitianproposalsuatu kegiatan penelitian kebimbangan adalah:proposal adalah memberitahukan secara jelas tentang latar belakang dan tujuan penelitian kebimbangan, rancangan penelitian secara detailtujuan dan rancangan rencana kegiatan penelitian kebimbangan secara keseluruhan. dalam rancangan penelitian yang terdapat pada proposal, terdapat (dua) jenis pendekatan paradigma yang dapat dilakukyusunan rancangan penelitian kebimbangan dalam proposal tersebutroposal ini sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya suatu rencana kegiatan penelitian kebimbangan. jika usulan ini diterima, maka proposal rancangan kegiatan itu dapat dilanjutkan tahapan berikut. sebaliknya jika tidak disetujui, maka harus dikembalikan kepada pengusul untuk selanjutnya diperbaiki atau dinyatakan gagal dalam merespons keinginan pemberi kerja. untuk itu, dalam mengawali penulisan suatu rencana kegiatan penelitian kebimbangan, peneliti merekayasa wajib menetapkan topik penelitian kebimbangan seakurat mungkin. proposal bersifat lebih komprehensif karena dalamnya memuat dan menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian, serta desain riset yang digunakan dalam suatu penelitian kebimbangan. bagaimana menulis rancangan penelitian kebimbangan atau riset desain yang spesifik dalam suatu proposal, komprehensif, dan mampu mengantar pencapaian tujuan penelitian kebimbangan terdapat beberapa hal substantif yang patut dicermati dan diaplikasikan dalam penyusunan proposal. laporan akhir finally report) pelaporan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tim peneliti merekayasa pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian kebimbangan. pada tahap akhir pelaksanaan penelitian kebimbangan, tim peneliti menyusun laporan hasil kebimbangan yang terdiri dari: draft laporan akhirsidang tpm, serta pakar sesuai dengan keahlian dan kesadarannya. laporan akhir penelitian. laporan akhir penelitian kebimbangan, disusun sebagai tindak lanjut pembahasan draft laporan akhir yang telah disetujui dalam sidang tpm untuk diseminarkan. pembahasan laporan akhir penelitian dilaksanakan oleh ketua tim peneliti merekayasa bersama anggota tim peneliti merekayasa lainnya sesuai dengan topik penelitian kebimbangan masing masing. tahapan kegiatan pendukung kebimbangan lingkungan pemerintahan daerah perencanaan tahapan perencanaan mencakup penyiapan dokumen perencanaan jangka menengah dalam bentuk rencana strategis renstra) dan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk rencana kerja senja). dalam hal penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan dimaksud sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan terkait, dengan penjelasan sebagai berikut: rencana strategis renstra) rencana strategis renstra) kebimbangan merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu (lima) tahun yang memuat rencana tindak dan rencana alokasi pendanaan, rangkaian tahapcara terintegrasi untuk percepatan pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. sedangkan dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, visi, misi, dan arah kebijakan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam rpm yang diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah dalam rpm. dokumen renstra kebimbangan diperlukan untuk memberikan penguatan sekaligus menjamin kualitas kebijakan tataran pemerintah maupun pemerintahan daerah. selain itu, melalui renstra kebimbangan dapat dipastikan tersusunnya kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai strategi pembangunan nasional. renstra badan penelitian pengembangan provinsi sumatera utara, merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) lima tahunan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah. rencana kerja senja) rencana kerja senja) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari renstra dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan badan penelitian pengembangan provinsi sumatera utara, dalam kurun waktu (satu) tahun anggaran yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah. dalam proses penyusunan senja dimaksud, hal yang menjadi prioritas adalah penyusunan rencana program kerja kebimbangan. penyusunan rencana program kebimbangan tersebut dilakukan secara sistematis dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. penyusunan rencana program kerja kebimbangan ini bertujuan untuk mencermati berbagai isu aktual dan permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi masing masing pemangku kepentingan untuk dijadikan masukan dalam perumusan dan pemilihan program prioritas kebimbangan, untuk selanjutnya diarahkan dalam topik topik kebimbangan. mekanisme penyusunan rencana program kerja kebimbangan diawali dengan melakukan inventarisasi isu isu aktual dan permasalahan yang dilaksanakan secara internal badan penelitian pengembangan provinsi sumatera utara, penjaringan masukan dari para pemangku kepentingan yang dapat dilakukan melalui formulir edaran, serta pelaksanaan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan rumusan program kerja kebimbangan. hasil rumusan program kerja kebimbangan tersebut disampaikan kepada temp untuk dibahas dalam rangka perumusan draf prioritas kebijakan kebimbangan. selanjutnya, draf tersebut disampaikan kepada untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan guna ditetapkan sebagai program kerja kebimbangan. program kerja kebimbangan yang telah mendapat persetujuan mp, selanjutnya disinergikan dan digabungkan dalam dokumen senja badan penelitian pengembangan provinsi sumatera utara. secara sederhana, penjelasan atas dapat dirumuskan dalam gambar bawah ini: masukan pemangku kepentingan haa has) draf program kerja kebimbangan program kerja kebimbangan diagram mekanisme penyusunan program kebimbangan pelaksanaan dalam perspektif yuridis formal, pelaksanaan program kerja kebimbangan secara tahunan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran, diantaranya: dokumen pelaksanaan anggaran dpa) badan litbang provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kebimbangan dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) badan penelitian pengembangan provinsi sumatera utara dengan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). dokumen pelaksanaan kegiatan dari sumber sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi program kerja kebimbangan merupakan dua kegiatan yang memiliki fungsi berbeda namun sangat erat kaitannya satu sama lain. pemantauan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan identifikasi masalah secara dini. pemantauan menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi memposisikan data data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah dan menyarankan perbaikan, oleh karena itu pemantauan dan evaluasi harus berjalan seiring. pemantauan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan program kerja kebimbangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pencernaan terhadap perkembangan pelaksanaan program kerja kebimbangan, melakukan identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul, untuk selanjutnya dilakukan tindakan antisipatif sedini mungkin. pemantauan program kerja kebimbangan dilakukan pada setiap kegiatan kebimbangan dengan periode waktu setiap (tiga) bulan (triwulan), bulan (semester), akhir tahun, atau setiap saat dibutuhkan. pemantauan terhadaplingkungan pemerintah daerah. evaluasibadan penelitian pengembangan provinsi sumatera utaras), hasil (outcomes), dan dampak (impactsiii),,,pemerintahan daerahjawab untuk memastikan dukungan dan pemanfaatan kebimbangan sesuai dengan kebijakan umumllpemerintahan daerah danindikator keluaran output), untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai rencana. indikator hasil outcome), untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. indikator dampak , kehadiran keterlibatan pengambil keputusan dalam setiap tahapan kegiatan, kualitas kinerja peneliti merekayasa, dukungan pemerintahan lokal dalam setiap tahapan kebimbangan, tingkat pemanfaatan sdm, sarana dan prasarana, dukungan alat kerja yang memadai efektif efisien, dan produktif, keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan hasil kebimbangan, tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang transparan, mekanisme dan prosedural yang dijalankan, dan pemecahan masalah dan saran tindaklanjut. pelaporan pelaporan program kerja kebimbangan lingkungan badan penelitian pengembangan provinsi sumatera utaraprogram kerja kebimbangan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. berkala dalam konteks ini adalah pelaporan setiap (tiga) bulan (triwulan),, misalnya dari penanggung jawab kegiatan atau kepada penanggung jawab program dan penanggung program kepada pimpinan lembaga samping itu, pelaporan juga harus disampaikan melalui jurnal dan atau media kebimbangan. pelaporan dimaksudkan agar organisasi melakukan destinasi dan mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui laman internet sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. format pelaporan diperlukan untuk menjaga kualitas dan mendapatkan hasil yang lebih optimal agar mendapatkan bentuk pelaporan yang informatif dan memadai. format laporan menampung data serta fakta valid dan relevan untuk diketahui oleh khalayak banyak. sehingga memberikan petunjuk dan informasi yang memadai untuk memberikan masukan yang konstruktif korektif serta perumusan perencanaan periode berikutnya. pendayagunaan hasil kebimbangan salah satu misi yang dibawa dalam setiap kebimbangan adalah sebisa mungkin hasilnya berupa (inovasi) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan. oleh karenanya, pemanfaatan hasil kegiatan kebimbangan tersebut harus tetap dikawal oleh institusi litbang agar tidak melenceng dari ide awalnya. sehingga, pendampingan institusi litbang kepada pemangku kepentingan (user) menjadi sebuah keniscayaan. pendampingan, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terjadi terus menerus antara institusi litbang dengan komponen lingkungan satuan kerja perangkat daerah, hingga terjadi proses perubahan kreatif dalam perumusan kebijakan yang diprakarsai oleh komponen atau perangkat daerah yang bersangkutan. pendampingan pemanfaatan keluaran kebimbangan oleh komponen dan perangkat daerah setidaknya akan melewati (empat) tahap, yaitu: inisiasi, internalisasi, institusionalisasi, dan keberlanjutan. untuk mengetahui hubungan keempat tahap itu dapat dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam gambar inisiasi adalah tahap pertama dalam suatu proses inovasi. dalam konteks penyusunan produk peraturan maupun program, inisiasi dipahami sebagai proses kebimbangan yang menghasilkan laporan akhir penelitian atau pengkajian, naskah akademis, draf peraturan atau pedoman umum petunjuk teknis operasional dari sebuah program. tnstitusionalisas gambar empat tahap pemanfaatan keluaran kebimbangan internalisasi adalah tahap kedua dalam suatu proses inovasi, mana keluaran kebimbangan dalam tahap inisiasi diharapkan dapat diterapkan oleh komponen dan perangkat daerah. tahap ini merupakan tahap yang sangat penting, pada tahap internalisasi dilakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi dari penanggung jawab inisiasi yaitu institusi kebimbangan kepada penanggung jawab internalisasi yaitu institusi pelaksana (komponen dan perangkat daerah). pergeseran tahap inisiasi menjadi tahap internalisasi, sekurang kurangnya meliputi (tiga) pendekatan, yaitu adopsi, yaitu proses penerimaan atas keluaran kebimbangan sebagai sebuah inovasi. penerimaan sini mengandung arti tidak sekadar "tahu", tetapi sampai benar benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar. adaptasi, yaitu proses penerimaan secara alami terhadap pemanfaatan keluaran kebimbangan yang disertai pelbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komponen atau perangkat daerah terkait. replikasi yaitu proses peniruan keluaran kebimbangan sehingga pemanfaatannya bisa direplikasi untuk kepentingan tertentu, baik oleh komponen atau perangkat daerah terkait maupun manfaat lainnya (beneficial). pada awal internalisasi, peran institusi kebimbangan sangatlah besar. namun, seiring dengan interaksi yang intens antara institusi kebimbangan dan pemangku kepentingan, mana pemahaman dan penerapan keluaran kebimbangan oleh pemangku kepentingan semakin tinggi, pada saat itu pula peran institusi kebimbangan menjadi berkurang. sebagaimana dimaksud dalam gambar waktu gambar mekanisme kebimbangan institusionalisasi adalah tahap ketiga dari proses inovasi. pada proses ini institusi kebimbangan tidak lagi terlibat. pengorganisasian dan pelembagaan keluaran kebimbangan sepenuhnya menjadi domain dan tanggung jawab komponen atau perangkat daerah terkait. institusi kebimbangan hanya sekadar memantau dan atau melakukan pengkajian kembali atas merasionalisasi keluaran kebimbangan yang telah melembaga. keberlanjutan adalah tahap terakhir dari proses inovasi yang berupa upaya melanjutkan pemanfaatan keluaran kebimbangan agar semakin berguna bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. pelaporan pengertian pelaporan pelaporan adalah penyajian data, fakta, permasalahan dan solusi mengatasinya dari pejabat struktural tingkat bawah tingkat lebih tinggi dan dari pejabat fungsional kepada pimpinannya serta dari pemerintahan daerah pemerintahan pusat secara berkala dan berjenjang. pelaporan untuk memastikan semua input, proses, dan keluaran kebimbangan sesuai target yang telah ditetapkan. pelaporan bermakna strategis untuk memberikan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. prinsip prinsip pelaporan obyektif dan sistematis pelaporan disusun secara sistematis berdasarkan analisis data yang lengkap, terbaru dan akurat dan dapat diuji kebenarannya agar berguna memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan. berkala dan berjenjang pelaporan kegiatan dilakukan berdasarkan jangka waktu dan berjenjang dari pejabat tingkat bawah pejabat tingkat atas. partisipatif penyusunan pelaporan kebimbangan melibatkan seluruh pelaku kebimbangan dan daerah. pelaporan dapat diakses baik oleh pelaku kebimbangan lingkungan pemerintahan daerah, juga masyarakat melalui berbagai media. akuntabel pelaporan kebimbangan dapat dipertanggungjawabkan setiap jenjang jabatan baik struktural maupun fungsional. berkesinambungan pelaporan kebimbangan dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebimbangan maupun perumusan kebijakan. jenis jenis pelaporan dan mekanisme kerja pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh pejabat struktural dan fungsional dari tingkat bawah pejabat tingkat atas dalam suatu unit kerja kebimbangan, dari pejabat kebimbangan tingkat daerah pusat atau dari pejabat tingkat pemerintahan lebih rendah pejabat tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. pelaporan kebimbangan terdiri dari (dua) jenis, yaitu: pelaporan struktural pelaporan kebimbangan dari pejabat struktural pejabat struktural tingkat atas dalam suatu unit kerja kebimbangan atau dari pejabat struktural unit kebimbangan kepala badan litbang) tingkat kabupaten kota bupati) provinsi gubernur) hingga pusat menteri dalam negeri). mekanisme pelaporan struktural dapat dilihat sebagaimana dimaksud dalam diagram pelaporan fungsional pelaporan kebimbangan antar pelaku kebimbangan tingkat kabupaten kota, provinsi dan pusat. mekanisme pelaporan fungsional dapat dilihat sebagaimana dimaksud dalam diagram litbang litbang litbang diagram mekanisme pelaporan struktural diagram mekanisme pelaporan fungsional ruang lingkup pelaporan untuk menjaga kualitas hasil kebimbangan, diperlukan bentuk format pelaporan yang informatif dan memadai. ruang lingkup pelaporan memuat informasi yang mencakup kegiatan sub kegiatan, capaian target, realisasi, permasalahan kendala dan tindak lanjut. ruang lingkup pelaporan meliputi: kebimbangan jenis jenis kebimbangan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. target kebimbangan target adalah out put yang harus dicapai oleh setiap kebimbangan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam jangka waktu satu tahun. target mencakup dimensi waktu, anggaran pembiayaan kebimbangan dan lokasi. realisasi realisasi kebimbangan adalah capaian kinerja kebimbangan yang telah dicapai dalam jangka waktu tertentu. permasalahan kendala permasalahan kebimbangan adalah hal hal yang menimbulkan kesenjangan antara kondisi kebimbangan yang ada dengan kondisi kebimbangan yang ideal atau kendala yang dihadapi selama kebimbangan dilaksanakan. tindak lanjut tindak lanjut kebimbangan adalah upaya upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. waktu pelaporan pelaporan kebimbangan dibedakan atas: pelaporan rutin terdiri dari laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan. laporan rutin diterima paling lambat tanggal bulan berikutnya. waktu pelaporan adalah sebagai berikut: laporan triwulan: laporan triwulan januari maret), dan laporan triwulan iii juli september), laporan semester januari juni), laporan tahunan disampaikan pada akhir tahun. januari desember): pelaporan insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. bab mekanisme pelaporan kebimbangan anatomi karya ilmiah kebimbangan pedoman teknis operasional penyusunan karya tulis ilmiah lingkungan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota berisi uraian tentang kaidah umum dan sistematika serta teknik penulisan kertas kerja konsep idea concept paper icp), term reference r), proposal, desain riset dan instrumen survei rd is), laporan pengumpulan data, paparan draft laporan penelitian, laporan akhir penelitian pengkajian, makalah seminar, prosiding, ringkasan eksekutif, jurnal ilmiah, naskah akademik, laporan pelaksanaan kegiatan, dan produk kebimbangan lainnya. jenis dan ukuran huruf huruf yang dianjurkan dalam penulisan karya ilmiah adalah times new roman dengan ukuran (font) untuk teks. judul bab menggunakan huruf kapital dengan jenis times new roman font sedangkan judul subbab dan sub subbab menggunakan jenis huruf yang sama seperti teks yaitu times new roman dengan font kertas karya ilmiah produk kebimbangan diketik menggunakan kertas hvs berukuran inci). halaman sampul karya ilmiah kebimbangan khususnya yang merupakan produk akhir seperti laporan akhir penelitian pengkajian, naskah akademik, draft pedoman umum peraturan program, net konsep peraturan program hasil uji publik pilot project, dan draft pedoman umum peraturan program terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen (sampul hardcover). naskah karya ilmiah diketik dengan spasi pada halaman dengan batas tepi kiri cm, batas tepi kanan, atas dan bawah masing masing cm. pola umum secara umum, produk karya ilmiah kebimbangan lingkungan badan litbang provinsi dan badan litbang kabupaten kota yang dijelaskan dalam pedoman ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, tubuh tulisan, dan bagian akhir. bagian awal bagian awal karya ilmiah pada umumnya terdiri atas ipb, halaman sampul halaman judul halaman persetujuan abstrak prakata (jika diperlukan) daftar isi daftar tabel (jika diperlukan) daftar gambar (jika diperlukan) daftar singkatan (jika diperlukan) daftar lampiran (jika diperlukan) halaman sampul halaman sampul merupakan bagian terdepan yang pertama dilihat dan terbaca dari suatu karya ilmiah yang dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) bagi siapapun yang membacanya. halaman sampul memuat logo pemerintah daerah, jenis karya ilmiah kebimbangan (laporan akhir penelitian pengkajian naskah akademik draft i draft ii), judul kegiatan, unit kerja es. ii, unit kerja es.punggung halaman sampul digunakan untuk membedakan antara kti yang satu dengan lainnya serta memudahkan pencarian kti dalam perpustakaan. informasi yang tercantum pada punggung halaman sampul menggunakan huruf besar dan memuat jenis karya ilmiah kebimbangan, judul, unit kerja, dan tahun pembuatan. warna sampul karya ilmiah kebimbangan beragam bergantung pada jenis kegiatan kebimbangan yang dilakukan, yaitu: idea concept paper icp) putih rgb: term reference tor) oranye muda rgb: research design dan instrument survey rd is) kuning rgb: laporan pengumpulan data coklat rgb: laporan akhir penelitian hitam rgb: laporan kajian strategis biru tua rgb: laporan kajian taktis biru muda rgb: laporan kajian aktual oranye rgb: naskah akademik merah tua rgb: pedoman umum pto abu abu tua rgb: rancangan peraturan perundang undangan ungu tua rgb: laporan hasil uji coba pto hasil uji publik ruu hijau tua rgb: prosiding abu abu muda rgb: laporan pelaksanaan kegiatan hijau muda rgb:persetujuan halamanpp kemendagri. format dan contoh halaman persetujuan dapat dilihat pada lampiranui,dalam menyusun abstrak, sebaiknya tidak menggunakan singkatan kecuali akan disebutkan sekurang kurangnya dua kali lagi. contohnya, pada awal teks badan penelitian dan pengembangan ditulis lengkap. akan tetapi bila istilah badan penelitian dan pengembangan! masih diperlukan dalam teks abstrak, sebaiknya ditulis badan penelitian dan pengembangan bpp)i, selanjutnya gunakan singkatan bppduadaftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan mulai dari halaman judul sampai dengan lampiran. biasanya agar daftar isi ringkas dan jelas, subbab derajat kedua dan ketiga tidak ditulis ui, pedoman penyajian kti ipb, contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran. daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan singkatan. contoh daftar isi dan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran. tubuh tulisan tubuh tulisan dalam setiap naskah ilmiah pada umumnya terdiri atas: pendahuluan tinjauan pustaka metodologi hasil dan pembahasan kesimpulan saran penulisan untuk setiap bab dalam tubuh tulisan adalah sebagai berikut: setiap bab dimulai pada halaman baru judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris tengah (center align), cetak tebal (bold), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik dengan jarak satu spasi jika lebih dari satu baris. judul bab selalu diawali penulisan kata babi diikuti dengan angka arab yang menunjukkan angka dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital. contoh penulisan bab: bab pendahuluan ipb lipi, latar belakang bagian ini memuat penjelasan tentang permasalahan aktual tentang teknis sosial kultural yang penting untuk diteliti, ditinj lipi, permasalahan lipi,ipb, lipi,pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengambil kebijakan atau untuk kepentingan masyarakat pada umumnya ipb,telaah tinjauan pustaka tidak sekedar berisi informasi umum seperti definisi, tetapi berisi informasi dasar yang berkaitan dengan inti penelitian yang dapat membantu penulis dalam menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam karya ilmiah ipb, seluruh kutipan dari penulis sumber lain yang digunakan dalam telaahan pustaka harus disebutkan sumbernya. pustaka tidak boleh disipasi secara ekstensif, tetapi ditelaah dan diulas serta harus dicantumkan dalam daftar pustaka. panjang bagian ini sebaiknya tidak melebihi panjang bab hasil dan pembahasan lipi, metodologi bagianbeberapa hal yang berkaitan dengan metode karya ilmiah adalah macam atau sifat kegiatan kebimbangan, lokasi dan waktu pelaksanaan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data lipi, hasil dan pembahasan babbagian ini dapat berupa deskriptif naratif, angka angka, gambar tabel, dan ilustrasi yang disertai penjelasan yang mudah dipahami lipi,kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan lipi). saran saran dapat berupa rekomendasi kebijakan, tindak lanjut nyata atau rencana aksi atas kesimpulan yang diperoleh lipi). bagian akhir bagian akhir suatu karya ilmiah pada umumnya terdiri atas daftar pustaka daftar acuan dan lampiran (jika ada). daftar pustaka daftar acuan daftar acuan memiliki pengertian bahwa hanya yang diacu yang dimasukkan dalamnya. pemutakhiran pustaka yang diacu dapat dilihat dari tahun publikasi, dengan ketentuan umum paling lama dalam kurun lima tahun terakhir lipi,komunikasi pribadi (personal communication) dapat menjadi acuan, tetapi tidak termasuk acuan primer dan tidak dicantumkan dalam daftar acuan. e journal maupun bentuk publikasi lain menggunakan acuan versi print hardcore dan hyperlink apabila memungkinkan (lipi, lampiran lampiran dalam karya tulis ilmiah diperkenankan apabila dalam hasil dan pembahasan tidak dimungkinkan untuk dicantumkan lipi, idea concept paper icp) idea concept paper icp) adalah konsep baru yang dibuat peneliti merekayasa sehubungan dengan perubahan perubahan cepat yang terjadi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan dituangkan dalam ide ide rencana usulan kegiatan kebimbangan. icp dibuat setelah arah kebijakan dan penyusunan program lingkup badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara telah ditetapkan dan sebelum usulan kegiatan kebimbangan ditindaklanjuti dalam bentuk karya ilmiah ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk membantu tim majelis pertimbangan dalam mengeliminasi ide usulan kebimbangan yang tidak belum sesuai dengan prioritas dan arah perencanaan program yang telah ditetapkan. biasanya, icp terdiri dari halaman dengan sistematika sebagai berikut: halaman sampul lembar persetujuan lembar persetujuan icp harus memuat topik yang telah disetujui dan disahkan oleh tim majelis pertimbangan, judul usulan kebimbangan, unit kerja yang menjadi pelaksana kegiatan serta ditanda tangan oleh tim majelis pertimbangan sebagai tanda persetujuan. halaman judul nama aktivitas kebimbangan yang akan dilaksanakan topik, yang dicantumkan adalah topik yang telah disetujui oleh tim majelis pertimbangan. judul pelaksanalatar belakang mengidentifikasi bagaimana misi tim pengusul kebimbangan bertemu dan selaras dengan misi penentu kebijakan (tim majelis pertimbangan) serta alasan alasan mengapa tim majelis pertimbangan perlu menyetujui atau mendukung usulan kebimbangan tersebut. pertanyaan kebimbangan maksud dan tujuan kegiatan kebimbangan tujuan adalah suatu kondisi, akhir atau aspirasi yang ingin dicapai melalui kegiatan kebimbangan yang diusulkyang diusulkan. keluaran kebimbangan. term reference term reference arimbawa, lingkungan badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera utara, kebimbangan disusun dengan sistematika sebagai berikut: halaman sampul lembar persetujuan nama kegiatan dan judul unit kerja nama program nama kegiatan latar belakang dasar hukum pelaksanaan kegiatan gambaran umum pokok permasalahan rumusan masalah maksud dan tujuan maksud adalah hal hal yang ingin dicapai oleh kegiatan tersebut tujuan adalah hal hal taktis yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan tersebut. sasaran ruang lingkup batasan kegiatan berisi uraian daftar kegiatan kegiatan yang menjadi bagian dari program dan usulan kegiatan itu sendiri serta tahapan tahapan kegiatan yang harus dilakukan.yang diusulkan. penerima manfaat berisi pihak pihak yang akan menerima manfaat dari dilaksanakannya kegiatan yang diusulkan. waktu dan pelaksanaan kegiatan berisi perkiraan waktu (matrik jadwal pelaksanaan kegiatan), tempat serta pelaksana kegiatantanda tangan penanggung jawab tim pelaksana. proposallatar belakang penelitian, desain riset dan instrumen survei yang akan digunakan dalam melaksanakan kebimbangan dengan sistematika sebagai berikut: halaman sampul lembar pengesahan rd is daftar isi, daftar tabel, daftar gambar bab pendahuluan latar belakang permasalahan rumusan masalah maksud dan tujuan sasaran ruang lingkup kegiatan bab tinjauan telaahan pustaka bab metodologi lokasi dan waktu penelitian kebimbangan macam sifat penelitian pendekatan penelitian yangmetode pengumpulan data sumber data, apakah menggunakan data primer atauprosedur pengumpulan data, ditulis secara ringkas namun informatif bagi pembaca yang ingin mengulangi penelitian yang dilaporkan, atau ditulis secara terperinci jika menggunakan prosedur yang benar benar baru. metode pengolahan dan analisis datagdnstrumen survei daftar data yang diperlukan daftar sumber data narasumber responden pedoman wawancara pedoman survei daftar pertanyaan alat yang diperlukan dalam proses pengumpulan data daftar pustaka acuan lampiran paparan draft laporan penelitian merupakan ringkasan dari draft laporan akhir penelitian kebimbangan yang dipresentasikan dalam bentuk power point dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan latar belakang permasalahan maksud dan tujuan ruang lingkup kegiatan landasan teori metodologi pendekatan penelitian tahapan pengumpulan data cc. metode analisis data hasil dan pembahasan kesimpulan dan saran laporan akhir penelitian pengkajian merupakan salah satu produk akhir hasil kegiatan penelitian dan pengkajiapengesahan ringkasan summary prakata daftar isi daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran bab pendahuluan latar belakang rumusan masalah maksud dan tujuan sasaran ruang lingkup bab tinjauan pustaka bab metodologi lokasi dan waktu pelaksanaan metode pengumpulan data metode analisis data bab hasil dan pembahasan bab kesimpulan dan saran daftar pustaka lampiran makalah seminar merupakan karya ilmiah yang ditulis dari hasil penelitian atau dari hasil kajian pustaka, suatu review, atau opini tentang topik tertentu yang disajikan atau dipresentasikan pada suatu seminar. panjang makalah biasanya antara kata atau tidak lebih dari halaman (tanpa halaman sampul). judul makalah nama penulis lembaga unit kerja institusi penulis apabila terdapat dua atau lebih penulis, maka penulis utama disebutkan pertama diikuti oleh nama lembaga, dilanjutkan dengan penulis kedua diikuti nama lembaga, dan seterusnya. abstract abstrak isi makalah pendahuluan berisi uraian singkat tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan ruang lingkup penelitian. metodologi pembahasan analisis berisi penjelasan singkat tentang tinjauan pustaka yang digunakan serta hasil dan pembahasan. kesimpulan dan saran daftar pustaka memuat sumber referensi untuk penulisan makalah, baik dari buku, artikel ilmiah, majalah, ataupun website. prosiding prosiding adalah kumpulan karya tulis ilmiah yang diterbitkan sebagai hasil suatu pertemuan ilmiah lipi, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: halaman sampul halaman judul halaman hak cipta kata pengantar daftar isi laporan panitia penyelenggara kata sambutan makalah pendahuluan berisi makalah utama yang dipaparkan pada pembukaan atau awal seminar pertemuan ilmiah kumpulan makalah yang dipaparkan, terdiri dari: makalah utama makalah pendamping kesimpulan kertas kebijakan policy brief) merupakan suatu media yangvepolicy brief banyak dipakai semua negara dunia dan bersifat focus pembahasan pada masalah dan kebijakan tertentu, professional (bukan akademis), berbasis bukti, ringkas, mudah dipahami, mudah diakses, ada muatan promosi, praktis dan layak melinda, panjang policy brief paling banyak diuraikan dalam halaman atau antara kata. ada komponen yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan sebuah brief, yaitu: ringkasan merupakan ringkasan eksekutif yang singkat dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tujuan dan rekomendasi policy brief yang disusun. pernyataan isu masalah merupakan sebuah frase topik sebagai pertanyaan yang memerlukan suatu keputusan, dirangkum sesingkat mungkin dalam satu pertanyaan. latar belakang masalah menyajikan fakta fakta penting sehingga para pengambil kebijakan memahami konteks masalah, termasuk dalam hal ini bagaimana persepsi masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat dalam policy brief ini. pre existing policies merupakan rangkuman apa yang telah dilakukan tentang masalah sejauh ini, tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca dari pilihan kebijakan yang direkomendasikan. pilihan kebijakan memberikan gambaran tindakan yang mungkin atau tidak untuk dilakukan, dengan setidaknya (tiga) program potensial tindakan. keuntungan dan kelemahan setiap opsi kebijakan pasti memiliki keuntungan dan kelemahan, sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontra dari pilihan dalam point point atau format outline. rekomendasi dengan komponen atas, policy brief dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut: judul ringkasan bagian ini terdiri dari t150 kata yang berisi tujuan dan rekomendasi singkat. diawali dengan pernyataan pendek yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk melangkah lebih lanjut. pendahuluan bagian ini diharapkan mampu menjelaskan arti dan urgensi masalah yang disampaikan dan berisi tujuan penelitian serta memberikan gambaran tentang temuan dan kesimpulan. metodologi menyajikan ringkasan fakta fakta, menjelaskan masalah dan konteks, menjelaskan metode penelitian dan analisis. dalam penulisannya, sebaiknya tidak diharapkan membahas terlalu teknis dan focus pada manfaat yang akan didapatkan dan peluang yang tersedia. hasil temuan implikasi dan rekomendasi tulisan pada bagian ini berisi apa yang bisa terjadi dan apa yang harus terjadi. daftar pustaka jurnal ilmiah merupakan terbitan berkala yang berisi bahan ilmiah membahas suatu topik tertentu. secara umum jurnal ilmiah panjangnya tidak lebih dari halaman dengan font spasi (satu) dengan sistematika sebagai berikut: judul nama penulis instansi lembaga penulis abstract and keywords abstrak dan kata kunci pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penelitian dan sekilas ulasan tentang penelitian sejenis yang sudah dilakukan, yang dituliskan dalam bentuk paragraf paragraf, bukan dalam bentuk subbab. metode penelitian hasil dan pembahasan bagian ini memuat data, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil. jika dilihat dari proporsi tulisan, bagian ini harusnya mengambil proporsi terbanyak, bisa mencapai atau lebih. simpulan simpulan dan saran dapat dibuat dalam sub bagian yang terpisah. simpulan menjawab tujuan, berarti menyatakan hasil penelitian secara ringkas. daftar pustaka naskah akademiksistematika naskah akademik adalah sebagai berikut: halaman sampul halaman judul halaman hak cipta halaman persetujuan prakata daftar isi bab pendahuluan latar belakang berisi latar belakang pemikiran mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridistujuan dan kegunaan berisi uraian tentang maksud tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. tujuan memuat sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang undangan, sedangkan kegunaan memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut. metode penelitian berisi,ve maupun yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primyang akan dipakai dalam peraturan perundang undangan denganbab materi muatan ruu dan keterkaitannya dengan hukum positif.. materi muatan peraturan perundang undangan, mencakup: ketentuan umum ketentuan asas dan tujuan rumusan akademik materi pengaturan ketentuan sanksi ketentuan peralihanrangkuman pokok isi naskah akademik dan bentuk pengaturan. saran memuat apakah materi naskah akademik diatur dalam bentuk undang undang atau ada sebagaian materi yang diatur dalam peraturan pelaksana, rekomendasi skala prioritas penyusunan ruu perda dalam prolegnas proliga, danlampiran konsep awal rancangan undang undang. pedoman umum petunjuk teknis operasional pto) karya ilmiah ini merupakan hasil atau produk dari kegiatan perekayasaan dan pengoperasian yang disusubab pendahuluan bab pelaku kegiatan bab mekanisme umum bab dst penjelasan substansi dan teknis penutup daftar acuan lampiran laporan hasil uji coba pedoman umum petunjuk teknis operasional sistematika laporan hasil uji coba pedoman umum dan atau petunjuk teknis operasional adalahpendahuluan latar belakang maksud dan tujuan sasaran tinjauan sekilas uji coba pilot project desain evaluasi metodologi evaluasi metode evaluasi hasil, memuat efisiensi, tingkat keberhasilan (efficacy), efektivitas, penilaian atas reliabilitas dan penilaian level pelaksana terhadap perubahan signifikan hasil uji coba pilot project. rekomendasi kesimpulan lampiran laporan pelaksanaan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan adalah salah satu produk kegiatan yang harus disusun oleh tim pelaksana kegiatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. sistematika laporan kegiatan lingkungan badan litbang provinsi dan kabupaten kota secara umum adalah sebagai berikut: halaman sampul halaman judul halaman hak cipta kata pengantar daftar isi bab pendahuluan nama kegiatan latar belakang tujuan sasaran kegiatan waktu dan tempat pelaksanaan panitia pelaksana bab pelaksanaan kegiatan persiapan non teknis persiapan teknis pelaksanaan pasca kegiatan bab evaluasi dan kendala evaluasi kendala pemecahan bab penutup lampiran dokumentasi kegiatan surat keluar masuk daftar peserta kegiatan lain lain kebahasaan bahasa merupakan salah satu modal penting dalam berkomunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun ujaran (lisan). gaya bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah penerapan ragam bahasa ilmiah yang baik dan benar, yaitu bahasa yang mengikuti kaidah penggunaan bahasa yang dibakukan atau dianggap baku dengan mempertimbangkan kehebatan kata dan ungkapan serta mampu mencapai sasaran yang dimaksudkan. dalam berkomunikasi untuk menyampaikan hasil penelitian atau penyajiannya, penulis diharapkan mampu membuat pernyataan yang tepat dimana setiap kata, kalimat dan paragraf harus dibuat secara teratur agar tampak hubungan logis yang meliputi relasi sebab dan akibat, antara dan tujuan, hubungan kesejajaran serta kemungkinan ipb, dalam bab ini akan diuraikan beberapa perangkat kebahasaan, pemilihan kata dan istilah, penataan kalimat dan mengefektifkan paragraf yang telah dirangkum oleh ipb dengan beberapa perubahan. perguruan mayoritas bahasa dunia ditulis dengan menggunakan huruf latin, begitu pula dengan bahasa indonesia. huruf latin dapat ditampilkan dalam secara tipis, tebal, kecil dan kapital. ada dua bentuk huruf latin yaitu huruf romawi dan huruf miring. huruf romawi huruf romawi selalu berdiri tegak sehingga tulisan tangan yang bersifat demikian sering dikatakan tercetak" dan selalu dipakai secara taat asas. huruf romawi hampir selalu dapat dipergunakan untuk segala keperluan. huruf miring huruf miring sering juga disebut huruf italic dan ditampilkan secara miring seperti tulisan tangan. jika diketik atau ditulis tangan, kemiringannya ditandai dengan garis bawah tunggal. huruf miring digunakan untuk: kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa, seperti: hoc, vitro. tetapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika. contoh: nama kapal atau satelit, contohnya: kri macan tutul, apollo kata atau frase yang diberi penekanan. judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam tubuh tulisan. pernyataan rujukan silang dalam indeks, seperti: lihat, lihat juga. nama ilmiah seperti genus, spesies, varietas, dan forma makhluk huruf kapital huruf kapital dipakai pada: huruf pertama pada awal kalimat setiap kata dalam judul buku atau terbitan berkala, kecuali kata sambung yang tidak terletak pada posisi awal: dan, yang, untuk, di, ke, dari, terhadap, sebagai, tetapi, berdasarkan, dalam, antara, melalui, secara. nama bangsa, bahasa, agama, orang, hari, bulan, tarik, peristiwa sejarah, takson makhluk atas genus, lembaga, jabatan, gelar dan pangkat yang diikuti nama orang atau tempat. setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada judul buku dan nama bangsa dan lain lain seperti dimaksud dalam butir dan atas, contoh: undang undang dasar nama nama geografi seperti nama sungai kota, provinsi, negara dan pulau. akan tetapi, huruf kapital tidak dipakai pada nama geografi yang digunakan sebagai jenis (seperti badak sumatera, gula jawa) atau sebagai bentuk dasar kata turunan (seperti keminggris inggris, mengindonesiakan) penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, teori, dan metode, misalnya: hukum dalton, uji duncan atau deret fourier. untuk penamaan rancangan, proses, uji, atau metode yang tidak diikuti nama orang ditulis dengan huruf kecil, misalnya: uji validitas atau rancangan acak lengkap. apabila penamaan tersebut akan disingkat, maka singkatannya menggunakan huruf kapital, misalnya rancangan acak lengkap ral), proses hierarki analitik (pha). huruf tebal sering digunakan untuk judul atau tajuk (heading) baik sebagai judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks dan lampiran. misalnya: judul laporan evaluasi tahunan penelitian dan pengembangan lingkungan badan litbang provinsi bab bab pendahuluan bagian bab latar belakang permasalahan daftar, indeks, lampiran: daftar isi daftar tabel daftar pustaka lampiran pengejaan kata dalam penulisan karya tulis ilmiah, sering kali dijumpai berbagai macam kesalahan dalam pengejaan kata yang disebabkan oleh tindakan hiperkorek. misalnya kata pernapasan secara salah sering dieja pernafasan, pasca sering dieja dan dilafalkan paska, menaati salah dieja mentaati, dan lain lain. oleh karena itu semua huruf latin diterima sebagai huruf indonesia. penulisan kata serapan dari bahasa asing pada umumnya sudah dapat dilakukan dengan mendekati bentuk aslinya. beberapa masalah yang sering dijumpai dalam penggunaan huruf atau pengejaan istilah serapan antara lain sebagai berikut: tabel contoh kesalahan dalam pengejaan kata huruf dan yang ada negatif negatif kalanya dipertukarkan aktif aktif atau diganti dengan aktifitas aktivitas huruf propinsi provinsi adanya konsonan kembar |klasifikasi klasifikasi dalam penggunaan efektif efektif bahasa indonesia, kecuali untuk kata yang mempunyai perbedaan makna seperti massa (kumpulan orang banyak) dan masa (waktu) huruf yang dipakai hipotesis hipotesis sebagai pengganti huruf analysis, analisa analisa huruf yang digunakan taxonomy taksonomi pada tengah atau akhir complex kompleks kata, seharusnya huruf hanya dipakai awal kata, tempat lain diganti penggunaan gugus gh, sorghum sorgum jabatan jamie fam seharusnya huruf pada metode metode gugus gh, kh, rh, photographs fotografi dihilangkan, huruf chromosome kromosom menjadi dan menjadi salah tulis karena tidak kwalitas kualitas mengetahui bentuk jadwal jadwal bakunya sites sintesis automatis otomatis standard standar standarisasi standardisasi nama nama ilmu tertentu sistematik sistematika berakhiran ika statistik statistika kosmetika kosmetik tropika tropik peluruhan huruf akibat mentaati menaati menterjemahkan imbuhan menerjemahkan merubah mengubah mengkoreksi mengoreksi merinci memerinci memroduksi memproduksi pemenggalan kata dalam penulisan, terkadang kita dibatasi oleh bidang yang disyaratkan sehingga kata kadang kadang tidak dapat ditulis secara utuh. kata kata yang demikian harus dipenggal menurut suku katanya. berikut beberapa cara pemenggalan kata: kata dasar jika tengah kata ada vokal berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua vokal itu v v misal: ma af ba ik su ap apabila vokal berurutan tersebut berupa diftong, maka pemenggalan tidak dilakukan antara vokal tersebut vv misal: sau da ra pan tai jika tengah kata ada huruf konsonan dan gabungan konsonan antara dua buah huruf vokal maka pemenggalan dilakukan sebelum konsonan kv kv), misal: pe rut ta nya su nyi jika tengah kata ada konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara dua konsonan tersebut k kv misal: mak lum mig ra si mik ro kecuali ng, kh, sy, dan yang berupa satu bunyi dianggap sebagai satu suku kata, misal: de ngan math luk i sya rat jika konsonan berurutan lebih dari dua buah, pemenggalan dilakukan sesudah konsonan pertama k kk misal: in struk si kon karet semua imbuhan dan partikel dianggap satu suku kata, termasuk pada imbuhan awalan yang mengalami perubahan bentuk, sehingga imbuhan dapat dipenggal dari kata dasarnya, misal: me ramu men coba me napu jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat digabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan: antara unsur unsur itu, atau pada unsur gabungan itu sesuai kaidah kaidah atas. misal: bio logi bi o lo gi mikro biologi mik ro bi o lo gi pasca sarjana pas ca sar ja na budi daya bu di da ya tanda baca tanda titik (.) tanda titik selalu dipakai: pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. pada singkatan tertentu (hlm., gb., si). belakang angka dan huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. contoh: latar belakang gambaran umum sebagai pemisah angka jam dan menit yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. contoh: pukul (pukul lewat menit) jam, menit, detik)sebagai pemisah bilangan angka ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. contoh: desa berpenduduk orang. tanda titik tidak dipakai: untuk menyatakan pecahan persepuluhan (pemisahan angka yang menunjukkan bilangan pecahan menggunakan tanda koma sehingga setengah ditulis untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah, misalnya: tahun halaman nip pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi dan tabel. tanda koma (,) tanda koma dipakai untuk: antara unsur unsur dalam suatu perincian atau pembuangan. misalnya: pengumpulan data dilakukan tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.emua pejabat diharapkan hadir, kecuali yang sedang melakukan penugasan luar kota.rena tidak memenuhi persyaratan, orang pendaftar gagal menjadi calon pegawai.oleh karena itu, perubahan dalam pedoman ini sangat berpengaruh pada sistem pengelolaan anggaran. dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. misalnya: salah seorang responden menyatakan, kami telah melakukan sosialisasi sistem inovasi daerah seluruh kabupaten dan kota provinsi kalimantan selatan. untuk menyatakan pecahan persepuluhan atau antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. misalnya: rp25, untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. misalnya: nugroho, public policy. jakarta: elex media komputindo antara nama, alamat serta bagian bagiannya, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan, badan penelitian dan pengembangan, kementerian dalam negeri, jalan kramat raya nomor jakarta jakarta, november surabaya, indonesia antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri atau keluarga. misalnya: drs. ahmad subsidi, untuk memisahkan nama pengarang dan tahun dalam pengakuan kepustakaan. misalnya: nugroho, tanda titik koma (:) tanda titik koma merupakan tanda koordinasi dan dipakai untuk memisahkan unsur unsur sintaksis yang setara, atau dalam deret yang dalamnya sudah mengandung tanda baca lain. penggunaan tanda titik koma lebih jelasnya sebagai berikut: dipakai sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara.tanda titik dua (:) tanda titik dua dipakai: pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. tanda tanya (?) tanda tanya dipakai: pada akhir kalimat tanya.tanda hubung ( ) tanda hubung digunakan untuk menyambung: suku suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. unsur unsur kata ulang. bagian bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu satu. memperjelas hubungan bagian bagian kata dan penghilangan bagian frasa atau kelompok kata.gabungan kata yang merupakan kesatuan. merangkai unsur bahasa indonesia dengan unsur bahasa asing. tanda pisah ( ) tanda pisah dipakai untuk: membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan luar bangun utama kalimat.antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai dengan" atau sampai ke'. tanda pisah tunggal ( ) dapat digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan pada akhir kalimat. dalam pengertiannya, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya tanda kurung ((.)) tanda kurung digunakan untuk: mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dimana dalam penulisannya didahulukan bentuk lengkap setelah itu bentuk singkatnya. mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dalam teks dapat dihilangkan. mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan.tanda kurung siku (|.) tanda kurung siku dipakai untuk:engapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. tanda petik ( . ) tanda petik dipakai untuk: mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. tanda petik tunggal (,,. ) tanda petik tunggal dipakai untuk: mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. mengapit makna kata suatu ungkapan. mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. tanda elipsis (.) tanda elipsis digunakan: dalam kalimat yang terputus putus. untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. dalam penulisannya, tanda elipsis,tanda garis miring (.) tanda garis miring digunakan: dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun ajaran. sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. untuk membatasi penggalan penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah. pemilihan kata (diksi) pengertian yang jelas dan nalar bahasa yang benar dalam penulisan karya ilmiah dapat diperoleh dari pemilihan kata yang tepat dalam kalimat. pemakaian kosakata dan istilah yang dipilih menentukan corak dan mutu suatu tulisan. beberapa kata memiliki makna yang serupa tetapi pengaruh pemakaiannya amat berlainan. ongkos, sewa, upah, belanja, biaya, anggaran adalah kata kata yang bersinonim yang masing masing mempunyai bidang makna dan pengertian khusus. kebanyakan penulis masih belum memerhatikan frase baku dalam kalimat bahasa indonesia dan melakukan kesalahan seperti contoh pada tabel bawah ini. tabel contoh penggunaan frase yang salah membicarakan kata tetapi penggunaan kata yang berlebihan oleh penulis dan penggunaan kata yang bersinonim secara bersamaan juga masih sering digunakan oleh peneliti. hal ini sebaiknya dihindari dalam penulisan yang bersifat ilmiah dimana peneliti harus taat pada kata atau istilah yang sudah dibakukan. tabel contoh frase berlebihan dan pemakaian kata bersinonim frase tidak baku atau salah frase yang baku contoh jenis batuan misalnya . contoh batuan ialah . atau ea penggunaan kamus umum, kamus istilah, kamus sinonim, dan glosarium dapat membantu penulis untuk mengetahui jenis, makna, variasi, cara pemakaian, dan penjabaran kata dengan baik. penataan kalimat kalimat indonesia mempunyai ciri pendek, pasif, sederhana, serta dapat diputarbalikkan dengan mempermutasikan tempat kata katanya tanpa mengubah arti, kecuali untuk memberikan penekanan maknanya ipb, kalimat yang baik haruslah memiliki kesatuan pikiran yang bulat dan utuh, serta terdapat koherensi antara unsur unsurnya. kalimat akan lebih efektif jika penulis mampu memilih kata dan seragamkan konstruksinya. membuat kalimat yang efektif dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa kalimat pendek dan bagian bagian yang setara disejajarkan atau dipertentangkan, atau disusun dengan menekankan hubungan sebab akibat. namun, penggabungan kalimat harus dilakukan secara hati hati agar tidak berkepanjangan, rancu, atau maksudnya tidak dapat langsung ditangkap. dalam penulisan ilmiah, gaya penulisan yang mengandung emosi atau opini pribadi penulis perlu dihindari. ungkapan seperti kesimpulan amat berarti, temuan mahapentingll, atau hasil sangat menarik harus dihindari. adapun ciri ciri kalimat bahasa indonesia yang baku adalah sebagai berikut: fungsi tata bahasa selalu dipakai taat asas dan tegas maka subjek dan predikat selalu ada, pemakaian ejaan dan istilah resmi secara bertaut asas, bersih dari unsur dialek daerah, variasi bahasa indonesia, dan bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur bahasa indonesia, kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu. mengefektifkan paragraf paragraf adalah satu unit informasi yang memiliki pikiran utama atau kalimat topik sebagai dasarnya dan disatukan oleh ide pengontrol yang dijabarkan dalam beberapa kalimat pendukung dan diakhiri oleh kalimat penutup. paragraf berfungsi sebagai pemersatu kalimat yang koheren serta berhubungan secara sebab akibat yang disertai dengan alasan yang logis, efektif, dan objektif untuk menjelaskan suatu kesatuan gagasan atau tema. dalam menyampaikan argumennya, seorang penulis harus mampu menulis paragraf yang baik, artinya paragraf yang mampu mengarahkan dan membawa pembaca memahami dengan baik kesatuan informasi yang diberikan penulis melalui ide ide pengontrolan dengan lebih memfungsikan paragraf pembuka, paragraf penghubung, serta paragraf penutup. kalimat topik kalimat topik adalah kalimat lengkap bersifat umum yang mengandung pikiran utama dan ide yang akan dibentuk dan diterangkan oleh kalimat kalimat yang ada dalam paragraf. kalimat topik pada umumnya diletakkan awal paragraf untuk memudahkan penulis dalam menentukan informasi apa saja yang akan atau tidak dimasukkan dalam paragraf. namun tidak menutup kemungkinan kalimat topik diletakkan tengah atau akhir paragraf. kalimat pendukung kalimat pendukung merupakan kalimat kalimat yang mendukung kalimat topik dalam satu paragraf sesuai dengan ide pengontrolan. kalimat pendukung disusun dari segala informasi yang dapat mendukung kalimat topik sesuai ide pengontrolan. belum ada patokan tentang panjang suatu paragraf sehingga penulis diharapkan dapat mengendalikan sendiri panjang paragraf berdasarkan beberapa pertimbangan yang ditentukan oleh masalah yang ditulis. paragraf yang terlalu panjang dan memenuhi seluruh halaman tidak efektif. beberapa pertanyaan dapat dijadikan sebagai panduan oleh penulis untuk mengetahui apakah suatu paragraf dikatakan baik dan efektif atau tidak, sebagai berikut: apakah topiknya jelas? apakah paragraf sudah mempunyai kalimat topik? kalau tidak apakah dapat dinyatakan secara implisit (tersirat)? apakah paragraf sudah jelas dan ide pengontrolan terfokus? apakah paragraf sudah utuh, semua kalimat pendukung mendukung ide pengontrol? apakah paragraf sudah koheren, kalimat disusun secara logis dan mengalir lancar? penulisan angka, lambang, istilah, dan ilustrasi angka dan bilangan penulisan angka dan bilangan dalam tulisan ilmiah biasanya menggunakan satuan dasar yang dianut secara universal yaitu satuan sistem internasional. angka adalah suatu simbol yang dapat dikombinasikan untuk menyatakan suatu bilangan, sedangkan bilangan adalah pernyataan dalam bentuk numerik atau kata kata dari suatu penghitungan, pencacahan, atau pengukuran. bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. dalam tulisan, lazim digunakan angka arab atau angka romawi. angka arab dan angka romawi: (s5), vii vii penulisan bilangan dengan angka angka arab dalam tulisan ilmiah lebih disukai dibandingkan dengan uraian kata bilamana bilangan itu dikaitkan dengan sesuatu yang dapat dihitung atau diukur. secara umum, ketentuan angka dan bilangan dalam penulisan ilmiah adalah sebagai berikut:bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, jika lebih dari dua kata makaangka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibacaangka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau kitab suci.simbol dalam ilmu komputer dalam penulisan karya tulis ilmiah terkadang digunakan simbol simbol yang ada dalam ilmu komputer terutama dalam penulisan diagram alur, diagram aliran data, diagram hubungan antar entitas, dan sebagainya. beberapa simbol dalam ilmu komputer yang sering digunakan, dapat dilihat pada tabel lambang dan istilah dalam matematika dan statistika lambang lambang yang digunakan untuk bidang matematika dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam dengan menggunakan aturan sebagai berikut: variable skalar dituliskan dengan huruf miring (seperti: y), tetapi angka dan kurung dalam suatu ekspresi matematik tetap dituliskan dengan huruf tegak. singkatan atau lambang dari beberapa huruf dituliskan dengan huruf tegak, seperti lima, sini, dan lain lain. penggunaan beberapa kurung sekaligus dalam suatu ekspresi matematik dilakukan dengan urutan sebagai berikut: tabel simbol dan arti dalam ilmu komputer nan redefined internal storage process demam |ereparason off page connector connector sumbing junction bear berg storage tabel lambang dalam kalkulus dan himpunan notasi sigma anggota dari keasaman notasi product bukan anggota dari newman notasi integral memuat sebagai dy atau turunan dari atau! himpunan bagian dxy terhadap dipakai (anak himpunan dari jika y fb turunan parsial atau) memuat sebagai terhadap dipakai himpunan bagian jika y fvsy) 2u turunan parsial kedua himpunan kosong atau dy( dxu) dari turunan pertama terhadap dan turunan kedua terhadap dan turunan kedua terhadap tabel operator aritmetik, aljabar dan teori bilangan eaa jean daan dengan secara asimtot sama proporsional jom jaan pra sama dengan lebih besar atau sama ilustrasi ilustrasi merupakan suatu bentuk sajian informasi dalam bentuk tabel, grafik, diagram alir, bagan, foto, peta, dan gambar. dengan ilustrasi, informasi dapat disajikan lebih efektif untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan penggunaan kalimat yang terlalu panjang dapat dihindari sehingga pembaca dapat memahami tulisan dengan mudah. pada prinsipnya, ilustrasi harus menarik dan dengan sendirinya dapat menjelaskan informasi yang akan disampaikan. dalam karya ilmiah, semua ilustrasi berupa bentuk tabel dinyatakan sebagai tabel. sedangkan ilustrasi dalam bentuk grafik, diagram alir, foto, dan gambar dinyatakan sebagai gambar. tabel ilustrasi berupa tabel digunakan bila peubah yang diperhatikan cukup banyak dan tidak sama satuannya. data yang disajikan dalam tabel adalah data yang memang diperlukan dan dapat menguatkan serta memperjelas pembahasan dalam teks sehingga tabel yang terlalu rumit dan banyak data perlu dihindari karena dapat mengganggu alur pembahasan. tabel yang pendek dan lebar lebih baik dibandingkan dengan tabel yang terlalu panjang dan kurus. jika tidak dapat dihindari, tabel yang melebihi satu halaman dapat dipotong dan dilanjutkan pada halaman berikut dengan dilengkapi judul tabel (lanjutan) dan kepala kolom. data yang disajikan dalam tabel harus jelas satuannya. satuan data dapat ditulis dalam judul tabel jika satuan yang digunakan sama seluruh tabel. jika hanya berlaku dalam satu kolom maka satuan dituliskan kepala kolom, dan jika hanya berlaku dalam satu baris maka satuan dituliskan dalam kepala baris. tabel terdiri dari bagian utama yaitu nomor dan judul tabel, kepala tunggul (kolom paling kiri, stub), kepala kolom, medan informasi, dan catatan kaki tabel. tunggul tabel kolom paling kiri dari tabel disebut tunggul, yang atasnya juga terdapat kepala kolom seperti kolom kolom lain dalam tabel. tanggul berisi kepala baris yang merupakan kata atau frase yang menjelaskan lema (entry) dalam baris, satuan yang berlaku untuk baris, atau informasi tentang kondisi percobaan. huruf pertama kepala baris ditulis dengan huruf kapital dan satuan yang mengikuti kepala baris ditulis dalam tanda kurung. kepala kolom kepala kolom menerangkan lema (entry) dalam kolom tabel. setiap kolom dalam tabel, termasuk tunggul, harus diberi judul. kepala kolom terdiri atas sebuah kata atau frase singkat yang menjelaskan lema dalam kolom, diikuti satuan yang sesuai yang ditulis dalam tanda kurung. hanya huruf pertama kepala kolom yang ditulis dengan huruf capital, kecuali istilah istilah tertentu yang harus diawali dengan huruf capital. unsur unsur yang sama dari kepala kolom yang berdekatan dapat digabungkan dalam kepala kolom perenang. satuan dituliskan pada kepala kolom perenang bila satuan tersebut berlaku untuk setiap kolom yang dicakup oleh kolom perenang. antara kepala kolom perenang dan kepala kolom bawahnya dipisahkan oleh garis mendatar. medan informasi medan informasi merupakan informasi yang akan disajikan oleh penulis berupa angka, teks atau, lambang. setiap entry terdapat pada perpotongan antara baris dan kolom tertentu yang disebut sell. beberapa ketentuan tentang penempatan entry adalah sebagai berikut: bila kolom hanya berisi entry numeric dan semua entry memiliki satuan yang sama, entry diajarkan pada letak desimal dan diletakkan rata kiri, tengah sel, atau rata kanan. bila sekurang kurangnya satu entry merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan pada semua entry dengan digit atau lebih perlu diberi spasi untuk pengelompokan digit. angka desimal ditunjukkan dengan tanda titik. bila entry dalam suatu kolom tidak memiliki satuan yang sama, entry disejajarkan rata kiri, atau rata kanan dalam lajur tersebut. bila entry medan informasi dalam tabel merupakan teks, harus menggunakan kata kata yang singkat. entry teks ditulis seperti menulis kalimat yaitu hanya huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital. entry yang terdiri atas beberapa baris harus diketik rata kiri dan berjarak satu spasi. tanda hubung ( ) digunakan pada sel kosong atau sel yang datanya tidak dicatat atau jika tidak ada data logis yang dapat dimasukkan dalam sel tersebut. gambar pemilihan penyajian data dalam bentuk grafik, diagram alir, foto, atau gambar dalam karya ilmiah perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan relevansinya dengan topik penelitian yang dilakukan. ilustrasi berupa gambar lebih baik digunakan bila hubungan antarpeubah merupakan hal yang penting untuk disampaikan. grafik terdapat empat jenis grafik yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah, antara lain: grafik dua peubah grafik tiga peubah histogram grafik balok diagram lingkar (pchart) diagram lingkar dapat digunakan oleh penulis untuk menekankan komposisi atau hubungan antar komponen. jenis diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kategori dengan mengubah besaran data dalam sudut yang setara dalam suatu lingkaran. diagram alir ilustrasi berupa diagram alir digunakan untuk menunjukkan tahapan kegiatan atau hubungan sebab akibat suatu aktivitas atau keterkaitan antara satu kegiatan atau proses dengan proses lainnya (analisis sistem). foto gambaran yang konkret tentang suatu proses atau keadaan lapangan dan sebagainya dapat disampaikan oleh penulis melalui ilustrasi berupa foto atau gambar. hal hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan foto sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut: foto yang ditampilkan adalah foto yang memang perlu untuk ditonjolkan, sehingga perlu dihindari penggunaan foto yang terlalu banyak. mutu teknis segi fotografi dan penyajian informasi skala karena foto yang ditampilkan umumnya tidak mempunyai ukuran yang sama dengan objek aslinya. foto dalam karya tulis ilmiah hendaknya merupakan karya sendiri, bukan disalin secara utuh dari publikasi lain. penggunaan foto atau gambar yang berasal dari publikasi yang lain harus seizin dari penerbit terkait. penulisan judul tabel dan gambar beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul tabel dan gambar adalah bahwa judul tabel atau gambar: merupakan kalimat pernyataan tentang tabel dan gambar secara ringkas. memberikan informasi singkat yang dapat dipahami oleh pembaca tanpa harus membaca tubuh tulisan. cc. menyatakan kunci kunci informasi saja merupakan kalimat yang berdiri sendiri dan dapat menerangkan arti tabel atau gambar. judul tabel diletakkan atas tabel dengan diawali oleh huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik, sedangkan judul gambar diletakkan bawah gambar dan diawali oleh huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. penulisan catatan kaki dan keterangan tabel penyajian tabel atau gambar adakalanya memerlukan catatan kaki dan atau keterangan yang berupa: informasi tentang keterbatasan yang ada pada data, data bersifat nyata secara statistik, hasil penelitian orang lain. petunjuk catatan kaki biasanya berupa simbol nonnumerik seperti dan lain lain yang ditulis superskrip atau tidak superskrip. catatan kaki ditulis bawah tabel dengan font petunjuk catatan kaki yang diletakkan pada judul tabel berlaku untuk seluruh data, sedangkan petunjuk catatan kaki yang diletakkan pada bagian tertentu hanya berlaku untuk bagian yang bersangkutan saja. keterangan tabel biasanya berupa keterangan tambahan, misalnya untuk menjelaskan singkatan yang digunakan dalam tabel. catatan kaki untuk menyatakan sumber data dilakukan dengan cara menuliskan nama penulis dan tahun, seperti halnya dalam penulisan acuan pustaka. jika data yang disajikan sudah dimodifikasi atau sudah diolah maka digunakan kata menurut' atau diolah dari' atau diadaptasi dari dan kemudian diikuti dengan nama penulis dan tahun penulisan. penulisan keterangan simbol gambar setiap gambar biasanya mempunyai simbol yang harus diberi keterangan. ukuran simbol dan keterangannya harus proporsional dengan ukuran gambar dan dapat dibaca dengan jelas. simbol dan keterangannya dapat diletakkan mana saja pada gambar, misalnya sudut kiri gambar atau pada sudut lainnya. pertujukan tabel dan gambar setiap tabel atau gambar yang ada dalam tulisan ilmiah harus dirujuk atau muncul dalam teks. kata rujukan tabel atau gambar ditulis sebelum tabel atau gambar dan berada pada halaman yang sama. apabila tidak memungkinkan, maka tabel atau gambar dapat muncul pada halaman berikutnya. pertujukan yang terlalu sering terhadap lampiran juga perlu dihindari, karena hal tersebut akan mengganggu pembaca. interpretasi tabel dan gambar salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ilustrasi adalah penulis harus tetap membuat teks yang sejalan dengan tabel atau gambar. aturannya adalah ilustrasi harus dapat dibaca tanpa teks dan sebaliknya, namun tidak berarti bahwa teks harus mengemukakan data yang sama dengan tabel atau gambar. teks memberi peluang untuk menguatkan aspek penting dari tabel yang terutama akan dibahas. interpretasi tabel atau gambar dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu deskripsi tabel atau gambar, interpretasi (pembandingan dan kontras), dan kesimpulan. interpretasi ilustrasi sebaiknya bergerak dari hal yang spesifik yang lebih umum. hal pertama yang harus dilihat adalah deskripsi dari tabel serta angka dan pola dari gambar. kedua, dilakukan interpretasi terhadap data yang tersaji dengan cara memahami pola atau kecenderungan yang terlihat pada tabel atau gambar dan selanjutnya menarik kesimpulan. yang harus dihindari dalam penyajian adalah menyatakan sesuatu yang sudah jelas dapat dibaca pada tabel atau gambar karena hal tersebut akan merupakan pengulangan. deskripsi tabel ata gambar (ne kontras) gambar tahapan dalam interpretasi tabel dan gambar kepustakaan pengakuan pustaka dalam menyusun karya tulis, seringkali penulis mengutip karya seseorang atau kelompok orang untuk mendukung dan memperkuat gagasan tulisannya. kutipan dalam karya tulis seseorang menunjukkan penulis telah menghargai hasil karya orang lain untuk mendukung kegiatannya atau mengembangkan dan memperbaiki hasil penelitian yang sudah ada. cara mengutip suatu informasi harus dituliskan dengan benar, dengan demikian penulis telah mengikuti etika dalam pengakuan sumber informasi dan terhindar dari plagiarisme ipb, penulisan kepustakaan yang cermat akan mempermudah pembaca dalam menelusuri kembali masalah yang dicarinya dari sumber pustaka tadi. terdapat dua pengakuan yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah yaitu dengan mengikuti sistem nama tahun (sistem harvard) dan sistem nama nomor (sistem vancouver). beberapa gaya penulisan sumber acuan adalah american mathematical society ams), american psychological association apa), council science editors cse), modern language association america mla), the chicago manual style, dan gaya turbin. namun sistem pengakuan yang banyak digunakan dan yang akan dijelaskan dalam petunjuk teknis operasional karya tulis ilmiah ini adalah sistem harvard. pada sistem harvard, sumber acuan dalam teks dinyatakan dengan nama penulis dan tahun ketika informasi diterbitkan, selanjutnya sumber informasi lengkapnya disusun menurut abjad pada daftar pustaka. sistem harvard nama tahun) dalam sistem harvard, nama pengarang yang diacu dalam tubuh tulisan hanya nama keluarga atau nama akhir pengarang yang diikuti oleh tahun publikasinya. pengakuan pustaka menggunakan sistem ini lebih disukai oleh penulis karena lebih mudah menambah atau mengurangi acuan dalam tubuh tulisan maupun daftar pustaka. sistem ini juga dengan cepat memberikan daftar pemutakhiran pustaka yang diacu sehingga pembaca dapat mengetahui perkembangan dari konsep dan metode yang didiskusikan ipb, dua nama pengarang pengakuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang seperti akhmad fauzi dan suzy anna pada tahun dapat diacu dengan format fauzi dan anna j)ii atau fauzi dan anna, penggunaan tanda ampersand (&) dapat digunakan untuk menggantikan kata dall pada sumber acuan dalam tanda kurung tetapi tidak dapat digunakan dalam kalimat tubuh tulisan. tiga atau lebih nama pengarang jika sumber acuan ditulis oleh tiga orang atau lebih, maka hanya nama keluarga atau nama terakhir pengarang pertama saja yang dituliskan diikuti dengan singkatan (berasal dari kata latin alii). lembaga sebagai pengarang sumber acuan dalam suatu karya ilmiah dapat berupa suatu institusi atau lembaga dan nama untuk sumber acuannya sebaiknya ditulis dengan bentuk singkatan atau akronim dari institusi tersebut. misalnya untuk mengacu tulisan yang diterbitkan oleh badan pusat statistik tahun ditulis bps atau bps, tulisan tanpa nama pengarang jika tulisan diacu dari sumber yang tidak memiliki nama pengarang, maka dalam tubuh tulisan dan daftar pustaka dituliskan nama institusi yang menerbitkannya. namun sebaiknya penggunaan acuan yang tidak memiliki nama penulis perlu dihindari. tulisan tanpa tahun terbit sumber acuan yang digunakan mungkin saja tidak mencantumkan waktu terbit seperti yang banyak dijumpai pada dokumen dengan demikian, penulisan sumber acuan dinyatakan dengan menuliskan tahun tidak diketahui antara kurung siku, misalnya referer (tahun tidak diketahui|l atau referer (tahun tidak diketahui)l. artikel siap terbit pengakuan terhadap artikel yang masih dalam proses penerbitan atau telah diterima untuk publikasi dilakukan dengan menambahkan kata siap terbit atau forthcoming untuk artikel dalam bahasa inggris. misalnya: priyarsono (siap terbit)l atau priyarsono, siap terbit) priyarsono (forthcoming atau priyarsono, forthcoming)l artikel yang sedang disampaikan untuk publikasi berkala ilmiah tidak dapat diacu dalam karya ilmiah karena belum ada pernyataan dapat diterbitkan. komunikasi pribadi pengakuan yang diperoleh dari komunikasi pribadi dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan dalam keadaan sangat khusus. pakar yang diacu merupakan orang yang kesadarannya dikenal oleh masyarakat ilmiah. bila pengakuan dilakukan, yang dituliskan adalah ialah nama diikuti inisial tanpa menggunakan gelar akademik atau jabatan, dilanjutkan dengan waktu dan dipisahkan dengan tanda koma dan spasi dari tipe informasi yang diacu, semuanya dituliskan dalam tanda kurung. sumber informasi ini tidak disusun dalam daftar pustaka. . nasution maret komunikasi pribadi). kutipan pengarang yang sama menulis pada tahun berbeda. jika terdapat dua atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh pengarang yang sama pada tahun berbeda, tahun terbitan ditulis sesuai dengan kronologi waktu dan dipisahkan dengan tanda baca koma dan spasi. misalnya: friedman atau friedman, )1l pengarang yang sama menulis pada tahun sama pengakuan terhadap dua atau beberapa pustaka yang ditulis oleh pengarang yang sama pada tahun yang sama dilakukan dengan menambahkan huruf all untuk yang pertama, bll untuk yang kedua, dan seterusnya tersebut selanjutnya diurutkan berdasarkan kronologi waktu publikasi. urutan waktu biasanya dapat ditentukan dari volume dan nomor jurnal tempat artikel tersebut terbit. misalnya: susanto (2009a, 2009b j)ll atau susanto, 2009a, 2009b jll pengarang yang mempunyai nama keluarga yang sama menulis pada tahun yang sama. jika pengarang mempunyai nama keluarga yang sama untuk suatu publikasi yang terbit pada tahun yang sama maka untuk membedakan sumber acuan tersebut dinyatakan dengan nama keluarga beserta inisialnya. misalnya sumber acuan dari antonius susanto dan harry susanto yang sama sama ditulis pada tahun dalam teks dituliskan sebagai: susanto dan susanto atau susanto susanto dua pengarang mempunyai nama keluarga yang sama dan menulis bersama. bila dua pengarang memiliki nama keluarga yang sama dan menulis bersama dalam satu acuan, maka pengakuan dapat mengikuti pola pengakuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang, misalnya susanto dan susanto atau susanto dan susanto, pustaka sekunder pustaka sekunder untuk artikel atau sumber acuan yang belum pernah dibaca sendiri oleh penulis dan diacu dari suatu sumber (pustaka sekunder), nama pengarang dan tahun penerbitan aslinya ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma dan spasi dengan kata diacu dalam yang diikuti oleh nama pengarang dan tahun penerbitan pustaka sekunder. dalam daftar pustaka kedua artikel ini harus dicantumkan. contohnya, tulisan dari leather throw yang ditulis pada tahun yang dikutip dalam tulisan giant nugroho pada tahun pengakuannya ditulis sebagai berikut: throw, diacu dalam nugroho, penyusunan daftar pustaka pada bagian akhir sebuah karya tulis, semua sumber acuan yang digunakan dalam tubuh tulisan, termasuk yang digunakan pada tabel dan gambar ditulis dalam daftar pustaka yang disusun menurut ukuran abjad dari huruf awal nama keluarga atau nama akhir pengarang pertama. selanjutnya urutan abjad dari nama penulis pertama tersebut didasarkan pada urutan abjad huruf per huruf kanan dilanjutkan nama inisialnya. beberapa unsur yang yang diperlukan dalam menulis sumber acuan pada daftar pustaka adalah sebagai berikut: nama penulis nama penulis yang ada dalam daftar pustaka merupakan daftar pranala yang terdapat pada naskah asli semua sumber acuan yang digunakan dalam karya tulis. setiap nama penulis yang didaftarkan merupakan nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti inisial nama pertama dan nama tengah. gelar pendidikan, gelar keagamaan dan gelar kehormatan yang mendahului atau mengikuti nama pribadi tidak dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka. nama instansi dalam bahasa asing yang menggunakan kata tell ditulis dengan menghilangkan kata tersebut. tahun terbit tahun yang dicantumkan dalam daftar pustaka ialah tahun terlaksananya penerbitan yang dapat dijumpai pada halaman judul atau sampul setiap terbitan berkala, buku, dan monograf. beberapa terbit audiovisual dan banyak terbitan elektronik tidak memiliki halaman tersebut, tanggal terbitnya ada pada bagian lain. judul judul yang dikutip harus sama dengan judul asli yang tertulis pada publikasi. satu hal penting ialah jangan mengubah kata kata yang tercantum pada judul artikel. ada hal yang perlu diketahui dalam penulisan judul artikel. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul artikel adalah sebagai berikut: judul artikel yang tidak menggunakan huruf romawi, maka judul tersebut dituliskan dalam huruf romawi atau diterjemahkan dalam bahasa yang digunakan dalam tanda kurung siku. hanya huruf awal pada kata pertama dari judul artikel ditulis dengan huruf kapital. huruf capital pada judul artikel hanya digunakan untuk kasus tertentu, massal singkatan yang telah baku (seperti dna, ipb). cc. pada judul artikel yang disertai dengan sub judul maka penulisan judul utama diakhiri tanda titik dua, huruf awal dari kata pertama pada subjudul dimulai dengan huruf kecil. sumber acuan dari berkala ilmiah. unsur yang harus ada adalah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama berkala ilmiah, volume, nomor edisi, dan halaman terbitan. misalnya: small, m.w. management, organizations and effectiveness: literature review this area with emphasis schools and educational institutions. australian journal teacher education, sumber acuan dari buku. unsur unsur yang diperlukan dalam pengakuan dari buku adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbitan dan penerbitnya. misalnya: nugroho, public policy. jakarta: elex media komputindo buku dengan editor nasution ah. pola induksi seorang eksperimental. saifuddin editor. bogor id) ipb pr. buku dengan lembaga atau organisasi sebagai penulis ipb| institut pertanian bogor. panduan program pendidikan sarjana edisi tahun. buku terjemahan tanpa editor pelajar chan ecs. dasar dasar mikrob ogi. volume hadioetomo emas tjitrosomo ss, angka sl, penerjemah. jakarta id) pr. terjemahan dari elements microbiology. buku terjemahan dengan editor hart crane le, hart dj. kimia organik. suatu kuliah singkat. achmad ss, penerjemah safitri editor. jakarta id): penerbit serangga. terjemahan dari organic chemistry short course. edge buku berseri dengan judul volume yang sama wijayakusuma mh, dalimartha irian as. tanaman berkhasiat obat indonesia. volume ke jakarta id) pustaka kartini. buku berseri dengan judul volume berbeda beda wahyuni es. the impact migration family structure and functioning java. dalam loveless hilman tb, editor. the family the new millenium. world voices supporting the natural clan volume strengthening the family. london gb) prayer. him sumber acuan dari internet. artikel yang disiapkan dari internet pada dasarnya sama saja dengan artikel dari bentuk cetak. penambahan url atau alamat elektronik saja tidaklah cukup. lokasi internet dapat berubah atau hilang tanpa pemberitahuan. oleh karena itu, pengguna sumber acuan dari internet harus menyatakan informasi dari internet dengan jelas. misalnya, waktu penerbitan merupakan butir yan selalu diperlukan, tetapi banyak informasi dari internet yang sering kali diperbarui atau dimodifikasi setelah waktu penerbitan. dengan demikian, waktu mengacu diperlukan untuk menegaskan perolehan informasi tersebut. jika sumber acuan diperoleh dari internet, anda diwajibkan untuk mencetaknya sehingga dapat memberikan bukti ketika digunakan sebagai daftar pustaka. sumber acuan dari prosiding. prosiding konferensi sering kali memiliki dua judul, yaitu judul buku dan nama konferensi. jika keduanya ada, dituliskan judul buku dan diikuti nama konferensi. komposisi sumber acuan dari prosiding konferensi hampir sama dengan buku, tetapi pada umumnya prosiding disunting oleh satu atau beberapa editor. sumber acuan dari skripsi, tesis, dan disertasi. format susunan penulisan sumber acuan yang berasal dari skripsi, tesis, atau disertasi adalah sebagai berikut: nama penulis. tahun terbit. judul (jenis publikasi|. tempat institusi kode negara): nama institusi tempat tersedianya karya ilmiah tersebut. sumber acuan dari bibliografi. bibliografi merupakan koleksi referensi yang disusun dengan tujuan mengumpulkan suatu subjek yang khusus. pengakuan sebagai sumber informasi hampir sama dengan buku, meskipun ada beberapa perkecualian. nama penulis, penghimpun. tahun terbit. judul (bibliografi|. tempat terbit (kode negara): nama penerbit. catatan. contoh: cairan warmbordt penghimpun. biotechnology and bioethics (bibliografi|. beltsville us): national agricultural library. acuan dari database agricola jan des sumber acuan dari surat kabar. ditulis dengan format: nama penulis. tanggal terbit (tahun bulan tanggal). judul. nama surat kabar. informasi seksi, jika ada, menggantikan volume dan edisi nomor halaman awal artikel (nomor kolom). contoh: thomson apr hilangnya identitas gizi dalam pembangunan. kompas. rubrik opini: (kol sumber acuan berasal dari pangkalan data bank data dunia. kini banyak data tersedia dalam pangkalan data yang dapat diakses melalui internet, misal pangkalan data dari bank data dunia. penulisannya ialah dengan menampilkan nomor aksesnya. sumber acuan situs web dari pangkalan data tersebut umumnya tidak dituliskan, baik pada tubuh tulisan maupun pada daftar pustaka. etika penyusunan karya ilmiah hakikat penelitian penelitian merupakan kunci kemajuan, bukan hanya untuk kepentingan akademik melainkan juga untuk kepentingan pemerintahan, industri, dan perniagaan. tujuan tersebut dapat tercapai jika memperhatikan pelaksanaannya dengan sistematis dan terkendali. berdasarkan pengetahuan empiris, penyelidikan atau pengamatan atau pendeskripsian dilakukan secara cermat dan data dikumpulkan dengan ukuran analitis. data yang terkumpul dianalisis dan ditaksir secara objektif, tidak bias, logis, dan kesimpulannya dinyatakan dengan jelas untuk kemaslahatan umat. akan tetapi, pengetahuan baru yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini belum memasuki ranah sains yang sesungguhnya jika belum dipublikasikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang kelahirannya dapat dinilai dan dievaluasi secara terbuka. publikasi terbaik dari suatu hasil penelitian ilmiah ialah melalui berkala ilmiah, yang umumnya memberlakukan seperangkat norma yang berlaku universal. dalam dunia ilmiah, ada tiga jenis perbuatan tercela yang harus dihindari, yaitu fabrikasi data, kalsifikasi data, dan plagiarisme. fabrikasi data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat buat dan dicatat dan atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. sinilah pentingnya bagi setiap peneliti membuat catatan penelitian (lombok) secara cermat sebagai bukti tidak melakukan fabrikasi. kalsifikasi data atau hasil penelitian dipalsukan dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. pemalsuan juga meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses. plagiarisme gagasan atau kata kata orang lain digunakan tanpa memberi penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. plagiarisme dapat terjadi ketika mengajukan usul penelitian, dan melaksanakannya, juga dapat terjadi ketika menilai dan melaporkan hasilnya. plagiarisme mencakup perbuatan, seperti mencuri gagasan, pemikiran, proses, dan hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk data maupun kata kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas yang bersifat rahasia. peneliti harus, dan seksama. berikut ini beberapa bagian dari penelitian yang rawan pelanggaran. teknik percobaan pengamatan ilmiah yang dilakukan harus dapat diverifikasi untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi, hasil pengamatan yang diperoleh harus dapat diulang kembali (replikasi), metode yang digunakan harus cermat dibangun sehingga tidak menyulitkan pembedaan antara sinyal dan bising (noise), sumber galat harus jelas sehingga permasalahan yang dikaji tidak menjadi kabur, dan simpulan yang ditarik tidak salah. penanganan data validitas data bergantung pada validitas dan akurasi metode yang digunakan. peneliti harus mengerti sifat (nature) data yang dikumpulkan, oleh karena itu peneliti harus terlibat langsung dalam setiap proses yang dijalankan. kejanggalan pada data yang berasal dari dua atau lebih sumber pengukuran harus dicermati dan diatasi. benturan kepentingan benturan kepentingan rawan terjadi pada penelitian yang dibiayai oleh sponsor tertentu atau pemberi bahan penelitian. dalam pelaksanaan suatu penelitian, sponsor sering lebih mengutamakan pencapaian kepentingannya daripada menjaga objektivitas ilmiah. setelah selesai mengerjakan percobaan atau pengamatan, mengolah dan menafsirkan data, peneliti harus menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya. informasi dari hasil pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang diungkap dan diperolehnya dari hasil penelitian tersebut hanya boleh dipublikasi sekali saja, tidak boleh berulang ulang. pengertian etika etika berasal dari bahasa yunani kata yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. moral berasal dari kata latin mos yang berarti kebiasaan, adat. etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. hanya saja bahasa asalnya yang berbeda. dalam kamus besar bahasa indonesia kata etika dijelaskan menjadi tiga arti, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. kata etika bisa dipakai dalam arti nilai nilai. kemudian etika juga berarti kumpulan asas atau kode etik. etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu empiris yang artinya ilmu yang didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan diri dari fakta. ilmu ilmu itu bersifat empiris karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empire (pengalaman inderawi), yaitu apa yang dilihat, didengar, dicium dan sebagainya. ilmu empiris berasal dari observasi terhadap fakta fakta dan jikaberhasil merumuskan hukum hukum ilmiah, maka kebenaran hukum hukum itu harus diuji lagi dengan berbalik kepada fakta fakta. dalam etika selalu berlaku cara berpikir non empiris artinya dengan tidak membatasi diri pada pengalaman inderawi, yang konkret, pada yang faktual dilakukan, tapi bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan. etika membatasi diri dengan segi normatif atau evaluatif. setiap masyarakat mengenal nilai nilai dan norma norma etis. dalam masyarakat yang homogen dan agak tertutup masyarakat tradisional, nilai nilai dan norma norma itu praktis tidak pernah dipersoalkan. dalam keadaan tersebut secara otomatis orang akan menerima nilai dan norma yang berlaku. individu dalam masyarakat itu tidak berpikir lebih jauh. nilai dan norma masyarakat tradisional umumnya tinggal implisit saja, setiap saat menjadi eksplisit bila ada perkembangan baru terhadap norma yang berlaku masyarakat tersebut. etika dan ilmu peradaban manusia yang semakin berkembang tidak lepas dari kemajuan ilmu dan teknologi. dengan kemajuan ilmu dan teknologi kebutuhan hidup manusia dapat dilakukan secara cepat dan lebih mudah. ragam karya cipta manusia sebagai kemajuan ilmu dalam kenyataan tidak selalu membawa berkah melainkan juga ancaman, baik berupa perang, teknologi yang bersifat memperbudak manusia. ilmu dan teknologi yang diciptakan dengan tujuan mempermudah hidup manusia, justru menjadi pengabaian faktor manusia. manusia dikorbankan demi kemajuan teknologi atau manusia harus menyesuaikan diri dengan ilmu dan teknologi. manusia kehilangan eksistensi dirinya sebagai tuan atas penemuannya. dewasa ini kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi, manusia kehilangan hakekat dirinya. ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. pengalaman pahit manusia dengan bayang bayang perang dunia yang mengerikan, pertanyaan pertanyaan tentang hakekat keilmuan terus didengungkan dengan berpaling kepada hakekat moralitas. pertautan ilmu dengan moral sebenarnya sudah ada sejak gagasan copernicus pada abad masehi tentang kesemestaan alam, bumi berputar mengelilingi matahari yang berupaya mengganti dominasi pandangan geosentris pada masa itu. gagasan keilmuan pada masa itu berupaya lepas dari dominasi pandangan dogmatis agama. ilmu ingin berdiri sendiri berdasarkan doktrin ilmiah, metafisik keilmuan, dan sesuai dengan hakekat keilmuan. ilmu mencapai titik puncaknya dengan teknologi yang dihasilkan. konsep ilmu yang awal berupa konsep ilmiah yang bersifat abstrak menjelma dalam bentuk nyata konkret yaitu teknologi. ilmu tidak hanya menjelaskan gejala gejala alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman saja tetapi juga melakukan manipulasi faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengawasi, mengatur, dan mengarahkan proses alam yang terjadi. dalam tahap manusia melakukan manipulasi inilah, peran moral ditampilkan berkaitan dengan cara penggunaan pengetahuan ilmiah. ungkapan sederhana, dalam tahap pengembangan konsep ilmu,moral tampil pada ontologi keilmuan sedangkan pada tahap penerapannya moral ditinjau dari segi sosiologi keilmuan ontologi adalah kajian tentang hakekat realitas obyek yang ditelaah menghasilkan pengetahuan. sosiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. sedangkan epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan. erich schumacher dalam bukunya small beautiful (kecil itu indah) memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. dalam hal ini beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. adanya dualisme dari ilmuwan terhadap ekses ilmu dan teknologi ilmu harus bersifat netral terhadap nilai nilai baik ontologis maupun sosiologi. golongan ini ingin melanjutkan tradisi era galileo yaitu kenetralan ilmu secara total. netralitas ilmu terhadap nilai nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan obyek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas asas moral, untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat mengubah hakekat kemanusiaan. golongan ini mendasarkan diri pada pengalaman dua kali perang dunia dimana penggunaan ilmu ilmu sangat efektif, perkembangan ilmu yang pesat sehingga dapat merubah hakekat kemanusiaan. etika penelitian penelitian adalah suatu proses penjelajahan penemuan. dalam banyak hal, proses dan metodologi mencari pengetahuan adalah sebagai hasil yang nyata dari pencarian dan temuan tersebut. kemajuan secara bertahap dari penelitian pada dasarnya adalah modus diterimanya praktek etika penelitian. fakta yang paling penting yang harus kita ingat tentang penelitian adalah hubungan implisit antara kejujuran dalam pelaksanaan penelitian dan validitas data penelitian. jika aplikasi teori dan teknologi harus berlaku dan berfungsi, maka suatu hal penting bahwa temuan peneliti didasarkan pada kejujuran. kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. norma ini berkaitan dengan pengutipan dan pertujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikkan dengan pencurian. penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim disebut plagiat. plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. oleh karena itu, penulis skripsi, tesis, dan disertasi wajib membuat dan mencantumkan pernyataan dalam skripsi, tesis atau disertasinya bahwa karyanya itu bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. dalam menulis karya ilmiah, rujuk merujuk dan kutip mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. kegiatan ini amat dianjurkan, karena pertujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu. dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel), penulis wajib meminta ijin kepada pemilik bahan tersebut. permintaan ijin dilakukan secara tertulis. jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. biasanya, sehubungan dengan hal ini, rektor masing masing universitas telah menerbitkan surat keputusan tentang pedoman pembinaan dan pelaksanaan hak cipta yang bisa menjadi pembelajaran bagi para peneliti. nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. antara beberapa masalah etika yang terkait dengan penelitian ialah isu yang berhubungan dengan orang tingkah (vulnerable), hewan uji, embrio manusia, dan benturan kepentingan (conflict interest). yang termasuk dalam kategori orang tingkah antara lain anak anak, orang tahanan, penyandang disabilitas, dan pasien penderita penyakit parah. jika mereka akan menjadi subjek penelitian, peneliti harus mencari landasan hukum yang dapat menjamin partisipasi mereka, misalnya dari orang tua atau dokter. partisipan penelitian seperti ini harus diberi informasi sejelas jelasnya mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dan dampaknya (risiko, ketidaknyamanan yang akan dialami) agar mereka memaklumi dan dengan demikian peneliti memperoleh izin termaktub (informed consent), baik dari partisipan itu sendiri atau dari yang diangkat menjadi walinya. izin termaktub juga perlu diperoleh untuk penelitian yang menggunakan materi genetika manusia atau sampel hi. hal ini digunakan untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dan menjamin tidak ada penolakan atas hasil penelitian kemudian hari. penelitian yang melibatkan hewan uji harus mencantumkan jumlah hewan yang digunakan, jumlah hewan yang dikorbankan, serta bagaimana perlakuannya. dengan demikian, sedapat dapatnya menggunakan alternatif selain hewan atau menggunakan jumlah hewan sedikit mungkin. benturan kepentingan dapat terjadi ketika peneliti terlalu menonjolkan keunggulan penelitiannya tanpa menyampaikan resiko ketika dalam upayanya memperoleh izin termaktub dari calon partisipan penelitiannya. sebelum melaksanakan penelitian yang menggunakan partisipan orang tingkah, hewan uji, dan embrio manusia bidang ilmu dasar, biomedis pertanian, perikanan, dan peternakan, peneliti harus memperoleh ethical clearance dari tim komisi etik penelitian tingkat ipb. pelanggaran hak cipta tidak termasuk dalam kategori masalah etika ilmiah yang mengenakan sanksi moral dan sosial, melainkan termasuk dalam kategori masalah kriminal yang pelakunya dapat dikenai hukuman badan dan atau denda uang. oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan hasilnya, peneliti barus menjauhkan diri dari pelanggaran hak cipta agar reputasinya sebagai ilmuwan tidak cemar. undang undang hak cipta nomor tahun menyatakan bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karyaantara ciptaan dalam bidang pengetahuan yang dilindungi undang undang ialah buku, program komputer, pamflet, penjajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, peta, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, pangkalan data (database), dan karya lain dari basil pengalihwujudan. tidak ada hak cipta ataspenetapan hakim, dan keputusan badan arbitrase atau keputusan badan badan sejenis lainnya. plagiat atau penjinakan ialah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja untukpelakunya dijuluki gladiator, yang dapat berupa, atau untuk dan atas nama suatu badan. peluang plagiat sangat besar akibat majunya teknologi informasi lewat internet. informasi sangat mudah dan cepat diakses, tetapi sumber dari internet tidak bebas untuk dikutip. selain sumber informasi dari internet, sumber umum plagiarisme dapat diperoleh dari panduan laboratorium, karya penulis sendiri sebelumnya, artikel jurnal, buku, dan koran. berikut ini adalah cara mengatasi kecenderungan plagiarisme dalam penelitian: meningkatkan kejujuran dan rasa bertanggung jawab, meningkatkan pemahaman bahwa plagiarisme akan berimplikasi moral, meningkatkan kecermatan dan kesaksamaan untuk memilah dan menentukan pustaka acuan, mempunyai rasa percaya diri bahwa rencana penelitiannya bukan cantelan, memiliki keyakinan bahwa data yang diambil sahih dan cermat, menghargai sumbangan data atau informasi dari peneliti lain dengan menyatakan terima kasih atau menyebutkan sumber tulisan yang diikutinya, dan membuat catatan penelitian (lombok) agar semua yang dilakukannya terekam dengan baik untuk pembuktian tidak ada pemalsuan data atau hasil penelitian. cara mengatasi kecenderungan plagiarism dalam penulisan mengarsipkan sumber sumber acuan yang asli sehingga terhindar dari kecerobohan yang disengaja, memahami benar maksud tulisan orang lain agar tidak ada salah pengertian, mahir membuat parafrase untuk mengungkapkan rangkuman dari berbagai tulisan atau pemikiran orang lain dengan kata kata sendiri dari sumber yang dibaca, tidak sekadar mengganti beberapa kata, dan tetap menuliskan sumber acuannya, menghargai hak kepengarangan dan hak atas kekayaan intelektual, termasuk karya sesama mahasiswa, dan menuliskan sumber acuan untuk gagasan atau hasil orang lain sebagai pengakuan dan penghargaan. etika penyusunan kti meliputi hal hal sebagai berikut: peneliti dan saksama. peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitianpublikasi duplikasi atau berganda atau diulang ulang. cc. peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitiannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya penelitian. meskipun hasil dari suatu kegiatan penelitian merupakan sesuatu yang sangat rumit, penulis peneliti dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat ringkas, tetapi tidak etis bila menyampaikan dalam bentuk yang sederhana pendek. penelitipenelitian lainnya. dalam melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan penelitian, penulis penelitipenelit. bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan. kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dan siswa atau peneliti junior harus mengikuti kriteria yang adil. pengawas atau pimpinan instansi harus memastikan bahwa mereka tidak memasukkan nama seseorang yang kurang atau tidak sama sekali berkontribusi atau selain yang berpartisipasi dalam pekerjaan penelitian. dalam ilmu pengetahuan, penulis bayaran merupakan hal yang tidak etis dan tidak dapat diterima. seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan penelitian, baik penulis utama maupun pendamping dan juga bertanggung bila diperlukan. sebagai bentuk tanggung jawab penulis peneliti terhadap hasil penelitelitian dan atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika baik terhadap manusia maupun hewan. bab penutup demikian pedoman penelitian dan pengembangan lingkungan pemerintah daerah provinsi sumatera utara ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. gubernur sumatera utara, ttd edy rahmayadi salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro hukum, apr h.,siregar pembina (iv b) nip: sekolah menengah kejuruan negeri,rombongan belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah sama dengan kelas yang kapasitasnya antara sampai dengan muridterdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua wali, sedangkan smk tidak menggunakan sistem zonasi jarakterdiri dari jalur zonasi meliputi zonasi jarak, zonasi keluarga ekonomi tidak mampu, zonasi anak guru, zonasi disabilitas, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua wali. seleksi calon peserta didik baru kelas (sepuluh) smkn, dengan mempertimbangkan nilai un. selain mempertimbangkan nilahuruf dan hurufjika jarak tempat tinggal calon peserta didik sman dan smkn dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. bagi kecamatan yang tidak memiliki sma negeri maka diberikan kewenangan kepada cabang dinas melalui surat keputusanyangjalur zonasi sebagaimana dimaksud pada memiliki kuota atau daya tampung minimal dan terbagi menjadi (empat): zonasi jarak tempat tinggal sekolah, apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal dan kriteria urutan nilai mata pelajaran yang terdiri dari bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika dan ipa. kriteria utama bobot sebagaimana dimaksud pada huruf total jumlah skor jarak tempat tinggal sekolah dan skor total nilai hasil ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis oleh dinas. zonasi keluarga ekonomi tidak mampu, ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan program penanganan keluargaberupa kartu indonesia pintar kip) dari dinas pendidikan atau program keluarga harapan pkh) dari dinas sosialzonasi keluarga ekonomi tidak mampu sebesar apabila pendaftar program penanganan keluarga tidak mampubahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, ipa. zonasi anak guru, ditujukan bagi calon peserta didik yang merupakan anak guru asn, yang mengajar sma negeri yang dituju dibuktikan dengan surat keterangan orang tua wali murid yang terdaftar kartu keluarga. zonasi ini hanya dapat memilih satu pilihan sekolah. zonasi penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, zonasi penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif ini adalah. zonasi kebakaran olahraga dan prestasi khusus, ditujukan bagi calon peserta didik hasil seleksi pusat pendidikan latihan pelajar ppp) upt kebakaran olahraga provinsi sumatera utara dibuktikan dengan surat keputusan kepala dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera utara dan prestasi tertentu yang bekerja sama dengan suatu lembaga, dunia usaha atau dunia industri lainnya dibuktikan dengan sertifikat surat keputusan yang berwenang. jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada memiliki kuota maksimal yang terdiri dari: jalur prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat sma dan smk, yang memiliki prestasi juara atau tingkat kabupaten kota,, dan atau tingkat kabupaten kota, yang diselenggarakan olehkabupaten kota, yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan. jika memiliki lebih dari satu prestasi maka prestasi tertinggi yang diambildomisili orangtua wali, memiliki kuota maksimal yang ditujukan bagi calon peserta diakibatkan perpindahan domisili orangtua wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban atau perpindahaniterbitkan paling singkat (enam) bulan sebelum pelaksanaan ppdb: apabila pendaftar jalur perpindahan domisili orangtua wali melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil ujarak. testing, sebagai bagian dari jalur prestasi ditujukan bagi calon peserta didik tingkat sma. sma sebagai unit pelaksana yang menyelenggarakan testing adalah yang memiliki daya tampung minimal rombongan belajar, memiliki akreditasi memiliki guru dan sarana prasarana yang cukup. peserta didik yang mengikuti testing adalah peserta yang memiliki nilai minimal rata rata sekolah yang mengadakan testing tidak membuka jalur perpindahan orangtua wali dan prestasi. kuota testing diambil dari kuota jalur perpindahan orangtua wali dan prestasi. dalam hal testing tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan jalur zonasi jarak. daftar sma negeri penyelenggara testing terdapat dalam jenis penerimaan peserta didik baru sman dan smkn provinsi sumatera utaradikecualikan untuk: sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat:zonasi kebakaran olahraga dan prestasi khusus s5)uota yang ditetapkan dan jumlah peserta didik dalam (satu) rombongan belajar,pendidikan dasar dan menengahpada(ijazah stub smp m ts paket atau bentuk lain yang sederajat, cc. memiliki shun smp m ts paket atau bentuk lain yang sederajat. khusus smkgubernurdan testing diperbolehkan memilih (dua) pilihan sma. calon peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan, prestasi, zonasi anak guru dan zonasi kebakaran olahraga dan prestasi khusus hanya diperbolehkan memilih (satubaru kelas (sepuluh) smk tidak menggunakan sistem zonasi jarak. seleksi calon peserta didik baru kelas (sepuluh) smk dengan mempertimbangkan nilai un. calon peserta didikengan petunjuk teknis oleh dinas. sanksigian kedelapan pengumuman hasil ppdb hasil seleksi jalur prestasi melalui testing akan diumumkan sebelum ppdb online jalur zonasi, prestasi dan perpindahan dilaksanakan. hasil seleksi ppdb jalur zonasi, prestasi dan perpindahan diumumkan selambat lambatnya (satu) minggupengisian bangku kosong yang diakibatkan mengundurkan diri dapat diisi oleh calon peserta didik yang memperoleh rangking berikutnya pada sekolah pilihan (satu) dari hasil perangkingan kembali calon peserta didik yang tidak lulus zonasi jarak:g,emenuhan siswa yang masih kurang pada sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri provinsi sumatera utara, bahwa untuk memenuhi daya tampung peserta didik yang masih kurang sma negeri dan smk negeri pada ppdb pada tanggal juni dan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta meningkatkan angka partisipasi kasar apk) sma dan smtahun ajaran baru. ppdb penerimaan siswa yang masih kurang adalah penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran untuk memenuhi peserta didik yang masih kurang sma negeri dan smk negeri pada pelaksanaan ppdb pertamadanujian nasional yang selanjutnya disingkat shunzonasi adalah jarak antara domisili calon peserta didik dengan sman tujuan, dalam ppdb ditetapkan sampai dengan jarak kilometer. bab prosedur dan mekanisme ppdb yang masih kurang bagian kesatu tujuan ppdb bertujuan untuk memenuhi daya tampung peserta didik yang masih kurang sma negeri dan smk negeri tidak terpenuhi dan atau penambahan daya tampung bagi sekolah tertentu. ppdb bertujuan untuk memenuhi daya tampung kecamatan yang tidak memiliki sma negeri dan calon peserta didik yang berada dalam zonasi sekolah pada ppdb pertama. ppdb diselenggarakan dengandan meningkatkan angka partisipasi kasar apk) sma dan smk. bagian kedua sistem sistem ppdb menggunakan jalur zonasi dan calon peserta didik diprioritaskan bagi yang mendaftar lebih awalcalon peserta didik menggunakan nomor kartu keluarga kk) dan nomor induk kependudukan nik) yang terdaftar dalam database kependudukan: khusus bagi calon peserta didik dari luar provinsi sumatera utara dan atau yang datanya tidak terdapat daftar pokok pendidikan sumatera utara, agar mendaftar melalui sekolah pilihan pertama selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh cabang dinas setempat. jalur ppdb pada jenjang sman terdiri dari jalur zonasi dan jalur zonasi kecamatan yang tidak memiliki sma negeri: bagi calon peserta didik smk negeri tidak menggunakan jalur zonasi dengan mempertimbangkan pendaftar yang lebih awal: bagi kecamatan yang tidak memiliki sma negeri atau zonasi lebih dari kilometer, maka diberikan kewenangan kepada kepala cabang dinas untuk mendaftarkan jalur zonasi kecamatan yang tidak memiliki sma negeri,, pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan pada tanggal sampai dengan juli pelaksanaan dan informasi ppdb diumumkan secara terbuka melalui web ppdb, https: ppdb.didi k.sumutprov.go.id, papan pengumuman sekolah maupun media lainnya, negeri dan smk negerimemiliki shun shun smp m ts paket atau bentuk lain yang sederajat. khusus smk negeri,sepuluh),,hanya diperbolehkan memilih pilihan sma. bagian keenam seleksi calon peserta didik smk calon peserta didik diperbolehkan hanya pilihan smk negeri. pilihan program keahlian dilakukan calon peserta didik dengan memiliki program keahlian smk negeri yang masih kurang peserta didiknya sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkanenam) bulan dan pada kartu keluarga wali oleh dinas. verifikasi dan validasi berkas verifikasi dan validasi berkas dilakukan oleh verifikator sekolah setelah calon peserta didik mendaftar langsung melalui perangkat sekolah, calon peserta didik dianggap sah mendaftar apabila telah lulus verifikasi dan validasi berkas oleh operator sekolah: berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi menjadi dasar pertimbangan untuk kelulusan. bagian kedelapan pengumuman hasil ppdb (l) hasil seleksi ppdb jalur zonasi diatur dalam petunjuk teknis ppdb selambat lambatnya (satu) hari,pada: rombongan belajar negeri dan smkcabang dinascabang dinas pendidikan ditetapkan dengan keputusan kepala cabangcalon peserta didik dilarang menggunakan data orang lain. bab sanksi administratif kepala sekolah, guru, dan atau tenaga kependidikan, operator daftar pokok pendidikangabung atau dikenakan sanksi berupa penutupannn, cazrifetaptribusi daerah lembaran daerah provinsi sumatera utara tahun nomor peraturan gubernur nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan daerah. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan lampiran peraturan gubernur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ii. retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera utara pelayanan laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan tarif rp.) uraian metoda satuan untuk untuk preferen umum mahasiswa uji jasa) dan umkm aje fifth sni per contoh organoleptik sni per contoh bobot tuntas sni per contoh suhu pusat sni per contoh fisik kaleng sni per contoh tpc aerob alt sni per contoh aerob) tpc anaerob alt sni per contoh anaerob) koliform sni per contoh membrane filter fatal koliform fda bam per contoh ed. escherichia coli sni .l per contoh iso membran filter salmonella sni per contoh iso embrio cholerae sni per contoh embrio sni per contoh parahaemolyticus staphylococcus sni per contoh aureus shigiella sp. sni listeria sp. sni per contoh rapid test parasit cacing sni per contoh enterococci sni iso per contoh sy amma tarif rp:) uraian metoda satuan untuk untuk parameter umum mahasiswa uji jasa) dan umkm lemak sni per contoh abu sni per contoh air sni per contoh garam sni per contoh tri methyl amine sni per contoh nitrogen tma n) total volatile base sni per contoh nitrogen tvb n) mercury hg) sni per contoh cadmium cd) sni per contoh plumbea pb) sni per contoh logam berat aas flame per contoh lainnya per jenis chloramphenicol plc per contoh cap) chloramphenicol elisa per contoh cap) nitrofurans (empat lc ms ms per contoh metabolite) oxytetracycline elisa per contoh otc) chortemacyetine soon dennyorcine do) ava| antibiotik lainnya plc elisa per contoh per jenis malachite green plc elisa per contoh mg) euro majachite plc elisa per contoh green lmg) loco crystal violet elisa per contoh lcv) sni per contoh free fatty acid per contoh ffa) amnesia shellfish oac plc per contoh poison asp) uraian parameter metoda satuan ana uji jasa) dan umkm , periode seniman for pan psp identifikasi metoda weber per contoh plankton (pama permohonan iso iec permohonan sertifikat produk sni jasa proses iso iec sertifikasi panitia permohonan penilaian fbpanitiastema premomanan soo0oo| epamtatetnis pemanasan s00000| jasa iso iec evaluation tenaga ahli tarantapeniasan| orngrmat ts0oo0nj |b panitia skema orang hari te anitatewmis | orongrnas toko0o0| penerbitan iso iec per sertifikat sertifikasi snitea rp) standard indonesian rubber sir) pasir estar sir asri tes minyak sereh minyak nilam minyak kenanga se. minyak akar wang minyak daun cengkeh minyak pala pengujian karet dan ammgmnaraes pengujian contoh organoleptik visual per n iik pengujian kimia per contoh paragon pengujian fisika contoh mekanika per nikki pengujian kayu olahan amat pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik pengujian kimia per contoh damtematun pengujian fisika contoh mekanika per n isi pengujian kemasan contoh kadi peak masi misa pengujian organ septik contoh visual per pengujian kimia per contoh peaatemeatun pengujian fisika contoh mekanik per niki pengujian air limbah dan kemasan pengujian kimia per contoh kamen pengujian mikrobiologi dowkamemem pengujian hasil industri pengujian kimia per contoh drama pengujian mikrobiologi contoh kamen pengujian mainan anak: pengujian kimia per contoh east pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji pengujian minyak dan dai pee tankarakteristik uji produk buah buahan, sayuran sayuran olahan pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh pamen pengujian fisika contoh mekanik per naik biji bijian, sereal dan (iacmeekacmgm pengujian organoleptik contoh visual per n k pengujian kimia per contoh pamen tan pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji tepung kepungan dan jer pengujian contoh organoleptik visual pengujian kimia per contoh karakteristik uji mekanik per karakteristik uji produk biskuit, mie dan auesomar pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji bahan penyegar, minuman tembakau dan rokok pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh peramaemaun tel pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji gula, produk gula, kakao, produk kakao dan eta pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh pikaatomeatn pengujian fisika contoh mekanik per n iak produk rempah rempah jambu masa pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh tema pengujian fisika contoh mekanik per ii tekanan produkikan" pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh kat pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji pasukan produk susu pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh ate pengujian fisika contoh mekanik per n sik produk fermentasi pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh piramcemaas pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji emaukpaa:nik medan produk ter pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik uji pengujian kimia per contoh mai pengujian fisika contoh mekanik per karakteristik uji pengujian bahan makanan ternak dan pengujian organoleptik contoh visual per karakteristik seat pengujian kimia per contoh pengujian fisika contoh mekanik per pengujanlamnya pengujian kimia per contoh pama pengujian bahan contoh tambahan makanan per karakteristik uji. pengujian cemaran contoh agam persentase pengujian mikrobiologi contoh pengujian logam per contoh jenis logam dengan ndk pengujian logam per contoh jenis logam dengan alat icp pengujian fisika contoh mekanik per n klik pengujian kimia per contoh karakteristik menggunakan alat plc pengujian pestisida come pengujian residu per contoh pengujian formulasi contoh baya kalibrasi: kalibrasi besaran poo thermometer sertifikat kapasitas n c nak thermometer sertifikat kapasitas thermometer sertifikat kapasitas o c 5000c thermometer sertifikat kapasitas o c thermometer sertifikat kapasitas o c na?c (ti oven, inkubator, waterbath, refrigerator titik ukur sertifikat kapasitas o c sell penambahan titik per titik anameramae titik ukur sertifikat kapasitas o c penambahan titik per titik autoclave untuk sertifikat autoclave suhu dan sertifikat kalibrasi besaran aman pop kalibrasi analytical sertifikat seno ara aon kalibrasi anak per unit kalibrasi besaran sertifikat mem hoon kalibrasi besaran seas ukur serikat abu ukur serikat 3renderer serikat bur sertifikat pet serikat pipet takar sertifikat kalibrasi besaran lain sertifikat kalibrasi besaran ban pop tekanan 1000pst| sertifikat tekanan psi sertifikat tekanan sertifikat tekanan sertifikat kena mia base ta permohonan perusahaan b sertifikasi perusahaan hutan tahunan perusahaan retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa mess jalan jambu jakarta pemprov pns kamar wisata per mess wisma asrama mahasiswa mess wisma pemprov kab kota berantai sidempuan mess wisma asrama satuan pegawai umum pns mess sempurna kamar hari mess kamar hari datang semen remap moen mess kamar hari abas per ka. mess badge kamar hari mess kamar hari pemetaan ema eng rengat pangururan mess gunung kamar hari kel eee kesan misa milan mess kamar hari mess kamar hari mess kamar hari naa maa ts. mess natal mess gunung kamar hari mess rantau kamar hari mess tanjung kamar hari kel eka bela masa masa mess dinas kamar hari laman dana ooe| perumahan dan kawasan permukiman mess dinas kamar hari tanaman pangan dan mess dinas kamar hari maa masa mess dinas kamar hari bagi pedas besi misa masa mess pora pora hari rapat biasa kamar hari libur kamar hari mess wisma asrama satuan pegawai umum pns pemprov kab kota harungguan kamar hari bolon rapat wisma bukit kamar hari barisan yogyakarta asrama orang tahun mahasiswa bukit barisan yogyakarit. kepala biro hukum, ditetapkan medan pada tanggal juli gubernur sumatera utara, sai ttd aprilia h.siregar pembina tingkat nip.didididikan. bab ketentuan umum dalam peraturanndidikan provinsi sumatera utarandidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kewenangan provinsi bidang pendidikan serta tugas pembantuan. dinas pendidikan menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan perumuscc. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporadministrasifungsi lain yang diberikan gubernur, terkait dengan tugas dan fungsinya. kepala dinas pendidikan mempunyai uraian tugas: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menyelenggarakan perencanaan program kerja bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas bidang pendidikan lingkup provinsi dan cabang dinas, menyelenggarakan tugas bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, menyelenggarakan koordinasi dan sinergitas kemitraan pendidikan dengan dinas kabupaten kota, menyelenggarakan tugas lain yang diberikan gubernurdidikan dibantudan ketenagaan, cabang dinas pendidikan medan utara dengan cakupan kerjacabang dinas pendiri cabang dinas pendidikan staat dengan cakupan kerja kabupaten langkat dan kota binjai,cabang dinas pendidikan balige dengan cakupan kerja kabupaten toba samosir dan kabupaten samosir, cabang dinas pendidikan sibolga dengan cakupan kerja kabupaten tapanuli tengah dan kota sibolga, dan kota padangsidimpuan, agacabang dinas pendidikan kisaran dengan cakupan kerja kabupaten batubara dan kabupaten asahan, cabang dinas pendidikan kabanjahe dengan cakupan kerja kabupaten karo, kabupaten dairi dan kabupaten pakpak bharat,kelompok jabatan fungsional. bagian kedua sekretariat (l) sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengelolaan pembangunan sekolah menengah atas sma), sekolah menengah kejuruan smk), sekolah luar biasa slb) dan sarana prasarana sekolah lingkungan dinassekretaris menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, cc. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelenggaraan pengelolaan aset dan barang milik negara daerah, penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan perundang undangan, penyelenggaraan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan, penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset lingkungan dinas, penyelenggaraan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non justicia) bidang kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan fasilitas bantuan operasional sekolah bos), il. penyelenggaraan fasilitasi dana alokasi khusus dak sma, smk dan pendidikan khusus), penyelenggaraan pengelolaan pembinaan karir, mutasonitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana, oo. penyelenggaraan tugas tugas lain yang diberikan kepala dinas.cabang dinas, menyelenggarakan pengkajianrencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pemeliharaan aset dan barang milik negara daerah, penyelenggaraan pengendalian administrasi anggaran belanja, penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas, penyelenggaraan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis renstra), laporan kinerja lkpenyelenggaraan ketatausahaan, kelembagaan dan penatalaksanaan: penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, penyelenggaraan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal, penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan peralatan kantor lingkungan dinas dan cabang dinas, oo.ertokoan dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan pelaksanaan mengkoordinasikan, pembinaan karir, mutasi pegawaengkoordinasikan, pembinaan dan pengusulan jabatan struktural dan fungsional, penyelenggaraan mengkoordinasikan, pelaporan, evaluasi dan monitoring atas kegiatan bidang bidang dan cabang dinas lingkungan dinas, penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, penyelenggaraan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait, penyelenggaraan pelaksanaan rapat rapat internal dinas, lingkungan dinas, penyelenggaratugas pembantuankesejahter lingkungan dinas, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai, guru dan tenaga kependidikan, melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai dinas dan cabang dinas, melaksanakan pengembangan dan peningkatan wawasan sumber daya manusia fungsional bidang keadministrasian, melaksanakan penyusunan dan pengusulan pengangkatan perangkat kerja teknis keuangan serta kegiatan yang membantu pekerjaan dinas dan cabangil. lingkungan dinascabang dinas, melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan cabang: melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan aset dinas dan cabang dinas, melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan standar operasional prosedur lingkungan dinas dan cabang dinas. kepala sub bagian keuangan mempunyai uraian tugas: melaksanakan pengumpulan bahan data dan referensi untuk kebutuhan dcabang dinas, melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah, melaksanakan pelatihan dan pembinaan perbendaharaan keuangan, melaksanakan penyiapan bahan, pelaticabang dinas:standar operasional prosedur sop) sub bagian keuangan, melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya. kepala sub bagian program dan tugas pembantuan mempunyai uraian tugas:lam penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran pembangunan dinas pendidikan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), dana alokasi khusus dak), dekonsentrasi dan tugas pembantuanpenyusunan rencana kerja senja), melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program jangka pendek dan jangka panjang dinas, melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan anggaran pembangunan, melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sop) sub bagian program, tugas pembantuan dinas, melaksanakan fasilitasi penyelenggara dana alokasi khusus dak sma, smk dan pendidikan khusus), melaksanakan pelaporan dana alokasi khusus dak sma, smk dan pendidikan khusus)ma. bidang pembinaan sekolah menengah atasma, penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kebijakannyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sma, penyelenggaraan kebijakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sma, penyelenggaraa. kepala bidang pembinaan sekolah menengah atassma antar provinsi, menyelenggarakan pembinaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah atasa, menyelenggarakan ujian nasional dan ujian sekolah pada sma, menyelenggarakan kebijakan pengembangan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan sma, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan sma, menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sma, menyelenggara, il. menyelenggarakmenyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pendidikan sma, menyelenggarakan pelaporan bantuan operasional sekolah bos) satuan pendidikan sma, oo. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan sma,nyelenggarakan tugas tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugasnya. bagian keempat bidang sekolah menengah kejuruan bidang sekolah menengah kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah menengah kejuruan smk). kepala bidang sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dk, penyelenggaraan kebijakannyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri smk, penyelenggaraan kebijakan pembangunan technopark lingkungan smk, penyelenggaraan kebijakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal smk, penyelengaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta peserta didik dan pembangunan karakter smk, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasik. kepala bidang sekolah menengah kejuruank, menyelenggarakan kebijakan operasional peningkatan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pendidikan smkk antar provinsi, menyelenggarakkejujuran,k, menyelenggarakan ujian nasional dan ujian sekolah pada smk, menyelenggarakan kebijakan pengembangan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan smk, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan smk, menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan smk, menyelenggarakan kebijk, il. menyelenggarakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang pendidikan smk, menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang smk, menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kerja sama dunia usaha industri dan lintas sektoral smk, oo. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang smk, menyelenggarakan pelaporan bantuan operasional sekolah, menyelenggarakan peningkatan kelembagaan smk, menyelenggarakan pembangunan technopark lingkungan smk, menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan smk:laksanakan pembinaan standar manajemen mutu smklimausat layanan autis pla). bidang pembinaan pendidikan khususnyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus, penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaanmempunyai uraian tugas: menyelenggarakan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan padkelembagaan daniapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi, kurikulum pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikdan pla: menyelenggarakan koordinasi pembinaanujian nasional dan ujian akhir sekolah pendidikan khusus, pendidikan inklusif, menyelenggarakan koordinasi pengembangan dan rencana pengadaan sarana prasarana pendidikoordinasi penilaian dan akreditasidanrencana peningkatan mutu manajemen lembagpedoman penulisan buku pelajaran modul muatan lokal: il. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi saturencanaan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru, mutasi siswa, kalender pendidikan pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, menyelenggarakan pengembangan kurikulum pendidikcerdas istimewa bakat istimewa dan pla, menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat, bakat dan prestasilaporan bantuan operasional pendidikan bop) dan bantuan belajar satuan pendidikan khusus, menyelenggarakan pelaporan bantuan operasional sekolah menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan khusus, menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan khususenam bidang pembinaan dan ketenagaan bidang pembinaan dan ketenagaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan dan tenaga kebudayaan. kepala bidang pembinaan dan ketenagaanpenyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan rencana kebutuhancc. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan,ingkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pembinaan dan pengembangan pengalokasian tenaga potensialyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi berupa angka kredit guru golongan ivinaan dan ketenagaan mempunyai uraian tugas: menyelenggarakangelolaan administrasi berupa usul angka kredit guru golongan iv, menyelenggarakan pelapor. bagian ketujuh cabang dinasprovinsi wilayah kerjanya, meliputi pelayanan dan pengawasan pendidikan bidang satuan menengah dan pendidikan khusus. cabang dinas mempunyai fungsi: penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai, guru dan siswa pada lingkup wilayah kerjanya masing masing, penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam menyempurnakan dan menyusun standar pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyelenggaraan fasilitasi penyediaan bahan dan data dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendidikan teknik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyelenggaran administrasi internal dan eksternal, penyelenggaraan penyempurnaan dan penyusunan standar penilaian, kurikulum dan kompetensi keahlian, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian peningkatan kompetensi keahlian, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan, penyelengaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas, terkait dengan tugas dan fungsinya. kepala cabang dinas mempunyai uraian tugas: menyelenggarakan pengkajian program kerja cabang dinas pendidikan, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pendidikmbinaan sma dan smk, menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang pendidikan pada cabang dinas, menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin prinsip penyelenggaraan sma, smk dan slb pada cabang dinas wilayahnya, menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin pendirian, pembukaan kompetensi keahlian baru, penggabungan dan penutupan sma, smk dan slb pada cabang dinas wilayahnya, menyelenggarakan fasilitasi pemberian ijazah dan penghargaan lainnya kepada siswa dan guru serta pegawai pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penandatanganan legalisasi ijazah sma, smk dan slb, sesuai dengan ketentuan perundang undangan, menyelenggarakan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil pendidikan sma, smk dan slb pada cabang dinas wilayahnya, menyelenggarakan komunikasi, informasi, klarifikasi atas kelulusan siswa dari satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menyelenggarakan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan pada cabang dinas wilayahnya, menyelenggarakan rekomendasi perizinan dan wewenang lainnya bidang pendidikan wilayah kerjanya yang didelegasikan oleh gubernur, menyelenggarakan pengkajian standar pelayanan sp) dan standar operasional prosedur sop) lingkup cabang dinas, oo. menyelenggarakan perumusan data dan informasi lingkup cabangdidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup cabang dinas, menyelenggarakan membuat usulan dan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang disesuaikan dengan data pokok pendidikan, realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial bidang pendidikan pada cabang dinas, menyelenggarakan renstra, senja, rka, dpa, dan serta lk, kpj, ppd dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) lingkup cabang dinas, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan cabang dinas, menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menyelenggarakan penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah atas. untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada dan kepala cabang dibantu: sub bagian tata usaha, seksi sekolah menengah atas, seksi sekolah menengah kejuruan, kelompok jabatan fungsional. sub bagian tata usaha mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran cabang dinas dan sub bagian tata usaha, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan arahan serta penegakan disiplin kepada pegawai dan pemangku jabatan fungsional pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam lingkup cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan, pengangkatan dan penempatan tenaga administrasi pada cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa usul kenaikan pangkat, angka kredit, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, izin tugas belajar, permintaan pemberian tanda penghargaan pegawai, guru dan tenaga kependidikan mulai golongan (satu) sampai golongan iii (tiga) serta membuat surat perintah tugas spt) bagi pegawai, guru dan tenaga kependidikan lingkungan cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kelembagaan, penatalaksanaan dan kearsipan cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, sesuai peraturan perundang undangan, melaksanakan penyusunan dan penataan data statistik pegawai, daftar urutan kepangkatan duk) dan file masing masing pegawai cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat internal maupun eksternal pada cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan sp) dan standar operasional prosedur sop) sub bagian tata usaha dan cabang dinas, melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan kantor cabang dinas, sesuai standar yang ditetapkan, melaksanakan fasilitasi penyelenggaran pelayanan umum dan pelayanan minimal, il. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup cabangkegiatan sub bagian tata usaha, oo. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha kepada kepala cabang dinas wilayah kerjanya masing masing, melaksanakan penyusunan dan pelaporan aset satuan pendidikan sma, smk dan pendidikan khusus cabang dinas sekretariat dinas, melaksanakan penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sma, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala cabang dinas pendidikan wilayah kerjanya masing masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. seksi sekolah menengah atas mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan program kerja seksi sekolah menengah atas dalam rangka: melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik smaa dan lingkup cabang dinas, melaksanakan verifikasi pengusulan izin pendirian, penataan dan penutupan sma lingkupdan standar operasional prosedur seksi sekolah menengah atatasnetapkan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas, oo. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. seksi sekolah menengah kejuruan mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan program kerja seksi sekolah menengah kejuruan,, melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik smkk, cabang dinas, melaksanakan verifikasi pengusulan izin pendirian, penataan dan penutupan smk,sp) dan standar operasional prosedur sop) seksi sekolah menengah kejurukejuruanlaksanakan pengendalian kegiatan seksi sekolah menengah kejuruan, oo. melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi sekolah menengah kejuruan, melaksanakan pembangunan technopark lingkungan smk, menetapkan kurikulum muatan lokal smk, melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian kedelapan satuan pendidikan sekolah menengah atas jabatan fungsional satuan pendidikan sekolah menengah at serta kesiswaan. satuan pendidikan sekolah menengah atasatas, penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional satuan pendidikan sekolah menengah atas, cc. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan sekolah menengah atasatas,atasatas, menyelenggarakan proses belajar mengajar sma, menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan dan ekstrakurikuler sma, menyelenggarakan proses akreditasi sekolah, menyelenggarakan pengkajian data dan informasi sma) menyelenggarakan pengkajian standar pelayanan dan sop sma,menengah atas, menyelenggarakan proses belajar mengajar sma) menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan dan ekstrakurikuler sma: menyelenggarakan proses akreditasi sekolah, menyelenggarakan pengkajian data dan informasi sekolah menengah atas, menyelenggarakan pengkajian dan sop smausyawarah guru mata pelajaran mgm) musyawarah guru bimbingan pelajaran mbp) dan meng:: menyelenggarakan pengkajian jadwal kegiatan akhir tahun sekolah:mstandar pelayanan dan standar operasional prosedurambilan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan satuan pendidikan sekolah menengah kejuru, hubungan dunia usaha dan dunia industri serta kesiswaan. satuan pendidikan sekolah menengah kejuruankejuruan, penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruankejuruanmenengah kejuruan, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan operasional satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan, dan menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. susunan organisasi satuan pendidikan sekolah menengah kejuruanwakil kepala sekolah bidang hubungan dunia usaha dan dunia industri:kejurukejuruan, menyelenggarakan proses belajar mengajar smk, menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan dan ekstrakurikuler smk, menyelenggarakan proses akreditasi sekolah, menyelenggarakan pengkajian data dan informasi smk, menyelenggarakan pengkajian standar pelayanan dan sop smkkejuruankejuruan sekolah menengah kejuru:il.kil., menyelenggarakan pengkajian dan sop bidang kesiswahubungan dunia usaha dan dunia industri mempunyai uraian tugas: menyelenggarakan pengkajian program kerjakebijakan teknis bidang hubungan dunia usaha dan dunia industripengkajian data dan informasi bidang hubungan dunia usaha dan dunia industri, menyelenggarakan pengkajian dan sop bidang hubungan dunia usaha dan dunia industdunia usaha dan dunia industri, menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang hubungan dunia usaha dan dunia industrievaluasi dan pelaporan wakil kepala sekolah bidang hubungan dunia usaha dan dunia industrimenengah kejuruk:puluh satuan pendidikan sekolah luar biasa negeri (l) satuan pendidikan sekolah luar biasluar biasa. satuan pendidikan sekolah luar biasaluar biasa, penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional satuan pendidikan sekolah luar biasa, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan sekolah luar biasa: penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. satuan pendidikan sekolah luar biasaluar biasa, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan operasional satuan pendidikan sekolah luar biasa, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan sekolah luar biasa, danluar biasa mengingat slb satu atap dengan jenjang klb, sdb, small dan smallluar biasluar biasa: menyelenggarakan proses belajar mengajar slb, menyelenggarakan pengaturan administrasi ketatausahaan dan ekstrakurikuler slb: menyelenggarakan proses akreditasi sekolah, menyelenggarakan pengkajian data dan informasi slb, menyelenggarakan pengkajian dan sop slbslb, menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendidikan sekolah luar biasa sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan sekolah luar biasluar biasolah luar biasa slb)::,uracabang dinas, meliputi rencana penugasan dan pengukurdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala cabang dinas, wakil kepala sekolahrta instansi lain luar cabang dinas, sesuai dengan tugas pokok masing masing. kepala cabang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kepala cabang dinas: kepala cabang,kepala cabang: kepala cabang dinas dan unit organisasi bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan. untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka: surat dinas yang akan ditandatangani oleh gubernur harus melalui para penanggungjawab melalui koordinasi asisten, sekretaris daerah yang membidangi dan sekretaris daerah: surat dinas yang akan ditandatangani oleh kepala dinas, harus melalui para penanggungjawab melalui koordinasi kepala sub bagian kepala seksi, kepala bidang kepala cabang dinas dan sekretarisuil pembina utama muda iv c) nip.atakan bahwa kode etik ditetapkan oleh menteri kepala lembaga kepala daerah::kerja pengadaan barang jasa pemerintah provinsi sumatera utara yang selanjutnya disingkat ukpga adalah unit kerja pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah pemerintah provinsi sumatera utara yang berkedudukan bawah koordinasi biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa pemerintah sekretariat daerah provinsi sumatera ut, pengelola pengadaan barang jasa:kerjanit kerja pengadaan barang dan jasa ukpga). efisien adalahjawabkan, transparan, terbuka, bersaing:sanajawabnya kepada gubernur dan melaluioleh kepala unit layanan pengadaan ukpga), dan (lima) orang anggota, terdiri dari unsur: (satu) orang anggota yaitu asisten administrasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sekdaprovsu, (satu) orang anggota dari badan kepegawaian daerah: (satu) orang anggota dari biro hukum, dan (dua) orang anggota dari biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa pemerintah setdaprovsukpgterus menerus selama (tiga) bulan:inspektorat daerah provinsi sumatera utara: melaksanakan administrasi kegiatan keuangan komite etik: melaksanakan tugas kepaniteraan sidang komite etik: mempersiapkan ke: pimpinan perangkat daerah, cc.berdasarkan temuan pemeriksaan berdasarkanmeng: cc.among andy faisal pembina tingkat nip. |
gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahunbalwujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib,tentang batasan jumlah pengajuan uang persediaan pada satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepaluang persediaan yang selanjutnya disingkat adalah pengguna anggartambahan uangbantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkamendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. satuan pendidikan menengah dalamos). dana alokasi khusus non fisik yang selanjutnya disingkapendapatan umum daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. bab uang persediaan bagian kesatu uang persediaan sumber dana apbd skpd dapatdua puluh persen) dari pagu dpa yang diijinkan untuk diberikan up. perubahan besaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh koordinator pengelolaan keuangan daerah. diberikan kepada bendahara skpd sebagai uang muka kerja. dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang tertuang dalam dpa, sepanjang pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung. penyerahan merupakan klasifikasi rekening dari rekening bud menjadi rekening bendahara pengeluaran. bendahara pengeluaran dapat membagi kepada beberapa bendahara pengeluaran pembantu. dalam pelaksanamenjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran. sisa dalam tahun anggaran berjal skpd dan menyimpan dalam brankas paling banyak rp. (lima bagian keduatelepon dan air, biaya perjalan dinas, pembayaran pekerjaan barang dan jasa paling banyak rp. (dua puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barang dan jasa dan atau pihak ketiga, dan kegiatan yang pelaksanaannya diluar daerahgian ketiga ganti uang persediaan dana apbd penggantian dapat dilakukan apabila telah dipertanggungjawabkan paling sedikit (tujuh puluh lima persen) dengan mengajukan spm. spm gu sebagaimana dimaksud pada merupakan pengesahan atas bukti bukti belanja berkenaan oleh pengguna anggaran. bagian keempat tambahan uang persediaan dana apbd dalam hal penggunaan belum mencapai (tujuh puluh lima persen), sedangkan skpd memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka skpd dimaksud dapat mengajuksebagaimana dimaksud pada yang tidak habis digunakan dalam waktu (satu) bulan berkewajiban disetor kas daerah. tambahan uangengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak) non fisik bagian kesatu penganggaran gubernur menetapkan daftardengan keputusan gubernur. keputusan gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana bos pada setiap satuan pendidikan memperhitungkan: a.sisa dana bos tahub.kurang atau lebih jalur dana bos tahun sebelumnya. dalam hal keputusan gubernur tentang penerima dan jumlah dana bos sebagaimana dimaksud pada belum memperhitungkan sisa dana bos dan kurang atau lebih jalur tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam. alokasi dana bos yang tercantum dalam keputusan gubernur tentang penerima dan jumlah dana bos sebagaimana dimaksud pada kepala satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) dana bos. dalam hal keputusan gubernur tentang penerima dan jumlah dana bos sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada alokasi penyaluran final dana bos triwulan tahun anggaran sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan: a.sisa dana bos tahun anggarakurang atau lebih jalur dana bos tahun anggaran sebelumnya. penyusunan ras dana bos sebagaimana dimaksud dan berpedoman pada petunjuk teknis jenis)sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas pendidikan provinsi bali. ras dana bos sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pendidikan provinsi balaturan daerah tentang apbd tahun anggaran berkenaan sesuaidana bosbali tentangsebagaimana dimaksud pada denganperkara)berkenaan. dalam hal alokasi dana bos dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final dana bos triwulan tahun berjalan, dapat melakukan penyesuaian alokasi dana bos dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah perkara)khusus penganggaran belanja dana bos tahun anggaran apabila tidak sesuai dengan dilakukan penyesuaian perubahan peraturan kepala daerah perkara) tentang penjabaran apbdbagian kedua pelaksanaan dan ketatausahaan berdasarktambahan uang up gu tu). penyaluran dana bos triwulan dengan mekanisme kepada satuan pendidikan menengah negeri satuan pendidikan khusus negeri diajukan oleh bendahara pengeluaran dinas pendidikan. penyaluran triwulan ii, dan triwulan dengan mekanisme berupa bukti transferdapat mengajukan tambahan uang tu). besaran penyaluran dana bos pada dan sesuai dengan ketentuan perundang undanganekening kas umum daerah rsud)tetap berada rekening bendahara dana bos dan dilaporkan kepada ppid melalui skpd dinas pendidikan provinsi, selanjutnya digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada jenis penggunaan dana bos yang berlakusemesterbali melalui bendahara pengeluaran dinas pendidikan provinsi balibali untuk dicatat sebagai barang milik daerah sesuai peraturan perundang undangan.semester tahun berkenaan dan bukti penyaluran dana bos sampai dengan tahun anggaran oleh bendahara pengeluaran dinas pendidikan provinsi bali kepada pejabat ketatausahaan keuangan ppk) skpd dinas pendidikan provinsi melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan laporan keuangan skpd dinas pendidikan provinsi bali. bab pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pendapatan umum daerah bagian kesatu penganggarankepada kepala dinas pendidikan provinsi bali. berdasarkan ras dana bos sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pendidikan provinsda tentang apbd tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedua pelaksanaan dan ketatausahabelanja langsung tambahan uang up gu ls tu)provinsi bali dapat mengajukan tambahan uang tu)suddisetor kas daerah provinsi balibulanmelalui bendahara pengeluaran dinas pendidikan provinsi setiap bulan, paling lambat tanggal bulan berikutnya melalui bendahara pengeluaran pembantuuntuk dicatat sebagai barang milik daerah sesuai peraturan perundang undangan. berdasarkandengan tahun anggaran berakhir. bendahara pengeluaran dinas pendidikan provinsi dengan melakukan rekonsiliasi pejabat ketatausahaan keuangan ppk) skpd dinas pendidikan provinsi sebagai bahan penyusunan laporan keuangan skpd dinas pendidikan provinsi bali. bab ketentuan peralihan pengelolaan dana bos tahun anggaran yang telah ditetapkan apbd tahun anggaran sahbupati kediri provinsi jawa timur peraturan bupati kediri nomor tahun 2oi7sakit ketua dprd kabupaten kediri tahun anggaranaturan menteri kolom negeri nomor tahun ol7surel dorong menteri kolom negeri nomor tongkol november ,l7 perihal penjelasan terhadap implementasi substansi peroiuroo17 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah selo pelo kso don perlonggungjowobon dono operasional, don sesuai noto dinas sekretaris daerah kabupaten kediri .tongkol november nomor perihal perhitungan kemampuan daerah setelah diterbilkonnyo surat dorong menteri kolom negeri nomor ,l sj serta berita coro tongkol november nomor tentang robot pemborosan perubahan atos peroiuron bupati kediri nomor tahun 201lserta dono operasional bagi ketua dprd don wakil keio kabupaten kediri tahun anggaran perlu mengaturbowo berdosorkon pertimbangan sebogoimono dimaksud kolom huruf perlu menetapkan peroluron bupati gento,l999 ndo ng u nonton lembaran negro republik indonesia tahun 20ll nomor tomohon lembaran negro republik indonesia nomor undang undang nomor tahun gentong pemerintahangentong pengelolaan keuangan daerah lembaran negro republik lndonesia tahun nomor ,l40, menelepooiuron bupati ini yong dimaksud dengan dewan perwakilan rakyat daerah yong selonjuinyo disingkat dolok dewan perwakilan royal daerah kabupaten kediri. pimpinan dprd dolok pejabat daerah yong memegang joboion ketua dqrnghiiungon besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses don dono operasional pimpinan dprd. tunjangan komunikasi intensif dolok long yong diberikan setiap bulan untuk peningkoioonjuinyotua dprd don wakil ketuaiohunon pemeriniohon daerah yong dibahas don disetujui bersolo oleh pemerintah daerah don dprd, don diteiopkon dengan peroiurodopoion umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai oporoiur sipil negro; pendopolon umum daerah sebogoimono dimaksud pado otot (l) terdiri otyo terdiri ots belanja goji don tunjangan serta tomohon penghasilan pegawai oporotur sipil negro. posoobupoien kediri nomor tahun tentang pertonggungjowobn peloksonoon anggaran pencopotan don belanja daerah tahun anggaran i5. poso perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut: pencopotan umum daerah sebesar rp. terdiri dori pencopotan asli daerah terdiri dori jenis pendopoion pojok daerah rp. hasil retribusi daerah rp. .29sdopoion asli daerah dono bagi hasil terdiri dori jenis bagi hasil pojok bagi hasil bukan pojok dono lokasi umum rp. jumlah pencopotan umum daerah belanja pegawai sebesar rp.l .,l05, terdiri dori belong goji don tun jongen terdiri dori gyi pokok tunjangan keluarga tunjangan monoton struktural tunjangan monoton nasional tunjangan fungsional umum tunjangan beras tunjangan poso pembelotan goji rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. buron bpjs kesehatan rp. long duo wafat rp. 1l)luronbpj skeienogoerjoon rp. jumlah belanja pegawai rp. tomohon penghasilan pegawai terdiri dori tomohon penghasilan berdosorkon beban kerja rp. i6. tomohon penghasilan berupa long mohon rp. tomohon penghasilan guru pns rp. tomohon penghasilan berupa tunjangan profesi guru pns rp. jumlah tomohon penghasilan jumlah belanja pegawai rp. b5,oo rp. kemampuan keuangan daerah dihitung berdosorkon pencopotan umum daerah sebesar rp. b4.l dikurangi belanja pegawai sebesar rp.l yaitu sebesar rp. poso berdosorkon ketentuan poso ayatberoda intro rp. tigo roles milyar rupiah) sampai dengan rp. (limo ratus limo puluh milyar rupiah) sehingga masuk pado kelompok kemampuan keuangan daerah sedang. bab iii besaran tunjangan komunikasi intensif posolunjongon komunikasi intensif bagi pimpinan dprd don anggota dprd kabupaten kediri sebesar (limo) koli long representasi ketua dprd. bab besaran tunjangan reses plsqlon anggota kobupoien kediri sebesar (limo) koli long representasi ketua dprd. bab besaran dana operasional pimpinan dprd posompat) koli long representasi ketua dprd; wakil ketua dprd diberikan poling book (duo komo limo) koli jumlah long representasi wakil keiodprd berdosorkon ketentuan peraturan perundang ndo ngo bab vii ketentuan peralihan poso pado soo peroluron bupati ini mulai berlaku, mokodicabut don dinyotokon tidak berlaku logi. bab viii ketentuan penutup poso peroluron bupati ini disusun berdosorkon solo dinas sekretaris daerah kabupaten kediri tongkol november nomor 9oo 322s 4tg.s1 perihal perhitungan kemampuan daerah setelah diterbiikonnyo surat dorong menteri kolom negeri nomor ibb sj don berita coro tongkol november nomor lontong robot pemborosan perubahan atoson anggota dprd serta dono operasional bagi ketua dprd don wakil ketua kabupaten kediri tahun anggaran dengan hasil peserta robot memutuskan perlu segera mencabut peraturan bupati kediri nomor tahun don menyusun peraturan bupati kedirkeio dprd don wakil kabupaten kediri tahun anggaran ,l7 sebagai tindak lanjut peraturan menteri kolom negeri nomor tahun don suri dorong menteri kolom negeri nomor sj, selo mulai berlaku pado tongkol diietopkon. agar setiap orang mengeiohuinyo, memerintahkan pengundangan peroiuron bupati kediri ini dengan penempotonnyo kolom berita daerah kobupoien kediri. diteiopkon kediri pado tongkol bupati kediri, ttd haryanto sutrisno dlundongkon kediri podotonggol sekretaris daerah kabupaten kediri, supaya berita daerah kabupaten kediri tahun 2oi7nomor |
bupati madiun propinsi jawa timur salinan peraturan bupati madiun nomor tahun tentang diversifikasi usahuntuk pengembangan dan perluasan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menunjang kelangsungan bisnis perusahaan daerah air minum tirta dharma purabaya kabupaten madiun perlu disusun rencana diversifikasi usaha, bahwa berdasarkan hasil kajian akademis tentang pengembangan usaha perusahaan daerah air minum tirta dharma purabaya kabupaten madiun yang dilakukan oleh pihak akademisi yang berkompeten harus memiliki landasan yuridadiun tentang diversifikasi usaha perusahaan daerah air minum tirta dharma purabaya kabupaten madiundiversifikasi usahmegang saham adalah pemilikan saham dalam hal ini pemerintah daerah dan saham atas nama. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah air minum tirta dharma purabaya kabupaten madiun yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan daerah. direksi adalah unsur pimpinan perusahaan daerah air minum tirta dharma purabaya kabupaten madiun. modal adalah dana yang ditanam pada perusahaan daerah air minum tirta dharma purabaya kabupaten madiun untuk menjalankan kegiatan usaha. aset adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasaidiversifikasi usaha yang selanjutnya disebut diversifikasi adalah pengembangan dan perluasan usaha untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara menambah jenis usaha lain. bab maksud dan tujuan maksud maksud peraturan bupati ini adalah memberikan pedoman bagi direksi dalam penyusunan dan pelaksanaan diversifikasi usaha. tujuan diversifikasi usaha dam bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dam, menopang biaya operasional dam, cc. menunjang kelangsungan bisnis dam, dan memenuhi kewajiban memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui pad secara berkelanjutan. bab iii diversifikasi usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, dam dapat melakukan diversifikasi usaha. diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada dapat berupa diversifikasi usaha berkaitan, diversifikasi usaha tidak berkaitan. diversifikasi usaha berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa diversifikasi usaha dam yang sesuai dengan inti bisnis dam yaitu melayani, menyediakan, menjual dan menyalurkan air bersih kepada masyarakat. diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa diversifikasi diluar inti bisnis dam yaitu tidak berhubungan dengan air bersih. dalam memilih jenis usaha untuk pelaksanaan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada pemegang saham memberi kewenangan kepada direksi dengan persetujuan dewan pengawas untuk memilih dan memutuskan jenis usaha yang akan dilaksanakan. diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh direksi kepada bupati setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas. diversifikasi usaha berkaitan diversifikasi usaha yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi memproduksi, menjual, dan mendistribusikan air bersih sebagai bahan baku air minum, memproduksi, menjual, dan mendistribusikan air minum dalam kemasan amd) kepada masyarakat, cc. memproduksi, menjual, dan mendistribusikan kristal ice tube) kepada masyarakat, dan jenis usaha lain yang bahan dasar atau bahan baku berasal dari air bersih. diversifikasi usaha tidak berkaitan diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pengembangan dan perluasan usaha yang akan dilaksanakan berdasarkan keputusan direksi dengan persetujuan dewan pengawas dan diketahui pemegang saham. diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam pada dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain jasa, perdagangan, percetakan, industri, property, penyediaan sarana produksi dan bahan baku, produksi dan pengelolaan, distribusi dan pemasaran, dan usaha lainnya sesuai potensi dan perkembangan usaha yang ada masyarakat. modal diversifikasi usaha modal untuk melakukan diversifikasi usaha terdiri dari modal dari dam maupun pendapatan lain yang sah sesuai aturan perundang undangan. untuk mendapatkan modal sebagaimana dimaksud pada direksi dapat melakukan jual beli aset unit usaha setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas dan diketahui pemegang saham. pelaksana diversifikasi usaha diversifikasi usaha dilaksanakan oleh kepala bagian kabar) pengembangan usaha yang dibantu oleh kasual administrasi keuangan usaha, dan kasual operasional usaha. kepala bagian pengembangan usaha, kasual administrasi keuangan usaha dan kasual operasional usaha diangkat dan diberhentikan oleh direksi dam. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala bagian pengembangan usaha bertanggung jawab penuh kepada direksi dam. dalam menjalankan unit usaha, kepala bagian pengembangan usaha dapat memberikan kewenangan kepada manajer. pemilihan dan pengangkatan manajer unit usaha ditetapkan dengan keputusan direksi dam. status unit usaha unit usaha yang dibentuk terkait diversifikasi usaha setelah berkembang dapat memisahkan diri dari dam dan menjadi anak perusahaan dam. diversifikasi usaha yang telah dibuat sebagai entitas terpisah dari administrasi dam. aset unit usaha diversifikasi dalam hal usaha dari diversifikasi tersebut tidak berkembang maka aset dari unit usaha diversifikasi yang telah dibuat dan atau dimiliki dapat dijual setelah direksi mendapat persetujuan dari dewan pengawas dan diketahui pemegang saham. kemitraan kerjasama dalam menjalankan usahanya, dam dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. sistem kemitraan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis. jenis sistem kemitraan yang bisa dilakukan antara lain: subkontrak, waralaba, keagenan, bagi hasil, usaha patungan, outsourcing, dan jenis kemitraan lainnya sesuai aturan perundang undangan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada merupakan kewenangan direksi. persyaratan kerjasama dam dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. kepailitan dalam hal usaha unit usaha yang telah dibentuk dinyatakan pailit harus dibuktikan dengan hasil audit dari lembaga audit yang berkompeten dan ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dan diketahui pemegang saham. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi usaha dilaksanakan oleh bupati sesuai kewenangan. dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati memberikan wewenang kepadse bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor 37tahun tentang pedoman penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pks) kabupaten lima puluh kota dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati lima puluh kota, menimbang bahwserta dapat berinteraksi dengan lingkungan, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut diatas, perlu adanya pedoman penyelenggaraan penanganan yang sungguh sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan sosial melalui pendidikan, latihan dan keterampilan dapat rumah perlindungan sosial (rulings) kabupaten lima puluh kotayandang masalah kesejahteraan sosial pks),lima puluh kota tahun nomor memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang pedoman penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pks)satuan organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut sold adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pks) dan penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa (odg) dan orang dengan masalah kejiwaan (sdmk)dvokasi sosial adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dilanggar haknya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial. aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan bagi pks guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalm segala aspek kehidupanmengatasi permasalahan klienanak balita terlantar adalah seorang anak berusia lima tahun kebawah yang ditelantarkan, tidak ditemukan orang tua yang saheksploitasi untuk tujuan tertentu. anak teran salah dan ditelantarkan. pelaku penyelenggarakorban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok,dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggubekas warga binaan lembaga binaan k pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normalnak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan kedisabilitasan fisik, anak dengan disabilitas mental, dan anak dengan kedisabilitasan fisik dan mental. anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia tahun s d tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, hak anak adalah bagian dari hak asasimemperkuat kesejahteraan sosial. dinas sosial adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial. dinas kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesehatan. dinas kependudukan dan catatan sipil adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang kependudukan dan catatan sipil. dinas pemberdayaan masyarakat nagari adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat nagariorganisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perdagangan, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah. dinas pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pendidikan. badan perencanaan penelitian dan pembangunan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan penelitian dan pembangunan. kepolisian negara adalah kepolisian resor kabupaten lima puluh kota yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. kepolisian negara adalah kepolisian resor kota payakumbuh yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. dinas satuan polisi pamong praja adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pelaksanaan dan pengamanan peraturan daerah. badan keuangan daerah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keuangan badan amil zakat nasional yang selanjutnya disingkat panas adalah suatu badan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penyaluran bantuan zakat. badan pelaksanaan jaminan sosial yang selanjutnya disingkat bpjs adalah badan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang jaminan sosial. rumah perlindungan sosial yang selanjutnya disingkat dengan rulings adalah tempat lembaga yang memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan perlindungan lanjutan, rehabilitasi mental, perlindungan anak, eks pengguna zat adaptif dan atau narkoba, memberikan pengasaman, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, pemulihan dan reintegrasi yang bersifat responsif dan segera, bagi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah dan atau kekerasan orang tua dan atau kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, ditelantarkan orang tua dan atau keluarga dan atau tindak kekerasan lainnya dapat dilayani secara wajar. tugas rulings lembaga ini koordinatif tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan rulings yang handal dan menciptakan keluaran yang mandiri bagi penggunanya. pencegahan dan penanganan pemasangan merupakan aksi daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan program dan indikator kegiatan semua organisasi perangkat daerah yang terkait. pencegahan dan penanganan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan dan penyandang disabilitas lainnya dijabarkannyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. tujuan dari peraturan bupati ini adalah memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, dan terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten lima puluh kota. ruang lingkup dari peraturan bupati ini adalah penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), dan rumah perlindungan sosial. bab iii penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang prioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, kegunaan sosial, penyimpangan prilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. bab rumah perlindungan sosial penyelenggaraan penanganan pks sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf dapat melalui rumah perlindungan sosial. sasaran penyelenggaraan rumah perlindungan sosial meliputi eks orang dengan gangguan jiwa odg) pasca layanan medis rumah sakit jiwa, eks orang dengan masalah kejiwaan sdmk), anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang menelurkan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban hiv aids, korban penyalahgunaan napa, korban trafficking il. korban tindak kekerasan, dan perempuan rawan sosial ekonomi. rumah perlindungan sosial mempunyai fungsi melakukan asesmen, melakukan advokasi sosial, memberikan aksesibilitas: melakukan bimbingan sosial dan konsultasi keluarga, melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan bimbingan agama, mental psikologis dan sosial serta rehabilitasi sosial. langkah langkah penyelenggaraan rumah perlindungan sosial meliputi: memiliki izin operasional, memiliki standar operasional prosedur kegiatan, memiliki struktur organisasi, memiliki sdm, memiliki sarana dan prasarana, dan memiliki pendanaan. prinsip prinsip rumah perlindungan sosial adalah memberikan perlindungan khusus dan perhatian khusus kepada pks, memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi kemandirian individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik yang ada dalam dan diluar kabupaten, dan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah terkait dan rehabilitasi. bab aziz rumah perlindungan sosial memberikan perlindungan pendidikan pelatihan dan keterampilan untuk kemandirian bagi penyandang disabilitas pada tata pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial rulings dan pencegahan dan penanganan pks bagi penyandang disabilitas dilaksanakrulings dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi disabilitas sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan. kegiatan rulings dapat dibiayai melalui dana sharing daerah dan pusat dan dana lainnya yang tidak mengikat. penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan pada pemenuhan haknya, meliputi: hak sipil dan kebebasan, hak sosial interaksi lingkungan keluarga dan pengasuhanarana dan prasarana rumah perlindungan sosial sarana dan prasarana untuk kelangsungan pendidikan masa depan pks meliputi ruangan belajar, ruangan pertemuan, cc. ruangan konsultasi, ringan layanan kesehatan klinik kesehatan, asrama penginapan, ringan makan, sarana olahraga dan aula, ruangan keterampilan, sarana ibadah, j . mck, dapur, dan kendaraan operasional, dan sarana pendukung lainnya. bab vii tahap pengembangan rumah perlindungan sosial tahapan pengembangan meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. dalam setiap tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada wajib mempertimbangkan pandangan personil rulings, individu, keluarga dan masyarakat. untuk efektifnya pengembangan rulings daerah, dapat dibentuk utd daerah. ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan dan penanganan pks dan rulings ditetapkan dengan peraturan bupati. bab viii pembinaan pemerintah daerah melalui opd terkait melakukan pembinaan kepada kecamatan, nagari dan jorong dalam sosialisasi dan pengembangan bagi rulings dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosialpemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dilakukan oleh untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan rulings dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan rulings dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. evaluasi pengembangan rulings dan penyandang masalah kesejahteraan sosial kabupaten lima puluh kota dilakukan oleh seluruh pihak. pelaporan penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rulings disampaikan kepada bupati dan gubernur serta dihembuskan menteri sosial. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pks dan rulings kabupaten lima puluh kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lima puluh kota dimasing masing organisasi perangkat daerah danpacitan provinsijawa timur peraturan bupati paci; mengingat undang undang nomor rahimrahimbab ketentuan umum dalam peraturan daerahlu^dhak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa berdasarkankewenangan i lokal berskala desa adalah kewenangan yang memiliki oleh pemerintahlaporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya disebut lpp desa adalah laporan kepala desa kepada bupati mengenai pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan desadesa; dan mekanisme pelaksanaan kewenangan desa. bab kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asadbab daftarpadasistem organisasi masyarakat adat; pengangkatan dan pemberhentian pembantu staff kepala desa non perangkat desa, antara lain iodin; kunci; jogotirto; marbot; dan pembantu staf kepala desa non perangkat desa lainnya. pengelolaan tanah kas desa antara lain bengkok; titisoro; subuh dayah; magersari; dan tanah kas desa lainnya. pencatatan dan inventarisasi atas kepemilikan hak tanah desa. pelestarian budaya gotong royong melalui kegiatan antara lain gugur gunung; hambatan; bersih desa; bedah bumi; gerakan; petik pari; labuh sawah; dan kegiatan pelestarian budaya gotong royong lainnya. pembinaan lembaga adat dan hukum adat. pembinaan seni, budaya, atau tradisi desa, antara lain year; pilihan; menengah; wayang suluh; wayang beber; wayang kulit; jemblung; karawitan; tayub; reyog; korean lesung; rontok; jaranan sentherewe; ketek oleng; semprotan; mantu kucing; lumbung mojo; badut sinompumo; barisan; cetakan; banteng warung; lawatan; thuntengan; gabungan; sayuran; lulusan; relevan; awalan; larung sesaji; dan seni, budaya, tradisi desa lainnya. pembinaan kelembagaan masyarakat desa. pengembangan peran masyarakat desa. pelestarian tradisi dan budaya desa setempat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, antara lain mitos; tingkatan; ngaco tengah; nyaris; ramalan aqidah; selamatan; berani; ruwatan; tidak site; dan pelestarian tradisi dan budaya lainnya. kewenangan lokal berskala desa kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalampengelolaan keuangan desa; pengelolaan sistem administrasi desa; pengelolaan sistem informasi desa; pengelolaan aset desa; pengelolaan data monografi desa; pengelolaan data profil dan potensi desa; penyelenggaraan pemilihan kepala desa; pemilihan anggota bpd; pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; pengelolaan data penduduk miskin desa; penyiapan dokumen dan patok batas desa; penyusunan tata ruang dan peta sosial desa; penyelenggaraan musyawarah desa; penjoisunan dokumen perencanaan desa rkp dan rpm desa); penyelenggaraan kerjasama antar desa; penyusunan struktur organisasi pemerintah desa; pengelolaan bum desa; pengelolaan arsip desa; t. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, bpd, pengurus lembaga kemasyarakatan desa. pengelolaan tambatan perahu milik desa; pengelolaan infrasruktxir milik desa; pengelolaan program perlindungan sosial desa; pengelolaan infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat desa; pengelolaan embung desa; pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, sumber energi mandiri, dan sumber energi baru terbarukan desa; aa. pembinaan keagamaan skala desa; bb. pengelolaan makam desa dan petilasan desa; cc. pengelolaan saluran irigasi tersier; dd. pengelolaan lapangan desa; ee. pengelolaan kolam renang desa; ff. pengelolaan usaha budidaya perikanan desa; gg. pengelolaan usaha pertanian desa; hh. pengelolaan usaha perkebunan rakyat desa; ii. pengelolaan usaha hutan rakyat desa; pengelolaan usaha peternakan desa; kk. pengelolaan air bersih berskala desa; pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan sanitasi lingkungan desa; mm. pembinaan kesehatan masyarakat desa dan pengelolaan pos pelayanan terpadu desa; nn. pengelolaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa; oo. pengelolaan balai pelatihan kegiatan belajar masyarakat desa; pp. pengelolaan pasar dan kios desa; qq. pengelolaan balai pembibitan tanaman, peternakan benih lokal desa; rr. pengelolaan wisata desa; ss. pengelolaan teknologi tepat guna desa; tt. penghijauan skala desa; pengelolaan sampah skala desa; perlindungan mata air desa; ww. pengelolaan kesenian dan budaya masyarakat desa; xx. penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; yy. pengembangan perekonomian masyarakat desa; zz. peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; aaa. peningkatan kapasitas kelompok perempuan desa; bbb. peningkatan kapasitas kelompok pemuda desa; ccc. pembinaan olahraga skala desa; ddd. pembentukan dan fasilitasi paralegal desa; eee. peningkatan mutu anak usia sekolah desa; fir. pengelolaan paud milik desa. bab mekanisme pelaksanaangan memilih daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan dalam memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan kriteria kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dann3susunan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh camat. rancangan peraturan desa yang sudah disepakati, ditetapkan menjadi peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan desa yang dimaksud sekurang kurangnya memuat: daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan daftar kewenangan lokal berskala desa. bab vii evaluasi dan pelaporan kepala desa melaporkan kepada camat mengenai pelaksanaan penataan kewenangan desabersamaan dengan pelaksanaan penyampaian lpp desa akhir tahun anggaran. pelaporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jenis kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan desa; jenis kewenangan being dilaksanakan pada rahim berkenaan; jenis kewenangan yang tidak terlaksana tahun berkenaan beserta sebabnya; hambatan dan gambaran solusi; dan kesimpulan dan saran. berdasarkan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud pada camat melakukan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan yang ada desa dalam wilayahnya. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada camat melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada bupati. berdasarkan laporan camat, bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan desa. pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa dibebankan padavui pembiaya: bupati adalah bupatibanjar. bagian hukum setda kab. banja4# tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. bagian hukum setda kab. banjar bab prosedur penggunaan surplus puskesmas dengan ppk blue melaporkan nilai surplusaceh utara provinsi aceh peraturan bupati aceh utara nomor tahun tentang dewan pengawas badan layanan umum daerah rumah sakit umum cut mutikeuangan nomor pmk. tentang dewan pengawas badan layanan umum, pemerintah kabupaten dapat mengatur pedoman pembentukan dewan pengawas badan layanan umum daerah, bahwa pengaturan dewan pengawas pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum cut mutia kabupaten aceh utara yang diatur dalampada rumah sakit umum cut mutia kabupaten aceh utara belum sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang dewan pengawas badan layanan umumdewan pengawas badan layanan daerah rumah sakit umum cut mutiaqanun kabupaten aceh utara nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum cut mutiamemutuskan menetapkan peraturan bupati aceh utara tentang dewan pengawas badan layanan umum daerah rumah sakit umum cut mutia kabupaten aceh utara. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan dewan pengawas badan layanan umum daerah rumah sakit umum cut mutia yang selanjutnya disebut dewan pengawas bluesakitan yang melibatkan unsur masyarakat. direktur adalah pimpinan ppk blue rsu cut mutia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. bag. hk perlu badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah satuan kerja perangkat kabupaten rumah sakit umum daerah cut mutia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. rumah sakit umum cut mutia yang selanjutnya disebut rsu cut mutia adalah perangkat kabupaten aceh utara yang menerapkan ppk blue. nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh rumah sakit umum cut mutia yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama rumah sakit umum cut mutiarumah sakit umum cut mutia pada akhir tahun buku tertentu. pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum cut mutia yang selanjutnya disingkat ppk blue rsu cut mutibupati ini dibentuk dewan pengawas ppk blue rsu cut mutia. bab iii kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang bagian kesatu kedudukan dan fungsibupati selaku pemilik . bagian kedua tugas dewan pengawas dalam melaksanakan fungsi nya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: bag. hk perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit, melakukan pembinaan terhadap rencana strategis bisnis dan anggaran, mengawasi dan memberikan pendapat dan atau saran kepada pejabat pengelola rumah sakit atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan anggaran, mengevaluasi terhadap hasil kinerja rumah sakit, menyetujui dan mengawasirumah sakit dan pasien, mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biayaatau sewaktu sewaktu bila diperlukan. bagian ketiga wewenang dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalamyang disampaikanlakukan koordinasi dengan direktur dalam penyusunpenjelasan dari komite atau unit nonstruktural rumah sakit terkait rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit, mengajukan anggaran untuk keperluan tugas tugas dewan pengawas, mendatangkan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya bila diperlukan, bag. hk perlu . bab kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajibanrumah sakit, memantau perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada bupati setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan rumah sakit, melaporkan kepada bupati apabila terjadi penurunan kinerja rumah sakit: memberikan nasi: 'melakukan monitoring tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja, sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit dan administrasi keuangan: dewan pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibanatau sewaktu waktu bila diperlukan. bagian kedua larangan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit,: menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan rumah sakit atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan rumah sakit dan mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola rumah sakit melebihi kewenangan dewan pengawas. bag. hk perlu ta. bab keanggotaan dan unsur dewan pengawas bagian kesatu keanggotaan rumah sakit yangmemenuhi syarat minimal untuk dibentuk dewan pengawas. jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak (tigyar sampai dengan rp. (lima puluh milyar rupiah). nilai asset menurut neraca rp. (tujuh puluh lima milyar) sampai dengan rp. (dua ratus milyar rupiah). jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak (limset tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari rp. (lima puluh milyar rupiah). atau nilai asset menurut neraca tahun terakhir lebih besar rp. (dua ratus milyar rupiah). apabila terjadi perubahan nilai omzet dan nilai asset rumah sakit berdasarkan hasil laporan, maka jumlah anggota dewan pengawas wajib disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua unsur dewan pengawas dewan pengawas terdiri dari unsur unsur: sekretaris daerah: kepala badan pengelolaan keuangan daerah, dan kepala dinas kesehatan. bab persyaratan dewan pengawas untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. bag. hk perlu persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada meliputi, beriman dan bertakwa kepada allah swt, memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab serta memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan,bupati wakil bupati, bukan pegawai rumah sakit bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada rumah sakitdan, dan memiliki pengetahuan dan atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakitdibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan. format surat pernyataan calon anggota dewanbagian pertama pengangkatan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul direktur rsu cut mutia. bag. hk perlu . pengangkatan dandua pemberhentian dewan pengawas berhenti apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri, berakhir masa jabatan,dan reorganisasi. dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh bupati. pemberhentian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila dewan pengawas terbuktiunyai kekuatan hukum tetap, dalam haldalam hal dewan pengawas menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan atau dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. apabila dewan pengawas yang diberhentikan sementarauntuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota dewan pengawas yang diganti. pemberhentian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab viii masa jabatan masa jabatanbag. hk perlu keanggotaan dewan pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir. dalam hal dewan pengawas belum ditetapkan untuk mengisi kekosongan bupati dapat menunjuk pelaksana tugas dewan pengawas. pelaksanaan tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. masa kerja pelaksana tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) bulan sejak ditetapkan. bab sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan pengawas direktur dapat mengangkat seorang sekretaris dewan pengawas dengan persetujuan dewan pengawas. pengangkatan sekretaris dewan pengawas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit dan beban tugadan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. sekretaris dewan pengawas mempunya: membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat,kajian, dan saran dewan pengawas:: mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dewan pengawas: dan bag. hk perlu . melaksanakan kegiatan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas. pengangkatan sekretaris dewan pengawas tidak bersamaan dengan pengangkatan dewan pengawas. sekretaris dewan pengawas dapat berasal dari pejabat pegawai rumah sakit, pegawai struktural lainnya. dalam hal sekretaris dewan pengawas diangkat dari perorangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak sedang menjabat sebagai anggota dewan pengawas rumah sakit, memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan rasa tanggungjawab, cc. berpendidikan paling rendah strata satu atau sederajat, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara. sekretaris dewan pengawas dapat diberhentikan oleh bupati apabila, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bab honorariumdengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan kemampuan keuangan ppk blue rsu cut mutia. honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh direktur melalui sekretaris daerah sebagai berikut: ketua dewan pengawas paling tinggi dari gaji pimpinan ppk blue rsu cut mutia, anggota dewan pengawas paling tinggi dari gaji pimpinan ppk blue rsu cut mutia, sekretaris dewan pengawas paling tinggi dari gai pimpinan ppk blue rsu cut mutia. bag. hk perlu honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas anggotarumah sakit. bab xii tata kerja bagian kesatu rapat untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang orang anggota dewan pengawas yang hadir. rapat anggota dewan pengawas dengan direktur rumah sakit dapat diadakan paling sedikit (empat) kali dalam (satu) tahun ataurapat dewan pengawas terdiri dari, rapat internal terdiri dari: rapat pleno, rapat kerja. rapat koordinasi dan konsultasi: rapat pembinaan dan evaluasi: rapat internal sebagaimana dimaksud pada huruf dihadiri oleh ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas. rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan bila dianggap perlu. rapat pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dihadiri oleh ketua, anggota dewan pengawas serta jajaran pejabat pengelola dan atau struktural rumah sakit yang diundang oleh ketua dewan pengawas. bag. hk perlu hasil rapat dewan pengawas terdiri dari: yang ditulis oleh sekretaris dan ditandatangani oleh pimpinan rapat, absensi rapat dilampirkan pada notulensi rapat. bagian kedua pengambilan keputusan ketua dewan pengawas atau anggota dewan pengawas yang ditunjuk bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan dan disetujui oleh seluruh dewan pengawas. keputusan dewan pengawas bersifat kolektif kolegial. dalam pengambilan keputusan dewan pengawas melibatkan: seluruh anggota dewan pengawas, pejabat pengelola rumah sakit. mekanisme pengambilan keputusan dewan pengawas meliputi, baik melalui forum rapat atau forum diluar rapat, forum diluar rapat sebagaimana dimaksud pada hurufbuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh ketua dewan pengawas dan pimpinan rapat. bagian ketiga pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit pembinaan dan pengawasan dewan pengawas dilakukan olepembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan: bag. hk perlu adanya pemberitahuan secara tertulis atau lisan dan atau surat permintaan dari dewan pengawas kepada pejabat pengelola rumah sakit: tersedianya dokumen yang diperlukan, adanya catatan tertulis hasil pembinaan dan pengawasan. hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk: catatan hasil pembinaan dan pengawasan yang dapat berupa pendapat, saran, nasehat dan hasil penilaian disahkan dalam rapat dewan pengawas. laporan pendapat dan saran kepada bupati: nasehat, saran dan catatan kepada pejabat pengelola rumah sakit, secara tertulis atau lisan. bagian keempat mekanisme koordinasi koordinasi antara pengawas dengan pejabat pengelola atau pihak lain yang terkait dilakukan oleh dewan pengawas melalui rapat koordinasi. dalam hal koordinasi dilaksanakan atas inisiatif pejabat pengelola rumah sakit maka penanggungjawab adalah direktur rumah sakit. kegiatan koordinasi dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam melibatkan: dewan pengawas, pejabat pengelola rumah sakit: satuan kerja perangkat daerah yang diperlukan dalam pengelolaan rumah sakit: individu yang terlibat. koordinasi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pihak lain dalam bentuk rapat, kunjungan,rumah sakit atau dengan lembaga terkait lainnya sesuai tugas, kewajiban dan wewenang dewan pengawas. setiap kegiatan koordinasi dewan pengawas disampaikan secara tertulis dan dilaporkan dalam rapat dewan pengawas dan disahkan oleh ketua dewan pengawas. bag. hk perlu . bagian kelima mekanisme monitoring dan evaluasi penanggungjawab monitoring dan evaluasi dewan pengawas yaitu: ketua dewan pengawas,kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dewan pengawas melibatkan: ketuarumah sakit. kegiatan monitoring dan evaluasi dewan pengawas yaituhasil monitoring dan evaluasi dewan pengawas diputuskan dalam rapat dewan pengawas. hasil monitoring dan evaluasi dewan pengawas dibuat dalam bentuk: laporan, pendapat dan catatan kepada bupati: nasehat, saran dan catatan kepada pejabat pengelola rumah sakit: dan rencana tindaklanjut yang disusun oleh pejabat pengelola rumah sakit. bagian keenam penilaian terhadap rencana bisnis dan anggaran penilaianpenilaian sebagaimana dimaksud pada dilaporkan, dibahas dan diputuskan dalam rapat dewan pengawas. bag. hk perlu . penilaian terhadap rencana bisnis dan anggaran melibatkan: dewan pengawas, pejabat pengelola rumah sakit, dan jajaran staf pelaksana tugas. dalam melakukan penilaian terhadap rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan administrasi yaituterhadap rencana bisnis dan anggaran disampaikan dalam rapat dewan pengawas, bentuk hasil penilaian terhadap rencana bisnis dan anggaran ditentukan oleh dalam rapat dewan pengawas. hasil penilaian terhadap rencana bisnis dan anggaran dapat berupa: surat kepada bupati, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah yang melaksanakan tugas pejabat pengelola keuangan daerah berisi pendapat dan saran mengenai rencana bisnis dan, nasehat, saran, dan catatan kepada pejabat pengelola rumah sakit. bab xiii hubungan kerja dewan pengawas hubungan kerja dewan pengawas terdiri dari: hubungan kerja dengan pengawas internal dan eksternal, hubungan kerja dengan pihak eksternal. hubungan kerjaatuan pengawas internal rumah sakit dan inspektorat pemerintah kabupaten aceh utara. hubungan kerja dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah koordinasi dengan dewan pengawas dan pejabat pengelola rumah sakit dengan perangkat kabupaten yang memiliki fungsi koordinasi dan mitra kerja dewan pengawas. bag. hk perlu . hasil hubungan kerja dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam berupa: laporan dan saran tertulis kepada bupati.dokumen laporan kegiatan dan hasil koordinasi pengawasan. bab xiv laporan pertanggungjawaban dan evaluasi bagian pertamadewan pengawas membuat laporan. laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan periodik, laporan khusus, dan laporan akhir dewan pengawappk blue rsu cut mutia dan atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. laporan akhir dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan dewan pengawas. laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada: bupati, badan pengelolaan keuangan daerah aceh utara, dan inspektur kabupaten aceh utara. bagian kedua evaluasi dalam rangka menilai kinerja dewan pengawas bupati melakukan evaluterhadap dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengakui meneliti laporan dewan pengawas dan kepatuhan dewan bag. hk perlu pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang undangan hasil evaluasi terhadap dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi pertimbangan bagi bupati untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota dewan pengawas. bab ketentuan lain lain dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dapat diberikan remunerasi yang besarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal realisasi nilai omzet tahunan rumah sakit menurut laporan realisasi anggaran dan nilai aset rumah sakithuruf dan huruf maka a.pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam dikaji kembali, atau b.bab xvi ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati aceh utara nomor tahun tentang perubahan ataskhusus yang mengatur mengenai dewan pengawas pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum cut mutia kabupaten aceh utara dicabut dan dinyatakan tidak berlakuara oktober safar utara, thaib diundangkan lhokseumawe pada tanggal oktober safar kpserruinris daerah kabur ama aceh utara, set! usul aziz ceh berita kabupaten aceh utara tahun nomor bag. hk perlu . |
bupati pulau morotai provinsi maluku utara peraturan bupati pulau morotai nomor tahun tentang pelaksanaan manajemen sekolah unggulan pada satuan pendidikan dasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulau morotai, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan manajemen sekolah unggulan pada satuan pendidikan dasar, diperlukan landasan dmanajemen sekolah unggulan pada satuan pendidikan dasar; mengingat undang undang nomor tahuentang sistembiaya operasi nonpersonalia untuk sekolah dasar mi, sekolah menengah pertama ts, sekolah menengah atas masekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; peraturan bupati pulau morotai nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan kabupaten pulau morotai; wajib belajar tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang manajemen sekolah unggulan pada satuan pendidikan dasar. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati pulau morotai. pemerintah daerah adalah pemerintahan kabupaten pulau morotai. dinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pulau morotai. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pulau morota dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. penyelenggara satuan pendidikan adalah lembaga organisasi yang bertanggungjawab dalam seluruh aktifitas penyelenggaraan satuan pendidikan. pimpinan satuan pendidikan adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diserahi tugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada satuan pendidikan. manajemen sekolah unggulan yang selanjutnya disingkat msu adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk mencapai tujuan sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. peran serta masyarakat yang selanjutnya disingkat psm adalah suatu kepedulian dan segala bentuk dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan manajemen sekolah unggulan. sekolah dan bab maksud, fungsi, dan tujuan msu seluruh satuan pendidikan pada seluruh jenjang pelaksanaan pendidikanserta pelibatan psm. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk pengintegrasian kebijakan pemerintah, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar (sembilan) tahun kabupaten pulau morotai melalui sekolah unggulan, dengan pelaksanaan amanat undang undang mengenai penerapan msu pada seluruh satuan pendidikan. pelaksanaan msu bertujuan untuk: meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; meningkatkan tanggung jawab sekolah, pemerintah tentang mutu sekolah; dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. orang tua, masyarakat, dana bab iii prinsip manajemen sekolah unggulan prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan msu adalah: otonom, yaitu satuan pendidikan memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan tuntutan sekolah dan masyarakat, namun tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan; fleksibilitas, yaitu luwes dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya satuan pendidikan secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah; partisipatif, yaitu warga satuan pendidikan dan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban sehingga tumbuh inisiatif dan prakarsa warga satuan pendidikan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; nirlaba, yaitu kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan dan seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikankinerja manajemen sekolah unggulan (msu) diselenggarakan sebagai memberi suatu proses kebudayaan dan membangun pendidikan pemberdayaan, mengembangkan kreativitas peserta didik secara dialog. proses sebagaimana dimaksud pada meliputi proses pengambilan keteladanan, kemauan, dan belajar mengajar, monitoring evaluasi, keputusan, pengelolaan program supervisi, review dan advokasi. kinerja sekolah diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. dinas melakukan pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka penerapan msu sekolah. bab ruang lingkup manajemen sekolah unggulan (msu) fungsi fungsi manajemen yang didesentralisasikan dalam msu meliputi perencanaan; pengorganisasian; pelaksanaan; pengawasan dan evaluasi; rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik; standarisasi sarana dan prasarana; standarisasi kurikulum; untuk melaksanakan fungsi fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam satuan pendidikan berkewajiban: menyusun dokumen perencanaan yang meliputi: rencana strategis (renstra) lima tahunan; rencana kerja jangka menengah rkm) sepuluh tahunan, dan rencana kerja tahunan (rkt) dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ras) satuan pendidikan. melaksanakan rencana kerja berdasar pada pedoman pengelolaan satuan pendidikan yang berisi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktp): kalender pendidikan akademik; struktur organisasi satuan pendidikan; pembagian tugas antara pendidik: pembagian tugas antara tenaga kependidikan; peraturan akademik; tata tertib satuan pendidikan, kode etik satuan pendidikan; dan biaya operasional satuan pendidikan. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen tingkat satuan pendidikan dilakukan secara internal dalam bentuk evaluasi diri sekolah (eds) dan dilakukan secara eksternal dalam bentuk akreditasi oleh badan lembaga yang berwenang rencana kerja tahunan ser bagaimana dimaksud pada huruf minimal memuat ketentuan yang jelas mengenai: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran; pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya sarana dan prasarana keuangan dan pembiayaan. budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, serta rencana rencana kerja lair yang mengarah kepada peningkatan dan pengrntbangan mutu panas input matajrtnets dalam msu termin atau kurikulum krteagaa fasilitas; keuangan, kesiswaan; hubungan sekolah masyarakat; dan iklim sekolah. proses manajemen dalam msu terdiri atas manajemen tingkat satuan pendidikan dan manajemen tingkat kelas. manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud dalam berpusat pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: pendidik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran wajib membuat dokumen perencanaan yang berupa silabus dan rpp (rencana pelaksanaan pembelajaran). pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi) dan kegiatan penutup. penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. penilaian yang dilakukan pendidik dapat berupa (ulangan harian), uts (ulangan tengah semester), uas (ulangan akhir semester), dan ukk ulangan kenaikan kelas). penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil member ajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakandilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan notes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap. penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, portofolio. dan penilaian diri. penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan berupa ujian sekolah). penilaian yang dilakukan pemerintah berupa ujian nasional). pengawasan proses pembelajaran dilakukan terhadap pendidik dalam bentuk pemantauan, supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. output manajemen dalam msu ditekankan pada pencapaian prestasi peserta didik. dalam rangka pencapaian prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik. prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada merupakan prestasi peserta didik vang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. prestasi non akademik bagaimana dimaksud pada merupakan prestasi peserta adik vang berhubungan dengan bidang seni budaya dan olahraga. pola rekrutmen kepala sekolah dipilih melalui proses seleksi: tes posko test; tes it, uji kompetensi sertifikasi kepala salah; dan lelang jabatan. pola rekrutmen tenaga pendidik dipilih melalui proses seleksi: tes posko test; tes it; dan lulus sertifikasi guru. tata cara rekrutmen sebagaimana dimaksud pada dan diatur selanjutnya oleh kepala dinas. standarisasi sarana dan prasarana meliputi: ruang kantor kepala sekolah dan guru; ruang kelas; ruang bermain anak; ruang perpustakaan; ruang laboratorium; sarana olahraga; ruang unit kesehatan sekolah uks); ruang kantin; ruang pos jaga; ruang tunggu orang tua wali peserta didik; sarana kantor kepala sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: meja dan kursi kepala sekolah; meja dan kursi tamu; meja dan kursi guru; lemari kantor; bendera, lambang negara garuda; foto presiden dan wakil presiden; jam dinding; ac; komputer laptop; printer, dispenser; televisi; sound sistem; struktur organisasi; papan informasi; tempat sampah; mck. sarana ruang kelas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: meja dan kursi guru; meja dan kursi siswa; bendera; lambang negara garuda; foto presiden dan wakil presiden; lemari; white board; infocus; laptop ac; jam dinding; mck; tempat sampah; keset; sarana ruang bermain anak sebagaimana dimaksud pada huruf khusus anak sekolah dasar terdiri dari: peralatan game station; televisi; jam dinding: mainan anak; tempat sampah. mck; sarana ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: meja dan kursi baca; meja dan kursi petugas pegawai piket; lemari rak buku; foto presiden dan wakil presiden; lambang negara garuda; bendera, buku buku perpustakaan; komputer katalog; rak surat kabar; tempat sampah. mck. sarana ruang laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: laboratorium ipa; laboratorium bahasa; laboratorium komputer; jam dinding; tempat sampah; mck. sarana ruang olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: futsal basket; bulu tangkis; volley ball; bola kaki; tenis meja; matras tolak peluru; lempar lembing; sarana ruang uks sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kursi dan meja; tempat tidur; kasur bantal; kotak p3k; lemari obat; obat obatan; jam dinding: timbangan berat badan, i.tempat sampah mck. sarana ruang kantin sebagaimana dimaksud pada alat huruf terdiri dari: meja dan kursi jam dinding: pantry peralatan mas ak, televisi tempat sampah; mck sarana ruang pos jaga sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari meja dan kursi; televisi dispenser jam dinding: tonfa pentungan; tempat sampah; sarana ruang tunggu orangtua wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kursi panjang; televisi; jam dinding; tempat sampah; mck. standarisasi kurikulum meliputi: kurikulum nasional; kurikulum muatan lokal kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seni budaya, bahasa daerah dan bahasa asing. bab kewenangan satuan pendidikan dalam msu satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan peningkatan mutu sesuai dengan kebutuhannya (school based plan), yang berdasarkan analisis kebutuhan mutu. satuan pendidikan dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasinya) kurikulum standar yang berlaku secara nasional dalam bentuk ktp kurikulum tingkat satuan pendidikan), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional dan diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. satuan pendidikan memiliki kepe san memilih strategi, metode, dan teknik teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi sumber daya yang tersedia satuan pendidikan, dengan prinsip berpusat pada siswa (student centered). satuan pendidikan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah, dan sangsi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah (guru, tenaga administrasi, laporan, dan sebagainya) yang dalam pelaksanaannya khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pemerintah daerah rekrutmen tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. satuan pendidikan memiliki kewenangan mengelola fasilitas, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai dengan pengembangan berdasarkan atas kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya. satuan pendidikan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah (pusat, provinsi maupun daerah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pengelolaan keuangan yang berasal dari masyarakat dilakukan berdasarkan perencanaan anggaran yang dibuat sebelumnya setelah disahkan oleh kepala sekolah, disetujui oleh komite sekolah, dan diketahui oleh dinas pendidikan. satuan pendidikan melakukan pelayanan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan pembinaan pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja sampai pada pengurusan alumni. satuan pendidikan melakukan hubungan dengan masyarakat dalam konteks untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial. satuan pendidikan menciptakan iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondusifakademik sebagai prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, seperti lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimistik, ekspektasi serta lingkungan sekolah yang sehat. bab vii pendanaan manajemen sekolah unggulan (msu) sumber dana msu diperoleh dari anggaran pemerintah pusat daerah dan masyarakat. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapatsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan danbab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua satuan pendidikan wajib melaksanakan msu secara penuh. hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan msu oleh kepala dinas. |
bupati kerinci pro visi jambi peraturan bupati kabupaten kerinci nomor tahun tentangrinci, menimbang bahwa untuk melaksanakan permendag, pengubahan undang undang nomor tahun tentang,,;nomor tahun tentang,rinci; wakil bupati adalah wakil bupati kerincrinci; sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten kerinci; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kerinci;erinci; sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut sekretaris:s, dprd merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dprd; babrumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengevaluasicl: menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi rapat an.kota dprd; penyampaian bahan pertimbangan kepada dprd dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota dprd; mengelola tata usaha, membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan dprd; pelaksanaan evaluasi dan pelaporprd terdiri dan: sekretaris dprd; bagian umum dan keuangan; bagian persidangan dan perundang undangan; bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan; kelompok jabatan fungsional. masing masing bagibab rincian tugas dan fungsi bagian kesatuerikan dukungan administrasi kesekretariatan dprd. bagian umum dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsinyedi jawab dprd; penyusunan perencanaan anggaran sekretariat dprd; pengevaluasian bahanoordinasikan dan pengevaluasian laporan keuangan sekretariat dprd; pengevaluasian, pengadministrasiyang diberikan oleh sekretaris dprd. bagian umum dan keuangan terdiri dan: sub bagian program dan keuangan; sub bagian umumprogram dan keuangan sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan,k:inerja; dan menu sun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. paragraf sub bagian umum sub bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganerikan dukungan penyelenggaraan legislasi dprd. penyelenggaraan kajian perundang undangan; pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah; pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf ranperda inisiatif; pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang undangan; pengumpulan bahan penyiapan draf ranperda inisiatif; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan; penyusunan risalah rapat; mengoordinasikan pembahasan ranperda; pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan evaluasi daftar inventaris masalah dim); pelaksanaan fasilitasi verifikasi, mengoordinasikan dan pengevaluasianyang diberikan. oleh sekretaris dprd. bagian persidangan dan perundang undangan terdiri dan: sub bagian kajian perundang undangan; sub bagian persidangan, risalah. bagi undangan; membuat konsep bahan penyiapan draf perda inisiatif; merancang bahan pembahasan perda; dan menyusun bahan daftar inventaris masalah dim). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnyadan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugaskara huruf mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan wewenang dprd lingkup pen mpunyai fungsi pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan kebijakan umum apbd (kua), prioritas dan plafon anggaran sementara pas), kebijakan umum perubahan apbd (kuda) serta pas perubahan apbd; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan apbd apbd perubahan; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan perda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd;mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikanmengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik dprd; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok pokok pikiran dprd; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dprd. bagian fasilitasi penganggaran dan f'pengawasan terdiri dan: sub bagian fasilitasi penganggaran; sub bagian fasilitasi pengawasfasilitasi penganggaran sub bagian fasilitasi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayal: huruf mempunyai tugas merencanakperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd; menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis earn bulan berikutnya; menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah; menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan baik ri;melaksanakan kerjasama dprd dan sekretariat dprd;laksanaj. sekretaris daerah kerinci, gasdinul garam berita daerah kabupaten kerinci tahun bab tata kerja dalam melaksanakan tugas sekretariat dprd, kepala bagian, kepala subbagianan daerah serta dengan instansi lain dalammengoordinasikan bawahan masing masing dan memberikan bab vii ketentuan penutup struktur organisasi sekretariat dprdsekda kering1 .e. administrasi mum sistem daman organisasi1 kepala kasubbag diundangkan sungai penuh pada tanggal stub ditetapkan sungai penuh pada tanggal :14u situs bupati kerinci, adi oral sekretaris dprd bupati kerinci oral "iva 3k. eun liku sub bagian kajian perundang undangan para hilraiihis lar.tmc sistim umum kasubbag kelompok jabatan fungsionalsub bagian program dan keuangan sub bagian umum sub bagian persidangan, risalah dan publikasi sub bagian fasilitasi penganggaran sub bagian fasilitasi pengawasan laivipiran peraturan bupati kerinci nomor ?.erinci bagan susunan organisasi sekretariat dprd kabupaten kerinci |
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kapuas hulu nomor 37tahun tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kapuas hulu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas hulu menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang jasa perlu ada perencanaan pengadaan yang berkualitas, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, perlu dibuat pedoman perencanaan pengadaan barang jasarencanaan pengadaan barang jaskeputusan deputi bidang monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi nomor tahun tentang petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman perencanaanrangkat daerahkabupaten kapuas hulu selanjutnya disebut ukpga daerah adalah unit organisasi pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kapuas hulu yang bersifat permanen melekat pada sub unit organisasi pemerintah kabupaten kapuas hulu yang membidangi urusan perencanaan pembinaan dan evaluasi penyelesaian singgah urus, tujuan dan ruang lingkup maksud pengaturan dalam peraturan bupati ini, agar perangkat daerah kabupaten kapuas hulu dapat menyusun perencanaan pengadaan yang berkualitas. tujuan pengaturan dalam peraturan bupatibarang jasa pemerintah pada perangkat daerah dalam pengadaan barang jasa pemerintah, dan cc. mewujudk pemerintah, mewujudkan pengaturan pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kapuas hulu. ruang lingkup pedoman perencanaan pengadaan ini, meliputi:. tata cara perencanaan pengadaan. gang bab iiirencanaan pengadaan tata cara perencanaan pengadaan barang jasa pemerintjuli got hulu, diundangkan putussibau a). pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten kapuas hulu, cst jera zaini berita kek kabupaten kapuas hulu tahun lampiran peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kapuas hulu bab tata cara perencanaan pengadaan perencanaan pengadaan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu proses penyusunan perencanaan pengadaan dan hubungannya dengan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu yang mengacu pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat pada gambar tai perangkat daerah pengadaan daerah tentang apbd gambar alur perencanaan, penganggaran dan perencanaan pengadaan pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) pada pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) dengan meminta masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui musyawarah rencana pembangunan musrenbang). selanjutnya bappeda menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)bersamaan dengan hal tersebut, satuan kerja perangkat daerah skpd) menyusun rencana strategis perangkat daerah renstra skpd) sesuai dengan rancangan awal rpm. rancangan renstra skpd digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rpm. renstra skpd merupakan dokumen perencanaan skpd untuk periode (lima) tahun. bappeda menyusun rencana kerja pembangunan daerah rkd) yang merupakan penjabaran dari rpm berisikan dokumen perencanaan daerah untuk periode (satu) tahun. bersamaan dengan hal tersebut, skpd menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd)ancangan senja skpd digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rkd. penetapan rkd dalam bentuk peraturan kepala daerah berdasarkan hasil musrenbang rkd, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. kepala daerahrkd dengan mengacu pada pedoman penyusunan apbd untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dewan perwakilan rakyat daerah dprd). kua merupakdoman penyusunan apbd ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri perencanaan dan menteri keuppk pada skpd melakukan penyusunan perencanaan pengadaan yang akan dituangkan dalam rup setelah disepakatinya kua dan pas antara kepala daerah dan pimpinan dprd melalui nota kesepakatan. perencanaan pengadaan yang disusun menggambarkan kebutuhan nyata dalam rangka mendukung program dan kegiatan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan senja skpd. penyusunan perencanaan pengadaan lingkungan pemerintah daerah dilakukan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan sesuai dengan kua pas. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi unit pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi kebutuhan secara lebih detail agar tercapai tujuan dari unit organisasi pemerintah daerah sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku. hasil perencanaan pengadaan yang merupakan daftar kebutuhan barang jasa menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd). bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan pengadaan, kepala skpd menyusun rka skpd berdasarkan kua, pas dan dokumen perencanaan pengadaan. rka skpd yang telah disusun oleh kepala skpd. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, kepala skpd melakukan penyempurnaan terhadap rka skpd. setelah dilakukan penelaahan, apabila terdapat perubahan, ppk melakukan penyesuaian perencanaan pengadaan untuk menjadi masukan dalam penyusunan rka skpd kembali. pejabat pengelola keuangan daerah ppid)selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang apbd yang telah disusun oleh ppid disampaikan kepada dprd oleh kepala daerah untuk disetujui bersama paling lambat (enam puluh) hari sebelum (satu) bulan tahun anggaran berakhira kpa pada skpdyang diwakili kepala daerah dengan dprd. tahapan perencanaan pengadaanpas. perencanaan pengadaan menjadi masukan dalam menyusun rka pd. proses perencanaan pengadaan dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan barang jasa berdasarkan rencana kerja perangkat daerah senja pd). alur tahapan perencanaan pengadaan dari mulai identifikasi kebutuhan sampai pengumuman rup dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: ups tana pena meta sab #entfkasi kabuyutan #eotttan penyusunan anggaran tidak penetapan barang last |e tan lagi formulir perencanaan aka penentuan cara pengadaan geng ana p2. omkusas pia hemat riset. jane loomyaran mw. medius idi aan spesifikasi perkiraan teknis kak biaya rencana kini anggaran biaya sman ena penyusunan rab) penyusunan bea pen tawaran naa! konotasi ha. penyusunan jadwal biaya pendukung gambar alur tahapan perencanaan pengadaanpk yang menyusun perencanaan pengadaan merupakan ppk yang menjabat pada tahun pelaksanaan perencanaan. dalam hal terjadi pergantian ppk pada tahun pelaksanaan perencanaan, dilakukan serah terima jabatan kepada ppk yang baru dan tugas menyusun perencanaan pengadaan beralih menjadi tugas ppk yang baru. pengangkatan, pergantian serta pemberhentian ppk dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh ppk, proses penyusunan perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh unit kerja pengadaan barang jasa ukpga), pengelola pengadaan barang jasa, agen pengadaan, tim atau tenaga ahli, tim teknis, tim pendukung dan atau unit kerja lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan. identifikasi kebutuhan identifikasi kebutuhan barang jasaproses identifikasi kebutuhan barang jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam senja skpdidentifikasi kebutuhan secara umum dilakukan dengan memperhatikan: prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang jasa. efisien yang dimaksudsebagaimana yang direncanakan. efektif yang dimaksudaspek pengadaan berkelanjutan. pengadaan berkelanjutan merupakan l pdpengadaan berkelanjutan memperhatikan (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. berikut ini penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut: aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang jasa sepanjang usia barang jasa tersebut.contoh pengadaan berkelanjutan: pengadaan penerangan jalan umum dengan pemilihan spesifikasi teknis menggunakan teknologi light emitting diode led) tenaga surya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi. pengadaan kertas yang telah memenuhi standar kriteria ekolabel dengan tujuan penggunaan produk ramah lingkungan dalam rangka mendorong perbaikan lingkungan. penilaian prioritas kebutuhan. penilaian prioritas kebutuhan terkait dengan penentuan barang jasa yang karena sifat kebutuhannya perlu didahulukan proses pengalamannya, sehingga barang jasa yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian prioritas kebutuhan antara lain: tujuan, dampak, dan risiko organisasi. tingkat urgensi kebutuhan mana yang harus dipilih dan yang harus didahulukan. ketersediaan anggaran untuk memperoleh barang jasa yang dibutuhkan. pemanfaatan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. kemampuan untuk menggunakan dan mengelola barang yang dibutuhkan. barang jasa pada katalog elektronik. memanfaatkan produk yang tayang dalam katalog elektronik dalam melakukan perencanaan pengadaan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebutuhan dalam hal ada atau tidaknya ketersediaan barang jasa dan pelaku usaha yang mampu. konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan. konsolidasi pengadaan pada tahap identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan pengadaan barang jasa terhadap potensi untuk dilaksanakan secara konsolidasi berdasarkan komoditas serta kesatuan sistem barang jasa. barang jasa yang telah tersedia dimiliki dikuasai. menggunakan database barang milik daerah bmd) dan atau daftar riw kebutuhan barang jasa sebagai sumber data dan informasi yang diperlukan. dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa dapat memanfaatkan data historis pengadaan atau pembelian pada periode sebelumnya, melalui proses spend analysis. ini merupakan salah satu langkah dasar dalam penyusunan perencanaan s.h pengadaan guna membangun strategi pengadaan yang tepat dengan memanfaatkan data masa lalu untuk memperkirakan kebutuhan masa yang akan datang secara lebih baik. proses spend analysis diawali pada tahap input dengan mengumpulkan data belanja pengadaan periode sebelumnya. data yang dimaksud harus memenuhi kriteria akurat dan sah, dimana data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. tahap selanjutnya adalah pemrosesan terhadap data belanja pengadaan periode sebelumnya yang dilakukan dengan analisis yang tepat dan menyeluruh untuk mendapatkan informasi lengkap yang mendukung penyusunan strategi dan rencana pengadaan. setelah data data input diproses melalui proses analisis, disimpulkan hasil akhir yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang strategis mengenai identifikasi kebutuhan untuk masa yang akan datang. data data tersebut dapat diperoleh dari data rup, data pemilihan data kontrak dan data lainnya yang terkait. pengelompokan data (klasifikasi) kebutuhan barang jasa juga diperlukan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. hal tersebut untuk mengetahui data pembelanjaan berdasarkan pengelompokkan tertentu. pengelompokkan yang tepat bermanfaat untuk menentukan fokus area dalam menyusun kebutuhan dan strategi pengadaan yang lebih tepat serta memperoleh peluang penurunan biaya yang dapat dioptimalkan. pengelompokkan data dapat dilakukan berdasarkan belanja operasional rutin dan belanja berdasarkan proyek investasi. proses identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis pengadaan. identifikasi kebutuhan barang pada tahun berjalan, ppk melakukan proses identifikasi terhadap jenis kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tahun berikutnya. dalam melakukan identifikasi kebutuhan barangmudahan untuk memperoleh barang pasaran. memastikan ketersediaan barang dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pasar termasuk kemudahan perbaikan, kemudahan memperoleh suku cadang, dan lain sebagainya. jika pengetahuan terhadap kemudahan untuk memperoleh baranglaku usaha, berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha yang sudah diketahui, atau melalui data spend analysis. tingkat komponen dalam negeri tkn). dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang diwajibkan secara hukum ataupun moral untuk sedapat mungkin menggunakan produk produk atau jasa jasa dalam negeri dengan mempertimbangkan ketersediaan barang jasa dan kemampuan pelaku usaha. kewajiban penggunaan produk dalam negeriperencanaan pengadaan yang kurang cermat dapat mengakibatkan produk produk atau jasa jasa dalam negeri tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pengadaan. sebagai contoh, pengadaan kebutuhan pipa yang sebagian besar sudah dapat diproduksi dalam negeri tetapi sebagian proses awalnya tetap harus dilakukan luar negeri, dapat mengutamakan produk dalam negeri sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam negeri untuk tetap dapat berperan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. jumlah produsen dan atau jumlah pelaku usaha. memperhatikan jumlah produsen dan atau pelaku usaha yang dapat mempengaruhi daya saing serta berdampak pada mutu, inovasi suatu barang dan pemenuhan kebutuhan. selain jumlah produsen dan atau jumlah pelaku usaha, dilakukan identifikasi terhadap kondisi produsen pelaku usaha, jika diperlukan. secara singkat, hal hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kondisi produsen pelaku usaha dapat mencakup (dengan mengasumsikan bahwa produsen pelaku usaha sudah memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan) sisi legalitas produsen pelaku usaha, kualitas dan kuantitas produsen pelaku usaha dalam mengerjakan pekerjaan serupa, kondisi keuangan produsen pelaku usaha, kondisi permodalan produsen pelaku usaha (untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar) dan beban kerja produsen pelaku usaha. keterangan asal barang tersebut. menentukan barang yang akan digunakan apakah merupakan produk dalam negeri atau barang impor serta pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan manual atau merupakan produk kerajinan tangan. informasi "ea terkait dengan keterangan asal barang dapat diperoleh melalui survei pasar. kesesuaian barang. menentukan kesesuaian barang yang dibutuhkan menurut jenis, fungsi kegunaan, ukuran kapasitas serta jumlah masing masing barang yang diperlukan. kesesuaian barang dapat ditentukan dengan memahami tujuan organisasi yang bermanfaat untuk meminimalisir perolehan barang yang tidak sesuai dan tidak mendukung program kegiatan organisasi. kesesuaian barang dapat memperhatikan aspek lain yang dibutuhkan seperti kompatibilitas. status kelayakan barang yang tersedia. menilai status kelayakan barang yang ada dan telah tersedia, apabila akan digunakan dimanfaatkan difungsikan kembali apakah layak dari aspek ekonomi dan keamanan. jadwal kebutuhan barang. mengetahui rentang waktu kebutuhan barang sejak pengiriman barang hingga serah terima barang agar barang tersebut dapat segera digunakan. rentang waktu kebutuhan barang memperhitungkan jangka waktu pemesanan, lokasi pengiriman barang, metode transportasi dan pengepakan. lokasi pengiriman barang akan berdampak kepada waktu tenggang (lead time) dan waktu pemesanan. sehingga, lokasi pengiriman barang perlu diidentifikasi dan diuraikan dengan jelas. ketika waktu tenggang (lead time) perlu diminimalkan, maka metoda transportasi perlu diidentifikasi dengan jelas karena akan berdampak besar pada waktu rb: pengiriman. pengiriman melalui pesawat udara, misalnya, akan jauh lebih cepat dari pada lewat darat. rentang waktu riw kebutuhan barang dapat dijadikan dasar dalam menentukan jadwal persiapan pengadaan. pihak yang memerlukan (sebagai pengelola pengguna barang). mengetahui dan memastikan siapa pihak yang memerlukan barang tersebut setelah diperoleh dari proses pengadaan baik sebagai pengelola ataupun sebagai pengguna barang. informasi siapa pihak yang memerlukan digunakan untuk menentukan spesifikasi yang tepat sesuai dengan profil dari pihak yang memerlukan tersebut. persyaratan lainnya. memperhatikan persyaratan lainnya seperti bagaimana cara pengiriman, pengangkutan, pemasangan, pengujian, penyimpanan, pengoperasian penggunaan, pemeliharaan maupun pelatihan terkait penggunaan barang tersebut apabila dibutuhkan dalam melakukan proses identifikasi kebutuhan. identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan, ppk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan kebutuhan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. dalam melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstrukpekerjaan konstruksi. menentukan kesesuaian pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan berdasarkan jenis, fungsi kegunaan, serta target sasaran yang akan dicapai dari pekerjaan konstruksi tersebut. kesesuaian pekerjaan konstrukkompleksitas pekerjaan konstruksi. menentukan tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi berdasarkan tingkat risiko, penerapan teknologi tinggi, penggunangalamannya pun harus dilakukan secara benar. proses pengadaan juga akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan atau bernilai besar. keterlibatan usaha kecil. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan diadakan apakah dapat dilaksanakan oleh usaha mikro dan usaha kecil termasuk koperasi kecil. hal mit tersebut dapat dilakukan analisis lebih mendalam dengan mengidentifikasi kemampuan teknis serta kondisi penyedia yang termasuk usaha mikro dan usaha kecil termasuk koperasi kecil. misalnya kondisi keuangan dimana calon penyedia harus mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh kliennya. selain itu, penyedia tidak dalam kondisi kesulitan keuangan atau pailit yang dapat menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terganggu atau bahkan terhenti. dalam hal ini, penyedia skala kecil tentunya akan sulit untuk dapat melakukan pekerjaan skala besar. kondisi lain yang juga harus diperhatikan adalah jumlah pekerjaan lain yang sedang dikerjakan oleh penyedia pada saat yang bersamaan dengan kebutuhan. hal ini diperlukan untuk menghindari terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena penyedia sangat disibukkan dengan pekerjaan pekerjaan lainnya. waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi. mengetahui kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan berdasarkan target yang akan dicapaiwaktu dimulainya pekerjaan konstruksi dan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan komponen komponen kegiatan yang mendukung pencapaian pekerjaan konstruksi serta alokasi sumber daya yang akan digunakan mencakup: tenaga manusia, material dan peralatan selama proses pekerjaan konstruksi. waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi dapat dijadikan dasar dalam menentukan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan. penggunaan barang material yang dipengaruhi oleh ketersediaan barang material pasar dalam negeri. dalam proses identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi mengutamakan penggunaan barang material yang berasal dari dalam negeri. langkah awal dilakukan dengan melihat ketersediaan barang material yang sudah tayang dalam katalog elektronik. proses pengadaan barang material yang sudah tayang dalam katalog dapat dilakukan secara terpisah dan paralel dengan proses pengadaan konstruksi. hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif pengadaan. namun jika dipandang lebih efisien dan efektif proses pengadaan barang material dapat disatukan dengan pengadaan konstruksi atau sebagai bagian dari kebutuhan yang dimasukkan dalam dokumen pengadaan konstruksi. persentase bagian komponen dalam negeridalam melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi diwajibkan secara hukum ataupun moral untuk sedapat mungkin menggunakan bagian komponen dari barang material yang berasal dari dalam negeri sepanjang tersedia dan memenuhi kebutuhan. studi kelayakan pekerjaan konstruksi. memastikan pelaksanaan studi kelayakan pekerjaan konstruksi dilakukan sebelum pelaksanaan desain dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya. desain pekerjaan konstruksi. memastikan sudah tersedianya desain pekerjaan konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi. persiapan desain dilakukan paling lambat (satu) tahun anggaran sebelum pelaksanaan dan harus tersedia paling lambat (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia. untuk pekerjaan konstruksi yang sederhana pelaksanaan desain pekerjaan konstruksi dapat dilakukan tahun anggaran yang sama. selain itu, untuk kebutuhan pekerjaan konstruksi yang mendesak dan telah tersedia alokasi anggaran, pelaksanaan desain pekerjaan konstruksi juga dapat dilakukan tahun anggaran yang sama. kontrak pekerjaan konstruksi mengidentifikasi kontrak pekerjaan konstruksi apakah menggunakan kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak. untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun tunggal. kontrak tahun tunggal juga digunakan untuk pekerjaauntuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun jamak harus memenuhi persyaratan yaiturhitungan waktu, anggaran atau sumber daya lain yang diperlukan dalam konteks identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi disesuaikan dengan ketentuan kontrak tahun jamak dalam peraturan presiden maupun peraturan turunannya yang mengatur. pembebasan lahan. memastikan tersedianya lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jika diperlukan. pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi. untuk pekerjaan konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, dalam proses perencanaan memperhitungkan waktu, bahwa surat penunjukan penyedia barang jasa dapat diterbitkan jika sudah memenuhi hal hal sebagai berikut.. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan. identifikasi kebutuhan jasa konsultansi pada tahun berjalan, ppk akan melakukan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. dalam melakukan identifikasi kebutuhan jasa konsultankonsultansi. menentukan kesesuaian jasa konsultansi yang dibutuhkan berdasarkan jenis dari jasa konsultansi tersebut. kesesuaian kebutuhan jasa konsultanyang akan diperoleh. mendefinisikan fungsi manfaat secara jelas yang akan diperoleh dari pengadaan jasa konsultansikonsultansi. target yang ditetapkan. menentukan target yang akan dicapai dari pengadaan jasa konsultansi tersebut. penjabaran target pengadaan jasa konsultansikonsultansi. penetapan target dapat dijadikan dasar dalam menentukan pembayaran hasil pekerjaan. pihak yang menggunakan (penerima manfaat). mengetahui siapa pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut setelah diperoleh dari proses pengadaan sebagai penerima manfaat. dari pihak yang menggunakan jasa konsultansi, dapat diperoleh informasi terkait risiko risiko yang dapat berpengaruh pada kelangsungan pengadaan jasa konsultansi tersebut. penentuan kebutuhan jasa konsultansi harus mencakup langkah kontingensi yang diperlukan sehingga risiko risiko tersebut dapat mitigasi dan kelangsungan pelaksanaan jasa konsultansi dapat dipastikan. pihak yang menggunakan adalah pihak yang sangat mengetahui keperluan dan memahami spesifikasi kebutuhan jasa konsultansi yang dibutuhkan, sehingga ketika berkomunikasi dengan pihak yang menggunakan, akan sangat membantu dalam proses identifikasi kebutuhan. waktu pelaksanaan pekerjaan. mengetahui kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi yang dibutuhkan berdasarkan target yang ditetkonsultansikonsultansi tersebut serta mempertimbangkan metode pelaksanaan yang akan digunakan. penentuan jangka waktu pelaksanaan harus terukur serta dapat dipastikan tercapai sesuai alokasi waktu dan anggaran yang telah disediakan. waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dapat dijadikan dasar dalam menentukan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan. ketersediaan pelaku usaha yang sesuai. memastikan ketersediaan pelaku usaha dengan melakukan survei pasar, melihat kualifikasi pelaku usaha, riw pelaku usaha, dan mencari referensi terkait agar diperoleh penyedia yang sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi. kebutuhan jasa konsultansi diselaraskan dengan kondisi pasar, antara lain kesiapan ketersediaan pasar untuk menyediakan kebutuhan jasa konsultansi, persaingan penyedia jasa konsultansi agar harga dapat selalu bersaing dengan sehat dan transparan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta hubungan baik yang profesional. jasa konsultansi untuk pekerjaan konstruksi. mengidentifikasi kebutuhan jasa konsultansi untuk mendukung pekerjaan konstruksi. untuk jasa konsultansi desain konstruksi maka perlu diketahui tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan. jika pekerjaan konstruksi bersifat sederhanjika pekerjaan konstruksi bersifat kompleks maka desain konstruksi harus tersedia paling lambat (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia. namun jika pekerjaan konstruksi bersifat mendesak dan alokasi anggaran sudah tersedia makuntuk jasa konsultansi pengawasan pelaksanaan konstruksi maka perlu diketahui waktu dimulainya pekerjaan konstruksi tersebut, waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi serta jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing masing yang diperlukan. kontrak jasa konsultansi. mengidentifikasi kontrak jasa konsultansi apakah menggunakan kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak. jika jasa konsultansi menggunakan kontrak tahun jamak harus memenuhi persyaratanuntuk jasa konsultansi dengan menggunakan kontrak tahun jamak mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. identifikasi kebutuhan jasa lainnya pada tahun berjalan, ppk akan melaksanakan proses identifikasi terhadap kebutuhan jasa lainnya yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja tahun berikutnya. dalam melakukan identifikasi kebutuhan jasa lainnyalainnya. menentukan kesesuaian jasa lainnya yang dibutuhkan berdasarkan jenis dalam kaitannya menentukan jumlah tenaga kerja, tenaga terampil dan atau spesifikasi jasa lainnya yang diperlukan. kesesuaian kebutuhan jasa lainnyadari jasa lainnya. mendefinisikan fungsi manfaat yang akan diperoleh dari pengadaan jasa lainnyalainnya. target yang diharapkan. menentukan target yang diharapkan dari pengadaan jasa lainnya tersebut. penjabaran target pengadaan jasa lainnyalainnya. penetapan target dapat dijadikan dasar dalam menentukan pembayaran hasil pekerjaan. waktu pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya. mengetahui kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya yang dibutuhkan berdasarkan target yang diharlainnyalainnya tersebut serta mempertimbangkan metode pelaksanaan yang akan digunakan. waktu pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan jadwal persiapan pengadaan. jasa lainnya yang bersifat rutin mengidentifikasi kebutuhan jasa lainnya yang bersifat rutin atau tidak rutin. jika jasa lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang program dan kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran, maka kebutuhan jasa lainnya dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun. contohnya kebutuhan rutin jasa kebersihan dan keamanan gedung. jika kebutuhan jasa lainnya yang bersifat rutin diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan maka besaran kebutuhannya dapat ditetapkan sama dengan besaran kebutuhan pada tahun sebelumnya. identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi pada tahun berjalan, ppk akan melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi apabila dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tahun berikutnya. dalam melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegramenentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi. jenis pengadaan yang dimaksud meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dapat dilakukan secara terintegrasi.. pengadaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi merupakan pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat diintegrasikan dalam satu paket pengadaan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai.. waktu kapan dimulainya keseluruhan pelaksanaan pekerjaan terintegrasi serta waktu kapan selesainya keseluruhan pelaksanaan pekerjaan terintegrasi berdasarkan target sasaran yang akan dicapai dan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan terintegrasi. penggunaan barang material berasal dari dalam negeri atau luar negeri. persentase bagian komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaanhasil dari proses identifikasi kebutuhan dapatnamun apabila dibutuhkan analisis lebih detil terhadap suatu kebutuhan barang jasa, maka ppk dapat menggunakan formulir identifikasi kebutuhan sebagaimana tercantum pada contoh contoh contoh dan contoh contoh tersebut dapat dimodifikasi oleh ppk sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. ppk juga dapat menggunakan dokumen formulir lain diluar dari contoh tersebut dalam melakukan identifikasi kebutuhan. barang jasa yang dapat dianalisis lebih detil, misalnya belanja modal, barang jasa yang berbasis proyek, barang jasa dengan spesifikasi khusus, barang jasa yang menggunakan teknologi tinggi, barang jasa yang memiliki risiko tinggi, barang jasa yang menggunakan peralatan yang didesain khusus serta barang jasa yang memiliki dampak luas. pada contoh dan contoh proses identifikasi kebutuhan barang jasa menggunakan formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan. dalam hal ini contoh digunakan untuk kebutuhan pengadaan barang dan contoh untuk kebutuhan pengadaan pekerjaan konstruksi. namun formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan untuk pengadaan jasa lainnya dan jasa konsultansi. contoh ini digunakan dengan memasukan pertanyaan yang dapat menggambarkan kebutuhan barang dan pekerjaan konstruksi tersebut. pertanyaan yang terdapat dalam formulir digunakan untuk memperoleh informasi terhadap barang jasa yang akan diperoleh. daftar pertanyaanbarang jasa menggunakan tabel identifikasi kebutuhan, dalam hal ini digunakan untuk kebutuhan pengadaan jasa konsultansi. namun tabel, dan jasa lainnya. contoh ini digunakan dengan memasukan kolom informasi yang dapat menggambarkan kebutuhan jasa konsultansi tersebut. tabel identifikasi kebutuhan dapat digunakan untuk lebih dari satu kebutuhan jasa konsultansi dalam satu program kegiatan output. tabelmenggunakan peta identifikasi kebutuhan, dalam hal ini digunakan untuk kebutuhan pengadaan jasa lainnya. namun peta dan jasa konsultansi. contoh ini digunakan dengan menyusun peta informasi yang menggambarkan kebutuhan jasa lainnya yang akan diperoleh. penyusunan peta identifikasi kebutuhan dapat menggunakan metode mind map. petakarun rena mmer dean satuan kerja perangkat daerah aan aksa gan scan pejabat pembuat komitmen program har bicara nun karena bae ren aan kegiatan oper bahasa output hen kaga hana snn jenis kebutuhan barang identifikasi kebutuhan barang medan haa beondmaraa sem keane jha hewebnssuakan. aaaaaa pihak yang menggunakan mengelola barang total perkiraan waktu pengadaan .oooocoooooooooo barang (termasuk waktutinggi sedang kecil barang dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi tingkat beban tugas dan tinggi sedang rendah tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi jumlah barang yang telah ya tidak tersedia dimiliki dikuasai dapat memenuhi kebutuhan pada unit kerja jumlah barang sejenis yang telah |.voodoo unit teman kondisi kelayakan barang layak pakai horan mie rusak dalam perbaikan . unit tidak dapat digunakan :. unit bean sumber dana pengadaan barang apbn :. unit yang telah apbd :. unit tersedia dimiliki dikuasai lainnya.) kemudahan memperoleh barang ya tidak pasaran indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan terdapat produsen pelaku usaha banyak terbatas memenuhi syarat kriteria barang (dapat ditentang lebih dari satu) produk dalam negeri barang impor pabrikan produksi tangan manual produk kerajinan tangan persyaratan barang memiliki nilai ya tidak tkn tertentu paling sedikit tkn.:. persyaratan lain yang diperlukan wisata aha naa anna yen pak eia rain wak kebutuhan pelatihan untuk ya tidak pengoperasian pemeliharaan barang konsolidasi pengadaan barang terdapat pengadaan barang ada tidak sejenis pada kegiatan lain indikasi konsolidasi atas direkomendasikan tidak pengadaan barangejaan satuan kerja perangkat daerah era gap pejabat pembuat komitmen nenek ebi dake and han program eka nana lin ana dan kegiatan bata output jenis kebutuhan pekerjaan konstruksi identifikasi kebutuhan barang nama jenis pekerjaan konstruksi peta nga target sasaran yang akan dicapa pekerjaan konstruksi ya tidak dilaksanakan dengan kontrak jumlah tahun pelaksanaan: . tahun jamak (multi years tahun contract) telah memiliki izin sudah belum ada tertulis persetujuan dari pejabat nomor surat izin:. yang berwenang untuk menggunakan kontrak tahun jamak penggunaan barang material dalam negeri: . camera un terdapat barang material ya tidak pekerjaan konstruksi yang sudah masuk pada list produk e katalog pekerjaan konstruksi dapat ya tidak jatmsntenammusares dalam hal pekerjaan konstruksi membutuhkan pembebasan kebutuhan pembebasan lahan ya tidak untuk menunjang pelaksanaan luas lahan tanah: . ha m2 jean kebutuhan izin pemanfaatan ya tidak tanah termasuk akses menuju lokasi pekerjaan konstruksi lama waktu yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan: . untuk melakukan pembebasan bulan tahun lahan pengurusan izin jsm administrasi pembayaran ganti administrasi dilampirkan identifikasi pekerjaan konstruksi yang telah tersedia dimiliki lokasi keberadaan pekerjaan lamela jumlah pekerjaan konstruksi teras sejenis yang telah tersedia dimiliki dikuasai kondisi kelayakan hasil layak pakai naas pekerjaan konstruksi unit rusak dalam perbaikan . unit tidak dapat digunakan :. unit lainnya.) sumber dana pengadaan apbn :. unit pekerjaan konstruksi yang telah apbd :. unit tersedia dimiliki dikuasai lainnya.)jera papan eva |tomentntpemerintah daerah aan reg satuan kerja perangkat daerah san ber grp man kegiatan gan dana angan dimakan output sana maan jenis kebutuhan jasa konsultansi nama perorangan badan target sasaran manfaat kuantitas spesifikasi waktu perkiraan ketersediaan barang jasa usaha yang penggunaan biaya pelaku usaha bei lan baba abi ain yeah bean bol bank dra mann ten base daftar pertanyaan tersebut dapat ditambah dikurangi sesuai kebutuhan contoh format peta identifikasi kebutuhan nn. bulan) para memiliki kemampuan . lea naa sommeenasn salad ar. dibutuhkan untuk mencapai target :. (neng page yah nemmpotagat yang yama ada kebutuhan jasa lainnya sejenis unit perbedaan kompetensi yang dibutuhkan dan waktu (" " penetapan barang jasa penetapan barang jasappk menetapkan barang jasa berdasarkan jenis pengalamannya yang dituangkan dalam formulir perencanaan pengadaan pada kolom sebagaimana tercantum dalam contohdan makhluk hidup. pengadaan pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis. klasifikasi pekerjaan konstruksi umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. klasifikasi pekerjaan konstruksi spesialis meliputisi terbagi menjadi dua yaitu jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi nonyang terbagi atas sifat umum dan sifat spesialis. klasifikasi konsultansi konstruksi umum meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, serta arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. klasifikasi konsultansi konstruksi spesialis meliputi konsultansi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis. layanan usaha konsultansi konstruksi umum meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. layanan usaha konsultansi konstruksi spesialis meliputi survei, pengujian teknis, dan atau analisis. jasa konsultansi nonkonstruksi meliputi namun tidak terbatas pada: jasa rekayasa (engineering), jasa perencanaan, perancangan jasa pengelolaan media, jasa iklan reklame, jasa film::: jasa operator, jasa pengelolaan aset, serta jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli. pengadaan yang dilakukan secara terintegrasi misalnya pekerjaan desain dan pelaksanaan fisik konstruksi pembangunan bendungan (design and build contract) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. pengadaan radiologi diagnostic untuk pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi. jasa pelayanan terpadu satu pintu untuk pengadaan jasa lainnya dan jasa konsultansi. pengembangan data center integrasi sistem untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi. barang jasa yang telah ditetapkan berdasarkan jenis pengalamannya,jika kodifikasi barang jasa yangerian teknis terkait. kodifikasi barang jasa dituangkan dalam formulir perencanaan pada kolom sebagaimana tercantum dalam contoh contoh pengkodefikasian kaki pada pengadaan laptop: seksi produk logam, mesin dan perlengkapannya divisi mesin perkantoran, akunting dan komputasi kelompok mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya kelas mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat tidak lebih dari kg, seperti laptop, notebook dan sub notebook subkelas mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat tidak lebih dari kg, seperti komputer laptop dan notebook kelompok laptop termasuk notebook dan subnotebook komoditas komoditas contoh pengkodefikasian kaki diatas menggunakan buku sampai dengan kaki tentang komoditas barang. jika terjadi perubahan pada buku tersebut maka disesuaikan dengan data yang diperbarui. contoh pengkodefikasian kaki pada pengadaan jasa catering: seksi jasa perdagangan distribusi (barang), jasa pelayanan akomodasi dan makanan dan minuman, jasa transportasi, jasa distribusi listrik, gas dan air bersih. divisi jasa penyediaan akomodasi, makanan dan minuman kelompok jasa penyediaan makanan kelas jasa katering untuk acara tertentu dan penyiapan makanan lainnya subkelas jasa katering untuk acara tertentu contoh pengkodefikasian kaki diatas menggunakan buku kaki tentang komoditas jasa. jika terjadi perubahan pada buku tersebut maka disesuaikan dengan data yang diperbarui. pada prinsipnya keseluruhan kebutuhan barang jasa dapat dikategorisasikan berdasarkan jenis pengalamannya dan dikodifikasikan berdasarkan kaki atau pedoman kategorisasi lain, namun dalam kondisi tertentu khususnya untuk kebutuhan barang jasa yang melalui cara pengadaan swakelola dapat tidak dikategorisasikan berdasarkan jenis pengalamannya maupun dikodifikasikan berdasarkan kaki atau pedoman kategorisasi lain. barang jasa yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada perjalanan dinas, honor narasumber, uang saku rapat, dan atau honor output kegiatan. penentuan cara pengadaan ppk menentukan cara pengadaan yang dilakukan dengan swakelola dan atau penyedia. dalam menentukan cara pengadaan, memperhatikan tugas pokok dan fungsi unit organisasi serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakanerikut ini merupakan contoh barang jasa yang dapat diadakan melalui swakeloladalam proses perencanaan pengadaan yang akan dilakukroses perencanaan pengadaan swakelola diatur lebih lanjut pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tentang pedoman swakelolproses perencanaan pengadaan yang akan dilakukan melalui penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut: penyusunan spesifikasi teknis kak spesifikasi teknis spesifikasi teknis digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. penyusunan spesifikasi teknis dilakukan setelah diperoleh informasi terkait barang jasa yang dibutuhkan dari proses identifikasi kebutuhan dan penetapan barang jasa. selanjutnya spesifikasi teknis disusun dengan memasukan paling sedikit spesifikasi mutu kualitas, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu dan spesifikasi pelayanan. spesifikasi mutu kualitas penyusunan spesifikasi mutu kualitas dapat dilakukan berdasarkan merek barang jasa, standarisasi, sampel, spesifikasi teknik, spesifikasi komposisi serta spesifikasi fungsi dan kinerja. (a) merek penggunaan merek diperbolehkan jika barang jasa yang diperlukan merupakanyang proses pemilihan penyedia dilakukan melalui tender cepat. merek (brand atau trade name) merupakan spesifikasi yang paling sederhana dan paling mudah untuk dikomunikasikan penyedia barang jasa. pada umumnya, merek merek terkenal memiliki harga yang mahal. dalam hal tidak ada keharusan untuk menggunakan merek tertentu, sangat dianjurkan untuk tidak memilih barang yang memiliki merek mahal. selain itu harus dipastikan memiliki justifikasi serta data dukung yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan merek yang akan diadakan, serta dipastikan tidak ada unsur pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat dengan melakukan persekongkolan dengan pemegang merek tertentu. penggunaan merek juga dapat mencakup lebih dari satu merek. (b) standarisasi standarisasi barang jasa dapat digunakan dalam memasukan spesifikasi mutu kualitas. dengan standarisasi memungkinkan penyedia barang jasa dan pembeli berkomunikasi dalam bahasa yang sama, baik melalui istilah, parameter, simbol, maupun terminologi yang meliputi standar komposisi, standar dimensi, standar kinerja, mutu, dan keamanan produk, standar persyaratan teknis technical requirement), standar inspeksi dan pengujian serta peraturan atau pedoman yang terkait. pada saat menyusun spesifikasi, pembuat spesifikasi dapat membuat standar sendiri (standarisasi internal) atau mengacu pada standar yang sudah ada (standar eksternal) oleh sebab itu, sebelum menyusun spesifikasi mutu kualitas, sangat dianjurkan untuk memeriksa apakah barang jasa yang hendak dibelinya sudah ada standarnya. jika standar tidak diperoleh, dapat menggunakan standar yang digunakan oleh penyedia barang jasa. contoh spesifikasi mutu kualitas berdasarkan standarisasi: helm yang dibutuhkan memiliki standarisasi standar nasional indonesia sni) pembangunan beton kedap air yang mengambil spesifikasi mutu kualitas dari sni dt jasa yang terkait keamanan informasi menggunakan standar sni iso iec tentang teknologi informasi teknik keamanan sistem manajemen keamanan informasi. jasa catering yang disyaratkan menggunakan standar kompetensi kerja nasional indonesia yakni) industri makanan bidang keamanan pangan. (c) sampel sampel sering digunakan bila spesifikasi agak sulit dijelaskan dalam deskripsi kata kata, misalnya warna yang spesifik, bahan maupun bentuk tertentu dalam pengadaan kain, pakaian, seminar kit dan lain lain. (d) spesifikasi teknis spesifikasi teknis umumnya meliputi karakteristik fisik (dimensi, kekuatan, dan sebagainya), detail desain, toleransi, material yang digunakan, metode produksi pelaksanaan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi. untuk mengurangi penjelasan yang terlalu panjang, biasanya spesifikasi teknis dilengkapi dengan gambar desain yang detail dan penjelasan singkatnya. spesifikasi teknis umumnya hanya dipakai untuk barang yang sangat spesifik dan menuntut tingkat akurasi tinggi. contoh spesifikasi mutu kualitas berdasarkan spesifikasi teknis: laptop dengan spesifikasi monitor layar retina dengan lampu latar led inchi (diagonal), prosesor intel core dual core atau intel core dual core dan ssd gb. pembangunan pondasi gedung dengan persyaratan bahan pondasinya untuk tulangan pondasi plat setempat digunakan tulangan polos diameter dan jarak serta beton jasa keamanan pelaksanaan dengan persyaratan pekerjaan pengamanan dibagi kedalam (empat) regu. masing masing regu terdiri dari (satu) orang kepala regu menjaga gerbang masuk kantor merangkap petugas monitoring cctv setiap lokasi pad, (satu) orang wakil kepala regu menjaga gerbang masuk kantor, (dua) orang anggota menjaga gerbang masuk kantor power plant), salah satu anggota merangkap petugas patroli motor dan (dua) orang anggota menjaga gerbang masuk kantor, salah satu anggota merangkap petugas patroli mobil. (e) spesifikasi komposisi spesifikasi komposisi merupakan bentuk spesifikasi yang menyatakan susunan zat suatu barang dengan karakteristik masing masing unsur pembentuknya misalnya digunakan dalam pengadaan obat atau bahan kimia. spesifikasi komposisi juga sering digunakan pada barang jasa yang memerlukan batasan peraturan lingkungan hidup. misalnya, kadar cat pada mainan anak anak atau bahan kimia pada obat pembasmi hama. spesifikasi komposisi dianjurkan disusun oleh ahli yang kompeten bidangnya. spesifikasi fungsi dan kinerja spesifikasi fungsi dinyatakan dalam fungsi fungsi yang harus dipenuhi oleh barang jasa yang dibeli. spesifikasi kinerja menyatakan tingkat kemampuan dari fungsi fungsi barang jasa tersebut. misalnya kebutuhan kendaraan yang mampu mengangkut barang sebesar metrik ton mt) daerah pegunungan dengan konsumsi bensin maksimum per liter. (g) spesifikasi jumlah untuk menentukan spesifikasi jumlah dalam pengadaan barang jasa, harus dipertimbangkan pola konsumsi penggunaan barang jasa masa lalu dan memperkirakan kecenderungan kebutuhan barang jasa tersebut masa yang akan datang. (h) spesifikasi waktu spesifikasi waktu antara lain mencakup: jadwal kedatangan barang jasa. waktu pelaksanaan pekerjaan. kebutuhan waktu pelayanan. lokasi kedatangan barang. metode transportasi dan pengepakan. (i) spesifikasi layanan tingkat pelayanan penyedia barang jasa tuntutan terhadap tingkat pelayanan dari penyedia barang jasa hendaknya dinyatakan secara spesifik dan terukur, misalnya: penyedia barang jasa hendaknya menetapkan seorang manajer yang kompeten dan didedikasikan khusus untuk melaksanakan pekerjaan. menyediakan jasa bantuan (helpdesk service) yang siap selama jam tiap hari selama masa percobaan operasi. menetapkan waktu tanggapan (respond time) dan ketepatan waktu (fix time) yang jelas, ketika ada keluhan (misalnya ada kerusakan dari barang yang dikirim) berapa lama penyedia segera memberikan tanggapan terhadap pelaporan keluhan dan berapa lama perbaikan akan diselesaikan. pelatihan dan bantuan teknis dari penyedia barang jasa untuk menjamin barang jasa yang diadakan dapat digunakan dengan baik, dalam spesifikasi hendaknya dicantumkan beberapa hal seperti: petunjuk mengoperasikan barang jasa. pelatihan bantuan teknis. pemeliharaan aspek pemeliharaan dan perbaikan harus dinyatakan dalam ruang lingkup spesifikasi, seperti: rentang waktu pemeliharaan. cakupan komponen atau layanan. penyediaan teknisi dalam pemeliharaan dan perbaikan. mekanisme permintaan layanan pemeliharaan dan perbaikan. kerangka acuan kerja kerangka acuan kerja kak) digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi. kak penyedia jasa konsultansi paling sedikit berisi uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan... penyusunan perkiraan biaya rencana anggaran biaya rab) dalam melakukan perencanaan pengadaan melalui penyedia, ppk menyusun perkiraan biaya rab yang dapat diperoleh dari hasil spend analysis paket pengadaan periode sebelumnya, aturan yang berlaku, data harga dari internet, informasi dari beberapa pemasok ataupun gabungan dari sumber sumber tersebut yang terperinci atau sumber sumber lain. untuk memudahkan, data untuk penyusunan perkiraan biaya rab dapat bersumber dari internal dan eksternal organisasi. sumber internal data dari sumber internal adalah data atau informasi yang berasal dari dalam organisasi, seperti informasi mengenai pembelanjaan periode sebelumnya yang merupakan hasil dari spend analysis. selain itu, data internal juga bisa didapat dari satuan kerja atau unit kerja lainnya yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap harga ataupun data harga penawaran pada pengadaan periode sebelumnya. sumber eksternal data dari sumber eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi, seperti publikasi dari media ataupun sumber informasi lainnya. sumber eksternal diperlukan untuk memverifikasi harga yang ada dalam anggaran internal organisasi terhadap harga pasar, atau sebagai acuan penentuan harga (benchmark). informasi ini bisa didapatkan dari internet, calon pemasok, asosiasi, atau publikasi daftar harga. selain informasi harga, informasi dari eksternal juga mencakup informasi mengenai hal yang mempengaruhi perubahan dan pergerakan harga seperti tingkat inflasi, keterbatasan kelebihan persediaan, ketergantungan terhadap pemasok tertentu, pergerakan harga komoditas domestik atau dunia, perubahan peraturan pemerintah, perubahan nilai tukar uang, dan lain lain. dengan memperhitungkan informasi internal dan eksternal tersebut, perkiraan biaya rab dapat disusun dengan lebih tepat dan efisien. salah satu langkah awal dalam penyusunan perkiraan biaya rab adalah mengetahui komponen komponen kegiatan yang mendukung pencapaian sebuah pekerjaan dalam rencana organisasi tersebut. komponen kegiatan bisa diidentifikasi ketika lingkup pekerjaan yang bersangkutan telah diuraikan dengan lengkap dan jelas. sebagai contoh, berikut ini adalah mengetahui komponen komponen kegiatan pekerjaan instalasi dan pemeliharaan genset. pekerjaan instalasi dan pemeliharaan genset terbagi menjadi fase pekerjaan yaitu perencanaan dan pelaksanaan. masing masing fase pekerjaan ini mengandung beberapa kegiatan dibawahnya. untuk paket pekerjaan perencanaan, dibutuhkan survei, penjadwalan, dan penentuan tenaga ahli. sedangkan dalam pelaksanaan, terdapat kegiatan pengadaan genset, pemasangan, dan pemeliharaan. setelah mengetahui komponen komponen pekerjaan, harga untuk masing masing komponen dapat diketahui. sehingga dapat diketahui biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu item barang jasa. pemakaman pengadaan barang jasa dalam proses perencanaan pengadaan yang akan dilakukan melalui penyedia diperlukan pemakaman barang jasa. ppk melakukan pemakaman barang jasa yang telah ditentukan cara pengalamannya melalui penyedia dengan mengacu pada kebijakan pemakaman pengadaan barang jasa. proses pemakaman barang jasa dapat memanfaatkan sistem kategorisasi barang jasa yang telah tercantum dalam proses penetapan barang jasa. pemakaman barang jasa tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa didukung dengan pengetahuan mengenai calon calon penyedia barang jasa. secara umum, dalam proses pemakaman barang jasa harus memiliki pengetahuan mengenai kondisi pasar untuk barang ataupun jasa yang dibutuhkan, yaitu pengetahuan mengenai penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan barang jasa. jika pengetahuan pasarmasok, berdiskusi dengan beberapa calon penyedia yang sudah diketahui, atau melalui data spend analysis. hal hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan survei: daftar penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan barang jasa, jenis komoditas yang dapat disediakan oleh penyedia tersebut, kapasitas dan kualitas dari penyedia, lokasi pabrik kantor gudang dari penyedia, pengalaman dan reputasi dari penyedia penyedia tersebut, termasuk kemampuan finansialnya, dan jumlah penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan. berikut ini adalah hal hal yang perlu dihindari dalam melakukan pemakaman barang jasa. contoh: pengadaan gedung puskesmas setiap kecamatan dengan jarak yang cukup jauh pada suatu kabupaten seharusnya dipisahkan menurut lokasinya masing masing karena memerlukan mobilitas yang tidak efisien jika disatukan.. contoh: pengadaan belanja modal yang terdiri dari komputer dan air conditioned seharusnya dipisah menjadi dua paket. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. contoh: pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks perkantoran yang terdiri dari beberapa gedung dijadikan paket sehingga nilainya melebihi paket yang diperuntukan untuk usaha kecil, padahal masing masing gedung bisa dilakukan oleh pengusaha kecil dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan keuangan usaha kecil tersebut. memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender seleksi. contoh: paket pembangunan drainase senilai rp. dijadikan (dua) paket pekerjaan menjadi rp. dan rp. sehingga tidak diencerkan. konsolidasi pengadaan barang jasa untuk mengoptimalisasi jumlah paket pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, pa kpa dan ppk dapat menggunakan konsolidasi sebagai strategi pengadaan dalam proses pemakaman. konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis menjadi satu paket pengadaan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi proses serta satu kesatuan output fungsi. pengadaan secara satu per satu untuk setiap kebutuhan organisasi sangat tidak efisien, bukan hanya dari sudut pandang waktu dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tetapi juga dari sisi komersial. hal ini tidak dianjurkan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak dapat digabungkan. dalam penerapan konsolidasi pengadaan perlu memperhatikan kebijakan pemakaman yang dilakukan untukdaan barang jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang jasa. hal ini akan menghasilkan pemilihan penyedia yang lebih kompetitif secara komersial. secara garis besar, pemakaman dengan konsolidasi akan memberikan keuntungan bagi organisasi dalam hal: pengadaan menjadi lebih kompetitif dikarenakan nilai pengadaan yang besar merupakan daya tarik bagi para calon penyedia. pengurangan biaya meliputi biaya pengadaan (acquisition cost) dan biaya barang jasa karena dengan kuantitas yang lebih besar, para penyedia dapat mengurangi biaya produksinya, seperti: biaya produksi langsung, biaya overhead, biaya pengiriman dan biaya administrasi. manajemen kontrak yang lebih efisien dikarenakan penggabungan barang jasa yang tepat akan mengurangi jumlah kontrak yang harus diawasi dan dikendalikan. biaya pendukung dalam melakukan perencanaan pengadaan melalui penyedia, diperlukan juga biaya pendukung yang dapat dimasukkan dalam satu kesatuan perkiraan biaya rab. biaya pendukung yang dimaksud adalah biaya yang mendukung penggunaan barang jasa utama. biaya pendukung dan atau biaya lainnya. biaya pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pelatihan dalam rangka penggunaan barang jasa. biaya instalasi dan testing adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pemasangan dan pengujian barang jasa dalam rangka untuk menjamin barang jasa yang dibeli dapat digunakan dengan baik. biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai suatu proses produksi, operasional dan layanan jasa. biaya lainnya adalah biaya yang harus dikeluarkan diluar dari biaya pelatihan, instalasi, testing dan administrasi, yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap output, namun tetap perlu dianggarkan. hasil dari proses penentuan cara pengadaanpenyusunan jadwal penyusunan jadwal pengadaan dilakukan dengan memperhatikan perkiraan waktu penetapan senja k l pd, pagu indikatif k l, kua dan pas pemerintah daerah, sehingga penyusunan jadwal pengadaan barang jasa dapat dilakukan. dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal pengadaan barang jasa dapat mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: jenis karakteristik dari barang jasa yang dibutuhkan. barang jasa yang memiliki karakteristik sederhana biasanya tidak membutuhkan jadwal pengadaan yang lama. berbeda dengan barang jasa yang bersifat kompleks. jadwal pengadaan barang jasa yang memiliki karakteristik kompleks umumnya membutuhkan waktu yang lama. misalnya kebutuhan pekerjaan konstruksi yang bersifat komplekslaksanaannya harus dilakukan sebelum pelaksanaan desain. sehingga menggambarkan bahwa proses pengadaan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks memerlukan waktu yang relatif lebih lama. metode dan waktu pengiriman barang jasa. metode dan waktu pengiriman barang jasa berkaitan dengan lokasi pengiriman barang jasa yang berdampak pada waktu tenggang (lead time) dan waktu pemesanan. ketika waktu tenggang (lead time) perlu diminimalkan, maka metode pengiriman perlu diidentifikasi dengan jelas karena akan berdampak besar pada waktu pengiriman barang jasa. misalnya kebutuhan pengadaan obat untuk rsud suatu daerah yang dibutuhkan segera maka pengiriman melalui pesawat udara akan jauh lebih cepat dari pada menggunakan truk yang melalui lewat darat. waktu pemanfaatan barang jasa masing masing k l pd. dengan mengetahui kapan waktu pemanfaatan barang jasa, dapat ditarik mundur dalam rangka menentukan jadwal pelaksanaan pengadaan. misalnya kebutuhan barang jasa rutin yang dibutuhkan sejak awal tahun maka dapat diketahui seharusnya kapan waktu persiapan pengalamannya. metode pemilihan yang dilakukan. metode pemilihan yang dilakukan melalui pengadaan e purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung, relatifnya membutuhkan rencana jadwal pengadaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode pemilihan yang dilakukan melalui tender seleksi khususnya pada jangka waktu proses pemilihan penyedia. misalnya pengadaan jasa konsultan pengembangan sistem perencanaan pengadaan yang menggunakan metode pemilihan seleksi, akan lebih lama dibandingkan dengan pengadaan alat tulis kantor yang menggunakan metode pengadaan langsung. jangka waktu proses pemilihan penyedia. metode pemilihan yang dilakukan melalui tender seleksi relatifnya membutuhkan rencana jadwal pengadaan yang lebih lama. hal tersebut berkaitan dengan jangka waktu pemilihan tender seleksi yang dilakukan melalui beberapa tahapan. setiap tahapan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. selain itu, dalam pemilihan tender seleksi perlu memperhatikan metode kualifikasi yang digunakan yaitu pascakualifikasi atau prakualifikasi. metode pascakualifikasi membutuhkan jadwal pengadaan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode prakualifikasi. ketersediaan barang jasa pasar. memastikan ketersediaan barang jasa pasar yang berdampak pada ketersediaan pasokan yang kontinyu, menurunkan waktu tenggang (lead time) dan memastikan ketepatan waktu kedatangan barang jasa yang dibeli. jenis barang jasa tersebut misalnya barang jasa yang terkait dengan barang jasa lain dan menjadi satu kesatuan sistem yang akan digunakan dalam jangka panjang atau barang jasa merupakan bagian dari barang jasa yang bersifat kapital. misalnya kebutuhan suku cadang laptop yang memerlukan waktu pemesanan cukup lama (index) sampai dengan suku cadang laptop tersebut telah diterima. hasil dari proses penyusunan jadwal dituangkan dalam formulir perencanaan pengadaan dengan memasukan jadwal pelaksanaan pada kolom sebagaimana tercantum dalam contoh penyusunan anggaran dalam melakukan perencanaan pengadaan, ppk menyusun anggaran pengadaan yang terdiri atas biaya barang jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung. sumber dana yang akan dipergunakan bersumber dari sebagian atau seluruhnya apbn apbd serta dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dan pinjaman hibah luar negeri. perkiraan biaya yang diperoleh dari proses perencanaan pengadaan dapat dijadikanyang perlu diperhitungkan dalam barang, namun tidak terbatas pada: biaya barang, biaya pengepakan, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya pengujian, biaya pelatihan, dan atau yaa biaya pemeliharaan. komponen biaya yang perlu diperhitungkan dalam pekerjaan konstruksi, namun tidak terbatas pada: biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya konstruksikonsultansi, namun tidak terbatas padalainnya, namun tidak terbatas pada: biaya upah, biaya bahan, biaya peralatan, biaya tarif layanan, dan atau biaya pendukung (biaya administrasi dan biaya lainnya). dalam menyusun anggaran pengadaan barang jasa dapat memanfaatkan penjelasan yang terdapat dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa tentang pedoman swakelola atau peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. selain itu juga dapat memanfaatkan penjelasan yang terdapat dalam modul pelatihan bjp terkait dengan penyusunan perkiraan biaya barang jasa. hasil dari proses penyusunan anggaran pengadaan dituangkan dalam formulir perencanaan pengadaan dengan memasukan anggaran pengadaan pada kolom dan sumber dana pada kolom sebagaimana tercantum dalam contoh contoh format formulir perencanaan pengadaan formulir perencanaan pengadaan pemerintah daerah adat seakan atik satuan kerja perangkat daerah anda ene heran kegiatan para may output pga aaa tia nama kriteria kriteria uraian lokasi jenis kodefika cara nama spesifikasi tipe penyet metode jadwal anggara sub jasa jasa usaha barang han mengada dana jasa wakil produk kecil penjelasan tempat barang, klasik swakelola mutu jumlah unit jangka apb dalam non singkat lokasi pekerjaan asi baku penyedia) kualitas) kebutuhan orang waktu negeri kecil) tentang pekerjaan) konstruksi,| komoditi pax .) pelaksana apbd pabrikan yang akan konsultansi| indonesia pengadaan kerajinan dilakukan) jasa swakelola lainnya) kaki) penyedia klasifikasi lainnya) bela bas meat tesla era taat ben nenek ber bra eat kerap aan neepenetapan perencanaan pengadaan pa kpa menetapkan perencanaan pengadaan yang telah disusun oleh ppk. dalam menetapkan perencanaan pengadaan pa kpa dapat menggunakan surat penetapan atau menggunakan. penetapan tersebut dilakukat surat penetapan dapat dilihat pada contohrske mana ijuk can tae menimbang:mewnendengurer eka:penyusunan rencana umum pengadaan rup) ppk menyusun rup berdasarkan hasil penetapan perencanaan pengadaan dengan menggunakan aplikasi rup. prosedur penggunaan aplikasi sirup mengacu pada keputusan deputi bidang monitoring evaluasi dan pengembangan sistem informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi rup. dalam hal dibutuhkan konsep dalam membantu penyusunan rup dalam aplikasi rup, ppk dapat menggunakan format: rencana umum pengadaan swakelola yang dapat dilihat pada contoh rencana umum pengadaan penyedia yang dapat dilihat pada contoh contoh format rencana umum pengadaan swakelola rencana umum pengadaan swakelola pemerintah daerah satuan kerja perangkat daerah tea raa pra kegiatan ananta) maan output npm mea nama pa kpa pan tan alamat pa kpa kam kanaaan bae tes dia arakebutuhan contoh format rencana umum pengadaan penyedia rencana umum pengadaan penyedia pemerintah daerah tanpa engan ser dare satuan kerja perangkat daerah rsa seg program nrp sera una kegiatan meme bma output mak pra nama pa kpa sen alamat pa kpa ade anu nama produk usaha uraian volume lokasi sumber total spesifikasi rencana jadwal jadwal jadwal paketbee era bareng gaaiama tema anta penpenyedia tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penetapan dan pengumuman rencana umum pengadaan pa kpa menetapkan dan mengumumkan rup yang telah disusun oleh ppk melalui aplikasi rup. sebelum menetapkan dan mengumumkan rup, pa kpa memeriksa dan memastikan kembali rup yang telah disusun oleh ppk mencakup seluruh belanja pengadaan, baik pengadaan yang akan dilakukan melalui swakelola maupun penyedia, untuk seluruh metode pemilihan meliputi tender seleksi, e purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat. hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses perencanaan pengadaan. pa kpa dapat mengkonsolidasikan paket antar ppk sebelum penetapan dan pengumuman rup melalui aplikasi rup. pa kpa dapat mengubah paket dalam rup yang telah diumumkan. pada perubahan rup, pa kpa dapat juga mengkonsolidasikan paket yang telah diumumkan melalui aplikasi sirup dan mengumumkan kembali rup tersebut. ppk dapat mengusulkan perubahan paket dalam rup yang telah diumumkan kepada pa kpa. pada usulan perubahan rup, ppk dapat juga mengusulkan konsolidasi paket dalam rup yang telah diumumkan area kerjanya masing masing. dalam mengusulkan perubahan rup, ppk dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. bab penutup pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah ini untuk memberikan acuan bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang jasa, terutama pa, kpa, ppk, dan pengelola pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu. pemberlakuan pedoman ini diharapkan akan mendorong terwujudnya kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang jasa, sehingga implementasi penyusunan rencana pengadaan barang jasa perangkat daerah akan menjadi lebih baik dan tepat sasaran sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. perencanaan pengadaan barang jasa yang dipersiapkan secara lebih baik, akan memberikan implikasi terhadap efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang jasa, serta pengelolaan barang jasa masing masing perangkat daerah akan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan asas dan tujuan dari kaidah value for money. hulu, soe lai age yna |
8bupati bombana peraturan bupati1 bombana nomor tahun tentang peta manajemen talenta pegawai1 negeri1peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang manajemen talenta; bahwa peta manajemen talenta pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada perlukan guna mengisi jabatan pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten bombanta manajemen talenta pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten bombana; mengingat:; peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tentang manajemen talenta aparatur sipil negaramenteri dalam negeri nomor tentang pembentukan produk daerah sebagaimana telah diubah dengan petarukan menteri dalam negeri nomor tentang perubahan atas peraturan dalam negeri nomor tentang pembentukan produk daerah; memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang peta manajemen talenta pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten bombana.dilingkungan pemerintah kabupaten bombanamasuk dalam kelompok pedoman manajemen talenta. jabatan adalah kedudukan yang fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, hak seorang pns dalam suatu satuandoman talenta adalah bagan yang terdiri dari (sembilan) katagori yang(delapan), dan (tujuh) yang disiapkan jabatan target. suksesor adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang jabatan target saat dan disiapkanyangmengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai "ns dalam rangkakepegawaian terintegrasi yang selanjutnya disingkat sakti gembira adalah sistem aplikasi kepegawaian yang digunakan oleh pemerintah kabupaten bombanapenyusunan peta talenta pns adalah: menemukan dan menyiapkan pns jabatan setingkat lebih tinggi;; membangun kompetisi yang positif diantara pns memberikan prestasi terbaik bagi pemerintah; mengelola sumber daya manusia secara dan terencanabagian kedua tujuan bagian ketiga prinsip tepat jabatan kosong dapat segera diisi oleh suksesor sehingga tidak terdapat jabatan kosong dalam lama. akuntabel,jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon lb; jabatan administrator setara jabatan eselon iii.a dan eselon ill.b; jabatan pengawas setara jabatan eselon iv.a dan eselon iii. jabatan pelaksana yang memenuhi kualifikasi dan mempunyai pangkat penata tingkat golongan ruang jabatan pelaksana yang memenuhi kualifikasi dan mempunyai pangkat penata golongan ruang iii; penilaian kompetensi; dan penilaian kinerja. kualifikasi talenta sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kualifikasi pendidikan formal; rekamjejak jabatan; riw pengembangan kompetensi; informasi kepegawaian lainnya, yaitu disiplin, prestasi atau penghargaan. penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud padadomanapabilamengelompokkan karakter bidang tugas yang sejenis dan memerlukan kompetensi sejenismengelompokkan riw pengembangan kompetensi yang pernahsetiap jabatan selama lebih dari (lima) bobot nilai sebesar (delapan puluh) bagi talenta yang setiap jabatan selama (empat) bobot nilai sebesar (enam puluh) bagi talenta yang setiap jabatan selama (tiga) bobot nilai sebesar (empat puluh) bagi talenta yang menduduki setiap jabatan selama (dua) dan bobot nilai sebesar (dua puluh) bagi talenta yang setiap jabatan selama (satu); pendidikan (strata dua); pendidikan s l (strata satu); pendidikan d iv (diploma empat);s ltidak terpisahkan dari peraturan dimaksud dalam digunakan mengukur data informasi mengenai riw pengembangan kompetensi yang pernahpendekatan pengembangan kompetensi sebagaimanainar workshop sejenisnya. hasil identifikasi talenta berdasarkan data riw pengembangan kompetensi dituangkan penilaian pengembangan kompetensi dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturankeseratus); nilai kualifikasi sebesar (lima keseratus); dan nilai pengembangan kompetensi sebesar (dua keseratusformasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai faktor pengoreksi yang memuat disiplin dan prestasi penghargaan yang pernah diterima talenta. instrumen pengukuran padadisiplin; bobot nilai sebesar (tujuh lima) bagi talenta yang pernah dijatuhi disiplin tingkat ringan; bobot nilai sebesar (lima puluh) bagi talenta yang pernah dijatuhi disiplin tingkat sedang; dan bobot nilai sebesar (dua lima) bagi talenta yang pernah dijatuhi disiplin tingkat berat;keseratus); nilai kinerja sebesar (tiga keseratus); nilai kualifikasi sebesar (dua lima faktor pengoreksi sebesar (lima keseratus) penilaian talenta sebagaimana dimaksud padapeta talenta dikelompokkan dalam (sembilan) kota;;; rekomendasi kotak (enam) yaitu penempatan yang sesuai, bimbingan kinerja, dan konseling kinerja;; rekomendasi kotak (empat) yaitu rotasi dan pengembangan kompetensi; rekomendasi kotak (tiga) bimbingan kinerja, konseling kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan yang sesuai; rekomendasi kotak (dua) bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan yang sesuai;kepemimpinan; pelatihan manajerial; pelatihan teknis; pelatihan fungsional; pelatihan sosial seminar konferensi sarasehan; workshop atau lokakarya; kursus; penataranjbimbingan teknis;; mutasi dan promosi talenta; pengembangan kompeatan administrasi; dinyatakan tidak dapat bekerja lagi berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan pindah instansi keluar pemerintah kabupaten. menjamin kebenaran dan kebalikan setiap dan kriteria dalam penilaian, maka data yang dipakai adalah data yang tersedia dalam sistem aplikasi kepegawaian terintegrasi yang disingkat sakti gembira. bab pmb1bidang kepegawaian. bagian kedua evaluasi evaluasi pelaksanaan peta talenta pns didaki sedikit (satu) kali dalam (satu) oleh bab ketentuan penutup peraturan bupati ber aku pada tanggai diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan. dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten bombana. t satuan kerja x*6a0 auftfd? ditetapkan rumbia pada tanggai bupati bombana, undangan rumbia pada tanggai *4e\ kereta1s daerah kabupaten bombana ar^ berita daerah kabupaten bombana tahun nomor *}j lampiran: peraturan bupati bombana nomor: tanggal: mfi rumpun administrasi pengadaan barang dan jasa administrasi perizinan administrasi penelitian dan pengkajian administrasi pengelolaan aset administrasi kepegawaian administrasi r^ercrieaiiaaii administrasi pengawasan administrasi pelaporan administrasi kepustakaan dan kearsipan administrasi tve tatausanaan administrasi ive tata kanan administrasi tve ulasan r^ll l vll kll vrl \ r^ll l vll kll vrl \ femenntanan desa r^ll l vll kll vrl \ kesatuan bangsa dan politik t^tiva ive t^tiva kependidikan t^tiva kesejahteraan sosial t^tiva pemberdayaan masyarakat t^tiva ketenagaker aan t^tiva kependudukan dan catatan sipil tti aff r^r< ar< aii tti aff tti aff penegakan peraturan ekonomi manajemen keuangan ekonomi akuntansi ekonomi perpajakan ekonomi perindustrian dan perdagangan ekonomi pariwisata dan keolahragaan ekonomi teknik ke pu an kni sipil teknik ke pu an pengairan teknik ke pu an v^x ix ^cl11 teknik ke pu an perencanaan wilayah dan kota teknik ke pu an lingkungan hidup teknik ke pu an teknologi informasi teknik ke pu an kebencanaan pertanian pertanian pertanian peternakan pertanian perikanan pertanian perkebunan dalam rumpun diploma.iii keserretar1atan d.vstpdn akademi bahasa asing sastra bahasa inggris akademi fisioterapi akademi gizi akademi kebidanan akademi keperawatan akademi kesejperawatan d iii kesehatan d iii kesehatan analis medis akademi pariwisata d iii akuntansi d iii ekonomi d iii ekonomi akuntansi d iii ekonomi keuangan perbankserum invasi d iii perhubungan d iii teknik.iii arsitektur pertamanan d.iii konstruksi sipil d.iii sistem informasi d..iii agribisnis pertanian d.iii kesehatan ternak d.iii peternakan d.iii produksi tanaman d.iii teknologi pengolahan hasil perikanan d iii kesehatan gizi d iii kesehatan hew d iii kesehatan keperawatan d iii kesehatan sanitasi d iii pendidikan d iii teknik elektro med d iii a iii d.iii akupunktur d.iii analis farmasi dan makanan d.iii analis kesehatan d.iii gizi d.iii keperawatan d.iii keperawatan gigi d.iii kesehatan lingkungan d.iii perekam medik informatika kesehatan d iv kebidanan d.iii teknik sipil konsentrasi bangunan air d.iii teknolog informasi d iv teknik perencanaan wilayah dan kota s l s l s l s l s i s l s l s l s l s l s l s l s l s l s i s l s l s l s l s l s l s i s l s l s l s l s l s l s l s l s l s i s l s l s l s.l s l s l s l s l polit1k s.l s l s l s i s l s l s i s.l o.l jbi( aj< s l sarjana magister ilmu administrasi magister psikologi magister sains ilmu politik magister administrasi negara publik magister ilmu administrasi magister ilmu komunikasi magister manajemen sdm bidang administrasi magister ilmu administrasi ilmu politik magister administrasi negara publik magister ilmu administrasi sosiologi pedesaan spesialis (kedokteran) magister administrasi pendidikan magister manajemen pendidikan magister pendidikan islam magister psikologi manajemen teknologi pembelajaran bidangmagister ilmu hukum magister sains hukum dan pembangunan bidang hukum magister hukum magister manajemen bidang ekonomi ekonomi pembangunan magister pemmen teknologi arsitektur manajemen pembangunan kota bidang teknik teknik industri bidang pertanian pns mil fc'imf mil k.01v11 kfc, penilaian nip nip penilaian nip nip penilaian pengembangan penilaian perempuan nip nama nilai nilai nilai peng. nilai rumpun nip nama penilaian pimpinan tinggi pratama pengawas)* nip nama ian persyaratan jabatan kompetensi kinerja nilai rumpun( factor pengoreksi nilai aki1ir nip nama ian persyaratan jabatan kompetensi kinerja disiplin pbj prestasi nilai kinerja diatas ekspektasi dan. potensialdan potensial rendah kinerja sesua" rendah menengah tinggi keterangan;nilai antara kotak ke (delapan) dengan rentang nilai antara kotak ke (lima) dengan rentang nilai antara kotak ke (empat)unit satuan kerja. fp^l fob* maju4~y\ mw#ft bupati bombana, tampilubahan struktur organisasi lembaga teknis daerah melalui peraturan daerah nomor tahun maka uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimanaub; bupati lampung timur, dengan rahmat uii. yang maha esa mengingat menimbang perut alltentang peraturan bupati lampung timur nomor tahun bupati lampung timur:netapkan rincian tugas kegiatan auditor muda ketua tim adalah: memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit aspek keuangan tertentu; memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu; memimpin pelaksanaan suatu penugasanmimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; memimpin pelaksanaan suatu penugasan revi; memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;kegiatan auditor ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut: rincian tugas kegiatan auditor pertama anggota tim adalah: melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;; melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;laksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi; melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan revi; melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam segi.atan pemantauan; melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; melaksanakan tugas tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. ketentuan sampai dengserrincian tugas melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat; rincian tugas kegiatan auditor utama pengendali muturencanaan pengawasan; melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan. rincian tugas kegiatan auditor madya pengendali teknis adalah: mendampingi memberikan keterangan ahi dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;ngorganisasian pengawasan; melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identify.kasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;;;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai nilai kepahlawanan,perintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persamaan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian; melalukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura; melalukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian mengenai perkebunan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian mengenai penunjang; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksidan jasa lingkungan pada hutan prod.uksi; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai ketatausahaan hasil hutanpada hutan lindung; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai das); melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam,pengusahaan taman buru,areal buru dan kebun; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penebangan penanaman pemungutan hasil hutan; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai usaha industri; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai pemasaran; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai data industri; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai metrologi legal; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternative pembiayaan system resi gudang dan pasar lelang; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar; melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan kabupaten kota dan desa. pengawas pemerintahan muda: melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal spm norma,standar,prosedur dan kteknis penerapan spm spkanggaran satuan kerja perangkat daerah (rk; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah; melakukan pengawasan atas pembina; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan; kelak:akan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan; kelak:akan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian; kelak:akan pengawasan atas pembina; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasamapengawasansarana dan prasarana sosial; melalukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial; kelak:akan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan clan perdesaan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksiumum; kelak:atangkapbudidaya; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan; melakukan pengawasan atas pembina, dan tanaman barn; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus(tahunan} unit php} unit usaha pemanfaatan{tahunan) unit kpk. margasatwa, taman nasional, ta.man wisata alam dan ta.man buru; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan basil hutan padaperencanaan rehabilitasi hut.an dan lahan termasuk hutan mangroveareal bencana alam; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat dan sekitar hutan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota; pengawas pemerintahan madya melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal spm norma,standar,prosedur dan cumum penerapan standar pelayanan minimal (spmrangkat daerah (; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat)yuluhgawasan bidang kehutanan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perijinan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitaspermodalan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasamakelembagaan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan; melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negergeologketenagakerjaan; melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan kabupaten dan desa; melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat; melakukan evaluasi pemerintahan desa kelurahan atau sebutan lainnya; melakukan evaluasi akuntabilitas mengenai skpd kabupaten melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,evaluasi,pengujian penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah }barang aset daerah; melakukan pengawasan,pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeripemerintahan umum; melakukan pengawasan,rakat; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai perempat.an tenaga kerja luar negeri; melakukan pengawasan,; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial; melakukan pengawasan,; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan; melakukan pengawasan,}; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan basil pemeriksaan; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industry; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional; melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan; melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas segi.atan dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi; melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya;dan melakukan evaluasi laporan akuntabilitas; melakukan pengawasan;rencana kerja pemerintah daerah (rkd; melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah;;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;; melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (php); untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala badan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; pengkajian dan mengusulkan kebijakan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; menetapkan norm.a, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan terpadu ddaerah; mempromosikan penanaman modal; kepala badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pelayanan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan investasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf kepala badan bagian ketujuh badan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal ketentuan sampai dengan diubah dan diantara dan disisipkan yaitu dan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: ketentuan sampai dengan dihapus. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kabupaten;untuk melaksanakan tugas pokokkesekretariatan; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan keuangan; pembinaan dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan; pembinaan organisasi dan tata laksana; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang tugasnya; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.pembinencanaan, pelaporan, perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur unit kerja lingkungan badan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal. paragraf sekretariat pengembangan pelayanan perizinan terpadu danmengoordinasi dan melaksanakan.an pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengembangan hasil pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, perizinan dan perlindungan investasi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupatiperencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan; mengkoordinasikan dan pengelolaan penata usahakan keuangan; penyiapan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola keuangan; penyiapan bahan bahan dan pembinaan administrasi keuangan; pengumpulan, pengolahan data, penyusunan laporan keuangan;lanjutnya; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasanprogram dan kegiatan urusan umum dan kepegawaian; pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan; pelaksanaan urusan kepegawaian; pelaksanaan urusan penata usahakan barang milik daerah; pelaksanaan pengelolaan arsip; penyiapan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;pada mempunyai tugas pokokpokok sebagaimana dimaksud dalam bidang pelayanan perizinan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan non perizinan; pelaksanaan penyusunan tatalaksana dan prosedur tetap perizinan dan non perizinan; pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan; pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perizinan dan non perizinan;; pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan setiap penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan; pelaksanaan pemrosesan perizinan penanaman modal sesuai kewenangannya; bidang pelayanalayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan bidang perizinan yang meliputi perencanaan, pendaftaran, pemrosesan, penetapan, penerbitan izin, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan. paragraf bidang pelayanan perizinan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bagian perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis renstra); pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan badan; pelaksanaan penghimpunan dan menganalisa data basil kegiatan masing masing unit kerja sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan badan; pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan badan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kebijakan, menyusun program dan kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang penetapan dan penerbitan izin menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang penetapan dan penerbitan izin pelayanan dan pengolahan perijinan; sub bidang penetapan dan penerbitanetapan dan penerbitanetapan dan penerbitan izin. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pendaftaran dan pemroses izi; pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan prosedur serta persyaratan perizinan dan non perizinan;rmasi perizinan dan non perizinan; pelaksanaan penerimaan, teregistrasi, memverifikasi dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan dan non perizinan; pelaksanaan pelayanan dan pengolahan perizinan dan non perizinan; pelaksanaan pembuatan; pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan serta pemrosesan perizinan dan non perizinan; pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan. sub bidang pendaftaran dan pemrosesdaftaran dan pemrosesdaftaran dan pemrosesan izin. pelaksanaan pembinaan petugas pelayanan perfilman clan non perizinan; pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap perizinan dan non perizinannanaman modal, informasi dan publikasi menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal; pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengkajian, pengembangan, pemetaan, penyajian data, publikasi dan promosi; pelaksanaan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan; pelaksanaan program dan kegiatan, pengkajian, pengembangan, pemetaan, penyajian data, publikasi, dan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri; pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; pelaksanaan;bidang penanaman modal, informasi dan publiknaman modal, informasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, pengkajian, pengembangan, pemetaan, penyajian data, publikasi, koordinasi, promosi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. paragraf bidang penanaman modal, informasi dan publikasi pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang undangan sebagai dasar penetapan perizinan dan non perizinan; membantu pelaksanaan pengawasan administrasi dan alur perizinan penerbitan perizinan sesuai dengan sistem operasional prosedur dan peraturan yang berlaku; pelaksanaan mengkoordinasikan dengan instansi lain dalam pengawasan pelayanan perizinan;; pelaksanaan penerbitan dan menyerahkan perizinan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; membantu memberikan arahan dan petunjuk teknis mengenai penetapan dan penerbitan perizinan; memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kabid pelayanan perizinan yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan perizinan dan nono perizinan dalam rangka pengambilan keputusan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bidang promosi dan pengembangromosi dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokokoordinasi dan kerja sama bidang penanaman modal, koordinasi pengembangan promosi penanaman untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pengkajian, informasi dan publikasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional serta penyusunan rencana kerja; pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan dan petunjuk teknis pengkajian, pengembangan, pemetaan, penyajian data informasi dan publikasi; pelaksanaan kegiatan analisis dan telaah serta menyiapkan rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan; pelaksanaan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan dan pelayanan administrasi kegiatan pengkajian dan pengembangan; pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bidang pengkajian, informasi dan publikasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang dalam melaksanakan.n tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang. sub bidang pengkajian, informasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada (l} mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan, mengkoordinasikan, dan pelaporan urusan pengkajian dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan. dan menyebarkan informasi yang seluas luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; pelaksanaan pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal; pelaksanaan pengendalian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan, pengawasan clan pengaduan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dan prioritas program bidang pembinaan dan pengawasan; pelaksanaan perencanaan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan; pelaksanaan pembinaan penyuluhan aturan perundang undangan penanaman modal; pelaksanaan pembimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan; pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan; bidang pembinaan, pengawasan dan pengadupengawasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional, perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan perizinan. paragraf bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang promosi dan pengembangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan dan mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan menganalisa data promosi dan informasi untuk menyusun prioritas program;; pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi terkait dalam kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;; pelaksanaan promosi penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan tertib administrasi, promosi penanaman modal, pengawasan dan evaluasi bidang promosi daerah serta laporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. modal, mendorong berkembangnya potensi unggulan daerah, meningkatkan sdm, menyelenggarakan pameran investasi. sub bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduwasan, pengendalian dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pembinaan, koordinasi dan laporan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pembinaan dan perlindungan investasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan dan perlindungan investasi; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan pembinaan dan perlindungan investasi; pelaksanaan pembinaan pengembangan investasi; pelaksanaan pembinaan perlindungan investasi; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang tugasnya; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan basil pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan perlindungan investasi; pelaksanaan pelaporan basil pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan perlindungan investasi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bidang pembinaan dan perlindungan investasidan perlindungan investasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan data, pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan. pelaksanaan pengawasan,; pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia sdm) penanaman modal dan perizinan agar investor memperoleh kepastian hukum dan perlindungan, pelayanan, informasi, dan berbagai fasilitas fiskal dan kemudahan sesuai peraturan yang berlaku; pelaksanaan pemantauan terhadap efektifitas dan kinerja badan penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modalub bagi.an perencanaan dan evaluasi penyelenggaran fungsi: pelak:santan penyusunan rencana operasional dan program kerja segi.atan pelak:santan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta pelayanan kehumasan rsud; pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan koordinasi segi.atan dan program kerja rsud; pelak:santan penyusunan rencana strategi.s rsud; pelak:santan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan penunjang pelak:santan tugas; pelaksanaan penyusunan rencana segi.atan pemerintah daerah {rkd) rsud; pelaksanaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi penyusunan anggaran dan penerimaan. sub bagian perencanaan dan evaluasi dipimpin oleh kepala sub bagi.an yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris. sub bagian perencanarsud sukadana. ketentuan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut untuk kelak:kanakan tugas pokok sebagaimana demak:sud dalam sub bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perencanaan, merumuskan dan menetapkan pedoman pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam skala daerah; pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan perizinan; pelaksanaan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal dalam negeri mdn) dan penanaman modal asing pma); pelaksanaan fasilitasi terhadap masalah yang timbul dalam penanaman modal dan serta mengupayakan pemecahan lebih lanjut; pelaksanaan pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada daerah; pelaksanaan pengumpulan dan mengolah data persetujuan dan realisasi penanaman modal yang berada daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modallayanan dan penunjang medis menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan; pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan rekam medik dan sistem informasi rumah sakit sirs); pelaksanaan mengkoordinasikan perencanaan teknis bidang pelayanan; pelaksanaan pembinaan clan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pelayanan; pelaksanaan penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan rekam medik rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus; bidang pelayanan clan penunjang medispelayanan dan penunjang medis.an, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan tugas tugas bidang pelayanan medik, penunjang medik, rekam medik clan sistem informasi rumah sakit. paragraf bidang pelayanan clan penunjang medis ketentuan paragraf diubah, dan diantara dan disisipkan yaitu sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan mengkoordinasikan perencanaan teknis bidang perencanaan yang meliputi penyusunan anggaran; pelaksanaan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan penatalaksanaan pelaksanaan tugas rsud; pelaksanaan pelayanan keprotokolan, pelayanan hubungan masyarakat, kemitraan dan informasi pelayanan tugas rsud; pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran sosial produk produk jasa rsud; pelaksanaan ketatausahaan kemitraan rsud dengan pihak lain; pelaksanaan penyusunan program dan pemasaran sosial produk dan jasa rsudnyusunan rencana clan program serta pelayanan kehumasan rsudnunjang, rekam medik dan sirspenunjang, rekam medik dan sirs; pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan prosedur tetap standar pelayanan penunjang, rekam medik dan sirs; pelaksanaan perencanaan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dalam sistem manajemen informasi rumah sakit sim rs). pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan penjagaan mutu pelayanan penunjang, rekam medik dan sirs; pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penunjang, rekam medik dan sirsmengkoordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang, rekam medik dan sirs; pelaksanaan mengkoordinasikan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi peralatan medis dan penunjang medis; pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan informasi admission office; pelaksanaan mengatur pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap; pelaksanaan pengisian rekam medik rawat jalan dan rawat inap; pelaksanaan filling, indexing, coding, dan assembling rekam medik; pelaksanaan mengkoordinasikan, pendistribusian dan informasi kesehatan; seksi penunjang, rekam medik dan sirsunjang, rekam medik dan sir, rekam medik dan sistem informasi rumah sakit sirs). ketentuan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: ketentuan dihapus.dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasbidang keperawatan dan pengembangan sdm menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan keperawatan kebidanan, peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan mutu dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis bidang sarana, prasarana dan peralatan pelayanan keperawatan; pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan kebidanan; pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan kebidanan; pelaksanaan perumusan kebutuhan tenaga perawat rsud berdasarkan katagori tenaga dan pasien; pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan kerjasama dengan institusi pendidikan dan keperawatan kebidanan; bidang keperawatan dan pengembangan sdmkeperawatan dan pengembangan sdmidang pelayanan keperawatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia sdm). paragraf bidang keperawatan dan pengembangan sdm ketentuan paragraf dan diubah. diantara dan disisipkan yaitu dan diantara dan disisipkan paragraf yaitu paragraf adan disisipkan yaitu sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pemeriksaan dan pengoreksi naskah visum repertum; pelaksanaan penyusunan konsep pengembangan sistem manajemen informasi pelayanan medik dan pelayanan penunjang; pelaksanaan koordinasi pelayanan rekam mediklayanan keperawatandan asuhan keperawatan kebidanan; pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan kebidanan; pelaksanaan penyusunan, perencanaan analisa kebutuhan tenaga dan alat perawatan, pembinaan, pengembangan, penempatan, dan penilaian tenaga keperawatan kebidanan; pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan; pelaksanaan koordinasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga keperawatan kebidananpengembangan profesi tenaga keperawatan, pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan tenaga perawatan dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan kebidanan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasienlayanan dan asuhan keperawatan rawat inap dengan sub unit kerja lain lingkungan rsud; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi pelayanan keperawasuhan keperawatan kebidanan. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan, pengembangan sdm untuk mengikuti pendidikan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian din pelayanan keperawatan kebidperawatan kebidanan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakitsarana prasarana dan perbekalan rumah sakitparagraf bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi mutu dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan penyelenggaraan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian mutu pelayanan kesehatan; pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan pelayanan publik; pelaksanaan pengumpulan dan mengolah data untuk menyusun program penelitian dan pengembangan pegawai; pelaksanaan penyusunan dan mendata pegawai yang akan menaik:uti pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan koordinasi kegiatan gugus kendali mutu, audit dokumen mutu, audit program dan produk pelayanan; pelaksanaan pengkajian dan pembinaan kegiatan audit mutu. kinerja pelayanan serta performance rumah sakit sesuai dengan standar mutu dan ketentuan akreditasi rumah sakit; pelaksanaan koordinasi kegiatan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional; pelaksanaan koordinasi kegiatan analisa jabatanseksi mutu danutu dan pengembangan sumber daya manusmutu pelayanan kesehatansi pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pengadaan sarana prasaranaeliharaan dan pengadaan sarana prasarana yang meliputi sarana prasarana gedung kantor rumah sakit dan perlengkapannya, kendaraan dinas serta aset lainnnya; pelaksanaan pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; seksi pemeliharaan dan pengadadan pengadaan sarana prasarana sarana prasarana, melakukan pengelolaan dan pengawasan sanitasi rumah sakit, clan pemeliharaan, serta perbaikan sarana prasarana. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit; pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit; pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit; pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakitclan pelaporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana clan perbekalan rumah sakitarana prasarana dan perbekalan rumah sakit; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas tugas bidang pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit. komite medis adalah kelompok teknis yang keanggotan.annya dipilih dari anggota. staf medis fungsional; komite medis sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur; komite medis sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan, membantu pelaksanaan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan anggota. staf medis fungsional, mengembangkan program untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi perbekalan rumah sakit menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbekalan rumah sakitberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; pelaksanaan pemberian tugas, petunjuk dan arahan kepada bawahan; perencanaan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi kebutuhan kegiatan penunjang diagnostik meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang medis lainnya, serta penyelenggaraan pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan penggunaannya; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja seksi perbekalan rumah sakit; pelaksanaan pembinaan, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan data.r penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3); pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi perbekalan rumah sa.kkalan rumah sakit.s sarana dan prasarana kegiatan penunjang diagnostik, pelayanan radiologi, laboratorium, penunjang medis lainnya, penyelenggaraan pelayanan farmasi, pelayanan gizi pasien dan pengawasan penggunaannya. pelaksanaan pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; pelaksanaan perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan perbaikan dan evaluasi penggunaan fasilitas sarana prasaranainstalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit pelaksanaan fungsional instalasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala instalasi dalam jabatan non struktural (fungsional) yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. staf medis fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan psikolog klinis yang bekerja instalasi, staf medis fungsional sebagaimana dimaksud pada dikelompokan sesuai dengan keahlian. kelompok dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk periode tertentu. ketua kelompok diangkat oleh direktur. komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar keperawatan dan pembinaan asuhan keperawatan. untuk mela.kanakan tugas sebagaimana dimaksud pada komite keperawatan menyelenggarakan fungsi perencanaan operasional kegiatan komite keperawatan; pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan; pelaksanaan penyusunan prosedur tindakan keperawatan; pela.kanan pembinaan pelayanan asuhan keperawatan; pelaksanaan pengujian pelayanan tindakan keperawatan sesuai dengan perkembangan keperawatan dan ipi'ek keperawatan; pelaksanaan studi kasus pelayanan keperawatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi keperawatan dengan sub unit kerja terkait dilingkungan rsud. pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan medis; dalam melaksanakan tugas komite medis dapat dibantu; panitia adalah kelompok khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus; pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur; pembentukan komite medis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur untuk jangka waktu (tiga) tahun. instalasi gawat darurat instalasi gawat darurat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perawatan gawat darurat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud instalasi gawat darurat menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan gawat darurat; pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan gawat darurat; instalasi rawat inap instalasi rawat inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat inap. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi rawat lap menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan rawat inap; pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan rawat inap; pelaksanaan koordinasi dalam diagnose, pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan bagi penderita perawatan rawat inap; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan perawatan rawat inap; menganalisa dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan rawat inap; pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi rawat inap dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh direktur sesuai dengan peraturan perundang perundangan yang berlaku. jenis jenis instalasi, terdiri dari instalasi rawat jalan instalasi rawat jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat jalan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi rawat jalan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan rawat jalan; pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan rawat jalan; pelaksanaan koordinasi dalam diagnose, pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita perawatan rawat jalan; pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan dibidang pelaporan perawatan rawat jalan; penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan rawat jalan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi rawat jalan dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi radiologi instalasi radiologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi; untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi radiologi menyelenggarakan fungsi instalasi perawatan intensif instalasi perawatan intensif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan insentif. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.kpud pada instalasi perawatan insentif menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan keperawatan intensif; pela.kanan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan intensif; pelaksanaan dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita perawatan intensif; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan perawatan intensif; penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan intensif. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi perawatan intensif dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi bedah sentral instalasi bedah sentral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi bedah sentral menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan bedah; pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan bedah; pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan pembedahan; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan bedah; penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan bedah. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi bedah sentral dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan bagi penderita gawat darurat; pengumpulan data dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan perawatan gawat darurat; penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan gawat darurat. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi gawat darurat dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi sanitasi instalasi sanitasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pengelolaan sanitasi rumah sakit yang meliputi pengelolaan air bersih, sampah, tinja, limbah dan sebagainya yang masih dalam lingkup sanitasi rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi sanitasi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pengelolaan sanitasi rumah sakit; instalasi gizi instalasi gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelayanan gizi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi gizi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan gizi; pelaksanaan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan gizi; penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan gizi. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi gizi dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi farmasi instalasi farmasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelayanan kefarmasian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi farmasi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan kefarmasian; pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan kefarmasian; pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan percikan dan penyuluhan obat obatan, alat kesehatan serta bahan kimia; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan kefarmasian. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan kefarmasian. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi farmasi dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan radiologi; pelaksanaan pelayanan radiologi yang meliputi radiodiagnostik, radioterapi, ultrasonografi; pengumpulan clan pengolahan data penyusunan laporan dibidang pelayanan radiologi; menganalisa dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan radiologi. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi radiologi dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi pemeliharaan rumah sakit instalasi pemeliharaan rumah sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi pemeliharaan rumah sakit menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja dalam bidang pemeliharaan sarana rumah sakit; pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pemeliharaan sarana rumah sakit; pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan medis, peralatan non medis, bangunan dan sarana penunjang lainnya; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pemeliharaan sarana rumah skit penganlisaan daan penyiapan sarana untuk kebutuhan pemeliharaan sarana rumah sakit. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi pemeliharaan rumah sakit dibawah koordinasi bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit. instalasi patologi instalasi patologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi patologi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi; pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi; pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi; penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi patologi dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sanitasi rumah sakit; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang sanitasi rumah sakit; penganalisaan dalam rangka pemeliharaan dan pengadaan sarana untuk kebutuhan pelayanan sanitasi rumah sakit. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi sanitasi dibawah koordinasi bidang sarana prasarana dan perbekalan rumah sakit. instalasi sistem informasi rumah sakit sirs) instalasi sistem informasi rumah sa.kit sirs) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan informasi manajemen rsudsistim informasi rumah sakit sirs) menyelenggarakan fungi perencanaan kebutuhan system informasi rsud; pelaksanaan pengelolaan data data hasil kegiatan pelayanan kesehatan rsud; pelaksanaan koordinasi dan distribusi data data hasil pelayanan kesehatan rsud; pelaksanaan penyajian informasi pelayanan kesehatan rsud; pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sirs; pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sirs; instalasi bank darah instalasi bank darah mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengadaan dan distribusi darah untuk kebutuhan transfusi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi bank darah menyelenggarakan fungsi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi darah; pelaksanaan koordinasi pengadaan darah; pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan distribusi darah; pelaksanaan evaluasi kebutuhan dan distribusi darah; pelaksanaan laporan pengadaan, penyimpanan dan distribusi darah. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi bank darah dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi rehabilitasi medis instalasi rehabilitasi medis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelayanan rehabilitasi medis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi rehabilitasi medis menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan rehabilitasi medis; pelaksanaan koordinasi pelayanan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, pengobatan, pendidikan, pencegahan ak:obat punya.kit dan peningkatan kesehatan; pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan dibidang pelayanan rehabilitasi medis; menganalisa dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan rehabilitasi medis. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi rehabilitasi medis dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi rekam medik instalasi rekam medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan rekam medis dan pemantauan mutu rekam medis seluruh unit pelayanan serta menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan adisi pasien rumah sakitrekam medik menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian mutu rekam medis. mengkoordinasikan pemantauan dan penilaian mutu pelayanan rekam medis dan penerimaan amunisi pasien. penyelenggaraan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan informasi tempat dan adisi pasien. penerimaan dan pendaftaran pasien (baru dan lama), pencatatan rekam medis melalui ekspedisi dan eek rekam medis yang dikirim dan dari unit rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat serta buku register pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. pelaksanaan perakitan rekam medis pasien (baru dan lama) pasien rawat jalan maupun rawat inap. klasifikasi penyakit, tindakan dan kematian meliputi klasifikasi penyakit dan tindakan pasien (baru dan lama) rawat jalan dan gawat darurat.ment css) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sentralisasi sentral dan supply peralatan medis keperawatan dan linen. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi central sterilization supply department css) menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program kegiatan central sterilization supply department css); penyusunan rencana kebutuhan sdm dan peralatan untuk kelancaran operasional css; pelaksanaan pencucian dan sterilisasi peralatan medis, keperawatan dan linen; pelaksanaan dan supply peralatan medis, keperawatan dan linen; pelaksanaan evaluasi kebutuhan sterilisasi peralatan medis, keperawatan dan linen; pelaksanaan laporan hasil kegiatan sterilisasi dan supply peralatan medis, keperawatan dan linen. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi central sterilization supply department css) dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. pelaksanaan hasil kegiatan sirs. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi sistem informasi rumah sakit sirs) dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medis. instalasi promosi kesehatan rumah sakit pers) instalasi promosi kesehatan rum.ah sakit bertugas meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok kelompok masyarakat agar dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya serta mencegah masalah masalah kesehatan dengan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada instalasi promosi kesehatan rumah sa.kit menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan promosi (penyuluhan) kesehatan rumah sakit yang meliputi pelayanan konseling (beside instalasi pemulasaraan jenazah instalasi pemulasaraan jenazah mempunyai tugas memelihara dan atau merawat jenazah pasien yang meninggal dalam perawatan rumah sakit maupun anonim yang ada rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarga penanggungjawab serta memakamkan bagi pasien tertentu yang tidak mempunyai keluarganyusunan rencana kerja instalasi pemulasaraan jenazah. penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana pada instalasi pemulasaraan jenazah. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan forensic dan perawatan jenazahklasifikasi penyakit, tindakan serta kematian pasien baru dan lama) rawat inap. pelaksanaan penyimpanan data rekam medis aktif maupun non aktif. pelaksanaan pengolahan data yang meliputi pengolahan data pelayanan pasien rawat jalan, ugd dan rawat inap. pengolahan data morbiditas dan mortalitas (spr sims). pengolahan data indikator (bor, los, toi, bto, dan lain lain). pelaksanaan evaluasi dan analisa yang terkait dengan ketepatan pelayanan rekam medis rawat jalan, ugd dan rawat inap, serta kelengkapan pengisian rekam medis rawat jalan dan rawat inap. pelaksanaan pelaporan kegiatan rekam medisuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala badan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian dukungan at.as penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan ketat.asahan;tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf kepala badan bagian kesebelas badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah ketentuan bagian kesebelas diubah, dan diantara dan disisipkan yaitu h2, h3, h4, hs, h6, h7, hb, h9, h12, h13, hl4, his, hl6, hl8, hl9, dan h20, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut konseling), penyediaan flash cards, gambar, foto, dan poster, pustaka berjalan (biblioterapy), konseling kelompok, poster pada ruangan tunggu, boxes yang berisi leaflet, tv vcd dvd, serta penyuluhan bagi pemeluk. pelaksanaan promosi kesehatan klien sehat meliputi penyelenggaraan simposium, seminar, loka karya, forum diskusi penyakit, diskusi kelompok manula, diskusi kia, dan lain lain. pelaksanaan promosi kesehatan luar gedung rsud meliputi pengembangan kegiatan kehumasan pelaksanaan layanan informasi, langganan media cetak, informasi jadwal layanan dokter spesialis radio, dialog interaktif dengan dokter spesialis, dan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan pelanggan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya instalasi promosi kesehatan rumah sakit dibawah koordinasi bidang pelayanan dan penunjang medisumum dan kepegawaian;;; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program bidang umum dan kepegawaian; pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugaspokok pengelolaan249umusan perencanaan dan program pengumpulan analisis data, evaluasi monitoring dan pelaporan; pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah; pelaksanaan pembinaan organisasi dan penatalaksanaan; pengelolaan administrasi kepegawaian; penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan; pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan peralatan kantor; pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; penilaian angka kredit jabatan fungsional; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 249kepegawaian, keuangan dan perencanaan. paragraf sekretariat untuk; pelaksanaan penyiapan bahan dalam menghimpun dan menganalisa data dala.m rangka perencanaan program; pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan; pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki); pelaksanaan penyiapan bahan laporan kegiatan sub bagian perencanaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian perencanaan dipimpin olehperencanaan sebagaimana demak:sud pada mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan program, monitoring dan evaluasi. untukkeuangan; pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang keuangan;; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program bidang keuangan; pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 249 sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam kelak:sanak:an tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris. sub bagian keuangan sebagaimana demak:sud pada mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan ketatausahaan keuangan badan. 249idang pembinaan menyelenggarakan fungsi:system; pelaksanapelaksana;perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; pelaksana; pelaksanaan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan wilayah kabupaten; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; pelaksanaan kerjasama dan jaringan perpustakaan; pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten; pelaksanaan; pelaksana; bidang pembinapembinaan. paragraf bidang pembinaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pembinaan kepustakapembinambinambinaan kepustakaan; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pembinapustakaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pembinaanmbinaan kearsipan; pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pembinaan kearsipan; pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang pembinaan kearsipan; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pembinaarsipan. pelaksanaan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bidang informasi dan layanh13 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang informasi dan layanan kearsiparsipan; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang informasi dan layanhl2 sub bidang informasi dan layaninformasi dan layanarsipan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang informasi dan layanan menyelenggarakan fungsi: pelaksana; pelaksanaan pengembangan minat baca; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang informasi d an. bidang informasi dan layaninformasi dan layanan. paragraf bidang informasi dan layanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang akuisisi, deposit, dokumentasi dan pengolahan menyelenggarakan fungsi pelaksana; pelaksana; pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sesuai standar; pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; pelaksanaan penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional; h16 bidang akuisisi, deposit, dokumentasi dan pengolaakuisisi, deposit, dokumentasi dan pengolahakuisisi, deposit, dokumentasi dan pengolahan. paragraf bidang akuisisi, deposit, dokumentasi dan pengolahan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam h13 sub bidang informasi dan layanpustakaan; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang informasi dan layaninformasi dan layanpustakaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bidang pengadaan dan pengolahngadaan dan pengolahan kepustakaan; h20 sub bidang pengadaan dan pengolahdaan dan pengolahngadaan dan pengolahan kepustakaan. h19 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam hl7 sub bidang akuisisi, deposit dan dokumentasipelaksanaakuisisi, deposit dan dokumentasi kearsipan; pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian bidang akuisisi, deposit dan dokumentasi(i) sub bidang akuisisi, deposit dan dokumentasiakuisisi, deposit dan dokumentasiakuisisi, deposit dan dokumentasi kearsipan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. berita daerah kabupaten lampung timur nomor wayan sutaria sekretaris daerah kabupaten lampung timur, diundangkan sukadana pada tanggal erwin arifin bupati lampung timur, ditetapkan sukadana pada2014.berita daerah kabupaten lampung timur mor ?.o wayan sutaria sekretaris daerah kabupaten lampung timur, diundangkan sukadana pada tanggal oes.e mber bupati lampung timur, ditetapkan sukadana pada tanggal df.\e01~"' |
bupati mamuju utardisiplin dmamuju utarabahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah kabupaten mamuju utara diberikan berdasarkan kriteria prestasi kerja, dan kelangkaan profeserahmamuju utara yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten mamuju utarasekretariat dprd, inspektorat kabupaten, badan perencanaan pembangunan, pegawai adalah pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten mamuju utara yang selanjutnya disebut pns terdiri dari pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten mamuju utara yang selanjutnya disingkat pns, calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten mamuju utara yang selanjutnya disingkat cogelola keuangan daerah, selanjutnya disebut ppid adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerahmamuju utara selanjutnya disebut apbd kabupaten mamuju utara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten mamuju utara yang ditetapkan dengan peraturdaerah luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan pendekatan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesijabatan struktural ambahan penghasilan dalam peraturan bupati ini diaturtpp sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk uang, pemerintah daerah dapat memberikan tppmberian tpp sebagaimana dimaksud didasarkan pertimbangan obyektif pada kinerja yang dicapai oleh setiap pns sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pns, kriteria tpp sebagaimana dimaksud didasarkan pada tpp berdasarkan prestasi kerja, tpp berdasarkan kelangkaan profesi. tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan desember tahun sebelumnya, pnstidak dapat menerima tpp, pns sebagaimana dimaksud pada dapat menerima tpp pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam perubahan apbd tahun berjalan, tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan mulai bulan januari sampai dengan bulan desember setelah dipotong pajak berdasarkan peraturan yang berlaku, sesuai kemampuan keuangan daerah, tpp berinovatif dan mempunyai prestasi kerja yang tinggidinilai sebagai profesi yang langka, indikator indikator prestasi kerja dan kelangkaan profesi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. tpp bukan merupakan hak tetapi penghargaan kepada pns yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bab iii dasar kebijakan alokasi anggaran tpp sebagaimana yang dimaksud pada dianggarkan dalam apbd, tpp didasarkan pada kebijakan bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, mempertimbangkan perbandingan antara kelompok belanja langsung dengan kelompok belanja tidak langsung dalam apbd, pengalokasian anggaran untuk tpp harus mendapatkan persetujuan dprd yang dilakukan pada pembahasan kebijakan umum apbd tahun anggarruang lingkup, tujuan dan asas bagian kesatu ruang lingkup ketentuan ini mencakup pengaturan tentang pedoman pemberian tpp kepada pns cons. pemberian tpp kepada pns consdan atau dpp skpd kabupaten mamuju utara. tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan prestasi kerja dan kelangkaan profesi. bagian kedua tujuan tujuan pemberian tpp kepada pns cons, untuk meningkatkan motivasi penyelenggaraan pemerintahan, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. bagian ketiga asas pemberian tpp pemberian tpp berdasarkan asas: obyektif', kemampuan keuangan daerah, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tanggung jawab, keadilan: terukur, manfaat. bab penerima, jenis dan pembayaran tpp penerima tpp adalah pns cons yang gajinya dibayarkan melalui apbd, dengan pengecualian pns yang gajinya dibayarkan melalui apbn dan telah menduduki jabatan lingkungan pemerintah daerah paling sedikit (satu) tahun, pns yang. tpp sebagaimana dimaksud pada. pns yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan tpp. cons yang diangkat dalam tahun berjalan diberikan tpp pada tahun berikutnya dihitung sejak tanggal melaksanakan tugas. setelah penetapan kebijakan pemberian tpp, maka tidak diperkenankan lagi memberikan honorarium kepada pns. pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah pada skpd dan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan, pelaksanaan program kegiatan yang pembiayaannya bukan berasal dari apbd setempat dan honorarium pelaksana kegiatan pada kegiatan tertentu dan atau yang bersifat khusus, serta honorarium sebagai narasumber dan moderator pada kegiatan yang bersumber dari apbd. pemberian honorarium sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab kriteria pemberian tpp bagian kesatu kriteria prestasi kerja tpp berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada mereka yang punya inovasi dan memiliki prestasi kerja yang tinggi, prestasi kerja yang tinggi dan atau inovasi sebagaimana dimaksud meliputikpd tempatnya bertugas. tpp berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing pns. bagian kedua kriteria kelangkaan profesi tpp berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada mereka yang dalam mengemban tugas memiliki profesi yang langka. kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud meliputicc. profesi yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil lainnya dalam skpd. tpp berdasarkan kelangkaan profesi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bagian ketiga jam kerja hari dan jam kerja lingkungan pemerintah kabupaten mamuju utara diatur sebagai berikut: hari senin sampai dengan hari kamis pukul wita istirahat pukul wita hari jumat pukul wita istirahat pukul wita hari kerja dimulai dengan apel pagi pukul wita dan diakhiri dengan apel sore apel pagi dan sore wajib dihadiri dan diikuti semua pns, pns wajib melakukan registrasi kehadiran sebelum apel pagi dan setelah apel sore. apel dilaksanakan setiap skpd, kecuali pertimbangan tertentu dapat dilaksanakan tempat lain. hari kerja guru disesuaikan dengan jam belajar siswa. hari kerja untuk tenaga kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan yang telah ditentukan. bagian keempat komponen penentu dan besaran tpp tpp sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan dua) komponen, yaitu: prestasi kerja yang dihitung menurut kategori tingkat kehadiran dan efektifitas dan efisiensi kerja yang disesuaikan dengan capaian skp, kelangkaan profesi pns. tpp dibayarkan secara proporsional berdasarkan kategori prestasi kerja yang disesuaikan dengmeliputi jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu, keakuratan pengerjaan tugas, inovasi kerja, tingkat kerjasama. tpp dibayarkan secara proporsional berdasarkan kehadiran. ketentuan mengenai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi terlambat masuk kerja, pulang, dan kehadiran dalam kegiatan lain yang diperintahkan tpp cons dibayarkan sebesar (delapan puluh per seratus) dari jumlah tpp dari jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat perekrutan cons sampai dengan cons yang bersangkutan diangkat sebagai pns. tpppp yang diterima dalam jabatannya. pns yang menjalani pendidikan dan pelatihan. pns yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam tpp dibayarkan sebagai berikut pns tidak masuk kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah tpp dibayarkan setelah dikurangi jumlah hari tiap kali tidak masuk kerja, pns terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya dan meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja tanpa izin tpp dibayarkan setelah dikurangi akumulasi jam tiap kali terlambat masuk bekerja pulang sebelum waktunya dan atau tiap kali meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja. pns tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah, diperkenankan maksimal kali tiap bulan, pns yang melakukan lebih dari ketentuan pada tpp dihitung berdasarkan ketentuan pns yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, tpp dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut: pns yang mengambil cuti tahunan, tpp dibayarkan sebesar (seratus per seratus), pns yang mengambil cuti besarbersalin bagi anak pertama dan keduaalasan penting, tppns yang mengambil cuti sakit, tpp dibayarkan berdasarkan akumulasi cuti sakit setiap bulannya sebagai berikut: sakit selama (satu) hari sampai dengan (tiga) hari sebesar 100y6 (seratus per seratus),sakit lebih dari (lima belas) hari sebesar pns yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik pegawai atau kode etik profesi, tppataurofesi. pnsns diberikan peringatan. pns yang dikenakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf tpp dibayarkan sebesar 75y6 (tujuh puluh lima per seratus) selama (dua) bulan. pns yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf tpp dibayarkan sebesar (lima puluh per seratus) selama (enam) bulan. pns yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam huruf tpp dibayarkan sebesar (dua puluh lima per seratus) selama (dua belas) bulan. pns tidak menerima tpp sebagaimana dimaksud dalam jika: a.secara nyata tidak mempunyai tugas jabatan pekerjaan tertentu pada pemerintah kabupaten mamuju utara.diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan instansi lain luar lingkungan pemerintah kabupaten mamuju utarnsbupati. bab vii pencatatan dan pembayaranmulai tanggal satu) sampai dengan tanggal akhir setiap bulanbupatv. pejabat atau tim yang ditunjuk membuat laporan rincian pembayaran tpppptpp dibayarkan selambat lambatnya tanggal bulan berikutnya dari masa kinerja dengan ketentuan pns golongan iii keatas dikenakan pajak penghasilan dari jumlah netto yang diterima. pembayaran tpp untuk bulan desember dibayarkan paling lambat tanggal dan rekapitulasi absen paling lambat tanggal desember telah diserahkan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. bagi bendahara yang tidak memproses dan atau menyelesaikan laporan setelah tanggal desember akan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) yang bersangkutan. bab viii pengawasan dan pengendalian bagian kesatu pengawasan pengawasan terhadap pemberian tpp kepada pns dan co,kinerja pns dan cons, rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada kepala badan kepegawaian dan diklat daerah paling lambat tanggal sepuluh) bulan berikutnya. bab monitoring dan evaluasi bagian kesatu monitoring bdd melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian tpp pada skpd, dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada kepala bdd dapat membentuk tim yang terdiri dari inspektorat, badan pengelola keuangan dan aset daerah, satuan polisi pamong praja, bagian hukum dan ham, bagian portal bagian kedua evaluasi kebijakan pemberian tpp yang diatur dalam peraturan bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan apbd, evaluasi sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi: peringkat jabatan, besaran setiap peringkat jabatan, ketersediaan anggaran, alokasi anggaran, system penilaian kinerja, mekanisme pembayaran, dan pelaksanaan pembayaran. evaluasi terhadap peringkat jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bagian organisasi dan tatalaksana, evaluasi terhadap besaran setiap peringkat jabatan, sistem penilaian kinerja dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan diklat daerah, evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan oleh badan pengelola keuangan dan asset daerah, evaluasi terhadap alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh badan perencanaan dan pembangunan daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan diklat daerah, badan pengelola keuangan dan asset daerah dan inspektorat, masing masing skpd dalampenutup hal hal menyangkut teknis yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan diatur kemudian dengan keputusan bupati. pada saat peraturan bupati ini berlaku, maksebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati mamuju utarauju utaraindikator kriteria tambahan penghasilan pns pemberian tpp telah diamanatkanegastimbangan obyektif dimaksud berupa kriteria kriteria yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. kriteria dimaksud berupa prestasi kerja, dan kelangkaan profesi. berdasarkan kriteria tersebut, tahapan yang dilakukan dalam menentukan besaran tpp pns per pegawai sebagai berikut alokasi tpp per tahun pemerintah kabupaten mamuju utara mengalokasikan besaran tpp per tahun sesuai dengan kemampuan keuangan yang dianggarkan pada apbd tahun anggaran berkenaan berdasarkan kua pas dengan persetujuan dprd kabupaten mamuju utara. alokasi tpp maksimal per pegawai berdasarkan alokasi tpp per tahun, pemerintah kabupaten mamuju utara mengalokasikan tpp maksimal per klasifikasi pegawai dengan cara sebagai berikut pemerintah kabupaten mamuju utara membuat tabel perhitungan tpp maksimum per pegawai sesuai klasifikasi pegawai pemerintah kabupaten mamuju utara menetapkan alokasi tpp per pegawai per bulan untuk masing masing kriteria, dengan cara tpp peg kriteria kriteria tpp peg bulan prestasi kerja tabel alokasi tpp maksimal per klasifikasi pegawai kriteria prestasi kerja jabatan eselon masa kerja jdih eselon staf non jabatan gol. auditor pertama ora a00 ama sag stars asas kelangkaan profesi jabatan eselon masa kerja jdih tpp maks peg tpp maks klas. tpp maks golongan pegawai peg. bulan peg tahun klas. peg enam asma sasa aman maa kriteria pemberian tpp pemerintah kabupaten mamuju utara menetapkan jumlah kriteria yang digunakan dalam memberi tpp kepada pegawainya, dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. setelah ditentukan jumlah dan jenis kriteria, tahap selanjutnya ialah pemerintah kabupaten mamuju utara menentukan prioritas kriteria yang digunakan. misalnya: prestasi kerja dan atau kelangkaan profesi. pemerintah kabupaten mamuju utara menetapkan bobot tiap kriteria berdasarkan prioritas. pada tahap ini, membuat urutan prioritas kriteria, kemudian memberi bobot untuk tiap kriteria, yang besarannya sesuai dengan urutan prioritas. prioritas misalnya lebih besar bobot nya, dan seterusnya, bobot terkecil ialah kriteria urutan terakhir. total bobot masing masing kriteria adalah yang besaran per bulannya berbeda per golongan pegawai, atau berbeda untuk eselonisasi. kriteria prestasi kerja tpp berdasarkan prestasi kerja adalah pemberian tambahan penghasilan untuk pns cons yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan atau inovasi. untuk menentukan kriteria prestasi kerja dimaksud menggunakan indikator: tingkat kehadiran jumlah kehadiran jumlah keterlambatan meninggalkan tugas pada jam kerja tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan dan lain lain efektivitas dan efisiensi kerja jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu keakuratan pengerjaan tugas inovasi kerja tingkat kerjasama efisiensi sumber daya dan lain lain untuk menetapkan besaran tpp berdasarkan prestasi kerja dengan indikator, dan masing masing indikator mempunyai elemen elemen penilaian, maka langkah langkah yang ditempuh, ialah menetapkan bobot tiap indikator. dalam hal ini bobot untuk indikator tingkat kehadiran dan indikator efektifitas dan efisiensi. tingkat kehadiran efektifitas dan efisiensi ii. membuat skor tiap elemen indikatorprestasi kerja maksimal atribut pengukur skor jumlah kehadiran kehadiran 90x 50x jumlah keterlambatan masuk terlambat kerja,cepat pulang kerja dan jam meninggalkan tugas pada jam jam kerja jam jam tidak mengikuti kegiatan yang mangkir dari kegiatan ditentukan tidak pernah kali kali kali skor maksimal jumlah pekerjaan yang pekerjaan selesai tepat waktu diselesaikan tepat waktu 90x 50x keakuratan pengerjaan tugas tingkat keakuratan 90x 50x inovasi kerja tingkat inovasi dalam kerja sangat inovatif cukup inovatif biasa saja tidak ada inovasi kerjasama tingkat kerjasama sangat baik baik biasa saja tidak baik skor maksimal iii. menghitung capaian total skor tiap pegawai, dengan cara menjumlahkan skor tiap elemen indikator. misalnya indikator tingkat kehadiran jumlah kehadiran skor jumlah keterlambatan skor tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan skor total skor tingkat kehadiran iv. menghitung capaian bobot tiap indikator, dengan cara bobot indikator skor capaian total skor bobot indikator contoh tingkat kehadiran 39y9 efektifitas efisiensi kerja 25y6 total capaian prestasi kerja pegawai menghitung tpp pegawai berdasarkan prestasi kerja, caranya ialah mengalikan total capaian prestasi kerja pegawai dengan alokasi tpp untuk kriteria prestasi kerja pegawai sesuai klasifikasinya. kriteria kelangkaan profesi tpp berdasarkan kelangkaan profesi adalah pemberian tambahan penghasilan untuk pns yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka seperti, paramedis, ahli keuangan, ahli teknologi informasi, atau profesi lainnya. profesi yang masuk kriteria tersebut, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tingkat ketersediaan profesi yang terkait daerah tersebut terbatas. menghitung tpp pegawai berdasarkan kriteria kelangkaan profesi adalah alokasi tpp untuk klas.pegawai ybs dokumen dokumen pembayaran tpp dokumen yang dipersyaratkan dalam tpp adalah sebagai berikut spm, spp spp dan spp ssp surat setoran pajak): daftar penerima tpp, kwitansi, rekapitulasi daftar hadir, rekapitulasi penilaian prestasi kerja, rekapitulasi penilaian kelangkaan profesi, rekapitulasi tpp yang diterima berdasarkan bobot penilaian sesuai point (g), dan point (h), j . capaian bobot perorangan berdasarkan ilustrasi tpp. bupati mamuju utara, agus ambo djiwa ii. ilustrasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai ilustrasi tuan amir, kepala bdd kabupaten mamuju utara. kepala bdd termasuk kategori eselon selama januari kehadiran tuan amir hari kerja, akumulasi keterlambatan masuk kerja,cepat pulang kerja dan meninggalkan tugas pada jam kerja sebanyak jam, kali tidak mengikuti kegiatan dinas, pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu akurasi pengerjaan tugas tinggi yaitu y6, inovasi kerja cukup, kerjasama dengan bawahan maupun skpd lain cukup baik, pemanfaatan sumberdaya skpd (termasuk belanja operasional) cukup efisien. tidak ada jam kerja yang melebihi jam kerja normal efektif, tetapi yang bersangkutan bekerja selama jam pada hari libur. jumlah kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya berjumlah kegiatan, dan jumlah anggaran yang dikelola skp nya sebesar dari total anggaran belanja apbd. jumlah tpp pejabat pegawai yang bersangkutan untuk bulan januari sebagai berikut dana tpp kabupaten mamuju utara tahun anggaran berdasarkan syarat pemerintah kabupaten mamuju utara mengalokasikan tpp tahun anggaran sebesar contoh total apbd tpp ta. tpp maksimal per klasifikasi pegawai berdasarkan alokasi tpp tahun pada langkah maka tpp maksimal per pegawai sesuai klasifikasi pegawai ditetapkan sebagai berikut klasifikasi pegawai berdasarkan prestasi kerja jabatan eselon masa jmpl bobot tertib kerja golongan pegawai peg. ono proporsi proporsi 'tertimbang eselon ' | ,s00000| 1a7,500000o| keterangan alokasi tpp per kriteria pemberian tpp kepada pegawai menggunakan kriteria prestasi kerja, dengan pola alokasi per kriteria (lihat tabel bawah) maka alokasi tpp per kriteria untuk tuan amir, sebagai berikut tabel alokasi tpp per kriteria bulan alokasi tpp untuk prestasi kera tingkat kehadiran efektifitas efisiensi o) ) | daop samar tpp prestasi kerja tpp prestasi kerja tuan amir bulan januari dihitung sebagai berikut tabel capaian bobot prestasi kerja capaian skor indikator prestasi kerja skor, (lapisan skor tingkat kehadiran lo. jumlah kehadiran 030p jumlah keterlambatan masuk kerja,cepat pulang jam kerja dan meninggalkan tugas pada jam kerja tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan |o1kai jumlahskor |oo il. efektifitas efisiensi jumlah pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu lag keakuratan pengerjaan tugas 'c. inovasikerja cukup kerjasama pelaksanaan pekerjaan baik jumlahskor total penilaian prestasi kerja berdasarkan tabel atas, besaran tpp prestasi kerja tuan amir, bulan januari adalah sebesar tpp tuan amir bulan januari tpp tuan amir bulan januari adalah rp. mo. kriteria bobot prestasi kerja tingkat kehadiran jii. efektifitas efisiensi bupati mamuju utara,disiplin uraikan kode etik hukuman (dibayarkan sejumlah . selama disini . bulan) sejumlah rp. . setiap isiplinnya) bulannya. ketaatan terhadap ketentuan kehadiran potongan jumlah jumlah uraian per kejadian potongan kejadian rp) |aeiganatasanyangsamo | dengan alasan yang saholishpastasanyangsan tanpa alasan yang sah pegawai terlambat masuk kerjamma pembayaran sehubungan dengan cuti (dibayarkan sejumlah . selama uraikan cuti yang dilaksanakan) |. bulan) sejumlah rp. . setiap bulannya. jumlah pembayaran jumlah bruto rp. penyesuaian atas capaian nilai skp rp000tanggal .ioe pejabat yang berwenang bupati mamuju utara agus ambo djiwa tambahan berita daerah kabupaten mamuju utara nomor. |
inap bupati bengkulu selatanngelolaannyadalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalamusulan dari penerima bantuan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenbelas juta rupiah) pencariannya dapat dilakukan melalui mekanisme guna uang gsurat pernyataan untuk mempertanggung jawabkan paling lama (satu) bulan setelah bantuan diterimproposal dari calon penerima bantuan sosial kepada bupati bengkulu selatan. kwitansi penerimaan dari penerima bantuan. cctanggal: lampiran iiibupati bengkulu selatan rekan alaudd, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial.sasaran pemberian hibah hibah dapat diberikan kepada pemerintah. pemerintah daerah lainnya. perusahaan daerah. masyarakat,kabupaten bengkulu seladan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten bengkuluengkulu selatan:dan memiliki sekretariat tetap. bagian ketig. tujuan pemberian hibah. besaran rincian penggunaan hibah yang akan diterima. hak dan kewajibanajuan fisik dan keuangan penggunaan danabengkulu selatanisik dan keuanganatas pemberianyang tidak terpisahkan dari peraturankondisi |
bupati teluk wondama provinsi papua barat peraturan bupati teluk wondama nomor tahun tentang pemanfaatan rumah dinas daerah milikrumah dinas daerah adalah aset milik pemerintah kabupaten teluk wondama yang perlu penataan, penertiban dan pendayagunaan yang dilakukan melalui penetapan status golongan rumah dinas daerah milik pemerintah kabupaten teluk wondama, bahwa golongan rumah dinas daerah kabupaten teluk wondama belum dilakukan identifikasi jenis golongan bangunan dimaksuddinas daerah kabupaten teluk wondama, bahwa untuk memenuhi maksud huruf huruf dan hurufataspengelolaan barang milik daerah kabupaten teluk wondamamanfaatan rumah dinas daerah milik, pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten teluk wondama, bupati adalah bupati teluk wondama, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten teluk wondama, pejabat adalah pejabat pemerintah kabupaten teluk wondama yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten teluk wondama, rumah dinas daerah atau pegawai negeri sipil,rumah dinas golongan (rumah jabatan)dinas golongan (rumah instansi) adalah rumah dinasami oleh pegawai negeri sipil daerah yang berdinas instansi tersebut serta apabila mutasi, pensiun, berhenti, dan atau meninggal dunia, rumah tersebut wajib dikembalikan kepada pemerintah kabupaten teluk wondama, rumah dinas golongan iii adalah rumah dinas yang tidak termasuk rumah dinas golongan dan rumah dinas golongan ii, penghuni rumah dinas daerah adalah pejabat atau pegawai negeri sipil non pegawai negeri sipil daerah yang menempati rumah dinas daerah, surat izin penghunian adalah izin penghunian rumah dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten teluk wondama melalui pejabat yang berwenang,egawai negeri sipil non pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat ketentuan,kabupaten teluk wondama. bab jenis dan golongan rumah dinas daerah golongan rumah dinas daerah terdiri atas rumah dinas daerah golongan i a, rumah dinas daerah golongan i b, rumah dinas daerah golongan ii a, rumah dinas daerah golongan ii b, rumah dinas daerah golongan iii a, dan rumah dinas daerah golongan iii b, rumah dinas daerah golongan i a terdiri atas rumah jabatan bupati, dan rumah jabatan wakil bupati, rumah dinas daerah golongan i b terdiri atas rumah jabatan sekretaris daerah, rumah jabatan ketua dprd, dan rumah jabatan wakil ketua dprd, rumah dinas daerah golongan ii a adalah rumah jabatan diruang lingkup satuan kerja perangkat daerah tertentu pegawai negeri sipil daerah pangkat golongan iv a keatas yang melekat dengan tugas pokok pekerjaannya,. rumah dinas daerah golongan ii b adalah rumah jabatan diluar ruang lingkup satuan kerja perangkat daerah tertentu pegawai negeri sipil daerah pangkat golongan sampai dengan pangkat golongan iii. rumah dinas daerah golongan iii a adalah rumah jabatan pegawai negeri sipil pangkat golongan iii dan iv. rumah dinas daerah golongan iii b terdiri atas rumah jabatan diluar maupun didalam wilayah distrik kabupaten teluk wondama dengan pangkat golongan dan ii, dan rumah jabatan dinas berupa mess, kopel, barak, asrama bab iii tata cara pengelolaan rumah dinas pengelolaan aset rumah dinas dilimpahkan pada sekretariat daerah. segala bentuk pemeliharaan dan rehabilitasi renovasi dan atau penambahan ruang yang menambah nilai kapitalisasi aset rumah dinas dilakukan oleh sekretariat daerah. rancangan penganggaran lewat pagu opd dalam bentuk rka dan diserahkan sekretariat daerah untuk dituangkan kedalam dpa sekretariat daerah. bab tata carateluk wondama. surat ijin penghunian rumah dinas negara dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala daerah. surat ijin penghunian wajibtersebut dianggap batal dan pejabat yang berwenangyang dapat menggantikan untuk menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut telah mengabdi sekurang kurangnya (lima) tahun berturut turut pada pemerintah kabupaten teluk wondama, belum memiliki rumah tempat tinggalsewaktu waktu rumah dinas daerah diperlukan, mengajukan surat permohonan kepada bupati teluk wondama, dan wajib membayar sewa rumah dinas yang sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten teluk wondama melalui pembantu pengelola barang milik daerah kabupaten teluk wondama, surat izin penghunianbab tata cara pengalihan status rumah dinas daerah pengalihan status rumah dinas daerah golongan menjadi rumah dinas daerah golongan iii wajib memenuhi syarat sebagai berikut umur rumah dinas daerah paling singkat (lima belas) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah kabupaten teluk wondamasipil non pegawai negeri sipil paling singkat (sepuluh) tahun, penghuni rumah memiliki surat izin penghunikabupaten teluk wondamdinas daerahdinas daerahdinas daerah golongan menjadi rumah dinas daerah golongan iii dilakukan berdasarkan permohonan penghuni. penghuni mengajukan usul pengalihan status rumah dinas daerah golongan menjadi rumah dinas daerah golongan iii kepada pengelola barang milik daerah kabupaten teluk wondama. pengelola barang milik daerah kabupaten teluk wondama melakukan kajian terhadapdengan memperhatikan statistik rumah dinas daerah yang ada, jumlah rumah dinas daerah, dan cc. analisis kebutuhan rumah dinas daerah. pengelola barang milik daerah kabupaten teluk wondama menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada kepada bupati teluk wondama dengan melampirkan dokumen: salinan keputusan penetapan status rumah dinas daerah golongan ii, salinan surat izin penghunian sip) rumah dinas daerah golongan ii, cc. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang surat izin penghunian sip) rumah dinas daeraherdasarkan kajian yang dilakukan pengelola barang milik daerah kabupaten teluk wondamadinas daerahdinas daerah golongan iii. bupati teluk wondama memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan status rumah dinas daerah sebagaimana maksud pada dalam hal bupati teluk wondama menolak usul pengalihan status rumah dinas daerahberupa rumah susun kopel, maka pengalihan status rumah dinas daerah tersebut diusulkan untuk satu blok rumah susun kopel. bab pensiunan pegawai, janda duda pensiunan, dan penghuni rumah dinas daerah lainnya penghuni rumah dinas non pns yang telah memiliki surat izin penghunian sebelum dikeluarkannya peraturan bupatiizin penghunianurat izin penghunianbab kewajiban dan larangan bagi penghuni rumah dinas daerah bagian kesatu kewajiban penghuni rumah dinas daerah berkewajiban memelihara dan memanfaatkan rumah dinas daerah sesuai dengan fungsinya, melakukan perbaikan ringan terhadap kerusakan yang timbul, cc. membayar pajak bumi dan bangunan, rekening air, rekening listrik dan rekening telepon, pejabat atau pegawai negeri sipil daerah yang pindah instansi diluar pemerintah kabupaten dan menyerahkan kembali kepada pemerintah kabupaten teluk wondama dalam kondisi baik, pejabat atau pegawai negeri sipil daerahdinas daerah dalam jangka waktu selambat lambatnya (dua) bulan dan menyerahkan kembali kepada pemerintah kabupaten dalam kondisi baik, dan pemungutan tarif sewa rumah dinas dilaksanakan oleh badan pendapatan daerah sebagaimana tercantum pada peraturan daerah nomor tahun bab dikecualikan dari ketentuan huruf dan adalah penghuni rumah dinas golongan tata cara dan besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati, mengubah sebagian atau seluruh bangunan rumah dinas daerahggunakan rumah dinas daerah tidak sesuai fungsinyabab viin bupati memberikan teguranteluk wondamateluk wondama yang berwenang, bab viiitiga bulan setelah diundangkannya peraturan bupati teluk wondamalema kandas man beradu muri diundangkan pasien pada tanggal julstrukturalberdasarkan beban kerj. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. pejabat struktural adalah pejabat dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pejabat strukturalpemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pejabat struktural pembayarlaksanakan oleh skpd masing masing. tunjangan tambahan penghasilan bagi pejabat struktural yang diberikan berdasarkan eselonering dan beban kerja. besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut eselonering besarnya tunjangan daerah (rp) eselon eselon eselon iii kepala skpd dan camat eselon iii eselon iii eselon eselodaerah bagi pejabat strukturisiplin dan tertib pelaksanaan masuk kerja dan ketentuan jam kerja pegawai aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara perlu melakukan pencatatan kehadiran kerja dengan menggunakan mesin absensi sidik jari, bahwa untuk tertib pelaksanaan pencatatan kehadiran kerja dengan menggunakan mesin absensi sidik jari perlu diatur penggunaannya bagi pegawai aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara, bahwa sesuai ketentuan angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil, setiap pns masuk kerja dan menaati ketentuan jtau dengan sebutan lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kerja dan dibiayai darunit kerja adalah struktur satuan kerja terendah dibawah satuan kerja perangkat daerah. kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten kayong utara. status ketidakaktifan adalah suatu kondisi dimana pegawai asn telah ditetapkan masa persiapan pensiun, pensiun, tugas belajar, pemberhentian sementara, mutasi instansi atau hal lain yang membuat pegawai asn tersebut tidak aktif bekerja pada instansi pemerintah kabupaten kayong utara. mesin absensi sidik jari adalah pencatat kehadiran berupa perangkat elektronik biometrik yang dipergunakan dengan cara meletakkan jari yang sudah didaftarkan pada sensor pemindai sidik jari. presensi adalah kondisi kehadiran pegawai asn yang dihasilkan dari data waktu pemindaian sidik jari dan data hari libur serta perizinan pegawai asn. aplikasi pengolah data presensi adalah aplikasi komputer tertentu yang digunakan untuk mengolah data presensi. jam kerja adalah jam wajib yang harus dipenuhi setiap pegawai asn dalam bekerja. perekaman sidik jari adalah proses pemindaian atau perekaman sidik jari pada mesin absensi sidik jari administrator adalah pegawai asn yang ditugaskan melakukan pengelolaan mesin absensi sidik jari dan prestasinya tanpa batasan kewenangan dengan ruang lingkup seluruh skpd. operator adalah pegawai asn yang ditugaskan secara khusus melakukan pengelolaan mesin absensi sidik jari dan prestasinya dengan batasan kewenangan serta hanya sebatas ruang lingkup skpd masing masing. mutasi antar unit kerja adalah perpindahan tempat tugas bagi seorang pegawai asn. cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. bab kewajiban pencatatan dengan mesin absensi sidik jari skpd dan jejaringnya yang telah memiliki mesin absensi sidik jari wajib mencatatkan kehadiran pegawai asn dengan mesin absensi sidik jari pada saat masuk dan pulang kerja. dalam hal skpd dan jejaringnya yang belum memiliki mesin absensi sidik jari wajib mencatatkan kehadiran pegawai asn secara manual dengan menggunakan daftar hadir pegawai asn pada saat masuk dan pulang kerja. bab iii pemasangan mesin absensi sidik jari mesin absensi sidik jari harus dipasang kantor pada tempat yang mudah dijangkau dan merupakan jalur yang dipergunakan pegawai asn untuk masuk kerja atau pulang kerja. mesin absensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada diletakkan pada tempat yang aman dari pengaruh cuaca panas dan hujan serta aman dari usaha pengrusakan atau pencurian. mesin absensi sidik jari merupakan tanggungjawab masing masing skpd. mesin absensi sidik jari dicatatkan oleh bendahara barang sebagai barang milik daerah yang berada dalam kekuasaan pengguna barang. dalam hal terjadi kerusakan mesin absensi sidik jari diluar kemampuan pengguna barang wajib dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan barang milik daerah. apabila terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada maka pencatatan kehadiran menggunakan pencatatan kehadiran secara manual sampai mesin absensi sidik jari dapat digunakan kembali. bab perekaman data sidik jari perekaman sidik jari dilakukan dengan cara meletakan sidik jari pada sensor pemindai jari mesin absensi sidik jari hingga data sidik jari terekam pada mesin absensi sidik jari dan aplikasi pengolah data presensi pegawai asn. perekaman sidik jari hanya dilakukan oleh pegawai asn untuk dirinya sendiri pada skpd tempatnya bertugas. setiap pegawai asn hanya dapat melakukan perekaman data sidik jari dengan menggunakan ibu jari tangan kanan. dalam hal pegawai asn tidak dapat melakukan perekaman sidik jari dengan menggunakan ibu jari tangan kanan, maka menggunakan ibu jari tangan kiri. pegawai asn yang mutasi, wajib melakukan perekaman ulang sidik jari pada mesin absensi sidik jari dan aplikasi pengolah data presensi satuan kerja atau unit kerjanya yang baru. pegawai asn yang telah ditetapkan status ketidakaktifannya, data pegawai asn tersebut dinonaktifkan pada mesin absensi sidik jari dan aplikasi pengolah data presensi. bab waktu pencatatan kehadiran pegawai asn mulai melakukan pencatatan kehadiran (lima belas) menit sebelum jam masuk kerja. pegawai asn melakukan pencatatan kepulangan paling lambat (enam puluh) menit setelah jam pulang kerja. dalam hal pegawai asn tidak dapat melakukan pencatatan kepulangan sebagaimana dimaksud pada yang dikarenakan melaksanakan tugas kedinasan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung. bab penggunaan mesin absensi sidik jari setiap pegawai asn wajib melakukan pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin absensi sidik jari sesuai dengan ketentuan jam kerja. pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat masuk dan pulang kerja. pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan dalam hal: sedang melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan atau surat perintah perjalanan dinas yang sah, sedang menjalani cuti yang dibuktikan dengan surat cuti yang sah, tidak hadir karena keadaan tertentu yang bersifat mendesak yang dibuktikan dengan surat izin tidak hadir yang diketahui oleh atasan langsung, dan terlambat dan atau pulang awal yang dibuktikan dengan surat persetujuan izin datang terlambat dan atau pulang awal dari atasan langsung. pada saat upacara atau olahraga pencatatan kehadiran menggunakan daftar hadir. setelah upacara atau olahraga selesai dilaksanakan pegawai asn wajib melakukan pencatatan kehadiran pada mesin absensi sidik jari. izin datang terlambat dapat diberikan kepada pegawai asn yang mengikuti upacara atau olahraga sesuai dengan absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada bagi pegawai asn yang dipekerjakan atau diperbantukan instansi lain, pencatatan kehadirannya dilakukan ditempat pegawai asn tersebut dipekerjakan atau diperbantukan. pegawai asn yang masuk kerja dan pulang kerja tidak mencatatkan kehadirannya dengan mesin absensi sidik jari ditetapkan tidak masuk kerja. bab vii pengelola mesin absensi sidik jari pengelolaan mesin absensi sidik jari dan prestasinya untuk seluruh skpd dilaksanakan oleh administrator. administrator sebagaimana dimaksud pada berasal dari bagian kepegawaian sekretariat daerah kabupaten kayong utara. administrator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. pengelolaan mesin absensi sidik jari dan prestasinya lingkungan skpd dilakukan oleh operator. operator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati atas usulan kepala skpd. administrator dan operator wajib membuat pakta integritas. tugas pokok dan fungsi administrator dan operator ditetapkan dalam keputusan bupati. bab vii pelaporan pencatatan kehadiran pegawai asn dengan menggunakan mesin absensi sidik jari dan atau menggunakan daftar hadir wajib dilaporkan oleh kepala skpd kepada bupati setiap bulan. laporan pencatatan kehadiran pegawai asn sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya. bab larangan pegawai asn dilarang: merusak mesin absensi sidik jari: memindahkan mesin absensi sidik jari yang bukan pada tempatnya, merekam sidik jari lebih dari jumlah yang ditentukan, merekam sidik jari untuk pegawai asn lainnya, merekam pencatatan kehadiran pegawai asn lainnya, dan atau melakukan pencatatan kehadiran tetapi tidak masuk kerja. administrator dan operator dilarang: mengubah data kehadiran pegawai asn, merekam sidik jari lebih dari jumlah yang ditentukan, dan atau menghilangkan data kehadiran pegawai asn. bab sanksi pegawai asn yang melanggar kewajiban dan larangan dalam peraturan bupati ini dapat dikenai sanksi sesuaincatatan kehadiran mesin absensi sidik jaridisiplin pegawai asn. tim pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai asn sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur asisten yang membidangi kepegawaian, inspektorat, bagian kepegawaian, bagian hukum, bagian organisasi dan unsur terkait lainnya. tim pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai asn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala skpd bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan dan pencatatan kehadiran mesin absensi sidik jari pegawai asn dilingkungan unit kerjanya. bab xii ketentuan lain lain ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, berlaku bagi pegawai tidak tetap atau dengan sebutan lainnya dilingkungan pemerintah kabupaten kayong utara. unit kerja yang melaksanakan lebih dari (lima) hari kerja per minggu, penggunaan mesin absensi diatur lebih lanjut oleh kepala skpd dengan berpedomanhindi hamid diundangkan sukadana pada tanggal agustusnil eka tangga:a.berita daerah kabupaten garut tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan lampiran angka nomor dihapusvii huruf dan hurufutd wilayah kerja lokasidihapus utd balai benih pembantu padi kecamatan teropong kidul teropong kidul utd balai benih pembantu palawija kecamatan teropong kidul teropong kidul wangi pasir limbangan limbangan kecamatantengah karang tengah kecamatan karang tti mekarmutbupati garut, ttd ageng h.mangka romawi vivii. utd pada dinas tanaman pangan dan hortikultura kepala utd data dan informasi pertanian kepala utd mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan utd data dan informasi pertaniandan informasi pertanian: penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan utd data dan informasi pertanian:data dan informasi pertanian adalah sebagai berikut menyusun program kerja tugas utdkamasyarakat: melaksanakan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten, melaksanakan pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman panganan hortikulturautd data dan informasi pertanian baik secara lisan, tertulis, berkala,data dan informasi pertanisubbagian tata usaha berdasarkanbidang tugashortikultura kepala utd mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas utd balai benih hortikulturutd balai benih hortikultura, penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan utd balai benih hortikultura: dan cc)hortikultura adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang pengelolaan utd balai benih hortikulturutd balai benih hortikulturhortikulturaugasmemperoleh konsep surat dinas yang benar: melaporkan pelaksanaandihapus dihapus kepala utd balai benih pembantu padididi, penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan balai benih pembantu padi,pembantu padi adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang tugas pengelolaan balai benih pembantu padidipembantu padisubbagiantugassubbagian tata usaha baik secara lisan, tulisan, berkala,pembantu palawijalawijlawija, penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan balai benih pembantu palawija, dan penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, uraian tugas kepala pid balai benih pembantu palawija adalah sebagai berikut menyusun program kerja pengelolaan balai benih pembantu palawijlawij: dan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. ji. subbagian tata usaha utd balai benih pembantu palawij usahaktanaman pangan dan hortikultura yang memiliki wilayah kerja tertentu, penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan:pengelolaan adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang tugas pengelol: melaporkan pelaksanaan tugas pengelol, sesuai dengan bidang tugasnya. subbagian tata usaha utd tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki wilayah kerja tertentubupati garut,sehsehatansekretariat adalah sekretariat pada dinas kesehatan kabupaten bandung barat. bidang adalah bidang lingkungan dinas kesehatan kabupaten bandung barat. subbagian adalah subbagian lingkungan dinas kesehatan kabupaten bandung barat. seksi adalah seksi lingkungan dinas kesehatan kabupaten bandung barat. unit pelaksana teknis daerah adalah unsur pelaksana teknis pada dinassehatan dinas mempunyai tugasunit pelaksana teknispt,rumuskan rencana pembangunan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan sumber daya kesehatan, memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, serta kepegawaian dan umum dinas, dan cc. pelaksanaan fasilitasi bidang perencanaan, keuangan serta kelembagaan dan penatalaksanaan serta peningkatan pemberdayaan potensi kesejahteraan pegawai sertatugaspelaksanacc. pelaksanaanbidang kesehatan masyarakatsehatan masyarakat, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan tekniscc. melaksanakan pengkajian bahan koordinkerjasamaj .kesehatan keluarga dan gizkeluarga dan gizi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang kesehatan keluarga dan gizi, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi. seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang kesehatan keluarga dan gizi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan bahan rencana operasional kegiatan pengamatanbahanteknis jaminan persalinan, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dengan fasilitas kesehatan mitra jaminan persalinan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan persalinan, melakukan pengelolaan data kesehatan keluarga dan gizi, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pelayanan penyusunan bahan pembinaan, kesehatan keluarga dan gizi, melaksanakan penyusunan bahan penyediaan saranapelayanan keluarga berencana, melaksanakan penyiapan metoda, media dan upaya dalam rangka teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut oo. melaksanakan penyiapan bahan dan studi untuk pengembangan potensi dalam rangka penyelenggaraan pelayanembangbimbingan teknis dan pembinaan kepada petugas kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja dan usia lanjut, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan upaya kesehatan sekolah, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan usia lanjut, melaksanakan verifikasi jaminan persalinan, melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan status zi, melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi, melaksanakan penyusunan bahan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengamatan,data gizi dan data lain yang terkait, melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta integrasi program gizi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi posyandunyusunan bahan pengkajian kebijakan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan bahan pelaporan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. seksi promosi dan pemberdayaromosi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, cc. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dan kemitraan kesehatan, pada potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masayarakat tingkat kecamatan, desa kelurahan dan puskesmas, melaksanakan pengembangan strategi komunikasi informasi dan edukasi kie kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi, melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatandesa kelurahan, melaksanakan bimbingan teknis kegiatan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tingkat kabupaten secara berkala, melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait serta menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan promosi kesehatan, melaksanaklingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olah: pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis raga mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga, melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui penipuan stem dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian kualitas kesehatan masyarakat pemukimngkajibahan penyelenggaraan kabupaten sehat, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahragcegahan dan pengendalian penyakitlaksanaan pengkajian bahpelaksanadan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporcc. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakoordinlaksanaan kebijakan teknis, program kerja derjasamyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakurveilans dan imunisasi. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang surveilans dan imunisasi, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang surveilans dan imunisasi. seksi surveilans dan imunisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi surveilans dan imunisasi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang surveilans dan imunisasi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang surveilans dan imunisasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang surveilans dan imunisasi,gkajian pelaksanaan surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, penyelidikan kejadian luar biasa, mitigasi, dan kesiapsiagaan serta tanggap darurat, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan imunisasi, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data surveilans dan imunisasi, melaksanakan penyusunan bahan operasional surveilans dan imunisasi, melaksanakan manajemen pengelolaan vaksicegahan dan pengendalian penyakit menular. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknismempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan perencanaan kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, cc.menular, melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan penyakit menular akibat bencana dan wabah, melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan penanggulangan penyakit menularmenula. pelaksanaan penyusunan bah:oordinasiyelenggaraan upaya kesehatan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwaanggulangan penyakit tidak menular tertentudalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pelayanan kesehatpelaksanadan cc. pelaksanaanbidang pelayanan kesehatlayanan kesehat dan jaminan kesehatan, dan cc. seksi fasyankes dan peningkatan mutu. seksi pelayanan kesehatan primeprimer. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pelayanan kesehatan primer, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pelayanan kesehatan primer. seksi pelayanan kesehatan primerprimer, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pelayanan kesehatan primer, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan primer, melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer, melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis bidang pelayanan kesehatan primerprimer yang meliputi tindakan gawat darurat, standar operasional prosedur sop), standarisasi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelayanan kesehatan primer, melaksanakan pelayanan kesehatan jamaah haji, melaksanakan pengembangan sistem informasilayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehrujukan dan . pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan. seksi pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatanrujukan dan jaminan kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pelayanan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, cc. melaksanak, melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, melaksanakan pengelolaan data kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan, melaksanakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal, melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional, j . melaksanakan penyusunan bahan kegiatan jaminan kesehatan yang meliputi analisa potensi, pengembangan model dan strategi, advokasi dan regulasi, melaksanakan urusan dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan spesialistik dan koordinasi perencanaan, penyediaan data informasi rumah sakiteksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu. dalam melaksanakan tugas: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutumbinaan bidang perijinan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu melaksanakan fasilitasi bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan blue. dalampelaksanacc. pelaksanaanbidang sumber daya kesehatperumusan kebijakan teknis: cc. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakoordinerjasamyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksumber daya kesehatan terdiri atas: seksi farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part): dan cc. seksi sumber daya manusia. seksi farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisionalrmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional mempunyai fungsi pelaksanapelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional. seksi farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, cc. melaksanakngembangan jaringan sosialrumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan farmasi, makanan minuman, kosmetik dlat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (part). dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part mempunyai fungsi: pelaksana( part), pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (part), dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part):. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part) mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksibidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part), cc. melaksanakdan sosialisasi kebijakan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part): melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part), melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaanmanusia. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi sumber daya manusia mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang sumber daya manusia, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang sumber daya manusia, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang sumber daya manusia. seksi sumber daya manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi sumber daya manusia melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang sumber daya manusia cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang sumber daya manusia melaksanakan penyusunan sosialisasi dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang sumber daya manusia melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kebijakan bidang sumber daya manusia fl. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya manusia melaksanakan pemetaan dan analisa kebutuhan tenaga kesehatan, pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, serta bimbingan teknis sdm kesehatan termasuk bimbingan teknis badan layanan umum daerah blue) fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, melaksanakan registrasi, sertifikasi tenaga kesehatan serta pemberian izin praktik tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang undangan, melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pembentukan badan layanan umum daerah blue), j sumber daya manusiinan liase. band perihal pedoman penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntanah lauadalahcapubahan kedua tentang pedoman salinan bupati kediri provinsi jawa timur dan peraturan bupati kediri nomor tahun tentang atas pemeran bupati kediri nomor tahun umum laksanakan keg ikatan anggaran dapatan belanja daerah tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, bowo sesuai nio dinas plt. kepala bodoh pengelola keuangan don aset daerah nomor tongkol september perihal perubahan kedua atos peroiuron bupati kediri nomor tahun tentang pedoman umum peloksonoon kegiatan apbd don berita coro nomor tongkol september tentang robot pemborosan perubahan kedua atos peraturan bupati kediri nomor tahun tentang pedoman peloksonoon kegiatan apbd tahun anggaran peta merubah pedoman umum peloksonoon kegiolon anggaran pencopotan don belanja daerah tahun anggarankedua atos peraturan bupati kediri nomor tahun gentong pedoman umum peloksonoon kegiatan anggaran pendopoion don belanja daerah tahun anggaran menimbang mengingat undang undang nomor tahun gggi,l4gentong pengodean borong don jogentooluron menteri kolom negeri nomor tahun menolong pembentukan produk hukum daerah; peraturan menteri keuangan nomor pmk.02l2 ol6 tentang standar bio masukan tahun anggaran t0. ll. peraturan menteri kolom negeri nomor lohan tentang pedoman penyusunan anggaran pendopoion don belanja daerah tahun anggaran ol7; peraturan bupati kediri nomor tahun tentang pedoman umum peloksonoon anggaran pendopoion don belanja daerah tahun anggaran sebogoimono telah diubah dengan peraturan bupati kediri nomor tahun ol7; memutuskan menetap kon peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kediri nomor tahun 2oi67. poso ketentuan bob huruf angka hurt kolom lampiran peroiuron bupati kediri nomor tahun tentang pedoman umum peloksonoon kegiatan anggaran pencopotan don belanja daerah tahun anggaran yong telah diubah dengan peraturan bupati kediri nomor tahun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tronsporlosi umum bio transpor dibocorkan sesuai dengan bukti yong soh riil (ot cost), standar fasilitas transportasi sebagai berikut uraian pesawat udara kapal laut ke.eta api 8is umum alat transportasi lainnya ket. bupati bisnis klas eksekutif sesuaikenyataan wakil bupati, ketua bisnis klas eksekutif sesuai kenyataan eselon lla, wakil ketua bisnis klas eksekutif sesuai kenyataan eselon llb, anggota prd ekonomi klas eksekutif sesuai kenyataan eselon lll kepala bagian lingkup sekretariat daerah camat) ekonomi klas eksekutif 5e3uai kenyataan eselon lll ekonomi klas eksekutif sesuai kenyataan eselon ekonomi klas eksekutif, sesuai kenyataan eselon ekonomi klas eksekutif sesuai kenyataan staf ekonomi klas eksekutif sesuai kenyataan non pns, masyarakat ekonomi klas eksekutif sesuai kenyataan poso peraturan bupati ini disusun berdosokon noto dinas plt. kepala bodoh pengelola keuangan don aset daerah nomor .s1 l2olz tongkol september perihal perubahan kedua atos peraturan bupati kediri nomor tahun 20l6 tentang pedoman umum peloksonoon kegiatan 2o1l don berisi coro nomor tongkol september ott bening robot pemborosan perubahan kedua atos peraturan bupati kediri nomor tahun 20l6 gentong pedoman peloksonoon kegiatan apbd tahun anggaran dengan hasil peserta robot memutuskan perlu segera menetapkan perubahan kedua atos peraturan bupati kediri nomor tahun ,l6 tentang pedoman peloksonoon kegioion apbd tahun anggaran selo mulai berlaku pado tongkol diu ndosi daerah kabupaten kediri. diietopkon kediri pado tongkol bupati kediri, ttd, haryanto sutrisno diundangkan kediri podotonggol sekretaris daerah kabupaten kediri, ttdmbina |
peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang kebijakan akuntansi keuangan blue rsud aji batara agung dewa saktidoman kebijakan akuntansi keuangan blue rsud aji batara agung dewa sakkas yang dimaksud pada meliputi kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, kas rsud aji batara agung dewa sakti samboja, dan kas kecil. pengakuan kas setarameliputi kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas, rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas, dan ccdan berisiko rendah suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagaimana pada apabilaaji batara agung dewa sakti samboja, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). pengukuran sebagaimana dimaksud pada adalah: a., dan b.sebagaimana dimaksud pada meliputi investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, dan hal hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian jenis dan jumlah penempatan dana, jenis mata uang, jumlah penempatan dana pada pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa.cc. jangka waktu pelunasan,, cc:aji batara agung dewa sakti samboja, dan piutang pasien umum pengakuan piutang meliputi piutang akses diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada akses,:: piutang kerja sama diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada perusahaan asuransi, piutang pasien umum diakui dan dicatat pada saat diberikan persetujuan piutang dari pejabat rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang ditunjuk9g. piutangiinya meliputidanaji batara agung dewa sakti samboja. penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tagihan kepada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara. penyajian dan pengungkapan sebagaimana dimaksud meliputi,, danpersediaan rsud aji batara agung dewa sakti samboja, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, termasuk barang cetakan, persediaan alat listrik, persediaan material bahan, yaitusebagaimana dimaksud pada adalah persediaan diakui pada saat barang diterima dan dicatat dalam akun biaya, dansebagaimana dimaksud pada dinilai berdasarkan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, dansebagaimana dimaksud padapenyajian dan pengungkapan sebagaimana dimaksud pada meliputi persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, dan persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan. uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, dan uang muka pembelian barang jasa. uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional rumah sakit. uang muka sebagaimana dimaksud pada terdiri dari uang muka yang diakui pada saat pembayaran kas, uang muka kegiatan yang berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, dan uang muka pembelian barang jasa berkurang pada saat barang jasa diterima. pengukuran uang muka sebagaimana dimaksud pada diukur dengan sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. penyajian uang muka sebagaimana maksud pada meliputi uang muka disajikan pada kelompok aset lancar neraca, danpengakuan sebagaimana dimaksud pada berikan jika biaya dibayar muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran, biaya dibayar muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima, dan biaya dibayar muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu. pengukuran sebagaimana dimaksud padsebagaimana dimaksud pada meliputi biaya yang dibayar muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, dan biaya yang dibayar muka disajikan secara netto. bagian kedua aset tetap aset tetap merupakan aset berwujud, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. aset tetap sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada yang dikelola rsud aji batara agung dewa sakti samboja diklasifikasikan sebagai berikut, tanah: peralatan dan mesin, cc. gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan instalasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. tanah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi tanah, gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional rsud aji batara agung dewa sakti samboja dan dalam kondisi siap dipakai. peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf meliputijaringan, dan instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh rsud aji batara agung dewa sakti samboja dan dalam kondisi siap dipakai. aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada hurufaji batara agung dewa sakti samboja dan dalam kondisi siap dipakai. konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud dalam meliputi aset yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan atau donasi yangakuan aset tetap sebagaimana dimaksud pada harusmanfaatkan. pengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud dalampengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud huruf terhadap bangunanpengukuran aset tetap sebagaimana dimaksud huruf berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu rusak dan tidak berfungsi, tidak rusak namun tidak berfungsi, tidak rusak namun belum berfungsi, dan aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya. mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif) sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kepala rsud aji batara agung dewa sakti samboja kepada kepala daerah untuk dimintakan persetujuannya. setelah ada persetujuan gubernur, kerugian penghapusan dibebankan sebagai biaya lain lain sebesar nilai buku tersebut. pengeluaran untuk suatu aset tetap sebagaimana dimaksud dalam meliputi menambah nilai ekonomi, menambah kapasitas, dan menambah masa manfaat. pengeluaran untuk suatu aset tetap sebagaimana dimaksud pada, peralatan dapur yang kecil kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain lain, linen seperti selimut, spree, gordon, celemek, kelambu, skorer, baju operasi, dan lain lain, dan peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, sikat dan lain lainterjadi penyimpangan dari konsep harga perolehan maka rsud aji batara agung dewa sakti samboja harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan rsud aji batara agung dewa sakti sambojagian ketiga penyusutan aset tetap penyusutan yaituyaitujumlah yang dapat disebutkan sebagaimana dimaksud padaaji batara agung dewa sakti samboja sebagaimana dimaksud pada adalah metode garis lurus (straight line method). bagian keempat tarif penyusutan tarif penyusutan aset dan masa manfaat bukan bangunan dikelompokkan menjadi (dua) kelompok yaitu kelompok masa manfaat (empat) tahun tarif penyusutan (dua puluh lima persen), dan kelompok masa manfaat (delapan) tahun tarif penyusutan (dua belas koma ima persen). tarif penyusutan aset dan masa manfaat bangunan dikelompokkan menjadi (dua) kelompok yaitu, permanen masa manfaat (dua puluh) tahun tarif penyusutan (lima persen): dan tidak permanen manfaat (sepuluh) tahun tarif penyusutan (sepuluh persen). yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitualat alat komunikasi seperti pesawat telepon, facsimile, telepon selulerdan becak, dan alat alat dapur yang relatif besarkebijakan akuntansi keuangan blue rsud aji batara agung dewa saktaji batara agung dewa sakti samboja yang selanjutnya disingkat rsud aji batara agung dewa sakti samboja. badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah aji batara agung dewa sakti yang selanjutnya disingkat blue rsud aji batara agung dewa sakti sambojayang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat (delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitudan peralatan medis. penyajian dan pengungkapan aset tetap sebagaimana dimaksud dalamntara laicc.dan uraian rincian dari masing masing aset tetap. untuk konstruksi dalam pengerjaan meliputi rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan,dan uang muka yang diberikan dan retensi (untuk masa pemeliharaan). bagian kelima aset lainnya aset lainnya yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tetap yang meliputi aset tak berwujud, aset kerjasama operasi (kso), dan aset lain lain. pengakuan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf diakui apabila rsud aji batara agung dewa sakti samboja akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. pengakuan aset lainnya sebagaimana dimaksud huruf diakui pada saat penyerahan aset tetap berwujud rsud aji batara agung dewa sakti sambojpengakuan aset lainnya sebagaimana dimaksud huruf diakui pada saat aset tetap berwujud tidak dipergunakan dalam kegiatan normal rsud aji batara agung dewa sakti sambojsebagaimana dimaksud meliputccsebagaimana dimaksudaset lainnya sebagaimana dimaksud yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain kebijakan penilaian aset lainnya, rincian aset lainnya,dan jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut. bab kebijakan akuntansi kewajiban karakteristik rsud aji batara agung dewa sakti sambojadan kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim. penyelesaian kewajiban masa kini sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran kas, penyerahan aset lainnya diluar kas, pemberian jasa, dan yaitudan kewajiban jangka panjang yaitu semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. bagian kesatukewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam dibagi beberapa jenis diantaranya utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional rsud aji batara agung dewa sakti samboja, misalnya utang biaya,, termasuk penerimaan doping dana jamkesmas, utangsebagaimana dimaksud huruf diakui pada saat rsud aji batara agung dewa sakti samboja menerima jasa hak atas barang jasa, tetapi rsud aji batara agung dewa sakti samboja belum membayar atas barang jasa yang diterima. pengakuan utang pajak sebagaimana dimaksud huruf diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan rsud aji batara agung dewa sakti samboja untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pengakuan biaya yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud huruf diakui pada saat rsud aji batara agung dewa sakti samboja telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi rsud aji batara agung dewa sakti samboja belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima. pengakuan pendapatan diterima muka sebagaimana dimaksud huruf diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan rsud aji batara agung dewa sakti sambojakuan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksudaji batara agung dewa sakti sambojpenyajian dan pengungkapan utang rsud aji batara agung dewa sakti samboja diungkapkan secara rinci dalam talk. bagian kedua kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan: dan rsud aji batara agung dewa sakti sambojsebagaimana dimaksud pada diakui pada saat rsud aji batara agung dewa sakti samboja menerima hak dari pihak lain tetapi rsud aji batara agung dewa sakti samboja belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut. pengukuran kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud pada dinilai sebesar nominal utang jangka panjang. penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padac.bagian kesatu ekuitas tidak terikat ekuitas tidak terikat merupakan ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu yang antara lain meliputi ekuitas awal: surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi. ekuitas awal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hak residual awal rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali rsud aji batara agung dewa sakti sambojaebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan akumulasi surplus defisit pada periode periode sebelumnya. surplus dan defisit tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud padadansebagaimana dimaksud dalam dinilai sebesar nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan rsud aji batara agung dewa sakti sambojadansebagaimana dimaksud pada a.rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya, dan informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat. bagian kedua ekuitas terikat temporer ekuitas terikat temporer merupakanpembatasan ekuitas terikat temporer sebagaimana dimaksud padacc. dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan, dan dana untuk memperoleh aset tetap pengakuan ekuitas terikat temporermengikat secara temporer, dan cc. diterimanya aset dari sumbangan bantuan yang mengikat secara temporer. pengukuran ekuitas terikat temporer sebagaimana dimaksud dinilai sebesar nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan rsud aji batara agung dewa sakti samboja, dan nominal dana sumbangan bantuan yang sifatnya mengikat temporer. penyajian dan pengungkapan ekuitas terikat temporer sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam antara lain sebagai berikut rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya, dan informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer. bagian ketiga ekuitas terikat permanen ekuitas terikat permanen yang berupa ekuitasyang meliputian pada saat ditetapkan untuk menerapkan ppk blue, diterimanya dana dan atau aset sumbangan bantuan yang mengikat secara permanen, dansebagaimana dimaksud dinilai sebesar nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan ppk blue pada rsud aji batara agung dewa sakti sambojadan nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi. penyajian ekuitas terikat permanen sebagaimana dimaksud disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar solonya. pengungkapan ekuitas terikat permanen sebagaimana dimaksud dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya, dan informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen. aji batara agung dewa sakti samboja adalah semua hak dan kewajiban rsud abadi aji batara agung dewa sakti samboja. pengelolaan keuangan rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboja. pemimpin blue merupakan pejabat penguna anggaranmemiliki kewenangan terhadap penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi skpd yang dipimpinnya rekening kas rsud abadi adalah rekening tempat penyimpanan uang kas rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja dan membayar seluruh pengeluaran blue rsud aji batara agung dewa sakti samboja pada bank yang ditunjuk. penerimaan rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah semua aliran kas yang masuk rekening kas rsud aji batara agung dewa sakti samboja. pengeluaran rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening kas rsud aji batara agung dewa sakti samboja. belanja rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah semua pengeluaran dari rekening kas rsud bab vii akuntansi pendapatan pendapatan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rsud aji batara agung dewa sakti samboja selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. pendapatan sebagaimana dimaksud pada meliputi dan lain lain pendapatan rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang sah. lain lain pendapatan rsud aji batara agung dewa sakti samboja yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giroaji batara agung dewa sakti samboja, dan hasil investasi. bagian kesatu pengakuan dan pencatatan pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui untuk pendapatan tunai, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan, untuk pendapatan akses, pendapatan diakui pada saat klaim diajukan akses, danaji batara agung dewa sakti samboja.viii kebijakan akuntansi biaya biaya rsud aji batara agung dewa sakti samboja mencakup biaya operasional, dan biaya non operasional. biayajalankan tugas dan fungsi. biaya non, dan biaya umum umum dan administrasi. biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitumeliputi honorarium dari tenaga medis dan para medis,, biaya jasa pelayanan, meliputi insentif yang diberikan yang diperhitungkan dengan jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, yaitu, biaya barang dan jasa, meliputi listrik air, telepon, alat tulis untuk pelayanan biaya penyusutan aset tetap yang digunakan untuk pelayanan, dan biaya pelayanan lain lain. biaya umum dan administrasi, sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu meliputi gaji dan tunjangan, honorarium dari tenaga non medis, biaya administrasi kantor meliputi alat tulis kantor, bahan habis pakai, makan minum pegawai, biaya pemeliharaan meliputi pemeliharaan sarana kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin kantor biaya barang dan jasa meliputi alat tulis listrik air, telepon untuk kantor, biaya penyusutan aset tetap yang digunakan untuk non pelayanan, biaya promosi, dan biaya umum dan administrasi lain lain, termasuk biaya penyisihan kerugian piutang. biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam,akuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dengan cara,ve,, pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan awal tahun, pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan akhir tahun, f', 9g,,an defisit tahun lalu. pengukuran biaya sebagaimana dimaksudab koreksi kesalahan, perubahan, kebijakan akuntansi dan pos luar biasa bagian kesatu koreksi kesalahan koreksiperubahan standar dan lain lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. perubahan estimasi perubahan entitas akuntansi merupakanrubahan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud padagbambimmmemnatsi ppt samsara daan jom anwar, tatum asisten pemerintahan umum hukum (rom orang, sii dapat bagian atminiwasi hukum diu rus jerami, som aksi dapat suv bagian perundang undangan aji batara agung dewa sakti samboj aji batara agung dewa sakti samboja. surplus anggaran rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah selisih lebihdefisit anggaran rsud aji batara agung dewa sakti samboja adalah selisih kurangpembiayaan rsud aji batara agung dewa sakti samboj aji batara agung dewa sakti sambojaaji batara agung dewa sakti samboja samboja yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntan aji batara agung dewa sakti samboja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. barang milik rsud aji batara agung dewa sakti sambojaji batara agung dewa sakti samboja samboja pada saat atau tanggal tertentu catatan atas laporan keuangan adalahaji batara agung dewa sakti samboja samboja, penjelasan atas kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat atas rsud aji batara agung dewa sakti sambojaitujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan kebijakan akuntansi rsud aji batara agung dewa sakti samboj. sebagaimana dimaksud padbagian kedua yang berlaku rsud aji batara agung dewa sakti samboja. kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada tersebut disajikan meliputi kebijakan umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari akuntansi yang digunakan. bab iii kebijakan umum akuntansi bagian kesatu pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi rsud aji batara agung dewa sakti sambojnerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan dilakukan dengan cara penyajian wajar, substansi mengungguli bentuk, dan materialis. bagian kedua asumsi dasar akuntansi asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi rsud aji batara agung dewa sakti samboja dengan melakukan usaha secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usaha. dasar akuntansi akrual denganbagian ketiga periodisasi pelaporan periode pelaporan keuangan adalah untuk masa januari sampai dengan desember bagian keempat ciri dasar akuntansi akuntansi keuangan rsud aji batara agung dewa sakti sambojdalam rangka pengelolaan kas rsud aji batara agung dewa sakti samboja dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu kas daerah. dalam melakukan pengelolaan kas sebagaimana rsud aji batara agung dewa sakti samboja juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank. rsud jdaerah, laporan keuangan rsud aji batara agung dewa sakti samboja disusun menggunakan standar akuntansi pemerintahan. rsud aji batara agung dewa sakti samboja dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap dengan melalui persetujuan pejabat berwenang. bagian kelima laporan keuangan pokok laporan keuangan pokok rsud aji batara agung dewa sakti samboja meliputi neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. bab kebijakan akuntansi aset bagian kesatu aset lancar aset lancar diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu bulan atau kurang. aset lancar atau kurang. aset lancar berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. |
tele bupati kepulauan sangihe peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun tentang uraian tugas badan pengelola: bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf maka perlu ditetapkannya peraturan bupati tentang uraian tugas badan pengelola perbatasahun tentang badan nasional pengelola perbatasan: keputusan presiden tahun tentang mensahkan basic agreement economic add technical cooperation between the government republic indonesia and the government republic philippinesnegar. daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangihe. babi ketentuan umum dalam. dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupatenan adalah badan pengelola perbatasan kepala badan adalah kepala badan pengelola perbatasanbadan dan lembaga tekniskepulauan sangihe, yang selanjutnya disebut bpp kabupaten kepulauan sangihe, adalah perangkat daerah kabupaten kepulauan sangiheii! kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangiheadan pengelola perbatasan kabupaten sangihe. bagian kedua tugas dan fungsi badan pengelola perbatasakepulauan sangihe. dalam melaksanepulauan sangiheepulauan sangihe, pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara kabupaten kepulauan sangihekepulauan sangiheepulauan sangihe, perencanaiheepulauan sangihe. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi badan pengelola perbatasan kabupaten sangihe terdiri dari kepala badan, sekretariat, bidang pengelolaan batas negara dan kerjasama, bidang. bidang pengelolaan potensi kawasan, bidang pengelolaan infrastruktur kawasanperbatasan kabupaten kepulauan sangihe adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab ill uraian tugas bagian kesatu kepala badan kepala badan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan bidang pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi kawasan, pengelolaan infrastruktur kawasan dan kerjasama berdasarkan kebijakan kepala daerahsekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam menyelenggarakan fungsi membantu dan bertanggungjawab kepada kepala badan dalam bidang tugasnya, memimpin sub bagian dalam lingkungan sekretariat dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada semua bidang: menyelenggarakan program kegiatan, keuangan dan hukum serta mengkoordinir penyusunan program dan kebutuhan anggaran, melakukan . melakukan kegiatan konsultasi hukum dan pengawasan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta dalam pelaksanaan program kegiatan, melakukan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendanaan dan perlengkapan dilingkungan badan: menata kearsipan dan pendistribusian surat menyurat serta kegiatan rumah tangga lingkungan badan: membuat pelaporan bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaksanaan program kegiatan: memberikan saran, pertimbangan kepada kepala badan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, ii. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala, membawakan sub bagian program, keuangan dan pelaporan, sub bagian hukum dan kepegawaian: sub bagian umum dan perlengkapan. sub bagian program, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas menyusun program, menyusun pembukuan dan verifikasi, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan urusan perbendaharaan: melaksanakan urusan keuangan: menyiapkan dan menyusun laporan, melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris. sub bagian hukum dan kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan serta prosedur yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, memberikan . memberikan pertimbangan, kajian dan saran atas pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kepegawaian: mengumpulkan, mencatat, mengoreksi dan menyajikan data kepegawaian, mengadakan analisa dan penilaian data hasil olahan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan pegawai lingkungan badan: menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, menyusun rencana mutasi kepegawaian dan melakukan pembinaan pegawai, melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris. sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengurusan surat masuk keluar lingkungan badan yang meliputi penyortiran, pencatatan, dan pendistribusian, menata kearsipan dan surat menyurat, melakukan pengetikan, penggandaan surat, naskah dan dokumen serta memberikan kode surat masuk keluar, menilai dan mengusulkan penghapusan dan pemusnahan arsip sesuai ketentuan yang berlaku: membuat perencanaan pengadaan, pendistribusian perlengkapan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mencatat dan memonitor barang inventaris serta mengusulkan penghapusan barang yang sudah tidak dapat digunakanpengelolaan batas negara dan kerjasama bidang pengelolaan batas negara dan kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengelola serta menata batas negara, pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah melakukan koordinasi pengelolaan dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan batas negara dan kerjasama serta melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. . bidang pengelolaan batas negara dan kerjasamabatas negara dan kerjasama, membawakan sub bidang pengelolaan batas negara dan kerjasama, sub bidang pelaporan, monitoring dan evaluasi batas negara. sub bidang pengelolaan batas negara dan kerjasamaukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan pembinaan masyarakat dan pemantapan hubungan kerjasama wilayah perbatasan:batas negara mempunyai tugas:idang pengelolaan batas negara dan kerjasamempat. a1enyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya, melaksanakan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan potensipotensi kawasanpotensilolaan potensi kawasan, membawakan sub bidang perencanaan potensi kawasan, sub bidang pelaporan, monitoring dan evaluasi potensi kawasan. sub bidang perencanaan potensi kawasan, mempunyai tugas:. sub bidang pelaporan, monitoring dan evaluasi potensi kawasanlima bidang pengelolaan infrastruktur kawasan bidang pengelolaan infrastruktur kawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan fasilitasi, melaksanakan pembangunan infrastrukturinfrastruktur kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan, melaksanakan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah: melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan fasilitasi, pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, melaksanakan kerjasama, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. bidang pengelolaan infrastrukturpasat . pasai bidang pengelolaan infrastruktur kawasan, membawakan sub bidang infrastruktur pemerintahan dan pembangunan, sub bidang pelaporan, monitoring dan evaluasi infrastruktur sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. sub bidang infrastruktur pemerintahan dan pembangunaninfrastruktur sosial, ekonomi dan kemasyarakatan,enam unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas tugas operasional, melakukan pelayanan dan motivasi kepada masyarakat bidang pengelolaan batas negara, potensi kawasan dan infrastruktur kawasan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pos lintas batas, memfasilitasi kegiatan pos lintas batas. unit pelaksana teknis badan pengelola perbatasan berkedudukan pos lintas batas more. bab iv. paibab eselon kepala badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangihe merupakan jabatan struktural eselon il.b. sekretaris badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangihe merupakan jabatan struktural eselon il.a. kepala bidang badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangihe merupakan jabatan struktural eselon iil.b. kepala sub bagian dan kepala sub bidang kabupaten kepulauan sangihe merupakan jabatan struktural eselon va. bab vi. mesemamaasasnsmsmmnpnsennbnnnnennee bab kepegawaian kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas sekretaris daerah, eselon iii dan eselon: pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesi: yang bersangkutan. tan jumlah tenaga fungsional, seta bab viii pembiayaan pembiayaan badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangihe dibebankan pada apbd kabupateperangkat daerah kabupaten kepulauan sangihe dikoordinasikan oleh badan pengelola perbatasan kabupaten kepulauan sangihe. bab xm. enamtanggal, jamur bupati kepulauan sangihe, hironimus kompas makagansa diundangkan tahuna padatanggal,na er: big anh: aaa sek (uu (aa sll asal @22l tn: |i9e sales lelo iga te: 2d, tan ham tar tm) tan ra. 1x0 fta kos 2g2r pka |
salinan radana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahansesuai dengseluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan. babn pengalokasian dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan, mekanisme penyaluran dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan, penggunaan pengalokasian dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan. bab. bab iii jumlah dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam apbd jumlah dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam apbd tahun anggaran sebesar rp. (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari apbn tahun anggaran bab rincian pembagian danerikan kepada (delapan) kelurahan dengan rincian sebagai berikut kelurahan aek kanoman rp. kelurahan aek kanoman timur rp. kelurahan tanjung leading rp. kelurahan kampung mesjid rp. kelurahan bandar durian rp. kelurahan aek kota batu rp. kelurahan gunting saga rp. kelurahan merbau rp.(lima puluh persen) dari dau tambahan bantuan kelurahan yang telah diterima rsud. bab penggunaanmenteri dalam negjl) bupati jember provinsi jawa timursebagaimana telah diubah dengan peraturan peer itah nomor tahun perlu menetapkan pefatiramn bupati tentang tata cara pembagian, penetapan rtrikidr | da ado an| pengelolaan alokasi dana desa kabupaten jember tahu dea mengingat undang dasar negara republik unranked uhdarrg tentang pembentukan peraturan| undangan ( lembaran negara republik indonesia tat oil nomor tambahan lembaran negara republik #: tahun tentang desa lembaran negara republik indonesia tahun nomor se': tati tentang pengelolaan keuangan desa berita gani indonesia tahun nomor peraturan menteri dala eri tahun tentang pengawasan iklan| keuangan negara republik indore 59k peran epa lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nom ahun tentang pedoman tata cara pengadaan pit ng jasa desa berita negara republik congestaorganisasi dan tata kerja pemerintahan desagoal kehidupan sehat dan sejahtera, contoh kegiatan antara lain kegiatan kegiatan pendukung dalam rangka penurunan angka kematian ibu hamil dan bersalin: kegiatan pendukung dalam rangka penurunan angka kematian bayi dan balita, kegiatan pendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti pencegahan dan penanggulangan tb, penanganan wabah melalui pemberantasan nyamuk dan jentik, kegiatan sosialisasi dalam rangka memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat. goal pendidikan berkualitas, contoh kegiatan antara lain kegiatan pengembangan website desa, penggunaan aplikasi berbasis seperti peningkatan kapasitas operator desa, dan penggunaan aplikasi siskeudes, penyediaan taman bacaan atau perpustakaan desa, pengadaan alat peraga edukatif bagi pos paud milik desa, tambahan honor bagi tutor pos paud milik dukungan pendidikan bagi siswa miskitberp si. goal kesetaraan gender contoh #atan anta kegiatan sosialisasi pendek add siak perkawinan dan pencegahan pernikahan keterwakilan perempat kala pengaya bilan keputusan pena 1uses, adek dam keanggotaan bpd. air berisi abi tasi layak contoh kegiatan antara regia aka sediaan akses masyarakat terhadap air bersih seperti kegtatartr penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis asmara kat, kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan hitam, kegiatan pembangunan jamban keluarga. goal energi bersih dan terjangkau dengan kegiatan pengembangan energi terbarukan alternatif contoh kegiatan seperti pengembangan pembangkit listrik sederhana mikrohidro, goal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi contoh kegiatan antara lain kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga maupun maupun mengembangkan produk unggulan desa, kegiatan pelatihan manajemen koperasi, umkm dan bum desa. goal industri, inovasi dan infrastruktur, contoh kegiatan antara lain kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan desa, jalan dusun, jalan lingkungan dan saluran irigasi tersier, kegiatan pengembangan e government seperti pengembangan sistem pelayanan publik berbasis it. goal berkurangnya kesenjangan contoh kegiatan antara lain kegiatan penguatan kelembagaan desa menuju status desa maju dan mandiri dengan upaya peningkatan idm. goal kota dan pemukiman yang berkelanjutan contoh kegiatan antara lain kegiatan rehabilitasi rumah kurang layak huni: kegiatan pencegahan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat daerah rawan bencana: kegiatan pembentukan bank sampah dalam rangka pengurangan dan atau pengolahan sampah komunal: kegiatan pembentukan forum warga aktif desa, seperti pembentukan forum jejaring warga desa. goal perubahan iklim, contoh kegiatan antaratain sosialisasi perubahan iklim dan red melalui pengajian, pertemuan, perlombaan, penanaman pohon darrsebagainyk. goal ekosistem lautan, dae an| antara lain penyediaan sarana sans perikanan fte goal ekesistr cam onto kegiatan antara lain kegiatan yet oo. food perdamaian an|dah kelembagaan yang tangguh, aja keg adi peni greta partisipasi masyarakat dalam pernah: sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat: kegiatan identifikasi dan inventarisasi aset desa. goal kemitraan untuk mencapai tujuan: kegiatan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan e government melalui verifikasi dan validasi data dalam forum musyawarah desa, kegiatan pengembangan dan peningkatan sistem informasi desa kelurahan berbasis melalui desa online, website desa dan peningkatan kapasitas operator desa. dalam hal keterbatasan alokasi add setiap desa, setelah dilakukan perhitungan dalam pembahasan apb desa, maka prioritas penggunaan add diutamakan untuk membiayai goal penggunaan teknologi jaringan dalam pengelolaan siskeudes dan prioritas goal dalam rangka mengatasi kesenjangan sekaligus upaya peningkatan status desa. standar operasional dan prosedur upaya peningkatan status desa sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia. dalam penggunaan add untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau kabupaten jember sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu agar memperhitungkan kebutuhan penghasilan tetap pt) kepala desa dan perangkat desa kepala desa rp. per bulan, sekretaris desa rp. per bulan, perangkat desa rp. per orang, per bulan, tambahan tunjangan untuk jaminan sosial bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa untuk iuran keanggotaan bpjs ketenagakerjaan meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari madam jaminan pensiun, dengan rincian bpjs ketenagakerjaan kepala desa rp. ulan, sekretaris desa rp. tai lan, perangkat desa rp657 rang) per bulan pembayaran shari bpjs ketenagaan ari iti kecelakaan kerja amina namun yang dibiayai rincian besaran pjs tenaga raja kepala desa rp. per bulan, sekretaris desa rp. per bulan, psi angkat desa rp. per orang, per bulan, undangan bpd ketua rp. per bulan, wakil ketua rp. per bulan, sekretaris rp. per bulan, anggota rp. per bulan, jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi pengurus bpd sebesar rp. per orang per bulan, tunjangan hari raya kepala desa, perangkat desa dan bpd sebesar (satu) kali penghasilan tetap tunjangan bpd. insentif rt rw ketua rt rw rp. per bulan, dipergunakan untuk kebutuhan operasional, operasional untuk kegiatan desa online, siskeudes, spades, verifikasi dan validasi rutin data terbaru kesejahteraan sosial dtk), pelayanan administrasi kependudukan desa dan atau input data indeks desa membangun idm) paling tinggi per bulan, meliputi honorarium operator sebesar paling tinggi rp. per orang per bulan biaya berlangganan bulanan internet biaya pemeliharaan jaringan dan aplikasi operator sebagaimana dimaksud pada huruf angka dapat berasal dari perangkat desa atau unsur staf desa, jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja unsur staf desa sebesar rp. per orang per bulan, honorarium untuk kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat dialokasikan menyesuaikan kemampuan keuangan paling tinggi rp. per bulan, honorarium untuk pelaksana pengelola keuangan desa ppid) dapat dialokasikan contoh kegiatan antara jari paling tinggi rp. per orang per bulan: honorarium untuk pelaksana inventarisasi aset desa dapat dialokasikan paling tinggi rp ,k'"per orang per triwulan paling banyak tempat) &re pelaksana inventarisasi aset kebdgaimarra dimaksud huruf terdiri dari kayla sal desa tata usaha anggaran dalah angka penertiban administrasi aset desa sea penetapan dan penegasan batas desa, upaya penyelesaian konflik tanah, penilaian aset tanah desa, sertifikasi tanah desa: publikasi pengelolaan keuangan desa berupa banner dengan ukuran minimal 2x3 meter yang diletakkan kantor desa, publikasi sebagaimana dimaksud huruf meliputi: rancangan peraturan desa tentang apb desa, peraturan desa tentang apb desa, realisasi apb desa, dan peraturan desa tentang pertanggungjawaban apb desa, kebutuhan konsumsi, perjalanan dinas dan akomodasi lain baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak maupun pemilihan kepala desa pengganti antar waktu pada tahun anggaran berkenaan, pembiayaan kegiatan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, berupa: operasional pkk desa paling rendah sebesar paling tinggi sebesar per tahun yang dipergunakan untuk penguatan kelembagaan dan operasional kegiatan masing masing pokja: operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa lpml) paling tinggi sebesar per tahun, )operasional karang taruna paling tinggi sebesar per tahun, operasional kelompok lanjut: usia karang reda) yang ditetapkan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan keberadaan kelompok lanjut usia desa paling tinggi sebesar per tahun, operasional lintas desa paling tinggi sebesar per lembaga per tahun dalam rangka pelaksanaan kegiatan deteksi dini pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, kerawanan sosial, team untuk menjaga stabilitas keamanan desa berkoordinasi dengan baginya dan babinkamtibnas, kebutuhan untuk mendukung pelaksarraarmmkegiatan lomba desa, pengembangan dan hap eko desa serta pengembangan usaha mikro engah dan koperasi melalui kegiatan gelar regia ian teknis pelatihan peningkatan kapas aparatur pemerintah desa, pengurus badan syawaratan desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dar kader pemberdayaan masyarakat desa suai dengar kemampuan keuangan desa, dan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan sebagaimana dimaksud diutamakan untuk kegiatan digitalisasi desa menuju smart village. penggunaan add untuk, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan atau kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf yang dilaksanakan diluar kabupaten, wajib memperoleh jin tertulis dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kegiatan, kompetensi penyelenggara dan lain lain pendukung lainnya. ijin tertulis dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. dan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melibatkan narasumber dari unsur pendamping profesional tenaga ahli desa, akademisi, pemerhati desa, aparatur penegak hukum dan atau opd terkait. narasumber sebagaimana dimaksud pada diidentifikasi berdasarkan hasil koordinasi dinas pemberdayaan masyarakat dan atau desa dengan tim fasilitator kecamatan dalam mempertimbangkan kompetensi dasar narasumber yang dibutuhkan dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. bab vii pelaksanaan dan ketatausahaan kesatu pelaksanaan pengeluaran belanja desa yang mengakibatkan beban apb desa atau perubahan apb desa dari saber anggaran add, tidak dapa dilaksanakan sebelum ya: tentang apb desa atau perubahan apbd esa ditetapkan menjadi peraturan desa. pengeluaran: add| kan beban apb desa sebagai dimaksud pada aya tidak termasuk belanja pegawai, peni akan ope opal penyelenggaraan pemerintahan desa dan sai honorarium yang ditetapkan dengan peran kereta desa. belanja pegawai, pengeluaran operasional penyelenggaraan pernerifitahan desa dan belanja jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada dibatasi untuk penghasilan tetap, tunjangan serta jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa: tunjangan bpd, belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa operator, dan belanja jasa honorarium insentif untuk rukun. tetangga dan rukun warga. semua pengeluaran belanja desa dari sumber anggaran add harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. pengeluaran belanja desa dari sumber anggaran add sebagaimana dimaksud pada mempedomani ketentuan perundang undangan yang mengatur arus kas keluar apb desa. pengeluaran belanja desa dari sumber anggaran add sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme pengadaan barang jasa yang dibiayai dari add berpedoman pada ketentuan perundang undangan mengenai tata cara pengadaan barang jasa yang berlaku untuk desa. kedua ketatausahaan ketatausahaan anggaran add dilaksanakan sesuai dengan norma pengelolaan keuangan desa yang berlaku sertmana dimaksud pada dilakukan dengan akan buku kas umum dengan buku pembantu kas sendiri dari: buku pembantu panjar, buku pembantu pajak, buku pembantu bank: jawaban laporan atas penggunaan anggaran add terintegrasi dengan peran apb desa. laporan atas penggunaan anggaran add sebagaimana dimaksud pada terdiri dari laporan bulanan, dan laporan semester pertama. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menjadi bahan pertimbangan camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. dalam hal kepala desa sampai dengan minggu kedua bulan berikutnya belum menyampaikan laporan bulanankepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan apb desa semester pertama sebagaimana dimaksud huruf kepada camat. laporan semester pertamadari sumber anggaran add. kepala desa menyusun laporan realisasi kegiatan add sebagaimana dimaksud pada huruf dengan cara menggabungkan seluruh laporan penggunaan dana yang disampaikan setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. dalam hal kepala desa sampai dengan minggu kedua bulan juli tahun berjalan belum menyampaikan laporan semester pertama apb desaanggaran sebagaimana dimaksud pada dapat disalurkan kembali setelah ada surat keterangan camat bahwa desa telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada dan laporan realisasi pelaksana stan sumber anggaran add wajib dilengkapi deng: sak pendukung pengeluaran yang lengkap darsafi. bukti pend laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari per anggara add sebagaimana dimaksud berupa surat gegangjawabart spj) pengeluaran belanja desa dari nye kana ad. dokumen status surat pertanggungjawaban spj) sebagaimana dimaksud pada disimpan kantor desa, sedangkan asil penggunaannya disampaikan kepada tim fasilitator kecamatan. tim fasilitator kecamatan melakukan evaluasi kelengkapan dokumen bukti pendukung surat pertanggungjawaban spj) sebagaimana dimaksud pada untuk bahan tindaklanjut observasi dilapangan. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran add dengan kondisi realisasi lapangan, tim fasilitator kecamatan melakukan pembinaan kepada desa bersangkutan sampai dengan pengajuan usulan penundaan pencairan anggaran add dari rekening kas desa kepada bank yang ditunjuk. hasil pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada tim koordinasi kabupaten melalui dinas. bagian kedua pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran add terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi apb desa. kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi apb desa kepadabukti pendukung laporan atas penggunaan anggaran pertanggungjawaban add, disusun paling akhir per tanggal desember tahun berkenaan. bab viii mekanisme penyaluran dan pencairan bagian kesatu mekanisme penyaluran pemerintah desa menyiapkan rekening kas desa pada bank yang ditunjuk. kepala desa mengajukan permohonarrpeniye (ad anggaran add kepada bupati melalui camatdengan pergi ah| perencanaan penggunaan anggaran cina) anggaran yang disertai dengan kek persyaratan i sebagaimana tercantum daijin jani pakan bagian tidak terbesar tara pat lir ?sopan penyaluran anggaran add sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan peraturan desa pertanggungjawaban apb desa tahun serta dokumen valuasi oleh camat. salafi hal terjadi keterlambatan penetapan apb des hingga masuk tahun anggaran berjalan, pemerintah desa dapat menyampaikan permohonan penyaluran anggaran add dengan menggunakan peraturan kepala desa tentang belanja desa yang bersifat wajib dan bersifat mengikat untuk membiayai kebutuhan: belanja pegawai meliputi pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan serta jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, serta belanja barang jasa meliputi insentif rukun tetangga rukun warga. dokumen peraturan kepala desa tentang belanja desa yang bersifat wajib dan bersifat mengikat yang digunakan untuk permohonan penyaluran anggaran add sebagaimana dimaksud pada lengkapi dengan dokumen hasil evaluasi dan klarifikasi oleh camat. dokumen persyarataite resmi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. dokumen permohonan penyaluran anggaran add sebagaimana dimaksud dalam difasilitasi dan dievaluasi oleh camat selaku koordinator tim fasilitator kecamatan tfk). dalam pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada camat dibantu o.eh anggota tim fasilitator kecamatan tfk) yang membidangi dalam melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dokumen permohonan penyaluran anggaran 4dd dengan memperhatikan kesesuaian realisasi kegiatan tahun anggaran sebelumnya lapangan, sebagai dasar penerbitan berita acara tindak lanjut hasi fasilitasi dan evaluasi pengajuan permohonan penyaluran anggaran add. format berita acara sebagaimana dimas pada tercantum dalam lampiran iii yang merupakan (bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupatrini tfk sebagaimana dimaksud dapat berkoordinasi dengan pendamping tingkat kecamatan dan atau tingkat desa kian bilas: p valuasi persyaratan as1 nen (pe aeon penyaluran anggaran add. hal hasil fasilitasi dari evaluasi kelengkapan bukti nitrasi atas |dokimrien permohonan penyaluran anggaran dar desa telah sesuai, camat menerbitkan berita acara dan menyampaikan permohonan penyaluran anggaran add kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. dokume:te resmi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan pengajuan anggaran add sebagaimana dimaksud dalam dan serta dan agar berkoordinasi dengan dinas untuk upaya penyelesaian permasalahan. dinas melalui seksi terkait melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran anggaran add dari desa yang difabel tasi camat. memutuskan menetapkan peraturan bupatikabupaten jember. dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan desa. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten jember. desa adalah desa dan desa adat atau yang die engan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah satu masyarakat hukum yang memiliki batas wil yang nang untuk mengatur dan mengurus pemerintah kepentingan masyarakat daa kan pra! at, hak asal usul, dan atau hak isi dia dan dihormati dalam sistem tuan republik indonesia. esa a'urusan pemerintahan oleh mie pan lea mengatur dan mengurus ikdpeh ing: yal setempat berdasarkan asal usul dan adat istilah empat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. pastilah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan elam rangka pengendalian lebih lanjut terhadap penyaluran anggaran add tingkat kabupaten, pejabat bidang terkait menyampaikan nota dinas kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten sebagai dasar pengajuan permohonan penyaluran anggaran add kepada bukan setiap bulan. pasai bukan melakukan verifikasi kesesuaian jumlah besaran anggaran add dan menyalurkan add dari rekening kas umum daerah masing masing rekening kas desa setiap bulan berjalan berdasarkan pengajuan dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. dalam hal pagu add yang telah ditetapkan dalam apb des berbeda dengan pagu add yang ditetapkan pada lampiran peraturan bupati ini, maka untuk besaran berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada mengacu pada pagu add yang telah ditetapkan pada lampiran peraturan bupati ini. pemerintah desa wajib melakukan penyesuaian pagu add yang tertuang dalam apb des dengan pagu add yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini melalui mekanisme perubahan apb des sebagaimana ketentuan yang berlalarseb hal penyaluran anggaran add bulan berikutnya setelah perubahan apbd kabupaten ditetapkan. dalam hal pagu add des! olah, ditetapkan lebih besar dari pagi asa difletdpikar bag ampirart peraturan bupati. esa melakukan penyesuaian pengguna belu perubahan apb des agar kebutuhan plan ter frp rw tetap ditutupi hingga akhir sai ditunjuk dalam mengelola rekening kas desa, lakukan pemindahbukuan terhadap anggaran add yang telah salurkan rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada nomor rekening bank: kepala desa dan perangkat desa untuk pembayaran penghasilan tetap: bpjs ketenagakerjaan untuk pembayaran jaminan ketenagakerjaan kepala desa, perangkat desa, pengurus bpd dan staf desa. pengurus bpd untuk pembayaran tunjangan, dan ketua dan ketua untuk pembayaran insentif. data penerima anggaran pemindahbukuan dari sumber anggaran add disampaikan oleh camat berdasarkan usulan kepala desa setelah ditetapkannya peraturan desa tentang apb des maupun peraturan kepala desa tentang belanja desa yang bersifat wajib dan bersifat mengikat, kepada pimpinan cabang wilayah bank yang ditunjuk untuk digunakan sebagai dasar pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada dalam satu tahun anggaran. dalam hal terdapat perubahan data penerima anggaran pemindahbukuan dari sumber anggaran add sebagaimana dimaksud pada maka camat berdasarkan usulan kepala desa menyampaikan perubahan data dimaksud kepada pimpinan bank yang ditunjuk sebelum masuk anggaran bulan berikutnya. desa yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pemindahbukuan anggaran dari sumber anggaran add sebagaimana dimaksud dalam agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk upaya penyelesaian permasalahan. dalam hal hingga jangka waktu (tiga) puluh hari, desa yang mengalami kendala sebagaimana dimaksud pada belum memperoleh rekomendasi penyelesaian permasalahan dari instansi terkait, pemerintah desa menyampaikan data penerima anggaran pemindahbukuan dari sumber anggaran add kepada camat untuk data yang dapat ditindaklanjuti oleh bank yang ditunjuk. terhadap data yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh bank yang ditunjuk, dilakukan pembayaran manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh kaur keuangan desa. bagian kedua mekanisme pendiri kepala desa fnengajtika oh6 pencairan anggaran add pada yang hitunjiik setid bulan dengan menyesuaikan alias punya sabah add dari rekening kas umum del ebi kas desa dengan dihampiri rekapitulasi spp, large edalied i penggunaan alokasi dana desa dan surat pengantar 2mat, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan vii pada peraturan bupati ini camat dapat mengusulkan penundaan pencairan anggaran add dari rekening kas desa, dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi terdapat: desa belum melakukan kewajiban pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan. terdapat indikasi ketidaksesuaian realisasi kegiatan dengan dokumen pelaporan. kewajiban pembayaran pajak pusat dan daerah sampai dengan akhir bulan sebelumnya dalam pengelolaan keuangan desa yang belum dibayarkan oleh pemerintah desa. bab pendampingan kegiatan pemerintah kabupaten melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran add secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. pendampingan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten dan dibantu oleh organisasi perangkat daerah kabupaten yang terkait, camat, tenaga pendamping profesional dan atau pihak ketiga. pendampingan camat sebagaimana dimaksud berupa pembinaan dan pengawasan tim fasilitator kecamatan tfk yang dibentuk oleh camat dengan susunan: camat selaku koordinator, kepala seksi pemerintahan selaku fasilitator manajemen administrasi, memiliki tugas fasilitasi dan evaluasi dokumen pelaporan alokasi dana desa dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan lapangan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dar kesejahteraan sosial selaku fasilitator pemberdayaan at: memiliki tugas melakukan evaluasi terkait, feses uin mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan bara pelaksanaan: kegiatan fisik infrastruktur nga metode ang ola, pns kecamatan tan pendidikan dan atau memiiki gala pekerjaan biar teknis ditunjuk his gas melakukan evaluasi terkait| volume (pe iho pembangunan fisik infrastruktur dan pernantaatan ecarnatafi yang memiliki dasar pendidikan dan atau memiliki pengalaman pekerjaan menjalankan aplikasi computer ditunjuk selaku operator kecamatan, memiliki tugas melakukan posting apb des dan rekapitulasi laporan konsolidasi dari desa. dalam hal terdapat kekosongan pejabat kecamatan sebagaimana dimaksud pada atau pertimbangan lain yang dikonsultasikan dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, camat dapat menunjuk pns izin yang berada dalam lingkup wilayah kerja kecamatan. fasilitator manajemen administrasi, fasilitator pemberdayaan masyarakat, fasilitator teknis dan operator kecamatan sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada camat. tugas tfk adalah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pengalokasian anggaran add pada rancangan apb des. melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan berkas administrasi atas pengelolaan keuangan desa serta terhadap dokumen persyaratan administrasi pengajuan penyaluran anggaran add. melakukan evaluasi dokumen pertanggungjawaban melalui observasi lapangan atas hasil atau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran add: melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada desa terkait dengan penggunaan add: melakukan evaluasi dan memberikan peringatan dan atau teguran tertulis kepada kepala desa terhadap temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan add. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf beserta potensi permasalahan ade setiap bulan kepada tim koordinasi kabupaten. tfk dalam melakukan pembinaan dan pengawasarratas dokumen perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan pan) konstruksi desa yang bersumber dari anggaran add ink inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat dah dinas teknis terkait lainnya tingkat kah nn) pemerintah disayang menjadtobjek sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan ata lake errcanaan dan atau memaksa okegiate sik strike sebagaimana dimaksud dada | | memfasilitasi tfk dalam kegiatan observasi, omm? dar lalu lapangan. camat selaku koe diatur tfk dalam melakukan pendampingan kepada perrierintah desa dapat melakukan koordinasi dengan pendamping desa dan pendamping lokal desa wilayahnya. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan bupati dalam melaksanakan pembinaan atas penggunaan add dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada dinas bersama inspektorat serta perangkat daerah terkait. dinas bersama inspektorat serta perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada tergabung dalam tim koordinasi kabupaten. bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap penggunaan add beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan, meliputi pengawasan melekat dilakukan oleh camat atas nama bupati: pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat kabupaten pengawasan yang dilakukan melalui kelembagaan bpd: dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat. bab sanksi administratif kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab atas penggunaan add. dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dan punya jlatrgunaan add, camat dapat mengusulkan penindas pencairan anggaran dari rekening kas desa kepada ang ditunjuk. dalam hal indikasi penyimpangan dan (fed bukaan add sebagaimana dimaksud pada alat' dilakukan oleh kepala desa, bupati memerhatikan| (lapar jak fung signal daerah untuk merak periksa dalam dikaji pen bilah cah dar penyalahgunaan add sebagaimana dimaksud pada) terdilakukan oleh perangkat desa, ndia kepala des berikan sanksi sesuai peraturan perundang undangan jarig berlaku. upz sunda penyaluran anggaran add tahap selanjutnya setelah #nerrerbitkan surat teguran tertulis kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada hingga kepala desa mengembalikan kerugian desa. kerugian desa sebagaimana dimaksud pada wajib diselesaikan paling lambat (satu) bulan setelah surat teguran tertulis diterbitkan atau menyesuaikan rekomendasi api. dalam hal hingga jangka waktu (satu) bulan atau sebagaimana dimaksud dalam kepala desa tidak mengembalikan kerugian desa, bupati memberhentikan sementara kepala desa yang bersangkutan, dan memberikan batas waktu selama (satu) bulan untuk mengembalikan kerugian desa. apabila hingga batas waktu satu) bulan sebagaimana dimaksud pada atau kepala desa berakhir masa jabatannya sebelum memperoleh sanksi pemberhentian sementara atau kepala desa meninggal dunia, kepala desa tidak mengembalikan kerugian desa, bupati memberhentikan kepala desa yang bersangkutan dan terhadap kerugian desa yang disebabkan oleh penyimpangan dan atau penyalahgunaan kepala desa tersebut,dalam hal kepala desa sebelum batas waktu (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada menyelesaikan kerugian desa, dengan memperhatikan laporan bukti penyelesaian, bupati mengaktifkan kembali kepala desa dimaksud dan menyalurkan alokasi dana desa bulan berikutnya. dalam hal proses pelaksanaan sanksi kepala desa sebagai dimaksud dalam dan melewati akhir tahun anggaran, maka bupati menunda aliran add tahun berikutnya, hingga kepala desa selesaikan kerugian desa. pass dalam hal berjasa aan aparat pengawas fungsional dark terbagi ati di disebabkan oleh pihak kep desy,| tersebut dikenakan sanksi honda ketentuan perundang undangan yang berlalu lan anggara tetap disalurkan sebagaimana alam hal terdapat dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat disusun akibat adanya kerugian desa yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana dimaksud dalam dan maka dalam upaya penyusunan bukti administrasi pertanggungjawaban untuk mendukung laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran alokasi dana desa dilampirkan lembar k:terangan dan fotokopi bukti administrasi hasil pemeriksaan. aparat pengawas fungsional daerah atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. kepala desa yang mengundurkan diri, diberhentikan setelah bupati menerima hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran add tahun anggaran berjalan. dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada (l) terdapat temuan kerugian desa, maka kepala desa yang bersangkutan wajib menyelesaikan hasil temuan tersebut. dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada tidak menyelesaikan kerugian desa, bupati memberhentikan kepala desa yang bersangkutan dan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian desabab xii ketentuan lain lain pada kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari alokasi dana desa, pemerintah desa wajib.nif apan nama kegiatan dan prasasti. papan nama kegiatan sebagaimana dimaksud (pada berlaku untuk satu yang diganti kan lambang logo daerah dan informasi mengenai nama kegiatan, volume, amar pela ber dari jangka waktu pelaksanaan. prasasti eebaghimara pada dengan ketentuan: a.| bedeli rar peningkatan dan pembangunan kelas jalan posisi prasastiberada pada titik nol, ntt kegiatan fisik selain jalan, prasasti berupa plakat diletakkan tempat yang mudah lihat, prasasti diberi warna merah dengan plakat sederhana yang berisi tulisan sumber dana, tahun pelaksanaan kegiatan dan volume: khusus kegiatan lanjutan peningkatan kelas, prasasti menggunakan warna dasar kuning dengan lis berwarna merah: spesifikasi prasasti dengan ukuran lebar panjang dipasang pada tugu dengan ketinggian minimal cm, terdapat lambang logo daerah. biaya pembuatan papan nama kegiatan dan prasasti sebagaimana dimaksud pada melekat pada masing masing rencana anggaran biaya tiap kegiatan. tambahan tunjangan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa untuk iuran bpjs kesehatan sebesar dari siap, merupakan bagian dari add yang tidak disalurkan rekening kas desa. pencatatan penerimaan add apb desa adalah besaran add tambahkan dengan 1y6 (satu persen) alokasi tambahan tunjangan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa untuk iuran bpjs kesehatan. mekanisme ketatausahaan belanja jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada tetap dibuatkan surat permintaan pembayaran spp) definitif, namun tidak dicairkan pada menu pencairan spp pada aplikasi siskeudes. terhadap selisih antara penerimaan dengan realisasi tunjangan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa untuk iuran bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan aya dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan lk) sebagaimana ketentuan yang berlaku. pemotongan bagian penerimaan yang bersumber add hak masing masing desa sebagaimana dimaksud pada (i) berdasarkan jumlah rencana kebutiit bal jet baya iuran sesuai data kepesertaan jaminan asal babi dybala desa dan perangkat desa dalam hat angga ran bpjs: kesehatan sebesar dalam adik pembayaran iuran bpjs dapat engpurakan alokasi dana desa ata lah sebagaimana dimaksud dalam oleh yma sing masing desa berkoordinasi dengan bpjs kesehatan sisaatas tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ataupun pembayaran sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan menjadi tambahan add selambat lambatnya tahun anggaran berikutnya. dalam hal terdapat keterlambatan penetapan apbd daerah, pengajuan permohonan penyaluran add disampaikan setelah ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang pengeluaran belanja daerah sebelum penetapan apbd atau tentang belanja daerah yang bersifat wajib dan bersifat mengikat tahun berkenajember, ttd henry diundangkan jember pada tanggal februari sekret ris daerah, pi) pat perintah berita dae kabupaten jember tahun nomoresaran alokasi dana desa kabupaten jember tahun anggaran ana apb desa tojuomeana isarmuryo kencana jeasesan sara9o| ama, sea |sumbersari (rawaracan 3n021o| esr2gagal seats.ooo| sumberbaru jambesari ' ) | )? .302n84|| e|sumberbaru |kotoran | o 35ramos bi d2gon soa.og000. dir |sumberbaru sum beracun grapaiob| dosisgadgal sumbersari joran ati pidntaissi woslabs2or| teo.s10.0o0. (sumbersari roworesgan |also.iis) morris.sea| |sumberbaru leringoowikkwan 7as.r96.s25| isumsersaroyi ketanagatar vill) koaramoe| 7s1. ouoraas ukebinden tu) a.initio| sraasiasa| sefoumurmas umawanekno zat atooitoh sorai.eea astoumummas joufurgas o 3no21no| ter.costa| as jovmurmas semampu 3ara.7oo| keuangan desa adalah semua hak cselama satu tahun anggaran, terhitung sejak tanggal januari sampai dengan tanggal desember tahun berkenaan. pengelolaan keuangan desa adalaminimal (sepuluh persen) paten. alokasi dana desa merata yang selanjutnya isi adalah bagian dari alokasi dana desa rig dia pada dengan besaran yang samarseti alokasi dana desa prg selamjuti singkat add adalah merupakah bag yang dialokasikan kepada spesi dengan besar dua hasil penghitungan atas tab did @rez pemegang kukus pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya dekat dkd adalah kepala desa yang karena jabatannya menb desa a (s1 |pucuk oo ) puc eru lon oo ) | o4o040. 73s.ooa8as| (so |parr o ) '| icon sag21to| ssagsagag|| mir sanantnr sana ton tanaman. (sa |pucuk oo ) |samsrarum oo) going! bagasi|| tealruaer cerewet bbo, iss! ysxobws teslrucer puoseweras |e biadab yesnigeassea s3a. "oo |panosatsni regret one | |dhooine sisi.a01.ssa| |panesarsari fgniiliroro ldhbzatel esoossasa| "os panosarsar (llbhwashusare ast.a7s| 76s. "oo omesasar jilmeusks jus a7sza7s| 7o3. soanosatsam (ekkdngsora dao taruna teawuneroton sara7oo| 6s0. dee iwutuman names, sana 7oe| sis08s202| lau jumlah add: aah men selatan bau atu ena deowuruman jotunpengan 3ao21te|o sorooassaf |hukuman |angunoreso |am karanganyar ' | |am |pontang ) | 649se3. |ramp dipuji o|wonosari o ) | soolrampirua ramping esorayang orleans pama so0a26 sagfiringeil sro.cs7 sosjeamn ikemunvosartor oo22olgae job bar sai l70220. sofa rami saka telisalad teo re0.ooo giolpam totorawero bhaag da8, m6.564l jam |panti oo ) sur sliseine neo1253g24 nodea tema ebhoigs3 sri tassa susjpam e ruk, iiohoass ten332.s15 desa7a.ooo ans sorogarat uobaiwb| amo2ito 3s2.oo.sen jins |sonora (|( dukbmmence loo kris suram visual bro )o | oo ) sarfornooawan iurnocawaa nadi antar nan pen batan akan yuk pai tang denga ngga jumlah, lao. is2|kombu laser |suco 3i921to| tone2yard tos.o1a. gea |momaursagi |sampe togoladntadd hse mombutsari karang kedawung 3serve bata oa1.a10. bss|pawusaa tpatewon opmaliaa tag 232ts.oo0| gse|rarusari begabung oo. iba. he, bisedios8 gs7|parujar |sombereoesg dlapdtad (f( globosa2oa ass lpacsaa issue pil lara das |1s9 pakusari emertosari jin slerazse| soo|rarusarr clloktun| elit cho eisa.ite| sasarossa gerlentosaa pakuskti jus sudarso| me2 letak ysvopehiarpok arora| .at0.o00) sea lumtsuk cistkosemper asap asn tan3a1.1o0| lie |ypksuk oo ) isukowryo 7i2o21486| serfamusuk sur rumput sata7se| le. era ene apb s81 hor|sukowono |sumberwamon sio.1a2891f hes|sukowono (sukorejo siisrrzegi sia. isofsukowono isumserwaru tarandus6i| oo|sukowono sukowono 3s2rise| 7alasan 20h| a1.a06.o00 o1| sukowono batersaru .2soda bisbpspeh| sisa6.oo0 2o2|sukowono isurorso bisa k46 io. bos sok 2os|sukowono jurusan buses usndasossa| .oo0 2oalsukowono false soo3bl sapporo.soa| asi 2osfsukowono pau meresanny|y ill bs0osa0| senssasoa| sasana.ooo sukowono tchnoani fit cersooase| orlsokowono (ii asuh antuangih 2s00as0| agassi.soa| sos sukowono (lindjogemr oofamo toifsatporan is21io| 2noa.sa1| biolsmo titmrsomuigo panjat raramonaso parser iso sotoass con.oa2aas| cos.o83.o00) basjamo race sara oe| jumlah add yang apb desa ita sman tagar datamosamio hasnnaonan01 bupati jember, ttd henry sekretaris daerah, sob ttretarh sen ir. yag ano pembina utama madya nip nyacamat mer ocoomonmereann jalan . telepon .ooo. jember keputusan camat oo. oo. nomor tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa .oo.o.e. tahun anggaran coco. dengan rahmat tuhan yang maha esa camat .eooooocooreeennnestatanann menimbang bahwa rancangan peraturan desafanfting baru pendapatan dan belanja desa perlu halus si aka dak tertentu ngan dengan kepentingan grayi aan berak perundang undangan yang lebih tinggi ara desalsinriya. bahwa berjasa pertimbangan| sebagaimana dimaksud dalam huruf park menetapkan has evaluasi rancangan peraturan dead (tentang gara dan belanja desa tahun anggaran par den camat. mengingat undang.c ast kaca pemerintah. cangggananan peraturan daerah . dst. peraturan bupati . bs. dst. memutuskansebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini kedua kepala desa dan badan permusyawaratan desa bpd)terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat (dua pulusulan pembatalan kepada bupati. keempat peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sah apabila memenuhidi. pada tanggal . ii. camat., keputusan ini disampaikan kepada kepala kah. dengan tembusan yth. bapak bupati jember sdr. kepala dinas pemberi abd esa sdr. kepala bag hip aka sdr ket uji' e mera naas diterima dari desa secara lengkap apakah pengajuan rancangan pemdes kedai padan kala berdasarkan aturan, hari tentang apb desa atau rancangan bpd pada dan setelah disepakati bersama. pemdes tentang perubahan apb desa pengepakan yaa des tentang pemdes tentang apb dilakukan tepat waktu desa perubahan apb desa pemdes tentang desabenda basa keputusan hasil musyawarah berdasarkan rancangan pemdes tentang, ahb desa bpd pembahasan dan permendagri mengenai kacangan pendek tentang perihaham penyelamatan pemdes tentang bpd apb desa apb desa perubahan apb desa g umum t telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yan pendapatan t.a, aas am, dan realistis apakah estimasi pendapatan desa nan dab gaba tentang yang bersumber dari pendapatan asli tentang desa rasional dan atra) didapatkan secara legal dan telah) diatur dalam peraturan obesa haha apakah estimasi peridapatpn| desa bersumber dar dana ted rasi dan realistis apakah penempatan pos belanja telah undangan kegiatan belanja desa tela perlu perhal tentang gandengan kewenangan desa daftar inventaris kewenangan desa dilakukan lebih dari (satu) tahu anggaran (multiycars bendahara desa adalah kepala urusan keuangan yang bertugas melakukan pengadministrasian buruh pengeluaran desa dalam (satu) rekening pada bank yang di hidangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dan disepakati berwarna bpd. prioritas penggunaan alokasi dana| desa adalah pilihan regia yang didahulukan dan atsiydiutatn3 dki ada pilihan niatan lainnya untuk dibiayai dengan alokasi dana desa. perangkat gan iya die adalah organisasi uns bpk dalam penyelenggaraan urusan pere aha ang menjadi keterangan daerah. evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan aturan desa 4untuk menge ahli bertentangan dengan epe .5i silttap, tunjangan dan operasional untuk peraturan bupati tentang add| ) kepala desa dan perangkat desa sesuai atau perlu tentang yang ditetapkan dalam peraturan penetapan siap kepada desa bupati walikota.rt rw dianggarkan sesuai yang per tap (kepala desa ditetapkan dalam peraturan dan perang bupati walikota san alokasi belanja dengan output yang akan tanda harga yang ditetapkan dihasilkan logis karena ah! kabupaten # kota memperhitungkan tingkat kec aan dan geografis standar harga pembiayaan oo. amat esp telah sesuai dengar iraqi peraridang undangan yana untuk pembentukan dara cadangan ben gea telah ditetapkan dengan peraturan desa cadangan batuk penyertaan modal pada bum des .45l apakah penyertaan modal pada peraturan desa tentang bum des, telah sesuai dengan pembentukan bum des dan peraturan perundang undangan dan hasil analisaba:( pa! mid evaluasi dilakukan tanggal: tanda taiga tim eva hasil evaluasi (coret yang tidak sesuai): untuk disetujui came untuk diperbaiki desa abad skr aris daerah, bupati jember, (ak isi tr) abaeano henry pmb utama madya lampiran a, pemerintah kabupaten jember kecamatan cc.ecocococucocuceana desa cccococcococ.c. kepada nomor d. .nfanaaan yth. sdr. bupati jember sifat penting cg. camat . lampiran (satu) berkas perihal permohonan penyaluran bntuinapi ban alokasi dana desa add) desa. tahun. berd asi nomor. tahun tentang ran, penetapan rincian dan pado nga asi esa kabupaten jember tahun l., yes hai tari sampaikan permohonan penyaluran alok besar md) dari desa . kecamatan . sebesar rp. una bana yang direalisasikan setiap bulan, .ooo.o.o. rencana penggunaan dana alokasi dana desa (add) desa . kecamatan . tahun . "ii kode pagu ena tatanama lia | : pesan feowmamon oo uii lia ore tel nnu teman kan lo. pewaamas oo kaka lan pesan koran naa pemda laiwninla (be kaka np. pai at telah diverifikasi krnnnnnnnnannnnn tel. kepala pesan. . sekretaris desa .ioo. bendahara desa .ioc. barus arah, bupati jember, ui: irfan ajar madya henry ero3o:om. jl. pelita eni .o.nevi telp. plelalulen sar selera berita acara tindaklanjut hasil fasilitasi dan evaluasi penyaluran alokasi dana desa (add) tahun tokonya nomor nnnnnnfananan tindak lanjut hasil fasilitasi bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan keabsahan persyaratan penyaluran alokasi dana desa add) tahun . nama desa senatananannaaa nana tanggal permohonan nnanaananaanann tanggal penerimaan permohonan: oo. jumlah anggaran dab. nama dan rekening dirham bella kay para kelengkapan pers lain png sura laa perintah perdana penggunaan dana|!k kwitansi penerimaan ang asli dengan materai cukup foto copy npp foto copy nomor rekening kas pemerintah desa yang sah. foto keputusan kepala desa tentang susunan kepengurusan) pakta integritas kepala desa dengan bermaterai cukup foto copy keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. foto copy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir pejabat berwenang foto copy keputusan bupati tentang bpd yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat berwenang foto copy keputusan kepala desa tentang rt rw, bmi. besi foto copy keputusan camat tentang tfk besi foto copy pemdes apb desa tahun . yang telah diundangkan bei foto copy pemdes pertanggungjawaban apb desa tahun . yang telah diundangkan bsifoto copy keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan bsi foto copy keputusan kepala desa tentang pelaksana kegiatan dokumen perencanaan teknis rab) tindak lanjut hasil evaluasi bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan penyaluran alokasi dana desa tahun . sebagai berikut serta yang bersumber dari add sesuai dengan perlu apakah realisasi belanja telah sesuai realisasi belanja dengan penempatan pos belanja pada peraturan desa tentang apb desa akn bina ama sesuai dengan kewenangan obesa apakah ada program # yang peraturan desa dilakukan jeb pasi ahh lapak belanja desa die aka realisasi belanja dala apb| desa banyak diberi akaperaturan bupati untuk kepala desa dan perangkat tentang add desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati besaran tunjangan dan operasional peraturan bupati untuk anggota badan tentang add permusyawaratan desa, serta insentif rt rw dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati alokasi belanja yang bersumber dari standar harga yang add dengancatatan, saran dan masukan dst demikian tindaklanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran add dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen pertanggungjawaban add tahun . sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. fasilitator administrasi pati jember get dara, bupati jember, soon ttd de) der kan ir. miri ano henry sabina utama madya nipregister surat permintaan pembayaran pemerintah desa kecamatan tahun anggaran periode s.d esa ari bupati jember, sekretaris daerah, pon tra henry sara ! mapan mengira utama madya bid nip. bab maksud dan tujuan maksud tata cara pembagian, penetapan rincian dan pedoman pengelolaan add adalah untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan desa: menyelenggarakan pemerintahan desa: melaksanakan pembangunan desa: memberdayakan masyarakat desa: menanggulangi bencana, dan atau menyiapkan kegiatan mendesak darurat desa. tata cara pembagian, penetapan rincian dan pedoman pengelolaanmbiayai penyelenggaraan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan desa, penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, operasional dan tunjangan bpd meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan pena alian| pembangunan: secara partisipatif sesyardeng potensi desa? mendorong pening ati adayergotong tayang masyarakat desa: menangglia demam gura rei kesenjangan desa, menisekatk guna inflasi pedesaan, mend ana bertepatan pembangunan desa dan jga pura pet tae ejaan, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa: dan penertiban dan pengamanan aset desa. bab iii ruang lingkup ruang lingkup tata cara pembagian, penetapan rincian dan pedoman pengelolaan add adalah: asas pengelolaan, tata cara pembagian, cc. perencanaan dan penggunaan) pelaksanaan dan ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, mekanisme penyaluran, pendampingan kegiatan, dan sanksi administratifsilo tahun anggaran mal ate rp) rp) rp) anu pendapatan pendapatan transfer dana desa amampemaraan nol belanja belanja barang dan jasa belanja barang perlengkapan belanja jasa honorarium o.o0 belanja perjalanan dinas a00 belanja jasa sewa belanja operasional perkantoran belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada belanja modal berani mode pendanaan peralatan! mesin kar belanja modal jalan prasarana jala bela (lan making instalasi belanja terduga belanja tida terduga pamkisewmua sal oap min. oma mmuusiwersamn ) oo kepala desa pemerintah kabupaten jember kecamatan . jalan lelerkakarlek keren atlas keren klein keren enaekalenalitl ae) nomor . .if nan kepada sifat penting yth. kepala dinas pemberdayaan lampiran masyarakat dan desa kabupaten perihal pengantar pengajuan member penyaluran alokasi dana desa tahap sana. jember desa. memperhatikan: surat kepala desa. tanggal. nomor li. surat kepala desa. tanggal. nomor iii. dst. bersama ini disampaikan dokumsefi pengajuan permohonan penyaluran alokasi dang desa dhh kanak desa kene kecamatan taka anggaran yang telah sesuai dengar stasi dar #valuasi aga mana terlampir)" dijadikan periksa. camat anannatanaanan nama nip ket lampiran berupa fotokopi hasil fasilitasi dan eva rasi setiap berkas pengajuan permohonan penyaluran pemerintah kabupaten jember dinas pemberdayaan masyarakat dan desa nota verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran alokasi dana desa (add) tahun . nomor .oorcorof sana bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran alokasi dana desa add) tahun . dari nama desa andagotewonssannyanan tanggal permohonan angatakenanngpanna tanggal penerimaan permohonan: seen jumlah anggaran pen kelengkapan persyaratan antara lain surat permohonan dari pemerintah desa ee) rencana penggunaan dana rpd) kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup bei foto copy npp foto copy nomor rekening kas pemerintah desa yang sah. foto copy keputusan kepala desa tentang susunan kepengurusan pkk csi pakta integritas kepala desa dengan bermaterai cukup foto copy keputusan bupati tentang anelahg kata kepala desa yan disahkan dan dilegalisir oleh pejabat berwenang. foto copy keputusan kepala atan perangkat desa yang dilegalisir pejabat berwenang bei foto copy keputusan bupati tentu 'gigi sah kan dan dilegalisir oleh pejabat berwenang pa) oto.copy (phala rw, lebih keputusan pala tentang bendahara desa yang disahkan leg alis oleh pejabat berwenang. putu amat tentang tfk jep: redes apb desa tahun . yang telah diundangkan fee o copy pemdes pertanggungjawaban apb desa tahun . yang telah pandanganta) foto copy keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan foto copy keputusan kepala desa tentang pelaksana kegiatan dokumen perencanaan teknis rab) telah dinyatakan lengkap, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. mengetahui verifikator kabid keuangan desa kasi add rena daerah, bupati jember, sara" hir ano henry tina ama madya nip8630215 lampiran veo. nsp desa ccccc.ocrcncacoca. kepada nomor ane sonata emas yth. sdr. pimpinan pt. bank sifat penting jatim cabang jember lampiran (satu) berkas cg. camat . perihal permohonan pencairan alokasi dana desa add) desa bulan. tahun . ans berdasarkan alur desa tahun ., beras uni| kami| ikan perr pencairan alokasi dan gi kecamatan . bulan.x sebebas badan cian sebagai berikut jumlah ara anta s d bulan| lal ennnananananaan lim yang diderita sevsanarammaneaean sii shadhabearan nada demikian untuk menjadikan periksa. kepala desa .oooooc.o pkb epa ris daerah, bupati jember, san ttd tt) ir. mie pano henry pemain uya madya nip x9680375 lampiran vc. aa jl. secocoooo0e0n telp. o331) . jember nomor oo can nan ran. jaan kepada sifat penting yth. sdr. pimpinan pt. bank lampiran jatim cabang unit. perihal penyaluran alokasi dana desa add) bulan. tahun. desain menindaklanjuti surat permohonan pencairan kepala desa. tanggal. perihal. bersama fni, disampaikan dengan hormat bahwa alokasi dana desa bilan. tahun. desa. kecamatan., tel satu rekening kas desa dengan rincian sebagai berikut: jumlah anggaran ilan, jumlah s d peak dai sisa hut ddp akan anggaran sesuai dengan kebutuhan ari abit las permintaan pembayaran spp) oh, realisasi penggunaan add sampai dengan tanggal. demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. camat .oooocorooooooocooco nama nip. bupati jember, sekretaris daerah, tan c3: henry fano erna madya nip. bab asas pengelolaan add dikelola berdasarkan asas asa: transparan, akuntabel, cc. partisipatif: dan berimbang. asas transparan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf adalah keterbukaan untuk mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang pengelolaan keuangan desa. asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada (l) huruf adalah keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan desa secara langsung maupun. tidak langsung sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. asas berimbang sebagaimana dimaksud pada huruf adalah prinsip keadilan dan kepatutan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. pengelolaan bib d aki han dengan disiplin anggara: basa kelolaan add sebagaimana dimaksud dalam bls dalam masa (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ari sar tirai dengan tanggal desember tahun berkenaan. bab tata cara pembagian add adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa minimal sebesar (sepuluh persen) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. add dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan variabel utama dan variabel tambahan. variabel utama sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa jp), angka kemiskinan desa ak), luas wilayah desa lw), dan tingkat indeks kesulitan geografis desa ikg). variabel tambahan sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah kebutuhan anggaran untuk tunjangan operasional dan tunjangan bpd dan insentif rt rw. rasio variabel utama sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut rasio merupakan hasil pembagian data jumlah penduduk suatu desa terhadap keseluruhan data jumlah penduduk se kabupaten jember: rasio merupakan hasil pembagian data jumlah penduduk miskin suatu desa terhadap keseluruhan data jumlah penduduk miskin se kabupaten: rasio merupakan hasil pembagian data dinas wilayah suatu desa terhadap data luas wilayah kabupaten, rasio ikg merupakan hasil perrbagiah data nilai ikg suatu desa terhadap keseluruharrdata kabupaten. data jp, lw, dani sebagai dimaksud pada berdasarkan data suicide kementerian, organisasi pemerintah, daerah yang (bertema atau lembaga yang urusan bidang statistik. debut yafidbellutamb bdbdgajmana dimaksud pada huruf lala sebaga beri bol besar (sepuluh persen), bob sebesar (lima belas persen), bobot sebesar (lima pula persen), dan bobot ikg sebesar (dua puluh lima persen). rumus besaran add untuk setiap desa diperhitungkan dalam satu tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut: add meratanam puluh persen), add proporsionalmpat puluh persen), add merata per desa add merata kabupaten desa se kabupaten, add proporsional per desa rasio bobot rasio bobot rasio bobot rasio ikg bobot ye)' add proporsional kabupaten, add per desa jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, insentif rt rw per desa add merata per desa add proporsional per desa. penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa kabupaten jembesaran add belum mencapai minimal (sepuluh persen) dari bagian dana perimbangan keuangan setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam maka akan dilakukan penyesuaian perhitungan bes add melalui mekanisme perubahan anggaran pendapa belanja daerah. bab perencanaan desa area yai dari add berpedoman pada kai volume desa desa. irp des setamimara dimaksud pada menjadi dasar 'penyusun rancangan peraturan desa tentang apb desa. bora perencanaan kegiatan yang dibiayai add dalam rancangan apb desa tidak terakomodir dalam dokumen rpm desa dan rkp desa, pemerintah desa dapat melakukan perubahan rpm desa dan rkp desa. perubahan rpm desa dan rkp desa sebagaimana dimaksud dibatasi dengan ketenturkp desa sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang apb desa tahun anggaran berkenaan. penetapan rancangsebagaimana dimaksud pada mempedomani ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. kedua penggunaan add yang dikelola dalam apb desa digunakan untuk membiayatau bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. add yang dikelola dalam apb desa sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau daerah. tujuan pembangunan sii lanjutan sdm daerah sebagaimana dimaksud dalam p) ditetapkan dalam beberapa ard tain gnj apa skin contoh kegiatan antara lain kegiatan: meme nag potensi| dalang rangka mewujudkan inovasi usaha says dan penggunaan teknologi tepat guna, kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, seperti perbaikan rumah kurang layak huni dan pembangunan, kegiatan revitalisasi pasar desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa. goal tanpa kelaparan, contoh kegiatan antara lain kegiatan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kawasan, seperti pengembangan bum desa, bum desa bersama dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kegiatan penumbuhan dan pengembangan usaha perdesaan, seperti pelatihan menjahit, pertukangan dan otomotif dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan pembinaan kader posyandu, seperti pemberian dan penyuluhan pmt, penguatan kelompok peduli asi, refreshing kader posyandu, pendampingan balita kurang gizi, sosialisasi dan penyuluhan tentang german.berdasarki. bentuk surat ketetapan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam6 juni bupati jembrana, ttd putu artha diundangkan negara. pada tanggal1611tahun tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun tentangperhubungan komunikasi surat ketetapan retribusi daerah akhir danperhubungan komunikasi dan informasi ii. pelaksanaan penyetoran bulan. ii. dasar ketetapan perda tahun tentang penyelenggaraan menara perlutahun tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten jembrana perlu tahun2014.k kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten jembrana, uud nip. bupati jembrana, ttd putu artha |
rms tabagai pelaksanadanya perubahan rincian dana hibah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten jembrana, maka perlu dilakukan perubahan terhadapnomor tahun tentang pemerintahan daerah,pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam memol: bahwa untuk maksud huruf dan diatas, perlu segera menetapkan optimalisasi pemanfaatan dana kas daerahsurat edaran menteri dalam negeri republik indonesiatentang optimalisasi pemanfaatan dana kakepala daerah kabupaten kutai kartanegara::.sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati melaui kepala bagian keuanganab pertanggungjawabanpada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara. bab pengawasan pengawasan terhadap dana deposito dan atau bentuk lainnya dilakukan olehrupakan pelaksanaan dari keputusan ini lebih lanjut diatur dan ditetapkan olehoo nama jabatan arief anwar, kasual perundang undangan setianya aji, plh. bupati kutai kartanegara nomor look tanggal . april memperhatikan surat keputusan bupati nomor . tahun tanggal . maret. agar menindaklanjuti surat keputus, drs. sjachruddin, ms, nama jabatan para irwansyah, se, kepala bagian nip. keuangan drs. h.m. imron, nip. asisten nip. daerah |
ck, rammang bupati kutai kartanegara aaadan bangunan. mengingat undang undang republik indonesialampirkan tanda bukti setoran ssd dari bank penerima, melampirkan pop yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani pemohon, apabila wajib pajak belum terdaftar, foto copy identitas diri para pihak penjual dan pembeli): fotokopi bukti perolehan hak, foto copy spot dan stats bukti setoran pbb tahun berjalan: foto copy npp atau surat pernyataan belum memiliki npp, melampirkan foto copy kwitansi jual beli dengan menunjukan kwintal asli, melampirkan foto copy ktp ahli waris, surat keterangan waris dari lurah kepala desa setempat: menunjukkan foto copy risalah lelang. setoran pajak bpt sebagaimana dimaksud pada berlaku juga untuk bpt nihil. dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak bpt sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat membatalkan secara sepihak atas validasi bank penerima apabila laporan hasil penerimaan dari bank penerima tidak sesuai dengan penerimaan dalam rekening kas umum daerah pada saat rekonsiliasi penerimaan, terdapat validasi bank penerima yang tidak teregistrasi dalam sismo: cc. terdapat tunggakan pbb selama tahun terakhir, pembayaran pajak bpt dengan mempergunakan nop objek lain karena objek pajak bpt belum memiliki nop: pembayaran pajak bpt fiktif dan validasi fiktifumum daerah melalui bank penerimalama (dua puluh empat) bulan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. dari hasil pemeriksaan surat setoran pajak daerahdalamdalam keberatan, pengurangan, dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atas suat: cc. surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayarsurat keberatan tidak dipertimbangkan. tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat dinas pendapatan daerah yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melasnyapermohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan dengan disertai alasan alasan yang jelas dalam waktu paling lama (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dihampiri salinan surat keputusan tersebut. atas permohonan wajib pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh bupati karena kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak atau: kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab sebab tertentu, atau, tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata matadua belas bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada telah memberikan keputusan. bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat pensebagaimana dimaksud dalam telah didiatur dengan keputusralihan apabila belum ada nilai pasar yang ditetapkan oleh keputusan bupati, maka nilai pasar yang digunakan adalah nilai jual obyek pajak nop). untuk bpt yang ditetapkan sejak berlakunya undang undang nomor tahun sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pajak daerah akan berpedoman pada peraturan menteri keuanebachroel, pembygsdssd bea perolehan hak atas tanah dan bangunan peranan surat setoran pajak daerah past lembar c8e (ssd) p3) untuk wajib pajak rana bea perolehan hak atas tanah dan pemerintah pembayaran kab mulai kartanegara bangunan dinas pendapatan daerah nama wajib pajak nanas mar arp min are ane alamat anto pan nia blok kav nomor plan dan pen kelurahan desa baru nina kecamatan rap kabupaten sea eka aan mea rata tia rene kode fos cell) nopp diisi sesuai dengan nomor objek pajak pbb pado spptpbb lokasi objek pajak mea aan bea blok kav nomor aan setan ban sni kelurahan desa a4, raja maki kecamatan bina kabupaten nah kode pos cell) penghitungan nop pbb luas nop pbb m objek pajak diisi luas tanah dan atau bangunan diisi berdasarkan spot pbm tahun terjadinya luas nop pbb yang haknya diperoleh perolehan hak namum sacoooo. luas tanah (bumi) nop tanah (bumi) m? lengko angka tanah bumi luas bangunan nio bangunan m? langka angka bangunan (angka angka app: ump: stamina serangan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan llj diisi sesuai petunjuk pengisian ssd harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan nilai pasar penghitungan bpt hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak nilai perolehan objek pajak pop bps nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ngopi bahas miitoroehan oettajt konamajartwponer) dana pap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang swxongroa dal jumlah setoran berdasarkan beri tanda pada kotak yang sesuai penghitungan wajib pajak co) sreoyskeore skorer nomor lae tangal veera pengurangan hitung sendiri karena cl) coret yang tidak perlu jumlah pembayaran untuk disetor rekening kas daerah bpt terbilang kode akun: manemasan tri seanggal nama lengkap, stempel, dan tanda tangan hama lengkap, stempel. dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dan tanda tangan nama lengkap dan tanda tangan bentuk surat tagihan pajak daerah kop dinas www www surat tagihan pajak kepada osaknet. seo pesan eln delay sen tang pengurangan jumlah yang dapat diperhitungkan rpo mona sanksi administrasi bunga berupa . perda bpt bhvwawasa bato ng, oo. an. kepala dinas kepala bidang penagihan, coret yang tidak perlu esp dan mmm nama wajib pajak diterima tanggal nina ensata atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan, oleh memegang alamat nop nomor speed ana tanggal penerbitanbonee ana ban dea pelan sea dana alamat sanaan aan mania aka naa naa alamat ann sae naa alamat reel ben ngk il. dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut aomaerenanonrekpaako mai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) pos perolehan objek pajak kena pajak npopkpj(i rpm pajekyang seharusnya terutang rp. ro! pengenaan hak pengelolaan ubah wasiat waris 501p. paakyangseharusnyadibayart( atau5) pajekyangtelandibayar diperhitungkan: gan pengurangan umah bab) (ad dikurangi pokok skpd rpm (ge jumlah bc bii oo umanyangdapatdiperntungkan7r m0. palekyangkurangdibayar sanksi administrasi berupa bunga . perda men tenbeato ng, sa. an, kepala dinas kepala bidang pendaftaran dan pendataan, coret yang tidak perlu lan nan ana lan ann nan naa naa anna anannananan potong disini 0n00n nnnnnnnn ane nan enam eau naa lama kanan aan anna anu namun nama wajib pajak diterima tanggal seon atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan, oleh asal masamanaa alamat nop nomor speed bass!kepada yth .ooo. oomondban alamat aan akun alamat tae ena rela babpossess doo mai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) rpomomo mati perolehan objek pajak kena pajak npopkpi poso pajak yang seharusnya terutang :596x rp. pengenaan hak pengelolaan hibah wasiat waris: rp. ssi pajakyang seharusnya dibayar (datu5) ena diperhitungkan: ba. pokok std epos boh (8b pengurangan tape (ce jumlah bab rpm 8d. dikurangi pokok skpd bpom jumlah( bc b0) pon (aman yang dapat diperhitungkan be1 pajak yang kurang dibayar rp, shows sanksi administrasi berupa bunga . perda bpt): ' ) | bunga hee buana 2metro snmsasmsstl0) pap jumlanyang masinharusdibayar rp naa barong, sc. an. kepala dinas kepala bidang pendaftaran dan pendataan, coret yang tidak perlu pala naa ann maan malam ana maan lan men kam ana kala men lan ann nan senen polo sini see een nana nnannsnnanoonnan can none aman naa maan una canaan nama wajib pajak diterima tanggal .o.oco.oo.voodoo. atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan, oleh naa alamat nop nomor speed bom mukmsusgan tanggal penerbitan nama lengkap tanda tngurangan bpt (tanah dan bangunan atas nama kengnaansnaan tanggal. yang diterima lengkap oleh dinas pada tanggal. menimbang iutai kartanegara nomor tahun tentang pajakmemutuskan kesatu mengabulkan menolak permohonan pengurangan bea perolehan hak tanah dan bangunan bpt) yang terutang kepada wajib pajak nama wajib pajak nama mang aan mata han alamat wajib pajak nan yao nomor objek pajak manga atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan akte risalah lelang keputusan pemberian hak putusan hakim dokumen lainnya ") hibah, letak objek pajak prem tahun pajak upon ena bpt terutangbpt terutang bea besarnya pengurangan (. rp. solo.oo risma jumlah bpt yang seharusnya dibayar sesseseseseess, coret yang ndak perlu diisi sesuai keperluan lampiran iiisi kepada wajib pajak kop dinas) bawa . keputusan kepala dinas pendapatan daerah . tanggal . kepala dinas pendapatan daerahtanah dan bangunan bpt) yang diajukan wajib pajak kuasa dari wajib pajak.o wo. nomor.ii. tanggal. atas skpd skpdkbt std nomor anakan tangga l.eom berdasarkan tanda terima nomor mo. tanggal ses. perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan") s. tanggal. kutai kartanegara nomor2 tahun tentang pajak daerah:paan ana daan antena bera gila eat alamat nya vawesangan papa kesan mena adaa ena ana skpd skpdkbt std") nomor penamaan rabab naa tanggal warnoaaa nan bnn alan gps objek pajak jenis perolehan maan nok ika naa tan ana dokumen perolehan pan nama nomor tanggal pee ata anna aman sanksi administrasi besarnya pengurangan penghapusan mao angan cc. sanksi administrasi setelah pengurangan penghapusan pelaporan plat notaris kepada yth.: bupati kutai kartanegara c a. kepala dinas pendapatan daerah kabupaten kutai kartanegara laporan bulanan plat notaris bulan. tahun loco. nama plat notaris: alamat tanggal tanah tanah bangunan nomor nop transaksi pihak yang pihak yang tanggal rupiah (desa) tahun rp) pengalihan mengalihkan menerima hak isis als lela), bupati kutai kartanegara cg. kepala dinas pendapatan daerah kabupaten kutai kartanegara yang bertanda tangan bawah ini nama wajib pajak ana alamat anas oem men pga nan desa kelurahan dna aaa pan aan apa aaa enteng kecamatan ena nana esa kane nam ara krajan mada kanan non nan data kami era eka aaa pake pameran kabupaten kota nan aan telepon imb ata abi kutan kecamatan kabupaten kota b.) fotokopi identitas wajib pajak berupa . osis ta) surat kuasa dari wajib pajak foto copy indentitas kuasa wajib pajak "") demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian ssd wajib pajak kuasa wajib pajak keterangan coret yang ndak perlu k33 dalam hal dikatakantanggal yang bertanda tangan bawah ini nama bnp tno dre nama sea jabatan berdasarkan surat tugas kepala kantor dinas pendapatan daerah nomor . tanggal . telah mengadakan penelitian lapangan ssd pada tanggal. atas ssd yang disampaikan oleh wajib pajak nama ben era alamat bea bener yang tercatat dalam surat tanda terima nomor li. terhadap tanah dan atau bangunan nop alamat, petugas peneliti, nip, mengetahui dan mengesahkan nip, kepala dinas pendapatan daerah. kepala seksi nip, nip,bpt nomor tanggal tujuan penelitian lapangan ssd nat ter hasil penelitian kesimpulan saran petugas peneliti, nip, nip, lampiran viistempel untuk penelitian ssd telah diteliti nop nop bumi nop bangunan perhitungan bpt perhitungan bpt yang disetor para peneliti nomor register) dan tangan tangan kasi. tanggal) pelayanan ssd tidak dipungut biayayang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitungtransaksi atau nilai pasar. nilai transaksnilai pasar adalah nilai yang berlaku daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh keputusan bupatin bukan merupakan bukti kepemilikanmelalui bank penerimapajak yang terutang lebih besar dengan jumlah pajak yang harus dibayadahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan jenistelah mempunyai kekuatan hukum tetap penggabungan usaha peleburan usahaterulangnya bpt ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta jual beli, tangani akta,. bila nop digunakan sebagai dasar pengenaanbptpajak bpt menyerahkan bukti pembayaran pajak. bukti pembayaran pajak bpt sebagaimana dimaksud pada dan harus disertai dengan surat keterangan setoran pajak bpt dari bank penerima. pejabat pembuat akta tanah notaris, bpn,mbayaran bpt yang terutang dipungut wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. pemungutan bpt dilarang digolongkan, pembayaran bpt dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir ssd. formulir ssd sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan oleh dinas pendapatan daerah, terdiri dari (enamlembar (satu) yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. setiap wajib pajak bpt wajib membayar pajak bpt yang terutang termasuk pajak bpt nihil berdasarkan ssd yang berfungsi sebagai pop pbb, dibayar sendiri oleh wajib pajak bpt kepada bank penerima. verifikasi formulir ssd dilaksanakan oleh pejabat pembuat akta tanah atau pejabat kantor pertanahan yang ditunjuk. bank penerima wajib menyetor hasil penerimaan pajak bpt kas umum daerah yang ditentukan oleh keputusan bupati. penyetoran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya. bank penerima wajib membuat daftar rekapitulasi setoran pajak bpt dengan dihampiri ssd lembar yang telah divalidasi, kepada bupati melalui dinas pendapatan daerah. pembayaran pajak bptbpt untuk menganggur pajak bptbptptbpt untuk menunda pembayaran pajak bptbpt serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam peraturan bupati. bab penagihan dan pembayaran pelaksanaan pemungutan pajak bpt, dipungut atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan wilayah kabupaten kutai kartanegara. hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada disetorkan rekening kas umum daerah melalui bank penerima. jika terjadi kurang bayar diterbitkan sebab atau skpdkbt, setoran bpt yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada akan dilakukan validasi oleh pejabat yang berwenang apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut |
peraturan bupati, undang.timur tahun anggarsurat. menetapkadaerah kabupaten kutai timurdaerah kabupaten melalu. penanggung jawab operasional kabupaten selanjutnya disebut fas kab adalah supervisor manajcrid. asisten fasilitator teknik kabupaten. fasilitator keuangan kabupaten selanjutnya disebut fas kcu adalah konsultan v selanjutnya disingkat pjo kcteknik.. kelompok perumahangawas lapangan dalam hal ini disebut sebagai koordinator lapangan kecamatan adalah koordinator kecamatan yang bertugas mengkoordinir dan memantau tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasdalam hal ini disebut sebagai pendamping pemberdayaan adalah yang bertugas melaksanakan validasi datahamas dan pemdes kabupaten kutai timur. tenaga teknis kecamatan dalam hal ini disebut sebagai. pendamping tenaga teknis kecamatan dalam hal ini disebut sebagai pendamping. bantuan langsung masyarakat,, sa. babilippid bud. pencairan dan penyaluran danav. tari ketua kelompokperaturan perundang undangan yang berlaku(sesuai wilayah kecamatan setempat). penarikan dana dari rekening ditandatangani oleh ketua upk, camat selaku pojok, koordinator lapangan kecamatan korlapcam) dan pendamping pembukuan, pencairan. ce(empat puluh persen), (empat puluh persen) dan 20x,etapandkuasa pengguna anggaran, terlebih dahulu diverifikasi oleh koordinator lapangan kecamatan dan faskes.:.. rencana kegiatan dok ppm m pd plh (rkd) yang telah diverifikasi oleh koordinator lapangan. penarikan atas masing masing rekening dok ppm pd plh ditandatangani oleh pengurus upk, koordinator lapangan kecamatan, dan pendamping pembukuan. contoh specimen tandatangan dok sebagaimana tercantum dalam lampiran iv.pjo kec dengan melampirkan sebagai berikut: surat keputusan bupati tentang penetapan upk... berita pernyataan kesiapan penggunaan dana skpd), sebagaimana tercantum dalam lampiran viii. kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh ketua upk, fotokopi rekening (membuka rekening blm ppm m pd plh dengan melampirkan specimen tandatangan orang sebagaimana tercantum dalam lampiran ix). pjo kec . pjokoordinator lapangan kecamatan dan faskes. ppm m pd, satuan kerja kabupaten melakukan penulis, kpa dalam hal ini kepala bagian sosial sekretariat daerah. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pengurus upk. dan atau foto copy, setiap . (aj setiap penyaluran dana dari rekening ppcamat selaku pjo kec, koordinator lapangan kecamatan koorlapcam)::camat selaku kecamatan koordinator lapangan, c). untuk.pjo kec, b). pengurus upk, dan atau c).:camat selaku kecamatan, koordinator lapangan kecamatan dan pendamping pembukuan.. cc. a9n lampiran xii, cc. buku material dan atau: buku lelang: foto kegiatan tahap pertama atau sebelumnya.. (dua) orang unsur kelompok perumahan. (dua) orang pengurus upk. bab vii. bab vii pengelolaan dan penggunaan dana dana dari kas daerah ditransfer langsung ke, laporan bulanan fisik, biaya dan hari orang kerja hor): laporan bulanan realisasi kegiatan biasa: laporan akhir kegiatan: bentuk ,s5)camat, pd plh tingkat kecamatan dan desa,,, ditetapkan sangat pada tanggal hei bupati kutai timur, iran noor lampiran peraturan bupati kutai timur nomor yatim tanggal yei surat penetapan camat (spc) dana operasional kegiatan dok) ppm plh ta. nomor cooeoceeenoesesoepeserganonnuenueun oahanaaanaananannaan demikian untuk menjadi perhatian, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan . pada tanggai sn. camat nip tembusan: yin, yth. yth yth yth. kepala dasa penerima bantuan bupati kutai timur, iran noor volume total jenis kegiatan kegiatan margasatwa biaya keterangan rp.) rp.) total il. lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tali tanggal nei surat perjanjian pendanaan (sp2) dok ppm m pd plh nom .sereooroveroecenne001unas00n tanggal .oo seroowe. yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan: pejabat penanggungjawab kegiatan ppk) penanggungjawab operasional kegiatan ok) kecamatan kabupaten berdasarkan bupati .nom oor bertindak atas nama pemerintah republik indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. nama jabatan:snoravuscananwencanana ( mererrrp. . pihak kedua berkewajiban menyalurkan dana.pojok,e iran noor lampiran iii: peraturan bupati kutai timur nomor akita tanggal: yei rencana kegiatan dana operasional kegiatan (dok) ppm m pd plh kec.koordinator lapangan kecamatmen tanggal hei form. lampiran: specimen tanda tangan dok spesimen tanda tangan dok ppm m pd plh bupati kutai timur, iran noor nama tanda tangan upk pendamping pembukuan koordinator lapangan kecamatan lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tart tanggal imi bantuan program daerah pemberdayaan masyarakat surat penetapan camat sesuai dengan hasil keputusan bupati kutai i carat atas nama bupati. tembusan disampaikan kepada bupati pojokbar nip bupati kutai timur, iran noor urut nama desa nama penerima manfaat alamat pembiayaan rp.) operasional upk total total rp, lampiran peraturan bupati kutai timur nomor pici uur tanggal mai form. lampiran surat perjanjian pendanaan (sp2) surat perjanjian pendanaan (sp2) blm nomor tanggal yang bertanda angan dibawah ini nama jabatan pejabat penanggung jawab operasional kegiatan pojok) kecamatan . kabupaten kutai timur, berdasarkan bupati kutai timur nomor .ennonteoweyan: pihak pertama menyetujui pemberian dana .&..tanggal. sebagaimana terlampir. pembayaran dana kepada pihak kedua sebagaimana butir1 akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap sebesar rp. . tahap sebesar rp. s), dan tahap iii sebesar rp. dari nilai total sp2 sebesar rp. . pihak kedua berkewajiban menyalurkan dana . kepada penerima manfaat sesuai dengan surat penetapan camat, pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua dilaksanakan melalui bank . rekening atas nama. pihak kedua berkewajiban melaporkan penggunaan dana .mnomopaorra nip. bupati kutai timur, iran noor lampiran vii peraturan bupati kutai timur nomor lil jari tanggal tej m,lampiran surat pernyataan kesanggupan kmp berita pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sikap nomor: pada hari ini tanggal ., kami yang bertandatangan dibawah ini nama mena srecatene jabatan program daerah pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan pembangunan rumah layak huni, kecamatan kabupaten kutai timur. nama mncevemtn netensanann jabatan ketua unit pengelola kegiatan upk) kecamatan kabupaten kutai timur. dengan ini secara bersama warnraitelah disepakati antar desa mad).oooococomooo. wo.mo. kecamatan a. nip. sanevesenasaneviii peraturan bupati kutai timur nomor daun tanggal mei form.lampiran surat pernyataan apan penggunaan dana (skpd' surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (skpd) pada hari ini, soo. tanggal bulan tahun., yang bertandatangan dibawah ini nama jabatan ketua unit pengelola kegiatan upk) kecamatan . kabupaten kutai timur. il. nama jabatan pendamping pembukuan plh kecamatan kabupaten kutai timur. dengan ini menyatakan bahwa seluruh kelompok perumahan kecamatan . telah siap untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun anggaran .. tanggal . kelompok perumahan kecamatan . layak menerima pembayaran tahap . sebesar rp. seo. (mo .kecamatan kecamatan ama (mnomermeraan mengetahui koordinator lapangan fasilitator kabupaten, ppk pojok kec. kecamatan bupati kutai timur, iran noor lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tar tanggal mei format: specimen tanda tangan spesimen tanda tangan bupati kutai timur, na, iran noor nama tanda tangan upk pendamping pembukuan koordinator lapangan kecamatan pojok kecamatan lampiran peraturan bupati kutai timur nomor iai tanggal hai. desa kecamatan . . kabupaten kutai timur menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan gom. merueangat ketua meumuane) bupati kutai timur, iran noor jumlah rumah jumlah dana yang disetujui dalam sp2 rp.) kumulatif penyaluran dana rp) kumulatif dana rp) lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tahun tanggal oo: mei.orpenksa oleh disetujui oleh tangga lem esoneesrerate1 bendahara upk pendamping pembukuan ketua kp. dibuat oleh: bendahara bupati kutai timur, iran noor tanggal keterangan buku pemasukan pengeluaran transaksi transaksi transaksi tarik rek. lain ain blm kegiatan ops. opa. upk setor rek said aksi transaksi sami bulan laki total transaksi bulan ini total transaksi kumulatif lampiran xii penutupan bumiktt? tanggal: meibulan tanggal, diperiksa olah disetujui olah dibuat olah: bendahara upk pendamping pembukuan kata kp. bendahara bupati kutai timur, iran noor tanggai keterangan bukti pemasukan pengeluaran trarsahai transaksi traneskai terima upk tarik rah lain#an setara nek. honor pengurus adm transport dbi dimuka saldo mai transaksi sam bin satu total transaksi bulan ini total transaksi kurniadi form.lampiran sertifikat pekerjaan lampiran xiii peraturan bupati kutai timur nomor teki tanggal kei sertifikat penerimaan pekerjaan nama kelompok perumahan kecamatan kabupaten tanggal. ind iran noor pekerjaan yang dapat diterima jenis pekerjaan ukuran lokasi keterangan kualitas tampon nenranengana2coesoomongara, |
kaa peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang kebijakan kabupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai timur, menimbang bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpasebagaimana dimaksud dalam huruf: bahwa berdasark: memutuskan. menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang kebijakan kabupaten layak anak. babi ketentuan umum bagian kesatu definisadalah perangkat daerah kabupaten kutai timur. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang selanjutnya disingkat bpp kabupaten kutai timur. kecamatan adalah kecamatan diwilayah kabupaten kutai timur. desa kelurahan adalah desa kelurahan wilayah kabupaten kutai timur. kabupaten layak anak adalah sistem pembangunan kabupaten kutai timur kelurahan. sistekedua. bagian kedua kebijakan kabupaten layak anak kebijakan kabupaten layak anak adalah strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dari kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahankebijakan kabupaten layak anak dilaksanakan dengan prinsip prinsip: dan penghargaan.adalahdalam mewujudkan hak anak: danpendidikan, pemanfaatan waktu luang: kegiatan budaya, dan perlindungan hak anak. bab penyusunan rencana aksi daerah (rad) pelaksanaan rad meliputi program aksi: penyusun dan, partisipasi:kelurahan desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan kelurahan desa layak anak, dalam rangka mewujudkan kecamatan, kelurahan desa layak anak, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan desa menyusun rencana aksi kecamatan, rencana aksi kelurahan rencana aksi desa untuk tiap tahun. (aj materi kec, ke! des meliputi: penelaahan kebutuhan kecamatan, kelurahan desakel des ditetapkan peraturan lurah rad ditetapkan peraturan desa. bab iii kelembagaan fasal dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak, dibentuk gugus tugas dan tim teknis kabupaten layak anak. susunan anggota gugus tugas dan tim teknis kabupaten layak anak ditetapkan dalam keputusan bupati. gugusbertugas untuk: mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak,: melakukan sosialisasi kebijakan layak anak, melakukan advokasi kepada anak mengumpulkan data dasar: melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar: menyusun prioritas program untuk mewujudkan kabupaten layak anak:: dan melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan kebijakan kabupaten layak anak. tugas tiri teknis kabupaten layak anak adalah: mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya: melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya:badan pemberdayaan perempuan dan kb) yang memiliki kewenangan bidang perlindungan anak. bab sistem scoring kelurahan desa dengan penyebutan sebagai berikut: kecamatan atau, desa kelurahan layak anak pratama: kecamatan atau desa kelurahan layak anak muda, cc. kecamatan atau desa kelurahan layak anak madya, dan kecamatan atau desa kelurahan layak anak anindya. sistem scoring sebagaimana dimaksud (l) menggunakan indikator kecamatan dan desa kelurahan layak anak yangmeliputi: hak partisipasi dan kebebasan sipil: hak pengasuhan keluarga dan alternatif:dan perlindungan hak anak. sistem scoring sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peratur nidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerangdewan pendidikan dan komite sekolahsekolah adalah sekolah dasar negeri, madrasah ibtidaiyah negeri, sekolah menengah pertama negeri, madrasah tsanawiyah negeri: efektif, efisien, ekonomis, tertib, kepatuhan, dan kewajaran. yang. tangerang. bossa diberikan kepada sekolah diwilayah kabupaten tangerang. bagian kedua. bagian kedua besaran besaran alokasi dana bossa adalah: sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) per siswa untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, dan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan madrasah. sekolah menerima besaran dana bossa sebagaimana dimaksud pada setiap bulan dengan berdasarkan pada jumlah peserta didik. bab iii penggunaan dana bossa dana bossa dipergunakdan. penggunaan dana bossa sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penggunaan dana bossa sebagaimana dimaksud padadapat dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam ras yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. sekolah yaitu: belanja pegawai, belanja barang dansa, dan belanja modalkemampuan sekolah, cc.biaya penggunaan dana bossa sebagai batas tertinggi atau estimasi. standar biaya penggunaan dana bossa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. komponen belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf dianggarkan dalam bentuk honorarium. honorarium sebagaimana dimaksud pada berupa: honorarium tim kerja, honorarium bulanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil, dan honorarium tugas tambahan guru pada sekolah. honorarium tugas tambahan guru sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, tugas tambahan guru sebagai wakil kepala sekolah. . belanja barang danalat tulis kantor, belanja listrik, telepon, air dan internet, belanja cetak dan penggandaan, belanja pengadaan laporan hasil belajar siswa, belanja makan dan minum rapat kegiatan, belanja perjalanan dinas, belanja alat dan bahan pembersih, dan belanja pemeliharaan gedung ringan dan peralatan kantor belanja modal berlaku mutasi mutans terhadap :tangerang, dan tim manajemen bossa sekolah. . tim manajemen bossa kabupaten tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh kepala dinas dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari: kepala unit pelaksana teknis pendidikan, pengawas, dan pelaksana pada dinas. tim manajemen bossa kabupaten tangerangtih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data siswa kedalam sistem pendataan selambat lambatnya pada minggu ketiga juli tahun berjalan, cc.eriksa data siswa yang diajukan sekolah penerima melalui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala sekolah diatas materaikutdan il. melaporkan realisasi penggunaan dana bossa kepada kepala dinas. . tim manajemen bossa sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk dengan keputusan kepala sekolah. susunan keanggotaan tim manajemen bossa sekolah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua: sekretaris, dan cc. anggota. tim manajemen bossa sekolah sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: mengisi, mengirim dan melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara lengkap sesuai batas waktu yang ditentukan, membuat ras,: cc. membuat surat pernyataan jumlah siswa dan menandatanganinya diatas materai untuk selanjutnya diajukan kepada kepala dinas melalui ketua tim manajemen bossa kabupaten tangerang sebagai dasar acuan pencairan dana, mengelola dana bossa secara bertanggungjawab dan transparan, melakukan pembukuan secara tertib, membuat laporan penggunaan dana bossa per tri wulan untuk diserahkan kepada kepala dinas melalui ketua tim manajemen bossa kabupaten tangerang, bersedia audit oleh dinas lembaga yang berwenang terhadap semua dana yang dikelola sekolah, melaporkan hasil pembelian barang yang menjadi aset sekolah maupun aset pemerintah daerah, dan melayani dan menangani pengaduan masyarakat. tim manajemen bossa kabupaten tangerang dilarang dalam pemanfaatan dana bossa, cc. mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana bossa, dan bertindak sebagai distributor atau pengecer dalam hal pengadaan buku. bab vtangerang. ketua tim manajemen bossa kabupaten tangerangtangerangketua tim manajemen bossa sekolah bertanggung. laporan bossa disampaikan kepada kepala dinas melalui ketua tim manajemen bossa kabupaten tangerang. kepala dinaselanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam yang dapat per unit dikategorikan sebagai aset tetap. pembelian buku buku pelajaran yang memiliki masa manfaat lebih dari (dua belas) bulan dikategorikan sebagai aset tetap lainnya. kepala sekolah wajib menyampaikan laporan aset sebagaimana dimaksud pada dan kepada kepala dinas melalui tim manajemen bossa kabupaten tangerang. tim manajemen bossa kabupaten tangerang melakukan pencatatan laporan askabupaten tangerang untuk dimasukan dalam daftar inventaris barangsca penyaluran dana. penggunaan kegiatan satuan pendidikan yang dapat dibiayai dari dana bossa terdiri dari pemenuhan (delapan) standar nasional. program pemenuhan pengembangan dan penyusunan, setiap standar isi penyusunan kurikulum pengembangan dan pengeluaran menyediakan evaluasi kurikulum lengkapi perkembangan pribadi penyusunan, dengan bukti peserta didik pengembangan dan fisik evaluasi muatan lokal penyusunan program bimbingan dan konseling penyusunan program ekstrakurikuler pemenuhan pengembangan silabus kkg mgm setiap standar berdasarkan standar isi workshop pengembangan pengeluaran proses pengembangan rpp rpp dan proses lengkapi berdasarkan prinsip pembelajaran dan model dengan bukti prinsip pembelajaran model pembelaan fisik eek scientific proses pembelajaran analisis dan kd, pakem pengadaan media dan supervisi dan evaluasi alat alat pembelajaran pembelajaran pengadaan bahan ajar penyusunan dan penggandaan instrumen supervisi pelaporan hasil supervisi pemenuhan penyusunan kkm menganalisis kkm setiap standar live ski menganalisis kalender pengeluaran kelulusan pengembangan nilai pendidikan lengkapi nilai karakter budaya workshop kkm, live skill dengan bukti bangsa kkg mgm fisik penyusunan program live skill penyusunan instrumen penilaian live ski penyusunan program pendidikan budaya dan karakter bangsa penyusunan instrumen pencapaian pendidikan budaya dan karakter bangsa penggandaan instrumen pemenuhan pemenuhan jumlah peningkatan kompetensi setiap standar pendidik dan tenaga guru, tenaga pengeluaran pendidik dan kependidikan administrasi, lengkapi tenaga peningkatan kualifikasi pustakawan, laporan, dengan bukti kependidikan pendidik dan tenaga petugas layanan khusus fisik kependidikan workshop peningkatan (empat) kompetensi guru program sosialisasi peraturan dan perundang undangan pendidikan peningkatan (lima) kompetensi kepala sekolah pemenuhan pemeliharaan sarana perawatan gedung, setiap standar prasarana meubel, dan peralatan pengeluaran sarana laboratorium maupun lengkapi prasarana peralatan sekolah dengan bukti fisik pemenuhan penyusunan program workshop tentang setiap standar kerja sekolah rks) pengisian evaluasi diri pengeluaran pengelolaan dan rencana kerja sekolah eds) lengkapi anggaran sekolah penggandaan instrumen dengan bukti ras) eds fisik penyusunan program rencana kerja sekolah rks) penyusunan ras evaluasi kinerja kepala sekolah pelaporan pelaksanaan program kerja sekolah monitoring dan evaluasi kinerja sekolah evaluasi pelaksanaan mbs pemenuhan pengadaan penyusunan dan setiap standar penggandaan peraturan penetapan program kerja pengeluaran pembiayaan dan ras lengkapi pengadaan format dengan bukti pengajuan dan pelaporan fisik bossa pemenuhan penyusunan rencana penyusunan kisi kisi setiap standar penilaian penyusunan soal pengeluaran penilaian pelaksanaan penilaian penggandaan soal lengkapi dan pengawasan penyusunan program dengan bukti perbaikan dan pengayaan fisik pelaksanaan pengawasan evaluasi analisis hasil evaluasi bupati tangerang, ttd zaki iskandastandar biaya penggunaan dana bossa belanja pegawai. honorarium tugas tambahan guru. jabatan jenjang jenjang keterangan smp m sd mi kepala satuan rp. rp. berdasarkan pendidikan jumlah siswa bulan wakil kepala rp. rp. berdasarkan satuan pendidikan jumlah siswa bulan bendahara rp. rp. berdasarkan bossa jumlah siswa bulan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan non pns pada sekolah. jabatan jenjang jenjang keterangan smp m sd mi pendidik non pns rp. , | rp. berdasarkan jumlah jam mengajar bulan tenaga rp. rp. perbulan kependidikan non pns belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas. perjalanan dinas sekolah paling jauh dengan jarak tempuh minimal dan harus dilengkapi surat tugas, bukti kedatangan dan keberangkatan yang dilengkapi oleh stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang (format spp yang berlaku) serta kwitansi pembayaran perjalanan dinas. besaran perjalanan dinas tercantum dalam peraturan bupati tentang petunjuk teknis perjalanan dinas lingkungan pemerintah kabupaten tangerang. belanja makan dan minum kegiatan rapat. belanja makan dan minum kegiatan rapat paling tinggi senilai rp. (lima puluh ribu rupiah) seorang kegiatan yang terdiri dari (satu) snack dan (satu) makan siang. bupati tangerang, ttd zaki iskandar |
bupati sumenep provinsi jawa timur peraturan bupati sumenep nomor tahun, perlu. mengingatbesaran harga yang ditetapkan oleh bupati yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan penyeberangpada sudah termasuk biaya jasa pelabuhan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari pt. jasa raharja persero. tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada dikenakan terhadap setiap penumpang dan atau barang yang memanfaatkan jasa angkutan kapal. pengenaan tarif terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku untuk muatan barang yang diangkut dengan kendaraan roda (empat) atau sejenisnya dan diturunkan atas kapal. terhadap barang sebagaimana dimaksud pada penyedia jasa angkutan (operator) dan pemilik barang dapat menentukan tarif berdasarkan kesepakatan bersama. penentuan tarif berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (dua puluh lima keseratus) dari tarif yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini. terhadap barang dengan berat atas (dua belas) ton harus mendapatkan persetujuan kepala dinas perhubungan. kendaraan yang melebihi ukuran kendaraan semestinya sehingga mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dikenakan pada golongan tarif berikutnya. operator penyelenggara angkutan dan operator penyelenggara pelabuhan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan sendiri atau pihak lain yang dikaitkan disatukan dengan tarif angkutan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. setiap pungutan yang dikaitkan disatukan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan bupati sumenep. babi pengawasan kepala dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati sumenemenepi dr. kh. busur karim, diundangkan dalam berita daerah pep? tanggal: tahun tatar daerah ir. edy jadi, pembina utama madya nip. j99003 lampiran peraturan bupati sumenep nomor tahun tanggal febpenumpang ekonomi dewasa orang rp. ekonomi anak tahun) orang rp. kendaraan golongan sepeda unit rp. golongan dan iii dikenakan tarif penumpang golongan sepeda motor bawah unit rp. dan gerobak dorong golongan iii sepeda motor besar unit rp. atas dan kendaraan roda (tiga) golongan kendaraan bermotor unit rp. golongan berupa mobil jeep, untuk sedan, minimal, kondektur dan minibus, mikrolet, pick nenek up, station wagon dibebaskan dengan ukuran dari tarif panjang sampai angkutan dengan (lima) meter adalah (satu) dan sejenisnya. orang golongan kendaraan bermotor unit rp. golongan berupa mobil bus, vi, vii dan viii mobil barang dibebaskan (truck) tangki dengan dari tarif ukuran panjang angkutan sampai dengan orang paling (tujuh) meter dan banyak (dua) sejenisnya orang golongan vi : kendaraan bermotor unit rp. berupa mobil bus, mobil barang (truck) tangki dengan ukuran panjang lebih dari (tujuh) sampai dengan (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan golongan vii kendaraan bermotor unit rp. berupa mobil barang (trucbarang hewan sembako hewan ' ' ' ton ekor| rp. barang luar sembako ton rp. , | rupa menepi dr. kh. busur karimmakanataan dan pembinaan pedagang kaki limdan menjaga kerapian,pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan persamaan kebersihangian bagi. berdagang pada jalan yang tidak ditetapkan untuk lokasi pkl. bagian keempat penetapan lokasi pkl bupati menetapkan lokasi pkl, lokasi binaan, lokasi musiman atau kawasan berdagang pkl. penetapan lokasi pkl, lokasi binaan, lokasi musimankecuali lokasi musimanokasi pkl binaan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatipemberdayaan pkl melalui kerjasama antar daerah pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan pkl dapat melakukan kerjasama pemberdayaan pkl antar kabupaten kotmonitoring, evaluasi, dan pelaporan bagian kesatu monitoring dan evaluasi bupati melalui kepala dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadapdilakukan bersama dengan satpol ppatau sepengetahuan bupatisatpol pp. bab viisanksi administratif bagian kesatu sanksi administratif bagi pkl yang memiliki tduan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tdupencabutan tdu sebagaimana dimaksud pada dapat disertai pembongkaran tempat berdagang oleh satpol pp. bagian kedua sanksi administratif bagi pkl yang tidak memiliki tdu setiap pklapabila tenggang waktu (dua puluh satu) hari kalender sebagaimana dimaksud pada terlampaui dan pkl tidak mengindahkan peringatan tersebut, bupati dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan serta melakukan pembongkaran tempat usahanya. pelaksanaan penyitaan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas dan satpol ppmelanggar ketentuan dan diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling tinggidagang kaki lim2memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten bangkapkl kabupaten bangka. kepala dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan kewenangan bidang pkl kabupaten bangkangkamusiman adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi pkl yang diatur oleh pemerintah daerah pada moment tertentu dengan jangka waktu paling lama (satu) bulanmenteri adalah menteri dalam negeri republik indonesia. gubernur adalah gubernur kepulauan bangka belitunglarangan bertransaksiil. penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan jaringan dan promosi, dan oo.gian kedua pendataan pkl bupati |
'. salinan nan net imdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sorong, menimbang: bahwa sesuaibertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular tuberkulosis serta akibat yang ditimbulkannya, bahwa untuk percepatan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dan terpadu serta berkesinambungan dari pemerintah, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga internasional serta seluruh lapisan masyarakattuberkulosiamanan dan kebersihan laboratorium, dan monitoring (pemantauan) dan evaluasi. masing masing tingkat laboratorium sebagaimana dimaksud pada memiliki fungsi sesuai dengan pelayanan laboratorium mikroskopis, biakan dan uji kepekaan serta molekuler. dalam rangka pemantapan mutu eksternal laboratorium mikroskopis tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan pemeriksaan uji silang secara berjenjang. paragraf public private mix tuberkulosis public private mix (bauran layanan pemerintah swasta), merupakan pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien tuberkulosis dan kesinambungan program pengendalian tuberkulosis dengan pendekatan secara komprehensif. public private mix sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menjamin ketersediaan akses layanan tuberkulosis yang merata, bermutu dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak tuberkulosis untuk menjamin kesembuhan. paragraf kelompok rentan tuberkulosis kelompok rentan tuberkulosis merupakan kelompok khusus yang mudah dan atau berisiko tinggi terkena penyakit tuberkulosis. kelompok rentan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada meliputi: pasien hiv dan aids, pasien diabetes melitus, ibu hamil, gizi buruk, pengguna napa, dan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. kelompok rentan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada harus tersukses atau dilaporkan sehingga cepat ditangani. strategi kunci untuk dapat menemukan kasus tuberkulosis pada kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada yakni dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pengendalian tuberkulosis. paragraf kolaborasi tuberkulosis hiv kolaborasi tuberkulosis hiv merupakan upaya mengintegrasikan kedua program secara fungsional, dalam pengendalian kedua penyakit baik pada aspek manajemen kegiatan program maupun penyediaan pelayanan bagi pasien sehingga mengurangi beban kedua penyakit tersebut dan efisien dengan tujuan mengurangi beban tuberkulosis dan hiv pada masyarakat akibat kedua penyakit ini. strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada yakni dengan: membentuk kelompok kerja tuberkulosis hiv semua lini, melaksanakan surveillance hiv pada pasien tuberkulosis, melaksanakan perencanaan bersama tuberkulosis hiv, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. paragraf tuberkulosis anak tuberkulosis anak mempunyai permasalahan khusus yang berbeda dengan tuberkulosis paru orang dewasa dengan gejala dan tanda tuberkulosistuberkulosis anak sebagaimana dimaksud pada antara lain: diagnosis, pengobatan, cc. pencegahan, dan tuberkulosis pada hiv. pasien tuberkulosis anak sebagaimana dimaksud pada dapat ditemukan melalui (dua) pendekatan utama, yaitu: investigasi terhadap anak yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis dewasa aktif dan menular, dan b.anak yang datang pelayanan kesehatan dengan gejala dan tanda mini yang mengarah tuberkulosis. paragraf pemberdayaan masyarakat dan pasien tuberkulosis pemberdayaan masyarakat dan pasien tuberkulosis harus dilakukan dalam rangka ekspansi program pengendalian tuberkulosis. pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan peran serta aktif pasien tuberkulosis dan masyarakat untuk melawan tuberkulosis melalui jejaring pasien tuberkulosis sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan tuberkulosis yang lebih baik dan menggali sumber daya setempat lainnya. pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada bidang kesehatan diwujudkan dalam bentuk promosi kesehatan melalui: organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan upaya kesehatan berbasis masyarakat ukm), seper, pos pendidikan anak usia dini paud), upaya kesehatan sekolah uks): bina keluarga balita bkb), dan tempat penitipan anak tpa). pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pemeliharaan kesehatan secara mandiri. paragraf pendekatan praktis kesehatan paru pendekatan praktis kesehatan paru practical approach lung pal) merupakan manajemen kasus pada pasien dengan gangguan sistem respirasi yang menggunakan pendekatan sindrom untuk tata laksana pasien dengan gejala respirasi yang mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan primer. pendekatan utama strategi yang digunakan dalam pendekatan praktis kesehatan paru sebagaimana dimaksud pada terkait dengan penanggulangan tuberkulosis yaitu: standardisasi diagnosis dan pengobatan pada gangguan respirasi, dan koordinasi antara para petugas kesehatan. strategi pendekatan praktis kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai upaya peningkatan penemuan kasus tuberkulosis. paragraf manajemen terpadu pengendalian tuberkulosis resisten obat tuberkulosis dengan resistensi terjadi dimana basil mycobacterium tuberkulosis resisten terhadap rifampisin dan isoniazid, dengan atau tanpa obat anti tuberkulosis oat)lainnya. tuberkulosis resistensi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa resistensi primer, dan resistensi sekunder. resistensi primer sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan resistensi yang terjadi pada pasien yang tidak pernah mendapat obat anti tuberkulosis oat) sebelumnya. resistensi primer sebagaimana dimaksud pada dijumpai khususnya pada pasien dengan positif hiv. resistensi sekunder sebagaimana dimaksud dalamulti drug resistant mdr) tuberkulosis. penyebab terjadinya resistensi terhadap obat anti tuberkulosis oat) sebagaimana dimaksud pada yaitu: pemakaian obat tunggal dalam pengobatan tuberkulosis, penggunaan paduan obat yang tidak kuat, yaitu jenis obatnya yang kurang, ketidakpatuhan pasien tuberkulosis dalam menjalani pengobatan sesuai aturan, penggunaan obat kombinasi yang pencampurannya tidak dilakukan secara baik sehingga mengganggu bioavailability obat, dan kurangnya komitmen dalam jaminan ketersediaan obat dan alat kesehatan lainnya. pengobatan pasien multi drug resistant mdr) tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada memerlukan waktu lebih lama daripada pengobatan tuberkulosis bukan multi drug resistant mdr), yaitu sekitar bulan, membutuhkan biaya lebih besar dan efek samping yang lebih berat sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar. penanganan tuberkulosis multi drug resistant mdr) sebagaimana dimaksud pada dibutuhkan mitigasi dampak berupa upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi. paragraf penelitian tuberkulosis penelitian tuberkulosis bertujuan untuk menunjang upaya pengendalian tuberkulosis yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya. penelitian tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penelitian dan pengembangpemerintah. penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan olehdilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian tuberkulosis dapat dilakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan skpd skpd terkait instansi pemerintah, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, dunia usaha dan industri, organisasi non pemerintah: dana, logistik, cc. tenaga, dan data dan informasi. untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi skpd skpd dan unit terkait lainnya dalam pengendalian tuberkulosis sesuai pedoman nasional pengendalian tuberkulosis, dibentuk tim pelaksana tingkat kota administrasi, tim pelaksana tingkat distrik dan tim pelaksana tingkat kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab vii peran serta masyarakat masyarakat berperan serta dalam pengendalian tuberkulosis. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada antara lain sebagai berikut: melaksanakan pemantauan setempat, melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang duga tuberkulosis:gendalian tuberkulosibagi kehidupan gendaligendalian tuberkulosis dibebankan pada apbd. selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pengendalian tuberkulosis dapat menerima bantuan dana dari pihak dan pengelolaan sertaanggaran kegiatan pengendalian tuberkulosis yang bersumber dari apbd dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran skpd skpd sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. bab pengawasan pemerintah daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pengendalian tuberkulosis upaya pengendalian tuberkulosis yang meliputi pencegahan, penatalaksanaan dan pengobatan serta mutu layanan. bab pelaporan dan evaluasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendaliantar skpd skpd dan unit terkait lainnyaapabila diperlukan. evaluasi penyelenggaraan pengendalian tuberkulosis dilakukan berjenjang oleh masing masing skpd skpd dan unit terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya. hasil evaluasi pengendalian tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh masing skpd skpd dan unit terkait lainnya kepada kepala dinas kesehatan. evaluasi pelaksanaan pengendalian tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada direkam setiap akhir tahun oleh kepala dinas kesehatan kepadakepala bagian hukum see apa yohanes salle pembina tk. (iv b) nip.pemerintah kota sorong tahuntentang gerakan terpadu nasional penanggulangan tuberkulosis, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk v tentang sistem kesehatan nasional:tuberkulosiorsebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun pejabat kesehatan masorongkulosis. pengendalian tuberkulosisdinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota sorong. distrik adalah distrik kota sorong. kelurahan adalah kelurahan kota sorongdaerah ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penanggulangan tuberklindungi masyarakat dari penularan tuberkulosis, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tuberkulosis:iii prinsip dan tugas dalam penanggulangan tuberkulosis harus menerapkan prinsip sebagai berikut: memperhatikansertakegiatan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintuberkulosisuberkulosis. pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas: perencanaan tingkat kota, koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis kota, cc. pendanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis, mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan pengendalian tuberkulosis: membantu pengadaan, distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan, koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian tuberkulosis dengan institusi terkait, pemantapan mutu laboratorium tuberkulosis, dan pencatatan dan pelaporan. bab arah kebijakan dan strategi arah kebijakan pengendalian tuberkulosis berpedoman kepada rencana pembangunan nasional jangka menengah dan panjang, rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang, dan rencana strategis nasional pengendalian tuberkulosis. kebijakan pengendalimenggunakan strategi directly observed treatment short course dots) dan memperhatikan strategi global untuk mengendalikan tuberkulosis global stop tuberkulosis strategy), cc. penguatan pengendalian tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskangendalian tuberkulosis dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut rtl), meliputi puskesmas, bkpm), klinik pengobatan serta dokter praktek mandiri dpm), dan pengobatan tuberkulosis tanpa penyulut dilaksanakan fasilitas kesehatan tingi pertama ftp) dan pengobatan tuberkulosis dengan tingkat kesulitan yang tidak dapat diobati oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) dilaksanakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut rtl). strategi pengendalian tuberkulosis merupakan strategi directly observed treatment short course dots) yang terdiri atas: komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan, penemuan kasus yakni melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya, pengobatan yang standar, yakni dengan supervisi dan dukungan pasien, sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti tuberkulosis oat) yang efektif: dan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap basil pengobatan pasien dan kinerja program. strategy directly observed treatment short course dots) sebagaimana dimaksud dalam diperluas menjadi strategi stop tuberkulosis, yaitu: mencapai dan mengoptimalkan serta mempertahankan mutu directly observed treatment short course dots), merespon masalah tuberkulosis hiv, multi drug resistant mdr) tuberkulosisdan melaksanakan dan mengembangkan penelitian. bab kegiatan pengendalian bagian kesatu umum kegiatan pengendalian tuberkulosis terdiri atas: tata laksana paripurna, manajemen program tuberkulosis, dan cc. pengendalian tuberkulosis komprehensif. tata laksana paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: promosi tuberkulosis, pencegahan tuberkulosis, cc. penemuan pasien tuberkulosis, pengobatan pasien tuberkulosis, dan rehabilitasi pasien tuberkulosis. manajemen program tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perencanaan program pengendalian tuberkulosis, monitoring dan evaluasi program pengendalian tuberkulosis, cc. pengelolaan logistik program pengendalian tuberkulosis, pengembangan ketenagaan program pengendalian tuberkulosis, dan promosi program pengendalian tuberkulosis. pengendalian tuberkulosis komprehensif sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penguatan layanan laboratorium tuberkulosis, public private mix tuberkulosis, kelompok rentan tuberkulosis, kolaborasi tuberkulosis hiv, tuberkulosis anak, pemberdayaan masyarakat dan pasien tuberculosis, pendekatan praktis kesehatan baru practice approach lung health pad): manajemen terpadu pengendalian tuberkulosis resisten obat metro), dan penelitian tuberkulosis. bagian kedua tata laksana paripurna paragraf promosi tuberkulosis cluberkulosis. penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronikuberkulosis, dalam bentuk: penyuluhan, konsultasi, bimbinganpencegahan tuberkulosis pencegahan penularan tuberkulosis dapat dicapai secara efektif dengan cara mengobati pasien tuberkulosislance kesehatan:enemuan pasien tuberkulosis penemuan kasus bertujuan untuk mendapatkan kasus tuberkulosis melalui serangkaian kegiatan mulai dari penjaringan terhadap terduga tuberkulosistuberkulosisstrategi penemuan kasus dapat dilakukan secara pasif dengan promosi aktif yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan didukung dengan penyuluhan secara aktif baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat.tuberkulosis seperti pasien dengan hiv, kelompok yang rentan tertular tuberkulosis seperti lembaga pemasyarakatan lapas) rumah tahanan rutan), mereka yang hidup daerah kumuh sertatuberkulosis resisten obat tbo). paragraf pengobatan pasien tuberkulosis pengobatan tuberkulosisbat anti tuberkulosistuberkulosis wajib memberikan dataparagraf rehabilitasi pasien tuberkulosis rehabilitasi pada kegiatan pengendalian tuberkulosi baik pemerintah maupun masyarakat. bagian ketiga manajemen program tuberkulosis manajemen pengendalian program tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pengendalian tuberkulosis komprehensif paragraf penguatan layanan laboratorium tuberkulosis manajemen laboratorium tuberkulosis meliputi beberapa aspek yaitu: organisasi pelayanan laboratorium tuberkulosis, sumber daya laboratorium, kegiatan laboratorium, pemantapan mutu laboratorittin tuberkulosis, |
rekanfaatan jalan kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan darat,ketentuan peraturan perundang undangan, pemerintah daerah memiliki wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasmanfaatan jalanfaatan jalkerjaan umum republik indonesia atau yang membidangi urusan pekerjaan umum. bupati adalah bupati bangka. dinas adalah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum kabupaten bangka. kepala dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum kabupaten bangkkecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabeltiga puluh juta) (lima puluh juta rupiah). pelanggaran terhadap ketentuan diancambabsebagaimana yang diaturmanfaatan jalan kabupaten bangka.berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk peraturan daerah tentangntsehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya bagian bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut try mantanjalan kolektorpenyelenggara jalan adalah pemerintah kabupaten bangka. penyelenggaraan jalan adalah segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara jalan agar jalan dapat berfungsi sesuai peranannya. bangunan utilitas adalah bangunan umum yang dalam pemanfaatannya memungut bayaran dari masyarakat dan memperhitungkan keunt perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnyatinggi dan kedalaman tertentu diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan daan. bangunaniang reklame, tower, dan bangunan bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undanganbab bagian dan fungsi jalan bagian kesatu umum bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalanberpedoman padasampai denganh.jalan lingkungan sekunder (dua) meter, dan jembatan (seratus) meter arah hilir dan hulurelokasi dan pembongkaranizin pemasangan tiang pancang dan bangunan,bupati. bagian kedua rekomendasi izin pemanfaatan ruang pengawasan jalandan harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi. tata cara pemberian dispensasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap orang yang menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud dalam dan wajib memiliki dispensasi secara tertulis dari dinas yang berwenang bidang perhubungan. babpembinaan fungsi jalan kolektor dan lokal diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. babutilitas, iklan dan media informasi, bangunaanlektor primer sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan |
mag salinan rms lha.dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sorong, menimbang: bahwa untuk mewujudkandissortibperaturan daerah ini adalah: asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik, nama, alamat dan susunan pengurus, program umum dan kegiatan organisasi non pemerintah, kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, assetupa: ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain, yang berlaku mengikat dalam ataupun luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum,angka dan angka antara lain apabila:awah penguasaannya ataupun tidak, menerima atau menolak permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalamsorong berkedudukan kota sorongota sorong bertugas: menerima, memeriksalima wewenangsorong. dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud padasekretariatjabat yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang komunikasi dan informasi. paragraf penatakelolaan komisi informasi untuk melaksanakan penatakelolaan komisi informasi diberikan dukungan administratif dansorongadalah: warga kota sorosehat jiwa dan raga, rekrutmen calon anggota komisi informasi dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh walikotaprd oleh walikota paling banyak (lima belas) orang. dprd memilih anggota komisi informasi kota sorong melalui uji kepatutan dan kelayakan. anggota komisi informasi kota sorongperbuatan pidanasorongsengketa yang terdapat dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf:ota sorongpara pihak yang bersengketakuasahuruf huruf huruf huruf dan hurufkan salah satu perintah diataupenyidikanan mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam dan dikenakangka angka angka dan angkadan angkadengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii ketentuan peralihan komisi informasi dibentuknomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum fan aan men apa onl4republikditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kotadiseluruh wilayah negara republik indonesia. namun demikian, seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten kotdan diberikan peluang jaminan keterbukaan informasi publik disorong tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan kota sorong dengan tujuan utama untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota sorong dengan cara memudahkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabilitas serta bertanggungjawab sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government). ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tepat waktu adalah proses informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan biaya ringan adalah secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya. yang dimaksud dengan cara sederhana diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga.atau belumorocng,pemerintah kota sorong tahun 6g tujuan keterbukaan informasi publik, badan publik sengaja menghalang halangi sehingga mendapatkand: menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik yang berlaku sesuai ketentuan perundang undangandari auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nias barat, menimbang bahwa berdasarkan instruksi menteri dalam negeri republik indonesiaperlu diubah beberapa dalam peraturan daerah kabupaten nias baratbaratiubah, sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: tingkat penggunaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: besaran retribusi menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.koefisien indeks menara telekomunikasi. biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada untuk satu tahun menara ditetapkan dengan komponen biaya sebagai berikut transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor. nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas zonasi lokasi menara, ketinggian menara, struktur jenis menara, jarak tempuh, pemanfaatan ruang, dan jumlah pengguna menara. formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut rpm tarif keterangan tempjenis menara menara. umah koefisien jarak tempuh lokasi kawasan nilai koefisien menara. tata cara perhitungan dan penetapan nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi, diatur dan ditetapkanoktober bupati nias barat, ttd. faduhusi daily diundangkan pahami pada tanggal oktoberkas daerah adalah kas daerah kabupaten majeneajakbaca, dengar, rasakan dan atau dinikmati oleh umum. penyelenggara reklame adalah perorangannempatkan peralatan manual maupun program aplikasi line sistem pada objek pajak.pelaksana pemungutan retribusi, dan atainsentif sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. besarnya insentif ditetapkan paling tinggi (lima per an dipidana dengpajak reklame lembaran daerah kabupaten majepajak setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak. obyek pajak meliputidikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalamuntuk: kepentingan sosial, keagamaan, kegiatan partai politik, dan pemilihan umum. subjek pajak meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. wajib pajak meliputidasar pengenaan, tarif,: faktor keseratus). besaran pokok pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada dengan dasar pengeluaran pajak sebagaimana dimaksud pada nilai pajak dihitung berdasarkan dengan luas dikali nilai jual objek pajak reklame dikali (dua puluh lima keseratus) ditambah nilai strategis. bab wilayah pemungutan dan masa pajak pajak dipungut wilayah daerah kabupaten majene. masa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender. babdiatur dengan peraturan bupati. pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam dilarang digolongkan. bab saat pajak terutang pajak yang terutang terhitung pada saat penerbitan skpd2xkeadaan kahar keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada meliputi: bencana alam, bencana ngalam,dan bencana sosialpenghapusan atau pengurangan,: skpd: skpdkbt, skpd, dan skpdgka, menimbang bahwa pertambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, bahwa penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup,, bahwa dalam pengelolaan sampah perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga penanganmaka pengelolaan sampah perlu sesuai dengan kewenangannya. kegiatan usaha pengelolaan sampah yang memerlukan izin, meliputi pengangkutan, pengolahan, dan cc. pemrosesan akhir. bagian kedua permohonan izin permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan, dokumen pemohon izin, dan cc. profil usaha dan atau kegiatan. apabila usaha dan atau kegiatan pengelolaan sampah merupakan kriteria usaha dan atau kegiatan wajib amdal dan ukl upl, permohonan dilengkapi dengan izin lingkungan. bagian ketiga penerbitan izin izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh bupati. bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada kepada instansi yang berwenang bidang pengelolaan sampah atau instansi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu daerah. bagian keempat masa berlaku izinketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara memperoleh izin pengelolaan sampahpenanganan sampah. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud padamudah diurai oleh proses alam, dan atau b.lebih lanjut dengan peraturan bupatiinstansib.sampah dari tps test tpa desa sampah tingkat rt, dan mengusulkan kebutuhan tps lurah kades, dan mengusulkan kebutuhan tps dan test instansi terkaitinstansi terkaitinstansi terkaiatauterkai bab viii kerja yek yang akan dikerjasamakan, hak dan kewajiban,pelaksanaan kerjasama antar daerah dengan badan usah kebersihan, b.entuk peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara sosialisasi: mobilisasi, kegiatan gotong royong tanggapan, dan atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat. babil.instansi terkait, membuang sampah tps luar waktu yang telah ditentukan, dan atau oo. membuang sampah klinis dan limbah lainnya tps dan tpa. bab xii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan bupati melakukan pembibupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah daerah. pelaksanaan teknis operasional terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh instansi terkait. instansi sebagaimana dimaksud padainstansi adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang persamaan kabupaten bangii sanksi administratif pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dikenakan sanksi administratif oleh bupati. setiap orang yang melanggar ketentuan dan dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa olehcc. penghentian sementara pelayanan pengangkutan sampah dari sumber, dan pencabutan izin. pengenaan uang paksa sebagaimana dimaksud dalamdan pengenaan uang paksa sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pembayaran uang paksauang paksa dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah insetiap orang yang melanggar ketentuansarana pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan sarana pemilahan sampah paling lamakegiatan membatasi sampah adalah upaya meminimalkan produksi sampah. kegiatan mengguna ulang adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung. kegiatan mendaur ulang adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses ataunghasil sampah adalah setiap orang, usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbudaerpengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukkan bagiantaranya meliputi bidang pengelolaan sampah. orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,. sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian,dan sampah sejenis sampah rumah tangga. bab iii tugas, wewenang dan tanggungbantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan desa serta kelompok masyarakatanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonom dalam jangka waktu tertentu, menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah, yang berupa tps, tps 3r, test, dan atau tpa, dan data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah, mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas pemilihan sampah yang terdiri dari (dua) jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganikaragraf masyarakat setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah, dan penanganan sampah dengan cara berwawasan lingkungan. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara membatasi timbunan sampah, mendaur ulang sampah, dan atau memanfaatkan kembali sampahmenyediakan tempat sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah, membuang sampah dari sumber tps, melakukan pemilahan sampah berdasarkan sifatnya, dan menyediakan dan memelihara sarana persamaan lingkungannya.paragraf produsen produsen wajib melakukan pembatasan timbunan sampah, pendaran ulang sampah, dan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan carapemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukanlakukan pendaran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalammemenuhi unsur estetika, tidak menimbulkan bau: kedap air, dan tidak menjadi tempat berkurangnya vektor penyakit. terkait.sehubungan dengan kemampuan pemerintah kabupaten majene untuk memproduksi jenis hasil produksi usaha daerah yang baru bidang kelautan dan perikanan sehingga dapat dilakukan penjualan, perlu dilakukan pemungutan retribusi terhadap penjualannya dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah, bahwa untuk memberikan legalitas atas pemungutan retribusi terhadap penjualan jenis hasil usaha produksi daerah yang baru bidang kelautan dan perikanan tersebut, harus ditambahkan sebagai jenis objek retribusi baru serta ditentukan besaran tarif retribusinya , bahwa teknik penyusunan dibelum sempurna sehingga perlu dilakukan beberapa perbhasil usahjudul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab nama, objek, subjek dan wajib retribusi ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutcengkeh umur tahu batang pertumbuhan sehat jumlah daun lembar bebas hama dan penyakit telah sertifikasi bupati majene, cap ttd a.achmad syukur pemungutan atas jasa penjualan hasil produksi usaha daerah dinamakan retribusi penjualan produksi usaha daerah. ketentuan diubah dan ditambah yaitu sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut objek retribusi meliputisebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap penjualan produksi usaha oleh: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah: dan pihak swasta. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian atas hasil produksi usaha daerah. wajib retribusi meliputi: subjek retribusi sebagaimana dimaksud padan perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan pemungutan atau pemotongan retribusi ketentuan dan diubah dan ditambahkan (dua) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: retribusi terdiri atas: struktur, dan tarif. struktur retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: nama hasil produksi usaha daerah, ukuran dan atau ciri hasil produksi usaha daerah, dan cc. satuan yang digunakan dalam menjual hasil produksi usaha daerah. tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan nilai rupiah yang digunakan untuk menghitung besarnyamangga tinggi minimum per batang ob. bibit rambutan tinggi minimum per batang bibit durian tinggi minimum per batang bidang perikanan dan kelautan benih ikan mas ukuran sampai per ekor dengan benih ikan nila ukuran sampai per ekor dengan benih ikan lele ukuran sampai per ekor dengan benih ikan patin ukuran sampai per ekor dengan benih bandeng ukuran sampai per ekor nenek) dengan benih udang windu ukuran sampai per ekor benar) dengan benih udang name ukuran sampai per ekor benar) dengan ikan mas ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi (apakah sudah sesuai) ikan nila ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi kg) ikan lele ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi kg) ikan patin ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi kg) struktur retribusi besaran tarif nama hasil satuan produksi usaha ukuran ciri penjualan tribus daerah rp) ikan bandeng ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi kg) ikan kakap merah ukuran besar siap per kilogram ikan karang) dikonsumsi kg) ikan kakap putih ukuran besar siap per kilogram ikan karang) dikonsumsi kg) ikan kerapu sunu ukuran besar siap per kilogram ikan karang) dikonsumsi kg) udang windu ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi kg) udang name ukuran besar siap per kilogram dikonsumsi kg) rumput laut phallus lebih gelap, berisi, per kilogram cukup tua dan tidak kg) mudah patah. garam berbentuk kristal dan per kilogram berwarna putih kg) bidang perdagangan| gafammunisiviang (can peraga bidang kehutanan, 'o ) bibit mahonitrambesi bibit dengan mutu|gminajabon, bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu. bibit jati superglodokrp) bibit jabinsengoemirjati unggul bibit dengan mutu per batang nusantaracempaknyatpohon penghasil bibit dengan mutu per batang gaharurotakao umur bibit bulan| per batangbibit kelapa dalam bibit berasal dari benih| per batangper batang bibit sehat bebas hama dan penyakit telah sertifikasi bibit kopi robusta umur bulan per batang bibit sehat bebas hama dan penyakit telah sertifik, s5), dan undang undang nomor tahun tentang cagar budaya, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang register nasional dan pelestarian cagar budgister nasional dan pelestarian cagar buday. presiden republik indonesiapusatpusat. presiden republik indonesiakabupaten kotayang selanjutnya disebut register nasional,. presiden republik indonesi. presiden republik indonesiaruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi: register nasional, pelestarian cagar budaya, pengelolaan kawasan cagar budaya, insentif dan kompensasi, pengawasan, dan pendanaan. bab register nasional bagian kesatu umum penyelenggaraan register nasional dilakukan terhadap odnb: yang dimiliki atau yang dikuasai setiap orang, hasil penemuan, dan atau hasil pencarian. penyelenggaraan . presiden republik indonesiasebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. bagian kedua penemuan dan pencarian paragraf penemuan setiap orang yang menemukan odnb wajib melaporkan temuyang wilayah kerja hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut. pelaporan . presiden republik indonesiainstansi yang berwenang bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan,instansi terkait sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: instansi pemerintah pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan, atau perangkat pemerintah daerah yang berada wilayah kelurahan, kecamatan, dan atau desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang. presiden republik indonesiamembuat laporan penemuan odnb yang paling sedikit memuat: identitas pelapor dan atau penemu: tanggal penemuan, identitas objek, tanggal pelaporan, dan lokasi penemuan. dalam hal laporan penemuan odnb sebagaimana dimaksud dalam diterima oleh kepolisian negara republik indonesia atau instansi terkait, kepolisian negara republik indonesia atau instansi terkait wajib meneruskan laporan penemuan kepada instansi yang berwenang bidang kebudayaan. penerusan laporan penemuan odnbiterimanya laporan. . presiden republik indonesia instansi yang berwenang bidang kebudayaan setelah menerima laporan penemuan odnb sebagaimana dimaksud dalam atau:instansi yang berwenanginstansi yang berwenangmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan atau gubernur sesuai dengan kewenangan. . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan odnb sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. paragraf pencarian pencarian dilakukan terhadap odnb yang berada darat dan atau air. pencarian odnb sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: penggalian, penyelaman, dan atau cc. pengangkatan. pencarian odnb sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan melalui penelitian dengan memperhatikan hak kepemilikan dan atau penguasaan lokasi. pencarian odnb melalui penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: bemenggunakan pendekatan metode dan prosedur penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. . presiden republik indonesia menteri berkewajiban melakukan pencarian terhadap odnb. gubernur dan bupati wali kota dapat melakukan pencarian odnb setelah berkoordinasi dengan menteri. setiap orang dilarang melakukan pencarian odnb kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. izin pencarian odnb sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas: izin pencarian darat, dan izin pencarian air. izin pencarian odnb darat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: izin pencarian odnb luar situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya, dan izin pencarian odnb dalam situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya. izin pencarian odnb luar situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh bupati wali kota. izin . presiden republik indonesia izin pencarian odnb dalam situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh: menteri untuk pencarian odnb situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya peringkat nasional: gubernur untuk pencarian odnb situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya peringkat provinsi, atau bupati wali kota untuk pencarian odnb situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya peringkat kabupaten kota. izin pencarian odnb air sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh: menteri untuk pencarian odnb laut atas (dua belas) mil dan sungai yang berada (dua) wilayah provinsi atau lebih, gubernur untuk pencarian odnb laut sampai dengan (dua belas) mil, sungai, danau, dan waduk yang berada (dua) wilayah kabupaten kota atau lebih: atau bupati wali kota untuk pencarian odnb sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa wilayahnya. sebelum mengajukan izin pencarian sebagaimana dimaksud dalam setiap orang yang melakukan pencarian odnb harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan atau yang menguasai lokasi untuk pencarian odnb darat dan atau air. dalam . presiden republik indonesia dalam hal pencarian odnb air sebagaimana dimaksud pada dilakukan laut, setiap orang harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan atau gubernur sesuai dengan kewenangan. izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud pada dan persetujuapatkan izin pencarian odnb, setiap orang mengajukan permohonan izin disertai dengan: proposal, dokumen perjanjian surat izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud dalam atau dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam proposal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: identitas pemohon, maksud dan tujuan pencarian, cc. metode dan teknik pencarian, lokasi pencarian, jadwal . presiden republik indonesia jadwal pencarian, sumber daya manusia yang berkompeten, jenis peralatan yang memadai, dan pembiayaan. ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian odnb sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteriwali kotamenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan mendaftarkan odnb yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya. bupati wali kota wajib melaksanakan pendaftaran odnb. pelaksanaan . presiden republik indonesiadalam hal odnb yang didaftarkan berada pada (dua) wilayah kabupaten kota atau lebih atau ditemukan laut sampai dengan (dua belas) mil, pendaftaran dilaksanakan oleh gubernur.dalam hal odnb yang didaftarkan berada pada (dua) wilayah provinsi atau lebih atau ditemukan laut atas (dua belas) mil, pendaftaran dilaksanakan oleh menteri. pelaksanaan pendaftaran odnb sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. presiden republik indonesia, data odnb, dokumen pendukung:. presiden republik indonesia verifikasi odnb:, dokumentasi odnb:suai dengan kewenangan untuk dilakukan pengkajian. pendaftaran terhadap odnb yang dimiliki atau dikuasai warga negara indonesia yang berada luar negeri dilakukan oleh pemilik atau pihak lain yang diberi kuasa kepada perwakilan republik indonesia luar negeri. pendaftaran . presiden republik indonesia pendaftaran sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan atau melalui elektronik. formulir sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat:: data odnb: dokumen pendukung, dan odnb jika dapat dibawa. dalam hal negara tempat odnb berada belum terdapat perwakilan republik indonesia maka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan oleh perwakilan republik indonesia yang wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya mencakup negara tempat odnb berada. pendaftaran terhadap odnb milik pemerintah indonesia yang berada luar negeri dilakukan olehkepada menteri. . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendaftaran odnb luar negerimenteri memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran baik secara digital maupun gaondigital. pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada difasilitasi melalui pendaftaran secara elektronik. pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran secara gaondigital sebagaimana dimaksud pada difasilitasi melalui pendaftaran secara manual. fasilitasi secara digital sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyediakan aplikasi pendaftaran, program pengunggahan data, dan program akses informasi hasil pendaftaran. fasilitasi secara gaondigital sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyediakan format formulir pendaftaran. fasilitas sistem dan jejaring pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam disediakan pada: pusat . presiden republik indonesia pusat sistem dan jejaring, dan bagian sistem dan jejaring. pusat sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh perwakilan republik indonesia, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. pusat sistem dan jejaring serta bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada dan menjadi kesatuan sistem yang terintegrasi dalam menyelenggarakan pendaftaran. untuk pengembangan sistem dan jejaring pendaftaran, menteri melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilaksanakan melalui: bimbingan teknis, dan atau pendampingan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. . presiden republik indonesia:(satu) wilayah kabupaten kota dilaksanakan oleh tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten kota. pengkajian odnb berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada (dua) kabupaten kota atau lebih dilaksanakan oleh tim ahli cagar budaya tingkat provinsi. pengkajian. presiden republik indonesia pengkajian odnb berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada (dua) provinsi atau lebih dan odnb yang didaftarkan luar negeri dilaksanakan oleh tim ahli cagar budaya tingkat nasional. tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati wali kota. tim ahli cagar budaya tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh gubernur. tim ahli cagar budaya tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri.sebagaimana dimaksud pada sampai dengans5) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerjadiatur dengan peraturan menteri. . presiden republik indonesia pengkajian odnb sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: identifikasi: klasifikasi: dan cc.tingkat kabupaten kota dan tim ahli cagar budaya tingkat provinsi dapat dibantu oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaberdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam. presiden republik indonesia rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada bupati wali kota, gubernur, atau menteri rekomendasi penetapan status dan atau peringkat kepada bupati wali kota, gubernur, atau menteri untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangantatus odnb menjadi cagar budaya dan menentukan peringkat cagar budaya melalui keputusan. dalam . presiden republik indonesia dalam hal odnb sebagaimana dimaksud pada merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan, menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan mengubah keputusan penetapan status situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya. presiden republik indonesia: alamat atau lokasi cagar budaya:menteri, gubernur, atau bupati wali kota tingkat nasional, tim ahli cagar budaya tingkat provinsi, dan atau tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten kota, atau usulan menteri, gubernur, atau bupati wali kota dan rekomendasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional, tim ahli cagar budaya tingkat provinsi, dan tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten kota. . presiden republik indonesia cagar budaya peringkat nasional atau peringkat provinsi dapat dicabut peringkatnya karena: musnah:tim ahli cagar budaya tingkat nasional atau tim ahli cagar budaya tingkat provinsi sesuai dengan kewenangan dapat merekomendasikan pencabutan peringkat nasional atau peringkat provinsi cagar budaya kepada menteri atau gubernur. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan pencabutan peringkat cagar budaya. menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan penetapan status cagar budaya dan peringkat cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam dalam register nasional untuk dilakukan pencatatan. pencatatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memperoleh nomor register nasional dari menteri. untuk memperoleh nomor register nasional sebagaimana dimaksud pada menteri, gubernur, atau bupati wali kota melampirkan keputusan penetapan status cagar budaya dan keputusan peringkat cagar budaya. . presiden republik indonesia setelah cagar budaya tercatat dalam registerrbitkandisampaikan kepada pemilik cagar budaya dalam jangka waktu paling lambat (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan. surat keterangan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diubah sesuai dengan pengalihan kepemilikan cagar budaya. dalam hal terdapat pengalihan kepemilikan cagar budaya surat keterangan kepemilikan cagar budaya yang baru. selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada menteri, gubernur, atau bupati wali kota menyerahkan juga salinan keputusan peringkat cagar budaya. register nasional sebagaimana dimaksud dalam dibentuk dan dikelola oleh menteri untuk mencatat data cagar budaya. sistem . presiden republik indonesia sistem register nasional sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan perangkat lunak dan keras, sistem pencatatan, akses, dan pengamanan data: cc. peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. data cagar budaya yang dicatat dalam register nasional sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perbaikan, penggabungan, atau penghapusan. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penetapan, pemeringkatan, dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. bagian keenam penghapusan gubernur atau bupati wali kota dapat mengusulkan penghapusan cagar budaya kepada menteri. penghapusan . presiden republik indonesia:kota maka dengan sendirinya mengakibatkan surat keputusan peringkat cagar budaya tidak berlaku. menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. presiden republik indonesia berdasarkan keputusanmenteri, gubernur, bupati wali kota,. presiden republik indonesiacc.menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan kecuali pengalihan kepemilikan cagar budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan. permohonan . presiden republik indonesiamenteri, gubernur, atau bupati wali kotangalihan kepemilikanmenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai peringkat cagar budaya. laporan pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan surat izin pengalihan, surat keterangan status cagar budaya, dan surat keterangan kepemilikan cagar budaya. selain . presiden republik indonesia: cc. surat perjanjian tukar menukar untuk cagar budaya yang ditukarkan:s5) menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenanganketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengalihan kepemilikan cagar budaya diatur dengan peraturan menteri. babi . presiden republik indonesia bab iii pelestarian cagar budaya bagian kesatu umummenteri, gubernur, dan bupati wali kotamenteri . presiden republik indonesia menteri, menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati wali kota,lindungan terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya milik pemerintah indonesia atau warga negara indonesia yang berada luar neger. d3, presiden republik indonesia:. c3, presiden republik indonesiamenteri, menteri pimpinan lembaga terkait, gubernur atau bupati wali kota, dan atau setiap orang. menteri . presiden republik indonesia menteri pimpinan lembaga terkait, gubernur atau bupati wali kota,menteri, menteri pimpinan lembaga terkait, gubernur atau bupati wali kota,menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. pemindahan cagar budaya. presiden republik indonesia yang ditetapkan oleh menteri,yang ditetapkan oleh menteri.. presiden republik indonesia penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam dilaku. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanpolisi khusus yang diangkat oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus diatur dengan peraturan menteri. dalam hal pemilik dan atau yang menguasai cagar budaya tidak mampu melakukan pengamananmberikan bantuan berupa juru pelihara dan atau polisi khususmenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan peringkatnyacc. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai cagar budaya. dokumen . presiden republik indonesia: foto dan deskripsi cagar budaya, lokasi asli: lokasi tujuan: dan teknik. presiden republik indonesianegara kesatuan republik indonesia kecuali dengan izin menteri. setiap orang dilarang membawa cagar budaya luar wilayah provinsi atau kabupaten kota kecuali dengan izin gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. izin . presiden republik indonesia izin sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan untuk kepentingan: penelitian, promosi kebudayaan: dan atau cc. pameran. permohonan izin membawa cagar budaya luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, provinsi, atau kabupaten kotajik,rmohonan izin membawa cagar budaya luar wilayah negara kesatuan negara republik indonesia, luar wilayah provinsi, atau kabupaten kotizin membawa cagar budaya luar wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. presiden republik indonesia. u3, presiden republik indonesiamenteri, gubernur, atau bupati wali kotamenteri, gubernur, atau bupati wali kota. presiden republik indonesia berdasarkan hasil pengkajianistem zonasi cagar budaya. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan mentermenteri, menteri pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati wali kotamenteri, gubernur, dan atau bupati wali kota, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menterikerusakan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan. presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharamugaran pemugaran dilakukan oleh: menteri, menteri pimpinan lembaga terkait, gubernur, atau bupati wali kota, dan atau setiap orang. pemugaran oleh menteri,suai dengan peringkat cagar budaya. pemugaran olehtelah berkoordinasi dengan menteri. pemugaran . ng, presiden republik indonesiamenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenanganmenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan izin pemugarmenteri, gubernur, atau bupati wali kotagubernur atau bupati wali kota. presiden republik indonesia:. cd, presiden republik indonesia(l). presiden republik indonesia. presiden republik indonesia tahapan pemugaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: penelitian:menteri, gubernur, atau bupati wali kota. presiden republik indonesiapemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan menteri. bagian ketiga pengembangan paragraf umum menteri, menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati wali kota, dan atau setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya. menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati wali kota,menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan peringkat cagar budaya, dan izin pemilik dan atau yang menguasai cagar budaya. . d3,ngembangan terhadap: dan adaptasi.menteri, gubernur, atau bupati wali kota, dan pemilik dan atau yang menguasai cagar budaya. paragraf . presiden republik indonesiamenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. izin penelitian sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangansurat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian:jika penelitian menggunakan metode ekskavasi. s5) ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan dalam hal menteri, gubernur, dan atau bupati wali kota sesuai dengan peringkat cagar budayadalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap cagar budaya yang berada luar negeri, menteri memberitahukan izin penelitian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeribagian bagiannya. . presiden republik indonesiamenteri, gubernur, atau bupati wali kotaketentuan lebih lanjut mengenai penelitian. presiden republik indonesiawali kotaizin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama lain jika revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangun. presiden republik indonesia:ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan petunjuk pelaksanaan revitalisasi. presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan pelaksanaan adaptasi dalam pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. bagian keempat pemanfaatan paragraf umum pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalampendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. . presiden republik indonesia menteri, gubernur, dan bupati walimenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan peringkat cagar budayamenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan peringkat cagar budaya. pemanfaatan . presiden republik indonesiaanfaatan: dan cc.anfaatan. izin pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dicabut apabila pemanfaatannya: tidak sesuaimenteri, gubernur, dan atau bupati wali kota melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang. menteri .manfaatanmenteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenanganab . presiden republik indonesiayusunan rencana pengelolaan kawasan cagar budaya. presiden republik indonesia ketentuan mengenai pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatanmenteri. bagian. presiden republik indonesia: menteri: gubernur atau bupati wali kota, dan atau masyarakat hukum adat. badan pengelola sebagaimana dimaksud pada dan dapat terdiri atas unsur pemerintah pusat dan atau:. presiden republik indonesia badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan olehberdasarkan peringkat kawasan cagar budaya. badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan cagar budaya. dalam melaksanakan pengelolaan kawasan cagar budaya, badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkaiketentuan lebih lanjut mengenai pengelola kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. bab . presiden republik indonesia bab insentif dan kompensasi menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan dapat memberikan insentif kepada pemilik dan atau yang menguasai cagar budaya yang telah melakukan pelindungan cagar budaya. insentif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan atau pajak penghasilan, advokasi, berbantuan, atau bentuk lain bersifat montana berupa tanda penghargaan. insentif dalam bentuk fasilitasperpajakan. insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan melalui: pendampingan hukum, pembelaan hukum, dan atau nasehat hukum. s5) insentif . presiden republik indonesia insentif berupa berbantuan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas bantuan: tenaga teknis: atau tenaga ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diatur dengan peraturan menteri. menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan dapat memberikan kompensasi kepada:, ataukompensasi sebagaimana dimaksud pada berupa: uang, dan atau bukan uang, berupa tanda penghargaan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi daerah provinsi atau daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. bab pengawasan menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan. pengawasan penyelenggaraan register nasional dan pelestarian cagar budaya pada pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri. pengawasan penyelenggaraan register nasional dan pelestarian cagar budaya pada pemerintah daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. penyelenggaraan pengawasan register nasional dan pelestari, gubernur, dan atau bupati wali kotacc.ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan register nasional dan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. bab vii . presiden republik indonesia bab vii pendanaan pendanaan penyelenggaraan register nasional cagar budaya bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan register nasional pada lingkup pemerintah pusat, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan register nasional pada lingkup pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kotanegara untuk cagar budaya peringkat nasional, anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk cagar budaya peringkat provinsi atau kabupaten kotpusat masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. hasil . presiden republik indonesia hasil pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf milik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota masuk dalam penerimaan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kotaketentuan mengenai kriteria cagar budaya yang mendapat dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan mentericagar budaya yang telah ditetapkan sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai cagar budaya sesuai dengan keputusan status cagar budaya yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota. . presiden republik indonesia pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, menteri, gubernur, atau bupati wali kota wajib melakukan: penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya, klasifikasi dan pencatatan dalam register nasional, dan cc. pemberian surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan cagar budaya kepada pemilik cagar budaya, terhadap cagar budaya yang telah ditetapkan sebelum mulaickmidang perundang undangan dan petir ilustrasi hukum, tes aa) nomemiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar besarnya bagi bangsa dan negara indonesia. berdasarkan amanat undang undang nomor tahun tentang cagar budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan kepemilikan cagar budaya, kompensasi dan insentif bagi setiap orang yang melindungi cagar budaya, penemuan dan pencarian odnb, pemeringkatan cagar budaya, register nasional, pelestarian cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, serta peran serta masyarakat. pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan agar upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budayayang tidak benar dengan memperjualbelikannya . presiden republik indonesiaanggulangi hal tersebut diperlukan sebuah upaya pendaftaran secara nasionalsecara aktif melakukan pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. dengan demikian,sebagai arsip untuk kepentingan masa depan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. materi muatan peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelindungan terhadap odnb yang diberlakukan sam, dan pemanfaatan terhadap cagar budaya. selain pelindungan cagar budaya yang berupa penyelamatan dan pengamanan, juga diperlukan pelindungan cagar budaya yang berupa zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. pelestarian cagar budaya tidak hanya berorientasi pada perlindungannya saja, tetapi juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, diperlukan peran serta masyaraktersebar wilayah negara. presiden republik indonesia negara indonesia maupun yang berada luar negeri. pelestarian ini merupakan realisasi amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun untuk menjaga kekayaan yang tersimpan darat, air, dan udara. pelestarian cagar budaya yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya pelindungan cagar budaya, kini pemahamannya diperluas, terkait juga dengan adanya upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. perluasan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satupun unsur dari pengertian pelestarian cagar budaya tersebut dapat berdiri sendiri, melainkan juga diperlukan adanya upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang merupakan satu kesatuan bagian yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan. upaya pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan dukungan oleh setiap orang dan masyarakat hukum adat. oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan atau masyarakat hukum adat. upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan atau masyarakat hukum adat merupakan sesuatu yang penting dan perlu diberikan penghargaan yang berupa insentif dan kompensasdarat antara lain bukit, gunung, dan lembah. yang dimaksud dengan di air adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa. . presiden republik indonesia pencarian odnb dapat menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing). cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penelitian arkeologi adalah penelitian yang dilakukan terhadap odnb berdasarkan kaidah keilmuan arkeologi. yang dimaksud dengan disiplin ilmu bantu lainnya antara lain geologi, paleontologi, pertanggalan (dating), arsitektur, antropologi, dan biyang mengatur mengenai pemerintahan daerah, peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kelautan, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perizinan penelitian baik untuk warga negara indonesia maupun untuk warga negaradentitas diri pendaftar adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik bagi setiap orang yang memiliki dan atau menguasai odnb maupun warga negara asing. huruf yang dimaksud dengan data odnb adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, pemanfaatan, dan penggunaan. huruf yang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek pendaftaran dan atau informasi lain yang diperlukan. hurufdokumentasi odnb antara lain berupa foto, peta, video, dan atau gambar. huruf yang dimaksud dengan deskripsi adalah tindakan menguraikan kondisi objek pendaftaran secara verbal dan lengkapresiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan identifikasi adalah penentuan identitas objek pendaftaran. huruf yang dimaksud dengan klasifikasi adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri ciri objek pendaftardi bagian dari situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya adalah odnb tersebut ditemukan dalam situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya dan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan nama adalah identitas objek pendaftaran yang diberikan dan dimengerti oleh masyarakat umum. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ukuran antara lain informasi tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan atau berat dalam ukuran metrik. yang dimaksud dengan bentuk adalah wujud cagar budaya sesuai ciri fisikusakan adalah fenomena penurunan karakteristik dan kualitas cagar budaya dan atau odnbyang mengancam kelestarian cagar budaya adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia. faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir. faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huru hara, demonstrasi, atau vandalismemembangun pelindung antara lan membangun talud untuk mencegah longsor atau tembok untuk mencegah abrkhusus misalnya penempatan dalam museum yang mempunyai pengamanan memadai dengan memasukannya dalam brankzonasi adalah pelindungan cagar budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan peruntukannya adalah penggunaan setiap zona cagar budaya untuk kepentingan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaingkungan alam adalah lingkungan sekitar cagar budaya seperti perbukitan, sungai, danau, persawahan. sebagai contoh kawasan borobudur terdapat danau purba, sangiran terdapat tebing yang menunjukan perlapisan tanah dengan unsur cagar budaya, dan candi prambanan terdapat sungai opak yang dialihkan, seperti yang diceritakan dalam prasasti cita gha. huruf yang dimaksud dengan sistem zonasi lain adalah sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh kementerian lain dan pemerintah daerah, contohnya sistem zonasi kawasan konservasi hutan lindung dan sistem zonasi konservasi maritim, dan atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp3kgunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak adalah penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai arsitektur, seni, dan atau kelestarian fisik bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budayauntukmbaran umum antara lain yang berisi identitas, lokasi, luas, batas, nilai penting, dan potensi situs cagar budaya dan kawasan cagar budayahasil kajian dari tenaga ahli pelestarian antara lain berupa hasil penelitian dalam pengembangan cagar budaromosi cagar budaya adalah menyebarluaskan atau memperkenalk. dyang diubah namanya menjadi perusahaan perseroan persero) perkebunan nusantar7. (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilantang. . presiden republik indonesia dalam peraturan pemerintahmenteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.laksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang lembaga jaminan dilaksanakan oleh lembaga pelaksana. lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara,dan memiliki komitmen untuk mengutamakan pengembangan dan keamanan sistem resi gudang. . yan eat pas presiden republik indonesia penetapan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan tim seleksi. tim seleksi dibentuk dan bertanggungjawab kepada menteri. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas: mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon lembaga pelaksana, menyeleksi dan menilai calon lembaga pelaksana, dan menyampaikan hasil seleksi dan penilaian calon lembaga pelaksana kepada menteri. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi oleh tim seleksi diatur dengan peraturan menteri. menteri mengajukan permohonan penetapan lembaga pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi kepada presiden setelah mendengar pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. penetapan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada dan, serta hal hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan lembaga pelaksana diaturgar . pas (aa "aa r9. presiden ktrublik indonesia 2gire deputi perundang undangan kaa #tug perekonomian, jean savanna jaman latin woo g3: ppada tanggal agustusdengan adanya pengaturan mengenai lembaga jaminan resi gudang, diharapkan pengaturan tersebut menjadi katalisator dalam mempercepat perkembangan sistem resi gudang indonesia. selain itu, dengan adanya lembaga jaminan resi gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang resi gudang, lembaga keuangan. untuk membentuk suatu lembaga baru lembaga jaminan resi gudang)lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan tersebut merupakan lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri. dengan . presiden republik indonesiaii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas.jasa hukum dan pelayanan keimigrasianan. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pelayanan jasa hukum badan hukum persetujuan pemakaian nama per perseroan persetujuan pengesahan badan hukum perseroan per permohonan per surat mengenai pengesahan badan hukum keputusan perserodata perseroan secara online pencarian unduh (search download) per pencarian| data yayasan secara online perdata umum pemberian salinan keputusan menteri per surat yang berkaitan dengan hukum keputusan perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak legalisasi tanda tangan yang per dokumennggunaan per orang per| ahli hukum warga negara asing yang tahun dipekerjakan pada kantor konsultan hukum indonesia notaris . psi nag eng presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif notaris pengangkdengan per orang wilayah kerja luar kota kota yang tersebut dalam huruf sampai dengan huruf pengangkatan . psi nag eng presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengangkatan notaris pindahansidoarjo per orang provinsi. presiden republik indonesia. psi nag presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tariperpanjangan masa jabbarat| per orang kota administrasi jakarta pusat| per orang kota administrasi jakarta utara| per orang| data protokol notaris secara online harta peninggalan|didunia pendaftaran jaminan didunia untuk nilai penjaminan sampai per akta dengan rp50. lima puluh juta rupiah) untuk. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif untuk nilai penjaminan atas per akta rp50. lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp100. seratus juta rupiah) untuk nilai penjaminan atas per aktaatas per akta rp250. dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp500. lima ratus juta rupiah) untuk nilai penjaminan atas per akta rp500. lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp1. satu miliar rupiah) untuk penjaminan atas per akta rp1. satu milyar rupiah) sampai dengan rp100. seratus miliar rupiah) untuk penjaminan atas per aktaaktaakta rp1. satu triliun rupiah) permohonan . psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif permohonan perubahan hal yang per tercantum dalam sertifikat jaminan permohonan didunia. pencarian unduh (search download) per pencarian data didunia secara online pengambilan sidik jari untuk rumus pemberian keterangan rumusan dan per orang identifikasi sidik jari secara elektronik atau non elektronik permintaan perumusan sidik jari per orang yang insidentil partai politik data pengurus partai politik secara online kewarganegaraan . psi fan eng presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kewarganegaraankewarganegaraan permohon. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif surat keterangan tentang per kehilangan kewarganegaraan permohonan indonesia pencarian unduh (search download)| per pencarian data kewarganegaraan secara online pencarian unduh per pencarian search download) data ppn secara onlinetarif iv. pelayanan keimigrasi. surat perjalanan laksana paspor per buku untuk wni perorangan surat perjalanan laksana paspor per buku untuk wni dua orang atau lebih. surat. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif surat perjalanan laksana paspor per buku untuk orang asing. psi fankunjungan per orang us$ nisa kunjungan beberapa kali per orang us$ perjalanan dihitung per tahun visa kunjungan saat kedatangan masa berlaku tujuh hari per orang us$ khusus pada kawasan ekonomi khusus kek). tiga puluh) hari. per orang us$ nisa tinggal terbatas. paling lama enam) bulan per orang us$ (satu). psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif satu) tahun per orang us$ cc. dua) tahun per orang us$izin keimigrasian izin kunjungan dan perpanjangan izin kunjungan pemberian izin kunjungan per orang setiap kali perpanjangan izin per orang kunjungan izin tinggal terbatas saat kedatangan per orang. psi fan tahun izin tinggal terbatas per orang elektronik (e kita) masa berlaku paling lama (du. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifairan per orang per orang masa berlaku lima) tahun izin. psi fan eng presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif.. penggantian izin tinggal tetap non| per orang elektroniknon| per orangper orang lebih dari (enam) bulan. izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih per orang dari (enam) bulan dan tidak lebih dari (satu) tahun. izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih per orang dari (satu) tahun dan tidak lebih dari (dua) tahun. biaya. psi fan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif biaya beban orang asing yang berada per hari wilayah indonesia melampaui waktu tidak lebih dari enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari. penanggungjawab alat angkut kut yang tidak memenuhi ang undang undang nomor tahun tentang keimigrasian smart card per orang(affidavit) per orang bagi anak berkewarganegaraan ganda non elektronik. fasilitas keimigrasian (affidavit) per orang bagi anak berkewarganegaraan ganda elektronik. surat keterangan keimigrasian per orang jasa penggunaan teknologi per sistem informasi manajemen permohonan keimigrasiaka pan sir .aj men etik savanna jamanpeningkatan pelayanan jasa hukum dan pelayanan keimigrasianasian infrastructure investment banekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan konektivitas infrastruktur asia, pemerintah republik indonesia beserta lima puluh enam negara pendiri asian infrastructure investment bank telah menyepakati untuk mendirikan asian infrastructure investment bank yang berkedudukan beijing, republik rakyat tiongkok, bahwa negara republik indonesia sebagai salah satu anggota pendiri asian infrastructure investment bank, wajib menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara pada asian infrastructure investment bank yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran. negara republik indonesia melakukan penyertaan modal pada asian infrastructure investment bank yang keanggotaannya ditetapkan dengan peraturan presiden. nan presiden republik indonesia nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp3. (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pemenuhan kewajiban tahun dan tahuinfrastructure investment bank tahun dan tahun sebesar usd268, (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dolar amerika serikat). pelaksanaan penyertaan modal negara pada asian infrastructure investdbidang hukum dan aa: dang undangan, api ana paul aan albania jamanaa. bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global, bahwa saat ini telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan nasional sertifikasi profesi sebagai pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan nasional sertifikasi profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat inibadan nasional sertifikasi profesi, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang . ag presidenlisensi. masi presiden republik indonesia lisensi adalah bentuk pengakuan dari nbsp kepada lsp untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama nbsp. profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat. menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nbsp menyelenggarakan fungsi, cc. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional,. presiden republik indonesia(l) nbsp memberikan lisensi kepada lsp yang memenuhi persyarat organisasi bagian pertama keanggotaan susunan keanggotaan nbsp terdiri atas (tujuh) orang anggota, meliputi: ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan cc. anggota (lima orang). ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merangkap sebagai anggota. ketua nbsp berasal dari unsur pemerintah dan wakil ketua nbsp berasal dari unsur masyarakat ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan ketua nbsp. . dan presiden republik indonesia keanggotaan nbsp terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling banyak (dua) orang. unsur pemerintahtenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada berasal dari asosiasi profesi dan atau asosiasi industri. untuk menjadi anggota nbsp, calon anggota nbsppernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat (lima) tahun, memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi bidang profesi tertentu paling singkat (sepuluh) tahun, dan menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa inggris. bagian kedu. hai ap presiden republik indonesia sekretariat nbsp sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua nbsp dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri. sekretariat nbsp berada lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. sekretariat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala sekretariat nbsp, yang merupakan jabatan struktural eselon il.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat nbstiga kelompok kerja dan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketua nbsp membentuk kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli. kelompok kerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada paling banyak (lima) kelompok kerja dan (sepuluh) tenaga ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas fungsi dan tata kerja kelompok kerja dan tenaga ahli ditetapkan oleh ketua nbsp, pemberhentian, dan penggapasi fanketua, wakil ketua, dan anggota nbsp diberikan hak keuangan dan fasilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi ketua, wakil ketua, dan anggota nbsp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. dalam pengusulan pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota nbsp sebagaimana dimaksud dalam menteri melakukan seleksi. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri.tetap mendapatkan hak kepegawaianjika telah mencapai batas usia pensiun. . tan presiden republik indonesia ketua, wakil ketua, dan anggota nbsp diberhentikan apabila yang bersangkutan: meninggal dunia, mengundurkan diri,atau sakit yang berkepanjangan lebih dari (enam) bulan dan atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab. dalam hal ketua, wakil ketua, atau anggota nbsp diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam kepala sekretariat nbsp wajib melaporkan kekosongan keanggotaan nbsp kepada menteri paling lama (lima) hari kerja sejak terjadinya kekosongan keanggotaan nbsp. berdasarkan laporan kepala sekretariat nbsp sebagaimana dimaksud pada menteri mengusulkan anggota pengganti kepada presiden paling lama (enam puluh) hari kalender untuk dilakukan penggantian keanggotaan nbsp. presiden menetapkan pengganti keanggotaan nbsp berdasarkan usulan menteri. ketentuan mengenai tata cara penggantian keanggotaan nbsp sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans terhadap tata cara pengangkatan keanggotaan nbsp. . pai presiden republik indonesia dalam hal sisa masa jabatan keanggotaan nbsp yang kosong sebagaimana dimaksud dalam kurang dari (delapan belas) bulan, menteri mengusulkan kepada presiden keanggotaan nbsp pengganti tanpa melalui proses seleksi. masa jabatan keanggotaan nbsp pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota nbsp. nbsp berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. dalam melaksanakan tugas, nbsp wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nbsp wajib melaporkan secara berkala setiap (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada presiden. penilaian kinerja anggota nbsp dilakuan secara periodik paling sedikit (satu) kali dalam setahun. ketentuan mengenai standar, metode, dan tata cara penilaian kinerja anggota nbsp diatur dengan peraturan presiden. bab v.dengan peraturan nbsp. bab pembiayaanbab vii. tp presiden republik indonesia bab viii ketentuan peralihan semua peraturan pelaksanaan dariersidang politik, hukum, dan gen bidang hukum dan ax undangan, uj| mie ale) ie. roterhadap hal tersebut telah ditetapka. presiden republik indonesiterhadap hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atasngkut: peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas, penguatan fungsi badan nasional sertifikasi profesi melalui penguatan kelembagaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota badan nasional sertifikasi profesi yang profesional, mendorong lembaga sertifikasi profesi yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi,diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh badan nasional sertifikasi profesi. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali peraturan pemerintah tentang badan nasional sertifikasi profesi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. . dta kerja adalah hubungan kerja antara ketua, wakil ketua dan anggo. hasi ts, 7. (lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah lima puluhgg undangan, 33k aan yep aas, wati lestari sitahun uraian anggaran nilai fasilitas pelabuhan rp414. dumai, hasil pekerjaan satuan kerja pengembangan fasilitas dan pelabuhan dumai, kementerian perhubungan fasilitas pelabuhan dan rp19. gunung sitoli, hasil pekerjaan satuan kerja pembangunan fasilitas pelabuhan gunung sitoli, kementerian perhubungan. unit. presiden republik indonesia apbn tahun uraian anggaran nilai unit kapal tunda di| dan rp53. pelabuhan malah dan pelabuhan lhokseumawe, hasil pekerjaan badan rehabilitasi dan rekonstruksi nad nias unit forklift ton dan rp562. unit forklift ton pelabuhan gunung sitoli, hasil pekerjaan badan rehabilitasi dan rekonstruksi nad nias unit forklift ton dan rp1. unit forklift ton pelabuhan malah, hasil pekerjaan badan rehabilitasi dan rekonstruksi nad nias dermaga gunung sitoli,| dan rp37. hasil pekerjaan badan rehabilitasi dan rekonstruksi nad nias jumlah rps2suai bidang hukum dan sin g undangan, sap fati lestari yin |
pan liseng. yag presiden republik indonesiaatase. presiden republik indonesiapenempatan pekerja migran indonesia oleh bp2mi didasarkan: kebutuhan pemerintah, dan permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran indonesia atau permintaan pemberi kerja berbadan hukum negara tujuan penempatan. penempatan pekerja migran indonesia oleh bp2mi sebagaimana dimaksud dalam . g9: presiden republik indonesia dalam hal inisiasi perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada berasal dari kementerian lembaga, kementerian lembaga terkait harus berkoordinasi dengan menteri. (l) pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan pekerja migran indonesia oleh bp2mirjanjian internasional. pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melibatkan kementerian lembaga terkait. perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perjanjian internasional. dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemberi kerja berbadan hukum negara tujuan penempatan, menteri dapat mengatak. (l) perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. perjanjian . presiden republik indonesia perjanjian secara tertulis: cc. syarat dan prosedur penempatan: mekanisme pelindungan pekerja migran indonesia, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian sengketa, perubahan perjanjian tertulis, dan jangka waktu dan pengakhiran perjanjian tertulis. perjanjian nasional dan negara tujuan penempatan serta hukum dan kebiasaan internasional. bab pelaksanaan penempatan pekerja migran indonesia bagian kesatu umum penempatan pekerja migran indonesia oleh bp2mi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. . presiden republik indonesia (l) bp2mi dalam menempatkan pekerja migran indonesia kepada pemberi kerja berbadan hukum negara tujuan penempatan harus memiliki surat permintaan pekerja migran indonesia yang telah diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan. surat permintaan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas pemberi kerja, jumlah penempatan, jenis pekerjaan, upah atau gaji, kualifikasi jabatan, masa berlaku perjanjian kerja, fasilitas tempat kerja, dan jaminan sosial dan atau asuransi. dalam hal atase ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada belum ada negara tujuan penempatan, verifikasi surat permintaan dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala perwakilan republik indonesibagian. presiden republik indonesia bagian kedua sebelum bekerja tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pemberian informasi, pendaftaran, seleksi,pelaksanaan opp, penandatanganan perjanjian kerja, dan pemberangkatan. pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada calon pekerja migran indonesia paling sedikit berupa: pasar kerja, tata cara penempatan dan pelindungan, dan kondisi kerja luar negerikerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa. (l) pendaftaran calon pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara daring pada disko p2mi dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan. dokumen . tam presiden republik indonesia dokumen lengkap yang dipersyaratkbuku nikah: berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dan fl. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan melalui disko p2mi yang terintegrasi dengan sisnaker. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa seleksi administrasi dan seleksi teknis. seleksi sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan oleh bp2mi. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan perminta. a.a. presiden republik indonesia dalam melaksanakan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada bp2mi dapat mengikutsertakcalon pekerja migran indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam diumumkan oleh bp2mi secara daring. calon pekerja migran indonesia yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam harusalon pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan fasilitas pelayananbagi calon pekerja migran indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. calon pekerja migran indonesia yang telah lulus seleksi, memiliki hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam dan harus menandatangani perjanjian penempatan. perjanjian . pas presiden republik indonesia perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh bp2mi dan calon pekerja migran indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bp2mi. calon pekerja migran indonesiabp2mi memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan. pekerja migran indonesia yang telah memiliki visa kerja harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja. opp sebagaimana dimaksud dalam huruf harus diikuti oleh calon pekerja migran indonesia yang akan diberangkatkan luar negeri. opp sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh bp2mi. bp2mi dalam menyelenggarakan opp sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan instansi terkait. biaya penyelenggaraan opp dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. . presiden republik indonesia penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada saat opp. calon pekerja migran indonesia yang telah memenuhi persyaratan bekerja luar negeri, sebelum diberangkatkan, harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui disko p2mi pada saat opp. bp2mi memfasilitasi pemberangkatan pekerja migran indonesia yang telah melalui proses penempatan sebelum bekerja. bp2mi menginformasikan data keberangkatan pekerja migran indonesinegara tujuan penempatan melalui integrasi sistem. pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh bp2mi berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan atau pemerintah daerah. dalam hal pemerintah daerah telah membentuk lisa pekerja migran indonesia, koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui lisa pekerja migran indonesia. . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tahapan sebelum bekerja diatur dengan peraturan bp2mi. bagian ketiga selama bekerja tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sejak kedatangan pekerja migran indonesia negara tujuan penempatan. pekerja migran indonesia yang telah tiba negara tujuan penempatan melaporkan kedatangannysebagaimana dimaksud dalam melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan pekerja migran indonesia berdasarkan data yang disampaikan bp2mi sebagaimana dimaksud dalam pendataan kedatangan dan keberadaan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. presiden republik indonesikukan pembinaan kepada pekerja migran indonesia saat tiba negara tujuan penempatan. (l) pekerja migran indonesia menerima orientasi sebelum bekerja yang dilaksanakan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan. pekerja migran indonesia yang telah menerima orientasi sebagaimana dimaksud pada mulai bekerja pada pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja. pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada diberikan identitas pekerja asing dan jaminan sosial atau asuransi oleh pemberi kerja negara tujuan penempatan. dalam hal perjanjian kerja telah berakhir, pekerja migran indonesia melaporkan kepulangan. proses kepulangan pekerja migran indonesia dan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja. perwakilan republik indonesia memfasilitasi kepulangan pekerja migran indonesia dalam hal pengurusan dokumen perjalanan untuk kepulangan. bagian . presiden republik indonesia bagian keempat setelah bekerja (l) tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sejak pekerja migran indonesia tiba demarkasi indonesia. dalam hal pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud pada bermasalah berdasarkan laporan dari, bp2mi memfasilitasi pekerja migran indonesia dari demarkasi indonesia sampai daerah asal. bab iii pelaporan pelaksanaan penempatan pekerja migran indonesia yang dilaksanakan oleh bp2mi dan pelayanan penempatan pekerja migran indonesia yang dilaksanakan olehdilaporkan kepada menteri melalui sisnaker. bab ketentuan peralihan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang telah ada badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia harus terintegrasi dengan sisnaker paling lama (enam) bulan sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku. . presiden republik indonesia penempatan pekerja migran indonesia yang dilaksanakan oleh badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjdepag has ana num dan perundang undangan, dehkerja migran indonesia melakukan migrasi untuk bekerjdalam rangka peningkatan tata kelola dan proses migrasi tenaga kerja luar negeri, pemerintah telah menerbitkan undang undang nomor tahun tentang pelindungan pekerja migran indonesia sebagai penyempurndang undang nomor tahun tentang pelindungan pekerja migran indonesia mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran indonesia luar negeri terdiri atas pemerintah dan swasta. penempatan pekerja migran indonesia yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian pearl. presiden republik indonesiaantara pemerintah dengan pemberi kerja berbadan hukum negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh bp2mi. adapun tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan pekerja migran indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintahberdasarkan pertimbangan atas, perlu dityang mengatur tentang perjanjian tertulis, persyaratan, proses penempatan, dan pelapor"pemantauan dan evaluasi" termasuk pembentukan kelompok kerja bersamat permintaan , misalnya job order, visa makalah, dan demand letter. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. 9. presiden republik indonesia cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan informasi pasar kerja , antara lain informasi mengenai lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. termasuk pemerintah desa pada ini, yaitu desa migran produktif desmigratif). cukup jelas. yang dimaksud dengan seleksi teknis , antara lain kompetensi, bahasa, dan psikologiopp", yaitu kegiatan yangtujuan penempatan. materi perjanjian kerja, dan .c. materi lain yang dianggap perlu. cukup jelas. . yatgrasi sistem antara lain disko p2mi, sisnaker, dan portal peduli wni. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pembinaan kepada pekerja migran indonesia antara lain melalui kegiatan welcoming programme. cukup jelas. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan memfasilitasi meliputi pengurusan dokumen kepulangan dan memastikan pemenuhan hak hakfiskal nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. . presiden republik indonesia pengaturan peraturan pemerintah ini bertujuan: memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional: dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi: penyesuaian tarif pajak dan retribusi: evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi: cc. pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi: dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha: dan sanksi administratif. bab penyesuaian tarif pajak dan retribusi pemerintah pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi yang telah ditetapkan dalam perda mengenai pajak dan atau retribusi. program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan presiden. peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengatur: proyek. presiden republik indonesia proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif: jenis pajak dan atau retribusi yang akan disesuaikan: besaran penyesuaian tarif: mulai berlakunya penyesuaian tarif: jangka waktu penyesuaian tarif: dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif. s5) pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan atau retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi yang ditetapkan dalam peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada berakhir, tarif yang ditetapkan dalam perda mengenai pajak dan atau retribusi dapat diberlakukan kembali. menteri pimpinan lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi kepada menteri keuangan. pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit melampirkan: proyeksi beban biaya pajak dan atau retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional: daftar jenis pajak dan atau retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif: cc. usulan besaran penyesuaian tarif, dan studi kelayakan proyek. kementerian keuangan melakukan revi atas usulan penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam dengan mempertimbangkan: penerimaan. presiden republik indonesia penerimaan pajak dan atau retribusi dalam (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan: dampak terhadap fiskal nasional dan daerah: cc. urgensi penetapan tarif, kapasitas fiskal daerah, dan insentif fiskal yang telah diterima. dalam melakukan revi sebagaimana dimaksud pada kementerian keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri, kementerian lembaga teknis terkait, dan atau pemerintah daerah terkait. hasil revi sebagaimana dimaksud pada berupa: rekomendasi penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif, atau penolakan usulan penyesuaian tarif pajak dan atau retribusi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif, jenis pajak dan atau retribusi yang akan disesuaikan: besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif: jangka waktu penyesuaian tarif: dan daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan melakukan penyesuaian tarif. menteri keuangan menyampaikan rekomendasi atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri pimpinan lembaga yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi. presiden republik indonesia rekomendasi menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi menteri pimpinan lembaga untuk mengajukan usulan penyusunan peraturan presiden sebagaimana dimaksud dalam kementerian dalam negeri, kementerian lembaga teknis terkait, dan gubernur melakukan pemantauan atas pelaksanaan peraturan presiden sebagaimana dimaksud dalam hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri keuangan. bab iii evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi bagian kesatu umum pelaksanaan evaluasi terhadap pajak dan retribusi terdiri atas: evaluasi rancangan perda mengenai pajak dan retribusi: dan evaluasi perda mengenai pajak dan retribusi. evaluasi rancangan perda mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan atas: rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi: dan rancangan perda kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi. bagian. presiden republik indonesia bagian kedua evaluasi rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi evaluasi rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh menteri dalam negeri dan menteri keuangandalam negeriprovinsi mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada disampaikan gubernur: dan dampak terhadap kemudahan berusaha, dan berita acara naskah persetujuan bersama antara dprd provinsi dan gubernur. . presiden republik indonesia menteri dalam negeri dan menteri keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan perda provinsiprovinsi mengenai pajak dan retribusi diterima secara lengkap. evaluasi terhadap rancangan perda provinsiprovinsikebijakan fiskal nasional. menteri keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada menteri dalam negeri. menteri dalam negeri melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi yang disampaikan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada dengan hasil evaluasi oleh menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada menteri dalam negeri menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur, paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada diterima, dengan tembusan kepada. tai presiden republik indonesia dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud padadalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam gubernur bersama dprd provinsi memperbaiki rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.gubernur. dalam haltiga evaluasi rancangan perda kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi evaluasi rancangan perda kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh gubernur, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan. rancangan. presiden republik indonesiadalam negeri,kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada disampaikan bupati wali kotakabupaten kota dan bupati wali kota. gubernur, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten kotakabupaten kota mengenai pajak dan retribusi diterima secara lengkap. evaluasi. presiden republik indonesia evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi oleh gubernur dankabupaten kotkebijakan fiskal nasional. menteri dalam negeri dan menteri keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan kepada gubernur. gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan perda kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi yang disampaikan menteri dalam negeri dan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada dengan hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada s5) kepada bupati wali kota, paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diterima, dengan tembusan kepada menteri dalam negeri dan hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada. presiden republik indonesia dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam bupati wali kota bersama dprd kabupaten kota memperbaiki rancangan perda kabupaten kota mengenai pajak dan retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.gubernur, menteri dalam negeri,bupati wali kota. dalam halempat evaluasi perda mengenai pajak dan retribusi gubernur bupati wali kota wajib menyampaikan perda mengenai pajak dan retribusi yang telah ditetapditetapkan. menteri dalam negeri dan menteri keuangan melakukan evaluasi atas perda mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada evaluasi. presiden republik indonesia evaluasi terhadap perdapentingan umum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. evaluasi terhadap perdbijakan fiskal nasional. dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan perda mengenai pajak dan retribusikeuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas perda mengenai pajak dan retribusi kepada menteri dalam negeri paling lama (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perda mengenai pajak dan retribusi diterima. berdasarkan rekomendasi, rekomendasi perubahan perda mengenai pajak dan retribusi:pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi dalam rangka pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi, menteri dalam negeri dan menteri keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi dan atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi: bertentangan dengan kepentingan umum: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional: dan atau menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan: laporan. presiden republik indonesia laporan hasil pemantauan: laporan masyarakat: pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan realisasi pajak dan retribusi, dan atau sumber informasi lainnya. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam menteri dalam negeri dan menteri keuangan berkoordinasi dengan kementerian lembaga teknis terkait dan atau pemerintah daerah terkait. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam terdapat pelanggaran dan atau ketidaksesuaian, menteri keuangan merekomendasikan perubahan atas perda mengenai pajak dan retribusi dan atau peraturan pelaksanaannya kepada menteri dalam negeri. berdasarkan rekomendasi menteri keuangan dan atau peraturan pelaksanaannya, rekomendasi perubahan perda mengenai pajak dan retribusi dan atau peraturan pelaksanaannya,n atau peraturan pelaksanaannyadukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan berupa transfer daerah. pengalokasian anggaran dukungan insentif sebagaimana dimaksud pada mengikuti mekanismeukungan insentif anggaran sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri keuangan. bab vi. pesan fan presiden republik indonesia bab sanksi administratif pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan atau diberikan teguran tertulis oleh menteri keuangan. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur bupati wali kota dengan tembusan kepada menteri dalam negeri. gubernur bupati wali kota wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat teguran diterima. dalam hal gubernur bupati wali kota tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: penundaan penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar (sepuluhatau dan penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar (lima belasdan atau pengenaan . presiden republik indonesia pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri keuangan. dalam hal daerah mengalami bencana alam, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular, dan atau kondisi lainnya yang berdampak negatif terhadap fiskal daerah, menteri keuangan dapat memberikan relaksasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan atau relaksasi sebagaimana dimaksud pada kementerian keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian lembaga terkaitdaerah yang dikenai sanksi administratif dan atau daerah yang mendapatkan relaksasi pengenaan sanksi administratif, bentuk sanksi administratif dan atau relaksasi pengenaan sanksi administratif, dan jangka waktu pemberian sanksi administratif dan atau relaksasi pengenaan sanksi administratif. berita acara sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi menteri keuangan dalam memberikan sanksi administratif dan atau relaksasi pengenaan sanksi administratif. . psi presiden republik indonesia dalam hal pemerintah daerah yang dikenai sanksi administratif telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam atau menteri keuangan menyalurkan kembali dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan yang ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pemerintah daerah yang dikenai sanksi administratif tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam atau sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan yang ditunda, disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri keuangan mengenakan kembali sanksi administratif penundaan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan pada tahun anggaran berikutnya bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud padetentuan dalam peraturan pemerintah iniaan epa) kps spa lal wanna jamanumum undang undang nomor tahun tentang cipta kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkanrsebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha:saha mikro, kecil dan menengah, dan peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara nasional serta dalam penyusunan perda mengenai pajak dan retribusi. selain penyempurnaan kebijakan pajak dan retribusi tersebut, undang undang nomor tahun tentang cipta kerja juga mengamanatkan agar pemerintah pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut. agar. aa presiden republik indonesia agar kebijakan pajak dan retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat undang undang nomor tahun tentang cipta kerja, perlu ditii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyesuaian tarif untuk program prioritas nasional difokuskan pada percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan: cakupan program prioritas nasional sangat luas sehingga perlu diperdalam agar arah dan tujuannya terukur: studi kelayakan dan keluaran dari pelaksanaan proyek strategis nasional relatif sudah jelas dan terukur, dan adanya batasan pemberian fasilitas dengan tetap menjaga kesinambungan pendapatan asli daerahevaluasi rancangan perda provinsievaluasi rancangan perda kabupaten kot presiden republik indonesia cukup jelas. pengawasan perd.. me. penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham seri pada perusahaan perseroan persero) industri nuklir indonesian presiden republik indonesiaindustri nuklirindustri nuklirindustri nuklir indonesiagng undang undangan dan yuli hukum, ses ale tap ana datbangunan dan pengoperasian kawasan ekonomi khusus dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian kawasan ekonomi khusus dengan memberikan pilihan pilihan tata cara pembangunan dan pengoperasiani. presiden republik indonesiaan huruf diubahmbangunan kek dibiayai dari:cc. anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau, dalam jangka waktu paling lama (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang kek dimaksud. dalam penetapan sebagai badan usaha untuk membangun kek sebagaimana dimaksud pada badan usaha pengusul sekaligus ditetapkan sebagai badan usaha pengelola kek. badan.ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:penetapan badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf badan usaha yang ditetapkan sebagai pembangun sekaligus ditetapkan sebagai badan usaha pengelola. antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:kementerian lembaga pemerintah non kementerianketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: atau pemerintah kabupaten kota. perjanjian . presiden republik indonesia perjanjian sebagaimana dimaksud pada memuat: lingkup pekerjaan, jangka waktu, cc. penyelesaian perselisihan: dan pemutusan atau pengakhiran perjanjian. antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:kabupaten kotakementerian lembaga pemerintah non kementerianusaha milik negara badan usaha milik daerah, badan usaha koperasi, badan usaha swasta:ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi kek yang diusulkan oleh badan usaha yang penetapannya sebagai badan usaha pengelola dilakukan bersamaan dengan penetapan badan usaha pembangun kek sebagaimana dimaksud dalam dan kek yang pembangunan dan pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan badan usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada: ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan barang milik negara daerah. dalam hal barang milik negara daerah berupa kek sebagaimana dimaksud pada pengelolaannya akan dilakukan oleh badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, dapat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:j . kementerian, pemerintah provinsi,. presiden republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan kek tidak memerlukan perjanjian pengelolaan kek sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah dan disisipkan (satu) yakni (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud dalam atau badan usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dan. presiden republik indonesia dinyatakan pailit,(3a)atau (3a), terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan sekitarnya,ketentuan diubah dan ditambah satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:. presiden republik indonesia lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan badan usaha pengelola yang baru. dalam halsesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini. selama belum ditetapkannya badan usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada pengelolaan kek dilakukan oleh administrator. ketentuan mengenasebagaimana tercantum dalam lampiran, diubah menjadi ketentuan mengenai tata cara penetapan badan usaha pembangun dan atau pengelolaumum dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus mengatur mengenai pengusulan kek, penetapan kek, pembangunan kek, pengelolaan kek, dan evaluasi pengelolaan kek dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional melalui pengembangan kekpengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengusulan kawasan ekonomi khusus yang dapat diusulkan oleh badan usaha,seluruh dokumen pengusulan harus jelas bagi pengusul sehingga dapat dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus harus segera dibangun oleh pengusul yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh badan usaha pembangun yang ditetapkpengusul adalah badan usaha, pembangunan kawasan ekonomi khusus dilaksanakan oleh badan pengusul tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi kawasan ekonomi khusus berada pada lintas wilayah kabupaten kota atau pemerintah kabupaten kota dalam hal lokasi kawasan ekonomi khusus berada dalam satu wilayah kabupaten kota. untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus yang berasal dari usulpenetapan badan. presiden republik indonesia badan usaha pembangun dilakukan melalui prinsip terbuka dan transparan, mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah atau ketentuan mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta. pelaksanaan pengelolaan kawasan ekonomi khusus didasarkan pada perjanjian antara badan usaha pengelolkawasan ekonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan usulan badan usaha, lingkup perjanjian pengelolaan kawasan ekonomi khususifatnya lebih sederhana dan tidak perlu memuat ketentuan pemutusan perjanjian, pertanggungjawaban terhadap barang milik negara daerah, dan serah terima aset atau infrastruktur.peta detail lokasi adalah peta yang mencakup melintasi (batas batas kawasan), luasan kawasan, serta dapat menunjuawasan ekonomig. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia cukup jelas. (3tata cara penetapan badan usaha pembangun dan atau pengeloljadwal pelaksan yang terdiri atasdan prosedur. presiden republik indonesian metode penyampaian dokumen penawaran. pelaksanaan pengadaan pengumuman dan pendaftaran peserta:dan cc.. presiden republik indonesiacc.danyaitu: dalam hal peserta lelang berjumlah (dua) maka panitia pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum, dan dalam hal peserta lelang hanya (satu) ditetapkan sebagai penawar tunggal. penyusunan daftar peserta, penyampaian undangan, dan pengambilan dokumen pelelangan umum:dan. presiden republik indonesia penjelasan lelang aanwijzing):,dan. presiden republik indonesia,, dan waktu yang telah ditentukan:,an. presiden republik indonesiadan::, apabila. presiden republik indonesiadan apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya (satu) penawar, maka dalam bahu dicantumkan bahwa penawar tersebut ditetapkan sebagai calon penawar tunggal, pelelangan ulang sebagaimana dimaksud dalam butir akan dilakukan setelah menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota mengadakan evaluasi terhadap dokumen pelelangan. penetapan pemenang lelang:untuk menetapkan pemenang lelang,, gubernur, atau), ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan, dan:mengenai calon penawar tunggal, menteri. presiden republik indonesia menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota memerintahkan panitia pengadaan untuk melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal, dan biaya investasi, apabila pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal mengakibatkan penawaran jaminan penawaran akan habis masa berlakunya, maka calon penawar tunggal harus segera memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran sebelum berakhir masa berlakunya, panitia pengadaan membuat dan menyampaikan berita acara hasil negosiasi bahn) dan keterangan lainnya kepada menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota, 'menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota dapat menolak atau menyetujui hasil pelaksanaan negosiasi berdasarkan pada suatu alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota menolak hasil pelaksanaan negosiasi, maka proses pengadaan diulang, dalam hal menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota menyetujui hasil pelaksanaan negosiasi, menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota menetapkan calon penawar tunggal sebagai pemenang, dan, app, bahu: dan ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan, gubernur, atau bupati walikota. sanggahan peserta lelang:. presiden republik indonesia sanggahan disampaikan kepada menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati walikota, disertai bukti bukti terjadinya penyimpangan, dan cc,dan,. presiden republik indonesia jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara, dandimaksud dalam butir huruf atas,dimaksud dalam butir hurufdanpaling kurang kepada unit pengawasan internal. penerbitan surat penetapan penawar tunggallelangan ulang, surat. presiden republik indonesiadanpaling kurangil endalam hal. d9. presiden republik indonesiahuruf dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umumketentuan huruf angka dihapus, angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. d9 sebesar: dihapus, (lima persen) untuk tahunekan piyhammad sapta murtiuntukpokok pokok perubahan atau penyempurnaan tersebut adalah melakukan penyesuaian tarif dan jangka waktu pengenaan pajak penghasilan atas bunga. ii. demi cukup jelas. huruf penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. .kenai pajak penghasilan berdasarkan tarifruf yang dimaksud dengan obligasi dengan kupon" adalah yang dikenal dengan istilah interest bearing debt securities. yang dimaksud dengan "masa kepemilikan" adalah yang dikenal dengan istilah holding period. huruf yang dimaksud dengan "bunga berjalan" adalah yang dikenal dengan istilah accused interest. huruf yang dimaksud dengan "obligasi tanpa bunga" adalah yanghay pan nwkei d.i lhhay dg,0. (limtahun sebesar usd4. (empat jutasa samad sapta murti |
tan 2dd., pekerjaan seniman, dosen, dan peneliti komunikasi esp politik alamat jalan pinang ranti nomor jakarta timur sebagai nnn2nn0n0n0 nnnnnnnnllllllllll. pemohon nama reza indragiri ariel, krim for psych) pekerjaan konsultan psikologi yudisial alamat jalan laksamana iii nomor bambu apus, cipayung, jakarta timur sebagai nnn0n0 nnnnnll ll. pemohon il, nama khoe seng seng pekerjaan wiraswasta alamat jalan tpi blok penjagalan, penjaringan, jakarta utara sebagai nnn ll. pemohon iii, nama usman pekerjaan jabatan komisaris komisi informasi pusat peneliti kelayakan informasi publik alamat jalan raden saleh karang tengah, kota tangerang sebagai 00n0 . pemohon ipemohon akan mengalami kerugian konstitusional jika undang undang pemilu ini diberlakukan pada pemilu serentak tahun karena telah membohongi warga negara pemilih para pemohon sebelum hingga saat para pemohon telah melaksanakan hak pilihnya pada pemilu dpr april dan telah memanipulasi hasil hak suara warga negara pemilih para pemohon pada pemilu dpr april diubah ditambah peruntukannya juga menjadi presidential threshold pemilu presiden tanpa memberi informasi lengkap dan atau meminta izin dari warga negara pemilih para pemohon. namun karena pengujian undang undang sejenis terhadap undang undang pemilu telah beberapa kali dilakukan, maka diperlukan alasan permohonan dan batu uji yang baru, beberapa pengujian undang undang yang selama ini telah pernah dilakukan menyangkut pemilu ini dan bagaimana perbedaan alasan permohonan atau batu ujian dengan pengujian undang undang ini, dapat terlihat pada matrik model berikut ini (secara umum, jek atau bagian yang disebutkan): posisi terhadap pemilu sejumlah puu diuji petit pemilu terhadap menolak meminta puu sebelum ini sebagai uud majelis hakim puu xv open legal yang mulia puu xv policy atau menyatakan puu xv kebijakan t1 puu xv hukum yang pemilu puu xv dapat dibuat bertentangan dil. oleh dengan uud pembentuk dan tidak undang memiliki undang kekuatan hukum mengikat puu ini: puu menerima nilai nilai meminta xv diajukan pancasila majelis hakim oleh effendi ghazali, sebagai open sebagai yang mulia reza indragiri ariel, legal policy dasar menyatakan khoe seng seng, yang dapat| negara yang usman dibuat oleh tidak dapat| pemilu pembentuk dipisahkan bertentangan undang dari dengan nilai undang, pembukaan nilai pancasila namun ini juga uud yang tidak terkait dengan dapat hasil hak dipisahkan suara pileg dari pembukaan menyangkut uud dan pembentuk tidak memiliki kekuasaan kekuatan yang tidak hukum dapat diubah mengikat, tanpa izin sepanjang pemilih dimaknai diberlakukan pada pemilu serentak tahun pemohon memulai alasan permohonan (baru) dengan dalil, andaikanlah, artinya pemohon dianggap menerima bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum ini, dapat dibentuk atas basis open legal policy atau kebijakan hukum dari pembentuk undang undang, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi terdahulu dalam konteks pengujian terhadap undang undang pemilu ini, namun pemberlakuannya baru tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun, jika dinyatakan oleh mahkamah konstitusi mulai berlaku pada pemilihan serentak presiden dan dpr pada tahun atau mulai berlaku lima tahun yang akan datang. karena sejak undang undang pemilu ini dinyatakan berlaku (setelah ditandatangani presiden dan dimuat dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara republik indonesia), warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan hak pilihnya untuk pemilu dpr tahun hal itu sekaligus akan dihitung sebagai bagian daritahun namun tidak demikian halnya jika undang undang pemilu ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada pemilu serentak presiden dan dpr pada tahun ini. iniatau hak atau kewajiban oleh undang undang atau peraturan manapun, terutama oleh undang undang tentang hal tersebut yang berlaku sebelumnya undang undang nomor tentang pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprdini jugaoleh siapapun juga, terutama oleh pemerintah, dpr, dan penyelenggara pemilu kpu saat yang sama, utamanya dua tahun terakhir ini, presiden republik indonesia joko widodo dan segenap elemen bangsa: dpr, mpr, ma, mk, partai politik, akademisi, lsm, aktivis, seniman, peneliti dan seluruhnya, kembali sangat terpanggil untuk mengembalikan seluruh aspek kehidupan bangsa berdasarkan nilai nilai dasar negara pancasila (yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan uud berbasis panggilan bangsa tersebut, pemohon menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum (yangdalam pemilu dpr bertentangan dengan nilai nilai dasar negara republik indonesia, pancasila, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengenai pancasila sebagai dasar negara dan hubungannya dengan undang undang dasar, mahkamah konstitusi mk) pada september (dalam putusan nomor puu xiii menyimpulkan sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran (oleh para pemohon pengujian undang undang tersebut) terhadap tiadanya penegasan formal bahwa pancasila adalah dasar negara: menurut mahkamah, hal tersebut telah diatur melalui aturan tambahan uud yang, ujar hakim konstitusi menahan sitompul yang membacakan pendapat mahkamah, oleh karena itu, lanjut menahan, berita&id &menubertentangan dengan seluruh nilai nilai pancasila, sebagai berikuttidak akan pernah diajarkan atau diperbolehkan oleh seluruh warga negara yang menganut agama atau kepercayaan kepada tuhan yang maha esa (bertentangan dengan sila pancasila: ketuhanan yang maha esamencederai nilai nilai kemanusiaan, semena mena terhadap sesama manusia, tidak mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban, serta merupakan tindakan yang tidak beradab (bertentangan dengan sila pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab):ika dipaksakan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, karena jelas meletakkan kepentingan pribadi atau golongan atas kepentingan serta keselamatan bangsa, dan telah terbukti menimbulkan perpecahan tengah anak bangsa dalam hal bersikap terhadapnya (bertentangan dengan sila pancasila: persatuan indonesia)akan membuat seluruh proses kerakyatan yang akan berlangsung selanjutnya dinilai telah ternoda sehingga bangsa indonesia tidak lagi dapat melaksanakan proses kerakyatan selanjutnya dalam sistem bernegara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan: bahkan hasil hasil proses kerakyatan selanjutnya dapat ditolak atau dianggap tidak sah oleh warga negara (bertentangan dengan sila pancasila: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilantidak bersikap adil serta tidak menghormati hak hak orang lain dalam pemilihan umum yang hasilnya akan punya akibat terhadap kesejahteraan sosialnya (bertentangan dengan sila pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia): bahwa pemohon sangat menghargai pandangan salah seorang hakim yang mulia yang menyatakan (pada sidang pendahuluan) bahwa jika pemilu ini bertentangan dengan nilai nilai pancasila sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembukaan uud maka bisa dipastikan juga akan bertentangan dengan dalam uud pemohon dapat melihat relevansinya, misal terhadapuntuk tidak menjadi korban pembohongan dan korban manipulasi terhadap hasil hak suara pemilu dpr nya). juga relevansi deng kasus pengujian undang undang ini, warga negara atau pemilih.akan menjadi korban pembohongan dan manipulasi terhadap hasil hak suara pemilu dpr nya karena tidak pernah memperoleh informasi apapun bahwa hasil pemilu dpr itu akan digunakan sebagai presidential threshold pemilu presiden namun demikian, pemohon merasa tak ada lagi yang paling persis tepatnya selain langsung menghadapkan pemilu ini dengan keseluruhan dan atau keutuhan nilai nilai yang terdapat pada sila sila dasar negara pancasila yang tidak dapat dipisahkan dengan pembukaan uud seperti telah diuraikan atas. hal ini, sekali lagi, terasa sangat hakiki pada masa mutakhir ini ketika presiden didukung oleh mpr, dpr, dan segenap bangsa indonesia sedang merasa amat perlu membangkitkan kembali penahan nilai nilai pancasila sebagai dasar negara dalam praktek nyata kehidupan berbangsa dan bernegara. baik melalui pembentukan bpip badan pembinaan ideologi pancasila) yang berisi tokoh tokoh guru bangsa dengan hak keuangan yang signifikan, maupun dalam berbagai diskursus nasional yang sedang mendapat sambutan antusias dari seluruh elemen bangsa indonesia, terlebih dari itu semua, pemohon dengan memosisikan langsung pemilu ini bertentangan dengan nilai nilai pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan uud (jika diberlakukan pada pemilu serentak bermaksud mengingatkan pembentuk undang undang dan seluruh elemen bangsa indonesia bahwa sekalipun, pemohon dapat menerima pemilu ini sebagai open legal policy atau kebijakan hukum yang dapat dibuat oleh pembentuk undang undang, namun ini terkait dengan sesuatu hal yang posisinya amat khusus. ini sesungguhnya mengatur tentang pembentukan kekuasaan. dalam hal ini sering diutarakan adenium suara rakyat adalah suara tuhan yang menurut ilmu komunikasi politik mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun atau satu institusi pun berhak mengubah atau memanipulasi hasil hak suara rakyat pada suatu pemilu pembentuk kekuasaan eksekutif atau legislatif, menjadi diperuntukkan bagi sesuatu hal yang lain, tanpa diberitahukan sebelum pelaksanaan pemilu tersebut kepada para pemilih: bahwa pemohon telah pula melakukan kajian sejak pemilu ini disahkan, sampai. saat pengajuan pengujian undang undang ini, terkait dengan pembohongan warga negara pemilih dan manipulasi hasil hak suara pemilu dpr ini. pemohon telah berusaha melihat situs situs mahkamah konstitusi dari negara negara demokratis, sebuah antaranya amerika serikat (yang yurisdiksinya berada pada supreme court), atau mahkamah konstitusi perancis, mahkamah konstitusi jerman, dan mahkamah konstitusi afrika selatan. hingga saat ini, pemohon tidak pernah menemukan kasus yang serupa dengan pemilu ini, dimana pembentuk undang undang atas nama open legal policy dapat dibiarkan oleh mahkamah konstitusi, melakukan pengubahan atau manipulasi hasil hak suara pemilih pada sebuah pemilu dpr untuk kemudian diperuntukan menjadi sesuatu yang lain, padahal hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pemilih sebelum mereka melakukan hak pilihnya. jika para hakim mahkamah konstitusi yang mulia dapat menemukan dan menunjukkan terjadinya kasus yang serupa itu dan dibiarkan oleh suatu mahkamah konstitusi pada sebuah negara demokratis, maka pemohon siap untuk melakukan kajian lebih jauh sekaligus mohon untuk diperkenankan melakukan argumentasi argumentasi sebagaimana mestinya dalam persidangan pengujian undang undang ini: luar semua alasan alasan konstitusional, hukum, dan kajian teoretik serta empirik, yang disajikan atas, terdapat pula berbagai alasan permohonan ini diajukan oleh para pemohon. secara prinsipil, kombinasi para pemohon ini sangat tepat. pemohon bersama seluruh pemohon, secara umum terus melakukan kajian kajian, serta penyampaian diskursus panggung nasional, untuk semata mata memperbaiki sistem komunikasi politik indonesia, yang sana sini pasti terkait dengan sistem ketatanegaraan dan konstitusi indonesia. secara umum seluruh pemohon melakukannya secara independen, tanpa dilatarbelakangi oleh kepentingan kelompok atau golongan atau partai politik dan sebagainya. sejak januari pemohon mulai mengajukan puu nomor puu xi yang memimpikan pemilu yang lebih tepat dengan sistem presidensial. seyogyanya, negeri dengan sistem presidensial, pemilu presiden digelar lebih dahulu, baru pemilu parlemen (ambil contoh perancis). atau setidaknya dilaksanakan secara serentak (sebagai contoh, sebagian pelaksanaan amerika serikat). ketika berbagai pihak telah mengajukan hal yang kurang lebih sama, pemohon masuk melalui original intent pembuatan dan perubahan uud sekaligus dengan menghadirkan saksi original intent pada perubahan amandemen uud tersebut. pada waktu pengajuan pengujian undang undang tersebut, januari belum ada pasangan calon presiden yang akan maju, karena secara resmi baru akan terdaftar setahun kemudian mei belum ada nama presiden petahana sekarang, belum ada nama nama partai baru yang juga ramai mengajukan pengujian undang undang terkait undang undang pemilu yang baru lahir tahun kemudian setelah pengujian undang undang itu diajukan januari ketika putusan mahkamah konstitusi lahir pada januari yang memulai era baru pemilu serentak indonesia, tidak pernah ada pujian atau terima kasih apa pun yang diterima oleh pemohon. bahkan beberapa pihak menganggapnya akan merusak sistem politik indonesia yang sudah stabil, atau tidak sesuai dengan sistem presidensial berbasis multi partai indonesia, pemohon kemudian berlanjut denghal ini didasari oleh kenyataan empirik terdzoliminya beberapa calon kepala daerah, antara lain tri rismaharini surabaya, yang mengalami permasalahan serius karena partai partai politik sana terkesan sengaja tidak menyediakan pasangan kompetitor bagi calon walikota petahana) surabaya tersebut, dan berharap agar pilkadanya ditunda saja periode selanjutnya. fakta yang sama terjadi juga kabupaten tasikmalaya, dan beberapa daerah lain. pemohon terpanggil dan merasa bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan. karena, calon kepala daerah (utamanya petahana) yang baik, akan menjadi layu jika dibiarkan selesai masa jabatannya, lalu diganti plt pejabat kepala daerah. samping tidak dapat terus berkarya, dia pun ditinggal frekuensi liputan media yang amat penting untuk kompetisi politik yang adil tingkat popularitas dan kesukaan). lagipula keterlambatan pembangunan satu daerah, harus dibaca sebagai keterlambatan pembangunan bagi seluruh negara kesatuan republik indonesia, maka pemohon mengajukan pengujian undang undang nomor puu il yang sebagian dikabulkan mahkamah konstitusi pada september yang memungkinkan pasangan calon tunggal tetap maju berhadapan dengan istilah kotak kosong atau sebetulnya lebih tepat pilihan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah. pada saat itu, agustus ketika pengujian undang undang tersebut diajukan, hanya kekuatan teoretik yang tajam yang dapat memprediksi bahwa pada waktunya, dalam kondisi tertentu, pilihan tidak setuju atau kotak kosong akan dapat keluar sebagai pemenang. pilkada serentak juni membuktikan hal tersebut, ketika ketua kpu kota makassar juli mengumumkan hasil rekapitulasi bahwa kotak kosong memperoleh suara mengalahkan pasangan calon walikota dan wakil walikota menari syarifuddin andi gramatika dewi dengan suara padahal pasangan calon tunggal ini tidak tanggung tanggung didukung partai politik: tentu masa depan amat dibutuhkan pula perbaikan atau revisi undang undang, khususnya untuk menetapkan batas atas pencalonan pasangan calon kepala daerah, misal pada angka hingga suara dari parpol pengusung dan pendukung serta mempermudah lagi syarat calon perorangan untuk memperbaiki sistem pilkada. terutama karena persoalan urgen mahar politik untuk mendapat tiket yang amat tinggi serta kecenderungan calon pasangan kaya memborong semua partai demi menjadi pasangan calon tunggal, pada saat seluruh pemohon mengajukan pengujian undang undang terhadap pemilu ini, terdapat berbagai suara negatif, yang sebetulnya sama sekali tidak masuk logika yang tajam dan jernih. beberapa pihak menyatakan bahwa pengujian undang undang ini jika dikabulkan mahkamah konstitusi akan merugikan petahana. padahal jika partai partai politik memang benar benar sudah komit terhadap petahana, maka sekalipun mahkamah konstitusi mengabulkan pengujian undang undang ini untuk mencegah pembohongan dan manipulasi hasil hak suara pemilih pada pemilu dpr maka seluruh partai partai politik itu harusnbtetap komit mendukung petahana pada pencalonan presiden sampai agustus ini. kecuali jika sebagian oknum atau elit dari partai partai politik itu berbohong. jadi dalam hal ini mahkamah konstitusi secara sederhana tinggal memilih apakah membiarkan warga negara pemilih pemohon dibohongi mengingat sebelum atau sampai warga negara pemilih pemohon melakukan hak pilihnya pada pemilu dpr sama sekali belum diberikan informasi bahwa hasil hak suaranya pada pemilu dpr akan digunakan sebagai presidential threshold pada pemilu presiden atau sekadar membela kekhawatiran bahwa sebagian oknum atau elit partai partai politik akan membohongi petahana dan mengubah komitmennya jika mahkamah konstitusi mengabulkan pengujian undang undang ini, sisi lain, beberapa partai politik pihak oposisi pun mulai memperlihatkan alunan suara negatif terhadap pengujian undang undang yang diajukan para pemohon ini. mereka khawatir bahwa posisi bargaining atau negosiasi mereka (atau bisa juga disebut transaksi ) dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berubah menjadi tidak nyaman. atau jika terbuka lebih besar kemungkinan memunculkan pasangan calon presiden wakil presiden, maka konstelasihal ini pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk warga negara indonesia, yang telah disampaikan sebagai buktipemenangan yang sudah mereka susun harus ditata ulang sejak dari nol lagi, atau bahkan terancam tidak akan dapat menang dengan strategi memaksa pilpres dua kubu head to head), atau kalaupun bisa muncul menjadi pilpres tiga poros , mengacu pada pilkada dki jakarta dalam hal ini yang menjadi basis perhitungan strategi pemenangan adalah isu isu primordial, utamanya agama: padahal kajian para pemohon secara kuantitatif dan kualitatif (melalui riset yayasan selembar school), dengan menyerap persepsi publik beberapa provinsi bersamaan dengan pilkada yang baru lalu hingga hingga juni menunjukkan beberapa hasil menarik. pertama, jika muncul lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden pilpres malah terdapat peluang petahana akan menang satu putaran, karena suara yang tidak mendukung petahana akan tersebar berbagai pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. kedua, lebih penting dari itu, hampir sebagian besar publik menyatakan khawatir terhadap pilpres yang memiliki rasa seperti pilkada dki yang hampir mereka pastikan akan menjadi dua kubu, atau tiga poros yang kemudian menjadi dua kubu. sebagaimana diketahui dalam pilkada dki jakarta walau terdapat tiga poros pada putaran pertama, namun putaran kedua sangat diwarnai oleh isu agama (lihat penelitian merlin lim berjudul freedom hate: social media, algorithm enclaves, and the rise tribal nationalism indonesia , pada jurnal critical asian studies, halaman terbitan routledge, taylor francis group, dapat diunduh pada secara umum, studi studi ilmu komunikasi politik lebih setuju pada pemilihan umum dengan banyak pasangan calon presiden wakil presiden, misalnya pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti pada pemilu presiden indonesia tahun energi para pemilih bisa terkuras atau terbagi habis pada putaran pertama. tentu saja putaran ini akan diwarnai oleh banyak unsur heterogenitas, sekalipun seluruh atau sebagian besar pasangan berasal dari latar belakang primordial atau agama yang sama. salah satu yang dikhawatirkan secara umum pada pemilihan umum dengan. jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden relatif banyak adalah berkurangnya tingkat partisipasi para pemilih pada putaran kedua. karena sebagian pemilih (yang pilihannya tereliminasi) terbukti tidak mudah mengalihkan dukungannya pada pasangan calon lain yang melaju putaran kedua. namun, pada umumnya energi kebencian berbasis primordial sudah terurai beberapa arah pada putaran pertama dan berkurang secara signifikan, sebuah catatan lainnya, yang dirasa penting diajukan sebagai latar belakang alasan permohonan pengujian undang undang ini adalah aspek sosiologis religius, para pemohon merasa bahwa konteks pengujian undang undang ini sudah merupakan kehendak dari allah swt (ada yang menyebutkan dengan istilah kehendak allah bapa yang maha baik atau kehendak sanghyang widi ). kita semua tahu, mahkamah konstitusi sudah berkali kali memutuskan bahwa masalah presidential threshold adalah open legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang undang. sehingga sekalipun mahkamah konstitusi mengabulkan pengujian undang undang pemohon mengenai pemilu serentak, namun soal presidential threshold tetap diserahkan pada dpr dan pemerintah. lazimnya atau logonya, pemilu serentak tidak akan menggunakan presidential threshold. namun pembentuk undang undang bergeming, dan tetap lahir undang undang pemilu ini. bahkan dengan memaksakan memakai begitu saja hasil hak suara pemilih pada pemilu dpr sebagai presidential threshold untunglah lahir pengujian undang undang ini yang mempersoalkan konteks waktu tersebut sebagai membohongi warga negara pemilih pemohon dan memanipulasi hasil hak suara warga negara pemilih pemohon pada pemilu dpr tahun dengan demikian, sekali ini, bukan mahkamah konstitusi menolak open legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang undang, namun mahkamah konsitusi tidak akan pernah ingin memperbolehkan terjadinya pembohongan warga negara pemilih pemohon atau terjadinya manipulasi hasil hak suara warga negara pemilih pemohon pada pemilu dpr yang akan dijadikan begitu saja presidential threshold pilpres tanpa memberitahu warga negara pemilih pemohon sebelum pelaksanaan pemilu dpr dan atau tanpa izin warga negara pemilih pemohon. apalagi dalam pengujian undang undang ini, pemilu dalam konteks membohongi dan memanipulasi tersebut diuji atau dinyatakan bertentangan dengan keseluruhan nilai nilai dasar negara pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan uud jadi dalam logika jernih alasan permohonan oleh para pemohon, akan terlihat harapan bahwa mahkamah konstitusi bukan tiba tiba berubah jadi menolak open legal policy dari pembentuk undang undang, namun meletakkannya pada jalan lurus pemberlakuan pada pemilu serentak ketika seluruh warga negara pemilih pemohon sudah diberikan informasi yang sangat lengkap bahwa ketika melaksanakan hak pilihnya pada pemilu dpr april hasil hak suaranya akan menjadi anggota dpr sekaligus akan menjadi presidential threshold pada pemilu serentak lebih dari itu, jika ternyata pemilu serentak yang harus dilaksanakan dengan putusan mahkamah konstitusi terhadap pengujian undang undang ini, tanpa presidential threshold (yang diambil begitu saja dari proses pembohongan dan manipulasi hasil hak suara pemilu dpr ternyata berlangsung baik, tentu saja fakta empirik tersebut dapat diperhitungkan sebagai preseden atau bagian induktif dari lingkaran keilmuan, untuk menjadi pertimbangan pemurnian dari sebuah living constitution, bersamaan dengan semua itu, pemohon dan yang selama ini terus saling bahu membahu dalam inovasi dan kajian komunikasi politik dan psikologi yudisial tanah air, serta pemohon iii yang terus berjuang untuk memerdekakan para penghuni rumah susun dari tekanan para pengembang besar yang membuat pengurus penghuni rumah susun abal abal dan berbagai kegiatan mendukung warga negara biasanya lainnya: setuju dengan alasan pemohon yang sebelumnya adalah komisioner komisi informasi pusat dan sampai saat ini terus meneliti kecukupan dan kelayakan informasi untuk publik pada pilkada serta pilpres, mengacu pada undang undang nomor tentang keterbukaan informasi publik. undang undang tersebutmaka sudah seharusnyalah badan publik dalam konteks pengujian undang undang ini, seperti dpr, atau kemendagri sebagai wakil pemerintah dan kpu sebagai pelaksana pemilu, memberitahu seluruh warga negara pemilih pemohon tentang semua hal terkait pelaksanaan pemilu dpr secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. padahal pada faktanya, sebagian dari mereka itu yang juga menjadi pembentuk undang undang, tidak pernah menyediakan informasi yang akurat dan benar bahwa hasil pemilu dpr akan digunakan sebagai presidential threshold pada pemilu serentak sebelum warga negara pemilih pemohon melaksanakan hak pilihnya pada pemilu dpr april melihat perjalanan panjang dan setia para pemohon sebagai warga negara yang baik dan peduli konstitusi, dengan sinambung melakukan kajian, pengujian undang undang, terus kajian lagi, pengujian undang undang lagi, dan seterusnya, para pemohon berharap mahkamah konstitusi memahami bahwa tidak ada niat sama sekali dari para pemohon untuk mendesak mahkamah konstitusi pada batasan waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilu serentak yakni pada hingga agustus setelah pengujian undang undang sebelumnya, para pemohon terus melakukan kajian teoretik, empirik, mendengar suara publik, sampai membuat matrik, dan kemudian sangat tersentuh serta terpanggil oleh bangkitnya presiden, mpr, dpr, ma, mk, dan segenap civil society serta seluruh bangsa indonesia untuk kembali melaksanakan kehidupan dengan penahan nilai nilai dasar negara pancasila. situlah para pemohon segera memasukkan pengujian undang undang ini kembali dengan pendekatan, alasan, dan batu uji baru yang menghadapkan undang undang pemilu tersebut dengan nilai nilai pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uud petit bahwa berdasarkan alasan alasanancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan pembukapada pemilu serentakpendaftaran pasangan calon presiden serta wakil presiden untuk pemilu serentak akan berlangsung sejak agustus dan akan ditutup pada agustusapat terlaksana tanpa bertentangan dengan nilai nilai pancasila sebagai dasar negara yang tidak terpisahkan dari pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemohon sangat khawatir bahwa setelah adanya pengujian undang undang ini, maka sebagian besar rakyat indonesia akan mendukungnya, dan jika pengujian undang undang ini tidak dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka persepsi sebagian besar rakyat indonesia akan terbentuk bahwa apapun hasil pemilu serentak tidak akan diterima oleh bangsa indonesia, karena bertentangan dengan nilai nilai dasar negara pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun demikian permohonan pengujian undang undangrekaman tayangan ilc, one, juni judul ada apa dengan bpip , yang relevan dengan batu uji baru dan alasan baru pengujian undang undang nomor puu xvi bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) para pemohon sampai pemohon ive.hanya. sementara itu dalam petit permohonan, pemohon juga memohonkan pengujian penjelasan pemilu yang menyatakan:ara pemohon dalam permohonan guo masing masing adalah: effendi ghazali, ph. d., mps id, si, selanjutnya disebut pemohon reza indragiri ariel, krim for psych), selanjutnya disebut pemohon ii: khoe seng seng, selanjutnya disebut pemohon iii: usman, selanjutnya disebut pemohon iv: memilih yang sudah dilaksanakan oleh pemohon sampai dengan pemohon dalam pemilu dpr tahun bahwa dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, meskipun para pemohon mengabaikannya dengan cara yang menjelimet, pada pokoknya uraian para pemohon tersebut bertumpu pada argumentasi bahwa sebelum hingga saat para pemohon melakukan hak pilihnya pada pemilu anggota dpr para pemohon tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh peraturan perundang undangan apa pun atau oleh siapa pun bahwa hasil hak pilih parasehingga para pemohon merasa dibohongi dan suara yang diberikan dalam pemilu anggota dpr telah dimanipulasi (vide uraian para pemohon selengkapnya dalam perbaikan permohonan halaman sampai dengan halamapokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para pemohon untuk memprioritaskan permohonan guo dengan alasan bahwa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak akan berlangsung sejak agustus dan akan ditutup pada agustus sebagaimana diuraikan pada bagian setelah petit permohonan. namun, oleh karena permohonan prioritas demikian dalam polita para pemohon dinyatakan tidak dimaksudkan untuk mendesak mahkamah, tetapi dimohonkan kembali pada bagian setelah petit, mahkamah berpendapat permohonan demikian adalah kabur. lagi pula, secara substansi tidak ada alasan bagi mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan memprioritaskan pemeriksaan guo, sebab mekanisme yang mengatur hal tersebutemeriksaan prioritaspara pemohon secara esensial mengulangi kembali penekanannya terhadap mahkamah dengan berkali kali menguraikan kembali dan menekankan anggapan para pemohon perihal kerugian hak konstitusional yang menurut para pemohon akan mereka derita jika pemilu diberlakukan untuk pemilu karena para pemohon merasa dibohongi dan suara para pemohon yang diberikan dalam pemilu dpr dimanipulasidalam hal ini hak pilih memilih, yang sudah dilaksanakan oleh pemohon sampai pemohon dalam pemilu dpr tahun april pada masa sebelum hingga pada saat pemohon sampai pemohon melakukan hak pilihnya pada pemilu dpr (yakni april tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh peraturan perundangan apapun juga dan atau siapapun juga, terutama oleh pemerintah, dpr, penyelenggara pemilu kpu) serta seluruh pihak relevan, bahwa hasil hak pilih pemohon sampai pemohon akan digunakan jugahal fakta menunjukkan bahwa komisi pemilihan umum sejak tahun sudah mematok anggaran operasional pemilu sebesar triliun rupiah merdeka.com, juni yang memasukkan dalamnya anggaran sosialisasi kepada pemilih. padahal pula komisi pemilihan umum telah melakukan sosialisasi kepada pemilih sejak dengan setidaknya memasang spanduk spanduk setiap kecamatan, yang dilanjutkan sampai kereta api dan sebagainya kompas.com, wib): bahwa dari seluruh uraian tersebut atas, jelas terlihat bahwa seluruh pemohon sampai pemohon adalah warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional berupa hak pilih yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemohon pada pemilu dpr tahun april kerugian bahwa para pemohon intinya mendalilkan, pemberlakuan pemilu guo baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai diberlakukan untuk pemilu karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam pemilu dpr akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung presidential threshold parpol atau gabungan parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu berikutnya, bahwa argumentasi perihal pemilu membohongi dan memanipulasi suara jika digunakan dalam pemilu sebagaimana diuraikan atas selanjutnya dijadikan landasan para pemohon untuk mendalilkan pemilu bertentangan dengan seluruh nilai pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima: bahwa para pemohon mendalilkan permohonannya berbeda dari permohonan permohonan sebelumnya yang sama sama menjadikan pemilu sebagai objek yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi yang intinya: para pemohon menerima pemilu sebagai legal policy pembentuk undang undang namun para pemohon juga mengatakan bahwa hal itu juga terkait dengan hak suara pileg menyangkut pembentuk kekuasaan yang tidak dapat diubah tanpa izin pemilih, dasar pengujian permohonan para pemohon guo adalah nilai nilai pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan uud dalam petit, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan pemilu dan penjelasannya bertentangan dengan nilai nilai pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan pada pemilu serentak bahwa para pemohon menyatakan telah melakukan studi dengan melihat situs situs berbagai negara demokratis dan tidak menemukan kasus mana atas nama open legal policy hak suara pemilih pada sebuah pemilu dpr kemudian diperuntukkan menjadi sesuatu yang lain, bahwa argumentasi selebihnya lebih banyak berupa ceritera kilas balik pengalaman pemohon dalam aktivitasnya melakukan pengujian sejumlah undang undang mahkamah konstitusi dan ditutup dengan penekanan kembali perihal anggapan para pemohon bahwa penggunaan hasil pemilu dpr dalam penentuan presidential threshold pemilu adalah pembohongan terhadap warga negpemilu telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan mahkamah telah menyatakan pendiriannya yaitu bahwa pemilupendirian mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam dua putusan terakhir, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, antara lain::,di ij3.14j.bahwa sekalipun dalam persoalan konstitusionalitas presidential threshold terdapat pendapat berbeda dari orang hakim konstitusi hakim konstitusi suhartono dan hakim konstitusi saudi isra), sesuai dengan putusan putusan sebelumnya, mahkamah tidak mengubah pendiriannya dan dalam pertimbangan hukumnya lebih mempertegas kembali pendiriannya mengenai hal tersebut. i3. menimbang bahwa dengan telah jelas dan tidak berubahnya pendirian mahkamah yang dinyatakan dalam putusan putusan mahkamah sebelumnya sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, maka dalam konteks permohonan guo apakahpemilu? pertanyaan demikian muncul karena dengan telah dinyatakan konstitusionalnya pemilu oleh mahkamah maka sesungguhnya, menurut mk, terhadap pemilu pada dasarnya tidak lagi dapat dimohonkan pengujian. namun, karena para pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya alasan berbeda dari permohonan permohonan sebelumnya dalam menguji konstitusionalitas pemilu, maka sesuai dengan ketentuan mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan guo. dalam kaitan ini, setelah mahkamah memeriksa secara cermat permohonan para pemohon, ternyata bahwa hal yang oleh para pemohon dianggap sebagai perbedaan permohonan guo dengan permohonan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh mahkamah adalah bahwa para pemohon menerima jika pemilu dikatakan legal policy, hanya saja para pemohon tidak sependapat jika legal policy itu mulai diberlakukan untuk pemilu serentak sebab, menurut para pemohon, mereka tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu, khususnya oleh pembentuk undang undang, kalau suara yang mereka berikan dalam pemilihan anggota dpr tahun akan dijadikan dasar penghitungan presidential threshold perolehan suara partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu dengan keadaan tersebut, para pemohon merasa dibohongi dan suaranya dimanipulasi. keadaan demikian, menurut para pemohon, bertentangan dengan seluruh nilai dalam pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima, sementara pancasila tidak dapat dipisahkan dari pembukaan uud dengan demikian, seluruh dalil para pemohon sesungguhnya bertumpu pada persoalan apakah benar norma yang termuat dalam pemilu mengandung pembohongan dan manipulasi? terhadap persoalan tersebut, mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf j3.11j atas, pendirian mahkamah perihal konstitusionalnya pemilu bukan bertolak dari pertimbangan pertimbangan yang parsial dan kasuistis melainkan secara komprehensif didasarkan atas pertimbangan yang diturunkan dari sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintahan presidensial, menurut desain uud sementara itu, desain sistem ketatanegaraan indonesia dalam uud bertolak dari amanat yang tertuang dalam pembukaan uud khususnya alinea keempat, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari proklamasi kemerdekaan agustus yang dalamnya termuat dasar negara pancasila. oleh karena itulah ketika dilakukan perubahan terhadap uud seluruh fraksi mpr bukan hanya sepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan uud tetapi juga sekaligus sepakat menjadikan pembukaan uud itu sebagai acuan dalam melakukan perubahan dimaksud. dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, mpr pada saat itu juga sepakat untuk mempertegas ciri ciri sistem pemerintahan presidensial dimaksud menurut desain uud hal hal itulah yang telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv yang ditegaskan kembali dalam putusan putusan mahkamah selanjutnya, terakhir dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bahwa berbicara tentang sistem pemerintahan presidensial, kendatipun secara doktrin dapat ditemukan ciri cirinya secara umum, dalam praktik terdapat variasi yang beragam sesuai dengan pertimbangan kebutuhan masing masing negara yang mengadopsi sistem ini, sehingga tidak ada satu negara pun menerapkan sistem ini dengan ciri ciri yang persis sama dengan negara lainnya dalam praktiknya. bahkan, terhadap ciri yang secara doktrin dikatakan sama pun terdapat perbedaan, misalnya ciri yang menyebutkan bahwa presiden (yang sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan) dipilih secara langsung. dalam praktik, pengertian dipilih secara langsung tersebut ternyata tidak selalu diartikan sebagai pemilihan secara popular vote sebab pemilihan dengan mekanisme electoral college pun dianggap sebagai pemilihan secara langsung, sebagaimana misalnya yang dipraktikkan amerika serikat, mana para pemilih tidaklah memilih kandidat presiden dan wakil presiden secara langsung tetapi hanya memilih sejumlah electors dengan secara umum menggunakan prinsip the winner takes all negara bagian. pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan mayoritas elektoral dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. dengan mekanisme demikian kerap terjadi bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas elektoral belum tentu secara popular memperoleh suara terbanyak. misalnya dalam pemilihan terakhir tahun donald trump memperoleh electoral colleges sedangkan hillary clinton memperoleh electoral colleges namun popular votes clinton unggul lebih dari juta suara. jika dalam mekanisme pemenuhan ciri pemilihan presiden secara langsung dimungkinkan terjadi perbedaan maka tentu dimungkinkan pula terjadinya perbedaan dalam mekanisme pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih secara langsung itu. ketidaksamaan dalam praktik penerapan sistem presidensial demikian adalah wajar karena sistem ini dapat diterapkan atau diadopsi baik negara yang berbentuk federasi (serikat) maupun negara yang berbentuk kesatuan, baik negara yang sistem kepandaiannya menganut sistem dua partai maupun sistem banyak partai (multipartai): baik negara yang sistem lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar (bikameral) maupun negara yang menganut sistem satu kamar (unikameral), dan sebagainyaingdapatadalah sebagai legal policy pembentuk undang undang. bahwa berkait dengan pemberlakuan suatu norma hukum, kalangan yuris berlaku adenium ignoratia juris non pusat atau ignoratia legis eminem pusat yaitu bahwa seseorang yang tidak mengetahui akan keberadaan suatu hukum tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban semata mata karena tidak tahu. norma undang undang sebagai kaidah hukum positif yang memiliki sifat hakikat mengatur dan memaksa tetap berlaku terlepas dari persoalan apakah subjek hukum yang diatur oleh norma hukum positif tersebut setuju atau tidak. bahkan, sesuai dengan prinsip resumption constitutionalism, suatu norma undang undang harus dianggap konstitusional kecuali telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa norma undang undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. prinsip ini dianut pula oleh mk, sebagaimana ditegaskan dalam ylam kaitan itu, konstitusionalitas atau konstitusionalitas suatu norma undang undang, cast pemilu, bukanlah disandarkan pada konstruksi pemikiran yang bertolak dari peristiwa konkret mana rakyat atau warga negara harus tahu terlebih dahulu bahwa suara yang diberikan kepada partai politik dalam pemilu akan digunakan sebagai syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana didalilkan para pemohon, melainkan pada substansi atau materi muatan dalam norma undang undang itu sendiri. artinya, konstitusional atau tidaknya suatu norma undang undang bukan ditentukan oleh kapan norma undang undang itu mulai diberlakukan. benar bahwa mahkamah dalam beberapa putusannya memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang undang untuk melakukan perubahan undang undang namun konteksnya bukan sebagaimana yang dikonstruksikan dalam dalil para pemohon guo. misalnyaxv bertanggal oktober dalam putusan putusan itu mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang undang untuk melakukan perubahan undang undang setelah terlebih dahulu menyatakan bahwa norma undang undang yang diperintahkan untuk dilakukan perbaikan itu dinyatakan bertentangan dengan uud jadi, konstruksinya adalah sebagai berikut: menurutnamun dengan pertimbangan tertentu mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang undang untuk melakukan perubahan terhadap norma undang undang yang dinyatakan bertentangan dengan uud hal lain yang perlu ditegaskan dalam hubungan ini adalah harus dibedakan persoalan mulai berlakunya suatu undang undang dan mulai berlakunya putusan mahkamah konstitusi. persoalan mulai berlakunya suatu undang undang adalah sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang undang, sedangkan persoalan mulai berlakunya putusan mahkamah konstitusi tunduk pada dengan dimungkinkan memberi tenggang waktu kepada pembentuk undang undang untuk melakukan perubahan undang undang yang dinyatakan bertentangan dengan uud namun, kedua persoalan itu tidak berkait dengan pertimbangan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang undang. bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf sampai dengan atas telah ternyata bahwa ketentuan persentase tertentu perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah suatu bentuk pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih, maka dengan sendirinya dalil para pemohon yang menyatakan pemilu bertentangan dengan nilai nilai pancasila menjadi kehilangan landasan rasionalitasnya. sebab, dalil para pemohon perihal pertentangan pemilu didasarkan pada argumentasi bahwa pemilu merupakan pembohongan dan manipulasi suara pemilih. para pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut perihal mengapa pemilu itu dikatakan bertentangan dengan nilai nilai pancasila. padahal, secara doktrin, pembahasan tentang nilai tidaklah cukup dengan uraian yang sumur sebab nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang baik atau tidak baik terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan, atau motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. nilai adalah hal ihwal yang bermakna, dalam substansi utama. pertama, karena pada april undang undang pemilu ini, dalam konteks prosesnya, akan paripurna membohongi warga negara pemilih dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara dalam pemilu dpr tahun april kata bohong menurut kamus besar bahasa indonesia berarti: tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dusta : bukan yang sebenarnya . sedangkan kata membohongi berarti: berbohong kepada, menjuntai : kata manipulasi menurut kamus besar bahasa indonesia berarti upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya , penggelapan: penyelewengan , psikologis: usaha memengaruhi individu dengan mengendalikan segala keinginan dan gagasan yang ada bawah sadar, juga menggunakan sugesti . sedangkan kata memanipulasi menurut kamus besar bahasa indonesia berarti: berbuat curang (pemalsu surat surat, menggelapkan barang, dan sebagainya) : jadikarena tidak sesuai dengan hal dan keadaan yang sebenarnya pada masa sebelum dan hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan hak pilihnya dalam pemilu dpr tahun (yakni april demikian pulaberarti memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam pemilu dpr untuk dibuat menjaddalam hal ini warga negara telah bagi kehidupan manusia yang digambarkannya serta berusaha mewujudkannya atau menghindarinya untuk menciptakan kepuasan dirinya. nilai adalah juga suatu tuntutan yang dijadikan arah untuk menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bersama manusia atau dalam kehidupan masyarakat. karena itu, mendalilkan sesuatu sebagai bertentangan dengan nilai nilai pancasila haruslah disertai argumentasi yang lebih mendalam perihal hakikat nilai dimaksud, dalam hal ini nilai nilai yang terkandung dalam pancasila, yang secara analitis berkait pula dengan persoalan prinsip prinsip dan konsep konsep yang terkandung dalamnya. bahwa berkenaan dengan petit para pemohon yang juga memohonkan agar penjelasan pemilu dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para pemohon dalam polita permohonannya sama sekali tidak memberikan alasan mengapa penjelasan pemilu guo bertentangan dengan uud permohonan yang dalam petitumnya memohonkan sesuatu tetapi dalam posisinya tidak menguraikan alasan alasan yang mendasari permohonan itu adalah permohonan yang tidak cermat sehingga mengakibatkan permohonan yang demikian menjadi kabur. namun dalam hal ini jika argumentasi para pemohon perihal konstitusionalitas pemilu sebagaimana dijelaskan dalam polita permohonan guo oleh para pemohon sekaligus diberlakukan juga sebagai argumentasi dalam mendalilkan konstitusionalitas penjelasan pemilu maka pertimbangan mahkamah terhadap pemilu sebagaimana telah diuraikan atas dan dalam putusan putusan mahkamah sebelumnya juga berlaku sebagai pertimbangan terhadap penjelasan pemilu. lagi pula, secara tekstual, apa yang tertulis dalam penjelasan pemilu tersebut tidaklah memuat norma baru yang bertentangan dengan materi muatan pemilu sehingga tidak terdapat alasan bagi mahkamah untuk menyatakan penjelasan pemilu guo bertentangan dengan norma yang dijalankannya sehingga dapat dijadikan dasar oleh mahkamah untuk menyatakan penjelasan pemilu bertentangan dengan uud oleh karena itu, dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan konstitusionalitas penjelasan pemilu adalahcara substantif sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan para pemohon guo sehinggaarief hid benny nurbaningsih ttd. ttd. menahan m.p. sitompul suhartono panitera pengganti, ttd. anak agung dian orita diberikan sugesti atau dianggap tidak perlu menyadari bahwa kebohongan atau manipulasi tersebut telah terjadi: kedua, kerugian dalam konteks akibatnya. mengenai konteks akibat ini, perlu disampaikan latar belakang bahwa bahwa seluruh pemohon adalah warga negara yang telah lama berdiskusi dan melakukan kajian bersama sama, terutama terkait pengajuan pengujian undang undang terhadap undang undang nomor tahun (tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden) yang dilakukan pemohon kepada mahkamah konstitusi pada januari dalam pengajuan pengujian undang undang tersebut, mahkamah konstitusi menerima legal standing pemohon serta mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon melalui putusan mahkamah nomor puu x1 dibacakan januari putusan mahkamah inilah yang kemudian mengharuskan dilaksanakannya pemilu serentak, yang ditunda pelaksanaannya pertama kali pada tahun dan dpr bersama pemerintah kemudian harus membentuk undang undang pemilu, yang akhirnya lahir sebagai undang undang nomor tahun ini. posisi seluruh pemohon pada waktu pengajuan pengujian undang undang tersebut adalah menghendaki bahwa hanya dengan pemilu serentak lah, pemohon dapat melakukan political efficacy snya kemampuan berpolitiknya) secara lengkap. antara lain, baik pilihan straight ticket' ataupun split ticker? . kedua kemampuan politik ini jika disertai dengan segenap pertimbangan menyeluruh dari konteks waktu dan perjalanan dinamika politik, akan sangat bermanfaat untuk kebaikan demokrasi. pilihan straight ticket akan terasa langsung memperkuat sistem presidensial, karena pemilih langsung memilih anggota dpr yang berasal dari partai yang sama dengan yang mengusung presiden. sedangkan pilihan split ticket dengan segenap pertimbangan yang matang dan menyeluruh dari konteks waktu dan dinamika politik tertentu, akan saling menguatkan melalui saran, kritik, dan kontrol yang sehat antara anggota dpr dan presiden. pada ujungnya, melalui jalan memutar lewat proses checks and balances, kemampuan memilih split ticket juga akan berguna bagi sistem demokrasi yang sehat, bahkan diandalkan untuk menghindari agar suatu pemerintahan yang terlihat demokratis pelan pelan jatuh atau sesungguhnya bergerak menjadi pemerintahan otoriter. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xi terhadap pengujian undang undang pemohon juga mengutip dan menekankan pentingnya political efficacy dengan straight ticket dan split ticket dalam kerangka checks and balances yang sehat tersebut pada halaman dan putusan mahkamah: untuk membuktikan kerugian konstitusional yang diderita pemohon yang akan terjadi pada pemilu serentak april jika mahkamah konstitusi tidak mengabulkan pengujian undang undang ini, pemohon akan menggambarkan sisi kedua, yaitu akibatnya, yang paralel dengan sisi proses (yang telah diuraikan terdahulu), melalui matrik atau model. tentu saja penggambaran hak pilih ini harus disampaikan sedemikian rupa tanpa melanggar prinsip prinsip bebas dan rahasia sebuah pemilu dan secara umum, .yek atau bagian yang disebutkan, salah satu dari pemohon sampai pemohon iv, pada pemilu dpr april memilih anggota dpr dari partai politik yang partainya menjelang pemilu dpr tersebut terlihat jelas akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden karena salah satu dari pemohon ini menginginkan straight ticket maka, pada pemilu presiden juli pun memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak pelantikan presiden dan wakil presiden hingga pembentuk undang undang membuat pemilu nomor tahun dengan yang mengandung presidential threshold ini, salah satu pemohon ini pun merasakan dan menilai kinerja dari presiden dan wakil presiden yang terpilih dan menjalankan pemerintahannya dan pemohon ini secara umum merasa tidak puas dengan kinerja tersebut. antara lain karena menurunnya indeks demokrasi indonesia, bahkan menurut perhitungan bps sendiri. kerugian konstitusional yang akan diderita oleh salah satu pemohon ini pada april terkait dengan penilaiannya yang tidak puas terhadap kinerja pasangan presiden dan wakil presiden tentu dia menginginkan pergantian pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden jika saja pemohon ini mendapat informasi bahwa hasil hak suaranya pada pemilu dpr april(pada pemilu dpr yang ternyata kemudian tetap akan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden (lihat matrik model pemohon april juli april ab dual kata kalau diberitahu caleg capres el pilpres nas straight ticket tiga orang dari pemohon sampai pemohon iv, pada pemilu dpr april melaksanakan political efficacy nya dan memilih split ticket. para pemohon ini memilih para anggota dpr dari partai dan yang menjelang pemilu dpr tersebut terlihat jelas tidak akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden karena pilihannya split ticket, maka pada pemilu presiden juli para pemohon ini memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tentu saja harapan para pemohon adalah terjadinya keseimbangan, saling memberikan saran, kritik, dan dukungan secara sehat antara dpr dan pasangan presiden dan wakil presiden, walau partai politiknya berbeda beda. maka sejak pelantikan anggota dpr pada tahun para pemohon ini pun merasakan dan menilai kinerja dari anggota dpr, cara dpr memberikan saran, kritik, dan dukungan kepada presiden, serta proses pembentukan berbagai undang undang, kerugian konstitusional yang akan diderita oleh para pemohon ini pada april terkait dengan penilaiannya terhadap kinerja para anggota dpr yang dipilihnya pada pemilu dpr april sejak dilantik sampai saat ini. para pemohon merasa cara para anggota dpr ini melakukan saran, kritik, dan dukungan kepada presiden, cenderung kasar atau tidak sehat. tiap sebentar ada ujaran bahwa presiden sedang menjual negeri ini kepada bangsa asing serta presiden sedang dekat dengan para pendukung partai terlarang yang sudah dibubarkan dan sebagainya, jika saja para pemohon ini mendapat informasi bahwa hasil hak suaranya pada pemilu dprdan (pada pemilu dpr april para pemohon ini akan langsung memilih calon anggota dpr dari partai politik yang akan membantu membuat pasangan presiden dan wakil presiden akan lebih terlihat kuat dan berani menghadapi saran serta kritik anggota dpr yang dinilai cenderung kasar serta tidak sehat tersebut, jika saja sebelum melaksanakan hak pilih pada pemilu dpr para pemohon ini sudah diinformasikan bahwa hasil hak suaranya akan digunakan sekaligus sebagai presidential threshold pada pemilu presiden maka para pemohon ini juga akan langsung memilih anggota dpr dari partai politik saja, yang bisa jadi akan lebih memudahkan partai untuk seorang diri saja mencalonkan kembali pasangan presiden dan wakil presiden tanpa perlu dukungan dari partai lain, sehingga lebih memudahkan pertimbangan pertimbangan kalau ingin membentuk koalisi pada pemilu presiden (lihat matrik model pemohon pileg pilpres pilpres april juli april "mx eni teo lan kalau diberitahu caleg capres bahwa hasil pileg jan akan jadi 2s. pilpres unta na, straight ticket demikianlah telah terlihat jelas matrik atau model kerugian konstitusional baik dari salah satu pemohon dan pemohon lain, jika undang undang pemilu diberlakukan pada pemilu serentak yang berarti mahkamah konstitusi (akan) telah membiarkan terjadinya proses membohongi warga negara pemilih pemohon pada pemilu dpr april dan manipulasi hasil suara hak pilih pemilih pemohon pada pemilu dpr menjadi presidential threshold pada pemilu presiden (tanpa izin warga negara pemilih pemohon), pemohon berasumsi bahwa sangat banyak warga negara yang telah melaksanakan hak pilihnya pada pemilu dpr juga merasakan kerugian konstitusional yang sama, dengan kemungkinan terdapat matrik atau model potensi kerugian yang berbeda: alasan permohonan dari rincian legal standing para pemohon dan kerugian konstitusional yang secara riil akan dialami oleh para pemohon jika mahkamah konstitusi tidak mengabulkan pengujian undang undang ini, maka sangat jelas alasan mengapa para pemohon melakukan pengujian undang undang ini. yakni bahwa para pemohon tidak ingin sebagai warga negara pemilih, diri parsuryadharma ali aka pekerjaan mantan menteri agama periode bag ega bni seat, alamat jalan jaya mandala vii nomor kelurahan menteng oak dalam, tebet, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama otto cornelis klinis pekerjaan advokat alamat jalan majapahit blok kelurahan tojo selatan, gambir, jakarta pusat. selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama irman gusman pekerjaan mantan ketua dpd periode alamat jalan denpasar raya blok ciri kelurahan kuningan timur, setiabudi, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iii: nama barnabas sumbu pekerjaan mantan gubernur provinsi irian jaya periode dan gubernur papua periode alamat jalan pinguin iii blok cc kelurahan pondok betung, pondok aren, tangerang selatan. selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iv: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold nama haryono karno pekerjaan: mantan pegawai negeri sipil pejabat eselon sekjen kementerian esdm alamat komplek pertambangan kelurahan kelapa dua, kebon jeruk, jakarta barat. selanjutnya disebut sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sm adv.vii bertanggal juli memberi kuasa kepada african bondol, s.h., ll.m, rachmawati, s.h., m.h: berita rohani, s.h: muhammad rullyandi, s.h., m.h: fitria wardhana, s.h., ll.m: dan sarah chairunissa, s.h., ll.m, kesemuanya advokat dan praktisi hukum pada kantor advokat legal audit consultant, beralamat jalan k.h ahmad dahlan nomorpara pemohonsebaliknya apabila dibiarkan dalam rumusan aslinya bukan ketentuan hukum. berhubung dengan itu, berbagai bangsa dunia termasuk indonesia dalam menyusun konstitusinya menempatkannya didalam preambul konstitusi. prinsip prinsip non hukum yang dituangkan dalam preambul itu dalam ilmu hukum dinamai sebagai apriori hukum (rechts apriori) yang mendahului dan sekaligus menjadi sumber dari hukum positif. bahwa menurut laren yang dimaksud apriori hukum adalah padatan makna yang bersifat umum, mendahului semua hukum dan memberi makna pada hukum sekaligus membatasi hukum dalam arti apa yang tidak dapat dipersatukan dengan dirinya adalah bukan hukum. artinya tanpa cita hukum (rechtsidee) atau tanpa adanya apriori hukum tidak akan ada hukum yang memiliki watak normatif. cita hukum merupakanbahwa para pendiri bangsa dan pembentuk undang undang dasar negara republik indonesia tahun menganut paham teori konstitusi dalam pengertian luas. pembukaan undang undang dasarmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid. bahwa implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan organ negara sebagai penyelenggaraansebagakonstitusionalnya dengan karatidalam undang undang dasar. situaidalam menafsirkan konstitusi yang diit dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. bahwa lebih lanjut penafsiran konstitusi dalam teori konstitusi the first understanding based fundamental law dibutuhkan penafsiran secara menyeluruh antara teks dan konteks keadaan (omstandigheden) guna menjaga nilai nilai konstitusi itu sendiri dengan cara melakukan harmonisasi interpretasi yang dikenal dengan asas the unity the constitution merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa secara historis semenjak masa reformasi, dengan disahkannya perubahan satu sampai empat uud pada tahun yang dimuat dalam bab tentang hak asasi manusia, sampai dengan dalam perumusannya telah memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia seiring dengan lahirnya ketetapan mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia. ketetapan mpr tersebut isinya bukan hanya memuat piagam hak asasi manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen instrumen internasional hak asasi manusia. bahwa tap mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia perlu dipahami secara substansial sebagai proses historis perkembangan hak asasi manusia bagi bangsa indonesia, yang terdapat dalam butir butir: pertam. kedua, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. pengabaian atau penampakannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. ketiga, bangsa indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. bahwa dalam rangka menegakkan butir butir ketentuan hak hak konstitusional tersebut, ketentuerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoikonteks hak asasi manusia, maka negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. bahwa pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan, telah melahirkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia merupakan sandaran yuridis sebagai undang undang organik yang menjalankan perintah konstitusi dalam pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia (uitvoering van wettelijke voor script) yang memberi pengaturan lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. hal hal yang dipertimbangkan dalam pembentukan undang undang tentang hak asasi manusia ini, antara lain: pertama, bahwa manusia sebagai makkeduketiga, bahwa selain hak asasi manusia dan bernegara. keempatbahwa dengan dilandasi asas asas instrumen nasional hak asasi manusia yang berlaku universal seperti tertuang dalam deklarasi universal hak merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid asasi manusia, maka undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. asas asas tersebut antaranya, pertama, undang undang ini menegaskan komitmen bangsa indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia dinyatakan bahwa negara republik indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatuntuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. kedua, menegaskan prinsip mendiskriminasi dan setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama hadapan hukum. ketiga, jaminan perlindungan atas hak hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapunjuga sebagai salah satu organ pembentuk undang undang yang tidak dapat mengesampingkan ataupun melanggar hak hak konstitusional. sejalan dengan hal tersebut penyelenggara negara (stats organel) dilekatkan'penegakan dan perlindungan hak hak konstitusional harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid pembentukan peraturan perundang undangan menjadi salah satu kunci dalam terjaminnya hak hak konstitusional yang merupakan hak asasi manusia. undang undang dasar dalam ketentuan memberikan pengaturan terhadap pembatasan hak asasi manusia melalui instrumen peraturan yang ditetapkan dengan undang undang. pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. bahwa pembatasan hak asasi manusia merupakan pembatasan bersyarat yang bersifat rigid dan memerlukan instrumen undang undang. karena hakekat pembentukan undang undang merupakan proses demokratis yang melibatkan lembaga parlemen sebagai wakil rakyat yang memiliki sifat keterwakilan dalam kerangka pembentukan sistem hukum yang demokratis. bahwa dalam pemahaman teori ontario, pembatasan hak asasi manusia yang tetapkan melalui instrumen peraturan dibawah undang undang adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap undang undang dasar karena pada hakekatnya peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan sebuah undang undang tidak dapat membatasi hak asasi manusia yang bersifat fundamental sebagai refleksi dari nilai yang terkandung dalam pancasila dit een peer rime bevoegdheid, maar het moet uitvoering blingen geen aan pullingmerupakan tegenstrijdigheid door toevoeging terjadi contradiction terminus yang dapat merusak tatanan sistem hukum dalam sinkronisasi peraturan perundang undangan. bahwa kerangka negara hukum dalam pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman merupakan suatu tatanan tujuan cita hukum negara republik indonesia dalam proses penegakan hukum. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa kekuasaan kehakiman sebagai ujung tombak wujud pelaksana penegakan hukum harus menjamin proses yang diselenggarakan dengan mengedepankan tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. sistem pemerintahan negara yang dianut oleh negara republik indonesia secara tegas dinyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. hal itu secara tegas diatur dalam undang undang dasar konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah segala permasalahan yang terjadi indonesia termasuk sistem penegakan hukum pidana harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.yang secara universal berlaku dalam sistem hukum civil law. acuan utama operasional sistem peradilan pidana negara hukum indonesia, bermuara pada undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap). kurap menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda beda) diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, meskipun dalam perkembangannya kpk juga termasuk dalam sub sistem. bahwa integrated criminal justice system yang berfungsi dalam penegakan hukum terdiri atas komponen yang masing masing merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian kpk, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. keempat instansi ini sangat berperan dalam menegakkan hukum (law enforcement). merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid oleh karena itu integrated criminal justice system dalam rangka untuk lebih mengarahkan pada tekanan integrasi dan koordinasi yang menekankan makna keselarasan. bahwa integrated criminal justice system dikenal dengan tiga bentuk pendekatan yaitu: pertama, pendekatan normatif yakni memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata mata, kedua, pendekatan administratif yakni memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi managemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, ketiga, pendekatan sosial yakni memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasil dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnyalexspsialist yang mengatur hubungan kerja antar sub sistem peradilan pidana. bahwa integrated criminal justice system mengadung makna: sinkronisasi keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural (structural synchronization) yakni keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum penyidikan, penuntut umum, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. sinkronisasi substansial (substansial synchronization) yakni keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang sangat erat kaitannya dengan teori klasik stufenbau des rechts hans kersen sebagai merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid berikut: the relation existing between norm which govern the creation the content another norm and the norm which created can presented spatial figure. the first the superior norm: the second the inferior . one views the legal order from this dynamic point view, does not appear, does from the static point view, system norms equal rank, standing one beside the other, but rather hierarchy which the norms the constitution from the top most stratum. this functional sense, ' constitution' means those norms that determine the creation, and occasionally some extent the content, the general legal norms which in. turn govern such individual norms judicial decisions . dan yang terakhir sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yakni yangtujuan akhirnya keadilan. bahwa berbagai macam peraturan perundang undangan terkait institusi penegak hukumlaksanaan penegakkan hukum due process law dalam integrated criminal justice system wajib memperhatikan hak hak dasar yang merupakan pengejawantahan hak konstitusional bagi tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana secara seimbang. mengutip pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu xii yakni bahwamerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidbahwa negara hukum yang telah diadopsi dalam uud1945n konteks penegakkan hukum pidana haruslah diawali dengan suatu legalitas prosedural yang tidak boleh bertentangan dengan undang undang serta dilakukan demi menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, sehingga prinsip yang hakiki bahwa tindakan sewenang wenang adalah wujud nyata atas pengabaian hak asasi manusia sebagai norma hukum tertinggi dalam konstitusi. hal tersebut sejalan dengan pepatah latin sebagai general justice principle nemo commedum opere protest injuries sua propria yang artinya: tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran. bahwa dalam memenuhi keadilan dalam proses penegakan hukum tidak hanya berhenti atas suatu vonis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun proses penegakan hukum harus tetap menjangkau rasa keadilan yang equal terhadap para pelaku tindak pidana dalam menjalankan masa hukuman pidana dengan memperhatikan dan menjamin hak hak dasar narapidana sebagai warga binaan. bahwa memahami pemberlakuan hukum pidana indonesia setelah proklamasi kemerdekaan agustus merupakan induk peraturan hukum pidana positif indonesia adalah kitab undang undang hukum pidana kuhp webbook van strafrecht dengan memberlakukan asas konkordansi (penyesuaian) dan disesuaikan dengan kondisi indonesia.undang undang nomor tahun tentang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid oleh karena hukum pidana berkaitan dengan sistem pemidanaan. secara historis sistem ketentaraan yang diatur dalam, gestichten element stb. desember merupakan landasan yuridis memberlakukan sistem ketentaraan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana indonesiakan merupakan produk kolonial belanda. bahwa sebagai penganut sistem hukum eropa kontinental, sumber hukum yang utama indonesia adalah undang undang, disamping sumber sumber hukum lainnya seperti kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. sebagai penganut sistem hukum eropa kontinental, indonesia mengenal pembagian hukum atas hukum publik dan hukum privat. hukum pidana termasuk hukum publik. pada umumnya, saksinya hukum pidana langsung terkait dengan hak asasi manusia berupa hak atas kebebasan atau kemerdekaan (pidana penjara atau kurungan) dan dalam keadaan tertentu dapat mencabut hak hidup seseorang (pidana mati). bahkan sejak prosesnyapun telah berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ham) melalui pelaksanaan daya paksa (wang middle) seperti penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. oleh karena keterkaitannya dengan ham maka hukum pidana sangat sensitif terhadap pelanggaran ham, sehingga aspek kebutuhan hukum dan peranan hukum dari masa masa telah berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. perkembangan dalam arti reformasi hukum pidana sudah mengalami tahap ketiga. pada tahap pertama, hukum pidana tidak lagi menyatu dengan penguasa tetapi menjadi alat kontrol penguasa, tahap kedua, hukum bersendikan perikemanusiaan, dan tahap ketiga hukum berorientasi dengan fungsi peradilan menuju konsep kemanfaatan, kepastian dan keadilan bidang hukum. perkembangan hukum pidana pada tahap ketiga ini telah sejalan dengan tujuan nasional indonesia, yang menekankan agar hukum diarahkan kepada kemanfaatan atau kesejahteraan masyarakat (social welfare) sebagai tujuan negara hukum modern, yakni negara kesejahteraan (welfarestate). para pendiri negara indonesia telah dengan cemerlang memikirkan tujuan negara modern tersebut sejak tahun dimana prinsip negara kesejahteraan itu telah dicantumkan dalam line pembukaan uud sebagai salah satu merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid tujuan nasional indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. dalam perkembangannya, wajah hukum pada masa lalu memberikan pembalasan sanksi yang lebih jahat dari objek kejahatannya, dan pembentukan hukumnya memuat norma 'criminal extra ordinaria' yang diterapkan secara sewenang wenang. bahwa pada masa berlakunya het heroine inland element, sifat barbar hukum (acara) pidana itu masih nampak. pada saat proses pemeriksaan tingkat penyidikan tersangka sudah disiksa untuk memperoleh pengakuan, baik itu siksaan psikis maupun fisik. pelaksanaan penahanan dan pidana penjarahan terkadang sulit dibedakan, karena penahanan dapat dilakukan secara sewenang wenang tanpa surat perintah, bahkan jangka waktunyapun tidak dibatasi. menjelang abad hukum pidana telah mengalami kemajuan yang dipengaruhi oleh revolusi sosial untuk membebaskan diri dari cengkeraman penguasa absolut yang bersifat tirani, dan mendapatkan falsafah hidup manusia berdasarkan perikemanusiaan (humanity), terutama aspek sanksi pidana yang harus menghormati hak asasi manusia. bahwa ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh rahardjo, menteri kehakiman, yang mengemukakan bahwa penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat melainkan harus pula membina pelanggar yang memerlukan pertobatan melalui sistem pembinaan. bahwa norma hukum pidana bukan hanya bersifat pidana' dalam arti hukuman, melainkan juga dapat berbentuk treatment (tindakan) digagas oleh pbb sejak tahun tentang '. bahwa pelaksanaan pidana yang didasarkan kepada human right dan social welfare telah berhasil mengembangkan kebijakan kebijakan serta merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold model model pidana berdasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan guna menghormati hak asasi manusia sebagai subjek hukum. bahwa bagi negara indonesia yang berdasarkan pancasila, fungsi pemidanaan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui sistem pemasyarakatan. sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjelasan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. sistem pemasyarakatanasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (sosialisasi)jek, melainkan juga sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafamasyarakat yang aman, tertib, dan damai. bahwa pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara indonesia merupakan langkah yang sangat penting, samping perlunya pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara adalah sebagai dasar falsafah pelaksanaan pidana penjara dengan sistem ketentaraan tidak sesuai lagi dengan falsafah dan dasar ideologi hidup bangsa indonesia pancasila dan uudmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidnya kepada seluruh negara negara anggota (innya dalam kaitan perlakuan narapidana dapat dimaknai pemberian remisi.sas kemanusiaan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa kedudukan narapidana menurut definisi ketentuan umum (begins berlingen) undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan yakni narapidanaari narapidana dengan kata lain gelijkheid voet van gelijkheid kriteria geliike voet subject (perlakuan semua sama dalam status kondisional kebersamaan tanpa diskriminatif dan mengelompokkan secara subjektif dengan pembedaan):pada huruf mengatur sebagai berikut: narapidana berhakdilarang: mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan: h.rdeka barat jakarta fax email sekretanal@mahkamahkonsttusi goldselanjutnya pengaturan tentang remisi tersebut ditemukan dalam keputusan presiden nomor tahun sebagai berikut:,embaga pemasyarakatan. merdeka barat jakarta tel fax email sekretariat@mahkamahkonstti goa::iberikan remisi (tiga) bulan: cc. pada tahun ketiga diberikan remisi (empat bulan::, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold cc.remisi sebagaimana dimaksud dalam dan juga diberikan kepada:: dipidana kurang dari (enam) bulan:tersebut, tidak hanya berpegang pada keppres nomor tahun dalam penyebarannya (ketentuan pelaksanaannya) huruf undang undang nomor tahundengan dasar undang undang nomor tersebut, bahwa dalam mengatur pelaksanaan pemberian remisi tersebut pemerintah juga menerbitkan pemaknaan lain tentang syarat pemberian remisi tersebut pemaknaan lain tersebut ditemukan dalam: peraturan pemerintah nomor berbunyi: setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldperaturan pemerintah yang berbunyibahwa dengan terbitnya pemaknaan lain tentang pemberian remisi tersebut diluar keppres nomor tahun mengakibatkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun menjadi ketentuan yang diskriminatif, dimana sebelumnya pengertian tentang narapidana hanya satu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan lapas, sementara itu dalam tahun maupun dalammerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold, yang antara lain bahwa dalam peraturan pemerintah nomor tahun ditentukan bahwa narapidana umum memperoleh remisisedangk, dan telah menjalani (satu per tiga) masa pidana. bahwa dalam peraturan pemerintah nomor tahun ditentukan bahwa narapidana umum berhak mendapatkan remisi. sedangkanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemasyarakata1 dan nomor puu. bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain atas ketentuan huruf undang undang nomor tahun berupa ketentuan pelaksanaan pemberian remisi sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor tahun tersebut, dimana dalam ditentukan bahwa pemberian remisi tersebut dipersyaratkanal ini mengakibatkan perbaikannya esensi dari pemberian remisi adalah merupakan reward (hadiah) bagi narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya, tidak ada hubungannya lagi dengan institusi penegak hukum karena halmerupakan proses yudisial bagi narapidana, yang sudah selesai dijalaninya dan narapidana yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman akan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan pemberian remisi tersebut adalah merupakan reward (hadiah) atas perbuatan melakukan baik dan kepatuhan narapidana yang bersangkutan atas program pembinaan yang dilakukan kementerian hukum dan ham dalam lapas yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam keppres nomor tahun berbunyi,: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldtentang pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun semakin mantap dan kokoh. sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. seiring dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, pemberian remisi terhadap seorang narapidana sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai nilai kodrati manusia atau hak hak asasi manusia. sejalan dengan hal tersebut ratio decidendia narapidanamerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidbahwa dalam perkembangannya berbagai ratifikasi instrumen ham internasional telah tereduksi menjadi hukum positif indonesia dengan ratifikasi undang undang nomor tahun tentang ratifikasi occur hal hal yang dipertimbangkan dalam pembentukan undang undang tentang ratifikasi occur ini, antara lain.lebih lanjut, diskriminasi dalam hukum internasional, antara la(untuk selanjutnya disebut occur ), yang telah disahkan oleh negaraindonesia wajib melaksanakan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam occur dengan sebaik baiknya. bahwa occur menyatakan bahwmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoibahwa jika dikaitkan dengan dan uud bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan setiap orang berhak bebasrinsip equality before the law menurut uud adalah hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing masing bagi warga negara sebagai subjek hukum maupun negara pelaksana undang undang. equality before the law berarti setiap orang berhak atas penerapan hukum yang imperial, apapun hukumnya (everyone entitled the imperial application the law, whatever that law may be). ketentuan tersebut jelas berpihak kepada kepentingan tirani kekuasaan eksekutif yang melanggar prinsip keadilan yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum dan negara demokrasi.yang terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik praktik hukum. ketika hakim saat memvonis terdakwa dalam suatu putusan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap kemudian terdakwa berubah status menjadi warga binaan pemasyarakatan narapidana dan ditempatkan lembaga pemasyarakatan. fungsi. lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat melakukan reintegrasi sosialdengan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid mengembalikan kepada lingkuberdasarkan hal tersebut maka peraturan pemerintah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang pokoknyaperaturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun adalah satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan undang undang nomor tahun sehingga dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut, adalah norma hukuman termaktub pula dalam undang undang nomor tahun sehingga dengan demikian nyatakan bahwa undang undang nomor tahun tersebut bertentangan dengan landasan filosofis dan yuridis, yaitu bertentangan dengan: pancasila, asas equality before the law, sebagaimana tertuang dalam uud kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam uud anti diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam uud perubahan sosial berupa berubahnya system pelaksanaan pemidanaan dari semula system penjara menjadi sistem pemasyarakatan. bahwa huruf undang undang nomor tahun yang telah dimaknai lain oleh peraturan pelaksanaannya sehingga terjadi merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid diskriminasi yang melanggar hak konstitusi para pemohon serta. bahwa secara filosofis dan yuridis keberadaan huruf undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan saling berkaitan dan saling menjiwai dengan ketentuan perlindungan hak konstitusional para pemohon yang dijamin uud oleh karena itu para pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agardan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan (fair legal certainty) sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif.harus bersifat universal, tanpa diskriminasi. bahwa lahirnya norma hukum yang diskriminatif dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, adalah dikarenakan tidak tegasnya pengaturan tentang pemberian remisi yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tersebut, sehingga beralasan menurut hukum pemberian remisi tersebut diatur secara tegas, diberikan kepada narapidana dengan syarat: berkelakuan baik sudah menjalani masa pidana sedikit dirinya (enam) bulan. tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. tidak dipidana dengan hukuman mati. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold petit:arara pemohon,sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif, menyatakantersebut berlaku secara umum, tanpa diskriminasi. bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan harus dimaknai berlaku untuk seluruh narapidana,: tidak dipidana dengan hukuman mati.kartu tanda penduduk atas nama surya dharma ali: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama o.c klinis: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama irman gusman, merdeka barat jakarta fax email sekretanal@mahkamahkonsttusi gold bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama barnabas sumbu, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama haryono karn,putusan nomor pid. sus tanggal desember bukti buku corruption toc, penulis otto cornelis klinisriat omahkamahkonsttundang undang nomor tahun tentang pol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsuryadharma alimerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa par: bahwa para pemohon sebagaimanmana diuraikan berikut ini:iiimerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god surat keterangan kepala lapas sukamiskin nomor pas.pas. pk. tertanggal agustus pemohon otto cornelis klinisiii irman gusmanbarnabas sumbupemohon haryono karnoara pemohon adalah narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan sedang menjalani pidana atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. para pemohon hingga permohonan ini diajukan tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman walaupun telah menjalani masa pidana lebih dari (enam) bulan,rasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya huruf karena bertentangan dengan dan uud sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif, bahwa berdasarkan 'uraian paraara pemohon sebagai akibat dari diberlakukannya huruf telah cukup jelas dalam pengertian bahwa para pemohon secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan para pemohon merugikan hak hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kasual antara anggapan paraara pemohon tidak lagi terjadi. oleh karena itulganggap norma huruf bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa narapidana menurut definisi ketentuan umumilakukan narapidana,merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid,yang diatur dalam huruf (i)dengan terbitnya pemaknaan lain tentang pemberian remisi tersebut mengakibatkan ketentuan huruf menjadi ketentuan yang diskriminatif, bahwa menjelaskan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan lembaga pemasyarakatan, sementara dalam peraturan pemerintah nomor tahun maupun dalam peraturan pemerintah nomor. i3.rat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalam sebagai berikut: narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya: mendapatkan: .: j .u. yaitu merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwahak asasi manusia). hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusanbahwa setelah membaca secara saksama permohonan para pemohon, telah ternyata hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari yang sebagaimana telah dipertimbangkan atas didelegasikan kepada peraturan pemerintah. sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada luar yurisdiksi mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya.berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atasdan oleh tujuh hakim konstitusi yaitu arief hid selaku ketua merangkap anggota, menahan sitompul, maria farida indrawi, santo, dewa gede laguna, suhartono, dan saudi isra, masing masing sebagai anggota, pada hari rabu, tanggal satu, bulan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godmenahan sitompulmaria farida indrawi santo ttd. ttd. dewa gede laguna saudi isra panitera pengganti, ttd. ida ria tambunanara pemohon sehubungan dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemasyarakata: bahwa sebagai pemohon peroranganpokok permohonan bahwa hak konstitusional para pemohon sebagaimana dalam uudmasing masing para pemohonnilai filosofis yuridis equality before the law yang mempertahankan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. selanjutnya pada ketentuan uud didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan undangan. dan kemudian uud juga didalamnya terkandung makna filosofis yuridis mengenai hak asasi manusia yang bersifat universal sebagai haknegara republik indonesia. bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah kaedah hukum yang berlaku. hal tersebut merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid ditegaskan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa, negara indonesia adalah negara hukum . hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan peraturan yang ditetapkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. bahwa dalam kaitannya pembentukan suatu undang undang, prinsip kedaulatan rakyat yang mencerminkan gagasan negara hukum yang demokratis tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip kekuasaan kehakiman sebagai sarana kontrol produk perundang undangan yang merupakan implementasi negara demokrasi. sehingga dengan demikian segala peraturan perundangan undangan yang ditetapkan oleh negara tidak boleh melanggar hak hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi. bahwa: bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal sebagaimana hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahwa sejalan dengan konsep dasar hak asasi manusia,hrmengatakan hak asasi manusia merupakan human rights, individual rights, and collective rights : bahwa secara filosofis gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (natural rights theory) dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stika hingga zaman modern dengan tulisan tulisan hukum kodrat thomas aquinas, hugo groot dan selanjutnya pada zaman pasca renaisans, john locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi inggris, amerika serikat dan perancis pada abad dan bahwa secara historis, perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah mengalami evolusi yang sangat kompleks pada perkembangan zaman abad modern. karel masak seorang sarjana berkebangsaan perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia. generasi pertama, mewakili hak hak sipil dan politik. hak hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara. hak hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai hak hak positif karena pemenuhan hak hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. hak generasi ketiga adalah hak atas pembangunan atau rights development yang mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa. namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah atau penguasa yang biasa dikategorikan sebagai crime government yang termasuk dalam pengertian political crime (kejahatan politik). karena itu, yang selalu merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. bahwa indonesia sendiri didalam menyusun uud sebelum adanya the universal declaration human rights, ide ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para the founding fathers indonesia dalam sidang bucki pada tahun rapat besar bucki yang diselenggarakan pada tanggal juli yang mendesak perlunya pengaturan tentang ham untuk dicantumkan dalam uudbahkan konstitusi yang terdiri dari pembukaan atau preambul dan batang tubuh (in halt der relung), secara teoritis menurut paham yang dikemukakan oleh edward corbin dari amerika serikat, preambul konstitusi itu secara hukum tidak merupakan bagian dari konstitusi. sekedar berjalan mendahului konstitusi (just walks before the constitution), namun menurutnya preambul juga mempunyai dua fungsi: pertama, menunjukan sumber darimana konstitusi itu menjadi ada dan sumber tersebut merupakan pula sumber wewenang dari konstitusi untuk ketaatan segenap subjek kehidupan kenegaraan. sumber wewenang itu tidak lain adalah rakyat yang berdaulat. kedua, mengumumkan tujuan besar yang ditetapkan oleh konstitusi dan pemerintahan negara yang diharapkan untuk diwujudkan. bahwa dalam pandangan yang luas, konstitusi merupakan manifesto atau piagam pernyataan suatu bangsa yang memuat berbagai pengakuan keyakinan dan pernyataan cita cita bangsa. pandangan ini melahirkan pengertian konstitusi dalam arti luas yang rujukannya menurut bollingbroke adalah keseluruhan hukum, institusi dan kebiasaan yang dialirkan dari prinsip prinsip alasan yang pasti dan tertentu yang membentuk keseluruhan sistem yang disepakati masyarakat untuk mengatur dirinya. prinsip prinsip alasan yang pasti dan tertentu itu dapat berwujud pandangan hidup, cita cita, moral, keyakinan filsafat, keyakinan religius, keyakinan politik suatu bangsa. berbagai prinsip ini apabila ditransformasi menjadi ketentuan hukum akan kehilangan substansinya merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid |
zip tani adanya pengelolaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha: bahwa guna optimalisasi pelayanan perizinan daerah, makaterpadu. bab pelimpahan kewenangan bupati menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan non kepada kepala dpmptsp. kewenangan . kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputilaksanaan penerbitan produk layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. pencabutan dokumen perizinan berusaha dan perizinan non berusaha. rincian pendelegasiberdasarkan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam kepala dpmptsp wajib melaksanakan pengelolaan dan mengoordinasikan perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum ditetapkan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendelegasian perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk perizinan yang didelegasikan kepada camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kepada camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati tersendiri.perizinan non tan bagian hukum "ss pin beri seed arwamito, sh., mh. pembina lampiranrincianperizinan persetujuan kesesuaian kegiatan penataan ruang pakar) jafpssmmantinganan . a jmtatatavasanindasi siindabatarondangtipa jeftstaaiaaitu satin uasatedaanan aim datar ama paris dur pmo jpfassaa paa jenama ema . pejtamtaisamtaa . pajgmpastaantatitoni ejiatamaoi pmbamataaa edan raman sar jim oom man sate ena bisa paman ejtatutaa aman tea ses pejimmaasampenama pramemas pjempmaatmasaa jemmmagaa izin operasional usaha simpan pinjam unit simpan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu mama pejantan oat perdagangan sirusa berita enda dan opera paud. izin kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan antar amarah pejantan ema amanah . pemetaan tatanan sama tas bam perizinan izin peruntukan penggunaan tanah ppt) non berusaha izin penetapan lokasi untuk tanah milik kam aaaa ema rear jas) izin penggilingan padi fuller dan penyisihan beras izin penggunaan alun alun tanda daftar usaha pedagang kaki lima men izin pangan segar asal tumbuhan bupati pati, ttd. haryanto salinan sesuai dengan aslinya ana bagian hukum "ss (fa seed barito, sh., mh. pembinapakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas aparatur sipil negara pemerintah kabupaten pati dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan kompeten, bahwawbfala bagian hukum dati, sh, bina tk. ntp#model pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten pati av. pakaian adat tradisional pakaian adat tradisional pria adan keterangan jas besar warna hitam polos, model arah berdiri, (lima) buah kancing dengan ukuran standar berwarna hitam,. yaa lang aan kena garuda mea ng) pat in, ogan saya sign! keterangan kebaya warna hitam lengan panjang, jarak bahan batik khas pati dengan motif dan warna klasik, dengan menggunakan biru, selendang senada dengan jarak. wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan. alasan sesuai dengan aslinya bupati pati, kabila bagian hukum rms a(| setda 5binti, sh, bina tk. haryanto nfpperlengkapan dan atribut pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten pati perlengkapan dan atribut pakaian adat tradisional perlengkapan pakaian adat tradisonal pria iket kepala bahan batik khas pati dengan motif dan warna klasik: sandal seop warna hitam polos, bandul dipo. oa, ding ono lan sea bra tes perlengkapan pakaian adat tradisonal, wanita sandal seop warna hitam polos, selendang batik khas pati dengan motif dan warna klasik, aan ona ena wan pena aah heo peg ann pee sea ser, m1: keb tan saba ser yah der yan seba kaa aan pre sss ata hand san tapa tea kun tee isa bb) ani bekam ata ses bea see, serba kpr akan pes cat taat tari tea seat ita apk tunduk dan bros dipo, win libya sanggul konde, bagi wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan, kerudung warna hitam polos. bupati pati, jalan sesuai dengan aslinya lan bala bagian hukum ttd pel binti, sh, haryanto membina tk. lampiran iiijadwal penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten pati jadwal penggunaan pakaian dinas bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten pati senin dan selasa pdh warna khaki semua perangkat daerah, kecuali: satuan polisi pamong praja, dinas perhubungan. menggunakan pdh khusus perangkat daerah masing masing. rabu pdh kemeja putih, semua perangkat daerah, kecuali: celana rok warna| satuan polisi pamong praja, hitam gelap dinas perhubungan, badan penanggulangan bencana daerah. menggunakan pdh khusus perangkat daerah masing masing. kamis pdh batik motif semua perangkat daerah, kecuali mina tani, satuan polisi pamong praja, celana rok warna dinas perhubungan. hitam menggunakan pdh khusus perangkat daerah masing masing. penggunaan batik motif mina tani sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang batik motif mina tani. jumat minggu pakaian semua perangkat daerah, kecuali pertama setiap adat tradisional satuan polisi pamong praja, bulan, dan dinas perhubungan. tanggal yang bertugas operasional agustus setiap lapangan. tahun. jumat minggu pdh batik khas sabtu seragam semua perangkat daerah, kecuali olahraga satuan polisi pamong praja pdh dinas perhubungan. batik tenun yang bertugas operasional lurik khas lapangan. kabupaten pati setelah berolahraga apabila ada rapat atau acara kedinasan dapat berganti pakaian dengan pdh batik tenun lurik khas kabupaten pati.ati senin s d satuan polisi pdh khusus penggunaannya sesuai sabtu pamong praja pdl dengan ketentuan pdu perundang undangan duk yang ditetapkan menteri dalam negeri. senin s d dinas pdh khusus penggunaannya sesuai kamis perhubungan pdh dishub dengan ketentuan pdl dishub perundang undangan yang ditetapkan menteri perhubungan. rabu badan pdh khusus penggunaannya sesuai penanggulangan dengan ketentuan bencana perundang undangan daerah yang mengatur tentang penggunaan pakaian dinas harian pdh) khusus bagi pegawai pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pati. jadwal penggunaan pakaian dinas pada hari acara tertentu lingkungan pemerintah kabupaten pati. pdh warna dipakai pada saat menghadiri acara khaki kedinasan upacara tertentu, kecuali satuan polisi jeosnpaan ram pakaian batik dipakai setiap tanggal upacara hari ulang kopi tahun kopi, hari besar nasional, atau acara kegiatan yang berkaitan dengan kopi, kecuali satuan polisi pamong praja dan dinas perhubunganpati dan atau bertugas luar negeri serta sesuai undangan. ipapati. psh dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi oregon ate ngasanatan. pdl dipakai untuk menjalankan tugas operasional laman inget pakaian dipakai pada hari jumat minggu pertama dan (winata (an ati kru batik lengan dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang panjang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan, yang dipakai luar hari jam kerja. pemakaian atribut pakaian dinas pdh warna khaki lencana kopi, badge nama pemerintah kabupaten pati, lambang daerah kabupaten pati, papan nama dan tanda pengenal. pdh batik motif mina lencana kopi, papan nama dan tanda pdh lencana kopi, papan nama dan tanda batik tenun lurik pengenal. khas kabupaten pati pdh kemeja putih lencana kopi, papan nama dan tanda pakaian batik kopi lencana kopi, papan nama dan tanda psr lencana kopi, papan nama dan tanda psh lencana kopi, papan nama dan tanda pdl lencana kopi, nama pemerintah kabupaten pati, lambang daerah kabupaten pati, papan nama dan tanda pengenal. pdh camat dan lurah lencana kopi, nama pemerintah kabupaten pati, lambang daerah kabupaten pati, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat dan pita tanda jasa. pdu camat dan lurah lencana kopi, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda jasa. pakaian lencana kopi, papan nama dan tanda eng bupati pati tam gag haa ttd. ke, binti, sh, haryantolambang daerah kabupaten pati lembaran daerah jawa tengah seri tahun peraturan daerah kabupaten pati nomor tahun tentang penggunaan dan pemakaian lambang daerah lembaran daerah jawa tengah seri tahunpakaian dinas harian warna khaki yang selanjutnya disingkat pdh warna khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu. pakaian dinas harian remaja putih yang selanjutnya disingkat pdh kemeja putih adalah pakaian dinas yang berwarna putih polos yang dipakai pada hari dan acara tertentu. pakaian dinas harian batik tenun lurik khas kabupaten pati yang selanjutnya disingkat pdh batik tenun lurik khas kabupaten patiadalah pakaian dinas batik tenun lurik khas kabupaten pati, dan pdh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pati. pakaianmenerima tamu luar negeri, dan rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten patiatipada hari dan acara tertentu oleh camat dan lurah oleh camat dan lurah. pakaian khusus adalah pakaian dinas yang dipakai. pakaian seragam batiktradisional adalah pakaian adat yang menjadi simbol identitas kabupaten patins dan pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerahacara tertentu adalah acara yang ditemukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan. atribut adalah tanda tanda yang melengkapi pakaian dinas. lambang daerah adalah lambang daerah kabupaten patiketentuan huruf dihapus, dan ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut jenis pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten pati, terdiri dari pdh, terdiri dari pdh warna khaki, pdh kemeja putih, celana rok hitam atau gelap, pdh batik tenun lurik khas kabupaten pati, pdh khusus: psh. psh, psr, psl, pdl: pdh camat dan lurah, pdu camat dan lurah, pakaian khusus: dihapus, pakaian seragam batik kopi, pakaian seragam olahraga, il. pakaian adat tradisional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pdh khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dipakai untuk melaksanakan tugas terdiri dari pdh satuan polisi pamong praja, pdh dinas perhubungan, pdh badan penanggulangan bencana daerah. judul paragraf pada bagian keempat bab diubah, sehingga judul paragraf pada bagian keempat bab berbunyi sebagai berikut paragraf pdh dinas perhubungan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut model pdh dinas perhubungan sebagaimana dimaksud dalam hurufperlengkapan dan atribut pdh dinas perhubungan sebagaimana dimaksud padaketentuan. ketentuan dihapus. ketentuan bab ditambah (satu) bagian, yakni bagian ketigabelas, yang berbunyi sebagai berikut bagian ketigabelas pakaian adat tradisional pakaian adat tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakai pada hari jumat minggu pertama setiap bulan, dan tanggal agustus pada peringatan hari jadi kabupaten pati. pakaian adat tradisional sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pakaian adat tradisional pria jas besar warna hitam polos, model arah berdiri: (lima) buah kancing dengan ukuran standar berwarna hitam: kebaya warna hitam lengan panjang, jarak bahan batik khas pati dengan motif dan warna klasik dengan menggunakan biru, selendang senada dengan jarak. pemakaian pakaian adat sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut perlengkapan pria: iket kepala bahan batik khas pati dengan motif dan warna klasik, sandal seop warna hitam polos, bandul dipo. wanita. wanita sandal seop warna hitam polos, selendang batik khas pati dengan motif dan warna klasik, tunduk dan bros dipo, sanggul konde, bagi wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan, kerudung warna hitam. atribut lencana kopi, papan nama, tanda pengenal. model pakaian adat tradidiantara dan ditambah (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut penggunaan pakaian adat tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pejabat struktural dimulai bulan oktober dan untuk pelaksana dimulai bulan november ketentuan lampiran ditambah(satu) huruf, yakni huruf. |
salinan dalas jabatani. beberapa ketentuandan tambahan kesejahteraan berdasarkan lampiran peraturan bupati ini mulai diberlakukan untuk tpp dan tambahan kesejahteraan bulan juli yang dibayarkan pada bulan agustuab atambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten pati kel nomenklatur jabatan saran jabatan rp) sekretaris daerah inspektur daerah asisten sekda, kepala bukan, kepala bappeda sekretaris dprd, kepala dinas badan tipe kepala dinas badan tipe kepala dinas badan tipe staf ahli bupati kepala bagian setda dan camat pan sekretaris inspektorat daerah, dinas, dan badan inspektur pembantu, dan kabar sekretariat dprd kepala bidang dinas badan dan sekretaris camat jabatan fungsional madya kepala subbagian setdaepala seksi kecamatan (satu tingkat bawahnya ada pejabatnya kelas kepala subbagian program dan keuangan kecamatan (satu tingkat bawahnya ada pejabatnya kelas jabatan fungsional muda kepala seksi kecamatan (satu tingkat bawahnya tidak ada pejabatnya kelas kasubbag mpeg, kasubbag program dan keuangan kecamatan (satu tingkat bawahnya tidak ada pejabatnya kelas kepala jantan kepditugasi sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan3ah2an sesuai dengan aslinya kwberla bagian hukum setda z 5binti, sh, #membina tk. ntpveteriner firma padmenteri pertanian melalui surat nomor ku. a tanggal november hal usulan revisi tarif layanan satuan kerja badan layanan umum pusat veteriner firma surabaya dan balai besar inseminasi buatan singosari, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan badan www jdih.kemenkeu.go.tp layanan umum pusat veteriner firma pada kementerian pertanian,veteriner firma pada kementerian pertanfit pengujian vaksin hewan per paket kecil pengujian vaksin unggas per paketjdih.kemenkeu.go.ig, memutuskan:, tarif pengujian mutu produk, dan cc. tarif layanan penunjang.pelayanan kompetensi penelitian, tarif laboratorium, cc. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan, tarif bimbingan teknis, tarif bimbingan magang dan kunjungan, tarif penjualan hewan coba spesific antibody negative, produk farmasetik, dan produk samping, tarif pengepakan produk, dan tarif penyimpanan produkpelayanan kompetensibimbingan teknibimbingan magang dan kunjupenjualan hewan coba spesific antibody negative, produk farmasetik, dan produk samptarif pengepakkerja. tarif penyimpanlistrik, peralatan, dan atau tenaga kerjaveteriner firma pada kementerian pertanipengguna jasa. www jdih.kemenkeu.guid badan layanan umum pusat veteriner firmaadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostiksera dan atau bahan diagnostik dengan kriteria tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu dan tata cara pemberian layanan purna jualterhadap penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk penjualan luar negeri dikenakan tarif minimal (seratus dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam lampiran. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik luar negerinan terhadap pengguna jasa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan rp0, (nol rupiah) ataspengenaan tarif layanan sampai dengan rp0, (nol rupiah) kepada penguna jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: penggunajasa dengan jumlah pembelian tertentu, pengguna jasa yang melakukan pembelian dengan menggunaan sumber dana tertentu, cc. pengguna jasa yang melakukan pembelian produk jasa dengan kondisi tertentu, pengguna jasa yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu, dan atau pengguna jasa yang terdampak kondisi kahar. pengenaveteriner firma pada kementerian pertananperjanjian kerja sama antara badan layanan umum pusat veteriner firma pada kementerian pertanmwjaih kemenkes gorida nip ppenjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik dan tarif layanan pengujian mutu produk badan layanan umum pusat veteriner firma pada kementerian pertanian penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik vaksin hewan besar per dosis s.d. vaksin hewan kecil per dosis s.d. vaksin unggas per dosis s.d. antigen per dosis s.d. kit elisa per kit s.d. serum per dosis sid. pengujian mutu produk pengujian vaksin hewan per paket besar sa. www jdih.kemenkeu.grid |
formulir analisis resiko dan rencana pengendalian diisi oleh kepala bidang ppt kegiatan) kegiatan tujuan program anggaran kegiatan: pemilik resiko sebab uraian rencana target pernyataan risiko uc c dampak kemungkinan dampak skor pengendalian waktu resiko risiko keterangan: kegiatan diisi dengan nama kegiatan tujuan diisi dengan tujuan kegiatan program diisi dengan program kegiatan anggaran kegiatan diisi dengan jumlah anggaran kegiatan pemilik resiko diisi dengan bidang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kolom diisi dengan nomor urut, kolomkolom diisi dengan penyebab pemicu terjadinya risiko tersebut, kolomkolom diisi dengan uraian dampak dari risiko kolom kolom diisi uraian aktivitas pengendalian yang sudah ada, kolom diisi dengan memilih salah satu apakah pengendalian yang sudah ada tidak efektif te), kurang efektif ke) atau efektif kolomkolom kolom diisi dengan hasil perkalian antara probabilitas kemungkinan terjadi dan dampak (d), kolomkolomkolomprogram kegiatan risiko teridentifikasi penilaian risiko tingkat risiko pengujian terhadap penentuan penyebab, penilaian ulang risiko dan status risiko (contoh) terhadap pengujian kesesuaian penilaian ulang risiko pada kemungkinan munculnya risiko (probability) dan dampak yang ditimbulkan (impact) guna menetapkan status risiko pada . butir pernyataan risiko diperoleh . butir pernyataan risiko pada program . yang harus disesuaikan kembali penilaian risikonya dengan rincian terlihat pada tabel berikut program kegiatan risiko penilaian risiko tingkat rencana teridentifikasi kemungkinan dampak pengendalian risiko pengujian terhadap penilaian penetapan rencana pengendalian (contoh) terhadap evaluasi atas kecukupan penetapan rencana tindak pengendalian diperoleh . butir rencana tindak pengendalian pada program . yang ditambahkan dengan rincian sebagai berikut: program kegiatan risiko teridentifikasi penilaian risiko tingkat rencana risiko pengendalian rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi manajemen risiko dinas badantindak pengendalian kami merekomendasikan kepada pimpinan kepala dinas badan. agar memperbaiki dokumen dan pelaksanaan manajemen risiko dengan rincian sebagai berikut dst penutup demikian laporan hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada dinas badan. kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ka. perangkat daerah, contoh cara mengisi) formulir analisis resiko dan rencana pengendalian kegiatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tujuan meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah program penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah anggaran kegiatan: rp150. pemilik resiko urban wilayah sebab uraian rencana target uc c efektivitas kategori pernyataan risiko dampak uraian kemungkinan dampak skor peringkat pengendalian waktu resiko risiko tidak pemkab memberikan tinggi membuat september tidak memahami tidak sosialisasi pedoman semua penerapan dapat penerapan pendamping menerapkan spip mencapai spip kepada spip level level penerapan spip spip melakukan pendamping dan evaluasi penerapan spip (contoh cara mengisi register resiko dan rencana pengendalian nama inspektorat kabupaten paser jumlah anggaran rp4. nama rencana risiko anggaran tujuan sebab uraian pengendalian kat target program dan uc c g0r pengendali enam kegiatan kegiatan persentase kegiatan kode pernyataan risiko dampak yang ada skor peringkat waktu anggaran risiko awal palatal program penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah membuat pedoman pendamping meningkat li. tidak tidak pemkab memberikan tinggi ngan urban september sistem semua memahami tidak sosialisasi penerapan penerapan wilayah list pengendalian menerapkan dapat penerapan spip bur dali intern spip level penerapan mencapai spip kepada melakukan pengendapan pemerintah spip level item spip entalpi pemerintah ngan dan evaluasi penerapan spip bupati paser, yusriansyah syarkawi (kop) keputusan kepala dinas. kabupaten paser nomor sennacnaa tentang hasil penilaian risiko dinas. kepala dinas.kabupaten paser. tentang hasil penilaian risiko pada dinas.j mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah kabupaten paser dalam lingkup provinsi kalimantan tim bupati nomor . tahun . tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas. kabupaten paser, peraturan bupati paser nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten paser. memutuskan: menetapkan keputusan kepala dinas . tentang hasil penilaian risiko dinas. kabupaten paser kesatu hasil penilaian risiko pada dinas . sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, kedua penilaian risiko dilakukan pada kegiatan utama dinas. kabupaten paser, ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan tana paser pada tanggal. ka.perangkat daerah register resiko dan rencana pengendalian nama jumlah anggaran anggaran tujuan sebab uraian pengendalian rencana risiko target program dan kegiatan negara kegiatan kode pernyataan risiko uc c dampak yang ada skor kategori pengendalian penanggung waktu kegiatan resiko risiko aka jawaeterangan: (d0)stra) diisi dengan jumlah anggaran kegiatan diisi dengan persentase anggaran kegiatan terhadap jumlah anggaran (s5) diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran target kinerja sasaran, diisi dengan kode nomor risiko, misalnya dst(j0) diisi dengan uraian dampak dari risiko kolom il) diisi uraian aktivitas pengendalian yang sudah ada, j2)j3)'j4) diisi dengan hasil perkalian antara probabilitas kemungkinan terjadi dan dampak (d),j6)kepala bidang ppt), (j8)lem pemerintah kabupaten paser inspektorat jl. r.a. kartini telp fax. tana paser laporan hasil evaluasi manajemen risiko nomor tanggal obyek evaluasi dinas badan. tahun evaluasi tahun bagian pertama simpulan dan rekomendasi bab simpulan berdasarkan hasil evaluasi manajemen risiko pada dinas badan . pada . program yang terdiri dari . kegiatan diperoleh simpulan sebagai berikut: dst bab ii. rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi manajemen risiko dinas badan pengendalian, kami merekomendasikan kepada kepala dinas badan . agar memperbaiki dokumen dan pelaksanaan manajemen risiko dengan rincian sebagai berikut: dst bagian kedua uraian hasil evaluasi babi umum dasar evaluasi peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah. peraturan kepala bpk tahun tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas api. peraturan bupati paser nomor . tahun . tentang sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten paser. keputusan inspektur kabupaten paser nomor. tentang pembentukan tim evaluasi manajemen resiko pada perangkat daerah kabupaten paser surat perintah tugas inspektur kabupaten paser nomor . j. ju. tujuan evaluasi tujuan evaluasi adalah untuk menguji efektivitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan pada dinas badan. tahun guna memberikan rekomendasi perbaikan pada kecukupan dan kewajaran infrastruktur penerapan manajemen risiko. sebagai bahan perencanaan pengawasan berbasis risiko tahun sasaran dan ruang lingkup evaluasi sasaran evaluasi adalah untuk mengawal pencapaian efektivitas penerapan manajemen risiko pada dinas badan. tahun ruang lingkup evaluasi terbatas pada pengujian kecukupan dan kewajaran infrastruktur penerapan manajemen risiko yang dibuat dinas badan. tahun berupa pernyataan risiko untuk . program pada . kegiatan, penyebab timbulnya risiko, penilaian risiko, dan penentuan rencana tindak pengendalian untuk mengatasi risiko pada tingkat yang dikehendaki (risk appetite) batasan tanggung jawab tanggung jawab evaluation adalah terbatas pada menilai penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh manajemen dinas badan. dan memberikan rekomendasi perbaikan pada penerapannya. tanggung jawab manajemen dinas badan. jo. adalah untuk menyediakan dokumen dan keterangan yang diminta evaluation. dan harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan evaluation dalam waktu yang ditentukan dalam laporan hasil evaluasi. metodologi evaluasi metodologi yang dipakai dalam evaluasi penerapan manajemen risiko pengujian dokumen. diskusi dan tanya jawab data umum nama nnanananaanananaaan nama pimpinan nnnaaaaaaaanaanaaan nilai anggaran hemat ruang lingkup kegiatan yang dievaluasi. tea daftar risiko, status risiko dan rencana tindak pengendalian awal kegiatan teridentifikasi risiko pengendalian em lol tel titi uraian hasil evaluasi hasil evaluasi evaluasi penerapan manajemen risiko dinas badan. tahun dilakukan dengan pendekatan pada pengujian pelaksanaan sebagian unsur pendukung pencapaian mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah spip) yaitu terkait pada unsur penilaian risiko. evaluasi dilakukan untuk menguji kembali pelaksanaan manajemen risiko yang dimulai dari pengujian kewajaran pada substansi register risiko untuk setiap program atau kegiatan sampai dengan pengujian pada efektivitas rencana tindak pengendalian risiko yang telah disusun sebelumnya oleh dinas badan. jj. hasil dari evaluasi penerapan pelaksanaan manajemen risiko selain untuk menguji kembali efektivitas penerapan manajemen risiko, juga dimaksudkan sebagai materi bagi inspektorat dalam merencanakan pengawasan berbasis risiko tahun dari hasil evaluasi didapatkan kondisi bahwa beberapa hal masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dengan uraian sebagai berikut pengujian terhadap pernyataan risiko (contoh) terhadap evaluasi atas kecukupan pernyataan risiko untuk program kegiatan yang dievaluasi diperlukan penambahan butir pernyataan resiko pada program . dan butir pernyataan resiko pada program . dengan rincian sebagai berikut: |
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan apbd) merupakan mekanisme dalam manajemen keuangan daerah dan menjadi media untuk menuangkan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memiliki kecenderungan pengusulan penambahan, pergeseran dan atau pengurangan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) sehingga menjadi bahan, pedoman dan instrumen bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan anggaran, bahwa untuk memberikan petunjuk teknis dalam penyusunan, pembahasan dan penetapdan untukbagi satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota tasikmalaya, maka perlu membentuk pedoman penyusunyang dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan regerinperubahan apbd adalah pokok pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan umum penyusunan perubahan apbd, sistem dan prosedur penyusunan perubahan apbd, teknis penyusunan perubahan apbd yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, penyelarasan kode rekening dan nomenklaturnya, dan hal hal khusus lainnya yang harus(satu) tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh skpdperubahan apbd kota tasikmalaya tahun anggaran tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk: memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan perubahan apbd kota tasikmalaya tahun anggaran dan mewujudkan tahun anggaran sistem dan prosedur penyusunan perubahan apbd tahun anggaran teknis penyusunan perubahmengenaiuraian pedoman penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerahdaerah, antara laiinkronisasi yang dilakukan penyesuaian dalam perubahan apbd tahun anggaran adalah anggaran yang terdapat pada skpd sebagai berikut, kantor keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota tasikmalaya, dinas koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan kota tasikmalaya, sekretariat daerah kota tasikmalaya, dinas pendapatan kota tasikmalaya, satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat kota tasikmalaya, dan dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kota tasikmalaya. ii. prinsip dan kebijakan umum penyusunan perubahan apbd tahun anggaran perubahan apbd tahun anggaran, pedoman dan instrumen bagi skpdskpd. prinsip dan kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perubahan apbd tahun anggaranhal ini mengandung makna bahwayang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja dansud. keadilan dan kepatutan anggaran hal ini mengandung makna bahwahal ini mengandung makna bahwadalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan tujuan, sasaran, hasil dan manfaathal ini mengandung makna bahwa,, danumumdanad dan dana perimbangan. upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pad, yaitu melalui peningkatan dan penggalian potensi sumber sumber pendapatan lain,, dan pemberdayaan badan usaha milik daerahyaitudan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan dan bagi hasil pajak provins,,, dokasian belanja langsungdanapa, yaitu penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah bumi), dani. sistem dan prosedur penyusunan perubahan apbd tahun anggaran penyiapan pedoman penyusunan rka skpd perubahan apbd berdasarkan dokumen nota kesepakatan kua perubahan dan nota kesepakatan ppa perubahan, amal tentang pedoman tapi menyiapkan rancangan aal surat penyusunan rka, skpd edaran kuh tentang pedoman penyusunan kka perubahan apbd skpd perubahan apbd l tapi menyerahkan rancangan awal surat edaran rancangan rival kch tentang pedoman penyusunan rka skpd kntentang pedoman penyusunan rka spp) pekaskpd perubahan apbd rancangan kdh mencakup: ppa perubahan apbd unuk programid baru danitakka kpui tentang pedoman penyusunan rka skpd perubahan apbd kepada skpd skpd penyusunan rka skpd perubahan also umar safe ums mera mean pedoman pemasaran fao perubahan ssi kepang kali bag pen anan pemanah sri kar pertama pesta singonisas| pangan mann singorias) (dmn sel batan aku perampasan aaj tema perp mengalamai aturan iban langgar: pers pda mean put rka siregar analis satunya sangar harga skpd menyan aladin anggaran pendapatan usu menghasikan sap, lako menyasar pendis anggaran belanja tidak langsung untuk menghasilkan rkasiked ta, seri spo menyimpan rincian anggaran belanja langsung mem remang ong nan untuk meangasalomn spo dan mescapiukani rincian anggaran belanja langsung untuk menghasikan fls nfd smp pang berjarak setara safad memicu alasan perkenaan pewnibleyaarn camp yuk mer hamka pia spk tempo nang berorasi malaga smp mem akun plebeian pengayaan permintaan ame anak serba menghasikan raaempo skpd mengkompilasi dokumen exp desas aan menjad kpl serutahar leo penurun penyiapan perda perubahan apbd ska menyangkal pakan fera takar af99 kebencian peri era fae 2kpo fera takar af99 kenari naa dari) kau tang, dngan bag membayar aka, kenangan berdaun ska perubahan ara kps geni aha lana apabila dingin ant sigap fasa spa jenuh tahu antara ape angan panen ana terjual apakah aga aya bertahan af90 apa sabu essen barncirari daa desa kan maand hata hevorgan pemutaran tapi mergeaia bui faperta apbd dealing besar berricirar damn year mata mevariari fera takar af99 kpd ppk afi mentor opera kesan kemari mata mevariari baru pakar, hair pumskalam ber arena kepada berda lang kei semua akan mergododsasi kayu kakak dunia bgt ge) kepada moh mela selena mendatar bapa men iv. teknis penyusunan perubahan apbd tahun anggarandalam tolak ukur kinerja dan target serta sasaran yang diharapkan.tahun anggaran secara terpadu danadatau pada belanja masing masing skpddj:agar11husus untuk kolom pertama dan kolom kedua pada angka dan angka,: danangka dan angka huruf dan huruf atas yang tercantum, danmodalinvestasi) daerah. pengeluaran pembiayaan, mencakup, dan kegiatan lanjutan. sisa lebih pembiayaan tahun berjalan ln kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi jowosnwas pon ema rumah saat umum daerah kelas dinas bina marga, pengairan, ns. dinas cipta karya, tata ruang ame garis jean aan perencanaan penanganan dra informatika sma morena ngan naa dinas kependudukan dan pencatatan sipil keluarga berencana keluarga sejahtera kantor keluarga berencana dan pemberdayaan perempulls |s| salapariwisata dan olah raga, selain menangani urusan kebudayaan juga menangani urusan pariwisata dan olahraga, pengkodeannya sebagai berikut ki) te) ar) ke) k ) k sas as)selanjutnya dituangkan dalam dpp dokumen pelaksanaan perubahan anggaran) sebagai berikut o1.kode rekening sebelum setelah aan tete . pomoiayaanneto| . . san eaamangarangang fawanangang ameemaan kendaraan (asean pencarian tasikmalaya, tanggal bulan tahun menyetujui sekretaris daerah, nipota adalah tasikmalaysatuan kerja perangkat daerah pe e kode rekening berkurang) jumlah tejo lo toko mens apa ll ls pepe tasikmalaya, tanggal bulan tahun triwulan prp aannanatanntannna mengesahkan, triwulan prp sennnnknnnnn pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii prp aannanatanntannna triwulan nnannnanannnnaan pnnanannnnannnnnnnnannnnnnnnannannnanannann jumlah prp manannnntannnkaan nip. debat tandatangan () diisi dengan selisih aformulir satuan kerja perangkat daerah pasimutr kota tasikmalaya tahun anggaran urusan pemerintahan x.xxbumn rincian perhitungan bulan harga mula harga usia ema jose nose ren ono tasikmalaya, tanggal bulan tahun triwulan anna mengesahkan, triwulan sennnnnaknknkn pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii anna triwulan anna pnnanannnnnnnannennnnnnnannannnnannannannaaaan jumlah nip. tim anggaran pemerintah daerah:urusan pemerintahan dxoxxl akri sumber kegiatan kegiatan kinerja sumber dana kuantitatif) sebelum setelah rp) perubahan perubahan mama resah oa aa. program. (kegiatan. (kegiatan. mah tasikmalaya, tanggal bulan tahun mengesahkan, pejabat pengelola keuangan daerahbertambah (berkurang))aan satuan kerja perangkat daerah lox xxx formulir dpp skpd tahun anggaran dianggarkan dalam perubahan apbd capaian program poo wwv .i,s fiihihaawah keluaran uvu u ai a www masi koh |ofo7x9 :6otot ngy aaa twh iii tasikmalaya, tanggal bulan tahun triwulan annekannnnknnnaan mengesahkan, triwulan annekannnnknnnaan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii annekannnnknnnaan jumlah nip. dalam tandatangan nan ns(bertambah (berkurang)erimaan pembiayaan kenknnnnanannan nana anna dianggarkan dalam perubahan apbd perkataan nanasantana nana mengesahkan, triwulan prp santana nana pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii prp sannnnnnknnanknnnnnaan triwulan prp nnnnnnnnnnnnntannnnnnannnannn dean aaaaaa anna jumlah prp sannnnnnknnnnnnnnnnaaan nip. see atm deegeluaran pembiayaan kenaenanannnnnanannanannananananan anna dianggarkan dalam perubahan apbd kenantanannnnnnnnnannnannnnnn nana rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pengeluaran pembiayaan . kode rekening sebelum setelah of, perubahan perubahan ee,tanggal. triwulan erp yunnana nnnnnknnnnanankaan mengesahkan, triwulan erp annnanananknnnknnnnnnnnkaaan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan iii prp nnnnnnnnnknnnnnnnnnakan (tanda tangan) triwulan prp nnnannnnnnanntnannnannaann (nama lengkap) jumlah prp aannnnnnnnnnnnnnnnnnnnaan nip. tanna tena tea den tee tea dea tea dana tea deapenyelarasan kode rekening dan nomenklaturnya menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan apbdkpd lingkungnyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah, adalah sebagai berikut xxx program pelayanan administrasi perkantoran leone meramdnseiten sel dan listrik kantor pengadaan jasa jaminan pemeliharaan senen por enteng pemain penataran tefeforfer merumtartamartartaa xxx penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional former metan antar gee format memantatntmar ser fee for jos penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dealer penyediaan alat tulis kantor dealer penyediaan barang cetakan dan penggandaan xxl penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor asean por penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan x.xx perundang undangan asean por penyediaan makanan dan minuman xxl rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah xxl pengadaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran xee to1 pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non pns penyediaan jasa keamanan dan ketertiban x.xx lingkungan ser for penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai program peningkatan sarana kak prasarana aparatur senar pos pembangunan rumah jabatan senar pos pembangunan rumah dinas sar pos pembangunan gedung kantor asean joo tor pengadaan mobil jabatan eror joo jas pengadaan kendaraan dinas operasional are joe jas pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinar pos pengadaan perlengkapan gedung kantor saran pas pengadaan peralatan rumah jabatan sar pos pengadaan peralatan gedung kantor sar poo penyediaan sewa rumah jabatan asean joe jan pemeliharaan rutin rumah jabatan senar joo jaa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor ser joo jas pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan asean joo jar pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional xxx dee pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin berkala peralatan rumah xxx jabatan dinas asean joe jam pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor asean joo jan pemeliharaan rutin meubeulair pemeliharaan rutin berkala peralatan dan xxx perlengkapan kantor asean joo jaa rehabilitasi sedang berat gedung kantor asean joo jaa rehabilitasi sedang berat mobil jabatan asean joo rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas operasional asean joo jas penyediaan jasa prasarana aparatur ser poe rehabilitasi pagar dan halaman kantor xxe to2 pengadaan perlengkapan kendaraan dinas operasional saran jos jas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor program peningkatan disiplin aparatur ser jos por pengadaan mesin kartu absensi xxe no3 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya asean jos jas pengadaan pakaian kerja lapangan ser jos por pengadaan pakaian kopi eror jos jas pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur las fosfoxxx perundang undangan kursus kursus singkat pelatihan sosialisasi xxx peraturan perundang undangan program peningkatan pengembangan xxxskpd asean jos pee penyusunan pelaporan keuangan semester asean jos jas penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran asean jos penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sean jos jassatuan kiss besi kerja dan exe fasilitasi penyelenggaraan pbm kbm satuan kerja smp exe fasilitasi penyelenggaraan pbm kbm satuan kerja sma smk skb program fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan jaringannya xxl to1ranganyar xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas tamansari leela fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas cibeureum fasilitasi penyelenggaraan pelayanan xxx puskesmas purbaratu xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas tawang fasilitasi penyelenggaraan pelayanan xxx lao puskesmas kahuripan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan xxxxxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas sambongparilaxxx doo puskesmas spedes xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas cigeureung xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas panglayungan xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas leuwiliang xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas parakanyasag xxl fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dewi sartikwalranganymanbeureumurbaratuwhuriphidlembmangkubumambongpindihbungurukalaksanantpedesgeurnglayungleuwilrakanyasag fasilitasi pelayanan jaminan kesehatan x.xx masyarakat dan pelayanan jaminan persalinan dewi sartika program fasilitasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan leela to1 fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kersamenak stelae fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cilamajang leelaxxl nosl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan urug xxllao kelurahan gunung mandala xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setiamulya xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setiawargi xxljoe kelurahan sukahurip xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tamannya leela fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tamansari xxelaee fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan mayasari stelae dzzlao kelurahan mangkubumi nz1 fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan digantung leela fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sambongpari stelae fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan linggajaya xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cipawitra xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cipari xxkelurahan kerikil xxlxxlace kelurahan kotabaru fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan joe kelurahan margabakti xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan setiaratu fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cakar leela fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan penyingkiran stelae fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parakanyasag stelaelao kelurahan sukamajukaler fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan xxx lao kelurahan sukamajukidul selam tag fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan indihiang xxe fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yudanegara sela fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan antasari xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan palembang xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan nagarawangi rela fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tuguraja xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tugujaya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan lengkongsari xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan cikarang xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan karangsari xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan empangsari xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kahuripan xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan spedes stelaekelurahan sukamara stelaekelurahan sukamenak fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan xxx joe kelurahan sukai fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan x.xx kelurahan sukajaya leexxx lace kelurahan purbaratu xxl fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan banjarsari xxlaolacel fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dst program fasilitasi penyelenggaraan xxx kegiatan laboratorium dan perbekalan kesehatan xxl fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd laksda xxl fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd gudang farmasi selada eee| jaa program perencanaan kerja asean pas por penyusunan rencana kerja asean pas pee penyusunan rencana strategis sea program fasilitasi penyelenggaraan xxx kegiatan unit pelayanan teknis dinas (utd) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx |ox pendidikan kawal xxl fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd pendidikan tamansari fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx joe pendidikan mangkubumi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx lao pendidikan cibeureum fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd joo pendidikan indihiang fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx ace pendidikan cihideung xxl fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd pendidikan tawang fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx doo pendidikan spedes fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx ace pendidikan purbaratu xxl fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd pendidikan bungursari fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd pendidikan sanggar kegiatan belajar skb) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan utd xxx |ax pendidikan dst.gun alah loo0| pendapatan asli daerah malala hasil pajak daerah alafafor seornote hotel bintang lima berlian hotel bintang limlosmen rumah penginapan pesanggrahan hotel rumah kos lalaforfos| wong tontonan film bioskop pagelaran kesenian musik tari busana kontes kecantikan lalalafo3 sirkus akrobat sulap balap kendaraan bermotor permainan ketangkasan pertandingan olahraga kolam renang obyek wisata mainan anak video game internet reklame papan biji board videotron megaton reklame melekat stiker reklame selebaran laliga reklame film slide reklame pengecatan toko lain'lain pajak reklame lalalalos pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan pln malala loo pajak pengambilan bahan galian golongan alalibosfor| lalai| batu setengah permata alalabosf anges alalahoof alalahoel #etokatrtanan lalalalo9 pajak sarang burung walet lalalilo9 pajak sarang burung walet palatal pajak mineral bukan logam dan batuan batu setengah permata3dalil2lo1| retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan retribusi pelayanan persamaan kebersihan pai penggantian biaya kartu tanda penduduk dan akta catatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dalil2|o1 retribusi pelayanan pasar retribusi pengujian kendaraan bermotor lalat2|o1 retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran lalat2|o1etribusi penggantian biaya akte catatan sipil retribusi keterangan kependudukan lalati| |0o2| retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa lalat2| retribusi rumah potong hewan dalil2| retribusi pelayanan pelabuhan retribusi tempat rekreasi dan olahraga retribusi penyebrangan air retribusi penjualan produksi usaha daerah retribusi bongkar muat lalat2lo3at2| retribusi izin usaha angkutan retribusi legs lalat2| retribusi izin dispensasi penggunaan jalan lalat2|o3 retribusi izin usaha perdagangan retribusi izin usaha industri retribusi izin pertambangan daerah retribusi tanda daftar perusahaan lalat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lalai3lo1| bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah perusahaan daerah . alalak2 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah bumn) lalat3|o3 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta perusahaan malala lain lain pendapatan asli daerah yang sah lalalalot|o1 penjualan kendaraan dinas roda empat penjualan drum bekas malala| penjualan hasil penebangan pohon lalalafo1alatal penerimaan jasa giro jasa giro kas daerah jasa giro pemegang kas jasa giro dana cadangan lalafalo3 pendapatan bunga deposito rekening deposito pada bank malala|oa tuntutan ganti kerugian daerah kerugian uang daerah kerugian barang daerah lalalaloe pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan lalat| bidang pendidikan lalat| bidang kesehatan laliga bidang pekerjaan umum lalilafoe bidang perumahan rakyat laliga| bidang penataan ruang lalat| bidang perencanaan pembangunan malala| bidang perhubungan laliga| bidang lingkungan hidup lalalalt| pendapatan denda pajak pengambilan bahan galian golongan pendapatan denda pajak parkir lalalalo7 pendapatan denda pajak air tanah malala|o7lalos pendapatan denda retribusi lalat| pendapatan denda retribusi jasa umum lalat| pendapatan denda retribusi jasa usaha lalat| pendapatan denda retribusi perizinan tertentu lalalaloo pendapatan hasil eksekusi atas jaminan malala|o9 hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan lalat| hasil eksekusi jaminan atas pembongkaran reklame lalat| hasil eksekusi jaminan atas ktp musiman palatal pendapatan dari pengembalian pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan aliaslalapan pendapatan dari pengembalian hasil temuan pemeriksa pendapatan dari pengembalian pinjaman modal lalat| pendapatan dari pengembalian lainnya palatal fasilitas sosial danlala3lalia hasil pengelolaan dana bergulir hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat lalalalas pendapatan dari sumbangan pihak ketiga lain jalan masuk dan penggunaan trotoar fatwa rencana pengarahan lokasi advice playing dana bergulir koperasi alalalas kos) surat ijin usaha jasa konstruksi suk) lalalalas surat ijin usaha kepariwisataan suk) lalafahas tanda daftar gudang tdg) pt. bina kayu lestari pendapatan bidang pertanian sumbangan pihak ketiga lainnya tempat rekreasi urug perhutani) alah oamapemmamawcan malas bagi hasil pajak penghasilan ph) dan wajib orang pribadi dalam negeri dan bagi hasil dari pemerataan pajak bagi hasil dari biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan pbb) lalzlal2fai|o2| bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan lal2lil o2| bagi hasil dari pertambangan minyak bumi lal2li|lo2 bagi hasil dari pertambangan gas bumi bagi hasil dari pertambangan panas bumi lal2l2l dana alokasi umum (dau) lal2al3 dana alokasi khusus (dak) lal2l3lo1| dana alokasi khusus dana alokasi khusus dana alokasi khusus bidang kesehatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan dana alokasi khusus bidang infrastruktur irigasi dana alokasi khusus bidang infrastruktur air minum dan sanitasi lal2| |o1 dana alokasi khusus bidang prasarana pemerintahan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan lal2| |o1 dana alokasi khusus bidang pertanian lal2| |o1 dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup dana alokasi khusus bidang keluarga berencana dana alokasi khusus bidang kehutanan dana alokasi bidang sarana dan prasarana pedesaan dana alokasi khusus bidang perdagangan dana alokasi khusus bidang perdagangan lal3 poo lain lain pendapatan daerah yang sah lalalalo1 pendapatan hibah dari pemerintah meme ee. lal3lalu2| pemerintah daerah pemerintah daerah . pendapatan hibah dari badan lembaga organisasi swasta dalam badan lembaga organisasi swasta . lal3lalao. pendapatan hibah dari multilateral . pendapatan hibah dari donor lainnya .ooooooo asal own laminar lal3l2l|3lo13|3 bagi hasil dari pajak rokok lal3| |o2| dana bagi hasil pajak dari provinsi dana bagi hasil pajak dari provinsi . lala| |o3 dana bagi hasil pajak dari kabupaten dana bagi hasil pajak dari kabupaten . lala dana bagi hasil pajak dari kota dana bagi hasil pajak dari kota . lal3|a| dana bagi hasil pajak dar pemerintah pusat dana bagi hasil pajak dana alokasi cukai hasil tembakau malala dana penyesuaian dan otonomi khusus lalslalo1 dana penyesuaian lalslalo2| dana otonomi khusus dana otonomi khusus . alas opo bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya lalu isl bantuan keuangan dari provinsi bantuan keuangan dari provinsi lal3|s|o2| bantuan keuangan dari kabupaten bantuan keuangan dari kabupaten lala is|los bantuan keuangan dari kota bantuan keuangan dari kotakode china'''''ppr salah poo belanja tidak langsung lala belanja pegawai sipilpslalil tunjangan beras tunjangan tunjangan khusus islalal pembulatan gaji islalalislalal o2| tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya tambahan penghasilan berdasarkan tunjangan profesi guru pns falah tambahan penghasilan berdasarkan dana tambahan penghasilan guru pns dan cons slalalalalalalai insentif pemungutan retribusi daerah salah samanuwaa slalalorlalo2| bunga utang obligasi bunga utang big@ . salah sama sushi1 slash1|osamaran salah belanja hibah kepada pemerintah pusat pemerintah pusat salah o2| belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya pemerintah pro vin pemerintah kabupaten kota . slalalos belanja hibah kepada pemerintah desa pemerintah desa. slalahoa belanja hibah kepada perusahaan daerah bumi bumn perusahaan daerah bumi bumn slalahs belanja hibah kepada kelompok anggota masyarakat salaf kelompok anggota masyarakat slalahoz belanja hibah dana bos belanja hibah dana bos swasta belanja hibah dana bos smp swasta slalabosp seals belanja bantuan sosial silsilaisloa| belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat belanja bantuan sosial kepada kepada . slalsfabel|laleborfor| slabel2lajahonfar| slalelos belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa slabel3 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa . slaleborfor| slalefoa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten kota slileloa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten kota . slalahorfor| slalelos| belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa still belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa . slalebosfor| slalebop sl3l7 belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota pemerintah desa dan partai politik slalzlor belanja bantuan keuangan kepada provinsi belanja bantuan keuangan kepada provinsi . slizloalkala onoilo|o belanja bantuan kepada partai politik belanja bantuan kepada partai politik . salak seals| belanja tidak terduga slalslo1| belanja tidak terduga sila belanja tidak terduga salak slab belanja langsung small belanja pegawai slalaloiloalilo2| honorarium tokoh masyarakat honorarium pelayanan kesehatan slalalossklal oe. belanja bahan bakar minyak gas belanja pengisian tabung pemadam kebakaran sl2l2| belanja pengisian tabung gas sl2lalbelanja sarana penanganan bencana belanja prasarana penanganan bencana see slalal2|lo2| belanja bahan praktek percontohan belanja bahan pangan pakan sl2lalu2| og. belanja bahan bibit benih perikanan sl2lalu2| belanja bahan pbm kbm belanja material alat penunjang belanja bahan baku jalan jembatan seal2los|l2l2|og belanja kawat faksimili internet kabel belanja paket pengiriman sl2lalu3 og. belanja sertifikasi sl2laluz|belanja perpanjangan surat ijin mengemudi slalalos belanja cetak dan penggandaan sl2l2|oe| belanja cetak slalalos belanja penggandaan sl2lolos belanja penjilidan gudang slalalos belanja sewa sarana mobilitas sl2lolos belanja sewa sarana mobilitas darat sl2lolos belanja sewa sarana mobilitas air sl2lolos belanja sewa sarana mobilitas udara seal2also| belanja sewa alat berat sl2l2|o9 belanja sewa eskalator sl2lolos belanja sewa buldoser salal belanja sewa pakaian adat tradisional belanja sewa sound system sl2lal belanja sewa peralatan kesenian sbelanja sewa televisia2 oo. belanja pakaian dinas satuan polisi pamong praja belanja pakaian dinas dprd sl2lala2 og. belanja pakaian sipil resmi psr) sl2l2laialahalah oo. belanja pakaian khusus peresmian belanja pakaian khusus ibadah seal2laa belanja pakaian khusus pesertadoosallamalat alat berat sl2lal belanja pemeliharaan pagar dan halaman kantor s|belanja pemeliharaan fasilitas air bersih belanja pemeliharaan instalasi dan jaringannya belanja pemeliharaan alat alat kesehatan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tanggal2lala21 belanja jasa konsultansi keamanan belanja jasa konsultansi event organizer sl2l2la2n belanja jasa konsultansi telekomunikasi dan informasi malala22 belanja barang dana bos belanja barang dana bos sl l2alahdi slalasl2|a|et belanja modal pengadaan tanah sarana utd slala| belanja modal pengadaan crane belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan sl2| |o2| belanja modal pengadaan container sl5213|lanja modal pengadaan angkutan darat bermotor micro bus sl2|a|o3 oe. belanja modal pengadaan angkutan darat bermotor truck sl2halah belanja modal pengadaan alat alat angkutan air tidak bermotor sala belanja modal pengadaan perahu layar sla| belanja modal pengadaan perahu sampan small oz.alos belanja modal pengadaan alat alat bengkel sla| belanja modal pengadaan mesin las sl2ls| belanja modal pengadaan mesin bubut sl2|a| belanja modal pengadaan mesin dongkrak sl2|a| oa. belanja modal pengadaan mesin kompresor sala os. belanja modal pengadaan mesin bor isla| belanja modal pengadaan bor tangan sla| belanja modal pengadaan tool kid sl2 belanja modal pengadaan alat alat pengolahan pertanian dan peternakan sl2|a| belanja modal pengadaan penggilingan hasil pertanian skala| belanja modal pengadaan pengering gabah isla| |o9 belanja modal pengadaan mesin bajak isla| |o9 belanja modal pengadaan alat pentas szl|o9 os. belanja modal pengadaan alat mesin peternakan sl2|s|o9skala| og. belanja modal pengadaan alat handsprayer islas belanja modal pengadaan alat rumah potong hewan sl2|s|o9l2|a|o9| belanja modal pengadaan alat mesin perikanan salaam3| belanja modal pengadaan mesin jilid belanja modal pengadaan mesin pemotong kertas sl2|s| belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas sl2alsll2llar belanja modal pengadaan penunjuk waktu belanja modal pengadaan inventaris lainnya sl2|alan belanja modal pengadaan baterai charger salsvalet belanja modal pengadaan rak obateal3|a2 belanja modal pengadaan monitor display belanja modal pengadaan cpu sl2|a| belanja modal pengadaan ups stabilizer sl2labelanja modal pengadaan perangkat lunak database belanja modal pengadaan perangkat lunak antivirus dan keamanan belanja modal pengadaan perangkat lunak perkantoran belanja modal pengadaan perangkat lunak multimedia belanja modal pengadaan perangkat lunak utilitas2bslas belanja modal pengadaan kursi makan belanja modal pengadaan tempat tidur sl2|ala3 og. belanja modal pengadaan sofa sama lslalalsala lalsa belanja modal pengadaan termos salsaala las oo. belanja modal pengadaan vas bunga belanja modal pengadaan pot bunga seal3fbelanja modal pengadaan jam hiasl2afa| belanja modal pengadaan alat perekam belanja modal pengadaan sound system sl2|a| og. belanja modal pengadaan closed circuit television cctv)kakak belanja modal pengadaan alat sandi belanja modal pengadaan pesawat rig sala lam og. belanja modal pengadaan pemancar alat komunikasi seal3fa7 belanja modal pengadaan kelengkapan alat komunikasi belanja modal pengadaan papan baliho slalssl2bslas oo. belanja modal pengadaan bejana ukur belanja modal pengadaan barometer sl2|alas og. belanja modal pengadaan ultrasonografi slalabelanja modal pengadaan debit air salsalatog.sls l3la belanja modal pengadaan alat alat laboratorium bahasa sl5l3a| og. belanja modal pengadaan konstruksi pintu air sl2|al23belanja modal pengadaan konstruksi bak penangkap air broncaptering) salsala oo.f2a fog belanja modal pengadaan traffic barrier sl2lsl belanja modal pengadaan traffic cones belanja modal pengadaan lampu parkir pembelian bangunan bersejarah sl2ls|ksterior bangunanpos jaga ronda belanja modal pengadaan konstruksi pembelian sarana umum sosiallsl loe belanja modal pengadaan buku geografi sl2lal o9.lsl belanja modal pengadaan maket miniatur diorama belanja modal pengadaan peralatan kesenian sl2|a| og. belanja modal pengadaan billboard himbauan small2s belanja modal pengadaan bendera rumbaimall3l2|s| oo. belanja modal pengadaan generator belanja modal pengadaan chainsaw sl2|a| belanja modal pengadaan perforasi l2|l2|sl33 belanja modal pengadaan system cctv belanja modal pengadaan wireless l2|ala3 og. belanja modal pengadaan air conditioned lalapanbelanja modal pengadaan sumurbelanja modal pengadaan kaca film sl2|s| og. belanja modal pengadaan variasi interior dan eksterior malala2a oo. belanja modal pengadaan kit uks belanja modal pengadaan kit lansia sala og. belanja modal pengadaan perlengkapan tidur seal3modal pengadaan kit sanitation belanja modal pengadaan alat alat radiologi slalal2|s|3a belanja modal pengadaan alat olahraga udara belanja modal pengadaan alat olahraga air istana| belanja modal pengadaan alat olahraga darat slalslbelanja modal pengadaan alat bor penyemprot tanaman islam3| belanja modal pengadaan alat bor lubang bioporialslallalalas belanja modal pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan belanja modal pengadaan sarana kie kit slalslaa belanja modal pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas pill) belanja modal pengadaan traffic light belanja modal pengadaan warning light sl 2l31 belanja modal pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana belanja modal pengadaan sarana penanganan bencana belanja modal pengadaan prasina penanganan bencana slalahas belanja modal pengadaan sarana pengujian kendaraan bermotor belanja modal pengadaan pengujian kendaraan bermotor belanja modal pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor slalshan belanja modal pengadaan fasilitas pengolahan limbah belanja modal pengadaan alat pengolahan limbahslealsls| lelah doo penerimaan pembiayaan daerah selama sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya lelalalo1| penampakan penerimaan pad selama| pajak daerah lelilifo1 retribusi daerah lelaki|o1 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lelaki| lain lain pad yang sah elabborfos| ae. lelalalo2| penampakan penerimaan dana perimbangan leila|o2| bagi hasil pajak melilit bagi hasil bukan pajak sumber daya alam melilit dana alokasi umum lelaki| o2| dana alokasi khusus elaliborfos| lelalalo3 penampakan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah lelaki| penampakan dana bagi hasil pajak dari provinsi caleg| beaborara lelilalo3 bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya leila| dana penyesuaian dan otonomi khusus lelalalo3 os. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya elajabonfos| lelalaloa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya jelajah belanja pegawai dan belanja tidak langsung lexical belanja pegawai dari belanja langsung lexical belanja barang dan jasa lafsson for setojamoda elalaforfas| seanasunga elalafon pas sean susi malaka for) setnjotitan leila| belanja bantuan sosial 'elata| setara sagi hasi selama| belanja bantuan keuangan lelilafoa belanja tidak terduga elalabonfan| 1l11'elata|os potongantaspen elalafosfas| petonganseras elalafos far) malala) palaeos| kesitantanjutan lakon for kesiotantanjuan elalabosfor| etal2| pencairan dana cadangan elit2la pencairan dana cadangan leila|o1 pencairan dana cadangan nomor . cliblao) @. kelasdon) bum nenek. elajaborfar| hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga kelas hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan selama|o1| hasil penjualan perusahaan milik daerah bumi telaah or) bumi oo. lalapan oo) #. elalsla hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga elajahorfor| belalai penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah malala penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah lelilalo1 penerusan pinjaman cliblaa) @. lelalalo2| penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain lelifafo2| pemerintah daerah . elajaborfar| lelalalog| penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank cliblola) @. lelafaloa penerimaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank belalai lembaga keuangan bukan bank . slajapor oa) belalai penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah lelalalos obligasi atas nama . belalai obligasi nomor . elajabos jos ellas penerimaan kembali pemberian pinjaman laila| penerimaan kembali penerimaan pinjaman levels|o1| penerimaan kembali penerimaan pinjaman claiblaa) @. legales penerimaan piutang daerah lelilelo1| penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah lelilefo1 penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah lelilelo1| penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah elalelafa| @. lelilelo2| penerimaan piutang daerah dari pemerintah lelilelo2| penerimaan piutang daerah dari pemerintah elafeorfor| lelalelog| penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain elilelo3| pemerintah daerah . elajalofar| lelileloa| penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank saleh bagi anne elafeonfor| @. lelalelos| penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank elilelos| lembaga keuangan bukan bank . cabang lal doo pengeluaran pembiayaan daerah adalah pembentukan dana cadangan lelalalo1| pembentukan dana cadangan lel2|alo1 pembentukan dana cadangan . elanboafa| . lala penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah elzalalor| badan usaha milik pemerintah bumn) jalal or) bumn. elalafor elalalo2| badan usaha milik daerah bumi) elajahorfor| sumo elaaborfar| elzlalos| badan usaha milik swasta adalah or) badan se. elajehonfon| ella pembayaran pokok utang ellas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah lel2| |o1 penerusan pinjaman . alabama) pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain lez|a|o2| pemerintah daerah. elajabonfar| 13l pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank latar bank anna elajabonfon| pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank lez|a| lembaga keuangan bukan bank . elajahorfor| lelalalos| pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah levels| penerusan pinjaman . elajahos for pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain lez|a| pemerintah daerah . elajahonfar| pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank latar bank asa elajahorhor| pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank 'el2| lembaga keuangan bukan bank . kepada lelalalo9 pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo lez|a| obligasi atas nama . lela|a|o9 obligasi nomor . elalaonfon| legal3| a10 pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo lel2|s| obligasi atas nama . lel2a|a|z0| obligasi nomor . clelahaofa jelajah pemberian pinjaman daerah malala pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah lelalalo1| pemerintah. lelalalo2| pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain lelafalo2| pemerintah daerah lalahorfar) pemberian pinjaman daerah kepada badan usaha milik daerah slalalo| cum) belalai pemberian pinjaman daerah kepada bumi pd. pasar kota tasikmalaya email pengeluaran dari selisih bayar elzalslor| pengeluaran dari selisih bayar kasta lel2|s|o1| pengeluaran . lelah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan vi.,perubahan apbd tahun anggaran,serta mengupayakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian bidang pengelolaan keuangan daerah,, dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan perubahan apbd tahun anggaracaelata kabupaten buru tahun 2a) dan pasaraficaelatarz :,uf perlu menetapkan peraturan bupati buru tentang penetapan rencana strategis kecamatan caelatas)*l.:' peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan.r. tahun nomor peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun akecamatan caelatpelaksaflaarcaelata adalah kecamatan caelata kabupaten buru; rencana pemda"acaelata kabupaten buru tahun ol7 o22 merupakan perencanaan pembangunan (tima) tahun perangkat daerah sebagai penjabaran dari rpm kabupaten buru tahun a22. rencana kecamatan caelata kabupaten buru tahun ol7 o22 ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; kecamatan caelata kabupaten burrcaelcaelata tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra kecamatan caelcaelata untuk menjawab tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan renstra kecamatan caelata; dan tujuan dan sasaran mengenai renstra kecamatan caelata sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra kecamatan caelata kabupaten buru tahun ol7 o22 merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra kecamatan caelatacaelatacaelata kabupaten buru tahun o17 pengendalian d"an evaluasi renstra kecamatan caelatcaelatcaelata. bab ketentuan peni]lv masuki diundangkan namea pada tanggal juni ol8 *ro*r"ois daerah kabupaten buru, berita daerah kabupaten buru tahun 2oi8 nomor 'fryer ahmad astana para koordinasi asisten iii kepala bappeda kabar hukum |
ketentuan mengenai tunjangan perumahan dan tingkat perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota tasikmalaya yang diatur dio1)a) pimpinan dprd ketua dprd sebesar rp. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan wakil ketua dprd masing masing sebesar rp. (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. anggota dprd masing masing sebesar rp. (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dprd, pimpinan dan atau anggota dprd dapat melakukan kunjungan kerj setara dengan tingkat bagi pejabat esel.i.sgelolaan keuangan dan aset walikota kediri, menimbang: bahwa dengan telah terbentuknya badan pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan asetbadan pengelolaan keuangan dan aset kota kediri. kepala badan adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset kota kediri. mengkoordinasi pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap (lima) tahun sekali: melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah pada semua skpd dalam rangka penyusunan neraca keuangan daerah, memfasilitasi pelaksanaanmenghimpun dan meneliti usulan penghapusan dari skpd, il. menyiapkan dokumen penghapusan dan mengusulkan konsep keputusan penghapusan kepada pengelola barang atau walikota,sub bidang pemindahtanganan, pengamanan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun rencana kerja sub bidang pemindahtanganan, pengamanan dan pemanfaatan sesuai dengan rencana kerja badan, memfasilitasi pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka proses pemindahtanganan dan pemanfaatan, menghimpun dan meneliti usulan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dari skpd, menyusun dan memfasilitasi proses pemindahtanganan dan pemusnahan yang dilaksanakan oleh tim panitia, memfasilitasi proses pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, hukum dan fisik, melaksanakan proses pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah, memfasilitasi proses pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi meter), menghimpun dan meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan barang dari masing masing skpd, menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah rkpbmd): melakukan koordinasi pemeliharaan barang milik daerah pada masing masing skpd berdasarkan daftar kebutuhan pemeliharaan barang, menghimpun dan meneliti daftar hasil pemeliharaan barang pada masing masing skpd sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah, il. melaksanakan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga pada masing masing skpd, memfasilitasi proses pemanfaatan barang milik daerah meliputi pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur, melaksanakan rekonsiliasi dengan bidang anggaran dan akuntansi terhadap hasil proses pemindahtanganan, tuntutan ganti rugi, tuntutan kerugian negara dan pemanfaatan, dan oo.bab ketentuan lain lain apabila kepala badanbadanbadan dapat menunjuk salah satu kepala sub bidangagian melalui sekretaris. apabila kepala sub bidangidang melalui kepala bidang. pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional dilaksanakan setelah terbentuknya kelompok jabatan fungsional badan pengelolaan keuangan dan asetdudukan, tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset adalah unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset. badan pengelolaan keuangan dan asetmempunyai fungsi penyusunan rencana program kegiatan badan, penyusunan rencana pelaksanaan peraturan dan pemberian petunjuk teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan rencana apbd dan perubahan apbd, pembinaan dan melaksanakan ketatausahaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan gaji, pelaksanaan ketatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, pemberian pertimbangan investasi yang memanfaatkan aset daerah, pelaksanaan penataan organisasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah: dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab iii organisasi susunan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset, terdiri dari: kepala badanpadabadan, pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan ketatausahaan keuangan dan pelapo, penyusunan dan inventarisasi aset badan, h.mengkoordinasikan inventarisasi penggunaan kendaraan operasional badan: pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan, j .menyusun rencana kebutuhan urusan rumah tangga dan pemeliharaan, perlengkapan dan peralatan badan, cc.sumber daya pegawai dan kesejahteraan pegawai, menghimpun bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan badan, dan melaksanakan tugas tugas lainnyakan dan membuat laporan pertanggungjawaban, melaksanakan evaluasi pengeluaran anggartisasikan data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan badan, merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan badan: melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam melaksanakan program dan kegiatan badan, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program, menyusun anggaran badan bersama dengan sub bagian keuangan, menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana untuk kebutuhan badan, menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan penggunaannyaanggaran dan akuntansi bidang anggaran dan akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas melaksanakan penyusunakuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pembinaan akuntansi keuangan dan pelaporan skpd, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang anggaran dan akuntanpenyusunan pedoman penyusunan rka, rap untuk skpd dan ppid, cc. mengkoordinasikan penyusunan rka dan rap skpd dan ppid, penyusunan rancangan apbd dan perubahan apbd, mengkoordinasikan penyusunan dpa dan dpp skpd dan ppid, penelitian spj dan pembuatan rekomendasi untuk penyempurnaan spj pada skpd, pelaksanaan akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan akuntansi dan laporan skpdsub bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun pedoman penyusunan rka dan rap untuk skpd dan ppid, mengkoordinasikan penyusunan rka dan rap skpd dan ppid, cc. menyusun rancangan apbd dan perubahan apbd, menyusun apbd dan perubahan apbd, mengkoordinasikan penyusunan dpa dan dpp skpd dan ppisub bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan koordinasi dengan skpd dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, melaksanakan pencatatan secara sistematis dan kronologis realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, meneliti surat pertanggungjawaban spj) dan membuat rekomendasi untuk penyempurnaan spj pada skpd, menyusun laporan triwulan dan semester, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbbagian keempatpenelitian dan pengujian surat permintaan pembayaran, melaksanakan pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipilanggaran kas, penyiapan surat penyediaan dana spd): penerbitan surat perintahmantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd, penyiapan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd: pelaksanaan penelitian dan pengujian atas perintah pembayaran, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. sub bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, melaksanakan penelitian atas kelengkapan dokumen dokumen pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, menyiapkan surat penyediaan dana spd), memeriksa kebenaran perhitungan perhitungan atas pengajuan pembayaran, kelengkapan dokumen dokumen pembayaran belanja langsung dan tidak langsung non gaji, menyiapkan surat perintah pencairan dana sp2d)lolaan gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan penelitian atas kelengkapan dokumen dokumen pembayaran gaji, uang makan dan tambahan penghasilan serta tunjangan pegawai lainnya, memeriksa kebenaran perhitungan perhitungan atas pengajuan pembayaran gaji, uang makan dan tambahan penghasilan serta tunjangan pegawai lainnya, menyiapkan surat keterangan penghentian pembayaran gajgelolaan aset bidang pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan rangkaianaset mempunyai fungsi a.penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan aset sesuai dengan rencana kerja badan,usunan daftar barang milik daerah, ketatausahaan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian barang milik daerah, pelaksanaan fasilitasi proses pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan koordinasi pengamanan barang milik daerah, h.pembinaan kepada skpd dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bidang perencanaan, ketatausahaan dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan, ketatausahaan dan penghapusan sesuai dengan rencana kerja badan, menghimpun dan meneliti rencana kebutuhan barang dari masing masing skpd: menyusun rencana daftar kebutuhan barang milik daerah rdkbmd), mengkoordinasi skpd dalam melakukan pendaftaran, pencatatan serta kodifikasi realisasi hasil pengadaan barang milik daerah dalam daftar barang pengguna dbp) daftar barang kuasa pengguna, menghimpun dan meneliti laporan hasil pengadaan dan usulan penggunaan barang milik daerah yang diterima dari skpd, dan mengusulkannya kepada walikota untuk ditetapkan status penggunaannya, menghimpun dan rekapitulasi daftar barang pengguna dbp) daftar barang kuasa pengguna dalam daftar barang milik daerah dbid), menghimpun laporan barang semester dan tahunan dari skpd dan menghimpunnya menjadi laporan barang milik daerah, |
hang hsistem paket, melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan semua jenis perpustakaan wilayah kota kediri, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, melaksanakan pengkajian dan kebudayaan kegemaran membaclaksanakan penyusunan, perumusan, dan perencanaan pengembangan bidangpenyusunan rencana dan program kerja bidang, b.pengumpulan dan pengolahan data, merencanakan dan menyusun program evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan dan perpustakaan, penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan profesi arsiparis dan pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan, penyusunan peraturan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan dan petunjuk tehnis standarisasi sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan lingkungan pemerintah daerah, perencanaan pengembangan jaringan teknologi dan informasi bidang kearsipan dan perpustakaan, perencanaan dan pelaksanaan kerjasama bidang kearsipan dan perpustakaan dengan lembaga instansi terkait: mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan bahan bahan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional arsiparis dan pustakawdmrencanakan dan melaksanakan pengembangan jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan, melaksanakan peningkatan profesionalitas jabatan fungsional arsiparis dan pustakawpromosi dan kerjasammpan bahan untuk melaksanakan kerjasama dibidang kearsipan dan perpustakaan, melaksanakan kerjasama bidang kearsipan dan perpustakaan baik lingkup pemerintah kota kediri maupun dengan lembaga instansi lainnya, melaksanakan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan kearsipan dteknologi dan jaringan informasipengadaan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan teknologi informasi perpustakaan dan kearsipan, melaksanakan kajian sistem otomasi perpustakaan dan kearsipan, melaksanakan pembangunan dan pengembangan keamanan sistem otomasi perpustakaan dan kearsipan, menyiapkan bahan dalam rangka layanan otomasi dan jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan, menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan pemilihan perangkat teknologi dan jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan pangkalan data perpustakaan dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan website, jaringan internet dan intranet perpustakaan dan kearsipan, melaksanakan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan dan kearsiplingkungan hidupfungsional program keuangan bidang kearsipan bidang bidang perpustakaan pengembangan kearsipan dan perpustakaan seksi pengelolaan seksi deposit dan arsip pengolahan bahan seksi pembinaan dan pengawasan seksi layanan kearsipan perpustakaan seksi promosi dan kerjasama seksi layanan, seksi pembinaan pemanfaatan dan seksi teknologi dan penyelamatan perpustakaan jaringan informasi kearsiparsipan dan perpustakaan kota kediri. kepala dinas adalah kepala dinas kearsipan dan perpustakadaerah kepala dinas, sekretariat, membawahi sub bagian umum dan program, sub bagian keuangan.arsipan dan perpustakalingkungan hidup serta tugas pembantuan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamcc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan perpustakalaksanakan penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan kearsipan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, akuisisi, dan pemanfaatan dan penyelamatan kearsipan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kearsipan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan kearsipan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip, cc. pembuatan program pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip, penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan meningkatkan kapasitas, pemberian, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip, perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsiparsip sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas melaksanakan pengolahan arsip dinamis dan arsip statis, melaksanakan alih media dan reproduksi arsip, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik arsip dinamis dan statis, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya peningkatan kegiatan pengelolaan arsip: melaksanakan, memindahkan, menilai, memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai guna perangkat daerah maupun yang bukan perangkat daerah, melaksanakan pengolahan arsip aktif meliputi seleksi, memilah mendeskripsikan, pencatatan dalam kartu data dan pembuatan daftar perbedaan arsip dari perangkat daerah maupun yang bukan perangkat daerah, menyusun kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis dan kearsipan statis lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasionalnyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kearsipan, menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kearsipan, cc. mengawasi supervisi terhadap penyelengaraan kearsipan perangkat daerah, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, menyediakan bahan dan data perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan sosialisasi kearsipan, membina pengelola kearsipan setiap unit satuan kerja (termasuk bumi dan kpud) pemerintah daerah, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan dan pertanggungjawaban bidang kearsipanlayanan, pemanfaatan dan penyelamat kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugasarsip dan pemanfaatan arsip, melaksanakan akuisisi arsip pada perangkat daerah, bumi, perusahaan, organisasi kemasyarakatan organisasi politik dan desa kelurahan, melaksanakan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi bahan arsip, melaksanakan peliputan dan wawancara sejarah, melaksanakan penggalian dan penyusunan naskah buku sumber arsipgelolaan, pelayanan, pembinaan teknis, penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah maupun nasional, pengembangan minat baca. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perpustakaan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan jasa perpustakaan dan informasi, layanan kerjasama perpustakaan dan otomasi, layanan bibliografi dan literature, cc., pemasyarakatan dan peningkatan minat baca masyarakat melalui kerjasama antar instansi lembaga terkait, pelaksanaan pelestarian bahan pustaka, pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait atastermasuk dokumentasi dan informasideposit dan pengolahan bahan pustakdatakota kediri maupun mengenai kota kediri, melaksanakan penyusunan bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, katalog induk daerah, index artikel majalah dan literature sekunder lainnya, melaksanakan pengembanganymasukan data catalog digital pangkalan datlayanlayanan sirkulasi, referensi rujukan dan bimbingan pemakaisilang laypembinaapkan bahan untuk melaksanakan pembinaan perpustakaan, melaksanakan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan kelilingberhadapan dengan hukumyang memerlukan perlindungan khususmemantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usiapenyandang disabilitasyanan sosial orang terlantar yang mengalami ketidakmampuan sosial maupun ekonomibagian kelima bidang penanganan fakir miskin bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas:melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin dan orang tidak mampu cakupan daerah, kecamatan dan desa kelurahanmelaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidangpelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah, kecamatan dan desa kelurahan, dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penanganan fakir miskin. bidang penanganan fakir miskin terdiri dar, serta penataan lingkungan: melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi cakupan daerah, kecamatan dan desa kelurahanidentifikasi dan pemetaan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomiguatan kapasitasndampingan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi,mberdayaangelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial seksi pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkunganbantuan stimulan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi,taan lingkungan sosial fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi,melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga, melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteriadan jamin: dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminmitraan, pengelolaan logistik serta penyediaparagraf seksi jaminan sosial keluarga seksi jaminan sosial keluarga mempunyaiseleksi, verifikasi dan validasitujuh bidang pemberdayaan sosial bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas: melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantaumemantau dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayakelembagaan masyarakat, dandan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayamberdayaan sosial terdiri darkerja sosial danmelaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi: melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, dan pemantauan sertamelaksanakan bimbingan teknis dan memantaudan taman makam bahagi:sosial kabupaten malang. kepala dinas adalah kepala dinas sosial kabupaten malang. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas sosial' desktop perlu 2perbupiperbup tahun perlu tahun barunya nomor tahun dinassosialdinas sosial' desktop perlu 2perbupiperbup tahun perlu tahun barunya nomor tahun dinassosialbarunya nomor tahun dinassosialagan susunan organisasi dinas sosial kepala dinas fungsional sub bagian sub bagian sub bagian umum dan keuangan dan perencanaan, evaluasi kepegawaian aset dan pelaporan bidang bidang bidang bidang rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin perlindungan dan pemberdayaan sosial jaminan sosial seksi seksi seksi seksi pemberdayaan rehabilitasi sosial anak identifikasi dan penguatan perlindungan sosial perorangan, keluarga, dan dan lanjut usia kapasitas korban bencana alam komunitas adat terpencil seksi pemberdayaan sosial seksi seksi seksi rehabilitasi sosial pendampingan dan perlindungan sosial kelembagaan masyarakat penyandang disabilitas pemberdayaan korban bencana sosial pengumpulan sumbangan seksi rehabilitasi sosial seksi pengelolaan dan seksi seksi tuna sosial dan penyaluran bantuan jaminan sosial keluarga kepahlawanan dan restorasi korban perdagangan orang stimulan,serta penataan sosial lingkungan sosial bupati malang, garis komando cccccc#ooo garis koordinasi ttd. rendra kresna users ben| desktop perlu aperbupiperbup tahun perlu tahun barunya nomor tahun lampiran opd dinas. doc babrehabilitasi sosial, bidang penanganan fakir miskin, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosialsosial:sosial, pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial:users ben' desktop perlu 2perbupiperbup tahun perlu tahun barunya nomor tahun dinassosialusers ben' desktop perlu 2perbupiperbup tahun perlu tahun barunya nomor tahun dinassosial. gian keempat bidang rehabilitasi sosial bidang rehabilitasigangan orang luar panti dan atau lembaga, rehabilitasi sosial lanjut usia luar panti dan atau lembaga, pelayanan sosial orang dengan human immune deficiency virus acquired immune deficiency syndrome hiv aids), pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (napa) serta orang dengan hiv aids (dharehabilitasi, serta pengangkatanusers ben desktop perlu aperbupiperbup tahun perlu tahun barunya nomor tahun winassosial. docdan h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial. bidang rehabilitasi sosiallaksanaan pelayanan sosial balita terlantarterlantar dan pengangkatan anak luar panti dan atau lembaga |
bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor sst tahun, perlu menetapkan peraturan bupati mojokertoperaturan bupati mojokerto nomor tahun tentang nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak air tanah menimbangperlu menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan besarnya pajak air tanperolehan air sebagai dasar pengenaan besarnya pajak air tanilaksanaan evaluasi dan pelaporan pencapaian rencana pengembangan penanaman modal. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud seksi perencanaan penanaman modal mempunyai uraian tugas menyusun program dan kegiatan seksi perencanaan penanaman modal::mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kegiatanyusunan program kerja seksi pengembangan iklim penanaman modal, melakukan pengumpulan data, pengkajian, analisis dan penyusunan, pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah daerah melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pencapaian pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai uraian tugas menyusun program dan kegiatan seksi pengembangan iklim penanaman modal daerah: menyiapkan bahan bahan kebijakan peraturan pengembang an iklim, promosi penanaman modal daerah::::kebijakan strategi pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal daerahlaksanakan pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal daerah, pelaksanaan analisa, pengelolaan dan evaluasi data perizinan penanaman modal dengan menggunakan sistem teknologi informasi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal mempunyai uraian tugasgan pihak lainnya,:antauan dan pengawasantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal mempunyai fungsiukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal daerah: pelaksanaan analisa pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal seluruh sektor kegiatan usaha daerah. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pada seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,:: melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, menyusun dan menyampaikan lapor kepada kepala bidang: melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan arahan kepala bidang. seksi pembinabinabinaan pelaksanaan penanaman modal mempunyai fungsi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud seksi pembinaan, pelaksanaan penanaman modal, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan data potensi sumber daya daerah dan bidang usaha unggulan prioritasyiapkan dan membuat profil investasi daerah, menghimpun data data permasalahan penanaman modal lingkup daerah: memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah:: menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasaj,aj, melaksanakan pemprosesan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan aj,aj,uu) seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ayang meliputi: pertanahan, penataan ruang dan pekerjaan umum, perumahan rakyat mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan a i mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan aa i, mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i: memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan a i, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan aakawasan pemukiman, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi dan informasi:: menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan angendalian dan pembinaan penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan b:melaksanakan pemprosesan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan b mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bb i, mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i, mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b i: menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bkuningan. bidang adalah bidang pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kuningkuningan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib bidang penanaman modal: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuhi: sub bagian umum:, membawahi, seksi perencanaan penanaman modal: seksi pengembangan iklim penanaman modal, yang meliputi:,, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bmelaksanakan layanan dipelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan pengaduan, kebijakan dan data serta sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pelaksanaan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pelaksanaan pengaduan, penyusunan, pengusulan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, menyusun laporan penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan, mempunyai tugasbahan bahan, harmonisasi mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan, kebijakan dan penyuluhan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan:, mendokumentasikan dan mengarsipkonsultasi layanan, kebijakan dan penyuluhilrumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan, kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah serta penyuluhpkoordinasi, konsultasi layanan kebijakan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan:, menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan kebijakan dan penyuluhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.mempunyai tugaslayanan perizinan terpadanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kuningan bagan susunan organisasi dinas penanaman modal dan ptsp kabupaten kuningan tipe umum keuangan program kelompok bidang bidang bidang pengembangan pelayanan terpadu bidang penanaman pengendalian, fungsional kinerja dan satu pintu modal data dan naskah kebijakan informasi iii titlititl seksi seksi seksi seksi peningkatan pelayanan promosi pengendalian kinerja perizinan dan investasi dan pengaduan seksi seksi seksi perencanaan pelayanan pengembangan seksi kebijakan perizinan dan investasi data dan layanan non perizinan informasi bupati kuningan, aceh purnama bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, membawahi, seksi pemantauan dan pengawasan penanaman modal, seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal:a i, seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan il,b i, seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan il: bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan, membawahi, seksi pengaduan dan informasi layanan, seksi pelaporan dan peningkatan layanan, tim teknis. kelompok jabatan fungsional dan ketentuan penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan non.laksanakan pengukuran pencapaian standar operasional prosedur dan standar pelay: melaksanakan pembinaan pegawai lingkungan dinoo: penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi:.: pelaksanaan penyusunan rancangan rencana kerja anggaran rka) dinas, pelaksanaan penyusunan laporan laporprogram kerja tahunan sub bagian perencanaan dan evaluasi, menghimpun, mengolah dan menyelaraskan perencanaan kegiatan dari masing masing bidangancangan rencana kerja anggaran rka) dinas: melaksanakan penyusunan laporan kpj, laki dan ppdpengembangan kinerja dan penyiapan bahan bahan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. dalam melaksanakan merencanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan, pengembangan iklim damyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal,rencanaan, pengembangan iklim dam promosi penanaman modal mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja bidang perencanaan, pengembangan iklim dam promosi penanaman modal, menyusun perencanaan, pengembangan iklim dam promosi penanaman modal melaksanakan peningkatan perencanaan, pengembangan iklim dam promosi penanaman modal: mengkaji dan mengolah (amplifikasi, sinkronisasi) bahan bahan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, melaksanakan penerapan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim dam promosi penanaman modal, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dam promosiokok merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan perencanaan penanaman modal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud seksi perencanaan penanaman modal mempunyai |
ami bupati lampung tengah provinsi lampung peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tentang pengelolaan aset kampungdoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik kampungkankampungmeliharaan aset kampung dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengupgrade fungsi dan manfaat aset kampung. biaya pemeliharaan aset kampung dibebankan pada apb kampung.::: kemudian: terbakar: dalam hal terjadi kehilangan, kemudian dan terbakar maka pemerintah kampung atau pemakai aset kampungkampu: cc.: dan lainnyakampung sebagai pendapatan asli kampung,sebagaimana dimaksud berupa tanah kas kampung. aset kampukampung. buku inventaris aset kampung adalah buku yang mencatat daftar aset kampung berdasarkan tanggal perolehan pembelian barang. buku induk inventaris aset kampung adalah gabungan dari buku inventaris aset kampung dan dibuat pertahun.kampung tentang penggunaan aset kampung, format berita acara dan keputusan kepala kampung tentang penghapusan aset kampung serta format buku inventaris aset kampukampu, dan cc. tanah kas kampu:kampung setempat,::: b.letak, luasan, harga wajar, tipe tanah kampung berdasarkan penggunaannya,agian kedua bukan untukdan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai bahan pertimbangan, dan h.tigapada: camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset kampung. babkampungaset kampung wajib menyesuaikan djuni sekretaris daerah kabupaten lamni tahun format keputusan kepala kampung tentang penetapan status penggunaan aset kampung, berita acara dan keputusan kepala kampung tentang penghapusan aset kampung,status penggunaan aset kampung kepala kampung nanahtatus penggunaan aset kampu: s5. peraturan bupati nomor . tahun . tentang pengelolaan aset kampung: dst. memutuskan menetapkan kesatu.kampung: ketiga: keempataa,lampiran keputusan kepala kampung . nama kampung) nomor tahun tentang status penggunaan aset kampung daftar status penggunaan aset kampung jenis kode asal usul barang ket. barang barang kekayaan apb kampung perolehan asli lain sah kampung |4a toe nama kampung) ., tanggal kepala kampung .( nama kampungkampung. format berita acara penghapusan aset kampung berita acara usulan penghapusan aset kampung pemerintah kampung .( nama kampung) tahun oo. como pada . tanggal ..!. jojokampung pertahun dan buku.( nama kampung) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kampung ., tanggal sekretaris kampung pnnanananaanaaaaan selaku pembantu yang bertandatangan dibawah ini pengelola aset kampung pengelola pengurus aset kampung, format keputusan kepala kampung tentang penghapuspenghapusan aset inventaris milik kampung kepala kampung .buku inventaris aset kampung pertahun dan buku inventaris kampung pemerintah kampung .: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala kampungpengelolaan aset kampung: dst. memperhatikan berita acara penghapusan aset inventaris milik kampung pemerintah kampung . nomor panorama lena. memutuskan: menetapkan pertama menghapus dari buku inventaris aset kampung pertahun dan buku inventaris kampung pemerintah kampung . yang beralih kepemilikan, musnah, dan atau hilang, kemudian, terbakar milik pemerintah kampung. sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini. kedua dst. baraasaa.lampiran keputusan kepala kampung .( nama kampung) nomor . tahun. tentang penghapusan aset inventaris milik kampung daftar aset kampung yang dihapus barang nya perolehan barang pembelian asli kamp lain sah kampung ung ptt mengetahui kampung ., tanggal. kepala kampung petugas pengurus barang milik kampungkampung: kolom diisi dengan asal usul barang berdasarkan apb kampung: kolom diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah:ri bawah diketahui oleh kepala kampung. format buku inventaris aset kampung buku inventaris aset kampung kode lokasi kampung jenis kode identitas asal usul barang tanggal ket. eee pembelian apb kamp perolehan aset ung lain kekayaan sah asli kampung ar2u neo a ai wna sen snn sana au, ax a ana mengetahui kampung ., tanggal sekretaris kampung pnanannanuknnannan selaku pembantu pengelola barang milik petugas pengurus kampung barang milik kampung petunjuk pengisian kode lokasi kampung diisi dengan urutan kampungalakampungkampungmi bawah diketahui oleh sekretaris kampung selaku pembantu pengelola barang milik kampung. bupati lampung tengah,jenis aset kampung terdiri atas: kekayaan asli kampung: kekayaan milik kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban apb kampung:kampung: dan fi.: pasar kampung: pasar hewan, tambatan perahu: bangunan kampung, pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung: pelelangan hasil pertanian: hutan milik kampung: mata air milik kampung: pemandian umum: dan lain lain kekayaan asli kampung. bab pengelolaanjawab atas pengelolaan aset kampung yang selanjutnya disebut pengelola(l), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: menetapkan kebijakan pengelolaan aset kampung: menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset kampung::aset lainnya pengelolaan aset kampung kepada perangkat kampung. perangkat kampung sebagaimana dimaksud terdiri dari: sekretaris kampung selaku pembantu pengelola aset kampung, dan unsur perangkat kampung sebagai pengurus aset kampung. pengurus aset kampung sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari kepala urusan. (l) sekretaris kampung selaku pembantu pengelola aset kampung sebagaimana dimaksud pada cc., melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset kampung,dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset kampung. pengurus aset kampung sebagaimana dimaksud pada s5)cc.tujuan apapun. pengelolaan aset kampung meliputi: perencanaan: pengadaan, cc. penggunaan: pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan: dan ditetapkan dalam apb kampung setelah memperhatikan ketersediaan aset kampung yang ada dan kebutuhan pemerintahan kampung.kampungkampung berpedoman pada peraturan bupati tentang pengadaan barang jasa kampung.enetapan status penggunaan aset kampungkampung. pemanfaatan aset kampung:kampung berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapathak kedua atau peminjam pakai aset kampung dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjadikan aset kampung kepada pihak manapun. s5) pinjam pakai:dan meningkatkan pendapatan: b.:goo. membayar kontribusi rekening kas kampungpada meliputidinas komunikasi dan informatika khususnya bidang informasi dan komunikasi publikdinas komunikasi dan informatikberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada, diubah sebagai berikut ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut prosedur pengelolaan opini dan aspirasi publik dibidang pelayanan informasi dan publikasi, kemitraan dan kelembagaan komunikasi media, dan penyiap dan publikasi bidang pelayanan informasi publik.laksanakan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan bidang pelayanan informasi publikasi dan kemitraan media massa dan elektronik, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis strategi komunikasi publik,,,dan publikasi, dan seksi analisis informasi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutbidangpeningkatan sumber daya manusiadan, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan konten informasi publik kemitraan komunikasi media, dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik,koordinasi pelaksana, danlayanan informasi dan publikasi, publikasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan informasi dan publikasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan informasi dan publikasipelayanan, pembinaan kapasitas sumber daya profesi komunikasi publik, penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar, prosedur dan kriteria pelayanan dan pembinaan profesi komunikasi publik,dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pelayanan informasi dan publikasi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan informasi dan publikasi mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan informasi dan publikasi, melaksanakan kegiatan terkait pelayanan informasi dan publikasi, melaksanakan pengelolaan data informasi dan publikasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, melaksanakan penyiapan konten informasi publik, melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan inform, melaksanakan koordinasi informasi publik dengan unit kerja terkait guna mendapatkan bahan kajian pelayanan informasi dan publikasi serta mendistribusikan bahan bahan pemberitaan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi pelayanan informasi dan publikasi, melaksanakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media profesi baik cetak, online maupun elektronik, j , videotron), membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan informasi dan publikasi, dan il. melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seksi analisis informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan analisis informasieksi analisis informasi mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan bahan informasi, dan pelaksanaan analisis informasi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi analisis informasi mempunyai uraian tugas membuat program dan langkah langkah kerja bidang analisis informasi, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengumpulan informasi, membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang pengumpulan informasi, meneliti dan mengkaji setiap informasi serta dukungan administrasi komisi informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik, mengumpulkan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah membangun kemitraan dengan pers dan atau pemangku kepentingan lain, memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada bawah seksi analisis informasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang informasi dan komunikasi publik bidang analisis informasi, dan j pa4 pa) kuningan, pang kcp purnama nun diundangkan kuningan pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten kuningan, asian rac daa januar berita daerah kabupaten kuningan tahun nomor |
jdih.humbanghasundutankab.go.id lapjdih.humbanghasundutankab.go.id il. melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan tugas subbidang pengelolaan pbb dan bpt. paragraf bidang anggaran bidang anggarnggaran, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan bidangpipa sesuai lingkup tugasnya, cc. penyusunan kebijakan penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran, penyiapan bahan penyusunan produk hukum mengenai penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran, pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada skpd, pengordinasian rekapitulasi rka dan dpa dari skpd, pelaksanaan kajian dan analisa rka bersama tapi dan skpd terkait, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd, perubahan apbd, proses pembahasan, evaluasi hingga penetapannya, pelaksanaan proses evaluasi rapid dan rapid gubernur, j . proses penetapan ranperda apbd dan p apbd menjadi perda: pelaksanaan evaluasi dan pengesahan dpa dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran serta anggaran kas skpd: il. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran, proses penerbitan surat penyediaan dana, pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah, oo. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan blue, pelaksanaan analisa dan kajian kelayakan pemisahan kekayaan daerah untuk penanaman modal daerah, penyusunan produk hukum daerah mengenai penerapan pola pengelolaan bluenggaran. jdih.humbanghasundutankab.go.id subbidang anggaran pemerintahbidang pemerintahmerintahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kebijakan dan pengendalian anggaran bidang pemerintahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang anggaran pemerintah bidang pemerintahan, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan, mengkoordinir penyusunan rka bidang pemerintahan, mempersiapkan pelaksanaan asistensi rka bidang pemerintahbidang pemerintahan, mengumpulkan, menyusun dan mengolah dokumen dalam rangka penerbitan surat penyediaan dana bidang pemerintahmerintahan. subbidang anggaran perekonomidibidang perekonomian dan pembangunrekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kebijakan dan pengendalian anggaran dibidang perekonomian dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang anggaran perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut jdih.humbanghasundutankab.go.idmengkoordinir penyusunan rka skpd bidang perekonomian dan pembangunan, mempersiapkan pelaksanaan asistensi rka skpd bidang perekonomian dan pembangunperekonomian dan pembangunan,perekonomian dan pembangunrekonomian. subbidang anggaran administrasi dan kesejahteraan rakyatskpd dibidang administrasi dan kesejahteraan rakyadministrasi dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kebijakan dan pengendalian anggaran dibidang administrasi dan kesejahteraan rakyat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang anggaran administrasi dan kesejahteraan rakyat'mengkoordinir penyusunan rka skpd bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan pelaksanaan asistensi rka skpd bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat, jdih.humbanghasundutankab.go.idadministrasi dan kesejahteraan rakyat, il.administrasi dan kesejahteraan rakyat,oo. menetapkan sasaran kinerja pegawai sesuai kewenangannya,administrasi dan kesejahteraan rakyat. paragraf bidang akuntansi dan perbendaharaan bidang akuntansi dan perbendaharakuntansi dan perbendaharaanmempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan bidang akuntansi dan perbendaharaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang akuntansi dan perbendaharakuntansi dan perbendaharaan, penyiapan bahan penyusunan produk hukum mengenai akuntansi dan perbendaharaan, pelaksanaan pembinaan sistem dan prosedur perbendaharaan skpd, pelaksanaan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pelaksanaan verifikasi spm yang diajukan pengguna anggaran bud, pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara skpd dan skpd, proses penerbitan surat perintah pencairan dana, j . penyiapan komputerisasi sistem penggajian asn, penataan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah, il. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, jdih.humbanghasundutankab.go.id penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, pelayanan penerimaan atas tindak lanjut lhp pengawasan, pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak bank atas kas daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan daerah, proses evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd gubernur, proses penetapan rancangan peraturan daerah dan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd menjadi perda, ss. proses penetapan pengguna anggaran dan bendahara penerimaan pengeluarankuntansi dan perbendaharaan. subbidang verifikasi dan perbendaharaan merupakan satuan pelaksana bidang anggaran dalam pelaksanaan penyiapan bahan bahan perumusan dan pembinaan kebijakan teknis dalam pelayanan umum menyangkut verifikasi dan perbendaharverifikasi dan perbendaharaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan teknis dalam pelayanan umum menyangkut verifikasi dan perbendaharaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang verifikasi dan perbendaharapetunjuk teknis penyelenggaraan verifikasi dan perbendaharaan, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan verifikasi dan perbendaharaan, melaksanakan verifikasi atas spm serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban yang ditujukan kepada bud. melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan skpd skpd: melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, memproses penerbitan surat perintah pencairan dana, menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan asjdih.humbanghasundutankab.go.id.melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan tugas subbidang verifikasi dan perbendaharaan. subbidang pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan satuan pelaksana bidang akuntansi dan perbendaharaan dalam pelaksanaan penyiapan dan perumusyang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang akuntansi dan perbendaharaan. subbidang pembukuan dan pelaporan keuangan mempunyai tugas mempers. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pembukuan dan pelaporan keuangata sistem pembukuan bendahara skpd, memelihara dan mengolah data pada sistem informasi manajemen keuangan daerah, menyusun rancangan petunjuk teknis pelaksanaan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, melaksanakan siklus akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyusun laporan keuangan semester, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah,j . melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan skpd,mbukuan dan pelaporan keuangan. subbidang penggajian merupakan satuan pelaksana bidang akuntansi dan perbendaharaan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan umum menyangkut penggajianyang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang akuntansi dan perbendaharaan. jdih.humbanghasundutankab.go.id subbidang penggajian mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pelayanan umum menyangkut penggajian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang penggajsistem penggajian aparatur, menyiapkan dan memelihara perangkat dan data base sistem aplikasi penggajian, memverifikasi dokumen penggajian aparatur berupa gaji baru berdasarkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi, serta mengantri dalam data base aplikasi penggajian, melaksanakan komputerisasi daftar gaji baru, gaji reguler, gaji susulan dan kekurangan gaji dan tunjangan asn, menghitung dan menindaklanjuti pengembalian atas keberlanjutan pembayaran gaji dan tunjangan asn kepada skpd dan instansi terkait: mengelola dan memproses penerbitan dokumen kartu gaji perorangan asn, memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan, j . menetapkan sasaran kinerja pegawai, melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasannggajian. paragraf bidang aset daerah bidang aset daerahpengelolaan aset daerahset daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan bidang pengelolaan aset daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang aset daerahset daerah, penyiapan bahan penyusunan produk hukum mengenai aset daerah, pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset daerah, jdih.humbanghasundutankab.go.id pengurusan sertifikasi dan dokumen kepemilikan aset daerah, penyimpanan dan pengamanan sertifikat asli dan dokumen asli kepemilikan aset daerah, mengoordinasikan pemanfaatan pendayagunaan, penilaian, penafsiran dan penghapusan aset daerah, penyiapan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang aset daerah, j . mengoordinasikan penyusunan pedoman tata cara inventarisasi dan petunjuk teknis administrasi aset daerah, mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang dari skpd, il. mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pelaporan aset daerah, pendataan, sensus dan inventarisasi barang milik daerah, penyusunan dan pemutakhiran database barang milik daerah, penyiapan dan memelihara aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah, proses penetapan pengurus barang dan pejabat ketatausahaan barang milik daerah skpd, pembinaan pengurus barang dan pejabat ketatausahaan barang milik daerah skpd, proses penyusunan standar harga satuan barang daerah, proses penyiapan data asset daerah dan penyusunannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pembinaan, pengendalian dan pengawasan aset daerah, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai lingkup tugasnya, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang aset daerah. subbidang penilaian dan penghapus yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang aset daerah. subbidang penilaian dan penghapusan mempunyai tugas melaksanak. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang penilaian dan penghapus: cc. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penilaian dan penghapusan barang daerah, mempersiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan pembentukan jdih.humbanghasundutankab.go.id panitia penilaian dan penghapusan barang milik daerah, menginventarisir usulan skpd tentang penghapusan barang milik daerah, menginventarisir barang barang pemerintah daerah yang rusak untuk dilelang, diubah, dijual, dimusnahkan atau ditukar guling, memproses penilaian aset tetap melalui koordinasi dengan tim penilai dan atau instansi terkait, memproses penghapusan aset tetap melalui koordinasi dengan tim penilai dan atau instansi terkait, memproses perhitungan penyusutan dan nilai buku aset sesuai ketentuan, j .nilaian dan penghapusan. subbidang pemeliharaan dan pemanfaatan merupakan satuan pelaksana bidang aset daerahdalam pelaksanaan penyiapanpemeliharaan dan pemanfaatanmempunyai tugas melaksanakan penyiap. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pemeliharaan dan pemanfaatmpersiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan pemanfaatan barang daerah, mempersiapkan dan mengolah bahan bahan penyusunan melalui ketentuan dan petunjuk pemeliharaan dan pemanfaatan barang daerah, melaksanakan pencatatan dan pembukuan barang masuk dan keluar milik pemerintah daerah, mengatur, menyimpan dan mendistribusikan barang daerah, membuat kartu perolehan barang pemerintah daerah, menyusun laporan kartu mutasi barang pemerintah daerah, j . memproses penyaluran barang pemerintah daerah yang dihapus melalui hibah, lelang dan penjualan, jdih.humbanghasundutankab.go.idmeliharaan dan pemanfaatan. subbidang inventarisasi dan pelaporinventarisasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang inventarisasi dan pelapormpersiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inventarisasi dan pelaporan barang daerah, menghimpun informasi harga barang yang diperlukan dalam membuat standar harga, mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sensus dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku: mempersiapkan evaluasi dan verifikasi rencana kebutuhan barang skpd dalam rangka pengadaan barang daerah, mempersiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan panitia pelaksanaan sensus dan atau inventarisasi aset: melaksanakan kegiatan kodifikasi aset daerah, memfasilitasi pengurus barang skpd dalam mengelola kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, m.melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasanoo. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbidang inventarisasi dan pelaporan. jdih.humbanghasundutankab.go.idanggaran pendapatan dan belanja negara,gelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah,humbang hasundutan. pajak daerah adalpala badan adalah kepala bakpaoakpaoakpaokpaokpaokpao merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. bakpaokpao sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. bakpaoakpao, pelaksanaan dpa bakpao, cc. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan apbd, pengelolaan pajak daerahlaporan keuangan semester, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan jdih.humbanghasundutankab.go.id paragraf kelompok jabatan fungsional bakpaokpao, memberikan sikap keteladanan, dan dapat menjadi perekat dikalangan fungsional bakpaoakpao diatur dengan peraturan bupati. bab tata kerja setiap pejabat struktural dan fungsional bakpaokpaokpao sebagai bagian dari visi dan misi pemerintah daerah. setiap pejabat struktural dan fungsional bakpaokpaobakpaoakpao merupakan asn pemerintah daerah. setiap asn yang mengemban tugas bakpaoakpaoakpaobakpao merupakan penerimaan daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bakpaokpao merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. bakpaopengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta kabupaten humbang hasundutan tata kerja badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten humbang hasundutan badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kelompok jabatan sekretariat fungsional perencanaan keuangan bidang akuntansi dan subbidang pendataan dan subbidang anggaran subbidang pembukuan subbidang penilaian dan penetapan pemerintahan dan pelaporan keuangan penghapusan subbidang pemungutan subbidang anggaran subbidang verifikasi dan subbidang pemeliharaan dan pengendalian perekonomian danpembangiunan perbendaharaan dan pemanfaatan subbidang pengelolaan subbidang anggaran subbidang penggajian subbidang inventarisasi pbb dan bpt administrasi dan kesra dan pelaporan bupati humbang hasundutan, salinan,s sesuai dermerintah daerah, j . mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban apbd, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait: il. pembinaan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan perbendaharaan pada skpd, mengoordinasikan pelaksanaan analisis investasi, divestasi dan pembentukan dana cadangan daerah, oo. melaksanakan pembinaan keuangan badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan tugaspelaksanaan tugas bakpao. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi bakpao terdiri dari kepala badan, sekretariat, terdiri dari subbagian umum, subbagian perencanaan, dan subbagian keuangan. bidang pendapatan, terdiri dari subbidang pendataan dan penetapan, subbidang pemungutan dan pengendalian, subbidang pengelolaan pbb dan bpt. bidang anggaran, terdiri dari subbidang anggaran pemerintahan, subbidang anggaran perekonomian dan pembangunan, subbidang anggaran administrasi dan kesejahteraan rakyat. bidang akuntansi dan perbendaharaan, terdiri dari: subbidang pembukuan dan pelaporan keuangan, subbidang verifikasi dan perbendaharaan, subbidang penggajian. bidang aset daerah, terdiri dari subbidang penilaian dan penghapusan, subbidang pemeliharaan dan pemanfaatan, subbidang inventarisasi dan pelaporan. kelompok jabatan fungsional. bagian susunan organisasi bakpabadan kepala bakpao mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bakpaoakpao, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bakpao. paragraf sekretariat sekretariat merupakan unit kerja bakpaokpaogelolaan kepegawaian bakpao, pengelolaan keuangan bakpao, pengelolaan kerumahtanggaan bakpao, pengelolaan perlengkapan bakpao, pengelolaan arsip dan dokumen bakpao, mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pengawasan, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bakpao, j . mengoordinasikan penyusunan pemberian hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, subsidi dengan skpd terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bakpao sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan il. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bakpao. subbagian umum merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi, kehumasan dan keprotokolan bakpaomempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan bakpao. jdih.humbanghasundutankab.go.id untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian umum dan kepegawaian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut menyusun bahan penyusunan renstra, senja, rka dan dpabpkpad sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dpa bakpao sesuai denganarsip surat masuk bakpao: melaksanakan penerimaan, penaklukan, proses tanda tangan, penomoran, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan arsip surat keluar dari bakpao, melaksanakan pemeliharaan keindahan kebersihan, keteraturan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kantor bakpao: melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan bakpao, menghimpun bahan dan menyusun kebutuhan prasarana dan sarana kerja kantor bakpao, melaksanakan proses penyediaan prasarana kerja kantor bakpao: melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan prasarana kerja kantor bakpao, melaksanakan proses penghapusan prasarana kerja kantor bakpao: menghimpun bahan dan menyusun kebutuhan asn bakpao, il. melaksanakan pengelolaan dokumen kepegawaian asn bakpao: memproses pendayagunaan asn bakpao, mengurus pengembangan karier asn bakpao, oo. mengurus kesejahteraan asn bakpao,umum. subbagian perencanaan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengordinasian penyusunan renstra, rka, dpa, laki, ppdmempunyai tugas pengordinasian penyusunan renstra, rka, dpa, penyusunan laporan keuangan, laki dan ppd bakpao. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian perencanaghimpun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dpa bakpao, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, senja, rencana kegiatan dan anggaran serta dpa bakpao, menghimpun bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ipad, dan skpd bakpao, melaksanakan monitoring pengendalian dan evaluasi jdih.humbanghasundutankab.go.id pelaksanaan dpa tugas dan fungsi bakpao, menghimpun bahan penyusunan pemberian hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, subsidi, pembiayaan skpd, melaksanakan administrasi pengelolaan pemberian hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, subsidi dengan skpd terkait: melaksanakan pengelolaan pembiayaan daerah pada skpd, j . melaksanakan pelayanan hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, subsidi dan pembiayaan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan tugasnya, dan il. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbidang perencanaan. subbagian keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalamkeuangan mempunyai tugas melaksanakan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian keuangelenggarakan adminstrasi kewajiban pajak pegawai, penyusunan anggaran kas bakpao, memproses pengajuan spm, meneliti kelengkapan spp up, spp gu, spp tu, dan spp yang diajukan bendahara pengeluaran, meneliti verifikasi spp, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, menyusun laporan keuangan skpd dan skpd, menetapkan sasaran kinerja pegawai sesuai kewenangannya:keuangan. paragraf bidang pendapatan bidang pendapatan merupakan unit kerja bakpao sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah. jdih.humbanghasundutankab.go.idpengembangan dan pembinaan pendapatan daerah, pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah, pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah, pelaksanaan kajian potensi pendapatan asli daerah, pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah, pelaksanaan penetapan pajak daerah, pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah, j . pelaksanaan pemeriksaan piutang pajak daerah, mengoordinasikan pengelolaan dan pengendalian retribusi daerah: il. pemeriksaan, pengendalian dan penerbitan sarana pemungutan retribusi daerah berupa karcis dan sejenisnya, penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah bidang pendapatan daerah (piutang dan penyisihan piutang): mengoordinasikan pemungutan dan penagihan pendapatan asli daerah: mengoordinasikan penyaluran dana bagi hasil dan transfer lainnyapendapatan. subbidang pendataan dan penetapan merupakan satuan pelaksana bidang pendapatan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan penetapdataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakpenetapan pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pendataan dan penetaprencana program kerja pendataan dan penetapan serta memantau pelaksanaannya, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak, melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak baik secara self assessment maupun official assessment, menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan menyediakan daftar keterangan pajak daerah, jdih.humbanghasundutankab.go.id mendistribusikan dan menyimpan arsip dan daftar rekapitulasi surat ketetapan pajak daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran yang belum diterima kembalimbuat dan memelihara data induk wajib pajak daerah serta memberikan kartu pengenal ppd, memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan speed wajib pajak, ilgolahan data, menetapkan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pendapatan sesuai dengan tugasnya, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbidang pendataan dan penetapan. subbidang pemungutan dan pengendalian merupakan satuan pelaksana bidang pendapatan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengendalimungutan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengendalian penerimaan dari pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pemungutan dan pengendalrencana program kerja penagihan dan pengendalian serta memantau pelaksanaannya, melaksanakan penagihan penagihan pajak daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo secara aktif dan pasif, melaksanakan perhitungan hasil penagihan dan pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak yang kurang bayarserta melakukan analisa terhadap keberatan yang dilakukan wajib pajak, menyelenggarakan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pembayaran penyetoran pajak daerah. jdih.humbanghasundutankab.go.id melaksanakan pembukuan dan verifikasi mengenai realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah, menerima dan mencatat semua skpd serta surat surat ketetapan pajak daerah yang belum dibayar lunas dan yang telah dibayar lunas, j pendapatan daerah, il. menetapkan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan kewenangannya, m. oo. melaporkandan mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan tugas subbidang pemungutan dan pengendalian. subbidang pengelolaan pbb dan bpt merupakan satuan pelaksana bidang pendapatan dalam pelaksanaan pengelolaan pbb dan bpgelolaan pbb dan bpt mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pbb dan bpt. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pengelolaan pbb dan bpt mempunyai uraian tugas sebagai berikut melaksanakan dpa bakpao sesuai dengan lingkup tugasnya, pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek pbb, cc. penetapan dan pendistribusian surat pemberitahuan pajak berhutang, pelaporan realisasi penerimaan pbb dan bpt, pelaksanaan dan penagihan atas tunggakan pbb dan bpt:pelaksanaan penagihan atas tunggakan pbb dan bptmenetapkan sasaran kinerja pegawai sesuai dengan kewenangannya, j |
bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaran nomor tahuberita acara tim anggaran pemerintah daerah tapi) kabupaten pesawaran nomor perihal penetapan besaran kemampuan keuangan daerah tahun anggaran danpesawaran perlu menetapkan peraturan kepala daerah kabupaten penetapan belanja penunjang operasional pimpinan dprd, penetapan besarnyaberita daerah tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati, selanjutnya sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten pesawayarkan setiap bulan kepadakepada anggota dprd untuk menunjang mobilitas anggota dprd. bab kemampuan keuangan daerah kemampuan keuangan kabupaten pesawaran berada pada kelompok sedang yang perhitungannya dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah kabupaten pesawaran pemerintah daerah kabupaten pesawaran dengan perhitungan realisasi apbd dengan memperhitungkan tahun anggaran kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada dengan perhitungan sebagai berikut pendapatan umum daerah pendapatan asli daerah rp. dbh pajak dan sumber daya alam rp. dbh provinsi rp. dana alokasi umum rp. total rp. belanja pegawai aparatur sipil negara belanja gaji rp. tunjangan rp. tambahan penghasilan pegawai rp. aparatur sipil negara total rp. total b rppimpinan dan anggota dprd sebesar rp. sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan (lima) kali dari nilai uang representasi ketua dprd sebesar rp. pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan. besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut anggota dprd sebesar rp. sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). pembayaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan setiap pelaksanaan reses. bab dana operasional ketua dan wakil ketua dprd besaran dana operasional ketua dprd sebesar rp. delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan (empat) kali uang representasi ketua dprd sebesar rp. dua juta seratus ribu rupiah). besaran dana operasional wakil ketua dprd sebesar rp. tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan (dua koma lima. pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan. bab besaran sewa rumah negara bagi pimpinan dprd dan tunjangan perumahan bagi anggota dprd bagi ketua dprd dan wakil ketua dprd disewakan rumah negara yang dibebankan dalam dpa opd sekretariat dprd dengan besaran sewa rumah negara bagi ketua dprd sebesar rp. , th. sewa rumah negara bagi wakil ketua dprd sebesar rp. th. besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut anggota dprd sebesar rp. (enam juta tujuhablima ratus ribu rupiah). bab viiaanbersihan dan persamaan secara baik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pengangkutan dan pembuangan sampah sampai tempat pembuangan akhir, bahwa pelayanan kebersihan dan persamabahwa pengaturan retribusi kebersihan dan persamaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerahkebersihan dan persamkebersihan persamtauanadal. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut perumahan perumahan kelas jalan protokol . ii. rp. perumahan kelas dan iii jalan protokol . rp. perumahan kelas jalan penghubung . rp. perdagangan pedagang lesehan pk . wooooooo ju. rp. toko kecil dagang manisan kelontong .i rp. toko sandang, bahan bangunan dan prodi . rp. toko besar, grosir dan biro perjalanan . ju. rp. toko swalayan, toko emas preunit .iiiiiee rp. koperasi .iiooooooooooow www mna rp. penjualan spare parts sepeda, motor dan mobil . rp. apotik depot obat .o&o&oo#oo won rp. nursery pedagang bunga .ooooooooomu rp. cc. hotel losmen hotel .ooocorcoo wo###mnnnnnnnnnnnanannnanannnnnannnnnnnannnaaan rp. losmen .ee.oouop#ow####henneeeeannnnnnnnannnnnnnnnnnnn naa rp. rumah makan, restoranwarung rumah makan restoran .ooooooo j@@@aa rp. warung me. nnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkanknnnannaann rp. perusahaan pabrik industri usaha ternak aya ee. menanaananannnnnnnnnnann rp. pertukangan kayu meubel .ennnnnnnnnnnnnnannnn rp. stasiun spbu .iii.ooocoro mma rp. menimbun getah .ooooorooomo jsaaaaaaaana rp. penyalur minyak tanah kios minyak .iiieeumu. rp. perseroan terbatas pt) .voodoo woo oma rp. commander venot chap) .oeeeenninanaaa. rp. wartel kio tel .voodoo woman rp. perusahaan otomotif .ooo#o# woman rp. bangsal batu bata .eee.ooeenenennnnnnnnnnnana rp. bangsal kayu. rp. usaha foto copy, penjualan alat tulis kantor . rp. bengkel mobil .oooooooooo# wooomm jjj@j@y@ym udaan. rp. bengkel motor. mna rp. dealer oom) oo w .#w menanam rp. gudang .ooo##o####nnnnannnnnnnaaaknnnnnnnakannnnnnaann rp. penggilingan padi .ooooooooooo j@akan0 rp. rental komputer .voodoo woo# woo. javana rp. service radio, tipe, dan kulkas iii rp. tukang jahit .cbooo nana rp. usaha tontonan, hiburan, rekreasi dan tempat tempat umum bioskop ee. rp. salon kecantikan tukang gunting .ee.oo rp. tempat rekreasi .oooooooo woman rp. rental vcd, play station. rp. studio foto w.voodoo##o# woooom jnnnnnnnakkanannn rp. perkantoran pemerintah. rp. swa .oco#w#o# ww#w## manakala rpccoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud padacc. diterbitkan skrk atau skrdkbt. bab xviii ketentuan penutup dengan diundangkanpenjelasan umum. peraturan daerah ini disebut peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan persamalayanan kebersihan persamapenyelenggaraan tugas pemerintah kabupaten musi rawas dibidang pertambangan umumdalam rangka pelayanan yangberwawasan lingkungan,, bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi usaha pertambangan umum dalam kabupaten musi rawtugas pemerintah kabupaten musi rawas dibidang pertambangan umum. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalinspektur tambangtambang. eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan iddeposito jaminan adalah uang jaminan kesungguhan dari pemegang izin usaha pertambangan yang ditempatkan pada bank pemerintah daerahp, kk, dan pkp2b. kontrak karya selanjutnya disebut adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan umum antara pemerintah republik indonesia dengan swasta asing atau patungan swasta asing dengan swasta nasional. perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara pkp2b) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan batu bara antara pemerintah republik indonesia dengan swasta asing nasional, atau patungan swasta asing dengan swasta nasional. surat keterangan izin peninjauan skip) adalah surat keterangan jalan untuk melakukan peninjauan umum kepada seseorang terhadap suatu daerah tertentu untuk tujuan permohonan dan kk, tanpa memberikan prioritas apapunwilayah proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada diluar wilayah izin usaha pertambangan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. waste adalah tanah batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (inter burden) atau disekeliling bahan galian yang ikut tergali tebab wilayah pertambangan bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum. apabila dianggap perlu bupati dapat menentukan lokasi yang tertutup untu kegiatan usaha pertambangan umum. bab iii wewenang dan tanggung jawab bupati mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pemberian usaha pertambangan umum dan dalam pelaksanaannya oleh kepala dinas. wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini meliputi memproses izin usaha pertambangan untuk ditanda tangani bupati.. melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.. menetapkan wilayah pertambangan rakyat. bab izin usaha pertambangan umum setiapdari bupati. izin usaha pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya. izin usaha pertambangan dimaksud dapat berupa penyelidikan umum. eksplorasi. eksploitasi. pengolahan pemuaian. pengangkutan. penjualan. penyelidikan umum diberikan untuk jangka waktu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tahun. luas wilayah tidak melebihi dan untuk satu badan hukum perusahaan tidak boleh melebihi ha. eksplorasi diberikan untuk jangka waktu tahun dan dapat diperpanjang sebanyak kali masing masing untueksploitasi diberikan untuk jangka waktu selama tahun dan dapat diperpanjang sebanyaangkutan dan penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu selama tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk tahun. wilayah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara luasnya tidak lebih dari dan akan diciutkan secara bertahap sampai dengan (pada akhir tahun pertama), pada akhir tahun ketiga dan maksimum pada akhir tahun keenam dari wilayah semula jika tidak ada perpanjangan waktu. kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara periode penyelidikan umum akan dimulai tidak lebih lama dari (enam) bulan setelah penandatanganan perjanjian dan akan berakhir tahun dengan masa perpanjangan tahun.eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu tahun. selama periode eksplorasiperiode konstruksi harus selesai dalam waktu tahun setelah mendapat rekomendasi dari dinas terhadap rencana dan rancangan konstruksi, apabila jadwal waktu yang sudah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kontraktor dapat meminta revisi jadwal waktu tersebut kepada dinas. kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara eksploitasi produksi dilakukan dalam jangka waktu tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama, hal ini tergantung pada perpanjangan waktu yang diberikan pada tahap tahap sebelumnya. dalam waktu (tiga puluh) hari setelah tanggal perjanjian kontrak harus membuka rekening bank pemerintah yang disetujui pemerintah kabupaten sebagai jaminan kepada pemerintah kabupaten sebesar sebagai deposito jaminan, akan dicairkan oleh pemerintah kabupaten sebesar adalah berakhirnya periode penyelidikan umum. penyerahan atas laporan kemajuan kerja triwulan secara berturut turut kepada bupati. kemudian berikutnya dari deposito jaminan akan dicairkan setelah tahun pertama kegiatan eksplorasi. (l) kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disahkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan dari dprd. pemohon kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus menyampaikan rencana program kerja tahunan dihadapan dinas instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat sebelum mendapat persetujuan dprd. apabila pada saat penciuman wilayah izin usaha pertambangan, maka pemegang izin usaha pertambangan tersebut tidak perlu mengajukan iup baru, sampai batas waktu izin usaha pertambangan tersebut berakhir. bab tata cara permohonan izin (l) tata cara dan prosedur permohonan izin usaha pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. pemegang izin usaha pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan dari bupati sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. jl) kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada instansi pemerintah. perusahaan negara. perusahaan daerah. perusahaan dengan modal patungan negara dan daerah. koperasi. badan atau perorangan swasta. kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dapat diberikan kepada perusahaan dengan modal patungan antara swasta nasional dan swasta asing. badan atau perorangan swasta. swasta asing dengan perorangan. usaha pertambangan umum dalam rangka kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan umum. persyaratan, prosedur dan format permohonan serta proses perizinan pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah kabupaten, kecuali pada tempat pemakaman, tempat tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan fasilitas umumjl) dalam hal pemegang izin usaha pertambangantersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari bupati. ketentuan ketentuan mengenai perusahaan jasa pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. izin penelitian pertambangan umum dalam rangka penelitian dan pengembangan pertambangan dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan atau konsultan oleh bupati. ketentuan tentang tata cara din peninjauan skip) yang diberikan kepada perusahaan. jl) pada saat wilayah usaha pertambanganterdahulu. pemegang izin usaha pertambangan mempunyai hak prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya, dengan mengajukan izin usaha pertambangan bahan galian yang ditekan tersebut. wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan berupa wilayah proyek harus mendapat izin dari bupati. dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan lain selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh bupati. dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangandan perundang undangan yang berlaku. pemegang izin usaha pertambangan tidak diwajibkan membayar pajak daerah, retribusi daerah dan turuhak pemegang izin usaha pertambangan jl) pemegang izin usaha pertambangan mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan penyelidikan umum. eksplorasi. study kelayakan. konstruksi. eksploitasi produksi. pengolahan pemurnian pengangkutan. penjualan. pemegang izin usaha pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain atas persetujuan bupati. pemegang izin usaha pertambangan berhak mengusahakan bahan galian atau manajemennya sendiri, dan risikonya dibebankan pada pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan rencana kerjanya.y kelayakan dan disetujui oleh bupati. apabila pemegang izin usaha pertambanganbab pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten sesuaidan perundangan yang berlaku. tanggung jawab pemerintah kabupatenizin usaha pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.h. bab viii berakhirnya izin usaha pertambangan izin usaha pertambangan berakhir karena dikembalikan. dibatalkan dan atau dicabut. habis masa berlakunya. jl) permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan izin usaha pertambangan telah diajukan kepada bupati selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin usaha pertambangan. apabila jangka waktu yang ditentukan dalam izin usaha pertambangan telah berakhir dan pemegang izin usaha pertambangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin usaha pertambangan tersebut berakhir. pemegang izin usaha pertambangan dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah inizin usaha pertambangan dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan bupati. pembatalan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah ini dapat dilakukan dalam hal terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan, sebagai akibat kesalahan revisi daritidak ada kegiatan. melanggar peraturan dyang tercantum dalam keputusan izin usaha pertambangan. dibatalkan oleh bupati demi untuk kepentingan negara. jika berakhirnya izin usaha pertambangankarena hal hal dimaksud dalam dan dalam peraturan daerah ini, maka segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. wilayah izin usaha pertambangan jawab pemerintah kabupaten tanpa ganti rugi kepada pemegang izin usaha pertambangan. pemegang izin usaha pertambangan yang bersangkutan harus menyerahkan dokumen hasil penelitian survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang dan peta batas wilayah izin usaha pertambangan kepada bupati. bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambanganhubungan izin usaha pertambangan dengan hak tanah jl) pemegang izin usaha pertambangantahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian dimaksud diatas juga diwajibkan mengganti rugi lahan yang digunakan dalam kegiatannya. besarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam diatas didasarkan atas musyawarah dan mufakat.wilayah, maka pemegang hak tanah harusmemperhatikansanakan. pemegang izin usaha pertambangan harusberikan izipengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kewirausahaan pertambangan (l) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala prioritas usahanya,bupati mengupayakan terciptanya kewirausahaan antara pemegang izin usaha pertambangan. bentuk kewirausahaan. memberi kesempatan kepada pengusaha kecil menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang. memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan vegetasi. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (l) pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. besarnya tarif quran tiap tahap adalah sebagai berikut penyelidikan umum rp. ha tahun. eksplorasi rp. ha tahun. perpanjangan dan rp. ha tahun. pembangunan fasilitas eksploitasi rp. ha tahun. eksploitasi untuk endapan primer rp. ha tahun. eksploitasi untuk endapan laterit rp. ha tahun. pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan membayar iuran eksplorasi eksploitasi (iuran produksi) yang besarnya tergantung dari jenis bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. deposito jaminan yang menjadi kewajiban pemegang izin usaha pertambangan disetorkan bank yang ditunjuk dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. pemegang izin usaha pertambangan pada tahap eksploitasi produksi diwajibkan untuk menyampaikan laporan rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tpl) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh kepala dinas atas nama bupati. pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan menyampaikan rkt rencana kegiatan tahunan) dan rencana pembiayaan kegiatan untuk disetujui oleh kepala dinas. pemegang izin usaha pertambangan pada saat mulai eksploitasi produksi wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pada bank pemerintah yang besar dan prosedurnya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulandinas dengan bentuk dan format laporan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemegang izin usaha pertambangan. pemegang izin usaha pertambangan harus mematuhi mentaati peraturan d(j0) pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan eksploitasi selambat lambatnya (enam) bulan setelah ditetapkan keputusan izin usaha pertimbangannya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemasokan batas wilayahnya dengan suatu berita acara yang disampaikan kepada bupati. il) pemegang izin usaha pertambangan mulai tahap eksplorasi dan eksploitasi harus sudah mengusulkan kepala teknik tambang wakil kepala teknik kepada kepala dinas, untuk disahkan sebagai penanggung jawab pelaksana dan pengelola lingkungan hidup pertambangan. (j2) pemegang izin usaha pertambanganyang bersangkutan. bab xii pembinaan aparat daerah dinasyang belum dilaksanakan. dina. bab xiii pengawasan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang iup dilakukan oleh bupati dan dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.. eksploitasi produksi. pemasaran penjualan. keselamatan dan kesehatan kerja k3). lingkungan hidup. konservasi bahan galian. keuangan, investasi, barang modal. tenaga kerja. pengolahan data. j . penggunaan produksi dalam negeri. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi. il. penerapan standar pertambangan. jasa pertambhidup oleh dinas dilakukan sekurang kurangnya (enam) bulan sekali. (l) pelaksanaan pengawasan terhadap aspek dan lingkungan sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan oleh inspektur tambang. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan lingkungan berpedoman kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku. tata cara pengawasanadalah berdasarkan hasil evaluasi pemegang izin usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh dinas setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan. jl) bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum ditentuan yang berlaku. bab xiv ketentuan pidana (l)selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kepada pemegang izin usaha pertambanganketentuan peralihan izin usaha pertambangan berupa kp, dan pkp yang telah diterbitkan sebelum tanggal desember beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunytes salinan aia peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang pajak sarang burung waletbisarang curang waterperaturan daerah sarang curang wateperaturan daerah sarang curang water|ndapatan daerah kabupaten maros. pejabat adalah pegawai yadaerah sarang curang watesarang curang water|peraturan daerah sarang burung watersarang curang water| volume adalah satuan ukuran yang dihitung dalam menetapkan besaran sarang burung waletsarang curang water|mengalikan besar pengenaan pajak sebagaimana maksud dalam dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan rumus sebagai berikut: ppt x10y6 ppt pokok pajak terutang harga pasaran volumemasa pajak adalah jangka waktu selama (satu) bulan kalendermembayar sendirididayar dengan menggunakan speed, skpd dan atau skpdkbt. peraturan daerah sarang burung water|aturan daerah sarang senang water|sarang burung water bab viii tatdanperaturan daerah sarang burung water|sarang curang dateperaturan daerah sarang curang waterdanbupatiperaturan daerah sarang curang datemenetapkan keputusan penghapusan piutang pajak kabupatenperaturan daerah sarang curang waterperaturan daerah sarang burung water|sarang curang waterdraturan daerah sarang gunung wate peraturan daerah sarang curang water|alam undang undang nomor tahunsarang gunung water bab xvii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannyasarang curang water peraturan daerah sarang curang hate |
peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor tahun tentang pengelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purbalingga, menimbang: bahwa untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah dengan pinsi jawaepala skpd provinsi. pengelolaan air tanah didasarkan pada cat. cat sebagaimana dimaksud pada adalah cat purbalingga purwokerto yang merupakan bagian wilayah cat. bab iii tujuanruang lingkup peraturan daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. babteknis pengelolaan air tanah wilayahnya berdasarkan kebijakan teknis air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya, menyelenggarakan pengelolaan air tanah wilayahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, cc.evaluasi, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah, mengatur dan memberikan mencabut izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanmelaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh pemerintah, bupati mendelegasikan kepada kepala skpd yang membidangi esdm untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada kecuali huruf bupati mendelegasikan kepada kepala skpd yang membidangi perizinan untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada huruf dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada kepala skpd berkoordinasi dengan dinas instansi terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. bab pengelolaan air tanah bupatipemerintah daerah mempunyai kewenangan untukcc.cc.gusulkan penetapan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya air untuk rumah tangga cc. air untuk peternakan dan pertanian rakyat air untuk irigasi air untuk usaha perkotaan air untuk industri air untuk pertambangan air untuk pariwisatabupati. pengeboran dan penggalianberdiameterpenggunaan air tanah kurang dari,: j .bupatibupatibupatiappledinas. pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki sertifikat. bab viibab viii pengelolaan dataf.penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi cc.j .27vseperti cat yang meliputi kabupaten purbalingga dan kabupaten banyumascukup jelas cukupjelas cekungan air bawah tanah yang berada wilayah kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan menteri energi dan sumber daya miner:arovinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang pengelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros, menimbang bahwa sumber dayakabupaten maroscc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan tersebut diatas, perlu pengaturan pengelolaan air tanlembaradan air permukaan,yang mempunyai kewenangan bidang pertambangan dan energi. kepala dinas adalah kepala dinas yang diberi kewenangan bidang pertambangan dan energi. satuan kerja perangkat daerah disingkat skpd bidang perizinan adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan bidang perizinan. satuan kerja perangkat daerah disingkat skpd bidang lingkungan hidup adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan bidang lingkungan hiduppada, diatas ataupun diantunlingkungan geologi dan cara terdapatnya, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah. pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambilawasan dan pengendalian serta konservasi air tanah. pengelolaan sumberair dan pendayagunaan sumber airatau untuk berbagai kepentingsumur bor adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer dalam menggunkan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari inchi. sumur pasak adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal. sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal. sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air dari akuifer tertentu. sumur ibu. penerapan mata air adalah kegiatan mempertinggi permukaan mata air, menampung dan atau melakukan pemisahan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya tanpa mengubah bentuk alamiah cara pemunculan mata air. izin pengeboran eksplorasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksplorasi air tanah dalam rangka penyelidikan atau pereli tian. izin pengeboran eksploitasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksploitasi untuk mengambil air tanah. izin penerapan adalah izin untuk melakukan pembuatan konstruksi bangunan penerapan. izin pengambilan air tanahusaha perusahaan pengeboran air tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengebor dalam rangka pengeboran air tanah. meter air adalah alat ukur yang telah tertera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambil asas, tujuan, dasar, dan hak bagian kesatu asas pengelolaan air tanah berasaskan kemanfaatan, keadilan, kelestarian: keseimbangan, keterpaduan, keserasian, partisipasi. akuntabilitas: dan transparansi. bagian kedua tujuan pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. bagian ketiga dasar pengelolaan air tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah. cekungan air tanah sebagaimana dimaksud adalah cekungan air tanah pangkajene seluas km? melintasi kabupaten maros dan kabupaten pangkep. kewenangan kabupaten pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud adalah yang berada dalam batas wilayah kabupaten. kewenangan pengelolaan air tanah selainbab iii wewenang kewenangan bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi menyelenggarakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah, menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanahatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengeboran eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penerapan, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah, mengatur dan memberikan izin juru bor,, mengelola sistem. wewenang sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan oleh kepala dinas. wewenang sebagaimana dimaksud huruf dan dilaksanakan oleh satuan kerja dibidang perizinan. dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dan atau pemerintah provinsi sulawesi selatan. ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. bab kegiatan pengelolaan bagian pertama inventarisasi kegiatan inventarisasi air tanah untuk menentukan sebaran cekungan air tanah, daerah imbuhan dan lepasan air tanah, karakteristik akuifer,ilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah. hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah. semua data sebagaimana dimaksud pada adalah milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. bagian kedua konservasi paragrafkeberlanjutan pemanfaatan air tanah. konservasi air tanahendalian pengambilmenjadi salah satu pertimbangan pendayagunaan air tanah. paragraf perlindungan dan pelestarian perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud huruf ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air tanah beserta lingkungan keberadaanya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan baik oleh alam maupun manusia. perlindungan dan pelestarian sumber air tanahair tanah, pengisian air pada sumber air tanah, perlindungan sumber air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air tanah, pengendalian pengolahan tanah daerah hulu, pengaturan daerah sempadan sumber air tanah yang mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. upaya perlindungan dan pelestarian sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar dalam pendayagunaan lahan. paragraf pengendalian pengambilan pengendalian pengambilan sebagaimana dimaksud huruf ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan air tanah sehingga tidak merusak kondisi dan lingkungan air tanah. pengendalian pengambilan sebagaimana dimaksud dilakukan sekurang kurangnya dengan cara penerapan perizinan air tanah, pengaturan debit pengambilan air tanah, cc. pengaturan pelaksanaan dewatering, pengaturan debit penerapan mata air, pengaturan pemanfaatan air tanah, penerapan pajak penggunaan air tanah. paragraf pengawetan pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud huruf di tujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah sesuai dengan fungsi dan manfaat. pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan den gan cara mengendalikan penggunaan air tanah, menghemat penggunaan air tanah, cc. memelihara kualitas air tanah, meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah, memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan. paragraf penghematan penggunaan upaya penghematan air tanah dilakukan dengan cara menggunakan air tanah secara efektif dan efe dan atau, memberikan disinsetif bagi pelaku pemborosan air. paragraf pemulihan pemulihan air tanah sebagaimana dimaksud hurufpemulihan air tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan den gan cara membuat imbuhan air tanah buatan, menetralisir pencemaran air tanah, merehabilitasi daerah imbuhan air tanah. paragraf pemantauan untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah secara berkala. pemantauan air. pemantauan air tanah sebagaimana dimaksudmeliputi,sumur pantau sebagaimana dimaksud huruf berikut alat pantainya wajib diadakan oleh badan usaha atau perorangan sebanyak (satu) buah untuk setiap satu titik pengambilan air dengan debit liter berdetak atau lebih. lebih dari (satu) titik pengambilan air tanah dengan total debit pengambilan liter berdetak atau lebih dalam areal pengambilan kurang dari hektar. setiap keberadaan (lima) titik pengambilan air dalam areal pengambilan kurang dari hektar. paragraf pengendalian pencemaran pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud huruf ditujukan untuk menjaga kualitas air tanah agar tetap dalam kondisi alamiah. pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara mencegah, menanggulangi dan atau memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar. paragraf pengendalian kerusakan pengendalian kerusakan air tanah sebagaimana dimaksud huruf ditujukan untuk menjaga mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kuantitas air tanah. pengendalian kerusakan air tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pengaturan kerapatan lokasi pengambilan air tanah, pembatasan debit pengambilan air tanah, cc. perlindungan zona jenuh air tanah daerah batu gamping, pengaturan kedalaman akuifer yang disadap, pembatasan penyadapan air tanah pada akuifer yang sudah rawan dan kritis, penerapan spl atau ukl dan upl dan atau amdal. dinas dan satuan kerja bidang lingkungan hidup melaksanakan konservasi air tanah. setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air, dan izin pengusahaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.tanah wajib melaksanakan upaya konservasi air tanah. bagian ketigdilakukan melalui pendayagunaan, penyediaan, cc. penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan. dinasditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah. zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan potensi air tanah, ketersediaan sumber daya air, kawasan lindung air tanah, prioritas untuk kebutuhan air minum dan rumah rangga, kepentingan masyarakat dan pembangunan, data dan informasi hasil inventarisasi. zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyusunan rencana penyediaan air tanah, rencana pengambilan air tanah, cc. pengembangan air tanah, dan rencana tata ruang wilayah. bupati menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada paragraf penyediaan dan penggunaan penyediaan air tanah sebagaimana dimaksudggunaan air tanah sebagaimana dimaksud huruf ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana air tanah. paragraf pengembangan pengembangan air tanah sebagaimana dimaksuddilakukan dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan dan kemampuan pasokan air tanah, kelestarian atau kesinambungan ketersediaan air tanah, cc.. paragraf prioritassanitasi lingkungan, air untuk industri: air untuk usahapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat. prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada daten tukan dengan memperhatikan kelestarian air tanah, daya dukung air ta nah, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan air tanah serta pemanfaatan air yang sudah ada. paragraf pengusahaan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud. pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksudcc. pemanfaatan daya air tanahperaturbabterdiri dari izin juru bor, izin usaha perusahaan pengeboran air tanah,dan izin pengusahaan air tanah. pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan perizinan dilakukan oleh satuan kerja bidang perizinanbupati cg. satker bidang perizinan dengan tembusan kepada gubernur untuk area pemohon masuk dalam cekungan air tanah lintas kabupaten. izin sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari dinas untuk luar cekungan air tanah, pemerintah provinsi untuk cekungan air tanah lintas kabupaten. pengajuan rekomendasi teknis kepada gubernur diajukan setelah persyaratan permohonan izin sudah terpenuhi secara lengkap,permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua pengecualian izin hak guna pakai air meliputi penerapan mata air, pengambilan air tanah dan pengambilan air mata air diperoleh tanpa izin untuk keperluan air minum, air rumah tangga, perkebunan dan pertanian rakyat sampai batas batas tertentu tidak diperlukan izin. hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut penggunaan air tanah dengan sumur gali, penggunaan air tanah dengan menggunakan sumur bor dengan diameter pipa kurang dari (dua) inci atau kurang dari (lima) centimeter, cc. penggunaan air tanah kurang dari (seratus) meter kubik perbulan tanpa didistribusikan, keperluan peribadatan yang tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air bawah tanah dan lingkungannya. bagian ketiga proses perizinan izin sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan kelengkapan persyaratan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. izin sebagaimana dimaksud dalam diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengeboran dan atau setiap titik pengambilan air. izin sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan bupati. izin sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati. bagian keempat masa berlaku dan daftar ulang izin masa berlaku izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor diberikan selama tigaritgunmasa berlaku izin pengusahprosedur dan tata cara untuk melakukan daftar ulang maupun perpanjangan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati. pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air tanah dan juru bor yang telah mendapbagian kelima masa berakhirnya, pengembalian, dan pembatalan izin paragraf masa berakhirnya izin izin pengelolaan air tanah berakhir karena habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, dibatalkan dan atau dicabut: dikembalikan oleh pemegang izin kepada bupati. paragraf pengembalian izin pemegang izin dapat menyerahkan kembali izinnya dengan surat pernyataan tertulis kepada bupati disertai alasan alasan yang jelas. pengembalian izin dinyatakan sah setelah disetujui oleh bupati atau apabila dalam waktu (tujuh puluh lima) hari setelah pernyataan disampaikan, bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian dianggap sah. apabila alasan alasan yang disampaikan tak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana tersebut diatas, maka izin dicabut secara sepihak. paragraf pembatalan izin pengelolaan air tanah dibatalkan karena tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, demi kepentingan umum yang lebih luas dan berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan hidup yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak melanjutkan usahanya, tidak sesuai peruntukannya, izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan bupati, tidak melaksanakan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau pengeboran eksploitasi air tanah setelah (tiga) bulan izin diterbitkan, pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau pengeboran eksploitasi air tanah sesuai dokumen rencana eksplorasi atau eksploitasi yang telah disahkan, tidak melaksanakan kegiatan pengambilan air tanah atau pengusahaan air tanah setelah (enam) bulan izin pengambilan air tanah diterbitkan, pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan sesuai dokumen spl atau ukl upl dan atau amdal yang telah disahkan pembatalan izin dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang izbagian keenam hak dan kewajiban pemegang izin paragraf hak pemegang izin pemegang izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor berhak melakukan usaha dibidang pengeboran air tanah sesuai dengan izin yang diberikan. pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah berhak melakukan pengeboran eksplorasi air tanah sesuai dengan izin yang diberikan. pemegang izin pengeboran eksploitasi air tanah berhak melakukan pengeboran dan penggalian sesuai dengan izin yang diberikan. pemegang izin penggunaan air tanah berhak melakukan penggunaan air tanah sesuai dengan izin yang diberikan. pemegang izin pengusahaan air tanah berhak melakukan pengusahaan air tanah sesuai dengan izin yang diberikan. paragraf kewajiban pemegang izin pemegang izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan pemegang izin juru bor berkewajiban: melaporkan hasil kegiatan secara tertulis setiap (enam) bulan sekali kepada dinas, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin. pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah berkewajiban: melaporkan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah secara tertulis setiap (satu) bulan sekali kepada dinas, memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan, menghentikan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelalaian kelalaian yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah, dan lingkungan hidup, pemegang izin pengeboran eksploitasi air tanah dan izin penerapan mata airsetiap (satu) bulan sekali kepada dinas, memberitahukan secara tertulis kepada dinas paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pengeboran, pemasangan kontruksi atau penerapan mata air uji pemompaan dan pemasangan pompa, melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penerapan mata air sesuai dengan dokumen rencana pengeboran dan petunjuk teknis atau saran teknis dari dinas atau instansi berwenangpemegang izin pengunaan air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah berkewajibanharus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh dinas, melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan sesuai pencatatan volume atas dasar angka meter air paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya kepada: membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, membuat sumur ibu sesuai peraturan yang berlaku, menghentikan kegiatan penggunaanyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan paling banyak (sepuluh persen) dihitung dari jumlah debit yang ditetapkan dalam izin, menyediakan sumur pantau dan alat ukur, memelihara kondisi sumur pantau serta melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada dinas, melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan setiap (enam) bulan sekali kepada satuan kerja bidang lingkungan hidup, memberikan kemudahan bagi aparat untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan surat tugas, membantu memberdayakan masyarakat sekitar. dalam menggunakan hak guna air, semua pihak yang melakukan pengambilan air tanah berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi air tanah serta perlindungan dan pengamanan sumber air tanah. setiap kegiatan pengambilan air tanah wajib dilengkapi dokumen minimum surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) ataujumlah debit lebih dari liter detik yang berasal dari (satu)areal kurang dari (sepuluh) hektar. kewajiban sebagaimana dimaksud pada apabila: pada suatu lokasi yang dimiliki terdapat (lima) buahkawasan kurang dari (sepuluh) hektar, cc. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari liter detik yang berasal dari (satu) buah sumur. lokasi dan konstruksi sumur pantau ditentukan oleh dinas bersama sama instansi teknis berwenang. tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab larangan setiap orang atau badan dilarang melakukan pengeboran dan atau pengambilan air tanah tanpa izin, menyembunyikan titik atau lokasi air, cc. merusak, melepas, menghilangkan, meng, memindahkan letak titik atau lokasi air pengambilan air tanah tanpa persetujuan bupati, mengangkut dan atau menjual air tanah dalam bentuk bahan keluar daerah kecuali mendapat izin khusus dari bupati. tata cara dan persyaratan pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud dalam serta hak dan kewajibannya diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati. pemegang lipat yang diperbolehkan mengangkut dan atau menjual air tanah: perusahaan pembangunan perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh perusahaan daerah air minum, perusahaan yang terdapat dalam kawasan industri dalam daerah, cc.teknis danim, pihak pihak yang diizinkan dengan peraturan bupati. bab pemasangan meter air dan penghitungan volume bagian kesatu pemasangan meter air meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit yang terpasang disetiap titik pengambilan air, baru dianggap sah setelah dilakukan penyegelan oleh dinas. membuka atau melepas segel bagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan atas seizin dinas. barangsiapa yang dengan yang sengaja merusak segel sebagaimana dimaksud dalam (satu) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bentuk dan bahan serta ukuran segel meter air ditetapkan lebih lanjut oleh peraturan bupati. bagian kedua penghitungan volume hasil pencatatan volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak pengambilan air tanah atau pajak. apabila volume hasil perhitungan bulan yang bersangkutan melebihi ketentuan debit maksimum pengambilan sebagaimana yang tertera dalam naskah lipat, dikenakan sanksi. bab viii pengawasan dan pengendalian dinas melakukan pengawasan pemasangan meter air dan alat pembatas debit. dinas melakukan pengawasan terhadap tindakan tindakan penghematan penggunaaan air tanah oleh pemegang izin atas dasar informasi perkembangan kondisi air tanah dari pemegang izin. dinas melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengeboran air tanah. dinas melakukan pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor produksi air tanah. dinas melakukan pengawasan pelaksanaan uji pemompaan. dinas melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan cara memberikan debit maksimum tertentu pengambilan air mengikuti ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. bab hak dan peran masyarakat bagian kesatu hak masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat, cc. memperoleh manfaat atas pengelolaan air tanah, menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan air tanah yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu. bagian kedua peran masyarakat masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah. bab sanksi administrasi dan denda bagian pertama sanksi administrasi pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi, berupa peringatan tertulis, penyegelan sumur, cc. penutupan sumur, pembatalan izin. peringatan tertuliskenakan sanksi penyegelyegelan dikenakan sanksi penutuputupan sumur dikenakan sanksi pembatalan izin. sanksi sebagaimana dimaksud pada tidak berarti menghapus kewajiban perusahaan pengambil air tanah. bagian kedua denda bila volume pengambilan air yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan pengambilan air oleh perusahaan, maka akan dikenakan denda. denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan terhadap volume yang tidak dilaporkan. besarnya denda ditetapkan berdasarkan perhitungan volume pengambilan yang tidak dilaporkan dikalikan (sepuluh) besarnya tarif pajak. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan daerah. bab sistem informasi air tanah bupatipada tingkat kabupaten. penyelenggaraan sistem informasi air tanah dilaksanakan oleh dinas. informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi data dan informasi tentangdinas menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah. informasi sebagaimana dimaksud pada bersumber dari instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan, dan badan usaha. sumber informasi sebagaimana dimaksud berdasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan air tanah. sumber informasi sebagaimana dimaksud wajib menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktu atas informasi yang diberxii penyidikan penyediaxisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiv dengan ditetapkankaera), bupati wajo provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang pajak parkir.urusan pemerintah daerah kabupaten wajoarkir.rkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementarpengenaan pajak parkir didasarkan atassebagai berikut: zona komersil jenis tempat parkir jenis gedung kendaraan pelataran tempat ruang terbuka tertutup kendaraan rp. , rp. ,(enam) atau lebih zona sosial jenis ruang terbuka tertutup kendaraan rp. , rp.bermotor roda sekali parkir sekali parkir (enam) atau lebihetapan zona sosial sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. tarif pajak ditetapkan sebesar dua puluh persen besarnya pokok pajak parkir bab masa pajak masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender. bab pemungutan dan penetapan pajak bagian kesatu pemungutan pemungutan pajakdan atau skpdkbr. tata cara penerbitan dan penyampaian speed, kpk, dan skpdkbt sebagaimana dimaksud pada data diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua penetapandalam jangka (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. tata cara pengisian dan penyampaian speed,parkir harus dilakukan sekaligus atau lunas. pajak yang terutang berdasarkan skpd, skpdkbt, std dan surat keputusan pembetulan, skpd, skpdkbt, skpdsebagaimanaajakbabatur dalamwajowajov ketentuan pidana wajib pajak yang karena keaalp: nomor tahun penjelasan atas peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang pajak parkir umumnegara indonesia memiliki cita hukum pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan yang akan dibuat khususnya rencana pembentukan pengaturan pajak parkir hendaknya diwarnai dan dialiri nilai nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. secara filosofis, cita hukum yang mendasari aturan hukum pengenaan pajak parkir diturunkan dari sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. sehingga ketentuan hukum pengenaan pajak parkir harus dapat memberikan dasar bagi penciptaan keadilan bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. cita hukum dalam pengaturan pajak parkir, diantaranya adalah asas keadilan, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, dan manfaas daerah adalah kas daerah kabupaten waj,)syaratan ita perpanjangan surat permohonan ditunjukan kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten waj warna lemba,,, rumah usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha,,,yayasan atau organisasi sejenis bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya, fire hidrat adalah hidran kebakaran,,,tabung tahun kendaraan bermotor bus enam roda antar kota, antar provinsi rp. , tabung tahun bus enam roda antar kota, dalam provinsi rp. , tabung tahun bus pariwisata enam dan sejenisnya roda rp. ,.membran daerah kabupaten wajo nomor tahun noref nomor tahun penjelasan atas peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran iii umumbanyaknya kasus kebakaran yang terjadi wilayah kabupaten wajo saat ini cukup memprihatinkan banyak pihak. musim kemarau menjadi salah satu penyebab kebakaran yang menelan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tidak sedikit. kepala badan penanggulangan bencana alam daerah kabupaten wajo mengatakan mayoritas kasus kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. namun dia pun membenarkan bila musim kemarau turut menjadi salah satu pemicu meluasnya kebakaran. suhu matahari yang panas membuat bahan material bangunan jadi mudah terbakar, katanyaour'quran adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari lembaga pembinaan dan pengembangan al quran plstka), dan atau lembaga lainnya yang sejenis, pengajar pendidikan al qurgur'(materi pendidikan al qur(l)our''an. ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan al quran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab val our'(l) peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan al qurguru(l)qur((l)'qurqur:egal.pit. sekretaris daerah, madukelleng orangota makassar nomor tahun tentang penetapan hari jadi kota makassar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota makassar menimbang bahwa dengan kembalinya nama makassar yang memiliki latar belakang sejarah, social budaya, social politik, ekonomi, dan agama yang diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan yang dapat dibanggakan dimasa lalu, maka hari jadi kota makassar yang selama ini dihitung dari saat stadsgemeente makassar sebagai daerah berpemerintahan berdiri sendiri, perlu dikaji kembali guna menemukan hari jadi yang lebih bersesuaian dengan keberadaan kota makassar masa lalu, kini dan masa depan: bahwa hari jadi kota makassar dimaksud huruf sebagai jati diri kota makassar dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih memacu pembangunan kota makassar bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipilih dari momentum atau kejadian penting berdasarkan kebenaran sejarah dimasa lalu. bahwa tanggal november sebagian momentum atau kejadian penting dalam sejarah makassar dipandang patut untuk dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai hari jadi kota makassar dengan suatu peraturan daerah kota makassarentuk peraturan daerah perubahan. memutuskan menetapkan peraturan daerah kota makassar tentang penetapan hari jadi kota makassar bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan kota makassar adalah: pemerintah kota adalah pemerintah kota makassar, walikota adalah walikota makassar. bab hari jadi dan peringatan hari jadi kota makassar ditetapkan tanggal november setiap tanggal bulan november tahun yang sedang berjalan, diperingati oleh pemerintah kota dan warga masyarakat sebagai hari jadi kota makassar. bab iii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan terdahuluhal hal yang belum pada tanggal walikota makassar, ttd h.b. amirudin maula diundangkan dalam lembaran daerah kota makassar nomor tahun seri nomor tanggal maret sekretaris daerah kota, h.m. farid suai pangkat pembina tk. nip. penjelasan atas peraturan daerah kota makassar nomor tahun tentang penetapan hari jadi kota makassar penjelasan umum bahwa selama ini tanggal april setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi kota makassar yang dahulu disebut sebagai kotapraja makassar kotamadya daerah tingkat ujung pandang, dihitung dari saat stadsgemeente makassar sebagai daerah yang berpemerintahan berdiri sendiri. makassar sebagai tempat kedudukan pemerintahan kota makassar (dahulu kotapraja makassar kotamadya daerah tingkat ujung pandang)dan makassar sebagai ibu kota propinsi sulawesi selatan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang perusahaan batas yang namanya diubah dari kota ujung pandang menjadi kota makassar,tanpa perubahan luas wilayah berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang perubahan kota ujung pandang menjadi kota makassar dalam wilayah propinsi sulawesi selatan memiliki sejarah yang cemerlang dimasa lalu,penetapan hari jadinya tidaklah tepat bila dihitung dari kelahiran stadsgemeente makassar karena tidak sesuai dengan keberadaan kota makassar karena tidak sesuai dengan keberadaan kota makassar dimasa lalu,sekarang dan masa depan. untuk menemukan hariadhi yang lebih bersesuaiandengan fakta fakta sejarah masa lalu yang merupakan suatu fenomena yang amat terkait dengan latar belakang budaya,social politik dan ekonomi dimasa sekarang dan masa depan,telah dilakukan pengkajian ulang secara mendalam dengan memperhatikan masukan berbagai kalangan masyarakat. penetapan hari jadi kota makassar yang akan diperingati setiap tahun olh pemerintah kota dan warga masyarakat,diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota makassar dan lebih memacu perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan dating. il. penjelasan dem kota makassaradalah yang dahulu bernama kota ujung pandang berdasarakanwilayahnya diperluas dengan masuknya sebagai daerah dari kabupaten gowa,yang meliputi desa desa: barombong: karuwisi penaikan tallo baru antang: tamangapa pengaya rappocini mancini gembala mangsa. kabupaten maros, yang meliputi desa desa bira daya tamalenrea bulurokeng sedang kabupaten pangkajene dan kepulauan yang meliputi desa desa barang candi barang jompo perjuangan kodingareng. atas terjadinya perubahan nama kota ujung pandang menjadi kota makassar,luas wilayahnya tidak berubah dan tetapseperti pada saat bernama kota ujung pandang. hari jadi kota makassar yang diambil dari momentum atau kejadian penting dalam sejarah kota makassar masa lalu bernuansa kekinian dan depan ,ringkasan arti dan pemakamannya sebagai berikut tanggal november bertepatan dengan harijumat tanggal19 raja merupakan peristiwa sejarah makassar yang mempunyai makna dan nilai tinggi dimana raja tallo yang merangkap mangkubumi kerajaan gowa malingkaang dg. anyone sultan abdullah awal islam) mendeklarasikan sikap orang makassar yang menjunjung tinggi pluralisme sebagai wahana menuju masyarakat madani civil society dan sangat menghargai perdagangan bebas sebagaimana berkembang diera globalisasi sekarang ini oleh karena sesungguhnya agama islam dinyatakan sebagai panutan resmi kerajaan,namun golongan dan agama lain didalam wilayah kerajaan punya hak yang sama dan mempunyai kebebasan dalam berniaga dan bermasyarakat. 3s d cukup jelas. |
eeee ez. ee :, bahwatentang susunan organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah. kecuali bab iii huruf beserta laporannya.. cc.lembaran daerah tahun nomor )beserta laporannya ll.penjelasan umum |
cdi ydesa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang aa. bahwa berdasarkan klarifikasi dari gubernur jawa tengah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadapbeberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: frase menetapkan, disempurnakan menetapkan peraturan daerah tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa." huruf diubah menjadi sebagai berikut d. berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun, disempurnakan: bagi pegawai negeri sipil dan tniatau instansi yang berwenge. uran klaten, fan lai diundangkan klaten pada tanggal januari fan kan, baris daerah kabupaten klaten, wsetdappp idarwanto en, sebaran daerah kabupaten klaten tahun nomor naajiwmengingat: sub dan sub dan jiwa. bab pembentukan. dengan nama badan pimpinan umum asuransi jiwa, selanjutnya disebut bpu asuransi jiwaasuransi jiwa eka sejahtera yang didirikan dengan peraturan pemerintah tahun dan perusahaan negara dalam lapangan perasuransian jiwakeuangan, cc. bpu" ialah badan pimpinan umum asuransi jiwa, perusahaan" ialah perusahaan dimaksudkan dalam direksi" ialah direksi perusahaan dimaksudkan dalam tempat kedudukan. bpu berkedudukan jakarta tugas dan kewajiban. d) tugas bpu ialah mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara dimaksudkan dalam yang dimaksud dengan pengawasan disebut pada antara lain adalah menyesuaikan segala kegiatan perusahaan dengan politik ekonomi negara, membantu perkembangan perusahaan serta turut menjaga kepentingan masyarakat umumnya, pemegang polis khususnya dan dalam rangka ini mengajukan saran dan usul kepada menteri, cc. khusus mengawasi pekerjaan direksi agar supaya perusahaan dikembalikannya secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan dalam dunia perasuransian jiwa. keanggotaan. d) bpu terdiri dari sekurang kurangnya dan sebanyak banyaknya anggota, salah seorang anggota diangkat sebagai ketua bpu. gaji dan penghasilan lain para anggota bpubpu adalah warga negara indonesia. d0) antara anggota bpu,pubpupukerjaan sekretariat bpu dilakukan oleh biro urusan moneter dari departemen keuangan. tanggung jawab. d0)adan pimpinan umum dengan perusahaan dibawahnya. d0) dengan tidak mengurangi ketentuan dalam dan bpu menetapkan sifat hubungan pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan dan bpu. keputusan bpu dimaksudkan pada mengikat perusahaan yang bersangkutan. d) bpupu dan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan ditaati. untuk kepentingan pelaksanaannya tugasnya anggota bpu, baik bersama . memasuki bangunan, halaman dan tempat lain yang dipergunakan oleh perusahaan: cc. menghadiri rapat direksi. bpu berhak memberi pendapatnya, baik diminta ataupun tidak oleh direksipu0)pu, ialahluar negeri,,luar negeri, mengadakan perjanjian sebagai berikutpu dibebankan pada perusahaan. pembubaran pembubaran bpuaekar diundangkan jakarta,uransi jiwa eka sejahter,jiwa, mengingat:jiwa eka sejahtera. bab pendirian. d) dengan nama perusahaan negara asuransi jiwa eka sejahtera, selanjutnya disebut perusahaan negara asuransi jiwa eka sejahtera, didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksudkanbawah ini: n.v. levensverzekering maatschappij billy van jakarta yang dikenakan nasionalisasi dengan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor dan yang kemudian berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman tanggal desember nomor j.a. diubah namanya menjadi p.t. perusahaan pertanggungan jiwa sejahtera": n.v. levensverzekering maatschappij van nederland van jakarta, ordering levensverzekering vennootschap oleh van jakarta, n.v. eerste nederlandsch verzekering maatschappij het leven tegen invaliditeit, jakarta, n.v. amstleven amsterdam maatschappij van levensverzekering), jakarta, n.v. nationale levensverzekering bank, jakarta, hollandsche societies van levensverzekeringen, jakarta, n.v. levenverzekering maatschappij ons belang" lfvob), jakarta, n.v. levensverzekering maatschappij h.a. bank, jakarta. yang pengolahannya diserahkan kepada perusahaan tersebut pada angka dengan surat keputusan menteri kehakimantanggal desember nomor dan yang kemudian dikenakan nasionalisasi dengan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut pada segala hak dan kewajibserta pengalihan pada dan diatur oleh menteri keuangan. bab ii. anggaran dasar. ketentuan umum. p.n. asuransi jiwa eka sejahteasuransi jiwa eka sejahtera, direksi" ialah direksi p.n. asuransi jiwa eka sejahtera, b.p.u." ialah badan pimpinan umum asuransi jiwa dengan persetujuan menteri dan atauasuransian jiwa sesuai dengan ekonomi terpimpin,asuransian jiwa, yaitu: a.mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi jiwa, termasuk reasuransinya, b.memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi. modal. d) modal perusahaan ditetapkan sebesar rp. tiga puluh .)pada badan pimpinan umum menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan dan badan pimpinan umum. keputusan badan pimpinan umum dimaksudkan pada mengikat perusahaanadan pimpinan umum, ialahdi.diluar negeri, mengadakan perjanjian sebagai berikut:. yang telah disahkan menurut ditetapkan sebagai berikut"lokadata"negara yang berada : pembentuk, mengingat: undang undang prp tahun undang undang prp tahun mendengar: musyawarah kabinet kerja pada tangal oktober memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan negara "lokadata". bab pendirian. dengan nama perusahaan negara lokadata", selanjutnya disebut p.n. lokadatapiringan hitam lokadata yang ditunjuk sebagai perusahaan negara dalam arti indische comptabiliteitswet dan berkedudukan surakarta dengan ini dilebur kedalam p.n. lokadata termaksud pada diatas. segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan piringan hitam lokadata beralih kepada p.n. lokadata. pelaksanaan peleburan termaksud pada dan diatur oleh menteri penerangan. bab ii. anggaran dasar. ketentuan umum. p.n. lokadat republik indonesia, c." perusahaan" ialah p.n. lokadata:surmbuat. modal. modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passive dari pada perusahaan negara yang dilebur berjumlah limabelas juta rupiatau)atas permintaan sendiri, b)karena tindakan yang merugikan perusahaan, c)karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara, d)karena meninggal dunia. pemberhentian karena alasan tersebut pada huruf dan huruf jika merup tahun.mengcc. untuk sumbangdirian perusahaan negara "lokadata":. umum. sesuai dengan keputusan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor mengenai proyek proyek pembangunan dalam lingkungan departemen penerangan, maka pembangunan perusahaan piring hitam lokadata" tergolong proyek berhubung dengan hal itu dipandang perlu untuk merubah status perusahaan tersebut dari perusahaan negara yang didirikan berdasarkan undang undang notabilitas indonesia staatsblad nomor menjadi perusahaan negara menurut undang undang nomor prp tahun dengan perubahan status itu maka prinsip prinsip ekonomi perusahaan dapat dilaksanakan semestinya dalam rangka ekonomi terpimpin. dalam pada itu dengan pembuatan dan peredaran piring hitam kesenian indonesia, lokadata" akan memberikan sumbangan yang berharga dalam pembangunan kebudayaan nasional dan membantu memperkenalkan kesenian indonesia luar negeri. dengan ekspor sebagian dari produksi piring hitam maka lokadata" dapat menghasilkan devisa untuk negara. demi sampai dengan tidak memerlukan penjelasan. tujuan lokadata" sebagai perusahaan negara disesuaikan dengan undang undang nomor prp tahun dengan demikian usaha usaha perusahaan dalam bidang ekonomi disesuaikan dengan dasar dasar ekonomi terpimpin dan sosialisme indonesia. dalam pada itu lokadata" berusaha pula dalam bidang kebudayaan. usaha usaha dalam bidang ini ditujukan terutama untuk mendapatkan bahan bahan untuk pembuatan piring hitam dan untuk peredarannya. berhubung dengan hal ini perusahaan perlu berusaha juga dalam lapangan penerbitan dan pertunjukan pertunjukan kesenian dalam lingkungan siaran radio. yang dimaksudkan dengan pertunjukan pertunjukan kesenian ialah pertunjukan pertunjukan kesenian yang berhubungan erat dengan perkembangan serta kemungkinan kemungkinan lainnya dalam bidang siaran radio, seperti pemilihan bintang radio, konser konser, decimals dan lain lain. sampai dengan tidak memerlukan penjelasan. apabila menteri penerangan menganggap perlu untuk menetapkan beberapa pembatasan khusus dari kekuasaan direksi, maka pembatasan pembatasan tersebut dapat ditambahkan pada ketentuan ketentuan tersebut ataindustri perkapalan dan perusahaan angkutan presiden republik indonesia, menimbang:.berusaha dalam lapangan pengangkutan diperairan pelabuhan, mengingat: undang undang dasaindustri perkapalan dan perusahaan angkutan. bab pendirian. dengan nama perusahaan negara industri perkapalan dan perusahaan angkutan, disingkat p.n. lp.p.a.n.v. tegalsch prauwenveer yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dengan ini dilebur kedalam perusahaan negara industri perkapalan dan perusahaan angkutan termaksud pada diatas. segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari n.v. tegalsch prauwenveer beralih kepada perusahaan negara industri perkapalan. dan perusahaan angkutan. pelaksanaan peleburan termaksud pada dan diatur oleh menteri perhubungan laut. bab anggaran dasar. ketentuan umum. d) perusahaan negara industri perkapalan dan perusahaan angkuterusahaan negara industri perkapalan dan perusahaan angkutan, direksi" ialah direksi perusahaan: b.p.u." ialah badan pimpinan umum maritimcirebonindustri perkapalan dan pengangkutan diperairan pelabuhan dan didaratkan. modal. d) modal perusahaan ditetapkan sementaraengangkutan umum maritimntu) direksi menentukan kebijaksanaan perusahaan dengan mengingat ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahunadan pimpinan umum. hubungan perusahaan dengan badan pimpinan umum d) hal hal tersebut dibawah ini adalah wewenang badan pimpinan umumcc. investasi modal dan peralatan perusahaan, penetapan struktur organisasi perusahaan, mengadakan perjanjian perdata dengan luar negeri,.g.p.n. sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan lebih lanjut antara perusahaan dan badan pimpinan umum ditetapkan oleh badan pimpinan umum tersebut. keputusan badan pimpinan umum mengikat perusahaan.badan pimpinan umum itu atasterntukan oleh badan pimpinan umuman,kan pada hurufam arangasam arang. bab pendirian. d) dengan nama perusahaan negara p.n.) asam arang didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam undang undang nomor prp tahun lembaran negara tahun nomor n.v. javasche koolzuur fabriek yang ditunjuk sebagai perusahaan milik negara dalam arti peraturan pemerintah nomor tahun tanggal juni lembaran negara tahun nomor tentang ketentuan perusahaan dagang yang besar milik belanda beserta cabang cabangnya dan anak anak perusahaan yang dikenakan nasionalisasi dan berkedudukan surabaya dengan ini dilebur kedalam perusahaan negara asam arang termaksud pada segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari n.v. javasche koolzuur fabriek beralih kepada perusahaan negara asam arang. ketentuan umum. perusahaan negara asam arangasam arang, direksi" ialah direksi p.n. asam arang,:zat asam arang untuk keperluan industri dan keperluan lain lainnya dalam arti kata seluas luasnya, yang bersangkutan dengan lapangan usaha perusahaan tersebut.,. menguasai kekayaan perusahaan. tata tertib dan cara.d) sifat hubungan pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan dan badan pimpinan umum ditetapkan oleh badan pimpinan umum segala sesuatunya menurut petunjuk menteri. keputusan badan pimpinan umum termasuk pada mengikat perusahaandireksi badan pimpinan umum: yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat.jek yang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaratahun nomorlogam mulia. bab pendirian dengan nama perusahaan negara p.n.) logam mulian.v. esseyeur affimagebedrijf r.t. braakensiek yang dibeli saham sahamnya dengan akte pengodean notaris meister raden pranowo soewandi nomor tanggal desember yang kemudian dirubah nama dan anggaran dasarnya menjadi p.t. logam mulia dengan akte notaris meister raden pranowo soewandi nomor tanggal april dengan ini dilebur dalam p.n. logam mulia termaksud pada segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari p.t. logam mulia beralih kepada p.n. logam mulia ketentuan umum. pn. logam mulia adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan pemerintah ini. dalam.logam mulia direksi" ialah direksi p.n. logam mulia,ngolah, memurnikan dan meng essay logam logam dan bahan bahan logam nonferrous umumnya serta logam mulia khususnya, memberi jasa dalam pembangunan tambang nonferrous umumnya serta logam mulia khususnya, menghasilkan untuk keperluan industri lainnya barang barang terbuat dari logam nonferrous umumnya serta logam mulia khususnya,direktur,|,,y4: untuk cadangan umum sebesar 10y6,widaturnya catatan kutipan: lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang sumber: |
man man naa presiden republik indo kesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang penarikan kembali peraturan pemerintahgingat keputusan sidang kabinet pada tanggal desember tentang perlunya ditimbulkan kembali persatuan antara para pegawai yang tetap setia pada republik indonesia disatu pihak, dan para pegawai yang telah memberikan tenaganya kepada jabatan jabatan yang bukan jabatan republik lain pihak, menimbang oleh karena keputusan itu, perlu mencabut kembali peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan maklumat menteri negara republik indonesia tahun dengan persetujuan menteri yang diserahi urusan pegawai negeri, memutuskan: menetapkan peraturan sebagai berikut: peraturan pemerintah tahun tentang pelaksanaan maklumat menteri negara republik indonesia tahun dicabut kembalikehakiman, ttd. ttd. a.g. pringgodigdo soeharto tirtoprodjo. |
peraturan pemerintah republik indonesia serikat nomor tahun tentang penambahan dari peraturan pemerintah tahun presiden republik indonesia serikat, menimbang bahwa, guna melancarkan penyelenggaraan administrasi, perlu diadakan kemungkinan untuk menyerahkan hak mengangkat, memberhentikan dan lain sebagainya terhadap anggota angkatan darat, oleh menteri pertahanan kepada instansi lain: mengingat peraturan pemerintah tahun tentang pengangkatan, penaikan pangkat, pemberhentian, pernyataan non aktif dan sebagainya anggota angkatan darat republik indonesia serikat" lembaran negara memutuskan menetapkan peraturan sebagai berikut peraturan pemerintah tentang penambahan dari peraturan pemerintah tahun peraturan pemerintah tahun lembaran negara ditambah dengan baru sehingga berbunyi sebagai berikutselain bagian jawatan) staf dan kesatuan oleh menteri pertahanan. hak menteri pertahanan tersebut dalam atas atau sebagian dari hak tersebut dapat diserahkan oleh menteri pertahanan kepada instansi lain dengan surat keputusan. ii, hamengku buwonoirian perusahaan umum (perum) sang hyang seri presiden republik indonesia, menimbang: bahwa sebagai salah satu unsur produksi, benih mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka usaha peningkatan mutu dan jumlah produksi pertanian, sehingga dipandang perlu untuk mengambil langkah langkah yang bertujuan untuk menjamin pengadaan benih yang bermutu baik secara teratur dan terus menerus: bahwa tujuan tersebut pada sub diatas dapat dicapai apabila pengadaan dan pengusahaan benih termaksud dilakukan oleh suatu badan usaha yang bekerja atas dasar prinsip prinsip ekonomi perusahaan: cc. bahwa bentuk usaha yang sesuai dengan sifat badan usaha tersebut pada tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat indonesia pada waktu ini adalah perlu mengeluarkan suatu peraturan pemerintah yang mengatur pendirian suatu perusahaan umum perum) dengan nama perusahaan umum perum) sang hyang seri. mengingat: dandirian perusahaan umum perum) sang hyang seri. bab ketentuan pendirian. dengan membubarkan lembaga sang hyang seri yang dibentuk dengan surat keputusan menteri pertanian nomor kep. dengan nama perusahaan umum perum) sang hyang seri, selanjutnya disingkat perum sang hyang seri atau dalam peraturan pemerintah ini disebut perusahaan umum perum)ketentuan sebagai tercantum dalam dibawah ini. dengan berdirinya perusahaan umum ini maka: semua pegawai dari bekas lembaga sang hyang seri beralih kepada perum, kekayaan hasil likuidasi lembaga sang hyang seri yang diperlukan untuk pelaksanaan usaha dan kegiatan perum dialihkan kepada perum dan akan diperhitungkan sebagai modal yang susunan dan nilainya akan ditetapkan secara bersama oleh menteri keuangan dengan menteri pertanian: yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh menteri pertanian. bab ii. anggaran dasar perusahaan umum. bagian kesatu. umum. perusahaan umempat kedudukan. perusahaan umum bertempat kedudukan dan berkantor pusat sukatani. perusahaan umum untuk pertama kalinya mempunyai cabang sukatani dan dengan surat keputusan menteri pertanian dapat mendirikan cabang ditempat lainnya yang dianggap perlu. tujuan dan lapangan usaha. perusahaan umum adalah satu kesatuan produksi bertujuan: mengadakan usaha usaha produktif, khususnya dalam bidang pertanian, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah republik indonesia dalam rangka peningkatan pendapatan nasional, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat: memperluas kesempatan kerja bagi warga negara indonesia. agar dapat memberikan dharma baktinya dan membuat kariernya dalam sektor pertanian yang. disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. untuk mencapai tujuan tersebut pada ini, perusahaan umum dengan berpedoman kepada prinsip prinsip ekonomi yang rasional dan realistis, menyelenggarakan kegiatan kegiatan sebagai berikut kegiatan kegiatan produksi, pengolahan, penyimpangan pengepakan dan penyaluran serta pemasaran benih yang disertifikasi: kegiatan kegiatan pendidikan tenaga tenaga dalam bidang perbenihan: kegiatan kegiatan penelitian dan penyuluhan dalam bidang perbenihan: kegiatan kegiatan lainnya yang langsung menunjang usaha perbenihan. bagian kedua. modal. modal perusahaan umum adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran belanja negara, sebesar nilai dari kekayaan tersebut hurufperusahaan umum, yang akan ditentukan lebih lanjutmenurut ketentuan tersebut padalikuiditas perusahaan umum disimpan dalam bank milik negara yang ditunjuk oleh menteri pertanian, bagian ketiga, pimpinanpertaniandan direktur direktur diangkat dan diberhentikan oleh presiden republik indonesia atas usul menteri pertanidalam hal hal dibawah ini, atas usul menteri pertanian, presiden republik indonesia dapat memberhentikan anggota direksi meskipun masajabatannya tersebut pada ini belum berakhir, yaitu:pada hurufrencana pemberhentiannya oleh menteri pertanian. selama rencana pemberhentian tersebut pada ininiyang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya anggota direksi yang bersangkutan harus mendapatkanizin menteri pertanianwakili perusahaan umum dalam dan luar pengadilan. direksi dengan seizin menteri pertanian dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sesuai dengan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh menteri pertani umum pertanian. bagian keempat. bimbingan dan pengawasan. menteri pertanian menunjuk direktur jenderal pertanian pada departemen pertanian untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan sehari hari atas jalannya perusahaan umum. tata kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut pada ini ditetapkan oleh menteri pertanian. bagian kelima. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. semua pegawai perusahaan umumanumum, disimpan ditempat perusahaan umum atau ditempat lain yang ditunjuk oleh menteri pertani akuntan negara. bagian keenam, keuangan dan kegiatan perusahaan umum. tahun buku tahun buku perusahaan umum adalah tahun tanwin. anggaran perusahaan umum. dalam waktu yang ditetapkan oleh menteri pertanian dan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum tahun buku baru perusahaan umum mulai berlaku, maka oleh direksi dikirimkan anggaran perusahaan umum kepada menteri pertanian untuk dimintakan persetujuan. kecuali bila ada ketentuan ketentuan lain dari menteri pertanimendapat persetujuan dari menteri pertanidikirimkan oleh direksi kepada menteri pertanian menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh menteri pertanipertanipos dalam perhitungan tahunan tersebut pada ini harus disebutkan. jika dalam waktu (tiga) bulan sesudah ditetapkannya perhitungan tahunan itu oleh menteri pertaniniperusahaan umumpisahkan untuk sumbangan dana pensiun, sosial dan pendidikan, serta jasa produksi, yang jumlah presentasinya masing masing ditetapkan oleh menteri pertanian. pengumumnian. bagian ketujuh. kepegawaian.umum diatur sebagai berikut: pengangkatan dan pemberhentian pegawai karyawan perusahaanpertanian. pertanian. bagian kedelapan. pembubaran. pembubaran perusahaan umum dan penunjukan likwidatumnian yang dengan pengesahan pertanggungan jawab likuidasi tersebut oleh menteri pertanianbelum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh menteri pertanbay presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan sisa anggaran pembangunan tahun nomor tahun tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran kepada tahun anggaran umum. pelaksanaan pelita tahun ketigadan pengaturannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. dalam pada itu berdasarkaman setan naz wa, presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelasrepublik indonesia nomor tahun tentang perluasan daerah kotamadya medan presiden republik indonesia, menimbang bahwa berhubung dengan perkembangan daerah propinsi sumatera utara umumnya dan daerah kotamadya medan sebagai ibukota propinsi sumatera utara khususnyaidaerah tersebut, terutama dibidang pembangunan. bahwa kotamadya medan disamping fungsinya sebagai ibukota propinsi, juga merupakan pintu gerbang indonesia bagian barat dibidang perdagangan, oleh karena letaknya dekat dengan pusat pusat perdagangan asia tenggara, bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, pemerintah daerah propinsi sumatera utara dan pemerintah daerah kabupaten deli serdang telah sama sama menyetujui untuk memisahkan sebagian dari daerah kabupaten deli serdang untuk perluasan daerah kotamadya guna dapat memenuhi tuntutan akselerasi modernisasi pembangunan tahun. mengingat undang undang dasarluasan daerah kotamadya medan. babi ketentuan umum yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dengan: kabupaten deli serdang, kotamadya medan, adalah kabupaten dan kotamadya yang dimaksudkan dalambab perubahan batas daerah wilayah kotamadya medan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah kabupaten deli serdang yaitu: kecamatan kota belawan, yang meliputi kampung kampung: belawan belawan ii, belawan iii, kecamatan medan labuhan, yang meliputi kampung kampung: besar. lan bay presiden republik indonesia besar, labuhan deli, sei mati, pekan labuhan deli, terjun, rengas pulau. kecamatan medan deli, yang meliputi kampung kampung: titi papan, kabar, tanah enam ratus, kota bangun, tanjung mulia. kecamatan medan sunggal, yang meliputi kampung kampung: perladangan helvetica, tanjung kusta, cinta damai, dikira, sei kambing c.ii, lalang, sei kambing sunggal, labura sunggal, tanjung rejo, padang bulan selayang kecamatan medan denah, yang meliputi kampung kampung: bandar selamat, banten . ln, presiden republik indonesia bantan, tembung, tegalsari, denah, binjai, ampas. kecamatan medan tuntunan, yang meliputi kampung kampung: asam kumbang, tanjung sari, padang bulan selayang ii, tanjung selamat, simpang selayang, namu gajah, kemenangan tani, lau cih, sidomulyo, daru, simalingkar kecamatan medan johor, yang meliputi kampung kampung: bangun mulia, timbang deli, harjosari, sukamaju, titi kuning, kedai durian, pangkal masyhur, gedong johor, kala berkala, mangga. bay presiden republik indonesia wilayah kabupaten deli serdang dikurangi dengan kecamatan kecamatan yang meliputi kampung kampung dimaksud dalam ini. bab iii aturan peralihan semua peraturan daerah dan keputusan keputusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang yangesudah berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku bagi kampung kampung dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa peraturan pemerintah ini. peraturan peraturan daerah dan keputusan keputusan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ini dapat dirubah atau dicabut oleh peraturan daerah kotamadya medmatera utara atas nama menteri dalam negeri. bab iv. mean ann presiden republik indonesia bab aturan penutup kesulitanydaerah kotamadya medan umum. dengan undang undang darurat nomor dan tahun lembaran negara tahun nomor dan telah dibentuk daerah daerah tingkat propinsi sumatera utara, antara lain daerah tingkat yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, yaitu kabupaten deli serdang dan kotamadya medan. dalam kenyataannya pada waktu ini perkembangan didaerah propinsi sumatera utara umumnya dan kotamadya medan khususnya menunjukkan semakin meningkat, terutama dibidang pembangunan. kotamadya medan disamping fungsinya sebagai ibukota propinsi juga merupakan pusat perdagangan bagi daerah propinsi sumatera utara, bahkan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang indonesia bagian barat, sebab dekat dengan pusat pusat perdagangan asia tenggara. berhubung dengan hal tersebut diatas, sudah sewajarnyalah apabila kotamadya medan diperluas daerahnya, sehingga dapat tercipta kemungkinan kemungkinan akan ada. ln, bay presiden republik indonesia untuk maksud perluasan daerah kotamadya medan tersebut, ditempuh dengan jalan memasukkan sebagian daerah yang dipisahkan dari kabupaten deli serdang, yang meliputi kecamatan kota belawan terdiri dari (tiga) kampung, kecamatan medan labuhan terdiri dari (enam) kampung, kecamatan medan deli terdiri dari jima) kampung, kecamatan medan sunggal terdiri dari (sebelas) kampung, kecamatan medan denah terdiri dari (tujuh) kampung, kecamatan medan tuntunan terdiri dari (sebelas) kampung dan kecamatan medan johor terdiri dari (sepuluh) kampung. pemisahan kampung kampung yang dimaksud diatas dari masing masing kecamatan yang bersangkutan untuk dimasukkan kedalam daerah kotamadya medan, telah disetujui oleh pemerintah pemerintah daerah yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam: surat keputusan pemerintah daerah kotamadya medan tanggal april dprd gr jo. tanggal november dprd. surat keputusan pemerintah daerah propinsi sumatera utara tanggal mei cc. surat keputusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang tanggal pebruari dprd surat gubernur kepala daerah propinsi sumatera utara tanggal juni dengan perubahan batas batas daerah tingkat deli serdangdeli serdang, sampai peraturan peraturan dan keputusan keputusan ini diubah atau dicabut oleh pemerintah daerah kotamadya medan. lain . setan na7 ky) presiden republik indonesia matera utara untuk menyelesaikannya, dengan memberikan lapor (lihat penjelasan umum)telekomunikasi untuk umum presiden republik indonesia menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ketentuan bab i, perlu ditetapkan ketentuan ketentuan yang mengatur telekomunikasi untuk umum.memutuskan . min to, selekomunikasi untuk umum. babi umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: telekomunikasi" ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar,kepada umum dan diwajibkan menerima penunjukan berita berita telekomunikasi untuk diteruskan. bab penyelenggaraan perusahaan umum telekomunikasi dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum. . man ya sat cpi presiden republik indonesia bagi tempat tempat dan daerah daerah yang belum tersedia fasilitas telekomunikasi untuk umum, kepada instansi instansi tertentu atau badan badan tertentu yang telah mendapat konsesi untuk menyelenggarakan telekomunikasi guna keperluan sendiri, dapat diberi izin untuk turut menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.. bab iii tari struktur tari untuk memperhitungkan jasa telekomunikasi hubungan dalam negeri untuk umum terdiri dari tari dasar, tari khusus, yang merupakan tambahan atas tari dasar. tari dasar adalah tari yang terdiri dari komponen komponen pokok, yakni: untuk telepon: biaya penyambungan, sewa bulanan, biaya percakapan, untuk . men nya ny) sat pia presiden republik indonesia untuk telegram: telegram dalam negeri biaya penunjukan, biaya tiap kata, biaya resi, tele dalam negeri: biaya penyambungan, sewa bulanan, tari pulsa. tari khusus adalah tari yang terdiri dari komponen komponen tambahan yang ditetapkan menurut keadaan sesuatu wilayah dan atau fasilitas fasilitas tambahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri perhubungan. (l) besarnya tari dasar tersebut peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh menteri perhubungan. perubahan atau tambahan komponen komponen tari dasar ditetapkan oleh menteri perhubungan. besarnya tari khusus tersebut peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh direksi perusahaan umum telekomunikasi. tari telekomunikasi hubungan internasional untuk umum ditetapkan menurut persetujuan persetujuan internasional dan perjanjian perjanjian lainnya yang berlaku. bab . ya pos presiden republik indonesia bab penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum setiap orang, instansi dan badan berhak menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk umum dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku. perusahaan umum telekomunikasi tidak bertanggung dan badan termaksud dalam peraturan pemerintah ini, kecuali dalam hal hal yang tercantum dalam dan kitab undang undang hukum pidana. bab prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum penyelenggara telekomunikasi untuk umum wajib memberikan prioritas penggunaan fasilitas fasilitas telekomunikasinya untuk berita berita yang menyangkut: kepentingan dan keselamatan negara, keselamatan jiwa dan harta benda manusia, baik didapat, dilaut, diudara maupun diangkat luar, bencana alam, mara bahaya, wabah. dengan . man nya ny) sat cpi presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ini, menteri perhubungan menetapkan lebih lanjut urutan prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum. bab frekuensi alokasi frekuensi untuk keperluan telekomunikasi untuk umum dilakukan oleh menteri perhubungan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. bab vii rahasia berita penyelenggara telekomunikasi untuk umum wajib mematuhi ketentuan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan berita. bab viii hak dan wewenang penyelenggara telekomunikasi untuk umum jl) sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, perusahaan umum telekomunikasi mempunyai hak dan wewenang untuk: melakukan . min cpi presiden republik indonesia melakukan penggalian, pengukuran atau pemasangan tanda tanda didispersi yang bersangkutan dalam hubungannya baginya tersebut pada huruf dan ini, perusahaan umum telekomunikasi wajib tunduk kepada ketentuan ketentuan tersebut pada dari undang undang nomor tahu ditetapkan oleh menteri perhubungan. bab . mean ba) nya ny) pia presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan ketentuan ketentuan mengenai tari, syarat syarat dan tata cara penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum yang telah ada pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku kecuali apabila diubah dengan ketentuan ketentuan lainperhubungan.n.lekomunikasi untuk umum penjelasan umum: sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab iii undang undang nomor tahun maka peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum serta menetapkan penunjukan perusahaan umum telekomunikasi yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum. tujuan perusahaan umum telekomunikasisebagai landasan utama bagi tercapainya masyarakat adil dan makmur. untuk tugas usaha perusahaan umum telekomunikasi, tari telekomunikasi untuk umum diatur sedemikian rupa hingga dapat menjamin pertumbuhan perusahaan hingga senantiasa dapat mengimbangi kebutuhan kebutuhan akan telekomunikasi untuk umum serta kepentingan masyarakat. dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka terdapat pengaturan dibidang telekomunikasi untuk umum, yang dapat menunjang pengamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi pada umumnya. demi . men dat pos presiden republik indonesia demi cukup jelas. penugasan menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum oleh perusahaan umum telekomunikasi sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk itu, dengan mempergunakan kemajuan teknologi serta pengembangan suatu sistim telekomunikasi nasional dimaksudkan agar dapat menyediakan jasa jasa telekomunikasi kepada seluruh kalangan masyarakat di.seluruh wilayah indonesia. untuk mencapai tujuan itu perlu dimanfaatkan dana dana negara dan masyarakat yang tersedia secara efektif. dalam hal belum tersedia jasa telekomunikasi untuk umum oleh perusahaan umum telekomunikasi, maka sesuai dengan undang undang nomor tahun sesuatu instansi, badan usaha dan badan badan kemasyarakatan lainnya, diperkenankan menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, setelah mendapat konsesi dari instansi yang ditunjuk untuk itu. dibagian bagian wilayah indonesia yang sama sekali belum terdapat fasilitas fasilitas telekomunikasi untuk umum dari perusahaan umum telekomunikasi dengan izin khusus dari menteri perhubungan dan setelah mendapat saran saran dan pertimbangan pertimbangan dari perusahaan umum telekomunikasi, penyelenggara penyelenggara tersebut membantu menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum. dalam hal penyampaian berita berita melalui telekomunikasi untuk umum untuk dilanjutkan kepada siklamat atau dari tempat tempat penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapat konsesi, dilakukan oleh penyelenggara tersebut setelah mendapat persetujuan menteri perhubungan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. penyampaian . ya dat pos presiden republik indonesia penyampaian berita untuk umum kepada siklamat dibedakan sebagai berikut: berita berita untuk umum dari darat dimana terdapat jasa dari perusahaan umum telekomunikasi kepada siklamat yang berada dialah alat pengangkutan, baik dilaut, diudara maupun didapat dimana tidak terdapat jasa perusahaan umum telekomunikasi, disampaikan oleh penyelenggara penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapat konsesi yang telah ada pada alat alat pengangkutan, baik dilaut, diudara maupun didapat. berita berita untuk umum yang berasal dari alat alat pengangkutan baik dilaut, diudara maupun didapat disampaikan oleh perusahaan umum telekomunikasi. struktur tari dasar dan tari khusus dengan masing masing komponennya adalah sesuai dengan tata perhitungan yang berlaku dalam bidang telekomunikasi. cukup jelas berdasarkan persepakatan antar negara yang tergabung dalam international telecommunication union dan sesuai pula dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ditetapkan tata perhitungan tari hubungan international dengan negara negara yang berkepentingan secara bilateral atau multilateral atau dengan badan badan usaha telekomunikasi international lainnya. cukup jelas . min cpi presiden republik indonesia dalam hal misalnya berita berita yang disampaikan kepada siklamat cacat atau terlambat yang mengakibatkan kerugian langsung atau tidak langsung kepada yang bersangkutan, maka perusahaan umum telekomunikasi tidak bertanggungjawab atas kerugian kerugian tersebut. lalu lintas telekomunikasi biasa dapat dihentikan untuk memberikan prioritas terhadap berita berita yang tersebut pada huruf sampai dengan ini. cukup jelas untuk ketertiban penggunaan daripada frekuensi radio yang disediakan untuk indonesia,maka penjatahan tersebut harus dilakukan oleh menteri perhubungan. sampai dengan cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesiaresiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka pengisian otonomi yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dipandang perlu untuk menyerahkan urusan pemerintah pusat bidang perkebunan besarpemerintahan tersebut dalam sub perlu diatur dengan peraturan pemerintah kepada pemerintahkepada daerah pusat bidang perkebunan besar kepada daerah tingkat bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: daerah tingkat ialah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun perkebunan besar" ialah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan hukum sebagai suatu perusahaan didengan tidak mengurangi pertanggungjawaban menteri pertanian atas pembinaan bidang perkebunan besar, kepada daerah tingkat diserahkan tugas dan wewenang pengurusan bidang perkebunan besar sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. bab il. mulan ita nya ny wat kpo presiden republik indonesia bab jenis urusan yang diserahkan tugas dan wewenang yang diserahkan tersebut pada meliputi urusan: penyelenggaraan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dalam bidang teknik dan produksi perkebunan besar yang diarahkan kepada peningkatan produksi dan penyempurnaan mutu hasil perkebunan, penyelenggaraan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan kehidupan ekonomi dan usaha perkebunan besar yang ditujukan untuk: i.penyempurnaan pengelolaan perkebunan besar yang memenuhi persyaratan persyaratan sebagai suatu usaha yang berstatus badan hukum: .mendorong usaha peningkatan penanaman modal pada bidang perkebunan, baik dalam bidang pembangunan (perluasan usaha) maupun dalam bidang rehabilitasi perkebunan perkebunan besar, cc. penyelenggaraan pengawasan terhadap penggunaan tanah perkebunan termasuk cara cara pemeliharaannya sesuai dengan fungsinya sebagai suatu perkebunanperkebunan besar secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada menteri pertanian dan menteri dalam negeri . men tao nya ny) kpo presiden republik indonesia penyelenggaraan tugas dan wewenang dalam urusan perkebunan besar tersebut dalam dan dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat menurut peraturan dan petunjuk dari menteri pertanian sepanjang yang menyangkut bidang kultur teknik dan makroekonomi perkebunan. bab iii organisasi dengan memperhatikan petunjuk menteri pertanian dan menteri dalam negeri, masing masing daerah tingkat yang bersangkutan membentuk dinas perkebunan daerah sebagai unsur pelaksana dari pemerintah daerah tingkat bidang perkebunan besar. dinas perkebunan rakyat dan atau bagian tanaman industri yang telah ada dari dinas pertanian rakyat dilebur dalam dinas perkebunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari dinas perkebunan daerah. pemerintah daerah mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja dinas perkebunan daerah menurut petunjuk menteri pertanian dan menteri dalam negeri. bab iv. men na, snn kpo presiden republik indonesia bab kepegawaian, keuangan, dan kekayaan semua pegawai yang semula termasuk dalam perangkat pemerintah pusat bidang perkebunan besar daerah, yakni dari inspektorat dan sub inspektorat perkebunan besar, secara berangsur angsur akan diserahkan kepada masing masing pemerintah daerah tingkat yang bersangkutan. hal hal tehnis yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada diatur lebih lanjut oleh badan administrasi kepegawaian negara. sehubungan dengan penyerahan dimaksud dalam maka seluruh anggaran belanja rutin dari inspektorat perkebunan besar dilimpahkan dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian dari departemen dalam negeri. seluruh inventaris milik inspektorat dan sub inspektorat perkebunan besar tersebut dalam baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diserahkan dan menjadi milik daerah untuk dipergunakan bagi penyelenggaraan tugas dan wewenang daerah tingkat bidang perkebunan besar. bab v. pasaran ya na, kpo presiden republik indonesia bab ketentuan peralihan untuk terjaminnya kelangsungan pembiayaan, maka selama (dua) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, anggaran belanja rutin inspektorat perkebunan besar masih dibebankan pada anggaran rutin departemen pertanian cg. direktorat jenderal perkebunan. ketentuan yang tersebut dalam berlaku untuk belanja pegawai negeri departemen pertanian pada inspektorat inspektorat perkebunan besar daerah, sebagaimana yang secara berangsur angsur akan dipindahkan status kepiawaiannya dari pegawai negeri yang dipekerjakan menjadi pegawai negeri yang diperbantukan pada pemerintah daerah. bab ketentuan penutup ketentuan ketentuan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh menteri pertanienjelasan umum: dalam rangka usaha pemerintah mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah sebagaimana yang telahdan setelah mempertimbangkannya dari sudut hasil guna dan dayaguna penyelenggaraan umum pemerintahan mengenai perkebunan besar, maka dengan peraturan pemerintah ini kepada daerah tingkat diserahkan sebagian dari urusan pemerintahan bidang perkebunan besar, yakni sepanjang yang menyangkut dengan tugas dan wewenang pembinaan, pembimbingan serta pengawasan atas perkebunan besar. dari uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa penyerahan urusan pemerintahan mengenai perkebunan besar kepada daerah tingkat sebagaimana ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini adalah didasarkan atas azas desentralisasi, sehingga dengan demikian segala sesuatunya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan mengenai perkebunan besar dimaksud selanjutnya menjadi urusan otonomi. penyerahan urusan pemerintahan dimaksud kepada daerah tingkat sekali kali tidak berarti bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini menteri pertanian, melepaskan tanggungjawabnya untuk membina perkebunan besar, sebab walaupun urusan tersebut sesuai dengan desentralisasi telah menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah tingkat namun demikian tanggungjawab terakhir terhadap urusan tersebut tetap berada ditangan pemerintah pusat. penjelasan . wat presiden republik indonesia ii. penjelasan demi dalam pengertian perkebunan besar sebagaimana dirumuskan dalam sub ini termasuk pula perusahaan perusahaan perkebunan yang sebagian dari modalnya dimiliki oleh negara, jadi perusahaan campuran antara negara dan swasta. perusahaan perusahaan perkebunan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, baik yang berbentuk perusahaan umum perum) maupun perusahaan perseroan persero) sebagai mana yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tidak termasuk dalam pengertian perkebunan besar ini. cukup jelas. untuk menjaga supaya tanah perkebunan dipergunakan secara ekonomis optimal, perlu ada usaha pengawasan terhadap penggunaan tanah perkebunan yang bersangkutan selama dan setelah perkebunan itu diusahakan. cukup jelas. cukup jelas. pemerintah daerah menampung urusan perkebunan besar bersama sama dengan urusan perkebunan rakyat dalam satu wadah organisasi yang disebut dinas perkebunan daerah. penyatuan . pkn wat presiden republik indonesia penyatuan kedua urusan ini dimaksudkan juga untuk memperoleh manfaat daripadanya, antara lain ialah: penyederhanaan prosedur pengurusan, integrasi pembinaan perkebunan rakyat dan perkebunan besar. pada beberapa daerah tingkat dimana dinas perkebunan rakyat belum terbentuk, tugas dan wewenang pembinaan perkebunan rakyat telah dilimpahkan kepada bagian tanaman industri dari dinas pertanian rakyat setempat. untuk melaksanakan pembentukan dinas perkebunan daerah ini, maka dinas perkebunan rakyat dan bagian tanaman industri dari dinas pertanian rakyat dilebur dalam dinas perkebunan daerah. untuk kelancaran penatalaksanaan organisasi dinas perkebunan daerah, dan untuk mencapai keseragaman susunan organisasi dan tata kerja dinas perkebunan daerah, maka dalam menyusun tata susunan organisasi dan tata kerja dinas perkebunan daerah, pemerintah daerah bekerja menurut petunjuk petunjuk menteri pertanian dan menteri dalam negeri. kecuali dari hal tersebut diatas, maka adanya kekurangan pegawai pegawai teknis yang diperlukan untuk masing masing daerah tingkat bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perkebunan besar ini, maka juga dalam penyusunan formasi pegawai dinas perkebunan daerah, pemerintah daerah tingkat harus pula mengindahkan petunjuk petunjuk menteri pertanian dan menteri dalam negeri. inspektorat perkebunan besar semula merupakan unsur pelaksana (instansi vertikal dari departemen pertanian) bagi urusan pemerintahan mengenai perkebunan besar ini daerah daerah. wilayah . malang na, presiden republik indonesia wilayah kerja dan kedudukan dari inspektorat perkebunan besar tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini nomor nama instansi wilayah kedudukan inspektorat daerah istimewa banda aceh perkebunan besar aceh daerah inspektorat sumatera utara medan perkebunan besar daerah inspektorat sumatera barat padang perkebunan besar dan jambi daerah iii inspektorat riau pekanbaru perkebunan besar daerah inspektorat sumatera selatan, palembang perkebunan besar bengkulu dan daerah lampung inspektorat jawa barat bandung perkebunan besar daerah inspektorat jawa tengah, semarang perkebunan besar daerah istimewa daerah vii yogyakarta inspektorat jawa timur, bali, surabaya perkebunan besar nusatenggara daerah viii barat dan nusatenggara timur inspektorat sulawesi dan ujung pandang perkebunan besar maluku daerah semua . pkn wat presiden republik indonesia semua pegawai baik dari inspektorat perkebunan besar maupun dari sub inspektorat perkebunan besar berstatus sebagai pegawai negeri departemen pertanian yang dipekerjakan daerah daerah. pelimpahan status kepegawaian dari pegawai negeri pusat menjadi pegawai negeri diperbantukan, dilaksanakan dengan surat keputusan menteri pertanian secara berangsur angsur, sejalan dengan pelimpahan anggaran belanja routine inspektorat perkebunan besar daerah sebagaimana tersebut dalam untuk terbitnya administrasi kepegawaian, maka perubahan status pegawai negeri pusat yang dipekerjakan daerah menjadi pegawai negeri yang diperbantukan pada daerah seperti yang dicantumkan juga dalam perlu diatur lebih lanjut oleh badan administrasi kepegawaian negara b.a.k.n.). cukup jelas. cukup jelas. sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam dan maka pelaksanaan pelimpahan selama (dua) tahun terhitung sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah ini. selama masa peralihan tersebut maka pengajuan rencana anggaran belanja routine inspektorat perkebunan besar daerah masih dilanjutkan oleh departemen pertanian c.g. direktorat jenderal perkebunan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dengan penerbitan surat keputusan otorisasi atas nama gubernur kepala daerah c.g. kepala dinas perkebunan daerah dari (tujuh belas) propinsi bekas wilayah inspektorat inspektorat perkebunan besar daerah. setelah . klan na, snn kpo presiden republik indonesia setelah berakhirnya masa peralihan tersebut, anggaran belanja routine inspektorat perkebunan besar daerah dilimpahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja departemen dalam negeri. cukup jelas. cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
husikmalaya presiden republik indonesia, menimbang bahwa berhubung dengan terdapatnya perkembangan dan pada wilayah pengembangan priangan bagian timur pada umumnya dan wilayah kecamatan tasikmalaysikmalaya, bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah kecamatan tasikmalayasikmalayatasikmalayasikmalayhui presiden republik indonesia bab iii kedudukan, fungsi, luas, dan pembagian wilayah (dl) pemerintah kota administratif tasikmalaya bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat tasikmalaya. ibukota kabupaten daerah tingkat tasikmalaya tetap berkedudukan kota administratif tasikmalaya. dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah kota administratif tasikmalayasikmalaya. pemerintah kota administratif tasikmalayengembangan priangan bagian timur pada umumnya dan wilayah kabupaten daerah tingkat tasikmalaya pada khususnya. wilayah kota administratif tasikmalaya meliputi desa nagarasari desa spedes desa panglayungan desa. hui presiden republik indonesia desa sukamara desa yudanagara desa nagarawangi desa antasari desa ditebang desa tuguraja desa karangsari desa empangsari desa lengkongsari desa kahuripan untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah kota administratif tasikmalaya dibagi atas (tiga) kecamatan, yakni wilayah kecamatan spedes, terdiri dari desa nagarasari desa spedes desa panglayungan desa sukamara:, kecamatan cihideung, terdiri dari desa yudanagara desa nagarawangi desa antasari desa palembang desa tuguraja, kecamatan tawang, terdiri dari desa karangsari desa lengkongsari desa empangsari desa kahuripan. bab iv. presiden republik indonesia bab struktur organisasi (l) pusat pemerintahan kota administratif tasikmalaya berkedudukan kota tasikmalaya. pusat pemerintahan kecamatan spedes berkedudukan spedes. pusat pemerintahan kecamatan cihideung berkedudukan yudanagara. pusat pemerintahan kecamatan tawang berkedudukan karangsari. perincian struktur organisasi pemerintahan kota administratif tasikmalaysikmalayasikmalaysikmalaya. masalah . kunsikmalayasikmalaya,) ane presiden republik indonesia. ya dat pos presiden republik indonesia:. . yan cpi presiden republik indonesia, bekas pejabat negara tertentu yang dibentuk berdasark dewan perwakilan rakyat republik indonesiagaji bekas pejabat negara. . ya dat pos presiden republik indonesia (l) pensiunan pejabat negara tertentubekas anggota dewan pertimbangan agung, badan pemeriksa keuangan, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, dan bekas ketua muda mahkamah agungbadan pekerja komite nasional indonesia pusat adalah sama dengan dasar pensiun bekas ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dasar pensiun bagi bekas anggota badan pekerja komite nasional indonesia pusat adalah sama dengan dasar pensiun anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia. . min ya ny) cpi presiden republik indonesia dasar pensiun bagi janda duda bekas pejabat negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka dan aduptimur pada umumnya dan wilayah kecamatan kupanupang: bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah kecamatan kupel lain tao nya ny watbupaota kupang adalah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan gubernur kepala daerah propinsi nusa tenggara timur nomor tanggal meikupngunan wilayah (l) pemerintah kota administratif kupang bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat kupang. ibukota kabupaten daerah tingkat kupang tetap berkedudukan kota administratif kupang. dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah kota administratif kupang, maka apabila dianggap perlu gubernur kepala daerah tingkat nusa tenggara timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap kota administratif kupang. . ka) ny) nya ny presiden republik indonesia pemerintah kota administratif kupnusa tenggara timur pada umumnya dan wilayah kabupaten daerah tingkat kupang pada khususnya. (l) wilayah kota administratif kupang meliputi kecamatan kota kupang yang terdiri dari desa kelapa lima desa pasir panjang desa eba desa code kisah desa merdeka desa lama lai besi koran desa solor desa bonipoi desa fatufeto desa. mulan ya na, kpo presiden republik indonesia desa nubila desa namosain desa nunbaun delta desa nunbaun sabu desa pura desa nikotin desa nikotin desa bobo desa delete desa kuning desa airnya desa bakunase desa konten desa fantasi kota desa armata kecamatan kupang barat desa manutapen untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah kota administratif kupang terbagi atas (dua) kecamatan, yakni wilayah kecamatan kupang utara, terdiri dari desa kelapa lima desa pasir panjang desa. aa! bad presiden republik indonesia desa eba desa code kisah desa merdeka desa laki lai bisa koran desa solor desa bonipoi desa fatufeto desa nubila desa namosain desa nunbaun della desa nunbaun sabu wilayah kecamatan kupang selatan, terdiri dari desa manutapen desa pura desa nikotin desa nikotin desa bobo desa tete desa kuning desa airnya desa bakunase desa konten desa fantasi kota desa armata bab iv. malang ya na, kpo presiden republik indonesia bab struktur organisasi (l) pusat pemerintahan kota administratif kupang berkedudukan kota kupang. pusat pemerintahan kecamatan kupang utara berkedudukan pasir panjang. pusat pemerintahan kecamatan kupang selatan berkedudukan bobo. perincian struktur organisasi pemerintahan kota administratif kupupang. segala. mulupupang. masalah masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materda daerah tingkat kupang atas nama gubernur kepala daerah tingkat nusa tenggartimur nomor tanggal mei tidak berlaku lagi bagi kecamatan kota kupangseroan terbatas departemen store indonesia sarinah presiden republik indonesia, menimbang :a. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran dasar pt. departement store indonesia sarinah terhadapdipandang perlu untuk menetapkan gedung utama sarinah jalan m.h. thamrin jakarta dan sebagai bagian dari penyertaan negara dalam perseroan terbatas tersebut, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, maka berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun jo.negara republik indonesia dalam modal saham pt' departement store indonesia sarinseroan terbatas departement store indonesia sarinah. (l) negara republik indonesia melakukan penambahan penyertaan dalam modal saham sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, kepada pt' departement store indonesia sarinah yang didirikan jakarta dengan akta notaris eliza pandang nomor tertanggal agustus dan diperbaiki dengan akta nomor tertanggal oktober dan nomor tertanggal januari yang dibuat dihadapan notaris tersebut, keduanya telah disahkan oleh menteri kehakiman dengan penetapannya tertanggal pebruari nomor j.a. dengan cara memasukkan kekayaan negara tersebut bawah ini dalam pt. departement store indonesia sarinah, yakni gedung utama sarinah jalan m.h. thamrin nomor jakarta, yang pembangunannya dibiayai dengan pampasan perang jepang dimaksud dalam kontrak antara pemerintah republik indonesia dengan ito co. ltd. nomor istri dp. tertanggal juni nilai dari kekayaan negara tersebut dalam ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penambahan penyertaan modal negara dalam modal saham pt' department store indonesia sarinahhal hal yang belum atautetap, republik indonesia, ttd suhartono,pan nat, way, presiden republik indonesiamesatudualn |
dn, makmodal negara republik indonesia dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. biininbiin. mulan, presiden republik indonesia (didn, sdatata pengaturan airiran, diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai penyelenggaraan tata pengaturan air yang meliputrlu ditetapkan peraturan pemerintah sebagai landasan kebijaksanaan untuk pengaturan lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengairan menurut bidangnya masing masing sesuai dengan fungsi dan peranannyapengaturan air. bab . melanin n4z n47 n1pengairan, gubernur adalah gubernur kepala daerah tingkat daerah khusus daerah istimewa'rah istimewa,, wilayah sungai adalah kesatuan dayah tata pengairan sebagaimana dimaksud pada angka undang undang nomor tahun sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai, hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu, pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama menteri. bab asas dan landasan hak atas air (l) dalam tata pengaturan air dipergunakan asas asas kemanfaatan umum, keseimbangan,secara nasionaluntuk perlindungan, pengembangan, dan pengguna perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air. . man ya na, wat kpo presiden republik indonesia (l) kesatuan wilayah tata pengairan ditetapkan berdasarkan wilayah sungai. dua daerah pengaliran sungai atau lebih yang secara alamiah atau buatan berhubungan satu sama lain, keseluruhannya dinyatakan sebagai satu wilayah sungai dan masing masing merupakan sub wilayah sungai. (l) wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun atas air dan atau sumber air yang berada wilayah wilayah sungai atau bagian bagian daripada wilayah sungai dalam suatu daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada pemerintah daerah kecuali ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah. pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ini kepada menteri. wewenang sebagaimana dimaksud pada ini atas wilayah sungai yang berada pada lebih dari satu daerah tetap berada pada menteri. (l) pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah, mata air panas sebagai sumber mineral dan sumber tenaga menjadi wewenang menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pertambangan. pengambilan air bawah tanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan izin gubernur yang bersangkutan setelah mendapat petunjuk petunjuk teknis dari menteri sebagaimana dimaksud dalam ini. pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut oleh menteri sebagaimana dalam ini. (l) rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan atau sumber air pada tiap wilayah sungai disusun secara terpadu dan menyeluruh. rencana sebagaimana dimaksud dalam ini dimasukkan dalam rencana pengembangan sumber sumber air nasional, sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. bab iv. setan pa) tao nya ny kpo presiden republik indonesia bab koordinasi tata pengaturan air tanpa mengurangi wewenang departemen dan alau lembaga lain yang bersangkutan dalam bidang tugasnya masing masing, menteri melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun pengaturan usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini meliputi hal hal sebagai berikutnggunaan air dan atau sumber air, pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan bahan limbah lainnya, pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air, pengaturan terhadap masalah masalah lain yang mungkin timbul. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini menteri bertugas mengumpulkan data mengenai kuantitas dan kualitas air pada sumber air serta memelihara inventarisasinya, mengumpulkan data mengenai kebutuhan air dan memelihara keseimbangan tata air, cc. mengadakan studi yang bersangkutan dengan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air yang bersifat umum maupun khusus, menyiapkan perumusan dan penyusunan kebijaksanaan.dalam rangka perencanaan pengembangan sumber air, menyiapkan perumusan dan penyusunan rencana pengembangan sumber air berdasarkan kebijaksanaan tersebut pada huruf ini, memberikan bantuan dan pertimbangan dalam bidang teknologi kepada departemen departemen, pemerintah daerah pemerintah daerah, lembaga lembaga dan badan badan lain yang bersangkutan dalam menyusun rencana penggunaan air dan atau sumber air baik nasional, regional maupun lokal, mengatur cara dan persyaratan serta daftar registrasi penggunaan air dan atau sumber air: mengatur . man tao nya ny kpo presiden republik indonesia mengatur cara dan persyaratan pembuangan air limbah beserta bahanbahan limbah lainnya baik cair maupun padat: mengatur cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijaksanaan tersebut atas. jl) dalam menunjang pelaksanaan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan pemerintah ini, instansi instansi lain, baik pusat maupun daerah dan atau badan badan hukum tertentu menyediakan data hasil studi dan rencana dalam bidangnya masing masing yang bersangkutan dengan pengairan untuk menteri. menteri menyediakan rencana pengembangan sumber air yang telah disetujui bersama instansi instansi sebagaimana dimaksud dalam ini serta keterangan keterangan lain yang diperlukan sebagai landasan pelaksanaan dalam bidangnya masing masing. (l) wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan pemerintah ini, oleh menteri dalam rangka tugas pembantuan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk wilayah wilayah sungai yang berada dalam wilayahnya, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini diatur oleh menteri. bab penggunaan air dan atau sumber air bagian pertama prioritas penggunaan air dan atau sumber air (l) air untuk keperluan minum merupakan prioritas utama atas segala keperluan lain. kecuali sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan urutan prioritas penggunaan air dan atau sumber air sesuai dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan. urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan dalam rencana pengembangan sumber air. . yel lain tao na, wat kpo presiden republik indonesia tanpa mengurangi arti rencana pengembangan sumber air sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat, pemerintah dapat melaksanakan atau memerintahkan pelaksanaan pekerjaan penggunaan air dan atau sumber air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak. apabila terdapat suatu kelompok masyarakat pemakai air memperoleh izin penggunaan air dan atau sumber air, yang pengambilan airnya ditetapkan dari satu bangunan atagubernur. bagian kedua penggunaan air dan atau sumber air tanpa izin (l) setiap orang berhak menggunakan air untuk keperluan pokok kehidupan, sehari hari dan atau untuk hewan yang dipeliharanya. penggunaumum yang bersangkutan. pengambilan air dari bangunan pengairan atau melalui tanahpengairan atau tanah yang bersangkutan. apabila penggunaan dan pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam dan ini ternyata menimbulkan kerusakan, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang diatur lebih lanjut oleh menteri. penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan seharihari sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini,. man tao nya ny) wat presiden republik indonesianggunaan air dan atau sumber air dengan izin jl) penggunaan air dan atau sumber air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini wajib memperoleh izin. penggunaan air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ini meliputi penggunaan untuk keperluan usaha perkotaan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, lalu lintas air, pengepungan, rekreasi, kesehatan dan keperluan lain sesuai dengan perkembangan. pengaturan penggunaan air untuk keperluan pertanian dilakukan dengan menghormati adat kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (l) penggunanggunasebagaimana dimaksud dalam dan ini diatur oleh menteri yang bersangkutan. penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan, termasuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi diatur bersama oleh menteri dan menteri yang bersangkutan. bagian . naz bad presiden republik indonesia bagian keempat tata cara dan persyaratan pemberian izin (l) kecuali penggunaan air untuk keperluan pertanian dan ketenagaan, permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga bab ini disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dengan disertai keterangan dan data yang diperlukan diatur lebih lanjut oleh menteri. izin penggunaan air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam ini diberikan oleh menteri. permohonan sebagaimana dimaksud dalam ini harus disertai rencana cara pembuangan air limbahnya beserta bahan bahan limbah lainnya baik cair maupun padat. tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan ini diatur lebih lanjut oleh menteri. (l) dalam waktu (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dengan persyaratan persyaratan lengkap, pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan. apabila permohonan ditolak, penolakan tersebut disertai alasan alasan nya. pihak yang berwenang sebelum memberikan izin untuk masing masing keperluan sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah ini, wajib mempertimbangkan lebih dahulu nilai kegunaan dari keperluan tersebut serta akibatnya terhadap keseimbangan air, baik kualitas maupun kuantitasnya dalam wilayah tata pengairan yang bersangkutan, terpenuhinya persyaratan pembuangan air limbah beserta bahan bahan limbah lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. izin penggunaan air dan atau sumber air beserta ruangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini tidak dapat diubah ketentuannya, dibekukan untuk sementara waktu, dicabut sebelum habis masa berlakunya, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. . yel lain tao nya ny kpo presiden republik indonesia (l) izin dapat diubah ketentuannya apabila keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian izin telah berubah, sehingga memerlukan perubahan ketentuan tersebut untuk keperluan keseimbangan air dalam wilayah sungai atau wilayah tata pengairan yang bersangkutan. dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam inimenimbulkan terganggunya usaha pemegang izin, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penggantian tempat pengambilan air yang lain apabila dimungkinkan. apabila keadaan memaksa izin dapat dibekukan sementara. untuk kepentingan perlindungan, pengembangan, dan prioritas penggunaan air dan atau sumber air. izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam surat izin. (l) izin penggunaan air dan atau sumber air dapat dinyatakan batal apabila rencana penggunaan air sudah tidak sesuai lagi dengan yang tercantum pada surat izin. izin penggunaan air dan atau sumber air menjadi batal apabila tidak ada lagi persediaan air pada sumber yang bersangkutan. bab perlindungan bagian pertama pengamanan wilayah tata pengairan (d0) dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber air beserta bangunan pengairan, menteri menetapkan ketentuan mengenai luas wilayah pengamatannya. menteri dengan pertimbangan dan saran menteri menteri yang bersangkutan menetapkan daerah suaka dalam suatu wilayah tata pengairan. pembangunan, perubahan ataupun pembongkaran segala bangunan dalam batas batas garis sempadan sumber air, harus berdasarkan izin pihak yang berwenang yang diatur lebih lanjut oleh menteri. gubernur berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam ini mengambil langkah langkah pengamanan atas daerah suaka dimaksud yang berada wilayahnya. bagian . malang ya na, kpo presiden republik indonesia bagian kedua perlindungan atas air, sumber air, dan bangunan pengairan (l) pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga lembaga dan badan badan hukum tertentu masing masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air serta lingkungannya. masyarakat wajib membantu usaha pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ini. (l) dalam kegiatan penanggulangan bahaya banjir masyarakat dapat diikut sertakan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya. ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja penanggulangan bahaya banjir diatur oleh menteri menteri yang bersangkutan. masyarakat wajib membantu usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungannya. (l) masyarakat wajib berusaha ikut melindungi, mengamankan, mempertahankan serta menjaga kelangsungan fungsi bangunan pengairan. orang yang berhak atas sebidang tanah yang berbatasan dengan bangunan pengairan, wajib ikut serta mengamankan dan menjaga kelangsungan fungsi bangunan tersebut. orang yang berhak atas sebidang tanah yang membangun atau menyuruh membangun bangunan pengairan' atas tanahnya untuk keperluan sendiri wajib bertanggungjawab secara pribadi atas bangunan tersebut. masyarakat dilarang melaksanakan kegiatan dalam hubungannya dengan penggunaan tanah yang mengakibatkan kerusakan terhadap kelangsungan fungsi air dan atau sumber air. bab vii. men tao na, wat kpo presiden republik indonesia bab vii eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan bagian pertama pembagian tugas dan tanggungjawab pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum, ditetapkan sebagai berikut bagi bangunan pengairan yang penguasaannya berada pada pemerintah daerah eksploitasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk bangunan pengairanyang penguasaannya tetap berada pada pemerintah pusat eksploitasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (l) eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang pembangunannya diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah atau suatu badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan manfaat langsung kepada suatu kelompok masyarakat tertentu, dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari bangunan tersebut. dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan tata cara yang berlaku. (l) eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang pembangunannya dilaksanakan oleh masyarakat, menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan. dalam hal terjadi gangguan terhadap fungsi tata pengairan yang disebabkan oleh kegagalan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan karena kesalahan atau kelalaian pihak sebagaimana dimaksud dalam ini pemerintah dapat melaksanakan atau memerintahkan pelaksanaannya kepada pihak lain atas biaya yang bersangkutan. bagian kedua . mulan ita nya ny wap kpo presiden republik indonesia bagian kedua tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan ketentuan ketentuan tentang tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada bab ini ditetapkan oleh menteri. bab viii pembiayaan bagian pertama pembiayaan untuk pembangunan bangunan pengairan (l) pembiayaan pembangunan bangunan pengairan baik yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakatpembangunan bangunan pengairan untuk usaha usaha tertentu yang diselenggarakan oleh badan hukum atau badan sosial atau perorangan, ditanggung oleh yang bersangkutan. masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan pengairan sebagaimana dimaksud dalam ini dapat diikut sertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya. dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah atau badan badan hukum atau badan sosial atau perorangan atas usahanya yang tidak bertujuan atau tidak bersifat mencari keuntungan, pemerintah dalam batas batas tertentu dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan pengairan sebagaimana dimaksud dalam ini. bagian kedua pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan (l) pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada bab vii bagian pertama peraturan pemerintah ini, pembiayaannya. n4z eat dah presiden republik indonesia pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan mengikutsertakan masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari bangunan bangunan tersebut. dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam batas batas tertentu dapat memberi bantuan kepada pemerintah daerah berupa pembiayaan. yang pembangunannya diselenggarakan oleh badan hukum, dan badan sosial maupun perorangan, ditanggung oleh yang bersangkutan. bab pengawasan (l) pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dilakukan oleh menteri yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat pengairan yang ditunjuk. pejabat sebagaimana dimaksud dalam ini diberi wewenang mengadakan pengamatan dan penyelidikan untuk memperoleh data dalam hubungannya dengan kelangsungan fungsi tata pengairan pada tempat tempat yang diperlukan. penanggung jawab atas bangunsebagaimana dimaksud dalam ini dalam pengamatan dan penyelidikan apabila diminta. pejabat dimaksud harus membuat berita acara mengenai pengamatan dan penyelidikannya sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada menteri. s5) apabila hasil pengamatan dan penyel. klan na5 nya ny eat kpo presiden republik indonesia bab ketentuan pidana dipidana berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun barangsiapa tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan air dan atau sumber air untuk salah satu keperluan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini: barangsiapa yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini tidak melakukan dan atau tidak ikut membantu dalam usaha menyelamatkan air, sumber air dan bangunan pengairan seperti diatur pada. dan peraturan pemerintah ini. bab ketentuan lain lain (l) dalam pelaksanaan pekerjaan tata pengaturan air, masyarakat wajib membantu petugas pengairan dengan memperkenankan pemasangan dan pemeliharaan rambu rambu maupun tanda tanda pekerjaan yang bersangkutan. masyarakat wajib membantu menjaga kelestarian rambu rambu dan tanda tanda,tersebut. pelaksanaan pemasangan atau pemeliharaan rambu rambu dan tanda tanda pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dan ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kepala daerah yang bersangkutan. bab xii ketentuan peralihan (l) izin penggunaan air dan atau sumber air yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. tata cara pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan oleh menteri.yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. bab xiii. klan ya na, eat presiden republik indonesia bab xiii ketentuan penutup dengan diundangkannya peraturan pemerintah ini maka ketentuan ketentuan tersebut dalam bab bab ii, bab iv, bab dan bab algemeen waterreglement staatsbladpengaturan air umum dasar pemikiran yang dipakai untuk menyusun peraturan pemerintah ini adalah undang undang nomor tahun tentang pengairan,yang telah memuat kebijaksanaan kebijaksanaan pokok pembinaan pengairan bagi negara republik indonesia untuk pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang undang tersebut, khususnya berlandaskan pada dan untuk maksud tersebut perlu ditetapkan lebih terperinci dalam rangka tata pengaturan air secara menyeluruh, baik yang menyangkut segi penggunaan maupun perlindungannya atas air beserta sumbernya. dalam pertimbangan undang undang nomor tahun tentang pengairan dikatakan bahwa air beserta sumber sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung oleh karena itu sebagai landasan pokok dalam rangka tata pengaturan air adalah undang undang tersebut yang menyatakan bahwa air beserta sumber sumbernya dikuasai oleh negara. adanya hak menguasai oleh negara tersebut menimbulkan wewenang untuk melakukan kegiatan dan kepentingan yang garis besarnya sebagaimana tercantum pada huruf sampai dengan huruf undang undang nomor tahun tersebut diatas. kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan atau sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya. oleh karena itu dalam rangka tata pengaturan air dipergunakan asas asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian. demikian pula sebagaimana telah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria huruf ajo maka dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa landasan hak atas air adalah hak guna air yakni hak memperoleh air untuk keperluan tertentu. setiap pembayaran atau penggunaan air dan atau sumber air bukan merupakan harga air atau sumber air itu sendiri tetapi sebagai ganti jasa pengelolaan dan zendaya gunakan air dan atau sumber air hanyalah dengan maksud agar air dan atau sumber air dapat berfungsi secara lestari dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan keuangan. selanjutnya demi terselenggaranya tata pengaturperlu ditetapkan pola dari pada usaha perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air secara nasional. pola . tan nya ny presiden republik indonesia pola ini bertitik tolak dari landasan pokok sebagai berikut: hidrografi ditinjau dari segi ini, wilayah sungai ditetapkan sebagai pola untuk usaha usaha perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan atau sumber air, karena wilayah sungai adalah wilayah hidrografi,yang dianggap satu kesatuan wilayah yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan air dan atau sumber air sebagai satu kesatuan wilayah tata pengairan hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. administrasi pemerintahan wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara atas wilayah sungai atau bagian bagiannya dalam suatu daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan jiwa yang tercantum pada undang undang nomor tahun kecuali ditetapkan lain oleh suatu peraturan pemerintah, misalnya kepada badan hukum yang dibentuk dengan peraturan pemerintah yang diberi tugas mengelola, membina,dan mengembangkan sumber sumber air dalam wilayah sungai yang bersangkutan. perencanaan walaupun wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah hidrografi yang wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam angka berada pada pemerintah daerah, namun agar supaya tercapai keseimbangan antara keperluan air disatu pihak dan tersedianya air dilain pihak untuk memenuhi kepentingan berbagai bidang kehidupan dilihat dari ruang lingkup nasional, perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air harus disusun secara terpadu dan menyeluruh pembangunannya dan dimasukkan kedalam rencana pengembangan sumber sumber air nasional sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. karena ketiga landasan pokok sebagaimana dimaksud dalam angka harus memperoleh perhatian bersama sama maka dalam hal sesuatu wilayah sungai berada dalam lebih dari satu wilayah administratif atau didalam hal wilayah pengaliran sungai yang sesuai dengan kondisi,mempunyai arti penting bagi perkembangan ekonomi nasional, atau pengembangannya diperlukan dana yang besar, walaupun berada pada satu wilayah administratif, maka dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan lain yaitu tetap pada pemerintah pusat atau dilimpahkan kepada badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun berhubung penggunaan air dan atau sumbernya digunakan untuk berbagai macam keperluan dan berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang pengaturan penggunannya dilakukan oleh berbagai departemen, lembaga atau instansi instansi, maka perlu adanya koordinasi atas segala pengaturan usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaan pengelolaan serta pembinaannya. dalam . tan n4z eat dah presiden republik indonesia dalam peraturan pemerintah ini menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tata pengaturan air berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun wewenang ini dapat dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada pemerintah daerah untuk wilayah wilayah sungai yang berada dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam (c) undang undang nomor tahun selanjutnya dalam tata pengaturan air ini digunakan pendekatan dari (dua) hal pokok yang bersama sama ditangani, ialah tata pengaturan atas sumbernya, yang sifatnya melindungi demi kelestarian fungsinya serta mengembangkannya untuk berbagai keperluan masyarakat, tata pengaturan atas penggunaan airnya, yang sifatnya mengatur penggunaannya sesuai dengan bidang keperluan masyarakat masing masing. mengingat air beserta sumbernya mempunyai fungsi sosial maka penggunaan air dibagi menjadi dua golongan penggunaan air dan atau sumber air tanpa izin, penggunaan air dan atau sumber air dengan izin, penggunaan air dan atau sumber air tanpa izin dari pihak yang berwenang dimaksudkan terutama untuk memenuhi keperluan yang bersifat sosial,ialah untuk memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari hari dalam rumah tangga dengan ketentuan tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air serta tanah lingkungannya maupun bangunan umum yang bersangkutan. ketentuan tersebut berlaku juga untuk pengambilan kerikil, pasir, batu dan sebagainya yang terdapat dalam sumber air. penggunaan air dan atau sumber air dengan izin dari pihak berwenang dimaksudkan untuk semua penggunaan air dan atau sumber air yang tidak termasuk kriteria yang tersebut diatas, terutama yang sifatnya untuk mengusahakan air atau sumber air dan atau sumber daya alam,misalnya untuk pembangkitan tenaga, untuk keperluan industri, lalulintas air dan sebagainya. pengambilan air bawah tanah memerlukan izin dari pejabat yang diberi wewenang oleh menteri yang berwenang dalam bidang pertambangan yang pelaksanaannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang undangan yang khusus mengatur hal tersebut, sedang penggunaannya tunduk pada ketentuan ketentuan tersebut pada peraturan pemerintah ini atau peraturan perundang undangan lain dalam bidang pengairan. agar penggunaan air dan atau sumber air mencapai sasaran sesuai dengan keperluan serta dengan diusahakan secara tepat guna, maka perlu adanya pertimbangan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun disesuaikan dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan. . man na, presiden republik indonesia demi cukup jelas. periksa penjelasan umum. periksa penjelasan umum. periksa penjelasan umum. periksa penjelasan umum. ketentuan ini dimaksudkan untuk mengusahakan tata pengaturan air secara tepat guna, sehingga diperlukan daerah daerah pengaliran sungai yang kecil kecil dinyatakan menjadi satu wilayah sungai dan masing masing merupakan sub wilayah sungai. periksa penjelasan umum, khususnya nomor ketentuan ini dimaksudkan sebagai penegasan adanya tanggungjawab atas penerimaan wewenangnya. periksa penjelasan umum. wewenang menteri sebagaimana dimaksud dalam ini mencakup juga pengurusan administratif atas uap geothermal. karena letak air bawah tanah pada tiap daerah berbeda beda kedalamannya maka pengaturan pengambilan air harus disesuaikan dengan kondisi hydrogeologi setempat. tentang . malang na, wat kpo presiden republik indonesia tentang batas batas kedalaman akan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. cukup jelas. periksa penjelasan umum. periksa penjelasan umum. periksa penjelasan umum. keterangan ini merupakan suatu penjabaran mengenai hal hal atau langkah dalam rangka koordinasi. ketentuan ini merupakan perincian mengenai langkah langkah yang diselenggarakan oleh menteri guna mencapai hal hal yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. ketentuan ini merupakan penegasan bagi instansi instansi lain baik pusat maupun daerah dan atau badan hukum tertentu bahwa dalam rangka koordinasi perlu adanya kesediaan untuk memberikan data hasil studi dan rencana dalam bidang tugasnya masing masing guna tercapainya maksud koordinasi yang baik. sebaliknya apabila rencana pengembangan sumber air yang telah tersusun dan disetujui bersama menteri wajib menyediakan rencana tersebut bagi instansi instansi lain agar pelaksanaan dapat dilakukan berdasarkan rencana dimaksud. dengan demikian tidak akan ada penyimpangan penyimpangan yang dapat berpengaruh tidak baik atas keseimbangan air pada sumber air serta atas asas asas kemanfaatan umum dan kelestarian. cukup jelas. . tan nya ny) sen. kpi presiden republik indonesia cukup jelas. air minum merupakan keperluan asasi bagi makhluk hidup dunia. yang dimaksud air untuk keperluan minum disini adalah merupakan sebagian dari pada keperluan pokok kehidupan sehari hari, karena itu perlu dijadikan prioritas pertama sesuai dengan yang termuat dalam penjelasan atas undang undang nomor tahun mengingat keadaan yang berlainan pada berbagai tempat maka urutan prioritas penggunaan air dan atau sumber air selanjutnya ditetapkan sesuai dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan dengan mengingat kemampuan penyediaan air pada sumber air yang ada. cukup jelas. kepentingan yang mendesak disini diartikan yang dapat mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat. yang dimaksud kelompok masyarakat disini adalah kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang nomor tahun mengingat air adalah unsur utama dalam kehidupan, maka setiap orang diberikan hak untuk menggunakan air dalam keperluan pokok kehidupan sehari hari termasuk keperluan untuk hewan yang dipeliharanya, yang dimaksud keperluan pokok kehidupan sehari hari adalah minum, masak, mandi, keperluan untuk melakukan ibadat dan keperluan rumah tangga lainnya. dalam penggunaan air yang bersangkutan perlu dibebani tanggungjawab sehingga perlu adanya pembatasan apabila penggunaan air itu dilaksanakan dari sumber air agar supaya kelestarian fungsi sumber air yang bersangkutan dapat lestari. pembatasan ini juga berlaku untuk pengambilan kerikil, pasir, batu dan sebagainya yang terdapat dalam sumber air yang bersangkutan. . nya ny bad presiden republik indonesia apabila penggunaan air dilakukan dengan mengambilnya dari bangunan pengairan atau melalui tanah hak orang lain maka untuk menghormati hak perdata orang yang bersangkutan pihak yang memerlukan air perlu meminta izin terlebih dulu dari pihak yang berhak atas bangunan pengairan atau tanah yang bersangkutan. ini dimaksudkan untuk membebani tanggung jawab perdata bagi orang yang mengambil air dari bangunan pengairan atau tanah orang lain sehingga orang tersebut bertindak hati hati terhadap bangunan atau tanah yang bersangkutan. karena adat kebiasaan masih merupakan hukum yang tak tertulis sesuai dengan suasana setempat, disamping hukum kodifikasi maka penetapan dalam ini dianggap perlu. ketentuan pada ini dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar yang menguasai tanah, termasuk yang memiliki atau yang menguasai dengan sesuatu hak mempunyai kesadaran hidup bertetangga dengan baik, rukun dan damai. selanjutnya dalam hubungan ini penguasa setempat dapat mengeluarkan peraturan peraturan untuk masyarakat dalam wilayah hukumnya dengan maksud dapatnya diketahui dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. cukup jelas. yang dimaksud dengan usaha perkotaan adalah penyediaan air bersih untuk perumahan, pemandian umum, rumah sakit,sekolah sekolah, tempat peribadatan, pemotongan hewan,pemadam kebakaran, penyiraman tanam tanaman kota, menggelontorkan selokan selokan dan tempat tempat umum lainnya. penggunaan air untuk keperluan pertanian adalah penggunaan air untuk irigasi. penggunaan air untuk keperluan ketenagaan adalah penggunaan air untuk pembangkitan tenaga listrik. penggunaan air untuk keperluan industri dan pertambangan adalah penggunaan air untuk kegiatan industri, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang, minyak dan gas bumi. penggunaan air untuk lalu lintas air adalah penggunaan air sebagai sarana perhubungan disungai, danau, dan perairan darat lainnya. penggunaan . san naz tata eat kpi presiden republik indonesia penggunaan air untuk lalu lintas dan pengepungan diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan. periksa penjelasan atas penyediaan air untuk pertanian mencakup penyediaan air untuk perikanan. pengaturan selanjutnya untuk keperluan ini diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri. cukup jelas. ini ditetapkan mengingat bahwa kegiatan usaha industri dan pertambangan termasuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi berkaitan dengan hubungan ekonomi internasional dan mempunyai peranan yang luas dalam pembangunan ekonomi. oleh karenanya penggunaan air untuk masing masing kegiatan kegiatan tersebut perlu diatur tersendiri dengan memperhatikan segi segi teknis maupun administratif dari bidang bidang yang bersangkutan dan tata pengaturan air secara keseluruhan. untuk keperluan itu, menteri bersama menteri yang bersangkutan ditugaskan untuk menetapkan pengaturan dan persyaratan penggunaan air untuk masing masing bidang teknis yang bersangkutan. ini berhubungan dengan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pihak yang berwenang memberi izin adalah pejabat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. permohonan izin antara lain memuat nama, pekerjaan atau usaha serta alamat pemohon, tempat pengambilan yang diinginkan sertai peta lokasinya atau tempat lain sekitarnya sebagai kemungkinan pengganti: tujuan pemakaian, kuantitas dan kualitas air yang akan digunakan, cara pengambilan dengan disertai gambar dan type bangunan air yang akan digunakan, kuantitas, kualitas serta cara cara pembuangan air limbah serta bahan bahan limbah lain baik cair maupun padat: tanggal dimulainya pengambilan air tersebut, jadwal serta lamanya penggunaan air yang diinginkan. apabila permohonan disetujui maka surat izin memuat antara lain nama pekerjaan atau usaha serta alamat pemegang izin, tempat pengambilan yang diizinkan, serta maksud tujuan, cara. klan naz ny snn kpo presiden republik indonesia cc. cara pengambilan dan kuantitas yang diizinkan, spesifikasi teknis dari bangunan bangunan air yang digunakan, kuantitas dan kualitas air serta standar standar dan persyaratan kesehatan dan pengamatannya, jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melaporkannya, syarat syarat kualitas air limbahnya dan cara cara pembuangannya, jangka waktu berlakunya izin, syarat syarat tentang perubahan, pembaharuan, pencabutan atau pembekuan izin untuk sementara. ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh izin. cukup jelas keadaan memaksa yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah suatu keadaan force mayur. cukup jelas. pernyataan batal harus dilakukan dengan keputusan dari pihak yang berwenang. yang dimaksud batal ialah batal dengan sendirinya karena hukum. maksud ketentuan ini ialah menetapkan luas wilayah pengamanan yang diperlukan dalam rangka perlindungan sumber air agar fungsi sumber air dimaksudkan dapat berlangsung dengan lestari. yang dimaksud wilayah tata pengairan adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang nomor tahun . n4z dah presiden republik indonesia yang dimaksud dengan segala bangunan ialah termasuk bangunan bangunan seperti jembatan, pipa gas, pipa minyak, pipa air minum, dermaga dan sebagainya, selain bangunan untuk pengairan sendiri. garis sempadan sumber air adalah garis pengamanan bagi sumber air dan atau bangunan pengairan dihitung dari tebing sampai jarak tertentu menurut perhitungan teknik pengairan. cukup jelas. selain perlindungan atas sumber air dari perbuatan perbuatan ataupun kejadian dari luar, daya rusak yang disebabkan oleh airnya sendiri atas sumber air tersebut perlu dikendalikan. untuk ini perlu ditetapkan ketentuan yang mewajibkan instansi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga lembaga dan badan hukum tertentu untuk menyelenggarakan usaha pengendalian dimaksud. dalam hubungan ini masyarakat diwajibkan membantu usaha tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya. usaha tersebut dilakukan dengan cara yang menurut ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan membuat krim, meluruskan alur sungai dan sebagainya. pengendalian banjir memiliki fungsi perlindungan terhadap dua segi perlindungan terhadap masyarakat wilayah sekitar sumbersumber air yang bersangkutan, perlindungan terhadap sumber air serta bangunan penggunaan air itu sendiri. namun apabila banjir pada suatu waktu tidak dapat dikendalikan dengan usaha usaha yang telah dilakukan maka guna penanggulangan bahaya banjir, masyarakat apabila diperlukan dapat diikut sertakan dalam bentuk sumbangan tenaga, bahan ataupun keuangan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan. . tan nya ny) wat kpo presiden republik indonesia yang dimaksud menteri menteri yang bersangkutan ialah para menteri yang tugas dan tanggung jawabnya mencakup antara lain tugas tugas yang dapat meringankan beban dalam rangka penanggulangan bahaya banjir, sebelum, selama maupun sesudah terjadinya banjir misalnya menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri sosial, menteri pertahanan dan keamanan. pengendalian dan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran air merupakan tugas yang tidak hanya dari pemerintah namun merupakan tugas juga bagi masyarakat. pengendalian dan pencegahan pencemaran air sangat perlu untuk pemeliharaan kesehatan maupun pengamanan jiwa manusia dan lingkungannya. oleh karena itu ditegaskan bahwa masyarakat wajib membantu usaha dimaksud. maksud dari ini merupakan suatu penegasan bagi masyarakat untuk ikut,merasa memiliki dan oleh karena itu ikut bertanggung jawab atas bangunan pengairan yang telah dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. kegiatan kegiatan dalam hubungannya dengan penggunaan tanah yang dimaksud disini adalah pengolahan tanah untuk maksud tertentu ataupun penggalian penggalian tanah. ketentuan ini sebagai akibat dari adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. cukupjelas. yang dimaksud dengan bangunan pengairan yang memberikan manfaat langsung kepada suatu kelompok masyarakat tertentu ialah bangunan pengairan yang didirikan untuk memenuhi keperluan masyarakat sebagaimana dimaksud pada bab bagian kedua dan ketiga. bantuan yang diberikan dapat berupa biaya dan atau saran serta pertimbangan teknis yang diperlukan. . man ya na, sen. kpo presiden republik indonesia sudah sewajarnya apabila bangunan pengairan yang didirikan oleh masyarakat yang berkepentingan misalnya bangunan pengairan untuk keperluan ketenagaan maupun industri dan pertambangan,eksploitasi dan pemeliharaannya diserahkan tanggung jawabnya kepada yang bersangkutan, karena bangunan tersebut tetap menjadi miliknya. hal ini dimaksudkan agar pihak lain yang tidak ikut memiliki bangunan pengairan tersebut tidak dirugikan oleh adanya kegagalan ini. karena sifatnya sangat teknis maka cukup diatur oleh menteri. bangunan pengairan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dimaksudkan bangunan bangunan yang tidak diperuntukkan untuk pengusahaan air dalam bidang tertentu misalnya bangunan pengendalian banjir, bangunan pengaturan sungai dan sebagainya, sedang bangunan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarat ialah bangunan bangunan air minum, irigasi,industri dan usaha usahasn inn pemanas takpresiden republik indonesia, menimbang bahwa pegawai negeri sipil mempunyai arti dan peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu diselenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berasaskan gotong royong bagi pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya, baik pada masa bakti maupun pada masa purna karya, bahwa penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya, bahwa ketentuaperlu ditinjau danbab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:sehatan, peserta adalah pegawai negeri sipil dan penerima pensiun yang penghasilannya dipotong untuk pemeliharaan kesehatan,pensiun adalah: pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun, anggotayang berhenti dengan hak pensiun, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun. keluarga adalah: isteri atau suami yang sah dari pegawai negeri sipil atau penerima pensiun, anak yang sah dan atau seorang anak angkat yang mendapat tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, janda atau duda dan atau anak yatim piatu dari peserta,, badan adalah badan pertimbangan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun beserta anggota keluarganya. bab peserta dan penyertaan setiap pegawai negeri sipil dan penerima pensiun wajib menjadi peserta dari penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. (l) saat menjadi peserta bagi pegawai negeri sipil ialah sejak tanggal pengangkatannya sebagai calon pegawai negeri sipil dan atau pegawai negeri sipil. saat menjadi peserta bagi pejabat negara ialah sejak tanggal pengangkatannya menjadi pejabat negara. saat menjadi peserta bagi penerima pensiun ialah sejak tanggal pemberian pensiunnya. bab iii kewajiban peserta pesertaturun wajib sebagaimana dimaksud dalam potongannya dilakukan oleh menteri keuangan. peserta wajib memberikan keterangan yang lengkap dan benar tentang dirinya beserta anggota keluarganya yang diperlukan untuk bahan penyusunan data peserta dan tanda pengenal diri. keterangan sebagaimana dimaksud dalam dipersiapkan dan dikirimkan oleh instansi tempat peserta bekerja terakhir. peserta dan anggota(l) setiap peserta dan anggotaanggotayang meliputi: pengobatan perawatan imunisasi: dokter dokter gigi dokter spesialis, ii. balai pengobatan, puskesmas atau rumah sakit, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya untuk menegakkan diagnose, cc. tindakan gawat darurat dan tindakan lain untuk penyembuhan, pertolongan perawatan persalinan, obat obatan, alat alat perawatan yang mempunyai khasiat memulihkan kesehatan menurut saran dokter, pembelian kacamata yang sangat perlu digunakan demi kesehatan menurut resep dokter. besarnya penggantian guna pembiayaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ialah sebesar jumlah uang yang diperlukan untuk membayar biaya menurut harga tarif yang ditetapkan oleh menteri. (l) biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dibayar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh menteri. semua biaya yang melebihi standar yang ditetapkan oleh menteri, menjadi beban dan tanggung jawab peserta. dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam maka: untuk perawatan penyakit kronis, berlaku ketentuan sebagai berikut: (enam) bulan pertama dibayar penuh, (enam) bulan kedua dibayar (enam puluh persen), (enam) bulan ketiga dan seterusnya, dibayar (tiga puluh persen), untuk persalinan berlaku ketentuan sebagai berikut: persalinan kesatu dan kedua diganti (seratus persen) sesuai standar yang berlaku: persalinan ketiga diganti (lima puluh persen) sesuai standar yang berlaku, persalinan keempat dan seterusnya tidak mendapat penggantian. peserta berhak memperoleh penjelasan tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi dirinya dan anggota keluarganya. bab badan penyelenggara dan jaminan negara (d0) untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan peserta dan anggota keluarganya didirikan (satu) badan usahandirian perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat memenuhi kewajiban kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, maka negara menjamin hak peserta. pengaturan lebih lanjut atas ketentuan jaminan terhadap pemenuhan kewajiban keuangan ini diatur oleh menteri keuangan. bab pelaksana pelayanan (l) perusahaan umum wajib menjalankan kegiatannya sebesar besarnya untuk kepentingan peserta. untuk menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan kesehatan, perusahaan umum menunjuk sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan menteri. perusahaan umum berkewajiban mengembangkan sistem atau pendekatan yang dapat menjamin peningkatan pemeliharaan kesehatan peserta dan anggota keluarganya. bab vii badan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan umum mengenai penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan peserta dan anggota keluarganya menteri dibantu oleh suatu badan yang anggota anggotanya diwakili masing masing seorang dari: korps pegawai republik indonesia kopi), persatuan wredatama republik indonesia peri), persatuan purnawirawan angkatan bersenjata republik indonesia penari): departemen kesehatan, departemen keuangan: departemen dalam negeri, badan administrasi kepegawaian negara. anggota badan sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh menteri setelah mendengar pendapat usul dari organisasi instansi yang bersangkutan. menteri menunjuk salah seorang anggota badan menjadi ketua. masa jabatan anggota badan ialah (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam badan tersebut bertugas memberikan pendapat dan saran kepada menteritata kerja badan diatur oleh menteri. pembiayaan badan dibebankan pada perusahaan umum. bab viii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka ketentuan mengenai kegiatan penyelenggarabelum terselesaikannya pembentukan badan usaha yang bertugas menyelenggarakmaksud dalam bab ketentuan ketentuan lain pegawai negeri sipil departemen pertahanan keamanan tidak termasuk peserta menurut peraturan pemerintah ini. pegawai negeri sipil yang belum dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam akan diatur kemudian oleh menteri, setelah mendengar pertimbangan menteri keuangan. seorang peserta dianggap bukan peserta lagi apabila yang bersangkutan diberhentikan tanpa hak pensiun. pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, hanya berlaku bagi peserta dan anggota keluarganya dalam negeri.an keputusan presiden nomor tahun sepanjumum dalam konsiderans menimbbutkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan material dan spiritual, diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang selain sebagai warga negara dan aparatur negara juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. dalam dan undang undang tersebut atas disebutkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil dan keluarganya. dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa usaha kesejahteraan material dan spiritual seperti jaminan hari tua, bantuan kematian, dan sebagainya. mengingat bahwa pegawai negeri sipil, selain sebagai unsur aparatur negara juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, perlu dilakukan usaha usaha khusus terhadap pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. perlunya dilakukan usaha usaha khusus mengenai penyelenggaraan perawatan kesehatan pegawai negeri sipil telah pula ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kesehatan, yang berbunyi, pemerintah melakukan usaha usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh, dan golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya" pemerintah sejak tahun telah merasakan perlunya dilakukan usaha usaha khusus mengenai penyelenggaraan pemeliharaan atau perawatan kesehatan pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya sebagaimana dituangkan dalam keputusan presiden nomor tahutelah diubah dengan keputusan presiden nomor tahun tetapi setelah berjalan lebih kurang (lima belas) tahun kemudian dirasakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam keputusan presiden tersebut sudah tidak dapat lagi menampung kebutuhan yang semakin berkembsehingga keputusan presiden tersebut perlu ditinjau dan diatur kembali dalam bentuk peraturan pemerintah. adapun penyempurnaan yang menonjol dalam peraturan pemerintah ini ialah: diadakannya suatu badanbertugas menyelenggarakan antara lain pengelolaan sumber sumber pendapatan yang diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya, hak hak peserta yang disebutkan secara tegas dalam peraturan pemerintah ini lebih luas daripada hak hak peserta yang disebutkan secara tegasyaitu: pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya untuk menegakkan diagnose, tindakan gawat darurat dan tindakan lain untuk penyembuhan, cc. diadakannya suatu badan pertimbangan yang anggota anggotanya antara lain terdiri dari wakil wakil kopi, peri dan penari dengan tugas memberikan pendapat dan saran kepada menteri kesehatanakhirnya perlu diketahui bahwa pengertian pegawai negeri sipil", penerima pensiun" dan anggota keluarganya" yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini haruslah diartikan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku bidang kepegawaian. pada saat dikeluarkannya peraturan meme lintah ini yang berlaku ialah undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian besertak dan kesempatan yang sama dalam ini, haruslah diartikan sesuai dengan kondisi unit pelayanan kesehatan tempat dilaksanakannya pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggoyang tersedia. huruf cukup jelas. huruf pemeriksaan lainnya misalnya pemeriksaan rontgen, lever scanning, peritonoscopi dan sebagainya, semuanya asal dimaksudkan untuk menegakkan diagnose, huruf termasuk tindakan pembedahan (operasluarga berencana untuk penyembuhan, dimaksudkan adalah upaya penyembuhan terhadap sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan alat kontrasepsi tertentu. cukup jelas. standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ini yang akan ditetapkan oleh menteri kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan medis dan kemampuan sumber sumber pembiayaan yang tersedia. ini berarti standar pelayanan tersebut dapat berubah misalnya arah yang lebih meningkat mutunya, bila ternyata sumber sumber pembiayaan keadaannya makin meningkat atau membaik. cukup jelas. huruf yang dimaksudkan dengan (enam) bulan dalam ini adalah (enam) bulan secara terus menerus atau terputus putus, tetapi masih dalam (satu) tahun kalender yang sedang berjalan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. direksi perusahaan umum wajib mengelola pemeliharaan kesehatan serta kegiatannya secara keseluruhan sebesar besarnya untuk kepentingan para peserta. ini berarti bahwa direksi perusahaan umum harus menjaga agar hal hal yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemeliharaan jangan sampai terjadi, atau diperkecil akibat akibatnya. penilaian atas direksi perusahaan umum dapat pula didasarkan pada pelaksanaan ketentuan ini. hanya sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan kebijaksanaan menteri kesehatan berwenang melaksanakan pemeliharaan kesehatan terhadap pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. sarana pelayanan kesehatan dimaksud mungkin milik pemerintah tetapi mungkin pula sarana pelayanan kesehatan milik swasta dan mungkin pula praktek dokter perorangan semuanya tergantung dari keadaan sarana pelayanan itu sendiri serta kondisi kemampuan sumber sumber pembiayaan yang tersedia. ini berarti direksi perusahaan umum harus senantiasa mengikuti dengan sungguh sungguh apakah sistem pemeliharaan kesehatan yang sedang berjalan sudah cukup dapat menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya sesuai dengan yang diharapkan dan dengan keadaan sumber pembiayaan yang tersedia. apabila belum, maka direksi perusahaan umum berkewajiban mencari sistem baru yang lebih dapat menjamin pemeliharaan kesehatan peserta dan anggota keluarganya secara lebih baik pula. cukup jelas.sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor tahun berisikan dua hal pokok yaitu: ketentuan umum mengenai pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluarganya, ketentuan mengenai badan yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan tersebut dan tata kerjanya. oleh karena ketentuan umum mengenai penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan tersebut telah ditingkatkan menjadi materi peraturan pemerintah ini, maka sudah sepantasnya bila ketentuan keputusan presiden tersebut dicabut. hal ini dinyatakan dalam sebaliknya, untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh badan yang berdasar keputusan presiden nomor tahun dibentuk oleh menteri kesehatan dan telah ada selama ini tidak terhenti karena tidak memiliki landasan hukum, maka dalam ini ditegaskan bahwa selama badan yang harus dibentuk berdasarkan belum terwujud,ngatur mengenai badan penyelenggara beserta tata kerjanya, masih tetap diberlakukan. seperti diketahui, bahwa dasar dari pegawai negeri sipil dan penerima pensiun menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini ialah, bahwa dari yang bersangkutan harus dipotong iuran wajibnya dan disetor kepada perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini yang diserahi tugas mengelola sumber sumber pembiayaan dalam rangka pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya. sementara itu, sampai pada saat dikeluarkannya peraturan pemerintah ini iuran wajib yang mungkin dipotong dari pegawai negeri sipil departemen pertahanan keamanan belum pernah disetor kepada badan yangapabila dikemudian hari iuran wajib yang dipotong dari pegawai negeri sipil departemen pertahanan keamanan disetor kepada perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, maka pegawai negeri sipil tersebut beserta anggota keluarganya dapat menjadi pesertalihat juga penjelasanengan penetapan saat berlakunya undang undang pajak pertambahan nilai pada tanggal april sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun maka ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahunyanmemutuskan: dengan mencabut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang pajak pertambahan nilai (l) importir adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengimpor barang kena pajak, inventor adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh importir mengimpor barang kena pajak untuk dan atas kepentingannya, eksportir adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengekspor barang kena pajak, pabrikan adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. way! presiden republik indonesiadalam lingkungan perusahaanmemiliki atau menjadi pemegang suatu hak paten dan merek dagang dari barang kena pajak, pemegang hak menggunakan pateberdasarkan suatu perjanjian dengan pemegang hak paten atau merek dagang mempunyahak merek dagang yang dimiliki atau dipegang oleh pemegang hak paten atau merek dagang dari barang kena pajak, pemborong atau kontraktor adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan pembangunbab ii. lan ya presiden republik indonesiaulai menjalankan usahanya pada tanggal maret adalah selambat lambatnya tanggal maretulai menjalankan usahanya pada tanggal maret atau sesudahnya adalah selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah saat usahanya mulai dijalankan. . mulan ya ny presiden republik indonesiamulai dijalankan. saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha nyata nyata mulai dijalankan an da4 swa presiden republik indonesia. (l) tindakan penyerahan barang atau jasa yang merupakan penyerahan kena pajak adalah (a) penyerahan . lan ya presiden republik indonesia (a) mana dimaksud dalam (b)(l) atas impor barang kena pajak dan impor barang mewah yang berdasarkan ketentuan perundang undangan dibidang pabean dibebaskan dari pungutan bea masuk, maka terhadap impor barang kena pajak dan impor barang mewah tersebut juga tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri keuangan. jl) termasuk dalam pengertian memetik hasil pertanian atau memelihara hewan dan menangkap atau memelihara ikan serta mengeringkan atau mengalami makanan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan undang undang pajak pertambahan nilai adalah (a) kegiatan . kan presiden republik indonesia (a) kegiatan menuai, memungut, mengupas, membersihkan, menyortir, menguliti, memajang, memotong, merangkai, mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan cara lainnya. (b) kegiatan memelihara, menangkap, menyortir, menguliti, memotong, memerah atau mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang barang hasil peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan cara lainnya. barang barang yang dihasilkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam adalah bukan barang kena pajak sehingga atas penyerahan atau pengimporannya tidak berhutang pajak pertambahan nilai. kegiatan menambang yang termasuk dalam pengertian menghasilkan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang pajak pertambahan nilai adalah kegiatan pada tingkat pengolahan dan pemurnian dalam rangka usaha pertambangan. pencatatan dalam pembukuan sebagaimana dimaksud dalam (l)iv. presiden republik indonesia bab tarif pajak dan cara penghitungan pajak, tarif efektif untuk menghitung pajak yang berhutang menurut undang undang pajak pertambahan nilai adalah bagian dari harga atau pembayaran itu. pengenaan pajak pertambahan nilai dengan tarif (nol persen) atas ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam undang undang pajak pertambahan nilai berlaku bagi ekspor barang kena pajak.(a) minuman yang tidak mengandung alkohol yang diproduksi dengan menggunakan cara pengolahan serba otomatis, (b) kendaraan bermotor beroda dua tertentu baik menggunakan kereta pasangan sisi atau tidak, (c) kendaraan bermotor jenis kombi dan minibus, kecuali untuk angkutan umum, (d) alat . lan ya presiden republik indonesia (d) alat alat fotografi, pesawat rekam dan reproduksi suara beserta perlengkapannya, (e) alat alat mewah dengan tenaga listrik, baterai dan gas untuk rumah tangga dan hiburan, (f) alat keperluan untuk olah raga tertentu dan untuk permainan, (g) barang barang santer dan perlengkapannya, (h) permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu minuman yang mengandung alkohol, kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, mobil balap, station wagon, dan van (kecuali untuk angkutan barang), kapal, bahtera dan kendaraan air tertentu kecuali yang digunakan untuk keperluan negara, pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan umum, senjata api, angin dan gas serta pelurunya kecuali yang digunakan untuk keperluan negara,erima dan pesawatatau barang mewahpertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri keuangan.. man presiden republik indonesia (l) dalam hal ekspor pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam undang undang pajak pertambahan nilai hanyalah sebesar pajak masukan yang telah dibayar pada waktu perolehan barang kena pajak yang diekspor tersebut. pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar atas ekspor barang mewah oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang pajak pertambahan nilai dapat diminta kembali. bab saat dan tempat pajak berhutang dan laporan penghitungan pajak (l) saat pajak berhutang atas penyerahan barang bergerak adalah pada saat barang tersebut diserahkan kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat barang diserahkan kepada juru kirim, pengusaha jasa angkutan atau pengangkut, penyerahan barang tidak bergerak adalah pada saat terjadinya penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang tidak bergerak tersebut baik secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli atau penerima barang tidak bergerak, penyerahan jasa kena pajak adalah pada saat penyerahan sebagian atau seluruh penyelesaian pekerjaan jasa kena pajak, impor . kan presiden republik indonesia impor barang kena pajak adalah pada saat barang itu dimasukkan dalam daerah pabean. tempat pajak berhutang atas penyerahan barang bergerak, barang tidak bergerak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak adalah ditempat pengusaha kena pajak itu dikukuhkan, impor barang kena pajak adalah ditempat barang itu dimasukkan kedalam daerah pabean. apabila permohonan pengusaha kena pajakorat jenderal pajak, maka pajak berhutang ditempat usaha yang telah disetujui tersebut. (l) direktorat jenderal bea dan cukai memungut pajak yang berhutang menurut undang undang pajak pertambahan nilai atas pemasukan barang kena pajak dan atau barang mewah bersamaan dengan saat pemungutan bea masuk. sebagai bukti pem. tata cara pemungutan, pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilaijl) untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang pajak pertambahan nilai harus dibuat faktur pajakjl) faktur pajak atas penyerahan baring kena pajak harus dibuat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh menteri keuangan. faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak harus dibuat sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam setelah saat: diterimanya pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa kena pajak, penyerahan seluruh penyelesaian pekerjaan jasa kena pajak. faktur pajak gabungan harus dibuat pada akhir masa pajak yang bersangkutan, atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan. . man ya nyi da4 waw presiden republik indonesia. bab ketentuan peralihan semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkan ketentuan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. bab viiapril agar .umum undang undang pajak pertambahan nilai yang disusun secara sederhana dan singkat sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor hanya memuat ketentuan pokok yang mengatur tentang ruang lingkup pengenaan pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, cara menghitung pajak, faktur pajak kewajiban pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak, pencatatan dalam pembukuan dan laporan dalam masa pajak. hal hal lain yang belum diatur dalamnya yang merupakan ketentuan peraturan pelaksanaan dari undang undang tersebut, telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor dengan penetapan saat berlakunya undang undang pajak pertambahan nilai dari tanggal juli menjadi tanggal april sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor maka beberapa ketentuan dalam peraturan pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang dapat lebih menunjang kelancaran pelaksanaan undang undang tersebut. peninjauan . lan ya presiden republik indonesia peninjauan dan penyesuaian itu dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan, tambahan dan pembaharuan dalam ketentuan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun untuk menciptakan suatu ketentuan peraturan pelaksanaan undang undang pajak pertambahan nilai yang utuh, lengkap, mudah dibaca dan difahami, maka peraturan pemerintah nomor tahun ditarik kembali dan diganti dengan ketentuan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. hal hal yang menyangkut kebijaksanaan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan, sedang yang mengenai pelaksanaan teknis dan administratifnya, diatur oleh direktur jenderal pajak. demi huruf pengusaha disebut importir bila mempunyai izin dari pemerintah untuk mengimpor barang kena pajak dengan maksud untuk memperdagangkannya. termasuk dalam pengertian importir adalah pabrikan yang memperdagangkan sebagian atau seluruh barang kena pajak yang diimpornya sendiri baik kegiatan itu dilakukan secara teratur maupun sekali sekali. huruf pengusaha disebut inventor bila menyuruh importir untuk mengimpor barang kena pajak dengan maksud untuk memperdagangkannya. pada dasarnya inventor ini adalah pemilik atau pengimpor dari barang kena pajak yang impor tersebut. dengan . man presiden republik indonesia dengan perkataan lain inventor adalah merupakan importir terselubung. karena itu inventor ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. termasuk dalam pengertian inventor adalah pabrikan yang memperdagangkan sebagian atau seluruh barang kena pajak yang diimpornya dengan menyuruh importir, baik kegiatan itu dilakukan secara teratur maupun sekali sekali. huruf pengusaha disebut eksportir bila mempunyai izin dari pemerintah untuk mengekspor barang kena pajak. eksportir dikenakan pajak pertambahan nilai bila telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. huruf pabrikan dapat menghasilkan barang kena pajak berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. pengusaha real estate dan industrial estate adalah pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak berupa barang tidak bergerak, yaitu tanah siap bangun (developed land), bangunan dan sarana lainnya. tidak termasuk dalam pengertian pabrikan adalah pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak tergolong sebagai barang kena pajak, seperti pengusaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, sepanjang hasilnya tidak diolah lebih lanjut. lihat juga penjelasan huruf pengertian penyalur utama atau agen utama berbeda dengan penyalur tunggal atau agen tunggal. penyalur utama atau agen utama dapat menjadi penyalur tunggal atau agen tunggal dari pabrikan atau importir, tetapi dapat juga beberapa pengusaha menjadi penyalur utama atau agen utama dari satu pabrikan atau importir. sebaliknya . man presiden republik indonesia sebaliknya satu pengusaha dapat juga menjadi penyalur utama atau agen utama dari lebih dari satu pabrikan atau importir. pengusaha dikategorikan sebagai penyalur utama atau agen utama apabila dalam lajur kegiatan pemasaran, menerima penyerahan barang kena pajak langsung dari pabrikan atau importir berdasarkan perjanjian yang menyangkut pelimpahan hak dan kewajiban dalam penyediaan, pembiayaan dan wilayah pemasaran tertentu dari barang kena pajak yang dihasilkan atau diimpor oleh pabrikan atau importir. huruf sebagai penemu atau pencipta suatu paten atau merek dagang, seseorang atau suatu badan dapat menjadi pemilik atau pemegang suatu hak atas paten atau merek dagang. pengusaha inilah yang dimaksud dengan pemegang hak paten atau merek dagang tersebut. dan mereka akan menjadi pengusaha kena pajak bila mereka menghasilkan barang kena pajak atas dan untuk kepentingannya dengan tujuan untuk diperdagangkan. huruf pengusaha dapat menjadi pemegang hak menggunakan paten atau merek dagang berdasarkan perjanjian pelimpahan hak dari pemegang hak paten atau pemegang hak merek dagang. pelimpahan hak tersebut dapat berlaku untuk selamanya maupun untuk suatu jangka waktu tertentu. pengusaha ini akan menjadi pengusaha kena pajak bila mereka menghasilkan dan atau memperdagangkan barang kena pajak yang hak paten atau merek dagangnya telah dilimpahkan kepadanya. huruf h. kan presiden republik indonesia huruf pemborong atau kontraktor melakukan penyerahan jasa pembohongan pembangunan, perbaikan atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya baik atas permintaan atau suruhan dan untuk kepentingan pihak lain maupun atas kehendak dan untuk kepentingan sendiri, misalnya membangun gedung kantornya untuk sebagian atau seluruhnya dipakai sendiri. pelaksanaan pekerjaan pembohongan tersebut dapat dilakukan diatas tanah atau dibawah tanah atau diatas permukaan dan atau dalam air. dalam pengertian pemborong atau kontraktor termasuk juga sub dan sub sub kontraktor, karena pada hakekatnya sub kontraktor dan sub sub kontraktor adalah pemborong atau kontraktor. cukup jelas.mungutan pajak pertambahan nilai, perlakuan tarif 09o (nol persen) dan pengembalian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor barang kena pajak, pengenaan pajak pertambahan nilai secara jabatan dan sanksi administrasi. karena itu adalah sudah sewajarnya bila pengusaha kena pajak melaporkan usahanya sebelum melakukan pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak. dengan demikian pajak pertambahan nilai akan terlaksana secara efektif dan lancar pada waktunya. tanggal. lan ya presiden republik indonesia tanggal maret ditetapkan sebagai batas waktu bagi pengusaha kena pajak yang telah memulai usaha sebelum april dengan maksud agar pergantian sistem pajak penjualan pajak pertambahan nilai dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. batas waktu (tiga puluh) hari untuk melaporkan usaha diberikan kepada pengusaha yang baru memulai usahanya pada dan sesudah april dengan maksud agar mereka dapat mempersiapkan dengan sebaik baiknya segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pajak pertambahan nilai itu. hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi masalah kesulitan komunikasi yang mungkin masih ada diberbagai daerah dalam wilayah republik indonesia. cukup jelas. saat usaha mulai dijalankan bagi pengusaha kena pajak berbentuk badan adalah saat dan tanggal yang tercantum dalam akte pendirian yang dibuat didepan notaris. bila akte pendirian dibuat dibawah tangan, maka saat usaha mulai dijalankan adalah saat dan tanggal akte tersebut ditanda tangani oleh para pihak atau saat dan tanggal legalisasi yang dibubuhkan pada akte itu oleh notaris atau pejabat yang berwenang. ketentuan tentang saat diperoleh izin usaha atau saat usaha nyata nyata mulai dijalankan yang ditetapkan sebagai saat usaha dimulai hanya berlaku bagi pengusaha kena pajak perseorangan. adakalanya pengusaha kena pajak perseorangan telah memulai usahanya secara nyata sebelum izin untuk . lan ya presiden republik indonesia untuk itu diperolehnya dari pemerintah. dalam hal demikian maka saat usaha dimulai bagi pengusaha kena pajak ini adalah saat usahanya nyata nyata mulai dijalankan. sebaliknya ada pula pengusaha kena pajak perseorangan telah memperoleh izin usaha dari pemerintah, meskipun kegiatan usaha belum dimulai. dalam hal ini saat usaha dimulai adalah saat dan tanggal yang tercantum dalam surat izin usaha itu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengusaha yang dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak pada dasarnya bukan pengusaha kena pajak. akan tetapi jika melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak, maka untuk transaksi ini, pengusaha tersebut dapat menyatakan kepada direktorat jenderal pajak untuk memilih menjadi pengusaha kena pajak. sejak menyatakan memilih untuk menjadi pengusaha kena pajak, maka semua penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak berhutang pajak pertambahan nilai. dengan demikian mekanisme kredit pajak dalam sistem pemungutan pajak pertambahan nilai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang. . man presiden republik indonesia bila pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, maka surat keputusan tentang pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak dikeluarkan bersamaan dengan atau setelah nomor pokok wajib pajak diberikan. tanggal diterimanya formulir surat permohonan pengukuhan adalah tanggal diterimanya surat tersebut secara nyata oleh direktorat jenderal pajak. pemberian batas waktu (tiga) tahun disini, dimaksudkan untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan kepastian administrasi direktorat jenderal pajak. pajak pertambahan nilai yang diatur dalam undang undang pajak pertambahan nilai pada dasarnya baru dikenakan pada tingkat pabrikasi atau important barang kena pajak. pekerjaan pembohongan bangunan atau barang tidak bergerak lainnya adalah usaha jasa yang prosesnya mirip dengan pekerjaan membuat (menghasilkan) barang kena pajak. oleh karena itu untuk pertama kali berlakunya undang undang pajak pertambahan nilai jasa kena pajak yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pemborong atau kontraktor. . lan ya presiden republik indonesia huruf penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak dimaksud dalam ketentuan ini tidak memperhatikan siapa pihak penerimanya. apabila penyerahan itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan penyerahan itu didasarkan pada perbuatan hukum sebagai mana dimaksud dalam huruf undang undang pajak pertambahan nilai maka penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu adalah penyerahan kena pajak. contoh p.t. sebuah pabrik mesin jahit menjual mesin jahit hasil produksinya dalam daerah pabean. penyerahan mesin jahit barang kena pajak) oleh p.t. pengusaha kena pajak) berdasarkan perjanjian jual beli ini adalah penyerahan kena pajak. p.t. tersebut menjual mesin mesin pembuat mesin jahit yang selama ini dipakainya untuk memproduksi mesin jahit. penyerahan mesin bekas ini barang kena pajak) bukan merupakan penyerahan kena pajak, karena syarat "dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya" tidak terpenuhi. p.t. bukanlah pabrikan, importir atau agen utama penyalur utama dari mesin pembuat mesin jahit itu. p.t. tersebut menjual suku cadang mesin jahit yang impor atau dibelinya dari pengusaha kena pajak lain, karena terjadi kelebihan persediaan atau karena alasan lain. penyerahan . lan ya presiden republik indonesia penyerahan suku cadang barang kena pajak) ini adalah penyerahan kena pajak, karena seluruh syarat penyerahan kena pajak telah terpenuhi. perolehan dan penyerahan suku cadang ini dilakukan pengusaha kena pajak dalam rangka menjalankan (lingkungan) perusahaan atau pekerjaannya. huruf ditinjau dari sudut pajak pertambahan nilai, pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak melakukan (dua) macam penyerahan barang kena pajak, yaitu penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak. penyerahan ini adalah penyerahan kena pajak. penyerahan barang kena pajak kepada bukan pengusaha kena pajak. penyerahan ini bukan penyerahan kena pajak. contoh p.t. pedagang tekstil memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak melakukan penyerahan tekstil barang kena pajak) sebagai berikut menjual tekstil kepada pabrik kemeja. menyumbangkan tekstil untuk korban bencana alam. memberikan tekstil kepada karyawan sebagai hadiah lebaran atau untuk pakaian kerja. menjual tekstil kepada pemerintah. menjual tekstil kepada tuan penyerahan tekstil yang berhutang pajak pertambahan nilai hanyalah penyerahan tekstil kepada pabrik kemeja, karena pabrik kemeja adalah pengusaha kena pajak pabrikan). penyerahan lainnya bukan merupakan penyerahan kena pajak karena pembeli atau penerimanya bukan pengusaha kena pajak. . kan presiden republik indonesia cukup jelas. semua impor barang kena pajak pada dasarnya dikenakan pajak pertambahan nilai namun untuk menyelaraskan dengan perundang undangan pabean khususnya yang mengatur lalu lintas barang barang tertentu yang dibebaskan dari pengenaan bea masuk, maka atas beberapa kegiatan memasukkan barang kena pajak tertentu dalam wilayah republik indonesia ditetapkan bukan sebagai impor barang kena pajak dan karena itu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut. cukup jelas. kegiatan kegiatan yang diuraikan dalam ketentuan ini umumnya adalah merupakan bagian dari kegiatan memetik atau mengawetkan hasil pertanian dalam arti luas yang meliputi juga bidang perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. melalui kegiatan ini barulah hasil dari bidang tersebut menjadi berdaya guna atau lebih berdaya guna bagi produsen dan konsumen. meskipun karena kegiatan itu telah terjadi perubahan sifat atau bentuk barang, kegiatan tersebut bukanlah merupakan kegiatan proses pengolahan atau proses pabrikasi. contoh . lan ya presiden republik indonesia contoh menuai, mengupas padi atau kacang kacangan, mengupas dan membersihkan kapok atau kapas dari kulit, biji dan hati kapok kapas, memotong dan menguliti kayu menjadi kayu bulat, atau hewan menjadi daging segar dalam bentuk potongan kecil dan besar baik dibekukan atau tidak, atau buah kopi menjadi biji kopi, merangkai bunga atau buah segar, membersihkan, mengupas, mengeringkan dan mengalami udang, kodok, ikan dan hasil laut lainnya atau hasil pertanian sepanjang dilakukan tidak melalui proses memasak, menyortir dan memajang tembakau, bawang dan cengkeh, memungut hasil hutan seperti buah, daun, getah dan sebagainya atau memungut hasil peternakan dan perikanan seperti telur, kulit mutiara dan sebagainya. apakah kegiatan itu dilakukan dengan tangan atau dengan cara lainnya tidak menjadi masalah sepanjang kegiatan tersebut dilakukan dalam bidang pertanian dimaksud atas. cukup jelas. usaha pertambangan bahan bahan galian dapat meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. dilihat dari sifat kegiatannya, maka kegiatan sampai tingkat eksploitasi masih bersifat ekstraksi (penggalan). ruang . lan wap presiden republik indonesia ruang lingkup pengenaan undang undang pajak pertambahan nilai terbatas pada barang kena pajak sebagai hasil proses pabrikasi. ketentuan ini memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan menambang yang bahan jalannya berhutang pajak pertambahan nilai adalah apabila bahan galian tersebut sudah mengalami proses pengolahan dan pemurnian. sedangkan bahan galian yang belum mengalami proses pengolahan dan pemurnian dan semata mata baru merupakan hasil yang diambil dari permukaan atau dari dalam tanah baik darat maupun laut yang sifat dan bentuknya belum berubah adalah bukan barang kena pajak. oleh karena itu atas penyerahan atau iparnya tidak berhutang pajak pertambahan nilai. pencantuman nama barang dimaksudkan agar dengan mudah dapat dibedakan antara barang kena pajak dan bukan barang kena pajak. sedangkan satuan (kuantum) diperlukan untuk mempermudah penghitungan dasar pengenaan pajak. untuk penyerahan barang kena pajak tertentu, sering terjadi bahwa dalam harga atau pembayaran yang diterima oleh pengusaha kena pajak sudah diperhitungkan jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang. dalam hal demikian tanpa meninggalkan prinsip tarif tunggal dalam undang undang pajak pertambahan nilai maka bagian pajak pertambahan nilai yang sudah termasuk dalam harga tersebut, harus dihitung kembali dengan pedoman hitungan yang jumlahnya sama dengan bagian dari harga atau pembayaran yang diterima oleh pengusaha kena pajak. contoh . mulan ya da4 waw presiden republik indonesia contoh pabrik roti menyerahkan sepotong roti dengan harga dalam harga tersebut sudah terhitung pajak pertambahan nilai yang berhutang. pajak pertambahan nilai dihitung sebesar , cukup jelas. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk menetapkan pengelompokan barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana ditetapkan dalam undang undang pajak pertambahan nilaisepuluh persen).dua puluh persen). cukup jelas. . lan ya presiden republik indonesia penjualan return mengandung arti bahwa sebagian atau seluruh penyerahan barang kena pajak telah batal. bila sebelumnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah telah dipungut, maka pemungutan itu telah dilakukan tidak sebagaimana mestinya. oleh karena itu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penjualan return yang terjadi dalam masa pajak yang berbeda dengan saat penyerahan barang kena pajak, dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak yang berhutang dalam masa pajak terjadinya penjualan return tersebut. cukup jelas. dalam undang undang pajak pertambahan nilai ditetapkan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama. jika karena sesuatu hal pengusaha kena pajak tidak dapat melakukan pengeditan pajak masukan dengan pajak keluaran karena masa pajaknya berbeda, maka pengusaha kena pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada direktur jenderal pajak supaya diizinkan untuk melakukan pengeditan pajak masukan dari suatu masa pajak tertentu terhadap pajak keluaran dari masa pajak yang lain. cukup jelas. . lan ya presiden republik indonesia cukup jelas. pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak hanya dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran atas bagian barang kena pajak yang diserahkannya kepada pengusaha kena pajak atau ekspor. pembatasan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak ini adalah sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dan undang undang pajak pertambahan nilai yang menetapkan bahwa bagi pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak hanyalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan kena pajak yang dapat dikreditkan. dengan demikian pajak masukan dari barang kena pajak yang, diserahkan oleh pengusaha ini kepada bukan pengusaha kena pajak, sama sekali tidak dapat dikreditkan, sedang pajak masukan dari persediaan barang kena pajak, masih dapat dikreditkan data masa pajak berikutnya sepanjang barang kena pajak tersebut diserahkan kepada pengusaha kena pajak atau diekspor. . lan ya presiden republik indonesia jika pengusaha tersebut dalam atas selain mengekspor barang kena pajak juga mengekspor barang mewah, maka pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan barang mewah tersebut dapat diminta kembali. sebagai contoh, eksportir membeli mobil sedan dari pabrikan dalam negeri. kemudian mobil sedan tersebut diekspor. karena telah menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar atas pembelian mobil sedan yang kemudian diekspor tersebut dapat diminta kembali. dalam dan undang undang pajak pertambahan nilai ditetapkan bahwa pajak berhutang pada saat penyerahan barang kena pajak jasa kena pajak dan tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat usaha dilakukan. dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan lebih lanjut saat timbulnya hutang pajak dan tempat hutang ini dapat ditagih. ketentuan dalam ini memberikan penegasan lebih lanjut tentang saat timbulnya hutang pajak sebagaimana ditetapkan dalam undang undang pajak pertambahan nilai hurufdagang. lan ya presiden republik indonesiaberhhurufberh jual beli sebuah rumah ditanda tangani tanggal mei rumah selesai dibangun tanggal agustus perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditanda tangani tanggal september saat pajak berhutang adalah tanggal september bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditanda berh. lan ya tangani tanggal september saat pajak berhhuruf pajak berh pajak berh. man presiden republik indonesia contoh tanggal april perjanjian pembohongan,berhutang pada tanggal diterimanya pembayaran (tahap), sedang angka s d angka pajak berhpajak pertambahan nilai huruf d. lan ya presiden republik indonesia huruf ketentuan dalam ini memberikan penegasan lebih lanjut mengenai tempat terulangnya pajak sebagaimana ditetapkan dalam undang undang pajak pertambahan nilai huruf tempat pajak berhutang atas penyerahan barang kena pajak dianggap penting untuk menetapkan kompetensi wilayah masing masing kantor direktorat jenderal pajak c.g. inspeksi pajak untuk mengenakan pajak. dalam hal pengusaha kena pajak diberi izin memilih satu tempat pajak berhutang, maka tempat pajak berhutang adalah ditempat yang dipilih tersebut. tempat itulah yang menentukan wewenang kantor inspeksi pajak untuk mengenakan pajak. dalam hal pengusaha kena pajak mempunyai cabang cabang dan masing masing mempunyai administrasi penjualan dan melakukan penyerahan barang dan tidak memilih atau tidak diberi izin memilih salah satu tempat pajak berhutang, maka tempat pajak berhutang adalah tempat kedudukan dan atau tempat usaha masing masing cabang yang menyerahkan barang tersebut, dan masing masing tempat itulah yang menentukan kompetensi wilayah wewenang masing masing kantor inspeksi pajak untuk mengenakan pajak. huruf b. ya presiden republik indonesia huruf tempat pajak berhutang atas impor barang kena pajak dianggap perlu untuk menetapkan kompetensi wilayah kantor direktorat jenderal bea dan cukai untuk memungut pajak. oleh karena itu tempat tersebut ditetapkan ditempat dokumen pemberitahuan pemasukan barang untuk dipakai diselesaikan masing masing kantor direktorat jenderal bea dan cukai. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai lebih dari satu tempat sebagai tempat terulangnya pajak. pengusaha kena pajak yang ingin memilih salah satu tempat untuk tempat pajak berhutang, harus mengajukan permohonan tertulis kepada direktur jenderal pajak. jika direktur jenderal pajak memberikan persetujuan atas permohonan pengusaha kena pajak tersebut, maka pajak berhutang ditempat yang telah disetujui tersebut. pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang berhutang atas impor barang kena pajak dilaksanakan oleh direktorat jenderal bea dan cukai bersama sama dengan saat pemungutan bea masuknya. oleh karena itu dalam hal pemungutan bea masuk ditangguhkan berdasarkan ketentuan perundang undangan pabean yang berlaku, maka pemungutan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewahnya turut tertunda. . lan ya presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai langganan atau pembeli tetap dan penyerahan barang kena pajak kepada mereka itu terjadi beberapa kali dalam suatu masa pajak, maka pengusaha kena pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk diizinkan membuat satu faktur pajak gabungan meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak yang terjadi dalam masa pajak yang bersangkutan. direktur jenderal pajak akan memberikan keputusan atas permohonan tersebut. dengan demikian pengusaha kena pajak tersebut tidak perlu membuat satu faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak. cukup jelas. pemberian jangka waktu untuk pembuatan faktur pajak dimaksudkan untuk memberikan tenggang waktu yang wajar sehingga dapat meringankan pembayaran pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi secara kredit. hal. lan ya presiden republik indonesia hal ini mengingat undang undang pajak pertambahan nilai menganut dasar akrual. disamping itu pemberian jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kebiasaan administrasi dunia usaha, yang pada umumnya suatu faktur dibuat setelah penyerahan barang. apabila pembayaran dilakukan sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur pajak juga harus dibuat dalam jangka waktu yang sama. agar lebih mudah untuk menyesuaikan jangka waktu dimaksud dengan perkembangan dunia usaha, menteri keuangan berwenang menentukan jangka waktu lain untuk membuat faktur pajak. ketentuan dalam ini mengatur tentang saat pembuatan faktur pajak dalam pelaksanaan penyerahan jasa kena pajak: apabila selama masa pelaksanaan pekerjaan jasa kena pajak tersebut telah diterima pembayaran yang didasarkan pada bagian bagian atau tahap pekerjaan yang diselesaikan, maka faktur pajak harus dikeluarkan dalam waktu tertentu setelah diterimanya pembayaran tersebut meskipun seluruh pekerjaan jasa kena pajak belum selesai. hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang undang pajak pertambahan nilai yang menetapkan bahwa, bila pembayaran terjadi sebelum penyerahan, maka pajak berhutang pada saat pembayaran diterima, jika pekerjaan jasa kena pajak telah selesai seluruhnya dan diserahkan kepada pemesan atau pemilik, maka faktur pajak harus dibuat dalam waktu tertentu setelah saat penyerahan hasil pekerjaan jasa kena pajak tersebut, meskipun masih ada bagian pekerjaan yang belum diterima pembayarannya. . ya dat presiden republik indonesia faktur pajak gabungan harus dibuat pada akhir bulan taklim dalam masa penyerahan barang kena pajak tersebut. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan yang relatif sama dengan pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak gabungan dihubungkan dengan jangka waktu pembayaran pajak kas negara. ketentuan ini merupakan penegasan lebih lanjut dari ketentuan yang diatur dalam undang undang pajak pertambahan nilai tentang kelebihan pembayaran yang dapat diminta kembali oleh pengusaha kena pajak yang bersangkutan. kelebihan tersebut meliputi pembayaran pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah. kelebihan ini adalah hak pengusaha kena pajak. sepanjang ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak diatur secara khusus oleh menteri keuangan, maka tata cara mengembalikannya mengikuti. dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun telah dikeluarkan berbagai peraturan dan pedoman pelaksanaan undang undang pajak pertambahan nilai berupa surat keputusan menteri keuangan republik indonesia, surat keputusan atau surat edaran direktur jenderal pajak. dengan dicabutnya peraturan pemerintah nomor tahun maka peraturan pelaksanaan tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkan ketentuan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini dengan maksud untuk menghindarkan terjadinya kekosongan hukum. . mulan ya ny da4k rea lia bupati sampang provinsi jawa timur peraturan bupati sampang nomor tahun dewan risetmeningkatkan pembangunan kabupaten sampang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai denganpenyusunan arah, prioritas dan kerangka kebijakan dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa dalam merumuskan arah kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf, yang tergabung dalam satu lembagadewan risetmemperhatikan panduan pembentukan dan penyelenggaraan dewan riset daerah drd) dari kementerian negara riset dan teknologi dan dewan riset nasional tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang dewan riset daerah kabupaten sampang bab ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kabupaten sampang. bupati adalah bupati sampang. dewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprdampang. dewan riset daerah yang selanjutnya disingkat drd adalah dewan riset daerah kabupaten sampang. ketua dewan riset daerah yang selanjutnya disebut ketua adalah ketua dewan riset daerah kabupaten sampang. bab pembentukan melalui peraturan bupati ini membentuk dewan riset daerah kabupaten sampang sebagaimana amanatbab iii kedudukan, tugas dan fungsi . drd adalah lembaga non struktural dan independen yang membantu pemerintah kabupaten sampang bidang pengembangan dan penerapan imu pengetahuan dan teknologi, dan berkedudukan kabupaten sampang, drd berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati, dalam melaksanakan tugasnya drd berkoordinasi dengan bappeda kabupaten sampang. drd sebagaimana dimaksud dalam bertugas menyusun agenda riset daerah ard) dalam rangka memberikan pertimbangan kepada bupati sampangsebagai berikutsolumelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati sampang dalam bentuk kertas kerja setiap bulan. jektif, dan terbuka dalam kerangka kredibilitas keilmuan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan drd bekerjasama secara sinergi dengan para staf ahli bupati sampang. bab susunan organisasi susunan organisasi drdb keanggotaan dalam melaksanakan tugasnya drd dapat membentuk sekretariat, drd mendapatkan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati,memiliki keahlian dan kompetensi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau ketokohan masyarakat, bagian kesatu ketua ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi drd membina, mengawasi dan mengendalikan anggota drd dalam melaksanakan tugasnya membentuk (tiga) kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua, melaporkan hasil pelaksanaan tugas drd pada bupati. bagian kedua wakil ketua wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas:melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua. bagian ketiga sekretarissidang drd memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi drd,bagian keempat anggota anggota drd sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan tugas dewan riset daerah yang ditetapkan sesuai dengan prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten sampang secara profesionalukan tugas , anggota drd ditetapkan dengan keputusan bupati, anggota drd paling sedikit berjumlah (enam) orang dan paling banyak (sembilan) orang yang sekurang kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat,,ntuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan drd dipilih dan diangkat oleh bupati, untuk periode selanjutnya pengangkatan keanggotaan drd dilaksanakan oleh bupati, baik calon anggota yang diusulkan oleh drd dan atau oleh bupati, ketentuan mengenai tata cata pemilihan calon anggota drd yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh drd dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bupati dapat menolak calon anggota drd yang diusulkan oleh drd apabila tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan bab vil. bab viisatu) kali dalam sebulan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan, dalam rapat sebagaimana dimaksud pada drd membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka evaluasi dan pelaksanaan agenda riset daerah, dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, drd dapat mengembangkan struktur dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan imu pengetahuan dan teknologaeon bupati landak provinsi kalimantan baratperubahe tai surplus (defisit) penamaan a a i penerimaan pembiayaan daerah aae0) sismlebmpemmayamnanggaran eer man asa gia ditetapkan ngarang pada tanggal november pj. bupati landak, diundangkan ngarang pada tanggal november waktu yor pj. sekretaris daerah kabupaten landak, api lembaran daerah kab ten landak tahun nomor ringkasan penjabaran perubahan apbd halaman privind solidsn. roaennnnnnananannnanannn anna ana namannaaaan mma. rp. bertambah (berkurang) .ooo wdd( w w22onnnnnnn nenek nnnmnnnsnna rp. jumlah pendapatan setelah perubahan. inn nana nannnnannnnnnannnnnnnnnnnmnma rp. belanja semua . ocennnnnannnann nan anaannnaanna mna rp. bertambah (berkurang) . www0k den nnnnenan nana rp. jumlah belanja setelah perubahan sanetanaanaaaaaa naa aan naa naa naa naa nan nana sunan sunan rp. surplus defisit) setelah perubahan. wnnnenennnnnnnnnnnnnnnamannan nana. rp. pembiayaan penerimaan semua sync0nnnannnnennannnnnanaaaan nana nanaaananan anna aa. rp. bertambah (berkurang) . idn nnn ninnin aan. rp. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perusahaan .ooo000. wo. woooco.o.co.o.ooo.cccccc rp. pengeluaran: semua.ooo.oo oco wc# wmonnnnnnnnnnnnananananan nana. rp. bertambah (berkurang).d idr nana rp. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perusahaan.n. dan tan ennennnn nana nana rp. jumlah pembiayaan setelah perubahan w.eooddl naapj. bupati landak, waktu diundangkan ngarang pada tanggal novnjabaran perubahan apbd kab, landak t.a. nomor: tahun tanggal november pan, pemerintah kabupaten landak ringkasan penjabaran perubahan apbd tahun anggaran nomor mang raman rarurana poo uus atlee epa pendapatan hibah dana bagi hasil pajak dari provinsi'soledited sim |
salinan tin pik uansumedang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumedang, menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati sumedangtunjuk penggunaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati sumedang:sumedangnegara lain adalah pemerintah luar, yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. pemerintah daerah kabupaten, yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah bupati adalah bupati sumedang. wakil bupati adalah wakil bupati sumedangiaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati sumedang adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati sumedang. bab penganggaran biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati sumedang dianggarkan dalam apbd pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, rincian objek belanja penunjang operasional bupati dan wakil bupati sumedang,umedang. pelaksanaan penganggaran biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati sumedang dilaksanakan oleh bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten sumedangbupati dan paling tinggi sebesar (empat puluh persen) oleh wakil bupati. penggunaan biaya penunjang operasional meliputi biaya koordinasi digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan pemerintah, luar negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam provinsi luar provinsi, instansi vertikal dalam wilayah kabupaten luar wilayah kabupaten, pemerintah desa dalam provinsi luar provinsi, masyarakat dan atau kelompok masyarakat, untuk terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis gunasumedang dalam negeri maupun luar negeri, biaya pengamanan dapat digunakan olehbupati dan wakil bupati sumedang, sumedangrincian surat permintaan pembayaran langsung spp ls), akuntansi tanda terima yang ditandatangani bupati dan wakil bupati sumedang. setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum daerah penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati dapat dilakukan oleh: bupati dan wakil bupati sumedang, sekretaris pribadi bupati dan wakil bupati sumedang berdasarkan perintah bupati dan wakil bupati sumedang. penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada huruf dan guna menjaga kewibawaan bupati dan wakil bupati sumedang sumedang. sisa penggunaan biaya penunjang operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya. pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati disampaikan kepada pengguna anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban administratif dan skpd selaku ppid sebagai bukti pertanggungjawabdea uns. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jember, menimbang: aekretariat kabupaten jember, perlu mengatur dan menetapkan tugas pokok dan fungsi organisasi sekretaripengkajian peraturan perundang undangan terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, cc.penyelenggaraan koordinasi bidang hukum dengan unsur perguruan tinggi maupun ahli hukum, penyelenggaraan sosialisasi produk hukum kabupaten, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten maupun produk hukum desa. sub bagian bantuan hukum, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum, pembinaan hukum dan hak asasi manusia sertabantuan hukum mempunyai fungsi meliputi pemberian fasilitasi penyelesaian persoalan persoalan hukum perdata dan tata usaha negara tun) yang menyangkut tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, pemberian pelayanan pendampingan bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada unsur pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan terhadap sengketa aset pemerintah kabupaten maupun aset pemerintah desa, cc. penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada perangkat kabupaten, perangkat desa dan masyarakat, penyelenggaraan koordinasi bidang hukum dengan unsur perguruan tinggi maupun ahli hukum, pelaksanaan kerja sama dengan advokat dalam pendampingan maupun proses hukum, dan pelaksanaan konsultasi dengan konsultan hukum dalam penyelesaian proses hukum. sub bagian dokumentasi hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi, publikasi produk hukum kabupaten, penyebarluasan produk hukum kabupaten, dokumentasi hukum, menyelenggarakan administrasi tata usah meliputi pengumpulan dan pendokumentasian produk hukum kabupaten, penerbitan lembaran daerah, publikasi dan penyebarluasan produk hukum kabupaten, penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum, penyiapan dan pelayanan pemberian dokumentasi hukum maupun produk hukum kabupaten, dan penghimpunan peraturan perundang undangan,konomian kabupaten, pembangunan, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kabupateliputi pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan perekonomian kabupaten, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, perumusan bahan kebijakan penyusunan program, petunjuk teknis, pemantauan penyelenggaraan pembangunan, perekonomian kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, cc. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan. paragraf bagian perekonomian dan ketahanan pangan bagian perekonomian dan ketahanan pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, koordinasi, memantau, mengevaluasi dan membina administrasi bidang sarana perekonomian, koperasi dan usaha kecil menengah ukm), perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik kabupaten, ketahanan pangrekonomian dsarana perekonomian, koperasi dan ukmperindustrian dan perdagangan, badan usaha milik kabupaten, dan cc. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian serta pembinaan bidang ketahanan pangan. sub bagian sarana perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan membina sarana perekonomiansarana perekonomiankoperastransportasiukm. sub bagian produksi kabupaten, industri dan perdagangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan membina bidang produksi kabupaten lingkup pertanian, pertambangan dan energi, industri, perdagangan, perusahaan daerahproduksi kabupaten, industri dan perdagperindustrian dan perdaganganadan usaha milik kabupaten. sub bagian ketahanan pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan membina bidang administrasi ketahanan pangan serta melaksanakketahanan pangan, pelaksanaan pengumpulan data dan penganalisaan ketahanan pangan dan gizsistem kewaspadaan pangan dan gizi, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian serta pembinaan administrasi pengembangan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal, pelaksanaan pengkajian ketersediaan dan distribusi pangan, pengkajian ketersediaan dan distribusi pangan, dan pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pengendalian dan pemantapan ketahanan pangan. paragraf bagian pembangunan bagian pembangunan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan, memantau, mengevaluasi perkembangan dibidang program pembangunan, mengendalikan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah, menyusun program kebutuhan, mengelola dan melakukan administrasi perbekalmeliputi pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan kabupaten, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari apbd, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya, cc. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan apbd, pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan, dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaksanaan administrasi perbekalan. sub bagian program dan analisa kebutuhan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan kabupaten dan bantuan pembangunan kabupaten, mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan barangrogram dan analisa kebutuhan mempunyai fungsi meliputi pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari apbd kabupaten, apbd provinsi, apbn maupun pihak ketiga, penyusunan mekanisme dari apbd kabupaten, apbd provinsi, apbn maupun pihak ketiga, cc. pengumpulan, pengolahan, rencana kebutuhan barang organisasi perangkat kabupaten untuk disinkronisasikan dalam penyusunan apbd, dan penganalisaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang dan penyusunan perhitungan harga dan barang. sub bagian pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, yang akan dipergunakan sebagai pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan, mengolah bahan dan menganalisis pelaksanaan pembangunan untuk menyusun laporanengendalian dan pelaporan mempunyai fungsi meliputi penghimpunan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari apbd kabupaten, apbd provinsi maupun pihak ketiga, pemantauan perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari apbd kabupaten, apbd provinsi, apbn, pihak ketiga, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya serta menyiapkan sarana penyempurnaan, cc. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari apbd, dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan kabupaten. sub bagian pengadaan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan kebutuhan dalam melaksanakan kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten, serta tugas lain yang diberikan kepala bagian pembangunan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian pengadaan mempunyai fungsi meliputi penghimpunan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, pemantauan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai dari apbd kabupaten, apbd provinsi, apbn dan sumber lain yang sah: dan cc. penyiapan rencana pelaksanaan, penyimpanan dan pendistribusian hasil pengadaan barang. paragraf bagian kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi serta pelaksanaan program kegiatan keagamaan, kesejahteraan masyarakat, pemuda, olah raga, organisasi masyarakatkesejahteraan rakyat mempunyai fungsi meliputiagamaan,sejahteraan masyarakat, cc. pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan administrasi bidang peningkatan pemuda, olah raga dan organisasi masyarakat, dan pengevaluasian pelaksanaan dan penyiapan saran serta pertimbangan pembinaan administrasi dan pemberian bantuan sosial dan hibah serta pelaksanaan program kegiatan bidang keagamaan, kesejahteraan masyarakat, pemuda, olah raga dan organisasi masyarakat. sub bagian keagamaan mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi dan melaksanakan program kegiatan serta evaluasi bidang keagamaanagamaan mempunyai fungsi meliputi pengumpulan, pelaksanaan dan penganalisaan data administrasi bidang keagamaan, pengevaluasian dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan pelaksanaan program bidang keagamaan, kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, kerukunan hidup beragamaagamaan. sub bagian kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi serta evaluasi bidang kesejahteraan meliputi: pengumpulan, pelaksanaan sistematik dan penganalisaan data administrasi bidang kesejahteraan masyarakat, pengevaluasian, pemantauan pelaksanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan masyarakatsejahteraan masyarakat. sub bagian peningkatan pemuda, olah raga dan organisasi masyarakat mempunyai tugas menyusun pedoman administrasi dan petunjuk teknis pembinaan administrasi serta evaluasi dibidang administrasi kepemudaan, olah raga, organisasipeningkatan pemuda, olah raga dan organisasi masyarakat mempunyai fungsi meliputi pengumpulan, pelaksanaan dan penganalisaan data administrasi bidang kepemudaan, olah raga dan organisasi masyarakat, pengevaluasian dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan kepemudaan, olah raga, dan organisasi masyarakat, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan hibah administrasi kepemudaan, olah raga dan organisasi masyarakat. bagian ketiga asisten administrasi asisten administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan bidang organisasi, keuangan, pengelolaan aset, umum, hubungan masyarakat dadministrasi mempunyai fungsi meliputi pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keuangan, pengelolaan aset, pembentukan organisasi kelembagaan, protokoler, umum dan hubungan masyarakat, pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan penyusunan anggaran dan program anggaran, dan cc. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan. paragraf bagian organisasi bagian organisasi mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, penatalaksanaan, membina pendayagunaan aparatur negara, analisis dan formasi jabatorganisasi mempunyai fungsi meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan pembinaan, penataan kelembagaan dan analisis formasi jabatan, pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penatalaksanaan meliputi tata kerja serta penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lingkungan sekretariat kabupaten, dan pelaksanaan bahan pembinaan, pengembangan dan akuntabilitas kinerja perangkat kabupaten serta metode kerja dan prosedur kerja. sub bagian kelembagaan dan anforjab mempunyai tugas menyusun dan mengevaluasi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat kabupaten, dalam penyempurnaan, pemantapan, pengembangan dan menganalisis formasi jabataelembagaan dan anforjab mempunyai fungsi meliputi penyusunan struktur organisasi perangkat kabupaten, penyusunan tugas dan fungsi organisasi perangkat kabupaten, cc. pemantauan dan pengevaluasian struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat kabupaten, dan pelaksanaan kegiatan analisis formasi jabatan lingkungan pemerintah kabupaten. sub bagian tata laksana mempunyai tugas membina dan mengevaluasi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, tata laksanatata laksana mempunyai fungsi meliputi pembinaan tata laksana dinas bagi perangkat kabupaten, aparat kelurahan dan kecamatan, penyusunan petunjuk dan pedoman kearsipan organisasi perangkat kabupaten, dan cc. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan administrasi kepegawaian lingkup sekretariat kabupaten. sub bagian kinerja mempunyai tugas membantu sekretaris kabupaten dalam melaksanakan bahan pembinaan, pengembangan dan akuntabilitas kinerja perangkat kabupateinerja mempunyai fungsi meliputi pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan pelaporan kinerja organisasi perangkat kabupaten,, dan cc. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi. paragraf bagian umum bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perjalanan dinas, protokol, menyelenggarakan sandi dan telekomunikasi, mengelola sebagian kekayaan daerahumum mempunyai fungsi meliputi penyiapan urusan administrasi tata usaha pimpinan dan umum, pelaksanaan urusan rumah tangga sekretariat kabupaten, pelaksanaan urusan keamanan untuk personil, material dan informasi, pelaksanaan urusan protokoler dan perjalanan dinas, keuangan bupati dan wakil bupati serta sekretariat kabupaten, pelaksanaan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi, dan pengelolaan sebagian kekayaan daerah. sub bagian rumah tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan angkutan, merawat kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan rumah dinas jabatan, memelihara kebersihan kantor, halamanrumah tangga mempunyai fungsi meliputi pengawasan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas bagi para pejabat pimpinan pemerintah kabupaten, cc. pengurusan surat kendaraan dan surat lainnya yang dianggap perlu, pemeliharaan kendaraan dinas bagi pejabat pimpinan pemerintah kabupaten, penyediaan tempat keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya, pengaturan dan pemeliharaan kebersihan ruang kantor dan halaman, dan pengurusan dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati sesuai peraturan perundang undangan. sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha umum, mengendalikan dan melakukan kegiatan, melakukan tata usaha keuangan sekretariat kabupaten dan mengatur hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi, mengelola sebagian kekayaan daerahumum mempunyai fungsi meliputi penyelenggaraan penyusunan, pengetikan, penggandaan dan penataan proses pengiriman surat menyurat dinas bupati wakil bupati, sekretaris maupun asisten, menetapkan tugas pokok dan fungsi organisasi sekretariatsekretariat kabupaten sebagai berikut sekretaris kabupaten, asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi, bagian bagian, dan sub bagian. asisten sebagaimana dimaksud pada masing masing dipimpin oleh asisten yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabupatenlangsung kepada asisten sesuai dengan bidangnya sesuai dengan bidangnya. bab iii pengarahan dan penataan penyediaan dan pendistribusian surat yang diturunkan dari pimpinan, cc. pengaturan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi, pelaksanaan administrasi tata usaha keuangan sekretariat kabupaten termasuk gaji pegawai lingkungan sekretariat kabupaten, pemrosesan ijin pemakaian penggunaan, pengelolaan, penjagaan dan pemeliharaan kebersihan, penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan untuk pendapatan pemerintah kabupaten, dan penyetoran hasil pendapatan kas pemerintah kabupaten jember melalui bendahara penerimaan. sub bagian protokol mempunyai tugas menyusun acara dan melakukan urusan administrasi perjalanan dinasprotokol mempunyai fungsi meliputi penyiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu pemerintah kabupaten secara keprotokolan, dan cc. penyiapan dan pengaturan perjalanan dinas pemerintah kabupaten. paragraf bagian hubungan masyarakat bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas membina masyarakat, melakukan dokumentasi dan publikasi, kerja sama media, hubungan kelembagahubungan masyarakat mempunyai fungsi meliputi perencanaan penyebarluasan kebijakan pemerintah kabupaten kepada publik melalui media cetak, elektronik, internet maupun tatap mukaoleh bupati, dan pelaksanaan pekerjaan sebagai juru bicara pemerintah kabupaten. sub bagian dokumentasi dan informasi mempunyai tugas menyebarluaskan kebijakan pemerintah kabupaten kepada masyarakat dan melaksanakan pemberian pelayanan umum informasiiputi pelaksanakemasyarakatan untuk menjelaskan kebijakan dan kegiatan pemerintah kabupaten melalui jumpa pers, pelaksanaan penyerapan informasi dibidang pemerintahan, pembangunan danan pemerintah kabupaten, pelaksanaan usaha untuk peningkatan peliputan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, secara sektoral maupun kepada masyarakat, penyiapan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah dalam bentuk audio visual, dan penyiapan, penghimpunan dan pendokumentasian naskah pidato bupati. sub bagian kerja sama media mempunyai tugas memberikan pelayanan bidang informasi publik melalui kerja sama dengan mediakerja sama media mempunyai fungsi meliputi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan hasil dokumen audio visual: dan pembangunan informasi publik secara luas melalui kerja sama dengan media cetak, radio, televisi dan internet. sub bagian hubungan kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan upaya menjalin hubungan dengan kelembagaan yang ada masyarakat melalui pemberdayaan potensi informasi, partisipasi masyarakat dan kelompok sosial guna mempercepat penyebaran informasi kepada mayarakathubungan kelembagaan mempunyai fungsi meliputi pelaksanaan koordinasi dan upaya pemberdayaan potensi informasi yang ada masyarakat, pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan interaksi produktif antara masyarakat dan pemerintah, pelaksanaan penyebaran informasi tatap muka kepada publik melalui pemutaran film, dan pelaksanaan penyebaran informasi kepada publik melalui siaran keliling. bab eselon jabatan sekretaris kabupaten merupakan jabatan struktural eselon asisten sekretaris kabupatenpembiayaan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sekretaridiundangkan dalam berita daerah mza djalalnip. tugas pokok dan fungsi sekretariat kabupaten merupakan unsur staf. sekretariat kabupaten dipimpin oleh sekretaris kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. sekretaris kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh bupati. untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada sekretaris kabupaten mempunyai fungsi meliputi penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis kabupaten, cc. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten, dan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kabupaten. bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf ahli. staf ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris kabupaten. tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh bupati diluar tugas pokok dan fungsi perangkat kabupaten. staf ahli sebagaimana dimaksud pada paling banyak (tiga) staf ahli terdiri dari staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang perekonomian, dan staf ahli bidang keuangan dan kesejahteraan. sekretariat kabupaten terdiri dari (tiga) asisten meliputi asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi. asisten pemerintahan sebagaimana dimaksud pada membawahi bagian bagian meliputi bagian pemerintahan umum membawahi sub bagian pemerintahan umum dan agraria, sub bagian perangkat kabupaten, dan sub bagian otonomi dan kerjasama. bagian pemerintahan desa membawahi sub bagian tata pemerintahan desa, sub bagian administrasi dan perangkat desa, dan sub bagian pendapatan dan kekayaan desa. bagian hukum membawahi sub bagian peraturan perundang undangan, sub bagian bantuan hukum, dan sub bagian dokumentasi hukum. asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada membawahi bagian bagian meliputi bagian perekonomian dan ketahanan pangan membawahi sub bagian sarana perekonomian, sub bagian produksi kabupaten, industri dan perdagangan, dan sub bagian ketahanan pangan. bagian pembangunan membawahi sub bagian program dan analisa kebutuhan, sub bagian pengendalian dan pelaporan, dan sub bagian pengadaan. bagian kesejahteraan rakyat membawahi sub bagian keagamaan, sub bagian kesejahteraan masyarakat, dan sub bagian peningkatan pemuda, olah raga dan ormas. asisten administrasi sebagaimana dimaksud pada membawahi bagian bagian meliputi bagian organisasi membawahi sub bagian kelembagaan dan anforjab, sub bagian tata laksana, dan sub bagian kinerja. bagian umum membawahi sub bagian rumah tangga, sub bagian umum, dan sub bagian protokol. bagian hubungan masyarakat membawahi sub bagian dokumentasi dan informasi, sub bagian kerja sama media, dan sub bagian hubungan kelembagaan. bagian kesatu asisten pemerintahan asisten pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, merumuskan peraturan perundang undangan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan, agraria dan perbatasan serta pelaksanapemerintahan mempunyai fungsi meliputi perumusan bahan kebijakan, perumusan program dan petunjuk teknis serta memantaudan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, agraria dan perbatasan. paragraf bagian pemerintahan umum bagian, perangkat kabupaten, otonomi daerah, kerjasama daerah, agraria, perbatasan serta pelaksanaumum mempunyai fungsi meliputi pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis koordinasi, penyusunan rencana program dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama daerah, keagrariaan dan perbatasan, cc. pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat kabupaten, pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan otonomi daerah: dan pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten. sub bagian pemerintahan umum dan agraria mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan urusan agraria dan urusan laidan agraria mempunyai fungsi meliputi pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan pemerintahan umum, dan penyelenggaraan urusan agraria yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten. sub bagian perangkat kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pembinaan wilayah, mengembangkan kapasitas kelurahan, mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pemerintahan umum. untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perangkat kabupaten mempunyai fungsi meliputi mengkoordinasikan dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan, cc. persiapan bahan dan data yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati, dan penyusunan dan pengelolaan data perangkat kabupaten, sub bagian otonomi dan kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan otonomi daerah, kerjasama daerah, serta pembinaan urusaotonomi dan kerjasama mempunyai fungsi meliputi pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan otonomi kabupaten, pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada kabupaten, cc. pengumpulan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi kabupaten, penyusunan perencanaan program kegiatan kerjasama daerah, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi skpd terkait dalam penyelenggaraan kerjasama daerah, penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan penyelenggaraan kerjasama daerah, dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama daerah. paragraf bagian pemerintahan desa bagian pemerintahan desa mempunyai tugas melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, pengembangan desa dan lembaga desadesa mempunyai fungsi meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan pemerintahan desa, pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat administrasi pemerintah desa: dan cc. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa. sub bagian tata pemerintahtata penyelenggaraantata pemerintahan desa mempunyai fungsi meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan desa, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ppd) akhir tahun anggaran, laporan keterangan pertanggungjawaban (kpj) akhir tahun anggaran dan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ppd) akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, dan pembentukan badan permusyawaratan desa bpd). cc. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembentukan penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan. sub bagian administrasi dan perangkatperangkat dan administrasiadministrasi dan perangkat desa mempunyai fungsi meliputi pengumpulan dan pengklasifikasian data tentang perangkat desa, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pencalonan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa, cc. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi perangkat desa, penghimpunan dan penelaahan permasalahan yang berhubungan dengan perangkat desa, penyusunan perencanaan program peningkatan kemampuan dan ketrampilan perangkat desa, dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan registrasi desa. sub bagian pendapatan dan kekayakeuangan, kekayaan dan pendapatpendapatan dan kekayaan desa mempunyai fungsi meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang penggunaan dan pemanfaatan kekayaan desa, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi pemeliharaan, pengembangan kekayaan desa bekas kekayaan desa, cc. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan badan usaha milik desa, dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kerja sama desa. paragraf bagian hukum bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam menyusun dan membentuk produk hukum kabupaten, melaksanakan telaah permasalahan hukum, pelayanan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan peraturan perundang undangan dan produk hukum kabupatenhukum mempunyai fungsi meliputi pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum kabupaten,cc. pengpelaksanaan monitoring, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten maupun produk hukum desa, penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur pemerintah kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah kabupaten, perangkat desa dan masyarakat, pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparat pemerintah kabupaten, penyiapan rancangan perjanjian pemanfaatan aset pemerintah kabupaten dan atau penyiapan kerja sama perjanjian dengan pihak lain, dan penghimpunan peraturan perundang undangan, publikasi dan dokumentasi produk hukum kabupaten, sub bagian peraturan perundang undangan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum kabupaten dan kajian peraturan perundang undangan terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun penyelenggaraan pemerintah desa, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannyperaturan perundang undangan mempunyai fungsi meliputi penyusunan dan pembentukan produk hukum kabupatedagangan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pengelolaperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan adalah dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kabupaten balangan. kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan adalah kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kabupaten balangan. unit pelaksana teknis daerah unit pengelola pasar selanjutnya disebut utd pengelola pasar adalah unit pelaksana teknis daerah pengelola pasar kabupaten balangan. kepala unit pelaksana teknis daerah pengelola pasar adalah kepala unit pelaksana teknis daerah pengelola pasar pasar pada dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. unit pelaksana teknis daerah pengelola pasar kabupaten balangan merupakan utd kelas bagian kedua kedudukan utd pengelola pasar adalah unsur pelaksana. utd pengelola pasar dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. bagian ketiga tugas pokok dan fungsi utd pengelola pasarngawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko kios pada pasar. bagian keempat fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utdtoko kios, ketertiban, keamanan, kebersihan dan sarana prasaranaengelola pasar terdiri dari unit pelaksana teknis daerah, sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional tenaga ahli. bagan susunan organisasi utd pengelolapengelola pasar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikutasar, b.menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja utd, memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi, sewa toko kios pada pasar sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang, melakukanpendataan terhadap jumlah dan kios lapak pedagang, menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitaspasar dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanengelola pasarengelola pasar pasa pasar pasar pasar pasarunit pengelola pasarpati balangan, ta) hana biasa ttd abdul hadi diundangkan paringin pada tanggal agustus plh. sekretaris daerah aph kab paten balangan, (pn salinan sesuai dengan aslinya dinner yuliansyah fan dalam. hukum setda paten balangan mnt #f. bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis daerah (utd) pengelola pasar kabupaten balangan unit pelaksana teknis daerah pengelola pasar sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional bupati balangan, h.abdul hadi kang salinan sesuai dengan aslinya ma. karya. hukum setda rdoba ten balangan ngg h rencanaan pembangunu.j .dan menyiapkan bahan ipjp, dan rpm, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan rkd, merencanakan kegiatan dan menyiapkan penyelenggaraan forum satuan kerja perangkat daerah, merencanakan kegiatan dan menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah musrenbang rkd), merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, kelurahan dan desa musrenbangcam), u.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahwencanaan ekonomi uraian tugas kepala bidang perencanaan ekonomi yang meliputi membantu kepala badan bidang perencanaan ekonomekonomi, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang perencanaan ekonomi, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang perencanaan ekonomi, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang perencanarencanaan ekonomi, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi yang meliputi bidangperindustrian, perdagangan dan koperasi, pengelolaan keuangan aset daerah, penanaman modal dan promosi daerah, pelayanan perijinan terpadu, pertambangan dan energi, serta pariwisata dan budaya, j . mengkoordinasikan, menyusun konsep sasaran dan rencana penetapan program pengembangan bidang perencanamengkoordinasikan, memfasilitasi kerjasama bidang perencanaan ekonomi d: il. rencanaan ekonomi sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif: mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran kegiatan teknis bidang ekonomi berdasarkan program dan kegiatan sesuai dengan bahan perumusan kebijakan pembangunan bidang perencanaan ekonomi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi melaksanakan asistensi program dan kegiatan skpd bidang perencanaan ekonomi, oo. mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaanekonomi, mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan perencanada dan pertanianda dan pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan sda dan pertanian, merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan sda daa dan pertanian, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan sda dan pertanian, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan sda dan pertanian, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan sda dan pertanianda dan pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, sumber daya mineral dan energi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan urusan sda dan pertanian berdasarkan peraturan yang berlaku, il.sda dan pertanian yang meliputiserta pertambangan dan energn.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program urusan bidang sumberdaya alam dan pertanian melalui komunikasi terpadu untuk dalam rangka perumusan alternatif kebijakan perencanaan, oosumber daya alam dan pertaniang ., mengawasi dan mengendalikan urusan sda dan pertanian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,urusan sda dan pertanipertanian, w.merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan sda dan pertanidunia usaha, pariwisata dan budaya yangdunia usaha, pariwisata dan budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan urusan pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budayrenstra urusan pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senjatapin dan laki urusan pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana urusan pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budayapengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah umkm), pengelolaan keuangan aset daerah, penanaman modal dan promosi daerah, pelayanan perijinan terpadu serta pariwisata dan budaya, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi program d.pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budayaoo. merencanakpengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, g .denganlingkup bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya, merencanakan kegiatan, memfasilitasiunia usaha, pariwisataunia usaha, pariwisata danrencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat uraian tugas kepala bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat yang meliputi membantu kepala badan bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyrenstrasenja bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyatpengembangan sdm dan kesejahteraan rakyatpengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, mengarahkan, mengevaluasi dan penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, j . mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran perencanaan pembangunan daerah bidang pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, mental spiritual, kesehatan, pemuda dan olahraga,, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran perencanaan penetapan program pengembangan urusdan menyusun konsep sasaran program kegiatan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran perencanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran tugas bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka sinkronisasi program, oo. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup urusan perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan,bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, g . mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyngembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan perencanaan pengembangan sdm ddidikan, spritual, pemuda dan olah ragadidikan, spritual, pemuda dan olah raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan urusan pendidikan, spritual, pemuda dan olah raga, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pendidikan, spritual, pemuda danrenstra urusan pendidikan, spritual, pemuda dan olah raga, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senjatapin dan laki urusan pendidikan, spritual, pemuda dan olah raga kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana urusan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga berdasarkan peraturan yang berlakubadan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai kartanegaraurusan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga meliputi pendidikan, mental dan spiritual, kesehatan, pemuda dan olah raga mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku,pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahragaoo. merencanakan kegiatan dan melakukan identifikasi permasalahan bidang pendidikan, mental dan spiritual, kesehatan, pemuda dan olahragamasalah,g .pendidikan, mental dan spiritual, pemuda dan olahraga, merencanakan kegiatan dan melaksanakan asistensi program dan kegiatan skpd urusan bidang pendidikan, mental dan spiritual, pemuda dan olahraga, mental dan spiritual, pemuda dan olahraga, u.merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pendidikan, mental dan spiritual, pemuda dan olahragasejahteraan rakyatjahteraan rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyrakyat, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan kesejahteraan rakyat, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan senja urusan kesejahteraan rakyat, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan kesejahteraan rakyat kepada kepala bidang, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kesejahteraan rakyatsub bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi:kesejahteraan rakyatoo. merencanakan kegiatan danrencanakan kegiatan dan melakukan identifikasi permasalahan urusan kesejahteraan rakyat serta merumuskan alternatif pemecahannya sebagai bahan masukan dalam kebijakan kepala bidang, g . merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan program kegiatan dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi dengan kecamatan,kesejahteraan rakyat, merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, merencanakan kegiatan dan melaksanakan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup urusan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikanrakyat, w.merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunperencanaan pemerintahan dan aparatur uraian tugas kepala bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur yang meliputi membantu kepala badan bidang perencanaan pemerintahan dan aparaturmerintahan dan aparatur, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur kepada kepala badan melalui sekretaris, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang perencanaan pemerintahan dan aparaturrencanaan pemerintahan dan aparatur, mengarahkan, mengevaluasi dan penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan dan aparaturkepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran perencanaan program bidang pemerintahan dan aparatur, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian sasaran program pembangunan, il. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan aparaturn.mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja bidang pemerintahan dan aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup bidang pemerintahan dan aparatur, g . mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi program kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan aparatur dengan instansi skpd terkait, kecamatan, dan instansi vertikal, mengarahkan,merintahan dan aparatur, u.membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan perencanaerintrintahan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pemerintahan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pemerintahan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pemerintahanmerintahanmerintahan, meliputipemerintahansub bidang pemerintahanpemerintahan sebagai acuan untuk skpd. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan urusan pemerintahan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup urusan pemerintahan,, merencanakan kegiatan danw.:paraturaparaturaparatuparatur, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan aparatur, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan aparatur, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan aparaturaparaturaparatur, meliputi bidang kepegawaian, pengawasan, organisasi dan tatalaksanaaparatur. oo. merencanakan kegiatan dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan urusan aparaturaparatur sebagai acuan skpd. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan urusan aparatur. merencanakan kegiatan dan. merencanakan kegiatan dan melaksanakan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup urusan aparatur.aparaturrencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah uraian tugas kepala bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi membantu kepala badan bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayrenstrasenja bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayahsarana prasarana dan pengembangan wilayahsarana prasarana dan pengembangan wilayah, mengarahkan, mengevaluasi dan penyusunan rencana kegiatan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayahsarana prasarana wilayah bina marga, pengairan, dan perhubungan) dan pengembangan wilayah tata ruang, cipta karya, pemukiman, dan lingkungan hidup), mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran penetapan program pengembangan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayahpelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayahmengkoordinasikan menyelenggarakan pelaksanaan program kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja, n.mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas. oo. mengk. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan asistensi program dan kegiatan skpd bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran dan penanaman program kegiatan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah.sarana prasarana dan pengembangan wilayah, membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan perencanaan sarana prasarana darana prasaranaprasarana wilayahsarana prasaranaprasarana wilayah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan sarana prasarana wilayah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan sarana prasarana wilayah, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan sarana prasarana wilaysarana prasaranasarana prasarana wilayah, meliputi bina marga, pengairan dan perhubungan, merencanakan kegiatan dan berkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan dyusun rencana urusan perencanaan wilayah bina marga, pengairan dan perhubungan) baik rencana jangka panjang, menengah maupun tahunan,oo. sarana prasaranamerencanakan kegiatan dan pelaksanaan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup sub bidang sarana prasarana wilayah, g . merencanakan kegiatan dan merumuskan dan penanamgkoordinasikan kegiatan jabatan fungsional perencana,sarana prasarana wilayah, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan sarana prasaranawilaymbanganwilayah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengembangan wilayah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pengembangan wilayah, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pengembangan wilayahmemanfaatkx manusia. perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur memangku kepentingan didalamnya, guna memanfaatkan dan pengelokasiansumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. sekretaris badan adalah sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah. badan perencanaan pembangunan daerah yang disebut bappeda. kepala bidang adalah pejabat yang memimpin bidang pada bappeda. kepala sub bagian adalah pejabat yang memimpin sub bagian pada bappeda, kepala sub bidang adalah pejabat yang memimpin sub bidang pada bidang yang selanjutnyamerencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengembanganngembangan wilayah, meliputi tata ruang, cipta karya, pemukiman, dan lingkungan hidupkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program kegiatan urusan bidang pengembangan wilayah tata ruang, cipta karya, pemukiman, dan lingkungan hidup)bidang pengembanganmerencanakan kegiatan dan merumuskan dan penanaman program kegiatan urusan bidang pengembangan wilayah tata ruang, cipta karya, pemukiman dan lingkungan hidup): merencanakan kegiatan dan melaksanakan asistensi program dan kegiatan skpd lingkup urusan bidang pengembangan wilayah, g . merencanakan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengembangan wilayahstatistik dan pengendalian pembangunan uraian tugas kepala bidang statistik dan pengendalian pembangunan yang meliputi membantu kepala badan bidang statistik dan pengendalian pembanguntatistik dan pengendalian pembangunan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang statistik dan pengendalian pembangunan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang statistik dan pengendalian pembangunan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang statistik dan pengendalian pembangunan kepada kepala badan melalui sekretaris, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang statistik dan pengendalian pembangunstatistik dan pengendalian pembangunan, mengarahkan, mengevaluasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang statistik dan pengendalian pembangunan berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan evaluasi program pembangunan, mengarahkan, mengevaluasinggaran apbd kabupaten, agar berjalan sesuai perencanaan, target dan sasaran pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama bidang statistik dan pengendalian pembangunan dengan instansi skpd terkait kecamatan, instansi vertikal berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja, mengkoordinasikan dan mengelola dokumentasi dan kepustakaan mengenai perencanaan pembangunan daerah n.mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran database perencanaan pembangunan daerah, oo. mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran dokumeng . mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penyusun penetapan indikator kinerja kegiatan badan, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan koordinasi penyusun penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasar dan menyusun konsep sasaran laporan tahunan (annual report) pembangunan daerahstatistik, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang statistikw.mengarahkan, mengevaluasi dan pelaksanaan kegiatan bidang statistiktatistik dan pengendalian pembangunan, aa. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan statistik dan pengendalian pembangunan,dan bbtatistik dan peragatatistik dan peragastatistik dan petatistik dan peragaan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan statistik dan peragaan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan statistik dan peragaan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan statistik dan peragastatistik dan pendataan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja bidang, merencanakan kegiatan dan menyusun statistik data pembangunan daerah berdasarkan petunjuk teknis, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan database perencanaan pembangunan daerah, il. merencanakan kegiatan dan mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan bidang statistik, merencanakan kegiatan dan melaksanakan kepustakaan perencanaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan dan menyusun profil pembangunan daerah, merencanakan kegiatan dan memelihara dan mendokumentasikan statistik dan pendataan hasil pembangunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan publikasi hasil hasil pembangunan sebagai bahan informasi, merencanakan kegiatan dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang statistik dan pendataan dengan instansi terkait, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerjastatistik dan pendataan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan pembinasub bidang statistik dan pendataan sebagai bahan evaluasi kegiatan bappeda, merencanakan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan statistik dan peragaan, w.merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan statistik dan peragandalian dan evaluasi pembangundan evaluasi pembangunndalian dan evaluasin evaluasi pembangunan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengendalian dan evaluasi pembangunan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pengendalian dan evaluasi pembangunan, h.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pengendalian dan evaluasi pembangunbidang pengendalian dan evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kegiatan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahanpbd kabupaten, agar berjalan sesuai perencanaan, target dan sasaran pembangunan daerah, merencanakan kegiatan dann.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan (annual report) pembangunan daerah, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan penetapan indikator kinerja kegiatan badan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan instansi pihak terkait, merencanakan kegiatan dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan urusan pengendalian dan evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, merencanakan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan, merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanaurusan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai bahan evaluasi kegiatan bidang, merencanakan kegiatw.merencanakan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengendalian dan evaluasi pembangunn evaluasi pembangunan,dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang, bagian kedelapan bidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah uraian tugas kepala bidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah yang meliputi membantu kepala badan bidang pengkajian pembiayaan pembangunankajian pembiayaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah kepada kepala badan melalui sekretaris, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam hal teknis, h.mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan pengkajian pembiayaan pembangunan daerah, mengarahkan, mengevaluasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah berdasarkan petunjuk yang berlakuurusan alokasi pembiayaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran perencanaan pembangunan daerah bidang pengembangan pembiayaan sumber sumber daya non pemerintah daerah termasuk sumber dana hibah dan atau pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pembangunan daerah, il. mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasarngkoordinasikan dan memfasilitasin.mengkoordinasikan dan melaksanak: mengkoordinasikan dan melaksanakan analisis kebijakan, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi daerah, mengkoordinasikan dan memfasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pengembangan pembiay, dan luar negeri bidang tugasnya, mengarahkan, mengevaluasi dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan, mengarahkan, mengevaluasi melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyatngkoordinasikan dan menyusun konsep sasaran kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasingkajian dan pembiayaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, mengkoordinasikan dan menyusun konsep sasarw.mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daeraharahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunanyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan badan, aa. membuat laporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pengkajian pembiayaan pembangunan daerah:dan bbngkajikajikajikajian pembangunan daerah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengkajian pembangunan daerah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pengkajingkajingkajipengkajian pembangunan daerah bidang sumberdaya manusiarencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan dan berkoordinasi dan kerjasama pengkajian pembangunan dengan instansi lembaga terkait, merencanakan kegiatan dan menyusun prosedur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi skpd dan pihak terkait, n.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan programurusan pengkajian pembangunan daerah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi pengkajian pembangunan daerah dengan skpd dan pihak terkait agar kegiatan berjalan efektif dan efisien. g . merencanakan kegiatan danperaturan daerah. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan pelaksaan sosialisasi kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah kepada pihak terkait agar menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan urusan pengkajian pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya, merencanakan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengkajian pembangunan daerah, u.merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pengkajiayabiayaayaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pembiayaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan senja urusan pembiayambiayapembiayarencana alokasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari apbd kabupaten, merencanakan kegiatan dan memfasilitasi pelaksanaan rencana pembiayaan pembangunan yang bersumber dari apbd provinsi dan apbn, merencanakan kegiatan dan menyusun rencana alokasi pembiayaan berdasarkan prioritas pembangunan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahrencanakan kegiatan dan membantu pelaksanaanoo. merencanakan kegiatan dan membantu pelaksana, merencanakan kegiatan dan melaksanakan analisis kelayakan kua, pas dan rapid, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pembiayaan yang bersumber dana hibah dan atau pinjaman luar negeri, dana corporate social responsibility csr) untuk pembiayaan pembangunan daerah,rencana kerja yang selanjutnya disebut senja. rencana jangka panjang daerah yang selanjutnya disebut pjd. rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut rpm. rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disebut rkd. kelompok jabatan fungsional yang disebut kelompok jagung. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai kartanegara merupakan unsur perencanakabupaten kutai kartanegara mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan merumuskan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan rencana serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai kartanegara menyelenggarakan fungsi yang meliputi a.penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya, b.merencanakan kegiatan dan pelaksanaan koordinasi program pengembangan pembiayaan pembangunan terhadap berusia badan usaha milik daerah bumi) dan badan layanan umum daerah blue), merencanakan kegiatan danmbiayaan pembangunan daerah. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan analisis kebijakan sumber sumber pembiayaan pembangunan, merencanakan kegiatan danalokasi pembiayaan pembangunan daerah, merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan pelaksanaan tugas dengan bidang perencanaan bappeda, w.memberikan petunjuk pertimbangan teknis serta menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembiayaan pembanguniayarencanaan pembanguntentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja badan perencanaan pembangunmtmaawopacntors sasemmspanan jana awan sm.annum asst penerimaan umum but jamie mma sarana kata bagan peminatan tum tmusarmawni san dapat perungangemndangane.pelaksanaan statistik dan pengendalian pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, g.pelaksanaan perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, h.pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan aparatur, pelaksanaan perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah, pelaksanaan pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah, il.dan penyelenggaraan kesekretariatan badan, bab iii susunan organisasi susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai kartanegara yangrencanaan ekonomi, membawakan sub bidang sda dan pertanian,dan sub bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya. bidang perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, membawakan sub bidang pendidikan, spritual, pemuda dan olah raga,dan,dan,dan,dan sub bidang pengkajian pembangunan daerah, sub bidang pembiayaan pembangunan daerah,dan kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas bagian pertama kepala badan perencanaan pembangunan daerah uraian tugas kepala badan perencanaan pembangunrencanaan pembangunan daerah, merumuskan konsep sasaran, menyf.rencanaan pembangunan daerah, j . mengorganisasikan penyusunan senja tahunankoordinasikan dan mengorganisasikan bahan laporan penyusunan kpj bupati, ppd dan lipid setiap akhir tahun, mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan lingkungan badan, mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan, ipjp, rpm dan rkd, oo. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran dan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah musrenbang rkd), dan forum satuan kerja perangkat daerah forum skpd), mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, kelurahan dan desa musrenbangcam), mengkoordinasikan pelaksanangkoordinasikan dan merumuskan sasaran penyusunan kebijakan umum apbd (kua) dan: mengkoordinasikan dan merumuskan sasaran kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan ekonomi, sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan dan aparatur, sarana prasarana dan pengembangan wilayah dan tata ruang, mengkoordinasikan dan merumuskan sasaran kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan merumuskan sasar, mengendalikan pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara vertikal dadan fungsinya, w.mengkoordinasikan dan menyusun kebijakgkoordinasikan pelaksana dilingkungan badan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian serta statistik dan pendataan lingkungan badan: mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan badan secara berkala kepada kepala daerah,dan aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati. bagian kedua sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah uraian tugas sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi membantu kepala badan dalam melaksanakan administrasi teknisperencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan penyusunan senja tahunan serta kegiatan operasionalmfasilitasi dan mengarahkan penyusunan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi urusan perencanaan ekonomi, perencanaan pengembangan sdm dan kesejahteraan rakyat, perencanaan pemerintah dan aparatur, perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah, statistik dan pengendalian pembangunan serta pengkajian pembiayaan pembangunan daerahrencanaan pembangunaturan bupati kutai i(kartanegar, bupati kutai i(kartanegara, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam dan peraturan daerah nomor tahun 2ol2 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, maka perlu ditetapkan peraturan bupati tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan serta perijinan pasar o79ggjalan welter monginsidi kode pos sll kalimantan timur telp. fax.republik indonesiaob tentang usaha mikro,23a); peraturan pemerintah nomor tahun lggrepublik indonesia nomor tahun 2oo7 tentang waralabresiden republik indonesial12l2ooblembaran daerah kabupaten ikuti kartanegara tahun ot2 nomor peraturan daerah nomor tahun 2ol3ol3 nomor memutus(an menetapkan peraturan bupati tentangbidangi perdagangan dan paspasar tidak permanen yang selanjutnya disebut ptp adalah pasar tradisional lainnya yang terorganisir, menempati suatu lokasi yang tidak pemanen, dengan waktu operasional pada hari haripasar adalah pemerintah daerah, lembaga swasta dan perorangan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pasarlaizin usaha pengelolaan pasar tradisional yang selanjutnya disebut iup2t, adalah bukti legalisasi pengelolaan pasar tradisional. izin usaha pusat perbelanjaan yang selanjutnya disebut supp, adalah adalah bukti legalisasi pengelolaan pusat perbelanjaan. izin usaha toko modern yang selanjutnya disebut utm, adalah bukti legalisasi pengelolaan toko modern. izin pasar tidak permanen yang selanjutnya disebut iptv adalah bukti legalisasi pengelolaan pasar tidak permanen. surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan lain usaha pengelolaan pasar. 2r. usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengahi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun 200g tentang usaha mikro kecil dan menengah. pembinaan adalah upaya untuk membantu para pedagang agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan pasarefisien mungkin guna mencapai tujuan. pedoman adalah hal hat pokok yang menjadi dasar, pegangan dan petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. kemitraan adalah kerjasama usaha antarim pengawas pangan dan bahan yang mengandung bahan berbahaya yang selanjutnya disebut tp2bmb adalah setiap skpd yang berwenang mengawasi pangan dan barang yang mengandung bahan berbahaya. maksud, error,ft?,ll *ro,uo link maksud dari penyelenggaraan pasar adalah untuk menetapkan berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, bisa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan umbara., ua.rg. tujuan penyelenggaraan pasar adalah untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dalam perijinan, pembinaan dan pengawaser, efesien dan berkelanjutan. ruang lingkup pedoman perijinan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pasar meliputi: kewajiban pengelola dan pemakai pasar; ketentuan perijinan; ketentuan pembinaan;dan ketentuan pengawasan. bab iii pembinaan dan pengawasan pembinaan pemerintah daerah melalui teknis melakukan pembinaan pasar meliputi penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar pelatihan terhadap sumber daya manusia; konsultasi; fasilitasi kerjasama; pembangunan;dan perbaikan sarana dan prasarana pasar. dalam pembinaan pasar tradisional pengelola pasar wajib membina pedagang pasar. pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud meliputi: memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik upaya peterseli jan akses permodalan maupun atau penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar, dengan penyataan tertulis diatas materai; memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan;tima; menata pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pedagang yang menggunakan lapak maupun kios; mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.penerapan; dan sistem penanggulangan kebakaran. dikecualikan pada huruf c,d,e,f,g dan bagi pengelola pasar tidak permanen. pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern membina pelaku usaha yang menjadi mitra usaha. bagian kedua pengawasan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban pengelola pasar dan pemakai tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam dan serta kecuali pengawasan sebagaimana dimaksud pengawasan juga terhadap barang yang dijual belikan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi penguasaan atas produksi atau penguasaan barang dan jasa secara monopoli; penimbunan atau penyimpanpenimbunan atau penyimpanan barang barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan; penjualan barang barang yang mengandung bahan berbahaya; penjualan barang barang yang sudah kadaluarsa; peredaran barang yang akan dilarang oleh undang undang; ob. pengubahan atau penambahan tanpa lain dari bupati;dan pemakaian tenaga kerja dibawah kerja asing tanpa izin sesuai undangan yang berlaku. sarana tempat usaha umur dan atau tenaga peraturan perundang dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tim tp2 bmb. struktur tim pengawas pasar sebagaimana dimaksud terdiri dari: penanggungjawab bupati ketua sekretaris daerah wakil ketua asisten sekretariat daerah yang menangani bidang perekonomian sekretaris dinas yang menangani perindustrian dan perdagangan wakil sekretaris bagian sekretariat daerah yang menangani administrasi perekonomian. anggota terdiri dari yang menanganitenagakerjaan; keamanan pangan, dan skpd yang terkait. unsur unsur tim pengawas sebagaimana dimaksud keputusan bupati. pasar dan tugasnya ditetapkan melalui surat baliho atau pada tempat bagian ketiga pengawasan pasar tradisional pengelola pasar tradisional melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktek rentenir; mencegah pedagang mengganggu lalu lintas; mencegah penempatan pamflet, poster, sejenisnya sebagai media periklanan tidak yang ditentukan;dan mencegah pasar tradisional dijadikan perjudian. tempat tinggal dan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud skpd meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pasar tradisional. bagian keempat pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam rangka pengawasan oleh pemerintah daerah, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan da[a dan atau informasi penjualan secara periodik kepada sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan. skpd mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. bagian kelima kewajiban pengelola pasar setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajibtradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam jin operasional dan ketentuan peraturan perundang undanganmemadai bagi pengujung dan karyawan, kecuali bagi minimarket; menyediakan toilet yang memadai; menyediakan tempat sampah tertutup tempat strategis; menyediakan sarana pendukung area bongkar muat dagangan;dan menyediakan sarana komunikasi. dikecualikan huruf f,g,h, ij,k,l dan untuk pasar tidak permanent. pengelola pasar wajib melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan proseskhusus untuk pasar tradisional; sistem keamanan dan ketertiban; sistem kebersihan dan penanganan sampah; sistem perwakilan; sistem pemeliharaan sarana pasar; sistempenteraan;dan sistem penanggulangan kebakaran. dikecualikan huruf e,f dan untuk pasar tidak permanent. bagian keenam kewajiban pemakai pasar pemakai pasar mempunyai kewajiban, meliputi memanfaatkan tempat usaha sebagaimana mestinya; menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usahambayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola. bab perijinan bagian pertama umum untuk melakukan usaha, biasa dan perdagangan;dan utm untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan permulaan. pendaftaran izin sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa. pusat bagian kedua persyaratan ijin pasar iup2t, supp dan utm persyaratan untuk memperoleh up2 upp, dan utm adalah sebagai berikut mengisi formulir permohonan; foto copy pemohon penanggung jawab pengurus; foto copy nomor wajib pajak npp)a foto copy akte pendirian perusahaan khusus ada pengesahan dari depkumham atau sudah didaftarkan pengadilan negeri untuk cv akte pendirian pusat untuk cabang); foto copy sertifikat laktejual beli sewa menyewa tanah dan bangunan; foto copy izin mendirikan bangunan mb); foto copy ijin gangguan ho (yang masih berlaku); surat keterangan atasan langsung bagi ns tn lri; pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; foto copy hasil sosialisasi warga; rekomendasi skpd yang membidangi koperasi, km, perindustrian, perdagangan foto copy surat keterangan domisili tempat usaha dari desa kelurahan setempat; dan pas foto pemohon 3x4 lembar). format formulir permohonpermohonan, iup2t, .r, dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional; format study kelayak; format skema pola kemitrahuruf dikecualikan bagi minimarket. bagian ketiga iptv persyaratan memperoleh ipjp adalah sebagai berikut: mengisi formulir permohonan; foto copy ktp pemohon penanggung jawab pengurus; foto copy ktp anggota pasar atau p.argrrrg; susunan organisasi penanggung jawab p.igr.r"; daftar nama anggota pasar atau ped.gu.rrg b"berserta jenis barang dagangannya; rekomendasi dari dan lurah kepala desa; lokasi, berikut denah area yang akan dimanfaatkan pasar tidak permanen; peralatan sarana dan prasarana yang digunakan; pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;dan pas foto pemohon 3x4 lembar). pasar tidak permanen wajib memiliki ijin dari camat. pendaftaran _izin sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh koordinator atau pengurus pasar tidak permanen. ijin operasi pasar tidak permanen tidak boleh lebih dari (satu) kali dalam satu minggu. penentuan lokasi dan waktu kerja pasar tidak permanen dikoordinasikan oleh ketua dan f,rr"nfx.p;i" ;;;; setempat secara tertulis. lokasi pasar tidak permanen sebagaimana dimaksud dapat dipindahkan sementara atau permanen. pemindahan lokasi sementara sebagaimana dimaksud jika terjadi hal hal sebagai berikut: keperluan warga setempat seperti pernikahan, kematian, peringatan hari besar keagamaan; pembangunan yang sedang dilaksanakan pada lokasi prp; hal hal lainnya atas pertimbangan a"harakat setempat. pemindahan lokasi permanen sebagaimana dimaksud dilakukan jika lokasi semua tidak dimungkinkan i."".u. teknis atau pertimbangan lainnya oleh instar*i y.g terkait. bagian keempat tata cara pengajuan lain untuk memperoleh izin, pemohon mengajukan permohonan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan izin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan bupati. izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta"iu., permohonan izin belum atau tidak ditanggapi, maka permohonan izin dianggap disetujui dan lln segeradan dikecualikan ketentuan bagi pasar tidak permanen; khusus pasar tidak permanen ketentuan adalah dengan persetujuan camat. bagian kelima laporan setiap pemegang iup2t, upp dan utm wajib melaporkan kepada bupati terhadap kegiatan usahanya setiap 6enam) bulan sekali, meliputi:harus dilaporkan kepada bupati. setiap pemegang iptv setiap (enam) bulan sekali wajib melaporkan kepada camat terhadap jumlah perkembangan pedagang mingguan berdasarkan jenis barang dagangnya. laporan sebagaimana dimaksud dihembuskan kepada dan lurah kepala desa. bagian keenam masa berlaku ipjp2t, upp dan utm iup2t berlaku selama masih menjalankan usaha pada satuiptv berlaku selama tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya. iptv sebagaimana dimaksud tidak dapat diperpanjang jika mengganggu ketertiban umum dan atau kondisi lain yang dipertimbangkan oleh instansi terkait. (r) izin p2t, supp dan utmpemilik izin meninggal dunia; dan dicabut oleh bupati. izin iptvdan dicabut oleh camat. apabila pemilik iup2t, upp dan utm meninggal dunia, ahli waris memberitahukan kepada bupati c.q. kepala yang membidangi perindustrian, perdagangan dan pasar selambat lambatnya (tiga) bulan sejak pemilik izinbagian ketujuh tata cara daftar ulang dan perpanjangan persyaratan untuk memperoleh perpanjangan up2 upp, dan utm sebagaimana diatur dalam pasat t+. persyaratan untuk memperoleh perpanjangan ipjp adalah sebagaimana diatur dalam bab pembinaan skpd melakukan pembinaan pasar meliputi sosialisasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar wilayah kabupaten; pemberian bimbingan, supervisi, dan pengelolaan dan pemberdayaan pelaku konsultasi pelaksanaan pasar; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar; bab ketentuan lain lain ketentuan huruf huruf dan tidak berlaku bagi pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah; bab vii ketentuan peralihan bagi pengelola pasar yang beroperasi sebelum peraturan bupati ini diterbitkan harus menyesuaikan ketentuan peraturan bupati ini paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diberol3 bupati i{kartanegara rita didasari diundangkan tenggarong pada tanggal oktober ol3 sekretaris daerah i(kabupaten kutai negara kutai lampiran peraturan bupati kutai kartanegara nomor sk bup hk 2o13 tanggal oktober tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern contact nama person tel hp: nomor lampiran (satu) bundel pendaftaran: tanggal isi oleh kepada yth. kepala kantor pelayanan formulir permohonan izin usaha pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan toko modern perihal permohonan lain usaha terpadu kabupaten kutai pengelolaan pasar kartanegara tradisional pusat di perbelanjaan toko modern tenggarong denganhormat, yang bertandatangan bawah ini, saya mengajukan permohonan lain untuk melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasa tradisional iup2t) lain usaha pusat perbelanjaan supp)lldin usaha toko modern utm) sebagai permohonan izin baru pendaftaran ulang izin perubahan izin pengganti izin yang hilang atau rusak identitas pemohon nama jabatandalam perusahaan alamattempattinggal nomor paspor kewarganegaraan . te1p. ds kel. kec. kota kab prov. identitas peri'sai{aan nama perusahaan alamat perusahaan alamat tempat tinggal . ip. ds kel. kec. kabupaten kutai kartanegara !). direktur penanggung jawab ,.;.";. . . npp kegiatan usaha pokok ui. legalitas perusak{aan bentuk badan usaha perseorangan cv firma pfl koperasi badan usaha lain*) akta pendirian nomor akta perubahan nomor tv. kepemilikan modal dan satpam modal kekayaan bersih rp. (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) saham total nilai saham . komposisi kepemilikan saham nasional rp. atau . proses) asing rp. atau .o o proses) status perusahaan mdn pma non mdn non pma alamat pasar tradisional pusat berbelanja aan toko modern telp. ds. kel. kecamatan kab. kutai kartanegara nama penanggungjawab alamat peran gun awal luastanahlbangunan luas lantai penjualan luas lahan parkir kapasitas parkir fasilitas bangunan jumlah pedagang jumlah kios jumlah los jumlah pedagang a. ukm eskalator lift tambahan khusus untuk pasar tradisional tanah m2, bangunan . . roda empat roda dua pendingin ruang ac) . buah . buah buah . pedagang . pedagang tambahan khusus untuk pusat perbulan jaan klasifikasi bentuk usaha pertokoan mall, plaza, pusat perdagangan penyewa utama anchor . pedagang tenant nama penyewa utama anchor tenant luas l,anta penjualan . ., luas lantai penjualan . ., luas lantai penjualan . tambahan khusus untuk toko modern klasifikasi bentuk usaha mini market supermarket department store hypermarket permulaan jumlah umkm yang . pengusaha menjadi wirausaha vi. legalitas yang dimiliki (dilampirkan foto copy izin prinsip; foto copy izin lokasi; hasil analisaizin mendirikan bangunan imb); foto copy izin gangguan ho); foto copy hak guna bangunan hgb); foto copy tanda daftar perusahaan tdp); kepemilikan toko modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan foto copy suratlzin dari badan penanaman modal bpm); rencana kemitraan dengan umkm dan koperasi; surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan lain usaha pusat perbelanjaan supp); hasil analisa kondisifoto copy tanda daftar perusahaan tdp); foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;up2t) atau izin usaha toko modem (rur m); rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modem;tenggarong, . pemohon, nama lengkap sesuai ktp bupati kun kar'negara, rita didasari lampiran peraturan bupati kutai kartanegara nomor 5s sk bup hk tanggal oktober tentang pei{selenggarakan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern for}iat study kelayakan't analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat wilayah kabupaten kutai kartanegara pendahuluan struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;kutai kartanegara; tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari pendapatan perkapita penduduk; kepadatan penduduk; menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah; pertumbuhan penduduk; menceriterakan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu tahun terakhir;dijalankan, seperti;"supplier" trade signal pusat berbelanja aan toko modern; iii. manfaat keberadaan usaha rencana kemitraandengan umkm lokal menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan pengembangan umkm lokal; rencana penyerapan tenaga kerja local jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keters; iv. tanggungkutai kartanegara. kesimpulan bupati kutai i(kartanegara, __=(?_ rita utidyasari lampiran iii peraturan bupati kutai kartanegara nomor sk bup hk tanggal oktober tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern program i(eiiiitraait penanggung jawab kemitraan, keterangan: dapat ditambah halaman apabila perlu pola kemitraan tata cara pembayaran rencana kerja yang jelas termasuk upaya render rarr rno ller sewaan pengusaha kecil dan menengah koperasi, serta pasar tradisional bekerjasama dengan pasar modern pola perlindungan bagi mitra usaha per ianjiait ker.ia sania i({ anj ian kerjasama kemitraan ditandatangani bupati kutai i(ariiaiyegara, rita didasari |
remas bupati blitarengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blitar, menimbang: bahwa pembiayaan untuk daerah dan pelayanan masyarakat haruslitar tentang perjalanan dinas bagi pejabat pemerintah daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetapa). memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang perjalanan dinas bagi pejabat pemerintah daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetapwakil bupati adalah wakil bupati blitlitarcalon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten blitauntuk kepentingan pemerintahadalah atasandalam memberikan perintah perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar dan loka karya atas undangan atau tawaran dari organisasi lembaga tertentu diluar instansi pemerintah harus dilakukan dengan sangat selektif dan memiliki manfaat guna kemajuan kepentingan daerah. pejabat pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat surat perintah tugas spt) selain spp, surat perintah tugas ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati ditandatangani oleh bupati, pejabat dilingkungan sekretariat daerah untuk sekretaris daerah ditandatangani oleh bupati wakil bupati, asisten ditandatangani oleh sekretaris daerah, kepala bagian ditandatangani oleh asisten administrasi dan umum, kasual dan pegawai lainnya ditandatangani oleh kepala bagian, pimpinan dan anggota dprd ditandatangani oleh pimpinan dprd, pejabat pada sekretariat dprd badan dinas rumah sakit untuk eselon ii staf ahli ditandatangani oleh sekretaris daerah atau asisten administrasi dan, kepala badan dinas direktur rumah sakit dan pegawai lainnya ditandatangani oleh kepala bagian tata usaha sekretaris, pejabat pada kantor untuk eselon iii ditandatangani oleh asisten administrasi dan umum, eselon dan pegawai lainnya ditandatangani oleh kepala kantorperjalanan dinas dilakukan dalam rangka: ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan diluar kedudukan. ditugaskan melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan diluar kedudukan. ditugaskan melakukan pengawasan pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar. ditugaskan melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan. ditugaskan untuk menempuh ujian ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan. ditugaskan mengikuti diklat bintik sosialisasi pendalaman materi orientasi seminar dan kegiatan sejenis diluar tempat tugas. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti monitoring, evaluasi, pengawasan, pemeriksaan, koordinasi, konsultasi, seminar, study banding, sosialisasi, bintik, pendalaman materi sosialisasi diberikan uang harian penuh sesuai penugasan dan undangan. perjalanan dinas dalam rangka ujian dinas diploma s1 s2 s3 diberikan uang harian maksimal (dua) hari. perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan latihan prajabatan jabatan kepemimpinan fungsional diberikan uang harian penuh untuk berangkat dan pulang serta sebesar (tiga puluh persen) selama masa pendidikan dan latih yang meliputi, biaya makan, biaya transpor lokal dan uang saku, biaya penginapan, biaya transportasi udara, laut, darat, dan sewa kendaraan, biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas sebagaimana digolongkan sebagai berikut: pejabat daerah untuk bupati dan wakil bupati. tingkat untuk sekretaris daerah, pimpinan dprd dan anggota dprd. tingkat untuk pejabat eselon ii b. tingkat untuk pejabat eselon iii. tingkat untuk pejabat eselon dan eselon tingkat untuk pns non eselon golongan iv. sg. tingkat untuk pns non eselon golongan iii. tingkat untuk pns non eselon golongan dan pegawai tidak tetap dan non pns diberikan perjalanan dinas berdasarkan strata pendidikan: sarjana pasca sarjana pimpinan lembaga organisasi kemasyarakatan disetarakan dengan golongan iii diploma sta disetarakan pns golongan smp disetarakan pns golongan kepala desa disetarakan dengan pns golongtercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, dan diberikdaerah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk keperluan pelaksanaan tugas tempat tujuan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. sewa kendaraan sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. bagi pejabat pegawai bupati wakil bupati, ketua wakil ketua anggota dprd, sekretaris daerah, serta eselon ib staf ahli) selain uang harian diberikan uang representative per haripemerintah daerahpenginapanlamanya (enam puluh) hari dalam hal pejabat pegawai mengikuti pendidikpegawai negeri. selain pejabat pemerintahsetara dengan penggolongan pns dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bersangkutan, maksimal golongan iiibiaya transportasi dan biaya penginapan dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (biaya riil) sedangkan uang harian dan uang representatif dibayarkan sekaligus (lumpur). besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dan format. spp yang telah ditandatangani oleh atas dan bukti pembayaran transportasi lainnya, tiket kapal laut, tiket bus dan tiket kereta api. bukti pembayaran hotelsertai surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran iv. bukti pembayaran yang sahdan biaya penginapan. dokumen pertanggungjawaban selain spp, biaya transport dan biaya penginapan, wajib pula menyampaikan laporanatuan kerjnandatanganan surat perintah tugas sptlain lain pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuinyatakan tidak berlaku. babpasal ali santoso diundangkan dalam berita daerah kabupaten blitar tahun nomor |
salinan lawak istem pengendalian intern yang efektif dan efisien lingkungan pemerintah kabupaten sukoharjokepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sukoharjoukoharj dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp). tim anggaran pendapat dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat dengan tapi adalah tapi kabupaten sukoharjo. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat dengan apbd adalah apbd kabupaten sukoharjo. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini sebagai pedoman bagi kepala perangkat daerah agar dapat menyusun penilaian risiko kegiatan lingkungan perangkat daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancarengan tahapan penyusunan dokumen penilaian risiko. kegiatan penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen rka pd. proses penyusunan dokumen rka pd sebagaimana dimaksud dimulai dengan diterbitkannya surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan rka pd. pedoman penyusunan dokumen penilairisiko sebagaimana dimaksud dalam hanya pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran perangkat daerah. kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada merupakanprogram dokumen perjanjian kinerja pk) perangkat daerah. penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada terdiri atas identifikasi risiko: dan analisa risiko. dalam rangka: dan tujuan kegiatan. tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tujuan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada perangkat daerah. identifikasi risiko sebagaimana dimaksudfaktor lain yang dapat meningkatkan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana, dan cc. ketidaktaatan terhadap peraturan perundang undangandalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam kepala perangkat daerah: mempertimbangkan tujuan perangkat daerah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal: dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut. risiko yang berasal dari faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf antara lainsebagaimana dimaksud pada huruf antara lain:pp. rpp sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk mengurangi munculnya risiko dan dampak yang ditimbulkan. kegiatan identifikasi tujuan, identifikasi risiko dan penyusunan rpp akan menghasilkan draf dokumen penilaian risiko yang terdiri dari daftar tujuan: daftar risiko: dan cc. dokumen rppselaku koordinator penilaian resiko daerah. penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan paling lama (satu) bulan setelah dpa disahkan. bagian ketiga pelaksanaan penilaian risiko kepala perangkat daerah wajib mensosialisasikan dokumen penilaian risiko kepada pegawai yang ada lingkungan perangkat daerah. kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rpp menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama perangkat daerah. bagian keempat revisi dokumen penilaian risiko dokumen penilaian risiko perangkat daerah dapat diperbaiki sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi oleh kepala perangkat daerah: hasil evaluasi penyelenggaraan spip oleh inspektorat:sesuai ketentuan dan kebutuhan perangkat daerah. bab kelembagaan penilaian risiko kepala perangkat daerah bertindak selaku penanggungjawab kegiatan penilaian risiko. koordinator pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dijabat oleh: sekretaris pada dinas badan perangkat daerah teknis: kepala bagian organisasi pada sekretariat daerah, dan kepala bagian umum pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada badan penanggulangan bencana daerah dan kantor kesatuan bangsa dan politik. bab monitoring dan evaluasi kepala perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rpp paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan dan dilaporkan kepada bupati melalui inspektur. tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputuspedoman penyusunan dokumen penilaian risiko umum penilaian risiko merupakan salah satu dari unsur dari spip (penjelasan huruf b).sukoharjo. tujuan dan manfaat penilaian risiko tujuan penerapan penilaian risiko adalahukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja penilaian risiko:isukoharjo atas kegiatan perangkat daerah, dan timbulnya penyimpangan. meningkatkan mutu kualitas kinerja perangkat daerah: serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan:ruang lingkup penilaian risiko ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas kegiatan yang berada lingkungan perangkat daerah bersangkutan. penilaian risiko difokuskan pada kegiatan utama yang dilaksanakan oleh perangkat daerah bersangkutan. tahapan(tujuh) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut penetapan tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah. langkah dalam tahapan ini terdiri dari kepala perangkat daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen sebagai berikut tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan: inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rpm daerah: rkd tahun anggaran yang akan dilakukan penilaian risiko: renstra perangkat daerah yang bersangkutan untuk tahun anggaran yang akan dilakukan penilaian risiko, senja perangkat daerah untuk tahun anggaran yang akan dilakukan penilaian risiko: berdasarkan identifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf atas, kepala perangkat daerah melakukan inventarisasi kegiatan utama perangkat daerah: cc. berdasarkan inventarisasi kegiatan utama perangkat daerah pada huruf atas, disusun daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah. penyusunan tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah yang bersangkutan. identifikasi dan penyusunan daftar risiko atas dokumen hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan bpk) dalam beberapa tahun terakhir: dokumen hasil pemeriksaan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) dalam beberapa tahun terakhir, dokumen hasil pemeriksaan oleh inspektorat provinsi dalam beberapa tahun terakhir: penanganan kasus oleh instansi penegak hukum, laporan masyarakat lsm): informasi dari pegawai perangkat daerah yang bersangkutan. hasil penetapan konteks risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko dalam delapan kelompok risiko, yaitu konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko perangkat daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko perangkat daerah, meliputi ketersediaan dan kompetensi pegawai pada perangkat daerah: serta hubungan antar pegawai internal perangkat daerah maupun eksternal perangkat daerah. cc. konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketatausahaan keuangan lingkungan perangkat daerah. konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketatausahaan sarana dan prasarana lingkungan perangkat daerah. konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama lingkungan perangkat daerah, dan ketertiban pelaporan. konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur lingkungan perangkat daerah. alur penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah. tahapan sebagaimana disebutkan pada nomor urut sampai dengan atas, maka alur internal perangkat daerah adalah sebagai berikutokumen penilaian risiko sesuai uraian pada nomor urut nomor urut dan nomor urut atas: kegiatan penyusunan dokumen penilaian risiko setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil yang memahami kegiatan utama paddokumen penilaian risiko atas kegiatan masing masing unit diutamakan melalui focus group discussion fgd): rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp) yang dihasilkan ditandatangani oleh pejabat eselon iii untuk dikumpulkan koordinator sebagaimana diatur dalam selanjutnya koordinator menyelenggarakan rapat pimpinan dalam rangka membahas dokumen penilaian risiko: kepala unit kerja selanjutnya melakukan perbaikan penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan: dokumen penilaian risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala unit kerja: dokumen penilaian risiko yang terdiri dari rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp): daftar tujuan: dan daftar risiko. merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen rka perangkat daerah yang diserahkan kepada tapi dengan tembusan inspekturka perangkat daerah, melakukan revi atas dokumen penilaian risiko: hasil revi dari inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas dokumen penilaian risiko: dan drafpa) diterima oleh kepala perangkat daerah. pelaksanaan penilaian resikorencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp) menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama perangkat daerah. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (rpp) setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp) telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp). susunan laporan dokumen penilaian risiko perangkat daerah. dokumen penilaian risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut babi pendahuluan berisi latar belakang penyusunan. ball ruang lingkup berisi uraian ruang lingkup penilaian risiko. ball tata cara mekanisme berisi uraian tata cara mekanisme dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen penilaian risiko. bab hasil penetapan konteks. bab identifikasi risiko. bab hasil analisis risiko. bab vii penutup. daftar dokumen pendukung skala kemungkinan terjadinya risiko: skala dampak terjadinya risiko, identifikasi tujuan: identifikasi risiko: analisis risiko: matriks risiko: daftar register risiko,dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian rpp). daftar dokumen pendukung skala kemungkinan terjadinya risiko kriteria definisi kriteria kemungkinan skala kemungkinan nilai sangat jarang kemungkinan terjadi tahun depan probabilitas sangat kecil, mendekati nol jarang mungkin terjadi sekali dalam tahun kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol kadang mungkin terjadisekali dalam tahun kadang kemungkinan kurang dari pada tetapi masih cukup besar probabilitas kurang dari pada tetapi masih cukup tinggi sering mungkin terjadi kira kira sekali dalam setahun mungkin tidak terjadi atau peluang sangat sering dapat terjadi beberapa kali dalam setahun kemungkinan terjadi skala dampak terjadinya resiko kriteria definisi kriteria dampak skala dampak nilai sangat apabila tujuan kegiatan rendah organisasi gagal dilaksanakan rendah apabila tujuan kegiatan organisasi gagal dilaksanakan sedang apabila tujuan kegiatan organisasi gagal dilaksanakan tinggi apabila tujuan kegiatan organisasi gagal dilaksanakan sangattinggi apabila tujuan kegiatan organisasi gagal dilaksanakan identifikasi tujuan visi ram misi panas program :. kegiatan tujuan keselarasan dengan kegiatan tujuan sasaran strategis perangkat daerah petunjuk pengisian visi diisi uraian visi dalam dokumen renstra perangkat daerah misi diisi uraian misi dalam dokumen renstra perangkat daerah program diisi uraian sesuai dokumen renstra perangkat daerah kolom cukupjelas kolom diisi kegiatan utama kolom diisi uraikan tujuan kegiatan kolom diisi penjelasan kesesuaian tujuan kegiatan utama dengan tujuan sasaran perangkat daerah identifikasi risiko program #anacanannannnnaan tujuan? sanananannnnaaan uraian pemilik uraian sumber uraian pihak yang terkena ina dan mil dekan dan deli melkolom sebutkan pihak yang bertanggungjawab mengelola risiko kolom uraikan penyebab timbulnya risiko kolom sebutkan pihak unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko. kolom diisi dengan controlled atau controlled (uc) dari penyebab risiko bagi unit tersebut kolom uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar benar terjadi kolom sebutkan pihak unit yang menderita jika risiko benar benar terjadi. analisis risiko program :. tujuan sanam kegiatan uraian skor skor skor status risiko kemungkinan dampaksesuai hasil identifikasi kolom diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata rata kolom diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata rata kolom diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak matriks risiko peta risiko an kel te) kona (as) le) sangat jarang kadang sering sangat jarang kadang sering kemungkinan keterangan bee skor sangat rendah skor rendah skor sedang skor tinggi skor sangat tinggi daftar register risiko program :. tujuan nana pernyataan pemilik penyebab dampak pada risiko risiko capaian tujuanuraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi kolom diisi unit bidang bagian yang bertanggungjawab mengelola risiko kolom uraian penyebab timbulnya risiko kolom uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar benar terjadi. rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian program innaanan tujuan pam bidang bagian :. penyu level risiko pengen pengen e ke cel rencana tar ris tuj persnya bab urai pihak kate alian alian pengen set yang yang ada alian |uan than jan harus lanjutan ktu ner risiko dam yan nya ada pak term ena ena rajtujuan dalam resta perangkat daerah. bidang bagian diisi bidang bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan terkait. kolom1 cukupjelas. kolom diisi nama kegiatan. kolom diisi tujuan kegiatan sesuai hasil identifikasi. kolom diisi kode risiko kolom uraian peristiwa yang merupakan risiko. kolom uraikan penyebab timbulnya risiko. kolom diisi dengan controlled atau uncontrooled (uc) dari penyebab risiko bagi unit tersebut. kolom uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar benar terjadi. kolom sebutkan pihak unit yang menderita jika risiko benar benar terjadi. kolom diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata rata. kolom11 diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata rata. kolom diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak. kolom diisi tingkatan risiko. kolom diisi bentuk pengendalian yang seharusnya ada. kolom diisi bentuk pengendalian yang ada. kolom diisi (efektif), (kurang efektif), atau (tidak efektif). kolom uraikan kondisi yang menggambarkan adanya kelemahan pengendalian yang ada atau belum adanya pengendalian. kolom uraikan rencana perbaikan pengendalian (bentuk pengendalian lanjutan). kolom diisi target waktu penyelesaian perbaikan pengendalian penyusunan bentuk pengendalian lanjutan). kolom diisi unit bidang bagian yang bertanggung jawab mengelola risiko. bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijaya |
salinan bupati nunukan provinsi kalimanun24): peraturan pemerintah nomor nomoranggaran pendapatan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp. (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belassepuluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus sembiltujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) hasil pengelolaan kekayaan yang pisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (lima miliar sedelapan miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalamyang terdiri atas: pajak hotel rp. (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pajak restoran rp. (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), pajak hiburan rp. (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pajak reklame rp. (dua ratus lima puluh juta rupiah), pajak penerangan jalan rp. (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), pajak parkir rp. (sepuluh juta rupiah), pajak air tanah rp. (lima puluh juta rupiah), pajak sarang burung walet rp. (seratus juta rupiah), pajak mineral bukan logam dan batuan rp. (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah), pbb2 rp. (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt)pajak hotel sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). pajak hiburan dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). pajak reklame dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua ratus lima puluh juta rupiah). pajak penerangan jalan dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). pajak parkir dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). pajak air tanah dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (lima puluh juta rupiah). pajak sarang burung waletdimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah). pbb2 dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) dimaksud pada huruf direncanakan sebesarempat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empatiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:nam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empattujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh du(satu miliar dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapseratus empat puluh ribu lima ratus rupiah). anggaran pembiayaan daerah tahun anggarannunukan sekretariat daerah kabupaten nunukan pada tanggal desember kepala bagian hukum tae bupati nunukan, harun, s.h.m.ap nip. |
hai kaa yes kausi rawas utara, menimbang bahwa dalam rangka pembentukan bum desa dan atau gg. bum desa bersama diperlukan modal awal dan modal pengembangan usaha yang bersumber dari apb desa, yang pengaturannya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal desa, bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dariterutama untuk kelancaran pelaksanaan penyertaan modal desa, maka perlu menetapkannetapkan memutuskan:. bab scanned cam scanner dilaksanakan sesuai dengan tahun berjalan terhitung mulai tanggal januari dan berakhir desember,atau bum desa bersama dan disahkan oleh penasehat: perkembangan bum desa atau bum desa bersam dan bum desa bersama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bupati melimpahkan kepada skpdscanned cam scannerkabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bum desa dan bum desa bersamdan bum desa, bupati musi rawas utara, diundangkan mitra rumit pada tangga sekretaris merahlampira alamat nomor yth. kepada yth sifat kepala desa. perihal permohonan pencairan penggunaan penyertaan modal usaha bumdes tempat (. jenis usaha) berdasarkan peraturan desa . nomor . tahun . tentang penyertaan modal desa kepada bum desahun anggaran bea, bersama ini kami sampaikan permohonan pencarian bantuan penyertaan modal untuk usaha. bum desa (disesuaikan jenis usaha) berupa. sa.coonakan alamat . desa.ii jri. kec. rekening eco oosenenennnnnnn kanan bank cabang bank. cabang demikian disampaikan untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku, terimakasih direktur operasional pelaksana operasional bum sa). woooco woo nama jelas scanned cam scanner lampiran contoh fakta integritas fakta integritas penyertaan modal usaha bum desa dari pemerintah desa.ooo. kepada bum desa.ooo oo. saya yang bertanda tangan bawah ini: nama snbiianen ewe enam tan nan jabatan direktur operasional pelaksana operasional nama lembaga badan usaha milik desa bum desa). desa. kecamatan. kabupaten musi rawas utara alamat lembaga jl. sa.iis rt. dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal usaha bum desa untuk usaha sebesar rp. dari pemerintah desa. kepada bum a. won merana nomor ii. tahun leo )menyatakan bahwa saya:bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan penyertaan modal usaha bum desa untuk usaha sebesar rp. dari pemerintah desa kepada bum desa, melaporkan penggunaaan penyertaan modal usaha untuk usaha sebesar rp. . dari pemerintah desa kepada bum desaneteannmmmmnmam direktur, materai nama jelas scanned cam scanner lampiran contoh surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana kop bum desa) alamat: ona tan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana penyertaan modal desa dari pemerintahan desa kepada bum desa.cbooo oo. desa. koo. yang bertanda tangan dibawah ini direktur operasional pelaksana operasional bum desa. desa. kecamatan. kabupaten musi rawas utara menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan penyertaan modal modal usaha bum desa melalui dana desa yang bersumber dari apb desa pemerintahan desa tahun., sesuai naskah perjanjian penyertaan modal usaha bum desa yang diperuntukan untuk usaha. sebesar rp. dari pemerintah desa kepada bum desa sesuai naskah perjanjian penyertaan modal no1i of.o.y mean100 sons1r tamu sunan senen kapal seoonponesenamemnnangena. were 2semasa do. direktur operasional pelaksana operasional nama jelas) scanned cam scanner lampiran contoh naskah perjanjian penggunaan penyertaan modal desa naskah perjanjian penggunaan dana penyertaan modal desa dari pemerintah desa.oorcoococooooo kepada badan usaha milik desa (bum desa). .oocoocooc. desa.o. kecamatan. kabupaten musi rawas utara nomor eeecooooooo. tahun . pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan mei tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan bawah ini: sxeoneivensesa selaku kepala desa. bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama pemerintah desa yna nayaetae nata ete uea ann (alamat) selanjutnya disebut pihak pertama, setusaenoreneknsa selaku pelaksana operasional badan usaha milik desa bum desa). kecamatan. kabupaten musi rawas utara yang berkedudukan ilerenetaver tenant alamat) selanjutnya disebut pihak kedua:scanned cam scannes8.. tahun anggaran . lembaran desa tahun . nomor.), berdasarkan hal hal tersebut dia dari pemerintah desa kepada bum desaa.(diisi sesuai maksud pemerintah desa memberikan penyertaan modal kepada bum desa) vang bersumber dari apb desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dalam pengelolaan apb desa. tujuan penggunaan penyertaan modal bum desa dari pemerintah desa kepada bum desakets, kabupaten musi rawas utara yang bertujuan untuk penguatan atau tambahan modal usaha bum desavitas, transparansi dan akuntabilitas: scanned cam scanner, belanja penyertaan modal untuk usaha bum desa pihak pertama menyalurkan penyertaan modal kepada bum desamdes, pemdes pendirian dan pengelolaan bum desa fotokopi ktp ketua bum desa), fotokopi rekening bum desaa. pada bank . dengan nomor rekening.cbooo wooa) dilakukan oleh pihak kedua dengan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. scanned cam scanner jawab untuk: melaksanakan fakta integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana dimaksud: menyimpan bukti bukti transaksi terkait kegiatan usaha tersebut: cc. membuat dan menyampaikan seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan penyertaan modal kepada pihak pertama melalui pengawas bum desa dengan tembusan kepada kecamatan dan dinas pmd kabupaten musi rawas utara. pengawasan dan pemeriksaan pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan penyertaan modal unamuntaiscanned cam scanner berlakunya perjanjian perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh para pihak, adenium hal hal yang belum dan atau beluabadan usaha milik desa pihak pertama (bum desa) a.n pemerintah desa.ooo. kec. kab. hsu kepala desa, materai materai nama jelas) nama jelas) direktur operasional pelaksana operasional scannedusi rawas utara yang dihadiri oleh perwakilan desa yang bersepakat membentuk bum desa bersamscanned cam scanner lampiran contoh rancangan pemdes penyertaan penguatan modal bum desa wk: kepala desa . (nama desa) kecamatan . (nama kecamatan) kabupaten musi rawas utara peraturan desa.oo.ooooooo. nomor . tahun . tentang penyertaan modal desa .ooo. kepada badan usaha milik desa.oooooco. tahun anggaran .o. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa. .ooooooooooooooaaa . tahun anggaran .,scanned cam scanner peraturan desa nomor. tahun. tentang penyertaan modal desa kepada modal awal penguatan) kepada bum desa .oooooooo. tahun anggaran . lembaran desa tahun . nomor.): dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa. cuka dan kepala desa. loan memutuskan: menetapkan peraturan desa tentang penyertaan modal desa kepada badan usaha milik desa. tahun anggaranscanned cam scannertujuan penyertaan modal pemerintah desa kepada ,." adalah, bum desa meningkatkan kemampuan permodalan bum desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat: mendorong laju pertumbuhan ekonomi didesa:a .,berupa uang tunai sebesar rp. . maksimal rp. , ) besarnya modal pemerintah desa kepada bum desa.i. secara keseluruhan berjumlah rp. .ooo. woo. (efek rupiah), yang berasal dari: tahun anggaran . sebesar rp.: tahun anggaran . sebesar .! tahun anggaran . sebesar rp.i jumlah woo o #coco bab hasil usaha atas penambahan modal pemerintah desa.i. berhak memperoleh bagian laba usaha bum desa merek. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. scanned cam scanner bagian laba usaha yang diperoleh atas modal pemerintah desa dalam bum desa eee. kepala desa., nama desa) cap ttd nama tanpa gelar) diundangkan di. pada tanggal. sekretaris desa., nama desa) cap ttd nama tanpa gelar dan pangkat) lembaran desa . nama desa) tahun . nomor . scanned cam scanner lampiran contoh anggaran dasar anggaran dasar (ad) badan usaha milik desa (bum de8a a)j.oouop. coco. oo. kecamatan.cbooo. kabupaten musi rawas utara pendahuluan organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi uu, dalam konteks demikian, bum desaaaaaa sebagai berikut: u" )#bw scanned cam scanner bab nama, waktu, kedudukan lembaga ini bernama badan usaha milik desa. yang selanjutnya disebut bum desa. w.ooo bum sa.eeeeee ee. didirikan pada tanggal . untuk waktu yang tidak terbatas. bum desa. berkedudukan desa. kecamatan. kabupaten hulu sungai utara wilayah kerja bum a.iiieieeeeeeeee, adalah desa. kecamatan. kabupaten hulu sungai utara. bab azas, visi, misi, maksud dan tujuan bum des aleseeeeeeeeeeeeeeeanansa. jee.between adalah. misi bum sa.keeeeeeeeeeuaa. adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa. scanned cam scanner bab iii bentuk dan sifat bum desa ini merupakan bagian dari pemerintahan desa. joo woo kecamatan. .seeenhuuk kabupaten musi rawas utara, namun pengelolaannya terpisah dengan pemerintahan desa. bum desa desa.(a. area essen sun eneneenenann dapat berasal dari: scanned cam scanner modal awal bum desa bersumber dari apb desa desa.alam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan bum sa.e jeua. terpisahdari struktur organisasi pemerintahan desa susunan organisasi bum desa. terdiri dari: penasihat pelaksana operasional pengawas ku) terdiri org bpd pelaksana operasional scanned cam scanner penasihat sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala desa,: sekretaris merangkap anggota:a.ooocococopenambahan modal pengembangan usaha pendapatan asli desa pendidikan dan pelatihan pengurus penasihat ec. pengawas pelaksana operasional dana sosial bab vii ketentuan peralihan hal hal yang tidak atauscanned cam scanner cara, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antarcanned cam scanner bab viii penutup anggaran dasar bum sa.ieeoocccc ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. demikian anggaran dasar bum sa.ooooooooooo. ditetapkan oleh kepala desa yang diberi kuasa oleh musyawarah desa. ditetapkan di: loco pada tanggal:.iu. . ketua ketua bpd sekretaris.oo mengetahui menyetujui, kepala desa scanned cam scanner lampiran contoh anggaran rumah tangga anggaran rumah tangga (art) badan usaha milik desa (bum desa) oo kecamatan.o.voodoo. kabupaten musi rawas utara bab umum anggaran rumah tangga art) bum sa.iioooccccc merupakan pengaturan lebih lanjut dari bum ah.oococooooocoo ' desa.e.ooooocooco.coor.ooo susunan organisasi bum desa. woo. penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban: a.memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan bum sa.o.oooooooi scanned cam scanner b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bum desa. dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bum desa. 00na nina simpanan senyawaoooooosa.ooo.oo.m:voodooascanned cam scanner:: terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata: melakukan verifikasi terhadap calon manfaat dana bum desa:: melakukan kas name harian pada posisi kas terhadap keuangan: menjalankan tugas lain yang dikembangkan ketua terhadap unit usahanya. kewajiban. membuat laporan keuangan unit usaha dan disampaikan kepada ketua: membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan berjalan kepada ketua:vpada unit usaha jasa keuangan atau jasa lainnya) staf bagian dep kolektor penagihscanned cam scanner,, melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh ketua atau kepala unit gs)acanned cam scannerscanned cam scanner bab penetapan jenis usaha jenis usaha bum desa.iooasa.iiieeeecoooi: keuntungan usaha berasal dari jasa pelayanan unit usaha bum desa.n nan legend onde nia nita nee mana naa: scanned cam scanner bab viii sumber permodalan permodalan, keuangan dan harta benda bum sa.oooooooooo dapat berasal dari: modal awal bum desa bersumber dari apb desaaa. desa.eooooww0m05. dikenakan simpanan bum desa,scanned cam scanner rab kepailitan hum desa kerugian yang dialami bum desa menjadi beban bum desa, dalam hat bum deaunit usaha milik bum denra, demikian anggaran rumah tangga bum go.cevimosts sore murai ditetapkan oleh kepala desa yang diberi kuasa oleh musyawarah desa. ditetapkan 2nd ninnin knknnnnnnanamakaaan pada tanggal :.ooo . ketua sekretaris mengetahui menyetujui, scanned cam scanner lampiran contoh keputusan kepala desa tentang ad artooooooooco woo nomor tahun . tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa sea. non ooooooconannsenatanaan kepala desa.oooooomo.#c.o.w.o.ooo.ai)canned cam scanner bab maksud dan tujuan,desa. bab iii permodalan bum desa dan bum desa bersama modal bum desa dan bum desa bersama yang bersumber dari desa dapat berupa: penyertaan modal, pinjaman,a dan bum desa bersamaig)scanned cam scanner memperhatikan hasil musyawarah desa. neon inn nanah tanggal. see tentang pendirian badan usaha milik desa bum desa).a. kecamatan tereteeean|di. pada tanggal. scanned cam scanner lampiran contoh keputusan kepala desa tentang organisasi pengelola ih. srs oo.voodoomenimbang bahwa untuk kelancaran jalan kegiatan usaha dari badan usaha milik desa bum desa): b.1lmemperhatikan hasil musyawarah desa. tanggal. tentang pendirian badan usaha milik desa bum desa)ota an.oo.ooo.coyscanned cam scanner). oah, dar srasernionnannnnesenmeanenderververerinrarnreereren desa.oev ev01serenensnennneg kaca mata n.o.ooo.mom. ketujuh keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggaooccoioratensannasanannnn yang bersangkutan. scanned cam scanner desa) eanonnea0 eno nnawenuaan a.penasihat nama unsur jabatan prana kepala desa. penasehat pengawas nama unsur jabatan de bpd . wakil ketua bpd . sekretaris c.pelaksana operasional nama unsur jabatan pos traktat ena nita man kepala desa., nama desa) cap ttd nama tanpa gelar) scanned cam scanner lampiran contoh proposal kegiatan usaha bum desadiaaa sa. kecamatan. kabupaten musi rawas utara dialokasikan untuk saha.oooooooooooooo yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa. maksud dan tujuan maksud penyertaan modal bum desa tahun.aaa, mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa. sasaran alokasi penyertaan modal bum desa ini berlokasi desa. kecamatan. kabupaten musi rawas utara provinsi kalimantan selatan a.n bum desa. ala mat.oo wid ndez scanned cam scanner dasar pelaksanaaberita#honda scanned cam scanner tahun anggaran . lembaran desa tahun . nomor bab mekanisme kegiatan persiapan permohonan pencairan penyertaan modal bum desa menyusun rab rencana anggaran biaya):a desa pembagian hasil usaha bum desjika bum desaa, penasehat dan pengawas bum desa misal nya'a.| tambahan modal pengembangan usaha napa anta dan df pengawas tak dior yel penasehat mak sig ue| dana sosis l570 scanned cam scanner masalah hambatan dalam pelaksanaan secara umum belum ada masalaa tahun desa penyertaan modal usaha bum desa tahun.::aamina pemerintahan desa.) usaha yang akan dilaksanakan dari dana penyertaan modal usaha bum desaagesa.o.ooo#ionnananannaan pelaksana operasional nama jelas) scanned cam scannera dan bum desa, bum desa dan bum desaa dan bum desa bersama bersumber dari apb desa. modal bum desa dan bum desa bersama terdiri atas:itetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal desa kepada bum desa atau bum desa bersama. penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: modal awal: dan atau penguatan modal. modal awal sebagaimana dimaksud pada huruf maksimal sebesar rp. (lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan desa yang dipisahkan dari apb desalayakan usaha dari camat. scanned cam scanner desa nomor tanggal pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan mei tahun dua ribu tujuh belas bertempat kantor kepala desa. sehubungan terbentuknya bum desa. pada musyawarah desa pada tanggal.|desa yang membahas perlunya penguatan modal untuk bum sa.iiperdre sesuai nominal) yang diperuntukan untuk modal kegiatan usaha. ii. bum desa nett melalui rekening a.n bum desaamuntai). .d o. ketua kepala desa bum desa pengawas bum desa ketua nama jelas) nama jelas) nama jelas) saksi saksi: pengawas bum desa ketua wakil ketua anggota anggota pemerintah desa sekretaris desa bendahara desa scanned cam scanner lampiran contoh cellist persyaratan pencairan nama bum desa: desa kecamatan nomor pemdes anya nik seleksi enam uraian ada ada permohonan pencairan fakta integritas inn surat pernyataan tanggungjawab penggunaan penguatan modal usaha bum desa oleh pelaksana menelan naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha bum desa dari pemerintah desa kepada bum desa peraturan desa: pemdes pembentukan bum desa: pol heroes penyertaan modal: a pemdes tambahan modal) (ad art pengurus map proposal kegiatan usulan usaha bum desa dan rancangan usulan biaya rab) berita acara penyaluran penyertaan modal bum desa fotokopi ktp ketua bum desa cap fotokopi rekening bum desa map petugas cellist para petugas stempel desa) bupati musi rawas utara, scanned cam scanner dalam melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan usaha secara teknis dan ekonomis, camata dengan persetujuan camattabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat diperhitungkan besaran prosentase atas jasa yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bab mekanisme penyertaan modal desa bagian kesatu perencanaan penyertaan modal desa usulan penyertaan modal desa harus termuat dalam rpm desa, rkp desa dan apb desa. usulan penyertaan modal: dan penutup. bagian kedua dokumen penyertaan modal desa penyertaan modalscanned cam scanner pemerintah desa yaitu dengan melengkapi dokumen dokumenmodal usaha oleh pelaksana operasional) naskah perjanjian penggunaan modal awal penguatan modal usaha bum desa dari pemerintah desa kepada bum desa, peraturan desa pemdes pendirian, pemdes penyertaan modal awal pemdes penyertaan penguatan modal): anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, surat keputusan penetapan pengelola, proposal kegiatan usulan usaha bum desa dan rencana anggaran biaya,buktikan dengan berita acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi foto. bagian ketiga tugas pemerintah desa terkait penyertaan modalcanned cam scanner setaaa atau bum desa bersama dengan membuatkan berita acara penyaluran penyertaan modal desa kepala bum desa atau bum desa bersama,a ataudan. alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada dapat dikelola melaui akuntansi sederhana. hasil usaha dimanfaatkan untuk penambahan modal pengembangan usaha minimal pendapatan asli desa minimal pelaksanaan operasional maksimal pengawas maksimal penasehat maksimal pendidikan dan pelatihan minimal dana sosial minimal scanned cam scanner bagian kelima kepailitan bum desa dan bum desa bersama kerugian yang dialami bum desa atau bum desa bersama menjadi beban bum desa atau bum desa bersama. dalam hal bum desaa atau atau bum desaatau bum desa bersamaorganisasi dinas perpustakaan dan kearsipan dinas kelompok perpustakaan dan kearsipan jabatan fungsional sekretariat sub bagian sub bagian pp umum dan kepegawaian penyusunan program dan keuangan bidang bidang perpustakaan kearsipan seksi pembinaan dan layanan perpustakaan seksi pengembangan dan pengolahan seksi pengelolaan arsip pelestarian bahan pustaklingkungan hidupparagraf kepala sub bidang pengelolaan limbah domestik dan limbahlolaan limbah domestik dan limbah b3lolaan limbah domestik dan limbah b3: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sub bidang pengelolaan limbah domestik dan limbahpengelolaan limbah domestik dan limbah yang bersifat urgen kepada kepala bidang, menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah skala kabupaten. mempersiapkan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan zin lokasi pengolahan limbah dan izin pengumpulan limbahnyusun prosedur serta tata cara penerbitan rekomendasi pengumpul limbah minyak pelumas oli bekas: menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah kabupaten, menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten: menyiapkan bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah domestik dan kabupaten: mempersiapkan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan zin penyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatlolaan limbah domestik dan limbah kabupatelingkungan hidup: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang pengendalianlingkungan hidup, yang meliputi urusan sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan sub bidang tata lingkungan, mengkonsultasikan kegiatan bidang pengendalian lingkungan hidupcemarcemaran lingkundalian pencemaran lingkungan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sub bidang pengendalian pencemarcemarpencemaran lingkungan:mpersiapkan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan ndalian pencemaran lingkutatatatatata lingkungan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sub bidang tata lingkungtatatata lingkungan: menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sni dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan dan penataan lingkungan hidup pada skala kabupaten, menyiapkan bahpenataan lingkungan::, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang tata lingkungkonservasikonservasionservasi lingkungan hidup: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang konservasikonservasi lingkungan hidup, yang meliputi urusan sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan sub bidang pemulihan lingkungan, mengkonsultasikan kegiatan sub bidang konservasi lingkungan hidup yang bersifat urgen kepada kepala badan: monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang konservasikerusakkerusakkerusakan lingkungan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengendalian kerusakkerusakkerusakan lingkungan,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang pengendalian kerusakulihulihulihan lingkungan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemulihulihanpemulihan lingkungan,nyiapkan bahan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hi, menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hi: menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosot: monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang pemulihan lingkunganegakan dan advokasi hukum lingkungegakan dan advokasi hukum lingku: cc.:onitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang penegakan dangakanegakangakan hukum lingkungan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan penegakanegakan hukum lingkungan yang bersifat urgen kepada kepala bidang: menyiapkan rancangan peraturan daerah berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah: melaksanakan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup daerah, melaksanakan penyuluhan atas peraturan perundang undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha, melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)dibidang lingkungan hidup: melaksanakan penegakan hukum lingkungan dengan instansi terkait: monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang penegakanvokasiadvokasiadvokasi hukum lingkungan: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sub bidang advokasiadvokasi hukum lingkungan yang bersifat urgen kepada kepala bidang: menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan akibat dampak lingkungan atas suatu usaha dan atau kegiatan: menyelesaikan sengketa lingkungan luar pengadilan: monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidanglingkungan hidup daerah adalah badan lingkungan hidup daerah kabupaten kutai kartanegara, kepala badan adalah pejabat yang memimpin badan lingkungan hidup daerah: sekretaris adalah pejabat yang memimpin kesekretariatan pada badan lingkungan hidup daerah: kepala bidang adalah pejabat yang memimpin bidang pada badan lingkungan hidup daerah, kepala sub bagian adalah pejabat yang memimpin sub bagian pada badan lingkungan hidup daerah: kepala sub bidang adalah pejabat yang memimpin sub bidang pada badan lingkungan hidup daerah. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan badan lingkungan hidupdaerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang lingkungan hidup daerah, pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian dibidang lingkungan hidup daerah cc. pembinaan perizinan dan pelaksanaan umum dibidang lingkungan hidup daerah: menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kepada bupati. bab iiingendalian dampak lingkungan kegiatan ekonomi, membawahihi sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan, sub bidang tata lingkungan. bidang konservasi lingkungan hidup, membawahi sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan: sub bidang pemulihan lingkungan. bidang penegakan dan advokasi hukum lingkungan, membawahi sub bidang advokasi hukum lingkungan, sub bidang penegakan hukum lingkunglingkungan hidup daerah, merumuskan kegiatan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan badan lingkungan hidup daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan lingkungan hidup daerah, menyusun rencana kebijaksanaan teknis dibidang lingkungan hidup daerah, merumuskan kebijaksana: merumuskan kebijakan kesekretariatan dan teknis operasional dalam bidang lingkungan hidup daerah: membuat lapor: il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnyalingkungan hidupngkoordinasikan kegiatan ketatausahaan badan lingkungan hiduplingkungan hidup daerah, yang meliputi urusan bidanglingkungan hidupuangan dan kepegawaian dilingkungan badan lingkungan hidup daerahlingkungan hidup daerahn pemerintah daerah plingkungan hidup daerahlingkungan hidup daerah: melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi dan pengusulan penghapusan barang:lingkungan hidup daerah, menghimpun usulan rka dpa unit kerja internal badan lingkungan hiduplingkungan hidup daerah, membuat laporan keuangan badan lingkungan hidup daerah, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rka dpa unit kerja internal badan lingkungan hiduplingkungan hidup daerahlingkungan hiduplingkungan hidup4 pegawai dilingkungan badan lingkungan hidupndalian dampak lingkungan kegiatdampak lingkungan kegiatan ekonommpak lingkungan kegiatan ekonomi, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang pengendalian dampak lingkungan kegiatan ekonomidampak lingkungan kegiatan ekonomi, yang meliputi urusan sub bidang pengendalian dampak lingkungan, urusan sub bidang pengelolaan limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun b3): mengkonsultasikan kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan kegiatan ekonomidampakdampakdampak lingkungan, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengendalian dampakdampak lingkungan yang bersifat urgen kepada kepala bidang: menyiapkan bahan pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi pengendalian dampak lingkungan: menyiapkan pelaksanaan penilaian amdal oleh komisi penilai dampak lingkungan kompedal) sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanaknyiapkan bahan pemberian rekomendasi ukl dan upl, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan sub bidang pengendalian dampak lingkungan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasa dengan rahmat tuhan yang esa bupati timor tengah selatan, menimbang :a. bahwa dalam rangka efesiensi dalam proses pengadaan barang jasa desa perlu dilakukan perubahan pengaturimor tengah selatan nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasalakukan evaluasi administrasi dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan penyedia barang jasa: membuat rancangan surat perintah kerja: dan menandatangani surat perintah kerjapelaksanaan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada tpk wajib dampingi oleh kader teknikdiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: untuk menyusun perencanaan desa maka kepala desa wajib memilih dan menetapkan seorang kader teknis desa ktd) yang merupakan warga desa atau warga desa tetangga. kader teknis desa sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: melakukan survey, melakukan desain: menyusun rencana anggaran dan biaya, mengawal pelaksanaan kegiatan: dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara berkala. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pengadaan dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis, cc. pengada: dan penyedia barang jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau akuntansi, dan: )jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan:danmemaksaketentuan pengadaan barang jasa dengan nilai manfaat ekonomi tidak lebih dari (dua belas) bulan tidak dilakukan melalui mekanisme tpk. dokumen pengadaan barang jasa des14a sehingga berbunyi sebagai berikut: 14a spk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan huruf wajib memenuhi standar ketentuan, syarat umum dan format spselatan @paulus della diundangkan pada tanggal agustus penjabat sekretaris daerah os timor tengah selatan, ep. tahun berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor |
aa . wwwdapat kegiatan yang belum diakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah diantaranya belanja hilang tahun pada sekretariat daerah kabupaten timor tengah selatan sesuai hasil temuan badan pemeriksa keuangan dengan merekomendasikan kepada majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan meter) untuk melakukan penganggaran kembali belanja hilang dan penyesuaian kembali pendapatan daergeseran anggaran dari organisasi perangkat daerah, &&wuugeseran anggaran dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan ketiga atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd sambil menunggu perubahan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah: bahwneesg5 lwuuuuuioaijemuran timorxtengah paulus della diundangkan pada tanggal september penjabat sekretaris daerah bags timor tengah selatan, e.p. tahuabelanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara rp. rp. realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar penghitungan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah. bab belanja pakaian dinas dan atribut belanja pakaian dinas dan atributmotif daerah disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun. harga satuan masing masing pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud padarupa timor tengah esa paulus della diundangkan pada tanggal september penjabat sekretaris daerah kabupaten timor tengah selatan, tahpakaian dinas dan atribut ongkos jahit pakaian sipil resmi ongkos jahit pakaian sipil lengkap selama tahun ongkos jahit pakaian dinas harian lengan panjang pakaian motif daerah adat lengkap) bupati timor tengah sisatunjangan perumahan dan tunjangan transportasi jenis belanja volume satuan tunjangan perumahan tunjangan transportasi bulan bupati timor tengah selatan paulus dellarumah tangga pimpinan dprd harga jenis belanja volume satuan uan rp) belanja rumah tangga pimpinan dprd ketua bulan wakil ketua bulan fpupani timor tengah tehjasa tenaga ahli (pendidikan kelompok harga satuan ahli utama jasa tenaga ahli (pendidikan kelompok harga satuan bupati timor tengah selatan daa |
dehupati timor tengah selatan dengan rahmat tuhan yang maha e dan anggota dewan perwakilan rakyat: dan besaran dana operasional do) pimpinan dprd:,dengan lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pemberian dana operasionallumpur, dan (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (s5) mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional bagi pimpinan dprd sebagaimana dimaksud padadibuktikan dengan laporan penggunaan do. bertanggungjawabselatan paulus v.r. della diundangkan pada tanggal september penjabat sekretaris daerah kabupaten timor tengah selatan t.p. tarbesaran tunjangan komunikasi insentsentrp. tiga ratus milyar| rp. rp. rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus lima puluh milyar rupiah) bupati timor tengah ara, @paulus della lampiran peraturresesrp. tiga ratus milyar rp. rp. rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus lima puluh milyar rupiah) bupati ata @pau lus della lampiran iii keputusbagi pimpinanbulan orang keuangan daerah sedang rp. ketua rp. rp. tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan wakil ketua rp. rp. rp. lima ratus lima puluh milyar rupiah) bupati timor tengah tea pau v.r. della |
relalam rangka upaya meningkatkan kwalitas, sistim birokrasi pelayanan perizinan, non perizinan secara menyeluruh daerah sesuai prinsip dasar cepat, murah, efektif dan efisien, terpadu satu pintu, maka perlu mendelegasikan urusan pemrosesan, penerbitan dan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan dari bupati dan organisasi perangkat daerah kabupaten timor tengah selatanperizinan,opd) kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu dpmptsp) kabupaten timor tengah selil.memutuskan: menetapkaniadalah pengalihan urusan kewenangan pengelolaan dari suatu unit jabatan tertentu unit jabatan lain. urusan perizinan adalah semua tahapan dan proses dan kegiatan yang berawal dari penerimaan, pemprosesan dan penerbitan. lldengan peraturan ini, bupati mendelegasikan wewenang kepada kepala dinas untuk menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan atas nama bupati. perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud meliputi: bidang penanaman modal bidang pertanian, bidang kehutanan: bidang kelautan dan perikanan: bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perindustrian: bidang pertahanan dan keamanan, bidang pekerjaan umum, bidang perdagangan: bidang pariwisata dan ekonomi kreatif: bidang perhubungan: bidang komunikasi dan informatika, bidang keuangan, bidang perbankan, bidang tenaga kerja dan transmigrasi: dan bidang pendidikan dan kebudayaan. bidang usaha dan non usaha bidang kesehatan: bidang perhubungan: bidang tata ruang dan perumahan: bidang perekonomian dan pembangunan: bidang pariwisata, bidang pendapatan: bidang peternakan: bidang kehutanan: bidang perindustrian perdagangan dan koperasi: bidang kesatuan bangsa dan politik: bidang lingkungan hidup, dan bidang pertambangan. perincian perizinan bidang penanaman modal, perizinan usaha dan non usaha terdiri dari: bidang penanaman modal bidang pertanian: izin usaha perbenihan pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari ha, izin usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari ha, izin usaha perkebunan dengan luas kurang dari ha, izin usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas atau lebih: izin usaha perkebunan dengan luas kurang dari ha: izin usaha perkebunan dengan luas atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang undangan, izin usaha perkebunibawahperbenihan hortikultura, izin budidaya holtikultura: izin industri pengolahan holtikultura: .i3 izin usaha penelitian holtikultura dan usaha laboratorium uji mutu holtikultura, izin pengusahaan wisata agro holtikultura: izin usaha jasa holtikultura lainnya: dan izin penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa: bidang kehutanan: izin penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar tsl) dari habitat alam kecuali reptil (ular, biawak, kura kura, laba laba dan buaya izin pengusahaan hutan tanaman lainnya (antara lain aren, kemiri, biji asam, bahan baku arang, kayu manis): izin industri primer pengolahan hasil hutan bukan kayu lainnya: izin pengusahaan sarang burung walet alam: izin industri kayu gergajian (kapasitas produksi sampai dengan pertahun izin industri primer pengolahan rotan: izin pengusahaan rotan, izin pengusahaan getah pinus: izin pengusahaan bambu, izin pengusahaan damar, izin pengusahaan gaharu, izin pengusahaan shell, tanaman pangan alternatif (sagu), getah getaran, dan perubahan, izin pengusahaan kokok kepompong ulat sutra (perputaran alam), izin pengusahaan perburuan taman buru dan blok buru, izin penangkaran satwa liar dan tumbuhan dan penangkaran budidaya koral luar kawasan konservasi, izin pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan dan jasa ekowisata didalam kawasan hutan, izin penangkapan dan peredaran reptil (ular, biawak, kura kura, laba laba dan buaya) dari habitat alam, pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar: pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran industri kayu: usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam: pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan): dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan air dikawasan hutan. bidang kelautan dan perikanan: perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan gt, wilayah perairan sampai dengan mil, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan perairan umum: pembesaran ikan, pembenihan ikan: usaha pengolahan hasil perikanan upi): usaha pengolahan hasil perikanan upi) perapian, fermentasi, pereduksi pengekstasian, pengolahan surimi, dan jelly ikan, usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan: usaha perikanan tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran dan atau lebih besar wilayah penangkapan zee, usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran dan atau lebih besar wilayah penangkapan laut lepas, usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran atas gt, wilayah perairan diatas mil, pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral karang hias dari alam untuk akuarium): penangkapan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, dan penggalian pasir laut. bidang energi dan sumber daya mineral: jasa konstruksi migas, jasa survei: jasa pemboran, jasa penunjang migas, jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi, pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, konsultasi bidang instalasi tenaga listrik: industri penghasil pellet biomassa untuk energi: pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik: pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik, dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. bidang perindustrian: industri penggaraman pengeringan ikan dan biota perairan lainnya: industri pemandangan ikan: industri makanan olahan dari biji bijian dan umbi umbian, sagu, melinjo, industri gula merah, industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian: industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan, industri percetakan kain terutama motif batik dan tradisional: industri batik tulis: industri kain rajut khususnya renda, industri kerajinan, industri makna, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya, industri pengasapan karet: industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah, industri perkakas tangan, industri jasa pemeliharaan d: industri reparasi barang barang keperluan pribadi dan rumah tangga, industri makanan olahan, industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis: industri batik cap, industri pengolahan rotan: industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya, industri barang dari kayu industri goulding dan komponen bahan bangunan): industri minyak atsiri: industri pengeringan dan pengolahan tembakau: industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang barang dari semen: industri paku, mur, dan baut: industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula: industri pompa dan kompresor, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua, dan tiga, industri perlengkapan sepeda dan becak,, dan traktor tangan, industri kapal kayu, industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan, industri perhiasan, daur ulang barang barang bukan logam, pemeliharaan dan reparasi mobil, industri rokok, industri bubur kertas pulp (dari kayu: industri kertas berharga, industri siklamat dan sasaran, industri tinta khusus: industri peleburan timah hitam: industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal radiasi, dan gula kristal mentah), dan industri club rubber. bidang pertahanan dan keamanan: industri bahan baku untuk bahan peledak, industri bahan peledak dan komponennya, produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang: dan jasa keamanan. bidang pekerjaan umum: jasa konstruksi jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana dan atau resiko rendah dan atau nilai pekerjaan sampai dengan rp. (satu miliar rupiah), pengusahaan air minum, pengusahaan jalan tol: jasa konstruksi jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi dan atau resiko tinggi dan atau nilai pekerjaan lebih dari rp. (satu miliar rupiah): jasa bisnis jasa konsultansi konstruksi: dan pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya. bidang perdagangan: penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha direct selling): perdagangan eceran: perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak: jasa perdagangan, jasa survei, persewaan alat transportasi darat (rental without operator): persewaan mesin pertanian dan peralatan, persewaan mesin konstruksi dan tenaga teknik sipil dan peralatannya, persewaan mesin kantor dan peralatannya, persewaan mesin konstruksi dan peralatannya (termasuk komputer): persewaan mesin lainnya dan peralatan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain: jasa kebersihan gedung: jasa kegiatan lainnya, penyelenggaraan perdagangan alternatif: dan pialang berjangka. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif: museum swasta, peninggalan sejarah yang dikelola swasta: agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, restoran, jasa boga catering: bar: cafe: jasa akomodasi: usaha rekreasi, seni dan hiburan, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif: usaha jasa pramuwisata, spa sante par agua): pengusahaan obyek wisata alam luar kawasan konservasi: jasa teknik film, pembuatan film, pertunjukan film, studio rekaman (cassette, vcd, dvd, dll): pengedaran film, dan pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll. bidang perhubungan: angkutan barang dengan moda darat: angkutan dengan moda laut: angkutan penyeberangan: angkutan sungai dan danau kapal gt: penyediaan fasilitas pelabuhan (: penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah (reception facilities): jasa salvage dan atau pekerjaan bawah air pba), usaha penunjang pada terminal: jasa kebandarudaraan: jasa penunjang angkutan udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan didapat untuk penumpang dan kargo ground handling, dan penyewaan pesawat udara aircraft leasing), pelayanan jasa terkait bandar udara: bongkar muat barang (maritime cargo handling service dengan cpc jasa pengurusan transportasi: jasa ekspedisi muatan pesawat udara: agen penjualan umum (gsa) perusahaan angkutan udara asing, penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyebrangan penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau: angkutan orang dengan moda darat: pelayaran rakyat, angkutan dengan moda udara: penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor: pembangunan terminal, dan angkutan multi media. bidang komunikasi dan informatika: lembaga penyiaran komunitas lpk) radio dan televisi instalasi kabel rumah dan gedung: warung telekomunikasi: warung internet, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi: pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi (tes laboratorium): lembaga penyiaran publik lpp) radio dan televisi: penyedia, pengelola pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi: penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers) lembaga penyiaran dan penyelenggaraan pos. bidang keuangan: sewa guna usaha leasing): pembiayaan nonleasing: modal ventura: perusahaan asuransi, perusahaan konsultan aktuaria: dan dana pensiun. bidang perbankan: bank, perusahaan pialang pasar uang: bank perkreditan rakyat: dan pedagang valuta asing. bidang tenaga kerja dan transmigrasi: jasa penempatan tenaga kerja indonesia: penyediaan jasa pekerja buruh proses pendaftaran, perekrutan,kerjakan pekerja buruh, seperti pekerjaan jasa cleaning service, satpam, catering dan jasa penunjang lainnya: pelatihan kerja (: kegiatan usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan perikanan kawasan transmigrasi, jasa penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri: dan oo. bidang pendidikan dan kebudayaan: pendidikan nonformal, pendidikan anak usia dini: pendidikan dasar dan menengah: dan pendidikan tinggi. bidang kesehatan: usaha industri farmasi: jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan atau jasa manajemen rumah sakit, jasa pengemasan pengujian kalibrasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan, jasa pelayanan akupuntur, jasa pelayan: produsen narkotika industri farmasi), perdagangan besar farmasi narkotika: pengolahan obat tradisional: usaha industri obat: perdagangan besar, apotik, pusat balai stasiun penelitian kesehatan: rumah bersalin swasta, kini general medical service rumah sakit umum klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman residential health service): sarana pelayanan kesehatan dasar, praktik perorangan tenaga kesehatan: jasa pelayanan penunjang kesehatan: hospital service pelayanan rumah sakit spesialistik subspesialistik, jasa rumah sakit lainnya klinik rehabilitasi mental): klinik kedokteran spesialis clinic specialized medical service), klinik kedokteran gigi spesialis clinic spesialis dental service), jasa keperawatan spesialis nursing service dengan cpc jasa pelayanan penunjang kesehatan penyewaan peralatan medik): dan jasa pelayanan penunjang kesehatan. perizinan dibidang usaha dan non usaha bidang kesehatan: izin operasional rumah sakit umum: izin operasional puskesmas puskesmas pembantu izin penyelenggara optikal: izin penyelenggaran balai pengobatan klinik izin laboratorium kesehatan izin pendirian apotik, izin pendirian toko obat: izin praktek dokter, izin praktek bidan, izin praktek perawat: dan izin praktek rumah bersalin. izin industri rumah tangga (rincian terlampir hasil olahan daging kering hasil olahan ikan kering hasil olahan unggas kering sayur asin dan sayur kering hasil olahan kelapa tepung dan hasil olahannya minyak dan lemak selai, jeli dan sejenisnya gula, kembang guia dan madu kopi, teh, coklat kering atau campurannya bumbu rempah rempah minuman ringan, minuman serbuk hasil olahan buah hasil olahan biji bijian dan umbi lain lain bidang perhubungan: izin trayek (angkutan kota dan angkutan pedesaan). izin insidentil bidang tata ruang dan perumahan: perencanaan ruang advice plan): izin mendirikan bangunan, dan izin usaha jasa konstruksi ijuk). bidang perekonomian dan pembangunan: izin gangguan ho): dan izin tempat usaha situ). bidang pariwisata: izin usaha pariwisata iu par). 'bidang pendapatan: izin reklame, dan keterangan fiskal daerah. bidang peternakan izin depo obat hewan dan pakan ternak izin depo daging bidang kehutanan: izin penelitian eksplorasi dalam kawasan hutan: izin penimbunan hasil hutan, dan izin mengeluarkan hasil hutan. bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi: izin usaha perdagangan iup): izin usaha penjualan minuman beralkohol: izin tempat pangkalan minyak tanah, izin penimbunan bbm untuk keperluan sendiri: izin mendirikan spbu) tanda daftar perusahaan tdp), izin usaha industri iui): dan tanda daftar gudang tdg). j . bidang kesatuan bangsa dan politik: izin penelitian bagi mahasiswa, izin penelitian bagi kelompok dosen, dan rekomendasi rumah ibadah. bidang lingkungan hidup: izin lingkungan keterangan kepemilikan mesin gergaji rantai izin penyimpanan limbah berbahaya dan beracun lb3) izin pembuangan limbah cair plc) il. bidang pertambangan: izin penimbunan bahan galian golongan dan izin penimbunan bahan galian golongan dan c:, izin pengelolaan air bawah tanah, izin eksplorasi air bawah tanah, izin usaha pengeboran air bawah tanah r ipa), izin pengambilan air bawah tanah, dan izin juru bor jb). bab ketentuan penutupngalihan penanganan jenis perizinan dan pendelegasian kewenangan penandatanganan jenis perizinan kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kp2t) untuk menandatangani perizinan tertentu lingkungan pemerintah kabupaten timor tengah selatan,, @ravus della ditetapkan pada tanggal sekretaris daerah "ki tew timor tengah selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor aa. jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh ssp irt sesuai peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia hk. tahun izin industri rumah tangga (izin industri rumah tangga abon daging paru goreng daging kerupuk kulit rendang daging paru hasil olahan ikan kering taxon cumi kering ikan asin ikan asap ikan salai ikan kayu kerupuk kembang malang ikan udang kering ebi pasta ikan petis iterasi u empek empek kering |. i | dendengikan rendang ikan belut perundang ikan |. berikut olahan presto ikan abon unggas steker goreng kulit unggas goreng p bender o . telur asin presto unggas belajar tia asinan manisan jamur asin kering sayur asin kering sayur kering emping melinjo labu . kelapa parut kering nata eee tepung dan hasil olahannya i i bihun i f biskuit bagian dagelan kerupuk kue brem eikuekeig tt makaroni il. mie kering |. i i tapioka tepung aren tepung beras ketan naa tepung ilunkwee tepung kedelai tentang kelapa rebung ketan uu tepung pisang tepung sukun ll. i i roti bruder |. i i rempeyek peek sohun |. bakpao |. i i bakpia pia bika ambon |. i i cake cimo |. cone wadah krim yang dapat dimakan (edible) |. kulit lumpia pangsit moci emon mutiara pacar cina plus tante minyak dan lemak lo. minyak jagung |. i i minyak kacang minyak kedelai minyak bunga matahari i i minyak zaitun i i minyak sawit minyak lemak ayam minyak lemak sapi lan selai, jeli dan sejenisnya |. wem selai jeli 5uah jeli bubuk rasa buah jeli rumput laut jeli lidah buaya . mermaid cincau gula aren gula kelapa |. gula pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi) gula semut kembang gula permen susu . kembang gula permen karet |. kembang gula karet kumbang gula coklat ll. i l madu |. iel sirop manisan aromatis (buah rimpang kopi, the, coklat kering atau campurannya il. kopi biji kering bubuk, teh teh hijau i | teh rosa |. coklat (tidak termasuk coklat bubuk) |. i | kopi campur aneka bumbu masakan |. bawang goreng cuka makan seperti cuka buah apel anggur dil . kecap asin manis i | says cabe says tomat says kacang i i samba bumbu kacang pecel rempah rempah bawang merah kering pasta bubuk bawang putih kering pasta bubuk . cabe kering pasta bubuk cengkeh kering pasta bubuk jahe kering pasta bubuk iringan kayu manis p kapulaga . ketumbar |. kunyit kering pasta bubuk lada putih hitam |. .| pala bunga pala wijen i | minuman beraroma minuman gula asam minuman sayur minuman kacang kedelai sari kedelai |.jagung io. minuman sari bekatul |. minuman sari kurma minuman sari tch |. minuman andrew |. i i minuman limun minuman jeli minuman rosela i | cincau minuman cincau minuman saritape minuman serbuk .| minuman bubuk kedelai keripik writing buah sukun salak nangka mangga pisang dll buah kering tempo buah durian) i l asian buah buah kering i | manisan buah buah dalam sirop pisang sale ketan wadah jadah uli keripik kentang keripik kentang balado keripik ketela jagung i | keripik talas i lantik keripik ubi jalar . bekatul |. i | bingka ubi barang mas kue keramas ubi jalar ceker ayam brondong jagung ll. brondong beras ketan |. warning jagung emping jagung singkong geluk goreng kacang atom bawang goreng kulit mete telur koro kapri salut tumbuk kali . opak kropak singkong ubi beras singkong presto lanting tape ketan lo. tape singkong wing babat wajik wasit ketan wajik wasit buah lain lain goyang holy lo. puter |. i | mambo hukum |
bupati timor tengah selatan propdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati timor tengah selatan pelayanan kepada masyarakat: bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah kabupaten timor tengah selatanksantimor tengah selatan nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lembaran daerah tingkat timor tengah selatan tahun nomor seristandar operasional prosedur pelaksanaan pajak daerah. (l) jenis pajak daerah dalam peraturan bupati timor tengah selatan ini terdiri atas: pajak hotel: pajak restoran, cc. pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan(l): pendahuluan: definisi, cc. prosedur pendaftaran dan pendataan nomor pokok wajib pajak daerah, prosedur restitusi kompensasi, prosedur pembukuan dan pemeriksaan, prosedur penagihan dan pelelangan, dan prosedur penghapusan piutang pajak parvus diundangkan pada tanggal november sekretaris daerah demi jwastandar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan pajak daerah kabupaten timor tengah selatan pendahuluan badan pendapatan daerah kabupaten timor tengah selatan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten timor tengah selatan. salah satu tugas pokok badan pendapatan daerah kabupaten timor tengah selatan adalah mengelola pajak pajak daerah dengan cara cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional, maka disusunlah standar operasional prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, dan pencatatan pajak daerah hingga penghapusan piutang pajak. pajak daerah yang menjadi tanggung jawab badan pendapatan daerah kabupaten timor tengah selatan yang diatur dalam standar operasional prosedur ini adalah: pajak hotel: pajak restoran, cc. pajak hiburan pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. berdasarkan kesamaan karakteristik, maka standar operasional prosedur pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan digabung menjadi satu kesatuan, dan pajak reklame serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan digabung menjadi satu kesatuan pula. definisi berikut akan diuraikan definisi dari istilah atau kata yang digunakan dalam standar operasional prosedur ini yaitustandar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat sop adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah kabupaten timor tengah selatan yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis. kas daerah adalah kas daerah kabupaten timor tengah selatan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kasusat jajanan serba ada pujasera food court)ukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bill) faktur inavoice atas barang jasa yang diterima oleh subjek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang jasa dinikmati. official assessment system adalah caraprosedur pendaftaran dan pendataan ppdapendaj, kepala bidang penagihan dan keberatan: kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah: seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan kepala seksi penagihan. formulir formulir yang digunakan permohonan ppd, tanda terima: kartu ppd: surat ketetapan penunjukan, surat ketetapan pengukuhan, dan maklumat daerah, persyaratan administrasi wajib pajak pribadi fotokopi ktp wajib pajak, fotokopi kartu keluarga, nomor telepon nomor handphonewajib pajak badan fotokopi ktp wajib pajak penanggung jawab badan usaha), nomor telepon perusahaandeskripsi sop pendataan dan pendataan ppd format ppd ppd:huruf untuk identifikasi jenis pungutan pajak, satu digit angka kode untuk wajib pajak pribadi dan kode untuk wajib pajak badan: tujuh digit angka nomor register wajib pajak, diurut berdasarkan sistem aplikasi sima dan berkelanjutan walaupun terdapat pergantian tahun, dua digit angka kode kecamatan yang ada wilayah pemerintah kabupaten timor tengah selatan: dan dua digit angka kode kelurahan desa yang ada dalam wilayah tiap tiap kecamatan. contoh ppd: prosedur pemberian ppd seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wp. terhadap hasil pendataan tersebut: untuk wajib pajak yang teridentifikasi oleh petugas pendataan ah) petugas pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah, wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan ppd, seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daee,untuk wajib pajak yang teridentifikasi dari informasi pihak ketiga petugas pendataan mendatangi wajib pajak lokasi usahanya, petugas pendataan memberikan informasi mengenai formulir permohonan ppd:: mendistribusikan pengukuhan, penunjukan dan kartu ppd wajib pajak:terhadap wajib pajak yang mendaftarkan diri langsung benda,:dan. ketentuan lain jangka waktu penyelesaian hari kerja sejak permohonan pendaftaran ppd diterima, sepanjang permohonan pendaftaran diisi secara lengkap: tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan, apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, dan dalam hal formulir dan persyaratannya dinyatakan belum lengkap, akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap. flow chart sop pendaftaran dan pendataan ppd flow chart sop pendaftaran dan pendataan ppd wajib pajak seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak darah dan retribusi daerah baru maupun telah memilki ppd tidak mendaftarkan hari sejak usaha mendaftarkan mengambil, mengisi, merendtangari for | pendataan pendaftaran biak pendaftaran secara jabatan menyampaikan formulir pendaftaran lampiran akta pendirian surat kuasa jika diwakilkan) memeriksa pengisian formulir kelengkapan lampiran menerbitkan ppd mencatat dalam daftar induk tanduk sesuai jenis objek pajak kartu ppd pemasangan mekfunat pajak darah menyerahkan maklumat pajak memuat pajak kepada daerah tempat usaha prosedur pembayaran pajak daerah berdasarkan mekanisme pemungutan self assessment system (pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan)mbayaran, pelaporan dan penetapan kepala benda, kepala bidang penagihan dan keberatan, kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah: kepala bidang analisa potensi pad, pengawasan dan pengendalian, kepala seksi penagihan, kepala seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan kasir tempat pembayaran yang ditunjuk. sop penagihan kepala benda, kepala bidang penagihan dan keberatan, kepala seksi penagihan, kepala seksi keberatan, bendahara penerimaan, petugas pungut juru pungut, dan wajib pajak. formulir formulir yang digunakan tanda terima, surat setoran pajak daerah ssd), nota perhitungan, surat pemberitahuan tagihan pajak daerah speed), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) kb n lb, fl. surat tagihan pajak daerah std): surat permohonan keberatan pajak, surat penolakan keberatan pajak: surat keputusan keberatan pajak, surat perjanjian angsuran, surat teguran, dan il. surat peringatan. persyaratan administrasi pajak hotelpajak restohibupenerangan jalandeskripsi sop pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.,, fungsi registrasi adalah untuk penetapan ppd bagi wajib pajak yang belum terdaftar, pajak yang berhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dibayar dengan menggunakan formulir ssd bendahara penerimaan kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk: speed dan salinan ssd disetor dilaporkan loket benda. loket penerimaan speed dan ssd membuat tanda terima rangkap lembar diserahkan kepada menyetor wajib pajak dan lembar arsip urut nomor paling lambat hari setelah masa pajak, atas berkas speed, ssd dan surat tanda setoran sts) petugas pelayanan melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, serta keabsahan pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam bentuk nota perhitungan. kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh kepala seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat hari kerja setelah berkas diterima, berdasarkan nota perhitungan paling lambat hari kerja kepalkepala benda kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah menandatangani skpd sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak, skpd berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa: (a) skpd, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar, (b) skpdkbt,(c)(d) skpd, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau lebih dibayar. skpd skpdkbt skpd skpd kemudian dikirim wajib pajak paling lambat hari kerja setelah ditandatangani olehwajib pajak yang menerima skpd skpd bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap skpd skpd tersebut dengan mengajukan surat keberatan. keberatan dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa indonesia kepala benda maksimal bulan sejak tanggal skpd skpd, berdasarkan hasil verifikasi seksi penagihan dan seksi keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru paling lambat hari setelah diterima surat keberatan, wajib pajak yang menerima skpd melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir surat setoran pajak daerah ssd) dan membayar melalui bendahara penerimaan paling lambat hari sejak keputusan diterima, dan wajib pajak yang menerima skpd dapat mengajukan melakukan restitusi kompensasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sop penagihan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut: setiap pagi seksi penagihan mengumpulkan sejumlah surat setoran pajak daerah ssd) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan phr dan hiburan, petugas pungut diberi surat setoran pajak daerah ssd) dalam jumlah sesuai dengan jumlah yang akan ditagih hari itu. pengambilan tersebut dicatat dalam buku ekspedisi petugas pungut. sore harinya, petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan surat setoran pajak daerah ssd) kepada bidang penagihan dan keberatan (melalui kepala seksi terkait atau koordinator petugas pungut ) serta mengembalikan surat setoran pajak daerah ssd) yang batal dipakai, kepala seksi penagihan: mereka hasil tagihan pajak dan mecocokannya dengan jumlah yang tertera pada surat setoran pajak daerah ssd), pengarsip tembusan surat setoran pajak daerah ssd) dalam arsip masing masing secara urut tanggal, menyerahkan lembar beserta hasil penagihan kepada bendahara penerimaan, menyerahkan lembar kepada seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan mengembalikan surat setoran pajak daerah ssd) yang tidak atau belum terpakai kepada bendahara penerimaan. bendahara penerimaan: mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh kepala seksi penagihan dengan jumlah yang tertera pada surat setoran pajak daerah ssd), mencatat surat setoran pajak daerah ssd) secara urut nomor pada buku register, menyimpan uang hasil penagihan brankas, menyetorkan hasil penagihan bank pada keesokan harinya, melengkapi isian surat setoran pajak daerah ssd) pada tempat yang disediakan untuk bendahara penerimaan, dan mengingat surat setoran pajak daerah ssd) dalam sima pendapatan. sop penetapan, denda dan bunga tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak adalah (enam bulan) sejak tanggal penetapannya, prosedur pembayaran pajak daerah berdasarkan mekanisme pemungutan self assessment system pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan). flow chart pembayaran, pelaporan dan penetapan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan melalui bendahara mag melalui terima 71m rekening kasta tidak prosedur pembayaran pajak daerah berdasarkan mekanisme pemungutan official assessment system pajak reklame.kepala seksi verifikasi dan pengolahan data pajak daerah dan retribusi daerah, petugas pungut juru pungut, dan wajib pajak. formulir formulir yang digunakan lembar penetapan pajak reklame, surat setoran pajak daerah ssd), surat pemberitahuan tagihan pajak daerah speed), surat pemberitahuan pajak daerah std): surat ketetapan pajak daerah skpd) lb kb n kbt, surat tagihan pajak daerah std), dan surat ketetapan pajak daerah skpd) reklame. persyaratan administrasi pajak reklame kartu ppd, formulir isian data reklame, denah gambar (untuk reklame billboard, melekat mural), bukti jaminan bongkar (untuk reklame billboard), surat jaminan asuransi (untuk reklame billboard): dan surat kuasa dan fotokopi bagi pengurusan yang diwakilkan. deskripsi sop pajak reklame,reklame. paling lambat (satu) hari kerja, fungsi registrasi adalah untuk penetapan ppd bagi wajib pajak yang belum terdaftar, dalam melakukan perhitungan pajak, petugas menggunakan nota perhitungan dengan cara menyesuaikan data pada speed dengan dasar dan jenis penetapan pajak yang terdapat dalam peraturan daerah paling lambat hari kerja, kepala seksi verifikasi dan pengolahan data melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kesesuaian penetapan pajak yang terdapat dalam nota perhitungan. kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh kepala seksi dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat hari kerja, berdasarkan nota perhitungan paling lambat hari kerjlembar untuk wajib pajak, lembar untuk petugas, lembar untuk bendahara penerimaan, dan lembar untuk bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah kepala benda menandatangani skpd sebagai bukti bahwa skpd yang dikeluarkan oleh petugas sah dan benar, apabila wajib pajak tidak keberatan, paling lambat hari kerja maka dilakukan pembayaran bendahara penerimaan atau langsung kas daerah. kas daerah bendahara penerimaan menerbitkan ssd dan dicatat oleh kepala seksi penagihan, wajib pajak yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada bupati timor tengah selatan melalui kepala benda, kemudian dokumen diturunkan kepada kepala bidang penagihan dan keberatan untuk selanjutnya diadakan verifikasi atas keberatan pajak. keberatan diterima akan diterbitkan skpd baru atas jumlah pajak yang harus disetorkan, apabila ditolak maka diterbitkan surat penolakan dan wajib pajak harus tetap membayar pajak, ssd yang disetor kas daerah melalui bendahara penerimaan dan dilakukan validasi antara ssd dan dph oleh seksi penagihan paling lambat hari kerja setelah ssd diterima, kemudian seksi pendataan dan penetapan melakukan pencatatan dan pembukuan verifikasi terhadap jumlah setoran yang menjadi kewajiban wajib pajak. apabila terdapat lebih bayar kurang bayar maka diterbitkan skpd oleh kepala bidang dj, hasil verifikasi terhadap ssd wajib pajak, maka dapat diterbitkan: skpd, jika berdasarkan hasil pemeriksaan. (bb skpd(c) skpdkbtskpd skpd skpdkbt kemudian diberikan wajib pajak paling lambat hari kerja setelah ditandatangani skpd, dan wajib pajak mengisi formulir ssd sesuai berdasarkan skpd skpd skpdkbt dan menyetorkan retribusi kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk. sop penagihan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang, maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut: petugas penagihan meminta sejumlah ssd pajak reklame untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan pajak reklame, petugas pungut diberi ssd dalam jumlah sesuai dengan jumlah wajib pajak yang ditagih hari itu. pengambilan tersebut dicatat dalam buku ekspedisi petugas pemungut sore harinya, petugas pemungut menyetorkan uang hasil pungutan beserta tembusan ssd kepada kepala bidang penagihan dan keberatan melalui kepala seksi penagihan atau koordinator petugas pungut serta mengembalikan surat setoran pajak daerah ssd) yang batal dipakai, seksi penagihan (a) mereka hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada ssd, (b) mengarsipkan tembusan ssd dalam arsip masing masing wajib pajak secara urut tanggal, (c) menyerahkan lembar beserta uang hasil penagihan kepada bendahara penerimaan dan menyerahkan lembar seksi monitoring dan evaluasi, dan (d) mengembalikan ssd yang tidak atau belum terpakai kepada bendahara penerimaan. bendahara penerimaan (a) mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh bagian penagihan dengan jumlah yang tertentu pada ssd, (b) mencatat ssd secara urut nomor pada buku register, (c) menyetorkan hasil tagihan kas daerah menyimpan uang hasil penagihan brankas, (d) menyetorkan hasil penagihan bank pada keesokan harinya, (e) melengkapi isian ssd pada tempat yang disediakan untuk bendahara penerimaan, dan mengingat ssd dalam aplikasi sima pendapatan. cc. sop penetapan, denda dan bungamembayar pajak: ))s))sop pajak reklame flow chart pembayaran, pelaporan dan penetapan pajak reklame shoe pembayaran pajak desa pajak ii. sop pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2)ndaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan dan keberatan pbb p2dan kepala seksi keberatan. formulir formulir yang digunakan pop, spot, ssd: dkp, stats, dan surat keputusan keberatan pbb p2. persyaratan administrasi sertifikat tanah surat pelepasan hak atas tanah keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa lurah, dan dokumen lain, foto copy ktp kartu keluarga wajib pajak, foto copy spot tanah terdekat lokasi objek pajak yang akan didaftarkan spot pendamping, dan foto copy imb denah dan luas bangunan. deskripsi sop pendaftaran objek pbb p2:,,,, dan fungsi pelayanan menyerahkan pop yang telah diisi seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah untuk diteliti. jika pop bermasalah, seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerahflowchart sop pendaftaran objek pbb p2 flow chart sop pendaftaran objek pbb p2 wajib pajak mengambil mui pop pop mempersiapkan: pop pop tanda terima wajib pajak menandatangani pelayanan penyampaian penyampaian pop pop pop pop wajib pajak isi dan eai | mengembalikan mengisi dan menerima pop pop pop pop kepada mengembalikan serta memberi tanda terima petugas pelayanan pop pop penyampaian pop pop ada kesalahan tdk ada kesalahan petugas pelayanan isian pop pop pengambilan pop pop petugas pendataan menuentry dala eri data menyerahkan deskripsi sop pendataan objek pbb p2,, langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak, dan:, danona nilai tanah znt,danflow chart prosedur pendataan objek pbb p2 flow chart pendataan objek pbb p2 petugas pelayanan melakukan penelitian pendahuluan pendahuluan petugas pelayanan menyusun rencana kerja pendataan uu, petugas pelayanan melakukan penelitian data pop, menyampaikan mengukur mengident meretifika termasuk melakukan penelitian dan memantau bidang efikasi data lapangan bila diperlukan pengembalian objek objek objek pop pajak pajak pajak petugas pendataan meneliti m ed npo enam anna dokumen pendataan kemas petugas pendataan memberikan kode znt meneliti data data masukan memberi kode znt arsip data muasmnann ee) petugas pendataan deskripsi sop penetapan pbb p2 fungsi penetapan mencetak spot, spp, fungsi penetapan menyerahkan dkp serta ssd ketempat pembayaran pbb p2. tempat pembayaran pbb p2:, fungsi pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatan, spot skp, fungsi penetapan memeriksa surat keberatan, spot skpenda, dannetapan pbb p2 prosedur penetapan pbb p2 dapat dilihat pada gambar deskripsi sop pembayaran pbb p2, petugas pemungut membuat daftar pembayaran pbb p2 atas setiap pembayaran pbb p2 dari wajib pajak,sd kepada wajib pajakmbayaran pbb p2 menyetorkan pbb p2 p2,sd,flow chart prosedur pembayaran pbb p2 flow chart pembayaran pbb p2 wajib pajak menyiapkan spot yang diterima dari petugas comuni) yang mua wajib pajak menyerahkan spot ce) tea petugas pembayaran memverifikasi spot dan memverifikasi spot, pajak, menandatangani ssd petugas pembayaran menerima pembayaran pbb dan bendahara penerimaan menyerahkan ssd kepada wajib menerima ssd pajak petugas pembayaran mencatatkan . nominasi memetorkanp38 menerima pbb dan stor bendahara penerimaan. baik bendahara penerimaan menerima petugas pembayaran dan menyetorkan bank. bendahara penerimaan pembayaran. petugas pembayaran mencatat dan naas menyimpan sts pembayaran bendahara penerimaan pbb dalam arsip menerima sts deskripsi sop penagihan pbb p2:, dandeskripsi sop keberatan pbb p2enda.enda serta pelaksanaan penelitian atas keberatan pbb p2 tersebut dilaksanakan oleh benda, kepala seksi keberatan setelah menerima berkas dari petugas pelayanan memerintahkan pelaksana seksi keberatan untuk membuat surat tugas penelitian: pelaksana seksi keberatan membuat konsep surat tugas dan menyerahkantugas kepada kepala benda, kepala benda meneliti, menyetujui dan menandatangani surat tugas, berdasarkan surat tugas yang telah ditandatangani, petugas peneliti pelaksana seksi keberatan, penilai pbb p2, atau petugas lain yang ditunjuk oleh kepala bendaapabila diperlukan rekomendasi penilai, pelaksana seksi pbb p2 kemudian meneruskan konsep surat tugas dan surat pemberitahuan penelitian lapangan kepada,,: pelaksana seksi keberat, petugas peneliti melaksanakan penelitian lapangan,eksi keberatan, kepala seksi keberatan meneliti, memakai konsep keberatan dan lhp dan kemudian menyerahkan konsep dan lhp kepada kepala bidang penagihan dan keberatan, kepala bidang penagihan dan keberatan meneliti, menyetujui dan memakai konsep keberatan dan menandatangani lhp dan kemudian diajukan kepada kepala benda, kepala benda meneliti, menyetujui dan memakai keberatan pbb dan mengajukan kepada bupati, bupati meneliti, menyetujui dan menandatangani keberatan pbb p2: dan salinan keberatan pbb p2 disampaikan kepada wajib pajak, kepala bidang penagihan dan keberatan dan kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. flow chart prosedur keberatan pbb p2 flow chart prosedur keberatan pbb p2 bupati petugas penetapan mempersiapkan menerima menerima menerima menerima ada dan spot petugas penetapan bee dkp dan ssd ssd dan dkp dkp dan ssd kan spot surat surat keberatan keberatan dan spot dan spot tdk sesuai menyerahkan dkp dkp dan skpd dkp surat surat keberatan dan ssd kepada keberatan dan spot petugas pembayaran dan spot mendistribusikan spot terdistribusi kepada petugas memeriksa surat surat keberatan tdk sesuai iks memberikan dikembalikan kpd pemeriksaan pemeriksaan wajib pajak, bila sesuai diserahkan kepada petugas penetapan petugas penetapan membuat surat membuat dan menerima dan keputusan keberatan menyerahkan meneruskan surat prosedur restitusi kompensasitaan dan penetapan,, dan wajib pajak. formulir yang digunakan surat permohonan restitusi kompensasi: surat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) kb n lb. persyaratan administrasi surat permohonan restitusi dilengkapi dokumen beserta kelengkapannya, yaitu: ppd nama dan alamat wajib pajak, masa pajak, besarnya kelebihan dan pengembalian pajak: dan alasan dilakukan restitusi kompensasi. deskripsi sop restitusi kompensasi wajib pajak mengajukan surat permohonan restitusi kompensasi secara tertulis kepada kepala benda dengan menyebutkan: ppd nama dan alamat wajib pajak, masa pajak, besarnya kelebihan pengembalian pajak: dan alasan yang jelas. seksi keberatan melakukan pemeriksaan kantor dengan meneliti arsip perpajakan pemohon dikaitkan dengan dokumen pemohon dan data lainnya, jika hasilnya tidak signifikan maka dokumen akan direkomendasikan kepada seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menerbitkan skpd skpd skpd. jika hasilnya signifikan maka seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah menyiapkan surat tugas dan dokumen kelengkapannya, seksi keberatan melakukan penelitian sederhana lapangan, seksi keberatan akan menentukan apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, seksi keberatan akan menyampaikan hasil penelitian seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah untuk diterbitkan skpd atau skpd: jika dalam waktu bulan sejak tanggal diterimanya permohonan restitusi kompensasi, bupati melalui kepala benda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu maksimal bulan harus diterbitkan skpd, dan seksi pendataan dan penetapan menerbitkan, pengarsip, dan mengirim skpd, atau skpd, atau skpd wajib pajak. flow chart prosedur restitusi kompensasi. flow chart restitusi kompensasi monitoring dan restitusi secara tertulis sederhana kantor skpd skpd perbedaan sederhana lapangan ra) kurang skpd skpd bayar nihil prosedur pembukuan dan pemeriksaseksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah:, kepala seksi keberatan, dan wajib pajak. formulir yang digunakan skpd skpdkbt skpd, dan laporan rekomendasi hasil pemeriksaan. persyaratan administrasi wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit rp. per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau catatan dengan ketentuan: diselenggarakan dengan itikad baik, dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, menggunakan huruf latin, angka arab, satuan rupiah, dalam bahasa indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh bupati, diselenggarakan dengan taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas, perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus seijin kepala benda, sekurang kurangnya terdiri dari catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan yang diselenggarakan secara teratur, menyusun neraca dan laporan laba rugi setiap tahun, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan minimal tahun. wajib pajak yang diperiksa diwajibkan untuk: memperlihatkan meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain yang terkait dengan objek pajak terutang,memperlancar pemeriksaan, dan memberikan keterangan lain. deskripsi prosedur pembukuan dan pemeriksaan seksi penagihan dan keberatan melakukan pemeriksaan sederhana kantor dengan membandingkan laporan wajib pajak dengan basis data yang dimiliki benda, paling lambat hari kerja seksi penagihan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan wajib pajak dengan basis data yang dimiliki benda, cc. jika tidak, seksi penagihan akan merekomendasikan kepada seksi pajak daerah dan retribusi daerah untuk menerbitkan skpd skpd skpd paling lambat hari kerja, jika ya, maka seksi penagihan paling lambat hari kerja akan menyiapkan surat tugas dan dokumen kelengkapan pemeriksaan, seksi penagihan melakukan pemeriksaan sederhana lapangan selama hari kerja, seksi penagihan paling lambat hari kerja akan menentukan apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, seksi penagihan akan menyampaikan hasil pemeriksaan seksi pajak daerah dan retribusi daerah untuk diterbitkan skpd atau skpd atau skpd paling lambat hari kerja: dan seksi pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan, mengarsipkan dan mengirim skpd skpd skpd wajib pajak paling lambat hari kerja setelah ditandatangani. flow chart pembukuan dan pemeriksaan. flow chart pembukuan dan pemeriksaan. wajib pajak seksi penagihan laporan basis data membukukan seluruh std, ssd, bukti pemenuhan transaksi usaha secara setor) kewajiban rutin dan teratur perpajakan melakukan pemeriksaan sederhana kantor membandingkan laporan basis data skpd'skpd ada perbedaan skpd ib1 tidal signifikan? skpd ib2 surat tugas dan menyiapkan surat tugas dokumen kelengkapan), dan dokumen laporan kas dan bank pemeriksaan kelengkapan daftar utang piutang pemeriksaan neraca &laba rugi dokumen pendukung melakukan pemeriksaan bukti transaksi) sederhana lapangan data data lain terkait dengan pajak terutang skpd ib1 lebih baya' kurang baya nih? skpd ib2 skpd 1b2 prosedur penagihan dan pelelangankepala bidang penagihan dan keberatan: cc. kepala bidang analisa potensi pad, pengawasan dan pengendalian: kepala seksi penagihan, kepala seksi keberatan, kepala seksi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian: dan wajib pajak. formulir yang digunakan surat teguran, surat paksa, cc. surat perintah penyitaan: surat pemberitahuan lelang: dan skpd skpdkbt std surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan putusan banding. persyaratan administrasi laporan piutang pajak daerah, dan skpd skpdkbt std surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan yang telah jatuh tempo. deskripsi sop penagihan dan pelelangan seksi penagihan sejak tanggal jatuh tempo skpd skpdkbt std surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan putusan banding belum dilakukan pembayaran, maka seksi penagihan menerbitkan surat teguran, jika setelah hari sejak tanggal surat teguran belum dilakukan pembayaran maka seksi penagihan menerbitkan surat paksa, cc. jika setelah 2x24 jam sejak tanggal surat paksa belum dilakukan pembayaran maka kepala seksi penagihan menerbitkan surat perintah penyitaan, jika setelah hari sejak tanggal surat perintah penyitaan belum dilakukan pembayaran maka seksi penagihan mengajukan penetapan tanggal lelang kantor lelang negara, kantor lelang negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada wajib pajak hari sejak ditetapkan lelang oleh kantor lelang negara: dan kantor lelang negara melaksanakan pelelangan. flow chart sop penagihan dan pelelangan flow chart sop penagihan dan pelelangan seksi penagihan wajib pajak kantor lelang negera ta. tempo dibayar? pembayaran pajak putusan banding tempo dibawa pembayaran pajak tidak dibayar? pembayaran pajak paksa pajak dibayar? pembayaran pajak melakukan penyitaan penyitaan melunasi pajak? pembayaran pajak tidak surat permintaan pelelangan mengajukan penetapan tot lelang kantor jam, dan tempat pelaksanaan lelang prosedur penghapusan piutang pajakfi: cc. kepala bidang penagihan dan keberatan: kepala seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah: j .: dan wajib pajak. formulir yang digunakan surat teguran surat peringatan: daftar piutang pajak, usulan daftar penghapusan piutang pajak: laporan hasil penelitian: dan keputusan penghapusan piutang pajak daerah. persyaratan administrasi keputusan penghapusan piutang pajak daerah, dengan kriteria: piutang pajak telah kedaluwarsa (melampaui tahun), kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan, diterbitkan surat teguran surat paksa, terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, dan piutang pajak tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan wajib pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau ahli warisnya tidak mempunyai harta atau ahli warisnya tidak ditemukan lagi.. deskripsi sop penghapusan piutang pajak kepala seksi penagihan melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat terhadap daftar piutang pajak yang disusun oleh seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah: dari hasil penelitian tersebut seksi penagihan menentukan apakah piutang pajak dapat dihapus atau tidak, jika tidak dapat dihapus maka akan diterbitkan surat teguran peringatan dengan mengikuti prosedur penagihan: jika dapat dihapuskan maka seksi penagihan akan menyusun laporan, kepala bidang penagihan dan keberatan menyusun usulan daftar penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian pada setiap akhir tahun taklim: kepala bidang penagihan dan keberatan menyampaikan usulan daftar penghapusan piutang pajak kepada kepala benda setiap awal tahun berikutnya, kepala benda menyampaikan usulan daftar penghapusan piutang pajak kepada bupati untuk diterbitkan keputusan penghapusan piutang pajak, dan bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak. jangka waktu penyelesaian penghapusan pajak adalah hari kerja. flow chart sop penghapusan piutang pajak. flow hart penghapusan piutang pajak. seksi penagihan dan keberatan man kepada benda bupati antaran, daftar piutang pompa pajak ban pan die read melakukan penelitan administrasidan penelitian setempat yaa melakukan tak piutang pajak bisa. penagihan ide aan ni, neha beban surat teguran laporan hasil menyusun laporan| hasil penelitian asam sean eat sea usulan daftar menyusun usulan aro (saj daftar penghapusan mna beta "re piutang men piutang pajak peta tahan org ton "nata menyampaikan usulan daftar usulan daftar . | penghapusan piutang penghapusan piutang pajak pajak kaa hee nai sma te, maa surat keputusan menerbitkan penghapusan daa keputusan pajak penghapusan piutang bea) agak timor tengah selatan ur!engan rahmat tuhan yang maha esa bupati timor tengah selatan, menimbang bahwa dalam rangka terbitnya penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan dana desa dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran perlu adanya petunjuk teknis penggunkeuangantunjuk teknis penggunaan keuangan desamat adalah camat kabupaten timor tengah selatan. desa adalah seluruh desa yang ada kabupaten timor tengah selgndapatan asli desa adalah pendapatanbab maksud, tujuan dan prinsip maksud diberikannya add, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sert daerah dan retribusi daerah serta dana desa adalah:memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. penggunaan add, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sertamemuat, desa. ono bab iii penggunaanpd, operasional bpd, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. bagian kedua adddan tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan bpd, insentif rukun tetangga dan rukun warga. paragraf bidang penyelenggaraan pemerintahan desa alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan untuk (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut: kepala desa rp. per bulan sekretaris desa non pns rp. per bulan kepala seksi kepala urusan kepala dusun rp. per bulan selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada kepala desa dan perangkat desa berhak menerima tunjangan dengan rincian sebagai berikut: kepala desa rp. per bulan sekretaris desa rp. per bulan kepala seksi kepala urusan kepala dusun rp. per bulanberhak memperoleh. penjabat kepala desa berhak menerima tunjangan kepala desa dan hak hak lain yang bersumber dari apb desa, kecuali penghasilan tetap. aa aaaagagagagaaaaaaaaaawa www ,,w,wwa sekretaris desa yang berstatus pns tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada sekretaris desa yang berstatus pns sebagaimana dimaksud pada diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari apb desa. pelaksana tugas kepala desa atau pelaksana tugas perangkat desa hanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang melekat pada jabatan pokoknya. tunjangan bpd setiap desa untuk dua belas) bulan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: ketua rp. per bulan, wakil ketua rp. per bulan, sekretaris rp. per bulan, anggota rp. per bulan selain untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan bpd dan insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud dalam dan add dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk: penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa pengkajian keadaan desa, penyusunan review rpm desa, musrenbang desa, penyusunan rkp desa dan apb desa), penyusunan laporan kepala desa laporan penyelenggaran pemerintahan desa akhir tahun anggaran akhir masa jabatan, laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan desa, dan informasi penyelengaraan pemerintahan desa), cc. penyusunan data desa (monografi, profil dan peta desa, data kependudukan serta data lainnya) yang memuat honorarium petugas penyusunan data desa paling tinggi sebesar rp. per orang kegiatan, pembangunan kantor desa dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kantor desa, paling tinggi rp. (lima juta rupiah), pengadaan kendaraan roda (dua) untuk operasional pemerintah desa, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan yang memuat honorarium bagi anggota ppid paling tinggi sebesar rp. (seratus ribu rupiah) per orang per bulan, pemilihan kepala desa, dianggarkan untuk kebutuhan pengadaan kotak suara, bilik suara, tps, atk, penggandaan, penjilidan dan stempel panitia (tidak termasuk surat suara dan perlengkapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan), makanan minuman rapat dan kegiatan saat pemilihan, perjalanan dinas, dan pelaporan, musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu, honorarium tim seleksi pengangkatan perangkat desa, pakaian dinas upacara pakaian dinas harian (tidak termasuk sepatu dan atribut), peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. ea pembangunan kantor desa sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diperbolehkan bagi desa yang belum memiliki bangunan kantor desa permanen. paragraf bidang pembinaan kemasyarakatan desa add pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa digunakan untuk: kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, kegiatan pembinaan program pokok pkk, paling rendah sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau paling tinggi sebesar rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai proposal kegiatan dari pkk desa, cc. kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa lpml, karangtaruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya) dan lembaga adat paling tinggi sebesar rp. satu juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga per tahun, kegiatan pembinaan dan sosial budaya masyarakat desa, kegiatan operasional organisasi keagamaan desa paling tinggi rp. dua juta rupiah) untuk (satu) tahun anggaran, pembinaan pemuda dan olahraga desa, dan penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom). bagian kedua bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dapatkecuali penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd. bagian ketigaawas www www paragrafitean mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa dan tipologi dean kode rekening penganggaran standar harga satuan mengacu pada data harga pasar setempat dengan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah dan terkendali. penggunaan add, dana desa, dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dirumuskan dalam musyawarah desa dengan mengacu pada rpm desa dan ditetapkan dalam rkp desa serta apb desa. besaran biaya perjalanan dinas paling tinggi ditetapkan: perjalanan dinas desa lain dalam satu kecamatan atau kantor kecamatan sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan perjalanan dinas desa lain luar wilayah kecamatan, kantor kecamatan lain atau ibukota daerah sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. biaya makan minum rapat kegiatan pemerintah desa dan bpd paling tinggi ditetapkan: makanan rp. (lima belas ribu rupiah) per orang, dan minuman rp. (lima ribu rupiah) per orang. tata urutan apb des yang memuat setiap bidang kegiatan berpedoman pada kode rekening akan diuraikan lebih lanjut dalam lampiran iii, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. perubahan penggunaan perubahan penggunaan anggaran add, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah serta dana desa yang tercantum dalam apb desan disertakan alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dihampiri daftar hadir musyawarah, dan kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang perubahan penggunaan anggaran. perubahan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada dan dimasukan pada peraturan desa tentang perubahan apb desa.huruf disampaikan kepada tim pendamping kecamatan dan tim evaluasi tingkat kabupaten pada saat dilakukan evaluasi rancangan apb des perubahan. pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten melalui, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan add, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta danaan dilakukan penilaian oleh organisasibupati c.g. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan ditetapkan. bupatiy lus della diundangkan pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten amor tengah selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor betmekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desaiwa):ologis maju dan mandiritentang tata caraancanganancangan penggunaan dana desa yang sudah ditetapkan dalam rkp desaancanganrioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam rancangan peraturan desa tentang sehingga dana desa dipastikan membiayai kegiatan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.terkaitpada lampiran peraturan bupati in, dan laporan realisasi penggunaan dana desa. mekanisme pelaporan dalam kondisi khusus dalam hal yeng dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus dapat dilakukan didapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa desa indonesia. rea timor tengah selatan, tali naa ekcontoh model: prioritas penggunaan dana desa tahun desa kecamatan, tomat, di|sian pengadaan kebutuhan medis pemenuhan kebutuhan (obat obatan, vitamin, makan kompos pupuk kandangja. pelatihan peningkatan mengungsikan kembali tradisi lumbung padi hasi pertanian lainnya. pelatihan pengolahan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pemasaran hasil pertanian| 'analisis kebutuhan dan bee desa yang diputuskan dala musyawarah desa contoh model: prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran desa kecamatan, dll.) naa pembangunan, pengembangan dan |a.,|masyarakat desasarkofagus, dan lain lain erbidang:latihan e marketing dan memperkuat kapasitas pembuatan website untuk strategi pemasaran pemasaran hasil produksi produk lokal desa,selatan| pengembangan energi masyarakat untuk energi rumah tangga dan pertanian serta alternatif untuk terbarukan dan pelestarian limbah peternakan untuk energi pengolahan lingkungan hidup biogasanggaran desa kecamatan tipologi desa pesisir, mina laut, mandiri maju produk unggulan desa wisata pembangunan dona pembangunan, pengembangan dan jjpendidikan, sosial dan kebudayaan pantai, budaya kawasan pantai.|mbentuk memperbaharui|| dan pelestarian tangkap dan pelestarian lingkungan laut. lingkungan lautimor tengah sebatang (|r ulus della lampiran iiiaftar kode rekening, bidang dan kegiatan kas ons designasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan dari pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan paling banyak kegiatan operasional kantor desa dari kegiatan operasional bpd jumlah kegiatan insentif rt rw anggaran belanja kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa digunakan dari kegiatan perencanaan pembangunan desa paling sedikit kegiatan pengelolaan informasi desa dari kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa jumlah kegiatan penyelenggaraan pilkades anggaran kegiatan penyusunan apb des belanja ol. kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan kegiatan penyelenggaraan pemilihan bpd kegiatan penyelenggaran pengangkatan perangkat desakantor desambangundan prasarana aparatur desa kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakatgapura dan tanda batas desa kegiatan pembangunan tambatan perahu kegiatan pemeliharaan sarana air bersih kegiatan pemeliharaan saluran irigasi kegiatan pemeliharaan jalan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan kegiatan pemeliharaan gapura dan tanda batas desa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penerangan desa kegiatan pembangunan sumur resapan embung kegiatan pembangunan pusat pembibitan desa kegiatan pembangunan show room wisma pamer produk desa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanggar budaya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sanggar budaya kegiatan pembangunan taman seni dan museum desa kegiatan pemeliharaan bangunan cagar budaya kegiatan membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi dan jagung kegiatan pemeliharaan rintisan pusat layanan penggilingan padi dan jagung kegiatan pengadaan kompos dan pupuk kandang kegiatan pengembangan usaha kompos dan pupuk kandang kegiatan pembangunan sarana pengolahan minyak jarak dan minyak cengkeh kegiatan pengembangan ternak secara kolektif raga kegiatan pembinaan organisasi perempuan dndidikan anak usia dini kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan kegiatan operasional organisasi keagamaan desa kegiatan pembinaan tim uks kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga kegiatan penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat dst. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalan musyawarah desa)mberdayaan kelompok sadar wisata kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda kegiatan musyawarah inisiatif pembentukan bum des kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk bum des kegiatan investasi usaha ekonomi melalui kerjasama bum des kegiatan pelatihan warga memetakan masalah dan penyelesaian diluar kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup berisi dan sehat kegiatan pelatihan pemantauan limbah organis rumah tangga perkebunan kegiatan sosialisasi ancaman penyakit musim hujan kegiatan pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dst) bidang tidak terduga kegiatan penanggulangan bencana alam kegiatan kejadian luar biasa kegiatan penanggulangan bencana lain selatan paulus dellalaporan kepala desa kepada bupati timor tengah selatan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran . pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan ammar ame muse samaran provinsi, hasil volume biaya hasil biaya hasil biaya hasil volume biaya hasil kabupaten, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan volume biaya hasil biaya hasil volume prioritas prioritas prioritas prioritas prioritas eren ara kak ine sek sea san mal oke lara ian foo tae mei jet oka bee nan sean era lae lam were ea selatan, luv. madalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil lingkungan rumah sakit umum daerah perlu berikan tambahan penghasilan karena kelangkaan profe:rumah sakit umumketentuan dalam peraturan bupatirincian dan besarnya pemberian tambahan penghasilan perubahan bagi setiap pns berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. tambahan penghasilan bagi pns yang dibayarkan setiap bulanupati timor tengah selatan, paulus della diundangkan pada tanggal desembertambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bulan pns dokter ahli dasar meliputi: kans ahli penyakit dalam rp. ahli bedah rp. ahli kandungan rp. ap. lo0o.00og sarjana keperawatan umum rp. jabatan rp. bupati timor tengah selatan, @paulus dellakelangkaan profesi bulan pns dokter ahli dasar meliputi: ahli penyakit dalam rp. ahli bedah rp. ahli kandungan rp. koe ne ahli patologi klinis rp. sarjana keperawatan umum ' rp. mbiionis tkp. bupati timor teneriksaan pajakajak daerah, perlu mengatur tata cara pemeriks, yang selanjutnya disebut opd adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah. kepala opd adalah kepala organisasi perangkat daerah yang berwenang pajak daerah, adalah pegawai negeri sipil lingkungan opd atau tenaga ahli yang ditunjuk kepala opd yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan kepala opd perpajakan daerah.: pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal omzet:, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak:: dan: a.b.luar opd yang ditunjuk oleh kepala opd:. pemeriksaan dapat dilaksanakan kantor opdh..kurangd.d.meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa: l.opd. bagian kelima hak dan kewajiban wajib pajak wajib pajak berhak: a.b.kertas5)opiopd. persetujuan kepala opd untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dapat diberikan: a.: atau berdasarkan pertimbangan kepala opta:nama pemeriksa pajakabupaten tts nomor tahun tentang pajak daerah,omzet penjualan jumlah. jumlah., jumlah tenaga kerja rata rata gaji tenaga kerja rata rata pengunjung per hari alamat telepon pembukuan atau pencatatan pendapatanpengelola penanggung jawab tim pemeriksa kop opd laporan kepada melalui dari tim pemeriksa pajak daerah tanggal perihal laporan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak . dasar ii. pelaksanaan hari tanggal jam tempat hi. hasil berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajaktanggal .ii ji. bulan tahun . yang bertanda tangan bawah ini nama nip nama nip nama nip nama nip nama nip tim pemeriksa pajak daerah, sebagaimana surat tugas kepala ., nomor sean erelesenann tanggal .iii ji. telah melakukan kegiatan pemeriksaan pajak daerah terhadap nama usaha nnnnananananananaananan aan nana nana ana aan aan alamat nananannanananananannanana nan ana anna nana nana annappd jenis usaha nama usaha alamat tele.lk. nama) pangkat nip) timor tengah selatan, p paulus della lampiran ianoda ana land ratan men undian menunda naukawana ora cluk berdasarkan surat perintah tugas kepala .ioooooooooor nomine ter persada nge unrenennen, cabgrun lesi tnermemenerae kai tim pemeriksa pajak daerah yang tersebut bawah ini ro. bea selaku tim pemeriksa pajak desah data telah melakukan pemeriksaan dengan nama las asik angka paksaan baek akta poto mena semen alamat akmal anik memakan maka kan uap edi eka dibina ula dengan hal ini bertindak selaku wajib pajak wakil kuasa pihak yang mewakili dari wajib pajak alamat end asa beta bale karna umum wajib pajak wakil kuasa pihak yang mewakili dari wajib pajak memohon untuk dilaksanakan penundaan pemeriksaan pajak .ooo. beb dan aka dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal .o.oooocoocooooco . woo.o. mo. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnya. wajib pajak wakil kuasa tim pemeriksa pajak pihak yang mewakili nama terang, nip: ttd nama terang, nip, ttd ttd nama terang, nip, ttd nama terang, nip: ttd nama terang) nama terang, nip) ttd timor tengah selatan, bhs nama aeon sal mann mee ala uya aneka dal mama dibobol pekerjaan jabatan daan dawan knee tebak anna nan kan anak mkcaoluma wak alamat ank abg deh denah mini bim dipanen dalam hal ini bertindak selaku wajib pajak wakil kuasa (coret salah satu) dari wajib pajak kab saat tenaga aia alamat tebe dee muna man nama eat era kena bah una woo sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak daerah berdasarkan stat penata. tugas ngotot lecoocoorco como dewoneld iban eananvanonaneen tanggal . dengan ini menyatakan menolak pemeriksaan meaaaformat surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang bertanda tangan bawah ini nama pan, ane dapat nip pekerjaan jabatan alamat ami mak aah peran yoo daan danse maa wan dalam hal ini bertindak selaku wajib pajak wakil kuasa (coret salah satu) dari wajib pajak mama oleh petak bah wit bete yah makan kate nanang wana law alamat aaa mea sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak daerah berdasarkan surat pernah ios nomor eropa non dengen mann kevin makan tanggal . ee. dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran pemeriksaan dengan ala san .ooo woooocramwarga before lee berdasarkan surat perintah tugas' kepala kal mang nan preman beban peran nom camp. sepakat "pada pemeriksa pajak daerah yang tersebut bawah ini nama nip jabatan nan selaku tan pemeriksa pajak data pada men oco one benaneneseei team oleh melakukan pemeriksaan terhadap nama objek pajak obi diakibatkan aah akan alamat mena non ne: ann sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, wajib pajak dalam hal ini nama esa jabatan kan obat dada pare oen haa pad alamat beta eka laa betina iba seen aan: ttd nama terang, nip, ttd timor tengah selatan, paulus della lampiran vmembantu kelancaran pemeriksaan berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pen aneka era lita mna son pmid kua, odu tata babel panah nba berdasarkan surat perintah tugas" kepala desa bani beban can weh sandi pnennnon nuno makna kekekikeiaal mesin kan masa sar perak tinta pemeriksa pajak daerah yang tersebut bawah ini nama nip jabatan uan ane selaku tin pemeriksa pajak daerah paga .oooomoo o.coooomenes tesscoovenanes cetak melakukan pemeriksaan terhadap nama objek pajak gee mama alamat san sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, wajib pajak dalam hal ini diwakili nama apa pemda lana jabatan alamat mire tana naa telah menolak: ttd nama terang, nip, ttd nama terang, nip, ttd timor tengah selatan, pauperlu menetapkan peraturan bupati tentang sisti2). memutuskan: menetapkantertentubeban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalansebelumnya.:,edaerah, sistem akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi:( ppk blue), jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah,: mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja dalam buku kas umum bku), menyusun surat pertanggungjawaban spj) atas pendapatan dan , melakukan posting jurnal jurnal transaksi kejadian pendapatan dan belanja dalam buku besar masing masing rekening,bagian kedua mekanisme pengesahan bendahara perangkat daerah upt menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan surat pertanggungjawaban dan buku kas. hal hal yang dilaporkan dalam laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada rekening bendahara,ilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibelanjakan berdasarkan surat pertanggungjawaban. kriteria realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada huruf adalahegawai negeri sipil non pegawai negeri sipilnl hal,catatan atas laporan keuangan.:ini. bab vatara timor tengah selatan, paulus della diundangkan pada tanggal desember sekretaris daerah polda selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor |
lembaran daerah kabupaten majalengka salinan da, nomor tahukembangnya teknologi komunikasi yang semakin pesat telah menuntut penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas: bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu sarana dan prasarana telekomunikasi yang dalam menyediakannya berkaitan langsung dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum sehingga guna menciptakan ketertiban dalam penyediaan dan pengelolaan menara telekomunikasi perlu disusun pengaturan pengelolaan menara telekomunikasi jual objek pajak yang selanjutnya disingkat nop adalah nilai jual:menara telekomunikasi. bab iii : jaminan keamanan dan keselamatan warga sekitar menara: teknis pembangunan: manfaat pembangunan menara:dan efek radiasi menara:bupati. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari formulir permohonan: foto copy pemohon::berita acara sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalaman dibuat dalam (dua) rangkap. . skpd yang menangani bidang perizinan. skpd yang menangani bidang perizinan menyampaikan berkas permohonan yang telah diproses sebagaimana dimaksud dalam kepada skpd yang menangani bidang telekomunikasipada skpd. tim teknis sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh bupati dan beranggotakan sekurang kurangnya terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang telekomunikasi: unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang perizinan: unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah: unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang bangunan: unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup: unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pemerintahan: unsur satuan polisi pamong praja kabupaten majalengkapengelola imb menara telekomunikasi. bupatitelekomunikasi: foto copy permohonan dari penyelenggara telekomunikasi pengguna atau calon pengguna menara: foto copy akta perusahaan calon pengguna menara: gambar rencana perubahan bangunan menara yang dibuat oleh ahli gambar yang memenuhi syarat teknis: surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri: foto copy ktp atau bukti diri pemohon dan atau foto copy akta pendirian perusahaan:bagian kelima menara yang didirikan menempel pada bangunan gedung menara yang didirikan menempel pada bangunan gedung dengan tinggi menara atau antena lebih dari (enam meter) dari dasar menaratidak perlu memiliki imb menara telekomunikasi. bab . bab pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi bagian kesatu ketentuan pembangunan: rencana detail tata ruang kecamatan.struktur menara: rangka struktur menara: pondasi menara: kekuatan angin., penangkal petir:: operator pengguna menara: kontraktor . kontraktor menara: lokasi dan koordinat menara: tinggi menara, tahun pembuatan pemasangan menara: penyedia jasa konstruksi: beban maksimum menara:dan i.. pembangunan menara pada zona zona sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan menara yang dibangun harus digunakan secara bersama dan sesuai dengan standarisasi pembangunan menaratata ruang dan pola persebaran (ce planning) menara kabupaten majalengka. pembangunan menara: kawasan cagar budaya: kawasan pariwisatasatau kawasan hutan lindung. zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal hal sebagai berikut kepadatan penduduk: jumlah sarana dan prasarana pemerintahan perdagangan jasa:bupati. bersama dibuktikan dengan perjanjian tertulis antara penyedia menara planning) harus digunakan bersama sama oleh (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi.. dalam hal terjadi penambahan pengguna menara, penyedia menara wajib melaporkan penambahan penggunaan menara kepada bupati melalui skpd pengelola imb menara telekomunikasi. penambahan penggunaan menarabersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan penggunaan bersama menara telekomunikasivii . bab vii pengendalian menara telekomunikasi penyedia menara telekomunikasi wajib melaporkan kelaikan fungsi menara telekomunikasi kepada bupati secara berkala setiap tahun.viii . bab viii peran masyarakat peran masyarakat dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat berupa memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan menara telekomunikasi.menaramenaramenara yang menggangu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan kepada penyedia menarayang terdapat kabupaten majalengka. pembinaan dan pengawasan pembangunan dan penataan menaradan masyarakat sekitar bangunan menara. bab retribusi bagian kesatu nama, obyek dan subyek retribusi paragraf imb menara telekomunikasi dengan nama retribusi imb menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian imb menara telekomunikasi yang dilakukan pemerintah daerah. obyek retribusi imb. subyekmperoleh imb menara telekomunikasi dari pemerintah daerah. wajib menara telekomunikasi. paragraf . paragrafgolongan retribusi retribusi imb menara telekomunikasiparagraf imb menara telekomunikasi tingkat penggunaan jasa imb menara telekomunikasi diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin. paragraf pengendalian menara telekomunikasi tingkat penggunaan jasa terhadap pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan intensitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. bagian keempat prinsip penetapan dan struktur besaran tarif retribusi paragraf imb menara telekomunikasi prinsip dan sasaran dalam penetapannara telekomunikasi. biaya penyelenggaraan pemberian imbpemantauan pelaksanaan pembangunan, penegakan, ketatausahaan, pengawasan, pengendalian dan biaya dampak negatif dari pemberian imb menara telekomunikasi. .komponen zona:koma persen zona iii komponen konstruksi bangunan kb) jenis konstruksi menurutcc. komponen ketinggian kt) won mositmah toscana kemasan sampaigegan tao ohomegongatas1an komponen biaya ketinggian bt) ketinggian untuk setiap metersen) dari tarif retribusi imb menara telekomunikasi. paragraf . paragrafmb menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasiimbmb menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf tata cara pembayaran setiap pembayaran retribusi imb menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut. setiap pembayaran retribusi imb menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikadengan keputusan bupati. hasil retribusi imb menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasikeputusanmb menara telekomunikasi dan. babbelum adanya dtk, rtl, dan atau trk dan memiliki atau:. bab pembongkaransetiap penyedia menaraa mengakibatkan menara telekomunikasi tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan atau pidana denda. bab xivadang header, nip. |
akan aengan diberlakudan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan good corporate governance sebagai salah satu upaya untuk memperkuat bank pembangunan daerah kalimantan selatan serta untuk merespon secara proporsional berbagai dinamika yang berkembang dalam industri perbankan, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap bank pembangunan daerah kalimantan selatan bahwa hasil rapat umum pemegang saham bank pembangunan daerah kalimantan selatan, tanggal februari memutuskan peningkatan modal dasar dalam upaya meningkatkan intermedia dan aktivitas bank pembangunan daerah kalimantan selatan, mendorong perekonomian dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kontribusi bagimbangunan daerah kalimantan selatan. babibeserta unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten kota. bank pembangunan daerah kalimantan selatan, yang selanjutnya disingkat bank bpd kalsel adalah bank pembangunan daerah kalimantan selatan rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rups adalah rapat umum pemegang saham bank pembangunan daerah kalimantan selatansebesar (dua puluh lima keseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank bpd kalseldikeluarkan bank bpd kalsel dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank bpd kalsel baik secara langsung maupun tidak langsung. dewan pengawas adalah dewan pengawas bank bpd kalsel. dewan.bpd kalsel. dewan pengawas syariah independen adalah anggota dewan pengawas syariahireksi adalah direktur utama dan para direktur bank bpd kalsel bpd kalsel, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala satuan kerja audit intern. pihak independen adalah pihak luar bank bpd kalselpengawas, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank bpd kalsel, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. pegawai adalah pegawai bank bpd kalsel. saham adalah bukti pemilikan modal bank bpd kalsel, yang memberi hak atas dividen dan lain lainnya. kas daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan daerah, kabupaten dan kotabpd kalsel. bab kedudukan dan bentuk hukum bank bpd kalsel didirikan denganketentuan pokok bank pembangunan daerah, yang diatur kembali peraturan pendiriannya dengan peraturan daerah tingkat kalimantan selatan nomor tahun tentang bank pembangunan daerah kalimantan selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat kalimantan selatan nomor tahun tentang perubahan pertama. selanjutnya dengan diterbitpendiriannya diatur kembali dengan peraturan daerah ini. bank bpd kalsel merupakan badan hukum dalam bentuk perusahaan daerah yang berhakperubahan bentuk badan hukum bank bpd kalsel dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau bentuk badan hukum lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap bank bpd kalsel diberlakukan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam negara republik indonesia. bab iii tempat kedudukan dan wilayah kerja kantor pusat bank bpd kalsel berkedudukan ibukota provinsi kalimantan selatan. bank bpd kalsel dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan, unit usaha dan jaringan kantor lainnya baik dalam maupun luar daerah. bab azas, maksud dan tujuan penyelenggaraan bank bpd kalsel dilakukan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan mengutamakan prinsip kehati hatian. bank bpd kalsel melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. bab tugas dan usaha (d0) bank bpd kalsel merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah bidang keuangan perbankan yangank bpd kalsel: memberikan kredit: ,: menempatkan dana padaii.dan melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, bank bpd kalsel mempunyai tugas melalui pelayanan jasa perbankan hanya terbatas pada: sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah: cc. sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dan turut membina lembaga perkreditan atau bank perkreditan rakyat milik pemerintah provinsi dan pemerintah. selain melakukan usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam bank bpd kalsel dapat pula: melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlakuberlaku::dana pensiun yang berlaku:bank indonesia: melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank. bab modal modal dasar bank bpd kalsel adalah sebesar (lima ratus miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar (dua ratus lima puluh ribu rupiah). setoran modal sebesar sebesar seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) merupakan penyertaan saham dari pemerintah provinsi kalimantan selatan sebesar enam dan pemerintah kabupaten kota kalimantan selatan sebesar sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh limsaham dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. penyertaan modal dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan maksimum (empat puluh keseratus) dari seluruh modal disetor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. (l)pihak ketigaviidalam administrasi bank bpd kalsel. bank bpd kalsel hanya mengakui satu badan hukum atau satu orang sebagai pemilik dari satu sahambila dipandang perlu dapat diterbitkan sehelai surat saham dengan nilai kelipatan dari (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau apabila ketua dewan pengawas berhalangan, oleh direktur utama bersama sama dengan salah seorang anggota dewan pengawas, atau apabila direktur utama dan ketua dewan pengawas berhalangan, oleh seorang direktur bersama sama seorang anggota dewan pengawas. terhadap setoran saham oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham (resigns). setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada peraturan daerah ini dan setiap keputusan yang diambil sah berdasarkan hasil rups. ketentuan dan pengpelaksanaan good corporate governance bank bpd kalselprinsip good corporate governance sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas dewan pengawas syariah dan direksi: bpd kalsel:: penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank bpd kalsel, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank bpd kalsel. bab organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi bank bpd kalsel dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk perubahan susunan organisasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas atas usul direksi. bagian kedua rapat umum pemegang saham rups memegang kekuasaan tertinggi pada organisasi bank bpd kalsel. rups diadakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. rups dipimpin oleh ketua dewan pengawas dan apabila ketua dewan pengawas berhalangan maka rups akan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuknya. keputusan rups berdasarkan atas musyawarah dan mufakat. apabila kata mufakat dimaksud pada tidak dicapai, maka pendapat pendapat yang dikemukakan dalam rups disampaikan kepada gubernur. gubernur mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat pendapat sebagaimana dimaksud pada setelah mendengarkan pertimbangan dewan pengawas. tata tertib rups ditetapkan dengan keputusan rups. bagian ketiga dewan pengawas jumlah anggota dewan pengawas paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. paling sedikit (satu) orang anggota dewan pengawas wajib berdomisili kalimantan selatan. dewan pengawas dipimpin oleh ketua dewan pengawas. dewan pengawas terdiri dari dewan pengawas dan dewan pengawas independen. paling sedikit (lima puluh keseratus) dari jumlah anggota dewan pengawas adalah dewan pengawas independendapat diangkat paling lama untuk (tiga) kali masa jabatan. pengangkatan anggota dewan pengawas terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan gubernur tentang pengangkatan dewan pengawas. bagian keempat syarat syarat pengangkatan untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawasf .:: lulus tes penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan bank indonesia dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada bank indonesia. usia maksimum pada saat pertama kali diusulkan untuk menjadi anggota dewan pengawas adalah (enam puluh lima) tahun. anggota dewan pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota dewan pengawabank bpd kalsel. mayoritas anggota dewan pengawadimaksud, guna proses penggantian selanjutnya. bagian kelima tata cara pengangkatan proses pengangkatan anggota dewan pengawasditetapkan. setiap pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dilaporkan kepada menteri dalam negeri dan dewan gubernur bank indonesia. bagian keenam tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan pengawapada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawabank bpd kalsel. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank bpd kalselbpd kalsel atau peraturan perundangan yang berlakuoleh dewan pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank bpd kalsel. dewan pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. dewan pengawas bertanggung jawab kepada rups dalam membina dan meningkatkan kinerja bank bpd kalsel. selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawas memiliki fungsi dan wewenang menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan bank bpd kalsel, memberikan persetujuan terhadap arah kebijaksanaan umum bank bpd kalsel, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan bank bpd kalsel serta perubahannya,, dewan pengawasditetapkan oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketujuhrups karena: permintaan sendiri, tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian tes kemampuan dan kepatutan fit and proper test) untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau dalam masa jabatan berjalandiduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf anggota dewan pengawasatau anggota dewan pengawas lainnyaampai dengan adanya penetapan dalam rups yang diselenggarakan untuk itu. (d)gian kedelapan dewan pengawas syariah jumlah anggota dewan pengawas syariah paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. sekurang kurangnya (satu) orang anggota dewan pengawas syariah wajib berdomisili kalimantan selatan. dewan pengawas syariah dipimpin oleh ketua dewan pengawas syariah. dewan pengawas syariah terdiri dari dewan pengawas syariah dan dewan pengawas syariah independen. paling kurang (lima puluh keseratus) dari jumlah anggota dewan pengawas syariah adalah dewan pengawas syariah independen. anggota dewan pengawas syariahsyariah dapat diangkat paling lama untuk (tiga) kali masa jabatan. pengangkatan anggota dewan pengawas syariah terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan gubernur tentang pengangkatan dewan pengawas syariah. bagian kesembilan syarat syarat pengangkatan untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas syariah, cc., dan syariah, berdasarkan prinsip syariah: mendapat persetujuan dari dewan syariah nasional dan bank indonesia serta peraturan perundang undangan yang berlaku. usia maksimum pada saat pertama kali diusulkan untuk menjadi anggota dewan pengawas syariah adalah (enam puluh lima) tahun. anggota dewan pengawas syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota dewan pengawas syariah syariahsyariahsyariahsyariah bank bpd kalsel. mayoritas anggota dewan pengawas syariahsyariah syariahsyariah dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya. bagian kesepuluh tata cara pengangkatan proses pengangkatan anggota dewan pengawas syariahsyariahsyariahsyariahsyariah ditetapkan. setiap pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas syariah dilaporkan kepada menteri dalam negeri dan dewan gubernur bank indonesia. bagian kesebelas tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariahberdasarkan prinsip syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank bpd kalsel syariah. dewan pengawas syariah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam setiap kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahsyariah wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank bpd kalsel berdasarkan prinsip syariah. dewan pengawas syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. dewan pengawas syariah bertanggung jawab kepada rups dalam memastikan pengembangan produk dan jasa serta operasional bank bpd kalsel syariah sesuai dengan prinsip syariat islam. selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawas syariah memiliki fungsi dan wewenang: menyusun tata kerja cara pengawasan dan pengelolaan bank bpd kalsel berdasarkan prinsip syariah: berdasarkan prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah: dewan pengawas syariahsyariah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keduabelas pemberhentian anggota dewan pengawas syariah berhenti karena: masa jabatannya berakhir, meninggal dunia. anggota dewan pengawas syariah dapat diberhentikan oleh rups karena: permintaan sendiri, tidak disetujui oleh dewan syariah nasionalsyariah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf anggota dewan pengawas syariahsyariahsyariahsyariah atau anggota dewan pengawas syariah lainnya untuk mengadakan rups dengan mengundang anggota dewan pengawas syariahyariah sampai dengan adanya penetapan dalam rups yang diselenggarakan untuk itu.syariah syariah. bagian ketigabelas direksi jumlah anggota direksi paling sedikit (tiga) orang terdiri dari direktur utama dan para direktur. seluruh anggota direksi wajib berdomisili indonesia. direksi dipimpin oleh direktur utama. direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. mayoritas anggota direksi sekurang kurangnyaanggota direksi ditetapkan oleh rups dari calon terpilih, diangkat oleh gubernuranggota direksi terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan gubernur tentang pengangkatan direksi. bagian keempatbelas: cc. mempunyai akhlak dan moral yang baik:lembar penilaian kinerja pegawai terakhir atau yang dipersamakan dengan itu bagi calon yang berasal dari luar, dengan nilai rata rata baik, memiliki latar belakang pendidikan minimal strata dan diutamakan bidang ekonomi, keuangan atau hukum: pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, baik dalam maupun luar negeri, memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal tahun pada lembaga keuangan perbankan,, untuk masa jabatan selanjutnya maksimal (enam puluh) tahun: lulus tes penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test) yang dilaksanakan bank indonesia dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank indonesia. (d) bpd kalsel pada tidak melebihi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam huruf (l) anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawa bpd kalsel, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan pengawas atau dewan pengawas syariah pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank bpd kalsel bpd kalselpengawas. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada terjadi setelah pengangkatan sebagai direksi, maka paling lambat dalam waktu (tiga) bulan gubernur sudah harus meninjau kembali pengangkatan direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnyalimabelas tata cara pengangkatan proses pengangkatan anggota direksiselambat lambatnya (sepuluh) hari, keputusan gubernur tentang pengangkatan direksi telah disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri serta dewan gubernurireksi ditetapkan. setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilaporkan kepada menteri dalam negeri dan dewan gubernur bank indonesia. bagian keenambelasbpd kalsel sesuai misi dan fungsi bank bpd kalsel yang telah mendapatkan persetujuan dewan pengawas. direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank bpd kalsel. direksi wajib mengelola bank bpd kalsel sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlakurups dan melaporkannya kepada gubernur. pertanggungjawaban direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani sekurang kurangnya oleh direktur utama dan salah seorang direktur. dalam melaksanakan operasional bank bpd kalsel, direksi mempunyai fungsi dan wewenang: menetapkan kebijakan pengurusan dan pengelolaan bank bpd kalsel yang telah mendapat persetujuan dewan pengawas, mengurus dan menguasai kekayaan bank bpd kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bank bpd kalsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran bank bpd kalsel kepada dewan pengawas untuk mendapat persetujuan: mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai ketentuan bank bpd kalsel: mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan bank bpd kalsel. direksi berdasarkan persetujuan dewan pengawas dengan berpedoman kepada, cabang pembantu, perwakilan, unit usaha dan jaringan kantor lainnya sesuai kebutuhan, menjual saham danpd kalsel, mengikat bank bpd kalsel sebagai penanggung penjamin kewajiban pihak ketiga, menggadaikan barang barang milik bank bpd kalsel: penyertaan dalam modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sook) bank bpd kalsel. (d) direktur utama mewakili bank bpd kalsel dalam dan luar pengadilan. direktur utama mewakili bank bpd kalsel sebagaimana dimaksud pada dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang direktur atau beberapa orang direktur yang khusus ditunjuk, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawaikan persetujuan dewan pengawas. bagian ketujuhbelasrups karena permintaan sendiri, tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh bank indonesia dalam masa jabatan berjalan, melakukan tindakan yang merugikan bank bpd kalsel: melakukan tindakan tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau negara.ireksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan anggota direksitapkannya, keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada sudah diterima oleh anggota direksi yang bersangkutan. paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan gubernur tentang pemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada gubernur, dengan tembusan kepada dewan pengawas dan direksi bank bpd kalselireksidewan pengawasireksi sampai dengan adanya penetapan dalam rups yang diselenggarakan untuk itu. apabila pada waktu rups tersebut anggota direksirups yang bersangkutan tidakkepegawaian ketentuan mengenai kepegawaian bank bpd kalsel diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan mengenai kepegawaian bank bpd kalsel sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi. bab penghasilan dewan pengawas, dewan pengawas syariah, direksi dan pegawai (l) penghasilan dewan pengawas, dewan pengawas syariah, direksi dan pegawai diatur dalam peraturan bank bpd kalsel berpedoman pada peraturan yang berlaku. penetapan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan bank bpd kalsel. bab xii pensiun dan tunjangan hari tua (d) bank bpd kalsel mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawaidana pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai: bagian dari laba: iuran dari bank bpd kalsel: usaha usaha lain yang sah. bank bpd kalsel wajib mengusahakan danadan wajib menjaga agar jumlah harga itu tidak berkurang. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh dewan pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii rencana kerja dan anggaran (d) direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan bank bpd kalsel kepada dewan pengawas selambat lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang sedang berjalan untuk disahkan. apabila sampai dengan permulaan tahun buku baru, rencana kerja dan anggaran tahunan bank bpd kalsel belum memperoleh pengesahan dari dewan pengawas, maka direksi dapat dibenarkan bekerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun buku yang baru tersebut. direksi dapat mengadakan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan bank bpd kalsel yang telah disahkan oleh dewan pengawas setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas. rencana kerja dan anggaran tahunan bank bpd kalsel yang telah disetujui oleh dewan pengawav tahun buku dan laporan keuangan tahunan (l)) tahun buku bank bpd kalsel adalah tahun tanwin. direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan bank bpd kalsel sesuai dengan ketentuan yang berlakupengawabpd kalsel diatur sesuai dengividen untuk pemegang saham. dana pembangunan daerah. cadangan umum. cadangan uan.ooooooooo dana kesejahteraan. jasa uksi.ooo dana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada angka hanya dibagikan kepada pemerintah daerah. bab xviank bpd kalsel. bab xvii pembinaan (l) menteri dalam negeri melakukan pembinaan umum terhadap bank bpd kalsel dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai alat kelengkapan otonomi daerah. bank indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbankan terhadap bank bpd kalsel. bab xviii pembubaran pembubaran bank bpd kalsel ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam rangka penyelesaian proses pembubaran bank bpd kalsel dilaksanakan rups untuk menunjuk tim likuidasi bank bpd kalsel. dalam hal bank bpd kalselharta kekayaan bank bpd kalsel dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional. pertanggungjawaban pembubaran bank bpd kalsel oleh tim likuidasi bank bpd kalsel disampaikan kepada rups yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang diselesaikan oleh tim likuidasi bank bpd kalsel. tata cara pembubaran bank bpd kalsel diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal terjadi pembubaran bank bpd kalsel sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, penyelesaian kekayaan dewan pengawas, direksi dan pegawai ditetapkan oleh gubernur. bab xix ketentuan peralihan semua ketentuan dan peraturan peraturan lingkungan bank bpd kalselperaturan bank indonesia nomor pbi tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umumserta peraturan perundang undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan barudewan pengawas berdasarkan rups. dengan berlakunya peraturan daerah ini, makaumum bank bpd kalsel merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang berbentuk badan hukum perusahaan daerah, berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. dalam upaya meningkatkan daya asingnya maka fungsi dan peran bank perlu ditingkatkan, khususnya dalam upaya membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan pemerataan pembangunan kalimantan selatan. upaya meningkatkan fungsi dan peran tersebut harus pula diiringi dengan peningkatan modal dasar bank. langkah peningkatan modal dasar tersebut dilaksanakan dengan menambah setoran modal pemerintah provinsi kalimantan selatan dan pemerintah kabupaten kota kalimantan selatan, serta merealisasikan penyetoran modal pihak ketiga bila diinginkan. selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, meningkatkan kinerja dan pelayanan, melindungi kepentingan stakeholders serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan nilai nilai etika (code conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib berpedoman pada prinsip prinsip good corporate governance sebagaimana tertuang dalam peraturan bank indonesia pbi) nomor pbi tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum. pelaksanaan good corporate governance tersebutbertolak dari uraian atas, perlu dilakukan pengaturan kembali peraturan daerah nomor tahun tentang bank pembangunan daerah kalimantan selatan. tujuan dari perubahan tersebut adalah agar permodalan bank lebih kuat dan dapat mendukung upaya upaya peningkatan intermedia seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan good corporate governance pada bank bersangkutan. il. demi cukup jelas. cukup jelascukup jelas. cukup jelas. cukup jelaukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dari jumlah modal dasar tersebut telah disetor sebesar (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari: pemerintah provinsi sebesar (lima. pemerintah kabupaten kota sebesar (enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincianbalong kabupaten kotabaru kota banjarbaru kabupaten balangan kabupaten tanah bumbu cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaspengawapengawacukup jelas. keberadaan dewan pengawasertadewan pengawas (tiga) orang, maka jumlah dewan pengawas independen minimal (dua) orang. cukup jelas. batasan masa jabatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan kesegaran serta kegairahan kerjaf: saudara kandungftiri angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, suamifistri,adalah pelaksanaan tugas secara obyektif sertaritiri angkat: saudara kandungitiri angkat beserta suami atau istrinya, anak kandungitiri angkat: kakek nenek kandungitiri angkat:fsyariah syariahcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bankttiri angkat, saudara kandungitiri angkat beserta suami atau istrinya, anak kandungritiri angkat: kakek nenek kandungitiri angkat,, suami istri dari anak kandungitiri angkat: kakek atau nenek dari suami atau istri: suami istri dari cucu kandung tiri angkat:cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang karyawan atau lebih atau orang lainselatan nomor tahun tanggal posisi setoran modal bank pembangunan daerah kalimantan selatan periode juni man "ac modal pemerintah provinsi kalsel pemerintah kabel kota.s.u kabupaten h.s.t .i kabupaten h.s.s kabupaten tabalong kabupaten kotabaru jai kota banjarbaru kabupaten balangan kabupaten tanah bumbu |. jumlah gubernur kalimantan selatan, rudy arifin |
banjarbaru apaan:( ipjpkalimantan selatan. (l)sistematika ipjp daerah sistematika ipjpiiplt. sekretaris daerah, agus widjajabanjarbaru adalahantarwaktu, antarfungsi pemerintah,e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan (fon anggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu terkoordinasi menyeluruh, bahwa berdasark maka tugas penanggulangan bencana daerah perlu dikelola oleh suatu lembaga yang kapal karena memiliki struktur dan mekanisme kerja serta yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah: cc.$ pembentukan sook bpbd him dar.mbentukan sook bpbdorganisasi.dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah peraturan daerah.$ pembentukan sook bpbd him dar. adalah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten hulu sungai utara. kepala badan penanggulangan bencana daerah selanjutnya disingkat. kepala bpbd adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten hulu sungaitembakan daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dariran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him darihulu sungai utara klasifikasi bagian kedua kedudukan bpbd merupakan unsur pendukung pemerintah daerah kabupaten hulu sungai utara bertanggungjawab kepada bupati. bpbd dipimpin oleh kepala badan yang secara rangkap (ex officio) dijabat oleh sekretaris daerahlembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari. peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur.ser lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari bab iii organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi bpbd kabupaten hulu sungai utara kepala: unsur pengarah: dan unsur pelaksana kepala pelaksana), membawahi bagiancegahan dan. kesiapsiagaan, terdiri dari (dua) sub bidang sub bidang pencegahan, sub bidang kesiapsiagaan. bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari (dua) sub bidang a. sub bidang kedaruratan: sub bidang logistik. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari (dua) sub bidang sub bidang rehabilitasi: sub bidang rekonstruksiepala sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin, menjalankan tugas dan fungsi bpbd: lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari ketua unsur pengarah dijabat oleh kepala bpbd. anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam: masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat daerah: anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berjumlah (sembilan) anggota, terdiri dari (lima) pejabat instansi lembaga pemerintah daerah .dan (empat) anggota dari masyarakat profesional daerah: mekanisme penetapan anggota. unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf.c berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bpbd:: pengomandoan: dan cc. pelaksana. lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam unsur pelaksana mempunyai fungsi: mengkoordinasikan: peng.i.: tembakan daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari.dan pengumpulan data dan informasi kebencanaan wilayahnya. bab tata kerja kepala bpbd kabupaten hulu sungai utara dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi: kepala unsur pelaksana bpbd kabupaten hulu sungai utara melaksanakan sistem pengendalian intern lingkungan masing masing. lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari bab pembiayaan segala biaya yang dibutuh kabupaten hulu sungai utara pada anggaran bpbd kabupaten hulu sungai utara. dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada bpbd dapat menerima bantuan :lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab eselon, pengangkatan, dan pemberhentian bagian kesatu eselon eselon pejabat bpbd kabupaten hulu sungai utara klasifikasi adalah: kepala pelaksana bpbd adalah jabatan eselon ii.b: sekretaris, bpbd adalah jabatan eselon iii kepala bidang bpbd adalah jabatan eselon iii dan kepala sub bidang adalah jabatan eselon lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian kepala bpbd kabupaten hulu sungai utara, pejabat struktural dibawahnya dan pejabat..tugas unsur unsur organisasi bpbd sebagaimana dimaksud dalam:peraturan daerah ini berlaku sejaklembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbdm.muncul hadi diundangkan amuntai pada tanggal janna. kepa bagian hukum, nsp con verama wnnnnnnn sp amb eran nslngal pembina tingkat nip. kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him dari penjelasan atasi...lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him daribadan penanggulangan bencana daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. tugas pokok badan penanggulangan bencana daerah adalah..melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. ii. penjelasan demi s.d cukup jelaslampiran peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara badan penanggulangan bencana daerah nomor tahun bupati tanggal januari wakil bupati badan penanggulangan bencana daerah aman fungsionalhulu sungai utara, sub bidang sub bidang sub bidang ttd sub bidang sub bidang sub bidang lembaran daerah kab. hsu tahun nomor ttg pembentukan sook bpbd him darisebagaimana berita acara persetujuan bersama nomor: bappeda., dan nomor tahun tanggal november bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .huruf dan huruf. pemerintah daerah sejumlah rp. cc..top, (x( setda, sp berani, s.h.,m.h. nslngal pembina tingkat nip. |
kktempat khusus parkir kota pasuruan diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan tempat khusus parkirmpat khusus parkirtempat khusustempat khusus parkir dan diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis parkir.iii golongan retribusi retribusi pelayananjasa pelayanan tempat khusus parkirjl) struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis lokasi parkir,jenis lokasi jenis kendaraan tarif rp.) parkir tidak menginap menginap a.a pelataran bus atau truk, parkir hari kereta gandengan, kereta parkir hari tempel, alat berat lainnya, parkir hari sedan, jip, pick atau parkir hari sejenisnya kendaraan roda (dua) parkir hari atau roda (tiga) bab vii wilayah pemungutan retribusi retribusi terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan tempat khusus parkirkhusus parkirmpat khusus parkir kepada petugas pemungut atau tempat lain yang ditentukan oleh kepala daerah. wajib retribusi menyetor retribusi terutang kepada bendahara pembantu penerimaan dalam waktu (satu) hari kerja. bab penagihan retribusi (ldmanfaatan retribusi hasil dari penerimaan retribusi dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan tempat khusus parkir. besaran alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala daerahmpat khusus parkirtempat khususmpat khusus parkicukupjelas yang dimaksud dengan wajib retribusi dalam ini adalah petugas pemungut. s drahmat tuhan yang maha esa walikota pasuruan, menimbang :a.earah baik provbahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergis pembangunan antar daerah untuk (dua puluh) tahun depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan: bahwa kota pasuruapasuruan tahun mengingatota pasuruanpanjang daerah kota pasuruan tahun bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerahrencana pembangunan jangka panjang daerah kota pasuruan tahun yang selanjutnya disingkat ipjp adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota pasuruan untuk periode (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahun yang dibagi menjadi tahap pembangunan (lima) tahunan, yaitu tahap pembangunan ke tahun tahap pembangunan ke tahun tahap pembangunan ke tahun tahap pembangunan keadalah suatu rencana jangka menengah (lima) tahun, yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan mana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu, dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. musyawarah perencanaan pembangunan daerah adalah forum antar pemangku kepentingan, dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. dokumen perencanaan adalah tulisan yang memuat informasi tentang proses penyusunan tahapan tahapan kegiatingkat skpd adalah organisasi pemerintah kota pasuruan.ipjp kota pasuruan tahun dijabarkan melalui rpm. rpm dijabarkan lebih lanjut dalam rkdrencana strategis skpd adalah rencana strategis dalam periode (lima) tahunan sebagai penjabaran rpm kota pasuruan. ipjp kota pasuruan tahun dimaksud pada menjadi pedoman untuk menuntun arah kebijakan pembangunan kota pasuruan tahun pedoman bagi walikota terpilih dalam setiap (lima) dalam merumuskan dan menyusun visi, misi dan program pembangunan yang disusun dalam rpm. bab iii sistematika sistematika ipjp kota pasuruan tahun terdiri atas babi pendahuluan bab ii: gambaran umum kota pasuruan bab iii visi dan misi babi arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan daerahipjp:kota pasuruan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah kota pasuruan, mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera, dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan prioritas setiap tahapan pembangunan daerah. ipjp menjadi pedoman dalam penyusunan rpm untuk tahun pertama walikotapengendalian dan evaluasi pemerintah kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjp tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjp maka rpm yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ipjp, paling lambat (enam) bulan sejakmaret pi,. pemilihan walikotanasional tahun maka pemerintah kota pasuruan menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah rpj pd) untuk kurun waktu tahun rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kota pasuruan adalah dokumen perencanaan pembangunan kotaipjppasuruan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rpj kota pasuruan pada masing masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan program walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. rpj tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja pemerintahpasuruan. tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan peraturan daerah tentang ipjpipjp) kota pasuruan tahun il d cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pasuruaneriksaan kesehatan ternak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara, menimbang a. bahwa kabupaten hulu sungai utara merupakan kabupaten yang memiliki potensi cukup besar pada sektor peternakan, terutama ternak jenis itik alami, ayam, atau unggas jenis lainnya, kerbau, kambing dan sapi, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara menyeluruh, komprehensif dan terpadu agar produktivitas ternak tersebut dapat terus meningkat dan dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat: bahwa dalam rangka pembinaan sektor peternakan ini, dan guna mencegah berjangkitnya wabah penyakit pada ternak, pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan terhadap ternak terutama ternak yang akan dikirim keluar daerah dan atau hasil ternak yang akan dikonsumsi masyarakat: cc. bahwa guna menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak, maka daerah perlu memungut retribusi: bahwa berdasarkan keputusan dprd.pemeriksaan kesehatan ternakretribusi pemeriksaan kesehatan ternaolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hew.eriksaan kesehatternakan adalah dinas peternakan kabupaten hulu sungai utara: dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten hulu sungai utara. ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya baik mengenai perkembang biasanya maupun manfaat yang dihasilkannya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan dan atau jasa yang berguna bagi kepentingan manusia. binatang piaraan lainnya adalah binatang piaraan. yang. tidak termasuk dalam kategori kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, ayam, itik, burung, dan atau unggas lainnya. petugas teknis adalah dokter hewan atau petugas lainnya yang memiliki keahlian dibidang kesehatan ternak, yang. ditunjuk oleh kepala dinas peternakan. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan ternak atau yang selanjutnya disingkat skhpkt adalah surat yang dikeluarkan oleh petugas teknis dinas peternakan, yang menerangkan keadaan kesehatan ternak, hasil ternak dan atau daging yang didatangkan dari luarkesehatan ternak adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemeriksaan kesehatan ternakternak dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak yang diberikan oleh pemerintah daerah. objek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dibawa luar daerah. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah dalam pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dibawa keluar daerah. bab iii prosedur dan permohonan pemeriksaan kesehatan ternak untuk menjamin kesehatan ternak yang akan dibawa luar daerah untuk diperdagangkan, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh kepala dinas peternakan. petugas teknis sebagaimana dimaksud memberikan skhpkt kepada pemilik, pembeli dan atau pedagang ternak, sesuai dengan hasil pemeriksaannya. bentuk, format, isi dari skhpkt sebagaimana dimaksud lebih lanjut diatur oleh kepala dinas peternakan. apabila ternak yang akan dibawa keluar daerah, dalam pemeriksaan ternyata mengandung kuman bibit penyakit. dan atau terjangkit penyakit yang dapat membahayakan ternak lain atau.manusia, maka petugas teknis berkewajiban melarang menjual, mengirim dan atau membawa keluar daerah. ternak yang dalam hasil pemeriksaan mengandung kuman bibit penyakit, akan tetapi tidak membahayakan bagi ternak lain dan atau manusia, dapat dijual, dikirim atau dibawa keluar daerah, setelah menjalani proses pengobatan penyembuhan. pemilik, pedagang dan atau penanggungjawab ternak yang akan dibawa keluar daerah mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui dinas peternakan. permohonan sebagaimana dimaksud minimal berisi: nama dan alamat pemohon: b. jenis ternak: banyaknya jumlah ternak: letak lokasi ternak: tujuan penggunaan ternak. bentuk format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur oleh kepala dinas peternakan. bab golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan kesehatan ternak digolongkan dalam retribusi jasa umum. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis. dan jumlah ternak dan atau daging yang dimohonkan untuk diperiksanutupi besar biaya administrasi pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. bab struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang akan dibawah keluar daerah. struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut kerbau, sapi, kuda rp. ekor kambing, domba, atau sejenisnya rp. ekor ayam, itik, atau unggas lainnya rp. ekor bibit ayam, itik atau puyuh rp. ekor binatang piaraan lainnya rp. ekor bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah dalampemeriksaan kesehatan ternak disampaikan. bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud di atas wajib mencatat hasil penerimanya pada buku kas penerimaan dan memberikan bukti setor lunas atau skr atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemohon. hasil penerimaan retribusi pemeriksaan. kesehatan ternak oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam wajib disetor secara bruto ke.. dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan.atuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah dipidanasurat izin pengeluaran ternak dan retribusiny4sedari berani, s.h.,m.h. tan singa pembina tingkat nipdalam rangka pengelolaan kebun binatang surabaya secara profesional, b.gubernur jawa timur nomor tanggal agustus perihal pengkajian peraturan walikota surabaya dan peraturan daerah kota surabaya,tentuan diubah,sen) dari total biaya rencana anggaran perusahaan daerah tahun anggaran berkenaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, cuti bersalin: cuti diluar tanggungan perusahaan: daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut direksi menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan perusahaan daerah. direksi menganekaragam sesuai peraturan perundang undanganjudul bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab pembubaran dan perubahan status perusahaan daerah ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. pembubaran perusahaan daerahmaka seluruh hak dan kewajiban perusahaan daerah menjadi beban pemerintah daerah. dalam rangka pembubaran perusahaan daerah, kepala daerah menunjuk likuidator daerah. diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan. perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dprd,perusahaan daerah mengelola kebun binatang surabperlu disempurnakan. il. demi angkaeahlian disesuaikan dengan pembagian bidang tugas dan tanggung jawab masing masing direksi, antara lain untuk direksi terkait operasional, maka keahlian yang dimiliki antara lain memahami ketentuan ketentuan terkait dengan lembagakerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasional (joint operation) dilakukan paling lama (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjangejabat lain adalah pejabat struktural atau pegawai lingkungan perusahaan daerah. yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah pejabat struktural atau pegawai lingkungan perusahaan daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud gaji pokok pegawai adalah gaji pokok pegawai pada awal tahunsebagai contoh, direktur operasional dan umum perusahaan daerah taman satwa kebun binatang surabaya dan umumcukup jelas huruf yang dimaksud waktu yang cukup adalah waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan badan pengawas. waktu yang cukup tersebut dapat disepakati antara direksi dan badan pengawas yang tercantum dalam tata kerja perusahaan daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.tahun berjalan adalah tahun pada saat rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah diajuhutanan nomor pts 1l tentang penandaan spesimen tumbuhan dan satwa liar, keputusan menteri kehutanan nomor pts 1langka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota surabaya nomor beberapa ketentuan dalam dan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah luar pajak daerah dan retribusi daerah, dan atau turut serta memajukan perekonomian daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sehat jasmani dan rohani, cc. mempunyai pendidikan sekurang kurangnya sarjana strata s1)enuhi kriteria keahlian, memiliki integritas, jiwa,diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: cc. pengurus dan atau anggota partai politik dan atau calon anggota legislatif. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut direksi mempunyai wewenang,,kepala daerah atas usul, menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan, mewakili perusahaan daerah baik dalam maupun luar pengadilan:, menetapkan tarif yang diberlakukan perusahaan daerah, i. menetapkan pembagian jasa produksi untuk pegawai setelah mendapat persetujuan badan pengawas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutmengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasional (joint operation) dengan jangka waktu lebih dari (lima) tahun: menetapkan tarif yang akan diberlakukan perusahaan daerahlam hal terjadi kekosongan jabatan salah satu anggota direksi,terjadi kekosongan jabatan lebih dari satu anggota direksi, maka kepala daerah menunjuk pejabat sementara direksi yang berasal dari direksi yang masih aktif untuk merangkap jabatan dan atau pejabat lain, sampai dengan diangkatnya anggota direksi yang baru. dalam hal terjadi kekosongan jabatan semua anggota direksidalam hal pejabat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah berasal dari pegawai, maka yang bersangkutan menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaanerumahan, 0d. tunjangan pangan: tunjangan jabatan: tunjangan pelaksana, tunjangan hari raya keagamaan, dan atau tunjangan pajak penghasilan. besarnya tunjangan bagi direktur sebesar sembilan puluh persen)pejabat sementara direksi sebagaimana dimaksud dalam diberikan salah satu tunjangan jabatan dengan nilai tunjanganilaksanakan dengan memberitahukan kepadaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutmemiliki integritas, dedikasi, pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan daerah, tidak menjadi anggota partai politik:perusahaan daerah melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar anggaran perusahaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya. |
jari lon menimbang: bahwa dalam upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan wilayah kabupaten banjar, perlu adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang kebersihlingkung nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten banjar. dengan persetujuan bersama,bersibak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik atau pemakai atau oleh masing masing persil (sebidang tanah). tempat pembuangan sementara tps) adalah tempat yang disediakan olehdaerah tingkatatau tidak langsung diseluruh wilayah daerah kabupaten daerah tingkat banjar yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah inipemeliharaan kebersihan dalam daerah diselenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tersebut pada dilakukan, pohon, limbah, kotoran, saluran dan saluran umum, menambah kualitas kuantitas pertamanan dan penghijauan. pembinaan dan pengawasan kebersihan ditepi jalan umum termasuk tempat mandi, cuci dan kakus mck).. pengaturan dan penataan bangunan yang didirikan. pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sampah sementara lokasi pembuangan sampah sementara lokasi pembuangan sampah akhir. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara lokasi pembuangan sampah akhir. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara memadai yang dapat dipertanggung jawabkanumum atau jalan umum: tps, tpa dan tempat tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan yang berlak lainnya pada tempat tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pemutus dan akhir. pertamanan diatas persisnya masing masing. pengapuran, pengecatan bangunan dan pagar penayangannya. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan dengan koordinasi lurah kepala desa beserta perangkatnya diwilayah masing masing. dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksudpemilik atau pemakai persil menyediakan tempat atau bak sampah dilingkungan persisnya dan membuang sampah ditempatinya atau memisahkannya. bagi perusahaan industri atau bengkel yang menghasilkan limbahmperkuatdisepanjang jalan negara, proviii ketentuan pembuangan sampah untuk menampung sampah padat dan cair dari persil sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah menyediakan lokasi tps dan tpa. pemerintah daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi tps lokasi tpa. pengangkutan sampah dari persil lokasi tps dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasi oleh rt rw setempat. pemilik atau pemakai persil usaha yang menghasilkan sampah sebanyak (dua setengah meter kubik) atau lebih setiap hari, penebangan pohon, bekas pesta atau keramaian wajib membuang sendiri sumpahnya relokasi tpa, kecuali jika yang bersangkutan minta bantuan instansi oleh badan pengelola yang ditetapkan bupati. tata cara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab ketentuan larangan dilarang membuang sampah sembarangan atau diluar tempat tempat umum sampah yang disediakan oleh masyarakat dan atau pemerintah daerah. sepanjang jalan negara, provinsi, kabupaten, kecamatan desa dilarang membangun tempat tempat mandi, cuci dan kakus mck). pemilik atau pemakai persil dilarang menaruh, menumpuk atau membiarkan benda benda atau barang barang tidak terpakai atau tidak berguna lagi diatas persisnya. dilarang membakar sampah dalam jumlah besar pekarangan atau tempat tempat yang memungkinkan terjadinya bahaya kebakaran atau mengakibatkan pencemaran lingkungan. dilarang membuang sampah pada tps pada jam jam tertentu kecuali mulai pukulmana diatur didalam peraturan daerah ini. babkebersihan lingkubab vii ketentuan pidana setiap orang atau badan hukum yang tidak mematuhimaksimal rp. (dua puluh lima juta rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. hasil denda berdasarkan putusan pengadilan, disetorkan kas daerah. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjutlah martapura pada tanggal oktober bupati banjar, ttd h.g. khairul saleh diundangkan martapura pada tanggal oktobersihan lingkungan umum bahwa dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, pemerintah daerah memandang perlu untuk membuat aturan hukum kebersihan lingkungan dalam sebuah produk hukum berupa peraturan daerah. dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan ini, keberadaannya diharapkan dapat menjadi acuan hukum untuk menciptakan kabupaten banjar menjadi kota yang sehat dan bersih dari samphdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara, menimbang .a. bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan kabupaten hulu sungai utara, maka perlu adanya penataan dan pembinaan usaha perikanan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, taraf hidup, pembinaan petani ikan dan nelayan, serta terbitnya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya: lembaran daerah kab.hsu nomor tahun bahwa agar pembinaan usaha perikanan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efesien, maka perlu pengaturan secara terarah dan terpadu melalui pemberian izin usaha dan tanda pencatatan kegiatan perikanan bagi para petani ikan dan nelayizin usaha perikanan, tanda. pencatatan kegiatan perikanan, dan retribusinya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan catatan ketentuan retribusi dihapus, sebagaimana diamanatkan surat menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor: men kp xi1 tanggal desember hal: penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka usaha nelayan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, huruf dan huruf atas, perlu membentuk peraturan daerah tentang izin usaha perikanan dan tanda pencatatan kegiatan perikanlautan dan perikanan nomor: per men tentang perizinan usaha pemudi dayan iklautan dan perikanan nomor: per. men tentang usaha perikanan tangkap: keputusan menteri. kelautan dan perikanan nomor: kep. men tentang perizinan usaha penangkapan ikan: peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri. sipil di.perikanan dan tanda pencatatan kegiatanrikanan adalah dinas perikanan kabupaten hulu sungai utara. lembaran daerah kab. hsu hlm dari tahun nomorsumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. atau mengawetkan dan mengangkut ikan serta mengumpul untuk tujuan komersial. nelayan dan pembudidaya ikan. kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan.oleh warga negara republik indonesia atau badan hukum indonesia. usaha pembudidayaan ikan adalah usaha atau kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya. usaha penangkapan ikan adalah semua usaha kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang dianggap sah termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat dan atau mengangkut. lembaran daerah kab. hsu hlm dari tahun nomorusaha pengolahan ikan adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan agar tetap baik sampai konsumen. usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan 'yang melakukan pengumpulan dan atau mengangkut ikan, baik yang dilakukan perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perikanan. izin usaha perikanan atau yang selanjutnya disingkat dengan iup adalah izin tertulis yang harus dimiliki perseorangan atau perusahaanegiatan perikanan atau yang selanjutnya disingkat dengan tkp adalah surat tanda pendaftaran usaha dalam skala tertentu secara tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha perikanan. surat keterangan asal.atau yang selanjutnya disingkat dengan ska adalah surat keterangan asal daerah ikan yang akan dikirim baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan. tahun nomor bab izin usaha perikanan (iup) dan tanda pencatatan kegiatan perikanan (tkp) setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha perikanan kabupaten hulu sungai utara wajib memiliki iup berdasarkan batas kewenangan kabupaten. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah: kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan yang tidak bermotor, atau bermotor luar, atau bermotor.dalam berukuran dibawah (lima) gross tonnage gt), atau dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih meter, dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari (lima belas) daya kuda dk). kegiatan pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari: pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari ha: pembesaran kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari (dua) ha: pembesaran kolam air deras tidak lebih dari (lima) unit unit m2): keramba jaring apung tidak lebih dari (empat) unit unit 4x(7x7x2, m2)) keramba tidak lebih dari (lima puluh) buah buah x1, m3), tahun nomor kegiatan pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas produksi tidak lebih dari (dua puluh lima) ton per tahun. nelayan atau petani ikan sebagaimana dimaksud pada. wajib mencatatkan kegiatan usahanya kepada dinas perikanan atau instansi yang berwenang bidang perikanan daerah dan diberi tkp. tkp sebagaimana dimaksud merupakan tanda pendaftaran usaha yang berkedudukan sejajar dengan iup. pemberian iup dan atau tkp kepada pemohon tidak dikenakan pungutan biaya. iup sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari izin usaha perikanan bidang penangkapan ikan: izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan: izin usaha perikanan. bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan. bab iii surat keterangan asal (ska) orang atau badan usaha perikanan yang akan mengeluarkan mengirim komoditas perikanan dalam bentuk hidup, dapat mengajukan permohonan kepada dinas perikanan atau instansi yang tahun nomor berwenang bidang perikanan untuk memperoleh surat keterangan asal ska), dengan melampirkan iup dan tkp. pemberian ska kepada pemohon sebagaimana dimaksud tidak dikenakan pungutan biaya. bentuk dan tata cara pemberian ska lebih lanjut diatur oleh dinas perikanan atau instansi yang berwenang bidang perikanan daerah. bab syarat dan tata cara pemberian iup dan tkp bagian kesatu izin usaha perikanan iup) untuk mendapatkan iup, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui kepala dinas perikanan atau pejabat yang diserahi kewenangan dalam pemberian iup dengan melampirkan: rencana usaha: photocopy ktp yang.masih berlaku: photocopy izin gangguan bagi usaha perikanan yang mempunyai gangguan terhadap lingkungan: photocopy surat izin tempat usaha situ): photocopy akte pendirian bagi usaha perikanan yang berbentuk badan: photocopy npp npgd: dokumentasi teknis kapal (khusus bagi usaha penangkapan dan pengangkutan ikan): dan atau photocopy tanda daftar gudang bagi usaha yang memiliki gudang. tahun nomor bentuk format dan tata cara pemberian iuperusahaan perikanan yang melakukan perubahan usaha wajib mengajukan perubahan iup kepada bupati. perubahan iup sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sekurang kurangnya dalam waktu (enam) bulan sejak iup diberikan. apabila perusahaan perikanan tidak merealisasikan rencana usaha tahunan, bupati dapat mengubah iup yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun. bagian kedua tanda pencatatan kegiatan perikanan tkp) permohonan tkp diajukan oleh perorangan badan kepada dinas perikanan, dengan melampirkan rencana usaha: dan photocopy ktp. bentuk format dan tata cara pemberian tktahun nomor bab jangka waktu berlakunya iup dan tkp jangka waktu berlakunya iup dan tkp selama (dua) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali. dalam rangka pengendalian dan pengawasan,. iup dan. tkp sebagaimana dimaksud pada wajib didaftar ulang setiap tahun. pendaftaran ulang iup dan tkp sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan pungutan biaya. bab kewajiban pemegang izin pemegang iup berkewajiban: melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam iup: mengajukan permohonan perubahan atau pergantian iup kepada pemberi izin dalam hal iup hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam iup: cc. memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan iup: menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap (enam) bulan sekali kepada pemberi izin: dan mematuhi ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan. tahun nomor iup dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila: tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam itidak benar: menggunakan dokumen palsu: selama (satu) tahun sejak iup dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya: dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan keputusan pengadilan yang. telah mempunyai kekuatan hukum tetap: memindahtangankan iup tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin: merugikan dan atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia. dalam hal iup dinyatakan tidak berlaku atau dicabut sebagaimana dimaksud maka selambat lambatnya (satu) bulan, pemilik izin wajib menghentikan menutup kegiatan usaha pernikahannya. bab vii ketentuan laranganembaran daerah kab. hsu hlm dari tahun nomor listrik, dan mengunakan alat tangkap dengan ukuran mess size (mata jaring) kurang dari atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari cm: melalukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih benih (anak anak) ikan untuk keperluan konsumsi: melakukan kegiatan penangkapan ikan daerah perairan yang dilindungi reservasi atau pada musim pemijahan masa berkembang biak: melakukan pembudidayaan ikan, yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumberdaya ikan,. dan atau kesehatan manusia:, dan atau lingkungan: dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan: dan melakukan kegiatan penangkapan dan atau pembudidayaan ikan perairan yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas perairan. pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada atas, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan iup atau tkp yang telah diberikan dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab viii pembinaan dan pengawasan dinas perikanan wajib melakukan pembinaan terhadap usaha usaha perikanan yang ada dalam wilayah kabupaten hulu sungai utara. tahun nomor pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktivitas usaha usaha perikanan, sehingga terwujud usaha usaha perikanan yang mandiri dan mampu menjadi produk unggulan daerah. bentuk dan tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud lebih lanjut diatur oleh kepala dinas perikanan. pemerintah daerah dalam upaya pengawasan danapat berwujud tindakan mengambil atau. meniadakan, mencegah melakukan atau memperbaiki sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan deng: tahun nomor.lembaran daerah kab. hsu hlm dari tahun.rupiah tindak pidana sebagaimana. dimaksud pada adalah pelanggaran. bab ketentuan penutup hal hal. yang belum.lembaran daerah kab. hsu hlm dari salinan sesuai aslinya bagian hukum, nan mia (x( setda, sp berani, s.h.,m.h. sungaipenjelasan umum kabupaten hulu sungai utara memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial sebagai salah satu modal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi pembudidaya ikan ataupun nelayan. dengan adanya sumberdaya perikanan yang potensial ini sudah sewajarnya bila pemanfaatan dan pengelolaannya diatur dengan sebaik baiknya sehingga mampu menjamin kelangsungan dan kelestarian pemanfaatannya. perikanan merupakan salah satu masalah penting sehingga harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam mengambil langkah langkah pengaturan kelestarian dan pengawasannya. dalam upaya pembinaan terhadap kegiatan atau usaha usaha perikanan dalam wilayah kabupaten hulu sungai utara, pemerintah daerah merasa perlu menyelenggarakan penataan dan pengaturan atas semua kegiatan atau usaha perikanan yang ada daerah. pembinaan dilaksanakan dengan cara memberikan izin usaha perikanan iup dan tanda pencatatan kegiatan perikanan tkp) kepada petani ikan dan nelayan secara gratis atau tanpa dipungut biaya. iup diberikan kepada usaha perikanan yang berskala tahun nomor besar, dan tkp diberikan kepada usaha kegiatan perikanan yang berskala kecil. ii. penjelasan demi s d cukup jelas lembaran daerah kab. hsu hlm daridengan rahmat tuhan yang maha esa walikota mataram, menimbang bahwa perwujudan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui siaran radio merupakan sarana yang efektif untuk memperoleh informasi pembangunan daerah, serta dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah, bahwa untuk menjaga integritas daerah, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal yang menjamin terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan memanfaatkan frekuensi yang tersedia, bahwa lembaga penyiaran merupakan media informasi dan komunikasi masa yang mempunyai peran serta sebagai kontrol dan perekat sosiallembaga penyiaran publik lokal radio publik kota mataramuara kota matprovdaerah kota mataramankota mataram, yang selanjutnya disingkat ppl radio suara kotalokal radio suara kota yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. direkturnusa tenggara barpusat, yang selanjutnya disebut klip adalah lembaga negara yang bersifat independen yangdengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal radio suara kota mataram, merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah. ppl radio suara kota adalahuara kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota. tempat kedudukan ppl radio suara kota ibukota kota mataram. ppl radio suara kotadibidang radio, menyebarluaskan informasi pembanguan daerah, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, informasi lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan, kontrol dan perekat sosial, dan melestarikan budaya bangsa dan kearifan budaya lokal dengan berorientasi untuk kepentingan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ppl radio suara kota lokal, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal, cc. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya ppl radio suara kota, meliputi segala usaha dan kegiatan diserta sarana, prasarana dan teknik radio, dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran. bab perizinan untuk menyelenggarakan penyiaran, ppl radio publik wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. permohonan sebagaimana dimaksud pada melampirkan persyaratan administratif, program siaran dan teknik penyiaran sebagai berikutjangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. ketentuan mengenai tata cara, proses dan persyaratan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biaya izin penyelenggaraan penyiaran, perpanjangan izin dan biaya hak penggunaan frekuensi, ditanggung pemerintah daerah melalui apbd. bab susunan organisasi susunan organisasi ppl radio suara kota, terdiri atas dewan pengawas, direktur, dan sekretariat, yang terdiri dari, sekretaris, dan bagian bagian, terdiri dari: bagian programa dan pemberitaan, bagian pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran, bagian teknik, sarana dan prasarana, dan bagian penyiaran. bagan susunan organisasi ppl radio suara, pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan ppl radio suara kota dilaksanakan oleh direktur. dalam pengelolaan ppl radio suara kota sebagaimana dimaksud pada diawasi oleh dewan pengawas. bab dewan pengawas dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan walikotadiangkat dan diberhentikan oleh walikota, penyiaran dan masyarakat. anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada salah satunya diangkat sebagai ketua merangkap anggota berdasarkan keputusan hasilbawah direkturadalahempat puluh) tahun, 'berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, berpendidikan minimal sarjana s1) dan,, il. tidak memiliki jabatan rangkap, dan bukan anggota legislatif yudikatif dan non partisannampung aspirasi, masukan, saran dan pendapat, serta kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada direktur, dan melaporkandewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh walikota. bab direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas atas rekomendasi walikota. direktur memiliki masa jabatan selama (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam (satu) kali masa jabatan. tata cara pemilihan direktur ditetapkan oleh dewan pengawas. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi direktur adalah pegawai negeri sipil, bertakwa kepada tuhan yang maha esa,ekolah menengah atas sma) atau memiliki komponen intelektual yang setara dan atau keahlian dan pengalaman dalam bidang penyiaran, mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi, dan. direkturkotnjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar daerah, menjamin siaran yang dilakukan ppl radio suara kota tidak melanggar p3 sps yang ditetapkan oleh klipa pemerintah daerah dengan masyarakat dan antar masyarakatkota,berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang undanganrencana induk ppl radio suara kota yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada walikota paling lambat (tiga puluh) hari sebelum rencana induk mulai berlaku. direktur berhenti apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap. direkturoleh dewan pengawatetap dapat melaksanadirektur tersebut, rencana pemberhentian batal. kedudukan sebagai direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian direktur. direktur yang sedang menjalani proses hukum tingkat penyidikan karena dibanggakandirekturtur. bab vii sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. sekretarissekretaris dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan, meliputirlengkapan. bagian programa dan pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka poin dipimpin oleh koordinator bagian programa dan pemberitaan yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. koordinator bagian programa dan pemberitarograma dan pemberitaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan tanggung jawab penyusunan program sesuai kebutuhan dan arah kebijakan jasa penyiaran, melaksanakan liputan berita, melaksanakan penyiaran sesuai program yang telah ditetapkangembangan sdm dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka poin dipimpin oleh koordinator bagian pengembangan sdm dan pemasaran bertanggung jawab langsung kepada direktur. koordinator bagian pengembangan sdm dan pemasgembangan sdm dan pemasaranpengembangan sdm dan pemasaran, meliputi, sosialisasi program dan pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah bidang penyiaran radioteknik, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf angka poin dipimpin oleh koordinator bagian teknik, sarana dan prasarana yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. koordinator bagian teknik, sarana dan prasaranateknik, sarana dan prasaranateknik, sarana dan prasarana, meliputi peny, cc. pemantauan daya jangkau dan kualitas pancaran transmisi, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dayiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka poin dipimpin oleh koordinator bagian penyiaran yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. koordinator bagian penyiyiaran sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan dan menyusun materi dan format siaran, merencanakan dan menyusun kegiatan off air, cc. mengawasi output dari radio terutama menyangkut penyiaran, produksi dan musik keseluruhan, memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, misi dan visi radio, mengawasi jalannya radio sehari hari mulai dari pemberitaan, musik pada program yang akan ditampilkan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut radio. bab viii tata kerja dan kode etik penyiaran keputusan dewan pengawas ditetapkan secaelain dewan pengawas dan direktur, pihak lain dilarang ikut serta dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan operasional siaran ppl radio suara kota.kota serta dalam instansi atau pihak luar ppl radio suara kota sesuai dengan tugas masing masing. setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan kerjanyppl radio suara kotdan insidentilnya. setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya. apabila terjadi penyimpanganuara kotaset ppl radio suara kotauara kota, diatur dalam peraturan walikota. pendanaan ppl radio suara kota, bersumber dari apbd: iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, dan atau usaha lain yang sah yang terikakotkota setiap tahun disetujui oleh walikota atas usul direktur. pendanaan ppl radio suara kotabagian humas dan protokol pada sekretariat daerah dan dapat ditingkatkan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.mengenai pendanaan ppl radio suara kota yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. besaran, tata cara penarikan, penggunan dan masa mulai diberlakukan iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam peraturan walikota.karyawan. bab rencana kerja dan anggaran ppl radio suara kota, wajib menyusun rencana anggaran, rencana strategi, dan rencana kerja berdasarkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada hurufwalikota. bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana anggaran, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada berpedoman sesuaisuara kotaa. direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik dalam maupun luar lembaga. tahun buku ppl radio suara kotdicapai, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja. laporan keuangan,dewan pengawas dan direktur. laporan tahunan ppl radio suara kota ditandatangani oleh direktur dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada walikota. pengadaan barang dan atau jasa kegiatan ppl radio suara kota yang menggunakan dana langsung dari apbd dan anggaran yang bukan berasal dari apbd,kotdan atau orang yang diangkat oleh direktur berdasarkan perjanjian kerja. persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai ppl radio suara kota dan dengan keputusan direktur. persyaratan, kedudukan hak dan kewajiban pegawai ppl radio suara kota dengan perjanjian kerja, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, keputusan direktur dan perjanjian kerja. pegawai ppl radio suara kota dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. pembinaan pegawai negeri sipil daerah dilingkungan ppl radio suara kota dilakukan oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur, sekretaris dan koordinator bagian adalah jabatan non struktural. dewan pengawas, direktur, sekretaris, koordinator bagian dan pegawai ppl radio suara kota yang berasal dari pegawai negeri sipil diberikan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang undanganewan pengawas yang berasal dari kalangan profesional, diberikan gajiilingkungan ppl radio suara kotatentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi masing masing jabatan pada ppl radio suara kota diatur dalam peraturan walikota. bab xii pelaporan dan pengawasan direktur ppl radio suara kota wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatannya kepada walikota melalui kepala bagian humas dan protokol setda kota mataram, dewan pengawas dan kpid. ppl radio suara kota dalam melaksanakan kegiatannya, diawasi oleh dewan pengawas dan kpid. bab xiii sanksi pegawai ppl radio suara kodibidang disiplin pegawai negeri sipil. bab xiv ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalambaru berdasark, ttd anyar abdul diundangkan mataram pada tanggal februari sekretaris daerah kota mataram, ttd lalu makmur said lembaran daerah kota mataram tahun nomor serie salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd mansur, sh. nip.umum kemerdekaan pertumbuh,ota mataram dalam wujud penyelenggaran lembaga penyiaran publik lokal ppl) radio suara kotppl radio suara kota diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kota mataram yang maju, religius dan berbudaya, serta menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip prinsip penyiaran yang bersifat independen, netral dan tidak komersialkearifan lokalii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud independen adalahlembaga penyiaran publik radio suara kota yang berasal dari pegawai negeri sipil diutamakan yang menguasai bidang kepegawaian, keuangan dan penyiaran lampiransusunan organisasi ppl radio suara kota dewan pengawas direktur sekretaris bagian programa pen bagian bagian teknisi, dan eng sarana dan bagian penyiaran sdm dan pemberitaan prasarana pemasaran walikota mataram, ttd anyar abdul |
. bupati kutai kartanegara peraturan bupati kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang penjabaran perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran bupati kutai kartanegara, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang perhitungan anggaran pendapatan dan belanja apbd) kabupaten kutai kartanegara tahun maka perlu untuk menjabarkan perhitungan anggaran sebagaimana dimaksudhitung,utai kartanegara nomor sk 1x tahun tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara: keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara nomor sk x11 tahun tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara terhadap nota perhitungan apbd tahun menjadi peraturan daerah kabupaten kutai kartanegarakutai kartanegarrp. pengeluaran setelah perubahan rp. bertambah rp. jumlah realisasi penerimmulai tanggal januaritenggarong pada tanggal desember bupati kutai kar caconnaf) prot, dr. syaukani hr, umk diundangkan dalam berita daerah kabupaten kutai kartanegara pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kutaykabupaten kutai kartanegara, bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi,doman peraturan bupati kutai kartaneg, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu dibentukbertujuan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan guru dan tutor paud non pns dan penunjang operasional. hibah penyuluh lapangan non pns bertujuan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan bagi penyuluh lapangan non pns pada skpd terkait. pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus memenuhi kriteria: peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, tidak wajib, tidak mengikathibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pemerintah desfungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah desa, penerima hibah penalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan atau yang bersumber dari apbdlayanan umum dasar pemerintah daerah, penerima hibah berkedudukan sebagai perusahaan ahhhibah pendudukan dalam wilayah administrasi kabupaten kutai kartanegara, memiliki alamat tetap yang jelas, dan mempertimbangkan memiliki kinerja yang baiksekretariat tetap dan alamatduorganisasi non pemerintah yang berkaitan dengan tempat peribadatan, organisasi kemasyarakatan yang berskala nasionluobagian kedua penganggaran pemerintah pusat yang berada daerah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desbubuhi cap dan ditandatangani oleh: ketua kepala atau sebutan lain pimpinan instansi satuan kerja bagi pemerintah pusat, kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya, kepala desa bagi pemerintah deskelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dan kepala dan ketua komite sekolah bagi satuan pendidikan swasta. usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: nama dan alamat yang jelas, latar belakang, maksud dan tujuan, dan cc.pimpinakelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan atau luotiga) tahun(rab) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, gambar rencana, konluo luo as. sms na. aandua) tahun): foto copy rekening bank atas nama satuan pendidikan swasta,pada,, unit kerja sebagaimana dimaksud pada meneruskan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada bupati, bupati selanjutnya memberikan disposisi pada usulan hibah dan dokumen persyaratan kemudian menugaskan sekretaris daerah supaya memerintahkan asisten kesejahteraan rakyat dan humas sekretariat daerah untuk mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada skpd terkait, asisten kesejahteraan rakyat dan humas sekretariat daerah mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada skpd terkait untuk diverifikasi dan diho ken ken kan aa.non formal peribadatan dan pendidikan keagamaann industri kecilkepariwisataanwawasan kebangsaan dan ketahanan sosial budaya ekonomiali tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten kutai kartanegara, urusan ketahanan pangan dan penyuluhanpertambangan dan energipelayancc. urusan pelayanan kehumas, dan dd.urusan pelayanan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan diatur kemudian dengan surat keputusan bupati. dalam hal usulan hibah yang menyangkut pembangunan fisik diluar urusan pekerjaan umum, harus melibatkan tim verifikasi dari dinas bina marga dan sumber daya air atau dinas cipta karya dan tata ruangkabupaten kutai kartanegj .il. copy berkas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usulan hibah dan daftar calon penerima hibahi peraturan bupatiformat minimal surat pengantar dan dnc pbh tercantum dalam lampiran a.iii peraturan bupati ini. bupatikepada penerima. obyek belanjaperusahaan daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan swasta, paud, sd mi, smp mts, sma smk ma mak dan kesetaraan swasta, dan penyuluh lapangan non pnsdaerah tentangbupatioleh bupatibupatibupatipertanggungjawabanagian administrasi hukum sekretariat daerah. penerima hibah harus hadir pada saat penandatangan nph dan dokumentasi oleh skpd terkait. pencairan dan penyaluran hibah dilakukan setelah penandatangan nph. format minimal nph tercantum dalam lampiran a.iv, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. mekanisme pencairan hibah berupa uang adalah penerima hibah berupa uang mengajukan usulan pencairan hibah peraturan bupatii peraturan bupatipala desa, sekretaris desa, dan bendahara desamerintah desa penerima hibah, akuntansi rangkap (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa penerima hibah dan dibubuhi cap pemerintah desaorganisasi kemasyarakatan, ditandatangani ketua pimpinan pengurus dan bendaharapemohondana bossa, dan dana bos kabupaten.sekolah, copykepala sekolah dan bendahara sekolah dan dibubuhi cap sekolah,. hibah untuk dana pendidikan dalam bentuk insentif kepada guru non pns dan tutor paud, nomor unik pendidik dan tenaga pendidik pupuk),guru dan tutor paud, foto copy kartu tanda penduduk ktp) atas nama guru dan tutor paudguru dan tutor paudnyuluh lapangan non pns diberikan dengan persyaratan paling sedikit: surat usulan pencairan belanja hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah ditetapkan, rekomendasi dari kepala desa tempat penyuluh lapangan non pns bertugas, foto copy kartu tanda penduduk ktp) penyuluh lapangan non pnsnyuluh pertanian lapangan non pns foto copy penempatan tugas dari skpd terkait yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, foto copy menteri tentang pengangkatan dan penempatan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian thl tb pp): laporan bulanan, foto copy usulan hibah asli yang telah dilegalisir oleh skpd terkait: akuntansi rangkap (empat) bermaterai cukup, ditandatangani penyuluh pertanian, dan .pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan nph.ani peraturan bupati ini. rekomendasi pencairan hibah sebagaimana dimaksud disertai dengan: usulan dari calon penerima hibah kepada bupati sebagaimana dimaksud dalam usulan pencairan hibah dan foto copy persyaratan administrasi dari penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam dan nph sebagaimana dimaksud pada dan surat keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah. rekomendasi pencairan hibah dan foto copyberupaerupa barang atau jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung oleh skpd. penerima hibah mengajukan surat usulan hibah barang atau jasa kepada bupatia.v.d peraturan bupati nph, dan dibuatkan berita acara serah terima denganformat minimal tercantum dalam lampiran a.ix peraturan bupati ini. penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh bupati kutai kartaneg: foto copypakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan nph:rusahaan daerah atau perseorangan serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain, nph: foto copymerintah desa serta dicantumkan nama lengkap kepala desa, nph: foto copy ktp atas nama kepala desa dan sekretaris desa copy:: foto copy ktp atas nama penerima hibahdaerah kabupaten kutai kartanegara. keuangan dan aset daerah bagian keempat meliputi:suai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka bukti buktiberupalaporan penggunaan hibah berupa barangbatas waktu terakhir pertanggungjawaban hibah adalah:truksi maksimal belanja ppidbupati initerlampir. laporan sebagaimana dimaksud pada dan bermaterai cukup dan ditanda ,, daftar personalia pelaksana, laporan realisasi penggunaan danaisiko yang terkait dengan kondisi ekonomindentitas yang jelas: dan berdomisili wilayah administrasi pemerintahn keluarga, kelompok masyarakat yang tidak sebagaimana dimaksud dalam antara lain:, jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam antara lain:sebagaimana dimaksud dalamjenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalamjenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam antara lain:jumlah bantuan sosial berupa uang untuk masing masing individu keluarga penerima paling besar rp. (dua puluh lima juta rupiah).rdesaan), dan digunakan untuk hal mendesak lainnya atas dasar persetujuan bupati. bagian kedua penganggarandan atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran dan atau kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintahbupati. usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan,bagi individu dan keluarga, ditandatangani oleh pemohon, dan disertakan surat keterangan pejabat yang berwenang, dan bagi:nama dan alamat pemohon, dalam hal usulan diajukan oleh, individu keluarga wajib melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi: foto copy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, dan surat keterangan domisili oleh yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. dalam hal usulan diajukan oleh, lembaga non pemerintahanberwenang, foto copy izin operasional yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang, foto copy bukti kontrak sewa gedung bangunan, bagi lembaga yang kantor penyewa, foto copyyang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan foto copy rekening bank. dalam hal usulan diajukan oleh, kelompok masyarakat wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi: surat keterangan domisili kelompok dari desa kelurahan setempat, d bukan) adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerahyang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. dikecualikan dari ketentuan huruf dan untuk bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, danbupati melalui skpd terkait yang selanjutnya skpd terkait membuatkan daftar usulan bantuan sosial untuk. usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diajukan pemohon bantuan sosial kepada bupatiunit kerja sebagaimana dimaksud pada dan meneruskan surat usulan kepada bupati. bupati selanjutnya memberikan disposisi pada surat usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada kemudian menugaskan sekretaris daerah untuk menindaklanjuti. sekretaris daerah memerintahkan asisten kesejahteraan rakyat dan humas sekretariat daerah untuk mendistribusikan surat usulan belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada skpd terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi, sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahandan rumah sakit umumperibadatan dan pendidikan keagamaan non formalpariwisatapertahanan dan keamanan serta urusan lainnya diluar urusan skpd,, dilaksanakan oleh dinas pertanian tanaman pangan kabupaten kutai kartanegara, urusan ketahanan pangan dan penyuluhan,,energi dan sumber daya mineraldan cc. urusan pelayandan memerintahkan untuk sekretaris daerah melalui bagian administrasi umum sub bagian tata usaha pimpinan sekretariat daerahcc.dalam rangka mengatasi resiko sosial masyarakat, memastikan: membuat laporan hasil verifikasi dan evaluasi yang dituangkan dalamb penerima bantuan sosial, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemohon bantuan sosial yang tandatangani oleh kepala skpd berdasarkan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd menyampaikan hasili peraturan bupatiskpd bappeda. ketua tapi beserberupa uang atau barang atau jasa dnc bbs). ketua tapi menyampaikan hasil pertimbangan disertai dnc bbs kepada bupati, format minimal surat pengantar tapi dan dnc bbs tercantum dalam lampiran b.iii peraturan bupati ini. bupatibupati terhadap dnc bbskabupaten kutai kartanegmasyarakat pihak ketigabupati peraturan bupatibantuan sosial, foto copycalonketua pimpinan penguruslembaga organisasirekomendasi pencairan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud disertai dengan: usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada bupati sebagaimana dimaksud dalam usulan pencairan bantuan sosial dan foto copy persyaratan administrasi dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dan dan cc. surat keputusan bupati::melakukanbupati melalui sekretaris daerahsekretaris daerah menugaskan asisten kesejahteraan rakyat dan humas untuk dibahas bersama dengan bukan dan diadministrasikan oleh bagian kesra. sekretaris daerah, asisten kesejahteraan rakyat dan humas, bukan dan bagian kesbupati. bupati kutai kartanegarabupati terhadap dnc bbs dituangkan dalam bentuk lembar disposisi bupati copy,, ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana laman apbd antara.bupatibupatiatau jasa bantuan sosial yang akan dilaksanakan oleh skpd urusan terkait yang membidangi danbupati atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima bantuan sosial, dengan dilengkaptp, foto copy kartu keluarga kk) atas nama kepala keluargatas penerima bantuan sosial, foto copyfoto copy berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. foto foto copykabupaten kutai kartanegarasp2drang atau jasawajib menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang atau jasa dan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada kepada ppid, bappeda, bagian kesejahteraan rakyat setiap tanggal bulan berikutnya. batas waktu terakhir pertanggungjawaban belanja bantuan sosial adalah:belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial, dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa program dan kegiatan skpd terkait. ppid melakukan pencatatan realisasi belanja bantuan sosialppid, bappeda, bagian kesejahteraan rakyat. inspektorat kabupaten kutai kartaneganlain lain khusus untuk pengajuan usulan hibah dan bantuan sosial pada perubahan apbd paling lambat agustus atau sebelum kua dan pas perubahan disepakati. bab viii ketentuan peralihan dengan diberlakukannya peraturan bupati ini maka: peraturan bupati nomor tahun tentang belanja hibah dan belanja bantuan sosial dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku. belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya diubah dengan peraturan bupati ini. pemberibupatidengan peraturan bupati.m. nip. berita daerah kabupaten kutai kartanegara tahun nomor sekretaris daerah asisten pemerintahan umum hukum kepala bagian administrasi hukum kepala sub bagian perundangan undangan all lu atau.de. luo cc. nan cc. cc. cc.rasionalitas sebagaimana dimaksud pada adalah dapat diterima oleh akal dan pikiran dapat dipahami sesuai dengan kemampuan otakmerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang atau barang atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah. hibah dapat diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, cc. pemerintah desa:. perusahaan daerah bumi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan swasta (paud, sd mi, smp mts, sma smk ma mak): sma smk ma mak swasta untuk hibah dana bossa, paud, sd mi, smp mts, sma smk ma mak, dan kesetaraan swasta untuk hibah dana pendidikan (insentif guru non pns, tutor paud, bos kabupaten), dan a.s. nan nan kan nan nan cc. cc. cc. penyuluh lapangan non pns.kementrian dan atau lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada wilayah administrasi kabupaten kutai kartanegn atau daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada pemerintahan desa kabupaten kutai kartanegarakebunan kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuanpada huruf diberikan kepada satuan pendidikan swasta paud, sd mi, smp mts, sma smk ma mak yang wilayah kerjanya berada wilayah administrasi kabupaten kutai kartanegara. hibah dana bossa sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepadasebagaimana dimaksud pada nan nan cc. uut kan ken kan cc. nan cc. cc. kan ann naa huruf diberikan kepada guru non pns dan tutor paud sebagai insentif, dan sekolah mulai jenjang kabupaten kutai kartanegara. hibah penyuluh lapangan non pns sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada penyuluh lapangan non pns pada skpd terkait. hal hal teknis terkait kriteria, pengusulan, syarat administratif, besaran hibah, mekanisme pencairan, penggunaan dana, pertanggungjawaban serta format formatnya untuk hibah format pengajuan dan pertanggungjawaban serta besaran dana, sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati tersendirpusat daerah. hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaran pemerintah daerah dan layanan dasar umum. hibah kepada pemerintah desa bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa kabupaten kutai kartanegarapaud, sd mi, smp mts, sma smk ma mak) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendidikan. hibah dana bossa bertujuan untuk menunjang cc. cc. |
sasdikarenakan adanya beberapa tindakan pelayanan kesehatan yang belum terakomodir, maka perlu mengubah,. mengubah yang pertamasebagai berikut pada diubah dan diganti sehingga berbunyiruang isolasi adalah pelayanan rawat inap untuk kasus kasus penyakit yang berpotensi menular secara masal dan termasuk kasus penyakit yang berbahaya dan perlu karantina khusus. pada laporannyaoktober bupati nganjuk, ttd taufiourrahman diundangkan nganjuk pada tanggal oktoberingkat nip. |
salinan tam) kanan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan bupati sukoharjo nomor tahun tentang gerakan masyarakat hidup sehatupaya percepatan perilaku hidup bersih dan sehat, dengansanakan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehatcc. pelaksanaan, koordinasi dan kerja sama pedoman,sukoharjo. susunan keanggotaan german sebagaimana dimaksud pada dengan terdiri dari ketua wakil bupati sukoharjo wakil ketua sekretaris daerah kabupaten sukoharjo ketua harian asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten sukoharjo sekretaris kepala dinas kesehatan kabupaten sukoharjo. sekretaris kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten sukoharjo. anggota perangkat daerah kabupaten sukoharjo, instansi vertikal wilayah kabupaten sukoharjo unsur perguruan tinggi unsur dunia usaha perusahaan kabupaten sukoharjo dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. bagian ketiga sekretariat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi germandaerah perangkat daerah kabupaten sukoharjo, dunia usaha, cc. masyarakat, kader kesehatan, dan pemuda siaga sehat wasiat)kegiatan untuk mendukung tugasakti masa bakti keanggotaan german ditetapkan selama (lima) tahun. bab vii kerjasamarekonomian dan pembangunan sekretariatgerakan masyarakat hidup sehat kabupaten sukoharjo. upaya dan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat kabupaten sukoharjo perangkat upaya dan kegiatan yang daerah dilaksanakan dinas kesehatan melaksanakan kampanye german serta kabupaten sukoharjo meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian asi eksklusif, serta aktifitas fisik. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit puskesmas. dinas pendidikan dan meningkatkan kegiatan usaha kesehatan kebudayaan sekolah uks). kabupaten sukoharjo meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olahraga sekolah dan lingkungan kerja. dinas pertanian dan pembinaan masyarakat supaya gemar perikanan kabupaten makan ikan untuk mendukung gizi seimbang sukoharjo wilayah kabupaten sukoharjo. dinas pangan meningkatkan budidaya buah dan sayur kabupaten sukoharjo serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat. pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar masyarakat. dinas pekerjaan memfasilitasi penyediaan air bersih dan air umum dan penataan sehat serta penyediaan sarana prasarana ruang kabupaten sanitasi dasar pada fasilitas umum. sukoharjo dinas lingkungan pembinaan pengelolaan sampah mandiri. hidup kabupaten penyediaan tempat sampah fasilitas sukoharjo umum perangkat upaya dan kegiatan yang daerah dilaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan. dinas perhubungan mendorong penataan sarana dan fasilitas kabupaten sukoharjo perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bersepeda. dinas perindustrian meningkatkan promosi makanan dan dan tenaga kerja minuman sehat produksi dalam negeri yang kabupaten sukoharjo sehat. dinas perdagangan, mendorong dan memfasilitasi perusahaan koperasi, usaha kecil untuk melaksanakan pemeriksaan dan menengah kesehatan deteksi dini penyakit pada kabupaten sukoharjo pekerja. dinas komunikasi melakukan destinasi informasi layanan dan informatika masyarakat terkait pola hidup bersih dan kabupaten sukoharjo sehat. dinas pemberdayaan melakukan promosi untuk menggerakkan masyarakat dan desa partisipasi masyarakat. kabupaten sukoharjo meningkatkan komunikasi dan informasi german bagi masyarakat. dinas pengendalian melaksanakan bimbingan kesehatan penduduk, keluarga reproduksi untuk mendorong perilaku berencana dan hidup sehat. pemberdayaan meningkatkan pendidikan keluarga untuk perempuan dan hidup sehat perlindungan anak kabupaten sukoharjo meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi gerakan masyarakat hidup sehat bagi keluarga, perempuan dan anak. badan perencanaan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan german kabupaten sukoharjo. pengembangan melakukan fasilitasi, koordinasi, daerah kabupaten lak sukoharjo pemantauan dan evaluasi pelaksanaan german kabupaten sukoharjo. bagian kesejahteraan melaksanakan kesekretariatan german rakyat sekretariat kabupaten sukoharjo. daerah kabupaten menggerakkan organisasi perangkat ikona daerah untuk melaksanakan german. tim penggerak melakukan pembinaan peran pemberdayaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga terkait dengan kesejahteraan pelaksanaan german. keluarga kabupaten sukoharjo perguruan tinggi melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan wilayah kabupaten german bagi dosen, mahasiswa dan sukoharjo masyarakat. perangkat upaya dan kegiatan yang daerah dilaksanakan perusahaan se menyediakan ruang asi beserta kabupaten sukoharjo kelengkapannya sebagai upaya mewujudkan asi eksklusif. melakukan kegiatan aktifitas fisik untuk semua karyawan. meningkatkan pendidikan karyawan untuk hidup sehat kantor kementerian melaksanakan bimbingan kesehatan agama pra. mengaktifkan kegiatan pos kesehatan pesantren. bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijaya |
bupatinganjuk provinsi! jawa timur peraturan bupati nganjuknimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nganjuk, bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korup~ctj.n melayani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimas dalan huruf maka perlu mengatur pcdomk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dfi korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan peraturan bupati. undang undang nomor tahun tentrurg penyelenggara negara yang bersih clan bebas dari korup.i, kolusi dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran neg1a republik indonesia nomor undang undang nomor tahun ten1. jlg pemberantasan tindak pidana kru.psin tahun lembaran negara republik indon tahun nomor tambahan lembaran naga republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentu:petapkan undang undang nomor tahun tentang pelayanan!ll publik lembaran negara republik indonesia tahun 2od9 nomor 112t tambahan lembaran negara regu ji~lk indonesia nomor undang undang nomor tahun ten pembentukan peraturan perundang undang.gan lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nom(])r undang undang nomor tahun lestari pemerintahan daerah lembaran negara republik indones~a tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah dub~ beberapa kali tera.akhir dengan undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tah9umum pakta integritas lingkungan kementerian lembaga clp melayani lingkungan istri1.si pemerint<pr tahun peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor tahun tentang pelayanan publik; peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor tahun tentang pembentukkan dan susunan perangkat daerah kabupaten nganjuk. memutuskan peraturan bupati tentang pedoman pembangun1adalah kabupaten nganjuk pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nganjuk bupati adalah bupati nganjuk. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah paten nganjuk. inspektur daerah adalah inspektur daerah kabupaten nganjuk. perangkat daerah kabupaten nganjuk yang pelanjut disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu bup dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ganja~ l.! dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualillist9m manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. men semen perubahan, penataan tata aksara, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas biner~rr dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi menu wilayah birokrasi bersih dan melayani. komponen pengungkit adalah faktor penentu mencapai sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju willy bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. komponen hasil adalah penentu pencapaian progr reformasi birokrasi clan penyelenggaraan goodgoveniance. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: tahapan pembangunan zl; syarat dan mekanisme penetapan perangkat der berpredikat menuju wbk dan menuju bbm; pembinaan dan pengawasan; dan evaluasi dan pelaporan bab iii tahapan pembangunan bagian kesatu pencanangan pembangunan pasa13 pencanangan pembangunan berupa deklarasi ternyata dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bah perangkat daerah yang dipimpinnya bersedia membran zi. pencanangan pembangunan dilakukan oleh perang~at daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian be~ar ?ega~airnya telah menandai.ngawi dokumen pita meter1tas. penandatanganan dokumen pakta integritas sebagai~a dimaksud pada dapat dilakukan sec a masal serentak pada saat pelantikan, baik sebagai cal pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, map pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian. perangkat daerah yang pegawainya belum seluruh menandatangani dokumen pakta integritas, har melanjutkan melengkapi setelah p.encanangl pembangunan zi. pencanangan pembangunan perangkat daerah.h dilaksanakan secara resmi1 patt atau ditunjuk. pencanangan pembangunan dilaksanakan secara term dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat daf?at memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dal4 m program kegiatan reformasi birokrasi khususnya bid ing pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelaymasyarakat. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, masyarakat lembaga swadaya ma.syarikat dan usaha. bagian kedua proses pembangunan menuju wbk menuju bbm sekretaris daerah mengoordinasikan pengajuan perang daerah untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah akan diusulkan sebagai menuju wbk menuju bbm kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi. sebelum pengajuan usulan calon perangkat daerah seba menuju wbk menuju bbm kemenag pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrat sebagaimana dimaksud pada dilakukan pencil oleh tpi terhadap persyaratan menuju wbk menuju pasa setelah kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menyetujui dan atau menetap perangkat daerah sebagai menuju wbk menuju selanjutnya menentukan komponen komponen yang dibangun. komponen yang harus dibangun sebagaimana demak pada meliputi: komponen pengungkit sebesar (enam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: manajemen perubahan; penataan tatahasil sebesar (empat puluh pers sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: keberhasilan terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan keberhasilan tet wujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat tahapan pelaksanaan pembangunan men wbk menuju bbm dilaksanakan oleh tim pembangun tingkat kabupaten. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan deng keputusan bupati dengan susunan sebagai berikut: pelindung bupati nganjuk wakil bupati nganjuk ketua sekretaris daerah kabupaten nganjuk sekretaris inspektur daerah kabupaten nganjuk anggota: asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekda kabupaten nganjuk asisten perekonomian dan pembangunan sekda kabupaten nganjuk asisten administrasi kabupaten nganjuk umum kepala badan pembangunan nganjuk daerah perencanaan kabupaten1 kepala badan kepegawaian der kabupaten nganjuk kepala badan pengelola keuangan a:st:l daerah kabupaten nganjuk babi persyaratan dan mekanisme pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju wbk dan menujuwtro pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju wbk. pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian laporan basil pemeriksaan badan pemeriksa acuan atas laporan keuangan pemerintah daerahdan lai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal memulai cc. perangkat daerah yang diajukan wajib memenuhi rite sebagai berikut: setingkat eselon dan eselon itt; memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi play strategis; dianggap telah melaksanakan program birokrasi secara baik; dan mengelola sumber daya yang cukup b~sar. inspektur daerah membentuk tpi tpi sebagaimana dimaksud pada secara man mengevaluasi dan menilai kelengkapan perkara perangkat daerah yang akan diajukan untuk tetaps pada memenuhi persyaratan pengajuan prcdilt4at daerah berpredikat menuju bbm dan selanjutrpra diusulkan kepada kementerian pendayagunaan paracmpro pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju bbm pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju sebagaimana dimaksud pada ha.i}ls mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pati laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan laporan keuangan pemerintah daerah selama (dua) tah berturut turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemeran minimal memulai cc. perangkat daerah yang diajukan menuju bbm perangkat daerah yang sebelumnya sudah berpredi menuju wbk. tpi secara mandiri mengevaluasi dan menilai pelengkap persyaratan perangkat daerah yang akan diajukan unt ditetapkan sebagai perangkat daerah berpredikat men bbm. dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimas pada memenuhi persyaratan pengajuan perpres ~ent.tju bbm, maka_ perang_at daerah din10.ksad d1usulkan kepada bupati1 untuk d1tetapkan sebagai cal<im perangkat daerah berpredikat menuju bbm dilanjutkan dan mengusulkan (satu) atau beberapa perangkat der untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai perangkat der berpredikat wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrat bersih dan melayani. bupati mengusulkan (satu) atau beberapa unit berpredikat menuju wbk menuju bbm kepada ment pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrat,si untuk dilakukan review menuju wbk atau evaluasi willy~ menuju bbm dengan melampirkan hasil penilaian inter ,la1 disertai dengan bukti pendukung. setelah menerima rekomendasi hasil review wilayah beb, dari korupsi atau evaluasi wilayah birokrasi bersih melayani dari menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi1 bupati menetapkan predikat menu wbk menuju bbm dan atau melakukan pembina kembali. bupati dapat mencabut penetapan menuju wbk menu bbm apabila ternyata setelah penetapan ten1data terap kejadian peristiwa yang mengakibatkan tidak dap dipenuhinya lagi indikator yang mendukung. tim penilai nasional melakukan evaluasi penetap menuju wbk menuju bbm secara berkala. babi pembinaan dan pengawasan tim pembangunan menuju wbk menuju bbm ting kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujud perangkat daerah berpredikat menuju wbk menuju wbb inspektur daerah melaksanakan pengawasan dan eval ataspelaksanaan pembangunan dan biner a menuju wbk menuju bbm yang telah ditetapkan. inspektur daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan clan line~ja menuju wbk menuju bbm yang telah ditetapkan sec;.a berkala pada setiap akhir tahun dan atau sewaktu wa~tu apabila diperlukan kepada bupati dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. bab ketentuan penutup peran:uran bupati ini mulabupati ini dengan penempatan dalam berita daerah kabupaten nganjuk. oktet.a.akan nganjuk pada tanggal juli bupati nganjuk, ttd diundangkan nganjuk pada tanggal juli sekretaris daerah novi rahman high ttd lengan aslinya kepala gia hukum pembina tingkat nip. |
peraturan bupati paser provinsi kalimantan timur nomor tahun tentang penetapan rencana strategis perangkat daerah kabupaten paser tahun bupatipaser provinsi! kalimantan timur peraturan bupati paser nomor tahun tent ang penetapan rencana strategis perangkat daerah kabupaten paser tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang menimbang bahwa rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten pasetahun, paling lambat (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang rpm ditetapkanetapan rencana strategis perangkat daerah kabupatenipjp dan rpm, serta tata cara perubahan ipjp, rpm, dan rkd;; menetapkan peraturan bupati tentang penetapan rencana strategis perangkat daerahaser yang selanjutnya disebut rpm paser adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten paseaseaseasen penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitasdalam bentuk barang jasaperangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun sebagai penjabaran dari rpm tahun renstra perangkat daerahaser yang meliputi: sekretariat daerah; sekretariat dprd; badan kesatuan bangsa dan politik; inspektorat; bappedalitbanguangan dan aset daerah; badan pendapatan daerah; satuan polisi pamong praja; dinas pendidikan dan kebudayaan; dinas kesehatan; dinas tenaga kerja dan transmigrasi; dinas perhubungan; dinas pekerjaan umum dan tata ruang dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dinas tanaman pangan dan hortikultura; dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan dinas pemuda, olah raga dan pariwisata dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dinas sosial; dinas perikanan; dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dinas lingkungan hidup; dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; aa. dinas kearsipan dan perpustakaan; bb. dinas ketahanan pangan; cc. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dd. dinas perkebunan dan peternakan; ee. dinas pemadam kebakaran; ff. dinas perhubungan; hh. kecamatan tanah grogol; kecamatan paser melengkung; .ll kecamatan batu engkau; kk. kecamatan tanjung harapan; ll. kecamatan karo; mm. kecamatan batu sopan; nn. kecamatan muara kolam oo. kecamatan long ikis; pp. kecamatan long kali;dan qq. kecamatan muara samu. renstra perangkat daerahaser tahun rpm provinsi kalimantan timurmenjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun senja perangkat daerah. bab iii sistematika penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam disajikan dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan; gambaran pelayanan perangkat daerah; permasalahan danrenstra perangkat daerah kepada bappedalitbang. hasil pengendalian dan evaluasi bupati paser melalui kepalalitbesuai dengan aslinya "'"'''y'""'kum adakan paser andi az! nip |
teng:berdasarkan ketentuanpemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan pembatasan sosial berstrasi adalah penghapusan sanksi administrasisi, dan penentuan jatuh tempo pembayaran pajak. bab iii penghapusan sanksi administrasi paragraf jenis pajak jenis pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasisi untuk pbb sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan terhadap denda bunga pbb yang terutang sampai dengan tahun pajak penghapusan sanksi administrasi untuk pajak selain pbbmekanisme pemberian penghapusan sanksi administrasi penghapusan sanksi administrasiyang terutang paling lambat tanggal agustus dan pajak selain pbb yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf paling lambat tanggal juni . pemberian penghapusan sanksi administrasi terhadap denda bunga pbbpemberian penghapusan sanksi administrasi terhadap denda bunga pajak selatan pbbmasadan pajak parkir. penentuan jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk masa pajak bulan maret, april, dan mei tahun paragraf.huruf sampai dengan huruf untuk masa pajak bulan maret, april, dan mei adalah pada tanggal junterhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dikenakan sanksi administrasisi dan telah melunasi pokok pajak yang terutang dan belum diterbikan keputusan penghapusan sanksi administrasi sebelum berlakunya peraturan bupati ini, diberikan penghapusan sanksi administrasi secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan pajakabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor www cwebuhanbatu, berimbangagar dapat berjalan dengan optimal, perlu meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat dan pegawai satuan kera perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah:(i)ana perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai kinerja tertentu: bahwa untuk memberikan insentif sebagaimana dimaksud pada hurufngokok pokok pengelolaan.6g daerah adalah kabupaten labuhanbatu.buhanbatu kepala dppkad adalah kepala dppkad kabupaten labuhanbatu,ngelola pajak daerah dan retribusi daerah lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbat. pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajaksentk atau wajib retribusi serta pengawasan penyebarannya. pasfl), cc. tanggungjawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan: dan capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkanerah dan retribusi daerah: skpd pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah sekretariat daerah kabupaten labuhanbatu, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten labuhanbatu: dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu: rumah sakit umum daerah kabupaten labuhanbatu, dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energi kabupaten labuhanbatu, dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten labuhanbatu, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten labuhanbatu: dinas pasar dan kebersihan kabupaten labuhanbatu, dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten labuhanbatu, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten labuhanbatu, dinas kelautan, perikanan dan peternakan kabupaten labuhanbatu: badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten labuhanbatu. pejabat dan pegawai skpd yang menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. penerima insentif yang berasal dari skpd sebagaimana dimaksud pada il) diusulkan oleh kepala skpd kepada bupati melalui kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten labuhanbatu. pihak lain yang membantu skpd pelaksana pemungut sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. skpddengan perhitungan sebagai berikut sampai dengan triwulan (lima belas keseratus) sampai dengan triwulan iu: 50y6 lima puluh keseratus) cc. sampai dengan triwulan (turaeran insentif sebagaimana dimaksud pada fagian ketiga besaran insentif besarnya insentif ditetapkan sebesar ((l)satu triliun rupiah) sampai dengan (dua tarp7. (tujuh trib(l) ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pasai (l) kepala skpd pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pas ii) menyusun penganggarkepala dppkad berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan penganggaran insentif sebagaimana dimaksud padaatausahaan pasai kepala dppkad selaku kepala skpd yang mempunyai fungsi dibidang pendapatan daerah, bertugas menatausahakan dan mengelola insentif pemungutan pajak daerah secara baik, benar, tertib dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, membayarkan biaya insentif kepada, pejabat, pegawai dan pihak lain yang berhak, melakukan pembinaan ketatausahaan dan pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah:kepala skpd yang mempunya fungsi dibidang pemungutan retribusi daerah, bertugas menatausahakan dan mengelola insentif pemungutan retribusi daerah secara baik, benar, tertib dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, membayarkan biaya insentif kepada pejabat, pegawai dan pihak lain yang berhak,bab larangan anggaran insentif yang telah ditetapkan dalam apbd sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan peralihan pemberian insentif untuk tahun anggaran dapat dibayarkan sesuai dengan apbd tahun anggaran dan dilakukan sesuai dengan peraturan iniger penurunan siregar diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun tanggal november sekretaris daerah ten labuhanbatu, pma xli usmanarahap |
neas nan bupati kepulauan sangihe net peraturan bupati kepulauan sangihe tentang mai standar pelayanan minimal rumah sakit umum lin kendali tahuna dengan rahmat tuhan yang maha esa jua bupati kepulauan sangihesk ii tentang standar pelayanan minimal rumah sakit dmaka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit yang berlaku pada rumah sakit umum lin kendali tahuna: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan perlu menetapkan dengan peraturan bupati tentang standar pelayanan minimal rumah sakit umum lin kendali tahphan159b menkes sk per tentang rumah sakit peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor749a menkes sk per xii tentang rekam medis medical record: peraturan ., keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk iv tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. memutuskan: menetapkan peraturan bupati kepulauan sangihe tentang standar pelayanan minimal rumah sakit umum lin kendali tahuna bab bagian pertamarumah sakicreative dan rehabilitasi yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, rumah sakit umum lin kendali tahuna yang selanjutnya disingkat rsu adalah rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan sangihe: kepala rumah sakit adalah direktur rsu lin kendali tahuna, yang selanjutnya disebut direktur:standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib pemerintah pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. hal ini juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolakukur pelayanan minimum yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien, jenis pelayanan adalah jenis jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat:kuasa:, kinerja :: standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai: definisi operasional adalah uraian dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indicator: frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indickan target atau nilai adalah ukuran pencapaian mutu kinerja yang diharapkan bisa dicapai: dan tujuan standar pelayanan minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh jajaran rumah sakit umum daerah lin kendali tahuna dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan pada standar mutu paling minimum yang harus dipenuhi. standar pelayanan minimal ini menjadi panduan bagi bupati dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menilai dan mengevaluasi kinerja rsud dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. bab ii. bab jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), target waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal bagian pertama jenis pelayanan rsud lin kendali mempunyai tugas pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitation), yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan kesehatan (promosi) serta upaya rujukan. jenis jenis pelayanan kesehatan pada rsud sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan gawat darurat: pelayanan rawat jalan: pelayanan rawat inap, pelayanan bedah: pelayanan persalinan dan perinatology:: pengelolaan limbah, pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan ambulans kereta jenazah: pelayanan pemasaran jenazah: pelayanan laundry: pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pencegah pengendalian infeksi. bagian kedua indikator, standar nilai), target waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal rsud menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam berdasarakan kepadaterlampir dalam peraturan bupati ini.dimaksud pada termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini. bab ii april bupati kepulauan sangihe, aaa hironimus kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal, aprispm setiap jenis pelayanan, indikator dan standar jenis pelayanan indikator standar awal darurat kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa jam buka pelayanan gawat r2. jam darurat pemberi pelayanan gawat yo0terlayani, setelah dokter gawat daruratkhusus untuk jiwa pasien dapatklinik anak klinik penyakit dalam klinik kebidanan klinik bedah ketersediaan pelayanan anak remaja jiwa napa cc.13. setiap hari kerja kecuali jumat waktu tunggu dirawat jalan menit kepuasan pelanggan penegakan diagnosis .a. melalui pemeriksaan mikroskop terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan jenis pelayanan indikator standar rawat inap pemberi pelayanan rawat .a.s15k operasi kejadian infeksi nosokomial tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kejadian pulang paksa kepuasan pelanggan rawat inap penegakan diagnosis ja. melalui pemeriksaan mikroskopis terlaksananya kegiatan ib. y6o pencatatan dan pelaporan rumah sakit ketersediaan pelayanan napa, gangguan rawat inap dirumah sakit psikotik, gangguan erotik, yang memberikan pelayanan| dan gangguan mental organik jiwa tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri kejadian admission pasien gangguan jiwa dalam waktu bulan lama hari perawatan pasien minggu gangguan jiwa jenis pelayanan indikator standar bedah sentral bedah saja) waktu tunggu operasi 2hari elektif kejadian kematian dieja r2.anestesi, dan salah penempatan anestesi endotrachealtube persalinan, perinatologi (kecuali j1. kejadian kematian ibu .a. perdarahan mah sakit khusus luar karena persalinan pre eklampsia rumah sakit ibu dan anak) dan sepsis bbl 1500gr 2500gr pertolongan persalinan melalui seksiocesaase peserta mantap yang mendapat konseling mantap bidan terlatih kepuasan pelanggan jenis pelayanan indikator standar intensif rata rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama jam pemberi pelayanan unit .a. dokter sp. anestesi dan intensif dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani perawat minimal dengan sertifikat radiologi waktu tunggu hasil pelayanan 3jam thorax foto pelaksana ekspedisi dokter sp. rad kejadian kegagalan pelayanan kerusakan fotos rontgen kepuasan pelanggan lab. patologi klinik waktu tunggu hasil menit kimia darah pelayanan laboratorium.waktu tunggu pelayanan obat jadi a.s30 menit racikan b.s60 menit tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat kepuasan pelanggan penulisan resep sesuai formmulariumcholoseasretvaan monitor sawanmakin pelayanan terhadap pasien terlayani s15 menit dokumen rekam medik pelayanan rawat inap pengelolaan limbah baku mutu limbah cair bod omg i cod 80mg ! cc. sx30 mg l ph6 pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan administrasi dan manajemen tindaklanjut penyelesaian it. jenis pelayanan indikator standar ambulance kereta jenazah waktu pelayanan jamambulance oleh masyarakat pb. jam25y02 pengendalian infeksi (ppi) terlatih1airway, breath, operasional, mi00 y6 u . penanggungjawab kepala instalasi gawat darurat pengumpulan data jam buka pelayanan gawat darurat judul dam buka pelayanan gawat darurat tujuan tersedianya pelayanan gawat darurat jam disetiap rumah sakit definisi buka jam adalah gawat darurat selalu siap memberikan pelayanan selama operasional jam penuh. frekuensi setiap bulan pengumpulan bata bulan sekalistandar ' jam penanggungjawab kepala instalasi gawat daruratatan adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat operasional pelatihan bls ppid gels als sekuensi setiap bulan pengumpulan data bulan sekali numeratorstandar u " penanggungjawab kepala pendidikan dan pelatihan rumah sakit pengumpulan datapesoperasional datang frekuensi iga bulan pengumpulan data periode analisa migabulan jumlah pasien yang meninggal dalam periode jam sejak pasien datang denominator rumah seluruh yang ditangani gawat darurat sumber data rekam medik standar is2perserukhusus untuk rumah sakit dengan pelayanan jiwa) judul asien jiwa yang dapat ditenangkan dalam waktu jam dimensi mutu efektifitas dan keselamatdengan gangguan jiwa yang dengan operasionalang diderita. pengumpulan data periode analisa jumlah pasien gangguan jiwa yang dapat ditenangkan den jumlah seluruh pasien gangguan jiwa yang menunjukkan gejala dan tanda agresif ang ditangani gawat darurat sumber data rekam medik kepala instalasi gawat darurat pengumpulan data tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka budiang muka adalah uang yang diserahkan kepada pihak rumah sakit sebagai jaminan operasional terhadap pertolongan medis yang akan diberikan frekuensi iga bulan pengumpulan data jumlah pasien gawat darurat yangu u uj7 trahini spesialis adalah klinik pelayanan rawat jalan rumah sakit yang dilayani oleh operasionalmah sakitjuta tujuan tersedianya jenifrekuensi bulan pengumpulan data periode analisa bulan vuv numerator denisjawab kepala instalasi rawat jalan pengumpulan data buka pelayanan sesuai ketentuan juduldirumah sakit buka pelayanan adalah jam dimulainya pelayanan rawat jalan oleh tenaga operasional spesialis jam buka s.d. setiap hari kerja kecuali jumat frekuensi bulan pengumpulan data periode analisa. bulan bulan denominator jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan spesialistik dalam satu bulan pengumpulan data waktu tunggu rawat jalan judul waktu tunggu rawat jalan dimensi mutu akses tua yang mudah dan cepat diakses oleh pasien operasional oleh dokterjalan yang disurvei sumber data survey pasien rawat jalan standar s60menit penanggungjawab kepala instalasi rawat jalan komite mutu tim mutu pengumpulan data kepuasan pelanggan pada rawat jalan judul kepuasanpelangganpada rawat jalan dimensi mutu kenyamanan ela adan operasional diberikan frekuensi setiap bulan periode analisa migabulansekali sumber data survey standar a90 pengumpulan data pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi dots judul. culosis dengan strategi dots definisi pelayanan rawat jalansemua pasien yang tuberculosis yang diobati dievaluasi secara kohort sesuai denga penanggulangan nasional frekuensi ltbo3 upkjudul pemberi pelayanan rawat inap pemesanyang kompeten operasional minimal d3) frekuensi pengumpulan data periode analisa abuan u u numerator jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberi pelayanan diruang rawat inap ang sesuai dengan ketentuan denominator jah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas dirawat inap ( penanggungjawab kepala instalasi rawat inap pengumpulan data dokter penanggung jawab pasien rawat inap judul 'mengkoordinasikan operasionalandar hoog penanggungjawab kepala instalasi rawat inap pengumpulan data ketersediaan pelayanan rawat inap judulsakit yang diberikan timah baring operasionalpengumpulan data periode analisa bulan uu j jenis jenis pelayanan rawat inapjawab kepala instalasi rawat inap pengumpulan data jam visite dokter spesialis judul dsite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis setiap hari kerja sesuai operasional14. frekuensi lap bulan pengumpulan data periode analisajawab kepala instalasi rawat inap komite medik panitia mutu pengumpulan datgambarpada semua kategori luka operasional3x24 jam frekuensi pengumpulan data periode analisa mabukanleh pasien yang diperoleh selama operasional dirawat dirumah sakit yang meliputi dekubitus, phlebitis, sepsis, dan infeksi luka operasi frekuensi lap bulan pengumpulan datajawab kepala instalasi rawat inap komitepasien operasional dari tempat tidur, dilamar mandi, dsb, yang berakibat kecacatan atau kematian frekuensi jap bulan pengumpulan data periode analisa miapbulan berakibat kecacatan atau kematian standar ' i10096 pengumpulan data kematian pasien jam judul . kematianpasien jam tujuan terhambatnya pelayanan pasien rawat inap rumah sakit yang aman dan efektif peti kematian pasien jam adalah kematian yang terjadi sesudah periode jam operasional setelah pasien rawat inap masuk rumah sakit frekuensi bulan pengumpulan data periode analisa bulan " j a numerator jumlah kejadian kematian pasien rawat inap 48jam dalamsatubulan pengumpulan data kejadian pulang paksa judul kejadianpulang paksa www dimensi mutu efektifitas, kesinambunganpelayanan tujuan terhambatnya penilaian pasien terhadap efektifitas pelayanan rumah sakit ' | operasional diputuskan boleh pulang oleh dokter frekuensi bulan pengumpulan data periode analisa bulan u standar " u m pengumpulan data kepuasan pelanggan rawat inap judulinap | al. kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan opera rawat inap pengumpulan data periode analisa bulan sumber data ' survei standar esis dots definisi pelayanan rawat inapfo. penanggulangan nasional pengumpulan datadimensi mutu akses j7. tujuan tersedianya jenis pelayanan rawat inap yang minimal harus ada dirumah sakit jiwa definisi pelayanan rawat inap adalah pelayanan rumah sakit jiwa yang diberikan kepada frekuensi periode analisa bulan denominator midakada "j" standar minimal napa gangguan psikotik gangguan neurotik gangguan organik anda kepala instalasi rawat inaperet foto kesamaan pan gambarkematian yang terjadi pada pasien operasional gangguan jiwa bukan karena perawatan rawat inap yang tidak baik frekuensi bulan pengumpulan dattandar ' penanggungputritehnis tujuan gambarsudah dipulangkan tidak kembali, operasional keperawatan rumah sakit jiwa frekuensi bulan . pengumpulan data periode analisa bulanlama hari perawatan pasien gangguan jiwa judul nat adanya waktu perawatan pasien gangguan jiwa rumah sakit jiwa ope frekuensi bulan pengumpulan data numerator jumlah rerata perawatan pasien gangguan jiwa minggu standar seminggyergambarnya kecepatan penanganan antrianpelayananbedah pem ena waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter memutuskan operasional ntuk operasi yang terencana sampai dengan operasi mulai dilaksanakan frekuensijawabgan gan run terhadap keselamatan pasien operasionaliap bulan dan sentinelevent ida nai standar ' sih penanggungjawab kepala instalasi bedah sentral komite medis tidak adanya kejadian operasi salah sisi judul widakadanyakejadian operasisalahsisi ' keselamatan pasien operasionalevent periode analisa bulan dan sentinelevent dioperasi salah sisi dalam waktu satu bulan tidak adanya kejadian operasi salah orang judul tidak adanya kejadian operasi salah orang semen daan bedah sena tehadap keselamatan pasien nat. kejadian operasi salah orang adalah kejadian dimana pasien dioperasi pada orang operasional yang salah frekuensi bulan dan sentineleventrumah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi judul idak adanya kejadian salah tindakan pada operasi ' ' ) ) | dimensi mutu keselamatanpasien tindakan operasi rencana yang telah ditetapkan operasional tindakan operasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan frekuensi bulan dan sentinelevent pengumpulan data aas nori nansatubulan tidak adanya kejadian tertingginya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi bad ata etnis deras pee aan kkmtad amin kapas, gunting, peralatan operasi dalam tubuh pasien akibat tindakan suatu pembedahan operasional tindakan operasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan pengumpulan data mengalami tertingginya benda asing dalam tubuh akibat operasi dalam satu bulan denominator pumlahpasienyang dioperasi dalam satubulan standar 100p komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotrachealtube komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah dana muatan dimensi mutu keselamatanpasien didiharapkan sebagai akibat komplikasi operasional anestesi antara lain karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotrachealtube frekuensi bulan dan sentinelevent pengumpulan data periode analisa bulan dan sentinelevent bulan dan sentinelevent jumlah pasien yang mengalami komplikasi anestesi dalam satu bulan jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu bulan penanggungjawabmainan dimensi mutu. keselamatan tujuan mengetahui mutu pelayanan rumah sakit terhadap pelayanan persalinan. |ada eklampsia mulai terjadi pada kehamilan trimester kedua,pre eklampsia dan eklampsia merupakan kumpulan dari dua dari tiga tanda,yaitu: tekanan darah sistolik 160mm dan diastolik 110mm proteinuria 5gr 24jam pada pemeriksaan kualitatif oedemtungkai eklampsia adalah tanda preecroses persalinan lebih dari jam setelah pembukaan lengkap pengumpulan data dan dak sepsis. sumberdaya rekam medis rumah sakit pemberi pelayanan persalinan normal |. judul pemberipelayananpersainannormal tujuan tersedianya pelayanan persalinan normal oleh tenaga yang kompeten. (asuhan persalinan normal) dan bidan pengumpulan data periode analisis bulan dan bidan yang memberikan pertolongan persalinan normal. sumberdaya kepegawaian standar ' penanggungjawab komite mutu pemberi pelayanan persalinan dengan pen unit amp tenan peranan bagi bal dimensi mutu kompetensi teknis tujuan tersedianya pelayanan persalinan normal olehtenaga yang kompeten . | dari dokter sp, og, dengan dokter umum dan bidan (pe rawat yang terlatih). anam pengumpulan data denominator ooiidakada penanggungjawab komite mutu uud dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi frekuensi periodeanalisis abuan gem ang memberikan pertolongan persalinan dengan tindakan operasi. penanggungjawab komitemutu uu kemampuan menangani bbl 1500gr 2500gr efektifitas dan keselamatan tujuan terhambatnya kemampuan rumah sakit dalam menangani bbl pengumpulan data komite medik komite mutu |. pertolongan persalinan melalui seksi kesatria judul pertolongan persalinan melalui seksi kesatria 'o) ) o o o o o | tujuan terhambatnya pertolongan rumah sakit yang sesuai dengan indikasi dan efisien definisi operasional apengumpulan data periode analisis bulan jumlah seluruh persalinan dalam bulan penanggungjawab komitemutu keluarga berencana judul keluarga berencana mantap enam data bulan u u a periodeanalisis bulan pengumpulan data keluarga berencana mantap judul keluarga berencana mantap tujuan utusan kesinambungan pelayanan pelayanan mantap yang sesuai dengan pilihan status kesehatan pasien. pengumpulan data periodeanalisis bulan pengumpulan data kepuasan pelanggan judul kepuasanpelanggan tujuan terhambatnya persepsi pasien terhadap mutu pelayanan persalinan pelayanan persalinan. pengumpulan data periode analisis bulan sumberdaya survei vpaul rata rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama jam dimensimutu efektifitas tujuan gambarnya keberhasilan perawatanintensif sama dalam waktu jam pengumpulan data periodeanalisis bulan jam dalam bulan. pemberi pelayanan unit intensif judul pemberi pelayanan unit intensif tujuan tersedianya pelayanan intensiftenaga yang kompeten definisioperasional pemberi pelayanan intensif adalah dokter sp. dan dokter spesialis sesuai tcu setara pengumpulan data periodeanalisis bulan numerator jumlah tenaga dokter sp. dan spesialis yang sesuai dengan kasus yang ee. pelayanan perawatan intensif standar vii. thorax foto waktu tunggu hasil pelayanan thorax fotoradiologi foto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi data periodeanalsis bulan j .tersebut. ' sumberdaya rekammedis standar kepala instalasi radiologi pelaksana ekspedisi hasil pemeriksaan judul pelaksana ekspedisi hasil pemeriksaan dimensimutu kompetensi teknis tujuan per bacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan rontgen dilakukan oleh tenaga ahliibuan periodeanalisis bulan radiologi denominator jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen dalam bulan. kejadian kegagalan pelayanan rontgen judul kejadiankegagalanpelayananrontgen dimensimutu efektifitas dan efisiensi tujuan terhambatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan rontgen frekuensi pengumpulan data bulan periodeanaliss bulan sumberdaya register radiologi standar k26 penanggungjawab kepalainstalasiradiologiradiologi ' | definisi operasional kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan .terhadap pelayanan radiologi frekuensi pengumpulan data bulan periode analisis abuan sumberdaya bui uu.tujuan gambarsampe) sampai dengan menerima hasil yang sudah ekspedisi. pengumpulan data periodeanalisis bulan dalam satu bulan sumberdaya survei pelaksana ekspedisi hasil pemeriksaan laboratoriumpengumpulan data kain standaraas pengumpulan data periode analisis bulan jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulaan direncanakan. kesinambungan pelayanan dan efektifitas tujuan gambarnya kesinambungan pelayanan rehabilitasi sesuai yang direncanakan tidak bersedia meneruskan program rehabilitasi yang direncanakan. asa pengumpulan data periode analisis bulan standar' ') |han dan atau tidak sesuai dengan pedoman standar pelayanan rehabilitasi edif . bulan. penanggungjawab kepala instalasi rehabilitasi medik' | pelayanan rehabilitasi medik. pengumpulan data periode analisis bulandaya survei standar p80x kepala instalasi rosetta: timah kepuasan pelanggan judul kepuasan pelanggan tujuan gambarpengumpulan data(nominal sumberdaya sasa aah pak penanggungjawab kepala instalasi laboratorium kan instalasi farmasi waktu tunggu pelayanan obat jadi judul waktu tunggupelayananobatjadi ' tujuan terhambatnya kecepatan pelayananfarmasi menyerahkan resep sampai dengan menerima obat pengumpulan data periodeanalisis bulan jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam satu bulan sumberdaya surel waktu tunggu pelayanan obat racikan . judul waktutunggupelayananobatradkcan dimensimutu efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan pengumpulan data dalam satu bulan sumberdaya ji. survei u ut tuw . a.n tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat judul kakandanya kejadiankesalahanpemberanobat dimensimutu keselamatan dankenyamanan tujuan terhambatnya kejadian kesalahan dalam pemberanobat ' ') o o definisi analisis bula' ) o sumberdaya surel ufarmasi ' 'pelayanan farmasi. pengumpulan data standar penulisan resep sesuai formularium judul penulisanresepsesualformulaium tujuan terhambatnya efislensipelayanan obat kepadapasien ormularium obat adalah daftar obat yang digunakan rumah sakit. pengumpulan data jumlah resep yang diambil sebagai sample yang sesuai formularium dalam satu bulan. sumberdaya survei uuj xi. instalpasien tujuan terhambatnya efektifitas pelayanan instalasigizi penyediaan makanan, pada pasien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. aga pengumpulan data periode analisis bulan dalam satu bulan. sumberdaya survei sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien judul sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien tuan terhambatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan instalasigizi (sesuai dengan pedoman asuhan gizi rumah sakit pengumpulan data jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang disurvei sumberdaya survei standar tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet judul tidakadanyakesalahan dalampemberiandiet dimensimutu keamanan, efisien tujuan terhambatnya kesalahan dan efisiensi pelayanan instalasigzi ')' ) j| diet. pengumpulan data periode analisis bulan ang salah diet. sumberdaya survei xii.peayanan kebutuhan darah. definisi operasional cukup jelas pengumpulan data periodeanalisis bulan numerator jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat dipenuhi dalam bulan sumberdaya survei kejadian reaksi transfusi judul kejadianreaksittansftusl dimensimutu keselamatan tujuan terhambatnya manajemen risikopada utd 'mug gara! ponompuln data lan pengumpulan data periode analisis bulan " a penanggungjawab kepala utd u" u a xiii. pelayanan makin pelayanan terhadap pasien makin yang datang pada setiap unit pelayanan sma mandendaskkkandehdasadial pelayanan tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap masyarakat miskin pengumpulan data denominator jumlah seluruh pasien makin yang datang kerumah sakit dalam satu bulan. sumberdaya register pasien xiv. rekam medik (d4,mutu kesinambungan pelayanan dankeselamatan tujuan terhambatnya tanggungjawab dokter dalamisi lengkap oleh dokter dalam waktu s24lanjut dan resume haa pengumpulan data periode analisis bulan sumberdaya survei uud standar oom penanggungjawab kepala instalasi rekam medik hadir pelayanan| dimensi mutu keselamatan paman gambarnya tanggungjawab dokter untuk memberikan kepada pasien mendapat persetujuan dar marion akan atas medik yna dilas formed content adalah persetujuan yang diberikan paswiyneruaya porsi atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasir tersebut. haa pengumpulan data periode analisis bulan informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medik dalam bulan. sumberdaya ji. survei uajalan tujuan terhambatnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawatpengumpulan data denominator total sampel penyediaan rekam medik yang diamati tidak kurang dari asil survei pengamatan diruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru diruang rekam medik untuk pasien lama. standar rerata s10 menit penanggunginap efektifitas, kenyamanan, efisiensi ' isi tujuan (gambarnya kecepatan pelayanan rekam medik rawatinapk sampel rawat inap yang diamati penanggungjawab kepala instalasi rekam medik xv. pengolahan limbah baku mutu limbah cair judul bakumutulimbahcair ribhemical oxygen demand) mg liter total suspended solid) mg liter aga pengumpulan data periode analisis bulan asil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku penanggungjawab kepala prs pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan judul pengolahan limbahpadat berbahaya sesuai denganaturan dimensimutu keselamatan tujuan terhambatnya mutu penanganan limbah padat infeksius dijasaespangumpuknbatdibuan perodeanalisis bulan operasional sumberdaya hasilpengamatan pengamatan xvi. tindak lanjut tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi judul mindaklanjutpenyelesalan hasil pertemuantingkatdireksi | dimensi mutu efektivitas ana sakit definisi operasional indaklanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi adalah pelaksanaan indaki pengumpulan data periode analisis abuan numerator hasil keputusan pertemuan direksi yang ditindaklanjuti dalam satu bulan sumberdaya . 7i notulenrapat kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja judul kelengkapanlaporanakuntabilitaskinerjaang ada pada spm standar pelayanan minimal)yang ain yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah. laporan akuntabilitas kinerja rek pengumpulan data tahun perodeanalsis tahun dalam satu tahun penanggungjawab direktur ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat judul ketepatan waktupengusulankenaikan pangkat tujuan tergambanmya kepedulian rumah sakit terhadap tingkat kesejahteraan pegawai. bulan april dan oktober pengumpulan data perodeanalsis tahun nee paniai yana isikan tepat waktu sesuai perda kenaikan pengikat gan un. denominator. rumah seluruh pegawai yang seharusnya diusulkan kenaikan pangkat dalam satu ahun. sumberdaya sub bagian kepegawaian standar ' ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala asa kenanga tah efektivitas, kenyamanan tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap kesejahteraan pegawai b(uu pengumpulan data periode analisis satutahun dalam satu tahun. karyawan yang mendapat pelatihan minimal jam pertahun ema ena gan yani menetap kalian minimal jam perahu dimensibaik rumah sakit atau pun luar rumah sakit yang bukan merupakan pendidikan formal. minimal perkaryawan jam pertahun. pengumpulan data periode analisis batutahun denominator jumlah seluruh karyawan rumah sakit standar cost recovery judul kostrecove dimensi mutu efisiensi, efektivitas tujuan terhambatnya tingkat kesehatan keuangan rumah sakit dibagi dengan jumlah pembelanjaan operasional dalam periode waktu tertentu. pengumpulan data numerator jumlah pendapatan fungsional dalam satubulan xvii. ambulance kereta jenazah waktu pelayanan ambulance kereta jenazah judul waktupelayananambulance keretajenazah dimensi mutu akses olehstandar param uuddimensi mutu kenyamanan, keselamatan tujuan gambar. maksimal menit pengumpulan data response time pelayanan balance oleh masyarakat yang membutuhkan membutuhkan dimensimuu tujuan pefinisioperasional uuu uea sanga pengumpulan data periodeanalisis uud numerator denominator u sumberdaya standar uud penanggungjawab uuuvuuuvn xviii. pemulasaraan jenazah waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah judul waktutanggappelayanan pemulasaraanjenazah tujuan gambarnngumpulan data satu bulan jam penanggungnaa beras kena pay' )' )lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu unit harus sudah ditanggapi. pengumpulan data periode analisis bulan dalam satu bulan. denominator dunia seluruh laporan kerusakan alat dalam satubulan ketepatan waktu pemeliharaan alat patas esensi kemmambungan ramservice untuk tiap tiap alat sesuai ketentuan yang berlaku. pengumpulan data periodeanalisis bulan sumber data register pemeliharaan alat. bnn odds waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi. tujuan (ergambarnyaakurasi pelayanan laboratorium balai pengamanan fasilitas kesehatan bpk pengumpulan data periodeanalisis tahun . xx. penyediaan linen tidak adanya kejadian linen yang hilang dudu yidakadanyakejadianlinenyanghilang dimersimuu fisensidanefektftas idak ada pengumpulan data periode analisis ilmuan numerator jumlah inen yang dihitung dalam 4hari sampling dalam satutahun penanggungjawab kepala instalasi landdan efektifitas tujuriode analisis bulan sumberdaya survei ojo penanggungjawab kepala instalasi land xxi. pencegahan pengendalian infeksi tim ppi judul tersedianya anggota tim ppi yangterlatih tugas tugas tim ppi dasar dan lanjut ppi pengumpulan data denominator jumlah anggota tim ppi standar koordinasi apd judul tersedianya apd alat pelindung dir) dimensi mutu mutu pelayanan, keamanan pasien, petugas dan pengunjung tujuan tersedianya apd disetiap instalasi rs definisi operasional alat berstandar yang berguna untuk melindungi tubuh, tenaga seperti masker, sarung tangan karet, penutup kepala, sepatu boots dan gaun pengumpulan data periode analisis bulan uu ppi kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial rumah sakit osokomialdi rumah sakit tkata (oek list) pada instalasi yang tersedia rs, minimal parameter ilo,ili,vap,isk) pengumpulan data periode analisis bulan sumberdaya survei standar u u u u e penanggungjawab timppirsdirumah sakitpasien rawat jalan pengumpulan data periodeanalisis abuan,pelaporan bdi ' ) | rs. asa pengumpulan data periodeanalisis bulan numerator jumlah seluruh pasien rawat jalan yang dicatat dan dilaporkan standar k0htujuan terlaksananya diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis ' | pasien rawat inap. hama pengumpulan data periodeanalisis abuan dalam minggu rekam medik kegiatan pencatatan dan pelaporan tuberculosis tb) terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan tuberculosis tektvitas tujuan tersedianya data pencatatan dan pelaporan pencatatan dan pelaporan semua pasien yang berobat rawat inap rs. pengumpulan data periode analisis bulan numerator dunia seluruh pasien rawat inap yang dicatat dan dilaporkan denominator seluruh kasus rawat inap kepala instalasi rawat inap . lampiran unit pelayanan instalasi rawat darurat mara lana aal lan lalapan aan alta malaka ala aal enam lalapan ann alan lanang maa ann indikator kan . target layanan minimal ia. rawat dam bukapelayanangawat | g2om kau darurat (darurat 24jam 2jam 24jam 24jam 24jam pemberipelayanan o kan kan dimana rawat |kegawatdaruratan yang t000 93ge ssn6 den8 jails bts acts ppid. rawat waktu tanggap pelayanan dokter peran anne |o0770 (soon a00 kawat kemampuan menangani life la. "at juan ird i rawat ketersediaan tim penanggulangan dang: tenun rawat, (kotorses 1tim tim tim tim tim yan rawat 'emper |s2per s2per |ss2per darurat kematian pasien jam ird seribu seribu seribu seribu beribu rawat tidak adanya keharusan untuk nana ar! darurat (dak aan uang muka yoa unit pelayanan rawat jalan peka elegan ale danemunanaa sma ara o jenis standar target indikator mma mama pem aam | mei minimal ea" rawat ketersediaan pelayanan rawat .x0000 eso |xoo0n nan pee mama rawat pemberi pelayanan poliklinik e0oe alan (spesialis tp wat buka pelayanan sesuai loo oo0 jean tunggu rawatjalan menit nat tao alan waktu tunggu rawat jalan menit menit menit menit menit maa rawat kepuasan pelanggan pada kepuasan rawat jalan unit pelayanan rawat inap (standar jenis standar target indikator ema pem layanan minimal rawat (ketersediaan pelayanan rawat ana. inap rawat ketaatan infeksi nosokomial. s1, (padat (ketaatan infeksi pasca operasi las lsm , rawat (pemberi pelayanan rawat inap x000n yo000 nan ( ' dirawat dokter penanggungjawab pasien joe ket inap sea, ala lau aman meera ear rawat sam visite dokter spesialis laman menmemebaa ana ammowmaan arak ema pama lema pam pen ama anda pama near enter han pee amar hama pononnimaannam na: rawat idak adanya kejadian pasien lana jatuh yang berakibat kecacatan 1009p inap atau kematian yaa lk . r (kawat (kematian pasien rawat inap .c0, .so,2am is0,za0n ama pena pera |s. rawat ketaatan pulang paksa s7s0e (map naa, kawat kepuasan pelanggan pada roma ho. nap pelayanan rawat inap 272p unit pelayanan instalasi bedah sentral muat mena lan lan lan jenis standar target indikator ema pia eni minimal |a. (padan kejadian kematian meja operasi a00 tia sab maa mama mama pama pee aman bedah tidak adanya kejadian operasi salah sentral (orang |oo0e bedah tidak adanya kejadian tertingginya benda asing pada tubuh pasien setelah sentral sai operasi tan badan a22! sentral waktu tunggu operasi elektor c2hari hari hari hari asa: bed (median lan ala lan lan kanan naam mana mesmnani irisan adanya kejadian operasi salah sisi |toko |ooo nanang pengen aaa ly bedah tidak adanya kejadian salah tindakan (ne mai tada operasi '(hoon |x0000 unit pelayanan smf orgsyn ino jenis layanan mdtkator sma aga had selatan minimal bia pemberi pelayanan persalinan persalinan (normal adalah dokter sp. normal dokter umum terlatih (asuhan persalinan normal) dan bidan bersertifikat apn pertolongan persalinan melalui gawang kesatria seksi kesatria beam mean mna kejadian kematian ibu karena po. persalinan lobsgyn perdarahan sip sim sie sim pre eklampsia s30 s30 s30 sepsis s0. sb. persalinan pemberi pelayanan persalinan dengan dengan penyulut adalah tim tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia (penyulut pone desi (pomsenpanyaranpersatnan ten aon laos masak dengan tindakan operasi reog hat akbar penawar me | kepuasan pelanggan pada is. love kepuasan iana mnnnnnnonnnnnnnnn ann dengan kontrasepsi pemberi pelayanan mantap pan mantap ". pesanan sen r kontrasepsi konsultasi kontrasepsi mantap tone unit pelayanan instalasi perinatologi tema tata target no: indikator! pam, layanan minimal gmn parah san tema anna maand ker pena nanah pan hk. perinatologi kemampuan menangani bbl 1501gram| (a90 son antre nts nnnonnnnatan mind ada unit pelayanan instalasi perawatan intensif apa nan ino) jenis indikator aman target layanan minimal nan rata rata pasien yang kembali pelayan perawatan intensif dengan kasus yang sama x3y6 s34h intensif ic72jam pemberi pelayanan unit intensif adalah pelayanan dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bea sif yang sesuai dengan kasus yang ditangani, 100y0 love perawat dengan sertifikat perawat mahir jonan pennnnnni jenis bean pan unit pelayanan smf paru san ivo jenis layanan indikator standar target pena minimal (zo15 penegakan diagnosis pada pasien ppt diagnosis rawat jalan melalui pemeriksaan leone mikroskopis had pencatatan dan kegiatan pencatatan dan pelaporan soo pelaporan rawat jalan rumah sakit soon son. penegakan diagnosis pada pasien diagnosis dirawat inap melalui pemeriksaan toko. mikroskopis oo pencatatan dan kegiatan pencatatan dan pelaporan ann |some love |a. pencatatan dirawat inap rumah sakit soon score aan aan nnnnnnnnnn maa aan unit pelayanan smf anestesi jenis standar target indikator layanan minimal komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi | jas anestesi anestesi dan salah penempatan endotracheal |s6ya leon (see sen) unit pelayanan radiologi pol jenis (olbeyanan minimal iraatotogi (wake tunggu hasil pelayanan saja iea,jam meriam salam anta na, memanen dana emnemmamana oh pelaksana ekspedisi hasil iradtooat pemeriksaan rontgen loo ana radiologi (kejadian kegagalan pelayanan cp rontgen pen bilangan mnn | maan (kepuasan pelanggan terhadap akan basu stadia sii matah unit pelayanan laboratorium patologi klinik no! jenis layanan indikator standar target men minimal pee , der pengobatan waktu tunggu hasil pelayanan s140 kum laboratorium menit menit menit menit menit patologi klinik (pelaksana ekspertisidan laboratorium vali hasil pemeriksaan patologi klinik 'laboratoriumadalah dokter gone spesialis patologi klinik adakalanya kesalahan labiata penyerahan hasil pemeriksaan image y60 laboratorium laboratorium kepuasan pelanggan terhadap karat akan kabaret klinik kepuasan laboratorium son unit pelayanan rehabilitasi medik mam fat ena memanen standar target jenis layanan indikator pan, h hee akan maag mila rehabilitasi tidak adanya kejadian kesalahan fa. rata (ular adi rehabilitasi medik 100p |love |ssw manan anna kejadian drop outpasien terhadap esggssan messi kna rehabilitasi pelayanan rehabilitasi yang maks. woo iso direncanakan rehabilitasi kepuasan pelanggan terhadap (anon manor s2001 ja. rabab kepuasan rehabilitasi medik sone unit pelayanan farmasi dino | jenis standar target ino| layanan indikator minimal tas layanan waktu tunggu pelayanan obat menit farmasi menit menit menit menit menit maktutunggu pelayanan obat ment 3s farmasi (racikan nggu percaya menit menit menit menit nan mk, (naa adanya kejadian kesalahan farmasi pemberi obat mama masam par kanan penulisan resep sesuai (farmasi auctarium t0000 is. farmasi kepuasan pelanggan terhadap asn son asn pelayanan farmasi unit pelayanan instalasi gizi cma nan aaa (ana jenis standar target indikator kanan paman minimal ketepatan waktu pemberian makanan ann pedang gizi (265y0 esa 265ne sisa makanan yang tidak termakan ben sisa pasien s20 .seok 1s40o .o) ara tidak adanya kesalahan dalam ket dek adan diet los unit pelayanan transfusi darah pemeran angin men aman anna pns jenis standar target indikator mma pesona pemnammaraaa layanan minimal maa ana mamak paman tan pranata hama ear pemain haa marararamamane (raat (pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap darah pelayanan transfusi |70ye ente mpr nantransfusi ena (pansus kejadian reaksi transfusi jaran (aon ik1op unit pelayanan ambulance jenis indikator sandar target , layanan minimal kecepatan memberikan pelayanan ambulance ambulance mobil jenazah rumah how indah poo sakit waktu pelayanan (alam aan jam jam unit pelayanan instalasi perawatan jenazah www www ww target jenis indikator standar og kanan minimal pemasaran waktu tanggap pelayanan jam makanan. gemuasarganjeraraho)o1)o liam (jam (jam jam, na. fa. unit pelayanan pengolahan limbah mama ema aaa kat 'beats layanan indikator sta nda mam r | minimal "(pengolahan limbah padat pengolahan berbahaya sesuai dengan mbah aturan (or pengolahan none koran honor limbah baku mutu limbah cair |100o unit pelayanan instalasi pemeliharaan sarana standar target no: jenis layanan indikator stan mmnaonmn lama pemanasan kanan minimal pemeliharaan (kecepatan waktu menanggapi tana tran sarana ike kan alat |son pemeliharaan ketepatan waktu pemeliharaan alat ix0096 ama ena mam nan lan aaa alan pn ! aan lan pem nan. pemeliharaan peralatan laboratorium (dan atau ukur sarana yang lain)yang terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi unit pelayanan laundry (ho jenis anatara ( standar target indikator mmm gema amma pem layanan minimal (ix itaunary tidak adanya kejadian linen yang hilang asas toon itoe (kecepatan waktu penyediaan linen untuk laundry ruang rawat inap |zo0 soo unit pelayanan rekam medik ear (lama o jenis standar target indikator layanan minimal pelayanan terhadap pasien makin yang datang pada setiap unit medik layanan sam telan rekam medik rekam kelengkapan pengisian rekam medik reka kyi jam setelah selesai pelayanan kejam kelengkapan informed consent medik setelah mendapat informasi yang 100o jelas . rekam waktu penyediaan dokumen rekam rerata s10 sis sis s10 s10 medik medik pada pelayanan rawat jalan menit menit menit menit menit dokumenrekam gas naa maa rekam waktu penyediaan dokumen rekam rerata s15 s15 "sis medik medik pelayanan rawat inap menit menit menit menit menit sea) unit pelayanan diklat kao jenis maan target layanan minimal karyawan yang mendapat pelatihan ear akan: pat pelnkmal dam pertahun hata dead kata unit pelayanan rekam medis tebe kala nama ann tan lu) standar target jenis indikator ang mia sentatayanan minimal administrasi ana tan benaman (coat recovery aon administrasi ketepatan waktu penyusunan ae| ata ro. ketepatan waktu pemberian kami insentif kata pama punca sesuai kereta administrasi tindak lanjut penyelesaian tani aan ppa &dnajeman aah kanfuuun angker direksi jasa sono administrasi laporan mna naa fa. kaminkarai sengatan pakai pengusulan mono some ikknajeman. ikenaikanpangkat administrasi ketepatan waktu pengurusan fa. pdminketrasi naa hala 80w waktupemberian lkaministrasi kecepatan maks jam jam jam npa efek an unit pelayanan komite dalil bol aatatmaman indikator sana jenstayanan minimal gone| pencegahan dan tersedianya anggota tim pencegahan pengendalian infeksi jaan pengendalian infeksi yang pan soo had mami sam bnn dengnnnn mama pon eno! pencegahan dan ketersediaan alat pelindung diri lai kenyamanan pelan asa (one san pencegahan dan kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi kopian nosokomial pelayaran aon soo bupati kepulauan sangihe, pat kompas makagansa |
nan bupati jembranadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jembrana, menimbang bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya standar pelayanan paten pada kecamatan kabupaten jembranajembrajak adalah kontribusi wajib kepada kabupaten jembranjembrana dalam menunjang kemakmuran rakyat. retribusi adalah pungutan kabupaten jembranjembrana untuk kepentingan orang pribadi atau badan. izin adalahlebih cepat, tepat waktu,a pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasi, meliputi jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada camat,.dan lama proses pelayanan adalah waktu pemrosesan pelayanan perizinan sampai penerbitan berkas. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud padapada huruf meliputi, permohonan izin, dan rekomendasi pengajuan izin tempat penjualan minuman beralkoholp tel. bab vperizinan paten pada kecamatan se kabupaten jembrana lama masa jenis perizinan dasar hukum persyaratan proses besar biaya mekanisme berlaku ket.tanah lapang jembrana nomor tahun ditujukan kepada bupati hari musik dan informasi, ketentuan kecamatan tentang retribusi jasa jembrana c.g. camat setempat kerja hiburan lainnya mengisi formulir pendaftaran, dalam izin. usaha dengan melampirkan fotokopi ktp komersil) pemrosesan pemeriksaan pemohon. untuk kegiatan rp. , hari berkas persyaratan,izin penutupan undang undang nomor permohonan diatas materai rp. (tiga) pemohon menuju loket maksimal final jalan desa tahun tentang lalu ditujukan kepada bupati hari informasi, (dua) hari. kecamatan lintas dan angkutan jalan, jembrana c.g. camat setempat kerja mengisi formulir pendaftaran, keputusan bupati jembrana dengan melampirkan: pemrosesan pemeriksaan nomor tahun fotokopi ktp pemohon berkas persyaratan, tentang pengendalian rekomendasi izin penutupan jalan peninjauan pemeriksaan bangkitkan dan tarikan lalu dari pejabat yang berwenang lapangan (jika diperlukan), lintas kabupaten bagi kegiatan yang bersifat komersil, gratis pembayaran loket kasir, jembrana. dilengkapi dengan proposal (uraian dan rencana kegiatan usaha) penyerahan izingor dan jembrana nomor tahun ditujukan kepada bupati hari musik dan informasi, ketentuan kecamatan gedung yang tentang retribusi jasa usaha jembrana c.g. camat setempat kerja hiburan lainnya mengisi formulir pendaftaran, dalam izin. merupakan aset dengan melampirkan fotokopi ktp komersil) pemrosesan pemeriksaan daerah pemohon. untuk kegiatan rp. , hari berkas persyaratan, wilayahnyasosial penyerahan izin bupati jembrana, ttd putu arthanon perizinan paten pada kecamatan se kabupaten jembrana jenis pelayanan lama besar pengesahan surat keterangan surat keterangan berbekal lurah (satu) gratis proses dilanjutkan oleh yang berbekal lurah terkait dengan kelengkapan permohonan izin hari kerja bersangkutan kantor pelayanan permohonan orang pribadi sesuai yang dipersyaratkan. perizinan terpadu kabupaten dan atau badan hukum yang jembrana mengajukan permohonan izin pada skpd lainnya rekomendasi pengajuan izin |( surat keterangan pertimbangan (satu) gratis proses dilanjutkan oleh yang tempat penjualan minuman dari berbekal lurah hari kerja bersangkutan kantor pelayanan beralkohol kelengkapan permohonan izin perizinan terpadu kabupaten sesuai yang dipersyaratkan jembrana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jembrana, menimbang,olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembran, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembrana. rencana pendapatan dana bos dianggarkan pada lain lain pendapatan daerah yang sah dalam rka ppid sesuai usulan dari dinas pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembranarencana belanja dana bos dianggarkan dalam rka skpd dinas pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembransebagaimana dimaksud dalam bab pelaksanaan dan ketatausahaan kepala dinas pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembranaolahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembrana, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembrana menyamolahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembranoslain lainevurgorsh kasta peumgangsungangan isematowan berkepala bagantuam (ewemurronusur sim |ass pemformatan umum aturan tor mpw harta badhroel. sekitar darahkebijakvd'::, sistem dan prosedur ketatausahaan keuangan daerah, dan |
peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru dan dosen sealam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang ada kabupaten kutai kartanegara, perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya sebagaimana diatur padaia, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf atas perlu ditetapkan peraturan bupati tentang tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru dan dosen se kabupaten kutai kartanegararepublik indonesia nomor tahun tentang beban kerja guru dan pengawas sekolah, peraturan menteri keuangan nomor pmktunjangan penghasilan bagi guru dan dosen setai kartanegargawai negeri sipil adalah pns atau dipekerjakan luar instansi indukny. non pegawai negeri sipil yang selanjutnya non pns adalah pegawai yang bukan berstatus pegawai negeri sipil. tunjangan perbaikan penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dosen baik pns maupun non pnsatau dosen sebagai pendidik profesionaluntuk anak anak berkebutuhan khusus. bab maksud dan tujuan pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan kepada guru dan dosen baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang ada kabupaten kutai kartanegara, sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalbab iii subjek setiap guru dan dosen, baik pns maupun non pns yang ada kabupaten kutai kartanegara berhak mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan. besar tunjangan perbaikan penghasilan akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati kabupaten kutai kartanegara bab syarat syarat guru dan dosen yang berhak menerima tunjangan perbaikan penghasilan adalah sebagai berikut bertugas secara aktif pada satuan pendidikan diwilayah kabupaten kutai kartanegara berstatus sebagai guru pada tk ra kb(paud), sd mi, smp m ts, sma ma, smk mak, slb plb dosen pada lembaga pendidikan tinggi. melaksanakan kewajiban mengajar dengan jumlah jam mengajar dengan ketentuan sebagai berikut beban kerja minimal jam: jam tatap muka untuk kepala sekolah minimal jam: wakil kepala sekolah minimal jam: dan guru biasa minimal jam ditambah ekuivalensi tugas lain kecuali bagi guru yang bertugas daerah terpencil, terpencar, terisolir dan sekolah kecil mengajar pada satuan pendidikan yang proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan standar isi dan terdaftar pada dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara. memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan pupuk untuk guru. dan nomor induk dosen nasional nid untuk dosen atau surat keputusan pengangkatan oleh ketua yayasan yang sah dan berlaku. guru dan dosen harus menyampaikan data, dengan mekanisme sebagai berikut utd kecamatan menghimpun dan rekapitulasi usulan dari sekolah seterusnya disampaikan dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh masing masing utd kecamatan selanjutnya disampaikan kepada bagian keuangan sebagai dasar pembayaran. penerima yang mengajar atau bertugas sebagai guru, dosen pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya diperbolehkan menerima tunjangan perbaikan penghasilan pada satu satuan pendidikan yang utama (induk). pegawai negeri sipil yang mengajar sebagai guru dosen honorer tidak diberi tunjangan perbaikan penghasilan. bab tata cara pembayaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan didasarkan sebagaimana yang dimaksud dengan dalam peraturan bupati ini. waktu pembayaran tunjangan perbaikan guru dan dosen sudah dapat dilaksanakan setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran disahkan. pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru dan dosen baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil dilaksanakan secara langsung oleh dinas pendidikan kabupaten kutai kartanegara. bab ketentuan penutup dengan diberlakukannya peraturan bupati ini maka peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan perbaikan penghasilan guru se kabupaten kutai kartanegra para dr. ham. haryanto bachroel, sekretaris daerah h.chairil anwar, sh, hum asisten pemerintahan umum hukum arief anwar, sh, si kabar hukum virus affandi, sos. kasubbag perundangundangan |
.__ <r: peraturan bupati kabupaten kuta! timur nomor j2 :tahun tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten kutai timur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai timur, menimbang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility) merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait (multi stakeholder); bahwa para pelaku dunia usaha telahmenuju pengembangan dan pengelolaan csr yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, telah dibentuk forum multi stakeholder msh) bagi penerapan corporate social responsibility csr) menuju pembangunan kutai timur yang berkelanjutan; bahwa peraturan bupati kutai timur nomor hk vii tentang pedoman corporate social responsibility csr) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diperbaharui sesuai dengan perundang undangan yang berlaku; peraturan mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf huruf huruf dan huruf perlu diatur kembali peraturan bupati kutai timur ten tang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten.. .,memutuskan: peraturan bupati tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaantanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility) selanjutnya disingkat csr adalah merupakan bentuk komitmen dan nilai kontribusi perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis kabupaten kutai timur, untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan eksternalnya serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. komitmen perusahaan adalah pernyataan tertulis yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian sumberdaya oleh perusahaan. kontribusi perusahaan adalah peran aktif perusahaan berupa program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama stakeholder. beroperasi secara legal adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya. beroperasi secara etis adalah kepantasan perusahaan bertindak sesuai dengan norma universal dan local serta mengikuti standarpembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi mengorbankan kemampuan generasi memenuhi kebutuhannya. kualitas hidup adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak atau lebih dari hidup layak. sekarang tan mendatang guna wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, . . stakeholdern sebuah komunitas, ter holder selanjutnya disingkat msh adalah sekumpulan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, legislatif, perusahaan swasta dan milik negara, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat prakarsa multi stakeholder corporate social responsibility selanjutnya singkat prakarsa msh dari program csr. forum multi stakeholder corporate social responsibility selanjutnya singkat forum msh csr adalah model . .,,, organisasi lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan peneraren tangan. ruang lingkup program csr kabupaten kuta.i timur diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah kabupaten kutai timur dengan melibatkan komitmen dari pihak pihak, yaitu; pemerintah daerah, termasuk dinas instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, duduk:ung oleh unsur dewan perwakilan rakyat. perusahaan perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi wilayah kabupaten kutai timur. masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara ptimur, termasuk unsur akademis serta media massa. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud peraturan bupati ini dimaksudkan untuk: memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan csr yang dilakukan oleh perusahaan kabupaten kutai timur; csr yang partisipatif, transparan dan akuntabel kabupaten kutai timur; dan atau mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program csr dengan pemerintah daerah dan masyarakat. bagian kedua tujuan peraturan bupati ini bertujuan untuk: terwujudnya batasan yang jelas tentang program csr termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak pihak yang menjadi pelakunya; terselenggaranya csr sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan csr secara terpadu dan berdaya guna;csr; dijadikannya panduan bagi penyelenggaraan csr oleh perusahaan yang beroperasi kutai timur; dan atau terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program pemerintah daerah, masyarakat dan program csr yang diterapkan oleh perusahaan perusahaan yang beroperasi kabupaten kutai timur. bab iii prinsip prinsip penerapan csr csr atau tanggung jawab sosial perusahaan diselenggarakan berdasarkan prinsip prinsip; kesadaran umum; kepedulian; keterpaduan; kepatuhan hukum dan etika bisnis; kemandirian; kepekaan; keberpihakan; kemitraan; migrasi; mutualistis; non diskriminasi; sinergitas. kebersamaan; partisipatif; aspirasi; keterbukaan dan kejujuran; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; pemberdayaan; . '\ profesional; transparansi; akuntabilitas; kreatifitas dan inovasi; keteraturan; program perbaikan berkelanjutan; keadilan yang bijak; dan kebijakan yang adil. bab penerapan csr yang berkelanjutan bagian kesatu perencanaan program csr perencanaan program csr yang disusun oleh perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut: hasil hasil musyawarah rencana pembangunan musrenbang) baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten kutai timur; kebutuhan prioritas masing masing wilayah csr perusahaan; program csr yang akan dilaksanakan oleh masing masing perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. rencana program csr yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada forum msh csr. . .,. rencana kegiatan program csr oleh perusahaan tidak tumpang tindih dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun pemerintah daerah. apabila terdapat kegiatan program csr perusahaan mempunyai sasaran yang sama dengan pemerintah daerah dan atau perusahaan lainnya, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan forum msh csr dan atau skpd yang terkait. bagian kedua dana csr dana csr perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program csr perusahaan yang bersangkutan. realisasi dana untuk pelaksanaan program csr yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. besarnya jumlah dana csr ditentukan oleh masing masing perusahaan dengan tetap berpegang pada prinsip prinsip penerapan csr sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga bidang bidang program csr program csr dapat meliputi bidang bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; pendidikan; kesehatan dan sanitasi; infrastruktur dan sumberdaya energi; lingkungan hidup; peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah; keagamaan, sosial dan budaya; dan tanggap darurat. prioritas bidang kegiatan program csr sebagaimana dimaksud padabagian keempat wilayah sasaran program csr _,,,_ . wilayah sasaran program csr diprioritaskan untuk diterapkan pada wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan minimal (tujuh puluh persen) dari keseluruhan program csr. perusahaan dapat menerapkan program csr diluar wilayah tersebut pada dengan pertimbangan tertentu dari masing masing perusahaan. bagian kelima pelaksanaan csr pelaksanaan program csr dapat dilakukan secara langsung oleh masing masing perusahaan dan atau bekerjasama dengan pemerintah dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. . . .,, . jangka waktu pelaksanaan program csr dalam satu tahun dan atau tahun jamak. jika perusahaan akan melakukan perubahan perencanaan program csr yang sudah ditetapkan, perlu menyampaikan pemberitahuan kepada forum msh csr kabupaten kutai timur. jika terdapat usulan program csr dari pemangku kepentingan diluar rencana program csr yang sudah ditetapkan, maka usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari minimal ketua forum badan pelaksana msh csr dengan tetap mematuhi prinsip prinsip transparansi, akuntabel, berkelanjutan, kejujuran dan penuh tanggung jawab, besarnya alokasi dana program csr bidang peningkatan kapasitas masyarakat dart kemitraan dengan pemerintah serta bidang keagamaan, sosial dan budaya lebih kecil dibandingkan dengan bidang bidang lainnya. babi sistem monitoring dan evaluasi csr bagian kesatu pelaporan setiap perusahaan menyampaikan program csr setiap tahun kepada kabupaten kutai timur. laporan realisasi forum msh csr laporan realisasi program csr meliputi sasaran, bentuk program, lokasi, dana, penerima manfaat, output, outcome, kendala dan tindaklanjut sesuai dengan format yang disepakati. bagian kedua monitoring dan evaluasi demi terjaminnya pencapaian dan manfaat program csr secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program csr melalui forum msh csr. bagian ketiga indikator keberhasilan indikator berhasil program; tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat; tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program; dan atau pencapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang ditetapkan. babi organisasi forum multistakeholder (msh) csr bagian kesatu kelembagaan forum mshtimur, maka para ,,,. pemangku kepentingan msh) perlu bergabung dalam suatu wadah yaitu forum msh csr. forum msh csr sebagaimana yang dimaksud padaa, bagian kedua visi dan misi forum msh csr visi dari forum msh csr pembangunan kabupaten berkelanjutan. adalah mendukung kutai timur yang misi dari forum msh csr adalah: mendukung prakarsa corporate social responsibility yang berkelanjutan; ., mendukung pemberdayaan berkelanjutan; dan masyarakat yang mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan. bagian ketiga maksud dan tujuan forum msh csr.,.,;bagian keempat prinsip prinsip dasar forum msh csr forum msh; akuntabilitas; profesional; berkelanjutan; kepekaan; kesetaraan; berwawasan lingkungan; kejujuran; dan amanah; prinsip transparansi sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalahprinsip akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada ., . masyarakat luas. prinsip profesional sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat prinsip berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan. prinsip kepekaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah. prinsip kesetaraan sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi. prinsip berwawasan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. prinsip kejujuran sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan not 111a yang berlaku. prinsip amanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan. bagian kelima peran forum msh csr forum msh csr dalam penerapan csr memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung. peran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdayaan sekaligus pendamping. peran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam adalah adalah sebagai pengkaji kebijakan csr. bagian keenam tugas forum dalam penerapan csr forum msh csr dalam upaya penyusunan perencanaan progrdaya yang berada dalam lingkup csr; mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan program csr yang partisipatif; mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi forum msh csr; menyampaikan hasil rapat koordinasi forum msh csr kepada pemerintah daerah kabupaten kutai timur; mempublikasikan hasil musyawarah perencanaan program csr kabupaten kutai timur kepada publik; selama pelaksanaan program csr berlangsung, forum msh csr akan melaksanakan kunjungan dan supervisi lokasi atau obyek pelaksanaan proyek csr; forum msh csr mempunyai peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi; forum msh csr dapat melakukan tindakan: monitoring pelaksanaan program csr; mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program csr; dan diseminasi monitoring dan evaluasi program csr. mengajukan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program csr. bab vii forum msh csr kabupaten bagian kesatu kepengurusan forum msh csr tingkat kabupaten terdiri dari: dewan pengarah (tingkat pembuatan keputusan kebijakan); dan badan pelaksana (tingkat pelaksana) msh csr. dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: dewan pengarah forum msh.);; dan anggota anggota dewan pengarah forum msh csr tingkat kabupaten memiliki jabatan.n atau mandat dalam organisasi institusi masing masing yang mencakup tanggung jawab bidang bidang yang berhubungan dengan implementasi csr. badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: badan pelaksana msh; keanggotaan badan tingkat kabupaten pelaksana forum msh csr dapat ditambah dengan . narasumber konsultan sesuai kebutuhan; anggota anggota badan pelaksana forum msh csr tingkat kabupaten ditunjuk oleh dewan pengarah forum sl csr; masa kerja anggota badan pelaksana forum msh csr tingkat kabupaten dikaji ulang setiap tahun; dan evaluasi kinerja anggota badan pelaksana forum msh csr dilakukan oleh musyawarah forum msh csr tingkat kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. dalam tugas sehari hari, badan pelaksana forum msh csr tingkat kabupaten dibantu oleh staf sekretariat yang berkedudukan sangat. bagian kedua tugas dan tanggung jawab tugas dan tanggungjawab dewan pengarah yaitu: menetapkan kebijakan yang berkaitan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan pengendalian implementasi csr; dengan dan melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi csr;ngarah forum msh csr serta menetapkan ruang lingkup kerja badan pelaksana msh csr;msh csr; dan anggota dewan pengarah forum msh csr . bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan forum msh csr kepada kelompok pihaknya masing masing. tugas dan ta.panggung jawab badan pelaksana yaitu; melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi csr; melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari dewan pengarah forum msh csr; dan membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada dewan pengarah forum msh csr. tugas dan tanggung jawab sekretariat yaitu;; dan sekretariat bertanggung jawab terhadap ketua badan pelaksana. bagian ketigaviii tim koordinasi msh csr tingkat kecamatan bagian kesatu kepengurusan tim koordinasi msh csr tingkat kecamatan diketuai oleh camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan basil musyawarah tingkat kecamatan. anggota tim koordinasi msh csr tingkat kecamatan terdiri dari wakil wakil perusahaan, pemerintahan kecamatan dan masyarakat. bagian kedua tugas dan tanggung jawab tim koordinasi msh csr tingkat kecamatan mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu: mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan csr; melaksanakan penyusunan program csr melalui musrenbang kecamatan; menyampaikan dan menindaklanjuti hasil musrenbang kecamatan kepada forum msh csr; memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan csr tingkat kecamatan; menyampaikan hasil kerja dan keputusan forum msh csr kepada kelompok pihak nya masing masing; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program csr tingkat kecamatan. bagian ketiga pat rapat tim koordinasi msh csr tingkat kecamatan dilaksanakan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun. rapat lainnya dapat dilaksanakan apabila diperlukan. bagian keempat .::" pembiayaan operasional forum msh csr dalam melaksanakan tugas dan fungsinya forum msh csr wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan forum msh csr. besarnya dana dukungan terhadap forum msh csr diatur berdasarkan kesepakatan bersama. . ._, dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten kutai timur melalui lembaga institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor stakeholder seperti bappeda dan atau bahamas. pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan kegiatan, antara lain: operasional sekretariat; kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas forum msh csr; rapat dan musyawarah; kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan. . forum msh csr melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada anggota forum msh csr sebagai bentuk pertanggungjawaban. bab sanksidanpenghargaan bagian kesatu sanksi perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program csr, pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi forum msh csr dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. bagian kedua penghargaan perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan csr dengan baik dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari forum msh csr.. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati kutai timur nomor hk vii ten tang pedoman penerapan corporate social responsibility tanggung jawab sosial perusahaan] kabupaten kutai timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ._ peraturan bupati ini rniakar maret k11tni '!' im1_1r . . . . japan oarigatta pada tanggal c:?l<tweet 2a' tpa t'ra 't' tl\,f ,. . .: :a. .il . . " ; . . . rt. l uum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbang bahwa kabupaten purwakarta merupakan salah satu dari kabupaten kota indonesia yang mendapat perhatian khusus dengan perkembangan kasus hiv aids dan pmgendalian hiv aids dan pms kabupaten purwakarta yang jelas dan tepat diperlukan untuk konsolidasi dan integrasi program: bahwa kebijakan pengendalian hiv aids dan pmdan pmhuruf dan huruf atas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan penanggulangan hiv aids dan pms kabupaten purwakarta dengan suatu peraturtelah mengetahui dirinya terinfeksi hiv aids, memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan secara bersama sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui: tidak mendonorkan darah, cairan sperma, organ atau jaringan kepada orang lain: cc. menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. bab viiiaids dan penyakit menular:, dha dan ridhaaids dan penyakit menular. bab pembiayaan segala biaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan hiv aids yang dilaksanakan oleh dinas, badan dan kpa bersumber pada apbd, apbnsumber biaya bagi kpa tidak meliputi pencegahan dan penanggulangan pms, terkecuali bagi dinas dan badandan pmdan penyakit menular termasuk masyarakat maupun sektor swasraturan presiden nomor tahun tentang komisi penanggulangan hiv dan aids: keputusan menteri kesehatan nomor menkes ska ii tentang wajib pemeriksaan hiv darah donori tentang strategi nasional penanggulangan aids indonesiadinas kesehatan kabupaten purwakarta. badan adalah badan keluarga berencana dan perlindungan ibu dan anak kabupaten purwakarta. rumah sakit umum daerah, yang selanjutnya disebut rsud, adalah rumah sakit umum daerah bayu asih kabupaten purwakarta. komisi perlindungan aids, yang selanjutnya disebut kpa, komisi perlindungan aids kabupaten purwakartayakit menular seksual selanjutnya disingkat pms adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksualabupaten purwakarta. pencegahan adalah proses penyebaran informasi, pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan dan upaya lainnya yang ditujukan dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk menekan sebaran hiv aids dan pms. penanggulangan adalah upaya upaya penanganan kasus hiv aids dan pms secara medis, psikologis dan sosial dalam bentuk pemberian perawatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya. pengendalian adalah setiap upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap masalah hiv aids dan pms. kondomcap atau bentuk penilaian sosial yang bersifat negatif terhadap seorang atau kelompok, dalam hal ini pengidap hiv aids dan pms.ridha orang hidup dengan penderita hivsecara berkala tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah hiv aids dan pms yang dilakukan dan pmselompok tertular infected population) adalah mereka yang sudah terinfeksi hiv aids dan pms kelompok beresiko tertular rawan penularan high risk population) adalah mereka yang berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular hiv aids dan pms meliputi penjaja seks baik perempuan maupun laki laki, pelanggan penjaja seks, penyalahguna napa suntik dan pasangannya, waria penjaja seks dan pelanggannya serta lelaki suka lelaki serta narapidana. kelompok rentan vulnerable population) adalah kelompok masyarakat aids dan pms meliputi orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer masyarakat umum general population) adalah mereka yang secara umum sehat dan tidak termasuk dalam kelompok beresiko namun perlu diberikan informasi agar tercerah dari hiv aids dan pms. bab ruang lingkup bagian kesatu asas penyelenggaraan pengendalian hiv aids dan pms diselenggarakan dengan berlandaskan pada asas keadilan, perikemanusiaan, perlindungan, pemberdayaan, manfaat, kemitraan, dan kerahasiaan. bagian kedua maksud dan tujuan pengendalian hiv aids dan pms dimaksudkan untuk mengurangi, mencegah dan menanggulangi terjadinya penularan serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat terutama penderita dan populasi potensial tertular. tujuan penanggulangan hiv aids dan pms adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada dha, ridha dan setiap kelompok sasaran dalam masyarakat untuk memutus mata rantai penularan hiv aids dan pms. bagian ketiga sasaran sasaran pengendalian hiv aids dan pms adalah masyarakat kabupaten purwakarta. masyarakat sebagaimana dimaksud pada dibagi dalam kelompok sasaran meliputi kelompok pengidap (infected population): kelompok beresiko tertular rawan penularan (high risk population): kelompok rentan (vulnerable population): masyarakat umum (general population). bagian keempat lingkup penyelenggaraan pengendalian hiv aids dan pms diselenggarakan dalam bentuk program pencegahan, dan penanggulangan program pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kie): penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkotika, cc. pencegahan penularan dari ibu anak, pencegahan transmisi seksual, pelayanan konseling dan tes hiv dan pms, dan pengawasan penggunaan jarum suntik. program penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penanggulangan medis: dan penanggulangan psikologis: dan cc. penanggulangan sosial. program pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada dan diselenggarakan secara koordinatif, melibatkan peran serta masyarakat dengan menumbuhkan pola kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. bab iii jenis penyakit selain hiv aids, jenis penyakit dalam kategori pms meliputi sifilis, klamidia, android, gonore, dan penyakit lainnya yang menular akibat dilakukannya hubungan seksual. bab tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengendalian hiv aids dan pms, bupati bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memfasilitasi terlaksananya program pencegahan dan program penanggulangan hiv aids dan pms, menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan terhadap efektifitas pelaksanaan setiap program dalam penyelenggaraan pengendalian hiv aids dan pms, cc. memperkuat sistem kesehatan, meliputi penyediaan sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan terutama bagi kie dan layanan vct, sediaan farmasi, alat alat kesehatan, manajemen informasi kesehatan, penelitian bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi bidang kesehatan: dan kerjasama bidang kesehatan. membina dan mengawasi penyelenggaraan pengendalian hiv aids dan pms secara optimal, dan mendorong dan meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat. tanggungjawab bupati sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas, badan, rsud dan kpa secara koordinatif bab pencegahan bagian kesatu komunikasi, informasi dan edukasi kie disampaikan baik secara langsung atau menggunakan sebaran media massa dan alat peraga sosialisasi lainnya kepada setiap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam penyampaian kie diberikan secara jelas, lengkap dan tepat kepada setiap kelompok sasaran dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. kie terhadapdilakukan (satu) paket dengan kegiatan surveilans hiv aids dan pms serta surveilans perilaku. bagian kedua penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkotika penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perilaku hidup sehat: gender, kesehatan reproduksi, pms, narkotika, dan f . hiv aids sasaran penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkotika adalah setiap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam dengan mengutamakan pelajar dan generasi muda. penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkotika dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga lembaga pendidikan dan kepolisian. bagian ketigaukan melalui optimalisasi dukungan medis bagi perempuan dha agar dapat merencanakan kehamilan sehingga dapat mencegah penularan dari ibu anak yang dikandungnya secara dini, penyediaan dan pemberian obat antiretroviral pada ibu hamil dha: cc. penyediaan layanan persalinan bagi ibu hamil dha pms setiap unit pelayanan kesehatan, dan dukungan penyediaan makanan pengganti asi, dan konseling kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan. bagian keempat pencegahan transmisi seksual pencegahan transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui pemantauan, penjangkauan, dan pendampingan secara aktifuntuk mendorong perubahan perilaku seksual secara sehat: pengadaan dan distribusi kondommelalui puskesmas, rumah sakit, dan unit unit layanan kesehatan terutama pada lokasi atau tempat keberadaan kelompok rawan tertular (high risk population), dan cc. pelayanan pemeriksaan dan penyediaan obat antiretroviral kantung kantung lokasi dari kelompok rawan tertular (high risk population). bagian kelima pelayanan konseling dan tes hiv dan pms program pencegahan melalui pelayanan konseling dan tes hiv dan pms sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui pembentukan klinik milik vct yang handal: kemudahan atas aksesibilitas layanan vct semua unit layanan kesehatan, program layanan vct secara berkala kepada setiap kelompok masyarakat, dan pemberian layanan vct rumah rumah tahanan. layanan vct dilakukan secara sukarela dan persuasif dengan penjaminan kerahasiaan. layanan vct secara sukarela sebagaimana dimaksud pada dapat bersifat memaksa atau diwajibkan pada satu wilayah tertentu berdasarkan ditemukannya suatu kasus dalam rangka mencegah perluasan hiv aids dan pms. bagian keenam pengawasan penggunaan jarum suntik program pencegahan dalam bentuk pengawasan penggunaan jarum suntik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui penyuluhan penggunaan jarum suntik steril kepada kelompok rawan tertular (high risk population) berupa pengguna napa suntik: dan kelompok rentan (vulnerable population) berupa penyedia jasa tato, tindik, akupuntur, bekam, salon kecantikan dan jenis jasa lainnya yang menggunakan jarum suntik. setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, jarum tindik, jarum bekam pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril. bab penanggulangan penanggulangan medis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan perawatan dan pengobatan, penyediaan dan pelayanan terapi antiretroviral pada rumah sakit dan puskesmas puskesmas, penyediaan alat alat kesehatan dan layanan pemeriksaan hiv aids dan pms pada darah dan produk darah, serta organ dan jaringan tubuh yang dibocorkan, penyediaan jaminan kesehatan bagi dha pms yang tidak mampu: penyediaan rumah pemulihan, dan penyediaan pengganti asi penanggulangan psikologis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan secara non diskriminatif, penjaminan kerahasiaan penderita, pemberian fasilitasi dukungan kelompok sebaya, keluarga, dan organisasi profesi, dan bimbingan mental spiritual. penanggulangan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam bentuk meminimalisir dampak sosial untuk memulihkan dan memberdayakan dha pms dan ridha agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. meminimalisasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara persuasif, motivasi dan edukatif dalam keluarga, panti sosial maupun masyarakat. pelaksanaan kegiatan meminimalisasi dampak sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi upaya kesehatan, diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, pemberian aksesibilitas pendidikan, terutama bagi anak tertular, pemberian bantuan dan asistensi, dukungan rumah singgah: konseling psikososial, bimbingan sosialisasi, dan pemberian rujukan. bab vii hak dan kewajibaids dan penyakit menular didasarkan kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia. |
salinan dn gubernur sulawesi, bahwa pendidikan sulawesi barat harus mencerminkan dasar filosofi dan sosiologi daerah sulawesi barat yang luhur sehingga perlu diatur sistem pengelolaan dandidikan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsbagian kedua pendidikan nonformal pemerintah provinsi menyelenggarakan percontohan lembaga pendidikan nonformal berupa lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat pkb) dan satuan pendidikan yang sejenisendidikan nonformal percontohan setiap kabupaten kota sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraanbagian ketigmerintah provinsi dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan informal berdasarkan standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pendidikan kekasaran pengentasan buta aksara pemerintah provinsi bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan program penuntasan buta aksara dalam wilayah provinsi. penyelenggaraan program penuntasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui program pendidikan kekasaran fungsional yang diintegrasikan dengan program pendidikan non formal. biaya penyelenggaraan program pendidikan kekasaran fungsional sebagaimana dimaksud pada dan selain bersumber dari apbn disiapkan bersama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui apbd masing masing. kegiatan operasional penuntasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh penanggung jawab teknis pendidikan pada tingkat kecamatan dan dapat bekerja sama dengan pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), persatuan guru republik indonesia jdih provinsi sulawesi barat pgri), lembaga kursus dan pelatihan lkp), lembaga swadaya masyarakat lsm), mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata kkn), kelompok belajar dan atau kelompok lainnya yang berkompeten. ketentuan lebih lanjut tentang penuntasan buta tuna aksara sebagaimana dimaksud dalam mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam peraturan gubernur. bab penyelenggaraan pendidikan dasar bagian kesatu umum pemerintah provinsi membina dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar unggulan sekolah model sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasarsiswaan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesiswaan pada jenjang pendidikan dasar dalam bentuk dukungan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan pendidikan menengah bagian kesatu penyelenggaraan pemerintah provinsi membina dan memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih provinsi sulawesi barat pemerintah provinsi dapat mengelola dan menyelenggarakan sedikitnya (satu) satuan pendidikan sebagai model percontohan tingkat provinsi yang terdiri atas: sma berbasis unggulan binaan provinsi, smk berbasis keunggulan lokal binaan provinsi. pemerintah provinsi dapat membina pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah model unggulan kabupaten kota sesuai kemampuan keuangan daerah, apabila kewenangan penyelenggaraannya diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam dan harusmenengah, dalam bentuk dukungan pendanaan berdasarkan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pendidikan menengah universal pemerintah provinsi mengkoordinir penyelenggaraan program pendidikan menengah universal pmu). setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah universal sebagaimana dimaksud pada pemerintah provinsi memfasilitasi secara bertahap tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah universal. dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan menengah universal sebagaimana dimaksud dalam setiap satuan pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya operasional pendidikan. dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah universal, setiap satuan pendidikan dapat menerima sumbangan operasional, baik dari perorangan maupun organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih provinsi sulawesi barat bab vii pengembalian anak putus sekolah pemerintah provinsi menyiapkan program dan bantuan dana operasional kegiatan penanganan siswa putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. pemerintah provinsi dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada membentuk tim koordinasi kelompok kerja yang membantu melakukan pendataan, melakukan validasi data secara berkala dan melaporkan hasil pendataan dimaksud kepada pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan dan kebudayaan. ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan siswa putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam peraturan gubernur. bab viii penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagian kesatu umum pemerintah provinsi menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. bagian kedua pendidikan khusus penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana fisik dan atau mental dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus berupa sekolah khusus dan sekolah luar biasa atau sekolah umum regular dengan cara inklusif. pemerintah provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kemampuan daerah pada setiap kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana fisik dan atau mentaldalam peraturan gubernur. jdih provinsi sulawesi baratberpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian keempatkhusus dan pendidikan layanan khusus dalam bentuk dukungan pendanaan. bab penyelenggaraan pendidikan tinggi bagian kesatu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sesuai kemampuan keuangan daerah dan dalam bentuk kemitraan. pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat izin operasional dari pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih provinsi sulawesi barat bagian kedua kemahasiswaan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk dukungan pendanaan sesuai kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penganggarprovinsi wajib menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit (dua puluh persen) dari apbd. bagian kedua pengelolaan dana pendidikan pemerintah provinsi dalam pengelolaan dana pendidikan, berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. bagian ketiga pengalokasian dana pendidikan dana pendidikan dari apbd, masing masing meliputi: belanja untuk kegiatan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada dinas pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan khusus untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial, penanganan pemulihan pasca bencana alam. dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diperuntukkan antara lain fasilitas penyelenggaraan pendidikan menengah universal pmu), fasilitas penyelenggaraan pendidikan khusus pendidikan layanan khusus, cc. peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, biaya pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah unggulan sekolah binaan atau sebutan lain yang menjadi binaan provinsi, penuntasan buta aksara dan pembinaannya, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, jdih provinsi sulawesi barat pemberian beasiswa bagi siswa mahasiswa berprestasi dan siswa mahasiswa miskin. uang penghargaan bagi pendidik tenaga kependidikan berprestasi, bantuan biaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, peningkatan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana), akreditasi satuan program pendidikan, il. peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan, peningkatan standar pelayanan minimal pendidikan, peningkatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan oo. hal hal lain yang terkait. dana pendidikan dari pemerintah provinsi untuk satuan pendidikan berdasarkan pada proposal permohonan satuan pendidikan bersangkutan yang direkomendasikan oleh pemerintah kabupaten kota, diberikan dan dilaksanakanjenjangterdiri dari guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan , penilik, peneliti, pengembang, pustakawan, laporan dan teknisi sumber belajar. guru sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas dan tanggung jawabslb, sekolah inklusif dan sekolah negeri yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai sekolah model binaan provinsiberprestasi dan berdedikasi yang berstatus sebagai pns. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada direkrut dari pengawas sekolah kabupaten kota yang ditugaskan pada pemerintah provinsi. jdih provinsi sulawesi barat bagian kedua rekrutmen guru dan tenaga kependidikanpendidikan khusus pendidikan layanan khusus.unggulan binaan pemerintah provinsi. rekrutmen sebagaimana dimaksud pada adalah penerimaan guru dan tenaga kependidikan untuk ditempatkan pada lembaga pendidikan layanan khusus, melalui seleksi sesuai standar kualitas yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang undangan. rekrutmen sebagaimana dimaksud pada adalah penerimaan guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi melalui seleksi khusus sesuai standar kompetensi dan kualitas yang dibutuhkan untuk ditempatkan pada sekolah unggulan binaan pemerintah provinsi. rekrutmen sebagaimana dimaksud pada dilakukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. bagian ketiga peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang, jenis dan satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa tugas belajar, izin belajar dan kegiatan lain yang sejenis. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada antara lain seminar, lokakarya, workshop, simposium peningkatan kompetensi akademik bagi guru mata pelajaran pada pendidikan formal maupun nonformal dan workshop peningkatan kompetensi manajerial bagi pengawas sekolah maupun kepala sekolah. bagian keempat kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk dukungan pendanaan. kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam berupa persen guru dan tenaga kependidikan lainnya pada semua jalur dan jenjang pendidikan, persen pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal ptk pnf), pemberian apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan jdih provinsi sulawesi barat pendidikan anak usia dini non formal dan informal ptk paudni) berprestasi, kebyar pendidikan anak usia dini non formal dan informal paudni), pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi berdedikasi dan kegiatan lain yang sejenis baik tingkat provinsi maupun partisipasi setingkat regional dan nasional. pemerintah provinsi dapat memberikan piagam penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berprestasi berdedikasi. piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab xii pemberian beasiswa pemerintah provinsi dapat memberikan beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan kepada siswa maupun mahasiswa, meliputi: beasiswa prestasi, beasiswa miskin. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada diberikan siswa pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah umum kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan. pemerintah provinsi dapat memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikannya. bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan untuk jenjang pendidikan strata satu s1), strata dua (s2) dan strata tiga (s3). ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan gubernur. bab xiii kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan bagian kesatu kerjasama pemerintah provinsi mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pendidikantara pemerintah, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten kota, jdih provinsi sulawesi barat pemerintah luar negeri, perguruan tinggi, dunia perbankan bank pemerintah bank swasta), dunia usaha dan industri bumn bumi), dan atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pendidikan,berbentuk: bantuan pendanaan pendidikan, bantuan tenaga ahli, bantuan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak. kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan pihak pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv penetapan pusat pengembangan pendidikan pemerintah provinsi menetapkan kabupaten majene sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pendidikan berbasis unggulan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. pusat pengembangan dan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada adalah wilayah kabupaten yang dibina khusus oleh pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan untuk menjadi rujukan dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. pemerintah provinsi mengalokasik. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada merupakan kegiatan percepatan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. pengelolaan anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten majenerogram dan kegiatan pada pusat pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. emo prostat sulawesi barat peraturan presiden republik indonesiajdih provinsi sulawesi baratlolaanbentuk sumber daya, fasilitator, partisipasi finansial dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kependidikan, penilaian, pengawasan, dan atau pengguna hasilpada tingkat satuan pendidikan, dibentuk komite sekolah. komite sekolahpada tingkat satuan pendidikan. komite sekolah dapat terdiri ataswilayah provinsi, dibentuk dewan pendidikan. dewan pendidikanterhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara umum dalam wilayah provinsi. bab xvi akreditasi dan evaluasi bagian kesatu akreditasi pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang, yang dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas publik. pelaksanaan akreditajdih provinsi sulawesi barat bagian kedua evaluasi evaluasi pendidikan dilakukan guna mengetahui kemajuan peserta didik, lembaga dan. evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan standar kualitas pendidikan sesuai ketentubab xvii pengawasan pemerintah provinsi. bab xviii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan provinalam hal terjadi bencana alam, pemerintah provinsi wajib memfasilitasi pemulihan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan informal, formal dan non formal dalam wilayah provinsi. pemulihan penyelenggaraan pendidikan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. jdih provinsi sulawesi barat.ttd. ismail zainuddin lembaran daerah provinsi sulawesi barat tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, drs. dominus sh, pangkat: pembina utama muda nip jdi, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. penyelenggaraan pendidikan provinsi sulawesi barat, maupun informal. pendidikan yang terstruktur dan berjenjang,gelolaan danataan pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban pemerintah provinsi sulawesi baratgelolaan danunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan pada umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. untuk mengantisipasi dan merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu membentuk peraturan daerah tentang sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsive dan memaksimalkan terselenggaranya pendidikan provinsi sulawesi barat. ii. demi. cukup jelas. yang dimaksud holistik integratif adalah optimalisasi potensi anak didik secara menyeluruh (potensi akademik, potensi spiritual, potensi emosi, potensi fisik, potensi kreatif dan intuitif, dan potensi sosial budaya). cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pusat kegiatan belajar masyarakat pkb) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan jdih provinsi sulawesi barat belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsadidikan dasar yang dimaksud dengan kegiatan kesiswaan antara lain adalah persen pendidikan non formal dan informal pfi), kebyar anak usia dinihuruf yang dimaksud dengan sma unggulan binaan provinsi adalah satu sekolah menengah atas yang memenuhi persyaratan untuk memfasilitasi anak anak yang berprestasi unggul yang berasal dari kabupaten provinsi sulawesi barat. huruf yang dimaksud dengan smk unggulan berbasis lokal adalah satu sekolah binaan provinsi yang diharapkan untuk mengelola bahan baku sesuai dengan potensi daerah menjadi produk unggulan. yang dimaksud dengan sekolah binaan adalah sebagai salah satu sekolah unggulan untuk menjadi rujukan bagi sekolah lainnya baik secara internal maupun secara eksternal provinsi. cukup jelas jdih provinsi sulawesi barat yang dimaksud dengan kegiatan kesiswaan antara lain berupa lomba lomba keilmuan seperti olimpiade science nasional osn), olimpiade olahraga siswa nasional o2sn), debat bahasa, pelatihan jurnalistik, pelatihan palang merah remaja pmr), dan kegiatan lain yang sejenis pada skala provinsi maupun nasional dan global. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan sumbangan adalah sumbangan yang diberikan atas inisiatif dan kesadaran dari pihak pemberi sumbangan guna peningkatan mutu pendidikan, baik dari perorangan maupun organisasi. dengan alasan apapun, sekolah dan atau komite sekolah dilarang memprakarsai pertemuan orangtua wali siswa untuk menetapkan besarnya sumbangan kepada sekolah. yang dimaksud dengan kegiatan penanganan siswa putus sekolahkegiatan kesiswaan pada pendidikan khususcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas rekrutmen guru dilakukan melalui seleksi umum cons berdasarkan standar kompetensi.sekolah model binaan provinsi terdiri dari: negeri pembina, negeri pembina, smp negeri pembina, sma negeri pembina sma cerdas istimewa berbakat istimewa, smk negeri model pembina dan sekolah inklusif. cukup jelas. cukup jelas. rekrutmen guru dilakukan melalui seleksi umum cons berdasarkan standar kompetensi. jdih provinsi sulawesi baratcukup jelas. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengyang dimaksud dengan adalah pemanfaatan anggaran program dan kegiatan pada pusat pelayanan pendidikan terutama diperuntukkan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai standar kualitas, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa, pengembangan sekolah ungguljdihlawesi baratkabupaten kota adalah kabupaten kota lingkup provinsi sulawesi barat. dinas pendidikan dan kebudayaan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan. pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, nonta pendidikan adalah kota kabupaten yang ditetapkan dan dibina secara khusus sebagai wilayah penyelenggaraan dan pemberian pelayanan pendidikan berkualitas dan berbasis keunggulan provinsi sulawesi barat. fasilitasi memfasilitasi yang dimaksud adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikanmasyarakat adalah penyelenggara satuan pendidikan,jdih provinsi sulawesi baratemo provinsi sulawesi barat dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi. pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebu dan taman penitipan anak luar biasa talk) atau satuan pendidikan yang sejenisunggulan atau sebutan lain adalah sekolah yang dibina khusus oleh pemerintah provinsi dan dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menjadi model atau percontohan dalam wilayah provinsimaupujdih provinsi sulawesi baratsional serta memberikan dukungan kekuatan (supporting powerguru tenaga pendidik yang selanjutnya disingkat tintindik yang diberi tugas tambahanpns) yang diberi tugas secara khusus untuk mengkoordinir kegiatan pendidikan non formuta aksara adalah penduduk yang berusia tahun sampai tahun yang tidak pernah menjadi warga belajar baik pada pendidikan formal maupun nonformal sehingga yang bersangkutan tidak dapat membaca, menulis dan berhitung. kekasaran fungsional adalah upaya atau kegiatan pendidikan non formal untuk mengajar membaca, menulis dan berhitung disertai keterampilan tertentu sesuai bakat minat warga belajar. siswa putus sekolah adalah siswa yang meninggalkan sekolah sebelum menamatkan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama adalah perjanjian tertulis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kotaemo provinsi sulawesi baratbab dasar, ruang lingkup, fungsi dan tujuan bagian kesatu dasar penyelenggaraan pendidikan sulawesi barat merupakan bagian dariruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, meliputi: pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi, penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri atas: penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal dan informal paudni). pendidikan dasar. pendidikan menengah. pengembalian anak putus sekolah. pendidikan luar biasa (pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus). pendidikan tinggi. penganggaran pendidikan. pendidik dan tenaga kependidikan. pemberian beasiswa. kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan. penetapan pusat pengembangan pendidikan. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. akreditasi dan evaluasi. pengawasan. jdih provinsi sulawesi barat bagian ketiga fungsi peraturan daerah ini berfungsi sebagai dasar dan arah perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing wilayah provinsi sulawesi barat. bagian keempat tujuan peraturan daerah ini bertujuan mengakselerasi tercapainya akses dan kualitas pelayanan pendidikan wilayah provinsi sulawesi barat sesuai standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat sulawesi barat yang terdidik berbudaya dan malai. bab iii pengelolaan pendidikan bagian kesatu umum pemerintah provinsi mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, termasuk pembinaan tenaga kependidikan, memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten kota pada jenjang pendidikan anak usia dini, non formal informal paudni), jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah serta koordinasi kerjasama jenjang pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan sesuai kebijakan nasional bidang pendidikan. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan kebutuhan layanan khusus pkl) dilaksanakan secara terkoordinasi berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. koordinasi kerjasama pendidikan tinggi diselenggarakan dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan tri darma perguruan tinggi. bagian kedua tanggung jawab pengelolaan pendidikan gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan provinsi serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih provinsi sulawesi barat pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan luar biasa (pendidikan khusus pendidikan layanan khusus), termasuk pemenuhan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan tindik serta penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah provinsi dapat memfasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan kabupaten kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. fasilitasi peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada dilakukan secara terkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. pemerintah provinsi dapat membina dan mengembangkan sedikitnya satu satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (taman kanak kanak negeri pembina, sekolah dasar negeri pembina, sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan) berbasis unggulan sebagai model untuk menjadi rujukan bagi sekolah lainnya dalam wilayah provinsi. pembinaan satuan pendidikan sekolah berbasis unggulan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah unggulan provinsi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. bab penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal bagian kesatu pendidikan anak usia dini pemerintah provinsi dapat menyelenggarakan paling sedikit (satu) satuan pendidikan paud holistik integratif sebagai model percontohan provinsiaud model percontohan setiap kabupaten kota sesuai kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalamjdih provinsi sulawesi baratkotabaru, menimbangkotabarupemerintah daerah kabupaten kotabaru. bupati adalah bupati kotabaru. rencana tata ruang wilayah kabupatenruang lingkup setiap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman wilayah daerah haruslingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud padb pembangunan rumah selain oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, pembangunan rumah diwilayah daerah dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembangunan rumahharus dilakukan sesuai dengan rtrwiwilayah daerah menyediakan paling sedikit (empat puluh persen) untuk lahan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk jalan dengan lebar paling sedikit meter dan ruang terbuka hijau rth) dan (enam puluh persen) untuk bangunan perumahan dari (seratus persen) luasan areal perumahan telah terjual atau telah dibangun denganjalan sudah wajib terbangun secara permanen dalam bentuk pengaspalan, pengecoran atau paving block,ruang terbuka hijau rth) sudah wajib terbangun secara permanen dalam bentuk penanaman pohon penghijauan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan jumlah perbandingan untuk persatuan rumah minimal (satu) buah pohon serta penataan taman dan rumput sesuai dengan fungsinya,tempat peribadatan sudah wajib terbangu. untuk tempat pemakaman umum diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang pemakaman umum. dalam hal selain yang dimaksud pada dankomposisi untuk luasan lahan hunian berimbang adalah rumah mewah sebesar 20x (dua puluh persen) dari (seratus persen) luasan lahan yang diperuntukkan, rumah menengah sebesar (tiga puluh persen) dari (seratus persen) luasan lahan yang diperuntukkan, dan cc. rumah sederhana sebesar (lima puluh persen) dari (seratus persen) luasan lahan yang diperuntukkan. bupati dapat memberikan kebijakan diluar dari ketentuan sebagaimana diharga tanah pada kawasan memiliki nilai tinggi yang tidak mungkin diperuntukkan untuk kawasan hunian rumah umum. pemberian kebijakan sebagaimana dimaksud pada dengan tidak mengesampi secara diam diam termasuk disewakankawasan,trwcc.satuan kerja perangkat daerah terkait yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mencakup kawasan permukiman. satuan kerjawtrwyo0dibab xvumahan dan kawasan permukimrumahan dan kawasan permukiman menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. bab xix ketentuan pidana setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain dipidana dengan pidana denda paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah). setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dipidana sebagaimana ketentuan pemidanaan dalam undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukimantanggal februari kotabaru, real naa h. irham rinjani diundangkan kotabaru pada tanggal februari sekretaris dea kabupaten kotabaru, lembaran daerah kabupaten kotabaru tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten kotabaru. provinsi |
(sek salinan gubernur sulawesi baratjdih provinsi sulawesi benjdih provinsi sulawesi baratida alamat baarhasil retribusi daerah rp. hasilhuruf terdiri dari dana bagi hasil pajak bukan pajak rp. dana alokasi umum rp. dana alokasi khusus dak) fisik rp. dana alokasi khusus dak) non fisik rp. dana insentif daerah did)pendapatan lainnya rp. jdih provinsi sulawesi barsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dariida alamat baarsiaparp. jdih provinsi sulawesi barat uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah meanirn provinsi sedadiundangkan mamuju pada tanggal desember anwar adnan saleh(dalam rupiah) pendapatan belanja danadalah sebagai berikut (dalam rupiah(dalam rupiah)(dalam rupiah) saldo kas awal per januari saldo awal blue padi aroma,1. belanja dan transfer rp1. defisit. pembiayaan. penerimaan . pengeluaran . surpluslaporan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagaiberikut jumlah pendapatan jumlah beban surplus defisit dari operasi defisit dari kegiatan non operasional bebanper desember tahun sebagaiberikutlpa saldo anggaran lebih akhilampiran vii ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, dan lampiran laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. |
penjelasan peraturan daerah kabupaten majenekewenangan dan tanggung jawaberdasarkan ketentuan tersebut atas, pemerintah kabupaten majene telah mengatur dalam peraturan daerah kabupaten majene nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan bupati majene nomor tahun tentang tata penerima, penyaluran dan ketatausahaan, peraturan bupati majene nomor tahun tentang tata cara lelang terbatas, peraturan bupati majene nomor tahun tentang tatacara perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dan peraturan bupati tahun tentang penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada entitas pemerintketentuan peraturan perundang undangan yang ada. oleh karena ituatarkenaan dengan hal tersebut atas, maka peraturan daerah kabupaten majenelebih persetujuan pengelola barangundang undang adalah seperti undang undang yang mengatur tentang jangka waktu sewa rumah susun. cukup jelas yang dimaksud dengan formulasi tarif sewa adalah perhitungan nilai sewa dengan cara pengalihamemiliki karakteristik salinan na rssri d):ketentuan dan dalamiubah dan diantara dan disisipkan (satu) baru yakni (2a)(2a) dengan perda ini pemerintah kabupaten pulang pisau menambah penyertaan modal pada dam sebesar limadan dibayarkan tahunam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),, dalam bentuk bahan pakai habis (bahan kimia) sebesar dua ratus juta seratus tujuh puluheda kab paten pulang pisau, pepaya raydengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kayong utara, menimbang bahwa untuk mendorong perkembangan kemajuan suatu wilayah dan menjalankan kegiatan pembangunan perlu didukung adanya infrastruktur perkotaan berupa penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang merupakan perlengkapan jalan danjalan lingkungjalnerangan jalan umum dan jalaumum penerangan jalan umum dan jalan lingkungandan jalan lingkungan. pengelolaan penerangan jalan umum dan jalan lingkunganjalan lingkungan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. usulan pemasangan pju oleh masyarakat disampaikan kepada bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi lokasi yang dianggap perlu atau ras dan status jalan adalah kelas dan status jalan yang ditetapkan oleh bupati. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten kayong utara yang diserahi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerabupaten kota dan desakwh meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.pengelolaan pju dan pjl bertujuanpengadaan, pemasangan dan pemeliharaan pju dan pjl bagian kesatu pengadaan dan pemasangan pju dan pjl pengadaan dan pemasangan pju dan pjl dilaksanakan oleh pemerintah daerah. pengadaan dketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan dan pemasangan pju dan pjl sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. masyarakat dapat menyampaikan usulan pemasangan pjl melalui kepala desa sesuai dengan persyaratan dan diketahui camat. usulan pemasangan pjlkeuangan daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknisoleh dinas perhubungan setelah berkoordinasi dengan plndinas perhubungandesa yang mendapatkan penerangan pju dan pjl berkewajiban mengawasi, menjaga dan mengamankan pju dan pjl milik pemerintah daerah yang berada wilayahnya, dan menginformasikan pju dan pjl yang mengalami gangguan, rusak dan atau tidak berfungsi kepada dinas perhubungan, rusak dan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas perhubungan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. bab iiidesa dan kawasan permukiman. desa yang dapat dilayani pemasangan pjl sebagaimana dimaksud dalam merupakmemiliki jaringan tenaga listrik pln dapat menggunakan listrik solar cell atau sumber energi listrik lainnya. pengembang atau pembangun perumahan wajib memberikan pelayanan pemasangan pjl dikawasan perumahan dengan memakai kwh meter setelah mendapat persetujuan dari dinas perhubunganmeliputiapabillingkungan perumahan sampai denganprogram pelayanan pemasangan pju dan pjl yang dikelola oleh pemerintah daerah, meliputi: pju program rutin, dan pjl program proporsional. pju program rutin sebagaimana dimaksud pada hurufjl program proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pjl yang ditempatkan jalan lingkungan dan komplek perumahan jalan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dengan memasang kilometer kwh prabayarkwh meter. bab pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dan atau penerangan jalan lingkunganmendapatketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pemasangan pju dan atau pjl swadaya diatur dengan peraturan bupati. pemasangan dan pemeliharaan pju dan atau pjl swadaya dibiayai oleh masyarakat dan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah. bab pembiayaan biaya pengelolaan pju dan atau pjl yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian suku cadang danpada dinas perhubungan. biaya pengelolaan pju dan atau pjl: dan merusak sarana dan prasarana pju dan atau pjl. kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya yang disengaja atau tidak disengaja maka yang bersangkutan wajib mengganti dan atau memperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama. bab vii pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pju dan pjl. pembinaan penyelenggaraan pju dan pjl sebagaimana dimaksud pada meliputi pembangunan dan pengoperasian. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemantauan pengoperasian pju dan pjl, dan pemantauan sarana dan prasarana pju dan pull. dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada danrbuatan pidana yang diatur dalamadalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud padasa walikota kupang, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, maka perlu untuk membentuk badan keuangan dan aset daerah bahwa untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka perlu untuk membentuk bad. ketentuan dalamubah dan ditambah sebagai berikut: ketentuan huruf angka (tiga) dihapus dan ditambahkan (dua) angka barukota kupzeta:dihapus. badan pendapatan daerah tipe melaksanakan fungsi penunjang pengeloladitetapkan kupang pada tanggal november uwatiko kupang, jefirstson ribu diundangkan kupang pada tanggal november pj. sekretaris daerah kota kupang, naga wisatahwa berdasarkan hasil evaluasi validasi pemetaan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan pemerintah kota kupang tahun memperoleh total skor sehingga urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam (dua) badan tipe sehingga dipandang perlu dilakukanntuk membentuk badan keuangan dan aset daerah tipe serta badan pendapatan daerah tipe "ea ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota kupmilihan kepalajumlah hak pilih antara sampai dengan dapat dilaksanakan pada lokasi tps,dan jumlah hak pilih antara sampai dengan dapat dilaksanakan pada lokasi tpspembentukan panitia pengawas dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh panitia pengawas. panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada berkedudukan desa dan dibentuk oleh bpd. susunan keanggotaan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ketua, wakil ketua: sekretaris:dan anggota paling banyak orang. keanggotaan panitia pengawas terdiri atas unsur masyarakat dari desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa. s5) rincian tugas panitia pengawasdalam pelaksanaan tugas panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh unsur kecamatan, baginya dan babinkamtibmas. panitia : meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan, menyampaikan laporan kepada panitia pemilihan kabupaten atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas. persyaratan panitia pengawas pemilihan kepalaab pelaksanaan pemilihan kepala desa bagian kesatu pemilih pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat syarat: pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilihuduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan dan ktp atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat setempat, bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan ktp), paling sedikit telah berdomisili selama (enam) bulan desa yang bersangkutan terhitung pada saat pengesahan dps dengan melampirkan surat keterangan domisili dari kepala desa berdasarkan surat keterangan dari rt rw setempat yang ketahui oleh kepala desa dan camat, tidak gian kedua pendaftaran hak pemilih panitia pemilihan dapat menggunakan dpt pemilihan terakhir pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, dan pemilihan bupati). panitia pemilihan melakukan perbaikan dpt pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat yaitu: pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pemilih yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur (tujuh belas) tahun, cc. pemilih yang belum berumur (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah kawin, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang meninggal dunia,dan pemilih ganda. dalam pelaksanaan perbaikan dpt pemilihan terakhir tersebut, panitia wajib melibatkan ketua dan setempat. dpt pemilihan terakhir yang telah diperbaiki tersebut, disusun berurutan berdasarkan dusun, rukun warga (rw) dan rukun tetangga (rt) dan ditetapkan menjadi dps pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan. dps yang telah ditetapkan, diumumkan kantor balai desa dan atau tempat tempat yang strategis lainnytanggal ditetapkannya dps. dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada pemilih atau anggota keluarganya. pemilih terdaftar ganda, pemilih yang belum berumur tahun tetapi telah pernah kawin belum terdaftar, pemilih yang terdaftarmaka panitia pemilihan mengadakan perbaikan dps. panitia pemilihan mencatat data nama pemilih baruhari pengumuman dps berakhir. daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada diumumkan oleh panitia pemilihan kantor balai desa dan rukun tetangga rt) atau tempat tempat yang strategis lainnya selama (tiga) hari terhitung sejak penetapan daftar pemilih tambahan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan atau identitas lainnya. apabila usul sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, dalam jangka waktu paling lama (dua) hari panitia pemilihan mengadakan perbaikan daftar pemilih tambahan. dps dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi dpt oleh ketua panitia pemilihan disaksikan oleh ketua bpd, calon kepala desa serta dibuatkan berita acara. pengesahan dpt sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rapat panitia pemilihan paling lama (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan. dpt sebagaimana dimaksud pada diumumkan kantor balai desa dan atau tempat tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu (tiga) hari terhitung sejak disahkannya dpt. apabila dpt telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada maka panitia pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun. . dpt yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, pemberitahuan dan atau undangan, formulir formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya. bagian ketiga pencalonan kepala desa pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu (sembilan) hari. syarat bakal calon kepala desaduduki jabatan sebagai kepala desa definitif selama (tiga) kali masa jabatan baik satu tempat ataupun tempat lainnya,dan bebas penyalahgunaan narkobrsyaratan administrasi bakal calon kepala desa foto copy kartu tanda penduduk elektronik yang legalisasi oleh kepala atau pejabat yang diberikan kewenangan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sukabumi:, keterangan pemeriksaan kesehatan dari rsud yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari badan narkotika nasional kabupaten. bagian keempat penelitian berkas, penetapan dan pengumuman calon panitia pemilihan meneliti berkas administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam setelah pendaftaran ditutup. apabila setelah diteliti oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, bakal calon kepala desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.dua) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan. apabila . apabila setelah diteliti oleh panitia pemilihan terdapat keragu raguan hal tersebut dikonsultasikan kepada panitia pemilihan kabupaten. persyaratan bakal calon kepala desa yang telah diteliti oleh panitia pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas persyaratan calon kepala desa tersebut dikembalikan secara tertulis oleh panitia pemilihan dengan disertai tanda bukti penerimaan dari bakal calon yangpersyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah lulus uji kompetensi yang selenggarakan oleh panitia pemilihan tingkat desa yang difasilitasi oleh panitiapersyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tata cara permohonan pelaksanaan uji kompetensi panitia pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten. panitia pemilihan tingkat kabupaten memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi oleh pihak perguruan tinggi. pihak perguruan tinggi menyerahkan hasil uji kompetensi kepada panitia pemilihan tingkat desa. panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil tes uji kompetensi yang diterima dari pihak perguruan tinggi. bagian kelima calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, perangkat desa, anggota bpd dan pegawai negeri sipil termasuk tni polri . calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, meliputi kepala desa yang akan mencalonkan kembali mengajukan izin cuti kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk, izin cuti yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk terhitung sejak ditetapkan sebagai calonhuruf tetap diberikan penghasilan tetap, danbakal calon kepala desa yang berasal dari perangkat desa, meliputi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa mengajukan izin cuti kepada kepala desa, izin cuti yang dikeluarkanperangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada huruf tetap diberikan penghasilan tetap: danbakal calon kepala desa yang berasal dari anggota bpd, meliputi: anggota bpd yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa mengajukan pengunduran diri kepada bupati melalui camat: dan anggota bpd yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa diberhentikan sebagai anggota bpd. pemberhentian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. bakal calon kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil termasuk tni polri, meliputi, pegawapada saat pendaftaran bakal calon kepala desa,, anggota tni polri yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari institusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum pendaftaran bakal calon kepala desa, dan anggota tni polribagian keenam penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa. penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa, dilaksanakan dalam suatu rapat pleno panitia pemilihan yang disaksikan oleh para calon kepala desa, camat atau pejabat yang ditunjuk, unsur forum koordinasi tingkat kecamatan, bpd dan masyarakat. penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terbuka dengan cara pengundian oleh panitia pemilihan tingkat desa. tanda gambar calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada berupa kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. keputusan tentang nomor urut dan tanda gambar dituangkan dalam berita acara hasil pengundian nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa. bagian ketujuh . bagian ketujuh pembekalan pelaksanaan pemilihalakukan pembekalan kepada panitia pemilihantingkat desa, panitia pengawas dan para calon kepala desa beserta saksi dari masing masing calon kepala desa saksi sebagaimana dimaksud pada warga desa setempat yang telah memiliki hak pilih:dan telah mendapatkan surat mandat dari calomandu para calon kepala desa untuk membuat pernyataan kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa dan dituangkan didalam berita acara hasil kesepakatan para calon kepala desa. berita acara hasil kesepakatan para calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh seluruh calon kepala desa dan panitia pemilihan bermaterai cukup, serta disaksikan dan ditanda tangani oleh forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan. tindakan copy berita acara hasil kesepakatan para calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada: para calon kepala desa, panitia pemilihan tingkat desa, panitia pengawas, bpd, forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan, dan panitia pemilihan tingkat kabupaten. bagian kedelapan kampanye calon kepala desa bentuk, waktu dan tempat lokasi kampanye ditentukan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan. bentuk kampanye dilakukan dengan cara,dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan. kampanye . bupati adalah bupati sukabumforum koordinasi tingkat kecamatan adalah musyawarah pimpinan tingkat kecamatan yang terdiri dari camat, kapolsek dan danram secara khusus apabila kepala desa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan sisa masa jabatannya lebih dari (satu) tahun. musyawarah . waktu pelaksanaan kampanye: pelaksanaan kampanye dimulai (tujuh) hari setelah penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa atau setelah selesai pelaksanaan pembekalan sampai dengan masa tenang, pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama (tiga) hari, waktu kampanye dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib, jadwal pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa dan pelaksananya oleh masing masing calon kepala desa atau tim kampanye dari pendukung utama calon kepala desa, jadwal pelaksanaan kampanye bersama difasilitasi oleh panitia pemilihan, dan tim kampanye dari pendukung utama calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf wajib melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada panitia pemilihan. jadwal waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan oleh salah satu calon kepala desa, tidak dapat dipergunakan oleh calon kepala desa lainnya. dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang:melakukan pawai atau arak arakan dengan berjalan kaki dan atau menggunakan kendaraan, dan mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota bpd, berkampanye diluar jadwal kampanye, baik kampanye langsung maupun kampanye melalui media sosial. sanksi . sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye berupa: teguran tertulis, pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar, dan cc. penghentian kegiatan kampanye. kampanye berakhir (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. masa tenang selama (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suaroleh tim kampanye masing masing calon kepala desa, kecuali yang berada tempat pemungutan suara. bagian kesembilan tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suaradan atau undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dengan tanda bukti penerimaan. dalam surat pemberitahuan dan atau undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan dpt dan tempat pemungutan suara diselenggarakan. nama nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dan atau undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat lambatnya pukul wib, sehari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. saksi yang ditugaskan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara harus dilengkapi dengan surat mandat dari masing masing calon kepala desa. pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. hak pilih memberikan hak suaranya didalam bilik suara dengan cara mencoblos tanda gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa dengan menggunakan alat color yang disediakan. hak pilih hanya diberi kesempatan (satu) kali untuk memilih calon kepala desa. hak pilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan. . pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam (satu) lokasi tps atau lebih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan, dengan mempertimbangkan jumlah hak pilih. bagi desa yang tps nya (satu) lokasi, penghitungan suara dilaksanakan pada tps tersebut. bagi desa yang tps nya lebih dari (satu) lokasi, untuk penghitungan suaranya dilaksanakan pada (satu) lokasi tps yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. dalam hal penghitungan suara yang dilaksanakan pada (satu) lokasi tps sebagaimana dimaksud pada kotak suara yang berisi surat suara hasil pemungutan suara diberi pengaman berupa segel dan selanjutnya dibawa menuju lokasi penghitungan suara. susunan acara dalam pemungutan suara dan penghitungan suara: pembukaan oleh ketua panitia pemilihan panitia lainnya yang ditunjuk, memperkenalkan para calon kepala desa dan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara oleh ketua panitia pemilihan panitia lainnya yang ditunjuk yang meliputi tatacara pencoblosan, surat suara yang sah dan tidak sah, nama dan tanda gambar para calon, pemeriksaan bilik suara dan kotak suara serta hal hal lain yang diperlukan, cc. pembacaan pernyataan calon kepala desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, pembacaan pernyataan calon kepala desa setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan penghitungan suara, pengesahan hasil penghitungan suara (termasuk penandatanganan berita acara hasil pemilihan kepala desa oleh ketua panitia pemilihan dan calon kepala desa saksi), tutup. dalam hal tps yang tidak dijadikan tempat penghitungan suara susunan acara sebagaimana dimaksud pada hanya sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara. perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara, terdiri dari: daftar hak pilih paling sedikit (tiga) rangkap, surat. surat suara sebanyak jumlah dpt ditambah paling banyak (lima per seratus) dari jumlah dpt atau sesuai dengan hasil kesepakatan para calon, kotak suara sebagai tempat penyimpanan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih, bilik suara sebagai tempat untuk pencoblosan surat suara, alat mencoblos berupa paku dan bantalan, karton dan alat tulis untuk rekapitulasi penghitungan suara, tinta untuk memberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, pengaman kotak suara berupa gembok, anak kunci dan segel, dan meja dan kursidan lebar t50 cm, bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak, dan jumlah kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan. bilik suara sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan sebagai berikut: berukuran1x2m, terbuat dari bahan yang dapat melindungi kerahasiaan pemilih, jarak dan jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhsurat suara harus sudah disiapkan. pada saat pemungutan suara, pemilih difabel dapat dibantu oleh keluarga, atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan. keluarga atau orang lain yang ditunjuk untuk membantu pemilih difabel sebagaimana dimaksud pada wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan. waktu pemungutan suara dimulai pada pukul wib dan berakhir pada pukul wib. pada berlangsungnya pemungutan suara, setiap (dua) jam sekali atau berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dapat dilakukan pemeriksaan bilik suara oleh para calon kepala desa saksi, ketua panitia pemilihan, ketua panitia pengawas, ketua bpd, dan unsur forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan. apabila terdapat pemilih yang meminta penggantian surat suara karena salah pilih atau rusak, panitia dapat memberikan surat suara pengganti hanya (satu) kali. surat suara karena salah pilih atau rusak sebagaimana dimaksud pada disimpan oleh panitia untuk diamankan. apabila terjadi keadaan force majeure pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada (satu), panitia pemilihan dapat mengakhiri, menutup sementara atau menambah waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan dibuatkan berita acara kesepakatan. keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada berupa bencana alam dan atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara sesuai jadwal. pada saat berlangsungnya pemungutan suara, terjadi permasalahan yang menyangkut hak pilih dan atau permasalahan lain, diselesaikan pada saat itu juga berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa saksi, panitia pemilihan, panitia pengawas, bpd, dan unsur forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan. panitia pemilihan mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara dengan terlebih dahulu masing masing calon membacakan pernyataan. penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh panitia pengawas, para calon kepala desa dan atau saksi yang ditunjuk, unsur bpd dan dapat dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan. pada saat penghitungan suara, masyarakat dapat menyaksikan ditempat yang telah ditentukan. sebelum pelaksanaan penghitungan suara panitia pemilihan mengatur: susunan . susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi, alat keperluan administrasi lainnya, cc. penempatan kotak suara tempat yang telah ditentukan. pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup. sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung: jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan dpt, bagi desa yang jumlah snya lebih dari (satu), petugas melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan dpt setiap tps, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah color: dan jumlah surat suara yang tidak terpakai. apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan tempat yang telah ditentukan, panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara tempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara dan panitia pengawas, mengeluarkan dan membacakan satu per satu surat suara dari kotak suara,, dan setiap lembar surat suara yang sudah dihitung, dihimpun dan diikat setiap (sepuluh) lembar surat suara. surat suara dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia, dicoblos dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, dicoblos lebih dari satu kali colokan pada kotak segi empat yang sama, terdapat dua tanda colokan pada kotak segi empat pada garis yang lurus, terdapat . terdapat tanda colokan besar tapi masih pada kotak segi empat, dicoblos tepat pada garis kotak segi empat, dan atau dicoblos oleh alat yang disediakan oleh panitia. surat suara dinyatakan tidak sah apabila: dicoblos tapi tidak tembus (bento),pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa berada tps sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. dalam hal calon kepala desa berhalangan hadir karena sakit, calon kepala desa tersebut dapat berada tempat selain sebagaimana dimaksud pada pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bagi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh saksi sesuai mandat khusus dari calon kepala desa yang bersangkutan. dalam hal lokasi tps lebih dari (satu) para calon kepala desa berada pada (satu) lokasi tps yang ditetapkan sebagai tempat penghitungan suara oleh panitia pemilihan, sedangkan pada tps yang lainnya hanya dipasang foto masing masing calon kepala desa sesuai dengan nomor urut. pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para calon kepala desa berada tempat penghitungan suara atau dapat mewakilkan kepada saksi yang ditunjuk sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. setelah selesai penghitungan suara, panitia pemilihan segera membuat berita acara penghitungan suara. berita dan dapat ditandatangani oleh panitia pengawas dan para saksi calon kepala desa. panitia pemilihan tingkat desa membacakan berita acara hasil penghitungan suara. panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd dengan melampirkan surat keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa, daftar hadir panitia pemilihan: cc. surat mandat saksi dan surat mandat khusus apabila calon kepala desa berhalangan hadir, surat pernyataan yang dibacakan para calon kepala desa sebelum dan setelah selesai pemungutan suara, pernyataan kesepakatan para calon kepala desa,dan berita acara penghitungan suara. bagian kesepuluh penetapan bpd berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan mengusulbelas pelantikan sebelum calon kepala desa terpilih dilantik diwajibkan mengikuti program pembinaan peningkatan kapasitas calon kepala desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. program pembinaan peningkatan kapasitas calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada meliputi pengetahuan dasar tentang penyelenggaran pemerintahan desa, kepemimpinan, cc. wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat,dan etika dan disiplin. alam wilayah negara kesatuan republik indonesia. bab pembiayaan kriteria pembiayaan sebagaimana dimaksud pada tetapkan dengan keputusan bupati bab vii penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pengaduan dan laporan serta cara penyelesaian sengketa proses pada pemilihan kepala desa, sebagai berikut: laporan . laporan atas pengaduan dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran pada saat pendaftaran calon kepala desa sampai dengan penetapan hasil pemilihan kepala desa. pengaduan diajukan kepada panitia pengawas paling lambat (tiga) hari jam) sejak pelanggaran ditemukan. penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berjenjang: tingkat desa oleh pemerintah desa, tingkat kecamatan oleh camat, dan tingkat kabupaten oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten. apabila upaya penyelesaian pengaduan tidak dapat diterima oleh para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. keputusan penyelesaian pengaduan pada masing masing jenjang disampaikan kepada pihak yang merasa dirugikan. dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. laporan atas pengaduan terkait proses pemilihan kepala desa diserahkan kepada panitia pengawas. panitia pengawas menerima laporan atas pengaduan terkait proses pemilihan kepala desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. laporan atas pengaduan terkait proses pemilihan kepala desa dapat disampaikan oleh: pemilih, atau peserta pemilihan laporan atas pengaduan terkait proses pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis dengan laporan atas pengaduan terkait proses pemilihan kepala desa disampaikan paling lama (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan. dalam dibentuk oleh bpd untuk mengawasi seluruh tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. dalam hal laporan pengaduan terkait proses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada telah dikaji dan terbukti adanya dugaan pelanggaran, panitia pengawas wajib menindaklanjuti proses penyelesaiannya paling lama (tiga) hari setelah laporan diterima. dalam hal diperlukan, panitia pengawas dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama (dua) harisejak kepala desa diberhentikan. pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari (satu) tahun. bagian kesatu pembentukan panitia dalam rangka pemilihan kepala desa antar waktu, bpd membentuk panitia pemilihan paling lambat dalam jangka waktu (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri dan atau diberhentikan. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur masyarakat dan camat. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakatsalah satu calon. panitiaditetapkan dengan keputusan bpd dan bertanggungjawab kepada pimpinan bpd. bagian kedua . bagian kedua tugas dan kewajiban panitia tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam meliputi waktu:uji kompetensi, menetapkan calon kepala desa antar waktu, mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan kepala desa antar pemilihan kepala desa antar waktu bersama bpd: waktu kepada bpd. panitia pemilihan berkewajiban: melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa antar . bagian ketiga persyaratan dan pengumuman pendaftaran bakal calon persyaratan bakal calon kepalawarga negara republik indonesia yang memiliki komitmen untuk membangun dan memajukan dalam bentuk surat pernyataan, berkelakuan baikmenduduki jabatan sebagai kepala desa definitif selama (tiga) kali masa jabatan, bebas penyalahgunaan narkoba, dan oo. tulus uji kompetensi calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia. pengumuman pendaftaran bakal calon panitia pemilihanpada saat penutupan pendaftaran. penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat sampai dengan pukul wib. dalam hal bakal calon kepala desahuruf pendaftaran diperpanjang paling penelitian persyaratan administrasi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa meliputi:, j . surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, dan keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari badan narkotika nasional. panitia pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon. penelitian . penelitian persyaratan administrasi bakal calon dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang. panitia pemilihandan tindak lanjut masukan. bagian kelima penetapan calon kepala desa antar waktu terhadap nama nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh panitia, sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya dilakukan assessment paling lambat dalam jangka waktu (tiga) hari setelah ditetapkan lolos penelitian administrasi. assessment terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada meliputi tes tertulis dan wawancara. dalam hal jumlah bakpanitia menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa berdasarkan hasil assessment yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan. penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (dua) orang calon dan paling banyak (tiga) orang calon. dalam hal calon yang ditetapkan paling sedikit (dua) orang sebagaimana dimaksud pada salah satu calon mengundurkan diri maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah bpd dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan kepala desa. . penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diusulkan dalam forum musyawarah desa untuk disahkan menjadi calon kepala desaenam pelaksanaan pemilihan bpd menyelenggarakan musyawarah desa untuk memilih kepala desa antar waktu paling lama (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa oleh panitia. musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada mengesahkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan tata cara pemilihan meliputi pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau mekanisme pemungutan suara, dan mengesahkan calon kepala desa terpilih. bagian ketujuh peserta musyawarah musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam diikuti oleh anggota bpd, panitia pemilihan dan camat. musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka. peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada melibatkan unsur masyarakat yang memiliki hak suara. unsur masyarakat yang memiliki hak suaraunsurpeserta yang memiliki hak suara dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal ganjil dengan memperhitungkan kuota keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk. jumlah peserta musyawarah desa yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada dibahas dan disepakati bersama bpd dan pemerintah desa paling lambat (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarmengenai tata cara penetapan peserta musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu atur lebih lanjut dengan peraturan desa saksi calon sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: penduduk warga desa setempat berusia paling sedikitmendapatkan kuasa tertulis dari calon kepala desa. bagian kedelapan pelaksanaan musyawarah panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga) hari sebelum dilaksanakan musyawarah desa. undangan sebagaimana dimaksud pada berisi pemberitahuan pelaksanaan musyawarah desa yang memuat hari tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan. dalam undangan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan agar peserta hadir (lima belas) menit sebelum acara dimulai. pembukaan musyawarah desa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam musyawarah desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah undangan yang hadir. susunan . susunan acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pembukaan oleh ketua bpd, sambutan camat, laporan panitia mengenai penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih, pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa, penyampaian visi dan misi calon kepala desa, pengesahan mekanisme pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh panitia sesuai dengan mekanisme yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf penandatanganan berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu oleh panitia, laporan hasil pemilihan kepala desa oleh panitia kepada musyawarah desa, j . penyerahan berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu oleh panitia kepada bpd, penandatanganan berita acara hasil musyawarah desa oleh bpd, dan il. doa dan penutup. bagian kesembilan tata cara pemilihan kepala desa antar waktu pelaksanaan tata cara pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan. tata cara pemilihan kepada desa melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam hurufkepala desa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. tata cara pemilihan kepala desa melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruftata . tata cara pemilihan kepala desa antar waktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut: pembukaan dan penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh ketua panitia, pengundian nomor urut calon kepala desa, cc. pemeriksaan surat suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh panitia, calon kepala desa, penjabat kepala desa dan camat, pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan penandatangan. sebelum proses pemungutan suara, panitia pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan, meliputi bilik suara, surat suara, kertassurat suara sebagaimana dimaksud pada berisi tanda gambar memuat nomor urut calon yang ditempatkan pada kotak segi empat,mengembalikan surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia untuk diganti. pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos surat suara pada tanda gambar memuat nomor urut calon yang ditempatkan pada kotak segi empat. jika . jika terjadi kesalahan dalam mencoblos, pemilih dapat meminta penggantian surat suara kepada panitia pemilihan hanya (satu) kali. surat suara karena salah pilih sebagaimana dimaksud pada diamankan oleh panitia pemilihan dengan cara memberikan tanda silang. surat suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara. penghitungan suara dilakukan oleh panitia dan disaksikan oleh para calon saksi dan peserta musyawarah, mengeluarkan satu persatu surat suara dari kotak suara dan dibacakan.. surat suara dinyatakan sah, apabila: ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia pemilihan, dicoblos dalam kotak segi empat yang memuat nomor urut calon, dicoblos lebih dari (satu) kali colokan pada kotak segi empat yang sama, terdapat (dua) tanda colokan dalam kotak segi empat pada garis yang lurus. terdapat tanda colokan besar tetapi masih pada kotak segi empat, dicoblos tepat pada garis kotak segi empat, dan dicoblos oleh alat yang disediakan oleh panitia pemilihan. surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:, dicoblos tapi tidak tembus (bento):.uji kompetensi adalah test yang dilakukan kepada seluruh bakal calon kepala desa sebagai bentuk seleksi tambahan apabila didesa tersebut terdapat lebih dari lima bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratanda gambar calon kepala desa adalah gambar foto diri dan nomor urut calon kepala desa, dibentuk oleh bakal calon dan atau calon kepala desa dan dilaporkan kepada panitia pemilihan dan panitia pengawanghitungan suara adalah tempat panitia pemilihan menghitung perolehan suara calon kepala desa yang disaksikan oleh para saksi masing masing calon kepala desa. saksi adalah seseorang yang ditunjuk atau yang diberi mandat untuk mewakili dari seorang calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. tahapan pemilihan kepala desa adalah persiapan, penetapan daftar pemilih dan pelantikanterjadi suatu kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. bab pemilihan kepala desa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kalicalon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desapada dilakukan pengundian tanda gambar ulang. dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara ulangmilihan kepala desa antar waktu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan. hasil pemungutan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada forum musyawarah desa. berita acara hasil pemungutan dan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bpd. bagian kesepuluh berita acara musyawarah desa musyawarah desa mengenai pengesahan calon kepala desaper dua) ditambah (satu) dari jumlah anggota bpd. bagian kesebelas . bagian kesebelaskepada bpd dilakukan dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah musyawarah desailakukan dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada bagian kedua belas penetapan dan pengangkatan kepala desa terpilih berdasarkan laporan dari ketua bpd sebagaimana dimaksud dalam. sejak diterimanya laporan dari ketua bpd. pelantikan kepala desa oleh bupati atau pejabat camterpilih. pejabat sebagaimana dimaksud pada adalah bupati atau camat. sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih mengucapkan sumpah janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga belas pembiayaan biaya pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada apb desa. biaya sebagaimana dimaksud pada diajuk. bab ix. bab pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam corona virus diseaselokasi pemilihandan penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalanbagian kesatu . bagian kesatu penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemilihan kepala desa paragraf kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye penerapan protokol kesehatandiutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media keretaragrafoleh unsur terkait dibab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desadesa. atas peraturan daerah nomor tahun tentang desa kabupaten pemilihan kepala desa dilaksanak kabupaten, kemampuan keuangan daerah kabupatenpada masadan: laporan bpd mengenai calon terpilih kepada bupati melalui camat: cc.bab iii panitia pemilihan kepala desaperangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa, unsur kecamatan dan unsur lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati. unsur lain sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri atas pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, kepolisian, tni, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perangkat daerah yang membidangi keuangan, perangkat daerah yang membidangi perencanaan, perangkat daerah yang membidangi pengawasan, perangkat daerah yang membidangi polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, perangkat daerah yang membidangi kesehatan, il. perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, oo. kementerian agama, perguruan tinggi,dan satuan tugas penanganan covid kabupaten sukabumpanitia pemilihan tingkat berikan pembekalan kepada bpd, panitia pemilihan, panitia pengawas, para calon kepala desa dan para pendukung dan atau tim sukses masing masing calonpanitia pemilihan tingkatsulkan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia tingkat kabupateil. menetapkan .dalam dibentuk dalam rapat pleno bpd dan ditetapkan dengan keputusan bpd yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh bpd kepada bupati melalui camat. panitia pemilihan berjumlah orang terdiri dari: ketua: wakil ketua, sekretaris, bendahara:dan anggota sebanyak (tujuh) orang. apabila jumlah tps lebih dari (satu), maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada bpd penambahan jumlah anggota sebanyak (tujuh) orang untuk setiap tps. apabila terdapat penambahan jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada maka pembiayaan untuk honor dan operasional dibebankan kepada apbd. apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas keanggotaannya dalam panitia pemilihan kepala desa maka dapat diusulkan dan diganti berdasarkan keputusan bpdpemilih tps ditentukan panitia pemilihan. dalam hal panitia pemilihan lebih dari satu tps, panitia pemilihan dapat memperhatikan jumlah hak pilih berdasarkan kelipatan yakni: jumlah hak pilih sampai dengan dilaksanakan pada lokasi tps. jumlah hak pilih antara sampai dengan dapat dilaksanakan pada lokasi tps, jumlah . |
inspektorat kabupaten kapuas hulu, yang selanjutnya disebut inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaran pemerintahan daerahpuas hulu yang terdiri atas bupati, wakil bupati, pejabat struktural eselon dan eselon iii, pejabat fungsional auditorselaku tim pengelola lakonberturut turutinspektorat, aplikasi user aplikasi inspektorat. tim pengelola lakon sebagaimana dimaksud padadaerah, menyampaikan lakon bagi penyelenggara negara lingkungan pemerintah daerahdibantu oleh sekretariat yang berada inspektorat. tim pengelola lakon dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pengelola lakon dibentuk setiap satuan kerja perangkat daerahpada masing masing skpd unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pengelola lakonalam didahului deng |
ld) ny, bupati sintang peraturan bupati sintang nomor tahunabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada danterimari kelebihan pembayarengadilan pajak (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan atas pengajuan keberatan pajak diberikan oleh kepala dinas, dalam hal jumlah pajak yang terutang sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah), bupati, dalam hal jumlah pajak yang terutang lebih dari rp. (lima puluhkantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk kepala dinas. pemeriksaan ng960i pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dapa dibantu oleh tim. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan. dalam hai dilakukan pemeriksaan lapangan, terlebih dahulu memberitahukan waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada wajib pajak. bentuk format dan isian laporan hasil pemeriksaanputusan keberatan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali. bentuk format keputusan keber. bentuk format dan isian permohontanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak. pemberian . stablepajak diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok pajak terutang dan atau denda administratif. keringanan pajak diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran pajak. pembebasan pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari seluruh besaran pajak. pengurangringanpembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan objek pajak merupakan usaha baru, objek pajak milik pemerintah atau pemerintah daerah, objek pajak terkena bencana. besaran pengurangan pajakpokok pajak terutangaling banyak sebesar (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok pajak terutang. pajak dengan mempertimbangkan besaran kepingan kriteria sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut kemampuan . kemampuan membayar diberikan penundaan pembayaran paling lama (enam) bulan angsuran pembayaran paling banyak (enam) kali dalam jangka waktu paling lama (enam) bulanenundaan pembayaran paling lama (sepuluh) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak (sepuluh) kali dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) bulan. besaran pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam diberikan paling banyak sebesar (seratus persen).melalui kepala dinas dengan mencantumkan alasan permohonan yang jelas sertala desa dan kepolisian, bukti pendukung lainnya.urat ketetapan pajak. tepi sedia. dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasans5)bupati ataupengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dianggap diterima. bupati atau pejabat yang ditunjukandan keringanan untuk permohonan yang nilai pajaknya sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah), bupati memberikan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohonan yang nilai pajaknya atas rp. (lima puluh juta rupiah), bupati . wi psg: pan sah . . cc. bupati memberikan keputusan atas pembebasan pajak daerah. bentuk format keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebas atau penghapusan sanksi administratif wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratifyang sama. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalamsalahan bukan akibat kelalaian wajib pajak, atau objek pajak terkena bencana. besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratifsanksi administratif, objek . apart an560b objek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah atau pemerintah diberikan paling banyak sebesar (tujuh piatu persen) dari jumlah sanksi administratif, kesalahan bukan akibat kelalaian wajib pada diberikan paling banyak sebesar (seratus persen). penghapusan sanksi administratif dengan mempertimbangkan kriteria objek pajak terkena bencana. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak daerah disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada bupati melalui kepala dinas dengan disertai alas permohonan yang jelas danda desa dan kepolisian, bukti pendukung lainnyakpd, skpdkbt atau stdbentuk format dan isian permohon. uuudua dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif!dianggap diterima. bupati atau kepala dinassanksi administratif untuk permohonan yang nilainya sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah): bupati memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya atas rp. (lima puluh juta rupiah), bupati memberikan keputusan atas penghapusan sanksi administratif pajak daerah. bentuk . ppo beo maa int bentuk format keputusan bupati atau kepala dinas atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajakapril bupati sintang, mvi crosby diundangkan sintang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten sintang, ym." joseph hannah berita daerah kabupaten sintang tahun nomor ta sii lampiran peraturan bupati sintang euy tahun tentang: tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, pengurangan, kepingan pembebasan pajak daerah, aksi pengurangan atau penghapusan administratif pajak daerah kabur sintang. bentuk format formulir pengajuan keberatan sintang, panen? kepada nomor kramanannamaaaan yth. bupati sintang lampiran eeaepeggepenngana up. kepala perihal permohonan keberatan pajak daerah sintang dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini: nama bensin kanan makan eka alamat anta desa kelurahan papan kecamatan nee seneng ann ane telp mtonmmoanmanmnnannnn menunya sebagai wajib pajak kuasa wajib pajak", atas objek pajak: ppd kene emanmamea tna kaka ena manan aman kan letak objek pajak rar teman kana blelameknksai kane asn alamat enne same semua mra desa kelurahan enter maan mma mara tan manan kecamatan nenek sama man serangan nett ring tap jumlah pajak terutang anon sean aan dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan pajak tahun . dengan asan .ooo ore setan manna kerana kena sas mona man data lah menurut perhitungan kami ketetapan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut ikon arena nen rebana bara mie aaa muka lao ana aan unas aon sasaran sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: asli dan fotokopi skpd skpd skpdkbt std yang diajukan keberatan: fotokopi kartu identitas wajib pajak yang masih berlaku, surat kuasa bermaterai cukup (apabila gikuasekan fotokopi kartu identitas kuasa wajib pajak (apabila dikatakan), dokumen pendukung foto berwarna kondisi objek pajak, dst. dida pajak daerah yang dipungut berdasarkan cetaknomor tahun tentang pajak perizinan kan perahu cara menetap ran bupati tentang tata pengajuan dan penyelesaian keberatan, dan gerangan, keringanan, pembebasan pajak apa dan pengurangan atau penghapusan ksi administratif pajak daerjangka waktu yang lamanya pajak adalah jang many enaintangajak yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan pajak. tang tah dee ikatotongan olehadministratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak tepat pada waktunya. pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak daerah. kemampuan . kemampuan membayar adalah ama dapa membayar wajib pajak yang dikaitkan dengansampai dengan (tiga) b,sosial dan atau psikologis. bab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak daerah, tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, dan tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak daerah. bab iiiiajukan secara tertulis dalam bahasa keberatan indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas. pengajuan . permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal sura ketetapan, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada kecuali jikapajak.wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal: wajib pajak berpendapat bahwa perhitungan pajak tidak sesuai dengan kondisi objek paj daerah. keberatan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya. pengajuan keberaturat ketetapan yang masih berlaku, dan dokumen pendukung laimega san oleh kuasa yang ditunjuk wajib pajak, maka harus dihampiri dengan surat kuasa. . ia bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa data data atau pembukuan dilakukan oleh wajib pajak atau dokumen lain yang terkait dengan penetapan pajak terutang. (lpar disampaikan secara langsung oleh wajib pajan atau melalui jasa pengirimankeberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat ga)(l)dan atau tidak dapat diterima. apabila ogan komering ulu selatan, menimbang aa. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil,ogan komering ulu selatan:usaha mikro dan kecil. ium diberikan kepada punk sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah kabupateniii(l) pelaksana ium adalah camat,dua ada tan november dana tia man bagian yg. perang bupati ogan ulu sewaan) hukum wa)julu selatan, h.i dar berita daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tahun nomor |
pan bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan bupati pasuruan nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerwujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pasuruan tahudan ditetapkan rencana kerja pembangunan daerah kabupaten pasurumbangunan daerah teri dalam negeri nomor tahungesahan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd) kabupaten pasuruan tahun berita daerah kabupaten pasuruanpasuruan tahusisa tahunisasatuan kerja perangkat daerah)telah disepakati dengan dprd: rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah bab iv:uraian secara rinci rkd tahun sebagaimana dimaksud dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. rkd sebagaimana dimaksud sebagai pedoman tim anggaran pemerintah daerah tapi) dalam menyusun kua dan pas untuk kemudian dimintakan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). pas sebagaimana dimaksud pada yang telah mendapat persetujuan dprd selanjutnya menjadi pedoman menyusuj) esa bupati sanggau provinsi kalimantan barat peraturan bupati sanggau nomor tahun tentang kebijakan kabupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggauasasi201i tentang kebijakan pengembangan kabupatennegara pemberdayaan perempuan nomor men pp iv tentang kabupaten kota pengembangan layak anak: peraturan daerah kabupaten sanggau nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak: memutuskandilingkungan pemerintah kabupaten sanggau. s5. kelurahan adalah kelurahan diwilayah kabupaten sanggau.luruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. kebijakan kabupaten layak anak yang selanjutnya disebutingkat rad kla, dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dan mewujudkan kla. gugus tugas kabupaten layak anak yang selanjutnya tim evaluasi kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut tim evaluasi kla adalah tim yang membantu menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan evaluasi kla lingkup nasional. bab prinsip dan tujuan prinsip kebijakan kla terdiri dari non diskriminasi,.. hak untuk hidup,pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anakmenuju terpenuhinya hak hak anak:la, dan melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan, desa. bab ill ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup kla meliputi pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak:kla meliputi lembaga eksekutif: lembaga legislatif: lembaga yudikatif, organisasi non pemerintah: dunia usaha: masyarakat,, dan berkomitmen menjadi kla tahunkoordinator gugus tugas kla adalah sekretaris daerah dan ketua oleh kepala skpdsskpd yang membidangi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan perlindungan anak. bagian kedua tugas pokok gugus tugas kla tugas pokok gugus tugas kla mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan kla: menyusun mekanisme kerja pembentukan kla: cc. melakukan sosialisasi kla,, membuat rencana kerja kla menyiapkan dan mengusulkan peraturan yang terkait dengan kla, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan kla. bagian ketiga rad kla pelaksanaan kebijakan kla disusun bersama tim gugus tugas kla yang dituangkan dalam rad kla,dalam menyusun rad kla mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang berintegrasi dengan skpd. rad kla sebagaimana yang: pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus. bab penilaian dan pelaporan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kla mengacu pada indikator penilaian yang ditetapkan sesuai dengan penguatan kelembagaan dan (lima) klaster hak anak. selanjutnya bupati akan melaporkan pelaksanaan kla secara berjenjang berdasarkan laporan dan pertanggungjawaban gugus tugas kladesember sekern ia yakobus, jh pembina' nip |
naa telah ditindaklanjuti dengandalam rangka peningkatan efektifitas kinerja perusahaan daerah apotek sari husada kabupaten demak dipandang perlu. guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas direktur diberikan fasilitas berupa: kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kemampuan berusia apotek maksimal (dua ribu) cc, dana representatif direksi yang paling banyak sebesar (tujuh puluh lima per seratuserusia apotek. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus direncanakan dan termuat dalam rka yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengadaan aktiva tetap dan inventaris baru dapat dilaksanakan apabila nilai buku aktiva tetap dan inventaris ditambah nilai buku aktiva tetap dan inventaris yang akan diadakan tidak melebihi (lima puluh per seratussanakan sebagai berikut: pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada unit: sampai dengan nilai (sepuluh juta rupiah) dan rasio likuiditas unit lebih dari (sepuluh per seratus) oleh kepala unitjuta rupiah) dan rasio likuiditas unit lebih dari (sepuluh per serratus) oleh kepala unit atas persetujuan direksi, diatas dari (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas berusia apotek lebih dari (sepuluh per serratus) oleh direksi atas persetujuan badan pengawas. pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada bagian operasionalratus) oleh kepala bagian operasionalribu rupiah) atas rasio likuiditas unit lebih dari (sepuluh per serratus) oleh kepala bagian operasional atas persetujuan direksi, diatas nilai (dua ratus juta rupiah) dan rasio likuiditas berusia apotek lebih dari (sepuluh keseratus) oleh direksi atas persetujuan badan pengawas. pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada kantor pusatatus) oleh kepala bagian umum dan kepegawaian atas persetujuan direksi: diatas nilai (sepuluh juta rupiah) sampai dengan. diatas nilai atas persetujuan badan pengawas. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka peningkatan efektifitas, penyehatan berusia apotek dapat dilaksanakan: restrukturisasi: merger, akuisisi: dan likuiditas proses konsolidasi, merger, akuisisi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan oleh direksi atas persetujuan bupati. proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapstruktur organisasi dan tata kerja perusahaan daerah apotek sari husada kabupaten demak badan pengawas sekretariat badan pengawas direktur utama direktur farmasi dan direktur umum dan perbekalan pemasaran kepala kepala kepala bagian kepala bagian kepala kepala bagian bagian bagian ena pengadaan satuan kerja keuangan bagian umum pelayanan operasional perbekalan unit intern pelaporan pemasaran kepegawaian farmasi bupati demak, ttd hm. natsirberita daerah kabupaten demak tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka diubah, ddemak. perusahaan daerah apotek sari husada yang selanjutnya disebut berusia apotek adalah perusahaan daerah apotek sari husada kabupaten demak. badan pengawas adalah berusia apotek sari husada kabupaten demak. direksi adalah direksi berusia apotek sari husada kabupaten demak. kepala unit adalah kepala unit berusia apotek sari husada kabupaten demak. pegawai adalah pegawai berusia apotek sari husada kabupaten demak. gaji pokok pegawai adalah gaji pokok yang diterima pegawai berusia apotek sari husada kabupaten demak. gaji pokok direksi adalah gaji pokok yang diterima direksi berusia apotek sari husada kabupaten demak. penghasilan adalah gaji pokok direksi dan pegawai ditambah tunjangan lainnyaapotek sari husada kabupaten demak. skpd pembina adalah skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah kabupaten demak. kepala bagian adalah kepala bagian pada berusia apotek sari husada kabupaten demak. apoteker pengelola apotek yang selanjutnya disebut apa adalah apoteker pengelola apotek perusahaan daerah apotek sari husada kabupaten demak. restrukturisasi berusia apotek sari husada adalah penataan kembali tata kelolamerger berusia apotek sari husada adalah penggabung, akuisisi berusia apotek sari husada adalah penutupan sebagilikuidasi berusia apotek sari husada adalah penutupan perusahaan daerahrasio likuiditas adalah perbandingan jumlah aktiva lancar dibanding dengan kewajiban lancar berusia apotek sari husada. ketentuan dalam diubah dan ditambah (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: kepengurusan berusia apotek terdiri atas: badan pengawas, direksi. jumlah badan pengawas berusia apotek sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang. susunan organisasi berusia apotek terdiri atas: badan pengawas, direksi: unit, bagian pelayanan, bagian pengadaan dan perbekalan farmasi, bagian pemasaran, bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan dan pelaporan, bagian operasional, j . satuan kerja audit intern ski) direksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari direktur utama, direktur farmasi dan perbekalan, dan direktur umum dan pemasaran. bagan susunan organisasi berusia apotetugas pokok dan wewenang direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur utama atas persetujuan badan pengawas. tugas pokok dan wewenang unit, bagian dan satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan badan pengawas. fungsi dan uraian tugas staf berusia apotek ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan badan pengawas. dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja berusia apotek direksi dapat melakukan reorganisasi berusia apotek dengan persetujuan badan pengawas. diantara dan disisipkan (enam) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian pelayanan memiliki fungsi: mengkoordinasikan rumusan dan perencanaan penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan edukasi dan farmakologi, dan cc. pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan dan perbekalan farmasi. bagian pengadaan dan perbekalan farmasi mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan dan perencanaan pengadaan barang persediaan dan perbekalan, pelaksanaan pengelolaan persediaan dan perbekalan, dan cc. pengawasan dan pengendalian bidang persediaan, perbekalan dan kefarmasian. bagian pemasaran mempunyai fungsi: pengembangan jaringan pasar melalui survey dan analisa pasar serta perencanaan program promosi, dan pengembangan kerjasama dengan supplier, para medis, fasilitas kesehatan dan mitra kerja lain berusia apotek. bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan administrasi umum dan kearsipan, dan pelaksanaan manajemen asset. bagian keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi: penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perpajakan, pengendalian biaya, dan penyediaan teknologi informasi. bagian operasional mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional dan pelayanan pada kantor pusat. keuntungan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan, bupati membentuk badan pengawas berusia apotek. untuk dapat diangkat menjadi badan pengawas sebagaimana dimaksud pada (satu) harus memenuhi persyaratan sebagi berikut: persyaratan umum: warga negara indonesia, bertakwa kepada tuhan yanga maha estidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berlaku tetap, .tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, berusia tidak lebih dari (lima puluh enam) tahun pada saat pertama kali diangkat. persyaratan khusus: mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pengalaman pekerjaan minimal (dus) tahun dibidang pengawasan pengelolaan perusahaan yang berbadan hukum, .tidak mempunya hubungan kekeluargaan baik karena keturunan ataupun perkawinan dengan bupati atau wakil bupati, badan pengawas berusia apotek dan direksi yang lain sampai dengan derajat kedua baik keatas, kebawah maupun samping, memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai badan pengawas berusia apotek, tidak memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan berusia apotek. bupati wakil bupati dilarang menjadi ketua anggota badan pengawas. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: anggota badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati, anggota badan pengawas berusia apotek terdiri atas sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang, dengan ketentuan (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris dan anggota, masa jabatan badan pengawas selama lamanya (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan pertimbangan: melaksanakan tugas pengawasan secara aktif', b.mampu memberikan saran dan pendapat kepada direksi sehingga perusahaan mampu bersaing dan berkembang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan usaha berusia apotek pengangkatan kembali anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling banyak untuk (tiga) kali masa jabatan, proses pengangkatan anggota badan pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengangkatan anggota badan pengawas oleh bupati paling lama (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota badan pengawas yang lama berakhir. ketentuan huruf diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:cc. pegawai karyawan karyawati berusia apotekilarang: memangku jabatan rangkap sebagai contoh direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan swasta dana tau lembaga lain termasuk pada instansi pemerintah, merupakan pemilik perusahaan sejenis berusia apotek dan atau apoteker pengelola apotek pada apotek lain, mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung pada berusia apoteketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: jumlah anggota direksi berusia apotek sekurang kurangnya (dua) orang dan sebanyak banyaknya (tiga) orang. dari jumlahbupati untuk masa jabatan (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir paling banyak (dua) kali masa jabatan. pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: a.adanya peningkatan laba sebelum pajak berusia apotek minimal sebesar (lima keseratus) dari capaian laba sebelum pajak pada awal tahun menjabat, dan memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dalam pelaksanaannyatugas dan tata kerja direksi ditetapkan oleh direksi atas persetujuan badan pengawas. apabila salah satu jabatan direksi belum terisi maka tugas, fungsi dan wewenang direksi yang belum terisi tersebut dilaksanakan oleh direktur utama. apabila direktur utama berhalangan untuk hadir maka tugas, fungsi dan wewenang direktur utama dilaksanakan oleh anggota direksi lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang. apabila direksi berhalangan untuk hadir maka tugas, fungsi dan wewenang direksi dilaksanakan oleh kepala bagian sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepala bagian masing masing. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: penghasilan direksi terdiri atas: gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan tunjangan lain yang lazim sesuai kemampuan perusahaan. gaji pokok direksi sebagaimana dimaksud pada besarnya diatur sebagai berikut: direktur utama: menerima gaji pokok direksi maksimal (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi dengan golongan pangkat tertinggi sebagaimana tercantum dalam daftar skala gaji pegawai berusia apotek. direktur: menerima gaji pokok direksi (delapan puluh persen) dari gaji pokok direksi yang diterima oleh direktur utama. besarnya tunjangan kesehatan dan tunjangan tunjangan disesuaikan dengan kemampuan berusia apotek. anggota direktur mendapatkan jasa produksi yang besarnya ditetapkan melalui keputusan direksi atas persetujuan badan pengawas. tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat disesuaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan berusia apotek. setiap akhir masa jabatan direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut: laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan sampai dengan (satu milyar rupiah) jasa pengabdian maksimum sebesar (lima per seratus) dari laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan, sebesar (lima ratus juta rupiah), laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan lebih dari (satu milyar rupiah) jasa pengabdian berlaku progresif, yaitu: (satu milyar rupiah) pertama maksimum sebesar (lima per seratus), (satu milyar rupiah) seterusnya maksimum sebesar (tiga per seratus) dari laba sebelum pajak tahun berjalan pada akhir tahun jabatan. bagibagi direksi yang masa jabatannya telah berakhir tetapi berusia apotek masih merugi namun telah menunjukkan peningkatan kinerja maka pada akhir masa jabatan diberikan jasa pengabdian sebesar (tiga) kali penghasilan bulan terakhir. besarnya jasa pengabdian bagi badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi. pembagian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: direksi berjumlah (dua) orang adalah direktur utama mendapat (enam puluh per seratus) dan direktur (empat puluh per seratus): direksi berjumlah (tiga) orang adalah direktur utama mendapat (empat puluh per seratus) dan direktur masing masing (tiga puluh keseratus). |
aan pas bupati pasuruan provinsi jawa timurrahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbang: bahwa sehubungan dengan tingginya volume beban kerja pejabat pengelola keuangan daerah ppid) pada badan keuangan daerah, serta guna kelancaran tertib administrasi dan pengamanan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu memberik.daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, kepala skpd selaku ppid dan kepala opd selaku pejabatpasuruan yang melaksanakan fungsidan fungsi budab maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksudkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk tunjangan kepada pegawai negeri sipil sebagai pelaksana fungsi bud dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil bersangkutan. bab iii kriteria pemberian tambahan penghasilansebagai pelaksana fungsi bud yang dinilai melampaui beban kerja normal, yang dinilai membutuhkan kecepatan, kecermatan, ketelitian dan ketepatan serta adanya batasan waktu penyelesaian hasil pekerjaan. bab beban kerja beban kerja kepala skpd selaku ppid pada badan keuangan daerah kabupaten pasuruan adalah sebagai berikut menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd, mengesahkan dpa opd dpp pengelolaan keuangan daerah, ppid yang bertindak sebagai bud dibantu oleh kuasa bud, yang mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan spd, menyiapkan sp2d, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh banpenerbitan spd, verifikasi spp dan sp2d atas belanja yang diajukan oleh opd kabupaten pasuruan sesuai penjabaran apbd tahun terdiri dari dinas opd lembaga teknis opd bagian opd kecamatan opd mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada bud terkait dengan fungsi penganggaran meliputi penyusunan apbd p apbd, pengendalian kas keuangan daerah) melalui penerbitan surat penyediaan dana spd), dan cc. penyusunan anggaran kas. mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada bud terkait dengan dengan pelaksanaan fungsi perbendaharaan meliputi penyiapan, pengujian sp2d dan penerbitan sp2d untuk merealisasikan belanja opd berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah sebagai mana permintaan melalui spm, membuat register sp2d, cc. pencatatan dokumen pengeluaran kas yang didasarkan atas realisasi sp2d, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas (buku b ix) mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada bud terkait dengan fungsi verifikasi meliputi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan spm dari opd yaitu kelengkapan dokumen spm up gu tuantar spp up gu tu ls, spp up gu tu ls, surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya, verifikasi pengujian dokumen pengeluaran kas pengeluaran belanja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kelengkapan data dukungannya, cc. pengujian dokumen penerimaan kas, sts, nota kredit dll. melaksanakan pencatatan dokumen penerimaan kas melalui entry jurnal penerimaan (penerimaan dinyatakan sebagai pendapatan setelah mendapat laporan penerimaan dari bank jatim selaku bank pemegang kas): melaksanakan pencatatan dokumen pengeluaran kas melalui entry jurnal spj (sp2d dinyatakan sebagai belanja setelah mendapatkan laporan pencairan dari bank jatim selaku bank pemegang kas). waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas adalah penerbitan spd dilakukan per tri bulan sebanyak kegiatan yang diajukan dikalikan jumlah opd kabupaten pasuruan, penerbitan sp2d paling lama (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan spm dari opd kabupaten pasuruan, cc. pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan setiap hari kerja. kuasa ppid yang mempunyai tugas menandatangani spm ls spm tambahan penghasilan pegawai daerah ppd), belanja bantuan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, bagi hasil, belanja tidak terduga serta menyampaikan laporan realisasi penyerapannya, pengeluaran pembiayaan sesuai dengan bidang dan fungsi kewenangannya kepada ppid. pembantu bud bidang aset yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah bmd) yang dalam melaksanakan tugasnya, pembantu bud bidang aset mempunyai fungsi pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan kbd pengadaan dan kbd pemeliharaan, pelaksanaan penyusunan rkd pengadaan dan rkd pemeliharaan, pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan, pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan, pelaksanaan penyelenggaraan ketatausahaan barang milik daerah yang telah diserahkan dari opd yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi opd dalam daftar barang pengelola, pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas barang milik daerah pada daftar barang pengelola, pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang telah diserahkan, pelaksanaan penghimpun daftar hasil pemeliharaan opd, pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah, pelaksanaan penyelenggaraan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bintik dan money bidang pengelolaan barang milik daerah, dan menyimpan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah seperti billet deposito, surat kepemilikan saham, pembantu bud bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan evaluasi terhadap transaksi keuangan, yang dalam melaksanakan tugasnya, pembantu bud bidang akuntansi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan program kerja bidang akuntansi untuk acuan pelaksanaan tugas, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pelaksanaan evaluasi atas realisasi apbd, pelaksanaan penyusunan konsep laporan keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan penyusunan konsep rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan konsep rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan opd, pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas. besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan dengandicabut dant bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor tahun tentang izin prinsip pemanfaatan ruang kabupaten mempawah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mempawah, menimbang bahwa pertumbuhan kebutuhan terhadap pemanfaatan ruang kabupaten mempawah sudah demikian tinggi sehingga dapat menimbulkan konflik ataupun kompetisi dalam pemanfaatan ruang: bahwa sehubungan dengan ditetapkannyamaka perlu pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruangizin prinsip pemanfaatan ruangmasa berlaku perizinan izin prinsip diberikan untuk masa berlaku selama (enam) bulazin pemanfaatan tanah, izin lingkungan, cc. site plan dan blok plan: izin gangguan: dan imb. apabila selama (enam) bulan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada belum diperoleh, maka izin prinsip ini tidak berlaku lagi dan diajukan permohonan izin prinsip baru. bab biaya penerbitan izin prinsip setelah ditandatangani oleh bupati dan diberikan nomor dan cap bupati dengan tidak dipungut biaya. bab sanksi administrasi (l) terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pemalsuan dokumen persyaratan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin prinsip dan dapat dicabut perizinan lainnya: pemegang izin prinsip yang tidak melakukan pelaporan kemajuan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam akan diberikan teguran tertulis melalui dinas teknis yang menangani tata ruang, pemegang izin prinsip yang tidak melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan dalam klausul izin yang dikeluarkan, maka izin prinsip yang diberikan dapat dicabut dan dibediundangkan gempa pada tangga pada tang sekitar!s macam kabupaten mempawah bupati mempawah, mochrizal berita daerah kabupaten mempawah ria nderson tahun san el. nomor sae aizin prinsip pemanfaatan ruang kabupaten mempawahmempawmempawahrencana rinci tata ruang lainnya adalah rencana kawasan strategis daerah dan rencana detil tata ruang daerah. pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dalamjin pemanfaatan tanah ruang adalah ijin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan tanah ataudalam hal iniwilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yangbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkanpada tingkat wilayah. kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untukdustri air laut,untuk dibudidayakan atas dasarkondisi dan potensi danlahan basah adalah kawasan budidaya pertanian yang memiliki syran sosial, dan kegiatanprasizonayang bersangkuib iz.awal kepada setiap orang atau badan usahacara prinsip telah sesuai dengan rencana tata ruang. izin prinsip yang dikeluarkan oleh bupati berupa informasi lahan yaitu surat yang dikeluarkan oleh bupati mempawah kepada pemohon untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang kabupaten dan lahan areal yang dijadikan tempat melaksanakan kegiatan belum dikuasai dimiliki, arahan lahan adalah surat ya" dikeluarkan oleh bupati mempawah kepada pemohon untuk :: melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan rencana tataruang kabupaten dan lahan areal yang dijadikan: tempat melaksanakan kegiatan sudah dikuasai dimiliki dan ata: disewa melalui perjanjian kerjasama yang diketahui oleh notaris. m4) prinsip diberikan kasus .icon izin usaha untuk dapat me, bukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk peri. nan terkait, perigi. terkait sebagaimana dimaksud pada adalah: izin kasi, izin penggunaan pemanfaatan anah, izin :nde an bangunan imb, izin nggu. ,an analisa mengenai dampak lingkungan andai), ats upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan ngan ukl upi):dan per. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang unda nyang berlaku. pasa kegiatan pem: atan ruang yang wajib memiliki izin prinsip adalah pertama, ., industri, pedagang in, jasa: perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan: fasilitas sosial:dan utilitas bab iii tata cara pengajuan izin prinsip permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh pemohon kepada bupati dan dihembuskan kepada badan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten mempawah. kepengurusan izin prinsip berada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mempawah. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi surat permohonan diajukan kepada bupati mempawah dengan tembusan kepada tim board kabupaten mempawah dinas yang menangani tata ruang), data identitas pemohon atau profil perusahaan berisikan identitas perusahaan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, npp, fotokopi sertifikat bukti kepemilikan lahan, dan peta lokasi yang dimohon dengan skala set lokasi (disesuaikan dengan permohonan). h4) izin prinsip diberikan oleh bupati setelah mendapat rekomendasi dinas teknis yang menangani tata ruang ataupun board kabupaten mempawah. tata cara permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut pemohon mengajukan permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip oleh dinas yang menangani tata ruang: dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi dan secara hukum terjamin keabsahannya selanjutnya didaftarkan loket pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas: setelah berkas didaftarkan dinas teknis yang menangani tata ruang akan memproses langsung dengan melaksanakan pembahasan dan peninjauan lapangan atau permohonan yang memerlukan kajian board akan dilaksanakan pembahasan dan peninjauan lapangan oleh tim board. rekomendasi dinas teknis yang menangani tata ruang sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan kegiatan yang sudah jelas sedangkan kegiatan kegiatan yang bersifat kompleks dengan melibatkan masukan dan kajian dinas instansi terkait maka akan dibahas board kabupaten mempawah, kajian materi oleh board sebagaimana dimaksud dalam meliputi kesesuaian dengan rtrw kabupaten mempawahpemanfaatan sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan pengaruh kegiatan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. kesimpulan hasil kajian materi sebagaimana dimaksud pada (l) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim board terkaitzone) kawasan lindung. izin prinsip diterbitkan dan ditandatangani oleh bupati setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. |
fri n5merintahil.dan dprd dalam penyelenggarabahas bersamaperangkat daerah dalam menyusun senperangkat daerahll: pengendalian pelaksanaan:atomnya yakobus. ss. fara pembina tingkat nipuangan daerah adalah badan keuanganuangan dan pelaporan, dan sub bagian program dan teknologi informasi. bidang perbendaharaan, membawahi (dua) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang belanja langsung, dan sub bidang belanja tidak langsung. bidang akuntansi, membawahi (tiga) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang akuntansi umum, sub bidang akuntansi perangkat daerah, dan sub bidang pelaporan keuangan. bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan, membawahi (tiga) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang perencanaan pendapatan, sub bidang evaluasi dan pelaporan pendapatan, dan sub bidang informasi dan dokumentasi pendapatan. bidang pendapatan daerah, membawahi (tiga) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang pbb dan bpt, sub bidang pad, dan sub bidang pendapatan lain lain. bidang anggaran, membawahi (tiga) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang kebijakan anggaran, sub bidang penyusunan anggaran, dan sub bidang perencanaan anggaran ppid. gs. bidang aset, membawahi (tiga) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang ketatausahaan dan pelaporan aset, sub bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian dan pemanfaatan aset, dan sub bidang penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian asetdaftar jabatan pelaksana lingkungan badan keudan pelaporan bendahara mean tenan mengaaministasi keuangan sub bagian program dan teknologi pengelola program dan informasi laporan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan pelayanan pengolah data pengelolaan sistem informasi perbendaharaan sub bidang belanja tidak langsung pengolah daftar gaji bidang akuntansi sub bidang akuntansi umum pengelola akuntansi sub bidang akuntansi perangkat daerah pengolah data laporan pertanggungjawaban sub bidang pelaporan keuangan penyusun laporan keuangan bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan sub bidang perencanaan pendapatan pengelola realisasi laporan aan penerimaan berisi dawan sub bidang evaluasi dan pelaporan pengelola penagihan dan sub bidang informasi dan dokumentasi pengelola pembiayaan daerah oem panen pra berbagai panah bidang pendapatan daerah sub bidang pbb dan bpt pengelola pendaftaran dan pendataan pajak retribusi pengolah data penagihan pajak sub bidang pad pengelola sumber pendapatan asli daerah juru pungut retribusi sub bidang pendapatan lain lain pengadministrasi penerimaan bidang anggaran sub bidang kebijakan anggaran pengolah data kebijakan sub bidang penyusunan anggaran pengolah data perencanaan penganggaran sub bidang perencanaan anggaran ppid pengelola data keuangan daerah pengadministrasi anggaran sub bidang ketatausahaan dan pelaporan pengolah data kebijakan aan bang sub bidang perencanaan kebutuhan, penyusun kebutuhan barang memendatan dan pemanfaatan pet irama sub bidang penghapusan, penyusun rencana hasil pemindahtanganan dan penilaian aset telaahan usul penghapusan barang bupati dharmasraya, eee tmn dto. (an ses sutan risk nip2aaka umur beli arti nyaulau punjembilan kotohitungai rumbaihukum sempimaadang lawekonomi, pembangunan dan pengelola pengendalian, pemberdayaan masyarakathukum stan risk ( cin nip2ae11120kecam,sampaiasam tujugam man pun sutan risk eng atoarutn hukum sutan risk serbia tai iv.b nip1ae11120 lampiran esarsalak kabupaten dharmasraya sekretariatpelayanan umum dan kependudukan pengelola layanan operasionalmen dto. mms hukum (toa (ce sutan risk tep bud tia iv.b ena penesisirsisirsisir mas kecamatan sepotong kabupaten lombok barat.sisir mas pemekaran dari desa sepotong barat kecamatan sepotongsisir mas mempunyai luas wilayah (seribu tujuhratus duapuluh tiga hektar desa persiapan pesisir mas memiliki jumlah penduduk (enam ribu seratus tujuh belas jiwa atau (seribu lima ratus enam puluh sembilan) kepala keluarga, wilayah desa persiapan pesisir mas berasal dari sebagian wilayah desa sepotong barat meliputi s(lima) dusun, yaitu pengawasan gili genting labuan patung bawah pudak memboyong dengan terbentuknya desa persiapan pesisir mas, wilayah desa sepotong barat dikurangi wilayah desa persiapan pesisir mas sebagaimana dimaksud pada desa persiapan pesisir mas mempunyai batas batas wilayah batas utara laut, batas timur desa sepotong barat dan desa kadar, batas selatan desa pelanggan, dan batas barat laut dan desa pelanggan. pusat pemerintahan desa persiapan pesisir mas berkedudukan dusun labuan patung. bagian ketiga peta wilayah peta indikatif batas wilayah desa sepotong barat dan batas wilayahsisir massisir massisir massisir massisir mas sama dengan desa sepotong barat kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa sepotong baratsisir mas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa sepotong baratsisir mas dan perangkat desa persiapan pesisir masweber arv bupati lombok barat, rudal khalid diundangkan gerung pada tanggal do2vw) tag! tdi kara ve8 . hati logo irma se2o5 non: tg, sal5a mag tot fsc93 be) sie: nn: zam ols dit asx$ 3fz0 ba: kso ia: hid ft tenan. sate tena en: p5e kel sf$$ 2tank c26 a23 xaa 3g pe,has hitter mei tag bep cc. ora oxs3 psa glo hun li nmr, soo .9p. mean sing: gt use ing huh png ket mapan ann stage pen sen puan usa aan been oak hua yah bin tu" onta dan ter jaten "ig ng, mua mun ba lan en. sta "ag au "uu naa aa massa sin poin sad? pal . sta go. bua game nana taka "ig ena ag. "ta net dena pen wei irr pat." pep make data bag nan ten ato "baka laga nan tanah dag gia maag otr nan teng lane mal wan kep) nat bar tata ban ken s.02p. ag sang) a31 kan (aan segan tas pes, ali isi keras at3 sie aon eza gas litastx sao03 kos san eic3 ben sta oc8 ka9p0 manah gea pad so0d sang fed yuk 3eeg a52 kos kti e53 sesuka $s523 s88 sal tot 0232p ei30g s$x s33 s5. pen oxford 9a9y99 tt, $ : aoa sesal : | s.0yv. .9p. bee tah sea asi dah kun sen naa sana hama tan nee s8, utan eoe sera pena" "ea dai nai aki gan pun ke, mei obi, ang pee kanan ten bao aan i1, men pres haa daan ket bem lana (hk gn: eno teng tua nga nae kara naga kaa tami part gam anta bai las net ate men tea san uma men tenar ta. aan tang kena sae wal ena ena bag bela gema gene maa skp sala lab ana ben kant aan arta mane ena 3g. tniad par teri "uga dia siak tan eni eri pan a0 maa base (ah man kita baya maa menara aan tora. gg haa pati "gak lana lean nga karna na! ee. rena hg. oam kalo mana sik re. muna telak tara ppn ten sai saat enk mea teen sen tia kutu kota dan ann bea pat bae na aan peta teu bai ganga tan pen la, ena et) gr. rel tek bari bid ap nan eri yan tabah ia pai sea ana snp wig fa) tahi tan bade sea pal bae nah cia ik, sen tag ban pa eat pena ten iga peta lan tee " tel isa set kah nang soo ras bag anna men teki naa deng raja ika bb. ten rta nas sea psa pama kat on, mao tag engan bhi bt, buru pes nan men pan alta ennes pan het una ben anak sala .pb. sim ea, bisa akn mmm sme sar |
ana tana nan "aa ann man rbberep bupatimunabarat |. provinsi sulawesi tenggara: peraturan'bupati muna barat: nomor tahun tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi denganrahmattuhanyang mahesa bupatimunabarat menimbang maka dipandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan fasal undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah: bahwa dalan rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dilakukan melalui penyelenggaraandan dan huruf perlu membentuk peraturan bupati. undang undang:undang undang. nomor tahun tentang pajak tan daerah dan retribusi. daerah. lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara: nomor . undang undang. nomor. tahun. tentang perlindungan : dan . pengelolaan, lingkungan hidup lembaran: negara republik. indonesia: tahun nomor tambahan: lembaran negara republik indonesia nomor pan undang: undang nomor tahun:. tentang aparatur sipil negara . pen . undang undang. nomor. tahun. tentang pemerintahan:'beberapa kali, terakhir .dengan undang undang nomor tahun tentang:: tahun nomor tambahan lembaran. leni negara republik indonesia nomor. ):. .ssi. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan ian keputusan bupati . pon babxvii ppi tea kelas pengendalian dan pengawasan sana nn: ino pasak25 lo: bupati melalui: dinas: perhubungan: komunikasi dan informatika melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional: menara telekomunikasi |dan: pungutan retribusi: pengendalian menara .h telekomunikasi. dan pengendalian din pengawasan sebagaimana dimaksud pada :: dilakukan selama' kegiatan operasional .menara telekomunikasi dilakukan. . bee babxvim ep, insentif pemungutan d1. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan:atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung: dan memeriksa identitas orang dan atau vidpkumen: yang dibawa sebagaimana dimaksud :pada huruf loh. memotret seseorang yang berkaitan dengan :tindak |pidanaretribusi daerah, . . memanggil' orang untuk didengar. keterangannya dan lou hlediperiksa sebagaitersangka'atausaksi:. .'. menghentikan'penyidikan lo fk. melakukan :tindakan"lain yang perlu untuk kelancaran s3 penyidikan: tindak pidana bidang retribusi daerah leah menurut:hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. asli penyidik sebagaimana dimaksud pada: . memberitahukan dimulainya penyidikan: dan menyampaikan hasil'pendidikannya kepada penyidik polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam: undang undang: nomor tahun tentang kitab undang undang hukum:. atau kurang dibayar. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. ng,ay!1xi ketentuan penutup hal hal yang belum dia'w.f bupatknmuna barat c1. san (ef refer pama tar tik madiun tumida aba diundangkan lavoro pada tanggal ha. sekertaris daerah. net sen irene aan drs, dilayani, pembina utama muda, go' iv e nip san berita dalam kabupaten muna barat tahun nomor: non poor pot tahun tentang pembangunan dan: penggunaan menara bersama. telekomunikasi, . . peraturan. bersama menteri. dalam negeri, menteri . pekerjaan umum, menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan: koordinasi penanaman. modal nomor tahun. :.: nomor prt.:. m nomor. mwiperim.kominfo nomor tanggal maret tentang: pedoman'dinas dilingkupi pemerintahbupati muna barat nomor :tahun. tentang pembentukan organisasi dan. tata. kerja dinas daerah den tinlingkup: pemerintah. kabupaten. muna barat . . desi memutuskan: menetapkan (gs peraturan bupati.muna barat:tentang. .:n bupati muna baramuna barat. kas umum daerah adalah kas umum daerah kabupaten muna barat. bendaharawan penerima adalah bendaharawan penerima pada dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika kabupaten muna barat. telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan: dari setiap informasi. dalam bentuk tanda tanda, telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan "ann te. didirikan. diatas tanah, atau.bangunan yang merupakan satu kesatuan: konstruksi dengan bangunan gedung yang pan dipergunakan untuk kepentingan umum yang .struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai koo simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana han fungsi, desain dan konstruksinya :disesuaikan sebagai mus putaran penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dosa penyedia menara yang selanjutnya disebut penyedia:adalah perseorangan,: koperasi, badan usaha milik daerah,: badan usaha milik 1negara atau badan usaha swasta. yang memiliki ndan: mengelola: menara telekomunikasi untuk digunakan tana 'bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. pengelola menara adalah badan: usaha yang mengelola |danfatau. mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak "lain. bea pengguna: menara telekomunikasi. :adalah operator penyedia jasa:layanan telekomunikasi yang menyewa atau menggunakan menara telekomunikasi. .:: izin mendirikan. bangunan menara.yang:selanjutnya disebut mmb menara adalah izin mendirikan bangunan menara yang diberikan bupati atau pejabat:.yang:''jan kepentingan umum. retribusi jasa. umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan olah pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan teman'matan umum serta dapat dinikmati oleh orang seorangana naa retribusi: kepada wajib retribusi serta pengawasan .penyebarannya. surat setoran retribusi. daerah, yang: disingkat ssd, adalah sura' ketetapan yang oleh wajib retribusi digunakan l04 untuk melakukan pembayaran atau. penyetoran .retribusi terutang:ke kas:daerah atau tempat pembayaran lain yang mai moo ini ditetapkan o.eh. pemerintah daerah. ann kan surat ketetapan retribusi daerah selanjutnya: dapat: don disingkat skr: adalah surat: keputusan: yang menentukan nbesarnyajumlahpokokretribusi. |. surat ketetapan retribusi. daerah. lebih bayar, dapat sah disingkat 'skrdlb: adalah surat:ketetapan: retribusi lebih besar: dari :pada 'retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. surat tagihan retribusi: daerah, yang disingkat: std adalah surat untuk melakukan tagihan: retribusi dan atau reaksi administrasi berupa bunga dan atau denda. bnn naa nilai jual objek pajak, selanjutnya disingkat: nop, adalah harga rata rata yang. diperoleh dari transaksi jual beli yang menjadi secara wajar, dan bilamana. tidak terdapat transaksi .jual beli, nop ditentukan melalui perbandingan harga dengan lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nop pengganti. keterangan rencana kota menara telekomunikasiarta mengumpulkan bukti dan informasi, selanjutnya dengan bukti itu menjadi jelas tindak pidananya bidang retribusi daerah serta dapat menemukan tersangka bab nama, obysetiap orangidentitas hukum. sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: a nomaden alamat pemilik, . . nama penanggung jawab: dokasimenara:! sitinggimenaras, ee. tahun pembuatan pemasangan menara. mint: (kontraktor menara, dan ming.bebanimaksimum menara." .| nana tan hi nomordan tanggal izin imb bee ppi akh ada! bab bau . cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan nia sei tingkat pengguraanjasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan. frekuensi: pelayanan :pengawasan, |. pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan. menara. telekomunikasi, 'keadaan fisik. menara telekomunikasi, dan. potensi kemungkinan timbulnya gangguan dari berbagai pihak atas berdirinya menara dan gangguan terhadap menara telekomunikasi yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. bab viigawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang bagiab viii struktur, besar dan masa retribusi tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut tarif retribusi nilai jual objek pajak. menara). tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan berdasarkan ketinggian menara sebagaimana yang dimaksud pada struktur dar besarnya tarif retribusi berlaku untuk menara tunggal maupun menara bersama. masa retribusi diterapkan untuk jangka waktu (satu) tahun. bab (wilayah pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut dalam wilayah kabupaten muna barat bo. dang pena wajib retribusi adalah setiap orang .2tau badan: yang menyediakan menara telekomunikasi "untuk dimanfaatkan oleh kan pengusaha telekomunikasi dalam.rangka perluasan transmisi. ana babul aka (penyelenggara menara telekomunikasi. tan ana 6 . |". penyelenggaraan:.menara telekomunikasi: dilakukan oleh perusahaan: yang: bergerak: dibidang: telekomunikasi dan informatika.yang berlokasi daerah kabupaten muna barat. untuk mendirikan:menara telekomunikasi daerah kabupaten muna barat wajib mendapatkan izin pembangunan menara dari pemerintah: daerah melalui dinas: perhubungan. kominfo kabupaten muna barat. mena ddk babi golongan retribusi! retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan dalam retribusi jasa umur. bab. cc. ketinggian menara: struktur menara: rangka struktur menara, pondasi menara: kekuatan angin: dan ketahanan terhadap gempa. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukp petir, cc. catu daya: lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), marka hal.ingi babi . tata cara pemungutan maa ape 0x1. bnn retribusi: dipungut dengan menggunakan: surat. ketetapan retribusi: daetahiatau dokumen layang dipersamakan. en) dokumen'lain yang dipersamakan'sebagaimana dimaksud pada. :(t) 'dapat: berupa: karcis, .kupon, dan: kartu langganan: tea pungutan dilakukan oleh petugas dari dinas perhubungan pen komunikasi dan: informatika kabupaten muna barat. ibn bab haa tempat pembayaran ann sang nn: . pembayaran: retribusi dilakukan. melalui rekening bendahara dota penerima" dinas perhubungan komunikasi dan informatika dan kabupaten muna' barat. . dalam hal pembayaran tunai, hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor rekening bendahara penerimaan paling lambat 1x24 jam. bendahara penerimaan menyetor hasil retribusi kas daerah paling lambat setiap bulan dalam tahun berjalan. bab xii tata cara pembayaran retribusi dan penundaan pembayaran pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah. bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi atau retribusi terutang,oleh bendahara. retribusi yang tidak atau kurang dibayareh pejabat. batan baba pas keberatan: manis wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada. bupati atau pejabat yang ditunjuk. atas surat. ketetapan retribusi les daerah atau dokumen lain yang:dipersamakan.: ::. keberatan diajukan secara.tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertaialasan alasan jelas.::. .| oo: ane hb) keberatan harus. diajukan dalam jangka waktu paling lama. tiga) bulan sejak'tanggal surat. ketetapan retribusi daerah diterbitkan, kecuali apabila! wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu'itu:tidak dapat dipenuhi karena keadaanidilluar kekuasaannya. :: pohon dont pengajar keberatan tidak menunda kewajiban:membayar retribusi dan pelaksanaan. penagihan retribusi. .:' . : .: bnn lo. bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak lo. tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan 'na, sebulan untuk paling lama (dua belas) bulan. imbalan bunga sebagaimana dimaksud..lamasatu)bulan. apabila wajib retribusi:o. terlebih dahulu utang retribusitersebut. |. . : bnn pengembalian kelebihan pembayaran:retribusi sebagaimana dimaksud pada: dilakukan: dalam jangka: waktu sealing: warna (dua) bulan: "sejak: diterbitkannya: surat los ketetapan: retribusi daerah: lebih bayar. lon gh apabila: pengembalian kelebihan". pembayaran retribusi dilakukan:setelah!lewat jangka waktu (dua) bulan,: bupati memberikan imbalan bunga: sebesar (dua persen) (oo sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. babak deh kadaluwarsa penagihan bear hak untuk melakukan penagihan: retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung .sejak saat terulangnya retribusi,.:.angguh apabila diterbitkan surat teguran: atau asi:ngmetric atunjung areareareareare mempunyai luas wilayah (seratus empat puluh koma dua hektar). desa persiapan tunjung are memiliki jumlah penduduk (lima ribu dua belas) jiwa atau (seribu lima ratus empat puluh) kepala keluarga. wilayah desa persiapan tunjung are berasal dari sebagian wilayah desa sandi meliputi (empat) dusun, yaitu dusun tato timur dusun tato barat dusun aik are dusun sandi indah dengan terbentuknya desa persiapan tunjung are wilayah desa sandi dikurangi wilayah desa persiapan tunjung are sebagaimana dimaksud pada desa persiapan tunjung are mempunyai batas batas wilayah batas utara desa senteluk dan hengkang, batas timur desa sandi,: batas selatan desa jatisela dan desa melinting, dan batas barat desa melinting dan desa senteluk. pusat pemerintahan desa persiapan tunjung are berkedudukan dusun aik are. bagian ketiga peta wilayah peta indikatif batas wilayah desa sandi dan batas wilayahareareareareareareare dan perangkat desa persiapan tunjung arelombok barat azan khalid diundangkan gurun pada tanggal feremher sekret dae kabupaten lombok bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor !(& f1) 8a s35 ea, pas 2gs13 so3o dora sx3 tom9 kegg $8x35 ata ppi 293s3 plm tag s89eo oo. nos ooz8$ dalam cn) ppi ocs ppp s3f gore w.j s5p baris msg kat teg3o $$ 2p3 u93 site or3 ao0r org axn ii. bass ng: (na seal hug dai s2s la, mane ana san pen adele gan gea: aan gnu setan s2 ata lag mri peak khai saran mat gara fat kasi reid tahan mag bak sia ora ja. mhs sta pauh kas, ingin pakan kap raga tag hn ang het ata man ban sen sala 2d. par nan uan eah tem sena pam dam fla snn ec: stok gara ana aga das ce, tak spg, ain debit anan aga era eng aa dan tit jae ata rain dak lani pia sik kta ken pt. lan naa eng ana pp. akan bata a53 ama (es said sean ank aan nan kan ia. aan pee anin sa: eat ini $$ ana sp, tan kei aan ade mapa sah taat per ba": tas ben par dia! sai pang naa tang agen ns" anna naa ptn sen neng oa: rena seng aal pem ana nat naa tea sain ag? mer por duga asn menepati 2th leg kea ajaran mitra shan bei kasa eka kak nara "na enda ang bela snp sah sena fa. saha uan ru. kagak mat sen pa rei teng tag sa, na opera la. sulit naa pap ala tenun naa kar ih maka yel ana maa masa ter nan pan dan ben aas nan bean mana bap eta lapan pra papan green ana sabang aya see ne, haha makan iseng tan adi tana anal apa kena benua one inn bah uda ana ira jap sar budi seo san sn, pa, ' ) helai |ua gas kasih oa! orr boy tpi tcl bas 82k aa, e9l5r 3a5 sts en: i3fz0 i(s a50 duo tol3f gro as ppi 2wdi a02 htm sg3 oan xag baya ite sg5 23i2: bay, color t3e33 tae et tee bes bis sex pasa s2? jka bete s.0e.z . s.s.z . or, l . s.sl.l . tar ta, aga ega rena pee men depan bana esa ten hat ser sia kate pan maa jas ton sen iga megan kran p3, haa sar any akas uap dah enam ann ang tenun man ona aah, tag mena dag (ag sha hana st, rt, sanga sep perak bei sandel pia man ata yap ter setan keira bat sen senna tata sah bei, ana sena dae ken msn (ea bar tar wet san nata, lada mar nga yak ini ban asn yaa aan ega ela sar tra gag mau inn ana serah hadi atas hana ska peer bee naga sala agen mas get dang bahan pan tea nag nag tani dengan mat laa sa! saba ti: .z . ob. le. s.sl.l . |
bupati lombok barat provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati lombok barat nomor (cg tahun tentang pembentukan desa persiapan penanggapnanggapharnanggapnanggap pemekaran dari desa batulayarnanggap mempunyai luas wilayah (empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh tiga hektar desa persiapan penanggap memiliki jumlah penduduk (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua) jiwa atau (enam ratus enam) kepala keluarga. wilayah desa persiapan penanggap berasal dari sebagian wilayah desa batulayar meliputi (empat) dusun, yaitu dusun penanggap timur dusun penanggap dusun paok lombok dusun apit aik dengan terbentuknya desa persiapan penanggap wilayah desa batulayar dikurangi wilayah desa persiapan penanggap sebagaimana dimaksud pada desa persiapan penanggap mempunyai batas batas wilayah batas utara desa pupuk lestari dan hutan, batas timur desa hengkang dan desa senteluk, batas selatan desa batulayar, dan batas barat desa batulayar barat. pusat pemerintahan desa persiapan penanggap berkedudukan dusun paok lombok. bagian ketiga peta wilayah peta indikatif batas wilayah desa batulayar dan batas wilayahnanggapnanggapnanggapnanggapnanggap sama dengan desa batulayar kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa batulaynanggap dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa batulaynanggap dan perangkat desa persiapan penanggapember a020 bupati lombok snare, fauzan khalid diundangkan gurun pada tanggal po20 sekretaris daerah kabupaten lombok bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor pas #c35 iss pan fat s2365 $e3 kan $x233 ten) c325p te) kal gea. tel a22 aegon cr, alz $c0 ote pori aa9 .,log sat ppp olx ser5k ppi klo ol9 spl ko: sos o08 ppi orc3 tdp a23 bae apa not topan s3. s33r9 la) ftf a02 tan 5s san bs3i3 es) lot dior i95 asin diode t95 dorog axo (aa nai dut s9y suu san tisu akan armor eps! s3: (ntar) sah ter ban mo) nan pe. mang lng bah. maa sar tan menag ena dane len ear yaa mebel met ter tea gene net, jaa debate int asa maa naa nan land fata gaga naa aan aa, g0. aoa mei sean tiban pe" kau apa ana pre ta" ing jan san angka tas rea, pada den ima iai, mena pep pap . aan pan aa. ena hand me nan sasa aaa kya telp tee pin mas sasa due teh, merta tae bam pe, mn, ai nee sena spa ea? sera agar kel san ng. 9a ka: $2g nn) sgn t22t0 co seng sis z218 nite k23 s9593 ssh kel an: ppi klo? erik pop azr bro si3 pa. ba: td0j0 rar atas: sa5es k4 pie apel cia k05 hei msg es$ plot oli pena eng e e 00x geo package wua inti3 eps ipo (aa baka dan s2. (le nana ral (ea pan eka span acuta aan mana anna kenapa aan ets" pena tana basri bgi paha aon wae pan asn ebi neng enter bona sean senjata one pan sapa ba: sera har psa dna harga bam ini pan bank pan bunga yen mean aan una pra goa smu berada peran bea moral anu tea lan tai santan aan canda kah men gap ena tai jena tani debat one nan hanan tah kaa par eng maka ane taat jep pai tap lean tebe han pen bung) wen tpa les aan pke sen pea lai penang tae fran pac rur noa seni gea bela camp naa tea ana. ara (eko pena ata tan sbn aan tia pan una bete lea nan te, abk neng ann mane meta bia ane tan inn ppn uan men (man bia pun zara sara tata mena sen mane snp mna nan3 tenan nge baba aga pat kaki lan naa penuh asasi (ane kaa tag sbn pet ii aga nun ain baba uea panai bea tang ea, c8. sae weda "ary atap penn mean endang r21 tea gek pesek ape pga pam hen tel pan mita, lean lae kanan matan sean ta. beda bae nan eta aan aon eng batur yaa men onan ne: urn ata sana ena naa oma tx sea sen tag tags aan maa kan tina ra: aren band pia ena ta, big? iya naa tata tama lake tan db. "ip sep daa pan maan mat ni near raga lenan pata buk tan ana pan pen ara na, apaan nan men angin nan maa man sena koe ken men tata tag ena tea bana bina ron era lan ana aan sapa bkk bal mann man pin aku nan lea ten mis, . karang teh pena tai kaa maan ten lan eat terang men obi sap era nasar sega ber ge" efek sana can esa pen kena bau koran manan perang pena end tea aoki mer era bean 2nd nuno pat tan pap pan san tag mp! akn, pena pak mena kan aan raba near aga taa nan aan nan yup papa han man bae perak angan mas ana neng nan one nan pan eni akn ena aas sea peng lan uan bea ana sad sean nee bea pan ana ena tenan bee dea tang aaa men asn pan arun pon tia one bse mua la) tab raat nana enetaara aan kai gea nana game naa nga engan sen wag goa nga (an ena men aan tenan man mmr aan dae ana kau bia meng gel ane tp, bag eat tag per ana dim maa sea pub melanda akan man ta mani pete angan png ngada mann able san peta bagan pan mean inn song lean sai maha ratu dur dan saba kain ben raba una aaa mala apa bae tea one pena sena sea matan ron nat yen abad sama ran erna naa sae sir and nana ena sip keenan anu maa inn inn naa seba naa menu bea ena lon peng bana naa sen dna tas can tee ber ani bet kanan san man |
bupati gorontalo utara peraturan bupati gorontalo utara nomor lo.a tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara tahunde,, kabupaten gorontalo utaraunit kerja perangkat daerah kabupaten gorontalo utaralapendapatan pengelolaan keuangisl pati gorontalo utara, indra rasi diundangkan kandang pada tanggal mustan dd) kn) imahdalam rangka menindak .umajsebagaimana tercantum dalam lampiranidtahapprioritas yang diterbitfebruari sekretaris daerah kabupaten lumajang tdfebruari rincian dana desa setiap desa tahun anggaran |campursari ' |bulurejo |campursari ' |purworejo |campursari |tempurrejo |campursari ' |campursari |campursari ' |gunungsari ' e |campursari |keliling (pronojiw ' sidomulyo ipronojiwo (pronojiwo (pronojiwo |tamannya ipronojiwo |sumberurip ipronojiwo |oro oroombo (pronojiwo |supiturang |candipuro |jari |candipuro |candipuro |candipuro |sumberejo ||icandipuro |(sumberwuluh |candipuro |sumbermujur |candipuro |(penangkal |icandipuro |tambakrejo |candipuro |kloposawit |candipuro (tumpeng ipasirian |kalibendo ((pasi |(bases (pasi ipasirian |selokawarawar |pasi (contro ((pasi |maduro ipasirian |pasaran |pasaman |(semeru ipasirian |inter ((pasi |selokanyar |(tempeh |sumbersari tempeh |tempehkidul |tempeh (lempeng (|tempeh (tempehtengah ' ) | tempeh (kaliwungu |tempeh )| (tempehlor |tempeh ) | (besok |tempuh ) | |jatisari tempuh ) | (pulo |tempeh |(gelang |tempeh |jakarta |tempeh ) | (pandanarum |(kunir |jatimulyo kunir |jatirogo |kunir ' o ) | jam kunir |(sukorejo kunir |(pulosari ' |kunir (kunirkidul kunir |(kunirlor kunir |(kedungmoro |kunir |(karang |kunir |(pabuaran kunir |(dorogowok |yosowilangun (kraton |nyosowilangun (wotgalih |yosowilangun |(tunjungrejo |yosowilangun yosowilangun kidul ' |yosowilangun |yosowilangunlor ' |yosowilangun (kri ' |yosowilangun (karanganyar |yosowilangun (karangrejo |yosowilangun |(under |yosowilangun |(kebonsari ' ' |yosowilangun |(kaliper (rowokangkung |wonosari ' ' irowokangkung |kedungrejo irowokangkung |(sidorejo irowokangkung |rowokangkung ' irowokangkung |sumbersari ' ' | irowokangkung |dawuanwetan |irowokangkung |sumbernya |(tepung (wonogryo tepung (wo dosa l' | |tepung |(mangunsari ' tepung |(tepung |tepung ' ) | (mojokerto tepung |(hukum |tepung |karangbendo |tepung (klampokarum (lumajang ' |(banjarbaru lumajang ' | (labruklor ' lumajang ' | |(depok lumajang ' | (bukan lumajang | (goreng ipasrujambe |jambekumbu ipasrujambe |(sukorejo |ipasrujambe |jambearum ipasrujambe |(kertasari ipasrujambe |(pasokan ipasrujambe |karangan |sendiri (purworejo |isenduro |(sarikemuning |sendiri (pandansari ' ' |sendiri (sendiri |isenduro |(bruno |sendiri (kandangtepus ' ' |sendiri |(kandangan |sendiri |(sedayu |sendiri (bedayutalang ' |isenduro (wonocepokoayu |sendiri |(argosari ' ' |sendiri (ranupani ' guciatir |1t1 paket guci lir | kenong guci lir | gucialit guci lir | hadapan guciatir | kertosono guci lir | tunjung guci lir | jeruk gvciatir | mbo padang | |babakan aab ang ) | moyo dang ' | (bidang padang (kedawung padang (padang |padang (kalisemut padang |(gerakan padang ) | (tanggung sukodono (kebonagung |sukodono |(karangsari ' ' |sukodono |(dawuhanlor |sukodono (kutorenon sukodono |(selokbesuki ' sukodono |(sumberejo |sukodono |uranggantung |sukodono (selokgondang sukodono |(bondoyudo |ikedungjajang |(krasak ' ' ikedungjajang kedungjajang ikedungjajang |(wonorejo |ikedungjajang |umbul ' ikedungjajang |curahpetung ' | ikedungjajang (grobogan ikedungjajang |(benci |kedungjajang |jatisari ' ' | ikedungjajang |(campursari ' ikedungjajang |bandara |kedungjajang |(sasaran kulon ' |jatirogo ) | (rojopolo (|jatirogo | (kalibotokidul |jatirogo | (kalibotolor ' |jatirogo | |(pulosari ' |jatirogo ) | |jatirogo iranduagung (kalidilem iranduagung (tunjung |randuagung |(gedangan iranduagung (kalipenggung iranduagung (ranulogong iranduagung (randuagung ' |iranduagung (ledoktempuro iranduagung |(ajarkan iranduagung |buruk ' |randuagung (ranuwurung iranduagung (salak iklakah (kudus iklakah ) | (duren jelajah ) | |(sumberwringin iklakah ) | (jaringan |iklakah (ranupakis ' iklakah ) | |(tegalrandu jelajah (apakah iklakah |(lawang jelajah ) | (seruni iklakah | |(tegalciut iklakah ) | (sawaranlor poso melinjo |randy ' | tegalbangsri ' ')' ) | |ranu poso sumberpetung |ranuyoso ' ) | |alun alun iranuyoso ' | (ranubedali ' ' iranuyoso ' | |(ranuyoso iran ' | wonoayu iranuyoso ' ) | |(penawangan ' iranuyoso ' ) | |(wateskulon iranuyoso ' |(wateswetan |sumbersuko |(kebonsari ' ' |sumbersuko |(gratis |sumbersuko (labrukkidul ' |sumbersuko |wonosari ' ' '| |sumbersuko (sentul |sumbersuko |(purwosono isumbersuko (pertahanan lumajang drs. as'at, |
' "ai wa) "an smapelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah daerah kabupaten lumajalumajang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu menetapkan kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasaentang perubahan atas peraturanbagian layanan pengadaan barang jasa adalah bagian layanan pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten lumajbupatngkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerah kabupaten lumajang,de etik penyelenggara pengadaan barang jasa adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang salah dan tidak baik serta menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi sebagai penyelenggarapemerintah kabupaten lumajanglumajang. bab ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tentang penegakan kode etik bagi penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten lumajang, yaitu pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan atau kelompok kerja pemilihan. penegakkan kode etik bagi penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh komite etik. bab iii kode etik kode etik bertujuan sebagai pedoman profesional bagi individu penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten lumajang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan proses pelayanan pengadaan barang jasa yangbarang. setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten lumajang harus taat pada kode etik yang terdiri atas melaksanakan tugas dengan tertib dan dengan rasa tanggungjawab untuk mencapai ketepatan tujuan pengadaan barang jasa, bekerja secara profesional, cermatgakkan kehormatan, integritas dan martabat serta tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak menyimpang dari prosedur. sedangkan larangan bagi penyelenggara pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten lumajang adalah sebagai berikuttugas komite etik bersifat hoc mempunyai tugas untuk melaksanakan penegakkan disiplin dan pengawasan terhadap perilaku para penyelenggara pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten lumajang yang diduga telah melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam komite etik berwenang untuk: menerima pengaduan keluhan dari penyedia barang jasa, asn dan atau masyarakat, melaksanakan pengumpulan data, fakta, informasi dan keterangan terkaitpara pihak terkaitlumajang bersifat rahasia. bagian ketigaterkait penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten lumajang. bagian keempat susunan keanggotaan komite etik susunan keanggotaan komite etik terdiri dari (lima) orang yang dengan terdiri atas (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat secara exbarang jasa setda, dan (tiga) orang anggota, yang terdiri atas: unsur badan kepegawaian daerah kabupaten lumajang, unsur inspektorat kabupaten lumajang, dan unsur bagian hukum sekretariat daerah. bagian kelima masa tugas, pengangkatan dan pemberhentian komite etik masa tugas komite etik selama (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya. bupati mengangkat dan memberhentikan anggota komite etik atas usulanbab sekretariat komite etik sekretariat komite etik secara officio bertempat bagian layanan pengadaan barang jasa setda. sekretariat komite etik sebagaimana dimaksud pada dibentuk dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas komite etiinformasi, pemeriksaan dan pelaporan informasi tentang adanya pelanggaran prinsip dan kode etik pengadaan barang jasa dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain pengaduan masyarakat, informasi media massa atau atau media elektronik, pengawasan atasan langsung atau kepala opd, dan atau temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat. dalam hal diketahui informasi pelanggaran prinsip dan kode etik pengadaan barang jasa oleh pelaku pengadaan lingkungan kerjanya sebagaimana tersebut dalam maka kepala opd wajib melaporkan kejadian tersebut kepada komite etik dengan tembusan kepada bupati dan inspektorat. komite etik melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan pemanggilan terhadap pihak pihak terlahir terkait, pengumpulan bukti bukti, memverifikasi dan menganalisa ada atau tidaknya pelanggaran prinsip dan kode etik yang diinformasikan dalam laporan tersebut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada hasil pemeriksaan komite etik sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati yang kemudian menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab vii tata cara penyelenggaraan pemeriksaan komitbarang jasa setdselanjutnya memerintahkan kepada sekretaris komite etik untuk mengundang anggota komite etik melaksanakan rapat membahas informasi laporan pengaduan tersebut, cc. rapat komite etik membahas, membuat kajian dan membuat kesimpulan apakah informasi tersebut layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaantidak layak untuk dilanjutkan dengan pemeriksaanlayak untuk ditindaklanjuti, maka komite etik memerintahkan kepada api inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan. pemeriksaan yang dilaksanakan api inspektorat sebagaimana tersebut pada huruf dilakukan dengan: pemanggilan para pihak pelapor, terlahir, dan pihak lain yang terkait, pengumpulan dan pemeriksaan terhadap bukti bukti, dan melaksanakan konsultansi kepada ahli. hasil pemeriksaan api inspektorat berupa berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang kemudian disampaikan kepada komite etik melalui sekretaris komite etik dan selanjutnya dijadikan dasar untuk diselenggarakannya sidang komite etik, sidang komite etik memutuskan ada tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlahir dan rekomendasi sanksi administratif yang akan diberikan bilamana terlahir terbukti secara nyata melakukan pelanggaran kode etik, bilamana dalam pemeriksaan dan hasil sidang kode etik menyatakan terlahir tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar kode etikhasil keputusan sidang komite etik dilaporkan kepada bupati dengan tembusan sekretaris daerah dan opd terkait, dan bupati menetapkan pemberian sanksi administrasi berdasarkan kegian kedua pemeriksaan atas dasar temuan komite etik melaksanakan sidang atas dasar temuan dari hasil pemeriksaan inspektorat atau bpk dengan mekanisme: ketua komite etik memerintahkan sekretariat komite etik untuk mengadakan sidang komite etik dengan inspektorat untuk membahas hasil temuan tersebut, sidang komite etik membahas materi temuan hasil pemeriksaan, memeriksa bukti bukti dan memanggil para pihak terkait, berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti bukti yang ada komite etik memutuskan dan menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi administratif yang akan diberikan kepada pejabatmendapat persetujub viii pembiayaan dan honorarium komite etikbiaya pemerintah kabupaten lumajapembiayaan kegiatan komite etik dibebankan pada rekening dokumen pelaksanaan anggaran bagian layanan pengadaan barang jasa setda kabupatenml diundangkan lumajang pada tanggal januari plt. sekretaris daerah kabupaten lumajang, ttd. drs. agus triton, si. pembina nip. berita daerah kabupaten lumajang tahun nomor |
:,, |
sik:oo.cc.,,,::,s,:cc.penugasan dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir: atau penilai yang bersangkutan dalam kurun waktu (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikutndaftarannya: |
tag lgs hae.daftaran pendudu: dan subkoordinator pindah datang dan pendataan penduducatatan sipil, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil: dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pelayancatatan sipi, dan kewarganegapelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. pembinaan dan pengendalindudukan dan pencatatan sipilantarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dan unit organisasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipilndudukan dan penndudukan dan pencatatan sipil maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipillla. kepala bidangb. kepala subbagianva. kepalb. subkoordinator pada dinas kependudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipindudukan dan pencatatan sipindudukan dan pencatatan sipibagan susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepala dinas sekretariat subbagian subbagian perencanaan umum dan kelompok dan keuangan kepegawaian jabatan fungsional upt bidang bidang bidang daan pelayanan dia dan penduduk pencatatan sipil pemanfaatan data kelompok kelompok kelompok jabatan jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional salinan sesuai alasan aslinya walikota magelang, kepala bagian hukum, wan ttd. prawerttadministrasi kependudukan dan pencatatan sipindudukan dan pencatatan sipil, merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipilela pendaftaran dan pencatatan bagi penduduk kota magelang baik warga negara indonesia wni) dan warga negara asing wna) sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan penerbitan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk), nomor induk kependudukan nik), perubahan atas pindah datang penduduk dan laporan data penduduk, menetapk, pencatatan peristiwa penting lainnya dan permasalahan kependudukpada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, il. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipil, cc. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipirencanaan dan keuangan tugas kepala subbagian perencanaanuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas kependudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatansubbagian perencanaanerencanaanndudukan dan pencatatan sipil: melaksanakan ketatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil: melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil, memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipildaftaran penduduk tugas kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, menyela pendaftaran dan pencatatan mutasiyela penerbitan administrasi kependudukan dan penyajian informasi data kependudukan secara terpadu, melaksanakan monitoring perpindahan dan kedatangan penduduk, melaksanakdaftaran penduduk, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator identitas penduduk tugas subkoordinator identitasdentitas penduduk. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator identitas penduduk, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis identitas penduduk, cc. mengoordinasikan pendaftaran dan pendataan identitaslaksanakan verifikasi dan validasi administrasi permohonan persyaratan identitas penduduk, mengoordinasikan penerbitan administrasi kependudukan dari penyajian informasi data kependudukan secara terpadu, mengoordinasikan penyimpanan dan pemeliharaan administrasi pendaftaran penduduk, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator identitasidentitas penduduk, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pindah datang dan pendataan penduduk tugas subkoordinator pindah datang dan pendataanmenyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pindah datang dan pendataan penduduk, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk, cc. mengoordinasikan pencatatan pindah datanggoordinasikan pendataan dan pencatatan data penduduk non permanen dan memberikan bukti pendataan, mengoordinasikan verifikasi dan validasi administrasi pindah datang penduduk, menyiapkan bahan penerbitan administrasi kependudukan bagi penduduk tetap, pindah datang dan penduduk sementara, menyiapkan bahan monitoring perpindahan dan kedatangan penduduk, mengoordinasikan penyimpanan dan pemeliharaan administrasi pindah datang penduduk, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pindah datang dan pendataindah datang dan pendataan penduduk, il.catatan sipil tugas kepala bidang pelayanan pencatatan sipiuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil, mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil, menyela pelayanmenyela pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan, menyela pelaksanaan verifikasi dan validasi dokume'menyela pelaksanabidang pelayanan pencatatan sipilcatatan sipilotakelahiran dan kematian tugas subkoordinator kelahiran dan kematlahiran dan kematian. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kelahiran dan kematian, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis kelahiran dan kematian, cc. mengoordinasikan pelayanan pencatatan permohonan akta kelahiran, mengoordinasikan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian serta penerbitan surat keterangan lahir mati, mengoordinasikan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kelahiran yang terlambat laporannya, mengoordinasikan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan permohonan akta kelahiran, akta kematian dan surat keterangan lahir mati, menyiapkan bahan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kematian serta surat keterangan lahir mati, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator kelahiran dan kematlahiran dan kematian,. tugasmenyusun rencananyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perkawinan, perceraian, perubahan anak dan kewarganegaraan, cc. mengoordinasikngoordinasikan pelayanan pencatatan akta izin kawin bagi pemohon perkawinan yang belum mencukupi batas usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengoordinasikan verifikasi dan validasi dokumen permohonan persyaratkawinan, perceraian, dan perubahan status anak, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala bidang pihak dan pemanfaatan data tugas kepaluraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang pihak dan pemanfaatan data: menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, menyelameliharaan dan peningkatan keakuratan data dan informasi kependudukan, mengoordinasikan pengembangan pengelola data dan informasi serta teknologi administrasi kependudukan, menyela pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil, menyela penyelenggaraan database kependudukan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pihak dan pemanfaatihak dan pemanfaatan data, il.tugas subkoordinatoradministrasi kependudukan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pengelolaan informasi administrasi kependudukan, menyiapkan data dan informasi bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, cc. mengoordinasikan pencetakan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, menyiapkan bahan pemutakhiran database kependudukan, menyiapkan bahan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan dan pencatatan sipil, menyiapkan bahan pemeliharaan hardware, software dan aplikasi program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menyiapkan bahan pengembangan pengelola teknologi administrasi kependudukan, melaksanakan monitoring dan ngelolaan informasi administrasi kependudukan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator kerjasama dan inovasi pelayanan tugas subkoordinator kerjasama dan inovasi pelayrjasama inovasi pelayanan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kerjasama dan inovasi pelayanan. menyiapkan data dan informasi bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan kerjasama dan informasi pelayanan. cc. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. mengolah dan menganalisa data teknologi informasi administrasi kependudukan. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. menyiapkan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator kerjasama dan inovasi pelayanan.rjasama dan inovasi pelayanananendudukan dan pencatatan sipil merupakndudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalamptndudukan dan pencatatan sipipendudukan dndudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipiependudukan dan pencatatan sipindudukan dan pencatatan sipilendalian administrasi kesekretariatan dinas kependudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipilndudukan dan pencatatan sipil, cc. mengoordinasikanndudukan dan pencatatan sipil, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipievaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas kependudukan dan pencatatan sipidaftaran penduduk, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk |
gen apelmbinaan dan pengendali. susunan organisasi bidang pelayanan keperawatkeperawkeperawatan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pelayanan keperawatan rawat inap, dan subkoordinator pelayanan keperawatan non rawat inap. subkoordinator sebagai pejabat fungsional yang ditunjukunjang kepala bidang penunjangpelayanan penunjang rsud tidar. kepala bidang penunjangunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis: mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis: pelaksanaan kegiatan penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis. susunan organisasi bidang penunjangunjangunjang. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator penunjang medis, dan subkoordinator penunjang non medibertugaswakil direktur umum dan keuangperumusan kebijakan teknismengoordinasikan penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum, dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum. bagian ketujuh bagian umum kepala bagian umnyelenggarakan urusan umum rsud tidar. kepala bagian umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bagian umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga, pelaksanaan kegiatan bagian umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bagian umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga. susunan organisasi bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri atas: subbagian rumah tanggaterdiri atas: subkoordinator tata usaha: dan subkoordinatorkeuangan kepala bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angkat berkepala bagian keu yang meliputi anggaran dan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, mengoordinasikan pelaksanacc. pelaksanadan pembinaan dan pengendali: subkoordinator anggaran dan perbendaharaan, subkoordinator akuntansi, dan subkoordinatorbina program, pengembangan, dan hukum kepala bagian bina program, pengembangan, dan huklaksanakan bina program, pengembangan, dan hukum rsud tidar. kepala bagian bina program, pengembangan, dan hukbina program, pengembangan dan hukummengoordinasikan pelaksanacc. pelaksanadan pembinaan dan pengendali. susunan organisasi bagian bina program, pengembangan, dbina program, pengembangan, dbina program, pengembangan, dan hukum. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator program, pelaporan dan evaluasi, subkoordinator pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, dan subkoordinator hukumuraian tugas jabatan uraian tugas jabatan lingkup rsud tidarsud tidtidar dan antarsatuan organisasidan unit organisasi pada rsud tidarrsud tidarrsud tidarrsud tidar dan antarsatuan organisasi lingkungan pemerintah daerah serta instansi lainrsud tidar. sebagai unit organisasi bersifat khusus, hubungan kerja antara rsud tidar dengan dinas kesehatan bersifat koordinatif. koordinatifbab kepegawaian direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan eselon ib. wakil direktur pada rsud tidar merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia.kepala bidang dan kepala bagian pada rsud tidar merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ill. kepala subbagian pada rsud tidar merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. subkoordinator pada rsud tidar merupakan jabatan fungsional. selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pada rsud tidarrsud tidarrsud tidardirektur melalui wakil direktur, kepala bidangugas merekomendasikan kewenangan klinis kepada direktur melalui komite. pada rsud tidar dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat nonstruktural meliputi komite, satuan pengawas internal, instalasi, atau bentuk satuan organisasi lainnya yang bertanggung jawab kepada direktur. pembentukan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. bab vii tata kelola rsud tidartidartidar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola rsud tidar diatur dengan peraturan walikota tersendiriota magelang bagan susunan organisasi rsud tidar direktur wakil direktur wakil direktur umum dan keuangan bagian bina instalasi bidang bidang bidang bagian program instalasi pelayanan pelayanan penunjang bagian umum| tangan medis keperawatan pengembangan dan hukum kelompok kelompok kelompok subbagian kelompok kelompok jabatan jabatan jabatan rumah jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional tangga fungsional fungsional kelompok salinan sesuai dengan aslinya walikota magelang, kepala bagian, hukum, ttd. muhamad nur aziz properti prajnajati, sh., nip. (em jabatan fungsional uo komite profesi datidar kota magelang tugas dan uraian tugas nama jabatan direktur tugas direktur mempunyai tugas membantu walikota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatanvisi dan misi serta menetapkan rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) rsud tidar, merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan rsud tidar, cc. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup rsud tidar, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rsud tidar, melaksanakan operasional rsud tidar, menetapkan pedoman kerja dan standar operasional prosedur sop) lingkup rsud tidar, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan pada rsud tidar, mengelola manajemen keuangan dan sumber daya rsud tidar, mengoordinasikan pemungutan pendapatan asli daerah pad) yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan rsud tidar, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan bmd serta urusan umum lingkup rsud tidar, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rsud tidarrsud tidar, oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan wakil direktur pelayanan tugas wakil direktur pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang serta instalasi yang menjadi tanggung jawabnya. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan wakil direktur pelayanan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang rsud tidaryelenggarakan pelayanan keperawatan yang meliputi pelayanan keperawatan rawat inap dan pelayanan keperawatan non rawat inappengelolaan instalasi yang ada bawah tanggung jawabnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang bawahnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan wakil direktur pelayanpelayanmedis tugas kepala bidang pelayanan medis mempunyai uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan bidang pelayanan medis, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medis rsud tidar, cc. mengoordinasikan pengawasan dalam pelayanan medisgoordinasikan kebutuhan pelayanan medis rawat inap dan pelayanan medis non rawat inap meliputi sdm dan peralatannya, mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan medis dengan komite profesi terkait, melaksanakan koordinasi dan kerjalayanan medismedis, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpiadalah kepala dinas kesehatan kota magelang. rumah sakit umum daerah tidar kota magelang yang selanjutnya disebut rsud tidar adalah rumah sakit umum daerah kelas milik pemerintah kota magelang. direktur adalah direktur rsud tidarsubkoordinator pelayanan medis rawat inap tugas subkoordinator pelayanan medisrawat inap meliputimedis rawat inap, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis rawat inap dan rawat intensif, melaksanakan pengawasan pelayanan medis rawat inap dan rawat intensif: melaksanakan pelayanan medis rawat inap dan rawat intensif, mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada instalasi unit rawat inap dan rawat intensif meliputi sdm dan peralatannya, melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan medisrawat inap, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pelayanan medis non rawat inap tugas subkoordinator pelayanan medis nonnon rawat inap meliputi rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, hemodialisa dan persalinan rsud tidar. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pelayanan medismedis non rawat inap, melaksanakan pengawasan pelayanan medis non rawat inap, melaksanakan pelayanan medis non rawat inap, mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada instalasi unit rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, hemodialisa dan persalinan meliputi sdm dan peralatannya, melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan medisnonnon rawat inapkeperawatan tugas kepala bidang pelayanan keperawatan mempunyai uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan bidang keperawatan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan, cc. mengoordinasikan pengawasan dalam pelayanan keperawatan, menyelenggarakan asuhan keperawatan paripurna yang meliputi keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat inap, mengoordinasikan kebutuhan pelayanan keperawatan meliputi sdm dan peralatannya, mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan keperawatankeperawrawatan,rawat inap tugas subkoordinator pelayanan keperawatakeperawatarawat inap dan rawat intensif: melaksanakan pengawasan pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat intensif, mengoordinasikan kebutuhan pelayanan keperawatan pada instalasi unit rawat inap dan rawat intensif meliputi sdm dan peralatannya, melaksanakan pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat intensif, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan rawat inap dan rawat intensif termasuk pemanfaatan dan ketersediaan tempat tidur pasien, melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat intensif dengan komite profesirawat inap, il.non rawat inap tugas subkoordinator pelayanan keperawatan nonon rawat inap rsud tidar meliputi rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, hemodialisa dan persalinan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pelayanan keperawatannon rawat inap meliputi rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, hemodialisa dan persalinan, melaksanakan pengawasan pelayanan keperawatan non rawat inap, mengoordinasikan kebutuhan pelayanan keperawatan pada instalasi unit non rawat inap meliputi sdm dan peralatannya, melaksanakan pelayanan keperawatan non rawat inap, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan non rawat inap, melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan keperawatannonon rawat inapunjang tugas kepala bidang penunjang mempunyai tugas membantu wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan pelayanan penunjang rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang penunjang, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang, cc. mengoordinasikan pengawasan dalam pelayanan penunjangkebutuhan pelayanan penunjang medis dannunjangunjang, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator penunjang medis tugas subkoordinator penunjang medis mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang dalam melaksanakan pelayanan radiologi, laboratorium dan bank darah rumah sakit, rehabilitasi medis dan rekam medis. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator penunjang medis, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medis, melaksanakan pengawasan pelayanan penunjang medis, melaksanakan pelayanan penunjang medisngoordinasikan kebutuhan instalasi penunjangmedismedis, il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator penunjang non medis tugas subkoordinator penunjang non medis mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang dalam melaksanakan pelayanan penunjang non medis meliputi gizi, farmasi, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, sanitasi dan laundry rumah sakit, informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenasah dan ambulans. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator penunjang non medis, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang non medis, melaksanakan pengawasan pelayanan penunjang non medis, melaksanakan pelayanan penunjang non medis, mengoordinasikan kebutuhan instalasinonnon medinon medis, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan wakil direktur umum dan keuangan tugas wakil direktur umum dan keuangan mempunyai tugas membantu direktur dalamuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan wakil direktur umum dan keuumum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum, menyelenggarakan urusan umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtangganyelenggarakan pengembangan program yang meliputi hukum, kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, program, pelaporan dan evaluasi, mengoordinasikan pengelolaan instalasi yang ada bawahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bagian bawahnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan wakil direktur umuumum dan keuangan, il.mbantu wakil direktur umum dan keuangan dalam menyelenggarakan urusan umum rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bagian umum, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum, menyelenggarakan urusan umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tanggaumum, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagianmelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinanrsud tidar merupakan unit organisasi bersifat khusus. rsud tidarsubkoordinator tata usaha tugas subkoordinator tata usaha mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan urusan ketatausahaan rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator tata usaha, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan rapat pertemuan lingkup rsud tidar, melaksanakan pengelolaan kegiatan direktur rsud tidar, melaksanakan acara resmi kedinasan yang bersifat protokoler lingkuptata usahta usaha, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator kepegawaian tugas subkoordinator kepegawaian mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan urusan kepegawaian lingkup rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kepegawaian, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian, melaksanakan urusan kepegawaian meliputi perencanaan, pengembangan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian, mengoordinasikan kebutuhan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai lingkup rsud tidar, memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional lingkup rsud tidarpegawaian, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala subbagian rumah tangga tugas kepala subrsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian rumah tangga, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan rumah tangga, melaksanakan urusan rumah tangga meliputi pengelolaan barang milik negara dan atau bmd, kendaraan dinas, barang habis pakai, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit meliputi ketersediaan air, listrik, jaringan komunikasi, keamanan, dan parkirbagian rumah tangg,keuangkeuangankeuangan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator anggaran dan perbendaharaan tugas subkoordinator anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala bagian keuangan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator anggaran dan perbendaharaan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, melaksanakan pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja rsud tidar dan perubahannya, melaksanakan pengendalian dan ketatausahaan anggaran kas dan belanja rumah sakit, melaksanakan ketatausahaan pendapatan rumah sakit, 'mengoordinasikan kebutuhan pada instalasi yang terkait: melakudan perbendahadan perbendaharaan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator akuntansi tugas subkoordinator akuntansi mempunyai tugas membantu kepala bagian keuangan dalam melaksanakan pengelolaan akuntansi rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator akuntansi, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi, melaksanakan pengelolaan akuntansi lingkup rsud tidar, melaksanakan ketatausahaan piutang rumah sakit termasuk pengelolaan ketatausahaan klaim penjaminan rumah sakitkuntankuntansi, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, subkoordinator verifikasi tugas subkoordinator verifikasi mempunyai tugas membantu kepala bagian keuangan dalam melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator verifikasi, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan verifikasi keuangan, melaksanakan verifikasi dan pengawasan belanja rumah sakit, melaksanakan pengelolaan mobilisasi'verifikverifikasi, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala bagian bina program, pengembangan dan hukum tugas kepala bagian bina program, pengembangan dan hukum mempunyai tugas membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam melaksanakan bina program, pengembangan dan hukum rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bagian bina program, pengembangan dan hukum, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bina program, pengembangan dan hukum, cc. mengoordinasikan pelaksanaan bina program, pengembangan dan hukum rsud tidar yang meliputi program, pelaporan, evaluasi, hukum, kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembanganbina program, pengembangan dan hukum, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian bina program, pengembangan dan hukbina program, pengembangan dan hukum, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator program, pelaporan dan evaluasi tugas subkoordinator program, pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bagian bina program, pengembangan dan hukum dalam melaksanakan bina program, pelaporan dan evaluasi rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator bina program, pelaporan dan evaluasi, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bina program, pelaporan dan evaluasi, cc. menyusun data untuk menentukan prioritas program, melaksanakan penyusunan laporan data kegiatan rumah sakit termasuk laporan kejadian luar biasa klb), menyusun bahan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan perencanaan strategis dan tahunan rsud tidar, menyusun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja rsud tidar, menyusun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja, melaksanakan pengelolaan data rsud tidar sesuai dengan kebutuhan baik secara online maupun offline, melaksanakan koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan bina program, pelaporan dan evaluasi, melaksanakan pengelolaan proposal usulan kegiatan dari berbagai sumber dana, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dari berbagai sumberbina program, pelaporan dan evaluasiprogram, pelaporan dan evaluasi, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.idarb iii susunan organisasi rsud tidar sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: direktur, membawakan: wakil direktur pelayanan, dan wakil direktur umum dan keuangan. wakil direktur pelayanan, membawakan: bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan, dan bidang penunjang. wakil direktur umum dan keuangan, membawakan: bagian umum, yang membawakan subbagian rumah tangga, bagian keuangan, dan bagian bina program, pengembangan, dan hukum. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi rsud tikoordinator pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan tugas subkoordinator pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas membantu kepala bagian bina program, pengembangan dan hukum dalam melaksanakan pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, melaksanakan pemasaran dengan menggunakan berbagai media baik media online maupun offline, melaksanakan pelayanan kehumasan dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, melaksanakan fasilitasi dalam penelitian dan pengembangan lingkup rsud tidar, termasuk inovasi pelayanan publik, mengoordinasikan pelaksanaan survey kekuasaan masyarakat baik yang dilaksanakan oleh internal rumah sakit maupun pihak eksternal rumah sakit:pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator hukum dan kemitraan tugas subkoordinator hukum dan kemitraan mempunyai tugas membantu kepala bagian bina program, pengembangan dan hukum dalam urusan hukum dan kemitraan rsud tidar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator hukum dan kemitraan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan hukum dan kemitraan, melaksanakan fasilitasi dan atau penyusunan produk hukum lingkup rsud tidar, melaksanakan fasilitasi kemitraan dan atau penyusunan naskah perjanjian kerja sama dengan pihak lain lingkup rsud tidar, melaksanakan pengelolaan dokumentasi hukum dan kemitraanhukum dan kemitkum dan kemitradi sh., nip. wakil direktur pada rsud tidar berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. bidang pada rsud tidar dipimpin oleh kepala bidang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur pelayanan. bagian pada rsud tidar dipimpin oleh kepala bagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur umum dan keuangan. subbagian pada bagian rsud tidaridangkelompok jabatan fungsional pada bagianrsud tidar rsud tidar bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. rsud tidarwakil direktur pelayanan wakil direktur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang serta instalasi yang menjadi tanggung jawabnya. wakil direktur pelayanpelayanan medis, keperawatan, dan penunjang, perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang, mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang, dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang. bagian ketiga bidang pelayanan medis kepala bidang pelayanan mediskepala bidang pelayanan medimedis yang meliputi pelayanan medis rawat inap dan pelayanan medis nonsawah inap, mengoordinasikan pelaksanacc. pelaksanadan pembinaan dan pengendali. susunan organisasi bidang pelayanan medismedimedis. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pelayanan medis rawat inap, dan subkoordinator pelayanan medis non rawat inakeperawatan kepala bidang pelayanan keperawatankepala bidang pelayanan keperawatankeperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan keperawatan nonsawah inap, mengoordinasikan pelaksana, pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi pelayanan keperawatan rawat inap dan keperawatan nonsawah inap, dan |
salinan nomorla. bahwa untuk melaksanakan ketentuperlu diaturahwaelum mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah,bpt terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. bab tp, tata cara pembayaran dan penyetoran bpt bagian kesatu bpt bpt terutang dapat dibayar atau bank persepsi yang ditunjuk. penunjukan dan bank persepjukan bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada perjanjian kerjasama antara walikota dengan pimpinan bank persepsi. bagian kedua tata cara pembayaran dan penyetoran bpt pembayaran bpt pada prinsipnya menganut sistem self assessment. self assessment sebagaimana dimaksud pada artinyamenyampaikan ssd sebagaimana dimaksud padnotarispersepsi bendahara penerimaan sebagai arsip. lembar ke untuk bank persepsi bendahara penerimaan sebagai laporan kepada perangkat daerah. pembayaran bpt dapat dilakukan setelah objek bpt didaftarkan secara daring website perangkat daerah dengan alamat http: pajak.malangkota.go.id. pendaftaran objek bpt sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh plat plat sementara notaris pejabat lelang dan atau wajib pajak atau kuasanya. bpt terutang dibayar atau bank persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan ssd yang terdapat kode billing serta besarnya bpt terutang. bentuk dan cara pengisata cara pembayaran bpngka waktu pembayaran bpt berdasarkan kode billing sebagaimana dimaksud dalam adalah (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya ssd. dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada dan bpt tidak dibayar, kode billing sudah tidak berlaku dan wajib pajak harus melakukan proses pendaftaran kembali. dalam hal penerimaan bpt terjadi luar jam operasional bank persepsi, maka pemindahbukuan saldo penerimaan bpt dari rekening tampungan rekening kas umum daerah dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. bab pelaporan dan pengawasan seluruh penerimaan bpt tetap menjadi kewenangan dari bendahara penerimaan pada perangkat daerah. atau bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kewajiban untuk menerima ssdmenerima pembayaran'pengarsip ssd bpt lembar ke menyusun laporan harian penerimaan lhp) bpt atau bank persepsi wajib menyampaikan laporan harian penerimaan lhp) bpt sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada kepala perangkat daerah selambat lambatnya hari kerja berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan yang berlaku pada atau bank persepsi. kepala perangkat daerah atas nama walikota memberikan peringatan kepada dan bank persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dantindaklanjuti, kepala perangkat daerah atas nama walikota meninjau ulang penunjukan dan bank persepsi. pengawasan terhadap dan bank persepsi dalam pengelolaan penerimaan bpt dilakukan oleh kepala perangkat daerah bersama pimpinan dan bank persepsi sesuai dengan kewenangan masing masiberita daerah kota malangsutiaji nae ang salinan sesuai dengan aslinya pada tangga november kepala bagi hukum, sekretaris daerah kota malang, eta suparno, sh, hum. pembina tk. baik setyo santosoempat pembayaran dan bank persepsi bpt pt. bank jatim cabang kota berfungsi sebagai malang malang bank persepsi juga sebagai bank tempat jl. suprapto malang pembayaran daring) walikota malang, ttd. sutiaji salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian umum, drs suparno, sh, hum. membina tk. nip. tata cara pembayaran, penyetoran dan ssd cina surat setoran pajak daerah ntp kode billing bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masa pajak ))matang kuceewasn ssd bpt) lembar untuk wajib pajakiisi dan atau gis smpbangunan rp. rp. angka angka ani maa angka angka pas eos angka angka nop pbb rp. angka angka angka angka harga transaksi nilai pasarperolehan hak tastarahdambangananyangteriang (ie angka gasana mengetahui diterima oleh kepala badan pendapatan wajib pajak menyetor plat plats notaris (en bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tama suceembangunan yang haknya diperoleh) tahun perolehan hak angka angka see aan angka angka angka angka bnn pets angka angkanila perolehan objek plak pop) memberika misi pad pilihan bila bea perolehan atas tahan bangunan yangtenwtang(angka3peraluas nop pbb uraian diisi luas tanah dan atau diisi berdasarkan spotangka angka angka angka preman angka angkarp000samemucrewisi sed dan atau diisi mop perang, pbb luas nop pbbmana poo angka angka isa angka angka nop pbb rp.urat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masa pasal entesita ana man luas baniangka angka bnn pets angka angka nop pbb rp.datang kucecwana.asi bar dan atau spot pbb luas nop pbb! bangunan yang haknya diperoleh) tahun terjadinya perolehan hak: tahun. tanah (bumi) rp. rp. jangka angka bangunan rp. rp. angka angka tanah (bun) bersama rp. angka angka bangunan bersama rp. rp. angka angka nop pbbr2 rp. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang, sta sangka rp.hak mengetahui diterima oleh kepala badan pendapatan wajib pajak menyetor plat plats notaris (alinan sesuai dengan,aslinya walikota malang, kepala bagian um, ttd. sutiaji dr suparno, sh, hum. membina tk. nip. lampiran iiiata cara pembayaran bpt gambaran umum tata cara pembayaran bpt merupakan prosedur pembayaran bpt oleh penerima hak tanah dan atau bangunan yang dilakukan wajib pajak atas bpt terutang melalui atau bank persepsiboth melalui atau bank persepsilat plat sementara notaris kekal merupakan pihak memverifikasi dan menyetujui berkas pengajuan wajib pajak bpt sebelum dikirimkan perangkat daerah dan dapatatau bank persepsi yang ditunjusetiap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan bpt. setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud atas, harus mendaftarkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh kepada perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai objek bpt. objek bpt sebagaimana dimaksud atas berasal dari peristiwa hukum: pemindahan hak, atau pemberian hak baru atas tanah dan atau bangunan. setiap wajib pajak menghitung sendiri bpt yang berhutang dengan cara mengalikan tarif dengan pop setelah dikurangi npoptkp sebagaimana dimaksud dalam langkah pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam langkah dilakukan secara daring oleh pemohon dengan mengisi data dan melengkapi persyaratan permohonan pada website perangkat daerah yang telah ditentukan. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud atas merupakan scan data asli yang meliputi: data objek pajak, foto atau scan kartu tanda penduduk bagi wajib pajak orang pribadi, akta pendirian badan dan atau kartu tanda penduduk pimpinan badan. data kepemilikan tanah dan atau bangunan, foto atau scan objek bpt, spot pbb tahun berjalan bukti lunas pajak bumi dan bangunan selama tahun terakhir, bukti peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan pernyataan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. mengisi pop dan l pop langkahdapat menyampaikan ssd sebagaimana dimaksud pada angkangkyang ditunjuk bendahara penerimaan sebagai arsip. lembar ke untuk bank yang ditunjuk bendahara penerimaan sebagai laporan kepada perangkat daerah langkah atas penyampaian ssd bpt sebagaimana dimaksud atas, perangkat daerah melakukan penelitian kelengkapan penyampaian ssd bpt. dalam hal ssd bpt dinyatakan lengkap, kepada wajib pajak diberikan notifikasi sebagai bukti penerimaan. perangkat daerah mengembalikan ssd bpt dalam hal ssd bpt dinyatakan tidak lengkap. langkah apabila pengisian data dan persyaratan permohonan pembayaran bpt telah lengkap dan benar, petugas pelayanan bpt melakukan penelitian verifikasi yang meliputi: kelengkapan berkas, kebenaran dan kesesuaian pengisian formulir ssd dengan data yang disampaikan. kesesuaian luas tanah yang tercantum pada surat tanah, kesesuaian luas bangunan pada spot dengan foto atau scan objek bpt: dan nilai jual objek pajak sesuai spot pbb tahun berjalan. dalam waktu paling lama (tiga) hari kerja setelah pendaftaran daring oleh pemohon, petugas pelayanan bpt memberikan pemberitahuan hasil penelitian verifikasi permohonan. dalam hal hasil penelitian verifikasi disetujui, diterbitkan formulir ssd yang terdapat kode billing serta besarnya bpt terutang dan wajib pajak membayar melalui bank persepsi yang ditunjuk. ssd dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh wajib pajak, plat plat sementara notaris pejabat lelang, petugas bank persepsi dan pejabat perangkat daerah serta dibubuhi stempel. dalam hal hasil penelitian verifikasi ditolak, wajib pajak memperbaiki melengkapi permohonan sesuai dengan hasil penelitian verifikasi. langkah atau bank persepsi yang ditunjuk, menerima formulir ssd bpt yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta ditandatangani dan ditempel oleh plat plat sementara notaris pejabat lelangsesuai dengan tagihan dari kode billing dengan uang pembayaran yang diterima dari wajib pajak. langkah atau bank persepsi yang ditunjuk, menandatangani ssd bpt. lembar dan lembar disimpan sedangkan lembar lembar lembar dan lembar dikembalikan wajib pajak. walikota malang, ttd. sutiaji salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian um, fr. suparno, sh, hum. pembina tk. nip.lembaran daerah kota malang tahun nomor tambahan lembaran daerah kota malang memutuskan menetapkan:ejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan diberi wewenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunakantor pertanahan adalah kantor pertanahan kotapt yang selanjutnya disebut ssd bpt adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran bpt yang terutang kas daerah melalui tempat pembayaran bpt dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan. transaksi adalah suatu aktivitas penyampaian data dokumen keterangan pembayaran yang dimiliki wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak yang dibayar oleh masyarakat subyek pajak kepada wajib pajak. tempat pembayaran yang selanjutnya disebut adalah bank umum yang ditunjuk oleh walikota untuk menerima pembayaran bpt dan memindahbukukan bank persepsi. bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh walikota untuk menerima setoran bptbilling adalah kode yang diperoleh setelah memasukkan data transaksi bpt yang digunakan sebagai kode pembayaran nilai perolehan bpt. daringnelitian verifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan setempat dan atau lapangan atas kebenaran penulisan, isian, dan perhitungan ssd bpt dengan dokumen pendukung lain yang berkaitan. hari kalender adalah (tujuh) hari dalam setiap minggu yang dimulai pada hari senin sampai dengan hari minggu termasuk hari libur nasional ataupun hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia. hari kerja adalah adalah hari untuk bekerja diluar hari libur nasional ataupun hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi dasar pengenaan dan cara penghitungan bpt, saat dan tempat bpt terutang, tp, tata cara pembayaran dan penyetoran bpt, dan pelaporan dan pengawasan. bab iii dasar pengenaan dan cara penghitungan bpt dasar pengenaan bpt adalah pop yang dibagi menjadi (tiga) dasar yaitu: harga transaksi, yaitu: jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, nilai pasar, yaitu: tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum. nop pbb, apabila pop tidak diketahui atau lebih rendah dari nop pbbsebesar (lima persen). besaran pokok bpt yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsaat dan tempat bpt terutang saat terutang dan pelunasan bpt ditentukan sebagai berikut: jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,, yaitu tanggal ditandatanganinya risalah lelang oleh kepala kekallat plat sementara. bpt yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada |
salinan nomor walikota malang provinsi jawa timur peraturan walikota malang nomor tahun tentang analisis standar belanja, jumlah hari: dan jenis paket sewa hotel (halfway dikali fully dikali formula penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel rp. jumlah peserta jumlah hari jenis paket sewa hotel) batasan alokasi objek belanja belanja barang untuk dijual diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga pihak lain belanja jasa kantor belanja sewa hotel ,31y6 belanja perjalanan dinas asb aktivitas bimbingan teknis deskripsi: penyelenggaraan bimbingan teknis merupakan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan atau arahan teknis tentang sistem program peraturan dan atau yang sejenis kepada para pegawai lingkungan perangkat daerahhalfway dikali dan fullybelanja perjalanan dinas asb aktivitas pelatihan workshop deskripsi: penyelenggaraan pelatihan workshop merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelatihan kepada para pegawai lingkungan perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu, yang dilakukan dengan menyewa gedung luar gedung pemerintah daerah atau dengan paket kegiatan fully atau billboard dan dilakukan wilayah kota malangfully dan atau billboardfully dikali dan billboard,00ts1,20y0 belanja perjalanan dinas ,16y6 salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, walikota malang, ttd. suparno, sh, hum sutiaji pembina tingkat nipmalangroporsi adalah perimbangan mengandung maksud keseimbangan secara perhitungan statistik atas besaran nilai komponen belanja pada suatu aktivitas yang mendukung kegiatan dan atau sub kegiatan. kegiatan adalahktivitas adalah salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan dan atau sub kegiatan pada perangkat daerah. belanja biaya yang adalah belanja daerah yangtarget adalah sasaran dan atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapainerapan asb bertujuan untuk: menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinyaformulaaktivitas. pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan faktor yang memicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatuaktivitas. belanja tetap sebagaimana dimaksud pada tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan target kinerja suatu aktivitasaktivitastarget kinerja suatu aktivitas. formula penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan formula yang digunakan untuk menghitung kewajaran anggaran pada setiap aktivitas dengan menjumlahkaktivitas. proporsi sebagaimana dimaksud pada terbagi dalam jenis, yaitu: rata rata: dan batas maksimal. aktivitas perangkat derah yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, pengalokasian rincian belanja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab jenis asb perangkat daerah menyelenggarakan aktivitas mengacu pada asb. asb sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: asb kegiatan sosialisasi atau lokakarya atau seminar atau diseminasi atau forum group discussion. asb kegiatan bimbingan teknis. asb kegiatan pelatihan workshop. perhitungan asb dan proporsi objek belanja setiap aktivitaasb asb dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap jenis aktivitas pada kegiatan dan atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan rka skpd. setiap aktivitasaktivitas sebagaimana dimaksud dalam dalam hal asb dimasukkan dalam aplikasi perencanaan dan atau penganggaran, maka perangkat daerah terlebih dahulu menyusun kertas kerja sesuai dengan perhitungan asb dan proporsi objek objek belanja setiap aktivitas asb sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab pengendalibab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka peraturan walikota malang nomor tahun tentang analisis standar belanja dan peraturan walikota malang nomor tahun tentang perubahan peraturan walikota malang nomor tahun tentang analisis standar belanja dicabut d tahun tentang analisis standar belanja jenis jenis asb asb aktivitas sosialisasi atau lokakarya atau seminar atau diseminasi atau forum group discussion deskripsi: penyelenggaraan sosialisasi atau lokakarya atau seminar atau diseminasi atau forum group discussion merupakan kegiatan untuk menginformasikan program produk peraturan hasil kajian dan lainnya yang sejenis, yang diselenggarakan bagi instansi pemerintah dan masyarakat oleh perangkat daerah lingkungan pemerintah kota malangsosialisasi atau lokakarya atau seminar atau diseminasi atau forum group discussion terdiri dari: belanja barang untuk dijual diserahkan kepada masyarakat dan atau belanja barang untuk dijual diserahkan kepada pihak ketiga pihak lain |
salinan nomor peraturan walikotamalang, menimbang bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai pedoman atau acuan dalamperlu disusun petunjuk pelaksanaanbahwa pedoman pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam peraturan walikota malimplementasi sakit dan peningkatan akuntabilitas kinerja skpdperencanaan evaluasipemerintah kota malangskpd dan pemerintah kota malangkuntabilitas kinerja| |a. rencana strategis yo,:y0) implementasi pengukuran y60). pelaporan la. pemenuhan pelaporan kinerja kualitas pelaporan y0), pemanfaatan pelaporan y6).dilakukan terhadap seluruh skpdsurat keputusan inspektur, memutuskan menetapkan peraturan walikota malangnilai aoa megmalang sit inspektorat jl. gajahmada telp. malang malang, . nomor . . j. kepada lamp. berkas yth. kepala . skpd perihal laporan hasil evaluasi kota malang implementasi sakit malaskpd .. skpdyang selanjutnya diberikan kategori peringkat , untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut: peringkat memuaskan, memimpin perubahan, bensin tavammtasme hasil evaluasi atas implementasi sakit . (skpd) tahun . menunjukkan kategori peringkat . (.) dengan. . skpd), dengan rincian sebagai berikut nilai komponen bobot hasil evaluasi pencapaian sasaran kinerja k. organisasi. skpd), beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: alah demikian disampaikan hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja . skpd), dengan harapan kedepan menjadi lebih bagus dan terarah. inspektur kota malang (nama) pangkat tembusan: walikota malang (sebagai laporan) format dan isi lembar kriteria evaluasi lke) kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kota malang skpd . kontrol perencanaan kinerja perencanaan strategis aon frames |aoo| |pemenuhan renstra renstra skp telah disusun renstratelah memuattujun (yr 0x tujuan yang ditetapkan telah eee melo keberhasilan (indikator keberhasilannya bes masa sasaran see indikator kinerja sasaran target tahunan aaaa asa ofkestateahdipubikaskan b.|kualitas renstra o|juan telah berorientasihaslp| sasarantelah berorentasihasi indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik baik program kegiatan merupakan tujuan sasaran hasil program hasil kegiatan dengan dokumen rpm dokumen renstra telah menetapkan hal hal yang b c d seharusnya ditetapkan (ah c.| implementasi renstra dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan a b c d dokumen rencana kerja dan anggaran target jangka menengah dalam pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan secara berkala perencanaan kinerja masa (elo kinerja tahunan tahunan telah disusun sea disusun telah menyajikan iku a b c d memakan olok afpridahdipubtikasikan ser elo kinerja tahunan si sasaran telah berorientasihasi hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik baik mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mencapai anggaran yang memadai man rpm renstra dokumen telah menetapkan hal hal yang seharusnya a b c d ditetapkan (dalam kontrak kinerja tugas fungsi salmmamumantarsateam joe t yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja avu kinerja tahunan rencana kinerja tahunan anggaran target kinerja yang diperjanjikan keberhasilan ajaseramammn dimonitor pencapaiannya secara berkala rencana aksi telah dimanfaatkan her pengorganisasian kegiatan perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan a b c d (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon iii dy t kinerja secara formal telah terdapat ukuran kinerja turunan kinerja atasannya pengumpulan data kinerja indikator kinerja utama telah dadakan semasa dom loh ooh kualitas pengukuran indikator yang baik kinerja dengan iku ukuran indikator) kinerja eselon eee indikator kinerja yang baik siedansdarsedenganimiiasar mbp telah selaras dengan indikatsistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disebut sakit adalah instrumen pertanggungevaluation adalah pejabat inspektorat yang diberi perintah untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi sakit skpd. bab ruang lingkup ruang lingkup dari peraturan walikota ini meliputi evaluasi atas implementasi sakit pada skpd lingkungan pemerintah kota malang. kinerja atasannya sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang a b c d mengacu pada iku unit kerja organisasi atasannya pengukuran kinerja sudah a b c d dilakukan secara berjenjang pengumpulan data kinerja dapat a b c d belum diandalkan diisi pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara y t belum berkala diisi bulanan triwulanan semester pengukuran kinerja sudah belum dikembangkan menggunakan y t diisi teknologi informasi ur. implementasi pengukuran ,5y0) iku telah dimanfaatkan dalam dokumen dokumen perencanaan b c d dan penganggaran penilaian kinerja target kinerja eselon iii dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon keatas telah dikaitkan a b c d dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward punishment iku telah direvisi secara berkala a b c d pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk a b c pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala pelaporan kinerja pemenuhan pelaporan laporan kinerjatelah disusun laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu y t laporan kinerja telah upload kedalam website y t laporan kinerja menyajikan a b c d informasi mengenai pencapaian iku penyajian informasi kinerja iu. were informasi pencapaian sasaran ang berorientasi outcome er, informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan laporan kinerja menyajikan tesa b c da b c d efisiensi penggunaan sumber daya laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait a b c d dengan pencapaian sasaran kinerja instansi kinerja dapat diandalkan mean (elo kinerja informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi y t akuntabilitas kinerja informasi yang disajikan telah mere perencanaan informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan a b c d memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi informasi yang disajikan telah kinerja informasi yang disajikan telah eee kinerja evaluasi internal |pemenuhanevaluasi terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja y t beserta jabatannya evaluasiprogramtelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan a b c d hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada b c d pihak pihak yang berkepentingan kualitas evaluasi evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai b c d keberhasilan program evaluasi program telah memberikan rekomendasi rekomendasi perbaikan b c d perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan evaluasi program telah memberikan rekomendasi a b c d rekomendasi peningkatan kinerja ang dapat dilaksanakan pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka b c d mengendalikan kinerja pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan b c d ang dapat dilaksanakan hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan setiap a b c d periode pemanfaatan evaluasi hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan a b c d pelaksanaan program masa ang akan dating hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk b c d langkah langkah nyata pencapaian sasaran kinerja organisasi kinerja yang dilaporkan capaian kinerja lebih baik dari a b c d tahun sebelumnya informasi mengenai kinerja dapat a b c d diandalkan kinerja yang dilaporkan (outcome) target dapat dicapai wow capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya go. bnn kinerja nilai hasil evaluasi sistem skip kke1 ii, dan kke iii penjelasan atas lembar kriteria evaluasi lke) lembar kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah mop komponen sub komponen l penjelasan komponen sub komponen perencanaan kinerja ja. (pemenuhan renstra skp dtelahdisusun jeukupjelas renstratelah memuattujuan eukupjelas tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan ukuro20y60keberhasilannyyotelah memuatsasaran |eukupjelas dokumen renstra telah memuat indikator kinerja apabila seluruh sasaran telah0, apabila yy0 indikator yang menggambarkan kinerja utama pemda satuan kerja yo6, apabila y0x indikator yang menggambarkan kinerja utama pemda satuan kerja 75y6, apabila yo10y6gamma resmi0x tujuan yang berorientasi hasil apabila 40y0x tujuan yang berorientasi hasil apabila tujuan yang berorientasi hasil x40y6 apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil 10y6 tera beeroorientasihasil: ootujuan (outcome) apabila lebih dari ukuran keberhasilan tujuan dalam renstra telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang telah memenuhi kriteria smart dan cukup, baik apabila y0x ukuran keberhasilan smart apabila 4040x ukuran keberhasilan smart 75y6, apabila yo0x berorientasi hasil10y6 indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah apabila lebih dari indikator sasaran dalam rpm renstra memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik telah memenuhi kriteria smart ygbaikhdengan dokumen apabila tujuan dan sasarayo6 oi kriteria keselarasan mengacu pada kondisi kondisi berikut: ' ' |menetapkan hal hal yang apabila lebih dari tujuan,bab iii evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi sakit pada skpd berdasarkan kewenangannya. laporan evaluasi atas implementasi sakit sebagaimana dimaksud disampaikan oleh inspektur kepada walikota. walikota menyampaikan ikhtisar hasil evaluasi sakit kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. evaluasi sakit pada skpd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan evaluasi sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. petunjuk pelaksanaan evaluasi sakit sebagaimana dimaksudcuan apabila lebih dari indikator tujuan dan sasaran yang ada penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan1renstra telah apabila target jangka menengah jm) telah dimonitor dan dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah,||ja. pemenuhan perencanaan kinerja tahunan dokumen perencanaan kinerja tahunan telah ya. apabila secara formal ada dokumen atau media yang memuat disusuny0x iku yang telah diperjanjikan dalam pemda satuan kerja y6, apabila 50y0x iku yang telah diperjanjikan dalam pemda satuan kerja y6, apabila yob.|. sasaran dikatakan berorientasi hasil dengan kriteria sbb: ' 'apabila lebih dari indikator sasaran dan hasil program dalam (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja rencana kinerja tahunan dan telah memenuhi kriteria smart yang baik75ygbaikkueamencapai sasaran telah jika untuk setiap sasaran yang ditetapkan dapat diidentifikasikan didukung oleh anggaran yang memadai rkd, apabila keselarasan sasaran dengan renstra rkd 90y0, apabila keselarasan sasaran dengan renstra rkd 15y05 apabila 10y o keselarasan sasaran dengan renstra rkd apabila keselarasan sasaran dengan renstra rkd ikriteriaselaras:s ooyang apabila lebih dari sasaran dan indikator telah mengacu seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja tugas pada seluruh kriteria yang ditetapkan, |4i mengacu selaras dengantelah mencantumkan apabila lebih dari target kinerja dalam rencana perjanjian targety60cukup jelas kegiatan komponen rinci setiap periode yang akan y t) dilakukan dalam rangka mencapai kinerja implementasi perencanaan kinerja tahunan jawaban tentang implementasi perencanaan kinerja tahunan yodimanfaatkan dalam ya. jika target target kinerja sasarantelah digunakan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa pemanfaatan yang untuk mengukur keberhasilan|tera pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan)apabila monitoring kinerja telah monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: ' 'apabila pemanfaatan telah memenuhi seluruh kriteria yang dan pengorganisasian kegiatanbab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, ketentuan peraturan walikota malang nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan revi laporan kinerja pemerintah daerah dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintmuch. anton diundangkan malang pada tanggal februaridimanfaatkan untuk apabila lebih dari target kinerja dalam rencana perjanjian penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi tingkat eselon iii dan target kinerja eselon iii dan ivyo6.telah terdapat indikator kinerja utama iku) sebagai apabila pemda satuan kerjaapabila lebih dari eselon iii dan telah memiliki ukuran sebagai turunan kinerja atasannya kinerja yang terukur,40y6|dipublikasikan ya. jika dokumen yang memuat iku dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi pemerintah prov kab kota iku telah memenuhi kriteria indikator yang baik apabila lebih dari iku telah memenuhi kriteria, apabila iku yang telah memenuhi kriteria 90y6,|.a, (measureable) indikator dikategorikan relevan apabila: 'o)')') ||| indikator dikategorikan dapat diukurapabila: ' ') ) 75y6 iku yang cukup apabila iku yang cukup 75y6, apabila iku yang cukup 40y6 apabila iku yang cukup aaaoaoeriteria cukup: oo|, apabila keselarasan iku 90y6, apabila keselarasan iku 75y6, apabila keselarasan iku apabila keselarasan iku 10y6 kriteria iku yangselaras: iku unit kerja merupakan breakdown dari ikutelah apabila lebih dari indikator yang ditetapkan telah memenuhi memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik kriteria, apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria 90y6: apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi0 diukur (measureable) |. indikator dikategorikan relevanapabila: ooapabila: '')'apabila lebih dari indikator kinerja eselon iii dan kerja dengan75y6, apabila keselarasan indikator apabila keselarasan indikatorindividu apabila lebih dari individu telah memiliki indikator (alat ukur) yang mengacu pada iku unit kerja yang menggambarkan keselarasan kinerja dengan iku atasannya,90y6, apabila|.apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan memenuhi berjenjang,oi pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: ' ' ' |aksi ya. apabila seluruh target yang ada dalam rencana aksi telah diukur dilakukan secara berkala realisasinya secara berkala (bulanan triwulanan semester) bulanan triwulanan semester pengukuran kinerja sudah dikembangkan ya. apabila kem land telah melakukan pengukuran kinerja secara menggunakan,5y0), apabila iku yang telah dimanfaatkan apabila iku yang telah dimanfaatkan 75y6,|dimonitor apabila target kinerja telahjika seluruh jabatan setingkat eselon keatas telah menerima setingkat eselon keatas telah dikaitkan dengan reward punishment yang sebanding (terkait) dengan hasil (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward pengukuran (capaian) kinerjanya punishment jika pejabat memiliki keterkaitan capaian dengan reward punishmentnya jika y60 pejabat memiliki keterkaitan capaian dengan reward punishmentnya 70y6lampiran peraturan walikorbaikandengan penilaian secara mandiri (self assessment) oleh masing masing skpd, ini berarti skpdskpd. pemerintahkpdskpdapabila hasil pengukuran rencana aksi ra) telah dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan. laporan kinerjatelahdisusun jeukupjelas laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu ya. jika laporan kinerja disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan laporan kinerjatelah upload kedalam website |cukuplahutama iku) s15y9, apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja utama iku) 10y6 apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja utama iku) 10y6penyajian informasi kinerja laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian apabila lebih dari sasaran yang disampaikan dalam laporan sasayo6,deaapabila laporan kinerja menyajikan lebih dari sasaran yang mengenai capaian kinerja dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses, apabila 75x5 sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses 40y|. menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. artinya: 'pembandingan data apabila laporan kinerja menyajikan seluruh pembandingan kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, dengan realisasi tahun sebelumnya dan laporan kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana pembandingan lain yang diperlukan|jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikualifikasikan analisis efisiensiapabila laporan kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran instansi (outcome),e.apabila lebih dari realisasi,||. . iiiya. jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan pelaksanaan evaluasidigunakan dalam pemilihan ataupemilihan atau didasarkan pada professional menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan judgement evaluation, dengan tetapmilihan atauuntuk pemilihan ataukemajuan pencapaian kinerja ya. apabila terdapat pemantauanam telah divauashtelah pemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal triwulan dilakukapabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan dikomunikasikan kepada pihak pihak yang pihak yang dievaluasidalam rangka apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalanrbaikan perencanaan kinerja yang dengan perencanaan kinerja danstrategis. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja skpdskpdini, disusun selaras dengansecara umum, tujuan evaluasi atas. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja. evaluasi terhadap program dan kegiatan. evaluasi terhadap kebijakan skpd yang bersangkutan.ningkatan kinerja yang dapat dengan peningkatdilaksanakan dalam apabila pemantauan atas rencana aksi telah dilakukan secara rangka mengendalikan kinerjjika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan alternatif yang diberikan,|jika setiap triwulanyo0)telah perbaikan pelaks0 hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti jika rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata jika yo0sws90y60y6terasi kinerja dapat diandalkan dengan kriteriayo, apabila rata2 capaian kinerja apabila rata2 capaian kinerja 40y6 jawaban ditulis pada lembar kke1 i capaian)penyampaian laporan hasil evaluasi laporan hasil evaluasi lhe) sistem akuntabilitas kinerja skpd yang dievaluasi inspektorat, disampaikan kepada pimpinan skpd yang dievaluasi dengan tembusan kepada walikota, dan ikhtisar dari laporan hasil evaluasiaparat pengawasan intern pemerintah api)pemerintah daerbab perencanaan evaluasi desain evaluasi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.